binder17mar22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 17 MARET 2022

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Mendagri

Kota Blitar, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri, Rabu (16/3).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kemendagri RI Bernhard E Rondonuwu saat upacara peringatan HUT ke-72 Satpol PP, HUT ke-60 Satlinmas, dan HUT ke-103 Damkar, di Kota Blitar, Rabu (16/3).

Penghargaan yang diterima Khofifah didapatkan berdasarkan kriteria penilaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri yang diserahkan oleh Direktur Satpol PP dan Linmas Bernhard E Rondonuwu saat upacara peringatan HUT ke-72 Satpol PP, HUT ke-60 Satlinmas, dan HUT ke-103 Damkar, di Kota Blitar, Rabu (16/3). Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah memberikan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri ke beberapa kepala daerah, yakni Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Angka Kemiskinan di Gresik Diatas Jatim dan Pusat

Pemkab Gresik,Bhirawa Kemiskinan merupakan problem yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan itu bisa terjadi dari banyak faktor. Diantaranya, rendahnya produktifitas, pendapatan, pendidikan serta sedikitnya tabungan dan investasi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Diklat Teknis Peningkatan kapasitas SDM bagi Kepala Desa Pemprov Jatim di Mojokerto, Selasa (15/3) malam.

Bebas Desa Tertinggal

Pemprov Dorong Wujudkan One Village One CEO Pemprov, Bhirawa Format One Village One CEO merupakan konsep program satu desa, satu manajer menuju desa sejahtera. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan penguatan skill manajerial bagi kepala desa agar terus mengupayakan status desanya.

Dari desa berkembang menjadi maju, atau yang sudah maju menjadi desa mandiri.  ke halaman 11

MITRA

Pergoki Warga Buang Sampah Sembarangan K O M P L E K S N YA m a s a l a h sampah di Kota Surabaya ini memang tidak hanya bagaimana secara teknis mengolah sampah. Tetapi juga bagaimana menanganinya secara sosial, ekonomi, hukum maupun politik.

Hal itu terlihat saat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sidak di Armuji  ke halaman 11

Sentil

Dilaporkan BPD Selomukti, Kades akan Tempuh Jalur Hukum - Menunggu pembuktian siapa yang benar Migor Dijual Lebihi HET di Pasar Kediri - Kalau harga sudah naik, susah turun Satpol PP Kota Malang Berhasil Bongkar 18 Kasus Prostitusi Online - Kalau mau, bisa lebih banyak

kerin Ikanto/bhirawa

Wabup Gresik bersama Wagub Jatim dan Bupati Lamongan usai acara seminar.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gresik Hj. Aminatun Habibah saat menjadi salah satu nara sumber seminar nasional dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim bertempat di Pendopo Lokatantra, Lamongan, Rabu (16/3).

Menurut Wabup yang akrab disapa Bu Min itu, saat ini angka kemiskinan  ke halaman 11

Migor Dijual Lebihi HET di Pasar Kediri

Kediri, Bhirawa Petugas gabungan dari Polres Kediri Kota, TNI, dan Satpol PP Kota Kediri, Jatim , melakukan inspeksi mendadak minyak goreng (Migor) di pasar tradisional Kota Kediri guna memastikan stok ada dan harganya tidak melebihi ketetapan pemerintah.

“Dalam sidak kali ini, kami menemukan beberapa pedagang men-

jual minyak goreng di atas HET (harga eceran tertinggi). Mereka menjual mulai Rp15.000 sampai Rp17.000 per liternya,” kata Kapolsek Mojoroto Kota Kediri Kompol Muhlason di Kediri, Rabu (16/3).

Petugas gabungan melakukan sidak ke pasar tradisional guna memastikan stok migor dalam kondisi aman  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Kades Selomukti Dodit Haryanto saat membentuk panitia lelang Tanah Kas Desa di balai desa setempat. Ulunggono sempat hadir dalam kegiatan ini.

Menpora Tunjuk Unesa Jadi Sentra DBON di Jatim Dilaporkan BPD Selomukti, 250 Ribu Pelajar SMP akan Ikuti Impelementasi DBON

Surabaya, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali meninjau laboratorium Sport Scince Center yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Peninjauan ini sebagai bentuk kesiapan akselerasi implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Salah satu realisasinya adalah menyiapkan sentra pembinaan atlet yang diprioritskan bagi pelajar bertalenta yang duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menegah Pertama (SMP).  ke halaman 11

Menpora Zainudin Amali bersama Rektor Unesa Prof Nurhasan mengecek asrama Unesa untuk pemusatan pelatihan calon atlet elit nasional dalam program implementasi DBON.

Kades akan Tempuh Jalur Hukum

Situbondo, Bhirawa Laporan anggota BPD Selomukti Ulunggono perihal pengelolaan tanah kas desa (TKD) dan kegiatan proyek sejak 2017-2021 ke Inspektorat Kabupaten Situbondo berbuntut panjang.

Sebab, pihak terlapor dalam hal ini Kades Selomukti Dodit Hariyanto mengancam akan menempuh jalur hukum. Dodit Haryanto menilai banyak unsur kejanggalan dalam laporan tersebut.

Menurut Dodit Hariyanto, ia dilaporkan Ulunggono terkait besaran uang sewa TKD Selomukti sejak tahun 2017 lalu. Berdasarkan laporan Ulunggono, ujar Dodit, uang sewa setiap hektar TKD Selomukti sebesar Rp 22,5 juta/tahun.  ke halaman 11

Inovasi Mahasiwa Unzah Genggong, Probolinggo

Ubah Biji Nangka Pengganti Cokelat, Menang di Korsel, Selanjutnya Ikuti Lomba di Eropa Biji nangka selama ini lebih banyak dibuang. Namun, sejumlah mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan (Unzah) Genggong menyulap biji nangka itu menjadi bubuk pengganti aroma cokelat.

Hasilnya, riset dan inovasi itu berhasil mengantarkan kampus setempat meraih bronze medal atau medali perunggu dalam lomba di Korea Selatan.

Wiwit Agus P, Probolinggo Sebagai salah satu daerah tropis, Indonesia kaya akan berbagai jenis tanaman buah. Salah satunya nangka. Tanaman buah yang diyakini berasal dari India itu, tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Selain memiliki rasa yang manis dan lezat, nangka juga memiliki biji.

Sayang biji tersebut kurang begitu dimanfaatkan. Bahkan, biasanya dibuang begitu saja.

Namun, itu tak berlaku bagi mahasiswa Unzah Genggong.

Mahasiswa universitas yang terletak di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, tersebut berinovasi menjadikan biji nangka sebagai bubuk pengganti aroma cokelat.

Baru-baru ini, riset dan ino-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Lima mahasiswa peraih penghargaan di Korea Selatan bersama rektor Unzah Genggong, Dr Abd Aziz Wahab.

vasi itu bahkan meraih bronze medal dalam kompetisi Asean Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair Collaboration With Sangmyung University (Cheonan Campus). Yakni, di Korea Selatan. Prestasi pada Kategori Social and Innovation Science itu, mengawali penghargaan internasional yang diterima Unzah pada tahun 2022.

Perasaan haru dan bangga masih terlihat jelas dari mahasiswa dan dosen yang menjadi pembimbingnya. Rasa syukur mendalam itu, diungkapkan Ainur Rofiq Sofa, dosen pembina  ke halaman 11

EKSEKUTIF IPHI Kabupaten Jember Gelar Rakerda Perdana Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 2

Jember, Bhirawa Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Jember menggelar rapat kerja perdana sejak dilantik kepengurusannya oleh Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jawa Timur Emil Dardak, di pendopo Wahyawibawa Graha, 24 Januari 2022 lalu.

Dalam kepengurusan IPHI Kabupaten Jember Ir.H.Hendy Siswanto yang juga Bupati Jember menjadi Ketua masa bakti 2021 - 2026.

Ketua IPHI Jember Ir H.Hendy Siswanto mengatakan, rakerda ini merupakan rakerda pertama sejak dikukuhkan oleh Ketua IPHI Wilayah Jawa Timur akhir Januari lalu.

“Rakerda ini sangat penting untuk menentukan target awal IPHI yang harus dicapai ke depan. Yang jelas pertama, penguatan organisasi dulu dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Karena IPHI ini kepengurusannya sampai ke tingkat desa. Setelah Raker nanti, kami akan melakukan silaturrahim ke IPHI yang ada di desa. Ini masih belum di jadwal,” ujar H. Hendy yang juga Bupati Jember.

H. Hendy mengaku program nyata ke depan yang akan menjadi prioritas IPHI Jember yakni membantu mengatasi masalah kemiskinan di Jember melalui sedekah yang dilakukan anggota IPHI Jember.

“Program nyata nanti membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui sedekah. Ini program nyata kami ke depan,” ujarnya.

Hendy mengaku keberadaan IPHI Jember ini merupakan wadah bagi alumni haji dan hajja di Jember dalam menjaga kemabruran. “Bukan hanya sholat saja untuk menjaga kemabruran, tapi bagaimana kita setelah berhaji bermanfaat bagi masyarakat disekitranya.Ini juga bagian dari menjaga kemabruran tadi,” ungkapnya pula.

effendy/bhirawa

Ketua IPHI Kab. Jember Ir. H.Hendy Siswanto ST,IPU (kiri) bersama Penasehat IPHI Jember KH.Abdul Muqit Arief sebelum Rakerda Pertama IPHI Kab Jember, Rabu (16/3).

Hal senada juga disampaikan oleh Penasehat IPHI Kab. Jember

KH.Abdul Muqit Arief. Menurutnya, IPHI ini memiliki tugas suci

dan sangat besar. Selain fokus membantu masalah mengatasi ke-

miskinan, IPHI Jember memiliki program layanan bagi calon jamaah haji, utamanya mempersiapkan lahir batin calon jamaah haji.

“Karena berdasarkan pengalaman kami, ternyata ada calon jamaah haji yang sudah berangkat haji, tapi sholatnya belum benar. Haji mabrur itu tidak serta merta, tapi sebuah proses pelaksanaan ibadah baik dan sebagainya,” ujar mantan Wakil Bupati Jember (era Bupati Faida) kemarin.

Oleh sebab itu, IPHI Jember ini ke depan diharapkan juga ada program layanan pra dan paska haji. Sehingga saat kembali ke tanah air, bisa saling mengingatkan antar sesama jamaah.

“Bagaimana semestinya sikap seseorang yang sudah berhaji. Kita tidak bisa bayangkan, dalam setahun sekitar 2 ribu lebih jamaah yang berangkat haji di Kabupaten Jember.

Kalau semuanya mabrur, akan berdampak potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi religius secara luas,” pungkas Pengasuh Ponpes Al Fallah Silo Jember. [efi.dre]

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji.

m taufik/bhirawa

Pemkot Canangkan Kelurahan Cantik Satu Data Pemkot Malang, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan prima, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kini sedangkan mencanangkan program kelurahan cantik untuk menuju Kota Malang satu data.

Rancangan ini, dalam rangka mewujudkan tata kelola data statistik sektoral, antara data yang ada di kelurahan, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang bersama BPS Kota Malang melakukan pembinaan kepada seluruh lurah se-Kota Malang di Hotel Savana, Rabu (16/3) untuk merealisasikan Kota Malang satu data.

Drs. H. Sutiaji, mengatakan, bahwa satu data ini penting, karena data itu bisa dibawa-bawa kemana-mana dan sudah valid. Makannya kata Sutiaji, pihaknya menghimpun data dari kelurahan. Kemudian di canangkan kelurahan cantik, kelurahan cinta terhadap statistik.

“Data ini sangat penting dalam proses kebijakan pembangunan ke depan. Jadi seluruh kebijakan akan diambil berdasarkan data,” terang Sutiaji.

Data yang ada di Kelurahan ini akan dihimpun menjadi satu untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Mulai dari aspek ekonomi sosial budaya, kesehatan, hingga kemiskinan.

“Nanti BPS yang akan melakukan pembinaan. Mereka juga akan melakukan kerjasama dengan Universitas Brawijaya, karena di sana ada pusat statistik,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto menyampaikan, bahwa pembinaan ini yang disasar ada dua hal.

“Pertama penguatan data sektoral di perangkat daerah dan kecamatan untuk membuat data di wilayah. Kedua dilanjutkan dengan pendampingan oleh BPS dalam membuat data sektoral tersebut,” tandasnya. [mut.dre]

wiwieko/bhirawa

Wabup Gatut Sunu saat meninjau stand purna PMI yang menjajakan produk usaha mereka, Rabu (16/3).

Wabup Tulungagung Apresiasi Baksos PMI untuk Negeri Pemkab Tulungagung, Bhirawa Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengapresiasi penyelenggaraan bakti sosial yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung bersama pekerja migran Indonesia (PMI), Rabu (16/3). Dalam baksos tersebut dilakukan kegiatan sunatan masal, bazar produk purna PMI dan penyaluran bantuan untuk korban Erupsi Gunung Semeru.

“Kami atas nama Pemkab Tulungagung mengapresiasi dan mengu-

capkan rasa teriamakasih yang setinggi-tingginya pada semua pihak utamanya PMI yang telah menyelenggarkan kegiatan baksos ini,” ujar Wabup Gatut Sunu saat menyampaikan sambutannya.

Ia menyebut potensi besar PMI di Tulungagung harus dioptimalkan.

Apalagi desa yang menjadi kantong PMI mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat.

“Ini juga menjadi bukti bahwa sebelum ada dana desa (DD) PMI telah mengawali pembangunan di desanya masing-masing,” paparnya.

Wabup Gatut Sunu selanjutnya berharap dengan sudah melandainya kasus Covid-19, para PMI yang pulang kampung dapat segera kembali ke negara tujuan mereka untuk bekerja.

“Dengan mereka (PMI) kembali ke negara tempat bekerja akan menghasilkan devisa dan ini secara tidak langsung akan menata kembali ekonomi paska Covid-19,” sambungnya.

Wabup Gatut Sunu dalam kesempatan tersebut juga sempat memberikan bingkisan pada perwakilan anak yang mengikuti

Pemkab Uji Coba Eco Lindi Hilangkan Bau Limbah Hewan Ternak Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Upaya menghilangkan bau tak sedap, limbah hewan ternak seperti Sapi dan Kambing, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai memanfaatkan Eco Lindi, cairan penetral bau.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menyemprotkan cairan eco lindi pada dua rumah potong hewan di Kecamatan Krian.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor merespon temuan Rania Nura Andindhita, warga Prasung, Buduran Sidoarjo yang juga mahasiswi UGM Jogjakarta itu dengan cara mengujicobakan eco lindi untuk mengatasi bau limbah hewan ternak milik warga.

“Pemkab Sidoarjo sering menerima keluhan terkait keberadaan hewan ternak yang menimbulkan bau. Ini nanti akan kita coba tangani dengan eco lindi, formula penetral bau temuan dari warga Sidoarjo sendiri,” terang Gus Muhdlor.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK diminta Gus Muhdlor melakukan uji coba mengatasi bau limbah dari hewan ternak Sapi dan Kambing serta

Tampak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Blitar, Santoso usai mengikuti Upacara HUT Satpol PP Ke-72 di Aloon-Aloon Kota Blitar, Rabu (16/3).

sunatan masal. Selain juga memberangkatkan mobil yang membawa bantuan pada korban Gunung Semeru dan meninjau sejumlah stand purna PMI di gelaran bazar UMKM di halaman Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, membeberkan dalam kegiatan baksos jumlah anak yang dikhitan atau disunat sebanyak 88 anak. Mereka berasal dari seluruh Kabupaten Tulungagung. [wed.dre]

bau dari limbah industri kecil lainnya yang selama ini menjadi problem di masyarakat.

“Temuan formula penetral bau sampah atau eco lindi selain untuk menghilangkan bau sampah, bisa dicoba menghilangkan bau limbah hewan ternak,” katanya.

Selama ini, lanjut Gus Muhdlor usaha peternakan dan industri kecil lainnya seperti produksi cecek, usaha rumah potong hewan dan usaha peternakan Sapi dan Kambing sering dikomplain oleh warga. Karena, menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar.

“Bila dari uji coba pemanfaatan eco lindi hasilnya sesuai harapan, bisa mentralkan bau limbah peternakan maka ini akan menjadi solusi bagi para peternak dan pelaku industri kecil lainnya yang selama ini kesulitan mencari formula penghilang bau,” terang Gus Muhdlor_sapaan akrabnya.

DLHK Sidoarjo sebelumnya sudah memakai cairan eco lindi untuk mengatasi bau sampah di kendaraan pengangkut sampah. Selama ini, kendaraan pengangkut sampah milik DLHK itu cukup mengganggu pengendara jalan karena bau. [ach.dre]

hartono/bhirawa

Gubernur Khofifah Pimpin Upacara HUT Satpol PP Ke-72 Di Kota Blitar Upacara Peringatan HUT ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat dan HUT ke-103 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Aloon-Aloon Kota Blitar dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (16/3).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya akan lebih menekankan peningkatan kapasitas Satpol PP sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) kedepannya melalui digitalisasi system.

“Sebagai bagian dari birokrasi, anggota Satpol PP jelas merupakan ASN. Namun demikian sebagai ASN Satpol PP memiliki tugas dan fungsi sebagai PPNS,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai memimpin upacara.

Lanjut Gubernur Khofifah, Satpol PP sebagai PPNS harus memiliki kompetensi khusus, dimana pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri agar ada penguatan kompetensi dan kapasitas dari Pol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa ditingkatkan.

“Peningkatan kapasitas sebagai PPNS ini bukan hanya di tingkat Provinsi, tapi juga di seluruh Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Tambah Gubernur Khofifah, dengan penguatan kompetensi ini kinerja dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda kedepan bisa semakin maksimal, karena Satpol PP selain sebagai penegak Perda juga memiliki kewenangan sebagai PPNS. Sementara Dirjen Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E Rondonuwu juga memuji kinerja Gubernur Khofifah yang sukses melakukan penguatan kapasitas, SDM dan kinerja Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dimana selama satu tahun terakhir ini telah sukses mendongkrak kemajuan jajaran Pol PP dan Linmas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Dan yang paling menarik adalah literasi digital, sehingga teman-teman Satpol PP di Jawa Timur ini budaya literasi digitalnya ini semakin kuat, sehingga Satpol PP dan Linmas Jawa Timur ini juga merupakan

contoh dan panutan bagi seluruh jajaran Pol PP di seluruh wilayah Indonesia,” terang Bernhard E Rondonuwu.

Sementara Wali Kota Blitar, Santoso sebagai tuan rumah Peringatan HUT ke-72 Satpol PP, HUT ke-60 Satlinmas, dan HUT ke-103 Damkar merasa sangat bangga dan bersyukur kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Bahkan pihaknya juga berharap kedepan, Satpol PP, Linmas, dan Damkar bisa lebih profesional lagi.

“Sebab, tugas Satpol PP berkaitan dengan penegakan Perda dan yang dihadapi masyarakat, kedepan lebih profesional lagi,” kata Wali Kota Blitar, Santoso.

Sementara perlu diketahui, Upacara Peringatan HUT ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat dan HUT ke-103 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Aloon-Aloon Kota Blitar diikuti oleh perwakilan Satpol PP seluruh Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur, dimana dalam acara tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan dan santunan kepada masyarakat oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. [htn.adv]

Kepala DLHK Sidoarjo sedang meratakan semprotan eco lindi di Rumah Potong Hewan Krian.

achmad suprayogi/bhirawa

LEGISLATIF

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 3

Kota Probolinggo Jadi Jujugan DPRD dan BNN Jatim Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan BNN Kabupaten Pasuruan sebagai perwakilan dari BNN Provinsi Jatim, di Puri Manggala Bakti.

Mereka diterima Sekda Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati didampingi Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo dan Asisten Perekonomiam dan Pembangunan Setiorini Sayekti serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Kunker Komisi A DPRD Provinsi Jatim yang diketuai Istu Hari Subagio dan Kepala BNN Kabupaten Pasuruan Erlang Dwi Permata ini bermaksud untuk menggali masukan terkait perubahan (revisi) Perda Provinsi Jatim Nomor 13 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba (P4GN).

“Perda Provinsi Jatim Nomor 13 Tahun 2019 itu berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, ada banyak perbedaan antara permendagri yang lama dengan yang baru sehingga perlu direvisi. Sungguh lebat daun benalu numpang hidup di pohon

durian, karena Perda P4GN sudah 6 tahun berlalu tentunya sangat layak diadakan perubahan,” ujar Ketua Komisi Istu Hari Subagio.

Istu menambahkan pertimbangan lainnya untuk merevisi terungkap setelah pihaknya berkoordinasi BNN pusat dan BNN Provinsi Jatim, karena beberapa hal yang menonjol seperti di Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 belum mengatur terkait tim terpadu P4GN. Padahal tim terpadu tersebut dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaannya tim inilah yang nantinya turun di lapangan.

“Banyak hal yang perlu dirubah dan belum mengakomodir tentang keterlibatan Satpol PP. Bahkan BNNP belum menyentuh hingga pemerintah daerah, padahal jika dilihat dari perannya seharusnya dimulai dari tingkat pemerintahan yang kecil sehingga memperkuat pertahanan kita terhadap bahaya narkoba,” imbuhnya.

Salah satu anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Muzamil Syafi’i mengungkapkan kondisi sosio geografis Kota Probolinggo dengan Kota Pasuruan yang tidak jauh berbeda karena berdekatan dengan pantai.

Masyarakat pinggir pantai seringkali tidak memiliki pengetahuan tentang narkoba. “Mereka pergi ke

pantai untuk mencari ikan, kemudian diberi semacam obat kuat dan ternyata itu narkoba. Inilah modus yang dilakukan oleh para pengedar untuk memperoleh keuntungan karena dagang narkoba itu sangat menguntungkan.

Sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mendapatkan rejeki instan, padahal sangat membahayakan untuk kelangsungan bangsa. Untuk itu kami ingin tahu seperti apa kondisi di Kota Probolinggo? Dan kira-kira apa yang sudah dilakukan Pemkot Probolinggo terkait dengan upaya fasilitasi P4GN?,” bebernya, Rabu (16/3) .

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekda Ninik Ira Wibawati menyampaikan pemkot telah menyelenggarakan sosialisasi terkait P4GN kepada pelajar SMP dan SMA serta kegiatan lainnya dan selalu berkoordinasi dengan Polresta.

“Beberapa kegiatan yang telah direncanakan, pertama yaitu penyusunan regulasi terkait P4GN. Tim sudah ada tetapi perwalinya yang belum. Kemudian sosialisasi P4GN bagi siswa, ASN, non ASN hingga masyarakat. Baik dari Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Polresta dan Kodim 0820 juga kita libatkan dalam tim terpadu.

Kemudian secara berkala pencegahan dengan deteksi dini me-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bahas revisi perda P4GN, Kota Probolinggo jadi jujugan DPRD dan BNN Jatim.

lalui tes urine, pengangkatan CPNS dan P3K yang mewajibkan surat keterangan bebas narkoba dan pembenahan masyarakat diantaranya pembentukan kader NAPZA di tingkat sekolah pada kader UKS, dan Forkesa (forum kelurahan sehat dan aktif),” ungkapnya.

Sekda Ninik menambahkan kegiatan lainnya yaitu pemetaan

wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, serta peningkatan peran serta dinas terkait dan vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan P4GN. Kepala BNN Kabupaten Pasuruan, Erlang Dwi Permata mengharapkan revisi Perda Provinsi Jatim Nomor 13 Tahun 2019 dapat diikuti

oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah Jatim.

“Demikian juga bagi Kota Probolinggo nantinya setelah revisi perda ini disahkan maka bisa mulai disiapkan perwalinya. Saya tetap mengharapkan komunikasi yang baik dari perangkat daerah terkait dalam memberantas narkoba,” tambahnya. [wap.dre]

Penundaan Pemilu Hanya Bisa Jika Didukung Rakyat Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB Dr Jazilul Fawaid menegaskan penundaan Pemilu hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat rakyat.

effendy/bhirawa

Bupati Jember Ir.H.Hendy Siswanto, ST,IPU saat menerima Ketua Umum DPP PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama rombongan petinggi PAN di Pendopo Wahyawibawa Graha, Rabu (16/3).

Bupati Hendy Minta Support Wakil Ketua MPR RI Terkait Kebencanaan Jember, Bhirawa Selama dua hari, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil MPR RI Zulkifli Hasan berkunjung ke Jember. Kehadiran orang pertama partai berlogo matahari tersebut diterima Bupati Jember Ir. H .Hendy Siswanto, ST,IPU di pendopo Wahyawibawa Graha yang dikawal oleh petinggi partai tingkat Jawa Timur dan Kab. Jember, Rabu (16/3).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hendy menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, termasuk potensi rawan kebencanaan juga menjadi agenda pembicaraan Bupati bersama Zulkifli Hasan.

“Jember menjadi pusat kota di tapal kuda, merupakan daerah rawan ben-

cana. Kami sudah melakukan mitigasi, mungkin habis lebaran kami akan menyewa pesawat untuk memantau kondisi Jember melalui udara, untuk melakukan perencanaan komprehensif dan mungkin tidak akan selesai dalam waktu setahun,” tandasnya.

Oleh karena itu, Bupati meminta support dan dukungan Zulkifli Hasan agar Jember dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional terkait kebencanaan.

“Kalau kita cerita di Jakarta, mereka tidak akan percaya kalau Jember merupakan kota bencana. Biasanya bencana terjadi di kota pinggiran, tapi Jember yang berada di tengah-tengah dan diapit kota-kota besar justru rawan terjadi bencana,” ungkapnya.

KILAS DEWAN

Jatim Butuh Sekda yang Komunikatif Surabaya, Bhirawa Bursa jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur masih bergulir. Hingga Kamis (18/3), seleksi lanjutan akan digelar.

Seleksi lanjutan itu akan diikuti delapan orang yang mendaftar dan sampai tahapan setelah lolos verifikasi administrasi.

Melihat potensi ke delapan calon, IKA PMII Jawa Timur mensyaratakan agar mereka yang duduk sebagai Sekdaprov memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan stakeholder.

“Sekdaprov bukan saja menjadi kepanjangan tangan gubernur.

Namun juga harus mampu menjadi komunikator banyak pihak. Mulai legislatif hingga OPD sampai organisasi kemasyarakatan (ormas),” tegas wakil ketua PW IKA PMII Jatim, Muchid Efendi didampingi jajaran pengurus IKA PMII Jawa Timur, Selasa (16/3) kemarin.

Muchid Efendi melanjutkan, selain posisi Sekdaprov juga harus diimbangi dengan sistem demokrasi. “Antara visi misi gubernur dengan harapan masyarakat,” lanjut dia.

Jika posisi Sekdaprov salah pilih, Muchid Efendi mengingatkan pada penataan strategi birokrasi di Jawa Timur. Termasuk dengan Nahdlatul Ulama (NU).

“Termasuk terganggunya strategi pembangunan di Jawa Timur,” kata Muchid Efendi yang juga ketua yayasan Azanah Pergerakan ini. Alumni Ponpes Lirboyo tahun 85 ini, berharap sosok Sekdaprov yang dijatuhkan pilihan gubernur nanti benarbenar mampu mengawal kepentingan rakyat. [geh.dre]

Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan dengan jumlah penduduk 2,6 juta yang 30 persen masyarakatnya hidup dipinggiran dan perkebunan yang setiap tahun sudah menjadi langganan bencana.

“Ini sudah kami sampaikan kepada Ibu Gubernur dan Sekjen PUPR Bang Zul (panggilan Zulkifli Hasan), agar Jember menjadi prioritas. Ini tidak main-main Bang Zul. Kami sudah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan mitigasi kebencanaan dan reboisasi, untuk meminimalisir dampak dari resiko bencana,” tandas Bupati Hendy kemarin.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan selama melakukan kunjungan mengaku terkesan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Kabupaten yang memiliki jumlah

penduduk terbesar ke 3 di Jawa Timur ini merupakan daerah subur.

“Jember sangat luar biasa, sehingga tidak pantas Jember banyak orang miskin, karena tanaman yang tidak bisa tumbuh di daerah lain, di Jember bisa tumbuh. Kemarin saya ke Desa Ungkalan (kawasan hutan), saya melihat tanaman semangka tumbuh disela-sela tanaman jati, buahnya besar dan manis lagi, ada kopi, coklat bahkan cerutu produk lokal Jember. Ini sangat luar biasa,” ujar Zulkifli Hasan yang saat juga menjabat sebagai Wakil MPR RI ini kemarin.

Oleh sebab itu, Zulkifli berpesan kepada Bupati Hendy agar potensi yang dimiliki oleh Jember untuk dioptimalkan untuk kemajuan Jember ke depan. [efi.dre]

“Kalau tidak ada kehendak kuat rakyat, tida’ mungkin dilaksanakan penundaan Pemilu. DPR dan MPR adalah cerminan kehendak rakyat.

Kalau wacana ini mendapatkan dukungan kuat dari rakyat, maka cukup alasan bagi MPR untuk menjalankan amandemen,” papar Jazilul dalam diskusi bertajuk “Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi”, Selasa (15/3/22). Diskusi ini digelar fraksi PKB MPR RI di ruang delegasi gedung MPR-Senayan-Jakarta.

Diakui Gus Jazil (panggilan akrabnya), untuk sampai saat ini berada belum ada satupun fraksi di MPR yng mengusulkan amandemen. Sejauh ini, di MPR hanya ada rekomendasi dari MPR periode sebelumnya, untuk membahas Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) saja.

“Sampai hari ini, masih ada Partai yng maju mundur. Ini masih pada tahap wacana, belum sampai pada forum pengambilan keputusan.

Sering Partai-Partai dalam membahas UU ikut terus. Tetapi pada tahap pengambilan keputusan tidak setuju,” papar Gus Jazil.

Penundaan Pemilu, lanjutnya, lebih pada memberikan pintu usulan kepada PartaiPartai. Jadi belum sampai pada pengamb ilan sikap. Jangan-ja,gan kalau nanti wacana ini terus diguyurkan, nanti pada tahap pengambilan keputusan resminya, Partai-Partai setuju. Kita tunggu saja, ajak nya.

Menurut Gus Jazil, penundaan Pemilu, baru sebatas wacana, sehingga layak untuk di diskusikan. Jika nantinya terjadi amandemen, pasal mana harus diubah. Bagaimana pula persetujuan atau penolakan Partai-Partai.

“Bagi PKB, ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau nggak didukung rakyat, ya berhenti. Penundaan Pemilu kapan ? Waktu masih 2 tahun lagi. Perbincangan publik masih bisa berubah,” tandasnya.

Dikatakan, diskusi ini dimaksudkan untuk menga;ak masyarakat, bahwa di era demokrasi, topik apapun bisa dibuka. Diskusi seperti ini, minimal bisa menjadi referensi dunia Akademik bahwa ada hal-hal, yng belum diatur secara rigit dalam konstitusi kita.

“Penundaan Pemilu, bukan persoalan sepele.

Mekanisme ya juga tidak mudah, rumit, termasuk dampaknya. Tapi kesimpulannya, kalau kita mau melakukan amandemen, maka dibutuhkan kehendak rakyat yng kuat,” ulangnya.

Gus Jazil mengingatkan, bahwa penundaan Pemilu bisa dilakukan, asal menggunakan mekanisme ketatanegaraan atau konstitusi. Tidak boleh keluar dari Koridor Konstitusi. Oleh sebab itu, fraksi PKB MPR mengajak publik dan semua rakyat, untuk memberikan masukan. [ira.dre]

Komisi C Minta Pemkot Surabaya Tegas Terhadap PT Golden City DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi C mengundang kembali Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan bersama Satpol PP dalam rapat dengar pendapat terkait berdirinya bangunan di atas lahan milik orang lain.

Permasalahan yang berlangsung selama hampir dua tahun itu, saat ini bergantung kepada keberanian dan ketegasan Pemerintah Kota Surabaya melalui dua dinas tersebut di atas.

Menurut Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota surabaya, Baktiono, biasanya pihaknya mengundang dengan berbagai macam instansi terkait. Tapi hari ini memang dikhususkan kepada kedua instansi tersebut.

“Karena untuk menindak lanjuti hasil rapat Komisi C yang sudah hampir dua tahun. Yaitu permasalahan Golden City dengan Almarhum Parlian. Karena PT Golden City menempati lahan orang lain, membangun di atas lahan milik orang lain,” ujar Baktiono, di Jalan Yos Sudarso Surabaya, Rabu (16/3).

andre/bhirawa

Komisi C DPRD Surabaya mengundang kembali Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan bersama Satpol PP terkait berdirinya bangunan milik PT Golden City di atas lahan milik orang lain.

Dia menyampaikan bahwa dari rapat hari ini dari kesimpulan tersebut sudah jelas bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan segera untuk mengeluarkan surat peringatan.

“Jadi kesimpulan terakhir kami di Komisi C, yaitu pada tanggal 17

Januari 2022. Dalam kurun waktu satu bulan, seharusnya sudah ada ‘Satpol PP Line’ atau segel. Tapi sampai bulan Maret ini, baru peringatan ketiga dikeluarkan tanggal 15 Maret 2022,” terang Baktiono.

Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, padahal

seharusnya, kalau 17 Januari 2022 kesimpulan itu, bisa langsung dieksekusi satu bulan kemudian. Kalau lewat tahapan-tahapan itu.

“Tapi Dinas Cipta Karya atau Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan berargumentasi bahwa ada pengajuan IMB penyesuaian. Lalu kami tegaskan bahwa persil yang diajukan semula itu salah letak. Maka untuk penyesuaian itu tetap diproses. Tetapi, untuk sanksi itu tetap harus dilaksanakan,” tegas Baktiono.

Legislator senior ini menegaskan, Komisi C memberikan kesimpulan kembali bahwa yang dibahas bersama-sama untuk memberikan keberanian agar di bawah pemerintah kota atau Wali Kota bahwa warga dihadapan pemerintah ini sama.

“Maksudnya adalah dalam penegakan aturan terhadap masyarakat kecil, maupun mereka para Pengusaha kita harus memberikan perlakuan yang sama. Hal itu untuk memenuhi asas keadilan,” bebernya. [dre]

OPINI

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

TAJUK

Halal Lebih “Mem-bumi” TANDA produk “halal” dengan logo baru, wajib dicantumkan pada setiap produk makanan dan minuman. Termasuk obat, dan vaksin. Seluruh prosedur regulasi (Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri) telah diterbitkan. Begitu pula mengurus sertifikasi “halal” dijamin mudah, dan transparan, antara lain melalui online.

Ke-halal-an, dulu menjadi domain MUI (Majelis Ulama Indonesia), tetapi kini menjadi tanggungjawab pemerintah (Kementerian Agama). Walau penelitian ke-halal-an tetap dilaksanakan MUI sebagai penguji.

UU Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), meng-amanat-kan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Menteri. Berdasar UU JPH pasal 5 ayat (3) Kementerian Agama telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Label logo “halal” menjadi mandatory (kewajiban) berdasar UU JPH. Pada pasal 37, BPJPH diberi hak penetapan label halal yang berlaku selingkup nasional. Selama ini logo lama bukan dibuat oleh BPJPH. Pemerintah (melalui BPJPH) kini mengubah logo “halal” dengan aksen lebih “mem-bumi.” Bentuk logo menggunakan artefak budaya yang memiliki ciri khas unik, dan berkarakter kuat. Serta me-representasi-kan Halal Indonesia. Logo berbentuk gunungan wayang kulit. Bisa pula nampak sebagai surjan (baju laki-laki khas Jawa). Bentuk gunungan tersusun berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri dari Ha, Lam-alif, dan Lam. Ketiga huruf tersusun dalam satu rangkaian membentuk kata “halal.” Lebih indah dibanding logo lama.

Logo baru juga memiliki warna utama ungu, dan warna sekunder hijau toska. Penggunaan logo baru sekaligus menggantikan logo lama, berdasar Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. UU Tentang JPH pada pasal 39, menyatakan “Pencantuman Label halal … harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.” Terdapat frasa kata “mudah dilihat dan dibaca” sebagai perlindungan awal konsumen (tidak ragu tercampur bahan haram).

Ke-halal-an produk konsumsi menjadi urusan tanggungjawab negara terhadap rakyatnya. Pemerintah (melalui Kementerian Agama) memiliki kewenangan tunggal sertifikasi “halal.” Itu sebagai upaya perlindungan konsumen terhadap seluruh produk makanan dan minuman, serta berbagai jenis obat-obatan. Termasuk bahan vaksinasi, dan imunisasi. Sertifikasi akan tetap bekerjasama dengan MUI sekaligus pemberi rekomendasi utama (penentu) kepada pemerintah.

Pada masa lalu, sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI (sejak Januari 1989). Kinerja “stempel” halal MUI telah diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Sertifikasi halal diberikan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Ada pula sertifikat halal untuk proses produksi (misalnya rumah potong hewan dan produk ayam potong). Juga sertifikasi kehalal-an proses dan bahan obat-obatan (misalnya vaksin).

Bahkan jasa keuangan (perbankan dan asuransi) juga tak luput dari sertifikasi halal (berdasar syariah). Dalam hal ini BPJS, konon, belum memperoleh sertifikasi “syariah.” Diantaranya, pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh BPJS, belum dijelaskan pada tim syariah MUI. Sehingga banyak masyarakat belum menjadi peserta BPJS (Kesehatan) milik pemerintah. Sedangkan muslim yang kaya memilih asuransi (swasta) berdasar syariah, diluar BPJS. UU tentang Jaminan Produk Halal, me-wajib-kan setiap produsen makanan, minuman, berbagai jenis obat, mengurus sertifikasi “halal.” Melalui Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, BPJPH me-mudah-kan proses sertifikasi halal. Biasanya pendampingan daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Terutama untuk kalangan usaha mikro dan ultra mikro (UMUM). Termasuk warung makan, serta industri kecil skala rumah tangga unit makanan dan minuman.

Pencantuman label “halal” yang diterbitkan BP-JPH, akan menenteramkan konsumen. Termasuk untuk kepentingan vaksinasi dan imunisasi. [*]

Halaman 4

Jokowi dan Isu Pemilu 2024 bagai media yang ada di Indonesia. Bahkan muncul istilah lain, yakni “Jokowi: The King of Lip Service”, yang awalnya dinilai diunggah oleh akun Instagram @bemui_ official tertanggal 26 Juni 2021.

Oleh : Namun, dalam wakAdam A. Bahar tu singkat ribut-ribut itu berhenti begitu saja.

Citra Jokowi tidak banyak berubah. Jokowi tetap saja suatu partai atau menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, teru- dicitrakan jauh dari seorang politisi ulung. tama dalam legislatif atau eksekutif.

Lalu bagaimana kita menyikapi Kontradiksi merupakan istilah yang respon Jokowi atas isu pemilu 2024 sangat tepat untuk menggambarkan yang ramai diperbincangkan saat konsep politisi ini. Sebutan “politisi” ini? Sebelum menjawab itu, kita seperti itu jelas sangat jauh dari citra perlu melihat, bagaimana kondisi yang diberikan pada Jokowi. Ia sedemokrasi Indonesia saat ini. Ini lalu digambarkan sebagai seorang sangat penting diperhatikan karena pemimpin yang merakyat. konsekuensi langsung dari respon Namun, di tahun 2020, Ben dan pernyataan Jokowi itu ialah Bland, direktur Southeast Asia Propada demokrasi Indonesia. Hampir gram di Lowy Institute, menghebohkan publik Indonesia lewat seluruh pengamat politik sepakat bahwa saat ini demokrasi Indonesia bukunya “Man of Contradiction: sedang mengalami kemunduran Joko Widodo and the Struggle to atau regresi. Beberapa pengamat Remake Indonesia”. Dalam buku menyebutkan demokrasi Indonesia tersebut, ia secara tegas mengasaat ini semakin condong ke arah takan bahwa kontradiksi melekat illiberal. Indikator-indikator yang dalam diri Jokowi sejak menjadi gubernur DKI Jakarta. Beberapa mengumuka sangat kompleks, beberapa diantaranya misalnya kontradsii itu, misalnya: ketika menguatnya polarisasi politik yang menjabat sebagai gubernur Jakarta, mendorong meningkatnya intolerJokowi mengatakan akan fokus ansi dan menguatnya sektarianisme benahi Jakarta dan tidak tertarik politik; merosotnya kebebasan ikut pilpres, tetapi faktanya ia sipil dimana pemerintah secara ketat maju bertarung dalam pilpres 2014; menekan oposisi dan membatasi Jokowi membangun citranya sebagai seorang populis dengan ciri uta- kritisisme, ancaman hukuman bagi mereka yang menghina presiden; manya ialah blusukan dan bercerita disfungsi institusi elektoral dan dengan orang kecil tetapi dalam kepemimpinannya ia lebih dekat representatif.

Dalam satu artikelnya yang berdekat dengan elit dan oligark, dan judul “Indonesia’s new despotism”, kebijannya cenderung membungAirlangga Pribadi, dosen ilmu polikam kebebasan berbicara serta hak tik Universitas Airlangga, menilai masyarakat kecil, bahkan ia secara masalah regresi atau kecenderungan diam-diam setuju dengan pasal demokrasi Indonesia ke arah illiberpenghinaan Presiden; Kontradiksi al ini sangat erat terkait dengan newlain misalnya terkait dinasti polidespotism atau despotisme-baru, tik dimana di tahun sebelumnya Jokowi secara keras menolak di- yaitu suatu tipe pemerintahan yang diatur oleh penguasan yang ahli nasti politik tetapi di tahun 2020, dalam memanipulasi dan mencamia cenderung memperkuat praktik dinasti politik yang telah mengakar puri urusan kehidupan masyarakat, mengumpulkan dukungan mereka, dalam politik Indonesia. Sesaat setelah penerbitan buku ini, isu dan memenangkan / mengambil kontradiksi Presiden Jokowi ra- hati masyarakat. New-despotism dicirikan oleh kekayaan, dan eksmai diperbincangkan dan bahkan pansi kekuasan eksekutif dengan menjadi trending topik di ber-

Pada 11 maret 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam suatu wawancara yang diunggah di kanal Youtube Deddy Corbuzier, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung pemilu 2024 ditunda. Pernyataan ini sontak mendapat respon yang luas di masyarakat.

Sebagian menilai data yang disampaikan Luhut tidak berdasar dan patut dipertanyakan. Sebagian lagi menilai bahwa pernyataan Luhut ini sebagai sinyal bahwa orang-orang istana masih ingin lebih lama lagi berada di istana.

T

erlepas dari berbagai penilaian tersebut, pertanyaannya ialah apakah Presiden Jokowi mau untuk menunda atau memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden?

Sebelumnya, pada 4 maret 2022, Presiden Jokowi mengatakan bahwa “siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi.

Bebas saja berpendapat”. Ia menambahkan bahwa “tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi”. Sebelumnya, pada 15 maret 2021 Presiden Jokowi pernah juga mengatakan bahwa “saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode.

Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus juga kita jaga bersama-sama”.

Beragam interpretasi dapat diberikan atas pernyataan Jokowi ini. Namun jika dibaca sekilas, pernyataan Jokowi ini menyiratkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang masa jabatannya, baik itu menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan tiga periode, karena itu akan bertentangan dengan konstitusi, yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode atau 10 tahun.

Pertanyaannya ialah, apakah pernyataan presiden Jokowi masih dapat dipercaya? Citra Jokowi sejak awal masuk ke panggung politik Indonesia memang tidaklah seperti politisi lain, terutama mereka yang aktif di partai politik.

Di Indonesia kata “politisi” biasanya merujuk pada orang-orang yang selalu mengubar janji dan bicaranya tidak bisa dipercaya.

Mereka ini umumnya berada dalam

mengontrol lembaga yudikatif dan menundukan dan merusak supremasi hukum dengan menggunakan instrumen hukum, serta penggunaan media mainstream dan media baru untuk memanipulasi opini publik.

Jika kita melihat kondisi demokrasi Indonesia tersebut, apa substansi dari ribut-ribut penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden saat ini? Pilihan memperpanjang masa jabatan presiden jelas akan memperburuk demokrasi Indonesia. Sementara itu, isu penundaan pemilu, jika diperbincangkan tidak mempertimbangkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, tidak akan membawa manfaat sama sekali. Sementara bagi rakyat biasa, isu pemilu ditunda atau tetap dilaksanakan di 2024 pada dasarnya tidak akan berpengaruh banyak pada mereka. Apalagi, yang harus diperhatikan masyarakat yaitu bahwa pemilu ditunda atau tetap dilaksanakan di 2024, aktor-aktor atau elit-elit yang bertarung tidak akan jauh berbeda.

Lalu bagaimana kita menyikapi respon Presiden Jokowi atas ributribut pemilu 2024 yang terjadi saat ini? Jika melihat kondisi demokrasi Indonesia sebagaimana mana disebutkan sebelumnya, pernyataan Jokowi itu tidak menyentuh substansi persoalan demokrasi yang ada.

Bahkan pernyataannya sangat kontradiksi dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Di tahun 2020, Ban Bland dalam bukunya telah mengatakan bahwa Jokowi merupakan “a poor guardian of democratic principles and practice”. Bahkan, pernyataan lain Jokowi dalam menanggapi isu pemilu 2024 yang terjadi saat ini, “tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” dapat dinilai semakin mempertegas ciri new-despotism atau despotismebaru dari kepemimpinanya. Dalam konteks ini label “politisi” perlu ditempatkan dalam diri Jokowi.

Yang perlu kita perhatikan bersama ialah bahwa, memperbincangkan masalah politik Indonesia saat ini, seperti pemilu dan pilpres wacana penguatan demokrasi haruslah menjadi pertimbangan utama.

Kandidat Doktor, Fisip, Universitas Airlangga

Mendesain Aturan Main Omnibus

S

aat ini, publik masih bertanya-tanya kebingungan terhadap masa depan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), sebagaimana diketahui Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional secara bersyarat) sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Kebingungan pun semakin tidak terhindarkan jika menilik amar Putusan a quo nomor 4, 5, 6 dan 7, yang mana menunjukan keraguan dan ketidakjelasaan tentang eksistensi UU Cipta Kerja, tentunya berimplikasi terhadap keberlangsungan pelaksanaan kebijakan strategis.

MK dalam amarnya memerintahkan agar pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan.

Meskipun MK tidak menyebutkan secara eksplisit skema perbaikan UU CK, namun dengan dasar demikian DPR memulai langkah perbaikan dengan mencoba mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 15 tahun 2019 (UU P3). Setidaknya ada 3 (tiga) poin yang perlu disoroti dalam revisi kedua UU P3. Pertama, berkaitan dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Kedua, perbaikan kesalahan teknis pasca persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Ketiga, partisipasi masyarakat yang bermakna.

Langkah pertama yang diambil DPR untuk menindaklanjuti Putusan MK dengan mengubah UU P3 dapat dikatakan sudah tepat karena mengingat basis metode omnibus yang digunakan dalam UU CK tidak dikenal dalam rezim UU P3 sehingga tidak mempunyai legitimasi hukum yang sah.

Dalam RUU revisi kedua UU CK, metode omnibus diartikan sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundangundangan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konsepsi metode omnibus yang dirumuskan tidak jauh berbeda dengan pemahaman para ahli seperti O’Brien dan Bosc yang mengemukakan bahwa omnibus law sebagai upaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan yang diintegrasikan dalam satu undang-undang (2009:724).

Jika membaca rumusan metode omnibus, ada potensi digunakannya metode omnibus pada level hierarki di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Format demikian tentunya berdampak sangat positif

telah disepakati nakhususnya dalam mun terjadi kesalahan penataan regulasi, teknis penulisan yang sebagaimana kita berakibat fatal. Misalketahui terjadi obenya Pasal 29 UU KPK, sitas regulasi, jumlah Pasal 6 UU Cipta Kerja peraturan di tingdan Pasal 53 ayat (5), kat pusat berjumbahkan sebelum dilah 3854, peraturan sepakati masih dalam menteri berjumlah bentuk RUU terjadi 16873 dan peraOleh: kesalahan Pasal 170 turan daerah 15982 Adam Setiawan ayat (1) halaman 682. (https://peraturan.

Sejatinya, RUU go.id/). Dengan deyang telah disepakati mikian metode omnibus merupakan suatu keniscayaan bersama oleh DPR dan pemerintah dengan tujuan mereduksi penum- telah bersifat final sehingga rumupukan dan tumpang tindih produk san isinya tidak boleh diubah. Namun dengan dirumuskan ketentuan legislasi dan produk regulasi.

Meskipun banyak pandangan perbaikan teknis pasca persetujuan, yang mengatakan muspra menggu- rumusan isi yang masih salah atau nakan metode omnibus jika dalam terjadi kurang masih bisa diperUU CK juga memerintahkan diben- baiki, bisa saja ketentuan ‘perbaikan tuk peraturan delegasi yang banyak teknis’ dijadikan semacam alasan sehingga kontraproduktif dengan pemaaf untuk mentolerir kesalahan niat awal untuk memangkas hyper teknis yang seringkali terjadi bahregulation, namun dengan rumusan kan yang ditakutkan bisa membuka metode omnibus demikian proba- potensi terjadinya penyeludupan bilitas pemerintah untuk membentuk pasal yang menguntungkan segelinperaturan delegasi dengan metode tir oknum. Sebenarnya rumusan omnibus. Oleh karena itu dengan perbaikan teknis tidak perlu diatur perbaikan secara gradual, selanjutnya dalam UU P3 karena seyogianya dilakukan perbaikan dalam UU CK DPR bersama pemerintah dalam untuk mengsimplifikasi rumusan yang membentuk undang-undang harusmemerintahkan dibentuk peraturan lah dengan cara saksama, teliti, tidak delegasi mengingat ada ratusan keten- tergesa-gesa dan mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Lagipula tuan delegasi dalam UU CK. Kemudian, dalam RUU revisi adanya ketentuan perbaikan teknis kedua UU P3 dirumuskan keten- malah bias dengan asas kepastian tuan tentang perbaikan teknis pasca hukum (rechtszekerheid).

Poin ketiga, dalam revisi kedua persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Ada problematik hu- UU P3 untuk memperkuat keterkum tersendiri dalam hal ini, seperti libatan dan partisipasi masyarakat diketahui ada beberapa UU yang secara bermakna (meaningful par-

ticipation), setidakya memenuhi tiga prasyarat yakni: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be considered); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Jika dicermati rumusan Pasal 96 revisi kedua UU P3 hanya melengkapi saja praktik yang sudah ada misalnya diperluas media yang digunakan dalam partisipasi Pasal 96 ayat (2) dalam pemberian masukan masyarakat dapat dilakukan secara daring atau luring. Kemudian, terkait kemudahan akses setiap RUU, padahal praktiknya RUU yang sudah disepakatinya saja (draf final) sukar untuk dapat diakses di website DPR. Berkenaan dengan partisipasi masyarakat yang dapat menyuarakan aspirasinya dalam Pasal 96 ayat (3) kategorinya berubah menjadi orang perseorang atu kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatauan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penjelasannya yang dimaksud kelompok orang adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang

dan masyarakat hukum adat. Artinya ada pembatasan kelompok/ organisasi masyarakat/profesi dan LSM yang terdaftar saja yang bisa menyuarakan aspirasinya.

Apabila disimpulkan masih ada kelemahan substansial terkait jaminan partisipasi publik, hendaknya dirumuskan secara jelas dengan parameter partisipasi publik yang bermakna, karena potensi seringnya digunakan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui kelemahan metode omnibus adalah minim deliberasi yang berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat luas. Oleh karena itu, hendaknya direkonstruksi ketentuan mengenai partisipasi publik yang bermakna dengan tujuan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, diakomodirnya metode omnibus dalam UU P3 dengan tujuan memangkas penumpukan regulasi harus disertai pula dengan penguatan partisipasi publik yang bermakna, Oleh karena itu hendaknya DPR dalam mendesain aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dengan tujuan membangun sistem pembentukan peraturan perundangundangan yang lebih ideal, akuntabel transparan dan partisipatif.

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Disnakertrans Tulungagung Stop Kirim PMI ke Eropa Timur Halaman 5

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Tulungagung, Bhirawa Berkecamuknya perang antara Rusia dan Ukraina berdampak pada pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tulungagung. Mereka kini tidak bisa kembali untuk bekerja di wilayah Eropa Timur.

“Untuk sementara PMI yang akan bekerja di Eropa Timur, utamanya Polandia kami setop dulu,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, Rabu (16/3).

Menurut dia alasan keselamatan jiwa yang menjadi dasar penyetopan sementara pengiriman PMI ke Eropa Timur. “Kami ingin melindungi PMI. Sudah dua minggu ini kami setop pengirimannya,” sambungnya.

Agus Santoso menyebut ada sekitar 50 PMI asal Tulungagung yang bekerja di Polandia. Mereka semua bekerja formal di sana.”Kebanyakan bekerja di pabrik,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut Agus Santoso, pengiriman PMI dari Tulungagung mulai menunjukkan peningkatan usai kasus Covid-19 melandai. Sampai kemarin terdata sekitar 1.000 orang PMI yang sudah mengajukan rekomendasi paspor.

“Sekarang hampir semua negara sudah dapat menerima PMI kembali. Termasuk kawasan Asia. Dan PMI asal Tulungagung kebanyakan bekerja di Hongkong dan Taiwan,” paparnya.

Sebelumnya, Kabid Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Trininingsih Rahayu, menyatakan hal yang sama.

Diungkapkan, saat ini sudah

banyak negara yang membuka kembali untuk PMI. “Sesuai data ada 59 negara yang kembali buka,” katanya.

Ia membeberkan pembukaan tersebut sudah pula disambut positif oleh PMI asal Tulungagung. Terbukti jumlah pendaftar sudah meningkat dari tahun sebelumnya.

“Dua tahun di pandemi Covid-19 terjadi penurunan yang signifikan. Kami berharap di tahun ini bisa menyamai saat

sebelum pandemi Covid-19 yang setahun mencapai 6.000an PMI,” paparnya.

Sedang soal menyetopan pengiriman TKI ke Polandia, Triningsih mengatakan hal itu merupakan kebijakan dari Disnakertrans Kabupaten Tulungagung. “Penyetopan ke Polandia atas inisiatif Disnakertrans Kabupaten Tulungagung sembari menunggu putusan (pemerintah) pusat,” pungkasnya. [wed. bb]

Agus Santoso

LINTAS PELAYANAN

Proyek RSUD Baru Kota Probolinggo Baru 7 Persen Probolinggo, Bhirawa Pembangunan rumah sakit baru di Jalan Profesor Hamka, Kelurahan/Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, terus dikebut. Tahun ini, akan dibangun dua gedung. Yaitu, gedung rawat inap dan medical center. Dua gedung itu akan dibangun berdekatan. Gedung medical center dibangun di belakang gedung rawat inap. Pembangunannya sudah dimulai sejak awal Maret. Namu dapat sorotan dari DPRD pasalnya RSUD belum jadi tapi ada pengadaan alkes Rp 25 milyar.

Plt Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi, Rabu (16/3) menyebut, pembangunan dua gedung itu dilaksanakan PT Maju Alam Mandiri (PT. MAM). Total anggaran yang disiapkan untuk membangun dua gedung itu sangat besar. Mencapai Rp 161 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2022 Kota Probolinggo.

Sat ini, pengerjaan dua gedung tersebut sudah berjalan sekitar tujuh persen. Masing-masing gedung akan dibangun empat lantai. Pelaksana proyek harus merampungkan pembangunan ini paling lambat akhir Desember mendatang. “Pengerjaannya sudah berjalan. Pembangunan telah mulai dilaksanakan sejak awal bulan Maret. Sesuai kontrak, PT MAM harus menyelesaikannya sebelum tahun 2022 berakhir,” ungkapnya.

Rahman optimistis lanjutan pembangunan RS Ar Rozy ini bisa rampung sesuai batas waktu kontrak. Pihaknya pun sudah meminta pada pelaksana agar memperhatikan waktu, sehingga bisa rampung sesuai jadwal. “Pengerjaan fisik rumah sakit baru ini untuk tahun depan tidak ada. Tahun depan insyaallah sudah bisa difungsikan,” terang Rahman. [Wap. bb]

Kepala Dinas P3AKB Kab Sidoarjo dan Plt Kemenag Kab Sidoarjo dalam acara FGD dengan KUA dari Kemenag Sidoarjo untuk mempercepat penurunan kasus stunting.

ali/bhirawa

KUA di Kabupaten Sidoarjo Digandeng Percepat Penurunan Angka Stunting

wiwit agus pribadi/bhirawa

RSU baru kota Probolinggo capai 7 persen.

Sidoarjo, Bhirawa Mempercepat penurunan angka stunting di Kab Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) Kab Sidoarjo, Rabu (16/3) kemarin, di Fave Hotel, menggelar Forum Grup Discusion (FGD) dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kab Sidoarjo.

Plt Kepala Kemenag Kab Sidoarjo, Drs Mufi Imron Rosidi, menyambut baik acara yang bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat jasmani dan rohani tersebut.

“Kami sangat sepakat dengan adanya kerja sama kolaborasi antara pihak BKKBN dengan pihak Kemenag ini. Khusus di Kab Sidoarjo supaya bisa tercipta zero stunting,” komentarnya dalam kesempatan tersebut.

Kepala Dinas P3AKB Kab Sidoarjo, Ainun Amalia SSos, menegaskan kerja sama tersebut sebagai strategi pencegahan percepatan angka stunting di Kab Sidoarjo.

Pada tahun 2024 mendatang, Pemerintah Pusat menargetkan prevalensi angka kasus stunting secara

Nasional dibawah 14%. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, prevalensi angka stunting sebesar 21% - 22%.

Sedangkan di Kab Sidoarjo, kata Ainun, merujuk pada data Bappeda Sidoarjo yang terbaru, sebesar 7.4%. Meski begitu, menurutnya tidak bisa santaisantai saja, namun harus tetap melihat juga dari sisi makro, baik kondisi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

“Supaya tidak terjadi kasus Stunting harus dicegah mulai hulu sampai akhir. Pihak KUA yang terlibat dalam masalah pernikahan, bisa mencegah

Tarif Parkir Berlangganan di Kabupaten Madiun Masih Tetap Harapkan Meminimalisir Kebocoran dari Jukir Liar

Kabupaten Madiun, Bhirawa Kabar gembira untuk warga Kabupaten Madiun. Biaya program parkir berlangganan tidak mengalami perubahan. Hal tersebut disampaikan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami melihat kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid 19.

“Sebenarnya kita mau menaikkan akan tetapi karena kontraksi ekonomi dan bukan waktu yang tepat dengan melihat kondisi perekonomian masyarakat,” kata Bupati Madiun usai Penandatanganan Nota Kesepahaman

Parkir Berlangganan di Pendopo Muda Graha. Rabu (16/3).

Adapun manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dengan adanya sistem parkir berlangganan ini diharapkan dapat meringankan biaya beban parkir serta memperoleh manfaat adanya kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir, karena telah diatur dalam Perda.

“Parkir berlangganan membuat masyarakat menjadi ringan dan meminimalisir kebocoran dari juru parkir liar,” jelasnya Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupat-

en Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum untuk kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp 30 ribu, kendaraan bermotor roda 3 sebesar Rp 40 ribu, kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp 60 ribu, dan kendaraan bermotor roda 4 lebih Rp 100 ribu.

Sedangkan untuk tarif retribusi parkir non langganan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 3 sebesar Rp 2 ribu. Untuk sedan, taxi pick up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 5

ribu. Kemudian untuk mobil barang, mobil bus dan mobil penumpang yang sejenis sebesar Rp. 10 ribu, serta kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar Rp. 15 ribu. Untuk diketahui tarif retribusi parkir non langganan tersebut berlaku setiap satu kali parkir.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut turut dihadiri Kapolres Madiun, Kapolresta Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Madiun.[dar. bb]

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami disaksikan Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo dan Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono menandatangani Nota Kesepahaman Parkir Berlangganan di Pendopo Muda Graha. Rabu (16/3).

Artinya, Pemkab Madiun tidak jadi menaikkan tarip parkir karena sekarang masih pandemi covid-19.

dengan menanyakan kesiapan nikah kepada calon pengantinnya,” papar Ainun, panjang lebar dihadapan 18 Kepala KUA dan 18 Koordinator PLKB di Kab Sidoarjo.

Saat ini dengan adanya Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (Elsimil) yang ditetapkan dalam Inpres No 72/2021, para petugas KUA bisa menanyakan data-data tersebut kepada para calon pengantin.

“Mengisi aplikasi Elsimil kepada para calon pengantin, harus mulai dibudayakan. Untuk mengetahui kesiapan nikah jasmani dan rohani para calon pengantin,” ujarnya.

Dengan adanya Aplikasi Elsimil, maka pihak KUA dan petugas PLKB akan bisa mengedukasi para calon pengantin. Agar nantinya para calon pengantin benar-benar siap secara jasmani dan rohani. Sehingga bisa menghindarkan anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi stunting.

“Apa jadinya negara ini kalau banyak generasi terlahir stunting. Sebab kondisi fisik mereka tidak hanya kerdil saja, tapi daya pikir mereka juga akan lemot,” katanya.

Menikah dalam usia muda dan menikah yang tidak siap secara mental, menurut mantan Camat Sukodono, juga banyak dampak negatipnya. Diantaranya rawan terjadinya kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Juga rawan terjadi kasus perceraian. [kus. bb]

Dinas Kesehatan Gandeng 3 NGO Gerebek Investigasi Kontak Erat Terkonfirmasi Positif TBC Kasus konfirmasi positif TBC (Tuberkulosis) di Bondowoso, Jawa Timur menyentuh angka hingga 900 orang, dan 54 di antaranya meninggal dunia di sepanjang tahun 2021. Jumlah ini merupakan hasil deteksi terhadap 2.800 orang.

Sedangkan pada tahun 2022, dari awal tahun hingga saat ini tercatat sudah ada delapan orang yang positif TBC. Semuanya pasien ini tersebar merata di 23 kecamatan, dengan rentan usia pasien rata-rata 15-45 tahun.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Bondowoso, Goek Fitri Purwandari menerangkan tingginya kasus TBC ini, disebabkan oleh penderita yang tidak berobat sesuai standar.

Kata dia, karena biasanya masyarakat penderita TBC, baru dua bulan konsumsi obat dan merasa nyaman. Mereka langsung berhenti. “Padahal harus terus minum obat, minimal enam bulan,” katanya.

Selain itu juga lanjut dia, masih

kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Melihat hal itu, pihaknya bersama 3 NGO yang terdiri dari Yapikma, SSR Yabhysa, serta Pokja TBC/HIV, terus berkolaborasi melakukan pemeriksaan di Pondok Pesantren, penyuluhan, investigasi kontak, dan gerebek TBC. Salah satunya yakni dengan menyelenggarakan gerebek investigasi kontak erat di dua desa, yakni Desa Dadapan dan Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan yang dilaksanakan pada 16 dan 17 Maret 2022.

Kemudian pihaknya juga akan melakukan screening di Ponpes Al Islah Dadapan Kecamatan Grujugan, dan Lapas Klas II B, yang masing-masing akan dilakukan pada tanggal 24-31 Maret 2022.

“Ini semua juga merupakan rangkaian peringatan Hari TBC sedunia,” ujarnya saat di konfirmasi di tengah-tengah gerebek investigasi kontak erat di Balai Desa Dadapan, Rabu (16/3).

Dijelaskannya, bahwa investigasi kontak erat sendiri dilakukan terhadap 20 hingga 25 orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien TBC. Utamanya kepada pihak keluarga pasien.

Kemudian pihaknya melakukan screening terhadap mereka, yakni dengan memeriksakan dahaknya di Puskesmas yang memiliki TCM (Tes Cepat Molekuler) yang ada di Maesan, Tenggarang, Prajekan, dan RSU. “Kalau dia terdeteksi TBC maka dia wajib datang ke Puskesmas untuk diobati. Semua pengobatannya gratis,” urainya.

Goek menerangkan, semua kader di tiga NGO itu, serta Kader dari Dinas Kesehatan rutin melakukan pendampingan, dan investigasi kontak.

Bahkan, mereka juga turun langsung mengirim obat, dan mengkonseling pasien.

“Kita target utamanya adalah, memperbanyak spesimen yang diperiksa untuk terdeteksi apakah spesimen itu positif TBC atau tidak.

Jadi temukan sebanyak-banyak suspect,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua SSR (Subsub Recipien) Yabhysa, Hijrotul Illahiyah, menerangkan, selama berkolaborasi dalam penanganan TBC di Bondowoso, pihaknya menerjunkan 72 kader aktif yang tersebar di 18 kecamatan.

Kata dia, mereka ini melakukan penemuan kasus TBC di hampir 20 wilayah di kecamatan-kecamatan itu. “InsyaAllah akan kami usahakan bisa cover se Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Hijrotul Illahiyah mengaku, jika para kader pun turut aktif melakukan investigasi kontak bahkan dengan jemput bola. Tak hanya itu, juga den-

Dinas Kesehatan Bondowoso saat melakukan penyuluhan, investigasi kontak, dan gerebek TBC di Balai Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan. (Ihsan Kholil/Bhirawa)

gan menyisir dari rumah ke rumah.

“Selain penemuan kasus melalui investigasi kontak, teman-teman Kader juga biasa mengantarkan sp-

esimen dahak ke Puskesmas, mereka juga melakukan pemantauan, pendampingan ppengobatan pasien sampai sembuh,” terangnya. [san.bb]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing,

Kelas Akhir Semua Jenjang Sekolah Bisa Terap Kota Batu, Bhirawa Setelah sempat menahan diri tak terburu menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), akhirnya Pemerintah Kota Batu melaksanakan PTM Terbatas. Dan khusus kelas akhir di semua jenjang, Pemkot mengizinkan sekolah menyelenggarakan PTM 100% bersyarat.

Tujuannya agar para siswa bisa mendapatkan materi pelajaran yang memadai sebelum mengikuti Ujian Kelulusan.

Mulai pekan depan, semua jenjang sekolah di Kota Batu (kecuali PAUD) diizinkan untuk menyelanggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan PTM 100% untuk siswa kelas akhir.

"Semua jenjang yang dimaksud bisa menjalankan PTM adalah SD, SMP, SMA/ SMK. Namun untuk jenjang PAUD belum bisa melaksanakan PTM karena peserta didiknya masih belum mendapatkan vaksin,'' ujar Hj Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu, Rabu (16/3).

Namun, kata Walikota, pada jenjang SD, SMP, SMA/ SMK ini bisa melaksanakan PTM dengan pembatasan. Artinya PTM hanya bisa dilakukan 50% dengan pengaturan dan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

"Alhamdulillah situasi saat ini

sudah mulai kondusif. In syaa Allah mulai pekan depan sudah bisa dilakukan PTM tapi tetap dibatasi 50% dan wajib dievaluasi seminggu sekali,'' jelas Dewanti.

Jika dalam evaluasi ini dianggap layak secara keamanan medis maka PTM akan terus dilakukan hingga 100%. Namun, dalam PTM yang dimulai pekan depan, Pemkot akan memberikan pengecualian kepada siswa kelas akhir di semua jenjang. Yaitu kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA/ SMK. Untuk kelompok ini diberi kesempatan kepada pihak sekolah untuk bisa memberikan PTM 100% dengan syarat.

Dan syaratnya, seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksinasi Covid 19 lengkap dosis pertama dan kedua. Kemudian dalam menyelenggarakan PTM tidak boleh mengendorkan penerapan Prokes. Bahkan ketika dilaksanakan PTM 100% bisa menerapkan Prokes lebih ketat, dengan memberikan pengawasan dan disipllin lebih tinggi.

Adapun PTM 100% untuk kelas akhir di semua jenjang diberikan dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi Ujian Kelulusan. Diharapkan dengan pemberian materi PTM maka para siswa

Sebanyak 5.416 Siswa SMA di Bojonegoro Ikuti USP-BKS Bojonegoro, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro memastikan sebanyak 5.416 siswa kelas 12 IPA/ IPS dari 49 SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Bojonegoro, Hari Kamis ini (17/3), ikut Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS) tahun 2022.

Menurut Kasi SMA dan PK-PLK Bojonegoro, Maskun, pelaksanaan USP-BKS di Kabupaten Bojonegoro diikuti sebanyak 5.416 siswa kelas 12 dari 49 lembaga SMA negeri dan swasta se-Kabupaten Bojonegoro.

Untuk SMA negeri sebanyak 20 lembaga dan 29 SMA swasta.

"Tahun ini, jumlah total peserta USP-BKS sebanyak 5.416 siswa SMA terdiri dari 4.316 siswa SMA

Negeri dan 1.100 siswa SMA Swasta,'' jelasnya, saat ditemui di ruang kerjanya.

Mata pelajaran yang di USP BKS kan meliputi mata pelajaran, diantaranya Bahasa Indonesia, PPKn, Fisika, Geografi, Bahasa Inggris, Kimia, Ekonomi, Biologi, Sosiologi, Matematika, Sejarah, PKWU, PJOK, Pendidikan Agama, Seni Budaya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno menambahkan, hasil ujian satuan pendidikan ini salah satu syarat untuk bisa lulus dari satuan pendidikan.

"Seluruh siswa harus bersungguh - sungguh belajarnya dan sungguh - sungguh mengerjakan soal - soal ujian itu sehingga bisa mendapat

nilai yang maksimal,'' ungkapnya.

Sedangkan kepada seluruh kepala sekolah beserta dewan guru dalam hal ini harus menyiapkan ujian ini sampai dengan pengoreksi hasil pekerjaan siswa dan juga penilaiannya itu juga harus bersungguh - sungguh.

"Karena ini menyangkut prestasi dari peserta didik kita semua. Jangan sampai ada kelalaian, ada hal yang nantinya menghambat jalannya USP,'' tandasnya.

Adi juga menjelaskan, untuk pelaksanaan USP di Kabupaten Bojoneoro yang diselenggarakan sekolah dimulai tanggal 17 sampai dengan 28 Maret 2022. Mulai penugasan, portofolio, ujian praktek hingga ujian mandiri yang dilakukan oleh sekolah. [bas.fen]

Kasi SMA dan PK-PLK Bojonegoro, Maskun

Ikuti Gema Sholawat, Bupati Madiun Berikan Motivasi pada Santri

BANGKU POJOK

hasan amin/bhirawa

Bupati Ikfina saat memberikan sambutan di peringatan Hari Kesatuan Getak PKK ke 50.

Bupati Ajak HKG PKK Ikut Atasi Stunting dan Pengembangan PAUD HI Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengajak agar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mojokerto ikut mengatasi permasalahan Stunting dan mendukung Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) untuk generasi muda yang lebih berkualitas. Dalam menyiapkan Generasi Emas Mojokerto menyambut Indonesia Emas tahun 2024. Demikian salah satunya yang disampaikan Bupati Ikfina saat menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-50 Tahun 2022. Dengan mengusung tema 'Berbakti untuk Bangsa Berbagi untuk Sesama', yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Selasa (15/3) lalu.

Ikfina menjelaskan, di usia emas PKK yang ke 50 ini diharapkan bisa semakin meningkatkan komitmen, niat baik dan kerja keras dalam memberikan pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

"Mari dalam memaknai 50 tahun Gerakan PKK ini, kita kerjakan bersama -sama, saling bahu membahu, terutama fokus pada keluarga-keluarga resiko stunting. Disamping itu juga ikut mendukung PAUD HI, karena menurut kami, PAUD-HI ini nanti bisa mengkolaborasikan antara pelayanan kesehatan, pengasuhan, stimulasi dan perlindungan untuk anak,'' ajak Bupati Ikfina.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hanak Al Barra, membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, antara lain mengatakan, HKG ke 50 PKK kali ini sangat istimewa karena merupakan peringatan tahun emas gerakan PKK di Indonesia. [min.fen]

Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H Ahmad Dawami, Selasa (15/3) malam mengikuti Gema Sholawat bersama Habib Ali Zainal Abidin di Pondok Pesantren Sholawat, Klubuk Desa Kedungrejo Kab Madiun.

Gema Sholawat dalam rangka peringatan Harlah NU dan Haul Kyai Mu'alif dan Haflah Akhirusanah ini juga diikuti para kiai, alim ulama, pengurus organisasi agama Islam dan para santri.

Dalam sambutan singkatnya, Bupati Madiun menjelaskan, kalau dulu sebelum menjadi Bupati, jika ada seorang Syech datang ke Madiun, dirinyalah yang kebagian menjemput tokoh agama itu di Stasiun Kereta. Begitupun saat peringatan Hari Santri pertama dan kedua, dirinya dipercayakan menjadi Perwira Upacara, orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara. ''Pada peringatan Hari Santri ketiga, saya menjadi Inspektur Upacara (Bupati),'' kenangnya.

Sepenggal cerita itu disampaikan Bupati, tidak ada maksud untuk pamer atau pamrih, melainkan hanya untuk memotivasi para santri yang notabene generasi penerus bangsa. ''Saya cerita ini semata untuk memberi motivasi dan

semangat kepada semua. Istiqomahlah kalau jadi Santri,'' pesan Bupati yang memang pernah besar di Ponpes ini.

Ditambahkan Bupati, para santri ini usianya kurang lebih 13 tahun, apalagi di tahun 2035 Indonesia mendapatkan bonus demografi, dimana di tahun itu usia produktif jauh lebih besar dibanding yang tidak produktif. Para santri ini di 2035 menjadi generasi yang akan membawa Indonesia bergeser dari negara berkembang ke negara maju sehingga butuh sentuhan pembangunan yang tidak saja infrastruktur, namun juga sentuhan mental spiritual. ''ini menjadi komitmen Pemkab Madiun,'' tandas Bupati.

Buati Dawami menegaskan, semua santri harus tetap optimis. ''Saya minta para santri tetap berdoa agar badai (Covid 19) ini cepat berlalu. Kabupaten Madiun, pemda pertama kali yang mengizinkan para santri masuk ke Ponpes meski masa pandemi. Ini justru yang menjadi pondasi sehingga saya (Bupati) optimis bisa menyelesaikan masalah ini. Mohon doanya agar Allah SWT meridho'i dan memudahkan urusan kita semua,''tegas Bupati langsung dijawab 'Amin' oleh para peserta gema sholawat. [dar.fen]

Bupati Yuhronur membuka presentasi secara virtual hasil pembelajaran berbasis proyek tentang SDG

Dukung Program Kemitr

Pemkab Lamongan Siapkan G

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami mengikuti Gema Sholawat bersama Habib Ali Zainal Abidin di Pondok Pesantren Sholawat, Klubuk Desa Kedungrejo Kab. Madiun, Selasa (15/3) malam.

Lamongan, Bhirawa Tahun 2021 lalu, Bupati Yuhronur Efendi sempat membuka program kemitraan siswa internasional yang terdiri atas 12 SMPN di Lamongan dengan Akifucu SHS Hiroshima Jepang. Pada perkembangannya, sekolah Immaculate Conception School of Baliaug, Bulacan Filipina tertarik untuk ikut bergabung, hingga akhirnya program ini dinamai dengan Student Partnership Program of Hiroshima, Lamongan and Bulacan.

Bupati Yuhronur dalam sambutan pada pembukaan presen-

tasi secara virtual hasil pembelajaran berbasis proyek tentang SDG (Sustainable Development Goals) dan presentasi Japan Cultural Day dari pelajar SMPN Lamongan, Rabu (16/3) menyatakan, dukungannya terhadap Program Kemitraan.

Menurut Bupati, program ini dilakukan untuk mempersiapkan pemuda pemimpin masa depan yang berwawasan global dan menghargai keragaman global. Hal ini juga sejalan dengan program Mendikbudristek tentang membentuk karakter Profil Pelajar Pan-

casila yang meng kaan global.

"Proyek Susta ment Goals mer yang baru bagi s namun bukan ha Jepang dan Filipi proyek kolaboras penting bagi para hanya tentang be juga mengenalka permasalahan gl ka berada di sek yang akrab disap Pak Yes berha mitraan ini akan

GALERI PRESTASI

Berkat OSC, Putra Papua Lulusan Untag Hanya Keluarkan Rp6,4 Juta Selama Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya berupaya menjadi perguruan tinggi unggul yang menghasilkan lulusan di seluruh Indonesia dengan memiliki kompetensi diakui secara nasional maupun internasional. Salah satu upayanya, Untag Surabaya memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa yang berprestasi melalui Online Scholarship Competition (OSC).

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Oskar Ezra Alan Muin. Mahasiswa Prodi Teknik Sipil Untag Surabaya yang diwisuda beberapa waktu lalu ini mengaku beruntung menjadi salah satu penerima Beasiswa OSC.

Melalui Program Beasiswa OSC ini, Untag Surabaya memberikan beasiswa kepada 20 siswa terbaik yang berhasil lolos seleksi. Diantara penerimanya, Oskar Ezra Alan Muin. Mahasiswa Prodi Teknik Sipil Untag Surabaya yang diwisuda beberapa waktu lalu ini mengaku beruntung menjadi salah satu penerima Beasiswa OSC. "Saya dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, ayah

seorang penjual kain dan ibu sebagai seorang penjahit. Namun saya tetap bersemangat untuk menempuh pendidikan tinggi. Melalui beasiswa, mimpi saya bisa tercapai,'' kata Putra kelahiran Merauke ini.

Dengan capaian ini, Oskar mendapatkan beasiswa SPP dan DPP penuh hingga lulus.

Ia menceritakan selama kuliah, hanya mengeluarkan bisa Rp6,4 juta untuk biaya admin-

istrasi. ''Seperti her-registrasi, biaya praktikum, tugas akhir, yudisium dan wisuda. Selebihnya gratis,'' tambah dia.

Saat ditanya tentang perkenalannya dengan Beasiswa OSC, Oskar menuturkan, sejak awal kelas XII mulai mencari informasi beasiswa. ''Sejak tahun 2017 saya mendaftar beasiswa. Saya mencari informasi di sekolah, internet, bahkan melalui Dinas Pendidikan di Merauke,'' tuturnya.

Oskar mengaku saat pertama mendapatkan informasi tentang pembukaan Beasiswa OSC dan langsung mendaftar dengan harapan diterima di Prodi Teknik Sipil Untag Surabaya.

Pada tahapannya, Oskar harus melewati berbagai penilaian ketat hingga terbang ke Jakarta untuk seleksi tahap akhir. Up-

ayanya berbuah manis karena di tahun yang sama, Oskar berhasil menerima Beasiswa OSC Untag Surabaya. Meski berasal dari timur Indonesia, Oskar tidak takut untuk merantau dan memilih Untag Surabaya.

"Sebagai Kampus Nasionalis, Untag Surabaya memberikan peluang lebih besar kepada para mahasiswa dari Indonesia Timur untuk berkuliah.

Apalagi saya suka dengan suasana Kota Surabaya,'' ujarnya.

Lebih lanjut, Teknik Sipil menjadi pilihannya sejak duduk di bangku SMA. ''Saya dari jurusan MIPA saat SMA, sehingga lebih mudah untuk beradaptasi dengan Teknik Sipil, apalagi pada saat itu sedang gencar pembangunan infrastruktur di Indonesia,'' lanjutnya. [fen]

rawa

& OLAHRAGA pkan PTM 100%

AYAAN 17 Maret 2022

Halaman 7

SLT Penghormatan dan Penghargaan untuk Lansia menuju Sejahtera dan Produktif

akan bisa menyerapnya lebih optimal. Dan ketika menghadapi Ujian Kelulusan maka mereka telah memiliki bekal keilmuan yang mencukupi.

Diketahui, dalam menggelar PTM pekan depan, pelaksanaannya sesuai surat dari Dinas Kesehatan Kota Batu kepada Satgas Penanganan Covid Kota Batu tanggal 14 Maret 2022 Nomor 443/1401/422.107/2022 perihal Rekomendasi PTM. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain, semua sekolah jenjang SD/MI dan SMP/ MTs, mulai Senin 21 Maret 2022 dilaksanakan PTM secara terbatas.

Pasuruan, Bhirawa Program Sekolah Lansia Tangguh (SLT) diharapkan agar para Lanjut Usia (Lansia) di Kota Pasuruan mendapatkan ilmu informasi, pelatihan dan permainan edukatif tentang kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan kewirausahaan untuk mewujudkan lansia tangguh yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf di acara Pilot Project Sekolah Lansia Tangguh di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Pasuruan. Para lansia harus diberikanlah hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yakni pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Itu semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para Lansia Menurut Fatma, Sekolah Lansia Tangguh itu nantinya akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi para peserta.

Nantinya pembelajaran di Sekolah Lansia Tangguh ini para peserta akan menerima materi yang sangat menyenangkan dan tidak akan membebani bapak dan ibu. Makanya jangan khawatir karena tidak ada ujian negara.

Untuk jenjang SD/MI Kelas VI dapat dilaksanakan PTM 100%. Sedangkan untuk Kelas I sampai dengan Kelas V diizinkan PTM 50%. Begitu juga untuk jenjang SMP/MTs Kelas IX, dapat dilaksanakan PTM 100%. Sedangkan untuk Kelas VII sampai dengan Kelas VII diizinkan PTM 50%.

"Tidak hanya itu saja, surveilans aktif di sekolah tetap akan dilaksanakan secara sampling oleh Tim Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kota Batu sesuai wilayah sekolah.

Maka dimohon untuk melaksanakan Prokes secara ketat di masing - masing satuan pendidikan,'' tandas Dewanti. [nas.fen]

"Adanya Sekolah Lansia Tangguh, Lansia yang berpartisipasi aktif nantinya tidak hanya menjadi objek pemban-

gunan, namun juga menjadi subjek pembangunan. Sehingga, lansia dapat menjaga kesehatan, meningkatkan

hilmi husain/bhirawa

Ketua TP PKK Kota Pasuruan, Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf bersama Ketua Tim Penggerak PKK JawaTimur, Arumi Bachsin Emil Dardak di acara Pilot Project Sekolah Lansia Tangguh di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Pasuruan.

aspek spiritual dan sosial. Dari 160 Lansia yang ikut Sekolah Lansia Tangguh, nanti diambil empat Lansia untuk menjadi subyek pembangunan. Tujuannya supaya Llansia bisa mandiri dan produktif,'' jelas Fatma.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK JawaTimur, Arumi Bachsin Emil Dardak mengharapkan lansia dapat mencapai successful ageing. Yakni, lansia yang secara fisik dan psikis serta aktif dalam kegiatan produktif.

"Konsep successful ageing merupakan penuaan yang terjadi dengan ketiadaan penyakit dan faktor-faktor risiko penyakit, kemampuan fisik dan kognitif yang terjaga, serta keterlibatan dalam aktivitas yang produktif sehingga dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup,'' papar Arumi Bachsin Emil Dardak.

Arumi juga mengukuhkan Bunda Genre Kota Pasuruan sebagai Duta Penurunan Stunting. Adapun harapan adalah bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan target nasional, Indonesia mencapai angka stunting 14% di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur mencapai 13,5%. [hil.fen]

Anak Asuh Diberikan Edukasi Bahaya Napza Pemprov, Bhirawa Narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi masa depan. Bahkan kini Indonesia sedang berada dalam situasi 'Darurat Narkoba'.

Sasarannya tak hanya dewasa, usia remaja dan anak - anak tak luput dari ancaman bahaya Narkoba.

Kepala Dinsos Jatim, Alwi, menyampaikan informasi bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) kepada anak usia dini menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, ketika anak sudah memasuki SD, pertemanan akan semakin luas dan pengawasan menja-

di sedikit lebih sulit. Lantaran itu, Dinsos Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Batu memberikan edukasi terkait bahaya Napza kepada para penerima manfaat (PM).

Penjelasan yang disampaikan mulai dari efek samping penggunaan zat - zat berbahaya seperti narkoba, rokok, sampai adiksi nikotin, yang berdampak buruk pada tubuh. Melalui kegiatan ini, diharapkan PM akan belajar dan mengenal bahaya Napza.

"Peran keluarga, terutama orang

tua, menjadi penting dalam mengenalkan bahaya narkoba kepada anak sebelum mereka mengetahui informasi melalui teman yang mungkin tidak akurat, namun terkadang orang tua kesulitan menjelaskannya kepada anak-anak.

Untuk itu kami wajib memberikan pengetahuan bahaya Napza kepada para PM,'' kata Alwi.

Lebih lanjut, Kepala UPT PPSPA Batu, Pitono, menyampaikan materi edukasi tentang bahaya Napza kepada PM, pihak UPT menghadirkan Budi Hariyanto SE MM, Sub Koordinator Pencegahan dan Pember-

dayaan Masyarakat BNN Kota Batu.

Saat penyampaian materi, PM juga diedukasi melalui foto - foto berbagai macam Napza. ''Hal ini membuat gambaran mengenai Narkoba semakin jelas dan anak bisa menghindarinya,'' kata Pitono.

Ditambahkannya, ada juga sesi simulasi bagi para PM jika mendapati situasi ketika sedang ditawari benda asing oleh orang yang tidak dikenal. ''Sehingga, diharapkan informasi tentang bahaya Napza yang diterima PM semakin banyak, baik secara audio maupun visual,'' tandasnya. [rac.fen]

Turunkan Tingkat Pengangguran

Disediakan Dana Dekonsentrasi Rp128,9 M untuk Pelatihan Vokasi Jakarta, Bhirawa Pemerintah bertekad menurunkan tingkat pengangguran nasional pada 2022 ini 5,5% hingga 6,3%. Target yang dicanangkan pada pembangunan nasional 2022 ini, diyakini bisa dicapai, bila terjadi perbaikan dari sisi suply maupun demand pasar tenaga kerja Indonesia.

Menurut Menaker Ida Fauziyah saat memberikan arahan dalam Rakor Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi tahun 2022, Selasa (15/3), dari sisi suply, Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) harus mempersiapkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Lewat masifikasi pelatihan kerja, pemagangan maupun peningkatan produktivitas.

Sedangkan dari isi demand, jelas

Ida, perlu meningkatkan koneksitas iklim hubungan industrial, yng dapat ditempuh dengan berbagai cara.

Misalnya dengan menerapkan upah yng adil bagi pekerja dan pengusaha-pengusaha. Juga jaminan sosial yang tepat fungsi, penguatan dialog sosial bipartit dan penegakan pengawasan ketenagakerjaan.

"Untuk mempercepat penurunan tingkat pengangguran, kita juga harus terus mendorong program-program perluasan kesempatan kerja (seperti, wira usaha mandiri). Juga program penempatan tenaga kerja dan program layanan informasi pasar kerja,'' tambah Menaker.

Dijelaskan, untuk meng-akselerasi dan meng integrasikan seluruh upaya penurunan tingkat pengang-

guran dan implementasi 9 Lompatan Kemnaker. Semua itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. "Kami percaya, pelaksanaan program ketenagakerjaan untuk pemulihan ekonomi nasional, sangat memerlukn dukungan, sinergi, kolaborasi dan peran aktif masayarakat di daerah,'' tutur Ida Fauziyah.

Selain penurunan tingkat pengangguran, lanjutnya, target pembangunan nasional 2022 lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ditargetkan naik antara 5,2% hingga 5,8%. Lalu tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,5% hingga 9%. Sedang ketimpangan ekonomi ditargetkn turun menjadi 0,376% hingga 0,378% Sebagai wujud nyata pengejawan-

tahan Rakor bertema Together Stronger, Recover Faster (Bersama Lebih Kuat, Pulih Lebih Cepat).

Kemnaker telah mengangarkan dana dekonsentrasi sebesar Rp128,9 miliar pada 2022. Anggaran ini diperuntukkan bagi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Program berikutnya, yakni program pembinaan ketenagakerjaan bertujuan untuk membangun forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri. Peningkatan kapasitas SDM penempatan tenaga kerja, melakukan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. [ira.fen]

Siswa SMK Antartika 1 Difasilitasi Perekaman dan Pencetakan KTP-el alimun hakim/bhirawa

G (Sustainable Development Goals) dan presentasi Japan Cultural Day dari pelajar SMPN Lamongan.

raan Siswa Internasional

Generasi Berwawasan Global

ghormati kebine-

ainable Developrupakan sesuatu siswa Lamongan, al baru bagi siswa na. Itulah kenapa si SDG ini sangat pemuda ini. Tidah erbagi ilmu, tetapi an sejak dini solusi lobal sejak merekolah,'' tutur pria pa Pak Yes ini. arap Program Ken dapat menjadi

model pembelajaran berbasis proyek di tingkat nasional. ''Saya berharap, program kerjasama siswa internasional ini dapat menjadi model pembelajaran berbasis proyek di tingkat nasional dalam Kurikulum Merdeka. Moto kami adalah Inspirasi Lamaongan untuk Indonesia,'' harapnya.

Adanya program kemitraan ini ditujukan untuk membentuk siswa agar memiliki wawasan global, menghormati kebhinekaan global (keanekaragaman budaya di dunia), meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris siswa, serta mem-

perbanyak kemitraan sekolah di Lamongan dengan sekolah sekolah di luar negeri sehingga kualitas pendidikan di Lamongan semakin meningkat.

Sebanyak 12 SMP negeri di Kabupaten Lamongan yang turut bergabung dalam program kemitraan ini yakni SMPN 1 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, SMPN 4 Lamongan, SMPN 1 Babat, SMPN 4 Babat, SMPN 1 Paciran, SMPN 2 Paciran, SMPN 3 Sugio, SMPN 1 Maduran, SMPN 1 Kembangbahu, SMPN 1 Kedungpring, dan SMPN 1 Mantup. [aha.yit.fen]

Sidoarjo, Bhirawa SMK Antartika 1 Buduran Sidoarjo menyambut baik Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo, yakni menjalankan kegiatan jemput bola, turun lapangan dengan melakukan Perekaman dan Pencetakan KTP el di sekolah.

Program percepatan identitas yang sudah berjalan secara elektronik prosesi pelaksanaannya dihadiri Kepala Dukcapil Sidoarjo, Drs Reddy Kusuma MA didampingi Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukapil, Dra Siti Amanati serta ditinjau langsung oleh Anggota Komisi A Dewan Sidoarjo Tarkit Erdianto dan Harris, disambut Kepala SMK Antartika 1 Sidoarjo, Drs H Tohirin MPd, Selasa (16/3) kemarin.

Menurut Kepala Dukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, di tahun 2022 hingga - 2024 Dukcapil mempunyai banyak program keluar yakni jemput bola ke masyarakat untuk melakukan perekaman. Tidak hanya perekaman tetapi juga bentuk

layanan - layanan yang terintegrasi lainnya. Perekaman KTP el yang sekarang ini sudah keenam kalinya di sekolah tingkat SMA dan SMK di wilayah Sidoarjo.

Program ini memastikan para siswa usianya sudah 15, 16 dan 17 tahun bisa dilakukan perekaman, meskipun untuk pencetakannya di usia 17 tahun. Sehingga diharapkan tanggal 14 Pebruari 2024 para siswa ini sudah bisa berpartisipasi aktif melakukan haknya sebagai warga negara Indonesia. Reddy menjelaskan, target perekaman di tahun 2022 ini bisa tercapai kisaran 99%, sekarang masih tercapai sekitar 97%. Namun kami tidak hanya mentargetkan 99% saja, sangat berharap bisa melebihi target itu.

"Makanya kami ada dukungan dari semua pihak, stakeholder, baik dari kepala sekolah juga dari anggota dewan yang juga ikut hadir. Kami akan terus bergerak untuk memaksimalkan layanan, diluar yang sudah berjalan seper-

ti biasanya,'' jelas Reddy.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto sangat mendukung, sangat mensupport program - program yang dilakukan Dukcapil Sidoarjo. Apapun bentuknya, selama itu melayani

ahmad suprayogi/bhirawa

Kepala Dukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma memantau jalannya perekaman.

Akui Video Viral Tiga Gadis Joget Tiktok, Kepala Madin Minta Maaf Pasuruan, Bhirawa Adanya video viral tiga gadis berjoget ala TikTok di sebuah acara Imtihan di salah satu Madrasah di Pasuruan membuat pihak Madrasah Diniyah (Madin) Al Karim II, Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan angkat bicaran dan pihak Madrasah meminta maaf atas kejadian itu.

Kepala Madin Al Karim II, Misbahudin, membenarkan bahwa kejadian tersebut di madrasahnya pada Selasa, 8 Maret lalu. Saat itu madrasah mengadakan acara imtihan. Acara tersebut digelar selama dua hari. Pada hari pertama, ada penampilan pembacaan puisi dan pidato. Sedangkan hari kedua, acara wisuda, pengajian serta ditutup dengan doa bersama.

"Soal video joget itu di luar acara resmi kami. Kami akui itu memang kelalaian kami selaku panitia,'' urai Misbahudin, Rabu (16/3) kemarin.

Bahkan Misbahudin juga sudah

memberikan klarifikasi kepada Desa Pulokerto terkait hal itu. ''Kami sebagai panitia meminta maaf yang sebesar - besarnya atas kejadian ini. Kami memang lalai,''

tegas Misbahudin.

Sekadar diketahui, sebuah video berisikan tiga remaja perempuan berjoget Tiktok viral di sosial media.

Tentu saja, video berdurasi 16 detik

itu banyak diunggah di Facebook dan Instagram langsung menuai banyak kecaman netizen, sebab tiga remaja berjoget Tiktok itu tampil di acara madrasah diniyah. [hil.fen]

hilmi husain/bhirawa

Aksi ketiga remaja saat joget ala Tiktok di acara kegiatan di Madin Al Karim II, Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

masyarakat, manfaat untuk masyarakat tentu akan didukung.

"Saya tegaskan, selama ini Komisi A tidak pernah mencoret program - program yang untuk melayani masyarakat,'' tegas Tarkit Erdianto politisi PDIP Sidoarjo. [ach.fen]

GELANGGANG

KONI Kota Malang Siapkan 580 Atlet untuk Jalani Peslat Porprov Malang, Bhirawa Guna meraih prestasi terbaik saat Pekan Olah Raga Provinsi tahun ini, KONI Kota Malang mempersiapkan atlet semaksimal mungkin. Porprov akan digelar 25 Juni hingga 3 Juli mendatang, merupakan even penting bagi KONI Kota Malang untuk menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Event dua tahunan yang akan dilaksanakan di empat daerah yakni Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo.

Menurut Ketua KONI Kota Malang, Edy Wahyono , Rabu (16/3) kemarin, 580 atlet dari puluhan Cabang Olah Raga (Cobar) menjalani Pemusatan Latihan Kota (Puslatkot). Dari 580 atlet ini nantinya akan dipilih atlet - atlet yang memiliki peluang meraih medali. Satgas Porprov KONI Kota Malang akan melakukan penilaian.

"Sebanyak 580 atlet yang ikut Puslatkot. Ini nanti sampai menjelang berangkat di Juni 2022. Kemungkinan ada pengurangan karena yang diberangkatkan mereka yang berpotensi mendapat medali ini ditentukan Satgas Porprov. Awal April sudah diketahui,'' ujar Edy. Selama menjalani Puslatkot, satgas Porprov KONI Kota Malang akan melakukan penilaian terkait dengan kebugaran, teknik dan kesiapan atlet. [mut.fen]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 8

Mas Abu Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Prodamas Plus 2023 Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan kebijakan Prodamas Plus pada Sosialisasi Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023, di Grand Surya Hotel Kediri, Rabu(16/3).

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengucapkan arah kebijakan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023. Arah kebijakan pertama, yaitu alokasi anggaran maksimal 100 Juta per RT. Kedua, sasaran kegiatan RT dan/atau Kelurahan.

Ketiga, mendukung pencapaian prioritas RPJMD 2019-2024 seperti Universal Health Coverage (UHC), penciptaan 12.000 wirausaha baru, pengembangan koperasi RW, 1 Kelurahan 1 Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Kampung Keren. Serta

yang terakhir, infrastruktur lebih didorong untuk penyelesaian prioritas masalah skala kelurahan dan pengembangan potensi unggulan melalui pendanaan bersama.

Lebih lanjut Wali Kota Kediri menuturkan untuk alokasi pendanaan infrastruktur bersama hasil musyawarah kelurahan paling sedikit sebesar 30 %. Digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan gorong-gorong, drainase/saluran air bagi kelurahan yang masih memiliki masalah genangan. Lalu pemban-

gunan taman kelurahan bagi kelurahan yang belum memiliki RTH. Kemudian pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum lainnya yang menjadi prioritas permasalahan kelurahan. Serta yang terakhir pengembangan prasarana umum pendukung potensi wilayah.

“Mudah-mudahan Kota Kediri bisa beres karena Prodamas. Dan saya mohon kepada bapak ibu khususnya pendamping Prodamas bisa kerja lebih keras lagi untuk membantu masyarakat Kota Kediri,” ucapnya.

Wali kota juga mengatakan saat ini sudah mulai banyak terobosan, dan hal-hal yang tidak dibutuhkan di masyarakat pun sudah tidak dianggarkan.

“Kita mencari efek pembangunan yang besar di masyarakat, con-

tohnya dulu semua pada menganggarkan pot bunga, sekarang sudah mulai berubah kita mencari manfaat yang besar. Saya kira pak lurah, camat dan kepala OPD bisa mewarnai ini pada masyarakat supaya ada hal baik yang kita tinggalkan di masyarakat,” tambahnya.

Abdulah Abu Bakar berharap pembangunan yang ada unsur partisipatory dapat terus berjalan dengan baik dan semua pihak terkait harus mengawalnya dengan baik pula, supaya perkembangan pembangunan lebih cepat. Jadi konsepnya pembangunan yang ada di tingkat masyarakat dilakukan oleh masyarakat, dan pembangunan di tingkat Pemerintah Kota Kediri ini biar dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. [Van.gat]

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan kebijakan Prodamas Plus pada Sosialisasi Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023

KELANA JATIM

MPP dan Festival Mojotirto dan Peresmian MPP Bakal Dihadiri Menpan RB Kota Mojokerto. Bhirawa Jika tidak ada aral melintang, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Refirmasi Birokrasi ( Menpan RB.) Tjahjo Kumolo Bakal hadir dalam perhelatan akbar yang bakal digelar Pemkot Mojokerto, dalam festival Mojotirto dan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada tanggal 22 Maret mendatang, di gedung 4 lantai di jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Moch. Zaini menyampaikan, Rabu (16/3) bahwa sebelum dilakukan grand launching oleh Menpan RB, kelengkapan yang tersedia di MPP Gajah Mada telah diverifikasi oleh Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Noviana Andriana pada Jumat (11/2) lalu.

“Bu Asdep memberikan revisi namun bukan revisi yang subtansi sekali, hanya revisi kecil dan sudah kami penuhi.”ujar Zaini.

Lebih lanjut disampaikan oleh Zaini beberapa beberapa catatan dari Asdep Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif (Kemenpan-RB) sudah dipenuhi antara lain penambahan batik desain Majapahitan di gerai Dekranasda dan penambahan layanan publik.

“Penambahan layanan diantaranya layanan dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yaitu tentang informasi pengurusan sertifikasi tanah, layanan dari Kementerian Agama (Kemenag) ada tambahan 8 jenis layanan serta layanan dari polres yaitu perpanjangan SIM juga sudah disiapkan.”jelasnya. [min.gat]

Keluarga Bupati Probolinggo Nonaktif Terdaftar Penerima Bansos Probolinggo, Bhirawa Sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat mulai cair tahun ini. Di tengah pencairan itu, muncul data tentang daftar penerima bansos di Kabupaten Probolinggo. Data itu pun langsung viral. Sebab, ada nama keluarga Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari sebagai penerima bansos dan keluarganya.

Sontak data itu langsung jadi sorotan. Sebab, Tantri dan suaminya, Hasan Aminuddin yang mantan anggota DPR RI dikenal sebagai keluarga sangat mampu. Pertanyaan yang akhirnya muncul, bagaimana nama keluarga ini sampai masuk dalam daftar penerima bansos? Siapa yang memasukkannya?, alamat website https://cekbansos.kemensos.go.id. Alamat ini berisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau para penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo, tahun 2022.

Setelah dicek, ternyata benar. Pada daftar penerima manfaat bansos itu, ada nama Hasan Aminuddin dan keluarga yang beralamat di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Selain Hasan, juga ada nama Puput Tantriana Sari. Selain itu, empat anak mereka juga masuk dalam DTKS tersebut. Lurah Sidomukti Agus Suprayoga membenarkan bahwa Hasan Aminuddin, Puput Tantriana Sari, dan empat anak mereka masuk dalam DTKS di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, tahun 2022. Namun , data tersebut merupakan data mentah. Data itu belum diverifikasi dan divalidasi.

“Memang nama-nama itu masuk dalam DTKS. Tapi, itu data mentah ya, belum diproses. Makanya perlu kami perbarui atau kami proses data tersebut,” kata kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolingggo Ahmad Arif, Rabu (16/3). [Wap.gat]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Hasan dan Tantri masuk dalam data penerima bansos di kab Probolinggo.

sesaat penyerahan perlindungan Pekerja, Sekda kab Sampang bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura,

BPJS Serahkan Perlindungan Pekerja Jalan Lingkar Selatan Sampang Sampang, Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan menghadiri penyerahan simbolis perlindungan pekerja konstruksi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Kabupaten Sampang.

Penyerahan tersebut digelar di aula kantor Pemkab Sampang, Selasa (15/ 3) dengan turut dihadiri ketua Asosiasi Kontraktor se Kabupaten Sampang, serta perwakilan penyelengga-

ran proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Vinca Meitasari menyampaikan jika penyerahan simbolis perlindungan pekerja kontruksi proyek ini pihaknya dalam menjalankan amanat undang-undang BPJS. “Kami menjalankan amanat Undang-Undang dalam memberikan perlindungan dasar kepada tenaga kerja dan keluarga, dalam mengatasi

resiko sosial ekonomi,” tuturnya.

Vinca juga menyampaikan jika saat ini pihaknya telah membangun kerjasama dengan pihak eksternal dalam optimalisasi keikutsertaan sektor jasa konstruksi di Kabupaten Sampang.

“Selanjutnya, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya yang bergerak dalam keikutsertaan sektor jasa konstruksi dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Vinca.

Sedangkan pembangunan proyek

yang di simboliskan dalam perlindungan pekerja yakni proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang ada di wilayah Kecamatan Torjun dan Sampang.

“Setiap pekerja proyek tersebut ada jaminan kecelakaan kerja dan ada jaminan kematian. Jadi, setiap pekerja yang mengalami resiko saat berangkat maupun pulang kerja itu dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. [Lis.gat]

Penetapan Batas Wilayah Desa dan Kelurahan

Bakorwil Bojonegoro Gelar Rakor Sinkronisasi Bojonegoro,Bhirawa Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, kemarin (16/3) menggelar rapat sinkronisasi fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, di aula mliwis Bakorwil setempat. Hal ini, dilakukan untuk menberikan kepastian hukum atas batas-batas administratif desa dan kelurahan.

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo melalui Kabid Pemerintahan, Setyo Rahayu Pristiwiyani mengatakan, tujuan rapat koordinasi

ini diharapkan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kabupaten dan kota untuk menberikan kepastian hukum atas batas-batas administratif desa atau kelurahan.

“Juga sebagi tertib administrasi dan memperbaiki perencanaan tata ruang desa atau kelurahan. Serta menjadi contoh nyata pelaksanaan Permendagri Nomor 45 tahun 2016 bagi para pemangku kepentingan,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan merupakan salah satu infrastruktur

dasar proses percepatan kebijakan satu peta. Juga, untuk menghindari konflik antar desa atau kelurahan.

“Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah. Dan untuk menghindari konflik antar desa,” tuturnya.

Menurut dia, penentuan penetapan dan penegasan batas desa dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis.

“ Di mana dilakukan tahap penelitian dokumen pemilihan peta dasar, pembuatan peta penetapan, tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas, dan pemasangan pilar batas,” jelasnya.

Karena itu, Bakorwil Bojonegoro melakukan koordinasi penetapan dan penegasan batas desa atau kelurahan wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro.

Sebab, lanjut dia, masih ada beberapa desa atau kelurahan yang belum melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah. [bas.gat]

Jumlah Stunting Masih Tinggi, PWI Tuban Gelar Penyuluhan Tuban, Bhirawa Bagian dari rangkaian kegiatan peringati Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Tuban mengandeng sejumlah lembaga, mengadakan pengobatan gratis dan penyuluhan stunting, Rabu (16/3).

Pengobatan gratis dan penyuluhan stunting juga dihadiri oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., ini adakan di Balai Desa Sumurgung, Kecamatan Kota Tuban, yang diikuti leb-

ih dari 100 peserta warga setempat.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan berupa paket makanan bergizi bagi para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Mengingat, angka kasus stunting di Kabupaten Tuban sendiri saat ini masih tergolong tinggi yakni mencapai angka 25 persen.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan kegiatan ini sebagai wujud konkrit PWI Tuban dalam menduku-

ng pemerintah dan berkontribusi langsung kepada masyarakat.

“Meski begitu, masih berada di urutan tengah-tengah dari kabupaten/ kota di Jatim,” kata Aditya Halindra Faridzky dalam sambutanya.

Bupati juga menyampikan, sebagai langkah awal penanganan stunting, Pemkab Tuban akan melakukan pembaharuan data. Dari data tersebut akan ditetapkan kebijakan dengan lebih tepat dan sesuai sasaran.

Lebih lanjut juga disampikan, kasus stunting disebabkan sejumlah faktor, diantaranya usia nikah yang terlalu muda.

Menyikapi kondisi tersebut, akan dilakukan ujian pra-nikah untuk mengetahui kesiapan calon pengantin. Selain itu Pemkab Tuban juga menyiapkan pendampingan, progam KB, dan paket makanan bergizi bagi ibu hamil untuk menekankan angka stunting.[Hud.gat]

Kakak Beradik ODGJ Sembuh

Kapolres Madiun Hadiahi Kambing Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo memberikan kambing kepada kakak beradik mantan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) warga desa Sareng, Kec. Geger yang sebelumnya dikirim berobat di RSJ Menur Surabaya, Selasa (15/3).

Kedua mantan ODGJ tersebut adalah Supeni (30) dan Markadi (27) merupakan kakak beradik penderita gangguan jiwa sejak kecil. Keduanya pada tanggal 24 januari 2022 lalu dikirim untuk berobat ke RSJ Menur Surabaya berkat inisiatif Kapolres Madiun melalui Program

“Lapor Pak Kapolres”.

Kapolres Madiun berharap kedua mantan ODGJ tersebut dapat selalu sehat serta bisa berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu juga, Kapolres Madiun memberikan tiga ekor kambing yang diterima oleh ayah kandung

mereka dengan tujuan untuk melatih perkembangan motorik maupun kognitif kedua matan ODGJ tersebut selama dirumah.

“Kita berikan kambing, semoga berkah dan bermanfaat bagi keduanya,”kata Kapolres Madiun.

Dalam masalah ini, lanjut Kata Kapolres Madiun, dirinya tetap akan memantau setiap mantan ODGJ yang sudah dikembalikan kemasyarakat melalui para Bhabinkamtibmas yang dengan rutin mengecek dan melaporkan kepada dirinya.

“Kita sudah perintahkan Bha b in k a m t i b m a s u n t u k s e c a r a berkala memantau perkembangan para mantan ODGJ tersebut,” ungkap Kapolres.

Terkait masalah tersebut Kapolres Madiun mengimbau kepada masyarakat yang di lingkungannya terdapat ODGJ yang dinilai tidak terawat ataupun membahayakan masyarakat sekitar untuk melaporkan kepada Bhabinkamtibmas maupun ke Polsek terdekat. [dar.gat]

sudarno/bhirawa

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo memberikan kambing kepada kakak beradik mantan ODGJ warga Desa Sareng, Kec. Geger yang sebelumnya dikirim berobat di RSJ Menur Surabaya, Selasa (15/3).

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 9

Satpol PP Kota Malang Berhasil Bongkar 18 Kasus Prostitusi Online Malang, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang berhasil mengungkap 18 kasus diduga prostitusi online atau Open BO. Sepanjang operasi yang dilakukan Satpol PP di tahun 2022, sejumlah wanita tuna susila (WTS) memanfaatkan aplikasi MiChat untuk Open BO. Bukti itu diperkuat temuan aplikasi MiChat di dalam handphone beserta alat kontrasepsi kondom.

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat menyampaikan, bahwa pengungkapan ini dilakukan mel-

alui operasi di sejumlah titik di Kota Malang.

Pihaknya mendapatkan 18 WTS yang diduga melakukan

Open BO melalui MiChat.

Berdasarkan pengakuan ada alat bukti MiChat dan kondom dari 18 WTS itu. Tersebar ada di Kedungkandang, Lowokwaru dan BlimbinG. Rahmat menuturkan, bahwa tarif yang dipasang oleh pelaku prostitusi online bervariatif. Mulai dari Rp300 ribu hingga Rp1 juta.

“Hasil dari berita acara pemeriksaan diketahui bahwa mayori-

tas WTS berasal dari luar Kota Malang. Bahkan ada yang berasal dari Jawa Tengah,”terangnya Rabu (16/3) kemarin.

Sehari, kata Rahmat mereka mengaku bisa dua sampai 10 kali main. Ada yang putus sekolah jadi karena faktor ekonomi dan sosial.

Rahmat menuturkan, bahwa temuan lainnya kenapa banyak yang memanfaatkan MiChat karena para WTS bisa

menjajakan dirinya tanpa peran mucikari. Mereka sendiri juga yang menentukan tarifnya. Saat ini pun Satpol PP juga sedang gencar memantau melalui aplikasi MiChat sebelum melakukan operasi penindakan.

“Mereka kebanyakan sendiri-sendiri dan juga ada grupnya begitu tapi sementara ini tidak ada (mucikari). Jadi saat ini kami gencarkan dan se-

bagian kita pantau dari aplikasi MiChat karena ini memang bertebaran,” Rahmat.

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan wilayahnya darurat layanan prostitusi online atau Open BO. Dia pun menginstruksikan seluruh lurah dan camat untuk mendownload aplikasi pesan MiChat karena kerap kali digunakan sebagai media menjajakan layanan esek-esek.

“Itu warning (peringatan) kepada semuanya. Lah itu hanya Kota Malang saya kira mungkin tidak terjadi di kotakota yang lain (lurah download MiChat),”tutur Sutiaji.

Kalau dulu ujar Sutiaji ada Kalisari (lokalisasi). Prostitusi dilokalisir orang datang kesana merasa sekarang dimana-mana sudah bisa dan ini mengancam pada dekadensi moral masyarakat. [mut.gat]

KELANA JATIM

Sinergi Koramil Gondang - Forpimka Bekali & Latih 25 Danton Satuan Linmas Mojokerto,Bhirawa Koramil 0815/18 Gondang Kodim 0815/Mojokerto bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Polsek setempat memberikan pembekalan dan pembinaan terhadap 25 Danton Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas), di Aula Kantor Kecamatan Gondang Jalan Raya Gondang - Pacet Nomor 09, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (16/3).

Kegiatan pembekalan kepada Satuan Linmas merupakan wujud sinergitas Tiga Pilar Kecamatan Gondang ini bertemakan “Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022”. Demikian diungkapkan Danramil 0815/18 Gondang Kapten Czi M. Saikhu Anwar melalui Bati Tuud Koramil 0815/18 Gondang Pelda Rudi Suhartono.

Pada kesempatan ini Pelda Rudi Suhartono menjelaskan materi tentang tugas dan fungsi Linmas. Selain itu, juga diberikan pengetahuan dan pelatihan dasar dan peraturan baris berbaris, penanaman kedisiplinan, pengecekan kerapihan dan penggunaan seragam Linmas yang baik dan benar.

Linmas, lanjutnya, merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan khusus dalam kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Maka kedisiplinan merupakan modal pokok yang harus dimiliki demi keberhasilan melaksanakan kegiatan ataupun tugas,” tegas Pelda Rudi Suhartono. [min.gat]

Jabat Kalapas Surabaya, Jalu Yuswa Siap Bersinergi dengan Stakeholder Surabaya, Bhirawa Tongkat estafet kepemimpinan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Surabaya resmi berganti. Jabatan Kalapas yang semula diemban Gun Gun Gunawan, kini diserahterimakan kepada Jalu Yuswa Panjang.

Prosesi serah terima jabatan (sertijab), Rabu (16/3) ini berlangsung di Aula Md Arifin, Lapas Kelas I Surabaya. Sertijab ini disaksikan langsung oleh Plt Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto. Serta dihadiri para Pimti Pratama dan Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.

Gun Gun Gunawan menyanpaikan permohonan maafnya seama memimpin Lapas Kelas I Surabaya yang terletak di Porong, Sidoarjo itu. Pihaknya berharap dan memohon doa untuk jabatan baru yang diembannya. Yaitu sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Bali.

“Semoga kita bisa kembali bertemu lagi. Saya berharap jalinan silaturahmi yang selama ini terjalin dengan baik, bisa terus berjalan,” ungkap Gun Gun Gunawan.

Sementara itu, Jalu Yuswa Panjang siap mengemban amanah sebagai Kalapas Kelas I Surabaya. Pihaknya berharap bimbingan dari Kanwil sebagai pembina. Serta berharap adanya kerjasama dengan jajaran, Kepala UPT dan stakeholder terkait.

“Terima kasih sebelumnya. Kami berharap bimbingan Kanwil Kemenkumham Jatim beserta jajaran. Secepatnya kami akan bersinergi dengan stakeholder terkait,” kata Jalu.

Sementara itu, Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jatim, Teguh Wibowo mengucapkan selamat bertugas bagi Jalu dan Gun Gun. Menurutnya, Jalu harus bisa membawa perubahan. Terutama untum mempertahankan predikat WBK. “Kami berharap capain yang selama ini berjalan dengan baik.

Bisa ditingkatkan lagi menjadi predikat WBBM bagi Lapas Surabaya,” harapnya.

Untuk Gun Gun, Teguh berpesan agar tetap membawa nama baik Jawa Timur. Yakni dengan terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi Kemenkumham. “Selamat bertugas di Bali pak Gun Gun, semoga sukses selalu,” pungkasnya. [Bed.gat]

Prosesi serah terima jabatan Kalapas Kelas I Surabaya, Rabu (16/3).

Istimewa

sudarno/bhirawa

Bekerja sama Pemkab Madiun dengan FKUB Kab. Madiun dan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) menggelar vaksinasi lintas agama untuk masyarakat umat beragama di Kab. Madiun di Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (16/3). Tampak Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto menyaksikan vaksinasi lintas agama tersebut.

Bentuk Herd Immunity, FKUB Gelar Vaksinasi Lintas Agama Kabupaten Madiun, Bhirawa Vaksinasi lintas agama untuk masyarakat umat beragama di Kabupaten Madiun digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (16/3). Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Madiun dan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD).

Ketua FKUB Kabupaten Madiun KH. Mukarromain Ihsan mengatakan, bahwa kesehatan itu paling mahal, untuk itu kita harus berupaya untuk

sehat sehingga dapat beraktifitas untuk ibadah dan berbuat kebaikan.

Terkait dengan kegiatan Vaksinasi Lintas Agama yang diselenggarakan saat ini adalah sebagai bentuk pertisipasi FKUB Kabupaten Madiun bersama elemen masyarakat agar pendemi segera berakhir.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Koordinator Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Agus Taufiqurrahman dalam sambutannya mengatakan bahwa kematian karena COVID-19 akhir-akhir ini dihubungkan dengan pasien yang be-

lum vaksinasi lengkap. Dirinya berharap kegiatan vaksinasi lintas agama ini menjadi langkah kemanusiaan untuk mengatasi pandemi.

Di samping itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Mujahidin menyampaikan, bahwa kegiatan i ini dikerjakan bersama-sama sebagai sesama penta helix, stakeholder antara pemerintah, organisasi sosial keagamaan dan perguruan tinggi.

“Saya yakin apa yang sudah dilakukan semuannya akan mempercepat proses Kabupaten Madiun untuk membentuk Herd Immunity segera

tercapai” katanya.

Vaksin yang disalurkan hari ini sejumlah 500 dosis dari total 13.000 dosis. Sisanya akan didistribusikan melalui Puskesmas dan program dari Dinkes juga akan direalisasi ke masyarakat se-Kabupaten Madiun.

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menjelaskan, bahwa kegiatan vaksinasi kali ini sebagai tindaklanjut vaksinasi sebelumnya karena hingga saat ini vaksinasi di Kabupaten Madiun untuk dosis 1 sudah sampai di angka 80,9%, dan dosis 2 mencapai angka 70,4. [dar .gat]

Kelurahan Kranggan Dilaunching Sebagai Kampung Restoratif Justice Kota Mojokerto. Bhirawa Dinilai tingkat kepatuhan masyarakatnya cukup tinggi terhadap hukum positif yang ada, maka Kajati Jatim. Dr. Aminati SH,MH. melaunching Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagai Kampung Restorasi Justice,Rabu (16/3.)

Dalam keterangannya Kajati Jatim. Dr. Aminati mengatakan, kalau dilihat sejarahnya Kota Mojokerto ini hanya mempunyai 3 Kecamatan dan 18 Kelurahan, cukup kecil wilayahnya. Namun tingkat ketaatan penduduk Kota Mojokerto sangat tinggi terhadap hukum, berada pada tingkat ke-20 se Indonesia.

“Rata rata hanya 7 perkara hukum yang ditangani oleh Kejari Kota Mojokerto, untuk itu Kejari Kota Mojokerto terpilih bersama 9 Kejari lain dari 33 Kejari yang ada,”jelas Kajati.

Lebih lanjut ditambahkan Aminati, langkah ini sesuai Kebijakan Kajagung RI ST.Burhanudin SH MH, yang mengedepankan Restoratif Justice sebagai salah satu alternatif

Tampak dalam foto Kajati Jatim memberikan ketrangan pers. Usai didampingi Forkopimda dan sekdakot melaunching Kelurahan Kranggan sebagai Kampung Restoratif Justice

penyelesaian hukum untuk itu kami menindak lanjutinya. “ Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pel-

aku dengan korban agar kembali ke keadaan semula, Oleh karena itu, restoratif justice adalah hal sangat positif dalam hal pembaharuan hukum pidana yang mendunia, mewujudkan kepastian hukum,

kemanfaatan hukum itu sendiri.

“Mengasah kearifan lokal dengan menghidupkan kembali budaya ketimuran yang penuh kekeluargaan dan pemaaf,” kata Kajati Jatim.

Lanjut dikatakan Kajati Jatim bahwa tidak semua perkara pidana yang dialami pelaku kejahatan bisa mendapatkan penyelesaian dengan Restoratif Justice , “Adapun persyaratan orang yang mendapatkan Restorarive Justice adalah apabila tersangka bukan residivis, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.,” terangnya.

Dalam melaunching Kelurahan Kranggan sebagai kampung restoratif justice Kajati. Dr. Aminati didampingi Forkopimda Kota Mojokerto.

Sekdakot. Gaguk Tri Prastyo dan juga Kajari Kota Mojokerto [min .gat]

Sukses Jalankan Misi Perdamaian PBB, Personel Polres Situbondo Panen Apresiasi Jajaran Mapolres Situbondo patut berbangga hati. Ini karena salah satu personil Polres Situbondo bernama Brigadir Pradika Triyanda sukses membawa nama harum Kota Santri Pancasila di level dunia, dalam misi perdamaian PBB di Darfur Sudan.

Berkat dedikasi tersebut, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, bersama jajaran memberikan apresiasi khusus dengan menyambut dan memberikan penghargaan Rabu kemarin (16/3).

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, salah satu anggota Polres Situbondo Bigadir Pradika Triyandana selesai melaksanakan tugas di bawah bendera organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN).

Untuk memberikan apresiasi, yang bersangkutan menerima apel penyambutan karena telah selesai bertugas dengan baik dalam Satuan Tugas Garu-

da Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 pada misi perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan. Sejumlah perwira termasuk Wakapolres, para Kabag, Kasat dan Kapolsek serta anggota Polres dan ASN, ikut mendampingi Kapolres Andi.

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, memberikan apresiasi serta memberikan reward kepada Brigadir Pradika Triyandana, yang sukses mewakili Polres Situbondo dalam melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas dalam kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12.

“Ya dia sukses dalam menjalankan misi perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan,” imbuh Kapolres Andi.

Apresiasi dan penghargaan untuk Brigadir Pradika Triyandana, ungkap Kapolres Andi, layak diterima sebagai salah satu personil polisi yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan misi dunia.

“Dia bisa mewakili Polres Situbondo sebagai kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 di bawah organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” ucap Kapolres Andi Sinjaya.

Lebih lanjut, Kapolres Andi Sinjaya, menjelaskan, personil Polri yang terpilih menjalankan tugas sebagai Formed Police Unit (FPU) Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tiga tugas uta-

ma FPU, jelas Kapolres Andi, diantaranya melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum serta mendukung kegiatan operasi Kepolisian di daerah misi.

“FPU Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan seperti penanggulangan huru-hara, Search And Rescue (SAR), Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan Very Very Important Person (VVIP), penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik hingga memasak,” tutur Kapolres Andi.

Di sisi lain Brigadir Pradika Triyandana, memberikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya dan jajaran atas apresiasi dan penghargaan yang ia terima. Selama bertugas 1 tahun 5 bulan sejak 5 September 2020 hingga 14 Februari 2022, jelas Pradika, ia terus menerima support dari Polres

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya memberikan penghargaan kepada Brigadir Pradika Triyandana yang sukses menjalankan misi perdamaian PBB.

Situbondo sehingga semua tugas dapat berjalan dengan lancar.

“Saat ini kami patut bersyukur

karena selamat sampai di Tanah Air dan kembali berkumpul bersama keluarga,” pungkas Pradika. [awi.gat]

EKONOMI Kemendag Gandeng Polri akan Tindak Tegas Mafia Migor Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menegaskan akan menindak tegas mafia migor yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

“Saat ini kita masih melihat kemungkinankemungkinan karena tingginya harga di luar negeri menyebabkan orang-orang berpikir untuk berbuat curang. Ini yang sedang kita cek dan kita memperingatkan,terutama mafia-mafia migor yang berusaha mendapatkan keuntungan sesaat, Kemendag dan Polri akan datang dan tertibkan,” terangnya, Rabu (16/3).

Bersama Kepala Kepolisian RI Jenderal, Listyo Sigit Prabowo meninjau pabrik minyak goreng (migor) di kawasan Marunda, Jakarta Utara dan peninjauan pabrik migor dilakukan di PT BinaKarya Prima pada Selasa (15/3).

Sedikitnya ada 23,49 juta liter diproduksi pabrik Migor ini periode 1—12 Maret 2022. Saat ini stok migor sangat melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, Mendag Lutfi memastikan operasional pabrik terus berjalan dan migor didistribusikan hingga seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Ketika kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)dikerjakan dengan baik, sebenarnya mampu mengurai permasalahan migor. Dalam 28 hari terakhir stok migor mencapai 500 juta liter. Namun demikian, harga di pasar masih mengalami permasalahan,”ujar Mendag Lutfi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada periode 112 Maret 2022, PT BKP telah memproduksi 23,49 juta liter minyak goreng. Dari jumlah tersebut 12,87 juta liter diproduksi di pabrik yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara. Rata-rata produksi hariannya mencapai 1,43 juta liter/hari. Produksi juga dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur sebanyak 10,62 juta liter dengan rata-rata produksi hariannya mencapai 1,18 juta liter per hari. [riq.bb]

achmad tauriq/bhirawa

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas (BKP) di kawasan Marunda, Jakarta, Selasa (15 Mar).

BURSA EKONOMI

KPF Targetkan Volume Transaksi Naik 200 Persen Surabaya, Bhirawa Kontak Perkasa Futures (KPF) Cabang Surabaya optimistis menargetkan total volume transaksi bisa mengalami kenaikan hingga 200 persen dari tahun 2021. Sementara itu pemberitaan mengenai beberapa afliator yang tertangkap akibat mempromosikan investasi ilegal bukan berarti menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi.

“Dengan adanya pemberitaan tersebut justru masyarakat semakin memahami investasi yang benar seperti itu. Dan itu peluang bagi kami,” kata Branch Manager KPF Surabaya, M. Luthfi Jundiaturridwan saat media gathering di Hotel Aria Surabaya, Rabu (16/3).

Luthfi menegaskan, KPF sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Adapun cara untuk menentukan dan membuktikan bahwa perusahaan legal, dilihat dari prosedur yang berjalan diperusahaan tersebut melalui tata cara penerimaan nasabah dan mekanisme transaksi.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, KPF telah menjalankan beberapa strategi. Secara internal, semua marketing sudah melalui berbagai proses penerimaan dan pelatihan intensif.

“Dalam meningkatkan kompetensi, mereka dilatih untuk terus meningkatkan keterampilan teknis dan softskill.

Perusahaan juga menekankan pelatihan marketing agar melakukan pelayanan berbasis digital. Satu di antaranya ialah mereka dilatih untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial dalam berinteraksi dengan nasabah,” jelas Lutfi.

Selain itu, KPF juga melakukan update aplikasi Trade Pro menjadi lebih mudah digunakan investor. Untuk memberikan informasi kepada investor, KPF juga memiliki KP Press yang memberikan update indikator maupun technical maupun fundamental index, komoditi maupun forex.

Selain legal, perusahaan ini juga tercatat memiliki kinerja baik. Dalam laporan kinerja perusahaan tahun 2021, perusahaan ini menorehkan prestasi kenaikan total volume transaksi tahun 2021 sebesar 35 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 53.488 lot. Sedangkan pada tahun sebelumnya ada 41.509 lot.

Koordinator Wakil Pialang KPF Surabaya, Nurul Qalbi Bachrun menuturkan, pada tahun 2021 jumlah nasabah sebanyak 212 orang. “Mengalami kenaikan 25 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 166 orang nasabah,” ujarnya.

Sementara di tahun 2022, kinerja PT KPF mengalami kenaikan secara signifikan. Tiga bulan ini, perusahaan sudah mencatatkan total volume transaksi sebanyak 17.132 lot, dan jumlah nasabah 56 orang. [riq.bb]

Wali Kota Suarakan “Spirit of Mojopahit” di Kancah Nasional Mojokerto, Bhirawa Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, Pengembangan sektor pariwisata budaya dan sejarah yang sedang digelorakan di Pemkot saat ini, mengangkat “Spirit of Mojopahit” menjadi salah satu gagasan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.

Visi misi pembangunan terutama menyangkut perihal Sinergi Pemerintah Daerah untuk percepatan ekonomi. Dan beragam upaya percepatan telah dilakukan, terlebih semenjak situasi pandemi Covid-19 melanda dalam dua tahun terakhir.

Demikian antara lain disampaikan Wali Kota Mojokerto Ning Ita. Saat diundang dalam ajang Indonesia Visionary Leader sesi IX, bersama 9 kepala daerah terpilih lainnya,oleh MNC. Portal Indonesia Selasa (15/3) Lebih lanjut ditambahkan Wali Kota karena kuatnya hal ini bisa segera terwujud, “Kami berharap dewan juri bisa berkunjung langsung ke Kota Mojokerto. Karena, dari diskusi terkait tagline Spirit of Mojopahit yang kami usung, itu membutuhkan suatu skema yang lebih komprehensif.

Dengan berkunjung ke Kota Mojokerto, harapannya para juri

hasan amin/bhirawa

Wali Kota Ita Puspitasari foto bersama mnc porta. Usai menyampaikan gagasannya.

yang berasal dari kementrian, tenaga ahli, dan pakar, dapat lebih memahami kondisi di lapangan. Hal tersebut sebagai bentuk memperluas sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, demi

mempercepat pembangunan yang dicanangkan.

Hal ini tekankan bahwa pembangunan dengan semangat Majapahit bukan sekadar untuk Kota Mojokerto, melainkan juga nasional. “

Kami tunggu kehadirannya, untuk bisa mendampingi kami di daerah.

Dalam rangka mengembangkan resonansi Spirit of Majapahit agar tidak lagi level regional, tapi dapat level nasional dan global. [min.bb]

Pemkot Pastikan 17.897 UMKM Surabaya Sudah Kantongi NIB Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus berupaya mempercepat dan mempermudah pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kota Pahlawan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), serta pihak kecamatan dan kelurahan terus melakukan pendampingan dan jemput bola untuk mempercepat pengurusan NIB ini.

“Jadi, kita terus melakukan pendampingan dan jemput bola pengurusan NIB ini,” kata Kepala DPMPTSP Dewi Soeriyawati, Rabu (16/3).

Menurutnya, terhitung sejak OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

diberlakukan pada 4 Agustus 2021 sampai dengan pertengahan Maret 2022 ini, tercatat sudah ada sebanyak 17.897 UMKM. Mereka terdiri dari jenis perdagangan eceran dari berbagai macam barang, yang utamanya makanan, minuman yang bukan di Supermarket (toko kelontong), dan juga warung atau rumah makan (SWK).

“Termasuk pula perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) perkulakannya atau toko besar dan grosir,” katanya.

Dewi juga memastikan bahwa pendampingan pengurusan NIB ini akan terus berlanjut sampai semua UMKM di Surabaya mengantongi NIB. Sebab, itulah program Wali Kota Surabaya Eri

Cahyadi dalam rangka memberikan intervensi kepada UMKM Surabaya.

“Ke depan, pendampingan pengurusan NIB ini terus kami selaraskan dengan kegiatan Dinkopdag yang lebih mengutamakan pada sektor perdagangan di bidang home industri, seperti pembuatan sepatu, souvenir, UKM batik / pakaian, perbengkelan dan industri pengolahan makanan siap saji,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa Pemkot Surabaya terus mengajak para pelaku UMKM yang sudah ber-NIB untuk bergabung ke dalam aplikasi ePeken, sehingga bisa meningkatkan penjualannya dan perekonomian Surabaya diharapkan terus tumbuh menjadi lebih baik. “Sudah banyak yang gabung dengan e-Peken, yang belum gabung ayo segera bergabung,” harapnya. [iib.bb]

Wali Kota Resmikan Destinasi Wisata Baru di Kota Probolinggo

15 Kelurahan di Kota Probolinggo Belum Miliki Pokdarwis Satu destinasi wisata baru untuk anak-anak hadir di Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin resmikan pembukaan Putra Papua Waterpark yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih.

Wali Kota Habib Hadi menyambut baik dengan dibukanya wisata di wilayah selatan Kota Probolinggo ini. Meskipun kini ada pelonggaran aturan terkait Covid-19 namun dirinya meminta kepada pengelola agar tetap menerapkan protokol kesehatan. “Walaupun sudah situasi kondisi landai, tapi pesan saya untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” pesannya, Rabu (16/3).

Selain itu, wali kota juga mengajak masyarakat Kota Probolinggo untuk mendukung wisata lokal dengan mengunjungi Putra Papua Waterpark. “Ayo masyarakat Kota Probolinggo kunjungi waterpark ini, tentunya sangat menghibur masyarakat, tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, cukup di Kota Probolinggo saja,” ajak Habib Hadi.

Diketahui, waterpark yang berdiri di lahan seluas 4000 meter persegi

ini mulai dibangun sejak tahun 2019. Memiliki beberapa fasilitas antara lain kolam ombak, spot foto, kolam anak dan kolam waterboom.

Dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 dengan harga tiket untuk anak-anak sebesar Rp 10.000 dan tiket dewasa Rp 15.000.

Ditemui saat acara, pemilik Putra Papua Waterpark Muhtadi sengaja memilih usaha waterpark selain untuk mengisi aktivitas di masa pensiunnya juga berharap bisa menjadi sarana hiburan untuk anakanak di Kota Probolinggo dan sekitarnya. “Untuk mengisi masa tua ini, juga mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat di sekitar sini,” terangnya.

Terkait pemilihan nama Putra Papua Waterpark, Muhtadi mengatakan bahwa hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman kerja

Habib Hadi Zainal Abidin resmikan pembukaan Putra Papua Waterpark.

selama 15 tahun merantau di Kota Wamena, Papua. Setelah sukses, dirinya memilih untuk pulang dan mengembangkan usaha di

Kota Probolinggo di bawah nama Putra Papua Group. “Memang kami lama di Papua, anak saya lahir di sana, terus saya pulang

wiwit agus pribadi/bhirawa

kesini, semua usaha saya namai Papua,” terangnya.

Salah satu pengunjung yang tinggal di dekat lokasi Putra Papua

Waterpark, Umi Kulsum mengatakan sangat senang dengan berdirinya waterpark dan berharap bisa membawa manfaat ekonomi bagi usaha di sekitar lokasi. “Iya mau jual-jual, semoga bisa melariskan usaha di sekitar sini, mudah-mudahan waterparknya ramai,” kata Umi. Bersama wali kota, turut hadir Kapolres Probolinggo Kota Wadi Sa’bani, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, perwakilan Forkopimda, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, camat dan lurah setempat.

Namu dengan terus bermunculannya destinasi wista yang ada di kota Probolinggo tidak dibarengi dengan jumlah kelurahan di Kota Probolinggo yang telah memiliki kelompok sadar wisata (pokdarwis) belum mencapai separo. Dari 29 kelurahan, ada 15 yang belum mendirikannya.

Karena itu, seluruh kelurahan diharapkan dapat segera mendirikan pokdarwis. Dengan harapan dapat mengelola dan mengembangkan potensi wisata di masingmasing kelurahan. [wap.bb]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Menpora Tunjuk Unesa Jadi Sentra DBON di Jatim l

Sambungan hal 1

Dalam tahapan implementasi DBON, sebanyak 250 ribu calon atlet akan dijaring. Mereka yang masih pelajar itu akan mengikuti proses seleksi lanjutan hingga didapatkan 150 atlet.

Atlet yang telah lolos seleksi tersebut nantinya masuk dalam kategori elite nasional. Mereka akan ditempatkan di training camp. Kemudian, 150 atlet itu akan dibina untuk bisa berprestasi dalam ajang Olimpiade “(Kuota) 250 ribu ini tidak sekali direkrut. Ini bisa beberapa tahap. Yang saya gambarkan masif talenta yang kita butuhkan untuk menghasilkan atlet elit nasional. Karena target kami Indonesia masuk 5 besar dunia dalam Olimpiade 2044,” ujar Amali usai peninjauan, Rabu (16/3).

Dijelaskan Amali, para pelajar akan mengikuti pembinaan dan pelatihan sentra yang tersebar di 10 daerah. Pemerintah menggandeng perguruan tinggi dalam proses penerapannya. Sebab, pemilihan kampus sebagai sentra dinilai tepat karena memiliki laboratorium sport science. Tak hanya itu, perguruan tinggi sebagai pelaksana juga telah siap dengan sumber daya manusia, dalam hal ini pelatih dan dosen olahraga.

“Di 10 sentra ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan (masing-masing perguruan tinggi, red). Bisa juga rekrut awal 80-100 ini kelas 1 SMP, jadi tidak seluruhnya serentak langsung 250 ribu pelajar,” jabarnya.

Amali juga menyebut, pemilihan perguruan tinggi juga akan mempermudah pemantauan fisik, psikis dan nutrisi juga perkembangan atau progres para atlet dengan sistem berbasis boarding school.

“Perguruan tinggi selain punya laboratorium sport scince, mereka juga punya labschool, jadi nanti pelajar juga bisa bersekolah disini. Karena ini disiapkan untuk para atlet. Berbeda nanti perlakuannya dengan sekolah reguler. Mereka (pelajar atlet) dibentuk untuk menjadi atlet fokusnya untuk menjadi atlet. Sedangkan kalau sekolah reguler mereka tidak bisa fokus menjadi atlet,” tegasnya.

Nantinya, lanjut dia, untuk kurikulum yang diajarkan akan disesuaikan. Menpora Amali menambahkan fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar akan coba dilengkapi. Tentu dalam penerapan implementasi DBON ini perlu sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk Pemprov Jatim dan anggota DPRD Jatim. Sehingga, target besar Olimpiade yang diusung akan tercapai.

“DBON ini salah satu yang menjadi pemandu utamanya adalah sport science, rata-rata perguruan tinggi punya itu. Jika ada yang kurang akan dilengkapi (fasilitas olahraga),” katanya.

Sementara itu, Rektor Unesa Prof Nurhasan menyebut, ada empat peran yang nanti akan dijalankan Unesa. Pertama, high performance athlete environment, di mana pihaknya akan berkerjasama dalam meningkatkan performa (layak huni dan layak berlatih) bagi para atlet.

Kedua, Integrated Support System melalui sumber daya pendukung yang lengkap dengan pendekatan sport science. Selanjutnya, social lifestyle management. “Perna ini bagaimana kami mendukung kehidupan atlet muda dengan pendidikan etika dan sekolah yang berkualitas yang disediakan oleh Unesa,” jabarnya.

Terakhir, Unesa berperan dalam talent recruitment & training monitoring system. Dijelaskan Prof Hasan sapaan akrabnya, pihaknya akan menerapkan manajemen talenta dan sistem monitoring evaluasi dengan penggunaan teknologi, guna monitoring aktivitas keseharian membuat peningkatan atlet dapat dipantau hari per hari.

“Dalam sistem rekrutmen (untuk impelementasi DBON,red) kami akan menggunakan dua pola.

Pertama melalui talent pool lewat klub olahraga, pengprov, POPDA/POPNAS, serta identifikasi bakat mandiri dan terbuka,” terangnya. Sedangkan pola kedua, talent selection yang meliputi profil fisiologis, profil skill/keahlian, profil psikologis, profil medis, profil akademis, dan pengamatan pelatih.

Dalam kesempatan ini, Menpora Zainudin Amali didampingi Rektor Prof Nurhasan me­ ninjau 13 titik. Mulai dari asrama bertingkat tiga yang memiliki fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus (disabilitas), kemudian laboraturium cabang olahraga seperti senam, tenis, badminton, atletik, sepakbola, futsal, pencak silat, karate, wushu, voli, basket, renang, panahan, laboraturium Merdeka Belajar. [ina. wwn]

Migor Dijual Lebihi HET di Pasar Kediri

Angka Kemiskinan di Gresik Diatas Jatim dan Pusat l

Sambungan hal 1

di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi di atas Jatim dan pusat. Akan tetapi Bu Min tidak akan pernah menyerah. Bersama dengan semua elemen masyarakat, Bu Min berjanji akan berjuang untuk lepas dari kemiskinan itu.”Kita akan bersamasama bersatu padu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan itu,” ujar Wabup Bu Min mengawali paparannya.

Bu Min menjelaskan bahwa secara dasar kriteria penentuan batas dari kemiskinan dari yang ditetapkan.

Garis Kemiskinan (GK) di Jatim sebesar Rp429.133,- perkapita sebulan, sedangkan di Kabupaten Gresik ditetapkan diatas Rp500.000,-.

Untuk diketahui, garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.”Perbedaan GK ini menjadi salah satu sebab mengapa angka kemiskinan di Gresik tinggi.

Tetapi, ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak bekerja keras, karena sudah menjadi target dari Pak Bupati dan saya di Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit,” ungkapnya.

Ia menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan Pemkab Gresik.

Langkah awal yang dilakukan adalah update database untuk meningkatkan akurasi data, setelah itu dilakukan berbagai program dengan tujuan pemberdayaan UMKM lewat pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha. Disamping itu ada pemberian bantuan berupa PKH Inklusi dimana penerimanya adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dari pusat serta PKH lansia dari Provinsi Jatim.

Dalam kesempatan ini, narasumber yang hadir saling sharing mengenai berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah masingmasing. Harapannya adalah tiap daerah bisa mengetahui dan menerapkan strategi daerah lain yang dirasa bisa membantu usaha-usaha

Halaman 11

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Mendagri

penurunan kemiskinan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yang juga sebagai nara yang kita rasakan saat ini sumber. Menurut Wagub, usaha- l Sambungan hal 1 tidak lepas dari peran serta usaha dalam pengentasan kemiski- Pamong Praja.

Satpol PP, Satlinmas serta nan perlu disinergi dengan berbaPenghargaan ini merupak- Pemadam Kebakaran dan gai pihak. Salah satu strategi yang an bentuk apresiasi Mendagri penyelematan dalam mendilakukan pemerintah Provinsi terhadap kepala daerah yang jaga stabilitas keamanan dan Jawa Timur saat ini adalah dengan memberikan dukungan penuh ketertiban umum. Alhamdumengutamakan pemberdayaan dalam peningkatan peran, lillah, saat ini Covid-19 di dibandingkan dengan _charity_. tanggung jawab serta pening- Jawa Timur relatif terken“Kalau pendekatan kita adalah katan tugas dan fungsi Satpol dali,” ujarnya. charity murni, maka hal ini tidak PP di daerahnya.

Dalam acara tersebut, akan bisa dilakukan lantaran keter“Yang membuat peng- Khofifah memberikan pengbatasan anggaran yang ada. Maka hargaan ini menarik, yakni hargaan Karya Bhakti Peduli kita harus mengkombinasikan Ibu Gubernur memberikan Satpol PP dari Mendagri penggunaan Bansos dengan pem- penguatan jajarannya berbu- kepada beberapa kepala berdayaan,” terang Wagub. daya berbasis literasi digital. daerah, yakni Bupati JomDalam kesempatan itu, Wagub Tentunya, Pol PP yang ada bang Mundjidah Wahab, Emil juga mengucapkan terima di Jawa Timur akan menjadi Bupati Bojonegoro Anna kasih kepada PWI atas diadakan- contoh dan panutan nasion- Mu’awanah dan Wali Kota nya kegiatan seminar nasional ini. al,” ungkap Bernhard.

Kediri Abdullah Abu Bakar.

“Harapannya adalah rekan-rekan Sementara itu, Gubernur Penghargaan tersebut mermedia bisa mendapat info yang Khofifah mengatakan, peng- upakan apresiasi dari Menteri komprehensif mengenai realita hargaan yang diterimanya Dalam Negeri terhadap dedidibelakang layar bagaimana kami tersebut didedikasikan bagi kasi Kepala Daerah, yang menentukan kebijakan penang- seluruh anggota Satpol PP Ja- telah memberikan perhatian gulangan kemiskinan,” tutupnya. tim. Khofifah berharap,Satpol lebih kepada Satpol PP dalam [eri.wwn] PP dalam melaksanakan tu- melaksanakan tupoksinya, gasnya dapat lebih profe- utamanya terkait pendisiplinan sional dan berintegritas. masyarakat melalui penegaKhofifah menyebut, Satpol kan protokol kesehatan. terima dapat dimanfaatkan untuk PP merupakan ujung tombak Selain itu, Gubernur Khofikepentingan masyarakat yang ada dalam penegakkan peraturan fah menyerahkan bantuan di wilayahnya,” katanya. daerah (Perda), menyeleng- Beasiswa dari Gubernur Jatim Dikatakannya, adapun kom- garakan ketertiban umum, posisi peserta dari 29 Kabupaten serta melindungi masyarakat. dan Kontribusi Baznaz, dianplus tambahan satu kota, yang dii- Karenanya, dirinya berpesan taranya untuk siswa SD, maskuti oleh para kepala desa masing- agar seluruh anggota Satpol ing - masing menerima beamasing perwakilan tentunya yang PP Jatim untuk meningkatkan siswa senilai Rp. 1.000.000, dipilih oleh pemerintah Kabupaten kualitas pelayanan kepada siswa SMP masing - masdan Kota. “Ini adalah orang-orang masyarakat. Menurut Khofi- ing menerima beasiswa Rp. yang terpilih dari masing-masing fah, peningkatan kualitas or- 1.250.000,-, dan bagi siswa Kabupaten, dan Insya Allah akan ganisasi dan seluruh anggota SMA masing - masing menmenjadi pioner dari daerahnya satpol PP sangat penting guna erima sebesar Rp. 1.500.000,.

Tak hanya itu, penyerahan masing-masing, dan memberikan mendapatkan kepercayaan bantuan beasiswa diberikan contoh yang baik,” ujarnya. dan legitimasi publik.

Gubernur Khofifah bersama Kegiatan berlangsung mulai 14 “Tetap tegas, tapi jangan hingga 18 Maret, dan diharapkan sampai meninggalkan nilai- Ketua DPRD Jatim serta Wamereka terus melakukan Inovasi nilai kesantunan, humanis dan likota Blitar dan Forum Koordan kreativitas dalam menerima edukatif. Selalu kedepankan dinasi Satpol PP, kepada anak materi dari narasumber dan keakti- peran untuk melindungi dan Satpol PP diantaranya yakni fan para kepala desa. “Ini menjadi memberikan rasa aman bagi Putri Nurcahyani siswa SD dengan beasiswa sebesar Rp. barometer meningkatkan kom- masyarakat,” imbuhnya.

1.000.00,-, MellanyAprilia yang petensinya, selain itu nanti ada Dalam kesempatan terse- merupakan siswa SMP sebesar visitasi yang dilaksanakan oleh but, Khofifah turut menpara kepala desa tentunya dilak- gapresiasi kerja Satpol PP, Rp. 1.250.000, dan Rikas Aulia sanakan di Kabupaten Mojokerto, Linmas dan Damkar di Jatim Firmansyah yang merupakan nanti akan bisa langsung melihat dalam mendorong kemajuan siswa SMA sejumlah anak dari bagaimana desa yang mandiri dan pembangunan daerah. Dicon- Satpol PP Rp. 1.500.000.

Khofifah juga menyerahproduktif terhadap peningkatan tohkan Khofifah, saat Pemkan Bantuan Sosial Kontribusi PAD yang dilakukan desa terse- berlakuan Pembatasan Kegdari Baznaz Jatim dan Forum but,” pungkasnya. [tam.wwn] iatan Masyarakat (PPKM) Koordinasi Satpol PP se-Jatim dimana Satpol PP banyak berupa paket sembako dan berperan dalam mengedukasi uang sebesar masing-masing masyarakat untuk disiplin Rp. 500.000 kepada perwakimenyertakan besaran sewa TKD protokol kesehatan. lan 5 orang penerima. [tam.

Desa Selomukti kepada Inspek“Kondisi yang kondusif wwn] torat. Nyatanya pelapor tidak mau tanda tangan dan malah kabur, saat pembentukan panitia lelang TKD,” urai Dodit.

Terpisah, salah satu pelapor sekaligus anggota BPD Selomukti, Ulunggono mempersilahkan Kades l Sambungan hal 1 Dodit Haryanto jika akan menem- bantaran Sungai Pegirian di Jalan Jatisrono Timur. Dia puh jalur hukum terkait langkah- menemukan sejumlah titik tumpukan sampah akibat nya mengirimkan laporan ke Ins- kesadaran masyarakat yang kurang, dengan membuang pektorat Kabupaten Situbondo. sampah sembarangan.

Bagi Ulunggono, laporan tersebut Mengkomando Satgas DLH melalui handy talky yang sudah didukung dengan sejumlah tidak pernah lepas saat ia turun kelapangan, Cak Ji sempat bukti, termasuk besaran angka uang geleng-geleng kepala melihat masih ada perilaku warga sewa TKD Selomukti sebesar Rp22,5 Surabaya yang demikian. “Tidak jauh dari sini ada tempat juta per tahun per hektarnya. pembuangan sementara (TPS), tetapi kok ya malas hanya “ S a y a s u d a h m e n y i m p a n tinggal lempar saja , nanti kalau banjir yang disalahkan kuitansi pembayaran uang sewa. pemkot,” kata Cak Ji. Itu kan keputusan LHP. Angka Rp Melanjutkan sidaknya, tak sengaja ia memergoki warga 22,5 juta itu merupakan laporan yang lewat dengan enteng melemparkan tas kresek yang hasil pemeriksaan. Silahkan saja berisikan sampah. Dihentikan oleh sejumlah petugas, kalau mau melaporkan balik,” warga tersebut mengaku tidak tahu dan dikiranya itu pungkas Ulunggono.n [awi.dre] merupakan tempat pembuangan sampah.

“Lho kok tidak tahu bagaimana pak, jelas-jelas ini gang di Pasar Bandar, Kota Kediri, bukan tempat pembuangan sampah. Jangan diulangi lagi mengatakan pemkot ada program kasihan warga yang lainnya, kacau karena ulah beberapa untuk menyalurkan minyak goreng orang,” tegasnya. kepada para pedagang. Namun, hal Ia juga meminta agar Lurah Ujung dan Camat Semampir itu dinilainya masih belum merata. rutin melakukan pengawasan terhadap wilayah Jatisrono Ada pedagang yang mendapatkan Timur ini. Termasuk melakukan pertemuan-pertemuan stok banyak adanya juga yang tidak dengan warga untuk menumbuhkan kesadaran dengan tidak mendapatkan sama sekali. [ant. mencemari lokasi sungai. “Ini tanggung jawab kita bersama, wwn] ayo jaga lingkungan kita bersama,” tandasnya. [iib]

Pemprov Dorong Wujudkan One Village One CEO

l

itu format one village one CEO yang ada bisa dijalankan dengan baik, maka komandan (kades) dari masing-masing desa harus memiliki jiwa enterpreneurship selain jiwa kepemimpinan.

“Jadi apa yang sudah menjadi prestasi positif dan produktif harus kita jaga dan kita tingkatkan, kemudian di mana desa mandiri di 38 kabupaten/kota dan kelurahan, tentu kita berharap bahwa yang desa mandirinya masih kecil bisa ditingkatkan, oleh karena itu setiap pertemuan selalu ada rekomendasirekomendasi bagi kebaikan bersama,” pungkasnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov Jatim, Aries Agung Paewai,mengatakan, diklat kali ini adalah lanjutan yang sebelumnya angkatan pertama dan kedua sudah dilaksanakan di Madiun.

“Sesuai arahan ibu gubernur inginnya para kepala desa selain inovatif dan kreatif, tapi juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Mulai dari awal sampai akhir masa jabatannya betul-betul dapat menjalankan amanah rakyat, dana yang di-

Sambungan hal 1

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, saat Pembukaan Diklat Teknis Peningkatan kapasitas SDM bagi Kepala Desa Pemprov Jatim Gelombang II (Angkatan III dan IV di Ballroom Ayola Sunrise Hotel Mojokerto, Selasa (15/3) malam.

“Alhamdulillah pada pertengahan 2021, Jatim sudah bebas desa tertinggal, yang sekarang menjadi desa berkembang. Bagaimana desa maju, supaya naik kelas jadi desa mandiri. Dari indeks desa membangun yang dikeluarkan Kemendesa Mandiri, di Jatim tertinggi diantara seluruh provinsi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kinerja dari para kepala desa di Jatim. “Kalau dilihat dari prestasi paling tinggi desa mandiri di Indonesia, berarti mereka sudah sangat bagus tapi kitamasihpunya tantangan-tantangan hari ini,dan yang akan datang juga bisa lebih variatif dan bisa lebih kompleks,” ujarnya.

Dikatakannya, oleh karena

Dilaporkan BPD Selomukti, Kades akan Tempuh Jalur Hukum l

Sambungan hal 1

Padahal, lanjut Dodit, harga taksiran umum yang ideal di lokasi TKD hanya sebesar Rp 12,5 juta per hektar per tahun. Dengan laporan tersebut, urai Dodit, pihaknya diminta Inspektorat mengembalikan selisih uang sewa tersebut.

“Ya jika di total, luas tanah 20,7 hektar dikalikan Rp 22,5 juta dan dikalikan 5 tahun, maka ditotal Rp 760 juta lebih. Saat ini saya sudah mengembalikan Rp 600 juta lebih,” beber Dodit.

Masih kata Dodit, dirinya siap melakukan semua rekomendasi yang dikeluarkan pihak Inspektorat yang didasarkan pada survei dan verval (verifikasi validasi) di lokasi TKD. Dodit berjanji, sisa uang sebesar Rp100 juta lebih secepatnya akan dibayarkan kepada Inspektorat, sesuai rekomendasi yang ia terima.

“Kalau tanggungan saya sebe-

l Sambungan hal 1 menjelang Ramadan 2022. Namun, petugas tidak dapat berbuat banyak dengan temuan adanya pedagang yang menjual migor melebihi HET tersebut.

Sesuai dengan HET, untuk kemasan bagus harga minyak goreng adalah Rp14.500 per liter, kemasan

narnya sudah tidak ada karena pengembalian uang sudah lunas. Ini karena TKD yang digarap saya hanya 9 hektar dan disisanya digarap perangkat Desa.

Uang sisa itu merupakan tanggungan dari perangkat desa. Mereka tidak mau mengembalikan karena menilai uang yang ia terima dari uang sewa TKD merupakan honor kerjanya,” ungkap Dodit.

Secara tehnis, Dodit mengaku tidak sanggup jika taksasi uang sewa TKD Selomukti sebesar Rp 22,5 juta perhektar per tahun. Dengan alasan tersebut, akhirnya Inspektorat merekomendasikan untuk membentuk panitia lelang TKD. Dodit mengakui sudah membentuk panitia lelang TKD kemarin lusa. Dari panitia itu, ulasnya, ternyata tidak ada yang sanggup jika menyewa TKD Selomukti sebesar Rp 22,5 per hektar per tahun.

“Harga ini akan saya kembalikan kepada pelapor yang juga

sederhana Rp13.500 per liter, dan curah Rp11.500 per kilogram.

Kapolsek hanya mengingatkan kepada pedagang untuk tidak menimbun barang dan menganggap selisih harga jual minyak goreng yang dipatok pedagang masih wajar.

“Kami menilai masih dalam

batas wajar. Stok tadi ada,” kata Muhlason. Pihaknya juga memilih untuk sidak di pasar tradisional, guna memastikan harga di pasaran. Ke depannya, Muhlason juga akan sidak lagi ke sejumlah lokasi termasuk agen, untuk memastikan tidak ada penimbunan migor.

Khoiriyah, salah seorang peda-

Pergoki Warga Buang Sampah Sembarangan

Ubah Biji Nangka Pengganti Cokelat, Menang di Korsel, Selanjutnya Ikuti Lomba di Eropa l

Sambungan hal 1

lomba internasional. Ia mengaku bangga kepada mahasiswanya. Apalagi prestasi yang ditorehkan di tingkat internasional.

“Ada 447 tim dari 20 negara yang mengikuti kompetisi internasional secara virtual itu.

Di antaranya USA, Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Makau, Iran, Serbia, Palestina, Kazakhstan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Penghargaan gold medal diraih Korea Selatan dan silver medal Malaysia. Alhamdulillah, kami mewakili Indonesia meraih bronze medal,” katanya.

Rofiq panggilannya mengatakan, dalam lomba itu tim Unzah Genggong menurunkan lima mahasiswa. Yakni, M. Woldy Zulov Ghifari dan Habibah dari Program Studi (Prodi) Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Lalu, Qomariya dari Prodi Ekonomi Syari’ah (ES), Debi Maghfiroh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Fathullah, dari Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Ia mengungkapkan, dipilihnya inovasi biji nangka sebagai bubuk pengganti cokelat, tidak terlepas dari pemikiran bersama

terkait kemungkinan terjadinya kelangkaan cokelat di masa depan. Juga disesuaikan dengan kate­gori lomba yang dipilih pada bidang Social and Innovation Science yang menfokuskan pada ketersediaan pangan di masa depan.

Setelah melalui proses panjang, tim memilih biji nangka. Sebab, selain tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia, tanam­an buah ini sangat mudah ditemukan.

Namun, hanya buahnya yang dimakan.

Bijinya lebih banyak dibuang.

Biji nangka itu kemudian di sangrai dan ditumbuk dengan cara tradisional hingga menjadi bubuk sebagai pengganti aroma cokelat. Hasilnya, aroma dan warnanya persis cokelat. Sebelum berhasil, tim melakukan penelitian selama tiga bulan. Tidak langsung jadi. Bahkan, ada tujuh sampel yang dibuat tim. Masing-masing sampel berupa campuran serbuk biji nangka dan susu bubuk.“Sampel 1 hingga sampel 3, rasanya berbeda. Ada yang pahit karena kebanyakan bubuk biji nangka dan ada yang berbau susu, karena kebanyakan bubuk susu,” ungkapnya.

Akhirnya, kesabaran dan keuletan tim berbuah manis. Pada sampel keempat, aroma cokelatnya muncul. Kemudian disempurnakan lagi, hingga pada sampel ketujuh aroma cokelat itu menjadi kuat. Proses pembuatan sampel bubuk itu juga didokumentasikan dalam bentuk video. Sebagai salah satu persyaratan lomba internasional tersebut.

“Dalam tiga bulan atau sejak awal November 2021 itu, kami juga membuat jurnal tentang penelitian tersebut. Termasuk pendaftarannya. Kemudian setelah semua syaratnya selesai, kami kirim. Alhamdulillah disetujui panitia lomba. Baru pada tanggal 3 Februari kami presentasi. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 5 Februari pengumunan,” tuturnya.

Rofiq menjelaskan, selain proses penelitian yang membutuhkan ketelitian, pembuatan jurnal juga banyak menguras pikiran dan tenaga. Pembuatan jurnal diawali dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, jurnal itu di-reviewer oleh dosen setempat. Yakni, Cici Widya Prasetyandari.

“Setelah tidak ada masalah, jurnal dalam bahasa Indonesia itu di-translate ke dalam

bahasa Inggris. Selanjutnya, jurnal dalam bahasa Inggris itu dikoreksi lagi oleh Bapak Moh Abd Rahman yang juga dosen di kampus ini. Beliau adalah reviewer jurnal bahasa Inggris,” jelasnya.

Seperti lomba internasional yang diikuti sebelumnya, tim yang mengikuti lomba internasional di Korea Selatan itu diambil dari mahasiswa yang mumpuni dalam bahasa Inggris. Sebab, dalam presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Presentasi diawali penjelasan abstrak atau kesimpulan dari keselurahan artikel dan pendahuluan.

“Setelah itu, ada tanya jawab dengan panitia lomba. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Durasi total untuk presentasi dan tanya jawab itu sekitar 40 menitan.

Alhamdulillah lancar dan menghasilkan prestasi internasional yang kesekian kalinya,” katanya.

Rofiq menambahkan, saat ini tim Unzah juga sedang menyiapkan diri untuk mengikuti ajang serupa di sejumlah negara di Eropa. Di antaranya, bulan ini di Rumania dan sedang berjalan. Kemudian secara beturut-turut juga akan mengikuti lomba secara

virtual di Irlandia, Swedia, dan Turki.

“Sesuai amanah dari rektor, tahun ini kami ditargetkan untuk mengikuti 20 ajang perlombaan internasional. Insyaallah, penghargaan bisa kami realisasikan de­ ngan persiapan matang yang kami lakukan.

Tahun kemarin, ada tujuh penghargaan internasional yang kami raih. Mulai dari gold medal, silver medal, dan bronze medal,” jelasnya.

Rektor Unzah Gengong Dr Abd Aziz Wahab mengaku, sangat bersyukur dengan torehan prestasi internasional yang terus diraih mahasiswa Unzah Genggong tersebut. Hal itu juga menunjukkan bahwasanya kampus berbasis pesantren dan berbasis Nahdlatul Ulama mampu unjuk gigi dan bersaing di ajang internasional.

“Kami memberikan kesempatan seluasluasnya kepada mahasiswa untuk berprestasi di tingkat internasional. Unzah Genggong juga sudah membentuk tim untuk perlombaan internasional. Yang terbaru, pada Februari kemarin, kami berhasil meraih penghargaan di Korea Selatan. Pesertanya dari 20 negara,” tambahnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Pahing, 17 Maret 2022

Halaman 12

Polda Jatim Bersinergi dengan BNPT dalam Penanggulangan Terorisme di Jatim Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersinergi dalam penanggulangan terorisme di Jatim. Kerjasama ini diawali dengan kunjungan kerja (kunker) BNPT ke Mapolda Jatim.

Kunker BNPT ke Mapolda Jatim dalam sinergi penanggulangan terorisme di Jatim.

Kunjungan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pada Selasa (15/3) sore, disambut Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta. Nico mengatakan, Polda Jatim akan mendukung dan menindaklanjuti segala kegiatan maupun atensi oleh BNPT. Terutama terkait kegiatan penanganan dan penangulangan radikalisme dan terorisme di Jatim.

"Media sosial menjadi bagian penting dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Kami, Polda Jatim akan membentuk badan pen-

gelolaan berita (Baper)," kata Irjen Pol Nico Afinta. Baper ini, sambung Nico, terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, PWI, Polda Jatim dan Pemprov Jatim. Tujuannya untuk menyaring dan mengelola berita, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Nico menegaskan, pihaknya sudah melakukan kegiatan penanganan radikalisme dan terorisme.

"Kegiatan yang sudah kami lakukan, mulai dari pencegahan, pendekatan, pengawasan dan peningkatan kemampuan personel. Khusus-

nya dalam penegakan hukum kasus terorisme," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyambut baik kerjasama dengan Polda Jatim. Dijelaskannya, selama ini BNPT berperang melawan terorisme dengan mengembangkan program bersifat pentahelix. Yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada akademisi, Pemerintah, pengusaha, pegiat media sosial dan komunitas.

Boy merincikan, terdapat 5 Provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan BNPT. Yaitu di Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan NTB. Sementara di wilayah Jatim ada beberapa daerah yang menjadi atensi.

Yakni di Lamongan, Magetan, Surabaya dan Malang.

"Kami berharap ke depannya antara BNPT dan Polda Jatim dapat bersinergi dalam melawan dan menangani radikalisme dan terorisme di Jatim," harapnya.

Ditambahkannya, BNPT telah melakukan upaya secara khusus untuk menangani terorisme dan radikalisme. Yaitu dengan meningkatan kegiatan pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi idealisme terorisme berbasis kekerasan di Jatim sehingga konstitusi negara dapat terselamatkan. "Kami juga meminta Polda Jatim untuk membantu BNPT dalam penguatan media sosial. Khususnua dalam hal memerangi terorisme dan radikalisme, sehingga tidak dapay mempengaruhi masyarakat," pungkasnya. [bed.bb]

KILAS DAERAH

Alimun Hakim/bhirawa

Kemiskinan ekstrem menjadi isu strategis yang diangkat dalam Seminar Nasional Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Kab. Lamongan.

Wagub: Soal Kemiskinan Harus Ada Bansos Lamongan, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menekankan harus ada kombinasi dan pentingnya pemberdayaan masyarakat disamping kolaborasi pemberian bantuan sosial dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di Jawa Timur.

Pemetaan kantong - kantong kemiskinan diharapkan dapat mengurai kemiskinan di wilayah Jawa Timur.Kita harus bergeser dari konsep charity (murni) ke basis pemberdayaan dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Maka yang paling mungkin adalah memetakan kantong-kantong kemiskinan, seperti hibah tanah tandus yang kemudian diubah menjadi embung, secara otomatis dapat menjadi irigasi area persawahan petani sekitar, ini yang saya maksud dengan pemberdayaan.

"Disamping itu dengan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan semakin mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Jawa Timur," ujar Emil saat menjadi Keynote speaker dalam Seminar Nasional Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 "Solusi Kemiskinan Ekstrim"di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (16/3).

Dijelaskan Emil, seseorang dikatakan miskin ekstrim jika memiliki pengeluaran untuk pangan dibawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 400.000. Sehingga dengan bansos yang diberikan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dapat menambah pendapatan para keluarga miskin sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan tersebut. [aha.yit.bb]

Menpora RI Zainudin Amali usai membuka Rakornas bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2022 yang bertema Percepatan Sinergi Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Pemuda serta lokakarya pembibitan olahraga dan Rakornas BAPOPSI tahun 2022 di Hotel Shangrila, Selasa (15/3) malam.

Rumuskan Desain Besar Kepemudaan Nasional

Kemenpora Koordinasikan Program Strategis Bersama Seluruh Kementerian dan Lembaga Menpora, Bhirawa Setelah berhasil melahirkan Perpres No 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo, kali ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) fokus untuk mematangkan rancangan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) yang akan terus dikoordinasikan dengan Kementerian dan lembaga terkait.

Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali usai membuka Rakornas bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2022 yang bertema Percepatan Sinergi Peningkatan Kinerja Pemberdayaan Pemuda serta lokakarya pembibitan olahraga dan Rakornas BAPOPSI tahun 2022 di Hotel Shangrila, Selasa (15/3) malam.

"Dari bidang kepemudaan, melalui Rakornas ini masih mau dikoordinasikan kepada semua kementerian dan

lembaga, sama waktu kita menghasilkan desain esar olahraga Nasional, persis pola itu yang akan dipakai.

Mudah-mudahan menghasilkan satu produk yang akan menjadi panduan untuk kegiatan kepemudaan, yakni Desain Besar Kepemudaan Nasional," ujar Menpora Zainudin Amali.

Kemenpora sendiri telah merancang Desain Besar Kepemudaan Nasional sejak tahun 2021 lalu, berlanjut hingga kini dalam proses pengoordinasian kepada Kementerian dan Lembaga.

Kemudian nantinya akan dilakukan uji kelayakan publik yang melibatkan pakar-pakar pemuda, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan hingga komunitas kepemudaan. Sehingga, diharapkan pada momen Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 telah mencapai titik akhir yang berujung pada Perpres dan pelaksanaannya dapat berlangsung pada tahun 2023 mendatang.

ZA mengatakan, melalui rakornas ini

diharapkan tercipta sumber daya manusia pada bidang kepemudaan yang berkualitas, unggul dan terampil.

Menurutnya rakornas ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi dan koordinasi bagi para unsur pelaksana pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Termasuk mendapatkan berbagai masukan dan kesesuaian cara pandang terhadap perancangan kebijakan, program atau kegiatan dan aktivitas kepemudaan nasional. "Salah satu tujuan Rakornas ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Kemenpora," terangnya.

Sasarannya yaitu terumuskannya pola pelaksanaan isu-isu pokok dan kebijakan-kebijakan terobosan di bidang kepemudaan yang terkait Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Baik di tingkat nasional maupun turunannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kegiatan Rakornas ini merupakan bentuk perhatian Kemenpora dalam rangka kualitas pemberdayaan pemuda di Indonesia," pungkasnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus meningkatkan kemampuan para pemuda, setelah berhasil melahirkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), kini Kemnpora merancang Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) yang akan dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait.

"Dari bidang kepemudaan, melalui Rakornas ini masih mau dikoordinasikan kepada semua Kementerian dan Lembaga, sama waktu kita menghasilkan Desain Besar Olahraga Nasional, persis pola itu yang akan dipakai.

Mudah-mudahan menghasilkan satu produk yang akan menjadi panduan untuk kegiatan kepemudaan, yakni Desain Besar Kepemudaan Nasional," ucap Menpora. [tam.wwn.bb]

Pemkab Jombang Terima Penghargaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Tahun 2021 Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dengan penghargaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Tahun 2021.

Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, menerima penghargaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Terbaik Tahun 2021.

Penghargaan pengelolaan DBHCHT dalam rangka Bea Cukai Kediri Award 2022 yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Kediri melalui kanal Youtubenya secara live pada Rabu, (09/03). Dan penghargaan diterima Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab di Pemkab Jombang melalui perwakilan.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wa-

hab mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat, dirinya menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan dan apresiasi dari Bea Cukai Kediri. "Semoga kerjasama dan sinergisitas ini terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang," kata Bupati Jombang, Jumat (11/03). Bupati Jombang berharap, apresiasi tersebut dapat terus memacu dan mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang yang sudah baik dalam mengelola DBHCHT. "Pertahankan kinerja yang sudah baik ini, dengan harapan akan jauh leb-

ih baik lagi di dalam mengelola DBHCHT sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diamanahkan," ungkap Bupati Mundjidah Wahab.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Kediri, Sunaryo mengatakan, acara ini sebagai wujud apresiasi atas kerja sama, sinergi, dan kontribusi seluruh pengguna jasa dan pemerintah daerah.

Sehingga penerimaan dan capaian kinerja Bea Cukai Kediri tahun 2021 sesuai dengan target.

"Selamat atas raihan yang berhasil diperoleh para pemenang kategori dalam award kali ini. Semoga sinergi dan prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dapat semakin ditingkatkan," ucap Kepala Bea Cukai Kediri. [rif.adv]

BERIKUT EMPAT PENERIMA PENGHARGAAN DARI 12 PERUSAHAAN PERAIH BEA CUKAI KEDIRI AWARD 2022 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG :

1. Pengelola DBHCHT Terbaik Tahun 2021 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

2. Perencana Pemesanan Pita Cukai (P3C) Terbaik Tahun 2021 diberikan kepada PR Sehat Tentrem Jaya Lestari.

3. Kontributor Bea Masuk Terbesar Tahun 2021 diberikan kepada PT Cheil Jedang Indonesia.

4. Kontributor Devisa Ekspor Terbesar 2021 diberikan kepada PT Cheil Jedang Indonesia.