Binder16okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No. 188/343/KPTS/ 013/2011

IKLAN/ LANGGANAN 031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Pon, 16 OKT0BER 2015

http:/www.harianbhirawa.co.id

2015 12 OKTOBER

AGENDA HARI INI

Gubernur H Soekarwo Kunjungan Kerja ke Korsel dan Taiwan

Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 Menerima Kunjungan Kerja DPR RI Komisi X di Ruang Kertanegara 14.00 Dialog KPK dan Menteri Desa di Gedung Negara Grahadi 19.00 Menghadiri Wayangan di Tuban

Sekda H Achmad Sukardi 06.30 Senam Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim, dilanjut ke Ruang Kerja 19.00 Membuka Gelar Seni Budaya Kab Trenggalek di Taman Budaya

Kerusuhan di Singkil Rentetan Masalah Sejak 1979 Lemahnya Koordinasi Intelijen Disorot Jakarta, Bhirawa Pecahnya kerusuhan di Singkil Aceh, karena permasalahan lama. Yakni tidak adanya penegakan hukum yang tegas sejak awal seiring dengan pendirian gejera di sana yang diduga menyalahi aturan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyebut masalah di Singkil terjadi mulai 1979, 2011, 2013 dan hingga sekarang.

ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa Anggota Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran M Safwan menunjukkan temuan penggunaan mobil berpelat merah yang diduga digunakan untuk mengumpulkan tim kampanye paslon Rasiyo-Lucy, Kamis (15/10).

Anggaran Pilgub Rp 1,4 Triliun Belum Final Panwaslu Dituding Menciderai Azas Pemilu

ristika/bhirawa

Delapan wanita pemijat dan pemilik panti pijat saat diberi pengarahan di kantor Satpol PP Pemkab Nganjuk, Kamis (15/10).

Panti Pijat Plus Dirazia Satpol PP Nganjuk, Bhirawa Belasan panti pijat ilegal yang disinyalir sebagai ajang prostitusi terselubung di Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Baron dirazia Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Kamis (15/10). Hasilnya, sebanyak 8 wanita pemijat bersama pemilik panti pijatnya diamankan.

Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Nganjuk Suprapto mengatakan jauh sebelum melakukan razia ini, pihaknya sudah berusaha memberikan imbauan, baik secara lisan

DPRD Jatim, Bhirawa KPU Jatim bersama-sama dengan Komisi A DPRD Jatim siap mengkaji ulang dana Pilgub Jatim yang dianggap sangat fantatis, mencapai Rp 1,4 triliun. Apalagi melihat kondisi perekonomian yang masih mengalami kelesuan seperti saat ini tentunya dana Pilgub tersebut dinilai sangat memberatkan APBD Jatim.

Pemprov,Bhirawa Pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Jatim yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama di tiga jabatan eselon II pemprov akan menerima kejutan. Sebab proses seleksi saat ini

sudah tuntas dan tinggal menyerahkan tiga nama dari tiap-tiap formasi ke Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Penyerahan nama ini rencananya dilakukan 19 Oktober. “Semua proses seleksi telah dilaku-

Dyah Katarina

40 Ribu TKW dan Ribuan Napi Dipastikan Golput Risiko ongkos mahal hajatan politis Angkat Citra Situbondo dengan Potensi Bahan Baku Lokal Seharusnya seperti itu Lou Hwa Menangis Saat Menyampaikan Permohonan Maaf Semoga ke depan lebih berhati-hati, tidak ada unsur kesengajaan

kan. Mulai seleksi administrasi, assessment dan wawancara telah selesai semua. Rencananya pada 19 Oktober nanti tiga nama teratas akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk dipilih menjadi

Terbentur SE Mendagri, Dana Hibah Rp 2 M Kembali ke Kas Negara

Selalu Modis

ke halaman 11

dilakukan sharing dengan kab/ kota yang ada. Mengingat pada 2018 juga bersamaan dengan 15 Pilkada di beberapa daerah di Jatim. Dan kebutuhan anggaran nantinya bisa dibagi bersama kab/kota yang menyeleng-

ke halaman 11

3 Calon Pejabat Hasil Lelang Jabatan Segera Diserahkan Gubernur

ke halaman 11

SELALU modis dan berpenampilan casual adalah imej yang melekat pada mantan first lady Kota Surabaya ini. Bahkan ketika perempuan 47 tahun ini berganti jalur dari penyokong eksekutif ke kerja legislatif, penampilannya tetap tak berubah. “Bukan untuk terlihat muda, tapi agar kerja lebih enak saja. Kalau lebih stylish, casual seperti ini kan bisa gerak ke mana-mana,� ujar perempuan yang

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan jika munculnya angka Rp 1,4 triliun untuk Pilgub Jatim hanyalah sebatas estimasi, bukan final. Artinya anggaran tersebut kemungkinan besar dapat mengalami penurunan jika

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah guru ngaji, modin, guru minggu saat menerima tunjangan dana insentif setiap bulannya dari Pemkot Pasuruan. Namun, setelah keluarnya SE Mendagri September 2015 terkait dana hibah, akhirnya mereka tak menerima insentif itu

Pasuruan,Bhirawa Ribuan guru ngaji, modin (pemandi jenazah), guru minggu di Kota Pasuruan tak lagi menerima tunjangan dana insentif setiap bulannya dari Pemkot Pasuruan.

Begitu pula dengan bantuan untuk masjid serta musala bagi 100 lembaga.

Pasalnya, dana tunjangan penerima dana hibah tak bisa dicairkan lantaran terbentur oleh Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/ 2677/SJ tentang dana hibah. “Sejak SE Mendagri dana hibah turun September 2015 kemarin, semua dana hibah untuk masyarakat tak bisa diberikan. Seperti santunan tunjangan insentif bagi 1.500 guru ngaji, modin, guru minggu. Bantuan hibah untuk masjid dan musala juga demikian,�

pejabat eselon II,� kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM dikonfirmasi, Kamis (15/10).

ke halaman 11

PGRI Tolak Hasil UKG Jadi Acuan Tunjangan Dindik Surabaya, Bhirawa Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dikabarkan akan menjadi acuan tunjangan ditentang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim. Alasannya, belum semua guru mendapat pelatihan dari pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru.

Di Jatim sendiri, dari total 400 ribu guru negeri dan swasta, belum ada 60 persen yang menerima pelatihan. Terutama guru-guru dari kalangan swasta. “Kalau hasil UKG nanti dikaitkan dengan tunjangan guru, itu akan kami tentang. Tugas pemerintah meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru,� kata Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi, Kamis (15/10).

ke halaman 11

ke halaman 11

Melihat Wajah Dinas Pendidikan Jatim Lebih Dekat

Gunungan Sampah Tak Terurus Berkumpul dengan Lokasi Parkir dan Masjid Melihat wajah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sungguh kontras dengan semangat pendidikan karakter yang diajarkan ke siswa di sekolah. Jika anak berusia tujuh tahun di sekolah dasar sudah diajari tentang menjaga kebersihan. Institusi di bawah kendali Dr Saiful Rachman itu justru menyuguhkan gunungan sampah bagi setiap tamu yang datang dengan menggunakan motor.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Eloknya, tempat pembuangan sampah itu berada di lokasi khusus yang terpisah dari fasilitas umum. Tapi itu tidak berlaku di kantor Dindik Jatim yang beralamat di Jalan Gentengkali 33 Surabaya. Alihalih jauh dari fasilitas umum, sampah justru dibiarkan menggunung jadi satu dengan tempat parkir dan bersebelahan dengan masjid.

Setiap tamu dan pegawai yang hendak

memarkir motor harus menerima dengan senang hati pemandangan tak sedap itu. Tak terkecuali satpam yang sehari-hari bertugas menjaga parkir motor. Keluhnya menunjukkan sikap kurang senang dengan kondisi yang tidak tertata itu. Di tempat penampungan sementara

ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Salah seorang tamu Dinas Pendidikan Jatim membuang sampah di lokasi yang menjadi satu dengan parkir motor, Kamis (15/10).

SURABAYA

2

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Komisi C Rekom Hentikan Kegiatan Proyek Ruko Simojawar Town Square DPRD Surabaya, Bhirawa Protes sejumlah warga Simojawar Kelurahan Simomulyo membuahkan hasil . Komisi C DPRD Surabaya yang menerima pengaduan warga atas pembangunan ruko Simo Jawar Town Square merekomendasikan penutupannya.

Rekomendasi tersebut muncul setelah kesekian kalinya warga mengadukan dampak buruk pembangunan Ruko Simojawar Town Square yang menyebabkan banyak rumah warga yang mengalami retak retak tembo. Sementara kompensasi yang diminta sebagian warga sampai saat ini juga belum diberikan.

Menurut Gidul, salah satu perwakilan warga, pembangunan ruko ini sebenarnya sudah lama dilakukan pengembang, bahkan sebelum lebaran lalu. Beberapa warga yang berbatasan langsung dengan pembangunan ruko sudah mendapatkan kompensasi uang dan perbaikan rumah yang me-

ngalami kerusakan.

Sedangkan warga lainnya yang tidak berbatasan langsung namun berada di lingkungan ruko tersebut sampai saat ini masih belum mendapat ganti rugi. Ada 16 rumah warga mengalami retak retak tembok.

“Bahkan saat lebaran lalu, warga merasa prihatin karena temboknya rumah penuh dengan bekas tambalan karena retak retak terkena getaran pancang ruko,” ujarnya. Kamis (15/10) Ke 16 pemilik rumah ini minta agar pengembang memberikan uang kompensasi sebesar Rp 15 juta per orang dan perbaikan tembok retak. Hal ini sudah disampaikan kepada pengembang melalui RT RW dan Lurah.

Namun sampai saat ini ternyata kompensasi tersebut belum diberikan, namun pembangunan ruko tetap jalan.

Lurah Simomulyo Baru, Rahardian mengatakan dirinya telah mendampingi rapat warga

bersama pengembang sebanyak dua kali. “Kami telah mengundang warga sampai 2 kali. Yang pertama tidak ada kesepakatan.

Baru pertemuan kedua warga sepakat. Kami hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.

Hanya saja pernyataan Rahardian ini mendapat teguran dari Saifudin Zuhri ketua Komisi C DPRD Surabaya. Menurutnya, lurah sebagai pelayan terbawah di Pemkot Surabaya ini harusnya tidak memihak kepada siapapun.

“Kalau melihat fakta sekarang ini berarti masih ada masalah di tingkat bawah. Kenapa tadi dibilang sudah beres. Termasuk ada kerusakan rumah yang mestinya diperbaiki dulu. Lurah jangan membela invvestor,” ujarnya.

Tak hanya lurah yang disalahkan Saifudin, Camat Sukomanunggal, Suud, juga diminta untuk tegas terhadap masalah ini. Camat diminta melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku tidak mem-

biarkan masalah yang ada seolah sudah tuntas.”Kalau ada pelanggaran begini jangan diam saja, ambil tindakan yang tegas,” ujarnya.

Selain itu politisi PDIP ini juga menyayangkan sikap Novi Darmansyah dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sebab melihat kondisi yang ada sekarang, kenapa UKL/UPL dikeluarkan sebagai syarat pengurusan IMB. “Untuk memastikan mestinya dicek dulu ke lapangan, sebelum ukl upl dikeluarkan,” katanya.

Sedangkan Novi Darmansyah dari BLH mengaku UKL/UPL tersebut diterbitkan karena dirinya sudah melakukan telaah berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat dan pengembang tanggal 12 juni lalu.

“Kita terima jawaban dari Budi Santoso, pemilik kegiatan, bahwa telah dilakukan rapat sebanyak 6 kali, pertemuan dengan warga. Suratnya kami terima tanggal 22 Mei lalu,” katanya.

Perwakilan Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kota Surabaya, Ali Murtadho, mengatakan jika dinasnya belum pernah merasa mengeluarkan ijini apapun termasuk IMB, maka jika pengembang memasang papan nama yang berisi soal nomer regristrasi IMB, secara tegas dikatakan palsu.

Terkait isu bahwa salah satu anggota Komisi C telah menerima uang dari pengembang, Saifudin Zuhri membantahnya. Dirinya mengaku tidak mendapatkan uang sepeserpun dari pengembang Simojawar Town Square.

“Terkait soal isu itu saya tidak tau, justru baru dengar dari sampean, untuk itu kami tetap meminta kepada Pemkot Surabaya agar bertindak sesuai aturan, dan keberadaan warga dilindungi, serta meminta kepada pak Camat dan Lurah untuk mendampingi,” sergahnya.

Masih Saifudin, Kalau memang itu ada buktinya, silahkan laporkan saja, karena secara kelem-

bagaan, di Komisi C tidak pernah berfikir ke arah itu, justru tindakan ini kami lakukan berdasarkan laporan warga yang terus menagih kami, agar mereka terus merasa terayomi, untuk itu kami meminta kepada semua dinas terkait dalam membuat keputusan dan rekomendasi berdasarkan tinjauan di lapangan.

“Sebut saja namanya, agar jelas, jangan hanya melempar isu yang tidak jelas, jangan membuat kata yang bermakna tidak jelas, seakan-akan ada, tetapi tidak ada,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Vinsensius Awey dan Riswanto anggota Komisi C juga spontan menanggapi dengan nada tinggi terkait isu tersebut. “Tunjuk saja hidungnya, biar jelas, anggota komisi C itu jumlahnya banyak, dan kalau ternyata mereka hanya melempar wacana dan tidak bisa membuktikan, maka kami akan tuntut balik soal pencemaran lembaga,” Q gat tandasnya.Q

Netralitas TNI dalam Pilkada Harus Dijaga

Dandim Surabaya Bakal Tahan Anggota yang Tak Netral Surabaya, Bhirawa Komandan Kodim (Dandim) 0830 Surabaya Utara Letkol Inf Ahmad Fikiri Musmar mengingatkan netralitas TNI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilu, saat sosialisasi di Makodim 0830 SU, Kamis (15/10).

Silaturahim Puluhan anggota Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Surabaya memperingati Tahun Baru Islam (1 Suro 1949, Jawa red) mengenakan pakaian adat Jawa sambil membentangkan spanduk untuk mengingatkan kepada warga Surabaya bahwa tanggal 1 Suro telah tiba.

Dalam kesempatan ini hadir Calon Wali Kota Surabaya, DR Rasiyo MSi bersilaturahmi bersama para MLKI di depan Patung Gubernur Suryo, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin. trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Fasilitasi Tuna Netra, TPS Dilengkapi Templete Braille Surat Suara KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menjamin setiap masyarakat yang memiliki hak pilih akan diberi kemudahan untuk menyalurkan hak suaranya di hari pemungutan suara pada 9 Desember 2015 mendatang. Tidak terkecuali para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.

Komitmen tersebut kembali dinyatakan KPU Surabaya saat menggelar sosialisasi terhadap Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) yang berlangsung di Gedung Balai Pemuda, Surabaya, Rabu (15/10/2015).

Kepada para peserta yang hadir, KPU Surabaya menyatakan bahwa bagi masyarakat Tuna Netra, disediakan template braille surat suara yang dilengkapi huruf Braille.

Dalam sosialisasi tersebut, selain menjamin adanya dukungan maksimal terhadap para penyandang disabilitas, KPU juga menjelaskan berbagai hal terkait Pilwali Surabaya yang meliputi syaratsyarat pemilih, cara mengetahui profil pasangan calon, cara memastikan nama sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga alur pemungutan suara di TPS. “Dengan demikian kami sangat berharap agar tidak lagi ada kendala bagi kawan-kawan yang tuna netra untuk tidak mempergunakan hak suaranya. Bagaimanapun suara mereka juga sangat berpengaruh terhadap masa depan kota Q geh Surabaya nantinya.Q

SBY Ajak Kader Menangkan Rasiyo-Lucy Surabaya, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam temu kader, Rabu malam (14/10) mengajak seluruh kader Partai untuk all out memenangkan pasangan Rasiyo-Lucy di Pilwali Surabaya. Perintah tegas itu disampaikan langsung di depan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo dalam agenda Temu Kader Partai Demokrat di Hotel Bumi Surabaya.

Acara tersebut juga dihadiri pasangan calon Walikota Surabaya Rasiyo dan calon wakil Walikota Lucy Kurniasari. SBY tampak akrab sekali sama Rasiyo dan Lucy. SBY bahkan sempat memanggil Rasiyo dengan sebutan Pak Wali. “Pak

Walikota.. Ini harus menang ya,” sebut SBY sambil melempar senyum saat bersalaman dengan Rasiyo dan Lucy.

Rasiyo juga tampak sumringah mendapat dukungan seperti itu dari SBY. “Siap Bapak Ketum. Siap..,” singkat Rasiyo yang kemarin mengenakan seragam kebesaran Partai Demokrat bersama Lucy Kurniasari. Selain Rasiyo Lucy, tampak hadir dalam acara tersebut adalah HM Fadeli cabup Lamongan dan Giri Sancoko Cabup Ponorogo.

Sementara itu, ketua panitia Temu Kader Partai Demokrat di Surabaya, Hartoyo mengatakan, dalam pertemuan itu disampaikan sejumlah strategi khusus

agar pasangan calon yang diusung Partai Demokrat bisa meraih kemenangan di Pilkada Serentak ini. Pidato Ketua Umum dan Ketua DPD PD Jatim ini akan dijadikan landasan utama untuk merebut kemenangan.

“Ada banyak strategi, mulai cara pendekatan ke masyarakat, kampanye dan strategi internal seperti perkuat saksi di TPS, semua dibahas tuntas oleh Pak SBY,” terang ketua Fraksi PD DPRD Jatim ini.

Semua strategi itu akan diterapkan mulai besok (hari ini, red). “Seperti untuk pasangan Rasiyo-Lucy, yang awalnya landailandai, sekarang harus gas pol.

Ditambah dengan kekuatan seluQ cty ruh kader,” kata Hartoyo.Q

Bahkan, Letkol Inf Ahmad Fikir Musmar menegaskan, apabila ditemukan anggota yang melanggar netralitas TNI, sanksi ringan hingga terberat akan dikenakan kepada mereka. Lanjut Dandim, sanksi disiplin itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, dengan ancaman mulai teguran, penahanan ringan hingga penahanan berat.

“Prajurit profesioanal harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis. Apapun alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan,” tegas Dandim 0830 SU Letkol Inf Ahmad Fikri Musmar saat sosialiasi pembinaan netralitas TNI dalam Pemilukada, Kamis (15/10).

Dihadapan 150 prajurit, Dandim menghimbau, sosialisasi ini diharapkan dapat menjaga netralitas TNI dalam Pemilukada Desember nanti. Sebab, netralitas TNI berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik

dan tak melibatkan diri pada politik praktis.

“TNI AD harus bersikap netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu partai atau calon,” kata Dandim.

Lanjut Dandim, dengan sikap tetap netral, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah akan terwujud secara demokratis, aman dan terkendali. Tak hanya itu, peran prajurit TNI dibutuhkan dalam terciptanya rasa aman di masyarakat dalam menyalurkan hak pilhnya dan demi terwujudnya pemilihan yang demokratis dan terkendali.

Adapun netralisasi TNI yang dimaksud Dandim yakni, prajurit TNI tidak memihak dan memberikan dukungan ke salah satu calon pada saat pengamanan penyelenggaraan pemilihan.

Selanjutnya, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilihnya, tidak boleh menjadi anggota KPU, ikut campur tangan dalam menentukan peserta Pemilu, apalagi memobilisasi ormas dan menjadi anggota Panwaslu maupun panitia.

“Netralitas ini harus dijaga guna menyukseskan Pemilukada Desember 2015 mendatang. Saya juga berharap setiap prajurit tetap disiplin dan netral pada Pemilukada, baik prajurit yang hadir di sini, maupun prajurit yang lagi dinas,” pungkas Dandim.Q bed

Jangan Ulangi Insiden Sandal Lafaz Quran Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf,yang akrab disapa Gus Ipul berharap polemik sandalmirip lafaz Allah tidak terjadi lagi. Menurutnya, kasus tersebut sangat meresahkan masyarakat karena berkaitan dengan simbol agama.

“Saya harap ini yang terakhir dan jangan ada lagi kasus serupa,” ujar Gus Ipul, kepada

pada awak media di Surabaya,Selasa (12/10).

Wagub mengaku telah mendengar kabar yang awalnya ramai dibicarakan di sosial media tersebut, ditambah informasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). “KH Mutawakkil Alallah (Ketua PWNU Jatim, red) sudah menghubungi saya dan memusnahkan sandal-sandal itu,”

terangnya.

Produsen sandal, tambah Gus Ipul, juga sudah mengakui sekaligus meminta maaf atas hasil produksi sandal yang desainnya cenderung menimbulkan keresahan publik tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan jika diperlukan pemeriksaan untuk mendalami unsur dalam kasus ini.

Sebagai bentuk pengakuan dan permohonan maaf PT Pradipta Perkasa Makmur melalui Pengurus Wilayah NahdlatulUlama (PWNU) Jawa Timur memusnahkan sepuluh ribu pasang sandal, Selasa (12/10) sore. Pembakaran dilakukan dihalaman depan kantor PWNU. Ketua PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah me-

ngungkapkan pihaknya memang menangkap ada ketidaktahuandari produsen, karena karyawannya juga banyak yang Muslim. “Lafadz yang diduga mirip Allah itu hanya ada di sandalsisi kiri, sedangkan sisi kanan hanya mirip huruf Arab, tapi bukan surah dalam Al Quran, seperti surat Al Ikhlas didalamnya. Itu Q inf tidak benar,” jelasnya.Q

Forum PAC PKB Dukung Rasiyo-Lucy Teka-teki dukungan DPC PKB Surabaya dalam Pilwali Surabaya 2015 mulai terlihat. Forum PAC PKB Surabaya mulai merapat ke pasangan calon (paslon) Dr RasiyoLucy Kurniasari.

Sebanyak 24 PAC mengadakan pertemuan khusus dengan paslon yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN di Nur Pasific Jalan Adityawarman, Kamis (15/ 10) kemarin.

Koordinator Forum PAC Surabaya Hanafi mengaku pertemuan dengan RasiyoLucy merupakan keinginan dari PAC Surabaya. Dari 31 PAC se Surabaya, hanya ada tujuh yang tidak datang, salah satunya dari PAC Genteng, Pabean Cantikan, dan Sambi Kerep.

Sebagai Ketua PAC PKB Bulak, Hanafi menegaskan ingin memfasilitasi keinginan teman-temannya untuk melakukan saliturrahim dengan Rasiyo-Lucy. “Kami ingin fasilitasi PAC Su-

rabaya agar PKB arahnya kemana, pertemuan ini silaturrahim dulu,” ujarnya sebelum mengikuti acara.

Hanafi menerangkan, pertemuan tersebut sudah sepengetahun Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin.

Hanya saja, belum ada respon positif. Syamsul hanya meminta pengurus PAC menunggu hasil musyawarah pengurus. Namun, karena beberapa desakan dari PAC, akhirnya instruksi tersebut diabaikan.

24 PAC ini rupanya tidak takut sanksi dari DPC. Pasalnya, Hanafi mengaku langkahnya tersebut tidak melanggar AD/ART partai.

Bahkan, dia yakin keputusan DPC akan mengikuti aspirasi dari pengurus PAC dalam

menentukan dukungan paslon Pilwali Surabaya.

“Soal dukungan, kita masih mau lihat visi-misi pak Rasiyo, tapi saya sepakat dengan Pak Rasiyo,” tuturnya yang datang ditemani Ketua Tim Penjaringan Calon walikota dan wakil walikota PKB, Mansur.

Sementara itu Ketua DPC PKB Surabaya, Samsul Arifin dengan tegas menyatakan bahwa forum PAC Surabaya tidak mewakili PKB Surabaya. “Kalau paslon nomor 1, Rasiyo menghadiri acara tersebut atau memfasilitasi pertemuan itu berarti sama artinya Rasiyo dengan memecah belah PKB,” katanya.

Syamsul menegaskan bahwa hingga saat ini PKB Surabaya secara resmi belum menyatakan arah dukungan suara kepada salah satu paslon yang akan berlaga di Pilwali Surabaya 9 Desember mendatang. Un-

tuk itu pihaknya menyatakan bahwa apa yang terjadi di acara yang digelar di rumah makan Nur Pasific Jalan Adityawarman tersebut hanyalah personalpersonal saja, meskipun mengaku sebagai PAC PKB Surabaya.

“Sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan Rasiyo terkait kabar pertemuan ini yang sudah saya terima. Ketika saya telpon Rasiyo, beliau bilang tidak akan datang. Lha kalau seperti itu, saya pastikan Rasiyo tidak akan menang di Pilwali Surabaya, karena menggunakan cara-cara yang dapat dikatakan tidak benar,” tegasnya.

Ditanya apakah dirinya akan memberikan sanksi kepada para kader PKB yang mendatangi acara tersebut?

Samsul menegaskan akan mencari tahu siapa yang mengkordinir kegiatan tersebut.

“Akan kami cari tahu dulu

geh/bhirawa

Pasangan calon (paslon) Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari memperkenalkan diri di hadapan 24 PAC se Surabaya di Nur Pasific Jalan Adityawarman, Kamis (15/10) kemarin sore. siapa yang mengkordinir paslon nomor 1 dan paslon optimis paslon Rasiyo-Lucy. acara tersebut. Selanjutnya nomor 2. Namun belum ada Rasiyo mengaku sangat akan kami panggil dan kita arah dukungan yang akan yakin bisa memenangi Piltanyai,” tutur Syamsul. diberikan. “Jadi hingga saat wali Surabaya. Setelah kaSyamsul mengaku, hingga ini kita masih belum ten- der PDI Perjuangan, kali ini saat ini pihaknya masih terus tukan sikap,” tandasnya. giliran kader PKB yang memelakukan komunikasi deDukungan Forum PAC rapat dengan paslon nomor Q geh ngan kedua paslon. Baik PKB Surabaya menambah urut 1 itu.Q

SURABAYA

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Korupsi Dana PKBL Petani Garam Rp 93,8 Miliar

Setahun Diusut, Tersangka PT Garam Tak Ditahan Kejati

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo Msi saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Hotel Utama, Sidoarjo, Kamis (15/10).

Kejati Jatim, Bhirawa Sejak diusut Januari 2015 lalu, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tak juga menahan lima tersangka kasus Dugaan penyalagunaan dana Rp 93,8 miliar pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) di PT Garam (Persero).

rac/bhirawa

Padahal, dari 13 BUMN ini, PT Garam merupakan salah satu penerima dana konsinyasi. Sayangnya, dana yang dipasok sejak tahun 2008-2012 itu diduga disalahgunakan. Dari kasus ini, penyidik menetapkan lima orang tersangka yakni, Slamet Untung Irredenta (mantan Dirut PT Garam), Yulian Lintang (mantan Dirut PT dan mantan Direktur Keuangan PT Garam, Ahmad Fauzi Isyowani (mantan Kabag PKBL PT Garam), Mukshin Habi (Kabag PKBL PT Garam), dan Ir Sudarto (mantan pegawai PT Garam).

Perihal tidak adanya penahanan terhadap tersangka, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, memang kelimanya tidak ditahan. Namun, salah satu tersangka yakni Slamet Untung Irredenta telah ditahan atas kasus dugaan penyalagunaan penjualan garam sebanyak 10 ribu ton di PT Garam.

“Sampai sekarang memang belum dilakukan penahanan terhadap kelimanya.

Untuk tersangka Slamet, dirinya ditahan atas kasus yang berbeda, dan tidak mungkin ditahan kembali atas kasusnya yang lain,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Kamis (15/10).

Meskipun tidak ditahan, Romy mengaku proses penyidikan atas kelimanya terus berjalan. Senin pekan depan, penyidik Pidsus memeriksa tiga tersangka yakni, Ahmad Fauzi Isyowani, Ir Sudarto dan Mukshin Habi. Sementara untuk Selasa depannya penyidik memeriksa tersangka Yulian Lintang dan Slamet

Pemprov Harapkan Pemkab/Kota Angkat Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim mengharapkan Pemkab/kota agar melangsungkan pengangkatan pejabat fungsional pengantar kerja sebagai ujung tombak untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jatim.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo Msi mengatakan, peran dan fungsi pejabat fungsional pengantar kerja sebagai ujung tombak layanan informasi kerja, bimbingan penyuluhan dan penempatan kerja kedudukannya sangat penting dan strategis.

Sayangnya,minat menjadi pejabat fungsional pengantar kerja masih sangat minim di beberapa daerah di Jatim.

Dijelaskannya dalam perkembangannya di Jatim sampai akhir tahun 2014, jumlah pejabat fungsional pengantar kerja tinggal 26 orang, sedang kab/kota yang sudah mengakui, memberi tunjangan fungsional atau ada pejabat fungsional pengantar kerja baru 12 daerah (termasuk di provinsi).

Di banding tahun 2013, berkurang 11 orang yang disebabkan faktor-

RAGAM INFO

Tahun Baru Islam Momentum Perbaikan Diri Pemprov, Bhirawa Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi menegaskan, Tahun Baru Islam 1Muharram 1437H merupakan momentum tepat untuk memperbaiki diri dengan bersikap lebih baik dan bijaksana.

“Dengan Tahun Baru Islam ini diharapkan dapat mengubah hal-hal yang kurang bagus di tahun sebelumnya.

Kedepan segala sikap yang kurang baik harus diubah pada tahun mendatang menjadi manusia positif dan lebih baik,”ujarnya saat melepas Jalan Sehat 1 Muharram 1437 Hijriah di Halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Rabu(14/10).

Melalui siaran pers Humas Setdaprov, Sukardi mengatakan, peringatan 1 Muharram harus dimaknai secara tepatdengan mengubah diri menjadi manusia yang baru. Satu Muharram juga harus mampu merefleksikan perubahan terhadap perekonomian di Jatim agar menjadi lebih baik.

“Semoga program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul bisa menyejahterakanmasyarakat, terutama pada usaha-usaha rakyat seperti UMKM. Pemprov Jatim memfasilitasi pembiayaan dengankredit murah dengan bunga ringan. Tujuannya, agar UMKM Jatim dalam menghadapi pasar bebas nanti mampubersaing proQ inf duk-produknya,” terangnya.Q

faktor purna tugas, pindah tugas ke bidang/skpd lain, menduduki jabatan struktural, serta kurangnya regenerasi atau minimnya kegiatan bimbingan teknis bagi petugas di daerah. Hal itu dikarenakan pembinaan dan pendidikan pejabat fungsional selama ini masih terpusat di Kementerian Tenaga Kerja RI, sedang animo PNS kab/ kota menjadi pejabat fungsional ini masih sangat kurang.

“Padahal pejabat fungsional pengantar kerja merupakan ujung tombak untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jatim.

Adanya kegiatan yang diselenggarakan kali ini dengan melibatkan Sekdakab/kota, Kadisnaker, dan Badan Kepegawaian Daerah, maka mereka bisa memahami pentingnya pejabat fungsional pengantar kerja,” kata Sukardo Msi dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Hotel Utama, Sidoarjo, Kamis (15/10).

Dikatakan Sukardo, adanya pejabat fungsional pengantar kerja maka diharapkan mampu untuk menyumbang peningkatan penempatan tenaga kerja di masing-masing daerah. Idealnya, berdasar bobot

kerja dan besaran jumlah pencari kerja yang harus dilayani, di Disnaker kab/kota tersedia 3-5 orang pejabat fungsional pengantar kerja.

Bahkan, keberadaan pejabat fungsional pengantar kerja dalam menjalankan tugas, setidaknya akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan informasi pasar kerja, upaya mencocokan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun pasar ke luar negeri (job matching).

Selain itu, pejabat fungsional pengantar kerja juga bertanggungjawab mengembangkan fungsi-fungsi pencarian lowongan (job canvasing) dan hubungan kerja dengan personalia di perusahaan serta pembinaan bursa-bursa khusus disatuan sekolah/lembaga latihan dan perguruan tinggi sebagai penyedia calon tenaga kerja.

“Seluruh upaya dan optimal tidaknya tugas serta fungsi pejabat fungsional pengantar kerja, pada akhirnya tidak akan lepas dari komitmen dan pembinaan dari organisasi kepegawaian dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan Q rac di kab/kota,” katanya.Q

Waspadai Demam FUO Mulai Menyerang Dispendik Siap Fasilitasi LKP dan PKBM Urus Badan Hukum

dna/bhirawa

Dokter sedang memeriksa kesehatan pasiennya.

Surabaya, Bhirawa rumah sakit yang lebih besar Saat ini rumah sakit plat dengan tenaga dokter yang lebih merah RSUD Dr Soetomo men- handal seperti RSUD Dr Soetomo. dapat banyak pasien rujukan “Tidak selalu tiap bulan kami kasus demam. Akan tetapi bu- menerima pasien rujukan dekan demam biasa karena de- ngan kasus FUO, tetapi dalam mam berdarah, infeksi, tifus satu bulan bisa beberapa pasien atau penyakit lainnya. Tapi yang masuk,” ujar dr Mustofa demam yang tidak diketahui Rusli SpPD, dokter spesialis penyebabnya atau biasa disebut penyakit dalam di SMF fever unknow origin (FUO).

Penyakit Tropik dan Infeksi Biasanya pasien yang dirujuk RSUD Dr Soetomo. telah mengalami demam dalam Dijelaskan Mustofa, belawaktu yang lama. Demamnya kangan ini memang banyak naik turun, dan sudah diobati ditemukan kasus FUO dan tim dengan berbagai macam obat dokter di SMF Penyakit Tropik untuk demam dan menjalani dan Infeksi sudah sering meopname hingga beberapa hari nangani kasus tersebut sehingga tidak juga sembuh. menjadi jujukan rumah sakit Dokter yang menangani juga daerah untuk merujuk pasien. belum mengetahui apa penye- FUO sendiri gejalanya hampir babnya, sehingga merujuknya ke sama dengan demam biasa, yaitu

suhu tubuh naik diikuti gejala pusing atau menggigil. ‘’Yang membedakan jika demam biasa akan sembuh dalam waktu satu atau dua hari setelah diberi obat penurun panas atau ditambah antibiotik jika demam karena infeksi bakteri. Namun FUO ini tidak sembuh-sembuh lebih dari tiga hari atau satu minggu walaupun telah meminum obat penurun panas dan antibiotik,’’ ujarnya.

Sampai saat ini memang belum ada hasil penelitian menganai FUO ini, semua masih dalam tahap penelitian. Termasuk di SMF Penyakit Tropik dan Infeksi RSUD Dr Soetomo sendiri juga sedang concern melakukan penelitian tentang penyakit panas ini. Bahkan bekerjasama dengan beberapa negara dan universitas di luar negeri untuk meneliti penyebab panas.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo Budiono menyatakan, untuk mengidari demam diharpakan seseorang menjaga kesehatan dengan cara meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Dengan daya tubuh yang baik dimungkinkan seseorang akan terhidar dari penyakit. ‘’Untuk gejala demam sendiri banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga jika seseorang demam dan tidak lekas sembuh diharuskan periksa ke Q dna dokter,’’ ucapnya.Q

Pasien Gangguan Jiwa Soetomo Tinggi Surabaya, Bhirawa Jumlah penderita gangguan jiwa di RSUD dr Soetomo mengalami peningkatan. Berdasar Data IRJ (Instalasi Rawat Jalan) Jiwa RSUD dr Soetomo, penderita penyakit kejiwaan cukup besar. Trennya juga cenderung naik. Dalam se-

Untung Irredenta.

“Meski tak ditahan, penyidikan kasus ini tetap jalan. Pekan depan kelima tersangka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” kata Romy.

Terkait jumlah pasti kerugian negara atas kasus ini, Romy mengaku masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP Jatim. Namun, dijelaskanya, dari dana yang digelontor untuk PT Garam sebesar Rp 93,8 miliar, sejumlah Rp 21 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, dari perhitungan sementara yang dilakukan penyidik, uang Rp 21 miliar itulah yang diduga sebagai kerugian negara atas kasus ini.

“Total uang Rp 21 miliar itulah yang kemudian oleh penyidik dinyatakan sebagai kerugian negara atas kasus ini,” pungkasnya.

Kasus ini bermula ketika Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan agar BUMN yang mengalami surplus memberikan bantuan pinjaman ke BUMN yang masih lemah. Bantuan pinjaman tersebut dipergunakan untuk program bantuan kepada masyarakat bernama PKBL. Dari 13 BUMN yang ada, PT Garam termasuk salah satu yang menerima dana konsinyasi. Selama tahun 2008-2012, PT Garam memperoleh suntikan dana sebesar Rp 93,8 miliar. Di perusahaan yang mengurusi masalah garam itu, dana tersebut direncanakan untuk program penguatan petani garam. Namun, dari total dana Rp 93,8 miliar itu, sebanyak Rp 21 miliar diduga disalahgunakan oleh PT Garam dan tidak sampai ke petani.Q bed

bulan rata-rata jumlah pasien berkisar 400–450 orang. Berdasar data, penderita gangguan jiwa itu mayoritas kaum laki-laki.

“Yang datang itu rata-rata pasien skizofrenia atau gangguan mental berat,” kata Kepala Poli Jiwa RSUD dr Soetomo dr I Gusti Ngurah Gunadi SpKJ K.

Menurut Gunadi, sejauh ini masih kuat anggapan atau pemahaman bahwa gangguan jiwa adalah aib. Karena itu, sering kali masyarakat enggan membawa pasien ke dokter. Padahal, kalau penanganannya dilakukan sejak dini, potensi penyembuhannya sangat besar. Banyak

masyarakat yang malu jika keluarganya mengalami gangguan jiwa sehingga pasien datang ke Soetomo banyak sudah parah. ‘’Jika sudah lama dan parah maka kesembuhan pasien gangguan jiwa akan lama dan sulit,’’ ucapnya.

Ia mengatakan, dengan kesadaran yang tinggi dari

keluarga penderita diharapkan ada kerjasama yang baik antara rumah sakit dengan penderita. Sampai saat ini masih banyak penderita gangguan jiwa yang belum mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, sehingga kesembuhan pasien jauh dari apa Q dna yang diharapkan.Q

Pemkot, Bhirawa Dinas Pendidikan kota Surabaya siap memfasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya untuk mengurus badan hukum.

Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan mana-mana lembaga yang belum mempunyai sama sekali sampai yang sudah melakukan proses pengajuan.

Menurut Kasi Pendidikan Masyarakat (Penmas) Dispendik Surabaya Thussy Apriliyandari, SE mengungkapkan selama enam hari dispendik melakukan pendataan kepada 455 LKP dan 37 PKBM untuk segera difasilitasi mendapatkan pelayanan seperti yang telah dilakukan kepada pendidikan formal beberapa waktu lalu.

Menurut Thussy, melalui pendataan ini menjawab kerisauan yayasan/lembaga pendidikan di Surabaya dalam melakukan percepatan pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum. ‘’Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 pasal 71 Yayasan/lembaga yang telah berdiri dan berbadan hukum sebelum dikeluarkannya UU Yayasan, maka status badan hukumnya diakui melalui dokumen surat pemberitahuan dari Kemenkumham yang intinya menyatakan bahwa yayasan/lembaga telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan. Pasal tersebut kemudian dikuatkan pada UU. 23 Tahun 2014 pasal 278,’’ jelasnya Kamis (15/10).

Seperti diketahui Kadispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menyampaikan layanan percepatan pengurusan serta konsultasi badan hukum terbagi menjadi empat golongan, pertama yakni bagi lembaga/yayasan yang memiliki akta dan sedang proses di Kemenkumham.

Kedua bagi lembaga/yayasan yang memiliki akta namun belum melakukan proses pengesahan yayasan di Kemekumham, ketiga golongan lembaga/yayasan yang tidak memiliki dokumen kepengurusan apapun, dan yang keempat bagi lembaga/yayasan yang ingin melakukan konsultasi.

Ikhsan menambahkan, setelah didata nantinya pihaknya akan mengundang Kemenkumham kembali.

Mantan Kepala Bapemas dan KB menegaskan layanan ini tidak bersifat memaksa bagi yayasan/lembaga.

Yayasan ataupun lembaga dapat melakukan pengurusan sendiri Dispendik hanya memfasilitasi saja.

Ikhsan menambahkan, sementara ini status badan hukum yang tertuang dalam SK. Kemenkumham dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan pendidikan seperti halnya BOPDA. ‘’Bagi yayasan/lembaga yang tidak ada dokumen apapun ketika melakukan pengurusan diharapkan membawa foto copy KTP, NPWP, keterangan domisili, nama-nama dan data-data calon pengurus serta melakukan pembayaran pengurusan akta,’’ jelasnya.Q dre

Masih Ditandatangani Kadindik, Ijazah Kajer Paket Belum Diserahkan Setelah hampir enam bulan berselang, peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di Surabaya bersiap menerima ijazah berikut Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).

Seluruh ijazah dan SHUN mulai paket A, B dan C saat ini masih dalam proses penandatangan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menuturkan, proses pemberian ijazah untuk pendidikan formal dan non formal berbeda. Jika formal, dinas cukup memberikan blanko kososng ijazah dan SHUN yang kemudian diisi oleh pihak sekolah dan ditandatangani cukup oleh kepala sekolah.

Sementara untuk pendidikan kesetaraan, prosesnya dimulai dengan pemberian blanko kososng ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Setelah diisi PKBM dan dibubuhi cap tiga jari peserta, blanko tersebut dikembalikan lagi ke dinas untuk ditandatangani kepala Dindik Surabaya.

“Kalau formal cukup kepala sekolah yang tanda tangan. Tapi kalau non formal, harus saya (Kadindik,red) langsung yang tanda tangan. Jadi legalitasnya

ijazah kesetaraan ini benarbenar terjamin,” tutur Ikhsan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/10).

Ikhsan mengaku tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian ijazah dan SHUN di Surabaya ini.

Hanya saja, pihaknya meng himbau kepada PKBM untuk segera mengembalikan blanko yang sudah terisi dan dibubuhi cap tiga jari. PKBM, lanjut dia, tidak harus menunggu seluruh blanko tersebut di beri cap tiga jari peserta.

“Kembalikan secara bertahap saja tidak apa-apa.

Kalau memang ada peserta yang belum bisa melakukan cap tiga jari di-pending dulu tidak apa-apa, nanti bisa

disusulkan. Kembalikan dulu yang sudah ada saja,” tutur Ikhsan. Mantan Kepala Bapemas dan KB ini memahami kesulitan PKBM untuk memanggil peserta UNPK. Sebab, diantara peserta itu sebagian besar telah bekerja di dalam maupun di luar kota.

“Sementara yang sudah ada kita tandatangani dulu supaya bisa segera dibagikan ke peserta. Nanti yang belum nyusul,” tutur Ikhsan.

Lebih lanjut Ikhsan menjelaskan, format SHUN kesetaraan sama persis dengan UN formal. Di balik blanko, terdapat grafik kompetensi dasar setiap mata ujian. Sementara di sisi depan, terdapat per-

bandingan nilai peserta dengan nilai rerata daerah, provinsi dan nasional.

Ikhsan membeberkan, pada ujian kejar paket C nilai rerata Surabaya cukup baik. Angkanya diatas rata-rata provinsi dan nasional. Ikhsan mencontohkan, rerata nilai mapel PPKn di Surabaya sebesar 52,67, angka ini lebih tinggi dibanding Jatim rerata Jatim sebesar 49,87 dan nasional 46,47. Sedangkan untuk mapel Bahasa Indonesia 66,23 diatas provinsi 65,73 dan nasional 62,96.

“Kalau melihat rerata nilainya, secara umum kita lebih baik dari rerata nilai provinsi dan nasional,” Q tam pungkas Ikhsan.Q

tam/bhirawa

Kepala Dindik Surabaya menandatangani ijazah dan SHUN ujian kejar paket A, B dan C di Surabaya.

4

OPINI Tajuk

Nasib Pra-PON Sepakbola PERTANDINGAN sepakbola babak Pra-PON XIX, ditunda mendadak. Penundaan disebabkan rekomendasi Tim Transisi per-sepakbola-an (dibawahkan Kemenpora) belum memberi izin. Harus diakui, penundaan ini buntut pembekuan PSSI. Sedangkan PSSI masih tercatat sebagai anggota KONI. Sehingga patut dikhawatirkan, perseteruan akan merembet pada KONI. Inik bisa bermuara pada terganggunya penyelenggaraan PON ke-19 di Jawa Barat.

Pra-PON merupakan ajang kualifikasi tim yang akan bertanding pada arena PON XIX. Ajang kualifikasi PON ini untuk seluruh cabor (cabang olahraga) yang dibawahkan oleh KONI. Tak terkecuali cabor sepakbola. Beberapa anggota KONI yang tidak murni ke-olahraga-an (antaralain dansa dan barongsai), ditempatkan pada ajang eksibisi.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan PON, sebenarnya pra-PON merupakan domain PB PON (Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional) dan KONI. Pada sisi lain, PON bisa dianggap “milik” negara (pemerintah). Karena pembiayaannya bersumber dari APBN. Sehingga PB-PON maupun KONI, mestilah terkoordinasi dibawah kendali pemerintah. Pada penyelenggaraan terdahulu (sampai jelang PON ke-18), Pra-PON tidak bermasalah.

Kecuali kisruh kepengurusan di tingkat propinsi yang bisa diselesaikan oleh KONI Propinsi bersama PB induk cabor.

Penyelenggaraan Pra-PON lazim diselenggarakan oleh induk cabor. Dalam hal ini cabor sepakbola, Pra-PON diselenggarakan oleh PSSI. Inilah penyebab penundaan Pra-PON sepakbola, karena PSSI dibekukan oleh pemerintah. Seluruh kegiatan PSSI dibekukan, termasuk Pra-PON. Sesuai jadwal, seharusnya Pra-PON sepakbola zona Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi, serta zona Jawa sudah dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2015.

Namun laga batal digelar karena tidak mendapat surat izin kepolisian. Bahkan Pra-PON zona Kalimantan di Banjarmasin, dibatalkan beberapa menit sebelum kickoff. Begitu pula suporter Bali, urung naik truk yang akan membawa mereka ke stadion Dipta di Gianyar, untuk mendukung tim Pra-PON Bali (melawan tim NTB). Karena pembatalan mendadaka, niscaya, membuat ke-kaget-an suporter, wasit, serta pemain.

Ke-kaget-an yang sama juga dirasakan oleh “selebriti” lapangan hijau yang akan berlaga pada Pra-PON memperkuat daerah masing-masing. Padahal para “selebriti” sudah memperoleh izin untuk mengikuti Pra-PON. Beberapa “selebriti” pada ajang liga Piala Presiden, yang akan tampil pada Pra-PON diantaranya, Evan Dimas, Evan Dimas, Ilham Udin, Putu Gede, serta Sahrul Kurniawan.

Juga terdapat M. Hargianto, yang tergabung dalam tim Pra-PON DKI Jakarta.

Penundaan mendadak seharusnya tidak perlu terjadi, manakala PB-PON (dan Pra-PON) berkoordinasi dengan Kemenpora. Memang benar, Tim Transisi Sepakbola bentukan Kemenpora, tidak memiliki hak masuk dalam Pra-PON. Tetapi khusus untuk Pra-PON sepakbola, niscaya, Tim Transisi bisa menuntut hak-nya. Yakni, sebagai pelaksana fungsi PSSI. Namun Tim Transisi, seyogianya segera pula membentuk Pengurus di tingkat Propinsi. Pengurus Propinsi inilah yang berhak membentuk tim propinsi untuk mengikuti Pra-PON. Pemerintah (presiden melalui Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan, Kemenpora) mesti berhitung lebih cermat. Pemerintah telah membekukan kepengurusan PSSI, sebagai induk cabor (cabang olahraga). Lalu dibentuk Tim Transisi, sebagai pelaksana fungsi PSSI. Pembekuan PSSI ini, seyogianya menjadi yang terakhir, tidak merembet pada induk cabor lainnya. Sebab setiap induk cabor lazim memiliki rentang kepengurusan mulai PB (Pengurus Besar) lingkup nasional, serta kepengurusan cabor di tingkat propinsi, serta kabupaten dan kota.

Maka perseteruan diametral antara Kemenpora dengan PSSI, harus dijaga tidak merembet lebih luas. Pemerintah seyogianya tidak berseteru dengan KONI, dan PB-PON. Organisasi ke-olahraga-an tersebut dibentuk berdasar amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. Serta berbagai PP (Peraturan Pemerintah), dan banyak Perpres.

Banyak jalan meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Lebih baik mendatang pelatih berdedikasi internasional, dibanding sekadar membongkar-pasang organisasi keolahragaan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dorong Rekonsiliasi Nasional REKONSILIASI nasional seluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lama yang masih menjadi beban bangsa ini, agar dapat segera dituntaskan. Berbagai permasalahan bangsa ini di masa lalu masih menjadi beban berat bagi kita semua.Kasus pelanggaran HAM berat di Lampung, yaitu Peristiwa Talangsari tahun 1989 di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (saat kejadian masih masuk Kabupaten Lampung Tengah).

Situasi di Talangsari sampai sekarang memprihatinkan.

Setelah peristiwa Talangsari itu hingga kini warga setempat, termasuk anak dan cucu mereka yang tidak mengalami secara langsung peristiwa tersebut mendapatkan stigma negatif sebagai pemberontak atau dicap sebagai kelompok ekstrem kanan. Stigma itu melekat sampai turun temurun ke anak cucu hingga sekarang.

Dampaknya, mereka pun mendapatkan perlakuan diskriminatif dan diisolasi sebagai warga Indonesia. Jalan saja tidak masuk ke wilayah tersebut.

Seharusnya sekarang bukan lagi label sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK) yang dilekatkan kepada mereka. Tapi warga Talangsari merupakan bagian bangsa Indonesia yang harus dirangkul dan berhak mendapatkan perlakuan sama dengan warga lainnya. Upaya rekonsiliasi ala Indonesia seharusnya didorong oleh semua pihak bisa dimulai dari Lampung. Ini bukan soal dukungan ideologi tertentu, tapi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagaimana mungkin ada yang belum lahir, tidak tahu apa-apa, dan lainnya tapi tetap distigma negatif. Inilah yang harus diatasi, dihilangkan paradigma lama. Jangan sampai ada beban persoalan masa lalu terus membebani bangsa dan masyarakat Indonesia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon, 16 OKTOBER 2015

Menata Pelabuhan, Mendongkrak Daya Saing Sektor kemaritiman terus menggeliat seiring program Nawacita yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sektor kepelabuhanan yang menjadi salah satu titik penting program Tol Laut pun terus berbenah. Berbagai pembangunan dan pembenahan di sektor pelabuhan berikut insfrastruktur yang lain dalam membangun konektivitas perekonomian nasional sedikit demi sedikit mulai menampakkan hasilnya.

T

he Global Competitiveness Report (GCR) tahun 2014-2015 misalnya yang dirilis Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) yang me-ranking daya saing global menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari 144 negara, atau naik 4 (empat) tingkat dari posisi sebelumnya 38 (tahun 20132014), dan posisi ke-50 pada 20122013. Kenaikan peringkat tersebut setidaknya mengindikasikan kesungguhan pemerintah untuk menggarap secara serius sektor infrastruktur telah berada pada track yang benar. Menurut WEF, naiknya ranking indeks daya saing Indonesia pada periode ini dikarenakan perbaikan di beberapa kriteria seperti infrastruktur dan konektifitas, kualitas tatakelola sektor swasta dan publik, efisiensi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.

Manajemen logistik di pelabuhan masih menjadi kendala dalam mata rantai perekonomian nasional. Lamanya proses barang keluar dari pelabuhan sejak turun dari kapal, membuat biaya semakin mahal, sehingga memengaruhi harga yang harus dibayar konsumen. Pemerintah dan semua pihak terkait, harus segera memangkas birokrasi di pelabuhan agar proses yang harus dijalani sejak kontainer turun dari kapal hingga keluar dari pelabuhan (dwelling time) bisa dipersingkat.

Dampak langsung dwelling time dihadapi oleh perusahaan freight forwarder (FF), perusahaan trucking, dan pemilik barang. Biaya yang dihadapi oleh pelaku dan penyedia jasa logistik berdampak terhadap harga barang, sehingga masyarakat membeli barang dengan harga yang mahal. Dampak terbesar tentu pada meningkatnya harga komoditas yang masuk di pelabuhan, akibat biaya birokrasi yang tidak efisien.

Jika komoditas itu berupa bahan baku, tentu akan memengaruhi biaya produksi, yang pada akhirnya membuat harga barang yang harus dibayar konsumen lebih mahal. Selain itu, daya saing produk menjadi rendah, baik di dalam maupun luar negeri. Inilah mata rantai kerugian akibat lamanya dwelling time di pelabuhan, yang merugikan perekonomian nasional.

Dikhawatirkan, lamanya proses dwelling time sengaja dibuat untuk membuat celah korupsi atau pungutan liar (pungli). Sudah bukan rahasia lagi, mata rantai birokrasi dibuat rumit dan lama, sehingga pengguna jasa harus mengeluarkan biaya tambahan jika menghendaki proses dipercepat. Ini yang sangat berbahaya, karena membiarkan

T

simpulan bahwa berinvestasi di Indonesia tidak menguntungkan, karena barang yang dihasilkan tidak kompetitif akibat inefisiensi di sejumlah lini, termasuk manajemen pelabuhan. Inilah yang kemudian berimplikasi pada Oleh : pelabuhan menjadi sarendahnya daya saWahyu Kuncoro SN rang pungli. ing Indonesia di mata asing.

Momentum Bagi pengusaha/ Memangkas importir yang tak mau Dwelling Time repot dengan berbagai prosedur itu, Membenahi birokrasi dan manapenggunaan jasa pihak lain untuk jemen logistik di pelabuhan bukan kepengurusannya, adalah pilihan perkara mudah. Terbukti, persoalan yang paling mungkin. Dari sinilah dwelling time bertahun-tahun nyaris muncul dan berkembang celahtak tersentuh. Lantaran itu, patut celah untuk permainan uang, suap, diapresiasi kiranya ketika Presiden gratifikasi, dan sejenisnya. Ratusan Jokowi mendorong jajaran kepolisan miliar rupiah uang haram lahir dari mengusut kasus dwelling time di praktik-praktik permainan dalam pelabuhan Tanjung Priok. Persoaldwelling time di Pelabuhan Tanan lamanya waktu bongkar muat jung Priok ini. Sebuah data bahkan (dwelling time) yang begitu lama di menyebutkan praktik yang sudah Pelabuhan yang selama ini nyaris berlangsung lama ini telah menimtak terselesaikan mulai menemukan bulkan ketidakefesienan dan memtitik terang menyusul terbongkarnya buat kerugian negara mendekati Rp terbongkarnya praktik suap besar 780 triliun. di Priok. Tidak tanggung-tanggung, Itulah makanya semua praktik kasus tersebut menyeret direktur yang menimbulkan inefisiensi jenderal Perdagangan Luar Negeri dan ekonomi biaya tinggi dalam Kementerian Perdagangan dan dwelling time di Pelabuhan Tanbeberapa pejabat lain di lingkungan jung Priok harus segera diakhiri. kementerian itu. Ada dugaan suap Langkah hukum adalah satu hal dan gratifikasi serta tindak pidana penting yang harus ditegakkan. pemerasan terhadap para penguKepolisian jangan ragu untuk saha (importir) dalam dwelling time membongkar dan mengusut tuntas di Pelabuhan Tanjung Priok. terjadinya indikasi pidana, mulai Praktik-praktik tersebut sesungdari gratifikasi, penyuapan hingga guhnya telah berlangsung lama dan pemerasan kepada pengusaha. sudah tersistematis. Praktik-praktik tersebut membelit hampir semua Memacu Kinerja Pelindo III urusan terkait dengan sistem keluar Pelabuhan merupakan salah masuk barang di pelabuhan, mulai satu gerbang perekonomian suatu dari pengurusan dokumen (pre-clearnegara. Sehingga, maju-tidaknya ance), pemeriksaan bea dan cukai perekonomian suatu negara salah (custom clearance), dan terakhir proses satunya terkait erat dengan kinerja pengeluaran barang (post-clearance). pelabuhan yang dimiliki. PT PelabuPersoalannya menjadi kian panjang han Indonesia III (Persero) selaku opdan rumit karena beberapa tahap di erator pelabuhan dituntut senantiasa antaranya melibatkan 18 kementeberusaha meningkatkan kinerjanya, rian yang juga menerbitkan peraturan khususnya terkait dengan layanan untuk impor barang. Itulah makanya jasa pelabuhan. PT Pelindo III sedwelling time yang seharusnya bisa bagai BUMN kepelabuhanan yang satu hari kelar, akhirnya terhambat mengelola 43 pelabuhan di 7 provinsi karena importir harus mengurus tentu akan menjadi salah satu aktor seabrek perizinan untuk mengeluarterpenting dalam penataan sistem kan barang dari Pelabuhan Tanjung logistik nasional. Oleh karenanya, Priok tersebut. upaya-upaya pembenahan dalam Rata-rata dwelling time di sistem logistik nasional harus menPelabuhan Tanjung Priok masih jadi concern PT Pelindo III. 5,5 hari dari target 4,7 hari. Angka Langkah restrukrisasi organisaini masih jauh lebih lama dibansi Pelindo III yang baru saja dilakudingkan dengan Port Klang, Makan tentu merupakan respon baik laysia, yang hanya membutuhkan dalam upaya menata organisasi. waktu 2 hari, di Thailand 2-3 hari, Restrukturisasi organisasi tersesedangkan di Singapura hanya 1 but setidaknya untuk menyesuaihari. Banyak kerugian yang harus kan dengan perubahan-perubahan diterima pengusaha jika persoalan yang terjadi. Terlebih pada tahun dwelling time ini masih terus men2018 mendatang Pelindo III mejadi masalah. Selain kerugian biaya nargetkan menjadi Emerging Injuga tentu waktu yang lebih lama. dustry Leader melalui layanan full Investor pun tentu makin enggan handling terminal system & logistic berinvestasi di Indonesia. integration serta integrated indusMereka tentu akan melihat, trial port estate. Artinya, perubaIndonesia masih belum mampu han struktur organisasi tersebut membenahi birokrasi di manajemen guna memastikan fungsi-fungsi logistik. Akibatnya, kalkulasi para dalam organisasi tertata dengan pengusaha akan sampai pada keefektif utamanya dalam mening-

katkan market share pengusahaan bongkar muat dan meningkatkan pelayanan operasional.

Adanya perubahan struktural tersebut membuat Pelindo III kini lebih ramping namun kaya fungsi.

Misalnya, terlihat adanya penguatan manajemen pada sisi bisnis, pemasaran dan Pengembangan Usaha. Penguatan SDM pemasaran ini diharapkan dapat mempercepat layanan dengan mengintegrasikan semua terminal di Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan gerbang penting untuk logistik kawasan Indonesia Timur. Memang, penataan struktur organisasi saja tidak akan mungkin menjawab tantangan. Lantaran itu, ada dua langkah strategis yang mesti dilakukan Pelindo III untuk meningkatkan kinerjanya.

Pertama, revitalisasi dan modernisasi pelabuhan. Revitalisasi dilakukan dengan mengandalkan terminal pelabuhan yang sudah ada.

Misalnya, di Terminal Jamrud Utara, sebelumnya hanya untuk melayani general cargo dan penumpang, kini, Jamrud Utara utara juga akan melayani general cargo internasional, curah kering internasional, dan penumpang. Begitu juga di Terminal Berlian yang tadinya melayani peti kemas domestik dan general cargo, kini dikhususkan untuk melayani peti kemas domestik dan curah kering.

Sementara, modernisasi pelabuhan dilakukan dengan meningkatkan kinerja lewat pembaruan dan penambahan alat-alat bongkar muat yang ada di pelabuhan. Langkah Pelindo III mendatangkan peralatan bongkar muat berupa dua unit Grab Ship Unloader (GSU) dan dua unit Ship to Shore (STS) Crane sungguh tepat.

Penambahan alat muncul setelah ada keluhan waktu bongkar muat barang di pelabuhan masih lama. Apalagi Pelindo III juga menjadi pusat logistik ekonomi kawasan timur Nusantara.

Peralatan yang tiba merupakan fasilitas bongkar muat utama yang didatangkan untuk mempercepat kinerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Grab Ship Unloader yang difungsikan untuk bongkar muat curah kering di Terminal Teluk Lamong sesuai dengan konsep terminal ramah lingkungan. Pelayanan kecepatan bongkar muat curah kering terus ditingkatkan sehingga sejalan dengan proyeksi Terminal Teluk Lamong untuk mencapai target produksi lima juta ton per tahun.

Kedua, peningkatan kapasitas pelabuhan. Langkah ini dilakukan dengan penambahan fasilitas di luar fasilitas yang sudah ada sekarang.

Langkah Pelindo III ketika membangun membangun Terminal Teluk Lam ataupun merevitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya adalah salah satu langkah pengembangakan kapasitas pelabuhan. Langkah semacam ini juga harus terus dilakukan untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan lain dengan penambahan dermaga ataupun perluasan lahan bongkar muat berikut peralatannya.

Wartawan Bhirawa, Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya

Quo Vadis Manajemen Pengelolaan Guru?

arik ulur, maju mundur, mungkin itulah yang bisa kita gambarkan tentang kebijakan pengelolaan pendidikan di negeri ini. Beragam kebijakan yang plintat-plintut, sebut saja misalnya, tarik ulur pelaksanaan Kurikulum 2013 dan terakhir yang sedang hangat dibicarakan adalah wacana sentralisasi pengelolaan guru.

Wacana ini telah berkembang pada masa pemerintahan sebelumnya, waktu itu Kemendikbud dipimpin oleh M Nuh. Menurutnya, pengalihan pengelolaan guru didasarkan atas persoalan yang muncul selama ini di antaranya posisi guru ketika pemilihan kepala daerah dikaitkan dengan politik, sulitnya pemerataan distribusi guru dan tersendatnya penyaluran dana untuk tunjangan sertikasi guru.

Tampaknya realisasi wacana itu kian nyata seiring akan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tahun 2016 mendatang.

UU ini akan mengatur kewenangan pengelolaan guru antara kabupaten/ kota, provinsi dan pusat. Pemberlakuan UU ini tentu akan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan pada pengelolaan pendidikan.

Pengambil-alihan pengelolaan guru oleh pemerintah provinsi atau pusat bisa saja memberikan dampak positif dan tak dimungkiri juga akan melahirkan dampak negatif. Terutama bagi guru atau pihak-pihak yang selama ini merasa nyaman.

merintahan di tingkat Mereka dapat dipastiprovinsi, kemungkinan kan akan merasa terada saja oknum guru usik atas kebijakan ini. yang justru memanfaatTidak mengherankan, kan pengaruhnya dalam nantinya implemenmasyarakat untuk bertasi kebijakan ini akan transaksi dengan calon melahirkan pro dan penguasa. Hal ini tak kontra. Pun desentralbisa dimungkiri sebab isasi pendidikan yang tidak sedikit guru yang didasarkan pada UU tergiur berbagai imbalan No 32 Tahun 2004 yang balas jasa yang dijanjikan kemudian diperbarui Oleh: oleh calon penguasa. menjadi UU No 12 Dian Savitri Rahman (2013) daTahun 2008 tentang lam bukunya, Guru Pemerintahan Daerah. dalam Pusaran KekuaDesentralisasi pensaan mengatakan bahwa guru merudidikan mempunyai tujuan esensial pakan sosok multi-dimensional untuk menyesuaikan pendidikan yang dipahami banyak orang sebadengan kebutuhan masyarakat gai pendidik yang bermotif pengindustri modern yang berakar abdian (devotion) dan dilandasi pada kondisi masyarakat setempat. keikhlasan (earnest), namun secara Maka, seharusnya amanah desennatural-pragmatik, mereka manutralisasi tersebut harus mendukung sia yang memiliki motif-motif lain peningkatan profesionalitas guru, termasuk motif ekonomi dalam bukan sebaliknya, otonomi guru jusrangka meraih kekuasaan politik dan tru dikebiri demi perolehan ataupun kesejahteraan hidupnya. Sehingga, pelanggengan kekuasaan. upaya memahami jati diri guru Namun, faktanya berkata dari realitas yang mereka tampillain, desentralisasi mempunyai kan sering kali mengalami distorsi. celah bagi penguasa untuk meLalu, patut digaris-bawahi bahwa langgengkan kekuasaannya di kebijakan ini harus jelas grand kabupaten/kota. Terutama, okdesign-nya dan memang bisa menjadi num guru yang dimanfaatkan solusi dalam memecahkan persoalan sebagai tunggangan politik. pendidikan yang terjadi selama ini.

Ekses negatif pengalihan penKebijakan ini tidak boleh asal gelolaan guru yang pernah terjadi dan dipaksakan. Pun jika semua jadi di kabupaten/kota bukan tidak serba minim kajian, pengalihan ini mungkin juga bisa terjadi bila justru akan menambah permasalahdialihkan ke provinsi atau pusat. an baru. Karena, nyatanya pendidiSebab, ketika terjadi suksesi pe-

kan selama ini berjalan berdasarkan ‘keinginan’ para penguasa, bukan dari sebuah perencanaan yang matang. Rezim pemerintahan yang baru nanti bisa jadi akan merombak pola pendidikan jika ternyata pejabatnya tak mempunyai selera yang sama dengan pemerintahan saat ini.

Guru sebagai eksekutor kebijakan di lapangan sering kali terombang-ambing dengan beragam kebijakan yang sering kali berubah.

Oleh sebab itu, pengalihan pengelolaan guru ini harus memiliki program yang terencana dan terukur. Terutama berkaitan dengan profesionalitas dan jenjang karier guru. Jangan seperti selama ini hegemoni politik kepala daerah begitu terasa dalam jenjang karier guru, misalnya, dalam hal penempatan kepala sekolah. Hal inilah yang harus dihentikan. Guru harus benar-benar merdeka, begitu pula penempatan kepala sekolah harus bebas dari intervensi penguasa.

Adanya campur tangan politik dalam penentuan kepala sekolah ditengarai banyak pihak semakin membuat pendidikan kita kian terpuruk. Sebab, dasar penetapannya tidak melihat jenjang karier dan profesionalitas guru.

Dengan demikian, bisa saja banyak kepala sekolah yang belum layak menjadi kepala sekolah namun karena kedekatannya dengan penguasa, diangkat menjadi kepala sekolah.

Mahasiswa S2 Unmer Malang. Guru SDIT Nur Hidayah Malang.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

MUI Gresik Bersama Forpimda Bahas Protes Sandal Berlafal Allah Lou Hwa Menangis Saat Menyampaikan Permohonan Maaf Agar tak menjadi konflik nasional, MUI Gresik bersama Forpimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sejumlah Ormas di Gresik menggelar rapat koordinasi terkait temuan sandal berlafal Allah di PT Pradibta Perkasa Makmur (PT PPM) di KM 33,2 Jl Raya Wringinanom, Kec Wringinanom, Kab Gresik. Hasilnya, terdapat tujuh butir kesepakatan yang harus dilaksanakan, baik oleh perusahaan maupun kepolisian.

Ketujuh kepakatan itu mendesak pihak berwenang untuk mengusut secara tuntas. Sebab, kasus itu dinilai telah melecehkan agama dan dapat menimbulkan konflik horizontal, sesuai UU Nomor 01 PNPS/ 1965 yang telah diundangkan kembali dengan UU Nomor 03 tahun 1969 dan masuk dalam KUHP 156 A. Kedua, mendesak pihak berwenang untuk memusnahkan hasil produk sandal yang belum beredar selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah pernyataan sikap dibacakan. Ketiga, pimpinan PT PPM harus menarik semua produk sandal yang telah beredar di masyarakat, dengan memberikan kompensasi untuk ditukar dengan hasil produk sandal dengan tipe/merek lain se-

lambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah pernyataan sikap dibacakan.

Keempat, pimpinan PT PPM wajib menyampaikan permohonan maaf kepada Umat Islam secara terbuka sekurang-kurangnya melalui empat media cetak nasional dengan ukuran separuh halaman selama tiga kali berturut-turut. Kelima, masyarakat yang terlanjur membeli sandal atau memiliki sandal untuk memusnahkan atau menyerahkan kepada pihak kepolisian.

Keenam, kepada Umat Islam agar tetap tenang, serta tak terprovokasi dengan kasus itu.

Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan anarkis yang tak dibenarkan. Ketujuh kepada PT PPM dan perusahaan

KELANA

Bantuan Kesehatan dari Pemerintah Salah Sasaran Sidoarjo, Bhirawa Warga miskin di wilayah Kab Sidoarjo masih banyak. Tetapi yang memprihatinkan justru masih banyak juga orang yang terbilang kaya, malah mendapatkan bantuan kesehatan, sebaliknya warga miskin malah tidak dapat bantuan.

Sehingga beberapa waktu lalu, para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo, diperintahkan untuk mendata ulang masyarakat yang menerima program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai APBN itu.

Menurut Kabid Sosial Dinsosnaker Kab Sidoarjo, Wiyono SH MSi, para penerima BPJS BPI itu harus diverikasi ulang agar bisa tepat sasaran. Misalnya orang yang sudah mati dan masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, maka diminta kepada para relawan TKSK itu, agar bila ada data-data seperti itu supaya dicoret atau dikeluarkan dari kepesertaan BPJS BPI. ‘’Sayang kan, pemerintah sudah memberikan bantuan tetapi tak tepat sasaran,’’ kata Wiyono, Kamis (15/10) kemarin.Q kus

PNS Bisa Meninggal Dunia Bila Abaikan PTM Sidoarjo, Bhirawa Jangan anggap remeh Penyakit Tidak Menular (PTM). Sebab dari hasil riset kesehatan nasional, angka kematian yang awalnya bermula dari penyakit tidak menular ini prosentasenya malah cukup tinggi, yakni mencapai 62,9%. ‘’Dari 100 orang, yang tahu menderita PTM ini hanya 30% saja, sedangkan yang tidak tahu 70% sebab mereka tidak pernah memeriksakan kesehatannya,’’ jelas Kasi Pencegahan Penyakit dan Purveilance Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, Khudrotin, Kamis (15/10) kemarin.

Karena itu, menurut Khudrotin, Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo telah melaksanakan program dari Kemenkes ini sejak tahun 2014 lalu, khusus melayani pemeriksaan PTM kepada masyarakat umum dan pada tahun 2015 ini khusus kepada para PNS di Kab Sidoarjo.Q kus

kerin ikanto/bhirawa

Sandal berlafal Allah tengah dimusnakan. lain untuk tak memproduksi barang apapun yang dapat berpotensi melecehkan agama Islam. Setelah pembacaan hasil kesepatakan, kemudian dialanjutkan pembakaran sandal di

Halaman Masjid Agung Gresik dipimpin Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo.

Menurut AKBP Ady, proses hukum sandal itu jalan terus.

Polres akan terus melakukan

penegakan hukum. Maka diminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tak terprovokasi. ‘’Kasus ini sedang kami tangani. Kami meminta masyarakat tetap tenang, tetap men-

jaga Kantibmas,’’ tegasnya.

Ketua MUI Kab Gresik, KH Mansur Sodik menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan owner PT PPM, Lou Hwa, diketahui kalau sandal berlafal Allah itu yang sudah beredar sebanyak 82.079 pasang. ‘’Sandal-sandal itu sudah beredar di pasaran Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Karena itu, semua sandal yang belum laku di pasaran akan ditarik dari peredaran,’’ jelasnya.

Sementara itu, Lou Hwa matanya tampak berkaca-kaca saat diminta untuk memberikan sambutan sebelum pembakaran sandal dilakukan. Berulang kali warga keturunan ini meyampaikan permohonan maaf kepada Umat Islam atas keteledoran yang dilakukan. Tidakan yang dilakukan menurutnya sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. ‘’Oleh sebab itu, kepada Umat Muslim saya benar-benar memohon maaf yang sebesarbesarnya,’’ katanya penuh sesal.

Lou Hwa mengaku sama sekali tak tahu jika matras sandal yang diprosuksi itu bermotif lafal Allah, meski sandal itu sudah diproduksi setahun lebih.Q eri

Komisi C Rekomendasikan Tutup Galian Panggil Dinas Terkait Penambangan untuk Klarifikasi Data Penambang Kab Mojokerto, Bhirawa Komisi C DPRD Kab Mojokerto memberikan rekomendasi penutupan tambang Galian C di wilayah Kab Mojokerto. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah lembaga wakil rakyat memanggil sejumlah Dinas Pemkab Mojokerto yang terkait dengan penambangan, Kamis (15/ 10) kemarin.

Alasan lain rekomendasi, setelah Komisi C DPRD selama Bulan Mei hingga Bulan Oktober 2015, pekerja tambang yang tewas ada dua orang.

Yakni, Poniman, 50, tertimbun longsoran tanah di galian C Desa Kutoporong, Kec Bangsal, Senin (12/10). Kedua, Wagimun, 60, terkubur hidup-hidup di Dusun Glogok, Desa Sumbertanggul, Kec Mojosari, Kab Mojokerto, Sabtu (30/5).

Dalam hearing yang dihadiri Kepala Satpol PP Pemkab Mojokerto, Suharsono, Kepala BLH, Zainul Arifin, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan lainnya, sepakat mengawasi Galian C baik legal dan illegal.

Karena tambang ilegal yang banyak dilakukan secara sporadis merusak lingkungan terutama lahan pertanian. ‘’Kami meminta data tambang legal dan illegal kepada BPPT dan Satpol PP. Semua itu untuk evaluasi. Jangan sampai merusak lingkungan,’’ kata Ketua Komisi C DPRD Mojokerto, Aang Rusli kemarin.

Politisi Partai Demokrat, menandaskan tambang Galian C yang dilakukan secara ilegal bisa berekses pada hukum.

Selain itu, penambang ilegal tak pernah mereklamasi kegiatan yang dilakukan. ‘’Para penambang tak pernah melakukan reklamasi,’’ tegasnya.

Pasca hearing, Komisi C bersama Pokja eksekutif akan mengevaluasi seluruh tambang yang ada. Jika bisa diselesaikan bersama adalah langkah yang bagus. ‘’Kalau tidak bisa, ya akan diselesaikan secara politis karena dampaknya tak hanya sekarang tapi anak cucu nanti,’’ paparnya.

Anggota Komisi C lainnya,

Arief Winarko menambahkan, di wilayah Jatirejo ada kegiatan tambang ilegal yang kini masih berjalan. Walau demikian tak ada penutupan atau tindakan dari aparat terkait. ‘’Di Jatirejo tak hanya 5 ha yang digali tapi lebih dari itu. Kenapa tak ada izin tapi bisa berlangsung sampaj lama,’’ terang politisi PPP. Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemkab Mojokerto, Suharsono menandaskan, tambang ilegal yang ada sebanyak enam titik. Yakni di wilayah Ngoro, Pungging dan Jatirejo. Meski pihaknya tahu ada tambang ilegal, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. Karena semua itu terbentur dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.

Bahwasanya ada perubahan pengelolaan Galian C ke Pemprov Jatim yang sebelumnya hanya cukup di tingkat kabupaten. ‘’Kewenangan kami hanya sebatas mengimbau. Untuk menutup Galian C, Satpol PP Kabupaten tak berwenang dan itu kewenangan justru Pemprov yang bisa menutup lewat polisi,’’ terangnya.

Di Sidoarjo Polisi Segel Alat Penambangan Pasir Sementara itu, Jajaran Polres Sidoarjo juga mengamankan peralatan milik penambang pasir liar di muara Sungai Porong. Tepatnya di Desa Kedungpandan, Kec Jabon, Sidoarjo. Empat alat penyedot pasir dan ponton, serta sebuah alat berat jenis backhoe milik penambang pasir berhasil diamankan.

Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sidoarjo, IPTU Kenardi, di lokasi penyegelan (15/10) menjelaskan, pengamanan alat penambang pasir yang dila-

kukan di lokasi penambangan pasir liar itu, sebagian pemilik berhasil diamankan dan petugas langsung memasang garis polisi ke sejumlah peralatan penambang pasir. Diantaranya pipa penyedot dan ponton serta sebuah backhoe.

Menurut Iptu Kenardi, selain di sisi sungai, polisi juga melakukan penyegelan terhadap alat penambangan pasir illegal di seberang Sungai Porong, yang berhasil mengamankan ponton lain dan empat mesin penyedot pasir. Jadi proses penyegelan peralatan penambangan pasir illegal itu, dilakukan setelah polisi mengamankan seorang berinisial S yang juga warga sekitar, dan diduga pemilik penambangan pasir. ‘’Ia sekarang dimintai keterangan, terkait aktivitas penambangan pasir yang diduga tak berizin itu. Kalau penambangan pasir ini ditengarai illegal dan dilakukan sebulan terakhir. Dalam sehari diperkirakan penambangan pasir illegal ini bisa menghasilkan hingga empat truk pasir. Alatalat penambangan pasir itu kini disita Polres untuk dijadikan barang bukti,’’ tegas Kenardi.

Polisi juga masih meminta keterangan kepada sejumlah pekerja dan pemilik penambangan pasir lainya. Jika terbukti ada aktivitas penambangan pasir illegal, pelaku diancam pasal 158 UU nomor empat tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Terpisah, Kepala Bidang EDSM Sidoarjo, Agus Darsono juga menegaskan, kalau sebelumnya tak pernah mengeluarkan izin untuk pertambangan umum di wilayah Sidoarjo. Karena memang Sidoarjo tak ada potensi untuk pertambangan umum. ‘’Kalau kini kewenangan untuk menerbitkan izib pertambangan umum berada di Provinsi Jatim, kewenangan bukan berada di Kab Sidoarjo,’’ tegas Agus.Q kar. ach

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana sosialisasi Pilkada terhadap para pemilih pemula di SMKN 2 Buduran.

Warga Belum Masuk DPT Segera Lapor Sidoarjo, Bhirawa Komisioner KPU Sidoarjo mengharap kepada masyarakat dan remaja yang menjadi pemilih pemula, namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar lebih pro aktif menginformasikan atau melapor ke Kantor Panwaslu, KPU atau ke balai desa setempat.

Agar pada Pilbup 9 Desember 2015 mendatang bisa memberikan suaranya.

Hal ini ditegaskan Komisioner KPU Sidoarjo Muhammad Iskak, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Pilkada 2015 terhadap pemilih pemula, Kamis (15/10) di Aula SMKN 2 Buduran, Sidoarjo. ‘’Informasi ini sangat penting agar para pemilih pemula bisa mengikuti pesta demokrasi lima tahunan pada 9 Desember mendatang,’’ jelas Iskak.

Selain itu, diharapan 480 siswa SMKN 2 Buduran yang sudah masuk menjadi pemilih pemula, Iskak juga menegaskan kalau saat pencoblosan tak bisa diwakilkan, seandainya ada pemilih yang sakit bisa diusahkan untuk diantar atau memakai kursi roda. Bila perlu petugas TPS yang harus mendatangi pemilih.

Ketua KPUD Sidoarjo juga mengatakan kalau DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2016-2021 sebanyak 1.367.945 orang. Dari angka itu, 3% diantaranya pemilih pemula. Mereka merupakan anak muda berusia 17 tahun yang pertama kali mengikuti pesta demokrasi.

Meski persentasenya kecil, KPU Sidoarjo menjadikan para pemilih pemula ini sebagai prioritas. Pemilih pemula dijadikan prioritas karena mereka belum mengenal pendidikan politik. Mereka diperkenalkan sejak awal agar tak menimbulkan sikap Golput.

Ketua LSM Pijar, Herus Sastrawan yang menggandeng KPU untuk terus melakukan sosialisasi mengatakan, kalau dalam Pilkada 2015 ini KPU banyak melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula. ‘’Kegiatanya keliling ke sekolah-sekolah yang ada di Sidoarjo, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta,’’ katanya.Q ach

Peringatan Tahun Baru Islam 1437 H

Wali Kota Kembali Gelar Pawai Ta’aruf Muslim Nusantara Berbagai upaya dilakukan Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus untuk mempromosikan Kota Mojokerto sebagai tujuan wisata. Salah satunya dengan menggelar pawai ta’aruf Muslim Nusantara yang bakal digelar, Sabtu (17/10) besok. ‘’Pawai ta’aruf ini merupakan agenda rutin setiap tahun. Ini merupakan upaya kita dalam mempromosikan Kota Mojokerto.

Karena secara Sumber Daya Alam (SDA) Pemkot Mojokerto ini minim, jadi bapak wali kota mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya dalam bentuk pawai seperti ini,’’ ujar Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, Kamis (15/10) kemarin.

Pemkot Mojokerto, dalam memperingati Tahun Baru Islam 1437 H tahun ini, kembali menyelenggarakan Pawai Ta’aruf. Pawai bertajuk Muslim Nusantara yang digelar, Sabtu (17/10) mulai pukul 14.00 WIB. Pawai Muslim Nusan-

tara akan diberangkatkan Wali Kota Mas’ud Yunus di Jl Benteng Pancasila tepatnya di depan Kantor KPU Kota Mojokerto.

Pawai Muslim Nusantara tahun ini akan diikuti lebih dari 35 peserta dari kategori SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA/SMK dan peserta umum dari Pondok Pesantren dan TPQ. Rute yang ditempuh peserta dengan berjalan kaki ini berjarak 2,5 km. ‘’Sebelum diberangkatkan, masing-masing peserta akan melakukan serangkaian atraksi. Dan itu merupakan bagian dari penilaian lomba,’’ tambah Dodik, sapaan akrab pejabat alumnus STPDN ini.

Menurut Dodik, start dimulai dari depan Kantor KPU Kota Mojokerto, peserta berjalan ke barat menuju

Jl Bhayangkara, belok kanan di Jl PB Sudirman menuju depan Klenteng Hok Sian Kiong ke utara menyusuri Jl Letkol Sumardjo dan finish di depan Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto.

Pawai Muslim Nusantara yang sudah menjadi agenda tahunan Pemkot Mojokerto ini diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kota Mojokerto. ‘’Pawai Muslim Nusantara menampilkan Umat Muslim dari se-

luruh nusantara. Di sini akan ditampilkan bagaimana muslim dari Aceh hingga muslim dari Papua. Menunjukkan muslim tanah air dari beragam suku tapi selalu rukun berdampingan,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus.

Masing-masing kelompok peserta yang berpartisipasi terdiri dari 30 orang dengan memakai baju adat nusantara. Tak hanya sekedar tampil, masing-masing kelompok juga dinilai keindahan, kerapian kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus melepas Pawai Ta’aruf tahun 2014 lalu.

kariyadi/bhirawa

Salah satu penampilan peserta Pawai Ta’aruf Muslim Nusantara 2014 lalu.

dan kekompakan atraksi, untuk selanjutnya juri menilai untuk menentukan peserta terbaik lomba pawai yang memperebutkan uang pembinaan senilai total Rp14 juta. ‘’Masyarakat dipersilahkan menyaksikan pawai dengan tertib dan bergembira, pilihlah lokasi yang dilewati peserta dan cari

tempat yang nyaman. Saya juga pesan masyarakat menjaga kebersihan dan menjaga fasilitasfasilitas milik Pemkot. Dan yang terpenting, bisa mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam, yakni berhijrah menuju kebaikan,’’ pesan Wali Kota Mas’ud Yunus.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

Tim Kementerian Polhukam Dialog dengan Tokoh Masyarakat IJTI Tapal Kuda Minta Dewan Pers Investigasi Terkait Aliran Pasir Selok Awar-Awar Lumajang, Bhirawa Tim dari Kementerian Polhukam yang dipimpin oleh Brigjend Pol. Drs. Wakin Mardiwiyono Kemarin siang (15/10) berdialog dengan tokoh masyarakat Desa Selok Awar-awar kecamatan Pasirian yang intinya memantau situasi keamanan di desa Selok awar-awar.

Kedatangan Tim dari kemetrian Polhukam tersebut menurut Wakin, pihaknya ingin memastikan atas laporan yang diterimanya bahwa Desa Selok awarawar sudah aman tapi menurutnya kenyataannya memang sudah aman. “Memang berdasarkan berbagai indikator yang kami temukan memang sudah cukup kondusif masyarakat sudah mulai bekerja seperti biasa,” ujarnya.

Sebelumnya, menurut Jendarl Bintang Satu tersebut, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Lumajang tahun 2001 mengira pasca tragedi pertambangan pasir tersebut mengkhawatirkan adanya fiksi antara kelompok yang diasumsikannya yang berbeda fiksi.

Masih menurut Wakin bahwa penempatan Brimob yang hingga kini masih melakukan pengamanan di desa selok awar-awar dinilainya masih diperlukan.

Karena berdasarkan data dari Tim kementrian Polhukam bahwa pasca insiden berdarah yang menewaskan kontra pertambangan Salim alias Kancil dan korban Luka Parah, Tosan (kemarin diizinkan pulang oleh Dokter Rumah Sakit Saiful Anwar malang), pada kenyataanyakan ada beberapa kelompok yang riskan untuk konflik .Wakin juga menjelaskan bahwa pasca insiden berdarah tersebut muncul kelompokkelompok diantaranya kelompok keluarga korban, kelompok ke-

luarga kelompok penambang.

“Kelompok keluarga korban, kelompok keluarga kelompok penambang yang dihentikan, kelompok penambang itu kan berkelompok semuanya mempunyai pekerja, yang dimungkinkan akan muncul konflik antar kelompok–kelompok itu,” ujarnya.

Atas dasar perhitungan keamanan tersebut menurut jendral Bintang satu tersebut, Kapolda Jatim melalui perhitungannya masih diperlukan pengaman Brimob di areal konflik yakni khususnya di Desa Selok Awarawar. ”Brimob akan ditarik berdasarkan evaluasi Kapolda Jatim,” imbuhnya.

Dalam acara dialog tersebut yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut tim dari kementrian polhukam mengadakan dialog interaktif dengan tokoh masyarakat yang di undang di Balai desa Selok Awar-awar. Pada umumnya mereka mengharapkan penarikan anggota Brimob dari desanya. Karena menurutnya situasi di desanya sudah aman.

Ada juga dari salah satu warga yang mengeluhkan kelangkaan pasir akibat ditutupnya seluruh pertambangan pasca tragedi berdarah akibat penolakan pertambangan. Akibat tidak adanya pasir tersebut proses pembangunan rumahnya terhenti.

Namun keluhan tersebut dijawab oleh kapolres Lumajang yang juga hadir dalam pertemuan

KILAS JATIM

Gas dan Listrik Penyebab Kebakaran Kota Blitar, Bhirawa Banyak kasus kebakaran di Kota Blitar yang diakibatkan oleh gas bocor dan konsleting arus listrik, DPRD Kota Blitar meminta Kepada Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pencegahan sejak dini.

Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, selama ini penyebab utama kebakaran di Kota Blitar adalah kebocoran tabung gas rumah tangga dan konsleting listrik yang akhirnya berakhibat kerugian materi dan fisik. Sehingga pihaknya meminta kepada Pemkot Blitar melakukan berbagai langkah pencegahan dengan pelatihan atau sosialisasi secara langsung di masyarakat bawah.

“Gas dan listrik merupakan kebutuhan utama selama ini, namun ada beberapa hal yang menjadikan keduanya berakibat fatal terjadinya kebakaran karena salah prosedur.

Untuk itu Pemkot harus bisa memberikan pencegahan,” kata Totok Sugiarto.

Selain itu menurutnya banyak wilayah di Kota Blitar yang padat penduduk seperti dirumah sekitarnya yang berada di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo yangsaling berhimpitana antar rumah. Bahkan dinding rumah juga sebagai pembatas antar rumah. “Kalau sampai terjadi kebakaran tentunya bukan hanya rumah yang mengalami kebakaran namun tetangga kanan atau kirinya juga akan menjadi korban. Untuk itu sangat penting sosialisasi ini,” jelasnya.

Kepala UPT Damkar Daerah Kota Blitar, Haryono juga mengakui selama ini penyebab kebakaran di Kota Blitar yang paling besar yakni dikarenakan hubungan pendek arus listrik dan kebocoran gas.

Menurutnya yang menyebabkan hal ini kurangnya antisipasi yang dilakukan masyarakat serta faktor kelalaian atau kurang mengecek dari hal hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

“Sebenarnya bukan hanya di Kota Blitar saja, bahkan secara nasional penyebab kebakaran yang paling besar terjadi yakni hubungan pendek arus listrik dan kebocoran gas,” kata Haryono.Q htn

tersebut dan menyadarkan bahwa penghentian pertambangan tersebut bukan kehendak Kalpolres tetapi Bupati lumajang yang memiliki kewenangan untuk membuka maupun menutup pertambangan tersebut.

Namun berdasarkan hasil penelusuran Bhirawa ke sejumlah warga sekitar Desa Selok Awarawar umumnya mereka masih khawatir terjadi bentrok susulan jika putusanpengadilan terhadap tersangka Kades hariono nanti diputus ringan oleh hakim. Sebab menurut sumber yang enggan namanya dikorankan bahwa tersangka Hariono terkenal kaya raya dan anak buahnya sangat ditakuti di desanya.

Investigasi Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Telivisi Indonesia (IJTI) wilayah Tapal Kuda menuntut Dewan Pers melakukan investigasi atas penyebutan wartawan sebagai penerima uang dari tambang pasir ilegal di Desa Selok Awarawar, Kabupaten Lumajang. “Karena tidak jelasnya penyebutan (wartawan) ini menimbulkan opini di masyarakat, sehingga akan menggeneralisir (wartawan lainnya),” kata Samsul Choiri, Ketua IJTI Wilayah Tapal Kuda, Kamis (15/10).

Penjelasan Humas Polda Jatim dan keterangan Kades Selok Awar-awar kepada penyidik, lanjutnya, menyebutkan adanya aliran dari penambang pasir ilegal di Lumajang ke wartawan.

Informasi itu sama sekali tidak menyebut nama atau media penerima aliran dana tersebut.

Ketidakjelasan itu berdampak para jurnalis, termasuk jurnalis

mb10/bhirawa

Ketua Tim kementrian Polhukam BrigJend.Drs .Wakin Mardiwiyono (nomor dua dari kanan) saat memberikan pengarahan terhadap tokoh masyarakat di balai desa Selok awar-awar, kec. Pasirian Lumajang. telivisi yang melakukan tugas untuk membuat berita follow up kasus pembantaian dan tambang pasir ilegal di Lumajang. Masyarakat setempat sering menggeneralisir wartawan sebagai kaki tangan atau penerima aliran dana tambang pasir ilegal sehingga tak jarang muncul sikap tidak kooperatif dan tidak ber-

sahabat.

Kondisi ini yang membuat jurnalis televisi meminta Dewan Pers untuk melakukan klarifikasi dan investigasi terkait namanama wartawan dan media yang disebut telah menerima aliran dana dari penambang pasir ilegal Lumajang.

Upaya itu sangat penting untuk

memperjelas persoalan dan membantu meluruskan persepsi masyarakat di Lumajang. “Bahwa aliran dana adalah oknum, bukan wartawan secara keseluruhan dan bukan pula profesi jurnalistik yang seharusnya menjadi penggonggong atas ketidakadilan dan penyuara kebenaran,” jelasnya.Q mb10,efi

Angkat Citra Situbondo dengan Potensi Bahan Baku Lokal

Dewan Sahkan Perda Kawasan Tumpang Pitu

Situbondo, Bhirawa Pagelaran Best Situbondo Carnival 2015, yang bakal dihelat 18 Oktober mendatang diyakini bakal menyedot puluhan ribu pengunjung, baik dari masyarakat lokal Kota Santri maupun kalangan masyarakat Kabupaten tetangga. Selain itu, event yang baru berjalan dua tahun ini selain mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Situbondo, juga dapat menarik simpati para investor guna menanamkan modalnya di Kota Bumi Sholawat Nariyah itu.

PJ Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien, mendukung penuh perhelatan BSC 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olaharaga (Disparbudpora) Kab Situbondo tersebut. Menu-

Banyuwangi, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi kamis sore menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Penataan Kawasan strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2035 di Ruang Utama Gedung DPRD Banyuwangi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh I Made Cahyana Negara, ketua DPRD Banyuwangi dan dihadiri oleh bupati dan wakil bupati Banyuwangi beserta sekretaris daerah kabupaten Banyuwangi dan beberapa kepala Satuan Kerja PerangkatDdaerah (SKPD), Camat, Lurah dan Kepala desa seta beberapa tamu undangan lain.

Sebelum pengesahan, Marifatul Kamila, juru bicara Panitia khusus (Pansus) Raperda Rencana Penataan Kawasan Tumpang Pitu DPRD Banyuwangi menyatakan, dengan diajukannya Raperda Rencana Penataan Ruang Kawasan Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2035, pansus telah melakukan pembahasan secara mendalam baik melalui rapat internal pansus, kajian-kajian, observasi, konsultasi, uji publik serta melakukan tinjau lapang, dengan tujuan agar raperda yang akan disahkan nantinya menjadi perda yang hasilnya mampu mem-

rut orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu, ajang BSC 2015 bakal mampu meningkatkan nama dan ikon Situbondo di tingkat regional maupun nasional. “Ini karena dalam ajang BSC 2015 dapat mengangkat sisi Islami dan kekayaan alam dari sektor perikanan dan kelautan,” tegas pria yang kini menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim itu.

Menurut Zainal, pelaksanaan BSC dengat tema ‘Asapok Ombak’ tu sangat tepat dengan keberadaan Kota Situbondo yang memiliki wilayah pesisir laut sangat panjang di Prov Jawa Timur. Dengan pengangkatan tema hasil biota laut itu, tambah Bupati Zainal, Situbondo bakal lebih dikenal lagi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien, SH, MM, bersama jajaran Forpimda dalam acara lomba lampion 1 muharram 1437 H, dialun-alun Kota malam kemarin (14/10).

“Kami mendukung penuh pelaksanaan BSC 2015 ini. Untuk itu kami juga mengajak masyarakat Kota Situbondo, agar beramai ramai menyaksikan BSC 2015, yang bakal diikuti peserta dari sejumlah perwakilan Kabupaten tetangga,” tutur Bupati Zainal.

Di sisi lain, Kepala Disparbupora Kab Situbondo, Tulus Prijatmadji, menandaskan, sebelum pelaksanaan puncak BSC 2015, pada 18/10, Minggu mendatang, pihaknya terlebih dahulu mengadakan beberapa rangkaian acara. Diantaranya, sebut mantan Camat Besuki itu, penilain fotografi bagi seluruh peserta BSC 2015, pada 11 Oktober lalu.

“Minggu pekan kemarin kami sudah sukses mengadakan penilaian sesi fotografi di alunalun Kota. Dari sesi itu, kami masih menyisakan penilaian terkahir pada event BSC tersebut. Event ini menyisakan 20 persen penilaian saja,” ungkap Tulus.

Tulus menjelaskan, bahwa tujuan utama pagelaran BSC adalah untuk meningkatkan potensi wisata dengan mengangkat budaya khas Situbondo yang Islami. Dalam event ini pula, ujar Tulus, peserta banyak mengambil bahan baku dari Kab Situbondo. Berbeda dengan daerah lain, yang kebanyakan memakai bahan dari luar. “BSC Situbondo banyak memakai bahan dari lokal. Seperti batok kelapa, kerang, daun dan kayu.

Ini agar dapat memberdayakan UMKM lokal, khususnya sektor pengadaan asesoris,” pungkas Tulus.Q awi

bawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setelah kami cermati substansi Raperda Rencana Penataan Kawasan Tupang Pitu kabupaten Banyuwangi ini bermuara pada pengembagan dan pemerataan pembangunan di kawasan Banyuwangi bagian selatan serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Banyuwangi pada umumnya,” tegas Marifatul.

Sementara Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi seusai acara rapat paripiurna kepada sejumlah wartawan mass media menyatakan, perda yang baru disahkan merupakan kelanjutan beberapa perda yang disahkan sebelumnya dan menjadi alat bagi pemerintah untuk menyusun langkah-langkah penataan selanjutnya.

Selanjutnya bupati Azwar Anas menyatakan karena masalah tambang menjadi domain pemerintah provinsi maka pihaknya menyadari apabila legislatif baru berani mengesahkan raperda kawasan Tumpang Pitu setelah ada bukti tertulis dari Pemerintah provinsi. “Kami berharap dengan adanya perda yang baru disahkan akan memberikan kemaslahatan bagi warga masyarakat baik untuk jangka pendek maupun dalam jangka panjang dan muaranya mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat Banyuwangi,” ujar Anas. Q mb12

Wayang Wali Ki Dalang Sudrun Meriahkan HUT Provinsi Jatim ke-70 Pagelaran Wayang Wali oleh Ki Dalang Sudrun asal Blitar memeriahkan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-70 yang digelar di Alon Alon Kabupaten Jombang, Rabu (14/10) malam. Bersama Sudrun juga hadir, penyair Celurit Emas, asal Sumenep Madura Zawawi Imron.

Ribuan warga nampak tumplek blek memenuhi lapangan yang tepat berada di depan Pendopo dan Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang tersebut. Acara yang digelar bertepatan dengan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 H tersebut sebelumnya dibuka dengan lantunan Sholawat yang dibawakan oleh Jamaah Pecinta Sholawat dan Jamiyah 1000 Rebana.

Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar mengatakan peringatan

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di luar Surabaya, adalah yang pertama kalinya. Mulai tahun ini kegiatan peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Timur digelar di luar Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Jawa Timur dapat ikut merasakan.

“Untuk Tahun ini Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur digelar di 11 Kabupaten/Kota termasuk malam ini di Kabupaten Jombang,” kata Gus Halim

yang hadir bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun.

Sedangkan tentang Tema Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Yang Ke 70 yakni “Ayo Kerja, Perkuat Jawa Timur Sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM. Bupati Jombang Nyono Suharli menegaskan bahwa Kabupaten Jombang siap untuk mensukseskan program tersebut. Bahkan Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Jombang sudah mengawalinya dengan telah mengucurkan dana 100 Juta untuk Badan usaha milik desa (Bumdes). “Dari Alokasi anggaran 500 Juta Perdesa di Kabupaten Jom-

bang, 100 Juta dialokasikan untuk memperkuat Badan usaha milik desa (Bumdes),”Tegas Bupati Nyono Suharli.

Pada acara yang digelar hingga pukul 01.00 WIB dini hari tersebut, Ki Sudrun Dalang yang pernah mondok di Pondok Pesantren Tambak Beras ini mengangkat lakon Damar Nusantara yakni cerita Kembalinya Kukang ke Pangkuan Majapahit.

Selain itu Penyair kondang asal Sumenep madura Zawawi Imron juga turut meramaikan acara malam itu. Penyair dengan sebutan Celurit Emas itu membawakan sebuah karya berjudul kembali Ke Pangkuan Ibu.Q rur

ramadlan/bhirawa

Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar bersama Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko bersama Wakil bupati Hj Mundjidah wahab serta beberpa anggota DPRD Jatim dapil 8 dalam peringatan HUT Jatim ke 70 di Jombang.

JAWA TIMUR

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Infrastruktur Jalan Prioritas Anggaran Tahun Depan Tulungagung, Bhirawa Kalangan DPRD Tulungagung yakin untuk anggaran pembangunan dalam APBD tahun 2016 mendatang masih akan tersedot lebih banyak guna membiayai infrastruktur jalan. Masalahnya, sampai saat ini baru 40 persen jalan rusak yang dapat diperbaiki.

“Anggaran untuk infrastruktur jalan masih menjadi prioritas karena jalan yang rusak masih banyak yang belum diperbaiki. Dari 1.200 km jalan yang rusak baru 40 persen yang selesai diperbaiki,” ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE pada Bhirawa, Kamis (15/10).

Menurut Agus, selain jalan beraspal, infrastruktur jembatan juga harus mendapat perhatian lebih dalam APBD 2016.

Catatan dia menyebutkan, sampai saat ini dari 72 jembatan yang rusak baru sepuluh saja yang diperbaiki. “Karena itu anggaran untuk infrastruktur masih menjadi prioritas dalam APBD 2016,” tandasnya.

Rencananya, RAPBD 2016 baru akan diserahkan oleh Pemkab setempat pada DPRD Tulungagung pada akhir bulan ini.

Dan DPRD Tulungagung sudah siap untuk membahasnya.

Agus yang merupakan politisi asal Partai Gerindra itu menyatakan tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk membahas RAPBD 2016. Seperti tahun-tahun sebelumnya RAPBD dibahas dalam waktu sebulan. “Jadi nanti sekitar tanggal 28 atau 30 November sudah bisa ditetapkan (RAPBD 2016).

Penetapan yang tepat waktu,” terangnya.Q wed

PT KAI Daop 7 Luncurkan Tiket Kilat Kota Kediri, Bhirawa Penumpang kereta api lokal di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 Madiun tidak akan mengantri dalam pembelian tiket, sebab PT KAI Daop 7 Madiun mulai memperlakukan tiket yang mampu dicetak secara cepat.

Tiket ini berbeda dari tiket sebelumnya, selain harga cetaknya lebih murah. Jika biaya produksi tiket sebelumnya per blangko dikenakan biaya Rp 110, untuk biaya produksi tiket yang baru ini hanya Rp 25, karena ukuran tiket dan jenis kertas yang berbeda.

Dikatakan Staf Khusus PT KAI Pusat Prasetyanti, kebijakan ini dimaksudkan mempercepat layanan pembelian tiket kereta api. Menurutnya jika tiket yang sebelumnya membutuhkan waktu 14 detik untuk mencetaknya. "Tapi tiket yang hari ini kita keluarkan dalam 1 detik bisa mencetak 3 tiket , sehingga para penumpang dalam membeli tket tidak pelu lama menunggu" kata Prasetyanti pada wartawan, Kamis (15/10).

Lebih lanjut Prsetyanti mengatakan jika dalam tiket baru ini tidak ada identitas penumpang, yang hanya ada nomor kereta api dan barkod dan nomor tempat duduk penumpang, sementara untuk tiket yang lama diwajibkan ada identitas penumpang.Q van

7

Salah Cetak, Panwaslih Tuban Rekomendasikan KPUK Ganti APK Panwaslih Kota Pasuruan Temukan DPT Ganda Tuban, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Tuban, merekomendasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat, untuk melakukan perbaikan atas Alat Peraga Kampaye (APK) jenis umbul-umbul dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban nomor urut dua Zaki Mahbub dan Dwi Susiatin Budiarti (Zadit), yang tercetak tanpaa nomor urut.

Hal ini disampikan Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Panwaslih Kabupaten Tuban, Doni Yunus yang telah menyerahkan rekomendasi tersebut pada KPUK beberapa waktu lalu. “Soal itu sudah kami rekomendasikan ke KPUK, dan kami harapkan KPUK segera menindaklanjutinya,” kata Doni (15/10).

Doni menjelaskan, soal teknis dan penggantian atau perbaikan pada APK jenis umbul-umbul, pasangan calo nomor dua itu, Panwaslih menyerahkan seluruhnya kepad KPUK, apakah akan diganti umbul-umbul baru atau diperbaiki dengan memberikan nomor urut sesuai moor pasangan tersebut. “Tekisnya kami serahkan KPUK, apakah diperbaiki atau diganti,” terang Doni.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi, KPUK Tuban Yayuk Dwi Agus sulistyorini, membenarkan jika rekomendasi dari Panwaslih sudah diterima KPUK, saat ini ia bersama anggota lain telah mendiskusikan dan akan mengundang PPK seluruh kecamatan terkait persoalan tersebut. “Kami sudah membahas soal rekomendasi itu, dan dalam waktu dekat akan kami undang PPK seluruh kecamatan, sekalian membahas bagaimana teknis perbaikanya,” terang Yayuk.

Dia menjelaskan, besar kemungkinan umbul-umbul tanpa nomor yang sudah dipasang 20 tiap keamatan itu hanya akan diperbaiki bukan diganti, sebab akan membutuhkan banyak anggaran jika umbul-umbul diganti sementara kekura-

ngan hanya nomor urut saja.

“Teknisnya masih akan kami bahas, namun kemungkinan hanya akan ditambahkan nomor saja pada umbul-umbul tersebut dengan cat semprot,” terang Yayuk.

DPT Ganda Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwasli) Kota Pasuruan menemukan banyaknya DPT ganda di Kota Pasuruan. Hanya saja, belum diketahui detail jumlahnya lantaran jajarannya masih melakukan rekapitulasi terkait jumlah temuan pemilih ganda dalam DPT tersebut.

“Saat ini masih dalam tahap merekap terkait temuan DPT ganda itu. Yang menemukan DPT ganda adalah kawan-kawan dari Panwascam,” ujar Tuji Hartono, Komisioner Panwasli Kota Pasuruan, Kamis (15/ 10).

DPT ganda itu ditemukan antar PPS, antar kelurahan maupun antar kecamatan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panwasli Kota Pasuruan, mempersilahkan Panwasli melakukan kroscek DPT yang dianggap ganda tersebut.Q hud,hil

khoirul huda/bhirawa

Alat Peraga Kampanye (APK) dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban nomor urut dua Zaki Mahbub dan Dwi Susiatin Budiarti (Zadit), yang tercetak tanpaa nomor urut.

Antisipasi Konflik, FKUB Gelar Lima Fraksi DPRD Menyetujui Seminar Deradikalisasi Agama Delapan Raperda Menjadi Perda Bojonegoro, Bhirawa Seluruh peserta Pengurus FKUB Bojonegoro, tokoh dan pemuda lintas agama, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu hadir pula perwakilan dari organisasi masyarakat, mahasiswa dan tamu undangan mengikuti seminar De-Radikalisasi agama di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (15/10).

Seminar yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro tersebut menghadirkan nara sumber dari Pengasuh Pondok Pesantren Alif Lam Mim dan Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Imam Mawardi, seminari tinggi CM Malang, Romo FX Eko Armada Riyanto dan Pdt.Simon Filantropa, MST dari Surabaya.

Ketua FKUB Bojonegoro, KH Alamul Huda mengatakan, kegiatan ini dalam rangka FKUB ingin berusaha menyamakan kesepahaman di Bojonegoro seba-

basir/bhirawa

Salah satu nara sumber sedang memberikan pemaparan kepada peserta dalam seminar De-Radikalisasi agama diruang angling dharma pemkab Bojonegoro

gai upaya membangun saling menghargai satu sama lainnya.

Bertemakan Mengembalikan Nilai Suci Agama Berupa Kasih Sayang dan Perdamaian dalam upaya deradikalisasi atas nama agama bagi generasi muda. “Tujuan pelaksanaan seminar de-radikalisasi ini, semoga muncul rasa saling memiliki. Konflik agama di manapun karena radikalisme sikap esktrim dan menyalahkan yang lain,” kata Alamul Huda.

Dia menyebutkan, seperti di luar negeri Ukraina dan di dalam negeri Kalimantan, Aceh, Tolikara maupun yang lain, seharusnya konflik harus diselesaikan. “Supaya Bojonegoro jangan sampai terjadi konflik,” pinta Dia. Upaya pencerahan ini juga selaras dengan gencarnya gerakan Anti Radikalisme. Huda menambahkan, di Bojonegoro merupakan daerah paling rawan konflik berada di wilayah barat, seperti halnya Kecamatan Padangan. “Ini menjadi perhatian kita, sumua pengurus dihadirkan, tokoh non muslim dan Islam supaya gejala yang menimbulkan konflik bisa diatasi sedini mungkin,” ujarnya.Q bas

Kota Madiun, Bhirawa Setelah melalui Rapat Paripurna DPRD Pembahasan 8 Raperda DPRD Kota Madiun 2015 dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD Kab. Madiun dengan Eksekutif, yakni penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi Kamis (15/10), akhirnya 8 Raperda disetujui menjadi Perda Kota Madiun 2015.

Dengan demikian, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto dan Sukoyo bersama Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum menandatangani berita acara pengesahan keputusan dan persetujuan dari para wakil rakyat yang disaksikan para anggota DPRD Kota Madiun dan para undangan lainnya.

Kelima Fraksi di DPRD Kota Madiun yang menyetujui 8 Raperda menjadi Perda Kota Madiun 2015 diantaranya.

Fraksi PKB dengan juru bicara H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum, Fraksi Demokrat Bersatu jubir Sigit Ahimsa, Fraksi PDIP jubir SM. Hastuti, Fraksi PNRS jubir Nyamin, A.Md dan Fraksi Gerindra jubir, Rina Haryati, ST. Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum mewakili Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH.MM yang tidak bisa hadir karena masih mengikuti Lemhanas di Jakarta menyambut baik atas di setujuinya 8 Raperda menjadi Perda Kota Madiun 2015.

Hal ini tentunya menjadikan bahan pokok eksekutif dalam menjalankan program kerja di berbagai bidang pembangunan di Kota Madiun.

Untuk itu lanjut Sugeng Rismiyanto, disahkan atau ditetapkan 8 Raperda menjadi Perda Kota Madiun 2015 itu masih akan diadakan sosialisasi, karena 8 Perda tersebut dilaksanakan azas kepentingan umum.Q dar

Peringati Tahun Baru Islam, Wali Kota Probolinggo Lepas Pawai Bondowoso Bershalawat dan Gelar Rokatan Agung Momentum 1 Muharram atau Peringatan tahun baru Islam mendapat sambutan istimewa Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam momen itu, Pemkot menggelar Pawai Muharram yang dibuka langsung Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini SH. MSi, di depan kantor Wali Kota setempat.

Dalam momentum tahun baru itu, Wali Kota mengimbau perayaan tahun baru itu dapat dijadikan momen untuk hijrah dari perilaku negatif yang selama ini marak sekali aksi-aksi anarkis dan perbuatan yang cenderung melecehkan bahkan menghina orang lain.

Kegiatan pawai muharram itu cukup meriah sekali. Mengambil start di depan kantor Walikota dan finis di alun-alun setempat.

Pawai itu sendiri, diikuti sebanyak 4.000 murid RA, MI, MTs dan MA Se-Kota Probolinggo.

Wali Kota Rukmini, Kamis (15/ 10) mengatakan, jika momentum peringatan tahun baru Islam dapat memberikan nilai positif pada kita untuk berbenah dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik.

Sehingga, dapat memberikan manfaat kepada orang lain, terutama yang ada di sekitar kita.

"Mari merubah perilaku kita untuk digunakan pada hal yang baikbaik," tegas Rukmini.

Apalagi, menurutnya peringatan 1 Muharram ini menunjukkan jati diri umat Islam. Nilai tahun baru Islam mengajak umat untuk terus introspeksi dan memperbaiki diri, serta meningkatkan ibadah. “Nabi Muhammad pernah mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin.

Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Peristiwa Hijriyah

bermula saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah.

Kita semua harus meneladani sifat Rasulullah,” kata Walikota.

Wali Kota Probolinggo berpesan agar orang tua mengawasi anakanaknya. Pasalnya, isi internet yang kurang baik bisa mempengaruhi perilaku anak. orang tua wajib mengarahkan kegiatan anak pada kegiatan positif, seperti mengaji dan membaca. Dalam Pawai Muharram ini ribuan pelajar peserta pawai mengenakan busana muslim, jubah, pakaian adat, hingga pakaian ihram. Mereka juga menampilkan atraksi drum band, hadrah dan kesenian musik.

Lain halnya dengan tradisi Suro yang dilakukan warga Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo untuk merayakan 1 Muharram 1437 Hijriyah dengan menggelar Kirab Jodang. Kearifan lokal ini oleh warga terus dipertahankan.

Di dalam tradisi menyambut tahun baru Islam ini, warga melakukan Kirab Jodang yang berisi bermacam jenis sesajen di dalamnya. Diantaranya berisi dupa, air 7 sumur, bunga 7 rupa, hasil bumi, daging, ikan laut dan arca yang berbentuk ikan lumbalumba. Warga memiliki alasan khusus mengenai isi Jodang yang dikirab sejauh 1 Kilometer dari rumah kepala desa menuju balai desa itu. Warga khawatir jika

sesajen 7 rupa tersebut tidak lengkap akan menimbulkan musibah.

Bondowoso Bershalawat Sementara itu, gelaran Bondowoso Bershalawat di alun-alun Bondowoso yang digelar untuk menyambut tahun baru Islam 1437 H (14/10) menjadi momen luar biasa, karena dalam rangkaian acara tersebut juga digelar Rokatan Agung bertempat di Pendopo, serta menuju tempat acara bersolawat di alun-alun Bupati bersama Forkopimda diiringi jamaah Hadrah dan pawai lampu oleh para siswa dari sekolah se Bondowoso.

Tampak hadir ulama Kharismatik KHR Kholil As’ad dari PP Wali Songo Situbondo yang memberikan tausiyah, jajaran SKPD se Bondowoso, juga jamaah pecinta solawat yang memadati alun-alun Bagus Asra Bondowoso bersama ribuan masyarakat yang hadir hanyut dalam lantunan shalawat. Masyarakat juga khusyuk saat keduanya melantunkan doa-doa.

Gelaran Bondowoso Bershalawat dalam rangka menyambut datangnya tahun baru islam 1434 H tersebut langsung terasa khidmat saat KHR Kholil As’ad memberikan tausiyahnya. Pengasuh Pengasuh Ponpes Wali Songo, Situbondo tersebut secara khusus mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu.

Menurutnya, melalui kegiatankegiatan keagamaan seperti itulah, maka kerukunan dan persatuan umat bisa senantiasa dijaga. “Semoga masyarakat Bondowoso tetap sejuk kedepannya,”

ungkapnya penuh harap. Menurutnya, persatuan dan kesatuan umatlah yang harus tetap dipelihara dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut Kiai Kharismatik ini berharap apa yang dilakukan Bondowoso akan diikuti oleh yang lain dalam upaya mempersatukan umat Islam khususnya para ulama’nya agar kekuatan Islam menjadi lebih kuat dan tidak bias dikalahkan oleh kekuatan kelompok yang terus berupaya memecah belah umat Islam. “Dari Bondowoso ini nantinya kita mmulai merajut kekuatan yang terserah akibat upaya pecah belah dari kelompok lain agar umat bersatu dan menjadi kekuatan yang dahsyat,” katanya.

Selanjutnya, saat KHR Kholil As’ad mengajak masyarakat untuk kembali mengingat tentang sejarah islam. Dia juga meminta agar warga Bondowoso juga tetap menjaga kekompakan dan kerukunan umat. Suasana hening kemudian membuncah saat Pengasuh Ponpes Wali Songo Kecamatan Panji, Situbondowo tersebut mulai melantunkan Selawat kepada Rasul.

Suasana terasa lebih khusuk saat lantunan hadrah Wali Songo mulai mengiringi. Ribuan warga yang hadir pun langsung serempak bershawalat bersama. Suasana khidmat dalam shawalat bersama tersebut menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi Bupati Amin Said Husni. Dia mengungkapkan rasa bangga dan syukur kepada masyarakat Bondowoso yang kompak menyambut tahun baru ummat Islam. Apalagi kegiatan tersebut juga diha-

samsul tahar/bhirawa

Ribuan Jamaah Bondowoso bershalawat menghadiri alun-alun Bondowoso. diri banyak tokoh-tokoh besar di kalangan masyarakatBondowoso.

“Digelarnya Bondowoso Bersholawat yang merupakan rangkaian Festival Muharram 2015 ini dengan harapan agar memperoleh syafaat dan berkah untuk masyarakat Bondowoso. Dan juga menciptakan Bondowoso yang lebih beriman, berdaya dan bermartabat,” pungkasnya.

Dalam laporan sebagai panitia Pelaksana Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Hidayat MSi mengungkapkan jika dalam rangkaian Bondowoso Bersolawat ini ada banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya Khotmil Qur’an pada 300 titik perkantoran, juga dila-

kukan Rokatan Agung bertempat di Pendopo untuk do’a bersama meminta keselamatan dan kemampuan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. “Ini dari semua kegiatan ini adalah untuk meminta pada yang Kuasa kekuatan dan kemampuan dalam rangka perbaikan Bondowoso kedepan,” katanya.

Tampak hadir dalam acara tersebut jajaran Kiai Kharismatik di Bondowoso diantaranya KH Abdul Qodir Syam, KH Imam Barmawi Burhan, KH Mahfudz Syam, KH Zakkii Abdullah, KH Zainuri Sofyan serta para ulama lain yang juga menjadi jajaran Pengurus NU Bondowoso.Q wap,har

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Pasir Langka, Proyek Pembangunan Terancam Berhenti Surabaya, Bhirawa Langkanya pasir yang ada di Surabaya, membuat proyek bangunan yang digarap oleh pemerintah maupun swasta terancam terhenti. Karena untuk mendapatkan pasir yang berkualitas harus mengeluarkan biaya ekstra.

Sejumlah daerah, di Jatim yang merupakan penghasil pasir telah dirazia polisi dan sudah berhenti beroperasi, sebut saja Mojokerto, Kediri, Lumajang maupun Blitar, merupakan daerah penghasil pasir berkualitas nomor satu sampai menengah.

Sanusi Sulaiman, mandor dari Apartemen Gunawangsa yang berada di Jalan Soekarno, Surabaya mengutarakan harga pasir saat ini memang mengalami kenaikan yang cukup tajam, antara 20-30%. Pasir berkualitas yang berwarna hitam dan terdapat kandungan besi saat ini hampir di semua toko bangunan atau distributor pasir di Surabaya sudah tidak ada. Yang ada justru pasir dari Bojongegoro yang kualitasnya kurang bagus.

“Kalau pasirnya udah naik , tentu berdampak terhadap pembangunan itu sendiri. Karena pasir dan semen merupakan komponen dasar dalam pembangunan apartemen ini.

Perusahaan yang telah menghitung semua pada waktu mengikuti tender, tentu harus mengurangi keuntungannya. Meskipun apartemen ini sudah 80% sudah hampir selesai,” jelasnya Kamis (15/10) kemarin.

Sementara itu menurut, Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak pengamat ekonomi dari Surabaya menguraikan penambangan pasir liar memang tidak bisa terlepas dari tuntutan kebutuhan perut. Terutama berkaitan dengan izin mengeluarkan hak untuk boleh di tambang.

“Mengurus izin pertambangan memang cukup menyulitkan, sehingga membuat pasir menjadi langka dan harganya melambung. Dari izin yang susah tersebut, memicu pertambangan pasir secara illegal.

Dengan tambang pasir yang ditutup, akhirnya berpengaruh terhadap perkekonomian di Jatim,” terangnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG4508RT, a/n.

Imam Nahrowi, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 1969/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG5612OD, a/n.

Katiyah, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 1970/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG3776OC, a/n.

Didik Saputra, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 1971/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th.2004, Hitam, AG3128TW, a/n.

Sukiyanto, Ds. Pucanglaban-T.Agung No. 1972/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG4313RAF, a/ n. Agus Zaelani, Ds. Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 1973/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, AG2102RG, a/n. Roji Karliawan, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 1974/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega ZR, th. 2012, Hitam, AG4139OK, a/n. Purwiyanto, Ds. Banjarsari, Ngantru-T.Agung No. 1975/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK,Suzuki FU150CD, th. 2011, Hitam Merah, AG3290RY, a/n. Agnes Fyfy Wahyu Setyorini, Dsn. Ringinsari RT 04 RW 01, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 1976/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG3283RAG, a/ n. Moh. Arifin, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 1977/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6816 FB, a/n Eko Hadiyanto, Ds. Sumberkolak, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo, No. 1978/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6070 EL, a/n Budi Raharja, Kel. Mimbaan, rw 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1979/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1323 G, a/n Restianto Erma AMD, Ds. Wringin Anom, rw 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1980/IMB/BI-II/2015

Jumat Pon, 16 OKTOBER 2015

Harga di Bawah Ketentuan Pemerintah

Petani Garam Sumenep Mengeluh Sumenep, Bhirawa Petani garam rakyat di Kabupaten Sumenep mengeluhkan harga jual garam pada musim tanam tahun ini. Sebab, harga komuditas tersebut masih di bawah ketentuan Pemerintah.

Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep, Hasan Basri mengeluhkan, harga garam yang merupakan hasil produksi pada musim tanam tahun 2015 ini terjual pada kisaran Rp300 hingga Rp400/kilogram. “Harga tersebut masih di bawah ketentuan Pemerintah,” kata Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep, Hasan Basri, Kamis (15/10).

Ia menegaskan, patokan harga yang ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sebesar Rp750 pgkilogram untuk kualitas satu (KW 1) dan Rp550 perkilogram untuk KW 2. “Untuk petani yang menggunakan geomembran, garam yang dihasilkannya bisa terjual pada kisaran Rp520 hingga Rp550/kilogram, tapi tetap dibawah ketentuan pemerintah,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sesuai laporan dari rekan-rekannya sesama petani garam rakyat, hingga sekarang tidak ada garam rakyat yang dibeli pengusaha dengan harga sesuai ketentuan Pemerintah. “Kalau soal harga memang belum ada perubahan, sama saja drngan harga ditseiap tahunnya, harga garam rakyat memang di bawah ketentuan Pemerintah,” bebernya.

Ia juga meminta, Pemerintah melaku-

Petani garam rakyat di Kabupaten Sumenep mengeluhkan harga jual garam pada musim tanam tahun ini. kan intervensi agar harga garam rakyat di Sumenep ini bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami hanya bisa berharap Pemerintah bisa kometmen dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan dan bisa mengintervensi

masalah harga ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Saiful Bahri menerangkan, sebanyak tiga perusahaan telah membeli garam rakyat dengan harga rata-rata Rp680 per

kilogram. “Harga tersebut sesuai bukti serap yang diajukan mereka kepada kami untuk ditandatangani. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa para pengusaha membeli garam rakyat sesuai ketentuan Pemerintah,” tukasnya. Q sul

Jatim Masih Berikan Sumbangan Terbesar Ekspor Nasional Pemprov, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sebanyak 11 provinsi memiliki nilai ekspor besar pada bulan September 2015 dan dinilai dapat menjadi andalan untuk menyumbang devisa bagi Indonesia. Jatim menjadi provinsi ketiga yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional periode Januari-September 2015.

“Provinsi yang menyumbang barang ekspor paling besar dan stabil berada di 11 provinsi. Untuk itu, ke sebelas provinsi ini penting dipantau oleh pemerintah dan ditingkatkan,” kata Kepala BPS RI, Suryamin, Kamis (15/10).

Suryamin menguraikan 11 provinsi tersebut antara lain, Jabar, Jatim, Kaltim, Riau, DKI Jakarta. Kepulauan Riau, Banten, Sumut, Jateng, Kalsel dan Lampung. “Semua provinsi ini berpotensi menghasilkan barang-barang untuk diekspor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional pada periode Januari-September tahun 2015 adalah Jabar sebesar US$19.283,4 juta (16,76 persen), Kaltim US$14.256,1 Juta (12,39 persen), dan Jatim US$12.776,4 juta (11,10 persen). “Ketiganya memberikan kontribusi hingga menca-

pai 40, 25 persen dari seluruh ekspor nasional,” jelasnya Sementara, BPS Jatim merilis juga nilai ekspor Jatim September 2015 mencapai USD 1.403,80 juta atau naik 2,51 persen dibanding ekspor bulan Agustus 2015 yang mencapai USD 1.369,38 juta. Sumbangan terbesar Secara kumulatif, nilai ekspor Januari sampai September tahun 2015 mencapai USD 13.184,24 juta atau turun 7,22 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 14.209,99 juta.

Ekspor migas Jatim bulan September 2015 mencapai USD 55,86 juta atau turun 0,13 persen dibanding ekspor migas bulan Agustus 2015 yang mencapai USD 55,93 juta. Sedangkan selama Januari sampai September 2015 ekspor migas mencapai USD 443,35 juta atau turun 25,89 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 598,26 juta.

Ekspor non migas Jatim

bulan September 2015 mencapai USD 1.347,94 juta atau naik 2,63 persen dibanding ekspor non migas bulan Agustus 2015 yang mencapai USD 1.313,45 juta. Sedangkan selama Januari sampai September 2015 ekspor non migas mencapai USD 12.740,89 juta atau turun sebesar 6,40 persen dibanding ekspor non migas periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 13.611,73 juta.

“Selama bulan September 2015 ekspor non migas Jatim didominasi perhiasan/permata dengan nilai USD 309,20 juta, diikuti kayu dan barang dari kayu sebesar USD 97,26 juta,

lemak dan minyak hewan/nabati sebesar USD 84,84 juta, ikan dan udang USD 76,22 juta, serta bahan kimia organiksebesar USD 75,73juta,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi, Satriyo Wibowo.

Untuk komoditi utama dari kelompok barang perhiasan/ permata (HS 71) adalah perhiasan logammulia lainnyasenilai USD 308,08 juta atau naik 28,46 persen dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan di kelompok komoditi kayu dan barang dari kayu (HS 44) komoditi utamanya adalah kayu termasuk strip dan frieze dari non konifer lainnya untuk lantai papan adalah senilai

Ekspansi Pasar Surabaya karena Potensial Surabaya, bhirawa Kondisi ekonomi yang lesu saat ini tidak mengurangi niat beberapa industri ritel untuk mengekspansi Surabaya yang merupakan kota kedua yang memiliki pasar potensial serta memiliki populasi yang sangat besar. Assistant Manager Merchandise Ranch Market Surabaya, Tamara Dahami saat meresmikan gerai HappyFresh di Ninety-Nine Restaurant, Ranch Market Basuki Rahmat Surabaya, Kamis (15/10) kemarin mengungkapkan, ekspansi di Surabaya sangat penting karena memiliki pasar yang potensial dibandingkan dengan kota yang lain.

Bahkan awal berdirinya Ranch Market di Surabaya bisa mencapai target 70 persen.

“Namun dengan melemahnya

rupiah juga sangat memiliki dampak bagi ritel kami sekitar 25 persen,” ujarnya.

Sedangkan produk yang ada didalam Ranch Market sendiri

hampir 75 persennya adalah produk import khususnya buah-buahan, 25 persennya adalah produk lokal seperti sayuran. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Assistant Manager Merchandise Ranch Market Surabaya, Tamara Dahami bersama Chief of Technology dan Co-Founder HappyFresh, Fajar Budiprasetyo mendampingi Managing Director HappyFresh Indonesia, John Antlow saat peluncuran HappyFresh di Gerai Ranch Market Basuki Rahmad Surabaya.

USD 38,39 juta, naik 7,35 persen dari bulan sebelumnya Sementara, di kelompok lemak dan minyak hewan/ nabati (HS 15) komoditi utamanya adalah minyak kelapa sawit dimurnikan, dikeringkan, dan dihilangkan baunya dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 20 kilogram senilai USD 25,58 juta atau turun 27,30 persen dibandingkan bulan Agustus 2015.

Negara tujuan ekspor produk non migas Jatim yang terbesar adalah Jepang, dengan nilai ekspor mencapai USD 158,76 juta, diikuti Amerika Serikat sebesar USD 151,91 juta dan berikutnya adalah Swiss dengan nilai ekspor USD 136,49 juta.

Sedangkan untuk negara ASEAN tujuan ekspor komoditi non migas utama Jatim adalah Singapura dengan nilai ekspor mencapai USD 63,34 juta, diikuti Malaysia USD 60,54 juta, dan Thailand senilai USD 22,93 juta.

Sementara untuk negara Uni Eropa tujuan utama ekspor Jatim adalah Belanda dengan nilai ekspor sebesar USD 25,26 juta atau turun 15,32 persen dibanding bulan sebelumnya, Inggris senilai USD 21,95 juta dan Jerman USD 21,68 juta. Q rac

Harga Beras Turun, Harga Daging Sapi dan Ayam Naik Probolinggo, Bhirawa Memasuki pertengahan Bulan Oktober 2015, harga sejumlah komoditas pertanian di Kabupaten Probolinggo mulai turun, namun harga daging sapi dan daging ayam naik. Penurunan harga komoditas tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Probolinggo di beberapa pasar tradisional.

Komoditas pertanian beras merupakan salah satu komoditas yang harganya turun bersamaan. Seperti beras Ir 64 Super turun sebesar 2,0% dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 9.800/ kg, beras Ir 64 Premium sebesar 2,2% dari Rp 9.300/kg menjadi Rp 9.100/kg dan beras Ir 64 Medium sebesar 3,5% dari Rp 8.500/kg menjadi Rp 8.200/kg.

Kepala Dispertan Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi, Kamis 15/10 mengatakan, perkembangan harga komoditas pertanian ini didapat dari kegiatan penyusunan informasi harga pasar. Dari hasil survei, harga sejumlah komoditas pertanian mengalami kenaikan dan penurunan. “Kenaikan harga disebabkan menurunnya produksi di tingkat petani. Sementara penurunan harga disebabkan ketersediaan barang atau produk yang mencukupi permintaan pasar,” ungkapnya. Q wap

Petani Semangka Menuai Berkah di Musim Kemarau

Panen Raya, Harga Jual Mencapai Rp 47 Juta Musim kemarau tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi petani di kabupaten Jombang. Pasalnya 2.163 hektar lahan pertanian mereka ditanami buah semangka. Apalagi hasil panen mereka bisa mencapai 28 ton perhektar dengan harga jual Rp 47 juta.

Ramadlan/bhirawa

Siswa SD ikut menikmati panen raya semangka di Desa Balonggemek Megaluh Jombang.

“Alhamdulillah, panen petani semangka bisa menikmati harga bagus, satu hektar tadi saya tanya katanya bisa menghasilkan 28 ton,”terang Bupati Nyono Suharli saat melakukan panen raya di Desa Balonggemek, Kecamatan Megaluh Jombang, kemarin, Kamis (15/10).

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mencatat lahan per-

tanian yang ditanami semangka tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada musim panen ini perhektar para petani dapat meraup untung jutaan rupiah. Karena harga di lahan harga jual perkilo nya Rp 1700.

Sehingga apabila dikalkulasi perhektar para petani mampu mendapatkan Rp 47 Juta rupi-

ah. “ Untuk kecamatan Megaluh sendiri ada sekitar 1.400 hektar yang ditanami semangka, dan setiap hektar bisa menghasilkan sekitar 28 ton setara dengan Rp 47 Juta. “,”katanya.

Dengan harga yang masih relatif tinggi ini, lanjut Hadi setiap hektar petani bisa mendapat keuntungan puluhan juta. “ Jadi kalau misalkan dipotong biaya produksi Rp 20 juta perhektare maka perhektare nya para petani masih mendapatkan sisa Rp 27 Juta Rupiah,”tandasnya.

Dalam panen raya yang dipusatkan di Desa Balonggemek Megaluh kemarin, juga digelar

lomba hasil panen semangka.

Semangka jenis lorek, dengan berat bersih 14, 4 kilogaram milik petani Hamim menjadi pemenang dan dilelang dengan harga Rp 300 ribu. Sedangkan untuk semangka Inul, bersih 8, 6 kilogram.

Sebagai bentuk rasa syukur, petani menggelar sedekah desa dengan menggelar wayangan yang dipusatkan di Balai Desa Balonggemek. “Semoga para petani disini diberi sehat semua,rejekinya lancar, dijauhkan dari balak dan musibah, hasil pertaniannya selalu sukses, ”kata bupati. Q rur

MALANG RAYA

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Tiga Pasangan Diarak 15 Km dari Kepanjen Menuju Pagelaran Kab Malang, Bhirawa Tiga Pasangan Calon (Paslon) yang akan bertarung dalam Pilkada 9 Desember mendatang akan diarak sejauh 15 KM dari Kota Kepanjen menuju lapangan desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Sabtu besok (17/10).

Hal ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka Kampanye Damai yang digelar oleh KPU Kabupaten Malang.

Anggota KPU Kabupaten Malang yang membidang Divisi Sosialisasi, Abdul Cholik, menjelaskan kampanye damai ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pawai Tiga Paslon dari kantor KPU menyusuri Kota Gondanglegi dan finish di lapangan Desa Banjarejo. Sedangkan kegiatan kedua yaitu Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Desa Banjarejo.

“Masing-masing Tim Paslon diminta untuk menyertakan 11 mobil, yaitu satu mobil untuk Paslon dan 10 mobil hias,” terang Cholik kepada Bhirawa, Kamis (15/ 10) kemarin.

Sedangkan untuk Deklarasi Kampanye Damai, masing-masing Paslon akan menyampaikan orasi politik dengan tema berbeda. Untuk Paslon nomor urut 1 Rendra Kresna - Sanusi yang diusung Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS dan PPP akan membawakan tema Pemilu Damai Tolak Kekerasan. Kemudian Paslon 2 Dewanti Rumpoko Masrifah Hadi yang diusung PDI Perjuangan akan membawakan tema Tolak Golput. Dan Paslon nomor urut 3 Nurcholis - M Mufidz dari perseorangan akan membawakan tema Tolak Money Politics.

Kampanye Damai ini mengalami beberapa kali perubahan tempat dan waktu. Q sup

9

Poltekom Malang Siap Mandiri Pemkot Pastikan Tak Kucurkan Anggaran Malang, Bhirawa Direktur Poltekom Malang, Isnandar, Kamis (15/10) kemarin, kepada wartawan mengatakan Poltekom Malang, sudah siap mandiri, jika benar-benar Pemkot akan menghentikan bantuan anggaran, yang selama ini diberikan.

Menurut Isnandar, pihaknya telah menyiapkan diri, sejak adanya larangan Pemkot mem beri bantuan kepada Poltekom, beberapa waktu lalu.

Karena itu ada atau tidak anggaran dari Pemkot bagi dia tidak ada masalah.

“Komitmen kami, tetap akan membawa Poltekom lebih maju. Beberapa langkah sudah kita siapkan. Makanya kami tidak ada masalah jika harus membiayai sendiri,”ujar Isnandar.

Sementara itu, kepastian pencabutan Perda Nomor 2

Tahun 2009 tentang Pendirian Poltekom, akan segera dilakukan, setelah Pemkot Malang, melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kepala Bappeda Wasto, menjelaskan, Pemkot Malang telah menggelar rapat dengan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Malang membahas rencana pencabutan Perda tersebut, yang akan dilakukan November mendatang.

“Hasil konsultasi dengan

Kemendagri dan Kemenkumham Pemkot Malang tidak boleh membiayai operasional Poltekom. Rekomendasi dari BPK juga menyebutkan hal yang sama,”ujar Wasto.

Ditambahkan Wasto, dengan pencabutan Perda, otomatis Poltekom harus bisa mandiri secara swasta. Aset milik Pemkot Malang yang digunakan Poltekom juga harus dikembalikan.Yang masih memungkinkan Poltekom bisa menyewa aset milik Pemkot.

Ketua Banleg DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban menambahkan, ada tiga hal yang perlu dicarikan solusi sebelum mencabut Perda Poltekom. Yakni, soal aset, mahasiswa, dan dosen. Menurutnya, mahasiswa yang masih ada sekarang harus tetap bisa menyelesaikan kuliahnya.

“Kami setuju Perda-nya dicabut, karena aturannya begitu, Pemkot Malang tidak boleh membiayai Poltekom, nasib asetnya, mahasiswa dan dosennya,” kata Yagud Ananda Gudban.

Wanita yang juga Ketua DPC Partai Hanura itu, menambahkan Pemkot Malang bisa menyewakan ke Poltekom dengan harga sewa yang lebih ringan.

Tetapi, harus ada batas waktu penyewaan aset ke Poltekom. Penyewaan aset dengan harga ringan maksimal hanya dua tahun. Sedangkan dosen yang pegawai negeri tetap bisa digaji APBN, tapi dosen yang swasta harus mandiri.

Sebelumnya tiap tahun, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran Rp 1,8 miliar

untuk operasional Poltekom.

Tapi dalam aturannya Pemkot Malang, tidak boleh lagi memberikan bantuan kepada Poltekom.

Penghentian dana operasional Poltekom itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2014. Hasil LHP BPK menyatakan Dinas Pendidikan Kota Malang, tidak boleh membiayai perguruan tinggi.

Poltekom dibentuk hasil kerja sama antara Dirjen Pendidikan Tinggi dan Pemkot Malang pada 2009. Dana operasional Poltekom berasal dari sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Rincian 30 persen dari APBD Kota Malang dan 70 persen dari APBN melalui Dikti. Q mut

40 Ribu TKW dan Ribuan Napi Dipastikan Golput Kab Malang, bhirawa Hak suara 40 ribu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Malang terancam hangus alias Golput pada Pilkada Bupati, 9 Desember mendatang. Pasalnya mereka tidak mungkin pulang untuk menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan.

Terkait pengawasan suara TKW, Komisioner Panwaslu, George Da Silva, mengaku belum paham berapa jumlah TKI dan TKW yang punya hak suara. Sebab, setelah penetapan DPT pihaknya belum menerima draf nama pemilik suara.

“Sejak awal kami sudah wanti-wanti Panwascam dan PPL supaya mengawasi hak pilih TKI/TKW, sehingga jika ada pelanggaran dapat dicek langsung, sebab informasinya ada 40 ribuan warga kabupaten Malang yang menjadi TKI/TKW,” ungkap George kepada bhirawa, Rabu (14/10).

Menurutnya, dalam regulasi tidak diatur akan nasib pemilik suara (TKI/TKW) dalam Pilkada Bupati. Regulasi hanya berlaku ketika Pileg dan Pilpres lalu, sehingga suara TKI tetap diakomodir.

Panwas akan tetap mengawasi dan mengawal surat undangan dari KPU, jangan sampai jatuh dan digunakan orang tidak berwenang.

“Pastinya sudah masuk DPT dan surat suara dicetak sesuai DPT. Namun, kami tidak sepakat bila mereka dikategorikan Golput, melainkan faktor lokasi dan situasinya,” jelasnya. Karenanya ia meminta KPU segera memberikan draf nama pemilih yang berstatus TKI/TKW kepada Panwaslu dan masing-masing calon, sehingga sama-sama mengawasi secara by name by address.Q sup

Gelar Lomba Permainan Tradisional Antar SKPD Kota Batu, Bhirawa Sejumlah permainan tradisional dilombakan dalam rangka peringatan HUT Kota Batu ke-14, sejak Kamis (15/ 10). Diantaranya yaitu gepuk bantal dan balap karung antar SKPD. Selain itu juga digelar perlombaan panjat pinang dan futsal perempuan antar SKPD. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Dewanti Rumpoko, saat membuka kegiatan lomba tersebut mengatakan pertandingan antar SKPD ini diharapkan mampu mempererat soliditas masing-masing SKPD maupun antar SKPD. Selain itu juga untuk melestarikan permainan tradisional tersebut kepada generasi muda.

“Gepuk guling dan balap karung itu olah raga yang murah meriah. Sebagai permainan tradisional, kegiatan ini biasanya hanya digelar saat peringatan HUT Kemerdekaan saja. Padahal permainan ini bisa diangkat menjadi cabor olah raga tradisional,” ungkap Dewanti. Oleh karena itu, dalam peringatan HUT Kota Batu, permainan tradisional selalu tak pernah ketinggalan untuk dilombakan.

“Lihat aja tuh di permainan gepuk bantal, antusiasme peserta dan penontonnya kan tinggi sekali. Peserta perlu memiliki kekuatan dan kejelian dalam memukul, serta bertahan saat dipukul agar tak terjatuh,” tutur Dewanti. Seharian kemarin, balaikota Batu memang seperti arena olah raga. Staf SKPD di lingkungan Pemkot Batu berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam sejumlah kegiatan permainan tradisional. Q sup

supriyanto/bhirawa

Peserta gepuk bantal antara bagian Protokol dan Dispenda sedang berusaha untuk saling pukul dan menjatuhkan.

anas bachtiar/bhirawa

Suasana Pekan Pasar Organik, Makanan Olahan, serta Batu Expo 2015 yang digelar di halaman GOR Ganesha Kota Batu.

Pekan Pasar Organik Dekatkan Pengusaha - Petani cahyono/bhirawa

Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho Sugianto (tengah) saat menggelar hasil Operasi Cipta Kondisi di halaman Mapolres Malang, Kamis (15/10) kemarin.

Polres Malang Amankan Puluhan Tersangka dan Barang Bukti Kab Malang, Bhirawa Sejak dilaksanakan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon), 1 Oktober 2015, Polres Malang telah berhasil mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan dari tangan tersangka, serta ratusan botol minuman keras (mamin) dan narkotika dan obat (narkoba).

Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho Sugianto, Kamis (15/10), seusai menggelar barang bukti hasil kejahatan dan tersangka, di halaman Mapolres Malang mengatakan, Operasi Cipkon akan digelar selama 60 hari. Selain Operasi Cipkon untuk mengamankan tindak kejahatan, hal ini juga untuk mengamankan jalannya kampanye pasangan calon (paslon) Bupati Malang 2015, hingga pencoblosan serta selesainya hasil perhitungan suara paslon.

“Sebab, selama kampanye hingga pencoblosan pada 9 Desember 2015

mendatang, kita berupaya menekan tinngkat kejahatan di wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu, pihaknya melakukan Operasi Cipkon, agar selama pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tentram, dan damai,” ujarnya. Mantan Kapolres Sumenep ini, menambahkan sasaran operasi Cipkon diantaranya praktik premanisme, prostitusi, miras, judi, narkoba dan kejahatan lainnya.

Sementara, dari tangan tersangka Polres Malang berhasil mengamankan barang bukti berupa enam senjata tajam (sajam), dua alat hisap sabu, 38 gram sabu-sabu, 380 botol miras dan 55 liter miras jenis arak, empat buah HP, karung tembakau, dan dua timbangan elektronik.

Polres Malang, jelas dia, juga mengamankan beberapa tersangka, yakni tersangka kasus narkoba tujuh orang, empat orang tersangka kasus kriminal,

20 orang tersangka kasus premanisme, 34 orang kasus penjualan miras illegal, dan 15 orang dalam kasus prostitusi.

“Operasi Cipkon ini, akan kami gelar hingga 30 November 2015. Hal ini untuk menciptakan kondisi kabupaten Malang aman dan kondusif. Sehingga pesta demokrasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang berjalan lancar, aman, dan tertib,” tegas Yudo. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang, jika ditemukan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana hukum, maka segera melaporkan kepada polisi yang ada di wilayah masing-masing, seperti Polsek. Selain itu, masyarakat juga jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena pihaknya tidak segansegan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Q cyn

Batu, Bhirawa Dalam mengembangkan pertanian organik di Kota Batu, Pemerintah Kota (Pemkot) tak hanya memberikan pembelajaran kepada petani bagaimana bercocok tanaman organik. Namun mereka juga memback-up atau membantu dalam hal pemasaran produk yang dihasilkan para petani. Sejak kemarin (15/10) Pemkot menggelar Pekan Pasar Organik, Makanan Olahan, serta Batu Expo 2015, bertempat di halaman GOR Ganesha Kota Batu.

Dalam Pasar Organik dan Makanan Olahan, sedikitnya ada 24 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan industri rumah tangga atau home industry dari desa-desa di Kota Batu ikut memamerkan sekaligus menjajakan produk pertanian organiknya. “Selain hasil pertanian organik, pengunjung juga bisa menikmati berbagai makanan olahan dari bahan dari pertanian organik, maupun hasil peternakan di Kota Batu,”ujar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Budi Santoso, Kamis (15/10).

Dalam kesempatan ini, Pemkot sengaja mengundang berbagai pengusaha dari berbagai daerah untuk ikut bergabung dalam expo 2015. Dan dengan dua event yang diadakan bersamaan, memberikan kesempataan kepada pengusaha untuk melakukan transaksi langsung dengan para petani organik, peternak, maupun pengelola home industry.

“Tadi ada pengusaha dari Surabaya yang sudah bernegosiasi dengan petani sayur organik. Mereka memang sedang mencari dan memenuhi kebutuhan sayur-mayur untuk usaha yang dijalankannya,”tambah Tosi, panggilan akrab Budi Santoso.

Demikian juga dengan stan-stan makanan olahan berbahan organik juga terlihat mulai mendapatkan perhatian masyarakat.

Pameran produk organik ini akan menjadi kegiatan berkelanjutan sebagai bentuk bantuan kepada para petani. Tosi berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pameran serupa dengan skala lebih besar.

Dalam upaya mendekatkan produk pertanian organik kepada konsumen yang lebih besar, Pemkot Batu akan mengadakan pameran yang lebih besar di Tunjungan Plaza. Hal ini bertujuan agar para pengusaha di Kota Surabaya ini bisa lebih mudah dalam mendapatkan sayuran dan buah-buahan organik.

Sementara, dalam Kemilau Batu Expo 2015, sedikitnya ada 28 stand dari pengusaha maupun pemerintah kota/kabupaten dari berbagai daerah. Di antaranya, dari Dinas Pariwisata Kota Bandung, Diskoperindag Kabupaten Blitar, Pemkab Pesisir Barat Provinsi Lampung, hingga UKM dari Kota Ambon. Seperti stand milik Pemkab Blitar yang menyuguhkan produk jamu tradisional.

Di stand tersebut, para pengunjung bisa menikmati 24 menu jamu secara gratis. Q nas

KPU Diduga Jamas Berpihak Paslon Dewanti-Masrifah Puluhan Aktivis Jaringan Masyarakat Pengawas (Jamas) Malang Raya, pada Kamis (15/10) siang, mendatangi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang. Kedatangan Jamas mempertanyakan sikap Wali Kota Batu yang mendukung kampanye pasangan calon (paslon) Bupati Malang nomor urut dua Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi.

Koordinator Jamas Malang Raya Zia Ulhaq, Kamis (15/ 10), seusai menemui Komisoner KPU Kabupaten Malang mengatakan, sudah selayaknya Komisoner KPU setempat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena KPU Kabupaten Malang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, jelas-jelas melanggar Pasal 70 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, yaitu disebutkan bahwa pejabat

negara dilarang ikut dalam kampanye pasangan calon (paslon).

“KPU memfalitasi salah satu pejabat negara yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam kampanye paslon Hj Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi. Selain terdapat foto di Alat Peraga Kampanye (APK), Eddy Rumpoko juga ikut dalam kampanye paslon nomor urut dua,” terangnya. Walaupun, lanjut Zia, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang merekomendasikan mencopot spanduk atau menutup foto Wali Kota

cahyono/bhirawa

Komisioner KPU Kab Malang Totok Hariyono (kiri) saat menemui puluhan aktivis Jamas Malang Raya, di Kantor KPU setempat Batu, namun kebijakan APK tersebut sudah menjadi keputusan resmi. Sehingga APK produk KPU telah mengesankan jika gambar spanduk paslon Dewanti-Masrifah di-

paksakan atau memang ada keterpihakan KPU kepada paslon nomor urut dua.

Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Hariyono membantah, jika KPU Kabupaten

Malang lalai atas proses cetak APK. Karena sebelumnya, KPU sudah bertindak sesuai aturan dan sudah melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Malang.

Dan memang saat itu waktunya sudah mepet, dan yang membuat desain dari masingmasing paslon. Sehingga, lanjut dia, ketika semua paslon memasang spanduk sebagai bahan kampanye, baru mengetahui jika spanduk paslon nomor urut dua Hj Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi terdapat foto Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, setelah Panwaslu melayangkan surat kepada KPU. “Ini bukan kesengajaan atau kelalaian, karena ini memang hal yang baru bagi kami. Sebab, baru kali ini Pemilukada 2015 yang digelar serentak di seluruh Indonesia, APK dibuat oleh KPU,” jelasnya. Q cyn

OLAHRAGA

10

SMAN I Suboh Rebut Piala Dandim

LINTASAN

Bella Cedera pada Putaran Kedua Taiwan Terbuka Jakarta, Bhirawa Pemain tunggal putri pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Bellaetrix Manuputty terpaksa mundur dari pertandingan putaran kedua turnamen Taiwan Terbuka 2015 saat melawan wakil tuan rumah Shuo Yun Sung, Kamis, akibat cedera lutut.

“Saya merasakan sakit yang sama seperti saat cedera pada Piala Sudirman 2015. Saya merasa seperti bertanding pada Piala Sudirman,” kata Bella di Taipei, Taiwan, seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial PBSI dalam siaran pers kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Bella yang merupakan pemain unggulan enam pada turnamen tingkat grand prix itu mundur pada game pertama setelah meraih skor 15-16.

Sebelumnya pada pertandingan putaran pertama, Bella berhasil menyingkirkan wakil Australia Hsuan-Yu Wendy Chen 21-19, 21-11.

Bella mengaku merasa sakit pada lututnya yang terbalut pelindung saat menerima smash Sung yang mengarah sisi belakang lapangan. Atlet putri Indonesia itu sukses mengembalikan serangan lawan. Tapi, Bella seakan dipaksa berlari-lari di lapangan sehingga cedera lututnya semakin parah.

“Setelah mengambil smash lawan, sepertinya ada yang tergeser di lutut saya.

Saya merasa kaki tidak bisa digerakkan dan sakit sekali. Saya memilih mundur daripada kondisi cedera saya makin parah,” kata Bella.

Manajer Tim Indonesia yang menemani atlet-atlet Merah-Putih di Taiwan Aryono Miranat mengatakan Bella harus kembali beristirahat setelah cedera pada pertandingan putaran kedua di Taiwan Terbuka 2015.Q ant

Menpora Akan Menghadiri Pembukaan ETMC di Maumere Kupang, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan menghadiri pembukaan Turnamen Sepak bola El Tari Memorial Cup XXVII Tahun 2015 di Maumere, 20 Oktober 2015.

Menpora akan mendampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya untuk membuka turnamen sepak bola paling tua di NTT itu, sekaligus menyaksikan laga pembuka ETMC, kata Sekretaris Asprov PSSI NTT Lambert Tukan di Kupang, Kamis.

"Jadwal pertandingannya di undur ke 20 Oktober dari sebelumnya 15 Oktober, untuk menyesuaikan jadwal dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang berkeinginan untuk hadir dalam pembukaan ETMC," katanya.

Menurut dia, semua agenda persiapan menuju ETMC 2015 sudah disampaikan ke semua daerah.

"Pada 16-19 Oktober nanti, tim aju dari kabupaten/kota sudah harus berada di Maumere dengan membawa semua kelengkapan administrasi asli," katanya.

Pada 19 Oktober akan ada pelaksanaan technical meeting/TM, dan 20 Oktober 2015 pembukaan ETMC ke XXVII, katanya menjelaskan.

Mengenai kesebelasan, dia mengatakan, ada 18 kabupaten kecuali tim sepak bola Kabupaten TTS, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sabu Raijua tidak mengirim timnya dalam ETMC 2015.Q ant

Situbondo, Bhirawa SMAN I Suboh berhasil merebut juara di Turnamen Piala Dandim Cup setelah di babak final yang digelar, Kamis (15/10) menang atas MAN 2 melalui drama adu pinalti dengan skor 5-4. Walau sempat diwarnai adu fisik pertandingan itu tetap berjalan menarik. berbuah gol karena menghantam mistar gawang."Wah ini kesempatan emas kok tidak gol," gerutu salah satu pendukung MAN 2 Situbondo.

Memasuki babak kedua, permainan kurang begitu sengit karena permainan dua klub tampak monoton. Yang memilukan lagi pertandingan sempat sedikit dinodai bentrok fisik hingga berujung pemukulan dan berbuah kartu merah bagi pemain SMAN I Suboh. Namun permainan bisa dilanjutkan karena berhasil didamaikan oleh official pertandingan dengan dibantu aparat TNI dan kepolisian.

Skor akhirnya imbang 1-1, setelah MAN 2 berhasil menyarangkan gol ke gawang SMAN I Suboh Dalam pertandingan turnament Dandim Cup hadir langsung PJ Bupati Zainal Muhtadien, Dandim Letkol Polsan Situmorang, Kabag Humas Sugeng Wiyono dan jajaran Koramil dan Kapolsek Kota.

Perwakilan PSSI Cabang Situbondo dan kedua official klub ikut serta memeriahkan pertandingan yang berlangsung meriah.Q awi

Sebelumnya, di babak semi final SMAN I Suboh berhasil mengalahkan SMAN I Asembagus dengan skor 2-0 dan MAN 2 Panji menaklukkan SMAN I Panji dengan skor telak 4-0.

Menurut Dandim Situbondo Letkol Polsan Situmorang usai pertandingan, ajang Dandim Cup untuk mencari bibit bibit baru dibidang olaharaga sepak bola di Kota Santri. Selain itu, kata mantan Danpuslatpur Jayapura Papua itu, event Dandim Cup untuk menumbuhkan kecintaan pemain bola dibumi Kota Santri dimasa mendatang."Ini (turnament) untuk mencari bakat baru pemain sepakbola di Situbondo," ujar Dandim Polsan.

Pengamatan Bhirawa, hingga bapak pertama 40 menit berjalan, kedudukan unggul bagi tim SMAN I Suboh 1-0 vs MAN 2. Dalam permainan yg mendapat dukungan ratusan suporter itu sempat terjadi pelanggaran berat di area kotak terlarang yg dilakukan pemain SMAN I Suboh, hingga berbuah pinalti bagi MAN 2 Situbondo.Namun sayang, kesempatan emas yang dieksekusi pemain MAN 2 tidak

sawawi/bhirawa

Dua klub finalis turnamen sepak bola memperebutkan piala Dandim Cup antara MAN 2 Situbondo dan SMAN 1 Suboh bertanding sengit distadion GMS sore kemarin.

Kejurnas Dayung untuk Pemain PON Jatim Kembalikan Peak Performance Mengukur Kualitas Prestasi Atlet Surabaya, Bhirawa Batalnya pertandingan Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) wilayah II di Stadion Jati Diri Semarang, membuat Pelatih Pra PON Jatim, Hanafing menyusun program latihan untuk mengembalikan peak performance pemain usia libur.

Seharusnya, Fahmi Al Ayubbi dkk melakoni laga Pra PON melawan DI Yogyakarta di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis (8/10) lalu. Namun, tim Jatim batal berangkat lantaran pertandingan pertama antara Jateng kontra Yogyakarta dihentikan oleh kepolisian saat kedua tim melakoni pemanasan di stadion yang menjadi markas PSIS Semarang tersebut.

"Kami memulai program latihan, Kami beri kesempatan pemain libur berkumpul dengan keluarganya sehari lagi. Tugas kami di sesi latihan pasca batal tanding Pra PON cukup berat," terang pelatih tim Pra PON Jatim Hanafing, Kamis (15/10).

"Peak performance pemain saya pikir saat ini sudah lewat.

Jadi, saat nanti latihan lagi mereka kembali nol. Karena berdasarkan hitungan kami, performa anak-anak mencapai puncaknya saat Pra PON lalu," kata mantan pemain Niac Mitra dan Mitra Surabaya itu.

Hanafing menyatakan dari program yang telah disusun sebe-

lumnya, fase puncak pemain memang berpotensi muncul saat gelaran Pra PON. Dia mengatakan tahapan yang dilalui oleh pemain cukup berat dan panjang.

Mereka harus menguras potensi fisik saat menggelar training centre (TC) ke Pantai Balekambang, Malang, dan Kebun Teh, Lawang.

"Setelah itu pemantapan teknik dan taktik para pemain lewat berbagai uji coba melawan tim-tim Indonesia Super League (ISL). Rangkaian inilah yang membuat peak performance pemain seharusnya meledak saat Pra PON. Saya harap performa anak-anak tidak anjlok terlalu jauh," ulas Hanafing.

Lebih lanjut, mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini juga berharap sudah keputusan final soal kepastian pelaksanaan Pra PON. Hanafing mengaku menunggu pemberitahuan dari KONI selaku penyelenggara multievent. "Kalau bisa mereka (KONI) dan Tim Transisi menggelarnya, Juni 2016 mendatang.

Berdekatan dengan pelaksanaan PON lebih baik," tuturnya.

"Selain itu, jika memang mau digelar di Jakarta, standar lapangan harus jelas. Stadion yang digunakan mana saja, harus benar-benar berkualitas. Kalau ada grouping ya dipaparkan lebih awal dan penjadwalan juga harus tepat tidak merugikan tim-tim peserta," tandas Hanafing. Q wwn

Pra PON Futsal

Jatim Tantang Jateng di Partai Perdana Surabaya, Bhirawa Setelah sempat tarik ulur, akhirnya pertandingan Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) Futsal digelar mulai sore ini, Jumat (16/10) di GOR ITS Surabaya. Sesuai jadwal, Jatim akan melawan Jateng dilaga perdana.

Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa cabor futsal turut mengikuti jejak sepakbola yang terkendala perizinan. Sebab, DKI Jakarta yang juga merupakan salah satu tuan rumah gagal menggelar Pra PON futsal karena ada indikasi imbas surat dari Tim Transisi kepada Mabes Polri beberapa waktu lalu.

"Memang sebelumnya Pra PON futsal di Jatim terancam batal karena Jakarta yang juga tuan rumah gagal menggelarnya. Tapi, kini sudah bisa dipastikan kalau Grup IV bergulir sesuai jadwal di GOR ITS Surabaya,

mulai 16-18 Oktober nanti," kata Project Officer Puslatda Jatim untuk persiapan Pra PON Futsal Robert Nepa Seno, Kamis (15/10).

"Perizinan yang kami kantongi sudah komplit. Cabor futsal Pra PON telah mendapat rekomendasi dari Mabes Polri. Kami juga sudah menerima izin dari Polrestabes Surabaya hingga Polda Jatim. Tim-tim peserta juga sudah hadir dan melakukan uji coba lapangan tadi (kemarin, red).

Wasit dan perangkat pertandingan juga telah berdatangan," tambahnya.

Robert menyatakan gelaran Pra PON futsal merupakan amanah dari KONI dan PB PON XIX/2016 Jawa Barat. Karena itu, Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) sudah mendapat arahan dari KONI dan PB PON untuk melaksanakan Pra PON futsal sesuai jadwal. "Saat ini sudah ada grup yang telah berjalan dan bahkan

selesai, yakni Grup VIII di Maluku Utara," bebernya.

Seperti diketahui, dari Grup VIII, tim futsal Pra PON Maluku Utara dan Pra PON Papua Barat dipastikan lolos ke kualifikasi kedua. Mereka sukses menyingkirkan tim futsal Maluku dan Papua yang harus puas menduduki posisi ketiga dan keempat.

Lebih lanjut Robert menyatakan tim futsal Jatim telah siap meladeni perlawanan Jateng pada laga perdana Grup IV di GOR ITS, sore ini. Pertandingan ini, bisa menjadi ajang pembalasan Jatim, di Pra PON 2012 lalu. Saat itu, Jatim yang satu grup bersama Jateng tidak lolos ke PON. Tuan rumah Jateng dan Jakarta akhirnya lolos. "Kami siap 'balas dendam' kepada Jateng," tegasnya. Q wwn

Target Peserta BWI Internasional Run Terpenuhi Banyuwangi, Bhirawa Animo warga masyarakat dalam mengikuti kegiatan Banyuwangi Internasional Run Tahun 2015 ternyata cukup tinggi, terbukti sejak Rabu (14/10) target 1.000 peserta baik untuk katergori umum maupun kelompok pelajar sudah terpenuhi.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) Banyuwangi, melalui Kepala Bidang Olah raga, Dwi Marhen Yanto, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara untuk Kategori 10 Kilometer Terbuka terdaftar 200 peserta. Kemudian untuk 5 Kilometer Umum tercatat 300 peserta dan 500 pelajar akan berlomba untuk 5 Kilo-

Jumat Pon 16 OKTOBER 2015

meter Kategori pelajar.

Khusus untuk kategori 10 Kilometer Terbuka untuk sementara tercatat 5 peserta dari manca Negara yaitu; Charles Kipkorir, Collins Kipkorir, Samson Kariga dan David Mutai peserta putra dari Negara Kenya dan pelari putrid Edinah Koech (Kenya).”Sementara untuk pelari nasional yang ikut dalam Banyuwangi Internasional Run tahun ini, kami kurang tahu karena peserta mendaftar melalui panitia yang ada di Jakarta,”ujar Marhen.

Sedangkan peserta yang mendaftar secara langsung ke Banyuwangi, imbuh Marhen mereka berasal dari kota Jember, Situbondo, Bondowoso,

Surabaya, Bandung dan Jakarta dan tuan rumah Banyuwangi.

Sebelum dilakukan start mulai pukul 06.15 di depan Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi, menurut Marhen sebelumnya para peserta akan melakukan senam aerobik bersama sekitar 20 menit.

Karena jalur yang dilalui peserta akan ditutup total mulai pukul 06.00 sampai dengan 07.30, lanjut Marhen, warga yang membawa kendaraan bermotor disarankan untuk mengambil jalur di depan Polres Banyuwangi dan menghindari jalur utama kota Banyuwangi agar tidak terjebak kemacetan. Q mb12

Ambon, Bhirawa Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga Provinsi Maluku, Semuel Huwae mengatakan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dayung 2015, di Ambon, dalam rangka mengukur kualitas prestasi atlet pelajar Indonesia.

"Event Kejurnas Dayung untuk mengukur kualitas prestasi atlet dayung pelajar Indonesia, khususnya Maluku," kata Semuel, dalam laporannya pada pembukaan kegiatan ini, di Lantamal IX Halong, Ambon, Kamis.

Menurut dia, Kejurnas dayung yang diselenggarakan di Kota Ambon, dalam rangka

memacu semangat olahraga air di Maluku, sejalan dengan karakteristik daerah ini dengan luasnya 92,7 persen.

"Teluk Dalam Ambon menjadi saksi Kejurnas dayung yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olaharga Provinsi Maluku paska pembentukan dinas ini tujuh bulan lalu," ujarnya.

Semuel menjelaskan, dasar dilaksanakannya Kejurnas dayung ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor

Tommy-Hayom Hadapi Pemain Unggulan pada Putaran Kedua Jakarta, Bhirawa Atlet-atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto dan Dionysius Hayom Rumbaka, akan menghadapi pemain-pemain unggulan pada pertandingan putaran kedua turnamen Denmark Terbuka 2015.

Tommy, seperti tercantum pada situs tournamentsoftware.com, Kamis, akan menghadapi pemain unggulan lima asal India K. Srikanth.

Sedangkan Hayom akan menghadapi pemain unggulan dua tuan rumah Jan O Jorgensen dalam pertandingan yang akan berlangsung di Odense, Denmark, Kamis waktu setempat.

Pada pertandingan putaran pertama yang berlangsung Rabu (14/ 10) malam waktu setempat, Tommy telah mengalahkan atlet Jepang Sho Sasaki 21-11, 21-12 selama 35 menit pertandingan.

"Saya sempat kehilangan fokus bermain pada awal game pertama.

Tapi setelah itu, saya tidak menemui kendala. Saya banyak mempercepat tempo permainan sehingga lawan kesulitan untuk menyesuaikan," kata Tommy seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam situs resmi mereka.

Menjelang pertandingan putaran kedua, Tommy mengaku punya tipe permainan yang sama dengan Srikanth. Catatan pertemuan keduanya pun imbang 1-1 meskipun Srikanth lebih diunggulkan dalam turnamen superseries premier itu.Q ant

16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Selanjutnya, Peraturan pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga, Program Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Bidang Pembinaan Prestasi, serta Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2015, "Tujuan dari penyelenggaraan Kejurnas dayung, sebagai bagian dari sistem olaharaga pelajar secara nasional yang berjenjang dan berkelanjutan," kata Semuel.Q ant

Jumat Pon, 16 OKTOBER 2015

Kerusuhan di Singkil Rentetan Masalah Sejak 1979

SAMBUNGAN Jumlah Wisatawan ke Sumenep Meningkat Sumenep, Bhirawa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep menyatakan jumlah wisatawan yang mengunjungi tiga lokasi wisata setempat pada tahun ini dipastikan meningkat dibanding 2014. “Hingga September 2015, jumlah wisatawan ke tiga lokasi wisata, yakni Museum dan Keraton Sumenep, Pantai Lombang, dan Pantai Slopeng, sudah mencapai 109.050 orang, dengan rincian 108.790 wisatawan nusantara dan 260 wisatawan mancanegara,” ujar Kepala Disbudparpora Sumenep Sufiyanto di Sumenep, Kamis (15/10).

Sementara jumlah wisatawan yang berkunjung ke tiga lokasi wisata itu selama 2014 sebanyak 86.596 orang, dengan rincian 86.358 wisatawan nusantara dan 238 wisatawan mancanegara.

“Staf kami mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata di Sumenep itu setiap tiga bulan sekali.

Artinya, untuk jumlah wisatawan pada Oktober ini belum dihitung,” kata Sufiyanto.

Ia menjelaskan, pihaknya sebenar-

z Sambungan Hal 1 Sebenarnya, kata Luhut, sudah ada kesepakatan untuk melakukan pembongkaran dari gedung-gedung yang tidak ada izin untuk dijadikan gereja. “Tapi ada massa yang memaksa melakukan pembakaran seperti kemarin. Sekarang masalahnya sudah diselesaikan,” kata Luhut di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Pemerintah disebutnya telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk menyelesaikan permasalahan di Singkil. “Kapolri sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana mengenai permasalah tersebut,” ujar Luhut.

Pemerintah juga mengimbau kepada para penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang mengungsi ke Sumatera Utara agar kembali ke rumah masingmasing. Pemerintah, masih kata Luhut, sudah melakukan koordinasi untuk mengamankan situasi.

“Gubernur Aceh juga sudah berkoordinasi karena ini masalah Peraturan Daerah, seperti yang kita ketahui Singkil itu berbatasan dengan Sumatera Utara, dan penduduk Singkil itu banyak berasal dari orang-orang Pakpak bukan Aceh, dan banyak dari mereka yang beragama Kristen,” katanya.

Sebelumnya Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penyebab kerusuhan disebabkan sebagian masyarakat menuntut supaya beberapa gereja di daerah itu dibongkar, sebab pendirian sejumlah gereja di sana menyalahi aturan.

Disebutkan pada 1979 ada perjanjian dari umat nasrani hanyamembangunsatugerejadanempatundung-undung.

Namun belakangan malah berkembang jumlahnya tanpa ada koordinasi sehingga masyarakat setempat minta pemkab menertibkan gereja yang tidak berizin itu.

Sementara itu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi menyoroti kelemahan koordinasi intelijen yang dimiliki sejumlah sektor sebagai imbas timbulnya insiden di beberapa daerah, dan kasus terakhir pembakaran gereja di Singkil Aceh, Selasa (13/10). “Saya melihat intelijennya tidak lemah, tapi koordinasinya yang harus diperkuat,” ujarnya.

Menurut dia, dengan dimilikinya badan intelijen di semua sektor, yakni Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen kepolisian, intelijen TNI, intelijen pemerintah daerah maupun intelijen kejaksaan, diharapkan bisa semakin memperkuat.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi, kata dia, sangat diperlukan penyadaran ke masyarakat dan peningkatan kemampuan pertahanan keamanan negara, baik secara sistem maupun secara penyelenggara keamanan itu sendiri.

Sementara itu, terkait tindak lanjut insiden di Aceh, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menyarankan pemerintah melakukan investigasi dari dua sisi, yakni sisi kejadian dan sesi kemungkinan karena didesain.

Dilihat dari sisi kejadiannya, kata dia, tentu merupakan kriminalitas yang dibungkus agama dan harus ada sikap tegas dari aparat penegak hukum.

Sedangkan dari sisi lainnya, lanjut dia, diminta bagaimana sistem pertahanan keamanan negara diperbaiki sehingga tidak sampai menjadi korban desain dari orang lain. “Itu saja kok obatnya. Tapi kalau tidak dilakukan maka akan terus seperti ini,” kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut.

Ia juga mencatat, dua kejadian terakhir di Indonesia, yakni di Tolikara yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat (17/7) dan di Aceh Singkil pada Selasa (13/10) bertepatan dengan Tahun Baru Islam, merupakan rentetan insiden yang perlu diinvestigasi mendalam. Q cty, ins

Panti Pijat Plus Dirazia Satpol PP z Sambungan Hal 1 maupun tertulis. “Mereka sudah kita imbau jangan buka praktik, tapi tetap membandel, akhirnya ya kita garuk,” ujarnya.

Suprapto menjelaskan razia dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyisir tempat yang diduga dijadikan panti pijat plus-plus dari Dusun Baron Timur Kecamatan Baron hingga ke perbatasan antara Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom. Di tempat ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang wanita pemijat.

Sedangkan kelompok dua, bergerak dari barat ke timur diawali di panti pijat kawasan Dusun Barong dan Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom hingga ke perbatasan Kecamatan Baron. Hasilnya, 3 orang wanita pemijat dan 2 orang pemilik panti pijat diamankan.

Di tempat ini, petugas Satpol PP mendapati seorang pemijat yang mengenakan jilbab. Sayangnya, pemijat yang dikenali bernama Sum alias Melly (37) warga Kabupaten Kendal Jawa Tengah sempat mengancam akan bunuh diri jika petugas memaksa membawanya.

Akhirnya,diakabursambilmembawatastempatpakaian.

Ke delapan pemijat dan pemilik panti pijat yang berhasil diamankan, antara lain Sit (45) warga Desa/ Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Sar (45) warga Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Rat (33) warga Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, As (45) warga Desa Kalen Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto, Ruk (33) dan Zul (36) warga Desa Kasreman Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, Min (48) warga Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, serta Sam (49) warga Desa Talok Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto.

Keenam wanita pemijat dan dua pemilik panti pijat dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. “Mereka kita suruh membuat surat pernyataan tidak akan lagi melakukan aktivitasnya, sebab disinyalir panti pijat ini juga menyediakan jasa prostitusi,” pungkas Suprapto. Q ris

Selalu Modis z Sambungan Hal 1 bernama lengkap Dyah Katarina ini belum lama ini.

Istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH ini mengaku modis dan stylish adalah penampilannya dalam setiap kegiatan sehari-hari. Kecuali menghadiri acara resmi atau acara Dharma Wanita dan PKK, dia selalu memakai baju santai yang nyaman dan membuatnya leluasa bergerak.

“Kayaknya aku hanya pakai rok kalau acara Dharma Wanita dan PKK ya,” ungkap Dyah yang selalu tampil energik di setiap kesempatan ini.

Pertama kali masuk ke gedung Yos Sudarso(DPRD Surabaya,red), dia mengaku ingin mengubah penampilannnya dengan memakai mode-mode busana yang lebih formal. Apalagi para pekerja politik di panggung nasional selalu digambarkan di televisi berbusana formal pada setiap acara.

Namun , lanjut perempuan yang intens membina para perajin di Kota Surabaya ini, setelah aktif di legislatif dia justru melihat banyak rekan kerjanya yang memilih busana tidak terlalu formal karena tidak ada aturan yang menentukannnya.

“Aturannya kan bebas rapi, kecuali saat rapat paripurna. Ya kembali saja pakai yang modis , casual. Yang penting sopan,” kata Dyah yang sekarang menjadi anggota Komisi D Kota Surabaya ini. Q gat

11

Pantai Slopeng menjadi salah satu tujuan wisatawan saat berkunjung ke Sumenep.

Anggaran Pilgub Rp 1,4 Triliun Belum Final z Sambungan Hal 1 garakan Pilkada di Jatim.

“Memang saya melihat dana Rp 1,4 triliun sangat fantastis dan memberatkan APBD Jatim. Rencananya bulan depan kami akan bertemu dengan KPU RI bersama KPU Jatim, KPU Kab/Kota untuk melakukan koordinasi terkait dana sharing untuk Pilkada. Diharapkan pada awal Maret 2016 sudah keluar angka pastinya untuk segera dituangkan dalam Perda, mengingat dana tersebut bisa dialokasikan secara multi years,” tegas pria yang juga politisi Partai Golkar yang ditemui usai hearing dengan KPU Jatim, Rabu (15/10).

Bagaimana dengan pengesahan RAPBD Jatim 2016 yang ditarget dapat dilakukan pada 10 November 2015? Menurut Freddy tidak ada masalah dan bisa menyusul. Keputusan untuk mengambil kebijakan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk Pilgub Jatim harus tepat, karena hal ini dapat berakses pada hukum pidana dengan pasal penyalahgunaan wewenang. “Hal inilah yang akan kita hindari. Untuk menuju pada proses kehati-hatian dan bukan estimasi belaka. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait,”papar Freddy yang sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Jatim ini.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menjelaskan jika selama ini KPU tidak pernah melontarkan terkait kebutuhan anggaran untuk Pilgub Jatim. “Karenanya saya sempat kaget ketika keluar besaran dana Pilgub Jatim Rp 1,4 triliun. Pasalnya, selama ini kami belum pernah membahasnya,” papar Eko singkat.

Terpisah Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengaku pihaknya setuju untuk dana Pilgub Jatim dilakukan sharing antara KPU RI lewat APBN dan KPU Jatim bersama KPU Kabupaten/Kota lewat APBD masing-masing. Dengan begitu beban dana Pilgub akan ringan. “Misalnya untuk alat peraga calon didanai oleh APBN, kertas suara oleh APBD Jatim, sedang alat coblosan termasuk kotak suara dan lainnya oleh APBD Kab/ Kota,”papar perempuan yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Ditambahkannya pada 2018 nanti ada sekitar 15 kab/kota di Jatim yang melaksanakan Pilkada. Untuk itu sangat ringan jika dana Pilkada

termasuk Pilgub Jatim ditanggung bersama-sama.

Klaim Miliki Intelijen Meski tahapan kampanye sudah berjalan hampir tiga pekan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya ternyata hanya memiliki jadwal kampanye salah satu paslon, yakni Rasiyo-Lucy yang diusung Partai Demokrat-PAN. Sementara dari pasangan Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana yang diusung PDIP belum ada.

Menariknya lagi, Panwaslu berdalih mendapatkan jadwal kampanye paslon bernomor urut 1 dari intelijen. Padahal, sesuai PKPU Nomor 7 pasal 38 dan 40 disebutkan bahwa tim paslon wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis baik terbatas maupun tatap muka.

Di samping itu, Panwaslu juga memanggil tim kampanye nomor urut 1, M Mahmud yang juga anggota DPRD Kota Surabaya Komisi C. Tak hanya itu, Cawali Kota Surabaya Dr Rasiyo juga turut dipanggil lantaran ada indikasi dugaan pelanggaran administratif.

“Jadwal kampanye paslon nomor 1 kami dapat dari intelijen. Seharusnya, kedua tim paslon wajib menyerahkan jadwal kampanye,” kata anggota Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran M Safwan ketika ditemui Bhirawa di kantornya, Kamis (15/10) .

Safwan menyatakan, kedua tim paslon mulai hari pertama tahapan kampanye yakni 27 September 2015 sampai 15 Oktober 2015 kemarin belum ada yang menyerahkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). “Selama ini kami tetap mengawasi kedua paslon.

Kami kan memiliki satu PPL (Pengawas Pemilu Lapangan, red) tingkat kelurahan. Begitu mengadakan kegiatan pengajian, PPL langsung melaporkan ke lecamatan dimana itu ada Panwascam,” terangnya.

Disinggung mengenai Panwaslu Kota Surabaya hanya sibuk mengawasi kegiatan paslon Rasiyo-Lucy, Safwan mengelaknya. Dirinya menuturkan bahwa semua paslon yang melakukan kegiatan kampanye diawasi secara objektif. “Ya, karena kebetulan paslon nomor 1 paling dominan melakukan action.

Kenapa dominan, karena paslon nomor urut 1 mengejar ketertinggalan elektabilitas dari nomor

urut 2. Kalau kami tidak netral bakal kena DKPP nantinya,” ujarnya.

Disamping itu, Safwan juga menunggu kedatangan M Mahmud, anggota DPRD Surabaya serta Dr Rasiyo yakni Cawali Kota Surabaya terkait dugaan mereka melakukan pelanggaran. Sayangnya hingga pukul 14.30 kemarin keduanya tak kunjung datang.

“Pak Mahmud sebagai tim kampanye ada indikasi menggunakan fasilitas negara yakni menggunakan mobil pelat merah.

Dan Pak Rasiyo juga ikut hadir yang diikuti 50 orang di Rumah Makan Apung pada 7 Oktober kemarin,” terang Safwan.

Dia membeberkan, mobil yang digunakan M Mahmud yakni mobil kijang warna hitam bernopol L 1735 NP berpelat merah yang diletakkan di depan rumah makan daerah Surabaya Barat. Dugaan tersebut menurutnya pelanggaran administratif karena saat itu dia mengumpulkan tim kampanye di Surabaya Barat .”Panwascam sempat menegur untuk dipindahkan.

Maksudnya untuk mengganti, tapi hanya dipindahkan sekitar 20 meter dari lokasi,” jelasnya.

Dia akan memanggil sampai kedua kali. Kalau tidak hadir akan dikenakan sanksi administratif.

Pihaknya masih memberikan peringatan secara lisan, dan selanjutnya secara tertulis. “Kalau sampai 2 kali tidak datang, laporan tersebut kita anggap benar. Apabila beberapa kali peringatan tertulis tidak diindahkan kami akan melakukan pencoretan,” tambahnya.

Ketidakadilan Panwaslu terkait pengawasan kampanye sangat disayangkan oleh Ketua Tim Pemenangan paslon Rasiyo-Lucy Kurniasari, Agung Nugroho. Dia mengatakan Panwaslu memiliki jadwal kampanye Serasi itu mengada-ada. “Masak Panwas punya intelijen? Intelijen yang mana? Kenapa hanya ada jadwal kita saja. Ini kan berarti tidak adil,” kata Agung Nugroho.

Mantan Komisioner KPU Jatim ini menilai Panwaslu Kota Surabaya menciderai keadilan dan tidak mengindahkan azas-azas Pemilu.

“Ini ada kejanggalan. Harusnya kembali ke azas-azas Pemilu yakni adil, jujur, dan transparan. Nah itu kan harus ditegakkan Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” pungkasnya. Q cty, geh

nya mendata jumlah wisatawan yang berkunjung ke 13 lokasi wisata di Sumenep. “Namun, untuk sementara memang hanya tiga lokasi wisata saja yang dikelola oleh kami dan selanjutnya mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), yakni Museum dan Keraton Sumenep di Kecamatan Kota, Pantai Lombang di Batang Batang, dan Pantai Slopeng di Dasuk,” ujarnya.

Sufiyanto juga mengemukakan, jumlah sementara wisatawan pada tahun ini (hingga September 2015) yang telah melampaui jumlah wisatawan pada 2014 merupakan salah satu indikator lokasi wisata di Sumenep makin diminati oleh para wisatawan.

“Ini tentunya sebuah tantangan bagi kami untuk semakin mengembangkan atau mengemas lokasi wisata tersebut lebih bagus supaya jumlah wisatawannya terus meningkat,” katanya.

Selain tiga lokasi wisata tersebut, Pemkab Sumenep akan mengembangkan dua lokasi wisata baru pada 2016, yakni Pulau Gililawak di Kecamatan Talango dan Sumber Air Kirmata di Saronggi. Q sul, ant

3 Calon Pejabat Hasil Lelang Jabatan Segera Diserahkan Gubernur z Sambungan Hal 1 Menurut dia, total seluruh pejabat eselon III yang mendaftar ada 41 orang. Namun saat seleksi administrasi, yang berhak lolos seleksi berikutnya ada 33 orang. Setelah itu disaring lagi tinggal 24 orang yang lolos tes wawancara.

“Tes terakhir adalah tes wawancara. Tapi sebelum wawancara setiap peserta diminta membuat tulisan seperti makalah mengenai topik terhangat saat ini sesuai formasi jabatan yang didaftar. Seperti yang didaftar jabatan Biro Perekonomian, berarti dia menulis seputar dunia perekonomian akhir-akhir ini,” terang Siswo.

Saatteswawancaraini,pesertadiseleksilimatimseleksi sekaligus.MerekaadalahSekdaprovJatimDrHAkhmad Sukardi selaku Ketua Panitia Seleksi, Siswo Heroetoto selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Prof Yusuf dari Unair, Subagiyo dari Komisaris Bank Jatim dan Ketua Kanreg II BKN Surabaya Ida Ayu Rai Sri Dewi SH. “Setelah tiga nama ini dikirim gubernur, terserah gubernur mau memilih yang rangking berapa. Itu hak prerogratif gubernur untuk memilih rangking satu, dua atau tiga. Undang-undangnya memberikan hak gubernur untuk memilihnya. Yang tidak boleh itu gubernur memilih tiga nama yang telah disodorkan panitia seleksi,” katanya.

Pemilihan rangking itu, katanya, berdasarkan perpaduan nilai assessment dan nilai wawancara.

“Hasil assessment ini masa berlakunya dua tahun.

Jika tahun depan peserta yang tahun ini gagal terpilih menjadi eselon II, dia berhak mengikuti seleksi lagi tanpa harus ikut assessment,” jelasnya. Q iib

Terbentur SE Mendagri, Dana Hibah Rp 2 M Kembali ke Kas Negara z Sambungan Hal 1 ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Kota Pasuruan Chairul Basri, Kamis (15/10).

Diketahui, anggaran per tahun untuk ribuan guru ngaji, modin (pemandi jenazah), guru minggu di Kota Pasuruan sekitar Rp 1,7 milliar. Mereka menerima tunjangan insentif setiap bulannya sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan, setiap masjid mendapat bantuan sebanyak Rp 5 juta dan musala sebanyak Rp 2,5 juta. Akibat tak cairnya dana hibah itu, sekitar Rp 2 miliar harus dikembalikan ke kas negara.

“Sebelumnya kami sudah hearing ke dewan, apakah ada solusi terkait aturan SE Mendagri itu. Tapi tidak ada solusi, sehingga semua dana hibah di Kota Pasuruan tidak keluar. Diperkirakan sekitar Rp 2 miliar harus kembali ke kas negara,” jelas Chairul Basri.

Wali Kota Pasuruan H Hasani juga mengakui semua dana hibah di Kota Pasuruan tak bisa dicairkan. Alasannya terbentur aturan SE Mendagri Nomor 900/ 2677/S. “Para guru ngaji, modin, guru minggu hingga yang lainnya haruslah bersabar. Untuk sementara kami tak bisa mencairkan dana hibah. Insyaallah setelah Pilkada nanti akan kami upayakan,” pungkas Hasani. Q hil

PGRI Tolak Hasil UKG Jadi Acuan Tunjangan z Sambungan Hal 1 Ichwan menjelaskan, pemerintah mematok target nilai minimal bagi guru peserta UKG. Namun, belum tentu semua guru mampu meraih nilai yang dipatok pemerintah karena minimnya pendampingan. “Sekarang belum semua dilatih, tapi guru sudah dihantui persoalan UKG yang mempengaruhi tunjangan. Pemerintah jangan begitu,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan tahun lalu guru bisa bersantai menghadapi UKG dan dengan nilai berapapun. Tapi jika tahun ini kembali demikian, pengaruhnya dipastikan akan berdampak

pada tunjangan yang diterima. Meski saat ini pemerintah pusat hanya membutuhkan hasil UKG sebagai pemetaan mutu pendidikan.

Terkait itu, Ichwan menuturkan, bila pemerintah merealisasikan rencananya mengurangi tunjangan guru melalui hasil UKG, PGRI akan mengambil tindakan. “Tentu langkah yang kami ambil harus tetap konstitusional dengan menyampaikan langsung ke pemerintah mengenai kondisi guru yang sebenarnya,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Ketenagaan Dindik Surabaya Yusuf Masruh mengimbau seluruh guru di Surabaya agar lebih fokus pada kesiapan pelaksanaan UKG ketimbang memikirkan dampaknya pada Tunjangan Profesi

Pendidik (TPP). Alasannya, wacana terkait hal itu belum jelas. “Pengaruh UKG terhadap TPP kan masih dikaji.

Dindik Surabaya belum mendapat laporan kepastian soal itu,” katanya.

Yusuf menyebut, pihaknya lebih sepakat apabila UKG dipakai sebagai jalur pemetaan para guru yang sudah bersertifikasi. Sementara untuk guru yang belum bersertifikasi, ia berharap UKG akan dijadikan tolok ukur menuju ke sana. Selain itu, pihaknya mengusulkan kepada pusat agar data hasil UKG kelak bakal dibagikan ke Dindik kota/kabupaten. Tujuannya agar Dindik bisa mempersiapkan jenis pelatihan yang cocok bagi para guru sesuai dengan kekurangannya masing-masing, untuk mengikuti UKG selanjutnya.

“Kalau pelatihan bagi guru di Surabaya, kami sudah memfasilitasi dengan P2KGS (Pemetaan dan Penguatan Kompetensi Guru Surabaya),” ungkap dia.

Di Surabaya, jumlah guru yang akan ikut serta dalam UKG ada 20.159 orang. Rinciannya 10.125 guru PNS, 5.000 guru tidak tetap, dan 14.034 guru tetap yayasan.

Besaran TPP yang diterima oleh guru pun berbeda-beda. Yusuf menerangkan, bagi guru PNS, nilainya sebesar satu kali gaji. Sementara bagi guru non PNS nilainya bergantung golongan masing-masing. Yang pasti, Yusuf bilang, besarannya di atas Rp 1,5 juta. TPP disalurkan setiap tiga bulan sekali. Q tam

Gunungan Sampah Tak Terurus Berkumpul dengan Lokasi Parkir dan Masjid z Sambungan Hal 1 itu, mulai dari sampah sisa makanan di kantin, ranting pohon hingga sampah dokumen ada. Menjadi satu dengan motor tamu, pegawai dan panel listrik yang sewaktu-waktu bisa berbahaya jika terjadi konsleting. “Entahlah, sudah berharihari sampah dibiarkan tidak diangkut keluar,” ungkap petugas yang enggan disebut namanya itu, Kamis (15/10).

Pemandangan tersebut juga memantik rasa prihatin salah

seorang pelajar yang kebetulan datang ke instansi pendidikan nomor satu di Jatim itu. Tidak banyak kata yang disampaikannya untuk mewakili buruknya pengelolaan sampah di sana.

“Jorok sekali,” tutur pelajar itu singkat.

Pelajar yang saat itu datang bersama beberapa temannya itu pun mengatakan, sampah seharusnya ditampung di lokasi tertutup yang orang tidak biasa beraktivitas di sana. Karena hal itu sangat menganggu pemandangan dan menjijikkan. “Kan

bisa dipindah ke belakang atau tempat lain yang tidak kelihatan orang banyak seperti ini,” tutur dia seraya menyebut sampah bisa menjadi sarang penyakit kalau tidak diurus dengan baik.

Dikonfirmasi terkait pengelolaan sampah tersebut, Kasubbag Tata Usaha Dindik Jatim Endang Widiastuti mengaku tidak tahu menahu. Sebab, sampah itu seharusnya diangkut setiap hari agar tidak menumpuk. “Katanya hari ini yang biasa ngangkut sedang izin

sakit jadi sampahnya menumpuk,” tutur Endang.

Pengelolaan sampah di Dindik Jatim ini diakui Endang memang cukup jadi persoalan.

Sebab, lokasi untuk menampung sampah sementara dianggap kurang ideal. Karena itu, pihaknya berencana untuk memindahkan penampungan tersebut agar tidak merusak pemandangan dan mencemari lingkungan. “Kita sudah mengajukan dan rencananya akan dipindah ke dekat jalan raya dan menghadap keluar kantor.

Tapi sampai sekarang masih menunggu persetujuan Kadis (Kepala dinas),” tutur Endang.

Sebelumnya, mantan Kasie Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa ini mengakui sampah di instansinya kurang terawat dengan baik. Namun sejak beberapa bulan terakhir, pihaknya sudah melakukan upaya penertiban bagi petugas yang biasa mengangkut sampah. “Sekarang setiap hari sampah harus diangkut keluar.

Tidak boleh ngendon selama berhari-hari,” pungkas dia. *

UTAMA

12

Dua Hari Nikmati Sajian Seni Budaya Khas Trenggalek Pemprov, Bhirawa Selama dua hari Jumat (16/ 10) dan Sabtu (17/10) berlokasi di pendapa UPT Taman Budaya Jatim diselenggarakan Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD), kali ini Pemkab Trenggalek berkesempatan menyajikan seni budaya, kuliner, dan produk UMKM. Kegiatan GSBD untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim ke 70 ini, Pemkab Trenggalek akan menyajikan seni Tari Turangga Yaksa yang menjadi ikon budaya Trenggalek bakal disajikan dalam bentuk sendratari. Selanjutnya terdapat Tayuban Trenggalekan di tempat yang sama.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim, DR. H. Jarianto, M.Si, menjelaskan GSBD merupakan agenda rutin Ta-

man Budaya yang menyajikan keunggulan potensi seni, budaya dan pariwisata kotakota di Jatim secara bergiliran. Q rac

Seni Tari Turangga Yaksa dari Pemkab Trenggalek yang disajikan dalam kegiatan GSBD di UPT Taman Budaya Jatim selama dua hari , 16-17 Oktober.

Jumat Pon, 16 OKTOBER 2015

Dirikan SPBG

Anak Perusahaan PGN Ngemplang Pajak DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jatim menuding PGN (Perusahaan Gas Negara) telah melakukan pelanggaran pajak atas berdirinya SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) di wilayah Surabaya.

Beberapa kali DPRD Jatim mengingatkan agar mereka segera membayar pajak yang tertunggak ternyata tidak dihiraukan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio mengatakan PGN melalui anak perusahaannya yaitu PT Gagas Energi telah mendirikan SPBG di wilayah Jl. Ngagel Surabaya yang ternyata belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. “ Kami sudah mencoba cek ke Dispenda Jatim kalau SPBG yang dikelola PT Gagas Energi belum memiliki wajib pajak dan PBBKB(Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Ini

sangat merugikan sekali bagi pemasukan Jatim.

Mereka sudah berdiri satu tahun lamanya,”jelas politisi asal Partai Demokrat ini saat sidak di SPBG tersebut, Kamis(15/10).

Renville Antonio mengatakan apa yang dilakukan manajemen PT Gagas Energi tersebut telah melakukan pelanggaran UU No 28 tahun 2009 tentang PDRD (Produk Domestik Regional Bruto) dan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

“ Kami sudah menemui manajemen akan memenuhi kewajibannya. Namun hingga sekarang kami kroscek ke Dispenda ternyata belum urus dan masih beroperasi,”jelasnya. Melihat kenyataan tersebut, kata Renville, Komisi C DPRD Jatim berharap Pemprov Jatim segera mengirimkan surat teguran tertulis bahkan penutupan pengoperasiannya SPBG tersebut. “ Sebelum diurus harus berhenti pengoperasian SPBG ini,”sambungnya.

Ditambahkan oleh Renville, dirinya menyayangkan ketidaktaatan dari PGN dalam masalah pajak. “ Pertamina saja punya SPBG dengan nama SPBG Vigas saja taat bayar pajak. Ini PGN selaku pemain gas baru

tak taat pajak,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Korwil II SPBG Jatim, Hakim mengaku hingga kini Dispenda tidak pernah mengirimkan surat pajak yang harus dibayat PT Gagas Energi sebagai anak perusahaan dari PGN. Karenanya dirinya berjanji hari ini (Jum’at) akan segera ke Dispenda untuk menyelesaikan pajak yang harus dibayar.

Apalagi pihaknya tidak tahu pasti berapa besaran yanggg harus dibayar perusahaannya. “Yang pasti sesuai intruksi dari PGN, kami diminta untuk segera membayar pajak, dengan alasan kami yang langsung dapat uang dari konsumen.

Dan saya pastikan hari ini akan kita bayar pajaknya, ”lanjutnya. Q cty

Sekolah Ramah Anak Perlu Digalakkan

Tim Disperindag Provinsi Jatim, Kunjungi Centra Souvenir dan Promosi produk Unggulan di Kantor Disperindagtam Kabupaten Sampang.

Sentra Unggulan Sampang Sepi Pengunjung Sampang,Bhirawa Upaya Disperindagtam Sampang untuk melakukan sosialisai maupun promosi Centra Souvenir dan Promosi Produk Unggulan masih belum maksimal. Terbukti hingga kini sepi pengunjung. Kondisi ini disesalkan oleh beberapa pejabat Disperindag Jatim saat melakukan kunjungan, Kamis (15/10).

“Padahal jika dilihat dari sisi lokasi sudah cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya, kami hanya

Pimpinan DPRD Apresiasi Sentra Akik Pasar Bratang Ketua DPRD Surabaya Armuji mengapresiasi revitalisasi Pasar Bratang menjadi sentra akik. Keberadaan para pedagang akik di pasar yang selama ini mengalami mati suri itu diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut.

“Mumpung ini lagi booming batu akik. Karena itu, di lantai Pasar Bratang kita buka sentra batu akik dan barang antik,” kata Armuji, Rabu (14/ 10). Pasar yang dikelola PD Pasar Surya itu resmi menjadi sebagai sentra akik mulai Sabtu (10/10) pekan lalu. Di lantai dua pasar tersebut tersedia 94 toko, dan 74 di antaranya sudah terisi oleh pedagang batu akik, dan barang antik lainnya.

Kalau melihat geliat tren batu akik yang begitu besar, menurut Armuji, perputaran uangnya tidak diragukan lagi. Menurutnya, sangat sayang jika peluang yang menopang laju perekonomian warga ini dibiarkan berjalan begitu saja.

Setelah resmi menjadi sentra akik, Armuji minta PD Pasar Surya tidak lepas tangan. Pihaknya menyarankan PD Pasar Surya menggandeng sejumlah agen travel wisata untuk mempromosikan pasar akik sebagai salah satu alternatif jujugan wisata.

“Sentra-sentra seperti ini dapat dijadikan ciri khas Surabaya, atau pusat oleh-oleh batu akik dan permata,” ujarnya.

Dia menambahkan, sentra penjualan batu akik di Pasar Kayun dan Pasar Turi yang selama ini dipakai untuk jual beli barang berharga tersebut dinilai sudah tidak memadai. Jumlah pengunjung yang kian membeludak dari hari ke hari membuat kedua pasar yang memang kurang luas itu, terasa sesak.

Keberadaan pasar batu permata, tambah Armuji, memang sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius Pemkot Surabaya.

Mengingat animo masyarakat untuk menjadikan Surabaya sebagai barometer pusat perdagangan batu permata sangat besar.

Selama ini, lahan sentra batu akik di Surabaya masih terbatas. Pasar Bratang dinilai siap menjadi lahan baru yang berprospektif bagi para

pedagang akik asal Surabaya.

Sebelumnya, lantai dua pasar tersebut sehari-hari menjual berbagai binatang peliharaan dan tanaman. Kini, area itu berhasil disulap menjadi sentra batu akik, dan barang antik.

Berbagai jenis batu akik, dari berbagai daerah dipajang menghiasi etalase kaca toko lantai dua Pasar Bratang. Ada yang sudah ditempel pada emban yang memiliki berbagai bentuk menarik. Beberapa lainnya masih berbentuk bongkahan batu.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Pasar Surya, Bambang Parikesit mengatakan, pihaknya hanya menyewakan stan di Pasar Bratang hanya untuk warga Surabaya. Penyewa stan pun harus pelaku, dan bukan makelar atau calo.

Selain itu, sewa per stan juga berbeda-beda. Ada yang dengan harga Rp 2 juta pertahun, sampai Rp 3 juta per tahun.

Harga sewa setiap stan lebih murah jika dibandingkan dengan pasar lain. Setiap tahun pedagang hanya ditarik harga sewa sebesar Rp2-3 juta. Iuran layanan pasar juga hanya puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Q gat*

memberikan masukan untuk mengotimalkan promosi, lebih-lebih saat ini teknologi sudah cukup canggih melalui media sosial yang ada saya piker sudah sangat efektif untuk mensosialisasikan kegiatan ini,” kata Kasi Pelayanan Teknis Aneka Industri dan Kerajinan Disperindag Jatim, Kunti Rahayu bersama rombongan saat mengunjungi Centra Souvenir dan Promosi Produk Unggulan yang berada di kantor Disperindagtam Sampang. Q lis

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini Pemprov Jatim sedang meminimalisasi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Sebab tanpa disadari kekerasan terhadap anak telah mengancam dan terus naik jumlahnya.

“Salah satu upaya yang kita lakukan dengan membentuk satgas perlindungan anak yang kesepakatannya nota kesepahaman melalui sinergi tiga pilar, yakni Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/ Brawijaya,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Menurut mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut, dirinya sangat prihatin terhadap kondisi kekerasan yang melibatkan anak ini dan perwujudan pencegahannya juga akan diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota se-Jatim. “Kita berharap orang tua aktif memberikan perhatian dan kasih saying pada anaknya,” katanya.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim meminta digalakkannya program Gerakan Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan yang melibatkan anak sebagai bentuk menindaklanjuti program pemerintah provinsi setempat.

“Pada 1 September lalu, Dinas Pendidikan Jatim sudah mencanangkannya dan kami harap tidak sekadar program formalitas,” ujar Ketua Divisi Data dan Riset LPA Jatim Isa Ansori. Q iib