Binder18nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami melihat di Kota Malang penanganan sampahnya sudah profesional dan tertib, kami sangat tertarik. Selain ada Bank Sampah, juga ada pemanfaatan gas metan yang diberikan langsung kepada masyarakat, ini menarik sekali untuk dipelajari,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Bogor Arya Bima

Rabu Legi, 18 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

18 NOVEMBER 2015

Proyek SPAM PDAM Rp 9,6 Miliar Makan Korban

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka, 1 PNS PU Cipta Karya Provinsi

 Wagub H Saifullah Yusuf

10.00 Membuka Expo Koperasi dan UMKM di Grand City Surabaya 19.00 Gerakan Nasional Aksi Kekerasan Anak di Lumajang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dilayani Satu Kapal, Pelayaran Kalianget- Kangean Tersendat Sumenep, Bhirawa Pelayanan dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Kangean saat ini hanya dilayani satu armada kapal Express Bahari 8 B, pasalnya kapal Darma Bahari Sumekar 1 (DBS 1) milik Pemkab Sumenep memasuki masa docking sejak satu bulan yang lalu.

Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Ach Mukhlis mengatakan tidak beroperasinya kapal yang dikelola PT Sumekar ini berdampak pada perekonomian masyarakat kepulauan. Sebab, pelayanan penumpang hanya mengandalkan

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Tiga tersangka dugaan korupsi proyek SPAM PDAM Ploso Jombang saat keluar dari mobil Kejaksaan Negeri yang membawa mereka menuju Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Selasa (17/11).

syamsul/bhirawa

Warga Pulau Kangean saat ini dilayani hanya satu armada kapal karena kapal milik Pemkab Sumenep masih memasuki masa docking sejak satu bulan lalu. Kondisi ini berdampak pada perekonomian warga kepulauan.

Sumber Mata Air Umbulan Dipertahankan Milik Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Mempertahankan hak kepemilikan atas lahan sumber mata air Umbulan menjadi alasan utama Pemkot Pasuruan tetap pada pendiriannya. Apalagi, sesuai dengan dokumen kronologis pada 1972, Gubernur Kepala Agraria menetapkan Kota Pasuruan sebagai pengelola sumber air Umbulan tersebut.

“Semenjak saya datang ke Kota Pasuruan, sumber mata air Umbulan ini sudah saya pelajari. Begitu pula saya sudah kroscek bersama Bapak Sekda, PDAM dan Kabag Hukum untuk mengumpulkan semua berkas penguatannya.

Di situlah, kami menemukan bahwa atas nama

 ke halaman 11

Doakan Menpora Tak Di-reshuffle Muncu l n y a isu reshuffle di tubuh Kabinet Kerja milik Presiden Joko Widodo memantik banyak kalangan untuk berkomentar. Salah satunya dari Wakil Gubernur J a tim

Drs H Saifullah Yusuf yang dulu pernah menjabat salah satu menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut dia,

 ke halaman 11

Bermasalah Hukum, BKD Jatim Ancam Pecat 6 PNS Pemprov DPRD Jatim, Bhirawa Sepanjang 2015, sebanyak 6 orang PNS di lingkungan Pemprov Jatim terancam dipecat lantaran mereka berurusan dengan masalah hukum. Terbaru, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Jatim Anas Yusuf terjaring operasi tangkap tangan (OTT) membawa sabusabu saat polisi menggelar razia di depan kantor Dispora Jatim di Jl Kayun Surabaya, Jumát (13/11) lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Siswo Heru Toto yang ditemui usai hearing dengan Komisi A DPRD Jatim mengatakan, selama 2015 setidaknya ada 5 SKPD di lingkungan

Pemprov Jatim yang berurusan dengan masalah hukum. Akibatnya, tercatat ada 6 PNS Jatim yang berstatus sebagai tersangka dan terancam dipecat jika proses

 ke halaman 11

Komisi D Temukan Pelanggaran Manifest di KM Wihan Sejahtera DPRD Jatim, Bhirawa Tragedi tenggelamnya KM Wihan Sejahtera di Dermaga Teluk Lamong mendapat reaksi keras dari Komisi D DPRD Jatim. Para wakil rakyat ini berjanji akan memanggil Dinas Perhubungan sekaligus Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak karena ada perbedaan mencolok antara data manifest penumpang dengan kenyataan di lapangan.

 ke halaman 11

Jombang, Bhirawa Kejaksaan Negeri Jombang menahan tiga tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Ploso Jombang yang dibiayai APBN sebesar Rp 9,6 Miliar, Selasa (17/11). Ketiga tersangka dituding merugikan negara sebesar Rp 576 juta.

Ketiga tersangka yang ditahan itu adalah Riswanto selaku PNS Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim, Direktur PT Jasuka Bangun Pratama asal Bandung M Hadi Rohmadi Nur dan Konsultan Pengawas Nur Duha Prihantono. “ Ketiganya langsung kita tahan, setelah sebelumnya beberapa kali mangkir saat panggilan,”ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jombang Hendro Purwanto.

Hendro mengatakan, proyek SPAM PDAM di kawasan utara Brantas Jombang ini dibiayai APBN 2012 dengan nilai proyek sebesar Rp 8, 8 miliar.

Kemudian proyek mendapatkan tambahan melalui aden-

 ke halaman 11

Menpan Minta Humas Lakukan Revitalisasi Pemprov, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh bagian humas di Indonesia untuk segera melakukan revitalisasi. Sebab sudah saatnya humas diisi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari bidang lain.

“Orang yang ditempatkan di sektor kehumasan harus memiliki pengetahuan yang luas, kecakapan komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian pesan dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, para menteri dan juga program pembangunan nasional dapat dengan cepat diinformasikan kepada masyarakat,” kata Yuddy saat membuka Rakor Nasional Kehumasan di Dyandra Convention Hall Surabaya, Selasa (17/11).

Dia menegaskan, revitalisasi peran kehumasan lebih penting daripada usulan penambahan anggaran. Di mana banyak keluhan dari berbagai instansi jika anggaran bidang kehumasan sangatlah kecil.

“Percuma anggaran diperbesar kalau peran belum jelas, harus ditunjukkan perannya dulu. Makanya yang diutamakan adalah revitalisasi peran, buktikan dulu dengan kinerja,” tegasnya.

Yuddy menambahkan, humas juga harus punya indikator kinerja utama yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

“Perbaiki dulu mindset orangnya, perbaiki juga struktur kehumasan baru bicara soal anggaran,” pungkasnya.

Tim evakuasi gabungan terus mencari korban tenggelam KM Wihan Sejahtera di sekitar Dermaga Teluk Lamong, Selasa (17/11). Hingga kemarin sore, sebanyak 212 penumpang berhasil diselamatkan padahal di data manifest tercatat hanya 153 penumpang.

 ke halaman 11

Melihat Cara Dindik Jatim Membangun Sinergi Antar Pegawai

Ada Saatnya Harus ‘Melepas Baju’ agar Semua Bisa Berbaur Saifullah Yusuf

Sentil..  Dishub Diminta Sosialisasi Tarif Parkir Baru  Ceperan makin banyak  Belum Dapat Rumah, Korban Lumpur Temui Pj Bupati  Lelah diberi ‘angin surga‛  Tiket Gratis ke Jatim Park Dipersoalkan  Ibarat peribahasa, ada udang di balik batu

Bekerja dengan suasana menyenangkan tentunya akan berdampak pada hasil kerja yang memuaskan. Tapi kenyataannya, relasi antar pegawai tidak selalu tercipta harmonis. Kalau sudah begitu, butuh konsep khusus agar sinergisitas pegawai selalu terbangun kokoh. Di antaranya kerelaan untuk saling terbuka dan ‘melepas baju’.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Dalam tata pamong birokrasi, hormat dan patuh terhadap pimpinan merupakan kewajiban utama. Di saat bersamaan, tanpa disadari muncullah sekat terjal yang dampaknya bisa mengganggu sinergi antar pegawai.

Di sinilah, perlu ada saat-saat semua untuk ‘melepas baju’. Tentu bukan melepas baju dalam arti sebenarnya.

Melainkan melepas berbagai lam-

bang dan atribut seperti pangkat dan jabatan sejenak, agar di antara pegawai bisa timbul kesetaraan. Lebih dalam saling mengenal, memahami bawahan secara personal, melatih kerjasama dengan cara-cara sederhana sekaligus menyenangkan.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Dinamika kelompok saat outbond peningkatan kapasitas pegawai Dindik Jatim di Hotel Tretes Raya, Pasuruan.

SURABAYA

2

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Stiker APK Sobek

Jelang pertarungan pemilihan Wali kota Surabaya 9 Desember mendatang, berbagai spanduk maupun stiker Alat Peraga Kampanye (APK) dari dua paslon Rasiyo-Lucy dan Risma-Wisnu Wardhana mulai bertebaran dijalan dan diperkampungan Pulo Wonokromo Surabaya. Sayangnya stiker paslon RasiyoLucy robek dari tangan jahil yang tidak bertanggung jawab sehingga warga Surabaya tidak mengetahui isi 12 program prioritas, Selasa (17/11).

Hari ini, Enam Daerah Harus Serahkan Usulan UMK Perusahaan Tak Dapat Ajukan Penangguhan

Pemprov, Bhirawa Ke enam daerah yang sebelumnya usulannya dikembalikan, harus bisa mengirimkan usulannya kembali ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, utamanya Dewan Pengupahan Jatim pada Rabu (18/11).

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, ke enam daerah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jember.

“Paling akhir hari ini (Rabu, red), selanjutnya tanggal 19 No-

vember 2015, Disnakertransduk Jatim dan Dewan Pengupahan Jatim kembali melangsungkan rapat terakhir kalinya, dan hasilnya pada siang harinya akan diserahkan ke Pak Gubernur dan selanjutnya dikeluarkan Pergub untuk penetapan UMK 2016 pada 21 November 2015 dan dilaksanakan per 1 Januari 2016,”

PANGGUNG BIROKRASI

Pustakawan Universitas Petra Surabaya Raih Juara Nasional Surabaya, Bhirawa Pustakawan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, Chandra Pratama Setiawan, meraih juara pertama Pustakawan Berprestasi Nasional.

“Saya bersaing dengan 296 Pustakawan dari seluruh Indonesia, baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” ujarnya di kampus setempat, Selasa.

Akhirnya, dirinya masuk dalam “15 besar” peserta yang berhak mendapatkan penghargaan dari Kemenristekdikti di Jakarta pada 26-28 Oktober 2015 dan dirinya terpilih menyabet juara pertama.

“Tapi, prosesnya juga panjang, karena ada tahap seleksi di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) VII terlebih dahulu,” kata Pustakawan UK Petra sejak tahun 2010 itu.

Menurut pria yang saat ini sedang melakukan studi di Nanyang Technological University-Singapura itu, seleksi yang dilalui itu mengharuskan dirinya membuat CV dan karya.

“Karya itu merupakan karya yang diunggulkan dan karya tulis apa saja yang pernah dipublikasikan baik level regional maupun regional,” katanya.

Dalam karya unggulan itu, ia menuliskan Pengabdian Masyarakat yang dilaQ inf kukan oleh Perpustakaan UK Petra.Q

katanya, Selasa (17/11).

Dikatakannya, setelah nantinya dikeluarkan penetapan UMK 2016, diharapkan Bupati/ Walikota segera menetapkan UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota). Sesuai dengan ketentuan kurang lebih lima persen, besarannya tergantung kesepakatan dewan tripartit kabupaten/kota dan hasilnya diserahkan ke Gubernur untuk ditetapkan. “Sehingga masih ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Sukardo juga menegaskan, jika UMK sudah disepakati dan diputuskan Gubernur Jatim, maka selanjutnya tidak akan ada proses penangguhan bagi perusahaan yang ingin mengajukan

penangguhan dikarenakan keberatan dengan kenaikan UMK 2016.

“Tidak ada lagi proses penangguhan bagi perusahaan mengajukan keberatan. Perusahaan wajib melaksanakan UMK,” tandasnya.

Sebelumnya juga dijelaskan Sukardo, Jatim tidak akan menetapkan UMP (upah minimum provinsi), dikarenakan perhitungan UMP justru akan merugikan pekerja/buruh. “Menggunakan UMP, malah merugikan pekerja/ buruh. Perhitungan UMP memakai UMK terkecil dari tahun sebelumnya,” tandasnya.

Tidak menetapkan UMP, lanjutnya, Apindo sempat melakukan gugatan di MK. Namun, setelah diberikan pemahaman, mereka akhirnya memahami hal

itu. Sebab, selama tiga tahun berturut-turut kenaikan UMK lebih dari 120 persen. “Adanya kebijakan PP saat ini justru ke depannya usulan UMK lebih tertata lagi,” katanya.

Dijelaskan pula, Kota Surabaya sebelumnya mengirimkan dua usulan UMK berasal dari Apindo sebesar Rp 3.021.650 (kenaikan 11,5 persen sesuai dengan PP no 78 tahun 2015), sedangkan Serikat Pekerja/Buruh sebesar Rp 3.264.000 (kenaikan melebihi PP sebesar 20,11 persen).

Untuk Kabupaten Gresik belum mengajukan nilai angka usulan pada Disnakertransduk Jatim/Dewan Pengupahan Jatim. “Berkaitan dengan UMK Gresik, mereka menginginkan nilai upah minimum kabupaten

Revitalisasi Kawasan Pesisir Harus Dimulai dari Sektor Kesehatan Berharap Batik Surabaya Bisa Mendunia

geh/bhirawa

Cawawali Kota Surabaya nomor urut satu, Lucy Kurniasari saat mengunjungi kampung nelayan di pesisir Pantai Kenjeran, Surabaya, Selasa (17/11) kemarin.

Surabaya, Bhirawa Lucy Kurniasari yang sudah Kawasan pesisir selalu identik blusukan di kawasan Pantai dengan kotor dan kumuhnya Kenjeran masih terlihat pemukiman warga. Hal tersebut kumuh dan kotor. menurutnya, masih terlihat di kawasan Pan- kekumuhan pemukiman warga tai Kenjeran yang dulunya per- pesisir terkait pembuangan nah gencar didatangi warga lokal sampah hingga buang air besar bahkan internasional.

(BAB) itu masih banyak yang Hasil blusukan Lucy Kur- sembarang. niasari, Paslon nomor satu me“Nah, Nanti harus di setting nemukan kondisi kumuh ka- agar rapi dan bersih. septic wasan perkampungan nelayan tanknya dibuat satu tempat kenjeran diperburuk dengan yang besar, kemudian WCnya jeleknya drainase serta sanitasi ada di masing-masing rumah. termasuk ketiadaan jamban di Itu lebih efektif dan bisa menrumah-rumah penduduk. jadi bersih,” kata Ning Lucy yang Calon Wakil Wali Kota Sura- juga mantan Anggota DPR RI baya pendamping Dr Rasiyo, dari Fraksi Partai Demokrat.

Lucy menyebut masalah kesehatan keluarga terutama sanitasi adalah yang terpenting didahulukan untuk mengubah kondisi kampong nelayan terutama Kenjeran. “Saya kira yang paling perlu diperhatikan adalah masalah kesehatan. Dari sini baru bakal sejalan dengan konsep-konsep pembangunan lain,” terang mantan Ning Surabaya era 80-an ini.

Sementara Rasiyo menambahklan terkait konsep penataan kampung nelayan, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim akan mencarikan tempat yang memang dekat dengan laut dengan lingkungan nelayan. Kemudian, lanjut Paklik, akan membenahi perumahan dalam bentuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan direhabilitasi.

“Biasanya kampung nelayan itu kan mesti kumuh dan tidak tertata. Mangkanya nanti penataannya akan kami lihat apakah kita buatkan Rusunawa secara khusus, atau mungkin rumah yang sudah ada kita tata dengan bagus,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan masalah ekonomi masyarakat nelayan, Rasiyo yang juga mantan Sekdaprov jatim ini menyoroti keberadaan Sentra Ikan Bulak (SIB) sebagai salah satu poin penting perkembangan Q geh ekonomi.Q

Warga Kapasari Pedukuhan dan Jalan Semarang Laporkan PT KAI DAOP 8 ke Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Puluhan warga dari Kapasari Pedukuhan dan jalan Semarang berbondongbondong mendatangi gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/11/2015). Mereka ingin mengadukan PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 8

yang tertinggi di Jatim,” katanya.

Kabupaten Sidoarjo, lanjutnya, mereka hanya menggunakan usulan nilai dari serikat pekerja/ buruh sebesar RP 3.256.400, sehingga besaran kenaikan UMK sebesar 20,38 persen. Begitupula dengan Kabupaten Pasuruan, usulan berasal dari serikat buruh pekerja dengan besaran Rp 3.200.000 dengan prosentase kenaikan 18,52 persen.

Berikutnya juga ada dua daerah yang dikembalikan usulannya oleh Disnakertransduk Jatim karena telah mengajukan usulan dibawah ketentuan PP nomor 78 tahun 2015, seperti Kabupaten Probolinggo sebesar 1.676.548 atau kenaikannya 7 persen dan Kabupaten Jember Rp1.600.000 dengan kenaikan Q rac 9.59 persen.Q

Surabaya yang melarang warga untuk melakukan progam pengaspalan dan pavingisasi di tempat mereka.

Pasalnya, PT KAI mengklaim bahwa rencana progam pengaspalan dan pavingisasi yang dilakukan

warga berdiri di atas lahan aset milik PT KAI. Sehingga PT KAI tidak memperbolehkan warga sekitar untuk melakukan progam tersebut.

Ketua RW 10 Kapasari Pedukuhan, Sampitnadi mengatakan, pada awal mula warga disuruh me-

nyewa tanah tersebut kepada PT KAI DAOP 8 Surabaya. Namun, warga sepakat untuk menolak. Pasalnya, warga menganggap tanah tersebut bukan milik PT KAI tapi milik Negara.

“Nah sejak dari situ (menolak bayar sewa), segala

kegiatan warga dipersulit.

Mulai dari jika warga ingin pasang PLN, dan juga seperti saat ini (pengaspalan dan pavingisasi) selalu tidak diperbolehkan dan di persulit,” ungkapnya, saat melakukan hearing di Q gat Komisi C.Q

Surabaya, Bhirawa Pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana tidak hanya ingin warga Surabaya bisa mandiri di bidang industri kreatif. Lebih dari itu, pasangan cawali-cawawali nomor urut dua ini berharap hasil produksi industri kreatif warga Surabaya bisa menjadi salah satu komoditas andalan di pasar bebas.

Cawali Tri Rismaharini menyebutkan, salah satu hasil industri kreatif yang cukup membanggakan adalah batik khas Surabaya. “Saya berharap Batik Surabaya bisa menjadi komoditas souvenir di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 nanti,” harap Risma, Selasa (17/11).

Harapan tersebut dia sampaikan, karena batik khas Surabaya garapan ibu-ibu warga Kota Pahlawan, tidak kalah dengan batik tulis dari daerah lain. Baik dari kualitas maupun coraknya.

Perempuan yang pernah mendapat penghargaan sebagai wali kota terbaik ketiga dunia itu mencontohkan batik hasil garapan Kelompok W-Quin, Jambangan. Pada Minggu (15/ 11), kemarin, Risma menghadiri peresmian industri kreatif warga Surabaya di bawah CV Kreatif Indah Alam itu.

Risma menyempatkan diri menghadiri peresmian industri kreatif beranggotakan ibu-ibu rumah tangga tersebut.

Sebab, kelompok yang dimotori Risnani Puji Astutik itu telah mampu menciptakan batik khas Surabaya dengan motif ikan Suro dan Boyo dikelilingi daun semanggi.

Risma yakin, batik yang coraknya menggambarkan ikon-ikon Surabaya itu, akan menjadi komoditas yang dicari orang, khususnya dari luar daerah, ataupun dari luar negeri. “Jadi kalau bisa nanti ada ungkapan, ke Surabaya belum lengkap kalau belum membeli batik khas Surabaya,” ujarnya.

Risma juga mengajak seluruh warga Surabaya untuk terus berinovasi menciptakan ekonomi mandiri. “Saya juga berterima kasih kepada seluruh warga Surabaya, yang dengan kreativitasnya, menciptakan inovasi-inovasi baru seperti Batik Surabaya ini, demi Kota Surabaya yang kita cintai,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok W-Quin, Risnani Puji Astutik mengaku, industri Batik Surabaya ýyang dikelolanya, bermula dari kreativitas kelompok ibu-ibu rumah tangga yang dibinanya pada 2009 silam.

Saat Risma menjabat wali kota, ungkap Risnani, Pemkot Surabaya minta kelompok yang dibinanya terus mengembangkan industri batik dan membina ibu-ibu rumah tangga di wilayah-wilayah lain di Kota Pahlawan.

“Kita waktu itu diminta Bu Risma memberdayakan masyarakat yang lain di Kota Surabaya ini, termasuk ibuibu terdampak (penutupan Dolly) di Putat Jayaý. Sekarang kita memiliki warga binaan cukup banyak di Surabaya,” Q gat terang Risnani.Q

Peralihan Fasum Dilegalisasi Pemkot, Warga Bingung Mengadu Masyarakat pemilik ruko Rungkut Makmur dibuat bingung, setelah pengembang PT Rungkut Makmur berencana mengubah peruntukan lahan parkir menjadi blok Rukan (Rumah Kantor).

Padahal dalam janji pengembang saat penawaran kawasan Ruko di jl Kali rungkut itu, lahan parkir yang berada di tangah komplek merupakan fasilitas umum(fasum).

Kebingungan warga bertambah setelah sosialisasi pada tanggal agustus lalu pengbang dan pihak kecamatan menyatakan IMB revisi telah terbit. Warga ruko Rungkut Makmur dengan juru bicara Satria mengaku selama ini tidak ada sosialisasi pengembang terkait perubahan petuntukan fasum lahan parkir menjadi bangunan komersial.

“Kalau sosialisasi tidak pernah apa lagi kami menyetujui izin HO tidak mungkin terjadi. Ini tiba tiba IMB sudah jadi,” terang Satria kepada pers, Selasa(17/11).

Untuk diketahui pendirian kompleks Ruko Rungkut Makmur pada mulanya berdasarkan IMB nomor 188/2001 tertanggal 27 Juli 2001,yang ditandatangani Plt Kadis Bangunan Pemkot Ir.Sri Mulyono.

Sementara berdasarkan statement pihak pengembang kepada warga telah mendapatkan IMB baru dengan nomor 188.4 tertanggal

24 Juni 2015. Namun sampai saat ini seperti disampaikan satria , pihak warga tidak pernah mendapatkan akses untuk mengetahu setidaknya copy IMB tersebut baik dari pengembang maupun Pemkot Surabaya.

Satria menyebut dengan perubahan lahan parkir menjadi bangunan komersial akan membikin akses jalan sakin sempit uang akhirnya mengganggu aktifitas bisnis para penghuni lama.

“Kami dulu beli di sana karena ada janji fasilitas lahan parkir dan jalan akses yang lebar untuk kepentingan ekonomi kami. Kalau sekarang berkurang bakal yetganggu pula bisnis yang telah terbangun,” terang pria yang juga seorang penilai aset ini.

gat/bhirawa

Warga Rungkut Makmur melakukan protes dengan memasang spanduk didepan ruko masing-masing.

Berbagai upaya warga menjadi area komersil ino. kan upaya ke legislatif tidak telah dilakukan untuk me- Namun menurut Satria me- menemui hasil signifikan. lawan pengubahan fasum ngalami jalan buntu. BahPihak warga, lanjut Satria

pernah dipertemukan dengan pengembang oleh ketua dewan Armudji dan Masduki Toha. Namun hasil pertemuan itu kata Satria justru mementahkan upaya warga mempertanyakan keabsahan IMB baru pengembang.

“Padahal ini bukan masalah perdata semata, tapi bagaimana prosedur perizinan sepetrti IMB bisa dilompati sepertti itu,” ujar Satria. Sebagai langkah untuk mengurai masalah ini, warga, lanjut Satria juga akan mengadu kepada Ombudsman RI “Kalau dari Ombudsman nanti bisa terlihat apakah ini memang ada prosedur IMB yang sengaja ditinggalkan. Kalau terbukti di sini, maka jelas ada unsure pidana,” Q gat terang Satria.Q

SURABAYA

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Atasi TB, Dinkes Terapkan Public Private Mix Surabaya, Bhirawa Upaya Dinkes dalam mengawal kasus TB terus ditingkatkan. Melalui program “Bauran Layanan PemerintahSwasta” atau biasa dikenal dengan ‘Public Private Mix’ (PPM) TB, Dinkes Jatim optimis banyak kasus TB di Jatim mendapatkan pengobatan.

dna/bhirawa

Pasien TB mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengatakan dari beberapa evaluasi masih banyak pasien TB yang belum mendapatkan pelayanan. Dengan program PPM akan mempermudah Dinkes dalam menemukan kasus TB di Jatim. Salah satu cara untuk meningkatkan cakupan penemuan serta hasil pengobatan yang bermutu, adalah melalui keterlibatan sektor swasta. ‘’Konsep ini melibatkan seluruh sektor sehingga terbentuk jejaring yang meliputi

kerjasama antara pemerintah-swasta, kerjasama antara pemerintah-pemerintah, kerjasama antara swasta-swasta,’’ ujarnya.

Sementara itu untuk sektor pemerintah untuk pengendalian TB diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun RSUD, termasuk RS milik TNI Polri.

Sedangkan pihak swasta yang terlibat meliputi organisasi profesi (IDI, Patelki, IAI, Persi dan lain-lain), RS Swasta, Dokter Praktik Mandiri, klinik swasta, kli-

nik diagnostik swasta, apotek, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan pengusaha dan lain-lain.

Tujuan dari penerapan PPM adalah sebagai upaya ekspansi layanan pasien TB dan kesinambungan program pengendalian TB dengan pendekatan secara komperhensif.

Dengan pendekatan PPM, maka seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian TB dapat terlibat aktif. Dampak positif yang lain adalah penemuan pasien TB dan hasil pengobatan dapat dioptimalkan melalui jejaring layanan yang melibatkan berbagai komponen dalm pengendalian TB. Sampai saat ini di Jatim telah ada 8 kabupaten/kota yang mengimplementasikan PPM secara komprehensif.

Kabupaten/kota tersebut

adalah: Kab.Jember, Kab.Pasuruan, Kab.Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Blitar, Kab.Jombang, dan Kab. Tulungagung. ‘’Kami berharap akan ada kabupaten kota yang menerapkan PPM, sehingga penanganan kasus TB dapat segera teratasi,’’ katanya.

KKepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita mengaku, telah memperkuat sosililisasi di Posyandu di masing-masing RT dan tim TB ke perkampungan. “Kami akan berburu sebanyak-banyaknya untuk menemukan warga yang menderita penyakit TBC. Ini dilakukan agar penderita bisa diobati dan disembuhkan sehingga tidak menular ke yang lain,” kata Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria RachmaQ dna nita.Q

RAGAM INFO

Koarmatim Gelar Lomba Renang Selat Madura Antar Prajurit Surabaya, Bhirawa Dalam rangka memeriahkan Hari Armada tahun 2015, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar lomba renang selat Madura yang diikuti prajurit Koarmatim dari gabungan tiaptiap Satuan Kerja Koarmatim.

“Jarak tempuh lomba kurang lebih 1.500 meter dengan rute start dari selat Madura menuju finis di ponton lumbalumba Dislambair Koarmatim,Ujung Surabaya,” kata Kadispen Koarmatim, Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman di Surabaya, Selasa (17/11).

Pemenang pada lomba renang selat Madura kali ini sebagai juara dimenangkan anggota Satuan Kapal Amfibi Koarmatim (Satfibarmatim) dengan waktu 01.04 menit 40.216 detik, juara II dimenangkan anggota Satuan Kapal Selam Koarmatim (Satselarmatim) dengan waktu cepat 01.08 menit. 06.255 detik, juara III dimenangkan anggota Satuan Kapal Eskorta Koarmatim (Satkorarmatim) dengan cepat waktu Q inf 01.09 menit, 10.984 detik.Q

Kumuh dan Tak Terawat Keberadaan taman kota Surabaya di jalan Ais Nasution sungguh kumuh dan tak terawat, padahal di taman tersebut banyak digunakan warga Surabaya untuk bersantai sambil duduk-duduk dan bahkan ada yang dipergunakan untuk salat juga, Selasa (17/11).

trie diana/bhirawa

PMI Jatim Pertanyakan Izin UTD RSUD Dr Soetomo

BMKG : Hujan di Jatim Semakin Merata Surabaya, Bhirawa Staf Informasi dan Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengemukakan curah hujan di wilayah Jatim sudah cukup merata kendati belum sampai dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama.

“Curah hujan cukup merata, baik selatan, tengah maupun utara. Tapi masih dengan durasi pendek dan intensitas ringan hingga sedang,” katanya di Surabaya, Selasa, menanggapi semakin dekatnya musim hujan di daerah ini.

Wilayah Jatim diprakirakan akan masuk musim hujan pada dasarian akhir November hingga dasarian awal Desember 2015, tergantung daerah masing-masing.

Menurut Eko, Jatim saat ini masih masuk musim pancaroba atau masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Meski demikian, sejumlah daerah di Jatim bagian selatan, tengah maupun utara kini sudah mulai diguyur hujan, seperti Malang, Batu, Jember, Bondowoso, Jombang bagian selatan, Kediri bagian timur, Blitar bagian utara, Probolinggo bagian selatan, Lumajang, Q inf dan Bojonegoro.Q

riq/bhirawa

Pengambilan darah melalui mobil milik UTD PMI Kota Surabaya saat melayani di Taman Bungkul Surabaya.

Surabaya, Bhirawa mengungkapkan untuk mengecek Rencana Unit Transfusi Darah perizinan UTD yang ada di RSUD (UTD) RSUD Dr Soetomo memiliki Dr Soetomo terlebih dahulu. mobil donor darah sendiri diper“Silahkan tanyakan perizinan tanyakan oleh Palang Merah Indo- UTD RSUD Dr Soetomo apakah nesia (PMI) Provinsi Jawa Timur sudah dimiliki apa belum, yang dengan mempertanyakan izin pasti izin pendirian UTD belum pendirian UTD itu sendiri. turun apalagi ingin memiliki mobil Menurut Sekretaris Palang donor darah sendiri. Apalagi kami Merah Indonesia Provinsi Jawa bersama tim yang dibentuk baru Timur, Drs Djoni Irianto MMT PhD saja menggelar rapat 9 November saat dikonfirmasi Bhirawa di ruang kemarin di Dinas Kesehatan kerjanya, Selasa (17/11) kemarin Provinsi,” jelas Djoni.

Sementara tim yang dibentuk untuk menjadikan UTD kota menjadi UTD Provinsi terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, PMI Provinsi Jatim, Balai POM, Kementerian dan PMI Pusat. “Tim ini yang akan menentukan proses perizinan perubahan UTD Kab/Kota menjadi UTD Provinsi sekaligus terkait perizinan UTD RSUD Dr Soetomo dan UTD RSUD Dr Saiful Anwar,” ujarnya.

Djoni juga menjelaskan bahwa kriteria proses perizinan ini juga tidak gampang banyak yang harus dipenuhi. “Ada sekitar 30 lebih persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari laboratorium, sumber daya manusia maupun tanah yang ditempati,” katanya.

Sedangkan menurut Kemenkes No. 83 tahun 2014 memang memperbolehkan adanya institusi maupun lembaga yang ingin mendirikan UTD sendiri asalkan semua persyaratan bisa dipenuhi. “Diperbolehkan mendirikan UTD, silahkan asalkan mereka mempunyai izin tapi tidak boleh menggunakan lambang PMI karena mereka bukan Q riq dari PMI,” tandasnya.Q

DKP Surabaya Gandeng BJSC untuk Surabaya Zero Sampah Pemkot, Bhirawa Guna menekan volume limbah pasar dan dapur warga yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, dan Super Depo Sutorejo.

Berbagai cara dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, ter-

masuk dengan menggandeng beberapa pihak dalam melakukan upaya tersebut.

Salah satunya adalah komunitas pemuda yang menamakan dirinya Bertaqwa, Jujur, Santun, dan Cerdas (BJSC) community. Komunitas yang berdiri sejak tahun

2013 ini, digawangi oleh sembilan (9) anak muda yang masih duduk di bangku kuliah.

Kepala DKP Kota Surabaya, Chalid Buchari menjelaskan, untuk mengurangi limbah pasar, DKP mendatangkan mesin pencacah untuk mengolah limbah organik men-

jadi pupuk kompos. Sementara limbah unorganic diolah oleh BJSC community.

“Penyusutan anggaran bisa terjadi karena biaya transportasi truk pembawa sampah bisa dihemat, pasar tak lagi kumuh dan bau. Serta pedagang memiliki peng-

hasilan dari sampah yang ditabung ke BJSC Community, nantinya hasil tabungan bisa digunakan untuk membayar retribusi dan membeli bahan pokok yang dijual dengan harga murah oleh BJSC community,” imbuh Q dre Chalid Selasa (17/11).Q

Singkronisasi Data Audit Kejati Jatim dan BPKP Jatim

Hari Ini Dirut Baru PT Garam Diminta Keterangan Terkait Dana PKBL Kejati Jatim, Bhirawa Dirut PT Garam yang baru, R Achmad Budiono kembali dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyalagunaan dana Prorgam Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Garam senilai Rp 93 miliar, Rabu (18/11). Upaya yang dilakukan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini, guna mencari tambahan alat bukti untuk perhitungan kerugian negara oleh BPKP Jatim.

Sebelumnya, Budiono telah memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati pada Senin (16/11) lalu.

Namun, pihaknya belum mengetahui secara jelas apa saja yang dibutuhkan penyidik Kejaksaan. Atas alasan ini, Budiono diminta memenuhi panggilan kembali dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta penyidik, guna memenuhi data dan dokumen yang dibutukan BPKP Jatim.

“Dirut PT Garam yang baru sudah datang Senin lalu.

Namun yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan penyidik, sehingha kami minta kesiapannya untuk datan kembali pada Rabu (18/11) besok,” kata Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pidsus Kejati Jatim Cun Pranawa saat ditemui Bhirawa, Selasa (17/11).

Dijelaskan Cun, pemanggilan Dirut yang baru ini merupakan pendalaman dan upaya pemenuhan data yang diminta BPKP Jatim. Cun menyadari, meskipun baru menjabat sebagai Dirut di PT Garam, keterangan Budiono diperlukan untuk perhitungan keruguan negara kasus ini. Salah satunya, nantinya penyidik akan menanyakan perihal transaksi keuangan di PT Garam periode tahun 2008-2015.

Sebab, Cun mengaku, perhitungan kerugian negara yang dilakukan penyidik Kejaksaan dan BPKP sangat berbeda. Perhitungan yang dilakukan BPKP prinsipnya yakni hitam diatas putih. Dengan kata lain, BPKP menginginkan bukti-bukti transaksi milik PT Garam, dari yang lama sampai yang baru. “Alasan inilah yang membuat kami harus memanggil Dirut baru PT Garam,” Q bed ungkapnya.Q

Penderita Dabetes Rawan Terkena Jantung Bagi penderita diabetes diharapkan berhati-hati terhadap penyakit yang dideritanya. Penyakit diabetes dapat menyebabkan penderitanya terkena penyakit jantung.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Siloam Hospital Dr Mulyani menuturkan penyakit diabetes dapat meningkatkan 2 hingga 4 kali risiko terkena penyakit jantung, dibandingkan mereka yang masih sehat. “Pada diabetesi, kadar gula darah yang tinggi mengakibatkan kerusakan pembuluh darah dan kerusakan sel-sel jantung, hingga menyebabkan terjadinya penyakit jantung atau bahkan stroke,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk dapat mencegah kedua penyakit tersebut. Untuk mencegahnya, seseorang dapat mem-

batasi asupan gula agar tidak lebih dari dua sendok makan atau 25 gram per hari. Menurutnya, sesuai anjuran World Health Organization asupan gula yang ideal adalah 2 hingga 4 sendok makan. ‘’Penyuka makanan atau minuman manis dapat menjadikan pemanis yang rendah kalori sebagai alternatif pengganti gula, sebagai cara untuk tetap merasa manis tanpa risiko diabetes,” terang dia.

Selain itu yang diperhatikan adalah pengurangan konsumsi lemak, misalnya dengan menjauhi gorengan atau lebih memilih susu rendah lemak. Tidak lupa, untuk teratur berolahraga dan is-

tirahat yang cukup. “Bagi yang sudah terkena diabetes, upayakan juga untuk selalu berada dalam kondisi mental positif untuk menghindari resistensi insulin dan menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, pesannya.

Kepala Departemen/SMF Pusat Diabetes dan Nutrisi Surabaya (PDNS) RSUD Dr Soetomo Prof Dr Askandar Tjokroprawiro dr SpPD, KEMD, FINASIM mengatakan, untuk mencegah agar penderita diabetes dapat membaik, penderita diabetes butuh pendampingan ahli gizi. Menurutnya, penderita diabetes tidak hanya berobat ke dokter saja melainkan dibutuhkan pendampingandari ahli gizi.

“Ada lima aspek pokok bagi penderita diabetes, salah satunya adalah pola

makan dengan mengikuti jadwal dan pantang manis.

Tidak cukup petunjuk dari dokter saja, tetapi pendampingan ahli gizi sangat diperlukan untuk membantu mereka membuat jadwal dan pola makan,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada dalam pola makan penderita diabetes ada tiga hal utama yang harus diperhatikan, yaitu jadwal, jumlah dan jenis.

Biasanya dalam pengobatan diabetes, dokter spesialis penyakit dalam akan mengarahkan pasien untuk berkonsultasi dengan ahli gizi agar mereka paham dan jadwal serta pola makan yang dibuat sesuai. ‘’Jadi penderita harus bisa menyusun secara detail jadwal makan, jumlah porsi, juga jenis makanan yang boleh dikonsumsi,’’ ucapnya.

Minuman manis memicu seseorang terkena diabetes.

Selama ini banyak kasus tetap tidak stabil. Ternyata terjadi pada penderita dia- hal itu dipicu oleh pola mabetes dimana pasien minum kan mereka yang tidak sehat obat secara teratur tetapi dan tidak sesuai degan konkondisi gula darah mereka disi mereka. Oleh karenanya

dna/bhirawa

saat ini dalam pengobatan diabetes yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam selalu didamQ dna pingi oleh ahli gizi.Q

4

OPINI Memacu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Tajuk

APBD Belum Jadi Pahlawan PERTUMBUHAN ekonomi Jawa Timur turut mengendur seiring melemahnya perekonomian nasional. Semestinya APBD (dan APBN) tampil sebagai palawan, yang mampu melindungi rakyat. Mengurangi dampak keparahan kelesuan ekonomi. Pada sisi lain, masih banyak regulasi pemerintah (pusat) “menghambat” akses masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial. Berbagai kartu jaminan sosial, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan masih belum bisa direalisasi.

APBD Jawa Timur 2016, dipagu berimbang pada nilai Rp 23,050 trilyun. Dibanding Perubahan APBD 2015 lalu, angka ini turun Rp 1,310 trilyun (5,3%). Ini untuk pertama kalinya dalam satu dekade, RAPBD disusun lebih kecil disbanding tahun sebelumnya. Konsekuensinya akan berdampak langsung pada roda perekonomian Jawa Timur, terutama dalam pembangunan infrastruktur (jalan, pengairan, dan listrik di pedesaan).

Begitu pula program bersifat karitatif akanmenyusut, seiring menurunnya nilai APBD. Agaknya, pemerintah propinsi telah ancang-ancang kondisi resesi ekonomi.

Dimulai dari pelemahan ekonomi nasional yang melemah sepanjang tahun 2015. Menyebabkan beberapa pos anggaran yang “dikirim” dari APBN mengalami penurunan nominal. Terbesar diantaranya, penurunan penerimaan dana perimbangan, terutama dari hasil minyak dan gas.

Namun kelesuan perekonomian nasional, sebenarnya bisa saja di-respons dengan meningkatkan pagu alokasi anggaran pada APBD. Kelesuan ekonomi, dapat dianggap sebagai tantangan, misalnya dengan memperbesar defisit. Saat ini RAPBD Jawa Timur di-ancang-ancang minus hanya Rp 387,665 milyar.

Ini defisit terkecil selama lima tahun terakhir. Bahkan perubahan APBD 2015, nilai defisit lebih dari Rp 2 trilyun. Berdasar pengalaman ke-APBD-an terdahulu, defisit besar selalu bisa ditutup melalui SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran).

Defisit yang terlalu kecil, dapat dianggap (oleh masyarakat), bahwa pemerintah daerah tidak bersedia bekerja lebih keras. Kurang greget heroik. Padahal sebenarnya, melemahnya perekonomian nasional tidak terlalu parah. Belum pada level resesi. Salahsatu buktinya, nilai kurs rupiah naik signifikan (sekitar 2,66%) terhadap dolar Amerika Serikat (AS).Sebelumnya, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis inflasi yang tidak terlalu besar. Begitu pula ekspor dan impor masih berjalan normal.

Lazimya, APBD dijadikan stimulasi perekonomian daerah. Sampai triwulan kedua tahun 2015, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur tercatat sekitar Rp 418 trilyun. Biasanya, stimulan APBD mampu menyokong sekitar 6% lebih. Tetapi pada tahun 2016, sokongan APBD hanya 5,5%. Sehingga masyarakat harus lebih giat berupaya “mengamankan” perekonomian rumahtangga. Juga bersiap menghadapi laju inflasi yang tercatat, maupun inflasi yang tidak tercatat (naiknya biaya berobat).

Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur masih bertumpu pada lima pilar utama, berbasis kendaraan bermotor. Yakni, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sebenarnya, WP (Wajib Pajak) tidaklah berkurang, bahkan bertambah. Walau penjualan kendaraan bermotor berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Yang terjadi adalah, pembayaran pajak tertunda karena kelesuan ekonomi. Sehingga perolehan pajak daerah bukan hilang benar. Melainkan tertunda, seiring pergerakan ekonomi yang membaik. Itulah hulu “ke-gerah-an” Pemprop Jawa Timur, karena lima dari empat pilar PAD terimbas kelesuan ekonomi.

Tetapi menerima tantangan defisit lebih besar (sampai Rp 2 trilyun), bukanlah tanpa potensi. Potensi PAD, sesungguhnya juga bergantung pada keberanian pemerintah daerah.

Paradigma ke-pemerintah-an masa kini, pemerintah yang baik bukan hanya bergantung pada pajak yang dipungut dari rakyat. Melainkan seharusnya mampu berusaha sendiri (melalui BUMN dan BUMD). Penghasilan baru, bisa digali dengan memanfaatkan regulasi. Diantaranya, membuat BUMD bidang pelabuhan, dan juga boleh menerbitkan obligasi. Ini sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajamen pemerintahan daerah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Masyarakat Ingin Fungsi Binter Diperkuat MASYARAKAT memiliki keinginan besar agar fungsi pembinaan teritorial oleh TNI diperkuat serta diformulasikan secara tepat sehingga lebih adaptif dengan kehidupan demokratis namun mampu menghadapi tantangan yang kian kompleks.

Pembinaan teritorial, merupakan fungsi utama TNI AD, terutama untuk mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh, serta kemanunggalan TNI dan rakyat bagi kepentingan pertahanan negara di darat.

Implementasi binter oleh aparat komando kewilayahan dilaksanakan dengan mengonkretkan dan menyinergikan tugas-tugas pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat di seluruh wilayah Tanah Air. Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia, implementasi binter selama ini juga mengalami pasang surut. Pada masa lalu, sekalipun saat itu menjadi bagian dari sistem yang berlaku, binter pernah diimplementasikan terlalu jauh, melewati batas-batas yang seharusnya. Karenanya kemudian, arus reformasi nasional pernah menempatkan binter TNI AD pada posisi terendah. Melalui langkah-langkah evaluasi dan penyesuaian internal oleh TNI AD sebagai bagian dari reformasi TNI, serta perkembangan sosial kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara selama dekade pertama reformasi, dukungan masyarakat terhadap binter pulih.

Syukur alhamdulillah telah memulihkan kembali dukungan dan harapan masyarakat terhadap peran binter TNI AD. Bahkan, saat ini TNI AD banyak mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membantu pelaksanaan berbagai program unggulan kementerian dan lembaga lainnya.

Perkembangan yang menggembirakan ini, tentunya peluang yang sangat baik sekaligus tantangan kita. Pada satu sisi, kita harus memanfaatkan kepercayaan dan harapan tersebut dengan memberikan karya terbaik, namun di sisi lain tidak dapat dihindari, kita menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak ringan, termasuk di dalamnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Jenderal Mulyono Kepala Staf TNI AD

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Legi, 18 NOVEMBER 2015

Menjamin Hari Tua Pekerja Lebih Baik nanti bisa untuk meTidak ada satupun diantara kita yang ingin menjalani nyambung hidupnya.

Oleh : kehidupan dihari tua nanti dengan menderita. Pastilah Syaratnya cuma satu, Tjitjik Rahayu semuanya, berharap bisa menikmati hari tua dengan yakni menjadi anggota BPJS Ketenatenang, tercukupi semua kebutuhan pokoknya. Namun gakerjaan. sayangnya, tidak semua bisa menatap hari tua dengan Belum terlalu tenang alias masih banyak pekerja kita yang selalu resah dan gelisah banyak yang mema hami bahwa program JHT dan JP sesungguhketika menatap masa depannya.

K

alaupun ada, tentu hanya untuk mereka yng punya kepastian jaminan pensiun seperti misalnya kalangan PNS atau mereka yang memiliki kesempatan menabung atau bisa ikut program asuransi khusus hari tua yang mempunyai harapan untuk menyambut hari tua dengan tenang. Sementara sebagian besar lagi, bisa jadi tidak sempat memikirkan kebutuh an dihari tua, memikirkan untuk hidup yang sekarang saja masih butuh kerja keras.

Selalu maraknya aksi demonstrasi pekerja setiap tahun, utamanya saat masa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), menjadi indikasi betapa masih banyak pekerja yang merasakan upah yang diterima nya masih belum cukup.

Kondisi ini pada sisi lain menunjukkan bahwa kehidupan hari tua masih belum sempat terpikirkan oleh para pekerja di tanah air. Bahkan masih banyak diantara pekerja kita yang belum sempat memikirkan, kalau tiba-tiba Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu menimpa mereka.

Padahal, ketika kondisi perekonomian nasional masih belum stabil maka akan rentan terjadi goncangan ekonomi yang imbasnya gelombang PHK setiap saat bisa saja menimpa para pekerja kita. Pertanyaannya, seberapa banyakkah pekerja kita yang sudah memilih simpanan atau tabungan yang bisa digunakan kalau tiba-tiba terjadi gelombang PHK ?.

Bagi yng mendapat pesangon PHK yang cukup, mungkin bisa menolong. Tapi bagaimana yang tidak mendapat kan pesangon atau harus berjuang dulu agar dapat pesangon?

Kondisi semacam ini sungguh masih banyak menimpa pekerja kita.

Menjamin Hari Tua Pekerja Kegalauan masa tua pekerja nampaknya juga menjadi pertimbang an tersendiri pemerintah, ketika mem bentuk BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, kehadiran BPJS Ketenaga kerjaan salah satuny adalah membuat pekerja bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Ada dua program khusus yang dikonsepsi-

kan untuk masa tua pekerja yakni Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Meski terlihat sama, ada perbeda an dari keduanya. JHT memiliki manfaat dalam bentuk uang tunai sekaligus sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, diterima saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap Sedangkan JP, manfaat dalam bentuk uang tunai bulanan dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda pensiun anak dan pensiun orang tua dengan syarat masa iuran minimal 15 tahun.

Jadi jika di JHT manfaat pembayar annya bisa sekaligus, namun JP tiap bulan. Perbedaan lainnya, peserta JHT dapat mengambil sebagian dana jika telah memiliki masa kepesertaan minimal 10 tahun. Untuk JP, peserta memasuki pensiun dengan masa iuran kurang dari 15 tahun, peserta menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekali gus. Besar manfaat, JHT akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan dan JP dihitung dengan formula tertentu berdasarkan masa iuran, upah masa iuran, dan faktor manfaat.

Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% dari upah sebulan dengan rincian 2% dibayarkan pekerja dan 3,7% dibayar kan pemberi kerja. Tapi, JP iuran pertama kali ditetapkan 3% dari upah sebulan (dengan batas upah) dengan rincian 2% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Sementara itu mekanisme penyelenggaraan JHT menjadi tanggungan wajib, sedang JP asuransi sosial. Dengan bentuk program, JHT tabungan atau provident fund, sedang JP manfaat pasti. Untuk risiko harapan hidup yang semakin panjang JHT ditanggung sendiri secara individual oleh peserta. Sedangkan JP ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta.

Program ini jelas berlaku untuk semua pekerja yng ikut BPJS Ketenaga kerjaan tak pandang gajinya berapa.

Pekerja rendahan yang semula mungkin tidak memikirkan bagaimana masa depan hari tuanya, kini bisa ikut tersenyum karena di hari tua

nya adalah program keuangan yang juga bisa dimasukkan dlam kategori perencanaan keuangan.

Falsafahnya sederhana. Setiap orang pasti memiliki risiko. Salah satunya, risiko menjadi tua dan kemudian tidak bisa bekerja lagi.

Lalu,bagaimana risiko itu diantisipasi? Bagi yang bisa menabung tentu akan lebih baik. Tetapi bagi pekerja, minimal adalah ikut serta program JHT yang diseleng garakan BPJS Ketenagakerjaan.

Format kontribusi iuran secara bersama, itulah yang membedakan program JHT dan JP dengan tabungan biasa ataupun jika mengikuti asuransi, yang biasanya seluruh dana yang dibayarkan berasal dari pekerja.

Sementara jika mengikuti program JHT dan JP yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, iurannya dibayarkan dua belah pihak, tetapi haknya dimiliki pekerja. Ini sesuai dengan falsafah gotong royong yang termaktub dalam prinsip jaminan sosial. Program JHT dan JP ini merupakan amanah Undang Undang.

Artinya merupakan program negara yang wajib diikuti seluruh pekerja dan pemberi kerja atau pengu saha.

Tujuannya adalah agar pekerja tidak menjadi miskin ketika memasuki hari tua dan tidak produktif lagi.

Polemik Pencairan JHT Program Jaminan Hari Tua (JHT) pada awalnya memang sempat menjadi polemik terkait mekanisme pencairannya. Namun setelah ada revisi, maka per 1 September 2015, para pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa mencair kan Jaminan Hari Tua (JHT) mengikuti mekanisme aturan yang baru.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelengga raan Jaminan Hari Tua, telah resmi di revisi dengan diterbitkannya PP nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Sebagai peraturan turunan atas PP no 60 tahun 2015 itu Menaker

juga menerbit kan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Perubahan peratur an ini dilakukan untuk mengakomodir kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyara kat, khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh.

Konten dari aturan baru ini sama dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja selama ini.

Intinya adalah bahwa para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja, mereka bisa mencairkan JHT, 1 bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. Itu substansi paling mendasar dari PP 60/2015 yng merupakan revisi PP 46/2015.

Dalam PP 60 tahun 2015 yang merupakan revisi PP 46 tahun 2015 dijelaskan soal pengaturan pencairan manfaat JHT bagi pekerja/ buruh yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia termasuk yang mengalami PHK atau berhenti bekerja. Substansi dalam peraturan baru mengenai tata cara pencairan JHT ini antara lain mengatur mengenai persyaratan bagi peserta yang akan mengambil manfaat JHT adalah apabila Peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkn diri, terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pencairan manfaat JHT dapat juga diambil selama peserta aktif dengan catatan masa kepesertaan minimal sepuluh tahun dan manfaat JHT dapat diberikan paling banyak 30% dari jumlah JHT yang peruntukannya guna kepentingan lain. Jadi pencairan manfaat JHT dapat juga diambil selama Pekerja aktif bekerja. Dengan catatan masa kepesertaan minimal 10 tahun dan manfaat dapat diberikan paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang diperuntukkan guna kepemilikan rumah. Atau paling banyak 10% untuk keperluan lain.

Program JHT ini tidak hanya bisa digunakan sebagai pertsiapan hari tua, tetapijugauntukpembiayaanperumahan. Jadi ketika kita sudah pensiun sebelum mencapai usia 56 tahun dan ingin memiliki rumah, dana tersebut bisa diambil dari tabungan JHT kita. Berbeda dengan tabungan biasa, tabungan JHT ini memang program yang dipersiapkan untuk masa tua.

Wartawan Harian Bhirawa Biro Jakarta

Kebakaran Hutan dan Asap

D

Bencana Kemanusiaan Terbesar di Dunia

alam musim kemarau matahari begitu terik di pulau Jawa, Bali, NTB bahkan Maluku dan Papua. Namun, langit Indonesia di daerah Sumatera dan Kalimantan selalu tampak mendung dan berkabut. Bahkan di pulau Sumatera dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan dan lahan sampai sekitar 1800 titik dengan luas puluhan ribu hektar lahan.

Akibat dari kebakaran hutan dan lahan selama kurang lebih tiga bulan, maka langit di daerah sebagian Kalimantan dan Pulau Sumatera diliputi asap seperti mendung. Untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut, telah dikerahkan semua kekuatan dari tim petugas penanggulangan bencana, sukarelawan, rakyat sekitar, dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian terkait. Selain itu telah dikerahkan satu batalyon dari TNI, Polri dan kapal perang TNI AL untuk mengangkut pengungsi daerah yang terkena kebakaran hutan dan lahan.

Biaya untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan tersebut sangat besar sekali, perkiraan penulis ratusan trilyun rupiah. Bahkan kebakaran hutan dan lahan tersebut telah merenggut 9 orang meninggal, ribuan rakyat terkena sakit saluran pernafasan atau dikenal dengan penyakit Ispa.

Akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tersebut telah merugikan ratusan triliunan rupiah, termasuk terhentinya penerbangan komersial dari Garuda Indonesia, Lion Air dan beberapa maskapai penerbangan dari luar negeri. Belum lagi kerugian dari rakyat yang tak bisa bertani, berjualan, ribuan anak tidak bisa sekolah karena diliburkan dan lainlain. Karena itu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut merupakan bencana kemanusiaan terbesar

26.500 ha, Kalimantan di Indonesia.

Timur 30.000 dan KaProses hukum yang limantan Tengah 1.800 ditangani oleh Polri Ha. Data tersebut samtampaknya sudah mupai bulan September lai ada titik terang dan dari BNPB. ada 262 tersangka. Dari Menurut pengamajumlah 262 tersangka tan penulis, pemerintersebut 244 orang tah, para menteri, bahtersangka perseorangkan presiden kurang an dan 18 tersangka peka terhadap kejadian. dari korporasi, yang Mestinya harus ditangdinyatakan P21 atau Oleh gulangi sedini mungkin berkasnya lengkap dan Agus Samiadji belum sampai terjadi segera ditangani oleh kejadian yang besar. kejaksaan. Sekarang Sebagaimana diketahui DPR RI juga sudah bahwa Kementerian Kehutanan membentuk tim Panja yang dikoorsudah ada petugas polisi hutan, petudinasi oleh Komisi II DPR RI. gas keamanan hutan yang disiapkan di tiap provinsi dan kabupaten dan Pemerintah Kurang Cepat kota untuk menjaga dan memelihara Sebenarnya kebakaran lahan di tanaman hutan dan lahan gambus Sumatera dan Kalimantan sering di daerahnya masing-masing. Bagi terjadi setiap tahun. Tetapi pemepolisi hutan dibekali senjata dan rintah lupa dan kurang cepat mesering patroli untuk menjaga hutan. nangani karena kebakaran hutan Bila sampai terjadi pencurian hutan, dan lahan tahun 2015 adalah terjadi maka polisi hutan minta bantuan dari saat musim kemarau panjang yang polsek dan polri bahkan juga dari TNI. sulit dipadamkan secara manual Selain itu Kementerian Lingkungan atau seadanya. Sehingga kebakaran Hidup pun juga ada petugas sipil hutan dan lahan berkembang begitu maupun Polsus. cepat sehingga Presiden Jokowi / JK Petugas polisi hutan dan petugas bingung dan terpaksa harus minta kehutanan bersama polri dan TNI bantuan dari luar negeri. harus selalu melakukan komunikasi Semestinya Presiden Jokowi kepada pemilik perusahaan kehutandan JK harus tanggap dan cepat an dan warga sekitar hutan tentang beraksi dan menganalisa. Karena bahaya kebakaran hutan, dilakukan kebakaran yang sudah dimulai setiap bulan sekali penanggulangan Juli, Agustus 2015 dalam musim kebakaran hutan. Sedangkan pekemarau panjang, yang akan bermerintah dalam hal ini Kementerian dampak lebih luas. Memang betul, Kehutanan, BNPB, (Badan Nasional kebakaran hutan bertambah besar Penanggulangan Bencana) dan Tim hampir di seluruh pulau Sumatera SAR harus siap peralatan helikopter dan Kalimantan, Presiden Jokowi dengan obat yang bisa memadambaru terjun langsung dan mengerkan kebakaran hutan. Bayangkan ahkan kekuatan yang ada agar bisa sampai jaman modern seperti sekamenanggulangi bencana kebakaran rang ini, pemadaman kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sebagai hutan masih dilaksanakan secara contoh kebakaran hutan dan lahan tradisional dengan menggunakan kepulauan Riau 47.800 ha, Jambi potongan tanaman. Ya boleh-boleh 281.000 ha, Kalimantan Selatan

saja menggunakan pemadaman secara tradisional itu dilakukan oleh petugas hutan dan warga. Kalau TNI dan Polri memadamkan secara tradisional yang malu-maluin saja.

Waspada Jawa Timur Pengalaman pahit dan tragedi kebakaran hutan di luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan tersebut jangan sampai terjadi di hutan dan lahan di Jawa Timur. Tragedi kebakaran hutan di Gunung Lawu, Merapi, Ijen harus lebih dan Perum Perhutani Jawa Timur agar waspada melakukan patroli dan melakukan komunikasi kepada masyarakat di sekitar hutan.

Penulis salut kepada Gubernur Jatim DR. Soekarwo tahun lalu pernah mengumpulkan masyarakat di sekitar hutan diberikan ketrampilan bahkan memberikan kesempatan mendapat pinjaman ke perbankan Bank UMKM Jatim. Masyarakat di sekitar hutan itu adalah sangat penting bagi Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani secara berkala diadakan temu wicara dan manfaat tanaman sekitar hutan. Dengan demikian, maka warga masyarakat hutan seakan-akan ikut memelihara kawasan hutan.

Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani jangan henti-hentinya melakukan komunikasi kepada masyarakat di sekitar hutan. Bahkan kalau perlu setiap hari raya Idul Fitri diberikan tali asih kepada masyarakat sekitar hutan. Penulis berharap agar kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana kemanusiaan tahun 2015 adalah yang terakhir. Dan kepada para pembakar hutan yang kini menjadi tersangka agar dihukum yang berat khususnya bagi para pengusaha hutan dan pemilik perusahaan perkayuan di sekitar hutan.

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

KELANA

Pemerintah Wajib Dampingi UMKM Sidoarjo, Bhirawa Untuk membantu menstabilkan pengusaha kecil, maka perusahaan berkualifikasi besar diharapkan harus menopang terhadap usaha yang masih kecil. Seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di wilayah Sidoarjo.

Pemerintah wajib mendampingi secara aktif, agar kondisi usahanya bisa stabil.

Hal ini harus dilakukan, agar pengusaha kecil bisa bangkit dan bisa mensejahterakan para karyawan-karyawannya.

Penjabat Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT, saat membuka acara sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Senin (16/11) di Gedung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIP) di Tanggulangin mengatakan, disamping ini pemerintah juga harus aktif untuk melakukan pendampingan. Jika tidak ada pendampingan maka perusahaan yang kelas kecil ini secara perlahan akan tutup alias gulung tikar.

Jonathan menegaskan, kalau kondisi perekonomian di Sidoarjo kini sangat sulit, utamanya pelaku pengrajin yang ada di Tanggulangin ini. Kondisi pengrajin sekarang ini sudah banyak sekali yang beralih menjadi pedagang, tak lagi menjadi produsen. Kondisi seperti ini kalau terus terjadi akan sangat membahayakan. ‘’Kita akan diserang produsen dari laur negeri, apalagi MEA sudah dimulai. Kalau kita tak bisa bangkit lagi sangat membahayakan perekonomian kita,’’ katanya.Q ach

Cuaca Buruk, Pengiriman SS ke Bawean Lewat Jalur Udara Gresik, Bhirawa Untuk mengantisipasi cuaca buruk, pengiriman Surat Suara (SS) ke Pulau Bawean menggunakan jalur udara.

Sehingga SS itu datangnya bisa tepat waktu. Terkait pengiriman SS ke Bawean menjadi atensi khusus KPU Kab Gresik karena pengirimannya harus menggunakan kapal. Itu jika cuaca baik.

Hingga kini KPU Kab Gresik masih menunggu selesainya proses percetakan SS. Sesuai rencana, SS baru bisa didatangkan pada akhir November mendatang. Kini, KPU fokus menyelesaikan pengiriman Alat Peraga Kampanye (APK) milik seluruh Paslon., Komisioner Divisi Perencanan Keuangan dan Logistik KPUD Kab Gresik, Elvita Yuliati, membenarkan jika SS hingga kini belum datang. KPU masih menunggu pihak percetakan menyelesaikan percetakan. ‘’Masih dalam proses di perusahaan percetakan,’’ ujarnya.

Menurut Elvita, informasi yang diterima dari penyedia, SS baru datang pada 22 November mendatang. Meski mepet, pihaknya memastikan tak masalah. Karena penyortiran langsung dilakukan rekanan, jadi SS datang langsung dikirim., Untuk APK Paslon mulai poster hingga selebaran visi misi sudah disebar ke seluruh kecamatan.

Saat ini, KPU fokus mengurusi form-form di luar kotak suara. Q eri

Belum Dapat Rumah, Korban Lumpur Temui Pj Bupati Sidoarjo, Bhirawa Puluhan warga korban Lumpur Lapindo beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Sidoarjo. Mereka meminta kepada Penjabat Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT memperjuangkan haknya, untuk mempercepat proses pembangunan rumah di Perumahan KNV (Kahuripan Nirawana Village) Sidoarjo sebagai ganti rugi yang sudah molor hingga empat tahun.

kariyadi/bhirawa

Massa pendukung Cabup Nissa - Syah menggelar demo di depan Kantor KPU Kab Mojokerto, Selasa (17/11) kemarin.

Massa Pendukung Nissa Demo KPU Kab Mojokerto, Bhirawa Ribuan massa pendukung Paslon Choirun Nissa - Ariffudin Syah (Nissa - Syah) menggelar demo ke Kantor KPU Kab Mojokerto, Selasa (17/11) kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut KPU membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 61 tahun 2015 tentang pencoretan Paslon Nissa - Syah dan hanya menetapkan dua Paslon peserta Pilbup Mojokerto.

Aksi diawali dengan longmarch dari Kantor PC NU Kab Mojokerto, di Jl RA Basuni yang berjarak sekitar satu kilometer dari kantor KPU. Informasi awal yang berkembang, sebelumnya massa akan melakukan istiqosah di Kantor PC NU. Namun mendadak massa beralih menggelar istiqhotsah di depan Kantor KPU. Massa simpatisan Nissa ini, akhirnya tiba di Kantor KPU, Jl RA Basuni, Kec Sooko, Kab Mojokerto pukul 09.30 WIB. Massa yang didominasi ibu-ibu dan pelajar setingkat SMP ini datang beriringan dengan jalan kaki.

Setiba di depan Kantor KPU, massa duduk di depan pagar pintu masuk KPU sembari melakukan istighosah akbar. Tak hanya itu, be-

berapa spanduk bernada kecaman dibentangkan di pagar depan KPU. Spanduk itu bertuliskan, Tiga Paslon Harga Mati, Hakim Mahkamah Agung (MA) Masuk Angin, serta Warga Nahdlatul Ulama Tak Rela Dengan Pencoretan Nisa sebagai Cabup. ‘’Aksi ini merupakan jihad kita melawan arogansi KPU yang mencoret Nissa - Syah dari daftar peserta Pilbup Kab Mojokerto. Semoga dengan istighotsah bersama ini, KPU sadar dan membatalkan keputusan pencoretan itu,’’ teriak Anton Fatchurrohman, Ketua Tim Relawan Nissa-Syah saat berorasi diatas mobil tepat di depan Kantor KPU, kemarin.

Ditengah orasi berlangsung, beberapa nama Tim Pemenangan Nissa-Syah melakukan audiensi dengan seluruh komisioner KPU di Ruang Media Center. Heri Ermawan, Ketua Tim Pemenangan Nissa - Syah mendesak KPU membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan (SK) KPU No 61/Kpts./ KPU Kab-014.329790/2015, tentang perubahan keputusan KPU Nomor 31/Kpts./KPU Kab 014329790/2015 tentang penetapan Paslon bupati dan wakil bupati peserta Pilbup Kab Mojokerto.

Mereka mendesak dan mewajibkan KPU untuk melaksanakan surat SK KPU Nomor 31 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati tertanggal 24 Agustus lalu. ‘’Kami menolak SK penetapan KPU tanggal 14 Nopemeber 2015, karena SK itu mengebiri kebebasan demokrasi kita. Dan kami mendesak KPU memberlakukan kembali SK penetapan tertanggal 24 Agustus lalu yang mencantumkan Nisa-Syah didalamnya,’’ lontar Heri.

Menjawab desakan Tim Pemenangan Nissa - Syah, Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayyuhannafi mengatakan, jika munculnya SK KPU terbaru itu merupakan keputusan bersama secara kelembagaan KPU. Dan dasar yang digunakan merupakan amar putusan MA tertanggal 3 Nopember 2015. ‘’Kami sudah berkonsultasi ke KPU pusat dan MA terkait putusan ini. Bahkan hasil konsultasi tertulis dari MA juga ada. Makanya kita tetap akan melanjutkan tahapan sesuai jadwal. Karena tahapan ini otoritasnya ada di KPU Pusat, maka setiap penundaan juga harus melalui dan sepengetahuan dari KPU pusat,’’ jelas Yuhan.Q kar

Mereka ditemui Penjabat Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, Direktur Operasional PT MLJ (PT Minarak Lapindo Jaya), Totok Kusdiaro, serta dari BPLS (Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo) Khamdani, juga serta jajaran pejabat terkait dari Pemkab Sidoarjo, Selasa (17/11) kemarin di Ruang Delta Karya Sekretariat Pem kab Sidoarjo. Warga korban luapan Lumpur Lapindo yang datang berasal dari dalam peta area terdampak.

Dalam pertemuan itu, kor ban Lumpur Lapindo menuntut agar PT MLJ segera menuntaskan proses pembangunan rumah di Komplek Perumahan KNV sebagai ganti rugi korban Lum pur Lapindo. Warga samgat cemas karena janji MLJ sudah empat tahun ini tak kunjung dibangunkan rumah sesuai janjinya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto menegaskan, korban Lumpur Lapindo tak perlu khawatir dengan proses pembangunan rumah di KNV. Kami akan mengawal proses ini dengan catatan, kalau warga benar-benar menyerahkan dananya ke MMS (Mutiara Mashur Sejahtera) selaku pembangun KNV. ‘’Karena dana ini langsung dari APBN, maka proses pencairannya harus melalui rekening warga sendiri,’’ jelas Jonathan Judianto.

Proses pencairan sisa dana talangan dari APBN perubahan segera dicairkan hingga batas akhir tanggal 15 Desember bulan depan.

Untuk mempercepat proses ini, Penjabat Bupati akan memfasilitasi kepada PT MLJ, BPLS dan warga untuk melakukan validasi data di Pendopo Kab Sidoarjo mulai Rabu besok. ‘’Kami memfasilitasi Pendopo Kabupaten dipakai lagi untuk kantor validasi,’’ katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT MLJ, Totok Kusdiarto saat akan memberikan penjelasan justru disoraki oleh korban Lumpur Lapindo. Ia hanya bisa menunggu proses pencairan sisa dana talangan dari APBN perubahan sebesar Rp27 miliar. ‘’Sedangkan untuk teknisnya, kami juga tidak tahu. Namun kami terus melakukan koordinasi dan petunjuk dari pemerintah,’’ katanya.

Dari informasi di lapangan, dana talangan dari pemerintah pusat untuk pencairan dana ganti rugi korban Lumpur Lapindo senilai Rp781 miliar. Dari nilai itu sudah terpakai Rp761 miliar. Sisa dari dana talangan itu rencanannya diperuntukkan untuk 85 berkas dan proses pembangunan rumah melalui proses cash and resetlement. Dana itu rencananya juga akan digunakan untuk membangun 114 rumah baru di Komplek Perumahan KNV Kota Sidoarjo Warga Perumtas yang tenggelam rumahnya karena terendam lumpur, Munir, Muclas dan Suwandi yang sudah mengaku mempunyai surat pernjanjian, namun hingga hampir empat tahun ini belum terealisasi. Padahal, pihaknya sudah membayar lunas senilai Rp200 juta per rumah tahun 2011 lalu. ‘’Hingga kini belum juga mendapatkan rumah yang kami harapkan,’’ keluhnya.

Yang lebih parah lagi, Imam Fahrudin, mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi, juga belum mendapatkan rumah di Perum KNV yang telah dijanjikan.

Ia mengaku sudah pesan empat blok yang rumah belum dibangun. ‘’Rumahnya saja belum ada, apalagi surat-suratnya,’’ tegasnya.Q ach

Pak Tjip : Budayakan Generasi Kreatif Sidoarjo, Bhirawa Narkoba dan Miras masih membayangi generasi muda. Masyarakat diharapkan bisa membudayakan aktivitas kreatif bagi generasi muda, entah melalui bidang olah raga, seni dan budaya, agar mereka memiliki kesibukan yang positif.

Jika menemui korban Narkoba, cobalah berkoordinasi dengan BNN agar dapat segera direhabilitasi.

Tetapi jika mengetahui adanya bandar Narkoba laporkan pihak berwajib.

Demikian disampaikan Calon Bupati Sidoarjo, H MG Hadi Sutjipto SH MM dalam acara dialog tentang Gerakan Nasional Anti Miras. Dialog yang bertema Ayo Jadikan Generasi Muda Anti Miras, ini dilaksanakan, kemarin di Aula Museum Mpu Tantular yang dipelopori Hijabers Mom dan didukung BNN Sidoarjo.

Menurut Paslon Nomor Urut 1 ini, komitmen pemerintah sudah jelas dan sepakat memerangi Narkoba. Tak hanya untuk menyelamatkan anakanak sebagai generasi penerus. Namun juga mengamankan wilayah NKRI

Paslon Bupati Nomor Urut 1, MG Hadi Sutjipto saat memberikan paparan tentang Miras. achmad suprayogi/bhirawa

dari serbuan dasyat Narkoba dengan UU yang sudah sangat jelas.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki dua sisi, satu sisi humanis terkait dengan pecandu narkotika. Sisi humanis seperti termaktub pada Pasal 54 yang menyatakan, pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. ‘’Lebih baik mencegah daripada mengobati,’’ katanya.

Menurut Pak Tjip—sapaan akrab

mantan Wakil Bupati Sidoarjo ini, ada aturan lagi yang cukup keras dan tegas kepada bandar atau sindikat, dan pengedar narkotika dapat dilihat dalam Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana). ‘’Orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya pidana penjara. ‘’Maka marilah generasi muda, membangun berbagai kegiatan positif dan jangan sentuh Miras atau Narkoba,’’ tegas “Pak Tjip.Q ach

Dinilai Tak Netral, Kantor Panwaslu Didemo Tim Berkah Kab Gresik, Bhirawa Kantor Panwaslu di Jl Wahidin Sudirohusodo, Gresik, diluruk puluhan pendukung Paslon, Husnul KhuluqAchmad Rubaie (Berkah), karena dinilai tak netral. Hal ini terkait dengan dihentikannya laporan dugaan pengerahan massa Paslon Sambari Qosim (SQ) yang dikemas dengan kegiatan ziarah wali.

Kedatangan Tim Berkah ke Kantor Panwaslu langsung dipimpin Cawabup Gresik, Achmad Rubaie bersama Tim Pemenangan Berkah, Ahmad Nadir, Mustofa, beberapa anggota dewan seperti Mubin dari

Fraksi PAN, dan Abdullah Syafii dari Fraksi Gerindra. Bersama puluhan simpatisan untuk meminta klarifikasi terkait dihentikanya proses pelaporan dugaan maney politic Paslon SQ dengan pengerahan massa yang dikemas dalam ziarah wali di tiap kecamatan.

Menurut Tim Ahli Pemenangan Berkah, Ahmad Nadir, kedatangannya ke Kantor Panwaslu sudah ketiga kali. Dan pihaknya merasa kecewa dihentikannya laporan Tim Berkah, dengan alasanya tak cukup bukti dan dalil batas waktu dalam proses pelaporan habis.

Tim Pemenangan Paslon Berkah meluruk Kantor Panwaslu.

rokim/bhirawa

Padahal beberapa bukti yang ditunjukan sudah jelas, namun justru diputus secara sepihak. ‘’Saat kami tanyakan Panwaslu.

Dijawab, jika laporan Tim Berkah sudah dianggap deadlock dan menjadi keputusan Panwaslu Gresik karena tak cukup bukti. Keputusan itu membuat kami kecewa, dan akan menindak lanjutinya melaporkan pada polisi. Sebab, Panwaslu Gresik sudah dianggap menyalahi kewenangannya,’’ katanya.

Ditambahkan Nadir, selain melaporkan ke polisi juga akan menindaklanjuti laporannya Pemkab Gresik, kepada Pj Bupati Gresik terkait keterlibatan oknum PNS. Terkait dengan tidak netralnya beberapa oknum PNS, yang terlibat dalam kegiatan salah satu Paslon. Ini dilakukan, supaya Pilbub bisa berjalan dengan adil pada semua pihak.

Sementara itu, Anggota Komisioner Panwaslih Gresik, Haryanto mengatakan, setelah berdialog dengan anggota Tim Pemenangan Berkah. Pelaporan ini, dalam waktu dekat segera disampaikan ke Bawaslu Jatim. ‘’Mengenai hasilnya kita tunggu saja, semoga saja bisa cepat turun,’’ tandasnya.Q kim

JAWA TIMUR

6

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

Bersamaan Pilkada, 33 Desa di Tuban Undur Pilkades KPU Lamongan Sosialisasikan ke Narapidana Tuban, Bhirawa Terdapat 33 Desa di Kabupaten Tuban yang tahun ini (2015.red) kosong kepimpinan atau belum ada kepala desa (Kades) yang menjabat secara definitif. Rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) juga akan diundur pada tahun 2016, dikarenakan pada 9 Desember 2015 mendatang Kabupaten Tuban juga akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kalau sebelumnya pemerintah berencana menyelesaikan kekosongan kepala desa tahun ini, namun karena bersamaan dengan pelaksanaan pilkada serentak akhinya ditunda sampai pertengahan tahun depan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan media (Humas Media) Pemerintah Kabupaten Tuban Teguh Setyobudi (17/11).

Dijelakan pula, dari 328 desa dan keluarahan yang ada di Kabupaten Tuban, terdapat 33 desa yang masih kosong alias tidak memiliki kepala desa, posisi kepala desa saat ini masih diduduki oleh pelaksana tugas (PLT) kepala desa, baik dari perangkat desa setempat atau pegawai kecamatan yang diberi tugas tambahan. “33 Desa tersebut tersebar di 14 kecamatan di Tuban ini,” kata Teguh.

Ke-14 Kecamatan tersebut diantaranya dikecamatan Jatirogo terdapat 3 desa, Bangilan 2 Desa, Bancar 2 Desa, Senori 2, Singgahan 3, Kerek 1, Parengan 3, Soko 2 Desa, Merakurak 2 Desa,

Rengel 1 Desa, Palang 4 Desa, Widang 3 Desa, Grabagan 3 desa dan Kecamatan Tambakboyo 1 desa.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) Tuban, HM. Miyadi, S.Ag, MM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengungkapkan, selain bersamaan dengan Pilkada serentak, belum dilaksanakanya Pilkades juga dikarenakan DPRD setempat masih melaksanakan pembahasan Raperda sebagai pelengkap Perda sebelumnya tentang desa. “Ada beberapa Perda yang masih berkaitan dan itu akan kami selesaikan, biar pada saat Pilkades semua Perda bisa dijelankan,” terang HM Miyadi.

Ke Narapidana Sementara itu, Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan 2015 yang juga tinggal menghitung hari, membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan masih gencar-gencarnya melakukan sosisalisasi Pilkada kepada pemilih.

Kali ini KPUK melakukan sosialisasi Pilkada kepada Narapidana penghuni Lapas rumah tahanan Kabupaten Lamongan tepatnya di Jl.Sumargo No.19, Selasa (17/11). Acara sosialisasi tersebut digelar di satu ruangan di mana ratusan narapidana dikumpulkan dan diberi pemahaman tentang Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan dengan diselingi hiburan musik elekton.

Divisi Sosialisaasi KPU Kab. Lamongan Fathur Rahman mengatakan, yang pertama dan perlu dipahami bersama bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama, hak memilih dan dipilih untuk itu. “Oleh karena itu kita lakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Lamongan di warga binaan lapas Kabupaten Lamongan," katanya.

Sementara itu untuk data pemilih, lanjut Fatur, pemilih dari 162 Warga binaan Lapas kabupaten Lamongan tinggal 19 pemilih.kemudian data terbaru tambahan sebanyak 143 pemilih.

“Jadi 145 di tambahkan 19 dengan total 164 pemilih yang nantinya memiliki hak yang sama untuk memilih pada Pilkada Lamongan mendatang," ungkapnya.

Disinggung soal teknisnya, Fatur menjelaskan,Untuk teknis dan soal Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya kita juga akan menyiapkan TPS khusus di Lapas Kab.Lamongan sebagai

mb9/bhirawa

Sosialisasi Pilkada kepada Narapidana di Lamongan. media dan upaya KPU untuk menjalankan amanah undangundang dalam melindungi hak pilih warga negara. Sedangkan untuk petugasnya nanti dari TPS kita sendiri," jelas Fatur.

Sementara itu,Salah satu ta-

hanan Lapas yang bernama Saputro dari Desa Made saat ditanya wartawan mengenai pelaksanaan sosialisasi Pilkada 2015.

Saputro mengaku, pihaknya belum mengetahui sepenuhnya.

“Saya tidak tahu kapan pelak-

asanaan Pilkada akan berlangsung.Tapi saya tahu ada tiga calon," katanya kepada wartawan ditengah ramainya Musik dangdut yang meramaikan agenda sosialisasi Pilkada tersebut. Q hud,mb9

Lestarikan Budaya, Kirab Sembilan Pusaka Tentara Panen Raya

KILAS JATIM

Dishub Sampang Bantah Anggarannya Ditolak Komisi III Sampang, Bhirawa Jika beberapa waktu lalu, komisi III DPRD Sampang merilis menolak anggaran Dishubkominfo di RAPBD 2016 sebesar Rp 3,1 miliar, hal itu langsung dibantah Dishubkominfo Sampang. “Pasalnya penganggaran pengadaan tanah terminal 2016 itu bukan ditolak, tapi ditunda tahun berikutnya,” jelas Asroni Sekretaris Dishubkominfo Sampang, Selasa (17/11).

Asroni saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pengadaan tanah terminal dan feasibility study (FS) itu nilai Rp 1 miliar bukan 3,1 seperti yang dirilis anggota komisi III beberapa waktu lalu, sedangkan sisanya 2,1 itu merupakan untuk kegiatan lain yang saat ini masih di bahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Terkait lokasi awal pemindahan terminal di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kota sejak lima tahun lalu, itu dipastikan sudah batal karena ada beberapa pemilik tanah yang minta harga di atas harga yg ditetapkan. Dilakukan mediasi tetap tidak ada kesepakatan. Langkah berikutnya harus cari lokasi baru. Itu harus mulai dari FS lagi. Anggaran pengadaan tanah terminal 2015 untuk ganti rugi atau pembebasan lahan tidak terserap dan kembali pada kasda,” jelasnya.

Masih dikatakan Asroni, terkait lokasi yang baru hingga saat ini masih belum bisa dipastikan berada di mana. “Sebab untuk menentukan lokasi yang baru masih dibutuhkan kajian (FS), kami berharap penentuan lokasi dan pembebasan lahan bisa cepat selesai, sehingga Kabupaten Sampang segera memiliki Terminal yang ideal,” tutur Asroni.Q lis

Bojonegoro, Bhirawa Untuk melestarikan budaya, sebanyak sembilan pusaka warisan Ki Andong Sari dikirab oleh warga Kelurahan Ledokkulon, Kecamatan Bojonegoro. Kegiatan kirab mengelilingi kelurahan setempat berlangsung khidmat, Selasa (17/11).

Sembilan benda-benda pusaka diantaranya seperti Kotoang Onto Kusuma, Selempang Bupati, Tombak Singo Baron, Tombak Godong Andong, Tongkat Galih Kelor, Tongkat Menjalin Bang, Tongkat Menjalin Porong, Tongkat Gagak Cemeni dan Kentrung. “Sama seperti tahun sebelumnya. Tahun ini kami akan mengirab sebanyak sembilan buah benda pusaka,” papar ketua panitia kirab pu-

saka ki andongsari, Jagad Pramujito.

Kirab pusaka ini rutin digelar setiap tahunnya tepatnya pada Selasa Kliwon di bulan Suro.

Namun dibulan suro tidak ada hari Selasa Kliwon. “Karena pada bulan suro tidak ada Selasa kliwon, saat ini dilakukan kirab pusaka tersebut,” ujarnya.

Menurut Pramuji, kirab pusaka diawali oleh rombongan perangkat Kelurahan Ledokkulon kemudian rombongan pembawa pusaka, diteruskan rombongan pemain Sandur, dan rombongan terakhir pembawa gunungan Boga Pangupa Jiwa Sakembaran juga diiringi oleh tembang gamelan. “Gunungan itu merupakan hasil bumi dan mata pencaharian warga ledok-

achmad basir/bhirawa

Warga sedang mengirap sembilan pusaka warisan Ki Andongsari mengelilingi kelurahan setempat berlangsung khidmat.

kulon,” jelas Pramuji.

Dia menjelaskan kirab pusaka ini sebagai pengingat bahwa Ki Andong Sari masih mempunyai peninggalan sejarah yang perlu tetap dilestarikan. Selain itu sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Andong Sari selaku pelopor sejarah Islam di Kota Bojonegoro.

Pramuji menjelaskan, kirab pusaka ini mengambil rute dari jalan kapten Rameli, Kyai Haji mansyur, kemudian jalan MH.Thmarin, Gang Ngalimun dan letda suradji. Setelah dilaksanakan kirab pusaka Ki Andong Sari, warga Keluarahan Ledokkulon melaksanakan manganan Gunungan Boga Pangupa Jiwa Sakembaran di halaman Tempat Pemakan Umum (TPU) kelurahan setempat.

Semntara itu Lurah Ledokkulon, Sumantri mengatakan, gunungan yang digunakan untuk manganan ini berasal dari hasil bumi dan mata pencaharian warga setempat. “Selain gunungan setiap warga membawa tumpeng dibawa ke halaman makam,” katanya.

Dijelaskan untuk manganan haul Ki Andong Sari ini setiap warga yang membawa tumpeng diwajibkan menyertakan ayam panggang dan penyet lele. “Karena memang khasnya Mbah Andong menunya itu,” imbuhnya Tampak Warga berbondongbondong menuju makam dengan membawa tumpeng nasi berbungkus daun pisang dan dibacakan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur.Q bas

Bersama Petani Nganjuk, Bhirawa Manunggalnya TNI bersama rakyat terlihat saat anggota Koramil Tanjunganom dan para anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) Jayeng Tani melakukan panen padi dalam program swasembada pangan nasional di Dusun Pelem Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom. Panen raya padi ini merupakan suksesi dari program pemerintah dalam meningkatkan produksi padi melalui program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu.

Danramil Tanjunganom, Kapten Adi Winarno mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kerja sama bidang pembudidayaan tanaman pangan antara TNI dengan pemerintah daerah dan juga warga setempat. Keterlibatan TNI, kata Adi Winarno, dalam program peningkatan swasembada dan ketahanan pangan merupakan. “Program ini adalah salah satu upaya TNI mewujudkan program ketahanan pangan nasional, sekaligus dilaksanakan demi menjamin peningkatan produksi padi melalui uji coba benih dan sistem budidaya baru,” ujarnya.

Adi Winarno juga berharap, melalui program kerjasama ini, diharapkan produksi padi semakin bertambah, masa panen bisa lebih singkat, sehingga secara langsung membantu

peningkatan produksi padi, khususnya di Kecamatan Tanjunganom.

Sementara itu Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjunganom, Bambang Sumarsidi mengakui, keterlibatan anggota TNI mampu memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan semangat dan rasa percaya diri petani.

Melalui penyuluh pertanian, para petani juga mampu menerapkan sistem budidaya dengan baik dan melakukan pola tanam secara serentak serta menggunakan benih unggul. “Penen kali ini mencapai lonjakan yang signifikan, hasil produksi petani meningkat antara 10% hingga 15%,” terang Bambang Sumarsidi.

Bambang Sumarsidi juga menerangkan, hasil panenan di wilayah kerjanya mampu menghasilkan gabah12, 28 ton/hektar. Namun hal itu diikuti dengan pola tanam dan pola pemupukan yang berimbang antara pupuk kimia dan pupuk organic.

Sedangkan luasan lahan tanaman padi di wilayah Kecamatan Tanjunganom mencapai 4048 hektar mampu memproduksi gabah sekitar 7100 ton. “Khusus untuk sawah dengan pengairan teknis di kecamatan Tanjunganom, hasil produksi padi sudah melebihi target rata-rata nasional,” papar Bambang kepada Bhirawa.Q ris

Bupati Resmikan Lomba Cipta Menu dengan Pola Pengembangan Resep B2SA Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo bersama TP-PKK, menggelar kegiatan lomba cipta menu dengan pola pengembangan resep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

Acara yang rutin digelar setiap tahun itu diresmikan PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien bersama Ketua TP-PKK Hj. Dr. Niswatin Faricha dan Kepala BKPPP Kab. Situbondo H. Budi Priono. Sejumlah Camat dan pimpinan SKPD serta 23 peserta lomba juga ikut memeriahkan dalam acara tersebut.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Budi Priono, mengatakan, dalam lomba cipta menu ini peserta hanya menggunakan bahan produk lokal non beras dan non terigu atau dikenal dengan istilah SPM. Adapun tujuan dari kegiatan ini, kata Budi Priono, agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA serta untuk mendorong kreativitas masyarakat dan ibu rumah tangga dalam memilih dan menentukan menu B2SA yang berbasis lokal.

“Selain itu juga untuk membangun budaya keluarga dalam

mengkonsumsi aneka ragam jenis pangan dengan porsi seimbang,” beber Budi Priono, dengan didampingi Syaiful Qodri, Kabid Ketahanan Pangan BKPPP Kab. Situbondo.

Dalam lomba ini, lanjut Budi Priono, diikuti 23 peserta yang terdiri dari 17 TP-PKK Kecamatan se-Situbondo serta 5 gabungan organisasi wanita (GOW) yang ada di Kota Santri. Khusus untuk katagori lomba, aku Budi Priono, disiapkan 6 penghargaan dengan melibatkan 5 orang juri (pakar gizi dan pakar menu makanan).

“Masing-amsing dari SMKN I Panji, Dinas Kesehatan, Disparporabud, BLK Kab. Situbondo dan satu juri lagi dari TP-PKK Kab. Situbondo,” papar Budi Priono.

Sementara itu, PJ Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien, mengatakan lomba cipta menu tingkat Kabupaten ini sebagai salah satu solusi tepat atas menyusutnya lahan pertanian di Kota Santri.

Oleh karena itu, kata Zainal, semua elemen harus memutar otak dalam mengatasi produksi beras yang kian berkurang.

Masih kata Zainal, semua elemen juga harus berpikir bagaimana agar ketergantungan beras itu semakin ditekan. “Mengacu pada data BPS, perkapita secara nasional kini dibutuhkan 100 kg dan di Jatim warga membutuhkan 91 kg selama setahun. Solusinya perlu ada diversisfikasi menu makanan pokok. Untuk itu, kami bersyukur di Jatim dan Situbondo sudah berupaya untuk mengembangkan diversifikasi itu.

Salah satunya dengan lomba cipta menu ini, sehingga diversifikasi itu terwujud dengan baik ,” tegas Zainal.

Zainal menegaskan bahwa makanan pokok itu tidak ada yang sempurna atau lengkap. Untuk itu, kata dia, masih diperlukan menu tambahan seperti vitamin, karbohidrat serta harus ada keberagaman menu lainnya seperti buah dan sayur mayur.

Dengan ditambah kelihaian memasak dan resep, ujar Zainal, kegiatan lomba cipta menu ini sangat sesuai dalam program pemenuhan menu sehari hari.

“Ini juga dapat menambah gerakan masyarakat dalam peningkatan olahan bahan makanan.

Misalnya, ketela tidak hanya bisa direbus atau digoreng. Tetapi harus diubah dengan lebih canggih lagi untuk dijadikan kripik, tape, berkedel dan lainnya,” papar Zainal.

Dari lomba cipta menu itu pula, ujar Zainal, kedepan akan terbangun kesempurnaan dan kasih sayang kepada keluarga berikut anak-anak saat berada dirumah.

Lalu yang terpenting lagi, urai Zainal, program ini akan dapat menambah tata kelola lahan kosong dilingkungan rumah dengan menanam produk untuk memenuhi konsumsi tingkat regional dan nasional.

“Tentunya semua itu harus diawali dengan niat yang baik sehingga hasilnya barokah. Dengan rajin menggelar kegiatan ini terbukti Situbondo, mampu meraih prestasi sebagai juara I lomba cipta menu tingkat Jatim barubaru ini,” aku Zainal.

Zainal memastikan bahwa masyarakat Situbodo memiliki potensi besar dalam peningkatan pemanfaatan pekarangan lingkungan secara maksimal. Agar

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien didampingi Ketua TP-PKK Hj dr.

Niswatin Faricha dan Kepala BKPPP, H Budi Priono, saat mengamati lomba cipta menu tingkat Kabupaten, Selasa (17/11). benar-benar terealisasi, terang Zainal, ia mengajak untuk bersama sama dengan kekuatan maksimal mengurangi ketergantungan pada beras dengan menciptkan menu lain.

Hal itu akan tercapai, tegas dia, karena masyarakat punya lahan yang cukup untuk memaksimalkan lahan perkebunan. “Pro-

gram yang didukung TP-PKK dan BKPPP ini patut kita apresiasi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kreasi menu makanan dengan memanfaatkan makanan lokal. Kita juga berharap program ini dapat menambah pendapatan bagi seluruh rumah tangga di Situbondo,” pungkas Zainal.Q awi,adv

JAWA TIMUR

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

79 Desa Dapat BK dari Provinsi Jatim Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan temu Kepala Desa (Kades) dalam rangka reses masa persidangan IV anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si di Pendopo Kabupaten Probolinggo, 79 desa memperoleh (BK) Bantuan Keuangan dari provensi Jawa Timur.

Menurut Bupati Tantri, Selasa 17/11 Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur merupakan hasil loby dari Hasan Aminuddin, diharapkan bisa bermanfaat bagi 79 desa di Kabupaten Probolinggo.

“Dana Rp 60 juta akan segera turun.

Bupati Tantri berharap digunakan dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa penerima bantuan. Kebutuhan rakyat beragam, pilih program yang paling urgen untuk ditindaklanjuti. RPJMDes agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, Camat harus bisa memantau dan memberikan masukan kepada Kepala Desa supaya bisa disempurnakan bersama,” ujarnya.

Untuk pengurangan angka kemiskinan, jangan ada sistem bagi roto untuk rakyat miskin. “Bekerjalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila ada yang tidak tercover atau terdata, anggarkan melalui ADD (Alokasi Dana Desa),” katanya.

Pemerintah Desa harus membuat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dimana 1 tahun mampu merehab lebih dari 2 unit di desanya masing-masing. “Silahkan dana ADD sisihkan untuk anggaran rehabilitasi RTLH dan hidupkan budaya gotong royong,” terangnya.Q wap

Debat Pilkada Putaran II Bahas Program Pendidikan dan Kesehatan Kab Kediri, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kediri kembali menggelar debat terbuka pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2015 putaran kedua. Debat publik putaran 2 dua yang akan diselenggarakan pada Rabu (18/11) di Gedung convention hall simpang lima akan membahas sinergitas pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Tiga orang yang akan bertindak sebagai panelis di antaranya Dr. PH Sandu Siyoto, S.Sos ketua stikes, MKes, Imam Sanusi, Ketua FKUB Kabupaten Kediri dan dr. Priyo Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dikter Indonesia (MKEK IDI ) Kabupaten Kediri.

Dikatakan ketua KPUD Kabupaten Kediri, Sapta Andaru Isworo, jika selain bertindak sebagai Panelis, dr PH Sandu Siyoto juga akan bertindak

sebagai Moderator. Alasannya dalam debat putaran kedua ini panelis tidak berhak melontarkan pertanyaan pada Paslon.

Sehingga pihaknya memilih dr PH Sandu Siyoto juga diperankan menjadi moderator.

"Harapan kita memilih dr Sandu sebagai moderator akan lebih netral dalam membawa debat publik putaran kedua ini," kata Sapta Andaru pada wartawan.

Dijelaskannya semua pertanyaan oleh tim pakar akan

dilakukan lewat moderator, semuanya bersumber dan berkaitan pada visi misi dan program kerja pasangan calon.

"Dan debat kali ini akan membahas tentang Optimalisasi dan Sinergitas Pembangunan Daerah, Propinsi dan Nasional di bidang Pendidikan & Kesehatan demi Akselerasi Kemajuan Kabupaten Kediri," jelasnya.

Sementara Pada closing segmen, para paslon diberi kesempatan memaparkan kepada audiens bahwa mereka layak dipilih pada Pilkada 9 Desember mendatang. Agar lebih tertib, KPUD akan menertibkan pengambilan foto pada debat kali ini.

Diketahui, debat publik pasangan calon dalam Pilkada Kabupten Kediri ini sempat mundur 2 hari dari jadwal sebelumnya tanggal 15 No-

irvan/bhirawa

Debat Pilkada Putaran 1 Beberapa Waktu lalu. vember 2015. Dan KPU kembali menjadwalkan debat publik ini besok tanggal 18 November 2015. Diundurnya jadwal

debat publik ini disebabkan ada pengajuan resmi dari dua masing calon karena ada kegiatan yang lain.Q van

10 Personel Polisi Dapat Reward

Disdik Tak Terima Acara Ngelencer UPTD Dimuat di Media Bangkalan, Bhirawa Baru dua hari yang lalu, seluruh UPT Disdik Bangkalan datang dari jalanjalan ke Singapura, kemarin, Selasa (17/ 11) disdik Bangkalan harus mempertanggungjawabkan di hadapan dewan yang dalam hal ini Komisi D DPRD Bangkalan, karena keberangkatan sebanyak 18 UPT Disdik Bangkalan ke Singapura di saat hari-hari aktif.

Acara ngelencer UPTD ke Singapura mencoreng nama baik Dinas Pendidikan sebagai institusi yang bertanggung jawab? terhadap dunia Pendidikan, khususnya di Bangkalan, bahkan banyak kalangan menilai bahwa Dinas Pendidikan tidak memberikan contoh yang baik sebagai pendidik.

"Secara etika ini tidak dibenarkan, karena seluruh rombongan yang berangkat merupakan Pegawai Negari Sipil (PNS), sehingga sangat penting untuk memberikan teguran kepada dinas Pendidikan," ucap Abdulrahman, salah satu anggota Komisi D DPRD Bangkalan.

Hal senada juga disampaikan Fathorrachman, acara ngelencer UPTD keSingapur merupakan pilihan yang tidak tepat, sehingga menimbulkan permasalahan. "Kenapa harus ke-Singapura di Indonesia kan banyak wisata yang bisa dikunjungi," ucap pria yang biasa dipanggil Jih Yud ini.

Namun, Dinas Pendidikan berpandangan lain bahkan mereka menganggap, acara jalan-jalan seluruh UPTD ke Singapur merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan pada akhir tahun. "Kami merasa dirugikan dengan pemberitaan media," terang Bambang, Sekretaris Pendidikan Bangkalan, saat menghadiri hearing dengan Komisi D.Q mb8

7

suprayitno/bhirawa

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi bersama Kadinkes Fida Nuraida saat meninjau fasilitas di RSUD dr Soegiri.

2016, Lamongan Bebas Pasung Lamongan, Bhirawa Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menargetkan Lamongan di tahun 2016 sudah tidak ada lagi warganya yang dipasung karena sakit jiwa. Itu ditegaskannya saat menghadiri pelantikan pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia se cabang Lamongan di Aula RSUD dr Soegiri, Selasa (17/11).

Dari data yang di sampaikan Bu Fida (Fida Nuraida Kepala Dinas Kesehatan), lanjut Wahid, di Lamongan terdapat sekitar 500 orang dengan gejala stress. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 diantaranya dalam kondisi dipasung.

Biasanya, sebut dia, warga yang sakit jiwa ini dipasung karena keluarganya tidak mampu.

Karena itu menueut Wahid mereka perlu mendapat bantuan. “Sudah tidak zamannya lagi, warga sakit jiwa yang dipasung, “ tegas dia.

“Karena itu saya menargetkan di tahun 2016 nanti, Lamongan bebas dari pasung,“ imbuhnya.

Disebutkan olehnya, dia sudah memerintahkan untuk menganggarkan di APBD, uang transport bagi keluarga pasien sakit jiwa selama menunggui perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

“Jika harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa

Menur Surabaya atau Lawang di Malang, biayanya memang gratis. Tapi keluarga pasien harus menunggui di 1 bulan pertama perawatannya. Untuk itu agar disiapkan anggaran uang transport untuk keluarga pasien selama masa awal pengobatan ini,“ ujar Wahid Wahyudi.

Kepada ratusan bidan yang hadir, Wahid meminta mereka selain menjalankan tugas utama untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, juga agar mengetahui dan melaporkan kondisi kesehatan di desanya.

Ditegaskannya, jangan sampai terjadi, ada warga yang dipasung, dan bidan desa mengetahui, tapi tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan. “Bu Fida agar dibantu dengan memberikan laporan jika menemui ada warga yang dipasung. Karena bidan desa ini tersebar ke semua pelosok pedesaan,“ pinta dia.

“Saya tekankan, pemerintah itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Memberi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Jangan sampai terjadi, aparat pemerintah tidak tahu dan tidak mau tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Jika ini sampai terjadi, pemerintah sama saja tidak ada gunanya,“ pungkas dia.Q yit

Situbondo, Bhirawa Sedikitnya, 10 personil polisi dari berbagai kesatuan di jajaran Mapolres Situbondo, mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolres AKBP Puji Hendro Wibowo, pagi kemarin (17/ 11). Para abdi negara yang bergerak dalam bidang penegakan hukum diwilayah Kota Santri itu dinilai cakap dan berprestasi dalam menjalankan tugas-tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan dengan prosesi upacara di halaman Mapolres Situbondo, di Jalan PB Sudirman, kemarin.

Menurut Kapolres Puji, pemberian reward terhadap 10 personil anggota Polres Situbondo itu merupakan salah satu upaya untuk memotivasi kinerja para polisi, sesuai dengan tugas masing-masing. “Pemberian reward ini, akan memacu personil yang lain, untuk ikut mengungkap kasus kasus atensi pimpinan. Jika kasus itu tidak segera diungkap maka dampaknya akan meresahkan lapisan masyarakat di Kab Situbondo,” terang Kapolres Puji.

Kata Kapolres Puji, pemberian reward itu diterima para anggota polisi yang bertugas pada pengungkapan kasus pembunuhan di kebun Kayu Mas, Kec. Arjasa dan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) pecah kaca di 12 tempat kejadian perkara (TKP) di Kab. Situbondo.

“Dengan diungkapnya pelaku kasus curat kaca mobil di 12 TKP ini, maka akan mengurangi keresahan masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya di Kab

Situbondo. Kedepan kami tetap mengantisipasi meluasnya kasus ini, agar tidak kembali meresahkan masyarakat,” papar Kapolres Puji.

Dengan merebaknya kasus pecah kaca ini, lanjut Kapolres Puji, masyarakat merasa tidak nyaman dalam berkendara dan selalu merasa berbahaya. Mengacu pada hal tersebut, sambung Kapolres, ia bersama tim membentuk tim anti bandit di lapangan guna mengungkap kasus pecah kaca.

“Tersangkanya ini merupakan sindikat antar Provinsi yakni dari kelompok NTB, Bali dan Jawa. Ini berjalan sukses, karena tim berjalan dengan solid dan penuh jiwa kebersamaan.

Penghargaan ini tidak hanya difokuskan kepada polisi saja, tetap bagi masyarakat yang ikut andil serta aktif memberi informasi akan kami beri penghargaan yang sama. Sebab tanpa bantuan masyarakat maka polisi akan kesulitan dalam menuntaskan kasus-kasus kejahatan,” papar Kapolres.

Adapun kesepuluh personil polisi berprestasi tersebut diantaranya, AKP Supadi yang menjabat sebagai Kapolsek Arjasa. Selain itu ada, Hasan Bisri, Saleh Hidayat, Fajar Setia Budi, Bambang Tjahjono Wahyu M, Jujuk Prasetio Hadi, Hudoyo dan Samsul Arifin. Delapan personil tersebut dinilai sukses mengungkap kasus pembunuhan di PTP Kayu Mas. “Sisanya ada polisi bernama I Komang Adi Aryana dan Agus Setyawan, yang berhasil mengungkap kasus curat pecah kaca di 12 TKP seSitubondo,” pungkas Kapolres Puji.Q awi

Dewan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Berbagai upaya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar masyarakat bisa melek terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Di antaranya melakukan sosialisasi dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat, dengan harapan mengetahui peraturan itu dan dapat ditularkan kepada masyarakat lain yang belum mengerti.

Seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD Gresik Taufiqul Umam S.Sos dari fraksi Gerindra, melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah kabuapten gresik nomer 5 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Diterangkan secara gamblang, diperbolehkan tempat tersebut dilakukan usaha sesuai aturan yang ada.

"Dalam sosialisasi ini, kami mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan peraturan penyelenggaraan kepariwisataan. Karena ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kalau ingin membuka usaha ini, sebab tidak semua tempat usaha ditempat itu diperboleh," ujarnya.

Pada kegiatan penyelenggaran kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi, yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan

lain yang memerlukan penanganan secara terpadu. Khususnya pencanangan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan, dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah kabupaten.

Sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainya. Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, mencakup dua dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya, dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya

hidup manusia. Selain itu, juga menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya, ke belahan atau kawasankawasan dunia lainya. Kedudukan sektor pariwisata, sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah diperlu-

kan, sebagai acuan operasional bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Sehingga memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, manajemen sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan.

Ditambahkan Taufiqul Umam,

Anggota DPRD Taufiqul Umam S.Sos ( kanan ) memberikan paparan perda.

Masyarakat antusias mendengarkan paparan perda.

peran setiap pemangku kepentingan di lintas sektor, agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. Ada garis dan ruang bagi masyrakat kalau mau usaha ini, yang diperbolehkan dan mendapat ijin usaha dari pemerintah.

Contohnya mendirikan usaha

yang tidak boleh, adalah disamping musolah didirikan tempat karaoke dan lainya tdk boleh.

Karena jelas telah menganggu orang yang akan beribadah, dan perda ini telah menjelaskan larangan bagi masyarakat yang akan berbisnbis dalam usaha kepariwisataan.Q kim,adv

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 18 NOVEMBER 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,755.00

13,619.00

SGD

9,675.72

9,578.70

EUR

14,786.63

14,634.98

JPY

11,150.29

11,035.57

GBP

20,730.16

20,517.02

Sumber: Bank Indonesia (9 NOVEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Rayakan Hari Anak Sedunia, Berikan Edukasi Kesehatan Surabaya, Bhirawa Memperingati Hari Anak, Pizza Hut Indonesia memberikan edukasi kepada anakanak pentingnya akan menjaga kesehatan, terutama kebersihan anggota tubuh. Acara ini merupakan CSR Sriboga Food Group yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus berbagi dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat.

Pada acara “Pizza Maker Junior” 2015, anak diajak mengikuti bincang santai mengenai pentingnya keseimbangan gizi pada makanan untuk tumbuh kembang mereka, mengetahui kandungan nutrisi dalam pizza, dan membiasakan diri mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mengenai topik pentingnya mencuci tangan.

“Tangan merupakan pembawa utama kuman penyakit, tercatat sebanyak empat juta anak meninggal setiap tahunnya akibat diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di negara-negara berkembang. Dengan mengedukasi pentingnya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), kita dapat berkontribusi mencegah dan mengeliminasi angka korban setiap tahunnya. Tidak hanya itu, praktik CTPS juga dapat mencegah penyakit cacingan, infeksi kulit, dan mata.”kata Ahli gizi Dr. Louisa Langi dihadapan anak-anak.

Selain itu, anak-anak juga diajak mengikuti tur di balik dapur Pizza Hut Indonesia dan berlomba menghias pizza dengan berbagai macam topping yang disediakan.

Melalui kegiatan ini, anak-anak dilatih untuk bekerja dan berkreasi dalam tim guna meramu pilihan topping pizza yang menarik.

Anak-anak juga diharap semakin mengenal pizza sebagai panganan yang bisa menjadi alternatif pilihan menu untuk makanan mereka sehari-hari. Di Surabaya, acara ini diikuti oleh anak yatim piatu dari Yayasan Panti Ulul Al Bab, Panti Asuhan At-Tauhid, Panti Asuhan Nurul Hikmah, dan Panti Asuhan Addinu Wadunya. ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Kawasaki, th. 1998, Hitam, AG4502TA, a/ n. Muasul, Ds. Bangunmulyo, Pakel-T.Agung No. 2318/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 1964, Hitam, AG8867RG, a/n. Sukardi, Dsn. Serut RT 01/07, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 2319/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6113 FB, a/n Indah Puji Lestari, Ds. Banyuputih, rw 01/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 2320/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6394 FA, a/n Khaidori, Kel. Dawuhan, rw 04/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 2321/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3033 EN, a/n Siswanto, SP, Ds. Mangaran, rw 06/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2322/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5711 ES, a/n Tolak Mus, Kel. Ardirejo, rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2323/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3936 ES, a/n Sutan Wimpi Setia, Kel. Mimbaan, rw 07/21, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2324/IMB/BI-II/2015

PT Pos Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bekerjasama dalam pembukaan agen pos.

Kantor Pos Buka Kemitraan bagi Masyarakat Surabaya, Bhirawa Untuk menambah income bagi masyarakat, PT Pos Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bekerjasama dalam pembukaan agen pos.

Tujuan utama kerjasama untuk memperluas pelayanan kantor pos sampai ke pelosok kampung, selain itu dari sisi ekonomi dapat membantu masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang memiliki sanak keluarga menjadi TKI. Supervisor Coustumer Service Kantor Pos Kebon Rojo, Mico Hendra Putra, mengungkapkan program tersebut memang sudah lama, tetapi saat ini kantor Pos mengajak kembali untuk bisa turut serta dalam join bisnis yang cukup memberikan profit tambahan pendapatan.

“Rekanan dari yang bekerjasama akan mendapatkan materai, program untuk pembayaran berbagai macam tagihan. Selain itu ada produk pokok penjualan milik kan-

tor Pos seperti perangko, paket surat atau barang secara kilat. Bukan hanya itu saja, kantor pos menyediakan program penerimaan kiriman uang melalui western union, terutama untuk remitansi TKI,” ujarnya Selasa (17/11) kemarin.

Pembukaan agen pos sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah diatur. Layanan Keagenan Pos adalah penyediaan sarana dan prasarana layanan pos untuk kepentingan umum (Peraturan Pemer-

intah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos). “ Dengan adanya undang-undang, bagi rekanan yang terlibat menjadi agen telah dilindungi oleh undang-undang. Segala kepentingan umum terkait surat menyurat yang pengiriman dokumen akan bisa dinikmati oleh agen secara maksimal,” terangnya.

Mico menambahkan, jumlah Agenpos telah mencapai 2.418, tumbuh 62,96 % dari tahun sebelumnya, sedangkan Agenpos yang melayani Jasa Keuangan ada sekitar 23.945, jumlahnya meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebaran Agenpos tertinggi didominasi oleh Regional IV (Meliputi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten) khususnya yang terbesar ber-

lokasi di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya didominasi oleh Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali, Nusa Tenggara serta Sumatera Barat. “ Bertambahnya jumlah agen akan lebih memperkenalkan program dan produk Pos yang ada. Sehingga kemudahan layanan pengiriman uang dari luar negeri masuk ke tanah air sudah tidak terpatok kepada kantor pos besar, tetapi bisa menjangkau desa,” jelasnya.

Produk dan pelayanan di Agenpos akan terus dikembangkan sesuai kebijakan Pos Indonesia, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan bisnis. “ Layanan Pos Indonesia akan selalu dinamis, bisa menyesuaikan tuntutan zaman yang ada. Untuk itu Pos Indonesia harus terus berimprovasi,” tutupnya. wil

Pemkab Magetan Cek Stok Elpiji 3 Kilogram Magetan, Bhirawa Petugas gabungan dari Pemkab Magetan dan Hiswana Migas Madiun, Jatim mengecek ketersediaan atau stok elpiji ukuran 3 kilogram di pasaran guna mengantisipasi permintaan pada saat momentum Natal dan tahun baru. Pengecekkan dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan dan Hiswana Migas Madiun di wilayah Kecamatan Magetan, Plaosan, Poncol, dan Parang, Selasa (17/11).

“Sidak kali ini untuk mengecek stok elpiji 3 kilogram di pasaran mengingat sebentar lagi dimungkinkan terjadi peningkatan permintaan menjelang hari Natal dan tahun baru,” ujar Kasi Pengawasan Disperindag Magetan, Basuki.

Hasil pengecekkan, stok elpiji 3 kilogram di tingkat agen dan pangkalan masih normal.

Meski banyak terdapat tabung yang kosong akibat tingginya permintaan, secara keseluruhan tergolong aman. “Kami yakin stok elpiji 3 kilogram untuk momentum Natal dan tahun baru aman. Meski ada peningkatan, namun hal tersebut masih wajar,” kata dia.

Wakil Ketua Hiswana Migas

Madiun, Agus Wiyono, mengatakan memang terjadi peningkatan permintaan elpiji 3 kilogram di masyarakat. Namun, permintaan tersebut terkadang bukan dari pengguna.

“Peningkatan permintaan diduga berasal dari pedagang pengecer. Kekosongan stok di tingkat pengecer itu terjadi karena sekarang ini tidak jelas lagi siapa konsumen atau pengguna dari elpiji ukuran 3 kilogram,” kata Agus.

Untuk mengatasi permintaan konsumen, pihak Hiswana Migas Madiun telah mengajukan penambahan stok elpiji 3 kilo-

gram hingga 3 persen ke Pertamina untuk bulan Desember mendatang. “Akibat tingginya permintaan, Hiswana Migas telah mengajukan penambahan stok lagi untuk alokasi penggunaan bulan Oktober hingga Desember mendatang sebesar 3 persen,” tambahnya.

Sementara, tingginya permintaan elpiji 3 kilogram telah berimbas pada kenaikan harga barang tersebut di pasaran.

“Harga elpiji 3 kilogram di pasaran saat ini berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung,” kata pengguna elpiji 3 kilogram, Kastiani. ant

Petugas mengecek ketersediaan atau stok elpiji ukuran 3 kilogram di pasaran guna mengantisipasi permintaan pada saat momentum Natal dan tahun baru.

Karyanto Wibowo Finance & HR Director PT Arkon Ptima Indonesia di sela sela acara pembukaan pekan budaya ekonomi kreatif di kampus C Unair Surabaya.

Lestarikan Keris di Ekonomi Kreatif Unair Surabaya, Bhirawa Keris selama ini identik dengan benda pusaka yang harus disimpan di rumah, namun seiring dengan kemajuan zaman, senjata khas Indonesia itu kini bisa dijadikan souvenir. Hal ini dilakukan oleh PT Arkon Prima Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang global steel fabricator.

Karyanto Wibowo Finance & HR Director PT Arkon Ptima Indonesia ketika diitrnui

di sela sela acara pembukaan pekan budaya ekonomi kreatif di kampus C Unair Surabaya Selasa ,(17/11) mengatakan, perusahaannya sangat perhatian terhadap keris.

“Alangkah baiknya kalau semua perusahaan yang mengikuti jejak langkah dari Arkon, aehingga dengan demikian maka pelestarian terhasap peninggalan nenek moyang ini semakin nyata,” katanya. ma

Geliat Ikan Kerapu Macan Situbondo

Layani Permintaan Mancanegara, Siapkan Perluas Lokasi Budidaya Kabag Pengawasan Pasar Lelang Komoditas Bappepti, Kemendag, Sentot Kamaruddin (kiri) bersama Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin (tengah) di sela-sela pelaksanaan lelang komoditas Puspa Agro.

Lelang Puspa Agro Makin Diminati Transaksi November Tembus 10,93 Miliar, Naik 75% dari Bulan Lalu Lelang komoditas aneka komoditas agro atau pertanian yang digelar sebulan sekali di hall Gedung Tani Puspa Agro makin diminati oleh pelaku bisnis agro, baik petani, pedagang pemilik barang maupun pembeli (buyers). Terbukti, hasil transaksi lelang, Selasa (17/11/2015) mencapai Rp 10,93 miliar, naik 75% dari realisasi lelang bulan lalu.yang tercatat hanya Rp 6,2 miliar.

Transaksi lelang yang mencapai Rp 10,93 miliar itu dihimpun dari hasil transaksi tujuh komoditas, yakni jagung, jahe rajang, ayam ras/broiler, cabe, kunir, garam dapur (grosok), dan tepung gaplek.Dari tujuh komoditas itu, jagung mendominasi (36,6%) dengan nilai Rp 4 milar dari transaksi 1.000 ton. Posisi kedua dihasilkan dari transaksi jahe rajang (25,25%) senilai Rp 2,76 miliar dari volume barang 76 ton, disusul ayam ras/broiler dengan nilai Rp 2,6 miliar dengan volume 26 ton (23,8%).

Para peserta lelang tidak saja datang dari Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya, tapi juga berasal dari beberapa daerah, di antaranya Madura, Semarang, Bandung, serta daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan lelang dibuka oleh Kabag Pengawasan Pasar Lelang Komoditas Bappepti, Kementerian Perdagangan, Sentot Kamaruddin dan ditutup oleh Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibddin, Dibanding dengan lelang sebelumnya, Oktober lalu, dari jenis komoditas yang ditransaksikan, lelang bulan ini agak berbeda. Pada lelang sebelumnya, komoditas telor ayam mendominasi. Dengan porsi 66%, transaksi telor ayam yang terjadi dalam lelang bertajuk

“Konsolidasi Pasar Lelang” tersebut mencapai Rp 4,09 miliar untuk volume 264 ton. Sementara posisi kedua ditempati bawang merah (21%) dengan nilai transaksi Rp 1,3 miliar untuk volume 100 ton.Beberapa komoditas agro yang juga ditransaksikan dalam lelang tersebut di antaranya beras, jahe, kopi robusta, mangga arum manis, serta bumbu pecel.

Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, mengaku bersyukur atas minat pelaku bisnis agro yang terus meningkat dalam pelaksanaan lelang komoditas ini. Karena itu, ia berharap momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan pelaku bisnis agro.

Dengan demikian, sebagai sala satu sarana perdagangan, lelang mampu mendongkrak daya serap hasil panen petani dan meningkatkan pendapatan mereka.

Sementara Kabag Pengawasan Pasar Lelang Komoditas Bappepti, Kemendag, Sentot Kamaruddin, mengungkapkan, lelang ini sangat bermanfaat, baik bagi petani pemilik barang maupun pembeli. Lewat lelang, mata rantai perdagangan bisa diperpendek, sehingga harganya pun bisa dikompromikan pada titik yang ideal.

“Ke depan, kami juga menyiapkan lelang secara on line, sehingga daya jangkaunya semakin luas,” kata Sentot. Untuk pelaksanaan berikutnya, “Konsolidasi Pasar Lelang” diagendakan pada Selasa pekan keempat, Januari 2016, tetap di hall Gedung Tani Puspa Agro. Ayo. manfaatkan peluang bisnis agro ini. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi (031) 7878700. adv

Hingga saat ini prospek ikan kerapu macan masih menjanjikan untuk dikembangkan dan sebagai penopang komoditas perdagangan internasional. Karena hingga saat ini permintaan ikan ini masih tinggi di mancanegara.

Melihat peluang bisnis yang sudah mendunia itu, Pemkab Situbondo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mengembangkan budidaya dengan menyiapkan lokasi khsusus.

Terobosan DKP. Situbondo tersebut, mendapat dukungan penuh dari Pemprov Jatim, melalui UPT Pengembangan Budidaya Laut (PBL) Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, yang berlokasi di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

UPT PBL ini sengaja menggelar kegiatan proyek peruba-

han terkait evaluasi dan pembahasan hasil program peningkatan kaji terapan dan diseminasi melalui aplikasi Imunostimulan pada pakan pembenihan Kerapu Macan, kemarin. Kegiatan itu diadakan di Balai pertemuan UPT PBL Situbondo.

Dalam pertemuan itu Kepala DPK Kabupaten Situbondo, Eko Prayudi menuturkan dirinya sangat mengapresiasi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pemerintah guna menggalakkan pembudidayaan ikan kerapu macan

di Kabupaten Situbondo.

“Terus terang kami sangat senang dan memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan pembudidayaan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo ini,” papar mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kab. Situbondo itu.

Saat ini Situbondo sangat gencar untuk mensukseskan kegiatan budidaya ikan kerapu macan, karena wilayah Situbondo memiliki potensi laut sangat cocok untuk pengembangan ikan. Bahkan jika dilihat dari grafiknya angka budidaya ikan kerapu di Situbondo men-

galami peningkatan tiap tahunnya. “Kami sejak awal bertekad untuk terus meningkatkan program ini agar kian maju. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah pesisir,” pungkas Eko yang juga mantan Kepala Bidang Pengairan DBMP Situbondo itu,.

Sementara itu, Endah Kristiarini, Kepala UPT PBL Situbondo memberikan materi terkait pembenihan kerapu Macan. Perempuan kalem itu menjelaskan tentang teknik pembenihan kerapu macan yang saat ini gencar dikembangkan secara intensif di Kab. Situbondo. awi

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk Siswa SMP Negeri Kelas lX Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

sawawi/bhirawa

Salah satu kegiatan sosialisasi proyek perubahan pembenihan kerapu macan di UPT-PBL Situbondo, kemarin.

MALANG RAYA

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

9

Pasangan Dewanti-Masrifah Dilaporkan ke Panwaslu

Tiket Gratis ke Jatim Park Dipersoalkan Kab Malang, Bhirawa Masyarakat Kabupaten Malang kini mulai berani mengadukan dugaan kecurangan pasangan calon (paslon) Bupati Malang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten setempat.

Seperti Jaringan Masyarakat Pengawas (Jamas) Kabupaten Malang, yang melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan paslon Bupati Malang Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi. Dugaan kecurangan yang dilakukan paslon tersebut adalah membagi-bagikan tiket gratis kepada warga untuk masuk ke tempat rekreasi Jatim Park Batu.

“Kami melaporkan paslon Nomor Urut 2 ini, karena mereka telah melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pidana Pemilu. Sebab paslon tersebut melakukan kecurangan pemilu yakni menjanjikan sesuatu yang bisa mempengaruhi pemilih. Karena dalam kampanye hanya untuk menyampaikan visi misi, dan bukan menjanjikan sesuatu,” jelas Ketua Presedium Jamas Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Selasa (17/11), saat melaporkan paslon Nomor Urut 2 di Kantor Panwaslu Kabupaten Malang.

Ia mengaku, pihaknya melaporkan paslon Dewanti-Masrifah sebelumnya atas pengaduan masyarakat kepada Jamas. Sehingga dari pengaduan masyarakat itulah, maka pihaknya melaporkan ke Panwaslu terkait kecurangan yang dilakukan paslon Nomor Urut 2. Pihaknya

mendesak Panwaslu agar segera melakukan tindakan atau sanksi kepada paslon tersebut.

“Setelah kami investigasi ada dugaan cukup kuat, dimana masyarakat Kabupaten Malang difasilitasi oleh tim pemenangan Dewanti-Rumpoko terkait tiket gratis masuk Jatim Park Batu.

Padahal dalam aturan UU Pemilu sudah jelas jika paslon dilarang memberikan sesuatu dalam hal memberikan fasilitas yang bersifat materi,” tegas Zia. Meski tidak berupa uang yang diberikan masyarakat, lanjut dia, tiket masuk ke Jatim Park juga dengan menggunakan uang. Artinya, pemberian tiket gratis bisa dikategorikan penyuapan. Sehingga apapun bentuknya, apa yang dilakukan paslon Nomor Urut 2 telah menyalahi aturan. Sehingga atas nama masyarakat, dirinya melaporkan kasus tersebut ke Panwaslu Kabupaten Malang.

“Untuk itu kami berharap agar lembaga terkait, khususnya Panwaslu melakukan langkah kongkret terkait permasalahan itu.

Karena pada UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2015, ada tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran kode etik, administrasi, dan pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana sanksinya bisa dicoret, dan Panwaslu harus tegas terkait hal ini,” ungkap Zia, yang juga mantan

KILAS AREMANIA

Dandim Baru Diminta Jaga Kota Malang Kondusifitas Kota Malang, Bhirawa Danrem 083/BDJ, Kolonel Inf Fajar Setiawan, meminta kepada Komandan Kodim Kota Malang Letkol Aprianko Suseso, agar kondusifitas yang tercipta di Kota Malang selama ini tetap diteruskan.

“Suasan kondusif, di Kota Malang ini sudah berjalan dengan baik, karena itu kami meminta kepada Dandim yang baru saja dilantik, untuk meneruskan semua program kerja yang sudah berjalan, dan meningkatkan lagi,” tutur Danrem, usai mengikuti acara pisah sambut, Dandim Kota Malang di Hotel Savana Senin (16/ 11) kemarin.

Pihaknya menegaskan, persoalan yang ada diluar Kota Malang, tidak mungkin masuk di Kota Malang, termasuk kasus di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Karena situasi Kota Malang ini berbeda dengan tempat lain. Karena Kota Malang saat ini dipimpin orang –orang yang berkualitas dan bersinergi menjaga kedamaian. Jalinan kerjasama yang selama ini telah dilakukan antara pimpinan daerah membuat konsisi Malang menjadi damai.

“Kami jamin masalah keributan tidak akan merembet di Malang, khususnya wilayah Korem 083/BDJ, ini disebabkan oleh kordinasi antara pimpinan di Kota Malang ini suduah berjalan dengan baik,” katanya. Karena itu Fajar berharap Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Arm Aprianko Suseno, bekerja semangat dengan totalitas tinggi dan selalu berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat Kota Malang. Ia juga meminta dukungan Forpimda dan masyarakat untuk ikut menegakkan kedamaian di Kota Malang.Q mut

240 Ribu Warga Belum Rekam Data e-KTP Kab Malang, Bhirawa Tersentralnya pengurusan perekaman eKTP di kabupaten Malang mulai dirasakan dampaknya. Hingga saat ini tak kurang 100 ribu warga masih menunggu proses pencetakan eKTP. Sedangkan 240 ribu warga lainnya bahkan belum melakukan perekaman data eKTP. Kepala Dispendukcapil Kab Malang, Purnadi, mengatakan jumlah penduduk kab Malang yang wajib eKTP mencapai 1.974.337 jiwa. Namun sampai akhir Oktober lalu, baru sekitar 1.734.323 yang melakukan perekaman eKTP. “Proses perekaman data eKTP memang belum tuntas, masih ada 240 ribuan yang belum dilakukan proses perekaman,” ungkap Purnadi kepada wartawan, kemarin.

Ditegaskan, proses perekaman masih terus berlangsung di kantor Dispenduk Capil di Kepanjen. Keterbatasan peralatan diakui menjadi salah satu kendala proses perekaman eKTP. “Peralatannya memang terbatas, apalagi masih tersentral di Kepanjen.

Makanya perekaman eKTP masih berlangsung hingga sekarang,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan masih belum dicetaknya 100 ribu eKTP, Purnadi berdalih kalau hal itu sebagai dampak dari keterlambatan material eKTP dari Jakarta.

Kekosongan stok material eKTP tersebut sudah terjadi sejak Agustus lalu.

Warga yang melakukan pengurusan eKTP karena masa berlakunya habis terpaksa diganti dengan surat keterangan sudah melakukan perekaman.Q sup

cahyono/bhirawa

Ketua Presedium Jamas Kab Malang Zia Ulhaq (kanan) saat menunjukkan barang bukti CD dan foto saat rombongan warga Kec Tumpang, Kab Malang berangkat ke Jatim Park Batu wartawan media nasional.

Sementara, Divisi Hukum dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Malang George da Silva mengatakan, dirinya telah menerima laporan masyarakat, yang dalam hal ini disampaikan oleh Jamas Kabupaten Malang. Selain itu, pihaknya juga menerima barang bukti berupa satu keping CD video,

satu keping CD rekaman wawancara, dan beberapa foto warga yang berangkat ke Jatim Park Batu dengan menggunakan bus maupun kendaraan lain.

“Jika laporan tersebut benar dan terbukti, maka paslon Bupati Malang Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi akan kita kenakan Pasal 73 ayat 1 UU

Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang calon bupati/walikota atau tim kampaye tidak boleh menjajikan sesuatu atau materi berupa uang yang bisa mempengaruhi pemilih,” terang dia.

Dalam kesempatan itu, George menambahkan, selama berlangsungnya kampanye paslon, Panwaslu sudah menerima laporan

Dishub Diminta Sosialisasi Tarif Parkir Baru Malang, Bhirawa Dinas Perhubuungan (Dishub) Kota Malang diminta melakukan sosialisasi secara maksimal rencana penerapan tarif parkir baru agar tidak terjadi permasalahan di lapangan.

Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono mengingatkan kebijakan parkir secara hukum sudah diatur dalam perda, namun demikian Dishub diminta tetap menjalankan tugasnya dengan melakukan sosialisasi kepada para jukir.

“Apapun yang menjadi ketentuan dan sudah ada dalam perda, wajib dijalankaan oleh Dinas Perhubungan, hanya saja tidak boleh dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu,” ujar Arif Wicaksono.

Tarif parkir baru, untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2000, dan roda empaat Rp3000, adalah hasil penyesuaian yang sudah menjadi perda Pemkot Malang

yang bersifat wajib dijalankan.

Selain sosialisasi yang harus dilakukan Dishub adalah melakukan pengawasan, menghindari kemungkinan terjadinyaa kebocoran, karena peluangnya sangat tinggi.

“Pengawasan harus dilakukan.

Ini sangat penting, karena kaitannya dengan uang, dan tentunya pemasukan bagi pemkot Malang,” imbuhnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto. Bambang minta Dishub melakukan sosialisasi karena sistem yang berbeda dari sebelumnya.

Menurut Bambang, jelang penerapan tarif parkir baru sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2015, ada sesuatu yang baru, makanya harus diketahui sejak awal oleh para jukir.

“Sistem dan tarif parkir yang harus diterapkan seperti apa berapa setorannya, dan semua

hak dan kewajiban jukir harus dijelaskan,” imbuh Bambang.

Dishub sendiri sebelumnya telah menjelaskan beberapa aspek termasuk karcis parkir akan menjadi persoalab yang utama dan masyarakat diimbau tidak membayar parkir jika tidak diberi karcis.

Langkah itu, dinilai sebagai terobosan yang tepat untuk menekan angka kebocoran retribusi parkir. Karena dilapangan sendiri saat ini terjadi dua sistem, pertama ada yang menggunakan target dan menggunkan karcis. Bambang meminta agar inovasi yang baik tidak malah menimbulkan masalah dikemudian hari, lantaran kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan para jukir.

“Kalau tanpa sosialisasi yang baik ketika ada permasalahan di lapangan juga tidak baik, makanya yang terpenting sosialisasi dulu,” pungkasnya. Q mut

KPU Siapkan Tiga Lapis Pengamanan Surat Suara Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, pada 9 Desember 2015 mendatang, telah menyiapkan tiga lapis untuk pengamanan surat suara pemilih.

Menurut, Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko, Selasa (17/11), kepada wartawan, pasca penyoblosan pasangan calon (paslon) Bupati Malang, KPU akan melakukan approving surat suara secara berkelanjutan, yang sampai saat ini masih diproses, Selain itu, KPU tahap awal ini melakukan approving desain, dan kemudian approving surat suara akhir yang kita sepakati bersama.

“Kami segera melaksanakan pengadaan surat suara termasuk dengan pengamanannya,” terangnya.

Dijelaskan, jumlah surat suara yang akan dicetak berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) totalnya mencapai 2.104.322 kertas surat suara.

Sedangkan untuk pengamanan surat suara yang dimaksud terdapat security text atau kode pengamanan yang memang harus ada berdasarkan Surat Edaran (SE) dari KPU Pusat terkait pengamanan surat suara.

“Surat suara dalam Pemilukada kali ini telah menggunakan tiga security text, seperti hidden image atau gambar tersembunyi, kemudian micro text ada teks kecil, dan berikutnya hologram,” papar San-

toko.

Ia menegaskan, kenapa membuat tiga pengamanan dalam kertas suara, karena KPU konsisten dan serius mengadakan pengamanan terhadap pengadaan logistik, salah satunya adalah surat suara. Meski di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hanya ada dua pengaman yang diatur yakni hidden image dan micro text saja.

Namun, pihaknya menambah satu pengaman lagi yaitu hologram.

“Tiga lapis pengaman surat suara yang bisa melihat adalah pihak-pihak terkait saja. Sehingga tidak semua orang bisa melihat pengaman dalam surat suara, dengan begitu surat suara bisa dijamin aman,” kata Santoko. Q cyn

sebanyak 15 kasus. Dari puluhan kasus tersebut, yang sudah kita terima, diantaranya terkait kampanye diluar jadwal, nama calon dalam ijazah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Alat Peraga Kampanye (APK) dipasang tidak sesuai dalam aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Q cyn

Pemkot Batu Belum Bisa Proses Status Samsul Bakri Batu, Bhirawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Achmad Suparto, mengaku belum menerima surat resmi terkait ditahannya Staf Ahli Wali Kota Batu, Syamsul Bahri, dalam kasus dugaan korupsi dana APBD pada Selasa (10/11) lalu. Akibatnya, segala proses yang harus dilalui terkait penahanan tersangka belum bisa dilaksanakan di Pemkot Batu. Termasuk penunjukkan pejabat lain yang akan menduduki jabatan staf ahli yang ditinggalkan anas bachtiar/bhirawa tersangka.

Achmad Suparto Suparto mengaku saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Kejaksaan Negeri Batu untuk diproses lebih lanjut ke wali kota.

“Saya belum terima. Jadi harusnya ada surat dari Kejari Batu yang ditujukan ke BKD, karena yang bersangkutan PNS di sini,” ungkap Achmad Suparto, Senin (16/11). Dengan belum bisa diprosesnya status tersangka di Pemkot Batu, maka hingga saat ini tidak ada perbedaan terkait pemberian gaji dan tunjangan Syamsul Bahri yang selama ini diberikan.

“Saya belum bisa memberi keterangan, karena memang belum ada proses yang dilakukan,”tambah Parto, panggilan akran Ahmad Suparto. Apalagi, katanya, seluruh gaji dan Tunjangan bukan pihaknya yang mengeluarkan. Karena smuanya langsung masuk ke SKPD yang bersangkutan. Namun ia menegaskan, bila ada perintah BKD harus menjemput surat ke kejaksaan, ia siap, demi kelancaran sistem kepegawaian di Pemkot Batu.

Sebagaimana diberitakan, Syamsul Bahri ditahan atas kasus dugaan korupsi Roadshow Investment to Balikpapan (RIB) bersama mantan Ketua PHRI, Uddy Saefudin dan rekanan, Santonio. Kini status ketiganya sedang menjalani proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Adapunm keberadaan ketiga tersangka kini sudah dititipkan atau ditahan di Rutan Medaeng. Q nas

Pemkot Bogor Belajar ‘Bank Sampah’ ke Kota Malang Pengelolaan Bank Sampah Malang (BSM), tampaknya menarik perhatian daerah lain. Karena itu setiap saat BSM dikunjungi atau dijadikan tempat studi banding bagi daerah lain.

Kali ini, yang tertarik untuk belajar ke BSM Kota Malang adalah Kota Bogor.

Secara khusus Kota Bogor, belajar pengelolaan sampah di Kota Malang. Tidak mainmain, Wali Kota Bogor Arya Bima, memimpin langsung studi banding pengelolaan sampah tersebut.

Sebenarnya, kata Arya Bima, Kota Bogor saat ini telah punya BSM, tapi masih jauh dibandingkan dengan Kota Malang, yang sudah menasional. Disamping itu, Kota Bogor belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) “Pembangunan TPA masih menunggu realisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita tidak bisa melakukan sendiri, makanya kita harus melakukan pengelolaan sampah secara maksimal, sebelum sampah di buang ke

TPA,” ujar Wali Kota Bogor, Arya Bima, saat berkunjung ke Balaikota Malang, Selasa 17/ 11 kemarin. Dikemukakan Arya Bima, persoalan sampah dimanapun termasuk di Bogor penangananya harus serius, jika tidak akan menjadi persoalan besar. Makanya dia belajar pengelolaan sampah di Kota Malang.

“Kami melihat di Kota Malang penanganan sampahnya sudah profesional dan tertib, kami sangat tertarik, selain ada Bank Sampah, juga ada pemanfaatan gas metan yang diberikan langsung kepada masyarakat, ini menarik sekali, untuk dipelajari,”tambah Aria Bima. Selain itu, penerapan kebersihan dari Bank Sampah, bahkan, saat ini su-

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Bogor Arya Bima, memimpin langsung studi banding pengelolaan sampah ke Kota Malang. dah merambah hingga tingkat RT dan RW, dan beberapa kelompok masyarakat yang memiliki tempat dijadikan sebagai penampungan atau Bank Sampah.

“Untuk itu, kami perlu be-

lajar banyak, karena pemanfaatan sampah yang maksimal maka akan mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),”kata dia.

Menurutnya, saat ini Pem-

kot Bogor fokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah di bagian hulu. Salah satunya dengan gencar membuat Bank Sampah.

“Kota Malang punya kemiripan dengan Bogor baik dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah. Apalagi Bank Sampah Malang berprestasi, hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Di Kota Bogor, pihaknya menargetkan setiap kelurahan memiliki satu Bank Sampah.

Saat ini baru 41 kelurahan dari 68 kelurahan di Bogor yang memiliki Bank Sampah. Selain itu, sambung Aria Bima, Kota Bogor, juga sedang proses pembangunan 16 TPS di Kota Bogor. Selain melakukan kunjungan di Balaikota Malang, Walikota Bogor juga melihat secara langsung BSM di kawasan Sukun, di BSM Arya Bima mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso. Q mut

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Petarung Sulawesi Selatan Melangkah ke Final Pomnas Makassar, Bhirawa Petarung Sulawesi Selatan Angga Purnadita memastikan diri melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan wakil DKI di babak semifinal tarung derajat Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Banda Aceh, Selasa.

"Kita bersyukur satu atlet kita yakni Angga Purnadita sukses melaju ke babak final setelah menang atas petarung DKI Jakarta di semifinal hari ini," jelas Pelatih Sulsel Umar Sukmara saat dihubungi dari Makassar.

Cabang tarung derajat Sulsel di Pomnas 2015 diperkuat dua atlet yakni Angga Purnadita dan La Ode M Aminuddin.

Namun La Ode dipastikan gagal merebut medali setelah kalah di babak delapan besar Pomnas 2015.

Mantan pelatih tarung derajat Kaltim itu menjelaskan, Angga Purnadita yang tampil di kelas 52,1-55kg itu tinggal menunggu lawan di babak final. Pihaknya juga memastikan tidak memilih lawan manapun dan siap memenangkan pertandingan terakhirnya di Pomnas 2015.

Mengenai peluang merebut medali emas Pomnas 2015, dirinya mengaku optimistis. Pengalaman Angga di berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 di Riau menjadi salah satu modal untuk bisa mempersembahkan prestasi terbaik bagi kontingen Sulsel.

Dirinya juga meminta atlet bersangkutan untuk tetap fokus mengingat lawan yang akan dihadapi nanti dipastikan memiliki potensi.Q ant

Moria Masuk Final pada Kejuaraan Dunia Jakara, Bhirawa Atlet putri wushu Indonesia Moria Manalu berhasil masuk putaran final nomor pertandingan (sanda) Kejuaraan Dunia Wushu Ke-13, setelah mengalahkan atlet Hong Kong pada semifinal.

"Saya merasa lebih percaya diri pada pertandingan hari ini dibanding perempat final kemarin. Saya lebih menguasai ring tadi," kata Moria selepas pertandingan di Stadion Istora Senayan, Jakarta, Selasa.

Pada pertandingan sanda kelas 60 kilogram putri putaran semifinal, Moria langsung "menghabisi" wakil Hong Kong Sing Tung Cherie Man dalam dua ronde langsung.

"Saya bahkan tidak tahu postur fisik lawan dan gaya bertandingnya. Bahkan pada saat pemanasan tadi, dia sengaja tidak ingin dekat dengan saya," kata atlet wushu DKI Jakarta itu.

Moria mengaku banyak mengambil poin dengan melakukan pukulan dan tendangan, meskipun sesekali sempat kecolongan poin dari tendangan lawan.

"Pelatih minta agar saya tidak memakai teknik bantingan karena justru saya akan kewalahan sendiri. Lawan juga sering mengincar tendangan di paha saya untuk mengambil poin," ucap atlet berusia 27 tahun itu.

Pada putaran final sanda yang akan berlangsung Rabu (18/11), Moria akan menghadapi atlet wushu Iran Sedigheh Dariaeivarkadeh yang telah mengalahkan atlet Vitenam Trang Thi Nguyen.

"Saya akui postur fisik saya kalah dibanding atlet Iran itu. Saya juga harus mempelajari pola pertandingan dia karena setiap lawan punya perbedaan pola bertanding. Saya berharap dapat medali emas pada pertanidngan besok," tutur Moria.Q ant

Wilayah V KTI Perebutkan Empat Tiket PON Makassar, Bhirawa Babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional Wilayah V KTI di GOR Dafest Sport Centre Makassar, Sulawesi Selatan, pada 17-20 November 2015 memperebutkan empat tiket PON 2016.

"Untuk Pra-PON Wilayah V sesuai petunjuk dari pusat maka menyediakan empat tiket PON 2016 yang terdiri dari juara dan runner-up putra dan putri," kata Ketua Umum PBSI Sulawesi Selatan, Devo Khaddafi usai pembukaan PraPON 2015 di Makassar, Selasa.

Sehubungan dengan keputusan itu, kata dia, maka setiap daerah yang ambil bagian pada babak kualifikasi ini dipastikan akan saling berhadapan satu dengan lainnya.

Selanjutnya untuk menentukan siapa atau daerah mana yang lolos ke PON 2016, sambung dia, maka hasil pertandingan setiap daerah akan dijumlahkan.

Dearah yang mendapat poin tertinggi dan berada di posisi kedua terbaik berhak tampil pada PON XIX 2016 di Jawa Barat.

Pada pelaksanaan Pra-PON 2015 diikuti sebanyak enam daerah setelah mundurnya Papua serta Sulut yang pindah Wilayah. Adapun enam daerah yang tetap tampil yakni Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan (Sulsel) selaku tuan rumah.

Dari enam daerah yang tampil, tidak seluruhnya mengikuti kategori putra dan putri. Seperti halnya Maluku yang hanya tampil pada kategori putra, Maluku Utara (putri) ataupun Papua yang juga hanya tampil di putra. Sementara untuk Sulsel, Sulbar dan Sultra tetap mengikuti dua kategori baik putra dan putri.

Berhubung hanya enam daerah yang ikut, menurut dia, maka diputuskan tidak menggunakan pembagian grup. Artinya seluruh tim akan saling berhadapan dan saling bersaing mengumpulkan poin sebanyak mungkin demi lolos ke PON 2016.Q ant

Rabu Legi 18 NOVEMBER 2015

SMANOR Raih Emas di Pro Liga Voli Pasir

Masih Butuh Bibit Unggul Surabaya, Bhirawa Siswa dan lulusan Sekolah Menengah Negeri Atas Olahraga (SMANOR) yang mewakili tim bola voli pasir Jatim berhasil merebut medali emas di Kejurnas Pro Liga Bola Voli Pasir yang digelar di Padepokan Voli Pasir Sentul Jabar.

Di partai final tim Jatim diperkuat oleh pasangan Nur Atikasari-Novira berhasil mengalahkan salah satu favorit juara DI Yogjakarta dengan skor telak 2-0. Sedangkan pasangan Jatim lainnya yang juga siswa SMANOR, RenalNanda berhasil merebut perunggu.

Kepala UPT SMANOR, Drs. Zaenal Arifin, MM mengaku puas dengan hasil yang diraih oleh para siswanya yang tergabung di tim Jatim. Namun ia mengakui kalau saat ini masih butuh bibit atlet.

"Alhamdulillah siswa dan lulusan SMANOR yang tergabung di tim bola voli pasir

Jatim berhasil meraih emas, tapi melihat peta persaingan, saat ini kami membutuhkan bibit unggul untuk dibina di SMANOR agar bisa meraih gelar di level internasional," katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (17/11) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, kendala bibit atlet bola voli pasir ini juga dialami daerah lain. "Kalau orientasi kita ke prestasi internasional, tentunya kita butuh atlet yang lebih baik. Dan kedepan SMANOR akan lebih selektif untuk menerima siswa," katanya. Q wwn

Siswa dan lulusan SMANOR yang tergabung di tim putri Jatim Nur Atikasari-Novira, berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan DI Yogjakarta.

Persewangi Tampilkan Pemain Lokal Sultra Bidik Sembilan Banyuwangi, Bhirawa Tim Persewangi Banyuwangi akan menampilkan pemain lokal dalam laga uji coba dengan Persebaya Surabaya yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 November mendatang di Stadion Diponegoro Banyuwangi.

Menurut Iwan Rudianto, Manager tim Persewangi, dalam mempersiapkan untuk menghadapi pertandingan tersebut, Persewangi yang dilatih oleh Ribut Santoso dan Rony Nurdiyansyah akan menggelar seleksi pemain pada hari Kamis mendatang di Stadion Diponegoro. �Kami memberikan kesempatan kepada semua klub untuk mengirimkan pemain terbaik yang akan masuk dalam tim Persewangi dalam menghadapi laga persahabatan dengan Persebaya Surabaya, “ jelas Iwan.

Selanjutnya Iwan menambahkan managemen Persewangi dalam kesempatan kali ini bertekad memanfaatkan potensi pemain lokal Banyuwangi mulai dari wilayah Pesanggar-

an, Kalibaru hingga kecamatan Wongsorejo secara maksimal, sehingga sengaja tidak mengundang pemain dari kabupaten kota lain untuk mengikuti seleksi.

Mengingat waktu pelaksanaan laga persahabatan sudah semakin dekat, lanjut Iwan, managemen Persewangi bersama tim pelatih berupaya memanfaatkan waktu yang ada secara efektif dan efisien baik dalam melakukan seleksi pemain sekaligus persiapan tim.

Meskipun menghadapi tim sekelas Persebaya Surabaya dan mengandalkan materi pemain lokal, menurut Iwan, Persewangi Banyuwangi tidak merasa gentar dan berupaya menyuguhkan permainan yang cantik dan menghibur bagi penonton serta berusaha memberikan perlawanan bahkan bertekad untuk memenangkan laga persahabatan yang digelar.

Untuk mematangkan persiapan tim, selain melatih ketahanan fisik, mental tanding pemain dan membangun kerja sama tim, lanjut Iwan pihaknya

mengagendakan untuk menggelar uji coba dengan beberapa tim sepak bola lokal Banyuwangi.�Salah satu tujuan kami menggelar laga persahabatan dengan tim Persebaya Surabaya, selain memberikan hiburan bagi pecinta sepak bola Banyuwangi adalah untuk menggairahkan kembali pembinaan dan peningkatan prestasi sepak bola Banyuwangi dengan memanfaatkan potensi lokal agar mampu bersaing ditingkat Jawa Timur maupun di level nasional,�ujar manager asal Muncar.

Lebih lanjut Pria berkaca mata minus tersebut menambahkan setelah sekian lama dunia sepak bola Indonesia mati suri dan terkena musibah dengan dibekukanya PSSI oleh pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olah raga, dengan menggelar even ini pihaknya berharap agar permasalahan sepak bola nasional bisa segera tuntas dan kompetisi bisa bergulir lagi agar geliat pembinaan olah raga sepak bola di negara ini bisa hidup lagi.Q mb12

Maluku Utara Krisis Pebulu Tangkis Puteri

PBSI Malut akui daerah tersebut alami krisis atlet bulu tangkis puteri di babak kualifikasi PON 2015.

Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Maluku Utara mengakui daerah itu tengah mengalami krisis atlet bulu tangkis putri untuk tampil pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Ketua Umum PBSI Sulsel, Hasanuddin di Makassar, Selasa, mengatakan, kondisi minimnya atlet itu pun yang membuat pihaknya hanya bisa menurunkan tim putra pada PraPON di Wilayah V KTI di GOR Dafest Sport Centre Makassar, Sulawesi Selatan, pada 17-20 November 2015.

"Kami sebenarnya punya beberapa atlet yang cukup potensial memperkuat tim. Namun para atlet yang selama ini memang berlatih di Pulau Jawa

justru lebih memilih memperkuat daerah lain seperti DKI dan Jawa Timur," katanya.

Ia menjelaskan, PBSI Maluku Utara memang memiliki banyak atlet yang berlatih di Pulau Jawa. Namun saat dipanggil untuk memperkuat daerah justru tidak bersedia kembali.

Apalagi para atlet itu juga ditarik sejumlah daerah di Pulau Jawa untuk bergabung.

Sementara atlet putri yang ada di Maluku Utara, kata dia, selain jumlahnya terbatas juga karena belum memiliki banyak pengalaman dalam ajang nasional sehingga tidak dilibatkan.

"Makanya kita putuskan hanya memberangkatkan tim putra. Kami tentu berharap tim ini bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus lolos ke PON 2016," katanya.

Pada pertandingan perdana Maluku Utara di Pra-PON 2015, sukses meraih kemenangan tipis atas lawannya tim Papua Barat dengan skor 3-2.

Tiga kemenangan tim putra Malut masing-masing diraih Joverian Mahesa Akni (tunggal putra), Asnan Mahadika (tunggal putra) serta ganda putra Maluku Utara yakni Asnan Mahardika dan Joverian Mahesa Akni.

Sementara dua laga lainnya yakni Ishmat Hanafi dan pasangan Faisal Mustari dan Ishmat Hanafi gagal meraih kemenangan.

Kemenangan perdana Maluku Utara melalui Joveriah Mahesa setelah mengalahkan Oki Anggarian dari Papua Barat dengan dua set langsung 21-14 dan 21-18.

Sementara Asnan Mahardika mengalahkan wakil Papua Barat lainnya atas nama Kurnia Adi Yusuf dengan skor 17-21, 21-13 dan 21-17.

Adapun kemenangan ketiga yang membuat tim Maluku Utara unggul yakni dari Asnan Mahardika dan Joverian Mahesa Akni.

Keduanya sukses mengandaskan perlawanan pasangan Papua Barat yang diperkuat Chandra Klismen dan Gala Maghrianov dengan 17-21, 21-17 dan 22-20.

"Kami tentu berharap kemenangan hari ini semakin memotivasi atlet untuk tampil lebih baik lagi pada pertadingan besok. Untuk dua atlet kita yang gagal meraih kemenangan tentu akan kita evaluasi lagi agar bisa lebih baik pada pertandingan selanjutnya," ujarnya.Q ant

Persiapan Venue On The Track Bandung, Bhirawa Sekretaris Umum PB PON XIX/2016 Yudha M Saputra menyatakan pembangunan venue atau tempat pertandingan PON XIX/2016 Jabar berjalan sesuai rencana dan ditargetkan tuntas pada waktunya.

"Sejauh ini pembangunan venue PON 'on the track', dijadwalkan Desember 2015 semuanya telah terbangun, bila ada pekerjaan mungkin hanya penyempurnaan saja," kata Yudha di Bandung, Selasa.

Menurut dia, venue pertandingan merupakan fasilitas utama yang disiapkan panitia selain melakukan sosialisasi dan publikasi ajang olahraga itu.

Bahkan dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penetapan venue-venue cabang olahraga itu.

"Ya Pergub akan secepatnya dibuat, dengan demikian memastikan tidak ada pemindahan venue pertandingan, sekaligus memastikan tempat pertandingan itu telah siap," kata Yudha yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar itu.

Ia menyebutkan, dengan adanya Pergub itu, maka tidak akan ada rumor pengalihan venue PON XIX/2016 sehingga persiapan bisa lebih fokus.

"Desember mungkin sudah ada Pergub itu," katanya.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan sebagian besar perbaikan venue sudah rampung, juga pembangunan tempat pertandingan sejumlah cabang olahraga juga sedang berjalan dan ditargetkan tampung Desember 2015.

Beberapa cabang olahraga yang tempat pertandingannya masih dalam pembangunan adalah pencak silat di Jatinangor, tinju di Pelabuhan Ratu Sukabumi dan beberapa cabang olahraga lainnya.

"Sebagian besar cabang olahraga sudah siap venuenya, yang belum selesai akan tuntas Desember, dan finishing dalam beberapa bulan ke depan," kata Yudha.Q ant

Tiket PON Perahu Naga Kendari, Bhirawa Kontingen cabang olahraga dayung Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membidik sembilan tiket menuju PON XIX Jawa Barat dari jenis perahu naga yang sedang menggelar prakualifikasi di Palembang.

Pelatih perahu naga Sultra Dodong melalui telepon dari Palembang, Selasa, mengatakan 23 atlet putra dan 13 putri sedang menjalani pertandingan babak penyisihan.

"Sejak atlet dan pelatih menjalankan program latihan menyambut pra-PON sudah bertekad lolos PON. Kami sadari daerah lain mengusung tekad yang sama. Semua akan terjawab di arena lomba," kata Dodong, mantan atlet nasional itu.

Mewujudkan impian menyapu bersih sembilan tiket PON jenis perahu naga akan mendapat tantangan dari pedayung Kalteng, Jawa Barat, Kalsel, Jawa Tengah, Papua, Riau dan Kepri.

Tanpa meremehkan tim perahu naga daerah lain

namun dominasi perolehan medali emas Kalteng dari lintasan perahu naga pada PON XVIII di Pekanbaru tahun 2012 adalah bukti, katanya.

Pedayung perahu naga putra yang berkekuatan 23 atlet akan berlaga pada enam nomor pertandingan, sedangkan pedayung putri perahu naga akan berburu tiket pada tiga nomor pertandingan.

Enam nomor pertandingan putra dengan 20 pedayung untuk jarak 1000 meter, 5000 meter dan 250 meter dan 10 pedayung untuk jarak 1000 meter, 500 meter dan 250 meter.

Sedangkan atlet perahu naga putri dengan 10 pedayung akan berlomba pada jarak 1000 meter, 500 meter dan 250 meter.

Secara terpisah Sekretaris PODSI Sultra Firman Aco mengatakan lomba prakualifikasi jenis kayak dan cano yang sudah memasuki babak final memastikan kontingen Sultra sudah mengamankan 14 tiket menuju PON XIX Jawa Barat 2016.Q ant

Kontingen cabang olahraga dayung Provinsi Sultra bidik sembilan tiket menuju PON XIX Jawa Barat.

Tim Puteri Sumbar Lolos ke Babak Semifinal Pangkalpinang, Bhirawa Tim bola basket putri Sumatera Barat lolos kebabak semifinal Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera IX yang digelar di GOR Sahabudin, Kota Pangkalpinang, Selasa.

Kepastian srikandi basket Ranah Minang lolos ke fase semifinal itu didapat setelah mereka sukses membungkam tim tuan rumah Bangka Belitung dengan skor telak 84-28.

Dalam pertandingan tersebut, dominasi Sumbar sejak quarter pertama sudah terlihat, tampil trengginas dan tak memberikan kesempatan pada tim tuan rumah berkembang, tim Sumbar berhasil menyudahi pertandingan di quarter satu dengan skor 19-6.

Di 15 menit kedua, Valentina Vida Arief dan kawan kawan tak mengendurkan serangan, kendati sudah unggul 6,5 bola dari lawan. Hasilnya, di paroh quarter II, mereka sudah melaju jauh dengan keunggulan 27-8. Hingga quarter II berakhir, tim Sumbar sukses meraih poin hingga 40, sementara tuan rumah hanya mampu menambah 4 poin.

Dengan demikian, quarter II ditutup anak asuh Audy Pahala dengan skor 40-12.

Kemenangan terus berlanjut, di akhir quarter III, tim Sumbar sudah meraih poin 62-18 dan menuntaskan quarter terakhir dengan skor 84-28. Hasil ini, menempatkan tim Sumbar sebagai juara grup. Siapa lawan yang akan mereka hadapi di fase semifinal, masih menanti hasil pertandingan grup lain.

Ketua Pengprov Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sumbar, Arius Arief usai pertandingan berharap di laga semifinal nanti anak-anak Sumbar bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa merenggut tiket final. Dari regulasi, tim yang lolos ke finallah yang berhak mengantongi tiket PON Jawa Barat 2016.

"Jika ini terjadi, maka tim basket putri Sumbar akan melenggang pertama kali ke PON," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Kontingen Porwil Sumbar, Handrianto. Ia mengharapkan, pada babak semifinal tim bola basket putri tampil lebih baik lagi dan menampilkan permainan terbaiknya.

"Penampilan pada hari ini harus terus ditingkatkan, mudah-mudahan tim putri bisa meraih kemenangan," katanya.Q ant

Rabu Legi, 18 NOVEMBER 2015

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka, 1 PNS PU Cipta Karya Provinsi l Sambungan hal 1

dum menjadi Rp 9,6 miliar.

Dikatakannya, dugaan korupsi proyek pembangunan SPAM di Ploso ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan diketahui ada dugaan pelanggaran. Yakni ada ketidaksesuaian antara nilai kontrak dan realisasi yang ada di lapangan. ” Ada ketidaksesuaian antara nilai proyek dengan yang di lapangan. Salah satunya mengakibatkan kebocoran. Dari hasil penghitungan ahli, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 576 juta,”bebernya.

Atas kasus ini, lanjut Kasi Pidsus, ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Penasihat hukum ketiga tersangka, Joko Supriyono tidak banyak berkomentar terkait ini. Namun dijelaskannya bahwa tudingan penyalahgunaan wewenang dan dugaan adanya kebocoran akan dibuktikannya di pengadilan.” Yang dituduhkan sepele, hanya karena persoalan kebocoran.

Masalahnya itu kan nanti akan kita buktikan di pengadilan, karena menyangkut ilmu teknik aja. Semua tuduhan itu akan kita buktikan,”jawabnya.

Atas penahanan ketiga kliennya ini pihaknya tetap akan mengajukan penangguhan penahanan, karena hal itu menjadi hak tersangka. “ Tetap kita ajukan, kalau korupsi kita tahu sendiri, tapi itu kan hak kita,”pungkasnya. n rur

Sumber Mata Air Umbulan Dipertahankan Milik Kota Pasuruan l Sambungan hal 1

Gubernur Kepala Agraria pada 1972 yang menetapkan pengelolaan sekaligus kepemilikan sumber mata air Umbulan diserahkan ke Kota Pasuruan. Makanya, ini yang menjadi pedoman kami untuk tetap mempertahankan aset ini,” terang Pj Wali Kota Pasuruan Wibowo Ekoputro, Selasa (17/11).

Sumber air Umbulan memiliki debit 5.000 liter/detik per harinya. Proyek itu akan memanfaatkan 4.000 liter/detik untuk disalurkan kelima daerah di Jatim antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan serta dua komplek perusahaan yaitu PT Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan dan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

“Yang kami inginkan saat ini adalah bertemu dengan pihak Badan Penanaman Modal Jatim dan Dinas PU Cipta Karya Jatim. Intinya nanti kami tanyakan penetapan Gubernur Kepala Agraria pada 1972 itu.

Sekaligus menujukkan bukti-bukti penguatan itu bahwa aset Umbulan ini milik Kota Pasuruan,” jelas Wibowo Ekoputro.

Disinggung, dari lima daerah yang akan dialiri sumber mata air Umbulan, ada satu daerah belum menyepakati perjanjian proyek Ymbulan dengan Pemprov Jatim yakni Kota Pasuruan. Wibowo menegaskan sebenarnya Pemkot Pasuruan bukan tak setuju dengan proyek yang digagas Pemprov Jatim tersebut. Pemkot Pasuruan hanya menginginkan jika sumber mata air Umbulan yang berada di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan itu pengelolaannya ada di Pemkot Pasuruan.

“Sebenarnya rencana proyek ini tidak berat. Terpenting pengakuan sumber Umbulan ini milik kami. Siapapun yang meng­ elola, asalkan Kota Pasuruan jelas terkait kontribusinya,” pungkasnya. n hil

Doakan Menpora Tak Di-reshuffle l Sambungan hal 1

seorang menteri bisa di-reshuffle bukan atas kinerjanya yang buruk, tapi ada halhal lain yang mempengaruhinya seperti soal deal politik. Untuk itu, untuk orangorang yang kini tengah menjadi menteri meski berkinerja baik siap-siap jika suatu saat dipaksa melepas jabatannya.

Meski hanya bekerja sangat singkat, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini mengaku memiliki banyak peng­ alaman. Dia sudah mengunjungi daerahdaerah terpencil di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari daerah paling ujung utara dekat Filipina hingga daerah yang paling ujung selatan dekat Australia.

“Dulu saya sempat menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 atau sekitar dua setengah tahun. Waktu itu saat sedang asyik bekerja, tiba-tiba harus dipaksa harus melepas jabatan sebagai menteri. Rasanya memang tidak enak,” kata Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf.

Terkait isu reshuffle yang kini tengah gencar diberitakan, Gus Ipul mendoakan teman-temannya yang kini menjadi menteri agar tidak ikut gelombang tersebut. Salah seorang menteri yang didoakan itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

“Saya doakan Mas Imam tidak ikut direshuffle sebab selama ini kinerjanya baik.

Peduli terhadap perkembangan olahraga di Indonesia,” kata Gus Ipul, saat menghadiri acara bersama di pembukaan Pekan Olahraga Seni Diniyah (Porsadin) di Asrama Haji Sukolilo Surabaya beberapa waktu lalu.

Di hadapan Menpora, ia menceritakan pengalamannya selama menjadi Menteri PDT termasuk pengalamannya saat di-reshuffle. “Ya begitulah nasib orang tidak ada yang tahu. Setelah jadi menteri, sekarang jadi wakil gubernur. Kemarin waktu acara di Jombang, saya didaulat memberikan sambutan mewakili kepala desa,” katanya yang langsung disambut tawa Menpora dan seluruh peserta Porsadin. n iib

11

SAMBUNGAN Bermasalah Hukum, BKD Jatim Ancam Pecat 6 PNS Pemprov l Sambungan hal 1

hukum sudah memiliki keputusan hukum tetap (inkrach).

Di antara PNS Jatim yang ter­ ancam dipecat itu adalah Sekretaris Bawaslu Jatim Amru dan Bendahara Bawaslu Jatim Gatot Sugeng Widodo karena terlibat kasus dugan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar. “Kasusnya masih berproses di pengadilan sehingga BKD juga belum membuat sanksi kepada keduanya,” ujar Siswo Heru Toto, Selasa (17/11) kemarin.

Kemudian Nelson Sembiring pegawai di Balitbang Jatim yang juga merangkap sebagai Ketua Bidang UKM Kadin Jatim menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim dari APBD Jatim 20122013 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 20 miliar. “Kasus ini juga masih berproses di pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap,” ungkap Siswo.

Selain itu juga ada Kepala UPT Metrologi Surabaya Disperindag Jatim Hadi Witomo terkait dugaan kasus

korupsi tera SPBU dengan kerugian negara sekitar Rp 900 juta. Lalu Sugeng Riyono mantan Kadispora Jatim yang ditahan pasca keluarnya putusan kasasi MA terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan PIA Jemundo Sidoarjo.

Jika mengacu pada ketentuan UndangUndang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No 24 Tahun 1976 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil maupun PP No 76 Tahun 2000 tentang Pemberian Gaji/Tunjangan PNS, kata Siswo, PNS yang bermasalah dengan hukum tidak otomatis dipecat kendati sudah ada putusan hukum tetap.

“Kalau putusan hukumnya di bawah 2 tahun maka masih bisa dipertimbangkan oleh kepala daerah selaku pejabat pembina PNS. Sedangkan jika hukumannya di atas 3 tahun dan tergolong kejahatan extra ordinary maka bisa langsung dijatuhi sanksi berupa pemecatan,” tegas mantan Bakorwil Madiun ini.

Selama berproses hukum mereka hanya akan mendapat 50 persen dari gaji yang biasa mereka terima.

Ia juga berharap semua kepala

SKPD di lingkungan Pemprov Jatim mengitensifkan pembinaan terhadap jajarannya dan mau bersikap arif serta bijaksana jika anak buahnya sedang dirundung masalah baik menyangkut pidana, perdata hingga perceraian. “Ini waktu yang tepat bagi semua kepala SKPD untuk melakukan instropeksi terhadap tanggungjawab melakukan pembinaan terhadap jajarannya agar kasus yang mencemarkan nama baik Korpri bisa diminimalisir,” pinta Siswo Heru Toto Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan keputusan untuk memecat seorang PNS, telah berdasarkan pada aturan yang berlaku. Termasuk ke-6 PNS di lingkup Pemprov Jatim yang terancam dipecat, semuanya sudah memenuhi proses hukum. Dan kini BKD tinggal menunggu keputusan hukum yang memiliki kekuatan tetap. ‘’Jadi saya kira ancaman pemecatan PNS itu adalah hal yang wajar dan sudah diatur dalam UU. Karenanya, bagi mereka yang ingin selamat dan tetap menjadi PNS tentunya dalam bekerja haruslah berhati-hati,’’papar politikus asal Partai Golkar ini. n cty

Menpan Minta Humas Lakukan Revitalisasi l Sambungan hal 1

Menurut Yuddy, kecepatan informasi kepada masyarakat dengan pemahaman yang benar akan menghasilkan pengertian, dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangun­ an nasional. Oleh karena itu humas memiliki peran yang sangat vital dan presiden menyadari hal itu.

“Kalau bisa dicermati dalam satu tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan koordinasi, training and development, the building terhadap aparatur negara lebih intensif daripada sebelumnya. Saya berharap di daerah juga melakukan yang sama,” jelas politisi Partai Hanura ini.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendampingi Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi Yuddy menjelaskan, Ke- menggunting untaian melati pada pembukaan Rakor Nasional Kehumasan di Dyandra Convenmenpan dan RB serta Ke- tion Hall Surabaya, Selasa (17/11). menterian Komunikasi dan “Indonesia merupakan pengguna humas juga harus didukung dengan Informatika (Kemenkominfo) melakukan hal yang sama yaitu facebook kedua terbesar di dunia anggaran yang memadai.

“Untuk menuju era keterbukaan peningkatan kapasitas kehumasan di se­telah Amerika Serikat. Ini merupasetiap provinsi dan berbagai macam kan salah satu tantangan bagi humas informasi, insan kehumasan harus wilayah. “Kita harapkan provinsi untuk bisa menyampaikan berita dan dibekali dengan kemampuan, teknolojuga melakukan hal sama yakni kebijakan pemerintah pada pengguna gi, dan anggaran yang cukup. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh penguatan-penguatan peran kehu- media sosial,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, humas memiliki pemerintah baik tingkat provinsi, masan di daerah,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya mengingatkan peran yang cukup strategis di era kabupaten dan kota,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, sebagai kepada kepala daerah, gubernur, wali keterbukaan informasi. Istilahnya kota dan bupati agar melakukan revi- humas adalah outletnya pemerintah, Public Relations (PR) pemerintah, talisasi terhadap struktur kehumasan. yang menentukan citra dari kinerja humas memiliki beberapa hal penting “Jangan asal menaruh orang di humas, pemerintah. “Tidak ada gunanya jika yang harus dipertimbangkan seperti tapi tidak mengerti soal humas, ini kinerja pemerintah bagus tetapi membangun citra yang menjadi kemasyarakat banyak yang tidak tahu. butuhan utama institusi. Selain itu jangan sampai terjadi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Karenanya insan kehumasan harus juga bisa bermitra dengan institusi, Gubernur Jatim Drs H Saifullah pro aktif dan profesional,” tegasnya. karena tanpa mitra sebuah institusi Ditambahkannya sebagai peng­ tidak akan bisa berjalan.

Yusuf minta lembaga kehumasan “Yang terakhir dengan adanya pemerintah mulai memperhatikan hubung atau jembatan bagi instansi masyarakat pengguna internet atau dan tatanan sosialnya, humas har- PR maka akan terjadi pertukaran biasa disebut netizen. Ini penting us didukung dengan kecanggihan komunikasi dan informasi. Sehingga karena berdasarkan data penetrasi teknologi. Selain itu pelatihan dan kehumasan atau PR bisa dijadikan media internet di Indonesia mencapai peningkatan kemampuan sumber bagian dalam proses pengambilan 17 persen, bahkan saat ini sudah naik daya manusia di bidang kehumasan keputusan dalam sebuah manajemen harus ditingkatkan. Yang terpenting organisasi,” pungkasnya. n iib hingga 30 persen.

Dilayani Satu Kapal, Pelayaran Kalianget- Kangean Tersendat l Sambungan hal 1

satu armada, apalagi kapal yang dikelola PT Sakti Inti Makmur (SIM) itu hanya khusus penumpang sehingga setiap pelayarannya selalu over load.

“Pelayaran di jalur pelabuhan Kalianget menuju Kangean sudah satu bulan ini tidak maksimal, karena hanya dilayani satu kapal, sedangkan satu kapal lainnya tidak beroperasi,” kata Muhlis, Selasa (17/11).

Ia menyampaikan, untuk barang atau kebutuhan masyarakat kepulauan terpaksa menggunakan perahu rakyat dengan konsekuensi tarif lebih mahal dan keselamatan kurang terjamin. Sebenarnya warga juga bisa memanfaatkan pelayaran kapal perintis namun pelayarannya maksimal dua minggu sekali.

“Kalau kondisi ini terus menerus seperti ini, persediaan kebutuhan pokok di kepulauan bisa-bisa tidak terpenuhi, karena kebutuhan warga

kepulauan tetap bergantung pada suplai dari daratan,” terangnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep itu menegaskan tidak maksimalnya pelayanan jasa transportasi laut ke pulau Kangean itu berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Bahkan saat ini, sejumlah barang atau kebutuhan masyarat di daerah kepulauan naik.

“Semua harga kebutuhan sudah mulai naik. Kami berharap operator pelayaran dan dinas terkait melakukan langkah kongkrit menanggulangi persoalan tersebut,” harapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Moh Fadillah memastikan dua kapal cepat, yakni Express 8 B dan KM Express Mega cukup untuk melayani pelayaran rute Kalianget-Arjasa Pulau Kangean. Sebab, sejauh ini, kapal DBS 1 yang biasa melayani rute Kalianget-Kangean belum bisa beroperasi karena proses docking-nya yang belum selesai.

Imbasnya angkutan penumpang dan barang hanya dilayani dua kapal

cepat tersebut.

“Jalur Kalianget-Kangean itu dilayani dua kapal cepat, bukan satu kapal. Dua kapal tersebut memadahi untuk melayani angkutan lintas Kalianget-Kangean, sebab sampai saat ini, tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan transportasi laut ke Kangean,” papar Fadillah.

Dia menegaskannya, Pemkab tidak perlu menyiapkan kapal pengganti DBS 1 untuk membantu pelayaran Kalianget-Kangean, apalagi dalam minggu ini proses docking kapal milik daerah tersebut sudah selesai. Memasuki akhir tahun, kapal perintis juga akan memasuki masa docking, namun pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan meminta Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Wangi Banyuwangi untuk menyiapkan kapal pengganti. “Docking kapal itu sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga keselamatan penumpang ,” bebernya. n Sul

Komisi D Temukan Pelanggaran Manifest di KM Wihan Sejahtera l Sambungan hal 1

Atas kondisi ini Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto akan memanggil sejumlah pihak terkait tenggelamnya KM Wihan Sejahtera Kamis lusa di antaranya Dishub dan pihak Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.

“Pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui apa penyebab karamnya kapal bermuatan 179 penumpang itu. Apalagi di data manifest jumlah penumpang berbeda jauh dengan penumpang di dalam kapal, artinya ini ada indikasi permainan onknum di dalam,” ungkap politisi dari fraksi PKS yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (17/11).

Hamy menegaskan dewan tidak ingin kejadian ini terulang lagi, untuk itu Komisi D akan mencari tahu celah adanya oknum yang memainkan data penumpang. “Celah yang memunculkan adanya permainan itu harus ditutup, agar kejadian ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.

Mantan Ketua DPW PKS jatim ini menambahkan pihaknya juga akan mengevaluasi peran Dishub sebagai supervisi terkait izin kapalnya, artinya Dishub sebagai supervisi dianggap kinerjanya masih lemah.

Untuk diketahui KM Wihan Sejahtera tenggelam dekat Dermaga Teluk Lamong, Senin (16/11) sekitar pukul 10.00. Total penumpang yang berhasil diselamatkan hingga kemarin sore tercatat sebanyak 212 orang bersama awak kapal. Padahal data yang tercatat di manifest penumpang sebanyak 153 orang. Hingga kemarin sore dilaporkan belum ada korban jiwa dalam musibah ini.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya Kapten Rudiana mengatakan jumlah penumpang yang berhasil diselamatkan itu melebihi dari manifest atau jumlah penumpang yang dilaporkan awal, yakni sebanyak 153 penumpang.

“Manifest ada 153 penumpang, tapi kenyataannya yang kita data dan selamatkan ada 212 penumpang, dan ini akan kita selidiki adanya selisih dari manifest ini,” kata Rudiana saat ditemui di Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (17/11).

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri mengaku jika penumpang yang mengalami kecelakaan ternyata belum mendapat ganti rugi. Padahal seluruh tiket yang dibeli penumpang seharusnya diasuransikan.

“Pasti ada standar prosedur yang dilanggar, apakah itu kelayakan kapal ataupun over kapasitas penumpang dan barang,” terang Achmad Heri.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, berbedanya data manifest antara kesyahbandaran dan data kapal menunjukkan adanya prosedur yang dilanggar. “Ketentuan standar SOP dari pelayaran atau ada kesalahan teknis yang ada di dalamnya. Mereka yang menjadi korban akibat kecelakaan harusnya mendapat santunan dari Jasa Raharja. Karena penumpang yang mendapat tiket sudah diasuransikan,” ujar dia.

Pasang Tanda Bahaya Sementara itu Tim Survei Distrik Navigasi Kelas I Surabaya memasang empat tanda bahaya di lokasi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera di sekitar Dermaga Teluk Lamong Selasa kemarin.

Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Nyoman Sukayatdnja mengatakan empat tanda berwarna oranye itu diikatkan ke tubuh dan sisi kapal untuk mengingatkan adanya tanda bahaya baru di alur perairan setempat. “Siang ini (kemarin) kita pasang empat tanda bahaya baru untuk antisipasi alur dan memberitahu adanya lokasi tenggelamnya kapal,” ucap Nyoman di Tanjung Perak.

Ia mengatakan, sesuai pantauan atau monitoring terakhir posisi kapal mengalami pergerakan 100 meter ke arah Dermaga Teluk Lamong dan akan didorong keluar dari tanda atau wilayah Buoy 22. Perlunya dorongan itu, kata Nyoman, karena adanya bangkai kapal lain yang sebelumnya juga tenggelam di lokasi setempat, yakni Kapal Motor Tanto Hari.

Nyoman menjelaskan, adanya pergerakan itu membuat perlunya pengaturan alur laut untuk menghindari bangkai kapal.

“Jadi alur dipindah di sebelah kanan, dan akan dibuat alur alternatif atau kita buat solusi, dan proses bagaimana atau seperti apa, akan kita mapelkan atau rapatkan dulu,” katanya.

Rencananya, kata Nyoman, juga akan dilakukan penyelaman untuk mengetahui lokasi pasti alur alternative sehingga bisa ditentukan posisi alurnya. “Rencananya yang akan melakukan penyelaman adalah tim dari anggota KPLP Pangkalan Armada, dan saat ini arus di bawah laut masih 0,6 mil per jam, sehingga menunggu 0,2 mil per jam sebagai posisi aman penyelaman,” katanya. n cty,ma

Ada Saatnya Harus ‘Melepas Baju’ agar Semua Bisa Berbaur l Sambungan hal 1

Begitulah cara Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim berupaya menciptakan suasana harmonis di dalam kantor. Sekali di waktu senggang mereka harus berkumpul untuk sekadar mengintrospeksi diri, mendengarkan nasihat motivator lalu membuat dinamika kelompok untuk melatih kembali kerjasama. “Tujuannya pasti untuk meningkatkan sinergi dan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas,” tutur Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dindik Jatim Endang Widiastuti MSi belum lama ini.

Seperti yang sudah digelar beberapa waktu lalu. Pertemuan antar pegawai dengan konsep sinergy building dan peningkatan kapasitas pegawai dilakukannya ber-

sama seluruh pegawai di Hotel Tretes Raya, Pasuruan. Mulai dari pegawai yang tak punya golongan pangkat, bagian rumah tangga, pasukan pengaman (Satpol PP,red), sampai pegawai yang sudah berpangkat eselon jadi satu di sana.

“Semua sama saat itu. Menjadi peserta yang harus sabar mendengarkan nasihat motivator. Dan mau diperintah instruktur saat mengikuti sesi dinamika kelompok. Termasuk saya,” tuturnya.

Cara ini membuat yang golongan pangkatnya tinggi menjadi lebih egaliter. Dan yang tidak berpangkat lebih percaya diri untuk melaksanakan tugasnya lebih optimal. “Menyenangkan, karena kita bisa melatih kerjasama dengan permainan.

Sekaligus ditantang melakukan hal-hal ekstrim untuk melatih

mental,” tutur dia.

Dia menyebut beberapa tantangan ekstrim yang dilakukan dalam bentuk high rope mulai dari flying fox, two line bridge dan spider web.

Salah seorang motivator yang sengaja didatangkan saat itu adalah Dr Judi Suharsono.

Akademisi dari Universitas Panca Marga Probolinggo itu mengajak seluruh pegawai mengukur dirinya sendiri dalam bekerja dan berelasi di dalam pekerjaannya. Cara meng­ ukurnya pun unik. Mereka diminta menggambar seekor sapi yang memiliki anggota tubuh lengkap. Dari gambar tersebut, dia menjelaskan satu per satu karakter pegawai.

“Gambar ini bisa menjadi cermin bagaimana mereka berhubungan dengan yang lain, atau karakter mereka

yang tekun atau biasa-biasa,” kata dia.

Satu hal lagi yang penting.

Dia juga mengajak pegawai lebih mencintai pekerjaannya.

Bagaimana rasa cinta terhadap pekerjaan itu diukur? Kalau ada pegawai yang pulang kerja terus tersenyum ketika sudah sampai di rumah. Berarti mereka menikmati pekerjaannya selama di kantor. “Kenyataannya banyak pegawai itu yang uring-uringan saat tiba di rumah. Masalah kantor dibawa pulang, anak dikasih muka berkerut yang menyedihkan,” tutur dia disambut tawa sekitar 60 pegawai kesekretariatan Dindik Jatim itu.

Untuk mencintai pekerjaan, dia menganjurkan agar pegawai mempunyai rasa memiliki terhadap instansi yang menaunginya. Hal-hal

yang sifatnya kurang baik, diperbaiki tanpa menunggu orang lain memperbaiki. Jika ada keburukan di internal, seyogyanya bisa disimpan bersama-sama lalu diperbaiki.

Bukan malah dijadikan bahan pembicaraan dengan orang banyak di luar institusi. Termasuk juga tidak dibicarakan dengan keluarga. Ini agar keluarga tetap melihat pekerjaan suami atau istrinya menyenangkan.

“Jangan salah paham. Rasa memiliki kantor itu bukan membawa pulang kertas, tinta, meja, kursi atau fasilitas lainnya ke rumah. Itu terlalu berlebihan rasa memilikinya,” candanya lagi.

Di sisi lain, lanjut dia, ekspresi rasa memiliki seperti itu tidak akan membawa berkah di keluarga. *

UTAMA

12

Rabu Legi, 18 NOVEMBER 2015

LINTAS PERISTIWA

Tak Terpengaruh Status Bromo

Warga Suku Tengger Masih Berladang

Kabid Kehutanan dan Perkebunan, Heru Waskito, saat meninjau kawasan pertanian di Desa Sumber Brantas.

Waspadai Longsor, Pemkot Batu Bangun 15 Dam Batu, Bhirawa Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan mengajukan pembangunan dam penahan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kota Batu.

Hal ini menyusul tingginya erosi tanah di lahan pertanian yang ada di kawasan Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.

Kabid Kehutanan dan Perkebunan, Heru Waskito mengatakan bahwa kawasan pertanian Sumber Brantas turut menyumbang sedimentasi di aliras sungai Brantas dan Bendungan Sutami, Kabupaten Malang. Dan nantinya keberadaan dam ini berfungsi menahan sedimen seperti tanah dan pasir tanah tegalan di wilayah Desa Sumberbrantas.

“Dam ini berfungsi menahan sedimen dari atas biar tidak terbawa hingga di bendungan, selain mencegah sedimentasi di bendungan, endapan di dam penahan bisa dipergunakan lagi oleh masyarakat,” ujar Heru Waskito, Selasa (17/11).

Selain itu, lanjut Heru, dam penahan ini juga berfungsi menahan kandungan nitrogen yang ada di sedimen. Zat ini yang menyebabkan racun yang bisa mematikan ekosistem. Dan pada musim hujan, keberadaan dam bisa menjadi penahan dan ncegah terjadinya tanah longsor. Direncanakan ada 15 titik pembangunan dam penahan ini yang akan dibangun di Desa Sumberbrantas hingga Desa Junggo. Hanya saja pelaksanaan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dari APBD Kota Batu. Q nas

Hilmi Husain/Bhirawa

Sejumlah warga suku Tengger di Tosari Kabupaten Pasuruan masih beraktifitas sehari-hari seperti berladang, walapun status Gunung Bromo meningkat di level waspada.

Pasuruan, Bhirawa Meski status Gunung Bromo yang hingga saat ini masih berstatus waspada, namun status itu tak berpengaruh pada warga sekitar. Sebagian warga suku Tengger di Brang Kulon (Pasuruan) menyatakan bahwa kawah Gunung Bromo yang berada di ketinggian 2392 mdpl itu bersahabat. Warga juga masih melakukan aktifitas diladang.

“Tidak ada pengaruhnya bagi kami dengan status yang diberitakan saat ini. Jika seandainya gunung Bromo meletus seperti halnya lima tahun silam lalu, itu bagi saya maupun warga Tengger di Tosari akan menjadikan berkah tersendiri. Sebab, meletusnya Bromo akan semakin menyuburkan tanah disini,” jelas Abdul Malik, warga Tengger di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari,

Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/11) sore.

Sedangkan tokoh masyarakat Suku Tengger di Tosari, Trisno Sudigdo juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan perubahan status itu merupakan hal yang wajar. “Perubahan status Gunung Bromo sudah biasa, tak berpengaruh. Warga Tengger di Tosari masih melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya berladang maupun lainnya. Begitupula aktifitas wisatawan, juga seperti biasanya. Masih ramai,” jelas Trisno Sudigdo. Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf terus memantau kondisi Gunung Bromo. Menurutnya, ia meminta agar warga sekitar untuk mematuhi aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud seandainya status Gunung Bromo kondisinya meningkat. Q hil

Kasatpol PP Tunggu Hasil Penyidikan Oknum Satpol PP Diduga Nyabu Surabaya, Bhirawa Kasus tertangkapnya oknum anggota Satpol PP berinisial AS (51) oleh anggota Polsek Tenggilis dengan dugaan kepemilikan sabu hingga kini terus diproses.

Pihak Satpol PP juga belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberlakukan oleh AS jika terbukti memiliki benda haram tersebut karena masih menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi menerangkan kalau salah satu kepala sie (kasi) bidang operasional dan pengendalian yang tertangkap tangan menggunakan salah satu narkoba itu masuk bergabung dalam Satpol PP Jatim pada 1 September lalu.

Selama bekerja dua bulan

lebih di Satpol PP, lanjutnya, kasinya tersebut tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Bahkan kinerjanya cukup bagus dan pergaulan di sekitar tempat kerjanya juga baik. “Saya tidak mengetahui kalau dia tersangkut dalam masalah obatobatan terlarang,” katanya.

Berkaitan dengan sanksi, Sutartib masih belum mengetahui sanksi yang akan diberikan pada anggotanya, sebab saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap salah satu anggotan-

ya tersebut. “Kami masih menunggu hasil pemeriksaan seperti apa.Namun, sebenarnya kami juga akan berencana bekerjasama dengan Korpri terkait penanganan bantuan hukum terhadap pegawai yang mengalami masalah obat terlarang,” tambahnya.

Mengantisipasi kejadian serupa, Sutartib mengatakan, pihaknya melangsungkan konsolidasi ke internal Satpol PP Jatim sebanyak 150 PNS agar tidak melakukan permasalahan berkaitan dengan masalah obat-obatan terlarang. “Begitupula dengan honorer, kami juga pastinya akan melakukan langkah yang sama untuk mengantisipasi kejadian tidak terulang lagi,” tandasnya. Q bed

Pengesahan APBD 2O16 Tunggu Aturan Dana Hibah dari Pusat DPRD Surabaya tidak ingin terjebak dengan kebiasaan lama, yang selalu mempercepat pembahasan APBD. Untuk APBD 2016, selain masih mendalami rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di komisi, DPRD Surabaya menunggu terbitnya permendagri, khususnya terkait pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos).

“Kita saat ini sedang menunggu aturan terbaru yang akan dikeluarkan pemerintah, tentang beberapa komponen. Terutama permendagri yang menyangkut dana bansos dan hibah,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, H Masduki Toha, kemarin.

Hingga saat ini, pembahasan APBD Kota Surabaya 2016 masih belum selesai. Namun, jajaran pimpinan DPRD Kota Surabaya memastikan pembahasan dengan sinkronisasi bersama SKPD selesai sekitar 25 November 2015. Sehingga sebelum batas waktu penyerahan ke Pemprov Jatim 30 November 2015 bisa dilakukan. “Masih ada waktu, kita berharap 27-28 November sudah digedok,” ujarnya.

Menurut dia, situasi seperti ini tidak hanya terjadi di DPRD Surabaya.

DPRD di daerah lain pun, sebut Masduki, hampir semua menunggu aturan baru tersebut.

Sementara Ketua DPRD Armuji menjelaskan, permendagri terbaru yang diharapkan anggota dewan segera terbit itu terkait persyaratan pemberian hibah. Permendagri itu akan merevisi aturan sebelumnya, soal penggunaan dana hibah atau bansos oleh pemerintah daerah.

Dewan, kata Armuji, berharap aturan baru nantinya memperbolehkan pengajuan permohonan dana hibah di tingkat RW dan kelompok pengajian. Sebelumnya, persyaratan penerima hibah ini harus disertakan surat keterangan dari KemenkumHAM. “Namun soal itu kita masih menunggu permendagri,” ucap Armuji.

DPRD, tambah Armuji, juga tak mau terburu-buru dalam pembahasan RAPBD, sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Sekarang, kata dia, SKPD harus benar-benar siap dan memahami RKA-nya.

“Ini kebiasaan SKPD di tahuntahun sebelumnya dengan alasan waktunya pendek. Tapi sekarang kami tidak bisa lagi menerima alasan itu,” katanya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi aturan soal penggunaan dana hibah atau bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Revisi dilakukan karena dana tersebut kerap disalahgunakan.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek

H Masduki Toha

dalam sebuah acara di Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015) mengatakan, aturan yang direvisi adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Sedang Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Kemendagri akan menerapkan sistem cluster dalam mengatur dana hibah atau bansos tersebut. Besaran dana hibah atau bansos tergantung dari besaran pendapatan daerah atau jumlah anggaran dalam APBD pada tahun itu.

“Ini yang kami belum tentukan, apakah besaran dana bansos yang diperbolehkan, apakah tergantung PAD (pendapatan asli daerah) atau APBD-nya,” ujar pria yang akrab disapa Donny itu.

Revisi aturan soal bansos juga akan memperketat verifikasi penerima dana bansos agar tepat sasaran. Aturan baru itu diharapkan akan mulai efektif berlaku pada tahun anggaran 2016.

Pemerintah mengharapkan penggunaan dana bansos itu efektif dan akuntabel. “Jika memang ada yang masih menyimpang, ya silakanlah aparat penegak hukum saja yang bekerja. Kecuali hanya kesalahan administrasi, masih bisa dikembalikan saja,” ujar dia. Q gat*