binder18jan23

Pemprov, Bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1).

Rakor tersebut dihadiri langsung seluruh jajaran kepala daerah se-Indonesia serta Kapolda, Pangdam, Kajati, Kapolres, Dandim, Kajari, sampai dengan Ketua DPRD serta BPS baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Usai rakor, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk fokus pada sejumlah arahan Presiden

Jokowi. Mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.

“Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk

menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” katanya.

Khofifah mengatakan, terkait inflasi, dirinya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebi-

Kemendagri Tetapkan Aries

Jabat Pj Wali Kota Batu

Aries menyisihkan dua kandidat kuat lainnya yakni Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi dan Kepala Dinas Pariwisata Jatim Hudiyono. Ketiga nama ini berasal dari rekom berbeda. Aries merupakan usulan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan Zadim Efisiensi dan Hudiyono merupakan usulan dari DPRD Kota Batu.

Penetapan Aries Agung Paewai sebagai Pj Wali Kota Batu tertuang

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6344 tanggal 27 Desember tahun 2022 tentang

Kota Batu,Bhirawa Kota Batu dihebohkan dengan beredarnya informasi SK penunjukan Penjabat (Pj) Wali Kota Batu melalui pesan singkat WhatsApp (WA). Tak terkecuali di lingkungan DPRD Kota Batu. Namun mereka mengaku belum percaya seratus persen, terkait kebenaran isi dari informasi SK PJ tersebut. Apalagi hal seperti ini bukan yang pertama terjadi pada

Dukung Program Kompetensi Wartawan

masa penunjukan Pj Wali Kota Batu 2023-2024.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari. Ia mengaku dirinya juga mendapatkan kiriman di grup WA Dewan Kota Batu, terkait SK penunjukkan Aries Agung Paewai

bagai kerjasama program dalam peningkatan kompetensi wartawan.

Sentil

DPRD Jatim, Bhirawa Dunia pendidikan di Jawa Timur dirundung banyak masalah. Banyak wali murid hingga kepala sekolah SMA/ SMK terjebak dengan penamaan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pendidikan gratis dan berkualitas atau Tis-Tas ini. Sebab, masih banyak kepala sekolah tersandung kasus hukum lantaran menarik sumbangan.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Menurutnya, program pendidikan gratis berkualitas ini sangat bertolak belakang dengan di lapisan masyarakat. “Buktinya, di sekolah sekolah SMA/SMK di Jatim masih banyak adanya praktik sumbangan,” ujarnya, Selasa (17/1). Politisi PDI Perjuangan ini bahkan menyebutkan, program Tis-Tas ini masih beluk berpihak pada orang-orang dengan kondisi perekonomian menengah kebawah. “Banyak kami temukan warga miskin di Jatim belum sepenuhnya menikmati sekolah gratis,” ulasnya. Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih juga membenarkan bahwa banyak kepala sekolah SMA/ SMK di Kabupaten Jember dijadikan sapi perahan oleh pihak-pihak yang tak

Sempat Disegel, Armuji Minta Sekolah YPI Cokroaminoto Dibuka Kembali

Surabaya, Bhirawa Komplek Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto, yang terletak di Jalan Pertukangan Tengah, Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya disegel Satpol PP. Bangunan itu disegel karena belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga, proses renovasi pun berhenti dan para siswa belajar di rumah gurunya.

Salah satu guru MI Cokroaminoto, Azizah mengatakan, awalnya siswa ini dipindahkan ke rumah guru dan warga yang letaknya tak jauh dari sekolah, karena sekolah dalam renovasi total. Pemindahan ini dilakukan mulai Juni 2022 lalu.

Tiba-tiba di tengah pembangunan sekolah yakni pada November 2022, Pemkot Surabaya melakukan penyegelan karena belum mengurus IMB, sehingga pembangunan gedung

sekolah pun dihentikan. Renovasi sekolah yang harusnya selesai pada Desember 2022 dan anak-anak kembali bisa bersekolah di gedung sekolah, akhirnya tertunda.

“Kami tidak tahu bagaimana kok sampai sekarang disegel. Seandainya mereka (Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto) mengurus surat-surat ini pasti tak akan seribet ini,” ujar Azizah, saat ditemui, Selasa (17/1).

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto, Alfiyatussolichah mengatakan, pihaknya memang belum mengurus IMB. Sebab, tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah dan yayasan sedang mengurus sertifikat ini.

“Kita lagi mengurus proses hak atas tanah. Ketika hak atas tanah ini selesai maka akan muncul berapa besar IMB dan sekarang ini sedang

nemui kepala sekolah.

Pagi itu, pertama masuk di kawasan SMKN 1 Situbondo, tampak security dengan berpakaian serba hitam. Begitu pertama kali berpapasan, tampak senyuman tersungging di wajah security tersebut. Ya, setiap ada tamu, security SMKN 1 Situbondo harus bersikap ramah. “Mau kemana pak ? Menemui siapa pak ?,” begitu sapaan pertama sang security, yang dijawab hendak me-

Setelah itu, dipersilahkan masuk dan menempatkan kendaraan sesuai dengan jenisnya, roda dua di sebalah utara dan khusus roda empat, diparkir di sebelah barat. Ternyata sambutan ramah tidak hanya di lakukan sang security. Usai memarkir kendaraan, setiap tamu juga disambut petugas resepsionis wanita muda di ruang depan kepala sekolah. “Ya pak, ada kepentingan apa ? ada yang bisa kami bantu ?,” sapa sang resepsionis

dengan berpakaian dinas. Setelah itu, diminta mengisi buku tamu dan dipersilahkan menunggu di kursi yang suasananya cukup dingin. Dipojok bagian timur ada penataan bunga, sehingga membuat ruangan terlihat asri dan nyaman dipandang mata.

Yang unik, selama menunggu kepala sekolah selesai memimpin rapat, di ruang tamu di perdengarkan lantunan suara mengaji. Sehingga suasana religius begitu nampak di ruangan tamu. “Tunggu disana ya pak, ibu Kepala Sekolah masih rapat sebentar,”

sawawi/bhirawa

Kepala SMKN 1 Situbondo, Susiana, SP didampingi jajaran pengurus komite sekolah saat memimpin sosialisasi program sekolah tahun 2023.

KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim), Sherlita Ratna Dewi Agustin mengunjungi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Timur, di Jalan Taman Apsari 15 Surabaya. Dalam kunjungan tersebut Kadis Kominfo Jatim menyampaikan tekadnya untuk meneruskan ber-

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Wawali Surabaya Armuji saat melihat siswa YPI Cokroaminoto yang sekolah di rumah gurunya, karena gedung sekolah disegel Satpol PP Surabaya karena belum ber-IMB.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berdiskusi dengan kepala daerah lainnya disela acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor.

Khamim Tohari

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana

Aries Agung Paewai

Wabup Timbul Lepas Keberangkatan 152 Kepala Desa ke Jakarta

Probolinggo, Bhirawa

Untuk melakukan kegiatan aksi damai di depan gedung DPR-RI, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko melepas rombongan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ApdesiI) Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto beserta beberapa camat yang mendukung kepala desa untuk ke Jakarta.

Kurang lebih 152 kepala desa yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Probolinggo berkesempatan untuk hadir di DPR-RI Senayan Jakarta yang esensinya sebagai bentuk solidaritas yang dikemas dengan konsep aksi damai. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto, Selasa (17/1) menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko yang telah memberikan kesempatan bagi kepala desa sehingga bisa berangkat menuju Jakarta dengan acara begitu formal bentuk solidaritas dalam konsep aksi damai di gedung DPR-RI di Jakarta.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko berharap

para

persatuan dan kesatuan bangsa.

“Hindari melakukan gerakan-gerakan tambahan yang hanya untuk kepentingan sesaat. Terlebih selama di Jakarta melakukan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Dan hindari adanya hal-hal yang

dapat merugikan kelompok atau rombongan-rombongan lainnya. Hal terpenting adalah menjaga nama baik Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, para kepala desa yang tergabung dalam Apdesi ke Jakarta dapat menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. “Semoga upaya dan ikhtiarnya dapat memperoleh hasil yang baik untuk kemaslahan bersama nantinya. Selamat jalan rombongan kepala

desa, selamat sampai tujuan dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

Dilanjutkan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyambut kehadiran sekaligus menerima aspirasi tokoh masyarakat (tomas) di tujuh desa se- Kecamatan Sumber, di pringgitan Rumah Dinas Bupati Probolinggo.

Turut mendampingi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo, Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta Kepala Bidang Infokom Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Wahyu Hidayat.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar tujuh orang tokoh masyarakat dari Desa Ledokombo, Desa Sumberanom, Desa Wonokerso, Desa Pandansari, Desa Rambaan, Desa Tukul dan Desa Gemito yang menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan desanya.

Dari usulan-usulan yang dikeluarkan oleh tujuh orang tokoh masyarakat desa se-Kecamatan Sumber, Wabup Timbul telah memecahkan dan ditindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti pengembangan desa, penambahan formasi guru agama di sekolah-sekolah, bantuanbantuan untuk pembuatan atau perbaikan tempat ibadah, pelestarian sumber mata air dan pencarian mata air, infrastuktur jalan.

“Pemerintah Daerah sangat mendukung pada anak-anak muda yang memiliki pemikiran untuk pengembangan desa,” katanya. Menurut Wakil Timbul, ada hal penting yang harus ditangani terkait dengan kebutuhan sehari-hari yaitu berupa sumber mata air.

“Kami tetap berkonsentrasi dengan sumber mata air sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak pramuka yang bekerjasama dengan PT YTL-Jawa Power dalam hal penyelamatan sumber mata air,” jelasnya. [wap.dre]

Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Reformasi Birokrasi, Pemkab Lamongan Susun Proker Husus

Lamongan, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mencetuskan program kerja husus dalam menghadapi tahun 2023 ini. Program husus pemerintahan itu difokuskan pada penguatan daya saing SDM sebagai penunjang sosial ekonomi dan pemberdayaan yang inklusif.

Proker husus itu dengan harapan nantinya mampu menciptakan lingkungan pemerintahan bergaya modern dan memberikan dampak kepuasan publik.

“Pada tahun 2023, Lamongan sudah menyusun program kerja untuk fokus pada penguatan daya saing SDM sebagai penunjang sosial ekonomi dan pemberdayaan yang Inklusif yang diha-

Dikatakanya, bahwa pemerintahan bergaya modern nantinya akan menumbuhkan berbagai inovasi dan kreativitas yang ditopang penuh oleh teknologi atau digitalisasi.

Salah satu realisasinya ialah optimalisasi penyebaran informasi positif dna edukatif melalui sosial media yang kreatif dan adaptif. Pak Bro, sapaan akrab Wabup menjelaskan tentang gaya pemerintahan modern yang ditandai dengan adanya reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk

KILAS BIROKRASI

Hari Ini 2.778 Calon PPS di Sumenep Jalani

Tes Wawancara

Sumenep, Bhirawa

Seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep memasuki tahap tes wawancara. Sebanyak 2.778 peserta dari 334 Desa dan Kelurahan yang sebelumnya dinyatakan lulus tes tulis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjalani tes wawancara secara serentak mulai 18 hingga 20 Januari 2023.

Komisioner KPU Kabupaten Sumenep Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Rafiqi Tanzil mengatakan, selama tiga hari ke depan mulai tanggal 18 Januari akan dilaksanakan tes wawancara. Tes wawancara didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Tes wawancara akan dimulai besok (hari ini, Red) oleh PPK. Kami selesaikan tes wawancara PPS itu ke PPK,” kata Rafiqi Tanzil, Selasa (17/1).

Ia menjelaskan, tes wawancara dilaksanakan di masingmasing Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai wilayah calon anggota PPS.

KPU telah melakukan rapat kordinasi mengenai kesiapan pelaksanaan tes wawancara bersama PPK. Materi yang akan diujikan meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas. [sul.dre]

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ). Menurutnya, Reformasi birokrasi juga harus melandasi setiap program pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Sehingga pemerintah mampu menghadirkan cara terbaik untuk mengatasi berbagai isu sosial untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini sejalan dengan visi misi pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Abdul Rouf tahun 2022

Trenggalek, Bhirawa Pemkab Trenggalek menggelar Focus Group Discussion (FGD) perencanaan dan mitigasi resiko pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek tahun 2023.

Membuka kegiatan ini, Sekda Trenggalek, Drs. Edy Soepriyanto menegaskan kegiatan ini ditujukan untuk mendorong terciptanya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, Selasa (17/1/2023 ).

Sebagaimana diketahui bersama peran strategis pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah.

Porsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang terus meningkat tentunya menuntut meningkatnya transparansi penggunaan anggaran. dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Maka dari itu perlunya dilakukan perencanaan, pengendalian serta pengawasan yang baik atas setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

lalu yaitu kolaborasi untuk pembangunan yang Inklusif yang sudah terealisasikan pada pengoptimalan pada program fisik dan non-fisik.

Untuk fisik tetap berfokus pada infrastruktur yang menopang program ekonomi kerakyatan. Infrastruktur itu dimaksudkan merupakan penuntasan jalan penghubung antar kecamatan.

“Minggu lalu saya dan Pak Yes berkeliling untuk meresmikan Jamula. Program kami dalam upaya mempermudah akses transportasi yang mampu mendukung peningkatan ekonomi, serta merealisasikan upgrade layanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tandas Pak Bro. [aha.dre]

pengendalian inflasi, diantaranya perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan. “Investasi yang ada di negara kita saat ini di tahun 2022 sudah 53% berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1200 triliun, investasi kita di 2022, tercapai yaitu Rp1207 triliun di 2022. Sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1) di Sentul International Convention Center.

Dalam sesi Panel II kegiatan Rakornas dan Forkopimda tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir bersama dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 ha, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta ha. Tugas Pemerintah Daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” jelas Menteri Basuki. Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol.

Serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalanjalan produksi. [ira.dre]

timeline proyek, performance maupun budget,” imbuhnya.

Kembali disampaikan olehnya, ada beberapa jenis resiko yang meliputi biaya yang menyebabkan proyek selesai melebihi anggaran; Penjadwalan yang mungkin bisa menyebabkan proyek tertunda; kemudian performance yang beresiko menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek.

Kondisi ini menurut Edy Soepriyanto menuntut pengelola kegiatan untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan sebagai bentuk pengendalian.

Kemudian perencanaan kebutuhan merupakan pintu awal dari rangkaian proses pengadaan barang/jasa.

“Oleh karena posisinya sebagai entry point, perencanaan kebutuhan ini memiliki posisi strategis dan sangat menentukan dalam keberhasilan baik proses maupuan hasil dari pengadaan,” ungkap Edy Soepriyanto dalam sambutannya.

Salah satu mata rantai dalam proses pengadaan, sambung mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra itu. “Perencanaan pengadaan sekurang-kurangnya memuat ruang lingkup kegiatan, analisa pasar penyedia barang jasa, identifikasi resiko dan penentuan metode pengadaan. Sedangkan Risiko dalam sebuah proyek pembangunan adalah segala hal yang memiliki pengaruh terhadap

“Auditor internal juga harus dapat melakukan peringatan dini sebagai upaya pencegahan timbulnya kerugian keuangan negara dan sebagai bentuk quality assurance dalam proses pengadaan barang/jasa,” tambahnya. Kemudian juga pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal. Dimana seluruh pekerjaan tersebut harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Padahal kontrak merupakan bagian penting dan memiliki resiko apabila tidak diperdalam di sisi praktek lapangan. [ wek.dre]

kepala desa yang tergabung dalam Apdesi nanti dalam pelaksanaannya tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan menjaga keutuhan

Wabup Timbul lepas keberangkatan 152 kepala desa ke Jakarta.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam

Jakarta, Bhirawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan Infrastruktur.

rapkan memberikan dampak kepuasan publik,” ujar Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf , Selasa (17/1) didepan ratusan Korpri.

Proker husus dengan harapan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan bergaya modern dan memberikan dampak kepuasan publik.

alimun hakim/bhirawa

Golkar Pasang Badan Dukung Perpanjangan Jabatan Kades di Indonesia

Partai

menyetujui perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Ketua Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi para kepala desa, utamanya soal masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Hal itu diungkapkan pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI setelah dirinya usai turun langsung ke dapilnya yakni di Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota

Blitar, Tulungagung) dimana pria yang akrab dipanggil cak Sar ini dicurhati oleh para kepala desa.

“Aspirasi kepala desa tersebut harus dilakukan melalui perubahan UU no 6 tahun 2014. Masuk akal bila masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (17/1).

Menurutnya, jabatan kepala desa berbeda dengan

KILAS DEWAN

DPRD Jatim Minta Intensifkan Kader Jumantik

DPRD Jatim, Bhirawa

Melonjaknya

Erma menjelaskan, selama ini demam berdarah penularan lewat nyamuk Aedes Aegypti. Selama pertumbuhan nyamuk tinggi dan penyebaran tinggi di suatu tempat, maka disitulah menjadi titik wabah.

Jika pertumbuhan dan perkembangan nyamuk menjadi banyak, maka upaya yang dilakukan harus segera melakukan pencegahan dengan membuat gerakan untuk berantas jentikjentik nyamuk Aedes aegypti.

“Memang harus menjadi gerakan bersama masyarakat, tidak bisa pemerintah sendirian. Jadi sebenarnya SOP (Standar Operasional Prosedur) pencegahan dan mengatasi agar tidak naik setiap tahun di musim hujan sudah ada dari kementerian (Kemenkes),” ujar Erma, dikonfirmasi, Selasa (17/1). Upaya mengurangi jentik nyamuk bisa menggerakkan langkah 3M yakni Menguras, Mengubur, dan Menutup. Gerakan masyarakat lewat kader Jumantik itu bisa dilakukan di setiap RT/RW. Pemberantasan jentik nyamuk bisa melalui kerjabakti setiap Minggu sekali.

Kedua, kader Jumantik di bawah harus sering melakukan survei untuk bisa mengetahui dan mendata tempat yang berpotensi penyebaran demam berdarah. [geh.dre]

jabatan politis seperti bupati, gubernur atau presiden. Jabatan kepala desa lebih pada fungsi pelayanan ke masyarakat.

Terlebih, lanjut Sarmuji, setiap pemilihan kepala desa sebenarnya membuat polarisasi di warga dan perlu waktu untuk membuat kondusif kembali.

“Jangan disamakan dengan jabatan presiden, gubernur atau bupati. Jabatan kepala desa lebih banyak ke fungsi pelayanan ke masyarakat saja, bukan tempat berkumpulnya kekuasaan yang bisa mengatur semua hal. Karena lebih ke fungsi pelayanan, wajar jika membutuhkan kestabilan,” tegasnya.

Ketua Umum KAUJE ini menegaskan akan mengawal aspirasi para kepala desa di DPR RI. “Saya siap mengawal aspirasi kepala desa agar usulannya menjadi bagian dari pembahasan Perubahan UU no 6 tahun 2014 tentang desa,” pungkasnya.

Ribuan Kepala Desa (Kades) seluruh Indonesia menggelar aksi di DPR RI. Mereka meminta pemerintah merevisi undang-undang 06 Tahun 2014 dengan menuntut perpanjangan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [ geh.dre ]

Dewan Tolak Pembatasan Pokir Pemkab pada Masyarakat

Gresik, Bhirawa Adanya wacana pemkab akan membatasi penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran dewan (pokir), dimasing-masing sektor untuk tahun 2024. Terhadap peruntukan masyakat, membuat kalangan dewan pasang badan untuk mempertahankan.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, bahwa pokir untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kenapa harus di batasi, ketika ada usulan juga sudah dilakukan verifikasi dan lainya. Dari aturan selama tidak ada batasan, harus di laksanakan.

“Pokir ini murni usulan dari masyarakat, di peruntukan untuk masyarakat. Jika di batasi, terus kapan masyarakat bisa menikmatinya,” ujarnya.

Senada juga di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa kebutuhan wilayah dan masyarakat pasti beda. Kalau di batasi, maka usulan dari masyarat sebagai wakil rakyar. Sebagai dewan di jamin tidak akan bisa apa-apa untuk perjuangkan aspirasi.

“Wacana pembatasan dari pemkab, tentu tidak masuk akal. Seperti 10 persen untuk infrastruktur, untuk Gresik selatan. Akan banyak laporan masyarakat, sebab sampai saat kebanyakan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak,” ungkapnya.

Ditambahkan Mujid Ridwan, dalam rapat pokir di Surabaya. Semua anggota dewan sepakat menolak adanya wacana pembatasan oleh pemkab, dewan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Terutama, untuk fasilitasi dalam menumbuhkan ekonomi sebagai pokok kebutuhan hidup. [ kim.dre]

Kota Batu, Bhirawa Komisi E DPRD Jawa Timur menjanjikan untuk melakukan gerak cepat membantu PMI Kota Batu untuk mendapatkan kantor baru. Janji ini diberikan saat Komisi E melakukan kunjungan kerja ke Kantor PMI Kota Batu yang berlokasi di Jl Kartini, Selasa (17/1).

Dalam kunjungan tersebut mereka menilai yang keberadaan Kantor PMI Kota Batu yang saat ini masih menempati gedung di area garasi milik Pemkot Batu dinilai belum layak.

Wakil Ketua Kimisi E, Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa Kota Batu ini memiliki status sebagai Kota Wisata. Dan dengan tekstur Daerah yabg berada di area pegunungan membuat kota ini memiliki kerawanan terhadap bencana alam. Untuk itu diperlukan untuk merubah wajah atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan kedaruratan.

“PMI Kota Batu ini perlu ditingkatkan wajahnya kalau kayak seperti ini kan kurang memadai,” ujar Hikmah, Selasa (17/1). Ia mengatakan dibutuhkan segala instrumen dan kelengkapan PMI untuk kemudian dihibahkan kepada PMI Kota Batu. Adapun yang dimaksud gerak cepat dalam pengadaan Kantor Baru PMI Kota Batu, Komisi C mengajak kepada PMI Kota Batu untuk segera menemui Penjabat (Pj) Wali kota Batu setelah ada pelantikan. Ini terlepas dengan siapa yang ditunjuk dan dilantik menjadi Pj.

“Ayo nanti kita (Komisi E) akan mendampingi PMI Kota Batu untuk menghadap Pj Walikota. Begitu ada pelantikan, ayo kita bersama menghadap dan berkordinasi dengan Pj. Kalau sudah saling mengenal, nanti pasti ada perhatian,” ungkap Hikmah.

Ia menjelaskan bahwa di tahun 2023 ini pihaknya akan melapor

kepada Pj yang ditunjuk oleh pemerintah oleh Kemendagri lewat gubernur untuk kemudian melakukan koordinasi super cepat. Karena kewenangan anggaran untuk PMI Kota Batu juga ada di pj.

“Dan dengan dukungan semua fraksi di DPRD, saya yakin akan ada perhatian dari Pj Walikota untuk PMI Kota Batu,” tambah Hikmah.

Penganggaran negara pasti ada proses AD ART. Kalau kantor PMI Kota Batu ini dibangun dan menjadi milik PMI, pertama lahan ini harus diserahkan dulu.

Hal ini bisa dilakukan melalui keputusan bersama antara eksekutif dengan legislatif lewat rapat paripurna pelepasan lahan untuk diberikan kepada PMI sebagai organisasi nirlaba.

“Kemudian jika posting anggarannya menjadi hibah maka harus ada dua kali lebih muter gitu ya lebih cepat lagi,” lanjut Himah.

Ia mencontohkan

Sementara, Ketua PMI Kota Batu Punjul Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perencanaan untuk memperbaiki keberadaan kantor PMI Kota Batu dan fasilitas di dalamnya. Terutama masa saat Punjul masih menjabat sebagai Wakil Walikota Batu.

Namun rencana tersebut terbentur adanya adanya pandemi Covid-19. Di masa pandemi banyak anggaran progran yang telah terencana terpaksa dialihkan.

“Memang saat pandemi banyak terjadi refocusing penggunaan anggaran. Termasuk dengan anggaran untuk perbaikan kantor PMI Kota Batu,” ujar Punjul. [nas.dre]

Bawaslu Tulungagung Telisik Pelanggaran Perubahan Kelulusan Seleksi PPS

Tulungagung, Bhirawa

Perubahan sejumlah nama peserta seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lulus ujian tulis di tiga kecamatan di Tulungagung mendapat perhatian serius dari Bawaslu Tulungagung. Mereka kini melakukan kajian pengawasan terhadap kasus tersebut.

Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun, usai menghadiri rakor seleksi wawancara PPS untuk pemilu tahun 2024 di Kantor KPU Tulungagung, Selasa (17/1), menyatakan sudah menindaklanjuti laporan dari Panwascam di tiga kecamatan terkait perubahan nama peserta seleksi PPS yang lulus ujian tertulis. “Semalam sudah dirapatkan. Tetapi belum disimpulkan apakah hal itu masuk ranah pelanggaran atau bukan,” ujarnya.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Rejotangan itu , menurut dia, masih dalam kajian pengawasan Bawaslu Tulungagung. Belum pada kajian pelanggaran.

“Saat ini melengkapi syarat formil dan materilnya. Kalau kemudian unsur formil

materilnya terpenuhi melakukan pelanggaran nanti akan masuk pelanggaran arahnya ke kode etik, administrasi pemilu

atau tindak pidana pemilu. Tetapi, kalau tidak ada (pelanggaran) akan dihentikan,” paparnya. [wed.dre]

Siloam Hospitals Gelar Health Talk Kenali Gejala Stroke Dini dan Pengobatannya

Surabaya, Bhirawa

Health Talk yang bertajuk Gejala

Stroke Dini dan Pengobatannya oleh dr Suwito Pantoro Sp.S, FINS, FINA yang dihelat oleh Siloam Hospitals Surabaya.

Stroke adalah manifestasi klinis akut disfungsi neurologis akibat gangguan aliran darah ke sebagian sel otak, medulla spinalis atau retina. yang dapat menimbulkan kematian dan sering menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Kenali Gejala Stroke Dini dan pengobatannya agar dapat mencegah dampak penyakit stroke yg dapat menimbulkan kematian dan kecacatan stroke .

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi nasional stroke adalah 13,5 per 1000 penduduk. Data yang diperoleh tahun

2012-2014, jumlah stroke iskemik sebesar 80%, dan sisanya sebesar 20% adalah stroke hemoragik. Data kemenkes 2021 bahkan menyebutkan bahwa stroke sekarang merupakan penyebab kematian no 1 di indonesia dan kecacatan no 1 di dunia, dan WHO pada hari stroke dunia th 2022 mengatakan bahwa 1 orang diantara 4 orang akan mengalami kejadian serangan stroke sepanjang hidupnya. Stroke secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu stroke sumbatan dan pendarahan.

“Stroke sumbatan secara umum dapat dikelompokkan menjadi stroke iskemik trombosis dan emboli. Sedangkan stroke perdarahan dapat disebabkan pecahnya pembuluh darah karena hipertensi, aneurisma, dan AVM ( kelainan pembuluh darah).

Gejala Stroke Manifestasi stroke ataupun gejala stroke yang muncul sangat

tergantung kepada daerah otak yang terganggu aliran darahnya. WHO mengenalkan akronim/sing-

katan BEFAST agar masyarakat lebih cepat tanggap/kenal gejala stroke lebih dini agar bisa mendapat pengobatan seawal dan semaksimal mungkin sehingga kematian dan kecacatan akibat stroke dapat di cegah.

B adalah pusing, sakit kepala, kehilangan keseimbangan; E adalah gangguan pengelihatan; F adalah wajahnya mencong A, adalah kelemahan tangan/kaki/keduanya S adalah bicaranya pelo, tidak jelas / tidak dapat bicara; dan T adakah kapan waktu mulai timbul gejala dan harus segera ke sarana kesehatan untuk mendapat kepastian penyakit dan mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

Pengobatan Stroke akut secara umum dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu: pengobatan terhadap

strokenya sendiri, penanganan variabel fisiologi yang terjadi setelah stroke, seperti tekanan darah, gula darah dan suhu tubuh, penanganan masalah medis yg terjadi akibat adanya stroke, termasuk penanganan saluran napas, jantung, kecukupan cairan dan metabolik, pencegahan luka, peningkatan tekanan intrakranial dan serta rehabilitasi.

Pengobatan stroke iskemik akut secara spesifik sendiri meliputi: 1. Reperfusi (mengalirkan darah kembali) 2. mencegah perluasan kerusakan sel. 3. mencegah serangan stroke berulang sesegera mungkin. Menutup sesi singkatnya, dr Suwito Pantoro Sp.S, FINS,FINA Neurology dari Siloam Hospital Surabaya yang jadwal prakteknya juga dapat dilihat di aplikasi My Siloam. [dre]

Ketua Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji.

Surabaya, Bhirawa

Golkar pasang badan untuk mendukung aspirasi kepala desa di Indonesia dalam rangka memperjuangkan kesejahteraannya. Salah satunya dengan mendesak pemerintah dan DPR RI untuk

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Suasana kunjungan kerja Komisi E DPRD Jatim ke Kantor PMI Kota Batu, Selasa (17/1).

jika kantor PMI Kota Batu ini dibangun Dinkes dan menjadi miliknya Dinkes tapi diperjanjikan penggunaannya untuk PMI maka hal ini akan lebih cepat untuk pengadaan kantor PMI yang baru.

Komisi E DPRD Jatim Janjikan Gerak Cepat Bantu Pengadaan Kantor PMI

anas bachtiar/bhirawa

Fayakun dan Susanah (tengah) saat mengikuti rakor seleksi wawancara PPS untuk Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Tulungagung, Selasa (17/1).

wiwieko/bhirawa

Rapat singkronisasi pokir.

rokim/bhirawa

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Blitar memantik Anggota DPRD Jatim, Erma Susanti. Untuk menekan angka penderita DBD di Kota Blitar, kader jumantik harus diitensifkan.

Konsumsi Listrik Jatim Tahun 2022 Tumbuh 2,76 Persen

Surabaya, Bhirawa

General Manager PLN UID Jawa Timur, Lasiran mengungkapkan pertumbuhan konsumsi listrik ini terbesar disumbang dari sektor bisnis dan industri yang semakin menggeliat pasca pandemi. “Tercatat sektor industri di Jawa Timur secara total mengalami kenaikan 3,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk sektor bisnis cukup tinggi yakni 8,70 persen. Ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami dari segi kelistrikan, siap mensupport, dengan daya mampu yang cukup dan reliabilitas yang tinggi,”

terangnya, Selasa (17/1).

Lasiran menambahkan PLN terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan energi listrik dengan menyokong kegiatankegiatan produktif masyarakat melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui program intensifikasi, PLN menguatkan iklim dan pertumbuhan electrifying lifestyle dengan berbagai gerakan, kampanye hingga kerjasama.

“Ekstensifikasi ini kami menggiatkan electrifying agriculture maupun electrifying marine. Sektor pertanian maupun perikanan yang

LINTAS PELAYANAN

Satpol PP Sosialisasi Larangan

PKL Berjualan di Tiga Titik Kota

Sampang, Bhirawa

Menjamurnya PKL diareal Alun-alun Trunojoyo Sampang dan beberapa lokasi di Sampang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang terus memberikan sosialisasi kepada PKL yang berada di area kabupaten Sampang.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kabupaten Sampang tetap bersih dan nyaman, di karenakan ada tiga titik lokasi yang akan di larang untuk di tempati PKL baik permanen maupun semi permanen seperti penjual di atas mobil.

Tiga titik lokasi yang dilarang yaitu: di Sekitar alun alun Trunojoyo yaitu di depan kantor Bupati Sampang, di tengah dan di bagian Utara,serta di sekitar jalan di rumah sakit dan JLS. Kasatpol-PP Suryanto melalui Suaidi Asikin, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum Satpol Sampang mengungkapkan akan melakukan patroli di tiga lokasi tersebut dan akan melakukan sosialisasi kepada PKL sebelum perda diterapkan. “Kami pendekatan humanis sosialiasi dulu kepada para PKL sebelum melakukan tindakan,” ucap Suaidi, Selasa (17/1).

Diungkapkannya patroli kepada PKL untuk menyampaikan sosialisasi lrang berjualan itu atas dasar Surat Edaran (SE). “Ini kami melakukan patroli ini berdasarkan SE,” ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa berjualan di pinggir alun alun memang tidak diperbolehkan apalagi menggunakan pick up buah. Hal ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup). “Namun saat ini masih ada kebijakan dari Bupati, yang nantinya akan dicarikan solusi tempat bagi para PKL untuk berjualan,” pungkas Suaidi. [lis.ca]

sekiranya produksinya bisa ditingkatkan melalui dedieselisasi dan lainnya. Di Jawa Timur electrifying agriculture yang banyak itu wilayah Madiun dan Banyuwangi yang mana sektor pertanian sudah banyak disokong oleh listrik, selain menekan biaya juga bisa meningkatkan produktivitas,” jelasnya.

Sementara itu menjawab tantangan perubahan zaman serta target pencapaian energi bersih, PLN UID Jawa Timur sampai dengan Desember 2022 memiliki 34 pelanggan yang sudah melakukan pembelian Renewable Energy Certificate (REC) dengan total penjualan sebanyak 471.038 Unit REC atau setara dengan Rp16,48 M.

“Capaian ini meningkat pesan dibanding tahun ini sebelumnya yakni sebesar 8.631 unit. Hal ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur semakin banyak perusahaan-perusahaan yang sadar pentingnya peng-

gunaan energi bersih,” ujarnya. Setelah mendapat pengakuan dari pelanggan, PLN mampu mengubah mindset ketidak percayaan industri terhadap kualitas PLN, pada tahun 2022 sebanyak 5 perusahaan raksasa di Jawa Timur memutuskan untuk menggunakan listrik PLN melalui penandatanganan perjanjian Akuisisi Captive Power dan meningkatkan penjualan PLN sebesar 575,44 GWh atau pendapatan sebesar Rp494,08 M. “Serangkaian kegiatan dilakukan secara rutin dan intensif antara lain probing dengan pelanggan potensial, peningkatan respon dan pelayanan sehingga pada tahun 2022 berhasil menandatangani perjanjian akuisisi captive power dengan 5 perusahaan antara lain PT Cheil Jedang Indonesia, PT Tjiwi Kimia, PT Petrokimia, PT Sasa Inti, dan PT Adiprima Suraprinta.

Selain itu, kami pun berhasil menyambung Layanan Khusus dan Premium kepada pelanggan sebanyak

DWP Kemnaker Salurkan Bansos Korban Gempa Cianjur

Jakarta, Bhirawa Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyerahkan bantuan sosial (bansos) pada korban gempa bumi Cianjur, bertempat di Desa Cibulakan, Cianjur Jawa Barat, pada Selasa (17/1). Ketua DWP Kemnaker Istiqomah

Anwar Sanusi mengatakan, bantuan yang diberikan oleh DWP Kemnaker ke Cianjur bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa.

“Alhamdulillah, setelah mendengar adanya bencana di Cianjur, seluruh anggota DWP Kemnaker telah

menggalang dana untuk membagikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan,” kata Istiqomah.

Istiqomah menambahkan, pemberian bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan dana yang melibatkan para pejabat dan pegawai serta ibuibu DWP Kemnaker.

“Kami berharap bantuan ini dapat

digunakan serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang menjadi korban gempa,” ujarnya. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi, uang tunai untuk membuat 10 hunian darurat, 65 unit perlengkapan memasak berupa kompor dan wajan, serta 100 paket makanan kering dan susu. [ira.ca]

Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen Mundur

Pemkab Malang, Bhirawa Pembangunan akses jalan Tol Malang-Kepanjen telah mengalami perubahan pada trase jalan atau tapak jalur sesuai dengan titik koordinat. Karena diperlukan evaluasi pembebasan lahan, yang mana sebelumnya rencana tapak jalur Tol MalangKepanjen tersebut telah diketahui titik koordinatnya. Sehingga pembangunan tol itu diperkirakan mundur dan akan selesai pada tahun 2024 mendatang.

Menurut, Kepala Badan Peren-

canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Selasa (17/1), kepada wartawan, bahwa untuk trase tersebut masih ada pembicaraan lagi, sehingga masih dimungkinkan untuk penyesuaian trase kembali. Dengan rencana perubahan trase itu, berdampak dengan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan panjang jalan Tol Malang-Kepanjen. “Sebab hingga kini trase jalan tol ini, intinya adalah belum final. Karena ada pengaruh dengan lokasi yang menjadikan ren-

cana kita sebelumnya, diantaranya Kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang,” jelasnya.

Dia mengatakan, trase yang ada akan melewati Kampus UB di wilayah Kepanjen, sehingga hal itu akan menjadi bahasan. Selain itu, PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan investasi, yang kini tengah melakukan evaluasi trase.

Hal ini juga termasuk posisi pem-

bebasan lahan sebagai satu kesatuan, yang saat ini sedang dievaluasi. Sehingga dimungkinkan tol akan bergeser dalam waktu penyelesaiannya, yang menyebabkan penuntasan pembangunan jalan Tol Malang-Kepanjen mundur dari target penyelesaiannya. “Pembangunan jalam Tol Malang-Kepanjen ditarget tuntas tahun 2024. Namun, harus mundur dan belum diketahui kapan pembangunan jalan tol itu akan selesai, karena untuk trase masih dievaluasi,” ujar Tomie. [cyn.ca]

Dispendukcapil Berikan Layanan Cetak KTP El dan Sosialisasi IKD di CFD Kraksaan

Pelaksaan Car Free Day (CFD) yang digelar di Alun-alun

Kraksaan, terasa berbeda dari

kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dispendukcapil memberikan pelayanan cetak KTP Elektronik kepada masyarakat. Sekaligus sosialisasi Identitas Kependudukan Digital(IKD) yang mulai diberlakukan tahun 2023.

“Pelayanan jemput bola ini dilakukan dalam rangka untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya masyarakat terlalu sibuk bekerja jika harus ke Dispendukcapil pada hari kerja. Makanya di hari libur ini kita memberikan pelayanan bersamaan dengan CFD di Alun-alun Kota Kraksaan,” kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris, Selasa (17/1).

Menurut Munaris, pelayanan yang diberikan adalah cetak KTP Elektronik dan sosialisasi IKD yang akan diberlakukan pada tahun 2023. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. “Mudah-mudahan dengan adanya pelayanan jemput bola ini masyarakat bisa lebih dekat dengan pelayanan dokumen kependudukan. Terlebih pada tahun 2023 ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pasalnya dalam

mulai diberlakukan,” tuturnya.

Dalam rangka memaksimalkan kepemilikan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakat Kabupaten Probolinggo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Probolinggo memberikan pelayanan hingga ke desa-desa melalui program Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa atau Jebol Paku Desa.

Program Jebol Paku Desa ini dimulai sejak tahun 2020. Untuk tahun ini difokuskan kepada desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk menunjang percepatan cetak KTP Elektronik, terutama bagi desa yang belum maksimal pencapaian administrasi kependudukannya.

Lebih lanjut Munaris mengatakan program Jebol Paku Desa ini bertujuan agar kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat terpenuhi secara maksimal. “Selain itu untuk meningkatkan pencapaian target nasional serta untuk lebih

mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu bingung-bingung lagi untuk mengurus administrasi kependudukannya,” katanya.

Menurut Munaris, selain untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkades serentak, pelayanan ini diberikan kepada desa yang mau dan meminta pelayanan pelayanan kepada Dispenduk Capil Kabupaten Probolinggo. Fokusnya kepada desa yang penduduknya masih banyak yang belum melakukan perekaman data dan penyandang disabilitas.

“Kami mendatangi ke rumah-rumah disabilitas yang lumpuh, sakit

dan tidak bisa melihat. Targetnya adalah 98% dari total jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo yang sampai bulan Maret 2021 mencapai 1.146.131 jiwa berdasarkan data konsolidasi. Capaian tersebut termasuk tuntas, tetapi setiap hari pasti ada penambahan orang lahir karena memang sifatnya dinamis,” jelasnya. Munaris menerangkan untuk tahun ini program Jebol Paku Desa bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di Desa Betek Taman Kecamatan Gading, Desa Taman dan Desa Sidodadi Kecamatan Paiton, Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces dan Desa Rawan Kecamatan Krejengan. Sementara untuk perekaman

data penduduk dilaksanakan di Desa Banjarsari, Desa Gili Ketapang, Desa Ambulu, Desa Pesisir dan Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Desa Rawan Kecamatan Krejengan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran.

“Untuk perekaman data penduduk ini memang paling banyak di Kecamatan Sumberasih. Karena memang Camat dan Kepala Desanya sangat antusias sekali supaya warganya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap,” tegasnya.

Terkait dengan lamanya proses perekaman dan pencetakan, Suliyati menjelaskan tergantung kepada jaringan internet dan jaringan listrik. Jika jaringan terganggu atau listrik mati, maka tentunya akan menghambat kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau normal, untuk perekaman bagi masyarakat yang masih mudamuda cuma butuh waktu 10 menit saja. Sementara untuk lansia bisa sampai 30 menit. Karena memang ada beberapa jaringan sidik jari yang sudah rusak sehingga harus lebih teliti,” ujarnya.

Hasil dari perekaman data tersebut selanjutnya dikirimkan kepada pemerintah pusat melalui aplikasi. Selanjutnya akan menerima laporan berupa Print Ready Record yang artinya data sudah siap untuk dicetak. “Jika sudah mendapatkan Print Ready Record, maka data sudah siap

untuk dicetak. Kalau normal, dari perekaman data hingga pencetakan hanya butuh waktu sekitar 20 menit saja. Artinya hanya dalam waktu 20 menit dokumen kependudukanya sudah jadi. Dengan catatan tidak ada kendala baik jaringan internet maupun listriknya,” tegasnya. Salah satu faktor yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang masih kurang. “Tetapi begitu sudah butuh, mereka langsung berbondong-bondong mengurusnya. Harusnya dokumen kependudukan itu harus dimiliki dibutuhkan ataupun masih belum dibutuhkan. Sehingga begitu dibutuhkan tidak perlu repotrepot mengurusnya,” tandasnya. Seperti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih. Pelayanan ini diberikan selama 2 hari dan petugaspun harus bermalam di Pulau Gili Ketapang tersebut agar bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Hasil dari pelayanan di Desa Gili Ketapang tersebut, Dispenduk Capil berhasil melakukan perekaman data sebanyak 117 orang serta pencetakan sebanyak 229 keping KTP elektronik, 250 lembar Kartu Identitas Anak (KIA), 32 lembar Akte Kelahiran serta 78 lembar Kartu Keluarga (KK).[wap.ca]

Kota

biasanya.

CFD

Masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, konsumsi listrik di Jawa Timur semakin meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya penjualan sebesar 2,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa timur berhasil mencetak penjualan sebesar 40.547 GWh.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Layanan cetak KTP El dan sosialisasi IKD Di CFD Kraksaan.

PLN terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan energi listrik dengan menyokong kegiatan-kegiatan produktif masyarakat melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

DWP Kemnaker menyerahkan Bansos korban gempa Cianjur di Desa Cibulakan, Cianjur Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

2.917 pelanggan. Hal ini tentunya menjadi lecutan semangat kami atas kepercayaan pelanggan untuk ter-

us meningkatkan layanan terbaik yang andal dan terpercaya,” pungkas Lasiran.[riq.ca]

Suasana di depan Alun Alun Trunojoyo Sampang Kota

Tiga Film Dokumenter Mahasiswa UKP Bahas Perubahan Hidup Manusia

Tiga film dokumenter karya

Science, PCU (Petra Christian University) angkat "sebuah perubahan" dalam manusia. Berubah ini sendiri dalam kehidupan manusia menjadi sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dialami.

Karya ini merupakan project ujian akhir semester mata kuliah Produksi Film Dokumenter. Ketiga film dikerjakan secara berkelompok dengan enam mahasiswa di dalamnya. Ketiga film ini berjudul Lensa Ludruk, Ahad Ijem dan Exist. Sebelum diproduksi, film-film itu melalui proses wawancara dan riset terlebih dahulu. Dalam pembuatan film Ludruk misalnya menceritakan kehidupan sebuah komunitas yang mempertahankan kesenian Ludruk khas Jawa Timur ditengah gempuran zaman.

Film yang diproduksi Maria Patricia, Elizabeth Melinda, Cindy Silviana, Levina Natania, Rhaditya Rahutama dan Thessalonica Dwi ini memfokuskan kesenian Ludruk Jawa Timur. "Seperti yang kita ketahui, minat Ludruk ini sangat sedikit. Padahal Ludruk merupakan kesenian khas Jawa Timur, dengan adanya film ini maka kesenian Ludruk tidak punah dimata anak-anak muda zaman sekarang," ungkap Produser Maria.

Film berdurasi 16 menit tersebut bekerjasama dengan komunitas Luntas, sebuah komunitas Ludruk

yang mempunyai keinginan memoderinasi kesenian Ludruk agar dapat dinikmati oleh anak millenial.

Kemudian Film Ahad Ijem. Film berdurasi 18 menit ini mengisahkan mengenai pentingnya masalah pelestarian alam bagi kehidupan manusia. "Ahad Ijem" sendiri dalam bahasa Inggris dituliskan "The Green Sunday, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan artinya Minggu yang Hijau.

"Kami melihat air dan alam menja-

di sumber utama kehidupan dan salah satu bagian Sustainable Development Goals. Kolaborasi dengan komunitas Resan, kami mencoba menelisik lebih Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kerap diberitakan terdampak kekeringan," ungkap Sentanu sebagai Produser.

Tim yang beranggotakan enam mahasiswa, yakni Sentanu Chandra, Rachel Oktavia, Steven Petradi, Priscilla Christy, Ferry Shandy dan Helena Genoveva tersebut menghabiskan waktu hingga 10 hari di Yogya. Mereka tidak menduga ternyata perjalanan ke pelosok Gunungkidul sangat sulit, apalagi akses jalannya berbatu-batu. Ide awal pembuatan film ini saat melihat sebuah pemberitaan di suatu

media. Komunitas ini menggunakan cara yang unik dalam usahanya melestarikan alam. "Mereka mengadakan gerakan penanaman serta upacara adat setelah bibit pohon ditanam. Kami lebih menekankan ada usaha dalam menghargai alam," ujar Sentanu. Terakhir film Exist atau dalam bahasa indonesia yang berarti "ada". Berdurasi kurang lebih 15 menit, film apik ini diproduksi oleh Grace Maria Etter, Fedorike Yaphilia, Jennifer Annebeal, Celine Christiara Median Putri, Richard dan Russell Vernoon. "Mengambil lokasi di Desa Gintangan, Banyuwangi, kerajinan yang masih dihasilkan oleh warga adalah menganyam. Kebetulan ini merupakan salah satu budaya tertua di Indonesia. Tetapi perkembangan zaman yang sudah maju, apakah budaya ini dapat bertahan beberapa tahun kedepan?," urai Grace. Sementara itu, dosen pengajar Mata Kuliah Film Dokumenter, Daniel Budiana, mengungkapkan calon-calon sineas muda ini memang belum sempurna. Tetapi melalui diskusi dan segala masukan diharapkan akan semakin menyempurnakannya. "Hadirnya film Dokumenter ini akan memperkaya dan mengingatkan masyarakat untuk terus mendukung dan "aware" perubahan yang terjadi di sekitar kita," tandasnya. [ina.why]

Siswa SMK Farmasi Sekesal Surabaya Belajar ke Pak Oles Green School

Denpasar, Bhirawa Sebanyak 188 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Sekesal Surabaya, mengadakan kunjungan industri dan belajar ke Pak Oles Green School, di Kota Denpasar, Bali yang mengoleksi ratusan jenis tanaman herbal berkhasiat obat. Kepala SMK Farmasi Sekesal Surabaya Letkol Edy Ernawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Selasa (17/1), menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan para siswanya mengunjungi industri PT Karya Pak Oles Tokcer.

"Kami ingin mempelajari produk-produk herbal dan penerapan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB) maupun cara produksi kosmetik yang baik (CPKB)," ujar Edy. Rombongan siswa ke Pak Oles Green School yang terletak di Jalan Waribang Kota Denpasar dipimpin oleh Letkol Edy Ernawan didampingi sejumlah guru pembimbing.

Mereka diterima oleh Manajer Pak Oles Green School Ir Koentjoro Adijanto bersama Kepala Bagian Pemastian Mutu PT Karya Pak Oles Tokcer Apt Luh Ketut Budi Maitriani, SFarm.

"Melalui kunjungan ini, para siswa bisa membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku sekolah dengan praktik secara nyata dalam bentuk produk ramuan Pak Oles yang sudah jadi yang siap disalurkan kepada konsumen dan masyarakat luas," ucapnya. Dari kunjungan ini mereka bisa belajar banyak menyangkut manajemen mulai dari perencanaan, pengelolaan, pemasaran dan evaluasi dari produk yang telah dihasilkan, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Edy Ernawan mengaku sengaja memilih kunjungan industri bagi siswa binaannya ke PT Karya Pak Oles Tokcer, sebuah perusahaan swasta nasional yang berbasis obat-obatan tradisional yang merupakan terbesar di Bali. [ant.why]

Dikbud

Maluku Utara

Studi PSP dan IKM ke SMAN 4 Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa Pengalaman SMAN 4 Sidoarjo yang sudah menjalankan penerapan program IKM (Implemetasi Kurikulum Merdeka) pada tahap pertama, ternyata mendapat respon yang luar biasa dari Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Maluku Utara. Terbukti dengan membawa rombongan MKKS SMA Negeri-Swastas se Kota Ternate melakukan studi ke SMAN 4 Sidoarjo. Kehadiran rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang SMA Dikbud Maluku Utara, Adjwan Ade, S.Pd bersama Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA se Ternate Mustamin Lila, S.Pd M.Pd disambut langsung oleh Kepala SMAN 4 Sidoarjo Dr. Imam Jawahir, M.Pd bersama jajarannya, di Aula SMAN 4 Sidoarjo pada Selasa (17/1) kemarin.

Kepala MKKS SMA Negeri dan Swasta se Kota Ternate, Mustamin Lila mengatakan kelau kunjungannya ke Dinas Pendikan Jawa Timur untuk berkunjung ke 4 sekolah, yang tiga di sekolah PSP (Program Sekolah Penggerak) dan yang satu sekolah IKM (Implemetasi Kurikulum Merdeka). Kunjungan kali ini, menurut Mustamin Lila bertujuan untuk sharing ilmu, belajar tentang PSP dan pengelolaannya. Terutama di SMAN 4 Sidoarjo ini yang merupakan

sekolah penggerak angkatan pertama. "Kalau kami ini PSP kedua dan IKM, sehingga sangat membutuhkan masukan, pengalaman dalam pengelolaan sekolah penggerak seperti yang sudah dilakukan SMAN 4 Sidoarjo. Saya sangat bersyukur, dan alhamdulillah ternyata semua yang kami cari ada di sini," ungkap Mustamin Lila.

Ia tegaskan, hasil kunjungan studi tidak cukup hanya sampai di sini saja, nantinya juga akan saya menindaklanjuti dengan pertukaran siswa ataupun pertukuran guru. Kemungkinan guru-guru yang dari Maluku Utara akan terlebih duluan untuk menimba ilmu seminggu atau dua minggu di sini. "Khususnya yang guru DKP akan saya suruh belajar lagi lebih matang lagi di SMAN 4 Sidoarjo," tegasnya. Kepala SMAN 4 Sidoarjo Imam Jawahir menjelaskan kalau kunjungan mereka ini merupakan bagian dari program untuk menyampaikan, untuk berkolaborasi ke sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka.

"Kewajiban kami adalah berbagi praktik baik, untuk mengimbaskan kepada sekolah yang lain. Hal apa yang bisa ditiru, yang bisa dijadikan praktek baik oleh kepala sekolah yang saat ini baru melaksanakan kurikulum merdeka. Baik itu merdeka belajar, merdeka berubah maupun merdeka berbagi," jelasnya. [ach.why]

Gandeng Dispusip, SMPN 1 Madiun

Kota Madiun, Bhirawa

Upaya preventif dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk mengamankan dokumen bersejarah. Yakni, dengan melaksanakan restorasi arsip.

Salah satunya, buku induk siswa di sekolah. Restorasi arsip merupakan tindakan khusus yang dilaksanakan guna memperbaiki dan memperkuat arsip konvensional atau arsip kertas yang telah mengalami kerusakan.

"Untuk saat ini, kegiatan restorasi dokumen kami laksanakan terhadap buku induk

siswa dari SMPN 1 Madiun,'' ujar Kabid Kearsipan Dispusip Kota Madiun, Nur Sutjiati saat ditemui pada Selasa (17/1).

Dikatakan oleh Nur Sutjiati, 17 buku induk siswa tersebut merupakan dokumen lama yang dimiliki sekolah. Tepatnya, sejak tahun 1942. Isinya seputar data diri siswa dan rapor. Dalam kegiatan tersebut, ada 17 buku induk siswa yang akan diperbaiki.

Masing-masing buku terdiri atas ratusan halaman. Sebagian di antaranya sudah tidak utuh. Karenanya, dibutuhkan upaya restorasi agar

dokumen

saat ini cenderung

rendah.

Dengan begitu kata Fu'ad Taufiq, pada awal tahun aja-

baru nantinya, pihaknya akan lebih mudah dalam membuat kelas unggulan,

"Rendahnya budaya membaca menjadi motivasi para guru untuk membuat inovasi peningkatan literasi dan minat baca," kata Fu'ad Taufiq setelah membuka acara.

"Minat baca yang tinggi bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman daya nalar, karena mampu mengolah informasi secara analistis, kritis, dan reflektif," ulasnya.

Diharapkannya, para pelajar atau santri MTs Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang setelah mengikuti seminar akan mengerti tentang tata cara menulis yang bagus, dan membaca yang baik.

"Hingga nanti ada hasil yang dicapai minimal mampu menulis minimal satu kelas satu buku," harapnya.

Sementara itu, Mentor NLP yang memberikan materi pada seminar tersebut, Yusuf Maulidin menjelaskan, NLP merupakan salah satu ilmu psikologi terapan yang mempelajari struktur

internal pada manusia.

Pada dasarnya kata dia, NLP mencakup pendekatan komunikasi, pengembangan diri, serta psikoterapi.

"Atau bisa juga disebut ilmu cara memodel (meniru) siapapun yang ingin kita tiru," jelas Yusuf Maulidin.

Dikatakannya, koorelasi antara NLP dengan minat baca para pelajar MTs Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang yakni, NLP hadir menjadi sebuah pemahaman baru dan strategi baru dalam meniru orang-orang yang sudah sukses meningkatkan minat dan kualitas membaca.

"Kemudian dibuatlah pola sukses itu, barulah pola tersebut digunakan agar minat dan kualitas baca meningkat," pungkas Yusuf Maulidin. [why]

Mulai Pelestarian Seni, Pelestarian Pohon hingga Budaya Masyarakat

bers bisa tetap terj a Proses rest o tersebut ditar g dalam waktu s lanjutnya, Disp ralih ke sekolah menggelar keg "Tahun ini k 3 SMP. Kami dokumen ma n urgent untuk d parnya. Dala m dokumen, pet menggunaka n Jepang untuk m men lama. G u menguatkan k

Suasana kegiatan restorasi dokumen Dispusip Kota Madiun terhadap buku induk siswa dari SMPN Tepatnya, sejak tahun 1942. Isinya

MTs Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang,

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

Ratusan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang diajak gemar membaca dan mencintai literasi melalui pendekatan Neuro-Linguistic Programming (NLP) oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya.

ran

antara lain kelas literasi dan kelas jurnalis.

Acara yang dikemas dalam bentuk seminar tersebut dilaksanakan di kompleks MTs setempat dan diikuti oleh 6 ratus lebih pelajar atau santri, Selasa (17/01).

Acara dibuka oleh Kepala Sekolah MTs Madrasatul Qur'an, Tebuireng, Jombang, Fu'ad Taufiq mengatakan, seminar dilaksanakan bertujuan menumbuhkan minat baca para pelajar atau santri yang

Surabaya, Bhirawa

Broadcast and Journalism, Communication

Himawan Pratista (Kritikus Film) memberi masukan pada 3 film Dokumenter Karya mahasiswa PCU.

Kabid SMA Provinsi Malut dan para kepala SMA se Kota Ternate meninjau lokasi pameran hasil karya siswa SMAN 4 Sidoarjo.

BANGKU POJOK

188 siswa SMK Farmasi Sekesal Surabaya saat mengadakan kunjungan industri dan belajar ke Pak Oles Green School, di Kota Denpasar, Bali.

ahmad suprayogi/bhirawa

Restorasi Ribuan Arsip Sejak 1942

e jarah tersebut a ga. rasi dokumen g etkan selesai atu bulan. Sepusip akan beh lainnya untuk iatan serupa.

kami targetnya akan cek dulu a yang paling irestorasi,'' pam giat restorasi u gas Dispusip kertas tissue melapisi dokuu nanya, untuk embali kertas

yang sudah rapuh. Serta, menyusun kembali kertas lama yang koyak agar utuh lagi.

Setelah dilapisi tissue Jepang, dokumen disusun secara urut dan dibukukan. Selanjutnya, dilakukan alih media dari konvensional menuju digital. ''Nanti setelah selesai seluruh file-nya akan kami berikan juga ke sekolah,'' jelasnya.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan Dispusip di SMPN 2 Madiun. Total ada 13 buku induk siswa yang telah dilakukan restorasi. Usia buku yang tertua adalah 73

tahun. Atau, sejak tahun 1949. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Madiun Sujitno mengapresiasi upaya Dispusip untuk merestorasi dokumen lama. ''Kalau tidak ada kegiatan ini, dokumen-dokumen ini tidak akan tersentuh,'' ungkapnya. Setelah selesai direstorasi, seluruh dokumen akan dikembalikan ke pihak sekolah. Untuk itu, Dispusip mengimbau agar pihak sekolah dapat merawat dokumen bersejarah tersebut. Sehingga, tetap terjaga sewaktu-waktu dibutuhkan. [dar .why]

Ratusan remaja hamil diluar nikah yang kemudian meminta dispensasi pernikahan mendapat sorotan berbagai pihak. Pasalnya, kasus ini melibatkan pelajar yang masih duduk dibangku SMP dan SMA di Ponorogo.

Pakar Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Anak Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Riza Noviana Khoirunnisa, S.Psi., M.Si menilai fenomena ini tak lain dari dampak edukasi seks yang masih dianggap tabuh oleh sebagian besar masyarakat. Padahal, edukasi seks yang diberikan oleh orangtua sejak dini akan membantu anak menghargai dan melindungi diri mereka.

"Masyarakat kita masih menganggap pengetahuan tentang seks tabuh ya.

Sehingga anak-anak kita minim edukasi seks seperti pengetahuan tentang menstruasi, penyakit seksual, kontrasepsi dan hal-hal yang terkait edukasi seks jarang diketahui remaja

Edukasi Seks Sangat Dibutuhkan Anak

atau anak-anak Indonesia. Bagian mana yang boleh dipegang orang lain, atau bagian mana yang hanya boleh dipegang sendiri. Jika kurang pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi akan berpengaruh dalam tingginya ke-hamilan pranikah," ujar Dosen Psikologi Unesa yang akrab disapa Riza ini. Selain edukasi seks, kurangnya kontrol dan komunikasi ant-

ara anak dan orang tua juga dinilai menyebabkan kasus tersebit terjadi. Dijelaskan Riza, orang tua memainkan peranan penting terutama dalam perkembangan seksual dan perilaku anak. Pemantauan dan pengawasan sangat dibutugkan untuk menjaga remaja dari penyimpangan beresiko.

"Dari beberapa hasil penelitian, kasus hamil diluar nikah ini memiliki hubungan yang buruk dengan orangtua, tidak memiliki kebiasaan (komunikasi) terbuka atau orangtua tidak pernah membahas tentang keluarga dengan anak. Seharusnya keluarga bisa berkomunikasi dengan instens dan memiliki keterhubungan untuk menjadi proteksi bagi anak," terangnya.

Sementara itu, menurut dosen bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Dr Lutfi Agus Salim SKM MSi, menyebut perkawinan anak terjadi bisa disebabkan oleh empat faktor utama. Di antaranya faktor pendidikan, pemahaman agama yang sempit, ekonomi, dan sosial budaya.

Lutfi juga menjelaskan kenaikan angka perkawinan anak di Ponorogo bisa saja disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Remaja mencoba melakukan aktivitas seksual di masa

berpacaran dengan pasangannya, sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan akhirnya terpaksa terjadi pernikahan anak.

Perkawinan anak cenderung berdampak pada pihak perempuan. Secara umum, dampak yang timbul antara lain dampak pendidikan, ekonomi, psikologi, dan kesehatan. Terlebih jika melihat kasus yang ada di Ponorogo yang disebabkan kehamilan yang tidak diinginkan tentu akan berdampak pada segi kesehatan.

Menurut Lutfi, diperlukan penegakan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia minimum pernikahan, yaitu 19 tahun dengan tindakan serius seperti penyediaan akses yang sama ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas untuk anak perempuan dan lakilaki terutama dalam membahas edukasi seks sejak dini.

Perlu diketahui, pada tahun 2022 lalu, total ada sebanyak 191 permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Ada tiga penyebab yang melatarbelakangi permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Penyebab pertama adalah pacaran sebanyak 66 perkara. Kemudian penyebab hamil 115 perkara, dan 10 perkara lantaran wanita sudah melahirkan. Sehingga, permohonan dispensasi nikah itu, tak melulu karena sang wanita sudah hamil duluan. Ada juga karena sudah tidak minat melanjutkan sekolah, dan akhirnya kepingin menikah. [ina.why]

Eks Teroris Selesaikan Studi Program Doktor

Kota Malang, Bhirawa Ali Fauzi, mantan narapidana teroris (Napiter) yang berhasil menyelesaikan sidang disertasi di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), pada (17/1) kemarin.

Ali menyelesaiakan program S3 pendidikan Islam setelah mengkaji dan mempertahankan disertasinya yang berjudul Edukasi Moderasi Beragama Bagi Para Mantan Napiter Ia mengaku, fokus pada subjek eks napiter. Mulai dari proses perekrutan, radikalisasi, hingga aksi berupa penembakan dan pengeboman.

"Pemahaman Islam mereka pada teks yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia telah menenggelamkan ke gerakan radikal fundamental yang berujung pada

terorisme,"tuturnya.

Disampaikan Ali kini para napiter telah menyadari kesalahan mereka yang telah melakukan tindakan merugikan pihak lain dan mengakhirinya. Menurut Ali, moderasi beragama membuat mereka membuka pikiran dan sadar. Terutama akan hak-hak orang lain yang berbeda pemahaman maupun agama di Indonesia.

"Pemaknaan Islam secara moderat dan humanis menenangkan batin bagi kehidupan mantan napiter, "tukas Ali. Menariknya, kini Ali juga memiliki yayasan bernama Yayasan Lingkar Perdamaian. Yayasan ini bertujuan untuk membawa pulang mantan napiter ke NKRI, memberikan pembinaan di lapas, serta mem-

berdayakan mereka melalui pelatihan life skill. Bahkan dia juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anaknya dan juga para janda yang ditinggal suaminya.

Di UMM dia semakin memantafkan dirinya untuk menjadi seorang muslim yang berwawasan wasathiyah dan moderat.

"UMM merupakan universitas Islam yang memberikan kesejukan. Hal itu tak lepas dari paham Islam UMM yang berwawasan tamaddun, wasathiyah, dan moderat. Apalagi dengan sederet pendidik yang tidak hanya bagus dari sisi akademik, tapi juga memberikan teladan dan menjadi teman diskusi,"tukasnya Sementara itu, Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. Direktur Program Pas-

casarjana UMM mengapresiasi disertasi yang disusun oleh Ali Fauzi. Itu tidak lepas dari pembahasan terkait moderasi beragama. Baginya, kajian tersebut sangat penting untuk dibahas serta dibagikan ke masyarakat.

"Dalam beragama, sebisa mungkin kita menjadi orang baik dengan tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan," terangnya. In'am, menyampaikan bahwa UMM selalu memberi kesempatan bagi siapapun untuk belajar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tak terkecuali mantan teroris seperti Ali Fauzi. Sebab, menurutnya UMM dapat memberi wawasan yang luas dan pengerahuan sesungguhnya dalam beragama. [mut.why]

Sebanyak 160 Anak Ikuti Khitanan Massal HUT Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Dari 160 peserta khitan massal yang digelar Baznas Sidoarjo, Selasa (17/ 1) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha Kab Sidoarjo, untuk peringatan HUT Kab Sidoarjo ke-164, ada satu peserta yang paling muda usianya. Bila peserta rata-rata sudah duduk di bangku SD, peserta ini masih terbilang berusia Balita. Atas nama Arzal Dzikri Sabani, usia 2.5 tahun, peserta dari Desa Jangan Asem Kec Jabon.

Meski masih Balita, anak dari Supriyo (37 tahun) ini, tidak takut dan tidak menangis saat dikhitan oleh tim petugas kesehatan. Ia malah asyik main game dengan android yang ia bawa. "Tapi saat khitan selesai, adek (Arzal) nangis," kata Supriyo, tersenyum, didampingi sang istri, Isnaini (30 tahun), di lokasi khitan massal itu.

Begitu selesai anaknya dikhitan, keluarga sederhana ini langsung pulang ke desanya, karena saat itu kebetulan kondisi cuaca sedang mendung. Mereka khawatir nanti

kehujanan di tengah jalan.

Sang istri, Isnaini, sempat menceritakan anaknya diikutkan kegiatan khitan massal itu, karena beberapa waktu ini, sang Balita selalu mengalami sakit dan menangis saat buang air kecil. "Saya kasihan, tiap mau kencing, selalu nangis, akhirnya keluarga mutuskan untuk dicoba dikhitankan saja," Isnaini.

Dari 3 anaknya yang semua lakilaki itu, yang pertama sudah dikhitan, sedang yang nomor dua masih belum. Justru anaknya yang ketiga dan masih Balita itu, terpaksa ia khitan lebih dulu, karena suatu kondisi kesehatan yang dialami.

Petugas kesehatan dari Puskesmas Kedungsolo Kec Porong yang mengkhitan mengatakan, Balita tersebut saluran kencingnya memang tidak lancar, karena banyak kotoran di dalamnya.

Sampai sekitar pukul 12.00 WIB, semua peserta bisa terkhitan semua. Panitia merasa lega, sebab tidak sedikit peserta khitan yang mendadak

IPSI Upgrading Kualitas Wasit Juri dan Pelatih

Probolinggo, Bhirawa

Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Probolinggo melakukan upgrading atau peningkatan kualitas untuk wasit juri dan pelatih, selama dua hari, Kegiatan yang dipusatkan di GOR Damanhuri Romly Komplek Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kecamatan Pajarakan ini diikuti oleh 87 peserta terdiri dari 62 wasit juri dan25 pelatih dari 23 perguruan di bawah binaan Pengkab IPSI Probolinggo dan 2 perguruan lain yang masih belum masuk binaan.

Selama kegiatan mereka dipandu oleh 3 (tiga) orang instruktur yang disiapkan oleh Pengkab IPSI Probolinggo. Yakni, Wasit Nasional Kelas 3 Dian Meirina Amalia, Wasit Daerah Jawa Timur Kelas 1 H. Sahudi dan Wasit Daerah Jawa Timur Kelas 1 Moh. Hose. Upgrading kualitas wasit juri dan pelatih ini dihadiri oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo

Zainul Hasan didampingi

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pengkab IPSI Probolinggo Supardi, Selasa (17/1) mengungkapkan upgrading kualitas wasit juri dan pelatih ini bertujuan untuk menciptakan pelatih dan wasit juri pencak silat di Kabupaten Probolinggo yang profe-

sional dan paham peraturan baru. "Upgrading kualitas wasit juri dan pelatih ini juga menjadi syarat untuk mengikuti pelatihan wasit juri dan pelatih tingkat selanjutnya," ujarnya.

Menurut Supardi, dalam upgrading kualitas wasit juri dan pelatih ini Pengkab IPSI Probolinggo juga diberikan pemahaman terkait peraturan baru yang wajib diketahui oleh para wasit juri dan pelatih

"Melalui kegiatan ini diharapkan

tidak mau dikhitan karena merasa takut. Misalnya saja, yang dialami oleh Fadil Arofik (10 tahun), peserta yang masih duduk di bangku kelas 5 SDN Sidokumpul Kec Sidoarjo. Ia awalnya sempat tidak mau dikhitan, karena melihat banyak peserta yang sempat nangis. Ia sendi-

kualitas dan pemahaman wasit juri dan pelatih bisa merata di semua perguruan di Kabupaten Probolinggo. Dengan kegiatan ini mampu menjadi solusi permasalahan akan kurangnya pengetahuan perwasitjurian dan sistem pelatihan sesuai perkembangan daerah, nasional dan internasional," tegasnya.

Sementara Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo Zainul Hasan berpesan agar wasit juri dan pelatih di Kabupaten Probolinggo bisa terus meningkatkan kualitas agar perguruan pencak silat di Kabupaten Probolinggo dapat mencetak atlit-atlit hebat.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kegiatan upgrading kualitas wasit juri dan pelatih yang digelar Pengkab IPSI Probolinggo. Luar biasa awal tahun sudah memulai start dengan mengupgrade pelatih. Saya minta segera mempersiapkan diri guna menghadapi pra Porprov dan targetnya harus bisa lolos," tambahnya. [wap.why]

ri juga sempat menangis. Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Azis Salju Sodar, mengatakan setiap tahun pada saat digelarnya kegiatan khitan massal itu, pasti selalu ada kejadian-kejadian yang lucu dan menarik dari para peserta khitan massal. [kus.why]

POJOK DAERAH

TPT Perempuan Jatim di Tingkat SMA 8,37 Persen

menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan SMA sebesar 8,37 persen dan SMP sebesar 6,95 persen. Sementara yang terendah justru pada kelompok yang tidak pernah mengenyam bangku dan lulusan SD sebesar 2,85 persen.

Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) dalam laporan Profil Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Jawa Timur 2021, pada Selasa (17/1/2023) tercatat jika memperhatikan pola distribusi masing-masing tingkat pendidikan, terlihat pada tahun 2020 TPT perempuan yang berpendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

"Artinya, kesempatan pekerja perempuan berpendidikan SMA ke atas lebih baik di tahun 2021 daripada tahun 2020," ujar Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan.

Ia menjelaskan, keterbatasan pendidikan menyebabkan perempuan berpendidikan rendah sulit bersaing di pasar kerja. Umumnya mereka hanya dapat memperoleh pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan, seperti pedagang, pembantu rumah tangga, buruh tani, dan lainnya. [jnr.why]

Balita usia 2.5 tahun saat menjalani Proses khitan, di pendopo Delta Nugraha Kab Sidoarjo.

sudano/bhirawa

N 1 Madiun terdapat 17 buku induk siswa yang merupakan dokumen lama yang dimiliki sekolah. seputar data diri siswa dan rapor.

alikusyanto/bhirawa

Riza Noviana Khoirunnisa

“Dari beberapa hasil penelitian, kasus hamil diluar nikah ini memiliki hubungan yang buruk dengan orangtua, tidak memiliki kebiasaan (komunikasi) terbuka atau orangtua tidak pernah membahas tentang keluarga dengan anak. “

Wakil Ketua KONI Budi Eko Prasetyo, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Probolinggo Erfan Yulianto dan Ketua Umum Pengkab IPSI Probolinggo Supardi.

IPSI lakukan upgrading kualitas wasit juri dan pelatih.

Kadis PMD Minta DD/ADD Bermasalah Ikuti Rekomendasi Inspektorat

Situbondo, Bhirawa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Suriyatno meminta agar desa dengan pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masih bermasalah untuk mengikuti rekomendasi Inspektorat.

Permintaan Kadis PMD ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kantor Kecamatan Bungatan, Situbondo, Senin (16/1) kemarin. Suriyatno memimpin kegiatan tersebut dengan tema ‘Transformasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDEsma) Bahari Mandiri Sejahtera’.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMD, Suriyatno memberikan pemaparan dan arahan kepada seluruh peserta MAD terkait pembentukan pengelolaan dana bergulir Eks-PNPM Mandiri menjadi BUM-

DEsma Bahari Mandiri Sejahtera. Menurut Suriyatno, perubahan tersebut mengacu pada pengesahan regulasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan Suriyatno, Bumdesma memiliki payung hukum yang jelas serta memiliki ruang gerak yang luas sejak disahkan UU Cipta kerja. Beberapa sektor yang digarap diantaranya ekspor hasil Bumdesa tanpa melibatkan pihak ke tiga serta peningkatan ekonomi pedesaan. “Dalam momen ini saya berharap agar Kepala Desa bisa membina dan

KELANA JATIM

mengarahkan pihak pengelola BUMDesma agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Suriyatno kedepan tidak ingin mendengar lgi ada kepala desa yang bermasalah. Seperti menimpa puluhan Desa yang mengalami permasalahan dalam pembuatan SPJ DD dan ADD tahun 2021 lalu.

“Karena puluhan kepala desa itu tidak tertib administrasi maka harus berurusan dengan pihak Inspektorat Pemkab Situbondo,” ujar Suriyatno.

Mantan Camat Besuki itu juga berharap mulai tahun 2023 harus menjadi tahun penuh perubahan. Terutama kedisplinan para kades dalam menyelesaikan SPJ desa, baik ADD maupun DD.

“Terkait dengan adanya permasalahan SPJ DD dan ADD puluhan desa sebenarnya SPJ-nya sudah digarap semua oleh para kades. Na-

mun di tengah perjalanan ada temuan yang harus dibenahi sesuai dengan rekomendasi Inspektorat. Disana ternyata masih ditemukan beberapa desa. Sebaiknya para kades mengikuti arahan atau rekomendasi dri Inspektorat Pemkab Situbondo,” tutur mantan Camat Kota Situbondo itu.

Dalam temuan Inspektorat tersebut, sambung Suriyatno, banyak beraneka macam yang diperiksa termasuk temuan fisik berupa pekerjaan maupun temuan administrasi. Kedua temuan tersebut harus secepatnya di selesaikan dengan baik. “Diantara puluhan kades yang bermasalah tersebut ternyata bisa mencairkan ke tahap berikutnya. Itu artinya semua sudah memenuhi persyaratan tekhnis dan mendapat rekomendasi dari Inspektorat,” pungkas Suriyatno. [awi.gat]

PPDI Jombang Bakal

Jombang, Bhirawa

ke

Jakarta Perjuangkan Nasib Perangkat Desa

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang bakal mengikuti Silatnas PPDI Jilid III di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023 mendatang. Di Jakarta, PPDI Jombang akan bergabung dengan PPDI dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperjuangkan nasib para perangkat desa.

Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi mengatakan, terkait pemberangkatan massa anggota PPDI Jombang yang bakal mengikuti agenda tersebut, masih tengah dilakukan koordinasi.

“Delapan sampai Sembilan bus. Kalau satu busnya diisi oleh sekitar 50-an (orang), ya (total) sekitar 400 sampai 500 (orang),” rinci Teguh Wahyudi.

Menurut penjelasan Teguh Wahyudi, pada agenda di Jakarta nantinya, akan ada tuntutan yang disuarakan oleh PPDI untuk memperjuangkan nasib para perangkat desa.

“Secara khusus kita menolak usulan APDESI yang masa bhakti perangkat desa itu sama dengan masa bhakti kepala desa,” ungkap Teguh Wahyudi.

“Tetap, kita (minta) sesuai dengan batasan umur 60 tahun. Kita nanti juga berusaha terkait terbitnya nomor induk aparatur pemerintah desa,” beber Teguh Wahyudi.

Sementara itu sebelumnya pada Senin pagi (16/01), ratusan Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang juga berangkat menuju Jakarta, [rif.gat]

Di Kabupaten Blitar Masih Ada 14 Pasien

Covid-19

Kabupaten Blitar, Bhirawa

Setelah status PPKM dicabut oleh Pemerintah, sampai saat ini ternyata di Kabupaten Blitar masih ada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit.

Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endro Pramono mengatakan di Kabupaten Blitar sampai pertengahan bulan Januari 2023 masih ada pasien Covid-19 di Kabupaten Blitar yang dirawat di Rumah Sakit Daerah sebanyak 14 pasien.

“Sesuai dengan data masuk, kurang lebih ada 14 pasien yang dirawat di rumah sakit karena yang terinfeksi virus corona,” kata Endro Pramono.

Lanjut Endro, semua pasien Covid-19 dirawat di Rumah Sakit Daerah lantaran memiliki komorbid atau penyakit penyerta, seperti diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. “Sehingga membutuhkan perawatan secara intensif dari petugas kesehatan,” jelasnya.[Htn.gat]

Kabupaten Malang Diguncang Gempa Berkekuatan 5,1 SR Tak Berpotensi Tsnumai

Kab Malang, Bhirawa Wilayah Kabupaten Malang pada Selasa, 17 Januari 2023, pukul 11,36 WIB, telah diguncang gempa bumi yang berkekekuatan 5,1 Skala Rigter (SR). Namun, dalam gempa bumi tersebut tidak berpotensi adanya gelombang tsunami di wilayah Pantai Malang Selatan.

Dan hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo Magnitudo (M) 4,8. Menurut, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Selasa (17/1), melalui rilisnya, bahwa episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,14° Lintang Selatan (LS), 112,48° Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 111 kilometer (km) arah Barat Daya Kabupaten Malang, pada kedalaman 65 km.

Sedangkan jenis dan mekanisme gempa bumi terjadi tersebut, merupakan jenis gempa bumi intraslab kedalaman menengah, akibat deformasi pada batuan dalam Lempeng Samudera Indo-Australia. [cyn.gat]

Penempelan Stiker Keluarga Miskin di Surabaya Sudah 79 Persen

Surabaya, Bhirawa

Pemkot Surabaya terus mengebut penempel stiker keluarga miskin di rumah-rumah warga yang sudah masuk ke dalam data warga miskin di Kota Pahlawan. Sebanyak 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut.

“Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1), sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” tegas Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (17/1).

Menurut Anna, penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen mas yarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memasti-

kan kembali kebenaran data tersebut, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulakan oleh RT dan RW.

“Bahkan, teman-teman saya juga minta untuk melakukan foto geotag, sehingga nanti ke depannya kita akan bisa memetakan stiker Keluarga Miskin itu terpasang di mana saja, dan warga miskin di Surabaya ada di mana saja. Bisa dibuat seperti peta nanti. Dengan cara ini, diharapkan semua bantuan atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan mereka bisa terangkat dari kemiskinan,” katanya.

Pada saat penempelan stiker ini, banyak hal yang dijumpai petugas di lapangan. Pasalnya, ada warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker itu, namun banyak pula yang berbondong-

bondong ke kantor Dinsos untuk meminta rumahnya ditempeli stiker itu.

Bagi warga yang menolak, Anna memastikan bahwa pihak kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan bahwa warga tersebut menolak rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin, sehingga secara otomatis dia juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga di periode selanjutnya warga tersebut akan diusulkan penghapusan dari Keluarga Miskin.

“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” ujarnya.

Anna juga memastikan bahwa ke-

bijakan Pemkot Surabaya untuk menempeli stiker rumah warga miskin sangat diapresiasi oleh BPS. Pasalnya, ketika QR Code yang ada di stiker itu discan, akan muncul bantuan apa saja yang telah diterima oleh keluarga tersebut.

Sehingga apabila ada survey yang dilakukan oleh BPS, lalu rumah warga miskin itu kebetulan tidak ada orangnya, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker itu lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu. “Di samping itu, ke depannya semua bantuan dan intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Surabaya akan berpedoman pada data Keluarga Miskin tersebut. Apalagi sudah ada Surat Edaran Sekda bahwa semua intervensi harus mengacu pada data tersebut,” tegasnya. [iib.gat]

242 Personel Satpol PP Non ASN di Kabupaten Sidoarjo Diperpanjang Masa Kontraknya

Sidoarjo,Bhirawa

Sebanyak 242 orang anggota Satpol PP non ASN di lingkungan Satpol PP Kab Sidoarjo, telah dilakukan MoU perpanjangan kontrak kerjanya, dengan Satpol PP Kab Sidoarjo.

Sekretaris Satpol PP Kab Sidoarjo, Drs Yany Setyawan, mengatakan, anggota Satpol PP non ASN itu, direkrut pada tahun 2021 dan tahun 2022 lalu.

“Pada tahun 2023 ini, tidak ada perekrutan anggota baru,” ujar Yany, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Sebanyak 242 anggota Satpol PP non ASN tersebut, kata Yani, semuan-

ya berada dalam kewenangan Mako Satpol PP Sidoarjo. Di luar itu, Satpol PP non ASN yang ada, misal di kecamatan, menjadi tanggung jawab pihak kecamatan sendiri.

Dulu, kata Yany, di wilayah kecamatan, masih dari Mako. Namun setelah struktur organisasi tata kerja ( SOTK) OPD berubah, sekarang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD atau 18 kecamatan yang ada di Kab Sidoarjo. “Dulu sempat kita taruh minimal 5 personel di tiap wilayah kecamatan. Sekarang kita belum dapat data terbarunya. Berkurang atau malah tambah ban-

yak. Sebab kini menjadi tanggung jawab kecamatan masing-masing,” jelasnya.

Informasi yang didapat, jumlah anggota Satpol PP non ASN, paling banyak, ada di wilayah Kec Krian dan Kec Waru. Jumlahnya ada sekitar 12 an personel.

Dirinya memaklumi, ini karena di dua wilayah kecamatan tersebut, jumlah penduduknya padat. Karena menjadi salah satu wilayah urban di Kab Sidoarjo ini. Sehingga dibutuhkan jumlah personil Satpol PP non ASN yang banyak untuk menjaga kentrentaman sosial di dalam masyarakat.

Disampaikan Yany, sebagaimana

kajian dan standarisasi yang telah dilakukan oleh Kemendagri, di Kab Sidoarjo jumlah ideal untuk anggota Satpol PP nya adalah sebanyak 440 orang personel.

Ini mendasari pada sejumlah indikator yang ada. Diantaranya jumlah penduduk, kerawanan dan luas wilayah.

“Komisi A DPRD Sidoarjo, sebetulnya mendukung untuk bisa dicukupi kebutuhan yang ada. Namun, anggaran yang ada dianggap masih tidak mencukupi. Sebab masih digunakan untuk sejumlah kebutuhan yang menjadi skala prioritas,” kata Yany.[kus.gat]

WBR Kecamatan Taman, Wali Kota Dengarkan Keluh-Kesah Warga dan Salurkan Bantuan

Kota Madiun, bhirawa Wali Kota Bersama Rakyat (WBR) rangkaian kunjungan kerja Wali Kota Madiun, Maidi berlanjut. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu kali ini disertai pimpinan DPRD Kota Madiun menemui warga Kecamatan Taman, Selasa (17/1). Bertempat di Lapangan Mojorejo, kegiatan tampak gayeng dengan berbagai bantuan dan layanan di tempat.

Wali Kota Maidi setidaknya menyerahkan alat bantu bagi disabilitas, bantuan sosial pengelola tempat ibadah sebear Rp 50 juta, bantuan alat kesenian, bantuan alat olahraga, bansos lansia non potensial, bansos air bersih, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM), santunan kematian, hibah seragam Taman Pendidi-

kan Alquran (TPA), bansos DBHCHT, bantuan imam masjid sebesar Rp 1 juta, bantuan bibit cabai, dan bantuan pupuk organik.

Di lokasi juga tersedia layanan cek kesehatan dan vaksinasi Covid-19, layanan administrasi kependudukan (adminduk), hingga warung tekan (wartek) inflasi. Wali Kota Madiun, Maidi mengajak

masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang diberikan. Pemerintah Kota Madiun sengaja mendekatkan layanan kepada masyarakat agar semakin termudahkan.

Wali Kota menyebut di Kota Madiun semua diperhatikan. Terlebih lansia. Selain program kesehatan rutin bagi lansia, Pemerintah Kota Madiun juga akan menghadirkan pondok lansia. Selagi pembangunan, warga lansia bakal dimanjakan dengan berwisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat lanjut usia tersebut semakin sehat secara fisik dan mental.

‘’Kalau senang, aliran darah lancar. Jadi sehat. Lansia harus kita buat senang. Nanti di 2023 sudah kita jadwalkan per kecamatan, kita

ajak keluar senang-senang pakai bus,’’ ungkapnya.

Layaknya kegiatan serupa sebelumnya, wali kota juga berdialog dengan warga. Mulai dari disabilitas sampai warga lansia. Kesempatan bertatap muka dengan warga tersebut memang dimanfaatkan wali kota untuk mendengarkan keluh kesah dan harapan masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga meminta saran dari warga. Salah satunya, dari warga sepuh terkait rahasia hidup sehat dan panjang umur. ‘’Pemerintah itu pelayanan masyarakat. Harus banyak turun untuk mendengarkan masyarakat. Kalau tidak pernah turun, bagaimana bisa melayani dengan baik,’’tegas Wali Kota.[dar.gat]

sawawi/bhirawa Kepala DPMD Kabupaten Situbondo Suriyatno SH, saat membuka acara MAD di Kantor Kecamatan Bungatan.

Pemkot Surabaya terus mengebut penempel stiker keluarga miskin di rumah-rumah warga yang sudah masuk ke dalam data warga miskin di Kota Pahlawan.

Pengajuan Cerai Gugat di Lamongan Didominasi Kaum Hawa

Lamongan, bhirawa

Pengajuan pihak dari kaum hawa atau perempuan (istri,red) dalam cerai gugat paling mendominasi kasus gugat cerai di Pengadilan Agama (PA) Lamongan. Tercatat di tahun 2022 mencapai 2.041 perkara. Sisanya, kasus cerai talak atau pengajuan dari pihak suami sebanyak 786 perkara.

Panitera Muda Hukum PA Lamongan, Mazir bahkan membeberkan jika angka pengajuan cerai di Lamongan yang masuk di PA terbilang tinggi, mencapai 2.827 perkara.

“Selama tahun 2022, pengajuan cerai gugat atau pengajuan dari pihak istri ada 2.041 perkara. Sedangkan cerai talak atau pengajuan dari pihak suami ada 786 perkara. Paling banyak yang men-

KELANA JATIM

Bentuk Prajurit Profesional, Anggota Kodim Bojonegoro Latihan Defile Pasukan

Bojonegoro,Bhirawa

Dalam rangka memelihara kemampuan, kedisiplinan dan mental prajurit, Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro menggelar latihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan Defile pasukan bagi anggota jajaranya di lapangan Markas Kodim setempat. Kegiatan ini dilaksanakan usai pelaksanaan Upacara Bendera, Senin (17/1).

Pasiops Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Heri Sukiyanto, mengungkapkan, Peraturan Baris-Berbaris atau PBB merupakan salah satu nafas bagi para prajurit TNI. Dimana, dengan latihan PBB tersebut bisa menciptakan kekompakan, disiplin dan kepatuhan (loyalitas) dalam jiwa para prajurit.

“ Kegiatan latihan ini untuk melatih, membina serta meningkatkan kedisiplinan baik perorangan maupun tingkat Satuan guna membentuk prajurit yang profesional dan disiplin tinggi,” ujarnya.

Menurut Pasiops, profesionalisme seorang prajurit adalah dapat menguasai tugas yang diembanya dengan baik. Tugas prajurit sangatlah banyak dan semakin kompleks, sementara PBB didalamnya ada penguasaan Parade dan Defile.

“ Latihan PBB ini rutin dilaksanakan oleh prajurit Kodim secara terus-menerus, bertingkat dan berlanjut. Hal ini dilakukan agar disiplin serta profesionalitas prajurit tetap terjaga dan terbina,” pungkasnya. [bas.gat]

gajukan dari pihak perempuan atau istri,” kata Mazir saat dikonfirmasi, Selasa (17/1).

Mazir merinci, dari 2.827 perkara cerai yang diajukan, dan sebanyak 2.632 yang telah dikabulkan dan diputuskan.

Putusanya meliputi cerai gugat sebanyak 1.912 perkara dan cerai talak yang berjumlah 720 perkara.

Selain itu, ada 178 dicabut, 5 ditolak, 16 tidak diterima, 14 digugurkan dan 1 dicoret dari register.

“Selain kasus perceraian, tahun 2022 ada juga sejumlah perkara lain yang diterima PA Lamongan. Meliputi 5 izin poligami, 4 perkara harta bersama, 51 asal usul anak, 47 itsbat nikah, 462 dispensasi kawin, 30 wali adhol, 8 kewarisan dan lainnya,” paparnya.

Mazir mengungkapkan perkara cerai rata - rata disebabkan faktor ekonomi atau karena tidak mampu memberi nafkah.

Penyebab lain sering terjadi pertengkaran dan faktor ketidakharmonisan atau pertengkaran yang berkepanjangan.

Selanjutnya ada juga yang karena pihak ketiga dalam mahligai rumah tangga mereka, atau perselingkuhan.

“Alasan mengajukan cerai kebanyakan karena faktor ekonomi, seringnya terjadi pertengkaran dan ada juga yang karena perselingkuhan,” paparnya. [aha.yit. ga]

Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Bendunganjati Dampingi Petani Tanam - Rawat Ubi Cilembu

Mojokerto, Bhirawa

Babinsa Bendunganjati Koramil 0815/16 Pacet Koptu Nanang Asmadi, melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan pangan berupa penanaman dan perawatan tanaman Ubi Jalar jenis Cilembu yang berlangsung di Dusun Merak, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/1).

Menurut Koptu Nanang yang yerlibat langsung penaman ubinlembu antara lain mengatakan, manfaat dari Ubi Cilembu khususnya bagi kesehatan antara lain sebagai sumber energi, menghangatkan tubuh, mencegah penyakit kanker, dapat mencegah penyakit jantung dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu ubi cilembu juga diyakini dapat mencegah stres dan depresi, baik untuk menjaga kesehatan kulit, dapat menjaga daya tahan tubuh, baik untuk menjaga kesehatan mata dan ginjal, baik untuk penderita diabetes, memperlancar peredaran darah dan mencegah gejala anemia serta baik untuk kesehatan tulang maupun syaraf dan juga otot

Di sisi lain Ubi Cilembu juga bernilai ekonomis tinggi karena terbilang sederhana dari mulai tahapan penanaman, perawatan hingga panen, serta hasil olahan cukup beraneka ragam dari olahan bentuk kripik, tape, dodol, keremes, selai, saus, tepung, aneka kue, mie dan sirup.

Untuk itu guna mewujudkan ketahanan pangan di wilayah binaan kami selalu ikut melakukan pendampingan baik saat tanam, perawatan hingga memanen. Untukmkali ini kami melakukan pedampingan perawatan di lahan sekitar 1,1 hektar milik Kasun Merak.

“Dari luas lahan keseluruhan 1,1 hektar semuanya ditanami ketela rambat jenis ubi cilembu ini, namun beda usia tanam atau hari setelah tanam (hst). Untuk tanaman ubi yang sudah berumur 42 hari (hst) berada dihamparan seluas 7.000 meter2 sedangkan lahan seluas 4.000 meter2 baru tanam hari ini”, katanya.

Sedangkan hari ini kita baru selesai tanam di lahan seluas 4.000 meter2, kegiatan tanam ini dilakukan pemilik lahan bersama para petani dusun setempat dengan pendampingan Babinsa Koramil Pacet. Tak hanya tanam bibit, hari ini juga kita lakukan perawatan tanaman berupa pembersihan rumput liar dan penyemprotan untuk menghindari hama penyakit tanaman, jelas Nanang [min.gat]

Korem 084/BJ Refleksikan Keberhasilan Tugas TNI AD Melalui Upacara Bendera

Surabaya, Bhirawa Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ) melaksanakan upacara bendera di lapangan Makorem 084/BJ, Selasa (17/ 1). Dipimpin Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/BJ, Kolonel Inf H Sugiyono, upacara bendera ini merupakan refleksi keberhasilan tugas TNI AD yang diemban di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai inspektur upacara, Kasrem 084/BJ membacakan sambutan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Yaitu mengenai keberhasi-

lan tugas yang diemban TNI AD. Seperti tugas pengamanan perbatasan, pengamanan VVIP KTT G20, latihan tingkat satuan sampai tingkat strategis multilateral antar negara. “Khususnya bhakti sosial dan penanggulangan bencana alam serta tugastugas perbantuan lainya. Hal itu menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” kata Kasrem membacakan sambutan Panglima TNI. Menurutnya, pencapaian tersebut harus selalu dipertahankan. Terlebih

lagi harus lebih ditingkatkan lagi keberhasilan tugas yang diemban. Sebab, program peningkatan profesionlisme prajurit dan PNS TNI harus menjadi prioritas di tahun anggaran 2023.

Memasuki periode triwulan pertama tahun anggaran 2023, sambungnya, harus diawali secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Presiden RI telah menetapkan belanja negara difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Dan melanjutkan penyelesaian Pro-

yek Strategis Nasional (PSN). “Efektivitas ini juga terkait infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau. Termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” pungkasnya. Seperti diketahui, upacara bendera ini diikuti oleh personel Korem 084/ Bhaskara Jaya dan Kodim jajaran wilayah Kota Surabaya. Selanjutnya hadir juga Balakrem yang diikuti oleh para Kasi Kasrem 084/Bhaskara Jaya dan Kabalakrem. [Bed.gat]

HUT ke–66 LVRI, Dandim Mojokerto Apresiasi Semangat Perjuangan LVRI Tak Kenal Usia

masyarakat dan institusi TNI-Polri, memperkuat soliditas sesama anggota dan berbuat yang terbaik agar veteran selalu dihati masyarakat dan berjiwa kesatria dalam bersikap.

Dandim 0815/Mojokerto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasdim Mayor Arh GN Putu Ardana, S.S., menyampaikan, atas nama Komandan Kodim 0815/Mojokerto dan selaku pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Ke-66 kepada Keluarga Besar Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tahun 2023.

kemerdekaan RI tentunya harus senantiasa bersama-sama dengan komponen bangsa untuk saling bahumembahu guna mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini hendaknya tetap terintegrasi dalam pembangunan yang sudah dan sedang kita laksanakan termasuk pula menikmati hasil yang telah dicapai.

Mojokerto, Bhirawa Dandim 0815/Mojokerto diwakili Kasdim Mayor Arh GN Putu Ardana, S.S., hadir dan memberikan sambutan pada Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas/HVN) Ke-66 Tahun 2023, yang berlangsung di Markas Cabang / Kantor LVRI Jalan Hayam Wuruk Nomor 92 Kel. Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Selasa (17/1).

Peringatan Hari Veteran Nasional Tahun 2023 kali ini mengusung tema “Legiun Veteran Republik Indonesia Mengajak Seluruh Komponen Bangsa Tetap Bersatu Padu Menghindari Upaya Memecah Belah Bangsa Dalam Rangka Menghadapi Tahun Politik”.

Perhelatan tahunan ini dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten dan Kota Mojokerto, Ketua DPD LVRI Tingkat 1 Jatim dan segenap Pengurus dan Anggota LVRI dan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Mojokerto Raya.

Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri, yang dibacakan Ketua DPD Tingkat 1 Jatim, Kolonel Mar (Purn) Maryoso, diantaranya, mengajak sekaligus mengingatkan, menghadapi tahun politik seluruh anggota veteran untuk tetap menjaga panji organisasi dari kepentingan politik.

LVRI berharap seluruh tingkat organisasi baik DPP, DPD, DPC sampai DPR agar tetap menyatu dengan

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Keluarga Besar LVRI di Mojokerto yang tidak pernah absen dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara di masa perjuangan maupun di masa pembangunan saat ini”, ucapnya.

Semoga momentum ini, dapat memberikan semangat kemandirian serta pengabdian yang tanpa akhir. Untuk itulah LVRI Mojokerto diharapkan tetap berada dalam kepeloporannya untuk membangun bangsa dan negara dengan semangat pengabdian yang tinggi dari para anggota LVRI Mojokerto sebagai insan pejuang dalam mempertahankan NKRI serta berdasarkan jiwa dan semangat persatuan bangsa.

Kita menyadari bahwa pada saat ini untuk mengisi dan mempertahankan

Oleh karena itu, segenap anggota LVRI Mojokerto untuk dapat meningkatkan peransertanya dalam pembangunan diberbagai bidang, semangat perjuangan yang tidak mengenal usia seperti yang dimiliki oleh anggota LVRI ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai pelopor bagi generasi penerus di dalam mencapai tujuan bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, namun dalam mencapai kesejahteraan itu tentunya kita harus memberdayakan diri dan seluruh lapisan masyarakat.

“Harapan kami, melalui momentum ulang tahun ini, anggota LVRI tidak sekedar memperingati saja, tetapi diharapkan lebih dari itu yakni tetap memiliki semangat kebanggaan dengan mengedepankan nilai juang guna mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan ini sepanjang hayat”, pungkas Kasdim saat menutup sambutan Dandim 0815/Mojokerto. [min.gat]

Tekan Hama Tikus, Babinsa Koramil Megaluh Jombang Lepas Burung Hantu

Untuk menekan serangan hama tikus kepada kepada lahan pertanian, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/19 Megaluh, Jombang yang bertugas sebagai Babinsa Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Sertu Mustofa melepas Burung Hantu yang merupakan predator alami Tikus. Pelepasan dilaksanakan bersama unsur Tiga Pilar di desa setempat, Senin (16/1).

Sertu Mustofa mengatakan, pelepasan Burung Hantu tersebut bertujuan sebagai predator alami untuk memberantas hama Tikus yang kerap merusak padi milik petani di Desa Gongseng Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Sepuluh ekor Burung Hantu yang dilepas ke alam liar tersebut juga

merupakan hasil penangkaran yang sudah dilatih untuk berburu Tikus oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

“Peran Tiga Pilar dalam pemberdayaan masyarakat khususnya para petani, sangat luar biasa. Salah satunya dengan membina masyarakat melatih dan melepas

Burung Hantu. Memanfaatkan kekuatan alam untuk menjaga keseimbangan alam,” papar Sertu Mustofa.

Sementara itu, Komandan Rayon Militer (Danramil) 0814/19 Megaluh, Jombang, Letda Inf Nanang menjelaskan, Burung Hantu yang telah dilepas tidak akan pergi ke wilayah lain. Hal ini mengingat seluruh burung sudah dilatih hanya untuk memberantas Tikus di lahan pertanian warga. Bahkan, lahan pertanian tersebut juga sudah dibuatkan sangkar (rumah) untuk 10 Burung Hantu tersebut.

“Dalam berbagai jurnal penelitian, sepasang Burung Hantu bisa melindungi 20-25 hektar tanaman padi. Dalam waktu satu tahun, satu ekor burung hantu dapat memangsa 1300 ekor Tikus. Kehebatan tersebut, salah satunya karena Burung Hantu memiliki kekuatan pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar suara Tikus dari jarak 500 meter,” terangnya.

“Semakin banyak Burung Hantu yang dipelihara, maka semakin banyak pula lahan pertanian yang selamat, yang tentunya berdampak terhadap produktivitas pertanian,” tutupnya. [rif.gat]

Pelepasan Burung Hantu sebagai predator alami Tikus di Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Senin (17/01).

alimun hakim/ bhirawa Panmud Hukum PA Lamongan Mazir, S.Ag., M.Si.

Dalam rangka memelihara kemampuan, kedisiplinan dan mental prajurit, Kodim 0813 Bojonegoro gelar latihan PBB dan Defile dilapangan Markas Kodim setempat.

Dandim 0815/Mojokerto diwakili Kasdim Mayor Arh GN Putu Ardana, S.S., hadir dan memberikan sambutan pada Peringatan Hari Veteran Nasional (Harvetnas/HVN) Ke-66 Tahun 2023

Buka Bulan K3, PLN NP Komitmen Utamakan Keselamatan Kerja

Surabaya, Bhirawa

PLN Nusantara Power (PLN NP) sebagai subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara meningkatkan komitmennya dalam mengutamakan keselamatan karyawan dan pekerja di seluruh unit bisnisnya, terutama di unit pembangkit, melalui pembukaan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Acara yang dihadiri oleh seluruh unit pembangkit yang tersebar di Indonesia ini diselenggarakan di PLTU Paiton pada 16-20 Januari. Gelaran ini menyajikan demonstrasi pemadaman kebakaran dan peneyelamatan korban serta berbagai lomba untuk meningkatkan ketangkasan dan keterampilan tim Fire Resque jika terjadi kebakaran.

“Dengan pembentukan subholding PLN NP, menjadikan semakin banyak unit pembangkit yang kita kelola dan ini menjadi challenge tersendiri bagi kita untuk bisa menyelaraskan dan memperkuat

proses bisnis yang ada, termasuk standarisasi proses bisnis K3 yang merupakan aspek penting bagi sustainability perusahaan terkait perlindungan ketenagakerjaan dalam pengelolaan keselamatan ketenagalistrikan serta merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja untuk mewujudkan visi K3 yakni nihil kecelakaan kerja dan nihil penyakit akibat kerja. Hal ini selaras dengan komitmen PLN Nusantara Power yang mengedepankan dan mengutamakan keselamatan jiwa seluruh karyawannya dalam mengoperasikan unit pembangkit.” terang

BURSA EKONOMI

Payment Point BPR Tersedia di Pasar Wisata Bojonegoro

Bojonegoro,Bhirawa

Pasar Wisata (Parwis) Bojonegoro kini telah tersedia payment point atau loket pembayaran oleh PD. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Bojonegoro. Loket ini untuk mendukung Program Kartu Pedagang Produktif (KPP). Tepatnya di Gedung A Lantai II, toko 90. Layanan ini buka dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Program KPP merupakan bantuan pinjaman lunak sebagai akses kredit yang bunganya telah disubsidi pemerintah. Selain itu, program ini juga bertujuan sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, bantuan fasilitasi permodalan dan perbaikan sarana prasarana perdagangan. Hal ini dalam rangka penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan.

Direktur Operasional dan Bisnis PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, Mochammad Arief menjelaskan, pihak perbankan menerjunkan tiga (3) personel untuk melayani warga di lokasi Pasar Wisata. Pelayanan telah berlangsung sejak Pasar Wisata resmi dibuka pada 10 Januari 2023.

”Ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kita sudah melakukan penyisiran pada para pedagang di Pasar Wisata untuk mengelompokkan mana yang sudah terdaftar Program KPP mana yang belum,” ujarnya kemarin (16/1).

Untuk syarat pengajuan, lanjut Arief, cukup tiga berkas. Pertama, Kartu Pedagang Produktif, KTP, dan Kartu Keluarga. Sementara prosesnya, setelah mendaftar sebagai pengguna manfaat KPP, dalam tiga (3) hari pihak perbankan akan melakukan pengecekan pada sistem yang mengelola data mengenai rekam jejak debitur terkait penyelesaian pinjaman perbankan sebelumnya (BI checking).

Setelah itu, pihak perbankan akan melakukan survei. Jika tidak ada kendala, nasabah dapat merasakan manfaat Program KPP khususnya untuk mengakses pinjaman lunak.

“Syarat usia maksimal 50 hingga 58 tahun. Di atas usia tersebut, jika ingin mengajukan, harus ada surat pernyataan ahli waris. Kita juga ada kabar baik untuk bantuan akses pemodalan melalui KPP khususnya pinjaman mulai Rp 0-Rp25 juta. Ini masih proses,” imbuhnya.[bas.bb]

Direktur Utama PLN NP, Ruly Firmansyah, Selasa (17/1).

Ruly menambahkan tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia (karyawan). Melalui penyelenggaraan acara Bulan K3 ini, kami ingin mengintegrasikan budaya zero accident di unit pembangkit yang bergabung ke PLN NP dan akan meningkatkan prosedur keselamatan agar prestasi zero accident terus tercapai.

Selain itu dalam acara pembukaan K3 ini diselenggarakan juga demonstrasi pemadaman kebakaran di Fire Service Training Center yang menyerupai purwa rupa peralatan di unit pembangkit. Melalui demonstrasi ini juga diharapkan akan meningkatkan kesadaran dari resiko kebakaran yang selalu ada di unit pembangkit.

“Selain peningkatan kesadaran, demonstrasi ini juga akan men-

ingkatkan motivasi seluruh tim unit pembangkit agar meningkatkan skill dan ketangkasannya. Saya harap 29 tim fire resque dari seluruh unit pembangkit dapat terjaga ketangkasannya dan dapat memberikan kontribusinya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja,” kata Ruly.

Direktur Teknik Kementrian ESDM, Ir. M. Priharto Dwinugroho. M.S.E. yang hadir langsung pada acara tersebut juga turut mengapresiasi komitmen PLN NP dalam mengutamakan keselamatan jiwa dan penyelenggaraan acara tersebut. Atas komitmen dan konsistensi dari implementasi keseluruhan program tersebut pada tahun 2022 PLN NP berhasil meraih nihil loss time injuries (LTI) dan nihil PAK. Selain itu, 8 Unit PLN NP juga berhasil mendapatkan penghargaan Soebroto Award bidang K2 tahun 2022 dari kementerian ESDM serta mendap-

atkan 5 Proper Emas di penghujung tahun 2022.

“Saya rasa PLN NP telah dengan jelas menunjukkan semangat dan komitmennya dalam menjaga zero accident di seluruh unit pembang-

diraih PLN NP menjadi bukti akan hal tersebut,” pungkas Priharto.[riq.bb]

Wabup Bagikan Sembako dan Berharap Masyarakat Merawat Pasar Tamanan

Bondowoso, Bhirawa

Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso memberikan bantuan.

Bantuan tersebut berupa sembako, ada sekitar 154 paket yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang terdampak kenaikan harga BBM.

Yang mana penyerahan bantuan sembako itu secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat melakukan kunjungan kerja di Ke-

camatan Tamanan, Selasa (17/1). Setelah itu, Wabup Irwan menghadiri tasyakuran pembangunan Pasar Tamanan yang merupakan bantuan Kementerian Perdagangan melalui Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan anggaran sekitar 2,2 M untuk pembangunan 11 kios dan 156 los. Acara tasyakuran tersebut digelar secara swadaya oleh paguyuban pedagang Pasar Tamanan Bondowoso dan disambut sangat antusias oleh seluruh pedagang dan masyarakat sekitar. Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat berpesan, pembangunan ini harus diimbangi dengan kepedulian pedagang, untuk taat dalam pem-

bayaran retribusi pasar secara rutin. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dapat terus berjalan lancar.

Wabup Irwan berharap, agar pemerintah dan seluruh masyarakat Tamanan, khususnya yang tergabung dalam paguyuban bisa turut serta menjaga keamanan, ketertiban serta kebersihan pasar. Yang mana, pihaknya akan melakukan terobosan agar Pasar Tamanan pusat wisata belanja.

“Seluruh pedagang wajib mengutamakan kejujuran dan harus menggunakan alat ukur (timbangan-red) yang pas, sehingga tidak merugikan para pembeli,” ujarnya.

Tak hanya itu, Wabup Irwan pun berharap pembangunan pasar Tamanan ini, dapat menjadi titik balik bangkitnya ekonomi masyarakat, pasca pandemi covid-19.

“Mohon dukungan seluruh komponen, baik dari pedagang, pemerintah kecamatan maupun masyarakat, untuk terus menjaga Pasar Tamanan ini, sebagai fasilitas masyarakat yang berkualitas dan memiliki daya guna tinggi,”tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten II, Kepala Diskoperindag, Kepala Disparbudpora, Camat Tamanan, Kapolsek Tamanan serta seluruh staf UPTD Pasar Tamanan. [san.bb]

KEHILANGAN TUBAN

HILANG STNK, S-4107-HC.An.Muliana, Dsn.Pancuran Rt/Rw 002/006 Ds.Pakis Kec.Grabagan Kab Tuban No. 1108/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, S-6840-FF .An sukono ,Karang Tengah Rt/Rw 001/001 Ds Kel.Karangtengah Kec Jatirogo Kab Tuban No. 1109/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, S-2696-II.An.Masri Dsn.Pakis Rt/Rw 009/003 Ds.Penidon Kec Plumpang Kab Tuban No. 1110/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, S-1375-EY.An.Kartini. Dsn.Ngareng Rt/Rw 011/001 Ds.Jatimulyo Kec.Plumpang, Kab Tuban No. 1111/IMB/BI-VI/2023

Tekan Penggunaan Knalpot Brong, Polisi Sidak ke Pedagang

Kota Madiun, Bhirawa

Penggunaan knalpot brong pada kendaraan di jalanan cukup meresahkan masyarakat. Suaranya yang memekakkan telinga dirasa sangat mengganggu. Bahkan, menyebabkan perselisihan antar oknum.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Satlantas Polres Madiun Kota segera ambil tindakan. Tidak hanya merazia pengguna knalpot brong, petugas juga melaksanakan sidak ke penjual.

Hal ini seperti tampak di Pasar Besi Srijaya atau Pasar Njoyo Kota Madiun, Selasa (17/1). Petugas menginspeksi pedagang spare part kendaraan bermotor di lokasi tersebut. Hasilnya, ditemukan sejumlah pedagang yang memang menjual knalpot brong.

“Kami beri imbauan agar tidak menjual knalpot brong karena sudah sangat meresahkan masyarakat,” ujar Kanit Keamanan Keselamatan Berla-

lu lintas (Kamsel) Satlantas Polres Madiun Kota, Ipda Widada saat ditemui di lokasi sidak.

Menurut Widada, pihak kepolisian belum memberikan sanksi. Namun, jika imbauan kali ini tidak dihiraukan, maka pihaknya akan melakukan tindakan lebih lanjut. Melalui sosialisasi ini, Widada berharap tidak ada lagi penjualan knalpot brong di Kota Madiun. Sehingga, menekan jumlah penggunanya. Dengan begitu, keten-

traman dan ketertiban di Kota Madiun tetap terjaga.

Seperti diketahui, sebelumnya petugas berhasil mengamankan lebih dari 100 kendaraan berknalpot brong dari razia manual yang dilaksanakan setiap akhir pekan atau hari libur.

“Selain sosialisasi, razia juga akan kami laksanakan agar kamtibmas di Kota Madiun tetap terjaga,”kata nya.[dar.bb]

Menparekraf Sebut Kunjungan Wisman 2023 Bakal Tembus 7 Juta

Situbondo, Bhirawa Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, ke beberapa daerah di Provinsi Jatim, termasuk ke Kabupaten Situbondo baru baru ini memberikan rasa optimisme yang tinggi bagi prospek kunjungan wisatawan. Menteri Sandi menyebut wisatawan mancanegara bakal tembus sebanyak 7,4 juta orang pada tahun 2023.

Menteri Sandi juga menyebut arus wisatawan yang akan berkunjung ke Kampung Kerapu, Desa Klatakan, Kabupaten Situbondo, juga akan mengalami peningkatan. Apalagi, kata Menteri Sandi, produk UMKM di Situbondo berupa kerajinan tangan maupun produk

ekonomi kreatif lain, sangat bagus. “Ini hanya butuh sentuhan tambahan kemasannya saja. Nanti kita koordinasi lagi dengan Pemkab Situbondo untuk di beri tambahan fasilitas lain,” aku Menteri Sandi. Masih kata Menteri Sandi, Kabupaten Situbondo memiliki banyak

potensi wisata yang harus dikembangkan, demi untuk mengangkat perekonomian masyarakat terutama dari sektor UMKM. “Ya, Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang panjang dan memiliki potensi yang besar agar bisa mengembangkan ekonomi kreatif. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, misalnya kuliner, passion, kerajinan tangan dan sektor lain,” unkap Menteri Sandi.

Saat ditanya sejumlah peserta dialog yang mengeluhkan sulitnya produk UMKM khususnya produk Kota Santri dalam mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal, Menteri Sandi langsung menjawab pertanyaan itu dengan tegas. “Ya tadi

kami sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, Nyai Hj Khoirani. Itu sudah di sampaikan,” aku Menteri Sandi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kembali menambahkan, semua yang di minta peserta dialog, kedepan akan di tangani oleh Pemkab Situbondo. “Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini oleh Wakil Bupati Situbondo. Nanti para pelaku UMKM di Kota Santri Pancasila Situbondo akan dapat mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Itu yang tadi kami bicarakan,” terang Menteri Sandi. [awi.bb]

kitnya. Berbagai lomba seperti fire resque dan simulasi tanggap darurat serta berbagai prestasi yang kontinyu

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat sampaikan sambutannya.

Demonstrasi pemadaman kebakaran di Fire Service Training Center yang menyerupai purwa rupa peralatan di unit pembangkit.

sawawi/bhirawa

Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno saat berkunjung ke wisata Pantai Kerapu di Desa Klatakan,

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, baru baru ini.

Permudah layanan kredit pemegang KPP, Payment Point BPR Tersedia di Pasar Wisata Bojonegoro.

Kantor Pasar Poncol Dirusak, Pemkot Pasuruan Tempuh Jalur Hukum

Pasuruan, Bhirawa

Kantor UPT Pasar Poncol yang berada di Jalan KH Wachid Hasyim, Kota Pasuruan dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat kejadian itu, kaca di dua jendela depan kantor tersebut pecah. Kejadian itu terjadi pada Minggu (15/1) malam, sekitar pukul 22.00. "Pelaku memecahkan kaca menggunakan gagang arit dengan cara memukul. Kejadiannya malam hari sekitar

pukul 22.00," ujar Koordinator UPT Pasar Poncol, Rony Cahyono, Selasa (17/1). Saat pelaku beraksi, didalam kantor terdapat dua penjaga. Karena takut ada teror tersebut, mereka bergegas pulang.

"Dan Senin pagi, beberapa pegawai kantor UPT Pasar Poncol juga takut dengan kejadian ini. Sehingga, para pegawai pulang setengah hari. Kami sudah melaporkan pengrusakan ini ke atasan," kata Rony Cahyono.

KILAS DAERAH

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, pelaku perusakan diduga oleh oknum pedagang.

Atas kejadian itu, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo mendatangi lokasi pengrusakan. Ia mengecek jendela yang dirusak. Dua kaca jendela terlihat bolong.

Mas Adi sapaan akrabnya sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi itu.

"Kami sangat menyesalkan ada pengerusakan aset milik Pemkot Pasu-

ruan yang di bangun dengan menggunakan uang rakyat. Kantor pasar ini merupakan gedung milik rakyat dan warga Kota Pasuruan harus bisa menjaga bersama," urai Mas Adi. Menurutnya, masyarakat boleh-boleh saja tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Namun ketidaksepakatan tersebut seharusnya disampaikan dengan caracara yang sudah disediakan. Bukan dengan cara merusak aset pemerintah.

"Boleh tidak setuju, boleh usul tapi jangan merusak aset rakyat. Apabila sudah begini, yang rugi warga Kota Pasuruan. Karena asetnya dirusak," kata Mas Adi. Pihaknya sudah mengetahui siapa terduga pelaku. Bahkan, informasi yang didapat, terduga pelaku juga sempat menyampaikan ancaman kepada Kepala UPT Pasar Kota Pasuruan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. "Kami pemerintah

Kirim 27 PMI P To P ke Korsel

Pemprov, Bhirawa Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara P to P (Private to Private) memberangkatkan 27 tenaga kerja yang bekerja sebagai shipbuilding welder (tenaga pengelasan). Hal dilakukan PT. Intersolusi Indonesia atas dukungan pelayanan LTSA PMI Jatim dalam pengurusan ID Calon PMI dan pengesahan Perjanjian Penempatannya.

Keberangkatan ini merupakan batch-2 PMI yang diberangkatkan bekerja ke Korea Selatan oleh PT. Intersolusi Indonesia melalui Visa E7 melalui skema P to P.

Para PMI berkeahlian ini akan bekerja di Samsung Heavy IndustriesKorea Selatan. Kepala Disnakertrans Prov Jatim melalui Ka UPT P2TK Disnakertrans Prov Jatim, Utami Purwanti mengatakan, sebagaimana disampaikan pada pemberangkatan batch-1, tenaga las asal Indonesia ini diberangkatkn untuk memenuhi ke-

Ngeluruk DPR RI di Jakarta

Mojokerto, Bhirawa

Ingin menyampaikan aspirasinya agar masa Jabatan Kades diperpanjang jadi 9 tahun setiap periodenya, sebanyak 245 Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto ngeluruk DPR RI di Jakarta, Senin (16/1) siang.

Rudi Subagio salah Wakil koordinator aksi dan sebagai juru bicaranya antara lain mengatakan, para Kepala Desa ini bakal menggelar aksi unjuk rasa dan bergabung bersama 40 ribu Kepala Desa seluruh Indonesia terkait masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun di Gedung DPR RI.

"Kami meminta agar masa jabatan Kades diperpanjang menjadi sembilan tahun di tiap periode,"dan masa jabatan Kades selama sembilan tahun tersebut tidak mengurangi jumlah masa jabatan Kades, tetap 18 tahun. Masa jabatan enam tahun dengan tiga periode tersebut dinilai sangat pendek. Untuk itu InsyaAllah selama 2 hari kami akan melakukan aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta," ungkap Rudi.

Lebih lanjut ditambahkan, terkait pelayanan di Desa yang kami tinggalkan, untuk sementara ditangani oleh Sekretaris Desa (Sekdes)."Selama kami di Jakarta tidak ada kendala dalam layanan di Desa. Sudah dihandle oleh Sekdes," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua AKD Kabupaten Mojokerto, Agus Suprayitno menambahkan, data sementara dari Kabupaten Mojokerto yang akan berangkat ke Jakarta sebanyak 245 Kades, disana para Kades se Indonesia akan berkumpul di Senayan untuk meminta penambahan masa jabatan kades menjadi 9 tahun setiap periodenya. Karena jabatan saat ini dinilai kurang maksimal, jelas Agus. [min .gat]

butuhan industri di Korea.

Berdasarkan job order yang ada, terdapat 950 peluang untuk bekerja sebagai welder di Samsung Heavy Industries. Dan pada tahun ini akan diberangkatkan 600 tenaga kerja/ PMI dari Indonesia.

"Ini menjadi peluang kerja yang sangat prospektif bagi PMI berkeahlian untuk berkesempatan meraih karir di luar negeri, " kata Utami yang akrab disapa Ami. Sebelumnya Kadisnakertrans Prov Jatim Himawan Estu Bagijo menyam-

paikan, basis skema dalam program ini adalah Skill welder atau keahlian khusus. Oleh sebab itu, kata Himawan, Pemprov Jatim berterimakasih dan memberi penghargaan sebesar-besarnya kepada Konsulat Korea Selatan yang ada di Surabaya.

"Ada dua juta bangsa Indonesia di sana menunjukkan bahwa orang Indonesia punya kualitas dalam bekerja dan ini adalah program yang pertama, semoga menjadi seterusnya," tuturnya. Himawan menjelaskan, PMI khususnya di Jatim menjadi penyumbang penempatan tenaga kerja terbesar, setelah penempatan dalam negeri. Hal ini berdasarkan catatan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).

Pemprov Jatim mengacu saran laporan Bank Dunia untuk perbaikan layanan migrasi yang meliputi

aspek perluasan akses informasi pasar internasional, kemudahan/perampingan pengurusan dokumen dan moderinisasi serta monev manajemen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Dalam upaya peningkatan layanan kepada Calon PMI, Pemprov Jatim terus melakukan pembenahan dan penyesuaian regulasi mulai dari pemberangkatan, penempatan di negara tujuan sampai kembali ke tanah air," terangnya.

Dikatakannya, seluruh program dan kebijakan ketenagakerjaan di Jatim harus mampu meningkatkan partisipasi angakatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga harus berdampak terhadap pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial. [rac.bb]

Dewas Minta Direktur RSSA Tingkatkan Kualitas Layanan

Kota Malang, Bhirawa

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSAl Prof. Dr. H. Mas'ud Said, menyampaikan pihaknya berharap pergantian pimpinan di RSSA akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mas ud Said, saat menghadiri pisah sambut Direktur RSSA Malang di Ruang Pertemuan Rumah Sakit setempat, Selasa (17/1) kemarin.

Menurut peria yang kerap dipanggil Cak Ud itu, perbaikan dan peningkatan layanan menjadi keharusan, karena keinginan Gubernur masyarakat harus mendapat pelayanan dengan mudah. Kerena itu sebagai Dewan Pengawas pihaknya akan rutin melakukan kordinasi agar semua persoalan di RSSA segera ada solusi.

"Kami bertemu minimal 1 x sebulan dengan direktur dan wakil direktur untuk melihat rencana strategis di bidang kualitas pelayanan kesehatan, khususnya transformasi digital untuk meningkatkan kepuasan pasien,"tukas Mas ud Said.

Eradigital ini, lanjut dia menjadi keharusan semua pihak untuk melakukan layanan dengan mengede-

pankan kecepatan dan ketepatan.

Apalagi tandasnya, RSSA dan tujuh RS milik provinsi Jatim lainnya, memiliki kompetiter RS swasta, makanya harus terus berbenah agar tidak ketinggalan.

Pihaknya juga meminta agar direktur melakukan komunikasi dengan semua unsur di RSSA agar setiap persoalan bisa cepat ditangani.

Menanggapi harapan Ketua Dewas, Direktur RSSA Malang Dr. dr Mochammad Bachtiar Budianto SpB(K)Onk, FINACS., FICS, pihaknya sudah menyiapkan program jangka pendek dan jangka menengah untuk meningkatkan layanan.

"Merespon harapan Dewas, kami sudah membuat planning 100 hari atau tiga bulan pertama, yakni melanjutkan yang sudah dirintis direktur sebelumnya," ujarnya.

Dikatakan dia yang disampaikan Ketua Dewas Kata Bachtiar, sesuai dengan interuksi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bahwa layanan RS harus cepat dan tepat. "Untuk mewujudkan harapan tersebut, pihaknya melakukan unsur penting antara lain adalah pelayanan, percepatan dan efisiensi. Namun ia menegaskan bahwa semua itu harus didukung dengan

GALERI JAWA

digitalisasi pelayanan,"tukasnya.

Ia lantas menyebut Mulai rekam medik, pendaftaran, laboratorium, hingga farmasi agar pasien tidak menunggu terlalu lama, termasuk pasien BPJS, mengingat RSSA merupakan RS tipe A yang menjadi rujukan masyarakat di Jawa Timur," bebernya.

Bachtiar menjelaskan, bahwa proses digitalisasi ini sudah mulai running mulai Januari ini dan terus dilakukan secara bertahap mulai ujung sampai back office, sehingga koneksi sistem IT antar bagian dapat terhubung leb-

ih kompleks. "Namun kami juga menekankan bahwa selain pelayanan publik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga penting agar tetap dapat mengedepankan kepuasan pasien, sehingga di sini ada komunikasi efektif berperan sangat penting," tandasnya.

Sementara Dr. dr Kohar Hari Santoso yang akan bergeser sebagai fungsional di RSSA menyampaikan terima kasih dan memninta maaf apabila ada kekurangan selama masa kepemimpinannya. [mut.gat]

TIMUR

BPBD Jatim Lantik Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim melantik dua pejabat fungsional penata penanggulangan bencana. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan di Ruang Siaga Kantor BPBD Jatim, Selasa (17/1).

Mengenakan pakaian khas Jawa Timur, pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Adapun pejabat yang dilantik, yakni Sriyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim. Kemudian Tiffany Rita Welke Bawole yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Mitigasi Bencana BPBD Jatim.

Oleh: Abednego, BPBD Jatim

Prosesi pelantikan diawali dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan SK Pelantikan dan pengambilan pumpah jabatan. Setelah penandatanganan saksi oleh Sekretaris BPBD Jatim dan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, giat pelantikan dilanjut dengan penandatanganan pejabat yang dilantik bersama Kalaksa BPBD Jatim.

"Pelantikan ini merupakjan tindaklanjut atas Keputusan Gubernur Jatim tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kelompok Fungsional Penata Penanggulangan Bencana," kata Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto.

Gatot menjelaskan, pelatinkan pejabat fungsional ini dilakukan kepada Bapak Sriyono dan Ibu Tiffany. Untuk Bapak Sriyono, sambung Gatot, saat ini jabatan fungsionalnya sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya. Sedangkan Ibu Tiffany jabatan fungsionalnya sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda.

Masih kata Gatot, untuk jabatan

Kabid Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Jatim, saat ini diisi oleh Plt. Dimana Plt Kabid KL BPBD Jatim ini adalah Bapak Satriyo Nurseno, yang juga sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Jatim. "Kami yakin amanah dan tugas baru ini bisa diemban dengan baik. Beliau-beliau ini sudah berpengalaman diurusan kebencanaan," pungkasnya. Diketahui, pelantikan Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ini dihadiri oleh segenap pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan jajaran pejabat fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. [bb]

Minta Masa Jabatan Sembilan Tahun 245 Kades Mojokerto

Sebuah kaca jendela di kantor UPT Pasar Poncol Kota Pasuruan dipecah. Akibat kejadian itu Pemkot Pasuruan akan menempuh ke jalur hukum, Selasa (17/1).

Hilmi Husain/Bhirawa

akan mengambil sikap untuk melindungi semuanya. Melindungi masyarakat, aset dan aparat pemerintah," tegas Mas Adi. Terkait pengerusakan ini, Mas Adi mengaku Pemkot Pasuruan sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. "Kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum untuk pembelajaran bagi semua agar tidak anarkis dan bertindak melanggar hukum," tegas Mas Adi. [hil.bb]

Pisah

sebanyak 245 Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto ngeluruk DPR RI di Jakarta, Senin (16/1) siang.