binder17jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Wage, 17 JUNI 2021

Masifkan Vaksin dan Sulap Food Court Jadi Ruang Isolasi Pemprov, Bhirawa Upaya vaksinasi terus dimasifkan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19 di Jatim. Tak terkecuali pada wilayah Madura yang menjadi perhatian serius Forkopimda Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Bersama Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sampang, Rabu (16/6).

Pelaksanaan vaksinasi kali ini ditargetkan 1. 400 peserta dapat mengikuti vaksinasi, yang dilaksanakan oleh 20 Tim Vaksinator, terdiri dari dari 13 tim Dinkes, 4 tim TNI dan 3 Tim Polri. Gubernur Khofifah mengatakan, pihaknya ingin memastikan agar proses vaksinasi bisa dijalankan dengan baik.

“Jadi kami tadi malam juga melakukan koordinasi dengan seluruh bupati /wali kota dan tim Kapolres serta Kodim se-Jatim, salah satu yang kita harapkan bisa mewujudkan kekebalan komunitas dengan melakukan vaksinasi,” ujar Gubernur Khofifah.

Daerah-daerah yang proses pelaksanaan vaksinasinya harus didorong, pihaknya

20 Daerah Tandatangani Pakta Integritas KSAD Bidang Transmigrasi Pemprov, Bhirawa Sebanyak 20 kabupaten di Jatim dengan 8 kabupaten di Enam provinsi melangsungkan penandatanganan pakta integritas dalam Rapat Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi tahun 2021, di Surabaya, Selasa malam (15/6).

Rapat tersebut yang memfasilitasi pemerintah provinsi/ kabupaten daerah asal dengan pemerintah provinsi/kabupaten daerah tujuan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan ke ke halaman 11

Ancam Pemulihan Pendidikan, Tolak PPN

Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah untuk mengenalan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada sektor pendidikan atau sekolah memantik penolakan keras dari berbagai stakeholder pendidikan.

Sebab dalam revisi UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas de ngan DPR tersebut, sektor pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN. Artinya, sektor pendidikan akan segera dikenakan PPN bila revisi UU KUP disahkan.

Penolakan tersebut, diungkapkan Ketua PGRI Jatim, Teguh Sumarno. Menurutnya, sektor pendidikan pada prinsipnya bertujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Dengan kata lain, sektor pendidikan menjadi beban negara.

“Sehingga apa yang dilakukan (dalam peningkatan mutu) pendidikan, harus disupport pemerintah.

Pendidikan harus berkualitas, dan harus menjadi istimewa,” ujar dia, Rabu (16/6).

Oleh karenanya, Teguh men-

 ke halaman 11

MITRA

Telusuri Jalur Terjal Mojokerto

SETIAP ada momen liburan, kerapkali Taufiq Amin ST Msi melampiaskan hobinya dengan naik sepeda gunung, keliling wilayah terjal dan kawasan wisata yang ada di Situbondo. Dengan memanjakan andrenalinnya itu, Taufiq merasakan sensasi dan kenikmatan tersendiri.

Tentu tidak sendirian, Taufiq Amin, yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Keselamatan pada Dinas Per- Taufiq Amin ST MSi  ke halaman 11

Sentil

Proyek JLS Diduga Rusak Jalan Desa Srigonco - Warga juga ingin jalan mulus Polres Batu Ciduk Preman dan Pelaku Pungli - Juga harus dilakukan di pemerintahan Jamin Layanan MPP Cepat dan Tanpa Pungli - Yang penting penerapannya

Kepala BKD Jatim Nurkholis dikukuhkan menjadi Ketua IKA PIMNAS Jatim di BPSDM Jatim, Rabu (16/6).

 ke halaman 11

Gubernur Khofifah berasama Wali Kota Surabya Eri Cahyadi meninjau pelaksanaan swab di kaki Suramadu.

Ketua PGRI Jatim, Teguh Sumarno

Pimpin IKA PIMNAS, Kepala BKD Jatim Siap Maksimalkan Peran Alumni Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo saat membuka kegiatan Rapat KSAD Bidang Ketransmigrasian.

mohon seluruh elemen strategis di Kabupaten Sampang, bersama masyarakat Sampang, terus melakukan ikhtiar. “Oleh karena itu, cara untuk bisa melakukan kekebalan berbasis komunitas herd immunity adalah memaksimalkan vaksinasi, dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat,” papar Khofifah.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menerangkan, proses untuk bisa menegakkan protokol kesehatan (Prokes) diikuti dengan vaksin. Hal ini merupakan dua pilar yang harus dibangun keberseiringannya. “Jadi saya menyampaikan terima kasih, saya melihat banyak camat, para kepala desa yang ada di

Pemprov, Bhirawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mendapat kepercayaan memimpin Ikatan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA PIMNAS) Jatim periode 2021 – 2025.

Pengukuhannya sebagai Ketua IKA PIMNAS Jatim dilakukan secara resmi dengan penandatanganan naskah pengangkatan yang disaksikan langsung oleh Sekretaris IKA PIMNAS Prof. Dr. Winarni Monoarfa MS di Gedung BPSDM Jatim, Rabu (16/6).

Nurkholis dilantik bersama sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim sebagai pengurus, seperti Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Indah Wahyuni serta Kepala Inspektorat Jatim Helmy  ke halaman 11

Polres Batu Ciduk Preman dan Pelaku Pungli Kota Batu,Bhirawa Kepolisian Polres Batu melakukan razia premanisme dan pelaku pungutan liar (pungli), Selasa (15/6) malam. Beberapa anak punk dan pelaku pungli berhasil diciduk petugas.

Razia premanisme dan pungli ini dilakukan Polres Batu dalam upaya menciptakan Kamtibmas yang kondusif agar Kota Batu menjadi kondusif dan menghilangkan kekhawatiran para wisatawan yang akan berkunjung. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan kunjungan wisata walapun saat ini belum sepenuhnya terbebas dari pandemi Covid-19 “Dalam kegiatan penertiban ini Polres Batu dibantu rekan-rekan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu untuk menyisir keberadaan anak punk yang kerab menimbulkan keresahan masyarakat dan wisatawan,”ujar Paur Humas Polres Batu, Aiptu Donny mendampingi Kapolres Batu AKBP Catur C  ke halaman 11

Proyek JLS Diduga Rusak Jalan Desa Srigonco Kabupaten Malang, Bhirawa Belum adanya perbaikan jalan yang menuju wisata pantai di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, tidak hanya dikeluhkan para wisatawan, tapi juga dikeluhkan warga setempat. Sedangkan jalan yang rusak parah itu merupakan salah satu akses jalan yang menuju  ke halaman 11

cahyono/Bhirawa

Akses jalan menuju wisata pantai di Desa Srigonco Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang rusak parah.

Aksi Perubahan Anie Susi Lestari Wujudkan Rumah ASN

Selesaikan Urusan Kepegawaian Cukup dari Sentuhan Jari Tangan

Transformasi digital di dunia birokrasi kian berkembang dengan berbagai inovasi layanan baru. Seperti halnya Ruang Menjawab Keluhan (Rumah) ASN, aplikasi berbasis android yang dikembangkan Anie Susi Lestari ini menjadi medium dari berbagai urusan kepegawaian tanpa harus tatap muka, tanpa perlu meja dan tanpa harus menimbulkan masalah baru. Semua masalah cukup temukan solusinya dari sentuhan jari tangan.

Adit Hananta Utama, Surabaya

Apa saja masalah yang harus ditanggapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim seputar Aparatur Sipil Negara (ASN)?

“Banyak,” singkat Anie menjawab. Dia kemudian menunjukkan hasil kajiannya yang tertuang dalam laporan aksi perubahan Diklatpim Administrator Angka-

tan III. Dalam catatannya yang bersumber dari data BKD Jatim, tak kurang dari 6.265 laporan seputar ASN yang disampaikan baik oleh pegawai maupun masyarakat hingga triwulan II tahun 2021 ini. Angka tertinggi muncul saat menjelang rekrutmen ASN seperti bulan-bulan ini.

“Kebutuhan informasi seputar rekrutmen CPNS dan PPPK

Sekretaris BKD Jatim Anie Susi Lestari menunjukkan aplikasi Rumah ASN yang berisi 17 fitur kepegawaian dan kolom pengaduan secara daring berbasis system android.

cukup besar menarik perhatian masyarakat,” tutur Anie yang kini menjabat sebagai Sekretaris BKD Jatim tersebut.

Selain layanan informasi CPNS, kebutuhan informasi dan pengaduan cukup banyak diterima. Di antaranya ialah informasi terkait mutasi pegawai, persyaratan pengangkatan jabatan fungsional, informasi pensiun, informasi pemberkasan CPNS hingga berbagai pengaduhan keluhan seputar kepegawaian lainnya.

“Karena begitu banyak yang membutuhkan layanan informasi dan pengaduan ini, maka kami berinisiatif untuk merancang apli ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Wage, 17 Juni 2021

Halaman 2

Sekda Soeparwiyono Buka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III 5 CPNS Tunda Pelatihan karena Positif Covid-19 Pemkab Probolinggo, Bhirawa Setidaknya ada 5 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Probolinggo yang harus menunda mengikuti latihan dasar (Latsar).

Sebab, mereka kedapatan positif Covid-19, saat tes PCR di Labkesda Kabupaten Probolinggo.

Kini, kelima CPNS itu harus menjalani isolasi di Puskesmas Paiton dan Puskesmas Maron. Hal itu diungkapkan, Dewi Vironica selaku Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19, Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/6).

Dewi mengatakan, para CPNS yang akan ikuti latsar CPNS wajib di tes PCR sebelumnya. Guna, memastikan mereka bebas dari Covid-19 dan tidak ada penyebaran virus selama latsar.

“Dari 391 CPNS yang dites swab PCR, ternyata ada 5 orang yang positif Covid-19. Kami pun langsung, bawa mereka untuk jalani karantina. Sebagian karantina di Puskesmas Paiton dan sebagian di Puskesmas Maron,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifudin mengatakan, mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19, tidak menggugurkan statusnya sebagai CPNS. Mereka tetap bisa mengikuti latsar CPNS gelombang berikutnya.

Hudan mengatakan, latsar CPNS, tujuannya meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesuai dengan kebutuhan instansi serta menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Selain itu, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan

demi terwujudnya kepemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerja sama Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar swab antigen bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Probolinggo, di UPT Labkesda Kabupaten Probolinggo.

Dilanjutkan Sekda Soeparwiyono buka pelatihan dasar CPNS golongan II dan III, Rabu (16/6).

Tes swab antigen ini diikuti oleh 69 orang CPNS Kabupaten Probolinggo dengan penerapan protokol kesehatan.

Tes swab antigen bagi CPNS ini merupakan persyaratan untuk mengikuti upacara pembukaan pelatihan dasar (latsar) yang dilaksanakan secara virtual.

Usai mengikuti pembukaan latsar, puluhan CPNS kembali mengikuti 2 (dua) kali tes swab PCR yang dimulai pada Kamis tanggal 10 Juni 2021 setelah virtual pembukaan

latsar dan berlanjut pada Jum’at tanggal 11 Juni 2021.

Tes PCR itu sendiri sebagai persyaratan untuk mengikuti pelatihan dasar yang nantinya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hingga Sabtu 19 Juni 2021.

Upaya ini merupakan tindaklanjut dari surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Maret 2021 dalam perihal penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo tanggal 30 April 2021 dengan perihal permohonan ijin tes swab antigen oleh BKD Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut Hudan Syarifuddin menjelaskan peserta CPNS wajib untuk mengikuti tes swab, baik swab antigen dan PCR sebagai persyaratan sebelum masuk di tahapan klasikal.

“Adapun agenda dalam latsar blended learning terdiri dari 3 tahap meliputi tahap mooc, tahap distance learning dan tahap klasikal,” katanya.

Sementara Kepala UPT Labkesda Kabupaten Probolinggo Khoirul Roziqin mengungkapkan tes swab antigen dan PCR ini mendeteksi

Puluhan CPNS ikuti tes swab antigen dan PCR di Labkesda.

sejak dini sekaligus mencegah penularan virus Covid-19 dan antisipatif virus varian baru yang sangat membahayakan.

“Hal ini sengaja dilakukan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar supaya para CPNS benar-benar sehat dan tidak terinfeksi Covid19,” ungkapnya.

Menurut Roziqin, sesuai dengan ketentuan Dinkes Kabupaten Probolinggo melalui UPT Labkesda Kabupaten Probolinggo, para peserta CPNS yang mengikuti tes swab antigen dan PCR dengan hasil negatif, ketentuannya boleh mengikuti latsar.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bagi CPNS dengan hasil swab positif, peserta tersebut harus mengikuti tes selanjutnya yakni tes swab PCR sebanyak 2 (dua) kali.

“Dari 2 (dua) kali hasil swab PCR yang dinyatakan positif, Tim Satgas Penanganan Covid-19 bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo akan melakukan tindakan proses karantina kepada peserta CPNS dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 pada hasil swab antigen dan swab PCR oleh petugas kesehatan di UPT Labkesda Kabupaten Probolinggo,” tuturnya. [wap]

Wagub Jatim Optimis akan Pemulihan Ekonomi Pemkab Pamekasan, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak memberi semangat Pemuda-pemudi untuk optimis akan pemulihan ekonomi. Salah satu program Perwira (Pemuda Wirausaha). Komunitasnya aktif di startup, komunitaskomunitas wira usaha dan coworking space.

Petugas Satpol PP Kota Pasuruan saat menghentikan pembangunan gedung dan bangunan yang tak berizin di Kota Pasuruan, Rabu (16/6).

hilmi husain/bhirawa

Pemkot Hentikan Pembangunan Tower, Gudang, dan Perumahan Pemkot Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan sudah mewarning akan menghentikan secara paksa pembangunan gedung di Kota Pasuruan yang tidak mengantongi izin.

Warning itu ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Pasuruan. Hasilnya saat melakukan penyisiran ditemukan sejumlah gedung dan bangunan yang tak mengantongi ijin. Sehingga, Satpol PP secara tegas menghentikan pembangunan itu.

“Ini atas perintah Pak Wali Kota Pasuruan, kemudian petugas melakukan penyisiran di

seluruh wilayah Kota Pasuruan. Dan hasilnya, ada beberapa gedung kami hentikan pembangunannya,” ujar Kepala Satpol PP Kota Pasuruan, Nur Fadoli, Rabu (16/6).

Dirincikan, gedung yang dihentikan pembangunannya itu adalah tower operator seluler di Bugul Kidul, Perumahan Sevila di Purworejo dan sebuah gudang yang berada di Gadingrejo.

“Sebagian besar mereka sudah membangun.

Tapi belum ada izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan untuk Perumahan Sevila

sudah ada dokumen UKL dan UPL hingga amdalalin sudah dipenuhi.

Dan kenyataannya, ternyata belum ada site plane. Dalam mengeluarkan IMB lahan juga harus dalam penguasaan pengembang. Meski belum mengantongi IMB, pihak pengembang sudah memulai membangun rumah.

“Saat ini pengembang belum bisa menunjukkan bukti penguasaan berupa sertifikat atau akta jual beli sehingga belum bisa dikeluarkan IMB,” kata Nur Fadoli. [hil]

“Ini bukan program dari gaverment teapi programnya Teman-teman. Mereke semua ingin ada program khusus menjawab Pemuda-pemudi di Jawa Timur,” kata Emil Dardak usai jadi keynote speaker advisor saat roadshow “Mencari Perwira” di Pamekasan, Rabu (16/4).

Menjawab masa depan semakin berkurang lapangan kerja dari perusahaan. Maka perlu dicetak lebih banyak wirausaha yang membuka lapangan perkerjaan. Karena hari ini, kebutuhan lapangan kerja perperusahaan jadi lebih sendikit karena adanya teknologi.

“Kami dari Pemerintah provinsi mendukung apa yang menjadi inisiatif baik dari Pemuda ini.

Kita berkeliling ke Delapan wilayah untuk memastikan ini terbuka di seluruh wilayah Jawa Timur, bukan saja di kota-kota besar,” jelasnya Soal kendala modal dalam berusaha, Wagub Jatim menyatakan, setelah didalami bukan modal. Masalah pertama memastikan dulu konsep bisnisnya itu, bisa jalan apa tidak. Banyak sekali yang

sudah dimodali tapi ternyata sulit mengembalikan modal.

Karenanya, melalui Perwira ini yang didorong adalah juorney (perjalanan, Red). Kalau orang sudah benar. Artinya, karena memang semua orang langsung cocok menjadi wira usaha.

“Ada bakat-bakatan, atau cocok-cocokan. Walaupun orang bisa ditempa bisa menjadi wira usaha nanti. Maka dari orang atau person yang tepat ini digabungkan dengan ide yang tepat dan perjalanan yang tepat,” ujar.

Menurut Emil, terkadang mereka bukan butuh duitnya dulu di depan tetapi akses kepada endos untuk dipromosikan orang punya popularitas disektor itu. Atau perlu kalaborasi teknologi atau usaha terkait sehingga produknya ini bisa masuk.

“Jadi tidak selama yang menjadi kendala modal. Modal bukan satu-satunya faktor. Ada faktor lain yang perlu dibenahi, sebelum kita bicara modal.

Inilah akan fokus di Perwira. Kita ingin mendukung sebagai wakil dari pemerintah. Saya satu dari empat sebagai advisor , Tiga dari pihak swasta,” katanya. [din]

Dishub Tindak Toko Bandel yang Kuasai Parkir Bahu Jalan

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi disaksikan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH serta Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd menandatangai penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2021.

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH menandatangai penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2021 disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali kota Madiun, Inda Raya AMS serta Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd.

Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun :

Penetapan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Kota Madiun 2021 Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd. Sidang Paripurna itu, dihadiri para anggota DPRD Kota Madiun, Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda, Sekda Kota Madiun dan para Kepala OPD di gedung DPRD setempat, Rabu (16/6).

Dalam sidang Paripurna itu, Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM. M.Pd dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun selanjutnya disebut pihak pertama.

Sedang Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH Ketua DPRD Kota Madiun.

Drs. Istono, M.Pd Wakil Ketua DPRD Kota Madiun dan Drs. H. Armaya Wakil Ketua DPRD Kota Madiun selanjutnya disebut pihak kedua.

Menyatakan bahwa, pihak pertama dan pihak kedua telah membahas perubahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2021 yang telah diajukan oleh DPRD Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Pe-

nganggaran Daerah. 2. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 3.

Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. 4.

Raperda tentang PerubahanAtas Peraturan DaerahKota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Kelima Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum DaerahAir Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun. 6. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Raperda tentang Lelestarian Cagar Budaya. 8. Rapeda tentang Perlindungan dan Pengembangan EkonomiKreatif. 9.

Raperda tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 10. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota.

11. Raperda tentang Perencanaan Ketenagakerjaan. 12. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota MadiunNomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MadiunTahun 2010-2030.

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH memimpin sidang DPRD Kota Madiun penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2021 disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali kota Madiun, Inda Raya AMS serta Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd. Tiga belas Raperda tentang Pihak Pertama dan Pihak Kedua Perubahan Kedua Atas Peraturan dapat menerima dengan baik hasil Daerah Kota MadiunNomor 16 Tahun konsultasi Perubahan Program Pem2011 tentang izin Industri, Per- bentukan Peraturan Daerah (Propemdagangan, Pergudangan dan Tanda perda) Kota Madiun Tahun 2021.

Daftar Perusahaan. 14. Raperda Perubahan Program Pembentukan tentang Penanaman Modal. 15. Peraturan Daerah (Propemperda) Raperda tentang Perubahan Kedua Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana Atas Peraturan Daearah Kota Madiun dimaksud pada angka 1 telah melalui Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin tahap konsultasi oleh GubernurJawa Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Medik Veteriner. 16. Raperda tentang Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 Raya Bagus Miko Saputro, SH kepada tentang Penataan dan Pembinaan awak media usai sidang Paripurna Toko Swalayan dan Pusat Per- DPRD Kota Madiun dengan agenda belanjaan serta Pasar Rakyat. 17. penetapan dan penandatanganan Raperda tentang Pertanggungjawaban Nota Kesepakatan Perubahan ProPelaksanaan Anggaran Pendapatan pemperda Kota Madiun Tahun 2021 dan Baslanja Daearah Tahun 2020. menyatakan dari 19 Raperda terurai 18. Raperda tentang Perubahan diatas 13 Raperda usulan eksekurtif dan 6 Raperda inisiatif. sudarno/bhirawa Anggaran Pendapatan dan Belanja “Dari Raperda-Raperda tersebut Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS serta Ketua DPRD Kota Madiun, Daerah Tahun Anggaran 2021. 19.

Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH, juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd menunjukan Raperda tentang Anggaran Pen- diharapkan bisa tuntas dalam waktu memori yang ditandatanganai penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan dapatan dan Belanja Daerah Tahun dekat,”kata Ketua DPRD Kota Madiun Propemperda Kota Madiun Tahun 2021. singkat. [dar.adv] Anggaran 2022.

Pemkab Tulungagung, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung bakal menindak tegas tokotoko yang tetap membandel memasang plang atau papan baliho pengumuman klaim lahan parkir di bahu jalan depan tokonya. Mereka diberi waktu selama sepekan untuk menurunkan atau mencabut baliho atau plang tersebut.

“Kami beri waktu seminggu. Kalau tetap membandel kami yang akan menurunkannya atau mencabutnya,” ujar Kepala Dishub Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (16/6).

Menurut dia, toko tidak bisa seenaknya mengklaim lahan parkir di bahu jalan di d e p a n t o k o n y a h a n y a u n t u k a t a u d ikhususkan pada para pelanggan atau pengunjung tokonya. “Hal-hal ini yang sering kali juga membuat macet jalan karena pengendara tidak bisa parkir di depan toko yang sudah dipasang parkir khusus pelanggan itu,” tuturnya.

Mantan Camat Sumbergempol ini menegaskan tidak dibenarkan pemilik toko mengklaim bahu jalan di depan tokonya sebagai lahan parkir miliknya. Akibat penguasaan ini penegandara kendaraan yang tidak berbelanja di toko tersebut menjadi kesulitan mencari tempat parkir, apalagi di jam-jam sibuk.

“Kami sudah beri surat pada pemilik toko yang masang plang atau baliho tempat parkir khusus pelanggan tokonya itu. Bahu jalan bukan milik perorangan. Semua orang punya hak untuk memanfaatkannya,” paparnya.

Galih Nusantoro menyebut sebelumnya sudah dilakukan penertiban parkir liar oleh Dishub Kabupaten Tulungagung. Penertiban ini juga melibatkan Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Polres Tulungagung dan Sub Dempom Tulungagung.

“Pelibatan semua aparat lintas sektoral ini agar penertiban berjalan lancar. Kami ingin juga memastikan tidak ada satu toko pun yang mendapat perlakuan istimewa terkait klaim parkir di bahu jalan,” tegasnya.

Saat dilakukan penertiban parkir liar, Senin (14/6) lalu, Dishub Kabupaten Tulungagung telah memberi surat pada pemilik toko yang mengklaim lahan parkir di bahu jalan di depan tokonya hanya untuk atau dikhususkan pada para pelanggan atau pengunjung tokonya.Kabid Prasarana Dishub Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto, yang memimpin penertiban tersebut mengungkapkan isi surat yang diberikan pada pemilik toko itu adalah surat edaran terkait dasar-dasar penyelenggaraan parkir. “Tidak dibenarkan mengklaim ruang pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan,” ucapnya. [wed]

wiwieko/bhirawa

Salah satu toko yang tetap bandel memasang baliho pengumuman parkir bahu jalan di depan tokonya dikhususkan untuk para pengunjung atau pelanggannya, Rabu (16/6).

LEGISLATIF Anggota Dewan Dapil Madura Turut Edukasi Masyarakat Bangkalan Kamis Wage, 17 Juni 2021

Halaman 3

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura bergerak untuk ikut mengatasi lonjakan Covid-19 di Bangkalan. Mereka membagikan vitamin dan suplemen sebagai pendukung untuk meningkatkan imun masyarakat pulau garam ini.

Anggota DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal mewakili anggota DPRD Jatim Daerah pemilihan Madura, mengatakan, pembagian vitamin dan suplemen kepada masyarakat merupakan salah satu edukasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam meningkatkan imun tubuh sebagai upaya melawan Covid-19.

“Ini wujud solidaritas kita angota DPRD Jatim dapil Madura untuk membantu penanganan covid yang terjadi lonjakan saat ini di Bangkalan,” ujarnya, saat penyerahan bantuan secara simbolis kepada Ketua PCNU Bangkalan KH Makky Nasir, Rabu (16/6).

“Kita juga membagi bagikan masker kepada masyarakat. Jumlah paket sesuai kebutuhan dan kita sebarkan di lima kecamatan yang terjadi lonjakan. Kecamatan Arosbaya, Geger, Klampis dan Kecamayan Kota Bangkalan,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diiukuti seluruh anggota DPRD Jatim Daerah Pemilihan Madura, Abdul Halim (Gerindra), Mahud (PDI Perjuangan), Mathur Husyairi (PBB), Mochammad Aziz (PAN), Achmad Iskandar dan Zaenal Abidin (Demokrat), Mohammad Ashari (Nasdem), Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Golkar), Aliyadi

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura bergerak untuk ikut mengatasi lonjakan Covid-19 di Bangkalan. Mereka membagikan vitamin dan suplemen sebagai pendukung untuk meningkatkan imun masyarakat pulau garam ini.

Mustofa dan Nur Fitriana (PKB) serta Musyaffa’ Noer (PPP).

Politisi Partai Nasdem ini juga mengatakan, pihaknya juga melibatkan relawan-relawan untuk ikut dalam pembagian ini. Dimana, para relawan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19.

Para relawan akan mengajak masyarakat Bangkalan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan bisa memahami kalau covid ini benar benar ada dan nyata.

“Mereka juga akan ikut andil dalam memberikan edukasi sekaligus juga untuk ikut serta di dalam membangun situasi atau suasana yang

yang tidak menakutkan di masyarakat terkait lonjakan covid yang ada di Bangkalan. Intinya kita ajak masyarakat Bangkalan harus siap dengan kondisi apapun dan insyaAllah Bangkalan akan segera lepas dari kondisi saat ini,” ungkapnya.

Dikatakan oleh pria yang akrab dipanggil Ra Nasih ini, pihaknya

mengakui dalam penanganan covid di Bangkalan ini berbeda dengan penanganan covid di wilayah lain.

Sehingga pendekatan dengan kearifan lokal lanjutnya sangat di perlukan dalam penanganan covid di masyarakat agar mereka bisa benar benar memahami covid dan menjalankan protokol kesehatan dalam mencegah ketertularan.

Bahkan lanjut anggota Fraksi Nasdem ini, anggota DPRD dapil Madura ini juga akan mengusulkan di betuknya rumah-rumah sehat di masing masing desa yang ada untuk tempat edukasi masyarak akan bahaya covid, konsultasi kesehatan juga kalau memungkinkan akan digunakan sebabai tempat karantina mandiri. [geh]

Ning Ema Ajak Ibu-ibu Lirik Peluang Budidaya Tanaman Obat

KILAS DEWAN

Komisi A dorong Pemkot MoU dengan BPN DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk membuat MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian masalah pertanahan dan sertifikasi tanah baik milik Pemkot Surabaya maupun milik masyarakat.

Dorongan ini disampaikan dalam hearing antara Komisi A DPRD Kota Surabaya bersama Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya, Rabu (16/6).

“Sebagaimana sudah dirintis pemkot, dalam hal ini Dispendukcapil Kota Surabaya, perihal membangun kolaborasi dengan PN (Pengadilan Negeri) maupun PA (Pengadilan Agama) dalam program one day service di tingkat kecamatan, saya berharap BPOD bisa menginisiasi berkolaborasi dengan BPN untuk program sertifikasi,” usul anggota Komisi A, Fatkur Rohman.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Achmad Zaini, S.Sos, M.Si menyambut baik dan berjanji akan akan melaporkan terlebih dahulu kepada Wali Kota Surabaya.

Sebagaimana diketahui bahwa presiden telah mendorong adanya percepatan proses sertifikasi tanah BUMN dan Pemda/ Pemkot, bahkan KPK pun melalui fungsi koordinasi dan supervisi (korsup) terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah (pemda/pemkot).

Seiring dengan digulirkannya program tersebut dan diperkuat dengan semangat Walikota Surabaya yang ingin memperkuat instansi kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak layanan publik di kota Surabaya, muncul banyaknya masukan saat reses DPRD Kota Surabaya, dari warga, terkait munculnya program sertifikasi tanah warga agar bisa berjalan di tingkat kecamatan/kelurahan sebagaimana dulu pernah berjalan. [gat]

Jombang, Bhirawa Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Kabupaten Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema mendorong agar para ibu di Kabupaten Jombang untuk melakukan budidaya tanaman obat dan mengolahnya menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Hal ini karena pemanfaatan dan konsumsi tanaman obat terutama Tanaman Obat Keluarga (Toga) oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19 cukup tinggi sehingga bisa menjadi peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan membudidayakan tanaman tersebut.

“Terlebih para ibu yang banyak memiliki waktu luang. Jika mampu memanfaatkannya, bisa menjadi penghasilan tambahan untuk keluarga,” kata Ning Ema saat membuka acara Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Budidaya Tanaman Obat Dan Pengolahan Hasil Pertanian di

arif yulianto/bhirawa

Anggota Komisi IV DPR-RI, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema saat acara Bimtek Pengolahan Tanaman Obat Dan Pengolahan Hasil Pertanian di Kantor PC Muslimat NU Jombang, Rabu (16/06).

Kantor PC Muslimat NU Jombang, Rabu (16/06).

Jika diproduksi secara profesional, Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, produk olahan Toga dari para ibu diharapkan juga bisa

menembus pasar-pasar modern di Kabupaten Jombang.

Selain untuk dijual, sambung Ning Ema, hasil produksi Toga ibuibu juga bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi anggota keluarganya masing-masing.

“Dengan begitu, bisa meningkatkan imunitas tubuh anggota keluarga agar tidak tertular virus-virus,” ungkap Ning Ema. Kegiatan Bimtek ini merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengwmbangan (Balitbangtan) Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Tekhnologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur (Jatim). Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Pri Adi. Selain membuka acara Bimtek, Ning Ema juga menyerahkan secara simbolis tanda peserta Bimtek serta cinderamata berupa tanaman Jahe Merah kepada peserta Bimtek.

Koordinator Program BPTP Jatim, Gunawan berharap kegiatan Bimtek tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa menambah kapasitas serta pengetahuan para ibuibu tentang bagaimana budidaya Tanaman Obat Keluarga serta pengolahannya. [rif]

Dishub dan Jukir Saling Klaim Saat Datang ke Dewan

Kota Batu, Bhirawa Para juru parkir (jukir) Kota Batu mendatangi Kantor DPRD kota ini, Rabu (16/6). Mereka mengadu dan menyatakan tidak terima dikambinghitamkan menjadi penyebab rendahnya PAD retribusi parkir hingga di angka 1 persen.

Di waktu yang sama, Dishub Kota Batu melakukan hearing dengan Komisi C Kota Batu membahas penyebab rendahnya PAD retribusi parkir serta membahas solusnya.

Diketahui, selama semester pertama 2021, perolehan retribusi parkir tepi jalan Kota Batu

masih terealisasi sebesar Rp139 juta. Angka ini hanya sebesar 1,4 persen dari target yang ditentukan, yakni sebesar Rp8,5 miliar.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu mengklaim rendahnya capaian target ini diakibatkan ulah oknum jukir yang tidak memberikan karcis parkir yang mempengaruhi besaran setoran retribusi parkir.

“Kita tidak terima kalau jukir yang dikambinghitamkan Dishub Batu sebagai penyebab rendahnya capaian target retribusi parkir,”ujar pendamping jukir, Sulianto SH saat para jukir

diterima Ketua DPRD Batu, Asmadi di ruang kerjanya, Rabu (16/6).

Bahkan para jukir ini mengklaim balik bahwa dugaan kebocoran retribusi parkir ini dilakukan oleh oknum di dalam Dishub Kota Batu sendiri. Karena satu titik parkir di Kota Batu ini setiap tahunnya melakukan setoran hingga ratusan juta Rupiahj atau sekitar Rp200 juta.

Dicontohkan di satu titik parkir Alun- alun Batu, setiap bulannya mendapatkan pemasukan parkir sebesar Rp1,8 juta. Padahal di alun- alun terdapat 7 titik parkir. [nas]

PU Fraksi APBD 2020 Banyak Catatan Perbaikan Kinerja Rapat paripurna pemandangan umum fraksi, terhadap ranperda pertaggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020. Meski telah tercapai dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini dari BPK RI. Atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), namun tetap diberikan beberapa catatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja.

Suasana Rapat paripurna.

rokim/bhirawa

Juru bicara dari Fraksi Golkar Lusi Kustianah mengatakan, memberikan beberapa catatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu adanya pengelolaan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertang gungjawab dengan memperhatikan asas keadilan.

Kelurahan mendapatkan alokasi sebesar Rp 700 juta, kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala regulasi atau peraturan bupati yang belum terselesaikan.

Serta kurangnya SDM di kelurahan karena beberapa jabatan yang sampai saaat ini belum terisi, agar segera memenuhi kekosongan sehingga DAU peruntukan untuk dana kelurahan dapat terealisasi.

Juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan Mustajab, sisa lebih per-

hitungan anggaran Terhadap tingginya nilai (Silpa). Sebesar Rp305.940.468.203.27 , menunjukkan masih lemah perencanaan penganggaran.

Berharap kedepan, tidak terjadi hal yang sama.

Juru bicara Fraksi PDIP, Sulisno Irbansyah, terkait pendapatan OPD tekhnis. Masih perlu di tingkatkan utamanya Dinas pemuda dan olahraga, banyak bangunan gedung olahraga yang dapat di tingkatkan PAD. Seperti Stadion Gelora Joko Samudro, Gedung WEP I dan WEP II. Selama ini, PAD masih minim.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan yang memimpin rapat memgatakan, bahwa setelah pembacaan PU besok ( hari ini ).

Akan dilanjutkan dengan jawapan bupati, kemudian pandangan akhir yang dilanjutkan menerima atau tidak. [kim.adv]

Juru bicara dari Fraksi Golkar Lusi Kustianah.

OPINI

Kamis Wage, 17 Juni 2021

TAJUK

Pajak Sembako Mewah SEMBAKO (sembilan bahan pokok) yang biasa dikonsumsi masyarakat luas di Indonesia, tidak akan dipungut pajak. Namun beberapa jenis sembako yang tergolong “super mewah” akan dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pemerintah berupaya mengenakan pajak ber-keadilan, dengan cara substitusi, dan subsidi untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Pada masa kini pemerintah perlu meningkatkan tax ratio nasional yang tak pernah mencapai target.

Wacana pungutan pajak sembako (antara lain beras, dan daging) telah memunculkan perdebatan publik cukup sengit.

Disebabkan beras memiliki fungsi strategis sebagai makanan utama (dan satu-satunya, tak tergantikan). Harga beras sesuai HPP (Harga Patokan Pemerintah) berkisar antara Rp 9.450,- hingga Rp 10.250,- per-kilogram. Beberapa jenis beras premium memiliki harga lebih mahal, bisa mencapai Rp 20 ribu per-kilogram.

Beras kualitas umum, dan premium (sampai seharga Rp 50 ribu per-kilogram) tidak akan dipungut pajak. Tetapi terdapat beras khusus super mahal (antara lain jenis shirataki) harganya sekitar Rp 200 ribu per-kilogram. Bahkan sekarang terdapat beras porang, harganya bisa mencapai Rp 330 ribu per-kilogram! Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang kaya serat, tumbuh subur di Indonesia. Bagian umbi porang di Jawa disebut iles -iles.

Kini porang (bernama latin Amorphophallus) menjadi tanaman tren sebagai tanaman budidaya, hampir seluruh hasil panen diekspor. Pada beberapa negara maju (termasuk Jepang, dan Korea Selatan) saripati porang digunakan sebagai bahan kosmetik. Dalam dua tahun terakhir, tepung saripati porang juga dibentuk menjadi beras dengan kadar kalori rendah. Karena kemanfatannya, beras porang berharga super mahal. Maka layak dipungut pajak.

Sembilan bahan pangan pokok (beras, minyak goring, sayur dan buah, migor, gula, garam, daging sapi, susu, dan telur), masih memperoleh perlindungan pemerintah. Terutama dalam bentuk kendali harga. Masing-masing memiliki patokan harga eceran tertinggi (HET). Namun realianya, beberapa jenis sembako telah mengalami perubahan esensial dalam bentuk, dan ragam bahan pokok.

Begitu pula daging sapi, memiliki ragam harga sangat mencolok. Tidak dijual di pasar tradisional. Misalnya, daging wagyu, harganya mencapai Rp 3 juta per-kilogram! Karena konon, dibudidaya di Jepang dengan perawatan ekstra. Juga masih bervariasi dalam kualitas (a1, a2, a5). Bahkan harga daging wagyu Kobe, bisa mencapai Rp 9 juta per-kilogram!

Niscaya layak dipungut pajak (PPN).

Wacana pemungutan pajak sembako, masuk dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP). Menjadi perubahan kelima terhadap UU Nomor 6 tahun 1983. Perlu revisi penyesuaian zaman, sekaligus meningkatkan tax ratio Indonesia. Rasio pajak pada tahun 2020 lalu masih sebesar 7,9% PDB (Produk Domestik Bruto). Turun dibanding tahun 2019 yang mencapai 9,76%. Serta semakin turun dibanding tax ratio tahun 2018 (10%).

Namun nominal perolehan pajak tiap tahun selalu naik, disebabkan PDB yang selalu tumbuh positif. Pada APBN tahun 2021, tax ratio diharapkan mencapai 8,18%. Tergolong cukup optimistis pada masa pandemi. Realitanya, sampai triwulan pertama terkumpul Rp 3.969,1 trilyun. Sedangkan PDB tahun 2021 ditaksir sebesar Rp 15.876,4 trilyun. Maka akan diperoleh Rp 1.298,65 trilyun. Perpajakan nasional pernah mencatat rekor penerimaan tertinggi (dibanding tahun-tahun sebelumnya sepanjang sejarah) pada tahun 2015, sebesar Rp 1.000 trilyun lebih, dengan tax ratio sekitar 10%.

Pajak, merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 23A mengamanatkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Karena itu diperlukan inovasi UU perpajakan, yang sekaligus menjamin keadilan, transparansi, dan integritas.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Wujudkan SDM Pertanian Berdaya Saing SEIRING dengan pertambahan jumlah penduduk maka bisa dipastikan sektor pertanian menjadi penting keberadaannya, pertanian tidak hanya sekedar mencukupi ketersediaan pangan, namun lebih dari itu sektor pertanian ini sangat penting dalam menopang kemajuan ekonomi nasional. Untuk itu pertanian harus menjadi subsektor ekonomi yang maju, mandiri dan modern yang didukung kapasitas SDM pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing.

Mewujudkan hal itupun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh kerja keras dan komitmen bersama. Hal yang riil saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) adalah berkomitmennya Kementan menyiapkan SDM pertanian yang berjiwa wirausaha. Bahkan dalam rentang waktu 2019-2024 Kementan menargetkan penumbuhan 2,5 juta petani maupun pengusaha pertanian milenial untuk menjamin produktifitas, kontinyuitas dan ketahanan pangan, (Republika, 9/6/2021).

Terlebih lagi realitas tersebut, terbuktikan dari data BPS (2021), sektor pertanian tumbuh positif pada triwulan II 2020 PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen quarter to quarter. Ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif selama JanuariDesember 2020 mencapai 451,8 triliun atau meningkat 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 390,2 triliun.

Itu artinya, sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat menjanjikan. Maka logikanya kaum milenial tidak perlu takut untuk terjun ke sektor pertanian. Terlebih, masih merujuk data BPS (2021) kebutuhan petani sebanyak 81.090.000 yang mana sudah terisi hanya setengahnya yaitu sebanyak 38.224.371 petani, sehingga masih dibutuhkan sebanyak 42.865.629 petani. Dengan demikian, semakin jelas adanya bahwa di masa depan, pertanian Indonesia akan sangat bergantung pada generasi muda. Karena itu, besar harapan Kementan bisa bersiap untuk memfasilitasi dan mendukung para agropreneur muda untuk bergerak di berbagai bidang pertanian, mulai dari hulu hingga ke hilir demi mewujudkan SDM pertanian yang mampu berdaya saing tidak hanya di kancah domestik, tetapi juga mampu berdaya saing dikancah global.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

(Me)Literasi(Kan) Demokrasi egis karena dalam kemampuan berliterasi mengandaikan adanya—meminjam istilah UNESCO—“partisipasi secara penuh” (‘participate fully’). Sebab tujuan Literasi, menurut Unesco, adalah “enabling tik yang tinggi (‘highindividuals to achieve cost politic’) yang meOleh : their goals, to develop Nurani Soyomukti nyebabkan elit-elit dan their knowledge and powakil rakyat berupaya tential, and to participate mengembalikan modal fully in their community yang dikeluarkan dengan and wider society”. cara ‘korupsi’.

Dalam demokrasi, kemampuan berKenyataannya, kemunculan tradisi literasi dibutuhkan untuk menciptakan ini tidak bisa ditimpakan pada pihak tradisi membaca, menulis, berbicara, rakyat atau pemilih saja. Tradisi ini dan menyampaikan pesan-pesan juga melibatkan pemberi atau aktor dengan didasari dengan pikiran yang politik yang ingin meraup suara de- rasional, cerdas, kritis agar partisipasi ngan cara pragmatis pula. Dan terjadi menjadi punya makna dan kekuatan. lingkaran setan, karena di tengah- Pemikiran yang cerdas itu adalah tengah tradisi politik uang yang sudah berpikir jangka panjang, bukan hanya membudaya karena ketika kebiasaan instan. Rakyat terlibat dalam Pemilu/ “no money no vote” di kalangan rakyat Pemilihan, misalnya, bukan hanya pada memaksa tiap kontestan politik mau saat ‘coblosan’ atau pemungutan suaratak mau harus berlomba-lomba untuk nya saja. Partisipasi dalam demokrasi mengeluarkan uang lebih banyak jika elektoral (“pil-pilan”) seharusnya tak ingin kalah dalam berebut suara. diambil sejak tahapan dimulai.

Karena tujuan demokrasi elektoral Misalnya, sebelum mencoblos, bagi aktor politik adalah mendapatkan masyarakat bisa terlibat dalam proses suara, jika tidak melakukan cara yang pembentukan panitia ad hoc, pemutakhirpaling praktis, ia akan kehilangan an data pemilih, kampanye, dan seluruh kesempatan untuk menang dan tak tahapan yang bisa disikapi dengan mendapatkan posisi dan kekuasaan. pelibatan diri sesuai dengan bidang yang diminati. Bahkan setelah ‘mencoblos’ Literasi Sebagai Obat dan calon sudah terpilih lalu dilantik, Masalah pragmatisme-oportunisme peran demokrasi juga masih harus terus politik semacam itu sudah menjadi dimainkan. Dengan mengontrol kekuasemacam penyakit dalam Demokrasi saan, dengan berkomunikasi pada wakil kita. Kita bisa melihatnya dari kualitas rakyat dan pejabat publik yang berkaitan partisipasi. Partisipasi dari sisi kualitatif dengan nasib masyarakat (rakyat). Di ini adalah bicara bagaimana kesadaran sini, makna demokrasi elektoral bukan masyarakat dan tingkahlaku politik keti- hanya “to vote” dalam hal mencoblos ka terlibat dalam momentum demokrasi. atau melobangi surat suara saja. Tapi Selama ini partisipasi hanya diukur dari istilah “to vote” itu adalah “make voice” kuantitas. Pemilu/Pemilihan dianggap atau bersuara. sukses jika banyak yang hadir di TPS Pada tahap ini, secara jelas dibuuntuk memberikan hak suaranya. tuhkan kemampuan berliterasi karena Harus ada upaya serius untuk pikiran kritis disampaikan dalam benmembicarakan partisipasi dari sisi tuk komunikasi untuk mempengaruhi kualitatif. Di sinilah Literasi men- sutuasi kekuasaan. Kemampuan jadi tawaran yang menarik dalam li terasi dalam hal menyampaikan demokrasi kita yang sakit. Partisi- pendapat baik lewat lisan atau tupasi bukan hanya perkara jumlah lisan, yang dimulai dengan budaya yang datang ke Tempat Pemungutan membaca dan memahami persoalan.

Suara (TPS), tapi bagaimana rakyat Termasuk juga literasi informasi unbenar-benar terlibat aktif dengan level tuk mendapatkan informasi penting kesadaran yang tinggi. Partisipasi dan menyampaikan informasi yang dan literasi demokrasi menjadi strat- bermafaat. Juga literasi media dan

media sosial di mana penyampaian pendapat memang membutuhkan media yang ada.

Di era milenial, kemampuan berliterasi untuk mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan adalah hal yang harus dimiliki oleh siapapun. Cerdas bermedia sosial dan menghindari situasi yang keruh dan mendukung upaya pencerdasan masyarakat adalah aksi penting untuk memajukan kualitas demokrasi. Benar-benar “make voice” dan bukannya “make noise” dengan memproduksi dan menyebarkan berita bohong dan fitnah.

Bagi aktor-aktor politik, literasi demokrasi dibebankan pada mereka karena tugas mereka adalah melakukan edukasi politik pada rakyat. Pendidikan Politik adalah salah satu fungsi partai politik dan dalam demokrasi elektoral (Pemilu/Pemilihan) secara jelas ditegaskan bahwa ada tugas pendidikan politik terutama dalam masa kampanye.

Kampanye, masa yang selalu terjadi sebelum masa pemungutan suara, harus dijadikan sarana bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan politik.

Jika tidak ada pendidikan politik, maka tidak ada ideologi (idealisme), visi-misi, dan program yang dipahami dengan baik. Sehingga, yang diharapkan rakyat hanyalah “uang receh” menjelang melakukan pemungutan suara. Kemampuan rakyat dalam berliterasi (memahami masalah, berbicara, menulis, dan bentukbentuk komunikasi) yang kurang akan membuat mereka berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang ideal yang diharapkan dari aktor-aktor yang berkontestasi dan nantinya yang menduduki posisi-posisi politik yang harus dikontrol oleh rakyat.

Jangan sampai para pejabat publik dan “wakil rakyat” hanya lebih banyak didatangi orang-orang yang berharap pada uang dan materi-materi saja daripada datang untuk mengritisi, menyampaikan visi-misi kebaikan, dan mengawal demokrasi dengan ideide cerdas. Proposal minta sumbangan seharusnya tak harus lebih banyak yang datang daripada pemikiranpemikiran kritis dan diskusi tentang mewujudkan kekuasaan yang berpihak untuk orang banyak.*

label Islam radikal ditunakal bijak. Tetapi, ihwal jukkan pada orang-orang Islam radikal ini sebetuldi pihak oposisi. nya belum ada patokan Sehingga, pengemyang klir. Kapan sesemakna( balian makna(restorasi) orang atau bahkan suatu kepada yang semula agar kelompok(baca:ormas) tidak melebar ke manabisa disebut terpapar vimana perlu dimulai. Lakrus—kalau itu dianggap ab Islam radikal itu sejatipenyakit—radikal atau nya harus lebih hati-hati tidak. Sehingga, dari untuk digunakan. Harus tidak adanya sebuah Oleh : secara selektif mungkin patokan yang jelas lakab Moh. Rofqil Bazikh dalam menuduh orang Islam radikal tidak jayang diklaim terpapar rang salah tempat. virus radikal. Sebab, jika Memang benar ada kekerasan berbaju agama, ada ke- hanya persoalan kritik dicap sebagai radikal, saya kira ada yang mulai tidak kerasan atas nama agama. Tetapi, beres dengan lema ‘radikal’ ini. Jika problemnya penyematan label Islam radikal tersebut tidak hanya tertuju boleh memberikan opsi dan saran, label ini hanya boleh digunakan kepada pada oknum terlibat aksi kekerasan.

sebuah konsep dan makna yang lebih baik dari pada sekadar radikal yang mengarah kepada kekerasan. Ini ada sebuah tawaran, yang bisa dianggap baru atau tidak sama sekali. Yang terpenting di sini, bagaimana pemaknaan radikal(isme) yang berbeda dari sebelumnya. Radikal jika ditarik dalam tataran bahasa bisa dimaknai sesuatu yang mendasar. Dari itu, saya menginginkan jika Islam radikal itu direkonstruksi menjadi Islam yang sangat mendasar.

Namun, di bagian ini titik tekannya, bukan mendasar dalam ranah teologis yang pada puncaknya saling klaim benar dan apologis. Tetapi, lebih kepada mendasar dalam ranah Islam sebagai agama pembebasan umat manusia. Artinya, dalam konsep neoradikalisme atau radikalisme baru ini bukan hanya semata-mata soal teologis cum eskatologi. Ini jauh lebih dari itu, neo-radikalisme ini diproyeksikan sebagai sebuah wacana pembebasan.

Sebab(kata kuncinya di awal tadi) memahami Islam secara mendasar.

Bukankah fundamen dari Islam ada misi pembebasan?

Akhirnya, saya berharap Anda bisa memilih konsep yang terbaik. Berbagai konsep yang ditawarkan, antara Islam moderat, Islam radikal(yang pelabelan dalam ranah ini sering salah tembak), atau bahkan Islam yang tanpa embel-embel sekali pun.

Intinya, saya hanya ingin mendobrak sebuah konsep yang ketika disebut Islam radikal yang terbesit di kepala adalah aksi teror, pengeboman tempat ibadah, dan semacamnya. Sekali lagi, saya ingin mengatakan, menjadi radikal tidak semenakutkan itu!

Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat (rakyat) dalam proses-proses di mana relasi kuasa beroperasi dalam hubungan antara rakyat dengan orang-orang (elit) yang diharapkan menjadi “wakil” atau pejabat publik. Istilah “publik” memang mengacu pada adanya kepentingan rakyat banyak. Idealnya, partisipasi rakyat akan menjadi kekuatan yang menentukan bagi tingkahlaku para pejabat publik.

D

alam demokrasi perwakilan, sebagaimana Sila Keempat Pancasila, para walil rakyat adalah orang yang mengadakan “permusyawaratan” dengan penuh “kebijaksanaan” sehingga kepentingan yang diwakili benar-benar menjadi entitas yang benar-benar dijadikan pertimbangan dan rujukan untuk membuat kebijakan, keputusan, maupun tindakan politik. Itu jika kita mengacu pada konsep demokrasi di Pancasila yang notabene adalah Landasan Ideal bernegara dan bermasyarakat— termasuk berpolitik.

Ketika antara yang ideal dan yang real menjadi timpang, maka terjadilah masalah. Demokrasi memang mengalami problem mendasar ketika fungsi-fungsi keterwakilan tidak berjalan dengan baik, minim “attachment” antara yang diwakili yang kemudian menjadi kelompok elit yang mendapatkan posisi publik dengan rakyat yang seharusnya diwakilinya. Relasi kuasa yang berlangsung semakin jauh dari ideal.

Dan demokrasi dijalankan oleh para aktor politik yang minim idealisme, demikian juga massa rakyat juga tersungkur ke lubang tradisi politik yang oportunis-pragmatis.

Jika kita melihat rakyat dan elit tersebut sebagai dua pihak yang merupakan variabel penting dalam demokrasi, tentunya tak jarang muncul pertanyaan: Siapakah yang harus disalahkan?

Ketika keduanya adalah unsur-unsur dalam demokrasi yang berhubungan, maka tentunya tidak adil jika menyalahkan salah satu pihak saja.

Misalnya, seringkali kita menyalahkan rakyat karena menjadi penyebab tradisi politik pragmatisoportunis seperti keengganan datang ke TPS saat Pemilu/Pemilihan jika tidak ada iming-iming uang (“vote buying”) dari para kontestan Pemilu/Pemilihan. Yang dianggap salah adalah rakyat karena ‘politik uang’ telah menimbulkan biaya poli-

T

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, editor buku ‘Literasi Demokrasi’ (2020).

Restorasi Islam Radikal dan Neo-Radikalisme

ulisan ini bisa saja tidak sama dengan wacana dan diskursus tentang frasa Islam radikal sebelumsebelumnya. Barangkali, ada yang menegasikan tulisan ini dengan sangat teburu-buru, bahkan sejak baris judul di atas. Tetapi, tulisan ini bukan semata berangkat dari ruang kosong dan kecut. Lebih dari kedua hal tersebut tulisan ini berusaha dengan gamblang memotret apa yang sebetulnya terjadi dan sedang bertempur di kepala penulis.

Secara khusus, yang sering menjadi konfrontasi antara corak Islam(yang disebut dan dituding) radikal dan rias Islam yang mendaku moderat.

Titik itulah sejatinya yang sering membuat semacam kekacauan dan keributan kecil di kepala saya.

Belakangan memang terjadi semacam perselisihan yang sama sekali tidak menemukan ujungya.

Kelompok Islam moderat sering melemparkan semacam lakab Islam radikal kepada kelompok yang corak beragamanya lebih ketat.

Ketat dalam tanda kutip lebih berpegang pada teks bahkan secara hiper-teks. Sebuah pemaknaan(pada teks) yang basisnya masih sangat tekstualis sekali. Artinya apa yang ada dalam teks itulah yang menjadi patokannya. Hal ini berbeda dengan kelompok yang mendaku moderat, yang pemaknaannya bisa disebut melampaui teks. Kelompok yang kedua ini seringkali mengklaim dirinya sebagai Islam progresif. Itulah corak Islam yang beragam beserta konfrontasi di dalamnya.

Di sisi yang lebih jauh, klausa ‘Islam radikal’ dilekatkan kepada oknum atau bahkan kelompok yang menyerukan jihad memerangi nonmuslim. Puncaknya, penyebutan ini juga mengarah pada oknum yang terlibat dalam aksi teror. Hal tersebut bisa diterima dan bisa dinalar dengan

Memang benar ada kekerasan berbaju agama, ada kekerasan atas nama agama. Tetapi, problemnya penyematan label Islam radikal tersebut tidak hanya tertuju pada oknum terlibat aksi kekerasan. Kacaunya, justru kadangkadang label tersebut disematkan pada orang-orang yang berada di pihak oposisi. Orang-orang yang sering mengkritik pemerintah—meski ditengarai dengan cara kurang santun. Di sini, makna radikal dan penyematan Islam radikal mulai melenceng dari sasaran tembaknya. Bak melebarkan ukuran gawang, jika label Islam radikal ditunjukkan pada orang-orang di pihak oposisi.

Kacaunya, justru kadang-kadang label tersebut disematkan pada orang-orang yang berada di pihak oposisi. Orangorang yang sering mengkritik pemerintah—meski ditengarai dengan cara kurang santun. Di sini, makna radikal dan penyematan Islam radikal mulai melenceng dari sasaran tembaknya.

Bak melebarkan ukuran gawang, jika

orang dan kelompok yang mengebiri kemanusiaan atas nama agama. Opsi yang lain, pemakanaannya harus direkonstruksi.

Neo-Radikalisme Saya ingin melemparkan sebuah tawaran yang mungkin bisa disebut lompat pagar. Saya menginginkan

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan fokus studi Perbandingan Mazhab.

Selain itu bergiat di Garawiksa Institute Yogyakarta dan berdomisili di daerah Banguntapan Bantul DIY

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Jamin Layanan MPP Cepat dan Tanpa Pungli Halaman 5

Kamis Wage, 17 Juni 2021

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban H Fathul Huda menegaskan, pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai jawaban dari keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Pelayanan harus selesai di satu tempat, dilakukan dengan berintegritas tanpa pungli,” tegas Bupati Huda disela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah instansi penyelenggara layanan di MPP Tuban, Rabu (16/06/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Huda didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jatim, Abimanyu Poncoatmojo, dan Wabup Tuban H Noor Nahar Hussein.

Tampak pula Forkopimda, dan Sekda Tuban Dr Budi Wiyana, pimpinan instansi vertikal, dan OPD di jajaran Pemkab Tuban.

Pada kesempatan itu diserahkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada Camat Plumpang, dan Camat Jatirogo.

MPP milik Pemkab Tuban di Jalan Wahidin Sudirohusodo itu, mengakomodir 123 jenis layanan dari berbagai instansi. Diantaranya 84 unit layanan dari perangkat daerah, 36 unit dari lembaga sektoral dan 3 unit perbankan (BRI, BNI, dan Bank Jatim) .

Instansi di luar Pemkab Tuban yang memberi layanan di MPP diantaranya, Kemenag, Kejaksaan, PLN, Pengadilan Agama, BNNK, Polres, KPP Pratama, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, BPJS Naker, BPJS Kesehatan, dan Kantor Pertanahan. Seluruh layanan dipusatkan di lantai 1, sedang-

kan lantai 2 dan 3 masih dalam pengerjaan.

“Direncanakan di tahun 2021 akan selesai dikerjakan semuanya,” jelas Bupati Huda.

Pelayanan di MPP, tambah Bupati Tuban dua periode ini, berbasis online. Seperti pengurusan pelayanan administrasi kependudukan, bahkan bisa melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Semuanya untuk memberi kemudahan kepada masyarakat.

Di samping itu, pengurusan perizinan sudah menerapkan sistem terbaru yaitu OSN Versi 1.1 yang sebentar lagi beralih mengunakan system OSS RBA. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jatim, Abimanyu Poncoatmojo yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur menyampaikan, pembangunan MPP menjadi terobosan untuk memberi pelayanan terbaik. Tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tapi juga mampu menyerap investasi dan mendukung pengembangan UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Tuban.

“Hal itu menjadi gambaran Pemerintah Daaerah mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dengan baik

LINTAS PELAYANAN

KemenPAN RB Siap Percepat Berdirinya Mall Palayanan Publik di Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Langkah Pemkot Pasuruan mempercepat berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kota Pasuruan semakin matang.

Itu diketahui usai Pemkot Pasuruan berkunjung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasilnya, KemenPAN RB sepakat mempercepat realisasi di akhir tahun ini.

“Kami akan melakukan percepatan dan memantau langsung.

Uji cobanya dilaksanakan di akhir tahun 2021 ini,” ujar Deputi Pelayanan Publik, KemenPAN RB, Dian Natalisa, Selasa (15/6) sore di Jakarta.

Dalam percepatan itu, pihaknya menurunkan tim ke lapangan. Nantinya langsung mendampingi, sekaligus memonitoring dengan tim di Kota Pasuruan. Termasuk juga KemenPAN RB akan ikut mempelajari dan masukan konsep yang sesuai karakter Kota Pasuruan.

“Studi ke daerah seperti ini sangat penting. Tentu juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kendala di daerah,” kata Dian Natalisa.

Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyatakan kedatangannya ke KemenPAN RB untuk meminta arahan sekaligus dibantu agar bisa merealisasikan Mall Pelayanan Publik Kota Pasuruan. Rencananya, Mall itu dibangun di Mall Poncol yang berada tak jauh dari alun-alun Kota Pasuruan.

“Kami datang untuk menyempurnakan konsep untuk dibantu direalisasikan oleh KemenPAN RB,” urai Gus Ipul. [hil]

Bupati Huda didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jatim, Abimanyu Poncoatmojo, dan Wabup Tuban H Noor Nahar Hussein, M.Si saat melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah instansi penyelenggara layanan di MPP Tuban.

untuk menunjang pelayanan maupun perijinan di MPP Tuban,” jelasnya.

Implementasi tersebut diwujudkan melalui pengalihan servis by document menjadi daring dan paperless, sebagai pengejawantahan tidak hanya e-government tetapi juga smart governance.

Selaras dengan tujuan tersebut,

lanjut Abimanyu, perlu adanya sinergitas antara Pemkab dengan instansi terkait. Selaku pemberi pelayanan, instansi terkait dapatnya menghilangkan ego sektoral antar pimpinan dan instansi, dan mampu bergandengan tangan untuk bisa memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun kecamatan yang mendapatkan mesin ADM agar digunakan secara maksimal guna mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di wilayahnya.

“Atas nama Pemprov Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Pemkab Tuban untuk terus memberi pel-

ayanan publik semaksimal mungkin,” tandasnya.

Usai upacara peresmian, Bupati Tuban bersama tamu undangan melakukan peninjauan pelayanan di MPP Tuban. Bupati menyempatkan berdialog dengan pemohon perijinan dan petugas terkait sejumlah pelayananan yang disediakan. [Hud]

Dilarang Tatap Muka, Pengunjung Rutan Dilayani Layar Online Situbondo, Bhirawa Jajaran Rutan Situbondo sejak awal menerapkan secara ketat tahapan protokol kesehatan (prokes) bagi semua pengunjung yang hendak menemui warga binaan.

Diantaranya, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan 3-M, mulai dari pertama masuk kawasan Kantor Rutan Situbondo semua aturan yang digariskan Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo harus dipatuhi.

Selain itu pengunjung juga dilarang tatap muka dan disediakan layar secara online. Pengamatan dari lokasi menyebutkan, pertama kali pengunjung datang, harus menggunakan masker dan dilanjutkan dengan pengecekan suhu badan.

Terakhir pengunjung juga diminta melakukan cuci tangan dengan sabun. Tahapan ini, tidak boleh satu pun terlewati oleh para pengunjung yang datang ke Rutan Situbondo. Selain itu semua pengunjung juga dilarang keras melakukan pertemuan tatap muka dengan warga binaan.

Menurut Kepala Rutan Situbondo Tomi Elyus, kegiatan simulasi merupakan bentuk kolaborasi ant-

sawawi/bhirawa

Kepala Rutan Situbondo Tomi Elyus saat memaparkan tahapan layanan pengunjung warga binaan selama masa pandemi Covid-19.

ara Rutan bersama jajaran media dan Satgas Covid Kabupaten Situbondo. Kebetulan, aku dia, kegiatan sosialisasi prokes tersebut dipantau dan diawasi langsung oleh Wakil Ketua I Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo Letkol Neggy Kuntagina. “Pak Dandim mengatakan penerapan prokes di Rutan

Situbondo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada,” papar Tomi.

Meski pada Juni tahun 2020 lalu ada sejumlah warga binaan dinyatakan positif Covid-19, mulai tahun 2021 di Rutan Situbondo sudah tidak ada lagi yang terkena Covid-19. Untuk itu, Tomi ber-

harap dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, aku dia, jajaran Rutan Situbondo siap menerima kritikan dari media. “Kami (Rutan Situbondo) ini bukan anti kritik.Apalagi dari kalangan media. Meski ada kabar buruk sekalipun silahkan diekspos asalkan sifatnya membangun. Namun tetap melakukan konfirmasi,” pinta Tomi.

Sementara itu Letkol Neggy Kuntagina memaparkan, menurut pandangan jajarannya semua protokol kesehatan yang diterapkan oleh Rutan Situbondo kepada semua pengunjung sudah sesuai dengan protap yang ditentukan Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo.

Namun Letkol Neggy juga mengakui ada sedikit kekurangan disetiap instansi ia siap untuk memberikan perbaikan. “Saya sangat terbuka bagi kalangan media. Jika ada temuan dari kalangan media saya akan sampaikan kepada setiap instansi manapun. Apapaun informasi dari media diharapkan sangat positif bagi penerapan prokes di Situbondo,” pungkas Letkol Neggy seraya mengakui sarana prasarana prokes yang disediakan Rutan Situbondo sudah bagus. [awi]

PLN UIT JBM Lakukan Penggantian 324 Keping Isolator Surabaya,Bhirawa PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur & Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Probolinggo serta Unit Layanan Transmisi & GI (ULTG) Probolinggo melaksanakan kegiatan penggantian isolator yang telah mengalami korosi guna memastikan pasokan listrik tetap andal.

Penggantian isolator sejumlah 324 keping dilakukan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Probolinggo – Lumajang tepatnya terletak di Desa Tegal Siwalan. Berlangsung selama dua hari kemarin (9-10/6), kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pemeliharaan Jaringan dan juga Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB). Pekerjaan tersebut bertujuan untuk memastikan jaringan transmisi terhindar dari gangguan akibat korosi yang terjadi pada isolator.

“Beberapa hari lalu kami baru saja menyelesaikan pekerjaan yaitu penggantian isolator pada jaringan SUTT. Isolator yang sudah mengalami korosi dan biasanya ada retak tipis, kami langsung lakukan penggantian. Pekerjaan tersebut ada yang dilakukan secara padam, namun tak

Kerja keras petugaas PLN demi minimalisir gamgguan

berdampak kepada pelanggan ada juga tanpa padam yang dilakukan oleh Tim PDKB”, ujar General Manager UIT JBM Suroso.

Adanya korosi pada isolator merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan dalam menyalurkan energi listrik, sehingga dapat men-

gurangi kenyamanan layanan kelistrikan kepada pelanggan. Dalam melakukan kegiatan di lapangan seluruh tim dipastikan harus selalu menjaga dan mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. [ma]

Ngantor di Balai RW, Camat Asemrowo Siap Berikan Pelayanan Surabaya, Bhirawa Mendengar dan membantu keluhan dari masyarakat serta merespon dan menyelesaikan secepatnya permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Asemrowo itulah menjadi alasan Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro ngantor di Balai RW 02 Kelurahan Genting Kalianak Surabaya.

“Selain mendengarkan dan menyelesaikan permasalahan yang ter-

jadi di masyarakat, kami juga melayani pengambilan KTP/KIA, pelayanan kependudukan, pelayanan domisili serta pelayanan informasi dan konseling IMB, MBR dan BPJS selama ngantor di balai RW,” terangnya, Rabu ((16/6).

Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro menambahkan selain mendengarkan dan membantu masyarakat, ngantor di balai RW bersama per-

angkat Kecamatan dan Kelurahan ini untuk leboih dekat kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan.

“Alhamdulillah luar biasa dan senang, kita selaku aparat bisa lebih dekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan adanya kemudahan informasi kepada masyarakat sehingga kegiatan ngantor di balai RW berjalan dengan lancar,” jelasnya. [riq]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Wage,

Incar Status KLA Nindya, DPPPA Bersama Kementerian Gelar VLH Situbondo, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo untuk yang kesekian kalinya mengadakan persiapan meraih status sebagai Kabupaten Layak Anak Nindya (tertinggi).

Rabu kemarin (16/6), DPPPA mengadakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) melalui sarana zoom rooming dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) dari Jakarta.

Menurut Kepala DPPPA Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat, VLH Kementerian PPPA merupakan kegiatan tahapan lanjutan dari sebelumnya. Ini juga merupakan rangkaian tahapan penilaian dari Kementerian PPPA Jakarta. ''Ya kemarin kami sudah memberikan data - data kepada Kementerian PPPA. Nah sekarang ini data - data itu saatnya diverifikasi,'' ulas Imam Hidayat.

Untuk kriteria pencapaian KLA

dan Situbondo. Termasuk kalangan dari dunia usaha serta semua elemen yang berhubungan dengan KLA juga kami undang,'' jelas Imam.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi membuka secara resmi Evaluasi KLA dengan agenda VLH yang diadakan DPPPA. Bupati meminta menaikkan status KLA Kabupaten Situbondo agar seluruh OPD melepaskan ego sektoral dan bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik.

Menurut bupati, untuk memperoleh penghargaan KLA dengan predikat Nindya, semua OPD harus bersinergi dan bahu membahu meraihnya. Pekerjaan itu harus dilakukan bersama sama. Sehingga Situbondo bisa melakukan lompatan dengan meraih predikat Nindya di tahun berikutnya.

"Ini mengingat hasil evaluasi yang dilakukan DPPPA Provinsi Jawa Timur sudah mengalami peningkatan,'' kata bupati. [awi]

sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi bersama Wabup Khoirani, serta Sekda Syaifullah saat membuka kegiatan evaluasi KLA 2021 dengan Program VLH dilantai II Pemkab Situbondo, Rabu (16/6).

Nindya, lanjut Imam Hidayat, dimulai dari status Pratama. Untuk itu DPPPA Kabupaten Situbondo akan berupaya sekuat tenaga agar ada peningkatan

dua kali loncatan status KLA. ''Agar semua Program KLA (Kabupaten Layak Anak) tercapai kami mengundang semua OPD terkait. Baik OPD vertikal

Hasil Swab Positif, Layanan Akademik Pusat UIN Jember Ditutup Jember, Bhirawa Pelayanan di Bagian Akademik, Keuangan, Perencanaan dan Umum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember ditutup selama tiga hari. Hal ini menyusul hasil test swab terhadap salah satu karyawan menunjukkan positif.

"Jadi, ada salah satu karyawan kita di bagian akademik pusat diketahui hasil test swabnya positif,'' kata Wakil Rektor III UIN KHAS Jember Hefni Zein, Rabu (16/6) Test swab ini dilakukan saat yang bersangkutan akan berangkat tugas ke Ternate dalam rangka rapat kelulusan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN). Ternyata set-

elah dilakukan test swab itulah, karyawan ini disarankan untuk istirahat dan tidak berangkat ke Ternate karena hasilnya posifit.

Pimpinan kemudian memutuskan menutup sementara pelayanan di Beberapa tempat yang berdekatan dengan layanan Akademik Pusat. ''Kami tutup selama tiga hari dan akan lakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruangan,'' terangnya.

Terkait kondisi karyawan, saat ini yang bersangkutan kami minta untuk beristirahat dan melakukan karantina secara mandiri. ''Karena memang tidak ada gejala terhadap karyawan kita ini, jadi yang bersangkutan sehat. Sama sekali tidak ada gejala yang mengarah terpapar

Covid 19,'' pungkasnya. Sementara aktifitas perkuliahan di lembaga

tersebut tidak terganggu karena dilakukan secara Daring. [efi]

Kadindik Jatim, Wahid Wahyudi didampingi Kabid PKPLK, Suharton

Ruang Akademik Pusat, Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN KHAS Jember tampak lengang, karena ditutup selama tiga hari setelah, salah satu karyawan hasil swabnya positif, Rabu (16/6).

Vaksinasi Guru di Jatim Belum Tuntas

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Tes rekrutmen karyawan yang dilakukan di Aula SMK Senopati Sidoarjo.

SMK Senopati Fasilitasi Alumninya Mendapatkan Pekerjaan Sidoarjo, Bhirawa SMK Senopati Sedati Sidoarjo masih peduli terhadap alumninya yang belum mendapatkan pekerjaan. Melalui Program BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK Swasta Senopati, para alumnus difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan, kali ini sepakat kerjasama rekrutmen karyawan dengan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Persero. Menurut Koordinator BKK SMKS Senopati Sedati Sidoarjo, Lilik Suprihatin Ssi, kegiatan ini merupakan salah satu program perekrutan dengan Iduka (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja), yakni dengan PT PNM. "Program ini baru pertama kali dilakukan, karena memang kondisinya masih pandemi Covid 19. Sehingga kami harus taat aturan dan belum berani mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa,'' tuturnya.

Lilik menjelaskan, Saat ini SMK Senopati sudah mulai membuka kerjasama rekrutmen, namun pelaksanaan tes rekrutmennya harus dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes). Mulai dari masuk pintu sekolah juga sudah diwajibkan cuci tangan, ukur suhu badan, dalam ruangannya juga terbatas karena memang harus jaga jarak. Bukan itu saja, untuk soal tesnya juga harus dilakukan secara digitalisasi, melalui HPnya masing - masing sehingga tidak ada pembagian kertas soal, dan tidak terjadi pula sentuhan - sentuhan.

Sedangkan pesertanya para alumni yang masih fresh graduate, tahun ini dan tahun sebelum. Ditambah mereka yang sudah bekerja namun terkena PHK akibat dari dampak pandemi Covid 19 yang hingga kini belum selesai. "Rekrutmen ini yang diambil kebanyakan perempuan, karena yang dibutuhkan memang tenaga perempuan. [ach]

DPRD Jatim, Bhirawa Vaksinasi Guru saat ini sedang gencar dilakukan, baik di tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Seluruh daerah melaksanakan vaksinasi untuk guru baik secara reguler maupun secara massal, sebagai persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli 2021 mendatang.

Vaksinasi Guru merupakan hal penting untuk menuntaskan Pandemi Covid 19, sehingga PTM bisa dilaksanakan secepat mungkin. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim pada awal Juni kemarin mencatat 82.995 guru SMA/ SMK/SLB di Jatim telah divaksin. Sasaran sebanyak 121.924 orang, 40 ribu lebih guru masih belum menerima vaksin Covid-19. Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih kembali angkat bicara. Ia pun memastikan vaksin dan vaksinatornya sudah siap guna melanjutkan vaksinasi untuk Lansia dan guru.

"Yang pasti vaksin siap, vaksinator siap.

Untuk melanjutkan yang Lansia dan guru.

Tinggal bagaimana respon positif para guru saja yang diharapkan,'' kata politisi PKB ini saat dikonfirmasi, Rabu (16/6) kemarin. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan percepatan vaksinasi bagi guru tingkat SMA/SMK/SLB menjelang PTM tahun ajaran 2021/2022.

"Bulan depan sudah PTM, vaksinasi

guru harus selesai sebelum itu,'' ujarnya beberapa hari lalu.

Menurut Gubernur Khofiah, hampir sama dengan warga lanjut usia, vaksinasi untuk guru di bawah naungan Pemprov Jatim juga menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, Gubernur optimistis angka itu akan terus naik dan bisa mencapai target.

Artinya, tinggal 30% yang belum dan akan terus kami masifkan vaksinasinya.

Selain guru, capaian vaksinasi petugas publik di Jatim per 3 Juni 2021 untuk dosis pertama mencapai 102,94% dengan total vaksin sebanyak 2.131.589 dosis. Sedangkan pada dosis kedua, vaksinasi mencapai 47,79% dengan total vaksin 989.650 dosis. Untuk stok vaksin di kabupaten/kota se-Jatim hingga saat ini penerimaan dan pemakaiannya mencapai 2.590.546 dosis.

Total stok setelah dikurangi pemenuhan dosis kedua sebesar 1.115.126 dosis, untuk mencapai target 9 juta vaksinasi, Jatim harus melakukan 188.291 suntikan per harinya terhitung mulai 3 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021 sebelum PTM. Sementara itu, khusus kategori Lansia, Gubernur minta adanya pendekatan dan pendampingan untuk meyakinkan agar tak ada kekhawatiran.

Capaian angka vaksinasi untuk Lansia di Jatim masih harus terus ditingkatkan, terlebih guna mencapai target vaksin 100% di akhir Juni 2021. [geh]

Siap Pertaha Umum FLS Siapkan Stra

Pendampingan Optimal untuk Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menyiapkan strategi khusus dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) berkebutuhan khusus tahun ini. Sebab tantangan kegiatan tahunan bergengsi ini menuntut Dindik Jatim untuk bisa mempertahankan juara umum, sebab tahun 2020 meraih enam medali, dua medali emas, satu perak, juara harapan I dan juara harapan II. Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, sejak keikutsertaan Jatim di FLS2N pada tahun 2008, untuk pertama kalinya tahun lalu Jatim sukses meraih juara umum.

"Pencapaian membanggakan yang ditunggu selama 12 tahun ini, tentu menjadi PR bagi kami untuk mempertahankan gelar juara umum di tahun ini,'' urainya, Selasa (15/6) malam usai pembukaan FLS2N di Hotel Batusuki, Batu. Salah satu persiapannya, Wahid melanjutkan, dilakukan seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan pada 15 hingga 18 Juni 2021, untuk mendapatkan delegasi terbaiknya agar bisa berkompetisi di tingkat nasional.

"Kita berharap tahun ini Jatim bisa membawa pulang juara umum lagi,'' katanya.

Wahid menjelaskan, FLS2N menjadi ajang dinilai sangat bermanfaat bagi siswa berkebutuhan khusus. Pasalnya, melalui kegiatan ini mereka dapat menumbuhkan sikap percaya diri karena tampil di depan publik, membangun in-

ovasi dan kreatifitas dibidang seni dan budaya. Serta dapat membangun rasa percaya diri di masa depan.

"Saya berharap semangat yang luar biasa yang dibawa untuk mengikuti lomba (FLS2N) di tingkat provinsi terus terbangun dan membara

hingga di tingk hingga juara um dipertahankan,' Sementara i Kepala Bidan PKPLK Dindik tono, pelaksa FLS2N di tingk lah mengguna Kesehatan (Pro at. Hal itu dibuk diwajibkannya pada masing dan pendampi kesehatan pun, secara lengkap "Kami berup laksanakan seca Bukan berarti m

Salah satu bidang lomba menari SMP

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih

GALERI

SISWA

Tingkatkan Kompetensi Pemerikasaan Laboratorium, Unusa Gelar Workshop dan Pelatihan Lima dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggelar workshop dan pelatihan quality control pengecatan gram untuk siswa SMK Kesehatan Bina Husada Surabaya.

Pelatihan berupa Pengabdian Masyarakat (Abdimas) ini untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan laboratorium siswa.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Para siswa SMK Kesehatan Bina Husada Surabaya mengikuti kegiatan workshop dan pelatihan quality control yang diselenggarakan dosen Unusa.

Kelima dosen yang melakukan Abdimas yakni Endah Prayekti, Marinda Dwi Puspitarini, Yauwan Tobing Lukiyono, Thomas Sumarsono dan Ary Andini. Selain dosen, kegiatan ini juga melibatkan beberapa mahasiswa dari Prodi D4 Analis Kesehatan.

Menurut Endah Prayekti, pelatihan ini sebagai salah satu upaya dalam membantu siswa SMK dalam memahami dan mewarnai cat gram, serta quality cantrol pengecatan

gram. Apalagi kompetensi ini salah satu yang harus dikuasai oleh siswa SMK kesehatan.

"Informasi yang kami peroleh dari sekolah, selama pandemi siswa hanya sekali melakukan praktikum, jadi dalam kegiatan ini kami mulai mengajarkan sekaligus praktik bersama siswa dengan dibimbing oleh mahasiswa serta dosen,'' ungkap Endah, Rabu (16/6).

Endah menjelaskan, siswa SMK sebenarnya sudah mengetahui pengecatan gram

akan tetapi belum mengetahui bagaimana cara quality control gram. Maka Unusa memberikan pelatihan ini sehingga nantinya ilmu ini akan bermanfaat jika siswa ini berkerja di laboratorium.

Pengecatan gram merupakan metode untuk mengkategorikan bakteri ke dalam dua kelompok besar. Yakni bakteri gram - positif dan bakteri gramnegatif. Kedua kelompok bakteri ini dikategorikan berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka.

"Penentuan hasil gram bakteri membantu untuk proses diagnosis adanya infeksi pada sampel klinis,'' ungkap Endah.

Sementara itu, Kepala Program Keahlian SMK Kesehatan Bina Husada Surabaya, Ayu Kumala Sari Amd AK

SKM, menyambut baik adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen Unusa ini. Pelatihan ini juga dapat memperbarui ingatan siswa dalam kompetensi ini.

"Siswa banyak yang lupa dengan pengecatan gram sehingga seminar dan pelatihan ini sebagai refresh pelajaran itu. Terlebih siswa yang ikut ini nantinya juga akan berangkat magang atau PKL (Praktik Kerja Lapangan) jadi sangat bermanfaat sekali pelatihannya,'' bebernya.

Dengan pelatihan ini, Ayu yakin siswa akan lebih bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh dosen Unusa. Cara penyampaian dosen preaktis dan menyenangkan, sehingga membuat siswa bisa lebih memahami pelajaran itu. [*]

rawa

AYAAN 17 Juni 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

hilmi husain/bhirawa

Uji coba sekolah tatap muka di Kota Pasuruan. Tahun ini, seluruh pelajar SD dan SMP di Kota Pasuruan lulus 100 persen.

Pelajar SD-SMP Lulus 100 Persen

Seremoni Kelulusan Sekolah dan Rekreasi Dilarang Pasuruan, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan menyatakan seluruh pelajar SD sederajat dan SMP sederajat di Kota Pasuruan lulus 100%.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief, pada masa pandemi Covid 19, standar kelulusan pelajar diukur

bersadarkan rapot selama tiga semester terakhir. Pasalnya, UN (ujian nasional) di tahun 2021 di tiadakan.

"Tahun ini seluruh pelajar SD dan SMP di Kota Pasuruan lulus 100%,'' ujar Mualif Arief, Rabu (16/6).

Kelulusan SD di umumkan tanggal 15 Juni dan untuk SMP diumumkan 4 Juni. Totalnya rincian seluruhnya ad-

alah 3.016 pelajar di 29 SMP negeri/ swasta dan 442 pelajar di 11 Madrasah Tsanawiyah (MTS) negeri/swasta.

Dan sebanyak 3.169 pelajar SD negeri/swasta dan 513 pelajar di Madrasah Diniyah negeri/swasta.

Ayik-sapaan akrab Mualif Arief menambahkan, pihaknya tak mengizinkan sekolah mengadakan seremoni

dalam bentuk apapun untuk kelulusan pelajarnya. Seremoni kelulusan sekolah dalam bentuk model apapun tidak saya izinkan. Termasuk melarang sekolah mengadakan kegiatan rekreasi. ''Secepatnya, akan kami buat surat pemberitahuan ke seluruh sekolah di Kota Pasuruan,'' kata Ayik. [hil]

Setelah Aksi Corat-coret Gapura Wisata dan Jalan

Para Pelajar Merayakan Kelulusan Minta Maaf

no memukul gong tanda pembukaan FLS2N tingkat provinsi dibuka.

ankan Juara S2N, Dindik ategi Khusus

k Perwakilan akan Dilakukan

kat nasional. Semum FLS2N bisa ' tandasnya. itu, dikatakan ng Pembinaan k Jatim, Suharanaan seleksi kat provinsi teakan Protokol okes) secara ketktikkan dengan a swab antigen masing peserta ing. Peralatan juga disiapkan . paya FLS2N diara tatap muka. mengesamping-

kan masa pandemi. Tetapi kami juga terapkan Prokes ketat. Bahkan kami meyiapkan enam tempat lomba dengan tenaga medis yang sudah standby di masing masing lokasi,'' jelasnya.

Dalam mempertahankan gelar juara umum FLS2N berkebutuhan khusus ini, Suhartono telah menyiapkan beberapa strategi. Selain dengan mengadakan sistem seleksi secara PTM. Strategi itu tak lepas dari program vokasi istimewa yang telah digagas selama beberapa bulan ini.

"Dalam program ini, siswa bisa mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang

PLB/SMALB dilombakan dalam FLS2N.

dimiliki agar lebih baik.

Apalagi support guru, kepala sekolah dan pengawas ini juga akan mempengaruhi semangat dan motivasi anakanak berkebutuhan khusus yang luar biasa,'' tuturnya.

Tak hanya itu, pendampingan secara optimal untuk para delegasi terbaik juga akan diberikan dengan melibatkan beberapa juri, dan mencari tenaga ahli untuk melatih siswa yang juara.

"Harapan kami, karena tahun 2020 juara umum, jadi kita pertahankan. Karena jauh lebih sulit dari pada mencari.

Dalam seleksi kali ini kami betul - betul memilih Duta Jatim yang betul - betul berkualitas untul FLS2N tingkat nasional,'' paparnya.

Dalam proses seleksi FLS2N tingkat provinsi ini, sebanyak 228 peserta beserta pendamping akan berkompetisi di sembilan bidang lomba. Yakni menyanyi SDLB, menyanyi SMPLB/SMALB, melukis SMPLB/SMALB, desain grafis SMPLB/SMALB, menari SMPLB/SMALB dan pantomime SMPLB/SMALB. Sedangkan untuk dua bidang lomba secara Daring lainnya yakni Lomba cipta dan baca puisi, lomba comic-strip dan MTQ SMPLB/ SMALB. "Untuk lomba ini kita libatkan 16 juri yang berasal dari akademisi dan praktisi,'' pungkasnya. [ina]

Pasuruan, Bhirawa Aksi pelajar yang mencorat - coret gapura wisata selamat datang di Kecamatan Tosari dan Jalan Raya di Kabupaten Pasuruan akhirnya mereka meminta maaf. Permintaan itu ditujukan kepada masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

"Kami meminta maaf, kami mengakui kami bersalah. Berkonvoi kelulusan lalu melakukan aksi corat coret gapura dan jalan raya. Sekali lagi, kami memohon maaf yang sedalam - dalamnya atas kesalahan kami.

Kami berjanji tak akan mengulangi kesalahan seperti ini di lain hari,'' ujar belasan pelajar mengenakan seragam hitam putih saat meminta maaf secara bersamaan, Rabu (16/6).

Para pelajar juga mengungkapkan bahwa adik - adik kelasnya jangan sampai meniru tindakan yang tak terpuji itu. ''Untuk kelulusan mendatang jangan sampai terjadi seperti ini. Bagi adik - adik kelas kami, tolong jangan seperti kami ini.

Demikianlah permohonan maaf kami,'' tambahnya.

Terpisah, Kepala Pol PP Kabupaten Pasuruan, Bhakti Jati Permana menyatakan, permohonan maaf itu atas desakan masyarakat dan teguran dari pemerintah daerah.

"Ini adalah tindaklanjut dari kami saat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim Cabang Pasuruan dan seluruh kepala sekolah. Maka para pelajar harus meminta maaf,'' kata Bhakti Jati. Tentu saja, pembinaan berupa permintaan maaf itu sangat

hilmi husain/bhirawa

Belasan pelajar berdiri di gapura wisata selamat datang di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan menyatakan permohonan maaf atas aksi coratcoretnya saat kelulusan pekan kemarin, Rabu (16/6).

Doxa, Mahasiswa Filkom UB Berbagi Pengalaman Belajar dengan Presiden dan Mendikbud Ristek Kota Malang, Bhirawa Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (Filkom - UB) Christian Doxa Hamasiah berkesempatan mengikuti Bincang Kampus Merdeka di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Doxa terpilih mewakili mahasiswa peserta Program Kampus Merdeka untuk menceritakan pengalamannya mengikuti program besutan Kemdikbud ristek ini pada acara Festival Kampus Merdeka, Selasa (15/6) lalu.

Doxa, sapaan akrabnya, membagi pengalamannya selama menjadi peserta Program Bangkit, salah satu

model pembelajaran Kampus Merdeka yang berkolaborasi dengan Google. Doxa mengikuti program selama satu semester.

"Saat ini saya masih menjalani program itu dan sedang mengerjakan project akhir,'' cerita Doxa dihadapan Presiden dan Mendikbud Ristek.

Pada program yang diikuti, terdapat tiga jalur peminatan, yaitu android, cloud computing, dan machine learning. Ia mengambil cloud computing dan diajar langsung oleh praktisi Google.

"Kami diajari prinsip dasar cloud, yaitu bagaimana membuat layanan web yang dapat berjalan dengan baik untuk banyak orang

Christian Doxa Hamasiah saat mengikuti bincang kampus Merdeka di Istana Negara.

dengan cost seefisien mungkin.

Karena jika tampilan web sudah bagus namun infrastruktur kurang, maka akan mengurangi pengalaman dari penggunaan web atau aplikasi tersebut,'' jelas dia.

Pada tahap akhir program ini, Doxa dan tim membuat project untuk UMKM dengan nama USAHAQ. Aplikasi itu diharapkan dapat membantu UMKM dengan melihat data dan kebiasaan UMKM dalam melakukan bisnis.

"Sistem kami dapat memberikan keputusan strategis seperti kapan waktunya restok atau kapan barang ini harus dikurangi, sehingga bisnis bisa lebih lincah dan lebih efisen,'' kata mahasiswa asal Jombang ini.

Doxa mengungkapkan, kegembiraannya berkesempatan bertemu langsung dengan presiden dan Mendikbud Ristek. ''Sangat luar biasa senang dapat mewakili UB dan mahasiswa Kampus Merdeka, serta berdialog langsung dengan Presiden dan Mendikbud Ristek. Ini menjadi pengalaman luar biasa dalam kehidupan saya. Semoga saya bisa membawa nama baik almamater UB dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara saya tercinta Indonesia,'' ujarnya.

Kesempatan luar biasa ini berawal dari keikutsertaannya pada pro-

Guna Kelangsungan PTM maka Harus Penuhi SOP Trenggalek, Bhirawa Kembali meninjau langsung pelaksanaan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Bunda PAUD Kabupeten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad, menegaskan SOP PTM harus dipenuhi sebelum digelar.

"Tidak mau main - main, Bunda PAUD yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek itu ingin memastikan PTM benar - benar aman bagi pendidik dan anak didik.

Sarat utama menggelar PTM, lembaga sekolah harus disiplin menegakkan SOP yang sangat super ketat,'' ujar Bunda PAUD Trenggalek itu usai meninjau pelaksanaan simulasi PTM di KB/ TKIT Nurul Fikri, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Rabu (16/6).

Karena semua tahu, lanjut istri Bupati Trenggalek ini , kalau mengendorkan SOP maka resiko bukan masalah yang. Yang kita hadapi ini Pandemi Covid 19 yang sangat berbahaya, sehingga bila SOPnya dikendurkan maka

diapresiasi Pemkab Pasuruan. Harapannya agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

"Permintaan maaf ini sangat kami apresiasi. Tentunya ke depannya jangan sampai terulang kembali,'' kata Bhakti Jati. [hil]

akan berbahaya. Tidak hanya bagi anak, namun juga bagi pendidiknya.

Inisiator Sepeda Keren ini menjelaskan, kenapa simulasi ini diperlukan dan ingin kembali mengingatkan setiap tenaga pendidik yang ada untuk mematuhi semua SOP yang san-

gat ketat, terkait menjaga protokol kesehatan yang baik.

"Kemudian hal yang sama juga harus dilakukan tenaga pendidik sudah divaksin semuanya. Sedangkan guru dengan riwayat komorbit sehendaknya ditempatkan pada devisi - devisi

Bunda PAUD Kabupeten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad saat meninjau langsung pelaksanaan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

yang mungkin tidak berhadapan langsung dengan murid,'' tandasnya.

Menurut penggiat perempuan ini, SOP ini syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan sebelum menggelar PKM dan tidak boleh ditawar, utamanya SKB 4 Menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah memberikan isyarat diperbolehkannya PTM digelar pada Bulan Juli mendatang. Namun diingatkan dalam rakor evaluasi PPKM mikro secara virtual dengan beberapa menteri dan Panglima TNI dan Kapolri, Senin Malam (14/6) PTM saat pandemi tidak akan sama seperti TPM sebelum ada pandemi.; Bebeberapa syarat wajib dipenuhi sesuai SKB 4 Menteri harus dipenuhi. Bahkan, Rulik, salah satu Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Trenggalek menegaskan, satuan pendidikan untuk bisa menggelar PTM selain beberapa syarat yang disiapkan juga harus mengantongi rekomendasi dari Dinas Pendidikan. [wek]

gram Bangkit yang diinisiasi oleh Google bekerja sama Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. ''Di sana saya berhasil menyelesaikan tujuh sertifikasi berstandar internasional atau yang biasa disebut dengan microcredentials dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Ini lebih cepat dari jadwal seharusnya. Dalam kegiatan itu saya juga aktif memberi kelas tambahan untuk rekan rekan cloud computing dalam hal software engineering, karena kebanyakan teman teman masih belum mengerti bagaimana cara membangun web service,'' ungkapnya.

Ke depannya Ia berharap aplikasi USAHAQ dapat berkembang baik dan dapat diterima dengan antusias oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Indonesia, sehingga perekonomian nasional Indonesia dapat meningkat dan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

Ia juga berpesan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk selalu membuat karya demi negara kita yang penuh anugerah ini. ''Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat dan kita tentunya sangat bisa menjadikan negara ini maju dengan potensi yang ada menuju generasi Indonesia emas,'' sambungnya. [mut]

GELANGGANG

Timnas Basket Diharapkan Menangi Laga Lawan Filipina atau Korsel Jakarta, Bhirawa Tim nasional basket Indonesia diharapkan memenangi salah satu laga saat melawan Filipina dan Korea Selatan dalam Windows III Kualifikasi FIBA Asia Cup 2021 di Filipina.

Skuad Merah Putih akan mengawali perjuangan melawan Korea Selatan Kamis (17/6) esok, dilanjutkan dengan menantang tuan rumah Filipina sehari berikutnya, sebelum ditutup dengan menghadapi Thailand pada Minggu (20/6).

Manajer timnas basket Indonesia Maulana Fahreza Tamrella berharap banyak pada duel dalam kualifikasi kali ini, terutama saat Arki Dikania Wisnu dan kawan-kawan melahap dua laga awal Grup A, yakni melawan Korea Selatan dan Filipina. Dia ingin melihat progres yang signifikan dari perkembangan timnas di bawah pelatih kepala Rajko Toroman.

"Dari manajemen, kami berharap pemain bisa bermain lepas dan bermain bagus. Tunjukkan perkembangan training center bersama coach Rajko yang sudah (berjalan) kurang lebih dua tahun,” kata Fahreza dalam rilis Perbasi yang diterima di Jakarta, Rabu.

“Secara hasil, kami berharap setidaknya bisa memenangi satu dari dua pertandingan tersebut," sambung dia. [ant]

Kamis Wage, 17 Juni 2021

JATIM MEMBANGUN

KELANA JATIM

Tandatangani MoU Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto bersama 5 Direktur RSUD wilayah Madiun melakukan penandatanganan MOU dalam program pencegaha dan Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Madiun, Rabu (16/6).

Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik terus bersemangat dalam program bedah RTLH

Semangat Ikhlas Warnai Satgas TMMD Rehab RTLH Surabaya, Bhirawa Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan sasaran wajib dalam program TMMD. Seperti halnya TMMD 111 yang digelar Kodim 0817/Gresik menggalakkan renovasi RTLH di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Pratu Rizki mengaku terus bersemangat dalam program bedah RTLH ini. Pihaknya pun tak kenal lelah dalam mengangkut material guna mempercepat pembangunan sasaran fisik TMMD 111.

“Apapun itu tugasnya, bila dikerjakan dengan ikhlas, Insya Allah pasti lancar. Seperti halnya sasaran fisik dan non fisik TMMD 111 ini harus dikerjakan dengan semangat dan ikhlas,” ungkap Pratu Rizki, Rabu (16/6).

Rizki menambahkan, dirinya mendapat kesempatan merenovasi rumah milik Suwari. Rumah milik warga RT 02/RW 07 Dusun Bejan, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik ini jauh dari kata layak huni. Untuk itulah pihaknya memastikan program TMMD 111 akan membawa angin segar bagi kediaman Suwari yang tahap renovasi.

“Semoga dengan rehab rumah ini bisa membawa kesejahteraan bagi Ibu Suwari sekeluarga,” pungkasnya. [bed]

Halaman 8

Penandatangan berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Puspem Mejayan bersama 5 Direktur RSUD tersebut yakni RSUD Caruban, RSUD Dolopo, RSUD Sogaten, RSUD Soedono Madiun dan RSUD Dolopo.

Dalam Arahan Wakil Bupati menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu semakin banyak temuan kasus HIV

dan AIDS bermunculan di Wilayah Kabupaten Madiun, menurutnya dari hasil Pendampingan dan Pemantauan oleh Komisi penanggulangan AIDS daerah Kabupaten Madiun saat ini kasus HIV dan AIDS sudah menyebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun.

“Temuan-temuan kasus baru me-

mang terjadi peningkatan secara signifikan setelah banyanya layanan pemeriksaan HIV di Kabupaten Madiun.

Ada 5 (lima) besar kecamatan yang terbanyak kasus HIV AIDS, yakni di Kecamatan Jiwan, Saradan, Pilangkenceng, Geger dan Dolopo,”jelasnya.

Penyebaran HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan semata tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia, Wabup perintahkan KPAD besera OPD terkait dan Puskesmas tingkatkan koordinasi. “Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman akan norma-norma agama kesehatan

dan budaya masyarakat menjadi salah satu pemicu semakin meluasnya penyebaran HIV/AIDS. Hal ini lanjut Wabup, tentunya perlu adanya kerjasama hingga pemerintah paling bawah dengan membangun jejaring dan kaderisasi, pelatihan baik yang ditujukan kepada paramedis, institusi kesehatan maupun perangkat desa. “Yang jelas, hal ini bertujuan program penanggulangan HIV/AIDS dan Informasi tentang HIV/ AIDS tersampaikan dimasyarakat luas secara berkesinambungan,”ungkap Wabup. [dar]

Kondisi Air Wisata Umbulan Waterpark Kotor, Pengunjung Pilih Pulang Pasuruan, Bhirawa Sejumlah pengunjung saat akan berwisata di Wisata Umbulan Park di Desa Umbulan, di Desa Winongan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan merasa kecewa.

Hal itu karena kondisi air di kolam wisata Umbulan Park sangat kotor. Akibatnya pengunjung memilih pulang.

Salah satu pengunjung wisata, M Roes menyatakan awalnya ia ingin berlibur di kolam renang di Wisata Umbulan Park bersama keluarga. Namun, saat sampai di lokasi ternyata kondisi air masih kotor.

“Saya sudah sampai di lokasi bersama keluarga. Tapi langsung balik pulang karena airnya masih kotor. Diarea lokasi, pedagangnya juga bersih-bersih,” kata Roes dengan nada kecewa, Rabu (16/6).

Seorang pedagang di lokasi Wisata Umbulan Park, Sumiati, menyatakan bahwa sejak sepekan atau sejak pindah dari lokasi pemandian alam Umbulan, dagangan yang ia jual tidak laku alias sepinya pengunjung.

Pengunjung yang datang hanya satu dua orang dengan jumlah pedagang disini mencapai belasan orang.

Sumiati kembali menjelaskan banyak pengunjung yang balik dan mengurungkan niatnya untuk mandi di kolam renang Umbulan Park tersebut. Dikarenakan, kolam renang yang kotor dan kondisi wisata yang panas menjadi penyebabnya.

“Memang benar, kondisi kolamnya hijau. Tadi ada beberapa rombongan datang banyak. Tapi, begitu melihat kondisi didalam, mereka langsung balik pulang,” kata Sumiati.

Atas kondisi tersebut membuat para pedagang berinisiatif membersihkan kolam renang secara bergotong-royong. Karena di lokasi tidak ada petugas yang bersih-bersih maupun petugas jaga. [hil]

Bentuk kepedulian lingkungan tanam pohon bambu di Tempat Pembuangan Ahir (TPA) Tambakrigadung.

Alimun Hakim/Bhirawa

Peduli Lingkungan, Bupati YES Lakukan Pencanangan Penanaman Bambu Lamongan,Bhirawa Peduli terhadap lingkungan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wabup KH.Abdul Rouf dan Pimpinan Wilayah BRI Surabaya Triswahyu Herlina melakukan Gerakan Menanam Pohon Bambu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Rabu (16/6).

Sebanyak 1.400 pohon bambu disiapkan guna mendukung kegiatan

yang juga dilaksanakan di empat kecamatan berbeda di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Tikung, Kembangbahu, Sugio dan Sukodadi.

Pada kesempatan tersebut Bupati YES mengatakan, gerakan tanam pohon melalui program mengetuk pintu langit brilian inisiasi Kanwil BRI Surabaya, selain sebagai bentuk pemulihan ekosistem juga sebagai bentuk pengembalian fungsi ekosistem untuk menciptakan peng-

hidupan berkelanjutan.

Begitu pula pemilihan pohonnya, Bupati Yes menerangkan pemilihan bambu dirasa sangat tepat dan efektif, karena selain memiliki resapan air paling bagus, bambu juga dapat menangkal tanah longsor dan angin puting beliung.

“Kenapa harus bambu? yang saya tahu, bambu ini lebih efektif dibanding pohon lainnya untuk mendapatkan udara lebih jernih dan bersih.

Akan sangat sesuai dengan kondisi tanah kita, secara spesifik bambu di tanam untuk menangkal tanah longsor dan angin puting beliung dan menagkal radikal bebas. Pohon bambu juga terbukti kuat,” ungkap Yes. Bupari Yes juga mengungkapkan, penanaman pohon di TPA Tambakrigadung ini selain bermanfaat untuk merestorasi ekositem juga dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat. [Aha/Yit]

Dandim Gresik Turun Lapangan Pantau TMMD 111 Surabaya, Bhirawa Program TMMD 111 selalu dipantau Komandan Kodim 0817/ Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail.

Bersama rombongan, Dandim meninjau langsung pengerjaan sasaran fisik dan non fisik TMMD 111 di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Rabu (16/6).

Didampingi Danramil Panceng, Kapten Inf Bambang Kusharyanto, rombongan mengecek semua sasaran TMMD. Adapun sasaran TMMD yang ditinjau diantaranya pembangunan atau rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan jalan serta kegiatan nonfisik lainnya.

“Tinjauan ini guna memastikan pelaksanaan TMMD 111 berjalan dengan lancar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tepat sasaran dan target yang sudah ditentukan,” kata Letkol Inf Taufik Ismail.

TMMD ini, sambung Taufik, bisa dicontoh oleh sejumlah instansi lain. Terutama bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan tentunya

Program TMMD 111 selalu dipantau Komandan Kodim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail.

bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam program TMMD dapat berguna bagi masyarakat umum.

Selain itu, Taufik mengaku kemanunggalan TNI dengan rakyat juga tercermin dalam setiap program TMMD. Nilai sosial seperti gotong royong dan tolong menolong menjadi landasan utama

dalam program TMMD. Sehingga rasa persatuan dan kesatuan dapat kembali digelorakan di masyarakat modern sekarang ini.

“Intinya program TMMD ini untuk kesejahteraan masyarakat. Sekaligus sebagai pendorong rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat yang serba modern seperti sekarang ini,” pungkasnya. [bed]

Temu Budaya Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto ,Bupati Ajak Seniman Waspada Covid-19 Mojokerto. Bhirawa Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, mengajak para seniman dan budayawan Kabupaten Mojokerto, agar bisa bersinergi dan kerjasama dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Karena saat ini semua kegiatan termasuk seni dan budaya harus dibatasi oleh aturan. Prinsip gas dan rem sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, harus benar-benar diperhatikan.

Demikian antara lain arahan bupati di hadapan 45 orang budayawan dan seniman, pada acara “Temu Budaya Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto” yang diselenggarakan Disparpora Kabupaten Mojokerto,di

Wisata Desa Bumi Mulyo Mojapahit Desa Randu Genengan Kecamatan Dlanggu, Rabu ( 16/6).

Lebih lanjut Bupati menambahkan, saat ini Jatim mengalami lonjakan covid cukup tajam dari kasus beberapa wilayah. Sehingga kegiatan para seniman terpaksa dilakukan pembatasan.

“Sebagaimana telah diisntruksikan Presiden, pengendalian Covid dengan prinsip gas dan rem. Gas kita pakai untuk menaikkan ekonomi dan sebagainya . Namun jika ada kenaikan angka covid, kita akan rem dulu hingga angka landai. Jadi saya mohon dukungan dan kerjasa-

ma, agar kenaikan ini segera landai dengan terus koordinasi pengetatan prokes,” pesan Bupati Kepala Disaparpora,Amat Susilo sebelumnya pada laporan mengatakan beberapa program kegiatan yang dimasukkan dalam RPJMD. “Beberapa program kita masukkan pada RPJMD seperti pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, pelestarian pengelolaan cagar budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dll. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita seharusnya sudah mulai persiapan Mangesti Suro. Namun karena masih pandemi, kita akan sesuaikan,” kata Amat. [min]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Wage, 17 Juni 2021

Halaman 9

50 Orang Warga Sidomulyo Dinyatakan Positif Terpapar Corona Kota Mojokerto. Bhirawa Seiring dengan meningkatnya warga Kota Mojokerto yang terpapar virus Covid-19.Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Mojokerto melakukan jemput bola dengan menggelar tes swab massal terhadap 96 warga Sidomulyo Gang 3 dan Sidomulyo Gang 4, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon.Kota Mojokerto, Rabu (16/6).

Juru bicara satgas Covid19 kota mjk sekaligus PIC (person in charge) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, dari hasil tes swab massal terhadap 96 orang, diperoleh hasil 50 positif Covid-19.

Dengan rincian 44 orang positif dari hasil tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) dan 6 orang dari hasil rapid tes antigen.

“Test swab tersebut merupakan

standar baku pemerintah untuk diagnose Covid-19. Tes ini merupakan bagian dari 3T (testing, tracing, treatment) sebagai metode skrining bagi mereka yang terpapar maupun berisiko tinggi terinfeksi Covid-19, memiliki riwayat kontak, atau berisiko tinggi,” terang Gaguk.

Lebih jauh Gaguk memaparkan kronologi dan perkembangan kasus Covid-19 Sidomulyo. Tanggal 11 Juni 2021, seorang warga Sidomu-

lyo Gang 3 meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif Covid-19. Selang sehari kemudian, 12 Juni 2021, seorang warga Sidomulyo Gang 4 meninggal dunia, juga dengan status terkonfirmasi positif Covid-19.

“Pada tanggal 13 Juni 2021 diketahui 5 orang mengalami gejala yang mengarah kepada covid-19 dan dilakukan swab, didapat hasil 1 orang positif melalui rapid antigen dan 4 orang positif melalui tes swab PCR,” terangnya.

Kemudian, kata Gaguk lebih lanjut, pada tanggal 14 Juni 2021 dilakukan tracing diketemukan 39 orang warga Sidomulyo Gang 4 terindikasi melakukan kontak erat baik dengan 5 org tersebut maupun 2 orang yang meninggal sebelumnya.

Hasil tracing dari 39 orang tersebut dilakukan swab dengan hasil 35 orang dinyatakan positif, 2 orang negatif, 2 orang sample nya invalid atau tidak keluar hasil, lalu akan dilakukan swab ulang.

Gaguk yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto lebih jauh mengatakan, pada tanggal 15 Juni 2021 dilakukan tracing lanjutan terhadap 52 orang diidentifikasi kontak erat ,27 orang berasal dari Sidomulyo Gang 4 dan dilakukan rapid antigen hasilnya 4 orang positif, serta 25 orang dari Sidomulyo Gang 3 dengan hasil 1 orang positif rapid antigen.

Hingga saat ini jumlah warga yang telah ditracing sebanyak 96 orang warga berasqrkan Swab pertama atas kasus 2 warga yang men-

inggal serta berdasrkan tes swab PCR terhadap 5 orang. Kemudian dari hasil tracing 96 orang yang terindikasi kontak erat diperoleh hasil 50 positif, dengan rincian tes swab PCR 44 orang positif, dan rapid antigen 6 orang positif.

Agar kasus Covid-19 Sidomulyo tidak semakin menyebar, kata Gaguk, Gugus Tugas Covid-19 Kota Mojokerto mengambil sejumlah langkah.

Selain melakukan 3 T secara masif hingga memastikan seluruh warga yang terindikasi kontak erat telah di tracing, juga mengevakuasi warga untuk melakukan isolasi di Rusunawa Cinde bagi yang tidak bergejala atau bergejala ringan dan isolasi di RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo bagi yang bergejala sedang

atau berat.

Selanjutnya, melakukan pembatasan aktivitas warga dengan menutup akses keluar masuk lingkungan dan dijaga TNI, Polri dan Satpol PP serta memberikan suplay vitamin.

Juga mendirikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan pangan warga lingkungan Sidomulyo, memberikan vitamin bagi warga setempat.

“Untuk itu kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada, karena virus Covid 19. masih berada disekitar kita sehingga prokes harus tetap dilaksanakan dgn baik dan benar. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi agar segera mendaftar untuk mengikuti vaksinasi,” pesannya. [Min]

KELANA JATIM

Satgas TMMD 111 Kawal Vaksinasi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Serda Saejan mengawal jalannya vaksinasi Covid-19 di UPT Puskesmas Siwalan, Kecamatan Panceng, Rabu (16/6). Kegiatan monitoring ini merupakan sasaran lain dalam program TMMD 111.

“Sebagai anggota Satgas TMMD, kami wajib mengawal jalannya pelaksanaan vaksinasi di daerah sasaran TMMD 111,” kata Serda Saejan.

Dijelaskannya, antusias warga setempat nampak saat petugas UPT Puskesma Siwalan menggelar vaksinasi tahap I. Dari 48 orang, 45 orang bisa mengikuti vaksinasi dengan vaksin Sinovac. Sedangkan 3 diantaranya sementara ini tidak dapat divaksin dengan alasan tidak lolos screening.

“Antusiasme warha Kecamatan Panceng ini patut diacungi jempol. Mereka tidak takut, bahkan mau menjadi contoh bagi masyarakat lainnya bahwa vaksinasi ini aman,” jelasnya.

Meski sudah menjalani vaksinasi, pihaknya tetap mengimbau agar warga setempat terus menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Yang perlu diingat lagi, masyarakat harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang lain,” pungkasnya. [bed]

Sebanyak 150 prajurit TNI tergabung dalam Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik

150 Prajurit TNI Sukseskan TMMD Gresik Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, Serda Saejan mengawal jalannya vaksinasi Covid-19 di UPT Puskesmas Siwalan, Kecamatan Panceng

Instansi di Kota Batu Siaga Bersama Antisipasi Bencana Alam Kota Batu,Bhirawa Gabungan instansi di Kota Batu melakukann kordinasi bersama dalam upaya mempersiapkan diri dalam penanggulangan bencana alam. Kordinasi ini dimulai dengan apel gabungan yang dilaksanakan di halaman depan Balai Kota Among Tani Batu, Rabu (16/6).

Tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung menjadi potensi bencana alam yang harus diwaspadai di kota ini.

“Potensi bencana di Kota Batu mengacu dari data kebencanaan BPBD setiap tahunnya adalah longsor, banjir dan puting beliung. Bencana tersebut juga sesuai dengan topografi dan kondisi alam di Kota Batu yang berada diantara pegunungan,” ujar Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat memimpin apel.

Kordinasi ini untuk memantapkan serta mensiapsiagakan semua personil yang ada, baik pemkot, polisi, dan TNI dalam rangka membantu masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam. Kesiagaan ini menjad penting untuk menghadapi potensi bencana yang biasa terjadi pada pergantian musim.

“Apalagi di tahun ini potensi bencana alam juga masih berada di masa pandemi sehingga kita juga harus ekstra melayani masyarakat dalam menekan angka penyebaran Covid 19 di wilayah kota batu,” pesan wali kota.

Dengan potensi yang ada, Pemkot Batu melalui BPBD telah melakukan mitigasi bersama agar masyarakat juga mengetahui potensi bencana yang bisa sewaktu- waktu terjadi di wilayahnya. Dan ketika terjadi bencana mampu melakukan penanganan bencana dengan baik.

Ditambahkan Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu mengatakan bahwa angka kebencanaan di Kota Batu terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. [nas]

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 150 prajurit TNI tergabung dalam Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik. Selama 30 hari ke depan ratusan prajurit ini turut mensukseskan TMMD di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

“150 prajurit TNI ini siap memberikan pengabdian terbaiknya dalam mensejahterahkan rakyat. Hal itu tercermin dalam sumbangsihnya pada TMMD 111 di Kecamatan Panceng,

Kabupaten Gresik,” kata Dandim 0817/Gresik, Letkol Inf Taufik Ismail, Rabu (16/6).

Sumbangsih inj, sambung Taufik, merupakan wujud sinergi membangun negeri di pertengahan 2021. Bertemakan ‘TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri’. TMMD 111 ini sasaran prioritasnya meningkaykan badan jalan sepanjang 613 meter dan lebar 6 meter. Kemudian pavingnisasi, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan sasaran lainya.

Sedangkan penempatan Satgas TMMD ini dilakukan di rumah penduduk sebagai orang tua. Sebanyak 28 unit rumah akan ditempati oleh 5 sampai dengan 7 anggota Satgas. Sehingga wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat tercermin dari adanya TMMD ini.

“Sesuai penekanan dari pimpinan, pelaksanaan TMMD ini sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Harapannya bisa terjalin sinergitas untuk mengoptimalkan hasil TMMD yang

tepat sasaran dalam mewujudkan Desa TMMD sebagai percontohan Desa yang berwawasan kebangsaan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sasaran non fisik TMMD ini. Diantaranya penyuluhan wawasan kebangsaan, penyulihan kamtibmas, penyuluhan narkoba, Han Pangan. Kemudian dibidang kesehatan, peternakan/perikanan, pengobatan gratis dan pelayanan KB, penyuluhan pendidikan dan penyuluhan stunting. [bed]

Jombang, Bhirawa Kampung Tangguh Bersih Narkoba pertama di Kabupaten Jombang yang ada di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang secara resmi dilaunching oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mojokerto, AKPB Suharsi serta pejabat dari Kodim 0814 Jombang dan Lapas Kelas II B Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab men-

yampaikan apresiasi kepada kepada semua pihak atas terselenggaranya Launching Kampung Tangguh Bersih Narkoba tersebut.

“Kampung Tangguh Bersih Narkoba ini harusnya disikapi dan diteruskan kepada Kampung Tangguh-Kampung Tangguh yang lain,” kata Bupati Jombang.

Dikatakan Bupati Jombang, Kampung Tangguh Bersih Narkoba dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan Kampung Tangguh yang

bersih dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

“Juga mengoptimalkan pemberantasan peredaran Narkoba,” tandas Bupati Jombang.

Pantauan di lokasi, Bupati dan para pejabat lainnya juga menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa Candimulyo berupa Vitamin C, masker, serta Hand Sanitizer. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan tes urine kepada sejumlah perangkat desa setempat, dan seluruhnya hasilnya negatif Narkoba.

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho menjelaskan, Kampung Tangguh Bersih Narkoba ini merupakan pilot project dari Kapolri.

“Nah kebetulan Kampung Tangguh Bersih Narkoba di Desa Candimulyo ini pilot project di Kabupaten Jombang,” jelas Kapolres Jombang.

Oleh karenanya, Kapolres Jombang mengajak pihak pemerintah desa untuk menjaga warganya dari peredaran Narkoba. [rif]

Bupati Launching Kampung Tangguh Bersih Narkoba Pertama di Kabupaten Jombang

Prajurit TNI AD, PNS, Persit KCK Kodim 0812/Lamongan Terima Penyuluhan Hukum Lamongan,Bhirawa Sejumlah Prajurit gabungan dari perwakilan anggota Kodim 0812 Lamongan, Sub Garnisun, Sub Denpom V/2-3, Yonzipur 5, PNS Kodim 0812/Lamongan, Persit kartika Candrakirana Kodim 0812 Lamongan menerima penyuluhan hukum dari Kumdam V/ Brawijaya, di Aula Puskodal OPS Kodim 0812 Lamongan. Rabu (16/6).

Melalui Penyuluhan Hukum tersebut diharap-

kan seluruh jajaran dapat meningkatkan disiplin dan taat hukum guna mengurangi pelanggaran hukum di satuan.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono melalui kepala Staf Kodim 0812 Lamongan Mayor GN Putu Ardana menegaskan, kegiatan penyuluhan hukum bagi Personel Militer dan PNS AD sangat diperlukan guna menambah wawasan prajurit dan PNS AD.

“Penyuluhan hukum ini merupakan program komando atas yang dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun anggaran, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik sehingga prajurit dan PNS AD menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara terlebih sebagai aparatur negara harus menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum,” ungkapnya. [Aha/Yit]

BPBD Sidoarjo Bentuk Ponpes Tangguh Bencana Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah Ponpes (Pondok Pesantren), ketika mengalami berbagai peristiwa bencana faktor alam, maupun faktor manusia. BPBD Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Ponpes Tangguh Bencana di wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo.

Pembentukan Ponpes Tangguh Bencana ini, diawali di Ponpes Jabal Noer Desa Geluran Kecamatan Taman Sidoarjo, dengan mendistribusikan sejumlah bantuan pelaratan tanggap bencana mulai apar, handsanitizer, masker, microphone, tandu penolong dan papan petunjuk arah evakuasi.

Selain bantuan peralatan bencana, BPBD Kabupaten Sidoarjo juga telah membentuk relawan tanggap bencana yang semuanya dari kalangan santriwan dan santriwati, terma-

suk guru di Ponpes tersebut.

“Karena idealnya dalam pembentukan Ponpes Tangguh Bencana, juga harus ada relawannya, dan memiliki peralatan. “Jika terjadi peristiwa di pesantren bisa minimalisir resikonya,” jelas Kepala BPBD Sidoarjo Dwija Prawiro, pada (16/6) kemarin.

Ia katakan, nantinya akan membentuk Ponpes Tangguh Bencana di seluruh wilayah Sidoarjo. “Semakin banyak yang akan dibekali tanggap kebencanaan, akan ada satu pemahaman dalam penanganan bencana

secara mandiri, yang dilakukan para santriwan-santriwati di Ponpes tersebut,” katanya.

Menurutnya, pembentukan Ponpes Tangguh Bencana ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pembekalan terhadap para relawan bencana di lingkungan pesantren.

“Sehingga penanganan berbasis komunitas ini bisa menjadi role model membantuk pemerintah dalam penanganan tanggap bencana di wilayah Sidoarjo,” jelas Dwijo Prawiro.

Perwakilan Ponpes Jabal Noer, Misbahuddin menuturkan kalau pihaknya sangat mendukung Ponpes Tangguh Bencana. Apalagi Ponpes Jabal Noer yang dipilih sebagai per-

contohan, sehingga kami bisa memiliki ilmu dalam penanganan bencana, baik adanya peristiswa faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia.

Dari penetapan ini, pihak Ponpes Jabal Noer akhirnya melibatkan sebanyak 60 santriwan- santriwati, hingga ustad dan ustadzah serta staf yangdijadikan relawan tangguh bencana di lingkungannya.

“Mereka akan digembleng menjadi seorang relawan tangguh bencana secara mandiri. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan meteri pembelajaran tanggap bencana, mulai mempelajari bagaimana penanggulangan bencana di lingkungan pesantren, dan apa yang harus dilakukan atau diperbuat saat terjadi ben-

achmad suprayogi/bhirawa

Pihak Pemkab dan perwakilan, relawan Ponpes Jabal Noer siap mewujudkan Ponpes Tangguh Bencana.

cana,” jelas Misbahuddin.

Sementara itu, Ketua LPBI (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim) NU, Nur Muchamad Sholehuddin sebagai pemberi materi, mengaku sangat mengingin-

kan lembaga pendidikan pesantren di bawah naungan Ma’arif mengenal sejak dini, tentang ketanggap bencanaan. Sehingga terkait pengurangan resiko bencana dapat diwujudkan. [ach]

EKONOMI Pelaku UMKM di Kabupaten Malang Diusulkan Terima BPUM Kamis Wage, 17 Juni 2021

Halaman 10

Kab Malang, Bhirawa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop dan UMKM) Kabupaten Malang telah mengusulkan pelaku UMKM di kabupaten setempat untuk menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Sehingga dinas tersebut melakukan pendataan dan sinkronisasi pada pelaku UMKM se-Kabupaten Malang.

Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, Rabu (16/6), kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar pelaku UMKM di Kabupaten Malang diberikan BPUM. Sedangkan jumlah pelaku UMKM kini sebanyak 49 ribu pelaku usaha, namun siapa saja yang nantinya menerima atau yang berhak mendapatkan BPUM, pihaknya masih menunggu Surat Keterangan (SK).

“Jika SK-nya sudah turun maka akan diserahkan kepada Kelompok Kerja (Pokja), agar yang menerima BPUM nantinya bisa kita berikan pelatihan sesuai basis yang telah ditentukan berdasarkan data yang ada di Diskop dan UMKM,” ujarnya.

Panjaningsih mengatakan, BPUM diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM, yang mana mengamanatkan 11 agenda kegiatan yang harus diemban oleh Ke-

menterian Koperasi dan UMKM. Sehingga dengan PP tersebut, maka kita akan memfasilitasipara pelaku UMKM, yang salah satunya terkait dengan penyelenggaraan data tunggal melalui BPUM. “Kami sudah berjalan untuk melakukan pendataan pelaku UMKM di Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk mendapatkan data sebagai landasan para pelaku UMKM agar secara akurat dan aktual perkembangannya dapat dipantau dinas terkait,” tututrnya.

Sedangkan data itu, lanjut dia, dilakukan tidak sembarangan, agar dapat kami pantau perkembangannya. Dan ini pun juga cakupannya cukup penting, sebab menjadi faktor vital bagi kita untuk memandirikan mereka serta memudahkan memfasilitasinya dengan aplikasi yang sudah kami sediakan. Sedangkan aplikasi tersebut yang dimaksud ada dua yakni melalui umkm.co.id dan umkm pasti bisa, yang yang juga bisa dibuka di webnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang. [cyn]

BURSA EKONOMI

Petronas Berencana Survey di Pantai Utara Gresik Gresik, Bhirawa Petronas berencana melakukan survei lapangan Bukit Panjang di wilayah Lepas Pantai Utara Propinsi Jawa Timur PC Ketapang II Ltd. Survei yang difasilitasi SKK Migas itu total sepanjang 137 kilo meter yang akan dilakukan mulai tanggal 1-9Juni 2021 dimulai dari Pantai Madura Kepada Bupati dan Wakil Bupati (Wabub) Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) - Aminatun Habibah (Bu Min) serta para undangan yang hadir, Manajer Senior SKK Migas Jabanusa Doni Arianto meminta ijin bahwa Petronas akan melakukan survey lapangan Bukit Panjang di Wilayah Lepas Pantai Utara.”Survey yang dilakukan oleh Petronas ini akan dilakukan melintasi wilayah Manyar, Bungah dan Sidayu.

Survey ini bertujuan untuk memeriksa kontur permukaan dasar laut,” kata Doni.

Menjawab permintaan ijin pihak SKK Migas dan Petronas, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani yang hadir dan membuka sosialisasi yang berlangsung di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Rabu (26/6/2021) menyatakan dukungannya.”Kami berharap dalam pelaksanaan survey kali ini tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat nelayan.

Tolong kepada pihak terkait agar sosialisasi kali ini bisa sampai ke masyarakat terutama pada masyarakat terdampak yaitu para nelayan” katanya saat membuka kegiatan sosialisasi.

Pihak SKK Migas, Petronas dan Pemkab Gresik mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, para anggota Muspika terkait dari Kecamatan Manyar, Bungah dan Sidayu serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gresik Samaun.

Terkait survey yang akan dilakukan Petronas, Manajer Senior GSR Petronas Andiono Setiawan menyatakan bahwa survey yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.”Pelaksanaan surveynya hanya ada kapal yaitu kapal Trinity yang berjalan di sepanjang pantai. Kapal itu melaksanakan scan sonar survey pada permukaan dasar laut”. katanya.

Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Asisten II Pemkab Gresik, Ida Lailatussa’diyah sebagai moderator meminta kepada pihak Petronas agar dalam melaksanakan survei tidak mengganggu lalu lintas nelayan. Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Ketua HNSI.”Kami meminta agar pihak Petronas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan juga sebelum melaksanakan survey”. Pinta Samaun. [eri]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5197 RCP, Honda, th.2019, Merah Hitam, a/n. Sapar, Ds. Simo, Kedungwaru – T.Agung No. 8101/IMB/BI-IV/2021

cahyono/bhirawa

Kepala Diskop dan UMKM Kab Malang Pantjaningsih Sri Redjeki.

Diambil Alih Dishub, Pendapatan Retribusi Parkir Pasar Merosot Situbondo, Bhirawa Sejumlah pendapatan retribusi pasar di Situbondo belakangan ini merosot. Indikasinya, ada sebagian parkir pasar di Kabupaten Situbondo diambil alih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo. Satu diantaranya, parkir pasar Besuki yang berdekatan dengan terminal itu sejak Januari 2020 lalu sudah diambil alih Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Akibatnya target pendapatan retribusi pasar yang ditangani Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten mengalami sedikit penurunan.

Kepala Disperdagin Kabupaten Situbondo, Abdul Kadir Jaelani melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Pasar Imam Haerudin memaparkan, untuk pendapatan retribusi parkir di Pasar Kampung, Desa/Kecamatan Jangkar perhari hanya mampu menghimpun pendapatan Rp 10 ribu dan Pasar Olean Kecamatan Kota Situbondo sebesar Rp 8 ribu. “Itu belum kami rekapitulasi perbulannya. Karena laporan yang kami data hanya per hari,” ujar Imam Haerudin.

Masih kata Imam, khusus untuk retribusi pasar Kecamatan Asembagus per hari hanya berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 ribu.

Sedangkan untuk retribusi Pasar

Salah satu lahan parkir pasar yang berhasil menyetor pendapatan retribusi PAD ke kas daerah Situbondo.

Panarukan dihimpun oleh dua petugas pemungut parkir yakni masing masing oleh Munir dan Nurkuat.

“Untuk Munir per harinya mampu menyetor sebesar Rp 75 ribu dan Nurkuat menyetor retribusi sebesar Rp 55 ribu. Jadi kalau di kalkulasi kesemuanya sebesar Rp 130 ribu,” beber Imam Haerudin di ruang kerjanya Rabu (16/6).

Disisi lain Marzuki, Kabid Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo mengaku tidak merekapi-

tulasi pendapatan retribusi masingmasing pasar. Melainkan, aku Marzuki, dicatat secara keseluruhan dari semua pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Misalnya, Marzuki mencontohkan untuk retribusi pelayanan pasar Disperdagin ditarget harus mampu menyetor Rp 28 juta.

“Padahal pada bulan Mei ini baru menyetor Rp 6,7 juta dan bulan Juni Rp 2,5 juta. Setelah kami total hingga Juni baru berhasil menghimpun Rp 9, 2 juta. Ini kalau diprosentaei baru terpenuhi 33 persen. Jadi masih kurang 67 persen

sawawi/bhirawa

atau sekitar Rp 18 jutaan lebih,” ungkap Marzuki.

Khusus retribusi los pasar, ujar Marzuki, Disperdagin Kabupaten Situbondo ditarget harus menyetor RP 499 juta. Nah, hingga bulai Mei ini baru menyetor RP 131 juta dan bulan Juni 2021 menyetor Rp 46 juta.

Jika ditotal, ulas Marzuki, semua berjumlah RP 177 juta. “Jika ditaksasi hingga Juni ini untuk retibusi los baru menyetor sebesar 35 persen.

Artinya kalau sampai Desember 2021, masih kuran RP 322 juta,” pungkas Marzuki. [awi]

Kurangi Pengangguran Pemkot Gelar Probolinggo Job Fair 2021 Probolinggo, Bhirawa Pembukaan Probolinggo Job Fair (PJB) tahun 2021 di Kantor BLK Jalan Brantas, disambut antusias oleh para pencari kerja di Kota probolinggo. Tahun ini ada 32 perusahaan yang bekerjasama dengan pemkot dalam PJB kali ini. Mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo membuka agenda PJB. Gogol menyadari bahwa pandemi Covid 19 telah memukul para pengusaha di Kota Probolinggo hingga melakukan efisiensi salah satunya menghentikan rekrutmen pekerja baru. “Sejak tahun 2020 sampai saat ini dampak Covid 19 tidak hanya berpengaruh kepada sektor kesehatan saja melainkan berpengaruh juga terhadap sektor perekonomian dalam hal ini aktivitas perekonomian tentu membuat beberapa perusahaan melakukan efisiensi,” terang Gogol, Rabu (16/6).

Untuk menjembatani kebutuhan angkatan kerja yang semakin meningkat dan mengurangi

angka pengangguran, maka Pemerintah Kota Probolinggo melalui DPMPTSP Naker mengadakan Probolinggo Job Fair. Setelah tahun lalu absen, tahun 2021 ini DPM PTSP dan Tenaga Kerja gelar Job Fair dengan mengundang 32 perusahaan dengan pembatasan kuota sebanyak 1000 pencari kerja.

“Pada tahun ini memang jatahnya kuota nya 1000 tapi di dalam realitanya lebih dari 1000, tapi tetap kita terima, jadi yang lebih dari 1000 itu nanti kita terima langsung lamarannya di kantor, nanti kita salurkan ke masing masing perusahaan,” terang Plt Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Fachtur Rosi.

Dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19, teknis acara Job Fair kali ini telah diatur oleh penyelenggara dengan membagi ke dalam 3 lokasi, yakni kantor BLK di Jalan Brantas, Museum Probolinggo jalan Suroyo dan Museum dr. Moh

Saleh di Jalan dr. Moh Saleh. Tentunya, dengan pembagian waktu di setiap sesi.

Salah satu perusahaan otomotif yang membuka lowongan kerja menyampaikan sedang membutuhkan banyak karyawan. “Yang dibutuhkan itu cukup banyak, kami tempatkan untuk sales mitra, jadi untuk penjualan mobilnya saja, kita butuh kirakira 10 orang, 5 pria dan 5 wanita,” terang Glorian yang saat itu bertugas menjaga meja pendaftaran.

Sebagai bagian dari protokol kesehatan, kegiatan Job Fair hari ini hanya menerima formulir lamaran kerja saja, sementara untuk verifikasi dan wawancara lanjutan akan dilakukan di kantor perusahaan.

Adapun beberapa perusahaan yang berpartisipasi membuka lowongan kerja antara lain Bromo Tirta Lestari, Sumber Alfaria Trijaya, Cendana Music, FIF Group, Adira Finance, Indofood Sukses Makmur serta perusahan lainya dari Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya. [wap]

100 Pelaku Usaha Mikro Dididik Meningkatkan Produktivitas Usaha Sebanyak 100 orang pelaku usaha mikro (UM) dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo, selama 3 hari, sejak 15-17 Juni, diberikan Bimtek oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, untuk bisa meningkatkan produktivitas pelaku usaha.

100 pelaku usaha di Kab Sidoarjo diberikan Bimtek agar produksi usaha mereka meningkat.

ali kusyanto/bhirawa

Kepala Bidang Pelatihan Kerja Disnaker Kab Sidoarjo, Khoirul Anam SSTP MAP, mengatakan para usaha mikro ini dimotivasi dari sejumlah aspek. Seperti manajemen, cara teknik bisnis dan dimotivasi mental bisnisnya.

“Kalau kegiatan dan usaha mereka bisa berkembang, berarti mereka termasuk naik kelas, tidak hanya itu sajasaja, harus kreatip, sebab saat ini persaingan bisnis global

sangat ketat,” kata Anam, Rabu (16/6) kemarin.

Jenis pelaku usaha mikro yang diberikan bimbingan tersebut, diantaranya ada yang pelaku pembuatan kue, pembuatan hantaran, membuat kerajinan dan membuat makanan dan minuman.

Salah satu pemberi materi dari UPT Produksi Disnaker Provinsi Jatim, Drs Mudi Iriyanto, menyampaikan aspek yang sangat dominan dibu-

tuhan oleh para pelaku usaha mikro di Kab Sidoarjo, untuk bisa berkembang adalah menguasai kemampun mental bisnis.

“Kemampuan mental bisnis itu prosentasenya sampai 70%. Kemampuan ini sangat dominan untuk dikuasai,” kata Mudi, dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan kemampuan berkembang dari unsur manajemen dan teknis bisnis, prosentase keduanya masingmasing 15%.

Dirinya mengatakan kemampuan dari 100 peserta Bimtek tersebut masih kurang maksimal dalam menuju menguasai mental bisnis.

Disampaikan harus ada 11 faktor yang harus dikuasai dan diperkuat untuk bisa menguasai mental bisnis tadi. Diantaranya seperti keberanian mengambil resiko, kreatif, punya visi, percaya diri,mandiri, enerjik, berpikir positip, tanggung jawab dan punya konsep.

Ditambahkan Mudi, para pelaku usaha mikro ini juga perlu alat bantu, supaya dari mikro bisa menjadi kecil.

Yakni dengan menggunakan aplikasi.

Aplikasi yang telah dilaunching oleh Disnaker Provinsi Jawa Timur, pada 2 Juni 2021 ini namanya GEMAS-PRO, kepanjangan dari gerakan masif produktif. [kus]

SAMBUNGAN

Kamis Wage, 17 Juni 2021

Pimpin IKA PIMNAS, Kepala BKD Jatim Siap Maksimalkan Peran Alumni l

Sambungan hal 1

Perdana Putra. Usai dilantik, Nurkholis berharap kedepan IKA PIMNAS Jatim ini akan menjadi percontohan di provinsi lain. Sebab, sejauh ini IKA PIMNAS hanya ada di tingkat pusat dan belum terbentuk di tingkat provinsi.

“Semoga IKA PIMNAS ini akan menjadi wadah yang efektif untuk memaksimalkan berbagai potensi para alumni. Di sisi lain juga sebagai wadah silaturahmi yang harus terus diperkuat sesama alumni Diklatpim,” tutur Nurkholis.

Lebih lanjut Nurkholis menyampaikan, melalui forum alumni yang telah terbentuk ini diharapkan potensi dan inovasi dapat terus diasah.

Di samping itu, kolaborasi para alumni dengan instansi asal juga terus diperkuat. “Doakan saya bisa Amanah dan mampu memaksimalkan tugas serta fungsi organisasi. Sebab pengurus yang terpilih orang-orang kapabel di bidangnya,” ucap Nurkholis alumni Diklatpim I LAN RI tersebut.

Sementara itu Sekretaris Ikapimnas Prof. Dr. Winarni Monoarfa menyampaikan apresiasi atas terbentuknya IKA PIMNAS Jatim. Pihaknya berharap, forum alumni ini akan menjadi simpul yang kuat antara LAN dengan para alumni. Terpilihnya Kepala BKD Jatim sebagai Ketua IKA PIMNAS ini merupakan keputusan yang tepat.

“Selamat dan sukses kepada ketua dan pengurus Ikapimnas Jatim. Segera susun program kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas pengurus dengan baik,” ungkap Winarni. [tam]

Polres Batu Ciduk Preman dan Pelaku Pungli l

Sambungan hal 1

Wibowo, Rabu (16/6).

Ia menjelaskan bahwa razia premanisme dan kejahatan jalanan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam upaya menekan tingkat kejahatan di jalan. Adapun giat razia dipimpin Kabag Ops Polres Batu, Kompol Hari Subagyo.

Para petugas melakukan penyisiran ke beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat tongkrongan para preman.

Razia yang tak diketahui para preman dan pelaku pungli inipun berhasil mengamankan sembilan orang. Dari mereka yang terjaring, terdapat enam orang yang sedang melakukan aksi pungutan liar. Keenam orang ini memungut tarif parkir namun tidak memiliki ijin resmi alias jukir liar. “Dari sembilan orang yang diamankan ini langsung dilakukan pemeriksaan oleh anggota (Polisi), serta dilakukan pendataan indentitasnya,” jelas Donny.

Giat razia premanisme dan pelaku pungli ini akan menjadi agenda rutin yang dilakukan Polres Batu. Tidak hanya turun di jalan, petugas gabungan juga akan melakukan patroli ke kawasan rawan tindak kejahatan. Diharapkan giat ini mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan Batu sebagai Kota Wisata. [nas]

Polda Jatim Pastikan Petugas Penyekatan Suramadu Diswab Antigen Polda Jatim, Bhirawa Forkopimda Jatim berupaya keras dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Jatim. Mulai dari pos penyekatan di Suramadu dari sisi Bangkalan maupun Surabaya. Sampai dengan mewajibkan petugas pos penjagaan Suramadu menjalani tes swab antigen.

“Petugas yang di pos penyekatan semuanya sudah dan wajib di swab antigen setelah selesai bertugas. Sehingga ketika pulang dan bertemu dengan keluarga, jajaran sudah dipastikan negatif dan terhindar dari Covid-19,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (16/6).

Upaya ini, sambung Gatot, dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 atau virus va­ rian baru menyebar di masyarakat.

Sehingga baik petugas yang berjaga di pos penyekatan dan keluarga di rumah terhindar dari virus corona.

Gatot menambahkan, langkah itu juga merupakan upaya Pemerintah yang sedang berjuang untuk ke­ selamatan masyarakat dari bahaya Covid-19. Sebab virus ini dapat dengan mudah menyebar luas. Sehingga, dijelaskan Gatot, baik Forkopimda Jatim dan Pemerintah berupaya menekan kembali angka penyebaran Covid-19.

“Apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan masyarakat, bukan un-

bahwa semua petugas penjagaan pos penyekatan Suramadu, baik yang di Bangkalan dan Surabaua sudah menjalani tes swab antigen. “Semua petugas yang berjaga di Suramadu wajib dan sudah di swab antigen guna mencegah penyebaran Covid19,” ungkapnya.

Mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan tetap menjaga kesehatan Ist diri sendiri, keluarga Personel jajaran Polda Jatim diwajibkan menjalani tes dan orang lain. swab antigen, Rabu (16/6).

“Mari kita bersamatuk hal lain. Forkopimda Jatim dan sama berjuang melaForkopimda Kabupaten Bangkalan wan Covid-19 dengan melakukan 3T maupun Forkopimda Kota Surabaya (Testing , Tracing, Treatment). Serta berjuang agar masyarakat semua ter- memastikan diri kita terbebas dari bebas dari Covid-19,” tegas Gatot.

Covid-19 dengan melakukan swab Masih kata Gatot, terkait video antigen secara berkala dan menerapyang beredar di media sosial itu. kan protokol kesehatan dengan 5M,” Pihaknya kembali menjelaskan pungkasnya. [bed]

Masifkan Vaksin dan Sulap Food Court Jadi Ruang Isolasi l

Sambungan hal 1

Sampang sudah mengajak warga­ nya dan tokoh-tokoh masyarakat, saya mohon para kiai, para ulama, pengasuh-pengasuh pesantren di Sampang bersama-sama ikut mendukung proses vaksinasi yang dilakukan di kabupaten Sampang,” harapannya Gubernur.

Selain memasifkan vaksinasi di wilayah Madura, Pemprov juga akan segera mengoperasikan area food court di kantor Badan Wilayah Pengembangan Suramadu (BPWS) di sisi Bangkalan, Madura, untuk menjadi tempat isolasi.

Tempat ini disiapkan bagi warga yang terkonfirmasi positif hasil penyekatan Suramadu. “Kalau PCR-nya positif, dilihat kalau OTG maka akan dirujuk di Rumah Sakit Darurat Lapangan Indrapura (RSLI). Kalau ada gejala, dirujuk ke enam rumah sakit penyangga,” ujar Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, di BPWS terdapat 8 area food court, namun yang siap difungsikan sebanyak dua food court. Masing masing foodcourt bisa menampung 100 pasien dan akan doperasikan hari ini. Gedung pusat informasi BPWS tersebut, sejak Senin lalu sudah dijadikan pusat karantina dari hasil penyekatan Suramadu yang terkonfirmasi swab antigennya positif. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan swab PCR. Dengan opsi ini, diharapkan Khofifah bisa merelaksasi beban RS penyangga di Surabaya seperti RSLI yang menerima pasien OTG. “Jadi bisa melakukan isolasi untuk 200 pasien yang terkonfirmasi swab PCR-nya positif. Ini menjadi fleksibel bagi warga yang dalam proses penyekatan ini terkonfirmasi swab PCRnya positif, maka mereka punya opsi dirawat diisolasi di sini (foodcourt BPWS),” tambahnya.

Sementara, Pangdam V Brawi-

jaya Mayjen TNI Suharyanto menambahkan, food court di BPWS adalah tempat tambahan yang akan digunakan untuk tempat isolasi bagi pasien Covid-19 hasil penyekatan wilayah Bangkalan, Madura. “Kekuatan, kalau nanti sudah jadi semua, ada 600 untuk pasien, kemudian ada satu gedung untuk tenaga dokter dan tenaga kesehatan, perawat, dan satu gedung lagi untuk tenaga keamanan dan kantor,” ujarnya.

Suharyanto berharap, food court BPWS dapat segera dioperasikan.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan satu ruko di wilayah Bangkalan, milik salah satu warga untuk dijadikan tempat isolasi.

“Ada milik salah satu milik warga Bangkalan, yang rela untuk meminjamkan untuk dipakai sebagai tempat karantina bagi warga Bangkalan yang kemudian ada terindikasi terinfeksi virus Corona,” imbuhnya. [tam, lis]

berujar jika pihaknya akan mendialogkan kebijakan tersebut ke mahkamah konstitusi. “Standart mutu saja harus melalui standart pembiayaan. Jadi tidak boleh masyarakat dibenani dengan hal-hal seperti ini. Jika PPN Pendidikan dilakukan akan ada efek domino. Rakyat akan menjadi tidak nyaman dengan pemerintah,” tegasnya.

Penolakan keras juga disampaikan Kepala SMA Muhammadiyah X Surabaya (SMAMX), Sudarosman. Ia menilai sektor pendidikan telah disibukkan dengan berbagai pembiayaan untuk peningkatan sarana prasarana sekolah. Karenanya, seharusnya kebijakan tersebut bisa disiasati dengan ketentuan lain.

“Bagi sekolah (swasta) kita akan susah mendapatkan siswa dan meningkatkan kualitas sekolah.

Kita sering berhitung cash-flow.

Pendapatan kita prosentasenya juga naik turun berdasarkan orangtua melakukan pembayaran. Tidak sedikit orangtua juga melakukan pembayaran secara mengangsur.

Ini akan butuh administrasi lagi,” ujar dia.

Sebab, untuk sekolah swasta di SMA yang dipimpinnya misalnya, besaran SPP lebih banyak diperuntukkan untuk gaji guru dengan

prosentase 60 persen. Sedangkan 40 persen lainnya di fokuskan pada pembangunan sarana prasaran sekolah.

Belum lagi, jika benar diterapkan maka ba­nyak siswa yang akan putus sekolah. Orangtua akan disibukkan dalam perhitungan pembayaran pendidikan, bukan pada kualitas pembelajaran. “Lebih baik pemerintah memberikan bantuan kepada kita (jasa pendidikan) dalam peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut Pengamat Pendidikan Rasiyo ba­ nyak masyarakat menyebut sejatinya rencana penarikan pajak pendidikan atau sekolah kurang jelas. Sebab, selama ini sekolah sudah membayar pajak saat belanja kebutuhan sekolah dan biaya operasional lainnya yang semuanya telah dikenakan pajak.

“Pengenaan pajak sekolah yang dimaksud (pemerintah) ini belum rasional. Apalagi selama inu nasyarakat membutuhkan keberadaan sekolah gratis dan berkualitas. Jika dibebani dengan pajak, mereka akan semakin kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Padahal ini (pendidikan) menjadi hak warga negara Indonesia,” tegasnya. [Ina]

Ancam Pemulihan Pendidikan, Tolak PPN l

Petugas Polres Batu saat menggelar razia premanisme dan pelaku pungli, Selasa (15/6) malam.

Telusuri Jalur Terjal Mojokerto l

Sambungan hal 1

hubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo itu bergabung bersama kolega dan teman dekatnya dalam satu komunitas bernama OBR (Olahraga Bersepeda Rengganis) Situbondo. Jumlah personilnya pun tak tanggung-tanggung nyaris tembus di atas 50 orang.

Kata Opik-panggilan akrab Taufiq Amin, ia bergabung dalam komunitas OBR sudah hampir sepuluh tahun lamanya. Namun karena saat ini sedang pandemi Covid-19, kecintaannya kepada berolahraga bersepeda secara ramai ramai di tunda dulu. Karena selain menghindari kerumunan juga mematuhi saran protokol kesehatan (prokes) Satgas Covid Kabupaten Situbondo.

“Sementara ini kegiatan bersepeda santai secara rombongan vakum dahulu. Nanti kalau kondisi sudah bagus, olahraga bersepeda akan kami rajut lagi,” ujar pria yang sebelumnya berdinas di PUPR Kabupaten Situbondo itu.

Selama mengayuh sepeda gunung, banyak kenangan manis yang di rasakan Opik. Khusus kawasan lokal Situbondo, ia bersama koleganya pernah berkeliling hingga ke Taman Nasional Baluran, Gunung Kawah Ijen dan Gunung Rengganis.

Sedangkan untuk untuk jalur Jatim, aku Opik, ia bersama komunitas OBR pernah mencicipi kawasan jalur terjal hingga ke Kabupaten Mojokerto. “Jalurnya disana sangat berkesan.

Penuh tanjakan dan terjal. Sangat asyik untuk dilalui bersepeda gunung,” punkas pria kalem itu. [awi]

Sambungan hal 1

yarankan agar pemerintah jangan mengganggu kondisi pendidikan yang sudah dibenahi. Meski masih menjadi rencana, Teguh mengatakan jika hal tersebut tentu saja membuat situasi yang tidak nyaman dikalangan masyarakat dan para stakeholder pendidikan.

“Kami berkeinginan, jika negara butuh anggaran dan dana, gunakan instrumen lain. Mi­salnya dari perusahaan-perusahaan besar atau barang-barang merah. Jangan justru membebani masyarakat dengan pajak pendidikan. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah,” tegasnya.

Apabila revisi UU KUP dipaksakan disahkan, Teguh khawatir akan berdampak buruk pada tatanan kepentingan kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

“Karena Indonesia negara hukum, mestinya partisipasi publik menjadi jaminan. DPRI-RI jangan gegabah.

Diskusikan dulu (kebijakan revisi UU KUP) dengan PGRI, NU, Muhammadiyah yang paham pendidik­ an. Akan kita bersama bisa fokus berbenah disektor pendidikan,” terangnya.

Jika diskusi tidak bisa dijalan­ kan, dan terpaksa disahkan, Teguh

Halaman 11

20 Daerah Tandatangani Pakta Integritas KSAD Bidang Transmigrasi l

Sambungan hal 1

wenangannya dalam memenuhi hak dan kewajiban.

Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, Ir Rr Aisyah Gamawati MM mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi di beberapa daerah tersebut tentu saja tidak terlepas dari kontribusi pemerintah Daerah Asal.

“Daerah asal yang telah mengirimkan transmigran kompeten untuk ikut mengembangkan kawasan transmigrasi bersama-sama dengan transmigran setempat,” katanya, kemarin.

Ia berharap, kedua belah pihak bisa menyepakati hal-hal yang akan dituangkan dalam naskah kerja sama, baik berupa kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama. “Keterbukaan dalam menyampaikan data/informasi yang valid dan komitmen terhadap kewajiban masing-masing merupakan kunci sukses dari kerja sama yang akan dilakukan,” tandasnya.

Disampaikannya mengatakan, pada tahun 2021 provinsi Jatim akan melaksanakan kerja sama dengan 6 provinsi daerah tujuan yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Total alokasi penempatan sejumlah 104 KK yang akan ditempatkan di 8 kabupaten daerah tujuan yaitu Kabupaten Simeulue 12 KK, Kabupaten Paser 10 KK, Kabupaten Luwu Timur 10 KK, Kabupaten Sigi 12 KK, Kabupaten Muna 10 KK, Kabupaten Konawe 10 KK, Kabupaten Mamuju Tengah 30 KK, dan Kabupaten Mamasa 10 KK. Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo berharap kerjasama antar daerah ini dapat berjalan lancar, dan masing – masing pemerintah daerah tujuan maupun daerah asal / pengirim transmigran memahami secara jelas dan benar, baik hak dan kewajibannya sehingga dapat di realisasikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ia juga menghimbau kepada seluruh jajaran pejabat di kabupaten / kota di Jatim yang menangani ketransmigrasian agar dalam melaksanakan kegiatan ketransmigrasian untuk tetap berkoordinasi dengan Disnakertrans Jatim sehingga pelaksanaan program ketransmigrasian dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan lebih berkualitas.

Sebelumnya, Kabid Transmigrasi Disnakertrans Jatim, Achmad Zaifoer mengatakan, pada dasarnya minat masyarakat Jatim untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi dan hingga saat ini jumlah animo pendaftar calon transmigran sebanyak 558 kk.

“Besar harapan kami, bilamana animo masyarakat Jatim ini mendapatkan perhatian dari Ditjen PKP2Trans sehingga tahun 2022 dapat menambah alokasi penempatan transmigran asal Jatim ke luar jawa,” ujarnya. [rac]

Proyek JLS Diduga Rusak Jalan Desa Srigonco l

Sambungan hal 1

beberapa wisata pantai di wilayah Malang Selatan.

Selain itu, jalan yang rusak para tersebut juga menyambung menuju Jalur Lintas Selatan (JLS).

Salah satu warga Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Samsudin, Rabu (16/6), kepada Bhirawa mengatakan, sudah beberapa bulan terakhir ini akses jalan yang menuju wisata Pantai Balekambang telah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Salah satu penyebab kerusakan adalah banyaknya dump truk yang mengangkut material untuk pemba­ ngunan JLS. Sehingga hal itu juga berpengaruh pada aktivitas warga dalam mengangkut hasil pertanian.

“Kami meminta kepada Pemkab Malang agar segera melakukan perbaikan jalan sepanjang akses jalan di Desa Srigonco. Karena kerusakan jalan itu telah membuat warga kesulitan dalam beraktivitas,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Romdhoni juga menegaskan, jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab proyek JLS agar untuk segera melakukan perbaikan jalan di wilayah Desa Srigonco. Karena dengan adanya kerusakan jalan tersebut, tidak hanya mengganggu aktivitas warga, juga berdampak pada kunjungan wisatawan ke pantai di wilayah Malang Selatan.

“Dari hasil koordinasi itu, penanggung jawab proyek JLS siap memperbaikinya setelah pembangunan JLS sisi barat Malang-Blitar selesai, dan informasinya akan selesai pada bulan Februari 2022 mendatang,” jelasnya.

Menurut Romdhoni, jika pihaknya melakukan perbaikanpada akses jalan tersebut, khawatir akan sia-sia karena kawasan jalan di Desa Srigonco masih dilintasi kendaraan berat bermuatan material JLS. Dan awalnya rencana pengiriman terakhir material JLS itu di bulan Mei atau setelah lebaran. Namun, hingga sekarang proses pengiriman material masih terus berlanjut, progresnya sudah sebesar 60 persen. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar bersabar terlebih dahulu, hingga selesainya pembagunan JLS disisi barat Malang-Blitar.

“Apabila perbaikan jalan dipaksakan, akan sia-sia saja karena masih dilintasi dump truk pengangkut material proyek JLS. Dan selama jalan menuju wisata pantai dilewati kendaraan truk yang bertonase besar, maka kerusakan akan tetap terjadi,” tandas dia.[cyn]

Selesaikan Urusan Kepegawaian Cukup dari Sentuhan Jari Tangan l

Sambungan hal 1

kasi Rumah ASN ini,” ujar Anie.

Dengan layanan berbasis android, Ani optimis layanan informasi dan pengaduan pegawai akan lebih masimal. Sebab, pegawai dan masyarakat mudah menggunakannya, serta efisien karena layanan akan semakin cepat dan berkualitas.

Efektifitas dan efisiensi layanan kepegawaian menurutnya sebuah keniscayaan. Sebab, total pegawai Pemprov Jatim saja saat ini mencapai 78.314 orang yang terdiri dari 47.083 PNS dan

31.231 non PNS. “Itu baru pegawai yang dilayani. Belum lagi masyarakat yang juga banyak membutuhkan informasi kepegawaian seperti pelamar CPNS dan sebagainya.

Maka inovasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat membantu agar layanan secara cepat dapat diberikan,” tutur dia.

Dalam pengoperasiannya, user aplikasi Rumah ASN Menjawab cukup mengunduh dan diinstal pada gawainya.

Pada aplikasi tersebut, terdapat 17 fitur yang dapat diakses pengguna. Di

antaranya ialah fitur taspen, pensiun, ujian dinas, karis/karsu, kartu akses, izin belajar, gaji berkala, satya lencana, mutasi pegawai dan izin perceraian.

Selain itu, terdapat juga fitur hukuman disiplin, kenaikan pengkat, kartu pegawai, pengangkatan CPNS, ujian penyetaraan, kartu pegawai elektronik dan ujian kenaikan pangkat.

“Selain masuk dalam fitur layanan, pengguna juga bisa langsung bertanya pada dinding utama aplikasi,” jelas Anie.

Setiap pengaduan yang masuk, lanjut

dia, akan langsung diterima dan diproses oleh operator yang merupakan analis kepegawaian.

“Selanjutnya oleh operator akan diteruskan ke masing-masing bidang yang menangani untuk mendapatkan jawaban yang sesuai atau memberikan solusi yang tepat dari pengaduan yang disampaikan. Jadi kalau ada masalah apapun, pegawai tidak harus datang langsung ke BKD. Apalagi pegawai yang lokasi tugas atau domisilinya jauh dari Surabaya, ini akan sangat memudahkan,” pungkas dia. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Wage, 17 Juni 2021

Halaman 12

Kolat Koarmada II Uji Gladi Tempur di KRI Hiu-634 Surabaya, Bhirawa Koarmada II kembali menunjukkan taringnya dalam Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) melalui Komando Latihan (Kolat). Dengan fungsi menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Glagaspur unsur-unsur SSAT tingkat-1 (L-1) sampai dengan tingkat-4 (L-4) untuk KRI. Diketuai Tim Uji Glagaspur dari Kolat, Mayor Laut (P) Agus Sulistyo Budi. KRI Hiu-634 diper-

caya untuk melaksanakan rangkaian Glagaspur. Dengan fokus terhadap Glagaspur TK-I/L-1 dan Glagaspur TK -II/L-2. Guna melakukan tugas tempur sesuai dengan kemampuan dan tupoksi dari Komando Latihan masing-masing.

"Latihan uji terampil Glagaspur ini sangat berarti bagi prajurit KRI HIU-634. Sebab Glagaspur ini menjadi bekal untuk penugasan operasi di kemudian hari," kata Komandan

KRI Hiu-634, Letkol Laut (P) Rivo De Havilland, Rabu (16/6).

Untuk uji Glagaspur L-1, sambung Rivo, sudah dilaksanakan sebelumnya. Yaitu dari tanggal 24 hingga 25 Mei 2021. Adapun materinya yakni uji tulis, uji software, Lat PEK di Kolat dan diakhiri Latihan Peran. Setelah dinyatakan lulus oleh Kolat Koarmada II, ujian dilanjutkan dengan Uji Glagaspur TK-II/ L-2 yang dilaksanakan dari tanggal

14 hingga 15 juni 2021 di Laut Jawa.

"Pada Uji Glagaspur TK-II/L-2 ini peran Kolat sangat bagus dalam latihan. Sebab Kolat ini merupakan komando pelaksana pembinaan di lingkungan Koarmada II," jelasnya.

Rivo menambahkan, ditengah kondisi pandemi Covid-19, pihaknya juga membatasi jumlah personel yang akan ikut melaksanakan latihan. Personel yang ikut juga diimbau untuk tetap mematuhi protokol

kesehatan. "Seluruh prajurit benarbenar memperhatikan dan melaksanakan apa yang di instruksikan oleh pelatih. Terutama dalam hal menjaga protokol kesehatan, semuanya sudah patuh," tegasnya.

Ditempat terpisah, Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto berharap latihan Glagaspur Tingkat ini dapat menjadi nilai tambah dalam membina profesionalisme prajurit. Hal itu berguna

dalam menunjang tugasnya dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dan membawa nama baik Koarmada II. "Teruslah mengasa kemampuan dan keterampilan. Ini sejalan dengan program prioritas Kasal. Latihan Glagaspur ini dapat menjadi nilai tambah dalam berpikir maupun bertindak guna menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," pungkasnya. [bed]

Tekan Global Warming

Cak Ji Pimpin Penanaman Pohon Kemiri Sunan di Green Belt TPA Benowo Ratusan pohon kemiri sunan ditanam di green belt Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Benowo Surabaya, Sabtu (11/6/ 2021). Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pun memimpin langsung kegiatan penghijauan ini. Selain bertujuan untuk penghijauan, pohon kemiri sunan juga dinilai efektif meminimalisir bau tidak sedap serta mengurangi dampak global warming.

Bersama puluhan anak-anak milenial, wakil wali kota yang akrab disapa Cak Ji ini ingin memberikan contoh di samping mengajak warga Surabaya agar peduli terhadap lingkungan.

Salah satunya dengan menggalang kegiatan positif seperti penanaman pohon.

"Rangkaian tanam pohon ini untuk bisa memberikan contoh terutama anak-anak milenial agar punya kepedulian (lingkungan) untuk masa depan bangsa dan kota kita," kata Cak Ji di sela kegiatan penanaman pohon.

Apalagi, pohon kemiri sunan yang ditanam, dapat menghasilkan bahan baku untuk biogas. Potensi terbesarnya berada pada inti biji yang dapat diproses menjadi minyak kemiri dan digunakan sebagai sumber energi alter-

natif pengganti solar.

Pohon ini pun juga cocok apabila digunakan sebagai tanaman konservasi. Hal ini didukung dengan daunnya yang lebat, akar kuat dan sangat cocok apabila ditanam di tanah yang kritis. "Di samping mereka (pohon kemiri) bisa meredam panas juga menghasilkan buah yang namanya kemiri. Nah, kemiri ini untuk biogas," ungkap Cak Ji. Tak hanya melakukan penananam pohon kemiri sunan di green belt TPA Benowo. Cak Ji juga mengaku, bahwa pihaknya bakal berencana menanam pohon ini di sepanjang aliran sungai. Menurut dia, pohon kemiri sunan dipilih karena akarnya kuat dan mendalam sehingga cocok digunakan untuk menahan erosi.

"Nanti di sepanjang sungai, baik itu di Jagir atau dimana kita akan menaman itu. Di samping untuk menahan erosi," kata Cak Ji. Di waktu yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin menjelaskan, setidaknya ada 200 pohon kemiri yang ditanam di green belt TPA Benowo. Ratusan pohon kemiri ini merupakan ban-

tuan dari CV Energi Baru Santosa. "Jadi pohon kemiri ini saya coba tanam 200, nanti rencana 2000 pohon yang ditanam," kata Anna.

Anna menyebut, bahwa pohon kemiri sunan juga efektif menekan bau tidak sedap. Ini berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan beberapa komunitas pecinta tanaman. Terlebih, buah dari kemiri juga dapat diolah untuk menjadi bahan bakar nabati.

"Menurut penelitian kemiri dapat mengurangi bau. Jadi teman-teman yang pecinta tanaman itu sudah melakukan kajian itu," terang Anna Sementara itu, Komisaris CV Energi Baru

Santosa, Budi Santosa mengaku bangga memiliki Kota Surabaya yang menjadi percontohan bagi kota/kabupaten lain. Salah satunya adalah mengenai upaya penghijauan. Makanya dia mendukung betul upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Ada 200 pohon (yang ditanam). Kami ada sedia 1000 pohon yang cukup besar, kalau seluruhnya ada 2000 pohon," kata Budi.

Dia mengakui, sebelumnya memang telah melakukan penelitian terhadap pohon kemiri sunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pohon kemiri sunan rupanya memiliki banyak manfaat dan belum diketahui masyarakat luas.

"Kami memang meneliti tanaman ini dan banyak memberikan manfaat yang selama ini belum banyak diperkenalkan," katanya.

Selain melakukan penelitian, Budi menyebut, beberapa jurnal ilmiah internasional juga telah banyak memahas terkait kandungan buah dari pohon kemiri sunan. Berdasarkan penelitian, kandungan dari buah pohon ini hampir sama dengan tanaman jarak.

"Tanaman ini bisa sebagai bio alternatif. Kemiri sunan manfaatnya jauh lebih tinggi dari pada tanaman jarak, karena dari prosesnya sangat mudah dan hasilnya lebih tinggi," pungkasnya. [adv]

Bupati Jamber Hendy Siswanto didampingi Wakil Bupati HM. Balya Firjaun Barlaman saat menyerahkan SK kepada para Tim Ahli, di Pendopo Wahya Wibawa Graha, beberapa waktu lalu.

Pacu Percepatan Pembangunan, Bupati Hendy Rekrut Tim Ahli Jember, Bhirawa Untuk memacu percepatan pembangunan prioritas di Kabupaten Jember, Bupati Jember Hendy Siswanto - Wakil Bupati H.Balya Firjaun Barlaman libatkan beberapa orang pakar, akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat. Sedikitnya ada 25 orang dari akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat direkrut menjadi Tim Asistensi Ahli Percepatan (TAAP) Program Prioritas Bupati Jember 2021-2024.

Surat Keputusan (SK) Tim Ahli diserahkan langsung oleh Bupati Hendy Siswanto disaksikan oleh Wakil Bupati Jember HM Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), beberapa waktu lalu di Pendopo Wahya Wibawa Graha.

Ketua Tim Ahli Bupati Prof.Yuli Witono saat dikonfirmasi Bhirawa melalui Whatshap mengaku

siap untuk membantu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan untuk percepatan pembangunan di Kab. Jember.

"Setelah menerima SK, kami sudah mulai bekerja. Tugasnya memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati. Nanti keputusan hasil saran dari Tim Ahli, itu nanti kewenangan Bupati. Jika perlu detilnya, monggo ditanyakan langsung saja ke pak bupati," ujar Prof Yuli Witono kepada Bhirawa kemarin.

Sementara, Bupati Jember Hendy Siswanto usai penyerahan SK kepada 25 orang Tim Ahli Bupati berpesan agar menjunjung tinggi prinsip kolaborasi dalam bekerja," "Kita harus berkolaborasi, bekerja secara tim untuk mengejar ketertinggalan, melakukan akselerasi dengan keahliannya masing-masing," kata Bupati Hendy.

Bupati Hendy juga berharap, keberadaan tim ahli ini diharapkan membawa terobosan yang bermanfaat dan tidak menyalahi aturan."

Mereka adalah orang-orang berpendidikan

tinggi karena bergelar master, doktor, hingga profesor dan punya jaringan yang bukan sembarangan," puji Hendy kemarin.

Tim ahli ini kata Hendy, bertugas membantu memberikan saran dan pemikiran kepada pemerintah. Sekaligus memonitor setiap pelaksanaan program pembangunan. " Membangun Jember tidak bisa dikerjakan sendiri. Lebih baik dipikir bersama-sama," pungkasnya.

Dalam struktur Tim Ahli, terbagi menjadi beberapa koordinator bidang. Yakni Koordinator Pendidikan, Koordinator Bidang Kesehatan, Koordinator Bidang Infrastruktur, Koordinator Kesejahteraan Masyarakat, Koordinator Bidang Keagamaan dan Pesantren, Koordinator Bidang Pertanian/Agrobis, Koordinator Bidang Lingkungan dan Kebencanaan, koordinator Bidang Hukum, Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Koperasi dan UMKM, Koordinator Bidang Komunikasi Politik dan Pemerintahan, dan Kesekretariatan. [*]