Binder19agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Dari hasil survei itu, tidak banyak masyarakat tahu tentang Pilkada. Terbukti, saat ini saja ada sekitar 45 persen masyarakat Situbondo belum mengetahui agenda Pilkada di Kab Situbondo,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Direktur Institute for Regional Development and Studies (Irdes) Arif Rahman

Rabu Kliwon, 19 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

19 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Pelantikan BNNP di Gedung Negara Grahadi 09.00 Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Menghadiri Pelantikan BNNP di Gedung Negara Grahadi 09.00 Menghadiri Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 13.00 Rapat Pembahasan Pengembangan Wilayah Pesisir Madura di Ruang Rapat Sekdaprov Jatim

Dindik Usulkan 2.000 Sertifikasi Siswa SMK Dindik Surabaya, Bhirawa Untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah gencar menggelar standardisasi keahlian calon tenaga kerja. Ini pula yang akan dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya yang telah menyiapkan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK. Sertifikasi kompetensi ini akan memudahkan siswa SMK untuk menemukan lapangan kerja setelah mereka lulus. Sayang, tidak semua bisa mendapatkannya. Sebab, Surabaya baru akan menyiapkan untuk 2.000 sertifikasi. Padahal jumlah siswa SMK di Kota Pahlawan sekitar 37 ribu.

Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Sudarminto menyatakan pihaknya tahun ini telah mengusulkan anggaran kepada Badan Perencanaan Kota (Bapeko) Surabaya untuk melaksanakan program sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK. Namun usulan ini belum mendapat jawaban. “Usulan kami tahun ini masih 2.000 siswa dulu. Mudah-mudahan nanti bisa meningkat,” kata dia, Selasa (18/8).

Lantaran kuota yang terbatas, Sudarminto mengaku sertifikasi kompetensi ini akan diprioritaskan kepada siswa SMK yang saat ini duduk di kelas XII dan akan lulus tahun ajaran 2015/2016.

Namun itu saja belum cukup. Kuota yang terbatas

 ke halaman 11

Panwaslu Jember Temukan Kejanggalan Pemutakhiran Data Pemilih Jember, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemutakhiran data pemilih Pilkada yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) di kabupaten setempat.

“Kami menemukan sejumlah kejanggalan saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pilkada Jember dan hal itu ditemukan di beberapa tempat,” kata anggota Panwaslu Jember Nur Elya Anggraini, Selasa (18/8).

Menurut dia, banyak persoalan yang ditemukan di lapangan dan hampir terjadi merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga pihaknya meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) lebih ketat mengawasi proses pemutakhiran data pemilih itu.

“Masih banyak orang yang meninggal dunia masuk dalam data pemilih, kemudian pemilih fiktif, data ganda dan pemilih yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tuturnya.

Ia mengatakan persoalan dalam proses pemutakhiran data pemilih Pilkada tersebut dapat berdampak pada rawan gugatan karena hampir

Lomba Karapan Sapi HUT RI Layaknya MotoGP Pasuruan, Bhirawa Belasan sapi yang berasal dari wilayah Kabupaten Pasuruan menyemarakkan lomba karapan sapi dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Republik Indonesia ke-70 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (18/8).

Tentu saja, lomba Agustusan yang digelar setiap tahunnya di lapangan Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo mendapatkan antusias warga Pasuruan maupun luar daerah.

“Setiap tahunnya saya melihat langsung lomba karapan sapi. Bisa memacu adrenalin karena dua ekor sapi lari kencang layaknya balap motoGP,” kata Ridwan, warga Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo sambil tersenyum.

Sedangkan warga Jombang, Ismail tak kalah ketinggalan untuk melihat aksi joki-joki peserta yang menantang. “Kebetulan hari ini (kemarin) saya libur kerja.

Dan mendapatkan informasi dari

teman saya bahwa di Pasuruan tepatnya di lapangan Wonorejo terdapat lomba karapan sapi.

Sungguh aksi joki pada lomba kerapan sapi tadi luar biasa, secepat mobil Ferrari,” kata Ismail.

Ketua Panitia Karapan Sapi, Hamim mengungkapkan selain memeriahkan HUT RI ke-70, lomba karapan sapi tersebut untuk mempertahankan budaya yang ada di Kecamatan Wonorejo. “Ada 16 pasang

 ke halaman 11

Peserta joki lomba karapan sapi saat berpacu menuju garis finish di lapangan Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (18/8).

Hari Ini Gubernur Lantik 4 Pj Kepala Daerah SK Pj Bupati Ngawi Masih Nyantol di Kemendagri

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (19/8) hari ini dijadwalkan akan melantik empat orang Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Gedung Negara Grahadi. Pelantikan Pj ini dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan bupati dan wali kota definitif.

Empat Pj yang bakal dilantik itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim Wahid Wahyudi menjadi Pj Bupati Lamongan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Maskur menjadi Pj Bupati Ponorogo, Asisten I Sekdaprov Jatim Idrus sebagai Pj Bupati Kediri dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto menjadi

Pj Wali Kota Blitar.

Selain empat Pj itu, seharusnya Gubernur juga melantik Pj Bupati Ngawi Soejono yang masa tugas bupati definitif telah berakhir 27 Juli lalu. Namun sayangnya hingga kemarin SK (Surat Keputusan) dari Mendagri masih belum turun dan belum tahu kapan turunnya.

“Bisa saya pastikan hingga

pelantikan Pj besok (hari ini, red) SK-nya belum turun. Saya sudah telepon ke Kemendagri tapi masih belum ada kepastian. Ya yang ada SK-nya dulu yang dilantik. Nanti Ngawi bisa menyusul pada pelantikan berikutnya,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (18/8).

Sementara itu, terkait calon Pj Wali Kota Surabaya yang beritanya terus menghangat, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, juga memastikan usulan nama Nurwiyatno sebagai Pj Wali Kota Surabaya bukan untuk memenangkan pasangan Rasiyo-Dhimam

 ke halaman 11

Merujuk UU ITE, Dokumen Hasil Scan Adalah Alat Bukti yang Sah Berkas Kedua Pasangan Calon Masih Banyak Kekurangan

KPU Surabaya, Bhirawa Polemik surat rekomendasi hasil scan telah membawa KPU Kota Surabaya untuk berkonsultasi dengan KPU RI. Pada akhirnya, keduanya sepakat pen-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Tahapan Pilkada Surabaya 2015 Waktu 19 – 21 Agustus

Juara Masterchef Sidoarjo LIRIK lagu dangdut Masakmasak Sendiri karya Caca Handika, rupanya membuat pejabat Sidoarjo ini menjadi mandiri. Sehingga saat ada lomba masak ala Masterchef Sidoarjo untuk membuat rujak ulek antar Kepala SKPD di Kab Sidoarjo, pria kelahiran Magetan 23 September 1965 itu terpilih menjadi juara pertama.

Lomba Masterchef ini digelar untuk Joko Santoso

 ke halaman 11

Sentil..  Dinkes Pemkab Malang Akreditasi Puskesmas  Akreditasi bagus tak menjamin kinerjanya juga bagus  45 Persen Warga Belum Tahu Pilkada  Jika yang apatis dimasukkan, jumlahnya lebih besar  Masuknya Narkoba di Indonesia Bentuk Penjajah Masa Kini  Penjajahan gaya baru, tak perlu pakai senjata

hilmi husain/bhirawa

23 – 29 Agustus 30 Agustus 31 Agustus – 1 September

gegeh bagus/bhirawa

LO gabungan Partai Demokrat dan PAN Didik Darmadi saat mendatangi KPU Surabaya, Selasa (18/8).

Uraian masa perbaikan syarat pencalonan hasil penelitian masa penelitian hasil perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan penetapan pasangan calon pengundian dan pengumu man nomor urut pasangan calon

Ket : Sesuai Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2015

Cari Tahu Kesiapan Pilkada Serentak, Komisi A Segera Panggil KPU Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Kisruhnya pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2015 memancing reaksi Komisi A DPRD Jatim untuk mengundang KPU Jatim. Ini karena komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tidak mau pelaksanaan Pilkada serentak nanti di Jatim berlangsung

 ke halaman 11

Komisi B Kritik Kebijakan Pusat untuk Impor Sapi DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintah pusat yang membuka kran impor sapi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), menuai kritik dari DPRD Jatim. Dewan bersikukuh menolak impor sapi masuk Jatim mengingat Jatim adalah salah satu provinsi yang surplus untuk sapi di Indonesia. Selain itu mendesak Pemprov Jatim dan aparat terkait agar tak memberi izin atas masuknya sapi impor ke Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan keputusan pemerintah pusat yang terus menggelontor impor sapi itu sangat ironis, di tengah Jatim ditunjuk sebagai wilayah yang surplus. Bahkan fakta tersebut semakin menunjukkan kalau pemerintah tidak berpihak pada peternak lokal.

 ke halaman 11

Darji, Juru Kunci Panderman Raih Penghargaan Perintis Kalpataru

Getol ‘Racuni’ Warga untuk Lakukan Gerakan Menanam Pohon Darji, petani yang tinggal di Lereng Gunung Panderman, Kota Batu meraih penghargaan Perintis Lingkungan (Kalpataru) tingkat Provinsi Jatim. Lulusan SD ini dinilai mampu memotivasi dan menggerakkan warga untuk menyelamatkan lingkungan.

Supriyanto, Kota Batu Penghargaan bergengsi di bidang lingkungan ini diserahkan oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat resepsi kenegaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di Balaikota Batu, Senin (17/8) malam.

Darji sendiri sama sekali tidak menyangka mendapatkan penghargaan ini, karena yang dilakukannya selama ini tidak lebih pada panggilan mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Dia tak menyangka jika selama ini aktivitasnya mendapat perhatian dari pemerintah. “Saya tidak menyangka kalau sampai diberi

penghargaan segala,” ungkap juru kunci Gunung Panderman ini.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu Hari Santoso memberikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada Darji ini. “Beliau layak mendapatkan penghargaan itu, karena perjuangannya melestarikan lingkungan sangat besar,” ujar Hari.

Menurutnya selama ini Darji mampu memberikan motivasi kepada masyarakat di sekitar lereng Gunung Panderman untuk melakukan penghi-

 ke halaman 11

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menyerahkan piagam Kalpataru kepada Darji, juru kunci Gunung Panderman saat resepsi kenegaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 di Balaikota Batu, Senin (17/8) malam.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Disparitas Daerah Pesisir-Kepulauan Tinggi, Perlu Sinergi Antar Lembaga DPRD Jatim, Bhirawa Tingginya angka disparitas wilayah antara perkotaan dan wilayah kepulauan serta pesisir di Jatim, memerlukan kerja antar lembaga untuk menanganinya.

Komisi A DPRD Jatim mengajak instasi terkait dan Koarmatim untuk saling bahu membahu membangun perekonomian di wilayah kepulauan dan pesisir tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan banyak sekali persoalan yang dialami oleh wilayah kepulauan dan pesisir terkait kebijakan pembangunan.

Apalagi pemerintah pusat mempunyai kebijakan terkait pembangunan wilayah maritim, maka Komisi A bersama-sama dengan instansi terkait mencoba berkoordinasi untuk menjadi wilayah kepulauan maju. ‘’Kita lihat di Masalembu di sana listrik belum mengalir di rumahrumah warga. Termasuk Pulau Bawean dan Giliyang yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa

ternyata belum diangkat di permukaan. Bahkan, ketika saya turun di wilayah kepulauan di Madura misalnya banyak infrastruktur yang ada belum tersentuh dengan pembangunan,’’tegas Freddy, Selasa (18/8).

Berawal dari itulah, menurut politisi asal Partai Golkar ini Komisi A yang memiliki tupoksi pemerintahan akan mendorong agar instansi terkait ikut memajukan wilayah tersebut.

Karenanya, hal itu juga sudah masuk dalam perda dan RPKMD Jatim dan memiliki peluang untuk mengangkat perekonomian disana lewat wisata di tengah perekonomian yang semakin sulit.

Menurutnya, saat ini Indonesia dikenal dengan Pulau Balinya saja.

Termasuk Jateng dengan Karimunjawa, DKI Jakarta dengan Pulau Seribu, tapi bagaimana dengan Jatim sendiri yang sebenarnya memiliki 132 wilayah kepulauan yang saat ini belum tersentuh pembangunannya. ‘’Nah dari hasil koordinasi ini, kami akan mengajak seluruh stake holder termasuk antar komisi di DPRD Jatim dan Pemkab/Pemkot di masing-masing wilayah untuk ikut menggerakan perekonomian di wilayahnya.

Salah satunya dengan mengoptimalkan wisata yang ada di

tengah lesunya perekonomian bangsa. Apalagi diketahui APBD di masing-masing kab/kota tidak terlalu besar jika harus mengurusi infrastruktur kepulauan dan pesisir,’’paparnya.

Karena itu, perlu ada pemikiran untuk mencari potensi keuangan dari yang ada. Dimana melalui wisata yang selama ini belum tergarap secara maskimal.

Mengingat dari pendapatan ini, wilayah kepulauan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri jika wisata yang dijual mampu mengikat wisata baik domestic maupun luar.

Hal senada juga diungkapkan

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum. Menurutnya disaat potensi pajak yang selama ini menjadi primadona menurun drastic, maka dibutuhkan pemikiran untuk menggali pendapatan lain.

Sektor wisata salah satu yang dapat digali. Tentunya infrastruktur harus juga menjadi perhatian utama sebelum wisata dibuka. ‘’Pasalnya yang terjadi saat ini banyak tempat wisata yang bagus, tapi belum ditunjang infrasturktur yang bagus, sehingga hal itu tidak diminati oleh wisatawan,’’papar politisi asal Q cty PKB ini.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Kominfo Jatim Ajari UKM Pasarkan Produk Via Internet Surabaya, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) Provinsi Jatim secara bertahap mengajarkan cara memasarkan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui media online seperti Blog dan Website, guna membantu meningkatkan hasil prosuksi dan penjualan. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso, usai membuka Workshop Kelompok UKM Lahan Kering binaan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim di Kantor Kominfo Jatim, Selasa (18/ 8) menyampaikan, sangat tepat jika pengelolah atau pemilik UKM segera belajar IT, sehingga cara memasarkan produknya tidak manual. ”Saat ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga siapa yang bisa memanfaatkannya pasti akan berkembang baik itu digunakan untuk pendidikan maupun untuk dunia usaha,” katanya.

Terlebih lagi akhir tahun ini masyarakat Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana era perdagangan bebas yang sebenarnya dimulai. Negara maju seperti Cina, Singapura, Korea, dan Jepang secara terbuka akan berlomba masukkan produk industrinya ke Indonesia. “Mau tidak mau, suka tidak suka kita semua harus siap menghadapi MEA,”tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, 65 persen perekonomian Jatim saat ini ditunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan UKM sehingga tidak mudah Q inf goyah meskipun terjadi krisis.Q

Nasdem Siap Gabung FPKS DPRD Surabaya, Bhirawa DPW Partai NasDem Jawa Timur memberikan sinyal dua anggota DPRD Surabaya dari NasDem yang selama ini masuk Fraksi Handap (Hanura, Nasdem, PPP) bergabung dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sebagai konsekwensi dari sikapnya yang abstain atau tidak berpartisipasi di Pilkada Surabaya 2015.

“Kalau Hanura tidak setuju NasDem di Fraksi Handap, Nasdem bisa bekerja sama dan masuk dengan fraksi lain, termasuk Fraksi PKS. Tidak ada masalah,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Efendi Choirie (Gus Choi) kepada pers di Surabaya, Senin.

Apalagi, lanjut dia, PKS dan NasDem sama-sama telah mengambil sikap abstain atau tidak berpartisipasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015. “Tentunya NasDem bisa bekerja sama dengan PKS,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, NasDem akan melakukan komunikasi dengan Hanura dan PPP. Hal ini dikarenakan Hanura yang memiliki tiga kursi di dewan juga tidak bisa membentuk fraksi sendiri.

Tentunya harus ada tambahan dari PPP yang memiliki satu kursi.

“Masalahnya, kalau PPP tidak mau ikut dengan Hanura, ya, sama saja,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, NasDem sendiri tidak mempermasalahkan jika tidak ada fraksi yang ingin diajak bergabung. “Kalau partai lain tidak mau kerja sama ya tidak apa-apa. Kita buka tenda setiap hari untuk meQ ant nampung aspirasi,” katanya.Q

Dipasang Patok Pengaman Berdasarkan Perda Kota Surabaya No 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan diperuntukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki, kini petugas Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya mulai memasang patok pengaman (penhold) diarea pedestrian kawasan Jl Urip Sumoharjo Surabaya, Selasa (18/8).

trie diana/bhirawa

Amankan Data Pemprov, Kominfo Siapkan Data Base Center Di Jatim, 24 Kabupaten Susun Jakstrada Spam Pemprov, Bhirawa Untuk menunjang keamanan dan pelaksanaan e-government, dalam waktu dekat Dinas Kominfo Jatim akan membangun data center guna memenuhi kebutuhan SKPD dalam mengamankan database seluruh SKPD. Kepala Dinas Kominfo, Eddy Santoso, Selas(18/8) mengatakan, rencana ini untuk mengamankan sistem IT milik Pemprov jatim sehingga tidak hilang atau rusak . Ia menjelaskan, saat ini perkembangan pelaksanaan e-government sejak beberapa tahun terakhir membuat pengamanan web atau jaringan internet di masingmasing SKPD sangat penting dilakukan karena aplikasi web rentan kehilangan data, kerusakan data, maupun data ganda akibat serangan dari pihak eksternal.

“Dengan acara ini, kita bisa menyamakan persepsi tentang keamanan informasi dan aplikasi yang ada di Pemprov Jatim,,” jelasnya.

Selain itu , lanjutnya, dengan adanya data center akan bisa dikendalikan penggunaan bandwith data di seluruh SKPD Pemprov yang saat ini memakan anggaran milyaran rupiah.

Kominfo saat sudah membiayai bandwidth atau nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan bit per detik atau yang biasa disingkat bps yang terjadi antara komputer server dan komputer client dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan computer).

“Biaya untuk bandwidth miliaran rupiah tetapi tidak tahu lari kemana. Saya sudah membentuk tim dan saya akan mengevaluasi untuk mengetahui bandwidth yang sudah dibayar kominfo itu lewat APBD yang disalurkan ke masing-masing SKPD. Entah digunakan untuk buka youtube,dan lain-lain akan kelihatan karena saya bisa pantau lewat ruangan dan HP saya,” ujarnya usai Bimbingan

Teknis Maintenance Hosting bagi SKPD di Pemprov Jatim tahun 2015 di Kantor Kominfo Jatim, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Eddy, Kominfo telah kirim surat ke Telkom bahwa komando jaringan TI langsung di tangannya. “Saya akan tutup jaringan koneksi internet SKPD yang tidak dipakai untuk bekerja,” tegas Eddy.

Kepala Bidang Pengembangan TI Dinas Kominfo Jatim, Joko Purwono mengatakan, kegiatan ini diharapkan SKPD dilingkungan Pemprov Jatim dapat melakukan koordinasi pencegahan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman sistem informasi.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan juga sistem maintenance hosting dilingkungan pemprov dapat terjaga dengan baik,dan apabila ada SKPD dilingkungan pemprov Jatim mengalami ganguan maintenance hosting dapat melakukan pengaduan SMS ke nomer 081333583911,” ujarQ gat.inf nya.Q

Polrestabes Surabaya Bekali 800 Personel Pengamanan Pilkada Polrestabes, Bhirawa Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya membekali 800 personelnya untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat melalui latihan pra-operasi dalam rangka Operasi Mantab Praja-Pilwali 2015.

“Personel dibekali selama empat hari, mulai 1821 Agustus agar paham terkait pengamanan Pilkada Surabaya,” ujar Kepala Bagian Operasional Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Raydian Kokrosono di sela pembukaan kegiatan di Mapolrestabes Surabaya, Selasa.

Peserta pengamanan merupakan anggota Polrestabes dan jajaran yang terdiri dari perwakilan Polsek-Polsek seluruh satuan dan fungsi, khususnya anggota yang bertugas saat Pilkada Surabaya dilaksanakan.

Sejumlah pejabat utama Polrestabes Surabaya bergantian memberikan pembekalan selama tiga hari, sedangkan sehari terakhir akan digunakan sebagai praktik di lapangan atau simulasi.

“Dari apa yang sudah diberikan di dalam ruangan, hari terakhir dikumpulkan untuk peragaan di halaman Mapolrestabes Surabaya,” katanya.

Eks Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Surabaya itu mengatakan, simulasi tidak hanya dalam pengamanan di tempat pemungutan suara, namun segala bentuk kegiatan menjelang hari pencoblosan, seperti pengamanan unjuk rasa dan pengawalan terhadap calon wali kota dan wakilnya.

“Anggota juga mendapat ilmu terkait intelijen, penggunaan senjata dan lainnya. Yang jelas, seluruh kegiatan yang masuk dalam tahapan Pilkada akan kami amankan. Ini semua demi terciptanya ketertiban di Surabaya,” ucapnya.

Perwira menengah tersebut menjelaskan, nantinya setiap tahapan Pilkada, mulai dari menjelang, kemudian hari pelaksanaan pencoblosan, hingga selesainya seluruh tahapan, pihaknya sudah siap memberikan rasa aman, baik kepada penyelenggara, Q bed.ant peserta maupun warga kota.Q

Surabaya, Bhirawa Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menyebutkan sebanyak 24 kabupaten dan kota se-Jawa Timur berkomitmen untuk segera menyusun draft Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) pada tahun 2015.

Komitmen tersebut didapat setelah BPPSPAM melakukan advokasi penyusunan Jakstrada SPAM awal Agustus lalu. Diantara 24 daerah yang berkomitmen yakni Kabupaten Bojonegoro, Magetan, Tuban, Tulungagung dan Kota Mojokerto.

Anggota BPPSPAM, M. Aulawi Dzin Nun, Selasa (18/8) mengatakan, Jakstrada SPAM sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.

Jakstrada sangat dibutuhkan apalagi dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak, dimana kepala daerah yang baru membutuhkan perencanaan yang jelas. Jakstrada SPAM juga diperlukan untuk mendukung tercapainya target akses aman air minum 100 % tahun 2019 mendatang.

Menurutnya, beberapa faktor yang menyebabkan sistem penyediaan air minum memerlukan kebijakan dan strategi diantaranya peningkatan pertumbuhan penduduk, keterbatasan air baku, kebutuhan pendanaan yang cukup besar, dan penyelenggara air minum yang belum optimal. Selain itu, Jakstrada SPAM merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak rakyat atas air.

Jakstrada SPAM merupakan amanat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, terutama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006.

Peraturan Menteri tersebut saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/ PRT/ M/ 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM. “Jakstrada SPAM memang sudah harus dibuat daerah, dan Jakstrada SPAM ini nantinya dibuat dalam bentuk peraturan kepala daerah. Ini merupakan komitmen kepala daerah terkait pengembangan SPAM,” katanya.

Terkait pendampingan yang dilakukan BPPSPAM, BPPSPAM akan terus memonitor kabupaten kota dalam menyusun Jakstrada SPAM. Apalagi saat ini sudah ada beberapa daerah mengirimkan suratnya ke BPPSPAM untuk minta didampingi dalam penyusunan Jakstrada SPAM. Penyusunan Jakstrada SPAM tidak bisa dikerjakan konsultan. Penyusunan Jakstrada SPAM ini harus dikerjakan sendiri SKPD kabupaten/kota. Hal ini karena Jakstrada SPAM merupakan masalah kebijakan.

Sementara yang akan melaksanakan kebijakan tersebut Q inf merupakan SKPD daerah setempat.Q

Pemkot Akan Uji Coba Feeder dan Trunk di Kawasan MERR Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan kota Surabaya bakal melakukan uji coba Trunk (angkutan pengumpan berkapasitas besar) dan Feeder (angkutan pengumpan berkapasitas kecil) di kawasan Middle East Ring Road (MERR).

Sejauh ini kawasan MERR memang belum dilalui oleh angkutan umum dan tidak ada potensi bersinggungan dengan trayek yang sudah ada. Oleh karena itu dengan adanya moda transportasi ini nantinya akan sangat membantu masyarakat.

Menurut Plt Kepala Dinas Perhubungan kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad rencananya akan ada 20 unit Trunk dan 16 unit Feeder yang diperkirakan bisa mengangkut 3.074 penumpang di Surabaya. ‘’Kendaraan ini akan terintegrasi dengan AMC (Angkutan Masal Cepat) dengan kapasitas 12-15 orang pe-

numpang. Trunk dan Feeder akan menggunakan sistem Buy The Service atau Pemerintah membeli pelayanan per-km yang disediakan oleh operator angkutan umum,’’ katanya.

Menurut Irvan, trunk dibuat dengan konsep lantai rendah secara keseluruhan dengan jumlah penumpang kurang lebih 60 orang. Untuk Feeder berkapasitas kurang lebih 15 orang dan dilengkapi dengan kursi khusus penyandang cacat. ‘’Sopir akan digaji dan rute yang dilalui sesuai dengan time table, jadi baik sepi atau ramai akan terus beroperasi

sepanjang hari. Potensi penumpang angkutan umum di MERR cukup tinggi setara dengan di Jl. A. Yani dan saat ini Pemkot juga telah melakukan kajian,’’ tambahnya.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya memang serius dalam menanggani manajemen transportasi di Kota Surabaya. Saat ini Dishub Kota Surabaya tengah merencanakan pembangunan fasilitas pendukung berupa Park and Ride dibeberapa titik di Kota Surabaya.

Untuk Halte akan dibangun sebanyak 65 buah di sepanjang jalan MERR. Selain itu tahun ini akan dibangun pusat control untuk memantau pergerakan kendaraan umum di Surabaya yang dipusatkan di Terminal Joyoboyo berupa CCROM. Irvan juga menambahkan, tahun ini anggaran APBD untuk DED Trem dan Pra-

Trunk dan Feeder yang bakal diuji coba dikawasan MERR. sarana Trem sudah diang- mad, Jl Embong Malang, Jl garkan. Untuk rute trem Blauran, Jl Bubutan, Tugu menghubungkan Wonokro- Pahlawan. Khusus untuk mo, Jl Raya Darmo, Urip trem kemungkinan jalurnya Soemohajo, Jl. Basuki Rach- akan ditambah.

dre/bhirawa

Semula hanya Wonokromo-Tugu Pahlawan kemungkinan akan ditambah sampai Waru. Jadi, nantinya jalur trem itu menjadi Waru-

Wonokromo-Tugu Pahlawan. Sedangkan untuk monorel kemungkinan bisa ditambah jalur dari BulakITS-Medokan SemampirRungkut-Gununganyar.

Selain itu, dengan adanya percepatan mega proyek transportasi massal itu sebagai ganti penolakan Pemkot atas tol tengah kota. Artinya, ketika Pemkot menolak tol tengah kota, maka Pemkot harus mencarikan solusinya. Solusi itu salah satunya adalah mewujudkan program monorel dan trem tersebut.

Trem dan monorel, katanya, sudah diperhitungkan dengan matang untuk menjadi sarana transportasi yang memenuhi kebutuhan warga Surabaya.

Keberadaan transportasi itu dipercaya mampu memecah kemacetan serta memberikan kenyamanan bagi warga Kota Pahlawan.Q dre

SURABAYA

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Selundupkan Sabu 6,9 Kilogram Lewat Alat Pertanian Polda Jatim, Bhirawa Direktorat Reserse Narkoba (Dit Reskoba) Polda Jatim bekerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Tanjung Perak, berhasil menggagalkan pengiriman sabu-sabu sebanyak 6,9 kilogram dari Guang Zou, Cina di Pelabuhan Peti Kemas Jl Tanjung Mutiara, Surabaya.

Selain mengamankan sabu sebanyak 6,9 kilogram, petugas gabungan berhasil mengamankan tersangka MS alias LIM warga Aceh dan HF alias AS warga Aceh pada 7 Juli 2015 lalu, dan ditahan di Rutan Mapolda Jatim. Selanjutnya, petugas kembali mengamankan tersangka DW pada 9 Juli lalu, dan ditahan di Mapolda Metro Jaya.

“Bersama petugas Dit Reskoba Polda Jatim, anggota kami berhasil mengamankan tiga tersangka jaringan narkoba internasional, beserta barang bukti sabu dengan jumlah total 6,9 kilogram,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Perak Rahmat Subagio saat rilis di Mapolda Jatim, Selasa (18/8).

Rahmat menjelaskan, modus yang digunakan untuk ketiga pelaku cukup rapi. Untuk tersangka MS dan HF, keduanya menyembunyikan sabu seberat 2,1 kilogram kedalam mesin pertanian.

Sementara untuk tersangka DW, Ia memasukkan barang bukti (BB) sabu seberat 4,8 kilogram kedalam mesin coffe.

Lanjut Rahmat, sabu tersebut berasal dari Guangjou, Cina yang dibawa menggunakan pengiriman container untuk kemudian dikirim ke Jakarta lewat Surabaya. Setelah mendapat informasi bahwa container itu diduga berisi sabu, pihak Bea dan Cukai memeriksa conQ bed tainer dengan X ray.Q

Tak Berlandaskan Hukum, Hakim Tolak Eksepsi Brigadir Dhoni PN Surabaya, Bhirawa Niat Brigadir Dhoni Rahmawati dan Eka Reny untuk penangguhan penahanannya oleh Kejaksaan, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Burhanudi saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (18/8) . Brigadir Dhoni dan istrinya dimejahijaukan akibat kasus dugaan penipuan berkedok arisan emas.

Persidangan yang beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nanik Prihandini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, atas eksepsi dari terdakwa, terpaksa ditolak Majelis Hakim.

Dalam eksepsi yang berisikan tentang penangguhan penahanan atas terdakwa dikarenakan ketiga anaknya terlantar saat terdakwa dipenjara, JPU tak sependapat dengan eksepsi itu, begitu juga dengan Hakim.

“Menolak keseluruhan eksepsi dari kedua terdakwa, dengan alasan tidak sesuai dengan landasan hukum,” tegas Ketua Majelis Hakim Burhanudin dalam putusan sela, Selasa (18/8).

Ditolaknya eksepsi terdakwa, lanjut Burhanudin, dikarenakan alasan terlantarnya anak tidak ada dalam hukum.

Selain itu, Burhanudin juga menilik tanggapan Jaksa yang mengatakan bahwa dirnya tak sependapat dengan eksepsi yang diajukan terdakwa. Sehingga, proses penahanan terdakwa akan dilanjutkan.

Tak hanya itu, Burhanudin juga menolak eksepsi terdakwa terkait anggapan dakwaan JPU kabur dan tidak jelas.

Sebab, berkas yang sudah diteliti Jaksa sebelumnya sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Dengan dinyatakan P21 (berkas penyidikan dinyatakan sempurna), maka berkas tersebut layak Q bed untuk disidangkan.Q

Nama Huruf Hilang Taman ekspresi Jl Genteng Surabaya tampak sangat memprihatinkan karena beberapa huruf dari Neon box acrylic yang dipasang dipinggiran kali tidak terlihat sehingga terdapat tulisan taman ekresi, Selasa (18/8).

trie diana/bhirawa

Di Sungai, Limbah Domestik Lebih Tinggi daripada Industri Pemprov, Bhirawa Limbah domestik yang dibuang ke sungai di Jatim mempunyai komposisi lebih tinggi dibandingkan limbah industri. Sebab banyak masyarakat yang membuang sampahnya terutama di sungaisungai termasuk Kali Surabaya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Jatim, Bambang Sadono mengatakan, buruknya kualitas air kali Surabaya tidak semata diakibatkan oleh limbah industri. Tetapi adalah karena limbah domestic.

Hal ini didasarkan atas hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa tingkat BOD (Biochemical Oxygen Demand) yang diakibatkan oleh limbah domestic lebih tinggi daripada COD (Chemical Oxygen Demand) yang dihasilkan industry.

“Bayangkan saja, setiap pagi masyarakat di 16 kabupaten/kota membuang limbah rumah tangga mereka ke sungai tanpa melalui pengolahan.

Jelas ini berpengaruh,” katanya, Selasa (18/8).

Dirinya juga mengaku telah melakukan upaya untuk pengawasan sungai dengan MoU bersama kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan itu.

“Hasilnya cukup bagus. Pengelolaan limbah di perusahaan-perusahaan sudah semakin bagus. Kalau memang saat ini ada pencemaran tinggi, maka harus dibuktikan dengan uji laboratorium,” katanya.

Sebelumnya juga pernah diungkapkan Kabid Tata Lingkungan BLH Jatim, Dyah Susilowati, kalau dalam mengolah limbah domestik, BLH Jatim juga memberikan bantuan berupa IPAL (instalasi pengolahan air limbah) domestik.

Ia mengharapkan untuk mendorong percepatan penanganan limbah do-

mestik tidak hanya dilakukan melalui BLH saja, melainkan bantuan IPAL bisa dilakukan diantaranya melalui CSR dari pihak swasta.

Namun sebaliknya BLH juga mendapatkan kritikan dari Koordinator Forum Ekologi Jatim Hadi Suprayitno yang mengatakan kalau BLH Jatim masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Imbasnya, pencemaran air tetap saja terjadi tanpa bisa dihentikan. “Pencemaran kali Surabaya rata-rata dilakukan oleh perusahaanperusahaan. Namun, nyatanya mereka dibiarkan saja,”katanya.

Dikatakannya, instansi yang bergerak dilingkungan hidup ini seharusnya konsen terhadap perbaikan kualitas lingkungan di Jatim dikatakan masih kurang tegas terutama pada proses penanganan pencemaran Kali Surabaya.

“BLH Jatim harusnya rutin turun kebawah, agar kualitas air kali ini layak, aman dan sehat untuk di-

Wiraswasta Duduki Peringkat HIV Kuota Kecil, 1.700 PAUD Jatim Belum Terakreditasi Surabaya, Bhirawa Dari banyaknya penderita HIV, wiraswasta menduduki peringakt tertinggi. Data yang dihimpun menyebutkan jumlah kasus HIV wiraswata mencapai 2.192 kasus atau 17,75% disusul dengan ibu rumah tangga sebanyak 2.129 kasus atau 17,24%.Sementara itu untuk kelompok umur pasien AIDS yang tertinggi adalah pada kelompok umur 25-29 tahun, yaitu sebanyak 2.803 kasus 22,70%.

Sedangkan kasus AIDS pada anak sebanyak 446 dengan proporsi terbanyak pada kelompok umur 0-4 (sebanyak 330 anak). ‘’Jika dilihat banyaknya penderita kasus HIV pada wiraswata dikarenakan kurang sehatnya seseorang dalam melakukan hubungan seksual,’’ kata Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Harsono mengaku, masih tingginya kasus HIV membuat Dinkes berupaya keras dalam menanganinya. Masih banyak penderita yang belum ditemukan sehingga pengobatan pada penderita HIV sangat sulit dilakukan. ‘’Jika dilihat jumlah kasus HIV AIDS dari

dna/bhirawa

Penggunaan suntik bergantian menjadi penyebab penularan HIV/AIDS. tahun-tahun mengalami kenai- 10,184.”Beberapa tahun terakhir kan dan ini belaku di semua Jatim menduduki peringkat daerah,’’ ucapnya. kedua setelah Papua,” katanya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Jumlah penduduk mengaNgawi ini mengatakanm, sam- kibatkan dan kesadaran kepai saat ini penderita HIV men- sehatan masyarakat yang rencapai 24.935 orang penderita dan dah membuat Jatim rentan pe12.347 penderita AIDS. Me- nularan HIV/AIDS. Jumlah kanurutnya jika dilihat dari jumlah sus HIV/AIDS terbanyak adalah penderitanya maka Jatim ter- Kota Surabaya (2.030 kasus) banyak kedua setelah Papua disusul Kabupaten Malang (1.058 (26.235) penderita dengan rin- kasus) dan Kabupaten Jember Q dna cian HIV 16,051 dan AIDS (750 kasus).Q

Masuk Ranah Administrasi, Jaksa Diduga Paksakan Kasus Penggelapan Pajak PN Surabaya, Surabaya Tak terima kliennya didudukkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jaksa pun dituding telah memaksakan kasus. Keberatan ini disampaikan Yuji Ossel, terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak dalam eksepsinya Selasa (18/8) kemarin.

Melalui tiga Tiga Kuasa

konsumsi,”paparnya.

Sebelumnya, lembaga konservasi Ecoton (Ecological Observation and Wetland Conversation) mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan pencemaran kali Surabaya sudah barada pada tahap membahayakan. Saking berbahayanya, senyawa yang disebabkan limbah industry dan limbah domestik ini bisa merubah kelamin ikan.

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan Pemkot Surabaya maupun BLH Jatim mestinya bekerjasama memperbaiki kualitas air kali Surabaya. Misalnya dengan melakukan pengawasan ketat terhadap ancaman pencemaran itu.

“Mereka bisa bekerjasama dengan BLH kabupaten/kota untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan. BLH Jatim dulu pernah ada pengawasan dan patrol sungai. Tetapi sekarang kita Q rac tidak tahu lagi,”kritik Prigi.Q

Hukumnya, Yudistira, Tomy Haryo Putro dan Geoffrey Nanulaitta, terdakwa menyatakan jika dakwaan bersifat prematur dikarenakan belum adanya surat ketetapan pajak kurang bayar untuk PT Tiga Daratan (Pusat) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Selain itu, perkara yang menjerat kli-

ennya ini tidak termasuk pidana melainkan hanyalah masalah administrasi.

“Sebelum kasus ini disidik oleh Dirjen Pajak dan dilimpahkan ke Kejagung RI, ada rangkaian pembayaran pajak yang dilakukan klien kami. Jelas ini bukan masuk rana pidana,” terang Yudistira usai sidang di PN

Surabaya, Selasa (18/8).

Ia juga mempermasalahkan soal rangkaian peristiwa pidana yang disangkakan pada dakwaan ke dua, yakni menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian negara untuk tahun

pajak 2007 (PPh Badan) dan masa pajak Desember 2007 (PPN).

Menurutnya, ada kesalahan dalam ketentuan penerapan hukum yang seharusnya menggunakan UU Nomor 16 tahun 2000 mengingat terjadinya tindak pidana yang didakwakan Q bed tahun 2005-2007.Q

Dindik Jatim, Bhirawa Upaya penigkatan jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jatim nyatanya belum seimbang dengan usaha peningkatan kualitasnya. Fakta ini dapat terlihat dari tingginya jumlah PAUD yang belum terakreditasi mencapai 1.700 lembaga.

Padahal akreditasi PAUD ini penting untuk mengontrol standardisasi pelaksanaan pengajaran di tingkat pendidikan usia dini yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah.

Namun demikian, upaya control standard pendidikan di tingkat usia dini tersebut juga terkendala oleh minimnya kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang hanya tersedia 500 lembaga. Itu artinya, tahun ini masih akan ada 1200 lembaga PAUD di Jatim tidak terkover standar secara nasional.

Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Abdun Nasor menjelaskan, sedikitnya jumlah lembaga yang diajukan untuk akreditasi murni dari kuota yang diberikan BAN PNF. Karena itu, Dindik akan benarbenar cermat melihat kualitas lembaga PAUD sebelum diajukan mengikuti akreditasi.

“Layak apa tidak untuk mendapatkan akreditasi. Kalau tidak, sayang kuotanya,” tutur Nasor, kemarin (18/8).

Menurut Nasor, dari segi izin operasional, pembiayaan dan PTK (Praktik Tindakan Kelas) hampir seluruh lembaga sudah sesuai dengan standarirasi nasional. Akan tetapi, penilaian tidak hanya sampai disitu saja. Sesaui dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Keputusan Presiden nomor 60 Tahun 2013 tentang Standarisasi Layanan PAUD, ada beberapa kriteria penilaian standarisasi dan akreditasi yang harus dilengkapi PAUD. Diantaranya ialah penilaian proses pembelajaran, kompentensi lulusan tenaga pendidik dan pendidik, PTK, sarana dan prasarana dan pengelolaan kelas.

“Kendala utama pada PAUD di Jatim ini mayoritas pada kompetensi tenaga pendidik. Yaitu syarat harus memiliki ijazah D3 atau Sarjana Strata I,” jelas Nasor.

Aturan ini jauh dari fakta di daerah. Bahkan, tenaga pendidik dan pendidik PAUD di kota atau kabupaten masih banyak yang lulusan SMA, SMP bahkan SD. “Kalau mau mengikuti standarisasi, ditargetkan tahun 2016 mendatang seluruh guru PAUD harus D3 atau S1,” Q tam tegas Nasor.Q

Awas, Lingkungan Buruk Pacu Perkembangan Virus Penyakit Kulit Jika tidak menjaga kebersihan lingkungan, anak-anak anak rentan terkena penyakit. Lingkungan yang tidak bersih memberikan peluang besar bagi kuman dan virus untuk berkembang biak.

Tak anyal di lingkungan kumuh banyak dijumpai anak-anak yang menderita penyakit kulit. Jika dilihat ada dua penyakit kulit yang sering dederita anak yaitu penyakit kulit karena virus dan faktor genetis.

Dokter Spesialis Anak RSI Jemur Sari Surabaya, dr. Zahrah Hikmah. Sp. A, mengatakan, penyakit kulit yang disebabkan oleh virus, contohnya campak dan cacar air. Sedangkan penyakit kulit yang disebabkan oleh genetik adalah alergi.

Lingkungan yang kotor dan kurang sehat, juga bisa menjadi pemicu timbulnya sakit kulit seperti biang keringat dan bisul. “Karena

itu, tetap jagalah lingkungan kita agar selalu bersih dan sehat sehingga anak kita pun terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan termasuk penyakit kulit,” nasehatnya.

Menurutnya, penyakit cacar sendiri disebabkan Varicella Zoster Virus (VZV). Cacar air berbeda dengan cacar atau infeksi kulit yang disebabkan virus variola yang gejalanya sangat berat dan bisa menimbulkan kematian atau bila sembuh sering ditandai dengan bopeng-bopeng yang buruk. ‘’Untunglah, Indonesia sudah terbebas dari cacar jenis ini,’’ ujarnya.

Dikatakannya, cacar air ditularkan melalui udara

atau berpindahnya isi cairan.

Jika masih stadium lentinglenting isi air, orang tua harus menjaga agar lenting-lenting itu tak pecah. Soalnya, bila tak pecah dan diberi obat yang baik, maka akan diresorbsi oleh tubuh hingga tak meninggalkan bekas. ‘’Untuk mencegah agar lenting-lenting tak pecah, pakaikan baju yang longgar dan tubuh si kecil boleh diberi bedak. Namun setelah lenting-lenting tadi pecah dan terjadi lecet, pemakainan bedak harus dihentikan karena hanya akan mengotori dan memicu infeksi sekunder,’’ tambahnya.

Umumnya, orang tua tak memandikan bayi atau anak yang terkena cacar air. Padahal salah besar! Justru dengan mandi, bisa mencegah infeksi sekunder, yaitu infeksi pada kulit yang sudah sakit atau rusak. Se-

Dokter sedang memeriksa kesehatan kulit anak. dangkan infeksi primer ter- kuman gampang masuk. jadi pada kulit yang sebe- Salah satu tanda infeksi lumnya sehat atau normal. sekunder ialah timbulnya “Jadi, bila tak mandi, nanah. Biasanya pada keahigienenya tak baik hingga daan seperti ini, saat pe-

dna/bhirawa

nyembuhannya akan meninggalkan bekas yang kurang indah,’’ ucapnya.

Ditegaskannya, yang penting diperhatikan saat me-

mandikan, harus lebih hatihati. Bila perlu, gunakan tambahan zat antiseptik.

Kemudian waktu mengeringkan badan, handuk jangan digosok-gosokkan ke kulit, cukup ditepuk-tepuk secara halus. Sebaiknya handuk tiap kali dipakai segera dicuci sampai anak sembuh.

Perlu dikatahui, bayi atau anak yang pernah terinfeksi VZV akan mengalami kekebalan tapi kekebalan ini sifatnya hanya sebagian.

Jadi, suatu saat bisa terinfeksi lagi. Pada infeksi pertama, VZV menyebar melalui aliran darah dan saat penyembuhan virus akan berdiam di simpul saraf. Jika suatu saat bayi/ anak tersebut berkontak lagi dengan VZV dan kebetulan kondisi tubuhnya sedang menurun, dapat terjadi infeksi Herpes Zoster Q dna (cacar ular).Q

4

OPINI Refleksi Kemerdekaan RI ke-70

Tajuk

Menuju ’Pemikiran’ Merdeka HARI INI, persis 70 tahun lalu, UUD 1945 dikukuhkan sebagai hukum dasar yang tertulis. Di dalamnya terdapat pokok pikiran tentang tujuan negara yang baru didirikan sehari sebelumnya (melalui Proklamasi 17 Agustus 1945).

Juga dituliskan, alasan pembacaan Prokalamasi. Kemerdekaan bukan sekedar hak segala bangsa, melainkan keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas (tidak ditindas), serta mencerdaskan bangsa.

Para pendiri negara menyadari benar tidak mudahnya membentuk negara majemuk, dengan beragam adat dan bahasa. Serta teritorial sangat luas yang dipisahkan perairan laut. Hal itu tergambar dalam dinamika untuk menentukan hari pembacaan proklamai kemerdekaan. Sampai Ir. Soekarno, harus “dijemput” dari Rengasdengklok. Dinamika yang sama juga tercermin dari perbedaan pemikiran untuk membuat UUD, serta menetapkan dasar negara (Pancasila).

Dibutuhkan semangat ke-negarawan-an untuk menjembatani perbedaan, demi melahirkan negara Indonesia. Dalam penjelesan UUD 1945, dituliskan: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara, ialah semangat. ...Meskipun dibikin UUD ... bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, (maka) UUD tadi tidak artinya.”

Itulah yang mesti terus diwarisi oleh penyelenggara negara, generasi penerus penyelenggara pemerintahan, sampai kini.

Indonesia, adalah keluarga besar berbagai suku yang tergabung dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Ke-bhineka-an (ragam warna kulit, adat dan bahasa) menjadi keniscayaan. Pemikiran ke-NKRI-an, tidak boleh goyah, di seluruh daerah. Walau setiap daerah memiliki “bahasa ibu.”

Pengertian tentang pendatang, mestilah dipahami sebagai kewajiban saling mengenal, antara warga lama dengan warga baru. Seluruhnya wajib saling menjaga kemerdekaan antar-warga. Tidak boleh terjadi tirani warga baru, serta dilarang pula tindakan anarkhisme warga lama.

Merdeka merupakan (keinginan) pilihan kebebasan yang luhur, dengan menghormati kebebasan orang lain. Karena itu setiap perjuangan kemerdekaan bersama, pasti memperoleh dukungan luas.

Perlawanan luas terhadap anti-kemerdekaan, sudah dibuktikan oleh pasukan NICA yang “membonceng” pada koalisi perang Sekutu AS (Amerika Serikat). Sekutu, baru saja memenangi perang dunia kedua. Tentara Belanda berada dalam kelompok ini walau sekadar ”anak bawang” dan ingin mengambil kembali wilayah jajahannya (Indonesia).

Itu yang menjadi alasan Gubernur Jawa Timur (saat itu, Raden Mas Tumenggung Soerjo) memilih mempertahankan kemerdekaan yang telah di-proklamirkan. Walau harus berperang sampai mati. Kebulatan tekad gubernur ini disambut oleh hadratus syekh mbah kyai Hasyim ‘Asyary (Rois Akbar Syuriyah NU). Perang di Surabaya, tak ter-elakkan, menyulut perang serupa di Ambarawa, Bandung, dan Yogya.

Kata Bung Karno, “revolusi belum selesai.” Pernyataan Bung Karno itu pastilah menirukan hadits sahih yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bahwa setelah perang kecil (perang Badar yang dahsyat disebut sebagai kecil), harus dilanjut dengan perang besar. Yakni melawan hawa nafsu (keserakahan menumpuk kapita). Begitu pula tamsil Bung Karno, bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu masih sampai pada “depan pintu gerbang” kemerdekaan.

Itulah perang revolusi. Walau sudah merdeka (17 Agustus tahun 1945), kata Bung Karno, revolusi belum selesai.

Sebagaimana diakui dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua: ”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Merdeka berpemerintahan sendiri, memang sudah.

Tetapi adil dan makmur, masih harus terus diperjuangkan.

Itulah alasan, bahwa revolusi belum selesai. Seluruh rakyat masih mengemban kewajiban perjuangan. “Bambu runcing” harus tetap dihunus. Termasuk untuk menghadang politik demokrasi “belah bambu” yang sama kejam dengan penjajahan (pembodohan). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ingatkan Bahaya Laten Komunis SEMUA pihak, khususnya pemerintah dan DPR/DPD tentang pentingnya mewaspadai gerakan yang mengarah pada bangkitnya komunisme di Indonesia. Bahaya laten komunis harus makin diwaspadai. Saya memminta pemerintah dan aparat kemanaan untuk menegakkan hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan mendukung bangkitnya kembali komunisme di Tanah Air. Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh NKRI serta larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham Komunisme/Marxisme-Leninisme sampai sekarang masih berlaku. Permintaan kepada pemerintah agar cermat dan tegas dalam menangani insiden kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua pada Idul Fitri 17 Juli 2015. Negara harus bertindak adil, bukan karena agamanya, namun karena pelanggaran hukumnya.

Sekalipun demikian, kaum Muslimin di Indonesia tidak boleh emosi karena sikap seperti itu justru ditunggu-tunggu pihak “Islamophobia” agar langkah kaum Muslimin tak terkendali. Kaum Muslimin di Tanah Air supaya segera menata kembali kualitas perjuangannya untuk agama, bangsa, dan dunia. Di sisi lain kerukunan umat beragama harus digalakkan lagi dalam jalur moderasi, dan bukan liberalisasi serta jangan sampai agama digunakan untuk kepentingan lain dengan tujuan merusak Indonesia secara luas melalui konflik agama.

Perlunya langkah bijaksana dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, semata-mata karena masalah kemanusiaan. Pemerintah perlu membicarakan upaya mempercepat penyelesaian pengungsi Rohingya, bahkan perlu mengusulkan di forum ASEAN dan PPB agar Muslim Rohingya memiliki negara tersendiri yang terpisah dari Myanmar, karena problem utama mereka adalah kewarganegaraannya yang tidak diakui Myanmar. Terkait munculnya radikalisme (brutalisme) atas nama agama seperti fenomena “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS), umat agar tidak bersikap anarkis karena sudah ada aparat keamanan yang menangani masalah itu.

Mathla’ul Anwar Pengurus Besar Ormas Islam Mathla’ul Anwar

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 19 AGUSTUS 2015

Membangun Jiwa Bangsa Rasanya republik yang kita cintai ini masih tertatih-tatih untuk meraih kemerdekaan hakiki. Memang secara resmi kemerdekaan sudah diraih, yaitu tepatnya 17 Agustus 1945 atau 70 tahun silam. Tetapi kemerdekaan itu tidak lain adalah karena para pejuang bangsa kita berhasil mengusir penjajah.

D

alam pengertian yang lebih hakiki, keberhasilan mengusir penjajah adalah awal dari pencapaian kemerdekaan, bukan kemerdekaan itu sendiri. Argumen ini sejatinya dapat kita telisik bagaimana manifesto para founding fathers/mothers dalam menyisipkan pengggalan lagu kebangsaan (Indonesia Raya), yaitu, “..bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya” Penggalan lagu kebangsaan tersebut, mengamanatkan kepada kita, generasi penerus, bahwa hal yang pertama dan utama meraih cita-cita kemerdekaan republik ini adalah dengan melakukan pembangunan jiwa terlebih dahulu.

Bukan pembangunan fisik atau hal-hal yang bersifat materialistik. Para pejuang dan pahlawan kemerdekaan kita seolah mengingatkan; “jadilah manusia unggul dengan berkepribadian baik, pasti Indonesia akan nan jaya!”

Sungguh luar biasa alam pikiran dan kepekaan nurani mereka.

Ironisnya, “kurikulum” membangun jiwa bangsa yang dikumandangkan para founding fathers/mothers sampai kini belum cukup mempribadi dalam langgam pranata sosial, politik, dan budaya. Tidak sedikit elit politik yang mengemban amanah “membangun jiwa bangsa” di negeri ini senang bohong, dzalim, korup, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Bahkan dari waktu ke waktu terus memprihatinkan.

Kita bisa membayangkan sendiri, bagaimana jadinya republik ini bila pembangunan jiwa bangsa tidak menjadi bagian yang melekat dalam proses pewarisan cita-cita kemerdekaan yang dikumandang-

T

lah adanya political will yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (civic ( values).

Cara seperti ini bisa dianggap yang paling ideal, karena pola inkan para pejuang dan ternalisasinya dimupahlawan kita?. Pasti, lai dari keteladanan lambat laun republik pemimpin atau elit Oleh: ini hancur. Ini dapat politik. Sebab itu, seAhmad Basthomi kita ilustrasikan daorang pemimpin harlam skala yang lebih us benar-benar menkecil, yaitu pergaulan jadi “manusia model” dengan teman atau bagi rakyatnya. Persesama. Bila sifat khianat, arogan, soalannya adalah sudahkah para egois, dzalim, dan amarah, menjadi pemimpin atau para pengemban amunisi berinteraksi, pasti perteamanah yang mengurusi negeri ini manan akan bubar. Bahkan bisa layak menjadi teladan? saling bermusuhan dan saling berTentu jawabannya susah. Beusahan untuk membunuh. Begitu tapa tidak, dilihat dari proses menjuga dalam kehidupan berbangsa calonkan diri menjadi pemimpin, dan bernegara, bila sifat tidak baik, jaminan terbebas dari adanya benar, dan profesional menjadi pilar politik uang (money politic) masih pembangunan, pasti hasilnya akan belum ada sinyal kuat. Dengan muspra alias sia-sia, dus menjadi begitu maka potensi korup sebangsa yang terjajah kembali, yaitu lama masa menjabat tentu sangat terjajah oleh perangai buruk penbesar, karena untuk menutup duduknya sendiri. modal biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan hingga Keinsafan politik menjadi pemimpin. Bahkan tidak Ihtiyar membangun jiwa bangsa sedikit pejabat kita, baik yang untuk menemukan makna kesudah paripurna (mantan) atau merdekaan, maka keinsafan politik masih aktif terjerat tindak pidana menjadi sesuatu yang sangat penkorupsi. ting. Sebab itu tidak cukup bila elit Atas fenomena tersebut, bukan politik bermodal niat baik saja. Lebih berarti penanaman civic values dari itu harus disertai political will mesti dikebiri. Justeru sebaliknya, yang benar-benar adiluhung disertai yaitu pentingnya ketersediaan tindakan nyata dan strategis. pranata sosial budaya yang lebih Dengan demikian, sosok elit luas lagi sehingga berbagai elemen politik dan para pemimpin negeri masyarakat bisa memainkan peran ini harus bisa menjadi pewaris di dalamnya. Termasuk dalam hal kemerdekaan sejati, jauh dari ini eksistensi LSM dan berbagai kemungkinan terjerat jaring keinstitusi non pemerintah lainnya munkaran struktural-institusional sebagai fungsi kontrol pemerintah yang sudah seperti lingkaran setan. harus benar-benar diapresiasi dan Selain itu, pendidikan politik kepadiperlakukan sebagaimana mesda masyarakat harus lebih menitiktinya. Sebab itu elit politik harus beratkan pada politik kebangsaan, lebih intens merumuskan peta bukan politik partai atau politik silaturrahim (dalam pengertian kekuasaan, apalagi politik uang. yang sesungguhnya, alias bukan Pendidikan politik yang lebih motif politis) dengan rakyatnya berdampak strategis lagi adaagar segala keluh kesah mereka

termonitor dan dengan segera bisa dicarikan jalan keluarnya.

Keinsafan politik atas berbagai permasalahan yang menghimpit kehidupan rakyat di atas, tidak hanya menunjukkan bahwa elit politik mempunyai rasa keprihatinan (sense of crisis) terhadap nasib warga bangsa. Lebih dari itu adalah termasuk bagian penting membangun jiwa bangsa.

Pewaris kemerdekaan Dengan demikian, orang yang layak dianggap pewaris kemerdekaan adalah; pribadi-pribadi yang mengindahkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan spirit ideologis (Pancasilais) dan pada saat yang sama selalu menyempatkan diri dalam ruang dan waktu yang dilalui dengan membangun jiwanya agar menjadi pribadi yang jujur, adil, amanah, toleran, empati, santun, disiplin, bekerja keras, kompetitif, dan semacamnya. Siapapun pribadi itu. Apakah seorang presiden atau para pejabat negara, guru, dosen, dokter, petani, nelayan, mahasiswa, pejabat, atlet, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya.

Selain itu, pewaris kemerdekaan adalah mereka yang selama ini memperjuangkan keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan lainnya dari penguasa yang lalim. Sebab, apa yang mereka perjuangkan tidak lain adalah untuk meraih kemerdekaan itu sendiri, yaitu hadirnya tatanan kehidupan yang berprikemanusiaan.

Lantas, siapa yang menjajah republik kita? Mereka adalah orang Indonesia sendiri; koruptor, para mafia hukum, begundal, perampok, pemimpin/ pejabat yang tidak amanah, dan mereka yang menikmati perangai buruknya alias tidak mau membangun jiwanya.

Staf Pengajar AIK dan Trainer Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) Universitas Muhammadiyah Malang

Meneruskan Cita-cita Kemerdekaan

entu satu hal yang tidak boleh tertanggalkan dari memori kolektif bangsa ialah keinsafan untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang bukan saja diperjuangkan lewat militansi kaum pergerakan dan segenap rakyat, melainkan secara metafisik ada keterlibatan Tuhan di dalamnya sebagaimana tampak dalam pengakuan Pembukaan UUD 1945, “Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kemerdekaan diraih lewat pengorbanan jiwa dan raga, dianggit melalui senarai doa yang dipanjatkan seluruh anak bangsa sehingga sampai kepada pintu gerbang proklamasi. Untuk itu, penting kiranya kita, bangsa Indonesia, melakukan refleksi sikap dan pola pikir tentang substansi nilai kemerdekaan. Hal itu difungsikan untuk merevitalisasi semangat kebangsaan sebagai landasan membangun Indonesia menuju cita-cita “merdeka, berdaulat, adil, dan makmur” secara nyata yang harus terus kita perjuangkan.

Tujuan kemerdekaan Kemerdekaan adalah keteguhan komitmen, cita-cita, harapan, dan perjuangan bagi hadirnya suatu tatanan masyarakat baru. Masyarakat yang di dalamnya ditumbuhkembangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan yang merata, demokratisasi, hak-hak asasi manusia, keterbukaan, kebhinekaan, kebebasan mengekspresikan spiritualitas, kemakmuran yang dihidupi semua lapisan masyarakat, kesetaraan, dan kemajemukan.

Sebenarnya, ada makna yang lebih mendalam yang harus mereka renungkan dalam setiap peringatan hari kemerdekaan tersebut. Apa sebenarnya tujuan dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia?

Jika kita buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada bagian Pembukaan alinea IV disebutkan bahwa tujuan kemerdekaan dan dibentuknya Negara Republik Indonesia ada empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

at Indonesia merasakan kehidupan bangsa, dan kebahagiaan dan kemakikut melaksanakan kemuran. tertiban dunia yang berSungguh luar biasa dasarkan kemerdekaan, tujuan dan cita-cita kemerperdamaian abadi, dan dekaan yang dirumuskan keadilan sosial. para pendiri negara ini.

Namun meski demiTujuan itu mereka susun kian, Indonesia merdedalam kalimat yang beka bukan tujuan akhir gitu sederhana, namun kita. Indonesia merdeka jelas dan tegas serta telah Oleh : hanya syarat untuk bisa mencakup semua hal, baik Qaafyan Mardin mencapai kebahagiaan politik, ekonomi, sosial, dan kemakmuran rakymaupun pertahanan dan at. Indonesia merdeka keamanan. Pada poin tidak ada gunanya bagi pertama, yaitu melindungi segenap kita, apabila kita tidak sanggup bangsa Indonesia dan seluruh tumpah untuk mempergunakannya medarah Indonesia, terkandung arti menuhi cita-cita rakyat kita: hidup keinginan untuk melindungi seluruh bahagia dan makmur dalam penrakyat Indonesia tanpa kecuali. gertian jasmani maupun rohani.

Perlindungan di sini juga harus Maka dengan tercapainya penyeradimaknai dalam arti luas, bukan han kedaulatan, perjuangan masih saja perlindungan secara fisik dan belum selesai. menciptakan keamanan, tetapi juga Malahan kita berada pada perperlindungan hukum, dan kedaulatmulaan pengetahuan yang jauh an negara. Coba kita renungkan lebih berat dan lebih mulia, yaitu apakah tujuan ini sudah tercapai? perjuangan untuk mencapai keKita jangan berbicara soal statistik merdekaan manusia daripada di sini, karena kalau masih ada satu segala macam penindasan. Rakyat orang saja warga negara Indonesia Indonesia selama beratus-ratus yang tidak terlindungi berarti tujuan tahun telah merasakan getirnya tersebut belum tercapai. ketidakadilan, kemiskinan, dan peMemajukan kesejahteraan perangan. Keadilan, kemakmuran, umum adalah tujuan dan cita-cita dan kesejahteraan adalah cita-cita kemerdekaan untuk aspek sosial yang hanya bisa hadir di mimpi ekonomi. Tanpa kecuali negara hasebagian besar rakyat Indonesia. rus mengupayakan kesejahteraan Kemerdekaan adalah gerbang kepada seluruh rakyat Indonesia. awal menuju perjuangan selanjutKesejahteraan di sini dapat diartikan nya, yakni mengupayakan rakyat sebagai kondisi yang cukup sandang, Indonesia menikmati keadilan, pangan dan papan, serta terjaminkemakmuran, dan kesejahteraan. nya fasilitas kesehatan bagi rakyat Maka kaum muda terpelajar yang Indonesia. Artinya pemerintah harus kemudian hari menjadi pemimpinmengupayakan seluruh sumber daya pemimpin Indonesia ini membangun dan kekayaan yang dimiliki negara organisasi dan gerakan untuk menguntuk sebesar-besarnya kesejahtergelorakan semangat kemerdekaan aan rakyat Indonesia. di benak rakyat Indonesia. Saat itu Jika ini sudah tercapai, tidak masyarakat masih banyak yang meakan lagi kita temui gelandangan larat, buta huruf, dan berpenyakitan. dan pengemis yang berkeliaran di Namun, kemerdekaan tetap berhasil jalan, orang yang hidup di antara diraih dengan kekuatan perjuangan tumpukan sampah dan bernaung di segenap rakyat Indonesia. bawah jembatan, angka kriminaliMelalui pidatonya di hadapan tas juga akan turun dan seterusnya. sidang pleno KNIP, Hatta menBagaimana wujud kondisi itu saat gingatkan para pemimpin dan ini, saya kira semua sudah tahu jarakyat Indonesia bahwa cita-cita wabannya. Kembali angka statistik perjuangan tidak usai dengan berbukanlah alasan dan jawaban yang hasil dicapainya kemerdekaan Inbisa diargumentasikan di sini. donesia. Hatta menegaskan bahwa tantangan Indonesia sebagai suatu Terus membangun bangsa bangsa dan negara justru baru akan Wujud Indonesia dalam upaya dimulai. Cita-cita kemerdekaan mencerdaskan dan menyejahterkita bersama tidak berakhir ketika akan butuh langkah konkret. Upaya Indonesia merdeka, namun akan untuk mewujudkan kesadaran seterus berlanjut hingga semua raky-

perti itu saat inipun teruji. Pasalnya saat ini kita tidak lagi dihadapkan pada berupa gugus-gugus lagi yang mesti dipertahankan secara fisik dari pijakan penjajahan asing. Tak lagi berupa sebuah teritori kesadaran yang terancam karena ada helai-helai hegemoni menyelusup ke file-file kesadaran kita dan kemudian adalah virus yang dapat merobek sendi tulang, bahkan sumsum kebangsaan.

Sebagai bangsa, Indonesia sertamerta menjelma menjadi kerja keras membangun kehidupan ekonomi, menata kehidupan politik, menyaksikan perjalanan budaya: sesuatu yang senantiasa mesti diberi legitimasi historis dari apa yang disebut sebagai ”semangat juang 45” berdasarkan acuan tunggal bernama UUD 1945 yang dibingkai oleh kesadaran ber-Pancasila.

Dari sini akan timbul pertanyaan, apakah masih relevan mengedepankan aspek historis yang lahir dari kancah revolusi fisik tersebut untuk menjadi sumber motivasi dan inspirasi justru di tengah kecamuk keterbukaan dunia yang kian menyempitkan pilihan-pilihan kita untuk bisa tetap bertahan?

Tentu tidak semudah itu. mentransformasikan kesadaran era 45-an yang disemangati oleh api nasionalisme kepada kenyataan kontemporer yang berpijak pada bara modernisme, globalisme, bahkan post modernisme. Pada gilirannya, modernisme pun ”mengkhianati” nasionalisme 45-an itu dengan ”putra bungsu” bernama globalisme.

Bangsa ini pun menjelma tidak sekadar sebuah ”Nation” dengan negara sebagai perwujudan strukturnya: sesuatu yang kemudian memudahkan kita sebagai bangsa diatur dan dikendalikan sematamata oleh negara, yang membawa kita membela dan mempertahankannya di tengah revolusi fisik.

Saat ini, pasar dan media massa menjelma menjadi ”struktur” lain yang kemudian menggusur kokohnya ”Nation” itu, bahkan hingga sampai ke tingkat kesadaran. Bagaimana kiranya nasib ”nasionalisme” (juga patriotisme) pada kenyataan ini? Logika pasar dan juga media massa jelas-jelas sangat berbeda dengan logika bangsa yang mengedepankan persatuan, keutuhan, kesatupaduan.

Pengajar LC Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO Derasnya Pengaruh Kebebasan Internet

KELANA

Sungai Brangkal Berbusa, Ribuan Ikan Mati Kab Mojokerto, Bhirawa Air di sepanjang aliran Sungai Brangkal dipenuhi busa dan berbau busuk serta anyir. Akibatnya ribuan ikan yang ada di sungai itu mati. Meski banyak ikan yang mati dan dipungut warga sekitar, warga Miji takut mengonsumsi berbagai ikan seperti Mujair, gabus, lele, jendil dan rengkik. Ikan yang mati di sungai dibiarkan hingga memunculkan bau tak sedap di sepanjang sungai. ‘’Dagingnya berbau, kami jadi takut memasaknya. Pencemaran sungai itu, diduga berasal dari bahan kimia yang dibuang di hulu sungai. Karena disepanjang aliran sungai sampai ke hulu banyak berdiri pabrik,’’ ujar Lukman, warga Miji yang ditemui, Selasa (18/8) kemarin.

Sungai Brangkal melintas dari Jatirejo - Sooko - Kabupaten Mojokerto hingga masuk ke Prajurit Kulon Kota Mojokerto dan berakhir di ke Sungai Brantas dan mengalir Kalimas Surabaya. Karena air yang mengalir dari Mojokerto akan bermuara ke laut sehingga sepanjang aliran akan ikut tercemar.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Mojokerto, Nurhariadi mengaku baru mendengar adanya pencemaran itu. ‘’Saya tahunya dari sampeyan. Saya akan menyuruh staf untuk mengecek dan mengambil sampel,’’ katanya.

Nurhariadi menduga, penyebab pencemaran bukan dari wilayahnya sehingga pihaknya akan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Mojokerto.Q kar

Saiful dan Cak Nur Berbagi Tugas Sidoarjo, Bhirawa Karena padatnya undangan, Paslon Sidoarjo berSinar (Abah Saiful dan Cak Nur Ahmad) membagi tugas untuk menghadiri berbagai undangan dari masyarakat secara sendiri-sendiri. Tiap hari rata-rata Paslon Bupati Incumbent ini bisa menghadiri hingga delapan undangan warga Sidoarjo.

Sehingga Saiful Ilah yang juga Bupati Sidoarjo ini, tiap orang datang harus membagi lokasi empat lokasi. Contohnya pada Hari Minggu tanggal 16 Agustus ada 10 undangan, maka akan manage secara maksimal untuk menghadirinya.

Contoh pada Hari Minggu 07.00, Cak Nur menghadiri acara jalan sehat di Bringin Bendo Taman yang dihadiri 2 ribu lebih peserta, dilanjutkan kubro muslimat se Kec Jabon dengan undangan sekitar 1.500 orang, dalam acara itu Cak Nur didampingi lima kepala desa.

Dilanjutkan jam 13.00 mendatangi acara halalbihalal dan Raker Pengurus Cabang Pencak Silat NU Pagar Nusa se Sidoarjoa, karena Cak Nur saat ini menjabat sebagai pembina Pencak Silat NU Pagar Nusa Sidoarjo, sedangkan jam 14.00 masih ada tiga acara lagi yang harus dihadiri. ‘’Walau padatnya kegiatan kami sebagai pasangan calon Bupati Sidoarjo yang akan bertarung pada 9 Desember nanti. Tapi kami tak merasa capek karena terhibur dengan penerimaan masyarakat yang antusias. Rasa capek jadi hilang kalau bisa melihat masyarakat juga merasa senang,’’ kata Cak Nur—sapaan akrab Nur Ahmad.Q hds

hadi suyitno/bhirawa

Cak Nur memegang mik di depan massa.

5

Pemkab Sidoarjo Tanamkan Budi Pekerti Sejak Usia Dini Lingkungan anak-anak, pelajar maupun remaja kini sudah sangat memprihatinkan. Sedikit sekali ruang untuk berbuat baik, karena derasnya suguhan kebebasan mengakses internet dalam genggamnya. Efeknya sangat merugikan generasi muda.

Untuk mengendalikan kondisi ini, Pemkab Sidoarjo membangkitkan kembali pelajaran budi pekerti di sekolah, pada anak-anak usia dini atau usia emas.

Ada seorang camat mengaku, prihatin dengan kondisi anaknya yang sulit dikendalikan saat memegang handphone. Anaknya sering tidur di malam hari, dalam kamarnya. Dikiranya belajar, ternyata hanya bermain-main HP. Akhirnya dia membujuk anaknya agar bisa mengendalikan ‘permainan’ HP yang sudah sangat luar luar biasa itu, agar bisa dikurangi. ‘’Saya mengakui, kalau penanaman budi pekerti terhadap anak sangat kurang. Karena kami selaku orangtua, keduanya sebagai pekerja, jadi sangat kurang dalam mengawasi dan membimbing kondisi anak,’’ keluhnya.

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto bersama istrinya memotivasi anak-anak saat peringatan HAN 2015 di GOR Sidoarjo.

Kondisi ini tak hanya dialami seseorang saja, bahkan hampir semua anak-anak seperti itu. Para guru-guru di sebuah SMP juga banyak yang mengeluhkan, anak-anak sekarang ini minat untuk belajar itu sangat kurang. Mereka lebih senang bermain-main dengan handphonenya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Pemkab Sidoarjo Drs Mustain Baladan M Pd I, me-

ngatakan, untuk menanamkan karater anak, budi pekerti anak itu tak harus penuh di sekolahan. Justru menurutnya, peran serta orangtua yang diutamakan. Di sekolah yang menggunakan sistem full day pun tak ada jaminan kalau anak menjadi baik 100%. Kalau tak didukung orangtua yang terus aktif ikut mendidik, menanamkan budi pekerti terhadap anak-anaknya.

Sementara Wakil Bupati MG, Hadi Sutjipto SH MM, yang mantan Kepala Dindik Sidoarjo, menjelakan kalau membentuk karakter anak, berperilaku yang baik. Selain orangtua para gurugurunya juga harus sudah dibekali perilaku yang baik pula.

Mendidik anak itu harus dengan hati, harus didampingi betul. ‘’Saya dulu masih di sekolah, masih anak-anak, guru-guru kita itu sangat luar biasa,’’

katanya.

Kepada guru-guru PAUD dan TK/RA dalam mendampingi anak-anak harus sepenuh hati. Sebagai ibu dan bapak hendaknya mendidik anak-anak dengan tulus dan ikhlas. Agar bisa menjadi anak yang baik, tumbuh kembang dengan baik. ‘’Saat usia emas anak-anak harus di dididik dengan baik, karena pendidikan yang baik akan melekat betul pada usia dini,’’ tegasnya Pak Tjip sapaan sehari-hari, usai menghadiri peringatan HAN (Hari Anak Nasional) 2015 di GOR Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Guru juga harus memberikan pendidikan yang baik, ketulusan hati yang baik, keikhlasan untuk mendidik anak-anak ini menjadi generasi bangsa yang baik. Maka pembelajaran sopan santun, budi pekerti ini harus ditekankan. Jadi bukan hanya muridnya yang dituntut paham, tetapi gurunya juga harus lebih paham. Memang kondisi pendidikan soal budi pekerti sangat kurang, secara resmi kurikulum itu dulu sudah dihapus, tetapi kini diharapkan masing-masing sekolah itu juga memberikan pembelajaran budi pekerti. Maka penerapan Perda bagi anakanak yang muslim, lulus sekolah dasar harus bisa baca tulis Alquran itu sudah ada sejak lama.Q ach

Pilbup Mojokerto Memanas Kubu MKP Laporkan Nisa Palsukan Rekom PPP Kab Mojokerto, Bhirawa Suhu politik Pilbup Mojokerto memanas. Hal ini terjadi setelah kubu calon Inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP) melaporkan kubu inchumbent Choirunnisa ke Panwaslu. Cabup yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati MKP ini dituding memalsukan rekomendasi dari DPP PPP untuk syarat pencalonannya ke KPU. ‘’Kami memegang surat verifikasi PPP kubu Djan Faridz yang menyatakan kalau rekomendasi kepada Choirunnisa dan Arifudinsyah tak pernah ada.

Sebaliknya, DPP PPP memberikan persetujuan kepada Paslon MKP dan Pung Hariyadi yang merekomendasikan nama itu sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab Mojokerto,’’ lontar Santoso, Ketua Tim Pemenagan Cabup MKP di Kantor Panwas Kab Mojokerto, Selasa (18/8) kemarin.

Politisi PAN itu menyatakan telah menerima salinan hasil verifikasi dari DPP PPP per tanggal 1 Agustus 2015 yang ditujukan ke KPU. Surat keterangan itu, ungkap Santoso, ditandatangani Ketua Umumnya langsung. ‘’Ini surat keterangan yang menyanggah surat rekom kepada Paslon Choirunnisa. Surat bermaterai ini ditandatangani Djan Faridz dan Dimyati selaku Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP,’’ tambah pria yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kab Mojokerto ini.

Atas turunnya surat verifikasi PPP, itu, kubu MKP menunggu pleno KPU terkait penetapan pasangan calon yang bakal digelar 23Agustus mendatang. ‘’KPU harus mempertimbangkan bukti yang kami miliki ini sebelum menggelar pleno untuk penetapan

pasangan calon,’’ tambah Santoso lagi.

Saat laporan kemarin, tim sukses memberikan salinan surat DPP PPP kepada Panwaslu. Mereka berharap Panwas memproses pengaduannya itu.

Ketua Panwaslu Kab Mojokerto, Miskanto menjeaskan, pihaknya akan melakukan kajian atas laporan itu. Jika menemukan ada indikasi pelanggaran pidana, pihaknya akan melanjutkan ke sentra penegakan hukum terpadu yang beranggotakan Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan. ‘’Laporan sudah kami terima, selanjutnya kami akan mengkaji terlebih dahulu,’’ jelas Miskanto.

Sebelumnya, duet Bacalon wakil bupati petahana Choirunnisyah dan Arifudinsyah mengantongi rekom empat partai, diantaranya rekom PPP dari dua kubu, PPP kubu Romahurmuzi dan kubu Djan Faridz. Rekom ini telah diberikan pada KPUD saat hari terakhir pendaftaran.

Sementara Bacalon MKP-Pungkasiadi diusung tujuh Parpol yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra dan PAN. Sedangkan Paslon Choirunnisyah - Arifudinsyah diusung PPP, PKB, PBB dan Hanura. Ada juga satu pasangan Bacalon dari jalur perseorangan, Miskan Rahma Sofiana (Misof).Q kar

500 Hektare Tanaman Bakau di Sidoarjo Rusak Sidoarjo, Bhirawa Tanaman bakau di pesisir pantai Kab Sidoarjo membujur sepanjang 33 KM, mulai dari Kec Waru sampai Kec Jabon rusak. Tanaman ini sangat bagus untuk menahan, abrasi air laut ke daratan. Juga bisa bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan ekosistem lain. Seperti sebagai tempat berkembang biaknya ikan maupun kepiting.

Kerusakan tanaman bakau sangat disayangkan, karena menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sidoarjo tahun 2010, dari 1236,42 Ha tanaman bakau yang ada di sepanjang pesisir pantai Kab Sidoarjo itu, sekitar 534,74 Ha dalam kondisi rusak. Beruntung lahan bakau sisanya atau sekitar 701,68 Ha kondisinya masih dalam keadaan bagus.

‘’Kerusakan itu, karena kena pengaruh abrasi air laut, pada tahun 2015 ini bagaimana kondisi-kondisi tanaman bakau di pesisir pantai Sidoarjo, sedang kita update lagi, mudah-mudahan bisa selesai pada tahun ini juga,’’ terang, Ir Tarina Handaningrum MM, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan Perikanan Kab Sidoarjo, Selasa (18/8) keQ ali marin.Q

Dispendukcapil Berlakukan Pengurusan Administrasi Kependudukan Gratis Layanan Jemput Bola dan Buka Tujuh Hari Seminggu Kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan Pemkot Mojokerto. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto, Pemkot memberikan pelayanan pembuatan semua administrasi kependudukan secara gratis. Tak hanya itu, Dispendukcapil juga membuka loket pelayanan selama tujuh hari dalam seminggu tanpa libur.

Dispendukcapil Kota Mojokerto membuka layananan tanpa henti selama tujuh hari. Tak hanya itu, Dinas yang terletak di Jl Pekayon I Nomor 99 Mojokerto ini Juga memberikan layanan gratis tanpa pengecualian untuk pengurusan akta kelahiran, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus didampingi Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak menjelaskan, pelayanan tanpa henti selama tujuh

hari ini sebagai perwujudan motto SIMPATI (Siap Memberikan Layanan Tanpa Henti) dari kantor Dispendukcapil serta slogan Service City yang menjadi tekad Wali Kota Mojokerto. Layanan tujuh hari penuh ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus kelengkapan surat yang dibutuhkan. ‘’Hari Sabtu dan Minggu Kantor Dispendukcapil tetap buka sampai pukul 11.30 WIB. Kalau hari efektif, buka dari pukul 07.00 sampai pukul 14.00 WIB,’’ terang Wali-

kota didampingi Ikromul Yasak.

Wali kota menambahkan, pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, KTP dan KK diberikan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ketentuan gratis ini diberlakukan tanpa adanya pengecualian. Jika di daerah lain, mengurus Akta Kelahiran telat melebihi 60 hari, dikenakan biaya denda.

Wali kota mengapresiasi langkah Dispenducapil dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, pemberian pelayanan prima adalah kewajiban bagi aparatur negara. ‘’Peningkatan kualitas layananannya kepada masyarakat. Ini sesuai Motto Kota Mojokerto Service City,’’ imbuh wali kota.

Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak menambahkan, Motto SIMPATI dari Dispenduk Capil adalah pe-

njabaran dari Motto Service City Kota Mojokerto. ‘’Jika semua kelengkapan dokumen telah dipenuhi pengurus, Dispendukcapil akan merampungkan surat itu selama tiga hari,’’ terang pejabat alumnus STPDN ini.

Disamping membuka layanan di kantor, Dispendukcapil juga menerapkan sistem jemput bola di tiap kelurahan. Sistem ini hanya diberlakukan untuk pengurusan akta kelahiran dan akta kematian saja.

Warga yang akan mengurus akta kelahiran, lanjut Yasak, harus membawa kelengkapan dokumen yakni surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/RS, surat keterangan kelahiran dari kelurahan, foto copy akata perkawinan orang tua yang dilegalisir, foto copy KTP orang tua, foto copy dua orang saksi dan foto

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus bersama Kepala Dispenduk Capil memberikan materi Bintek kependudukan. copy KK. Untuk yang mengurus di kantor, warga tak perlu resah dengan banyaknya antrian yang tak

tertata. Pasalnya, Dispendukcapil sudah mengantisipasi itu dengan menggunakan mesin antrian.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

45 Persen Warga Belum Tahu Pilkada

KILAS JATIM

Masuknya Narkoba di Indonesia Bentuk Penjajah Masa Kini Sumenep, Bhirawa Penjajah di bumi Indonesia belum bisa terhapus secara total. Pasalnya, banyak bentuk penjajahan yang dilakukan negara barat terhadap bangsa Indonesia, salah satunya dengan masuknya narkoba di Indonesia. Sebab, narkoba tersebut sangat merusak pada para pemuda.

Mantan veteran atau pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan RI, Sunyoto menyatakan, di hari ulang tahun (HUT) ke 70 RI Kemerdekaan, bangsa Indonesia ini masih belum bebas dari penjajah yang terus ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. "Untuk itu kami minta pada para pejuang sekarang ini, segara menghapus barang terlarang ini, termasuk para pengedarnya," kata Sunyoto, usai pertemuan veteran dengan Bupati di Pendopo Agung Sumenep, Selasa (18/8).

Mantan pejuang yang berumur 82 tahun itu menerangkan, para penerus bangsa ini harus tetap menegakkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undangundang Dasar 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, sebab para pemuda sekarang ini sudah lupa bahwa kemerdekaan itu direbut dengan penuh perjuangan dan membutuhkan pengorbanan jiwa, raga dan harta. "Makanya, setiap tindakan pemuda harus tetap mengacu pada semangat 45 sehingga tidak hanya berjuang untuk kemenangan dirinya pribadi, melainkan untuk orang banyak," paparnya.

Ia yang merupakan warga jalan Seludang, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep menyampaikan, maraknya tindakan korupsi ini disebabkan minimnya pemikiran para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini.

"Korupsi ini juga sebagai bentuk yang tidak baik dan hanya mementingkan diri sendiri, sedangkan orang lain menderita akibat perbuatannya," pungksnya.Q sul

Situbondo, Bhirawa Rencana pilkada (pemilihan kepala daerah) yang bakal digelar secara serentak di Indonesia, termasuk Kabupaten Situbondo, pada 9 Desember 2015 mendatang, ternyata tidak dipahami sebagain besar masyarakat Kota Santri, Situbondo.

Padahal, sudah ada tiga pasangan calon Bupati (cabup) dan calon Wakil Bupati (cawabup) telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Situbondo, baru-baru ini. Namun yang unik sekaligus mengharukan, tidak semua warga kota santri mengetahui agenda lima

tahunan tersebut.

Selain belum mengetahui calon Bupati dan calon Wakil Bupati, sebagian masyarakat Situbondo ternyata belum mengetahui pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

Belum banyaknya warga yang tahu tentang Pilkada ini, tam-

paknya akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab Situbondo. Ditengarai hal ini terjadi karena minimnya akses informasi kepada masyarakat, sehingga berdampak antipati masyarakat terhadap Pilkada.

Menurut Direktur Institute for Regional Development and Studies (Irdes), Arif Rahman, hal itu terjadi mengacu pada hasil survey yang dilakukan lembaganya, baru-baru ini.

“Dari hasil survey itu, tidak banyak masyarakat tahu ten-

Kab Situbondo, agar rencana pilkada 9 Desember cepat diketahui masyarakat. Sehingga nanti gaungnya bakal sukses,” tegas Arif.

Lebih jauh Arif Rahman mengatakan, belum banyaknya warga yang mengetahui Pilkada, disebabkan karena para elit politik masih terfokus pada seputar pencalonan semata. “Padahal sukses atau tidaknya pesta demokrasi pada lima tahunan tersebut, penentunya adalah adanya partisipasi publik,” pungkas Arif Rahman.Q awi

samsul tahar/bhirawa

Bupati saat memberikan bekal pada para transmigran Bondowoso yang akan berangka ke Poso.

Bupati Kirim 21 Transmigran ke Poso

BNNP Jatim Kembangkan Kurikulum Anti Narkoba Probolinggo, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jatim menyasar kawasan Kota Probolinggo dalam penerapan kurikulum antiNarkoba. Hal itu tampak dilakukan BNNP Jatim bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Kota Probolinggo saat menggelar sosialisasi mengenai bahaya Narkoba pada para siswa mulai jenjang SD hingga SMA di wilayah Kota Probolinggo. Sosialisasi bahaya Narkoba ini digelar selama dua hari.

Sosialisasi ini dihadiri langsung Kasi pemberdayaan masyarakat BNNP jatim Destina Kawanti,S.si.,MIP serta Ketua Dewan Pendidikan KH. Abdul Aziz, SAg. dan dibuka langsung oleh Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, SH., MSi. "Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para kepala sekolah, guru, dan perwakilan OSIS tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kota Probolinggo," kata Destina Kawanti,S.si.,MIP, Senin (17/8).

Selain sosialisasi bahaya Narkoba, BNNP Jatim juga membeberkan kurikulum anti Narkoba yang memuat P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang telah dirancang BNNP Jatim dan sudah mulai diujicobakan di sekolah-sekolah di Kota Surabaya. "Kita berharap kurikulum ini bisa juga diterapkan di Probolinggo," kata Destina Kawanti,S.si.,MIP. Secara terpisah menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo, KH. Abdul Aziz, SAg Senin (17/8) di sela-sela upacara bendera HUT RI Ke 70 di alon-alon kota Probolinggo mengaku gembira dan siap menerapkan kurikulum anti Narkoba di sekolah-sekolah di Probolinggo. "Kami sangat antusias dengan masuknya kurikulum anti Narkoba ini, dengan harapan yang selama ini masalah narkoba menjadi momk akan dapat diantisipasi secara dini," kata KH. Abdul Aziz, SAg.Q wap

tang Pilkada. Terbukti, saat ini saja ada sekitar 45 persen masyarakat Situbondo belum mengetahui agenda Pilkada di Kab Situbondo,” ujar Arif Rahman, kemarin (18/8).

Arif menambahkan, meski ada 55 persen yang sudah mengetahui Pilkada, namun mereka rata-rata berasal dari pendidikan terakhir SMA. Dengan demikian, lanjut Arif Rahman, pelaksanaan Pilkada masih didominasi kelompok elit politik saja. ”Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat serius bagi KPUD

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman menyerahkan surat remisi dari Kemenkum HAM RI kepada narapidana di Rutan kelas II-B Nganjuk.

Mantan Bupati Tak Dapat Remisi Nganjuk, Bhirawa Mantan Bupati Nganjuk dua periode, Drs Soetrisno Rachmadi, terpidana kasus tindak pidana korupsi tidak mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke70 kali ini. Demikian juga dengan narapidana (napi) korupsi lainnya yang masih mendekam di rumah tahanan negara (Rutan) kelas II-B Kabupaten Nganjuk.

Kepala Rutan Nganjuk, Edy Saryanto mengatakan, pemberian remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) RI dilakukan dengan persyaratan dan seleksi yang cukup ketat. Pada peringatan HUT RI ke70 tahun ini, ada 78 napi dewasa dan anak yang mendapatkan remisi, bahkan 16 di antaranya langsung dinyatakan bebas.

Menurut Edy Saryanto, syarat bagi koruptor untuk bisa mendapatkan remisi harus memenuhi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi. Dalam Rutan Nganjuk ada enam terpidana korupsi yang diusulkan ke Kemenkum HAM RI. “Sesuai aturan, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh seorang napi kasus korupsi jika ingin memperoleh pengurangan hukuman. Tetapi rata-rata napi kasus korupsi tidak bisa memenuhinya,” jelas Edy Saryanto.

Sekedar informasi, mantan Bupati Nganjuk Drs Soetrisno Rachmadi, ditangkap tim intelijen dari Kejari Nganjuk, Kejati Jatim dan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah empat tahun hidup dalam pelarian. Bupati yang menjabat selama dua periode mulai 1993

hingga 2003 ditangkap di Tower Lotus, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Rabu (22/10) 2014 silam.

Soetrisno dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2003 senilai Rp 1,030 miliar dan telah divonis 2 tahun penjara pada 2007 lalu oleh PN Nganjuk, dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta dan denda Rp 50 juta.

Kemudian berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No 1016/K/PID.SUS/2008, menghukum Soetrisno dengan kurungan penjara selama dua tahun empat bulan.

Kemudian, pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Soetrisno ditolak MA dalam putusannya bernomor 134 PK/Pid.sus/ 2010.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim pada Mei 2006, ditemukan penyelewengan keuangan dana penyelenggaraan otonomi daerah senilai Rp 1,030 miliar.

Dana tersebut dialokasikan sebagai pelicin laporan pertanggujawaban (LPJ) APBD tahun 2003, Rp 450 juta. Kemudian untuk pengadaan sepeda motor bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebesar Rp 330 juta, dan uang tali asih bupati dan wakil bupati di akhir masa jabatan Rp 250 juta.Q ris

Bondowoso, Bhirawa Untuk memberikan peluang kehidupan yang layak pada warganya, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Drs H Agus Salam MSi mengirimkan sebanyak 5 Kepala Keluarga yang terdiri dari 18 jiwa diberangkatkan dari Pendopo Bupati kemarin sore.

Dalam sambutannya Bupati mengungkapkan jika persebaran penduduk di Indonesia saat ini tidak merata dan mengalami penumpukan di pulau Jawa, sehingga untuk memberi peluang yang lebih baik, maka dilakukan pengiriman transmigran ke Kabupaten Poso Sulawesi yang sebelumnya sudah dilakukan survey lapangan oleh tim dari Disnaketrans Bondowoso.

Pihaknya berharap dengan adanya peluang yang lebih besar dengan potensi alam dan lahan yang lebih terjamin di lokasi baru, diharapkan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk peningkatan ekonomi dan peluang yang lain. “Tentu saya berharap transmigrasi ini tidak di dasari oleh hanya untuk mencari makan saja, tetapi untuk meningkatkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada pemilik Ala mini,” katanya.

Pihaknya menjamin setelah dilakukan survey dan koordinasi dengan berbagai pihak, lokasi baru yang akan ditempati merupakan pusat pertanian yang sangat subur, sehingga akan memberikan peluang yang lebih besar. “Saya tentu berharap saudaraku yang akan berangkat ini akan lebih sukses

dan saya akan mampir jika berkunjung ke daerah saudaraku,” katanya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Bondowoso Drs H Agus Salam MSi saat ditemui Bhirawa menjelaskan, jumlah transmigran yang terdiri dari 5 KK atau 21 jiwa tersebut merupakan jumlah yang dijatah dari Propinsi Jatim untuk Kabupaten Bondowoso namun sebenarnya warga Bondowoso banyak yang ingin bertransmigrasi. "Disnakertrans mendapat jatah 5 KK dari propinsi untuk diberangkatkan ke Poso," kata Agus Salam.

Mereka yang berangkat bertransmigrasi, lanjut Sugeng seluruhnya mempunyai kesadaran dari masingmasing untuk bisa memperbaiki kondisi perekonomiannya di wilayah yang baru mereka tempati. Para transmigran berasal dari Kecamatan Tlogosari sebanyak 2 KK, Dari Kecamatan Maesan 3 KK. Agus Salam menambahkan 21 Jiwa asal Bondowoso akan berangkat bersamasama dengan Kabupaten lain. Tempat tujuan transmigrasi warga Bondowoso ke Poso dinilai menjanjikan, mereka akan disediakan lahan dan rumah serta diberikan jaminan hidup selama satu tahun secara gratis.

Pihaknya juga berharap agar warga bisa memperbaiki kehidupannya dengan sumber daya yang telah disediakan di Poso. "Saya harapkan bisa berkembang baik untuk meningkatkan ekonominya, lahan dan rumah disediakan serta jaminan hidup satu tahun," tutur pria Asli Bondowoso itu.Q har

Kekeringan Meluas, Warga Tuban Cari Air Bersih hingga 2 Km BPBD Kabupaten Blitar Siapkan Air Bersih Masa musim kemarau yang memasuki puncaknya, membuat kekeringan dan keseulitan air bersih terus dialami oleh sejumlah desa di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti desa Tanggulangin di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Sejumlah warga terpaksa mengambil air bersih untuk keperluan minum dan memasak hingga sekitar 2 kilo meter (KM) dari tempat tinggal mereka. “Ini untuk masak dan minum mas, soalnya disekirat rumah sudah habis, sungai juga udah lama gak mengalir,” kata Tarso (56) warga Tangguangin, saat mengambil air dari sumber di sekitar Hutan desa setempat (18/8).

Sebenernya di desanya sudah memiliki sumber air berupa sumur bor dari pemerintah, namun suber itu jarang dimanfaatkan warga untuk memasak dan keperluan minum sehari-hari. Warga beralasan air dari sumur bor agak keruh dan berwarna, selain itu jika diminum terasa kurang segar.

Sehingga warga hanya memanfaatkan air itu untuk mencuci dan mandi saja. “Sudah dibangun sumur bor, tapi airny tidak sebagus air sumur atau dari sumber, makanya sekaran ambil disini,” terang laki-laki yang membawa

motor untuk mengambil air tersebut.

Sementara Wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban yang mengalami kekeringan terus bertambah. Memasuki minggu kedua bulan Agustus dua kecamatan kembali menambah daftar daerah kering yang masuk catatan Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten setempat.

Kepala BPBD Tuban Joko Ludiono mengatakan, pada pekan kedua Agustus ini delapan kecamatan sudah masuk catatan BPBD Tuban, dari sembilan hingga sepuluh kecamatan yang diprediksi akan kekeringan pada musim kemarau ini.

“Awal Agustus kemarin masih enam kecamatan, sekarang ini ada dua tambahan kecamatan yakni kecamatan Rengel dan Kecamatan Bangilan. Beberapa desa dikecamatan ini telah melapor dan meminta droping air bersih seperti Desa Klakeh di Keca-

matan Bangilan dan Desa Bulurejo di Rengel,” terang Joko Ludiono (18/8).

Adapun kedelapan kecamatan yang kini telah masuk peta kekeringan BPBD Tuban melipti, Kecamatann Grabagan, Semanding, Parengan, Kerek, Montong, Senori, dan dua kecamatan yang baru masuk yakni Kecamatan Bangilan dan Kecamatan Rengel.

“Total ada delapan sekarang, mudah-mudahan cukup delapan itu saja,” Mantan Camat Grabakan ini.

Joko juga menyampaikan, sesuai prediksi badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) yang diterima,musim kering akan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh elnino. Jika umumnya musim hujan dating antara akhir September hingga Oktober, makan tahun ini musim hujan diprediksi baru akan tiba pada Oktober mendatang. “Prediksi BMKG yang kami terima, musim kemarau baru berakhir sekitar November,” pungkas Joko Ludiono.

Siapkan Air Bersih Sementara itu, untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di Kabupaten Blitar, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar siapkan air bersih serta melakukan monitoring di wilayah rawan bencana kekeringan di Blitar Selatan utamanya.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Blitar, Heru Irawan, di mana menurutnya pihak BPBD sudah melakukan monitoring ke beberapa daerah yang ditetapkan rawan encana kekeringan. “Hal ini dilakukan untuk antisipasi mananakala ada Daerah yang membutuhkan air bersih,” kata Heru Irawan.

Lanjut Heru Irawan, di Kabupaten Blitar ada 18 Desa yang sudah dilakukan survey rawan terjadinya kekeringan, mulai dari Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Binangun.

“Dari hasil monitoring tersebut, saat ini kebutuhan air bersih untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih aman, namun jika ada kebutuhan mendesak kami akan menyiapkan air bersih yang akan didrop ke lokasi yang mengalami kekurangan,” ujarnya.

Menurut Heru Irawan, apabila

khoirul huda/bhirawa

Tasro, dan salah satu warga lain yang mengambil air bersih di tengah hutan atau sekitar 2 Km dari kediamannya. beberapa wilayah rawan kekeringan tersebut benar-benar membutuhkan pasokan air bersih, maka setelah dilakukan survey wilayah tersebut mengirimkan surat permintaan pengajuan air bersih kepada Bupati. “Namun hingga saat ini masih belum ada satu pun Desa di Kabupaten Blitar yang rawan kekeringan yang meminta pengajuan air bersih,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur juga meminta Pemkab Blitar untuk siaga air

bersih jika ada Desa atau wilayah yang mengalami kekurangan air bersih, pasalnya selama beberapa bulan ini belum turun hujan yang berakibat turunnya debit air bersih sumur di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar.

“Agar jangan sampai ada masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih, mengingat beberapa bulan ini masih belum memasuki musim penghujan atau masih dalam masa musim kemarau yang cukup panjang,” ujar Masykur.Q hud,htn

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Penyebab Puso karena Pola Tanam Salah Bangkalan, Bhirawa Rata-rata penyebab kekeringan di Kabupaten Bangkalan disebabkan pola tanam petani yang tidak sesuai dengan pola yang disyaratkan oleh penyuluh pertanian. Hal ini diungkapkan oleh WH. Hidayat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan, kemarin.

"Seharusnya pola tanam yang disarankan oleh kita adalah padi, padi dan palawija. Namun para petani kita jarang yang mengindahkannya. Mereka (para petani red.) lebih suka menggunakan pola : padi, padi dan padi," ujar Dayat, sapaan akrab Ka. BPBD Bangkalan ini di kantornya, kemarin.

Sedangkan, rata-rata pengairan pertanian di Kabupaten Bangkalan ini adalah menggunakan irigasi teknis. "Akibatnya saat musim kemarau tiba, dan pengairan teknis dihentikan untuk alih fungsi kebutuhan air penduduk, maka sawah kekurangan pasokan air," jelasnya.

Kondisi inilah menurut Dayat yang kemudian mengakibatkan sawah gagal panen atau puso.Q mb8

45 Persen CJH dari Petani Bojonegoro, Bhirawa Kasi Gara Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Bojonegoro, Wakhid Priyono mengatakan, saat ini mulai dilakukan finalisasi persiapan pemberangkatan haji. Sebanyak 1.157 calon Jamaah haji (CJH) Bojonegoro akan berangkat ke tanah suci mekah bulan September mendatang.

Menurut wakhid, para CJH tersebut sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di Puskesmas dan rumah sakit. “Mereka itu adalah jama’ah yang sudah antre sekian tahun, dan mereka antusias,” kata Wakhid kepada Bhirawa, Selasa (18/8) di ruang kerjanya.

Bedasar profesinya, CJH Bojonegoro tahun ini didominasi oleh petani, lalu disusul oleh profesi lainnya seperti pedagang, guru dan PNS. “45 persen dari petani, lainnya berasal dari kalangan pedagang, guru dan PNS lingkup Pemkab setempat,” jelasnya.

Pihaknya tidak tahu secara pasti, mengapa dari kalangan petani yang justru mendominasi CJH 2015. “Mungkin karena petani kita sudah makmur, sehigga banyak yang mendaftar sebagai calon haji. Tapi, yang perlu diingat, ibadah haji itu karena panggilan Allah, dan tidak mengenal pekerjaan.,” ujarnya.Q bas

Bantuan Dana Desa Baru Cair 30 Persen Situbondo, Bhirawa Memasuki pertengahan tahun 2015 ini ternyata baru 30 persen Desa se-Kabupaten Situbondo yang menerima bantuan dana Desa. Seperti diketahui setiap desa menerima bantuan dana desa dengan jumlah yang berbeda-beda.

Menurut Kabag Pemerintahan Dimyati, besarnya bantuan dana desa memang sejak awal tidak sama, yakni berada pada kisaran bantuan yang akan diterima Desa mulai 280 hingga 300 juta rupiah.

Dimyati menambahkan, bantuan dana desa berbeda dengan bantuan ADD atau alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, kata mantan Camat Kapongan itu, peruntukan kedua anggaran tersebut juga berbeda. “Kedua jenis bantuan itu di sesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis)-nya masing-masing,” papar Dimyati, kemarin (18/8).

Dimyati menambahkan, tahun 2015 ini jumlah total bantuan dana desa di Situbondo mencapai 38 miliar rupiah.

Namun hingga kini, sebut mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab Situbondo itu, baru 30 persen desa yang sudah bisa dicairkan.

“Sedangkan sisanya masih menunggu proses administrasi saja,” aku mantan Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab Situbondo itu.Q awi

7

Proses Pendaftaran Paslon Pilkada Dipertanyakan Kab Kediri, Bhirawa Salah satu warga yang bernama Choirul Anam mendatangi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kediri untuk melaporkan pendaftaran pasangan calon yang dinilai tidak sah.

Alasannya banya berkas persyaratan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Laporan tersebut diantaranya persoalan surat pencalonan dari pasangan dari Partai Gerindra-PAN Ari Poernomo Adi-Arifin Tafsir yang saat pendaftaran ke KPUD Kabupaten Kediri yang tidak bermatrei.

Tak hanya itu, Choirul anam juga mempersoalkan Ijazah dari Pasangan Haryanti dan Masykuri yang dianggap janggal. Menurut Choirul Anam Kejanggalan tersebut di antaranya nama dalam Ijasah dan rekom dari partai pengusung tidak sesuai. "Ini pantut diduga ijazah palsu, dalam Ijasah nama Haryanti adalah Haryanti Hadi Kusworo, sementara dalam rekom partai bernama Haryanti Sutrisno, dan dalam gelar dari Masykuri juga terlihat janggal," kata Choirul Anam.

Lebih lanjut, dengan laporan tersebut dia meminta kepada Panwaslu untuk menghentikan proses pilkada kabupaten Kediri, karena dua pasangan calon ini berkas pendaftarannya tidak memenuhi syarat.

Menanggapi laporan tersebut, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga Nasrul Rohmansyah mengatakan, jika pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Lebih lanjut, terkait Ijasah yang diduga palsu,

pihaknya sudah melakukan kroscek ke lembaga pendidikan di mana pasangan Harmas ini menerima Ijasah, dan hasilnya dari keterangan dari lembaga pendidikan (UB) sudah memberikan keterangan jika ijazah tersebut asli. "Terkait isi dari Ijasah tersebut memang orang yang sama," ungkap Nasrul.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru Isworo dalam menanggapi dingin laporan tersebut, Namun begitu pihaknya menunggu tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten Kediri. Lebih lanjut dia mengatakan jika dalam melakukan tahapantahapan Pilkada ini pihaknya telah sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku.

Terkait adanya rekom dan Ijasah yang tidak sesuai itu, Sapta menjelaskan hal tersebut sudah diselesaikan dalam tahapan perbaikan berkas dua pasangan calon yang dilakukan pada tanggal 4-7 agustus lalu. "Memang ada reko-

irvan/bhirawa

Choirul Anam (kemeja coklat) saat melaporkan ke Panwas Kab Kediri. mendasi dari Panwas untuk surat pencalonan ( Model BKWK) yang tidak bermatrei

diminta untuk dikasih matrei, dan itu telah dilakukan perbaikan, sementara terkait Ija-

sah pasangan Harmas juga sudah diversifikasi di lembaga terkait," tandas Sapta.Q van

Bupati Beri Pembekalan Jamaah Haji Fitra Minta Ada Pengurangan Bondowoso, Bhirawa Untuk memberikan pengetahuan yang lebih serta membekali Calon Jamah Haji (CJH) asal Bondowoso yang akan berangkat pada tahun ini, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bondowoso serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso memberikan pembekalan pada 384 CJH se Bondowoso bertempat di Pendopo Bupati, Selasa (18/8) kemarin.

Hadir dalam acara itu selain Bupati dan Wakil Bupati juga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dokter serta perawat yang akan bertugas melayani jamaah selama ditanah suci, para pengelola Kantor Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) serta pada kepala Kemenag se Kabupaten Bondowoso.

Dalam sambutannya Bupati berharap pada seluruh jamaah untuk kembali meluruskan dan mene-

gaskan niatnya untuk menjalankan Ibadah Haji hanya karena Allah tidak karena yang lain misalnya karena gengsi, karena jabatan atau lainnya, sehingga dengan niat yang baik ini akan menghasilkan haji yang baik dengan kategori yang diterima atau Mabrur. “Saya hanya ingin mengingatkan untuk kembali memperbaiki niat haji karena Allah tidak karena yang lain,” katanya.

Selanjutnya Bupati selaku kepala daerah di Bondowoso merasa bertanggung jawab untuk memberikan berbagai fasilitas sebagai bentuk pelayanan dalam rangka memudahkan para jamaah menuju tanah suci, diantaranya akan memberikan bimbingan secara umum, juga akan membantu transportasi bagi jamaah menuju Asrama Haji Sukolilo dan Bandara Juanda dengan fasilitas Bus Eksekutif yang dibiayai Pemkab Bondowoso.

“Karena biaya menuju Asrama haji dan bandara juanada tidak

samsul tahar/bhirawa

Pembekalan Jamaah hai Bondowoso oleh Bupati Bondowoso bersama kepala kemenag Bondowoso, Ketua MUI dan Kepala Dinas Sosial.

dibiayai Kementerian Agama maka kami sebagai pemerintah yang akan menanggung biaya itu semua,” ungkapnya.

Selain itu menurut Bupati dalam rangka membimbing para jamaah dalam melaksanakan ibadah ditanah suci, pihaknya juga membiayai dua orang pembimbing ibadah yang memang ditugaskan khusus untuk membimbing jamaah haji asal Bondowoso selain yang memang ditugaskan dari Kemenag Pusat.

Sementara itu Kepala Kemenag Bondowoso H. Slamet mengungkapkan jika pada tahun ini jamaah haji asal Kabupaten Bondowoso mendapat giliran berangkat lebih awal dari tahun sebelumnya, karena saat ini berdasarkan undian yang dilakukan Kemenag Jawa Timur, Bondowoso mendapat jatah pada Kelompok Terbang (Kloter) ke 2 yang akan berangkat pada tanggal 23 Agustus mendatang. “Saat ini kita mendapat giliran sangat awal, sehingga berbagai persiapan harus lebih kita percepat dalam rangka memberikan pelayanan yang baik pada jamaah,” katanya.

Sementara itu Ketua MUI Bondowoso KH Abdul Qodir Syam mengingatkan pada jamaah untuk focus pada persiapan ibadah, bukan pada bekal-bekal yang sebenarnya tidak diperlukan atau malah akan mengganggu proses administrasi penerbagan, sehingga niat ibadah tersebut menjadi terjaga tidak dicampuri dengan niat untuk oleh-oleh atau hal-hal yang akan mengganggu ibadah. “Sebaiknya fokus pada ibadah, jangan membawa perbekalan yang tidak perlu karena akan menambah kapasitas yang akhirnya mengganggu ibadah,” katanya.Q har

Anggaran di KPUD Tuban, Bhirawa Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2015 dinila menurun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban diminta melakukan penghematan serta pengurangan anggaran oleh berbagai elemen, diantaranya adalah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur.

“Melihat kualitas Pilkada di Tuban yang menurutnya ‘jelek’, semestinya lembaga penyelenggara tidak memerlukan sampai sebesar saat ini (27,5 Miliar). Menurut saya anggarannya terlalu besar,” kata Miftahul Huda Divisi Advokasi FITRA Jatim, kemarin.

Mantan ketua Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban ini mencontohkan, gaji yang diterima komisioner KPU Tuban saat ini, Rp 6.500.000, semestinya dikembalikan seperti di Pilkada 2010 yang lalu, yaitu Rp 2.500.000. Karena penyelenggaraan Pilkada saat ini tidak lebih berat dari sebelumnya. “Selain gaji, KPU sebaiknya merubah rencana jumlah TPS yang ada di Tuban,” kata Miftah.

Lebih lanjut Miftah merinci, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) KPU merencanakan membuat 1.856 TPS di Kabupaten Tuban.

Pembiayaan untuk di TPS membutuhkan dianggarkan 5.408.500.000 (5,4 Miliar

rupiah). Fitra menyarankan, sebaiknya jumlah di Kabupaten Tuban cukup satu TPS untuk satu desa atau 328 TPS saja sesuai dengan jumlah desa yang ada di Tuban.

Dengan begitu untuk TPS di Pilkada mendatang bisa cukup dianggarkan 1.566.000.000 (1,5 Miliar), jika itu bisa dilakukan, anggaran yang bisa dihemat, menurut Miftah adalah Rp3.842.500.000. “Dengan begitu bisa menghemat anggaran untuk TPS saja sekitar 3,84 Milyar, jumlah ini besar apabila dialihkan untuk pembangunan,” terang Miftah.

Satu TPS satu desa, menurut Miftah cukup. Karena partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah TPS perdesa. Pemilihan Kepala Desa saja, kata Miftah, meski satu TPS yang datang juga banyak. “Ini hanya satu contoh penghematan, masih banyak penghematan lainnya yang bisa dilakukan KPU,” terang Miftah.

Sementara itu, Ketua KPU Tuban, Kasmuri, mengatakan anggaran untuk Pilkada di Tuban disusun dengan asumsi kebutuhan dari KPU. Kemudian anggaran ini disetujui oleh Pemkab Tuban. “Ada usulan kebutuhan anggaran sesuai asumsi yang dibuat KPU, kemudian dari Pemkab Tuban menyetujui,” kata Kasmuri.Q hud

Upacara HUT Kemerdekaan RI Berjalan Sukses dan Khidmat Beri Remisi dan Tampilkan Sandiwara Kolosal Perjuangan Upacara Bendera dalam rangka peringatan HUT RI ke-70 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dipimpin langsung Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH di alun-alun Kota Situbondo kemrin (17/8). Acara tahunan tersebut dimeriahkan dengan pertunjukan sandiwara kolosal tentang perjuangan almarhum KHR. As’ad Syamsul Arifin Pengasuh pondok Pesantren Salifiyah Saf’iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Selain itu Bupati Dadang Wigiarto juga menyerahkan remisi kepada perwakilan warga binaan (narapidana) yang ada di Rutan Situbondo.

Dalam upaca HUT Kemerdekaan RI tampil sebagai Komandan upacara peringatan HUT RI ke 70 adalah Danramil Bungatan Kapten Arhanud Nano Suprianto.

Sedangkan Komandan Kompi dipimpin oleh Danramil Kapongan Inf. Joni Kriswanto. Adapun petugas pembawa bendera Sang Saka Merah Putih yakni, Rista Septia Budiarti siswi SMAN 1 Panarukan, dan petugas pengibar bendera sang saka Merah

putih dilakukan oleh Luhut Anggiyanto siswa SMAN 2 Situbondo, Fajar Siddiqi Putu Sa’eed pelajar SMAN 1 Suboh serta Bagas Alex Sando pelajar SMKN 1 Situbondo.

Upacara bendera yang dihadiri oleh Forpimda Kabupaten Situbondo, juga dihadiri mantanmantan para pejuang veteran, para pejabat pemkab teras Kabupaten Situbondo dan keluarga para pejuang 1945 serta tamu

undangan lainnya dengan susasana sederhana, namun penuh makna. Seusai upacara bendera, dipertontonkan sandiwara kolosal yang mengangkat perjuangan KHR. As’as Syamsul Arifin yang berjudul Satria Kuda Putih dan pemberian cinderamata serta remisi 82 narapidana oleh Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH. Upacara bendera dalam rangka Peringatan HUT RI ke 70 tahun mengambil tema “AYO KERJA”. Simbol ini, kata Bupati Dadang, merupakan salah satu bagian untuk mengenang para pejuang bangsa yang telah gugur di medan laga. “Simbol tema ini sangat sangat cocok,” ujar Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH, seusai pelaksanaan upacara bendera di pendopo kabupaten.

Lebih lanjut, Bupati Dadang mengatakan, upacara bendera peringatan HUT RI ke 70 ini juga bisa dijadikan momentum untuk

semakin mengenal para pejuang kemerdekaan RI yang telah gugur dalam pertempuran melawan para penjajah.

“Ini mengandung makna dari pertunjukan sandiwara kolosal tentang perjuangan almarhum KHR. As’ad Syamsul Arifin Pengasuh pondok Pesantren Salifiyah Saf’iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dalam merebut kemerdekaan RI dari tangan para penjajah tersebut. Ini juga merupakan salah satu bukti konkrit bahwa di Kabupaten Situbondo memiliki seorang pejuang yang gagah berani dalam mengusir penjajah,” jelasnya.

Perjuangan almarhum KHR. As’ad Syamsul Arifin Pengasuh pondok Pesantren Salifiyah Saf’iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo diangkat dalam buku berjudul Satria Kuda Putih tersebut, merupakan salah satu gambara bahwa

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H dadang Wigiarto, saat memberikan remisi kepada pewakilan napi di pendopo kabupaten, usai upacara 17 Agustus 2015 kemarin. beliau juga pantas jika diangkat sebagai pahlawan Nasional yang gigih mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. “Inti dari peringatan upacara bendera HUT RI ke 70

ini adalah mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan laga demi membela bangsa,” pungkas Bupati Dadang Wigiarto.Q awi,adv

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

13,327.00

SGD

9,853.60

9,748.37

EUR

14,743.83

14,591.73

JPY

10,854.77

10,744.11

GBP

21,026.08

20,808.78

Sumber: Bank Indonesia (23 JULI 2015)

RAGAM EKBIS

Persaingan hotel sangat ketat Hotel Inna Eight optimistis capai okupansi 60 persen.

Gandeng Travel Agent, Targetkan Okupansi 60% Surabaya, Bhirawa Hotel Inna Eight-Bali satu grup dengan management Hotel Inna ini terus berbenah secara internal dan eksternal guna meningkatkan keterisian kamar atau okupansi dari 30 persen menjadi 60 persen, salah satu upaya untuk meningkatkan okupansi yaitu menggandeng sejumlah Travel Agent di Bali dan mengembangkan segmentasi pasar korporasi.

Menurut Coordinator & Sales Hotel Inna Eight Bali, Wayan Sumerta FB saat di hotel Inna Simpang Surabaya, Rabu (19/8) kemarin mengungkapkan saat ini diawal awal beroperasinya hotel, okupansi baru mencapai 30 Persen namun kedepan pihaknya menargetkan okupansi Hotel Inna Eight meningkat 60 persen.

“Upaya untuk meningkatkan okupansi kita terus mengembangkan klien klien baru terutama dari Surabaya, travel agent, korporasi Bank dan student atau anak anak sekolah. Tiga bulan kedepan kita akan menghadapi liburan panjang natal dan tahun baru, nah segmentasi anak anak sekolah ini cukup potensi untuk closing akhir tahun,” ujarnya.

Sementara Hotel Inna Eight atau Hotel Inna 8 yang berlokasi di Jl. Teuku UmarDenpasar, Bali ini sebelumnya adalah hotel Life Style Express yang kemudian dikelola oleh management grup hotel Inna, bahkan dibilang cukup berhasil mengakuisisi pengelolaan management hotel sebelumnya. “Kita bersyukur dengan upaya kerja keras kita, Hotel Life Style Express yang sebelumnya okupansi turun drastis, setelah kita kelola menjadi Hotel Inna Eight di awal okupansi mampu mencapai 30 persen,” ucap Wayan. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam, AG2981RAE, a/n. Sri Andayani, Ds. Geger, Sendang-T.Agung No. 1522/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Merah Hitam, AG2361TE, a/n. Damis, Ds. Sumberingin Kidul, Ngunut-T.Agung No. 1523/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Kawasaki LX150, th. 2013, Hijau, AG4127RP, a/n. Pemkab Tulungagung-T.Agung No. 1524/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2891 EU, a/n Budi Nugraha, Ds. Besuki, rw 04/04, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1525/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4915 EQ, a/n Endang Nanik Hj, Ds. Besuki, rw 05/04, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1526/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2460 EF, a/n Hariyanto, Kel. Dawuhan, rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1527/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2208 FD, a/n Heris Pujayantoro, Ds. Wringin Anom, rw, 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1528/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3682 FG, a/n Edy Prayitno, Ds. Awar-Awar, rw 02/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1529/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3189 EL, a/n Nur Muhammadi, Ds. Paowan, rw 01/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1530/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6159 Es, a/n Lis Nurjannah, Ds. Wonokoyo, rw 01/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1531/IMB/BI-II/2015

Rabu Kliwon, 19 AGUSTUS 2015

Gagal Panen, Harga Beras Mulai Naik Bojonegoro, Bhirawa Harga beras di pasaran sejak sebulan terakhir ini mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan karena daerah setempat sudah tidak ada panenan lagi akibat kemarau panjang. Seorang pedagang beras di Pasar kota Bojonegoro, Agus (40), mengatakan beras yang beredar di pasaran saat ini hampir semuanya merupakan beras panenan kemarau lalu.

Harga beras kualitas sedang yang semula Rp7.500 per kilogram (Kg) kini naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Sementara harga beras kualitas bagus yang semula Rp 8.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp 9.000 per kilogram. “Banyak yang gagal panen makanya harga terus mengalami kenaikan,” ujar warga Sukorejo kecamatan Kota Bojonegoro, Selasa (18/8).

Namun berbeda harga beras. kacang hijau, kedelai, jagung masih stabil. Hal itu terjadi karena sekarang ini tanaman palawija sedang banyak yang panen. Diterangkan untuk harga Kedelai dipatok dengan harga Rp7.000, jagung Rp 3.500, dan Kacang Hijau Rp15.000. “ Untuk tanaman palawija sudah mendekati masa panen,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Efdal MS membenarkan, di musim kemarau ini, membuat harga beras di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya mencapai Rp 300 hingga Rp.400 setiap kilogramnya. “ Musim kemarau beras naik sampai Rp 9.000 per kilogram, kalau kemarin Rp 8.500 sampai Rp 8.600 per kilogram ,” ujarnya.

Harga beras di pasaran Bojonegoro sejak sebulan terakhir ini mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan karena daerah setempat sudah tidak ada panenan lagi akibat kemarau panjang.

Dijelaskan penyebab kenaikan harga beras di musim kemarau hal biasa. Pasalnya memasuki panen kedua, hasil panennya tidak bisa maksimal. “Selain itu lebih banyak permintaan, dibandingkan ketersediaan beras,” terangnya.

Sehingga, Bulog berupaya terus mencari beras untuk menstabilkan harga. Se-

lain itu Bulog siap mengadakan operasi pasar, tetapi kalau panen habis dan masih melihat kondisi kewajaran. Serta saat ini masih bisa dikendalikan, dibandingkan tahun lalu sampai Rp 9.500. “ Kalau Agustus ini sedikit daerah yang panen di antaranya Kalitidu, Balen, Kapas, Bojonegoro dan Kasiman,” imbuhnya. Apalagi, lanjut

Efdal, harga beras akan kembali stabil, sebab tanaman padi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo di sejumlah desa di Kecamatan Soko, Tuban, dalam waktu dekat ini mulai panen. “ Tanaman padi di Kecamatan Soko, Tuban sudah mulai berbuah, ya perhitungan saya sebentar lagi panen,” jelasnya. Q bas

Permintaan Produk Turun Pengaruhi Ekspor Impor Jatim Pemprov, Bhirawa Lesunya ekonomi dunia berdampak pada perdagangan di Jatim, pada Juli 2015 ekspor dan impor Jatim mengalami menurun dibanding bulan sebelumnya (month to month/mtm) maupun bulan yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Ekspor Jatim pada bulan itu mencapai USD 1.025,76 juta atau 32,32 persen dibanding bulan sebelumnya, atau menjadi 1,02 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama 2014, terjadi penurunan 27,6 persen. Secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2015, total ekspor Jatim sebesar 10,4 miliar dolar AS, yang juga sama terjun 7,97 persen secara yoy.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim M Sairi Hasbullah mengatakan, salah satu penyebab penurunan itu ialah berkurangnya permintaan produk asal Jatim ke tiga negara utama tujuan ekspor.

“Yakni Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok,” kat-

anya saat menyampaikan rilis BPS Jatim, Selasa (18/8).

Dijelaskannya, ekspor migas Jatim bulan Juli 2015 mencapai USD 41,80 juta atau turun 54,13 persen dibanding ekspor migas bulan Juni 2015 yang mencapai USD 91,12 juta. Sedangkan selama Januari sampai Juli 2015 ekspor migas mencapai USD 331,57 juta atau turun 31,25 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 482,30 juta.

Sementara ekspor non migas Jatim bulan Juli 2015 mencapai USD 983,96 juta atau turun 30,93 persen dibanding ekspor non migas bulan Juni 2015 yang mencapai USD 1.424,50 juta. Sedangkan selama Januari

sampai Juli 2015 ekspor non migas mencapai USD 10.078,89 juta atau turun sebesar 6,94 persen dibanding ekspor non migas periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 10.830,25 juta.

Dikatakan Sairi, selama bulan Juli 2015 ekspor non migas Jatim didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati, diikuti perhiasan/permata, kayu dan barang dari kayu, ikan dan udang, serta bahan kimia organik.

Negara tujuan ekspor produk non migas Jatim yang terbesar adalah Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok.

Sedangkan negara ASEAN tujuan ekspor komoditi non migas utama Jatim adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara negara Uni Eropa tujuan utama ekspor Jatim adalah Belanda, Jerman, dan Inggris.

Sementara impor Jatim pada periode itu juga turun 37,3 persen (mtm) menjadi 1,13 miliar dolar AS. Dari Januari sampai Juli 2015,

impor Jatim juga turun menjadi 11,56 miliar dolar AS. Periode yang sama tahun lalu, nilai itu mencapai 14,69 miliar dolar AS. Sairi mengatakan, penurunan impor Jatim merupakan indikasi bahwa pengusaha bidang manufaktur di Jatim tengah merasionalisasikan produksi. Indikasinya, 81 persen impor Jatim merupakan produk bahan baku atau penolong.

Untuk impor migas Jatim bulan Juli 2015 mencapai USD 280,79 juta atau turun 25,54 persen dibanding impor migas bulan Juni 2015 yang mencapai USD 377,09 juta.

Sedangkan selama Januari Juli 2015 impor migas mencapai USD 2.328,29 juta atau mengalami penurunan sebesar 46,28 persen dibanding impor migas periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 4.333,93 juta.

Impor non migas Jatim bulan Juli 2015 mencapai USD 845,73 juta atau turun 40,42 persen dibanding impor non

Nasabah Keluhkan Dana Bergulir Diskop Sampang Sampang,Bhirawa Setelah diterpa tunggakan miliaran rupiah sejak 2001 lalu hingga saat ini, program dana bergulir di Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sampang, kini juga dikeluhkan nasabah terkait persyaratan peminjaman tidak ada aturan pasti, bahkan antara staf dan pimpinannya tidak memiliki pemahaman yang sama.

Zainal Faruk salah satu nasabah pemilik UD khoirahs asal Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang Sampang, ia harus pulang dengan tangan hampa setelah sebelumnya sudah berkonsultasi dengan petugas Diskop Sampang untuk menyerahkan persryaratan yang diminta petugas sebagai anggunan pinjaman dana bergulir.Selasa (18/8).

“Sejak awal pihak Diskop Sampang sudah melakukan surve terkait usaha saya, bahkan petugas Diskop Sampang menyarankan untuk membawa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor tahun 2014 sebagai jaminan pinjaman dana bergulir sebesar 10 juta, tapi setelah saya mendatangi Diskop dan

hendak menyerahkan BPKB sebagai jaminan, ternyata kepala Diskop menolaknya, dengan alasan BPKB yang dijadikan jaminan harus dua BPKB,” keluhnya.

Masih dikata Zainal, saya tahun 2013 lalu sudah pernah meminjam dana bergulir tersebut sebesar 20 juta, dan sudah lunas tidak ada tunggakan, tetapi kenapa saat ini malah persyaratannya kok dipersulit, bahkan antara staf dan pimpi-

nannya tidak memiliki pemahaman yang sama.

“Misalnya terkait anggunan yang menjadi jaminan, berdasarkan perbub dinyatakan minimal 130 persen dari uang yang dipinjam, bahkan petugas yang menghitung sudah menyatakan layak dan sesuai aturan terkait jaminan BPKB sepeda motor tahun 2014, kami sangat kecewa terhadap kebijakan Saryono selaku kepala Diskop Sampang. tambahnya. Q lis

f.nurkholis/ bhirawa

migas bulan Juni 2015 yang mencapai USD 1.419,49 juta.

Sedangkan selama Januari sampai Juli 2015 impor non migas Jatim mencapai USD 9.228,58 juta atau mengalami penurunan sebesar 10,93 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 10.360,80 juta.

Selama bulan Juli 2015 impor non migas Jatim didominasi oleh Mesin-mesin/ Peralatan Mekanik, diikuti Plastik dan Barang dari Plastik, Besi dan Baja, Gandum-ganduman, serta Bahan Kimia Organik sebesar USD 44,68 juta.

Selama bulan Juli 2015, jika dilihat menurut Negara asal impor barang yaitu Tiongkok merupakannegara pemasok barang impor non migas Jatim terbesar, diikuti Thailand, dan Amerika Serikat.

Kontribusi ketiganya mencapai 40,48 persen. Sementara untuk negara ASEAN asal barang impor non migas terbesar adalah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Q rac

Produsen Obat Flu Gunakan Phenylephrine Surabaya, Bhirawa Inovasi terus dilakukan oleh para produsen obat flu, Pharma Consumer Health PT. Tempo Scan Pacific Tbk kini mengeluarkan produk obat flu yang mengandung bahan phenylephrine pseudoephedrine yang kini penjualannya semakin dibatasi.

General Manager Pharma Consumer Health PT. Tempo Scan Pacific Tbk. Deddy Angkakusuma saat ditemui di Tempo Scan mengakui bahwa perubahan cuaca di Indonesia sering diikuti munculnya wabah flu di masyarakat. ”Salah satu hasil riset kami menunjukan bahwa sekitar 7 dari 10 orang penderita flu disertai oleh batuk. Oleh karena itu obat yang dapat menyembuhkan keduanya sekaligus dapat menjadi pilihan yang tepat dan juga efisien,” ungkap Deddy Selasa (18/8) di Surabaya.

Belum lagi obat flu dan obat batuk pada umumnya menimbulkan efek kantuk, yang membuat penderita harus menghentikan aktivitasnya. “Menyadari rentannya masyarakat kita terjangkit flu dan batuk, serta betapa mengganggunya gejala yang dialami saat menderita penyakit tersebut, bodrex Flu&Batuk sebagai pelopor obat flu dan batuk di Indonesia selalu berinovasi untuk menghasilkan produk yang tepat guna dan juga aman bagi konsumen,” ungkap Deddy menjelaskan lebih jauh.

Melalui inovasi terbarunya kali ini, bodrex Flu&Batuk memperkenalkan Phenylephrine sebagai salah satu kandungan dalam formula baru yang diberi nama bodrex Flu&Batuk PE, sesuai dengan singkatan dari kandungan tersebut yang berfungsi untuk melegakan hidung tersumbat. “bodrex Flu&Batuk PE adalah obat flu dan batuk pertama di Indonesia yang menggunakan Phenylephrine, sehingga lebih aman dikonsumsi setiap orang sesuai aturan pakai yang ditentukan dan tanpa kantuk,” lanjut Deddy. Q ma

Suasana di kantor Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sampang.

Kembangkan Peternakan Sapi

Jember Bertekat Jadi Penyangga Daging Nasional Krisis daging di beberapa provinsi di Indonesia hingga saat ini belum berimbas ke Jatim, karena di provinsi paling timur Pulau Jawa stok daging masih cukup melimpah. Terutama di daerah Jember yang kini masih dikenal sebagai salah satu lumbung daging.

Pemkab Jember terus mengembangkan program peternakan sapi, seperti penggemukan dan lainnya. Karena targetnya menjadikan Jember salah satu penyangga ketahanan daging nasional.

Saat ini Pemkab Jember terus mengembangkan program peternakan sapi, seperti penggemukan dan lainnya. Karena salah satu targetnya adalah menjadikan Jember menjadi salah satu penyangga ketahanan daging nasional. Keinginan itu bukan tanpa alasan, karena banyak daerah potensial di wilayah Kabupaten Jember, untuk dilaksanakannya program pengembangan sapi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jember, Sugiarto, menerangkan, sejauh ini, persediaan sapi siap potong nasional, masih mengandalkan pada negara lain. Padahal, banyak sekali daerah-daerah, termasuk Jember, yang sangat potensial untuk pengembangan sapi.

Itulah mengapa melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disperikel) Jember akan

fokus mengembangkan program penggemukan sapi. “Bahkan, Pemkab Jember menyambut baik, jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya, untuk fokus di bidang peternakan sapi lokal. Jika program ini bisa direalisasikan, kami berkeyakinan, stok sapi lokal siap potong, bisa menjadi solusi kebutuhan daging nasional,” kata Sugiarto, Selasa (18/8).

Berdasarkan data Disperikel Pemkab Jember, selama lima tahun terakhir, Kabupaten Jember mengalami peningkatan jumlah populasi ternak Sapi Potong. Di Tahun 2010,

populasi Sapi Potong di Jember mencapi 230 ribu ekor lebih. Selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan menjadi 320 ribu ekor lebih pada Tahun 2011, dan 350 ribu ekor lebih pada Tahun 2012.

Namun, pada Tahun 2013, sempat terjadi penurunan populasi menjadi 217.763 ekor Sapi Potong. “Ini dikarenalan, banyak sapi betina produktif yang dipotong. Namun pada Tahun 2014, jumlahnya kembali naik menjadi 236.198 ekor dan terjadi lonjakan pada Maret Tahun 2015, menjadi 259.744 ekor,” tandasnya pula. Q efi

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Dinkes Pemkab Malang Akreditasi Puskesmas Kabupaten Malang, Bhirawa Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan memberi label akreditasi bagi Puskesmas. Kepala Dinkes Kabupaten Malang Abdurrahman menilai, akreditasi sebagai bentuk persiapan pelayanan BPJS dan menyambut masyarakat ekonomi asia (MEA).

Di kabupaten saat ini terdapat 39 Puskesmas yang beroperasi di 33 kecamatan. Pihaknya akan konsentrasi pemenuhan layanan seperti rawat inap, IGD, dan poli konsultasi.

Tingkatan akreditasi yakni, Pratama, Madya, dan Mandiri. Sedangkan tingkat rumah sakit berupa kelas A, B, dan C. “Sekarang dokter dan perawat sedang mengikuti pelatihan, awal tahun 2016 kami mulai lakukan akreditasi,” kata Abdurrahman kepada Bhirawa, Selasa (18/8).

Selama ini, Puskesmas hanya identik dengan masyarakat bawah, sehingga dengan lengkapnya pelayanan diharapkan mampu menarik minat masyarakat ke atas.

“Kami akan hilangkan persepsi itu, tentunya dengan melakukan perbaikan layanan dan peralatan medis. Sehingga perlu dilakukan standarisasi Puskesmas agar masyarakat kalau sakit tidak langsung ke RS. Kalau memang bisa dilayani di Puskesmas kenapa harus ke RS atau dokter pribadi,” ujar pria ramah itu.

Ditambahkan, saat ini ada 10 Puskesmas yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meliputi, Puskesmas Kepanjen, Tumpang, Dau, Sumber Pucung, Donomulyo, Dampit, Pakisaji, Kasembon, Wagir dan Turen.

Penilaian akreditasi puskesmas di antaranya meliputi sistem administrasi, layanan kesehatan masyarakat dan tim medis. Q sup

Siang Ini, di Kota Malang Digelar Pawai Pitulasan Malang, Bhirawa Pawai kendaraan dan kirab budaya untuk memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI, atau Pawai Pitulasan di Kota Malang digelar pada Rabu (19/8) siang ini. Karena itu panitia menghimbau masyarakat agar menghindari jalur poros kota agar tidak terjebak kemacetan saat pawai budaya digelar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan ada 17 komunitas budaya dan 72 kendaraan yang akan mengikuti kirab dan pawai.

Diperkirakan, peserta pawai budaya mencapai 500 orang. Tiap kelompok pawai budaya pesertanya 50 orang sampai 100 orang.

Terdiri dari pelajar, hotel, dan SKPD. Pawai dan kirab dimulai sekitar pukul 12.30 WIB. Pihaknya meminta maaf kalau arus lalu lintas terganggu saat pelaksaan kirab berlangsung.

Dikatakannya, start kirab budaya dan pawai kendaraan dimulai dari depan Balai Kota Malang. Dari Balai Kota, rute peserta kirab budaya lewat Jl Kahuripan, lalu Jl Semeru dan finish di Perpustakaan. Sedangkan rute peseta pawai budaya dari Balai Kota lewat Jl Kahuripan, Jl Semeru, Jl Ijen, dan finish di Bakorwil, di Jl Jakarta. Peserta kirab budaya jalan kaki. Sambil berjalan, mereka akan menampilkan atraksi kebudayaan ke masyarakat.

Pawai ini akan lewat tengah kota yang merupakan jalur padat kendaraan. Nanti Dinas Perhubungan membuat sistem buka tutup di Simpang Raja Bali. Kami menghimbau masyarakat agar menghindari jalur poros saat pawai berlangsung. Q mut

Danlanal Baru Diminta Sinergi dengan Pemkot Malang, Bhirawa Komando Lantamal V Surabaya Brigjen Marinir Andi Hamzah disela-sela sambut kenal Dan Lanal Malang, Selasa (18/8) kemarin, meminta kepada Kol Laut, (P) Rudi Susanto Dan Lanal Malang, yang baru untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Menurut, Andi Hamzah, sinergi antara Pemda dengan Dan Lanal sangat penting, agar pembangunan di Kota Malang berjalan dengan baik.

“Titip pesan kepada Bapak Wali Kota Malang, Abah Anton, untuk selalu melibatkan personel Lanal, untuk menunjang setiap kegiatan yang dilakukan pemkot Ma lang,”tuturnya.

Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Dan Lanal, yang ditinggalkan oleh almarhum Kol Tri Satria Wijaya, tiga bulan yang lalu. Sedangkan Rudi Susanto, sebelum menjabat Asisten Personil (Aspes) Lantamal II Jakarta.

Rudi Susanto Dan Lanal Malang ditemui usai kenal sambut, kepada wartawan menyatakan, pihaknya siap melakukan kerjasama dengan Pemkot Malang.

“Kami akan bersinergi dengan seluruh jajaran pemerintah di Malang, komunikasi antara Forum Pimpinan Derah yang sudah berjalan dengan baik, kami akan ikut dan mendukung,”kata Danlanal.

Selain itu, pihaknya bertekat untuk mengoptimalkan Lapangan Sepakbola yang dimiliki oleh Lanal Malang, untuk kepentingan bersama dalam membina atlet di wilayah Malang dan sekitarnya.

“Selama ini, fungsi fasiltas Lanal berupa lapanagan bola, sudah berjalan dengan baik, dan akan kita tingkatkan, demi pembinaan sepak bola di Malang,”imbuhnya.Q mut

MALANG RAYA

9

Entas Kemiskinan, Buatkan Sistem Kemitraan Kelompok PKH Memutus mata rantai kemiskinan di Kota Batu, Pemerintah Kota tak ingin warga miskin hanya menjadi penerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk itu para Pelaku Usaha di Kota Batu diharuskan menjadi mitra usaha dari para anggota PKH ini. Hal ini ditandai dengan dibuatnya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pelaku Usaha dengan Kelompok PKH. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadinsosnaker) Kota Batu, Eko Suhartono menjelaskan, untuk pengentasan kemiskinan di Kota Batu maka warga miskin tidak bisa menjadi penerima bantuan PKH terus-menerus.

Para warga miskin ini harus bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki di desanya.

“Dan karena warga miskin ini kebanyakan lemah dalam jaringan dan pemasaran, maka kita membantu dengan membuatkan MoU atau nota kesepamaham terkait sistem kemitraan. Dan kemitraan ini melibatkan antara anggota PKH dengan para Pelaku Usaha,”ujar Eko, Selasa (18/8).

Untuk mengawali pelaksanaan program kemitraan ini, katanya, dari 663 kepala keluarga (KK) anggota PKH di Kota Batu dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Saat ini sudah ada 14 kelompok yang diberi nama Kelompok Perempuan Mandiri (KPM). Dan KPM ini diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada

di desanya masing-masing.

Adapun yang dimaksud potensi desa adalah pelaku usaha atau perusahaan apa yang telah berdiri dan berkembang di desa mereka. Misalnya, usaha perhotelan, usaha pusat oleh-oleh dan beberapa usaha tempat wisata.

Eko mencontohkan pembentukan KPM Sri Rejeki yang ada di Kelurahan Temas.

KPM ini membidik keberadaan obyek wisata Jawa Timur Park (JTP). Untuk itu mereka saat ini tengah mengembangkan ternak tikus putih.

Tujuannya, tikus putih ini bisa dijual kepada JTP untuk pakan beberapa hewan yang ada di sana.

Kemudian usaha pembuatan makanan ringan dibuat oleh KPM yang desanya memiliki obyek wisata. Misalnya, di Desa Oro Oro Ombo yang di wilayahnya terdapat obyek wisata Batu Night Spectacular (BNS), maupun Desa Pesanggrahan yang memiliki Museum Angkut. Adapun KPM yang berdekatan dengan per-

anas bachtiar/bhirawa

Kadinsosnaker Kota Batu, Eko Suhartono (berkaca mata), berfoto bersama usai berdialog dengan anggota KPM Kelurahan Temas. hotelan dan restoran, diarahkan untuk mengembangkan ternak kelinci.

Dari hasil usaha KPM ini, nantinya akan dipasarkan/ dijual kepada pelaku-pelaku usaha tersebut. Untuk itu

Desak MoU Ulang HPP Air PDAM Kabupaten Malang, Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang mendesak PDAM Kabupaten Malang untuk menaikan Harga Pokok Produksi (HPP) air, yang dijual ke PDAM Kota Malang. Karena HPP yang dijual PDAM Kota Malang hanya Rp 90 per kubik (m3), padahal PDAM kota tersebut menjual ke pelanggan Rp 4.605 per m3.

“Kami mendesak PDAM Kabupaten Malang agar kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama dengan PDAM Kota Malang.

Selain itu Anggota Komisi A juga melakukan evaluasi terkait murahnya PDAM Kabupaten Malang menjual air ke PDAM Kota Malang,” kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Selasa (18/8), kepada Bhirawa.

Ia menjelaskan, harga semula memang dibuat atas dasar kesepakatan, seperti Sumber Air Wendit dihargai Rp 80 per m3. Sedangkan Sumber Air Donowarih dan Tawang Agro Rp 90 per m3.

Tidak seimbangnya harga jual air dengan harga air bersih yang dijual PDAM Kota Malang, diperlukan tinjauan kembali. Dan harus

Sumber Daya dan Mineral (ESDM) kabupaten setempat,” terangnya.

Meski demikian, lanjut dia, hingga saat ini belum ada rapat lebih lanjut dilakukan terkait kenakerjasama ikan harga ulang anair tersebut. tara PDAM HPP meruKabupaten pakan acuan Malang dan biaya yang PDAM Kota cahyono/bhirawa akan dikeluMalang, deDidik Gatot Subroto arkan, mulai ngan mengacu pada prosentase HPP. penyambungan pipa dari Sementara itu, Direktur sumber ke konsumen. Dan Utama PDAM Kabupaten terkait soal harga yang diMalang H Syamsul Hadi tentukan PDAM Kota Mamengatakan, terkait kenai- lang jelas bukan wewenang kan tarif air yang dijual ke kami, karena operatornya PDAM Kota Malang, hal itu dari sana langsung.

“Perlu diketahui harga adalah kewenangan Pemejual air PDAM Kota Marintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sebab, uang hasil lang kepada pelanggan sedari penjualan air tersebut besar Rp 4.605 per m3. masuk pada kas daerah dan Sedangkan harga tersebut bukan ke PDAM Kabupaten sangat berbeda jauh dengan harga jual PDAM Malang.

“Karena untuk mengubah Kabupaten Malang yakni MoU itu bukan kewenangan sebesar Rp 1.500 per m3 PDAM Kabupaten Malang, pada pelanggan,” aku tapi itu domainnya Dinas Syamsul. Q cyn

Dinsosnaker yang membuatkan MoU antara KPM dan Pelaku Usaha dengan tujuan, agar pelaku usaha menjadi mitra dan bersedia membeli atau memanfaatkan produk dari KPM tersebut.

“Karena pada dasarnya pengentasan kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Tetapi menjadi tanggung jawab semua lini yang ada di kota dan kabupaten,” pungkas Eko. Q nas

Bisnis Multimedia di Kota Malang Menjanjikan Kota Malang, Bhirawa Bisnis multi media, di Kota Malang, harus dikembangkan karena dinilai memiliki prospek masa depan yang baik, termasuk pada saat pasar bebas nanti.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang, Tri Widyani Pangastuti, disela-sela menggelar pelatihan animasi bagi pelaku usaha multimedia, Selasa (18/8) kemarin mengatakan, pihaknya bertekat untuk mendorong berkembangnya bisnis multi media. Karena di Kota Malang ini, memiliki potensi yang besar, dan diyakini mampu bersaing di masa-masa yang akan datang, termasuk pada era pasar bebas nanti.

“Peluangnya sangat bagus, makanya kita dorong untuk terus dikembangkan, agar mereka semakin inovatif,”tuturnya. Karena itu, lanjutnya para pelaku usaha multimedia perlu diberikan keterampilan untuk mengembangkan bisnisnya dalam mengahadapi era perdagangan bebas.

Tri Widyani mengatakan peserta pelatihan bisnis animasi sebanyak 40 orang. Mereka berasal dari mahasiswa, komunitas animasi, dan pelaku usaha multimedia.

Para peserta, lanjutnya tidak hanya diberikan pelatihan animasi, tapi juga diberi wawasan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Agar mereka mampu mengembangkan usahanya.

Menurut, mantan Kepala Dinas Infokom itu, pelatihan animasi dua dimensi ini dilaksanakan selama lima hari. Pihaknya ingin mengembangkan industri animasi di Kota Malang. Karena potensi pelaku usaha animasi di Kota Malang cukup besaram “Dengan pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha animasi semakin berkembang. Bisnis animasi tidak sekadar untuk membuat film saja. Tetapi, animasi bisa digunakan sebagai media iklan untuk menawarkan produk usaha mikro kecil menengah,”imbuh wanita kerap disapa Bu Yani itu.

Apalagi, tambah dia, sekarang zamannya teknologi. Animasi bisa dijadikan bisnis membuat iklan. Ini juga sebagai upaya menghadapi perdagangan bebas, yang sudah di depan mata.

Sementara itu, salah satu pemateri pelatihan, Astu Prasidya menuturkan, pelatihan animasi ini lebih ke konsep pembuatan animasi. Ia berharap peserta lebih mumpuni dalam membuat konsep animasi. Dia mencontohkan, bagaimana membuat iklan dengan animasi. Karena animasi bukan hanya membuat film, tapi bisa dipakai untuk media iklan, yang tentunya mampu menghasilkan uang.

Menurut Astu, selama ini, pelaku industri animasi masih terpaku dengan bisnis perfilman saja. Para pelaku industri animasi jarang berpikir membuat animasi untuk dunia periklanan. Padahal hasilnya sangat besar.

Rata-rata pelaku industri animasi itu, kata dia, masih mahasiswa, mereka baru menekuni bisnis itu. Untuk itu perlu penguatan agar mereka bisa mengembangkan usahanya, dimasa yang akan datang.

Pelatihan, ini sangat dirasakan manfaatknya, seperti yang disampaikan, Baktiar Yahya salah satu peserta pelatihan, pihaknya mengatakan pelatihan animasi ini cukup bagus untuk mengembangkan bisnis studio miliknya.

“Pelatihan animasi ini cukup bagus untuk mengembangkan bisnis studio milik saya, Selama ini, studio saya lebih banyak membuat animasi untuk film. Padahal, ada peluang bisnis besar dalam dunia animasi, yakni, untuk periklanan, makanya saya sangat senang,”tuturnya. Q mut

Kebijakan Mandek, Hotel Mangkrak di Tengah Tegalan Imbas Jalur Lawang - Batu Belum Terealisasi Rencana pembangunan jalur alternatif Lawang Kab Malang menuju Kota Batu ternyata mulai diantisipasi investor. Salah satunya adalah adanya bangunan hotel setengah jadi di kawasan perbukitan desa Giripurno kec Bumiaji Kota Batu.

Bangunan ini akhirnya mangkrak lebih dari 5 tahun karena jalur alternatif tersebut tak segera dibangun.

“Kabarnya hotel ini dibangun untuk menyambut dibukanya jalur alternatif Lawang Kab Malang - Kota Batu. Namun karena jalur ini hingga kini belum terealisasi, maka bangunan hotel inipun dibiarkan mangkrak,” ungkap Udin salah satu warga setempat kepada bhirawa, Minggu (16/8).

Bangunan hotel yang berdiri di atas lahan eks perkebunan apel ini sudah berbentuk karena sudah berdiri dinding, tapi belum diplester dan dipasang atap. Bangunannya didesain seperti hotel bintang, ada bangunan besar dan beberapa bangunan kecil mirip cottage yang terpisah.

Menurut Udin, bangunan ho-

tel ini Joni salah satu pengusaha hotel di Malang. Walaupun sudah mengantongi ijin dari Pemkot Batu, si pemilik ternyata memilih melego karena akan banting setir ke bisnis minyak.

Keputusan menjual bangunan hotel ini karena sepinya bisnis perhotelan akibat kebijakan larangan PNS rapat di hotel oleh Menteri PAN danRB tahun lalu.

“Pemilik memutuskan menjual karena bisnis hotel tahun lalu sepi. Hotelnya yang di Malang juga akan dijual,” tuturnya.

Rencana pembangunan jalur alternatif Lawang - Kota Batu langsung menggenjot harga lahan di kawasan desa Giripurno, Pandanrejo dan Bumiaji. Sejumlah investor dan makelar tanah mulai bergerilya untuk membeli lahan di sekitar jalur yang akan dilalui jalan alternatif tersebut.

supriyanto/bhirawa

Bangunan hotel yang mangkrak di tengah tegalan eks kebun apel.

Apalagi dengan majunya istri Walikota Batu, Ny Dewanti Rumpoko dalam Pilkada di Kabupaten Malang, investor semakin bersemangat membeli lahan di kawasan tersebut.

Sebab di kawasan jalur alternatif tersebut sangat tepat dikembangkan untuk jalur wisata. Saat ini sudah ada

Kebun Tehn Wonosari, Museum Singhasari dan Candi Singhasari.

Investor menangkap bahwa, jika pasangan Dewanti - Masrifah terpilih, maka kawasan Lawang - Singosari Kab Malang bagian Barat ini akan dikembangkan untuk kawasan wisata agar menyatu dengan Kota Batu.

Untuk merealisasikan pembangunan jalur alternatif Lawang - Kota Batu memang tidak mudah dan bergantung pada goodwill Pemprov Jatim karena menyangkut kerja sama antara wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Sesuai hasil rapat koordinasi di tingkat propinsi beberapa waktu lalu, jalur ini rencananya akan diperpanjang, yaitu dari Pandaan Kab Pasuruan - Lawang hingga Kota Batu.

Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga Arief As Sidiq beberapa waktu yang lalu usai survey lokasi.

Perpanjangan dilakukan untuk menyatukan kawasan wisata di wilayah Pasuruan, Malang dan Kota Batu.

“Kita terus berkoordinasi untuk mematangkan persiapan pembangunan jalur alternatif di bagian Utara untuk memecah kemacetan di jalur Surabaya - Malang - Batu,” tandas Arief. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Hadiah Kemerdekan, Persatu Tuban Taklukkan Persebo Bondowoso 3-0 Tuban, Bhirawa Tim kesebelasan Persatu Tuban, kalahkan kesebelasan Persebo Bondowoso 3-0 di grup D dalam laga Perdana Piala Kemerdekaan 2015 yang diselengarakan oleh Kemenpora RI, di Stadion Wilis Kabupaten Madiun kemarin malam (16/ 8) Pukul; 19.00 Wib. Meski pertandingan sempat diwarnai ketegangan antar pemain lantaran wasit pertandingan dinilai kurang tegas, pertandingan berakhir lancer hingga selesai pertandingan.

“Alhamdlillah kita menang telak 3-0, satu poin lebih banyak dari target kita sebelumnya 2-0, ini kado kado kemerdekan RI Ke-70 untuk masyarakat Tuban,” Kata Manager Persatu Tuban Fahmi Fikroni, saat dikonformasi melalui Ponselnya (17/8).

Lebih lanjut diterangkan, duel Persatu Tuban melawan Persebo Bondowoso berlangsung sengit, permainan yang cukup tegang membuat pelanggaran demi pelanggaran tidak terelakan dari kedua tim.

Suhu permainan semakin memanas saat pertandingan berlangsung di menit ke-19, antara pemain terjadi ketegangan yang berujung pada kartu kuning salah satu pemain.

Pada menit ke-21, Persebo Bondowoso mulai melakukan seranga, bola berhasil mengarah ke pertahanan persatu Tuban, sayangnya, Aiman Zul Asmi yang bertindak sebagai eksekutor tidak mampu mengarahkan bola ke gawang Persatu dan hanya mengenai mistar gawang.

Kegagalan pemain lawan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain asal Bumi Wali Tuban ini dengan memberikan serangan balik, melalui eksekusi penalti Teguh Wahyu di menit ke-41, setelah pelanggaran pemain Persebo terhadap Yan, mampu menggawangkan bola digawang lawan. ”Kita menilai wasid sangat tidak tegas, banyak terjadi pelanggaran yang dibiarkan tidak diperingatkan, pemain juga banyak yang terprovokasi, untunglah dalam permainan yang tidak terlalu nyaman itu tim kami tidak ada yang cidera,” terang manager perstu yang juga anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban.Q hud

Pesilat Perisai Putih Tampil di Ajang Dunia Surabaya, Bhirawa Perkembangan Olahraga pencak silat Indonesia semakin menancap di dunia, sudah banyak perguruan silat yang berhasil menembus benua Asia hingga Eropa. Kali ini pesilat dari Perguruan Silat Nasional Perisai Putih akan unjuk kemampuan di ajang Chungju World Martial Arts Festival Korea Selatan 21-30 Agustus yang diikuti 39 negara.

Pada festival yang digelar sejak tahun 2000 itu, para peserta akan menampilkan olahraga beladiri asli dari negara masing-masing, seperti Indoesia menampilkan pencak silat, Asutralia Tai Kin Jeri, Korosu (Belarusia) dan lainnya (lihat tabel).

"Kami bangga karena Indonesia setiap tahun selalu diundang untuk menampilkan olahraga beladiri (pencak silat) dan kesenian. Dan tahun ini kami mengirimkan pesilat Jatim dari Perguruan Silat Nasional Perisai Putih," kata Yayuk Member Worls Martial Arts Union, Yayuk Padmi Rahayu saat ditemui di Yani Golf surabaya, Selasa (18/8).

Pesilat Jatim yang akan unjuk kebolehan di Korsel yakni, Kiki Devi Noviyanti, Karin Mirda Yuana, Stefani Claudia Yolanda, Silvia Saputri, Surya Maulana, Ma Agus Adi Setiawan, Fendi Setiawan

ladiri dari luar negeri seperti karate, kapoira, judo dan lainnya," katanya.

Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Mantan Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Jatim (IPSI) Abdul Hamid berharap pesilat Indonesia bisa tampil bagus di Korea, karena mereka tidak hanya membawa nama Jatim, tapi Indonesia. "Harus tampil sebagus mungkin dan mencerminkan budaya Indonesia," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua PGI (golf) Jatim itu. Q wwn

Hadinata, Fandi Masnoto dan Pelatih Edi Haryanto Sarmanto. "Mereka akan turun di seni dengan menunjukkan jurus-jurus silat asli Indonesia.

Demikian juga Malaysia dan Brunai yang juga mengirimkan pesilat," kata YaNEGARA YANG TURUN DI yuk yang juga angWORLD MARTIAL ARTS FESTIVAL KORSEL gota Komisi E Negara Nama Beladiri Negara Nama Beladiri DPRD Jatim itu.

Indonsia Pencak Silat Lithuania Savigyna Lebih lanjut Australia Tai Kin Jeri Maldova Trynta mantan pengurus Belarusia Korosu Myanmar Let Whay KONI Jatim itu Brazil Capoira Belanda Hwaran Mudosul mengatakan, tuMalaysia Pencak Silat NewZeland Matarua juan utama mengiBrunai Pencak Silat Filipina Arnis rimkan atlet ke Bulgaria Bulgarian Kempo Rusia Sambo Korsel adalah unKanada Oki Chi Taw singapura Silat Seni Gayong tuk mengenalkan Cina Hulei Taigaquan Sudan Nuba beladiri asli IndoPerancis Savate Afrika Selatan Stick Fighting nesia ke level duYunani Pengration Thailand Muaythai nia. "Kami berhaIndia Kalari Ukraina Cossack Fight rap putra-putri InJapan Laido Amerika Solider Cannon donesia bangga Kenya Nakbabuka Uzbekistan Kurash dengan pencak siKorea Taek gyeon Vietnam Viet vodano lat, walaupun diKorea Korea Martial Art Venezuela Gerrote larense sini juga berkemLatvia Kolo bang olahraga be-

Ikasi Tetap Tunjuk Jabar Gelar Pra PON Makassar, Bhirawa Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB Ikasi) memutuskan tetap menunjuk Bandung, Jawa Barat, sebagai penyelenggara babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

"Kami sdah menerima surat dari PB Ikasi yang menyebutkan untuk pelaksanaan Pra-PON akan dilangsungkan di Bandung, Jabar pada 12-20 September 2015," jelas Pelatih Anggar Sulsel Irawati Sir Idar di Makassar, Selasa.

Meski tetap dilaksanakan di Jawa Barat namun untuk jadwal pelaksanaan berdasarkan surat dari PB Ikasi memang mengalami perubahan karena sebelumnya direncanakan pada 5-11 September 2015.

Pengprov Ikasi Sulsel juga bersyukur setelah adanya kepastian jadwal pelaksanaan pra-PON 2015. Tim Sulsel kini bisa lebih fokus dalam mempersiapkan diri guna meraih hasil maksimal pada ajang yang digelar dalam bentuk kejurnas tersebut.

Pelaksanaan kejurnas Pra-PON 2015 itu sebelumnya memang tidak jelas setelah adanya rencana tuan rumah untuk membatalkan karena persoalan internal.

Kondisi itu kemudian mendapat respon dari Jawa Timur yang bersedia menjadi tempat alternatif.

Namun PB Ikasi dalam berbagai pertimbangan akhirnya tetap mempercayakan penyelenggaraan babak kualifikasi pada Jawa Barat.

"Namun semuanya sudah jelas dengan keberadaan surat dari PB. Kami saat ini terus fokus mematangkan kemampuan atlet demi meraih prestasi maksimal," katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil rapat pengurus beberapa waktu lalu, lanjut dia, memang telah diputuskan bahwa atlet yang sukses menyumbangkan medali bagi timnas di ajang internasional seperti SEA Games 2015 tidak perlu lagi melewati babak kualifikasi untuk berlaga di PON 2016.Q ant

Rabu Kliwon 19 AGUSTUS 2015

dok humas Kodrat

Atlet tarung derajat Cahyo (kanan) saat berlatih dengan Pelatih Deni Buldani di halaman Gedung Pramuka Surabaya.

Jelang Pra PON, Kodrat Jatim Siapkan 21 Petarung Surabaya, Bhirawa Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim berambisi untuk meloloskan semua petarungnya di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. Agar target itu bisa terealisasi pelatih sudah menyiapkan 21 petarung terbaik untuk berlaga di Kejurnas dan Pra PON di Bandung, 21-23 Oktober mendatang.

Saat ini ke 21 petarung itu sudah menjalani latihan di Gedung Pramuka, Surabaya, sejak Rabu (12/8). "Berbagai persiapan sudah kita lakukan sejak dua tahun lalu.

Sekarang sudah masuk tahap paling akhir, TC ini selain untuk mengembleng fisik, teknik, mental juga untuk menjalni kebersamaan, " ujarnya, Senin (17/8).

Sebenarnya KONI Jatim hanya memberikan jatah delapan atlet tarung derajat untuk bergabung di Puslatda. Namun pihak pengprov tetap memasukkan 21 atlet dengan alasan untuk sparing maupun antisipasi jika ada atlet yang cedera. "Kita tidak mau bersepkulasi hanya mengandalkan atlet Pusltada. Ini cabor bela diri full body contact, semua bisa terjadi," tegas Erwin.

Dalam Pra PON nanti, Jatim bertekad turun di semua kelas. Total cabang olahraga tarung derajat akan mempertandingkan 17 kelas, terdiri dari 15 kelas tarung bebas dan

dua kelas seni gerak. "Kita ingin amankan dulu sebanyak mungkin tiket untuk lolos PON dulu. Untuk itu kita akan turun di semua kelas, termasuk seni, " tandasnya.

Sementara Ketua Bidang Organisasi Kodrat Jatim, Mohammad Muksin mengatakansebenarnya ada 25 atlet yang dipanggil mengikuti TC, namun ada empat atlet yang belum bergabung dengan berbagai kendala, "Ada yang cedera, ada juga yang masih mengurus ijin sekolah terutama yang dari luar Surabaya. Sebab, selama TC mereka harus menetap di Surabaya, hingga mendekati Pra PON nanti, " ucapnya.

Dijelaskan Muksin, atlet yang dipanggil dalam TC, sebelumnya sudah mengikuti seleksi pada pertengahan bulan Juli lalu, "Atlet terbaik dari beberapa even seperti Kejurda dan Porprov kita panggil dalam TC. Ini kita lakukan untuk mendapatkan atlet terbaik yang bisa mewakili Jatim di Pra PON, " ucapnya.

Dijelaskan Muksin, sebenarnya KONI Jatim secara lisa sudah menyetujui penambahan atlet Puslatda sebanyak enam atlet.

Namun sampai sekarang, SK tertulis dari KONI Jatim belum turun, "Kami sudah tidak punya waktu, Pra PON sudah di depan mata. Kita ingin melakukan persiapan maksimal untuk Jatim. " ucapnya. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Yayuk Padmi Rahayu bersama mantan Ketua Umum IPSI Jatim, Abdul Hamid saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pesilat Perisai Putih yang akan tampil di Korsel.

Sepak Bola PON Jatim Agendakan Uji Coba Surabaya, Bhirawa Sejumlah program latihan dan uji coba sudah menanti skuad tim sepakbola Jatim proyeksi ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar. Seperti tes pengukuran atlet yang dilakukan oleh KONI Jatim serta beberapa pertandingan uji coba.

Jika tidak ada kendala Sidiq Saimima dkk dijadwalkan melakoni Pra PON di Kota Malang pada 4-12 Oktober mendatang. Nah, waktu yang tersisa ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi tim.

“Setelah TC di Malang, anakanak akan kembali menjalani latihan rutin. Selain itu, akan ada tes lagi dari KONI Jatim,” kata pelatih Pra PON Jatim Hanafing, Selasa (18/8).

Sebelum melakoni TC dua tahap di Malang, tim sepakbola Jatim telah menjalani tes yang dipimpin langsung oleh konsultan olahraga dari Australia Gregory J Wilson. Setelah itu, Ridho Nurcahyo cs menjalani latihan fisik yang

berat di Pantai Balekambang dan Kebun Teh. “Saat itu (tes dari KONI Jatim, red) hasilnya sudah memuaskan. Tapi, kami tentu perlu mengetahui perkembangan anak-anak setelah menjalani TC. Kebetulan, KONI Jatim menjadwalkan akan ada tes pengukuran lagi,” sebut Hanafing.

Selain menjalani tes dari induk olahraga se-Jatim, mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu mengatakan telah menyusun sejumlah program uji coba.

Setidaknya, ada tiga tim yang telah ditantang untuk menjalani latih tanding selama sepekan ke depan. “Untuk lawan-lawannya nanti saya kabari lagi,” terang Hanafing.

Sebelumnya, di hari terakhir TC, tim sepakbola Jatim melakukan uji coba melawan tim lokal Lawang, Arek Lawang.

Pertandingan yang digelar di Stadion Lawang itu berakhir untuk kemenangan tim Jatim dengan skor tujuh gol tanpa balas. Q wwn

PNS Sidoarjo Agustusan dengan Lomba Lucu dan Seru Sidoarjo, Bhirawa Lomba yang bersifat lucu dan seru-seruan, digelar di sekretariat Pemkab Sidoarjo, untuk memperingati perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 70 tahun 2015.

Setelah sebelumnya digelar lomba membuat rujak ulek yang diikuti semua kepala SKPD di Kab Sidoarjo, Jumat (14/8) akhir pekan kemarin, juga digelar lomba volly air, lomba memasukkan paku kedalam botol serta lomba makan krupuk dan lomba menghias wajah dengan wajah tertutup. Menandai dimulainya perlombaan itu, Asisten Administrasi Umun Setda Kabupaten Sidoarjo, Kissowo Sidi, melepasan balon ke udara.

Acara diawali dengan lomba memasukkan paku kedalam botol. Memasukkan paku dalam lomba ini tidak dilakukan sendirian, tetapi harus dilakukan berlima.

Lomba kedua tak kalah seru. Yakni lomba voli air. Voli air disini bukan voli yang dilakukan di dalam air pada umumnya. Tetapi voli dengan

menggunakan bola dari balon yang diisi air.

Keseruan terjadi ketika salah satu tim tidak bisa menangkap bola dengan karung.

Basah akibat balon air yang pecah menjadikan keriuhan penonton. Baju, celana maupun sepatu basah tidak dapat diihindari dari perlombaan voli air tadi pagi.

Lomba ketiga adalah lomba makan kerupuk. Satu peserta mewakili bagian masing-masing. Pada lomba ini petugas kebersihan atau cleaning service di Setda Sidoarjo juga ikut.

Sedangkan lomba keempat adalah lomba merias wajah rekannya dengan wajah tertutup. Keseruan terjadi pada lomba tersebut, saat Make up yang diriaskan belepotan.

Sehingga menjadi tertawaan penonton. Pasalnya dengan wajah tertutup, dua orang perias harus sebisa mungkin merias wajah rekannya dengan sempurna. Dalam lomba ini, bukan seorang wanita yang dirias yang menjadi obyeknya.

Tetapi seorang pria sebagai obyek rias. Q ali

Bupati Tulungagung Serahkan Raperda Perubahan APBD 2015 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Selasa (18/8), diserahkan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Penyerahan raperda ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana.

Bupati Syahri Mulyo mengatakan penyerahan Raperda Perubahan APBD 2015 karena saat ini tingkat pendapatan dan belanja Pemkab Tulungagung telah bertambah dari anggaran yang tercantum dalam APBD 2015.

Dan ia pun berharap raperda yang telah diserahkannya tersebut segera dibahas oleh DPRD Tulungagung.

Beberapa anggaran yang telah mengalami perubahan di antaranya adalah pendapatan daerah,

dana alokasi khusus, dana dari provinsi dan SILPA tahun 2014.

Selain itu juga perubahan pada belanja seperti belanja infrastruktur, ekonomi produktif serta dana bagi hasil cukai.

Secara rinci Bupati Syahri Mulyo, mengungkapkan komposisi Raperda Perubahan APBD 2015, di sisi pendapatan bertambah Rp 93,61 miliar dari sebelumnya di APBD 2015 sebesar Rp 2,23 triliun. Atau dalam perubahan jumlah totalnya Rp 2,296

triliun.

Di sisi belanja, dalam Raperda Perubahan APBD 2015 disebutkan sebesar Rp 2,524 triliun. Atau bertambah Rp 311,2 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp 2,213 triliun. Perubahan ini mengakibatkan defisit. Besarannya sejumlah Rp 227,4 miliar.

Sedang di sisi pembiayaan, dalam Raperda Perubahan APBD 2015 tercatat berjumlah total Rp 238,3 miliar. Bertambah Rp 228,4 miliar dari yang sebelumnya Rp 9,9 milair.

Sementara itu, di sisi pengeluaran yang semula Rp 0 (nol rupiah), kini dalam Raperda Perubahan APBD 2015 bertambah Rp 10,9 miliar. Dan ini mengakibatkan netto Rp 227,4 miliar serta SILPA berjumlah nol rupiah.

Bupati Syahri Mulyo yang man-

tan anggota DPRD Jatim ini kembali menegaskan akan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam perubahan APBD 2015 itu. “Untuk merealisasikannya (pembangunan infratruktur) tentu perlu pembahasan (Raperda Perubahan APBD 2015) oleh DPRD yang tidak terlalu lama. Kemudian dievaluasi oleh Gubernur,” ujarnya.

Hadir dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung kemarin, selain pimpinan dewan dan anggota DPRD Tulungagung juga sejumlah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. Selain Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Q wed, adv

Bupati SyahriMulyo menyerahkan Raperda Perubahan APBD 2015 pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, Selasa (18/8).

Rabu Kliwon, 19 AGUSTUS 2015

Dindik Usulkan 2.000 Sertifikasi Siswa SMK l Sambungan hal 1

ini juga mengharuskan tiap-tiap sekolah untuk menentukan siapa saja siswa yang siap mengikuti uji kompetensi. “Kalau anggaran keluar akhir tahun ini, ya kami lakukan tahun ini. Kalau keluar awal tahun depan, saat itu juga sertifikasi kompetensi dilakukan. Yang jelas, kuotanya tetap untuk siswa yang mau lulus,” ungkap dia.

Dindik Surabaya tak hanya menyiapkan siswa SMK untuk ikut sertifikasi kompetensi, melainkan juga satuan pendidikan. Beberapa SMK di Surabaya diupayakan menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Di antaranya SMKN 10, 5, 6, 1, 8, dan SMKN 12.

“SMKN 10 dan 5 tinggal menunggu lisensinya dari BNSP, saat ini sedang verifikasi. Sementara SMKN 6, 1, 8, dan 12 masih divisitasi,” kata mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini.

Dia berharap, satuan pendidikan yang diverifikasi BNSP ini segera mendapat lisensi. Sehingga, saat anggaran sertifikasi kompetensi keluar, pihaknya segera melakukan uji kompetensi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengapresiasi langkah Dindik kabupaten/ kota yang melakukan sertifikasi secara mandiri tanpa bantuan Pemprov Jatim maupun pusat. Pasalnya, tahun ini Jatim menyediakan kuota terbatas untuk sertifikasi. “Kalau daerah itu punya anggaran dan potensinya tinggi, silakan gelar sertifikasi kompetensi sendiri,” tegasnya.

Tahun ini kuota sertifikasi kompetensi Jatim sebanyak 13.000. Kuota 7.000 dari BNSP, sisanya yang 6.000 dianggarkan dari APBD Jatim. Sama halnya dengan Surabaya, untuk level provinsi kuota itu terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah lulusan SMK di Jatim tiap tahunnya. Tahun lalu saja, Jatim meluluskan sekitar 196.000 siswa. “Bayangkan, 13.000 ribu itu baru berapa persennya dari 196.000,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Diklat (Badiklat) Jatim ini mengaku tidak main-main dalam mendistribusikan kuota sertifikasi kompetensi ke kabupaten/kota. Diutamakan kepada siswa kelas XII SMK dan sanggup lulus ketika diuji.

“Eman-eman anggarannya kalau tidak lulus.

Per siswa bisa menghabiskan sampai Rp 500.000 sekali uji kompetensi,” tegasnya.

Proses sertifikasi kompetensi di Jatim saat ini terus berjalan. Saiful mengaku, sekolahsekolah yang layak bakal ditunjuk langsung Dindik Jatim untuk menggelar sertifikasi kompetensi. Pembinaan juga telah dilakukan BNSP kepada guru-guru dan sekolah terpilih. “Kami berupaya distribusikan merata kuotanya se-Jatim. BNSP juga sudah turun lapangan langsung,” pungkasnya. n tam

Panwaslu Jember Temukan Kejanggalan Pemutakhiran Data Pemilih l Sambungan hal 1

setiap proses pemilu yang menjadi persoalan adalah data pemilih yang tidak akurat.

“Data pemilih merupakan hal yang penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu, sehingga kami siap melakukan pengawasan secara ketat dalam proses verifikasi data pemilih hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jember,” ucap mantan jurnalis itu.

Selain itu, lanjut dia, Panwaslu menemukan P2DP tidak bekerja secara profesional karena melimpahkan tugasnya kepada orang lain, sehingga hasil pemutakhiran data pemilih tersebut diragukan. “Jika tugas itu dilimpahkan kepada orang lain, belum tentu proses pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan sesuai dengan aturan, sehingga hasilnya patut diragukan,” ujarnya.

Atas persoalan itu, Panwaslu Jember melalui Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) telah menyampaikan hasil temuan itu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara itu, Komisioner KPU Jember Divisi Teknis dan Data Habib M Rohan mengatakan penyelenggara pemilu akan menindaklanjuti kejanggalan pemutakhiran data pemilih yang ditemukan Panwaslu. “Kami terus menyempurnakan daftar pemilih, sehingga seluruh warga Jember memperoleh haknya untuk menyalurkan hak pilihnya saat Pilkada 9 Desember 2015,” katanya. n efi

Juara Masterchef Sidoarjo l Sambungan hal 1

meramaikan peringatan HUT Indonesia ke70 di Sidoarjo. ‘’Menang ini surprise, sebab kalau memasak yang lain itu sudah sering, karena saya biasa masak sendiri. Tapi kalau membuat rujak ulek, ya baru kali ini,’’ ujarnya usai dinobatkan sebagai juara pertama Masterchef ala Sidoarjo baru-baru ini.

Menurut Joko yang Kepala Dinas Pehubungan Kab Sidoarjo ini, walau bumbu-bumbu yang disediakan oleh panitia semuanya sama, tapi akan beda rasanya kalau tidak diikuti dengan feeling yang pas dari masing-masing peserta. ‘’ Saya menyebutnya memasak dengan hati,’’ ujarnya sembari tersenyum.

Buktinya, walau ia tidak pernah belajar membuat rujak ulek, tapi dengan feeling yang kuat terhadap rasa masakan, hasilnya ia bisa menang. Sang juri dari penjual rujak TILA yang terkenal di Sidoarjo pun, sempat memuji masakannya. ‘’ Bumbu-bumbunya standar saja, rasa tidak pedas cukupan saja, tapi karena feeling yang kuat, rasa jadi beda,’’ kata ayah satu orang putera ini.

Karena kemenangan itu, Joko sampai sujud syukur. Karena baginya kemenangan ini sangat surprise. Apalagi yang menjadi pesaing Joko dalam lomba itu, bukan hanya pejabat laki-laki saja, tapi juga pejabat perempuan yang kata orang biasanya lebih jago masak. n ali

11

SAMBUNGAN Hari Ini Gubernur Lantik 4 Pj Kepala Daerah l Sambungan hal 1

Abror. “Nama Pak Nur (Nurwiyatno) sudah saya usulkan jauh hari sebelum Pak Rasiyo mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat dan PAN untuk maju dalam Pilwali Surabaya,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, saat mengusulkan Pj ke Mendagri, nama Nurwiyatno ini juga telah dikomunikasikan dengan Pemkot Surabaya dan mendapatkan sambutan yang baik. “Mereka malah berterimakasih karena Pak Nur memang mumpuni. Bahkan dengan PDIP juga. Kan dalam hukum Islam, diam berarti setuju (pengusulan Nurwiyatno,red),” ujarnya.

Nama Nurwiyatno sendiri, kata

dia diusulkan dengan berbagai pertimbangan. Apalagi sesuai dengan kaidah seorang Pj, maka Nurwiyatno memang sangat layak untuk menjadi Pj di Surabaya karena posisinya yang kini sebagai Inspektur Provinsi Jatim. Selain itu, Nurwiyatno sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset yang tentunya sangat dibutuhkan untuk proses administrasi dan menata aset di Pemkot Surabaya.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagiyo menambahkan, status Pj kepala daerah akan memiliki kewenang­ an yang hampir sama dengan kepala daerah. “Pj itu diambil sumpah beda dengan Plt (Pelaksana Tugas). Pj juga diberikan

kewenangan yang sama dengan pejabat definitif,” kata Himawan.

Bedanya, Pj memiliki tugas utama yaitu mengantarkan proses pemilihan kepala daerah di masingmasing daerah bisa berjalan lancar.

Selain itu Pj juga harus berkonsultasi dengan Gubernur jika ingin mengambil kebijakan strategis.

“Kebijakan strategis harus ber­ koordinasi dengan gubernur karena kewenangan kepala daerah yang kosong itu ada di tangan Gubernur.

Jadi atribusi kewenangan di Gubernur, sedangkan Pj sifatnya delegasi kewenangan,” ujarnya.

Sedangkan masa jabatan Pj adalah enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. n iib

Merujuk UU ITE, Dokumen Hasil Scan Adalah Alat Bukti yang Sah l Sambungan hal 1

erimaan dokumen scan pasangan calon (paslon) dibenarkan dalam Undang-undang.

Komsioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis dan Data Nurul Amalia membenarkan bahwa Jumat (14/8) lalu KPU Kota Surabaya melakukan konsultasi dengan KPU RI di Jakarta.

Konsultasi ini salah satunya berkaitan dengan penerimaan pendaftaran pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror yang menyerahkan hasil print dokumen persyaratan asli yang discan. “Hasil konsultasi itu kita sepakat tidak ada masalah dengan dokumen berupa print dari scan, berarti kan ada dokumen yang asli. Dan itu dibolehkan menurut Undang-Undang,” ujar Nurul seusai menyerahkan hasil penelitian atau verifikasi berkas kepada Liaison Officer (LO) partai pengusung untuk memberitahukan kekurangan berkas persyaratan pencalonan, Selasa (18/8).

KPU merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yaitu pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada ayat 2 pasal yang sama juga disebutkan, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Meski demikian, Nurul menekankan, pada 19 hingga 21 Agustus masa perbaikan dokumen, parpol dan paslon harus menyerahkan surat rekomendasi asli dengan stempel basah. “Pasti itu, karena itu menjadi persyaratan dalam PKPU Nomor 9 dan 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan,” paparnya.

Apabila dokumen asli rekomendasi DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid tidak diserahkan pada tanggal yang ditentukan, maka seluruh berkas persyaratan paslon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid dianggap tidak memenuhi persyaratan. “Ya kan sudah jelas, kalau berkas persyaratan tidak memenuhi syarat sesuai PKPU apa konsekuensinya,” ujarnya.

Sementara AH Thony Ketua Tim Kerja Koalisi Majapahit membenarkan adanya pasal dan ayat tersebut. Namun, dia mengatakan ada pengecualian pada pasal yang sama di ayat yang berbeda.

“Kalau ditelusuri lagi, di pasal yang sama kan ada pengecualiannya,” ujarnya kepada Thony merujuk pada UU dan pasal yang sama, pada ayat 4a dan 4b. Pada pasal 5 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 4a dan 4b itu menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk beberapa hal.

Yaitu bila a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan b) surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selain itu, Thony juga mengatakan bahwa dia menilai penerapan

UU ITE untuk mengukur keabsahan persyaratan pendaftaran Pilkada tidaklah tepat. “Karena Pilkada itu sudah ada undang-undang atau peraturan yang lebih khusus untuk mengaturnya. Sehingga berlakulah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, red),” katanya.

Undang LO Partai Pengusung KPU Kota Surabaya telah mengumumkan hasil penelitian atau verifikasi berkas kedua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid.

Hasilnya, kedua paslon tersebut memiliki banyak berkas yang harus diperbaiki dan dilengkapi.

Sayangnya, KPU Kota Surabaya enggan memberitahukan secara detil berkas yang harus diperbaiki kedua paslon. Sebab berkas kedua paslon variasinya terlalu banyak, sehingga tidak bisa merinci satu persatu.

Termasuk kekurangan berkas yang sangat krusial dan bisa membatalkan paslon untuk maju di perhelatan Pilkada 2015 secara serentak.

“Hari ini (kemarin, red) pemberitahuan kekurangan kedua pasangan calon terkait berkas-berkas yang harus diperbaiki. Hal ini karena tidak sesuai dengan PKPU karena belum memenuhi syarat untuk dicalonkan,” kata Nurul Amalia selaku Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis dan Data kemarin.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi mengatakan KPU Surabaya telah mengundang Liaison Officer (LO) partai pengusung untuk memberitahukan kekurangan berkas persyaratan pencalonan. n geh

Lomba Karapan Sapi HUT RI Layaknya MotoGP l Sambungan hal 1

sapi pada lomba HUT RI ini. Selain itu, semuanya ini demi mempertahankan budaya lokal lantaran semakin terkikis oleh kemajuan zaman,” kata Hamim.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu untuk menjalin silaturahim antar warga di Kabupaten Pasuruan. “Kami sangat mendukung penuh kegiatan warga

di sini. Kegiatan ini juga untuk mempertahankan budaya. Ke depan lomba ini akan kami jadikan sebuah wahana wisata dan menggaet turis lokal ataupun manca negara,” paparnya. n hil

Komisi B Kritik Kebijakan Pusat untuk Impor Sapi

l Sambungan hal 1

“Presiden pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan. Tapi apa yang terjadi saat memimpin, malah melupakan semua janjinya. Sebaliknya membuka lebar kran impor. Yang mengagetkan lagi, belum satu tahun pemerintahan Jokowi, impor sudah mencapai 375 ribu ekor sapi,” ujar politisi dari Partai Golkar ini, Selasa (18/8).

Terlepas dari kenyataan yang ada, tambah Pranaya Yudha, Komisi B DPRD Jatim tetap akan berjuang melindungi peternak lokal dengan cara menolak impor sapi masuk ke Jatim, karena Jatim surplus. Bahkan jangan sampai impor sapi di Jatim masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Jika hal itu sampai terjadi, pasti akan merembes ke pasar Jatim dan imbasnya harga sapi lokal akan anjlok seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

“Komisi B meminta kepada pihak terkait mulai dari Pemprov dan SKPD terkait untuk tidak memberikan izin masuknya impor sapi. Selain itu komisi akan mendatangi pemerintah pusat untuk menyampaikan dengan tegas penolakan impor sapi ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah siap mengimpor 300 ribu ekor sapi untuk mengatasi kelangkaan pasokan daging sapi dan menjaga stabilitas harga komoditas tersebut yang saat ini melambung tinggi di beberapa daerah. “Untuk sisa tahun ini kita mungkin bisa impor 200 ribu-300 ribu ekor. Kami sepakat dan masih menjalankan prosesnya,” ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Jakarta, Selasa kemarin.

Mendag mengatakan impor tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberantas ulah para spekulan yang menahan pasokan, sehingga menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga daging sapi.

“Kami siap untuk mengguyur pasar supaya yang menimbun stok ini berpikir dua kali. Karena ketika kita mengguyur pasar, harga akan anjlok, dan yang menimbun itu akan mengalami kerugian finansial cukup berat,” tukasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok menegaskan tata niaga populasi sapi di Jatim sangat mencukupi. Baik untuk kebutuhan konsumsi hingga 2015, hingga pada pemenuhan kuota kebutuhan nasional yang mencapai 310 ribu ekor sapi. ‘’Yang pasti Jatim masih konsiten melaksanakan Surat Edaran (SE) 520 Tahun 2012 terkait pelarangan impor sapi. Mengingat populasi sapi yang ada saat ini sekitar 4 juta. Sementara kebutuhan di Jatim sendiri sekitar 700 sapi dan secara nasional 32 persen atau 310 ribu sapi,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini.

Meski demikian, pihaknya minta Pemprov Jatim untuk menghitung ulang populasi yang ada. Baik yang betina, jantan, yang hamil dan yang siap potong. Selanjutnya, bagi pihak-pihak terkait juga melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang mencoba mendatangkan sapi impor untuk diberikan sanksi yang berat dan ini juga sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 .

Permintaan Ayam Naik Di saat penjualan daging sapi sedang lesu karena melambungnya harga, penjualan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Surabaya mengalami kenaikan. Bahkan sejumlah pedagang yang ditemui di Pasar Wonokromo dan Soponyono mengaku terjadi kenaikan permintaan sampai 50%. Kenaikan tersebut, lebih di sebabkan harga daging ayam yang masih terjangkau meskipun harga daging ayam juga mengalami kenaikan setelah Lebaran 2015.

Saryono, pedagang ayam yang telah berjualan di Pasar Soponyono selama 8 tahun mengungkapkan sejak harga daging sapi naik sampai Rp100 ribu lebih untuk per kilogramnya, penjualan ayam di lapaknya dalam sehari bisa menghabiskan 150 ekor ayam potong. Hal itu berbeda dari hari biasa yang hanya menghabiskan antara 75-100 ekor ayam potong per harinya. “ Harga jual setelah Lebaran berkisar Rp 30-35 ribu per kilogramnya, kini memang harganya juga mengalami kenaikan antara seribu sampai dengan dua ribu per kilogramnya. Namun masyarakat tidak merasa keberatan dengan kenaikan tersebut. Karena harga yang saya jual masih terjangkau oleh langganan saya,” ujarnya, Selasa (18/8). n cty, ira, wil

Cari Tahu Kesiapan Pilkada Serentak, Komisi A Segera Panggil KPU Jatim l Sambungan hal 1

amburadul. Apalagi diketahui di Kota Surabaya masih terjadi permasalahan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengatakan diundangnya KPU Jatim oleh DPRD Jatim untuk koordinasi dan klarifikasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak Desember nanti.

Apalagi diketahui ada permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah, apakah sudah selesai dan diharapkan tidak mengganggu kebijakan Pilkada serentak. ‘’Selain menanyakan kesiapan di masing-masing KPU dalam Pilkada serentak di 19 wilayah, apakah permasalahan yang ada sudah diselesaikan apa belum. Termasuk soal anggaran pelaksanaan Pilkada, apa sepenuhnya sudah di backup oleh pemerintah

kabupaten/kota. Termasuk adanya bantuan dana dari pemerintah pusat, apakah sudah turun,’’tegas politisi asal Partai Golkar ini, Selasa (18/8).

Bagaimana dengan persoalan Pilkada Surabaya, apakah akan menjadi fokus Komisi A untuk menanyakannya? Dijelaskan Freddy jika hal itu tidak masuk ranah Komisi A untuk mencari tahu. Namun pihaknya akan menanyakan secara global terkait pelaksanaannya.

Terlepas dari itu, secara pribadi pihaknya juga mempertanyakan Pilkada Surabaya yang banyak melanggar aturan.

Di mana sesuai UU Pemilukada, perpanjangan waktu hanya berlaku satu kali saja.

Termasuk soal pemberkasan surat rekomendasi, masih sesuai aturan hanya ditunggu 1x24 jam. ‘’Tapi jujur di sini saya

tidak bisa berkomentar. Silakan bagi mereka yang tidak terima sudah ada jalurnya sendiri.

Yang pasti dalam pertemuan ini kami hanya mempertanyakan soal kesiapan KPU Jatim dalam menggelar Pilkada serentak,’’paparnya.

Sementara itu, menurut sumber di DPRD Jatim sempat muncul isu jika PAN tidak akan mengeluarkan rekom untuk pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror, karena keinginan PAN untuk mendapatkan posisi menteri saat reshuffle kabinet lalu, ditolak PDIP. “Kabarnya PAN sekarang minta dana Rp 400 miliar untuk memberikan rekom. Karenanya, kalau PDIP bisa memberikan dana tersebut, maka dipastikan rekom segera turun,’’tegas sumber di DPRD Jatim yang menolak namanya dicantumkan.

Diklarifikasi terpisah, Wakil Ketua DPD PAN Jatim Suli Da’im menolak isu tersebut. Menurutnya, kabar tersebut semata-mata ingin menjatuhkan PAN. Yang pasti PAN akan tetap konsisten untuk mendukung paslon RasiyoDhimam Abror dalam Pilkada Surabaya. ‘’Kita tunggu saja. Saya pastikan dalam waktu dekat ini surat rekom segera turun untuk pasangan tersebut,’’papar pria yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Bahkan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo mengatakan bahwa Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menjamin rekomendasi Rasiyo-Dhimam Abror untuk Pilkada Surabaya 2015.

“Sudah ada jaminan dari Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan bahwa rekomendasi tidak berubah untuk Rasiyo-Abror,”

ujar Pakde Karwo, panggilan karibnya kepada wartawan.

Tidak itu saja, kata dia, DPP Partai Demokrat sudah diberitahu rekomendasi asli dari DPP PAN sehingga tak ada masalah dan diyakini KPU Surabaya akan menetapkan Rasiyo-Abror sebagai pasangan calon.

“19 Agustus 2015 saya pastikan rekomendasi PAN diserahkan ke KPU Surabaya.

Terkait alasan waktu penyerahan, itu sudah sesuai ketentuan berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Surabaya menyampaikan surat rekomendasi jenis dokumen Model B.1 KWK-Parpol dari DPP PAN untuk pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror bermasalah karena hanya di-scan atau tidak ada tanda tangan dan stempel basah. n cty

Getol ‘Racuni’ Warga untuk Lakukan Gerakan Menanam Pohon l Sambungan hal 1

jauan di daerah kritis. Bahkan tidak canggung-canggung Darji mengeluarkan dana dari kocek sendiri. Tidak hanya itu, petani ini juga melakukan pengolahan limbah kotoran sapi untuk biogas.

Darji tinggal di Jalan Cempaka Atas Dusun Tuyomerto Desa Pesanggrahan Kota Batu. Di depan rumahnya terpasang papan nama bertulis juru kunci Gunung Van Der Man. Dan sebuah huruf penegas yang dicetak lebih kecil bertulis SK DPR. ‘’Tidak ada insentif atau uang dengan status juru kunci, saya rela dan ikhlas, ini tanggung jawab saya karena hidup di Gunung Panderman,’’ tegas suami Pasiani itu.

Kakek Darji bernama Kiai Amir wafat pada 1968 adalah generasi pertama yang menjaga Gunung Panderman. Kemudian dilanjutkan ayah Darji yakni Armanu yang wafat pada 2003 silam. Mereka tak bertugas

menjaga gunung dalam kontek spiritual, namun lebih kepada keseimbangan alam. ‘’Kakek dan bapak saya yang mempelopori gerakan penghijauan di sini. Hampir seluruh areal di Gunung Panderman ditanam oleh ayah serta para tetua dulu,’’ jelasnya.

Bapaknya dulu diberi tugas tambahan sebagai mandor Perhutani yang menjaga areal hutan di Gunung Panderman.

Pohon yang sekarang tumbuh berkembang di Gunung Bokong (delapan hektare) dan petak tumpangsari (20 hektare) adalah karya Armanu. Pengabdian itu juga dilanjutkan Darji hingga saat ini dengan membuat gerak­ an penghijauan setiap tahun. ‘’Seluruh areal hutan di Gunung Panderman sampai Pujon Selatan (Kabupaten Malang), dulu yang nanam adalah warga Tuyomerto,’’ akunya.

Ketika ayahnya makin menua, Darji sempat resah dengan kondisi hutan yang mulai ditebangi.

Dia mulai mengajak warga untuk

melakukan gerakan menanam pohon. Tak mudah, sebab dia sempat dimusuhi dan dicemooh.

Sejak 2001 dia terus getol memakai dana pribadi untuk memberi contoh kepada warga.

Dimulai dari ‘meracuni’ warga ketika tahlilan serta memakai dana pribadi untuk memperbaiki musala. Uang didapatkan dari hasil menjual kotoran sapi Pada 2002, ketika menelorkan gagasan biogas Darji juga dianggap gila. Namun dia tak gentar. Hasil penjualan kotoran sapi dijadikan modal pula untuk membangun bunker biogas.

Penghijauan dan gerakan biogas dia canangkan agar lingkungannya sehat. Biogas sendiri cukup penting bagi warga Tuyomerto. Sebab selama ini mereka tergantung kepada hutan untuk kebutuhan rumah tangga. ‘’Banyak warga memasak memakai kayu dari tebangan hutan, maka saya pikirkan biogas untuk memanfaatkan kotoran sapi,’’ terangnya.

Tuyomerto sendiri merupa-

kan dusun dengan jumlah sapi perah lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Kotoran sapi perah dari dusun ini kerap membuat masalah di Kota Batu.

Bahkan pada 2000-an, kotoran sapi pernah membanjiri Balai Kota ketika terseret air hujan. ‘’Dengan memakai biogas, maka kotoran sapi tak lagi mencemari lingkungan, sekaligus juga bisa untuk bahan bakar di dapur,’’ beber dia.

Program biogas sukses digeber oleh Darji dan diresmikan Mantan Wali Kota Batu Alm Imam Kabul pada 2003. Saat ini dari sekitar 270 KK warga Tuyomerto, 150 KK diantaranya telah memakai biogas. Darji sendiri menghabiskan dana sekitar Rp 25 juta untuk membuat percontohan biogas di rumahnya. ‘’Biogas saya ini bisa untuk lima kepala keluarga, untuk memasak dan bahan bakar genset listrik yang dipakai saat listrik padam,’’ katanya.

Yang lebih menggembirakan,

kesadaran warga Tuyomerto atas kelestarian alam juga terwujud. Setiap tahun mereka menanam lebih dari 1.000 pohon di lereng Panderman. Bahkan ada gerakan bari’an Sungai dengan cara membersihkan dan menanam pohon di sekitar sumber mata air. Setiap ada bibit pohon, warga Tuyomerto secara otomatis langsung menanamnya.

Berkat pengabdiannya, Darji sudah mendapat penghargaan dari Kapal (Kelompok Pengabdi Lingkungan) dan Pemprov Jatim. Yakni penghargaan atas kiprahnya sebagai juru kunci Van Der Man serta penemu bunker biogas.

Selain itu dia juga mendapat penghargaan dari Agro Challenge Internatiol Malaysia yang diserahkan Datuk Abdul Manaf Sulong Presiden Kelab Usahawan Tani Malaysia. ‘’Orang Malaysia datang kesini sendiri setelah melihat dari internet, mereka juga belajar biogas,’’ ungkapnya.*

UTAMA

12

Rabu Kliwon, 19 AGUSTUS 2015

Tolak Layani Prona, Kades Bisa Dipidanakan Batu,Bhirawa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu mengingatkan kepada kepala desa (kades)/ lurah untuk tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menyertifikatkan tanah yang dimiliki melalui Program Nasional Agraria (Prona). Bahkan Kades/Lurah bisa dipidanakanjika menolak memberikan pelayanan Prona yang merupakan program nasional.

Ketegasan ini disampaikan Kordinator Prona BPN Kota Batu, Dasih Tjipto Nugroho saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8). “Jika ada Kepala Desa tidak mau memberikan pelayanan Prona kepada masyarakat, maka yang bersangkutan telah mencederai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selain itu Kepala Desa tersebut juga telah menghilangkan hak dari rakyat.

Karenanya, Kepala Desa yang

menolak melayani Prona bisa diperiksa secara hukum,”tegasnya, Selasa (18/8).

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Apel) Kota Batu telah melayangkan surat ke Kantor BPN Kota Batu.

Isinya, hasil dari musyawarah bersama Kepala Desa se-Kota Batu menyatakan penolakan terhadap program Prona dan Proda di tahun 2015. Surat yang ditanda tangani Ketua Apel Batu, Tri

LINTAS PERISTIWA

OJK Meminta BUMN Optimalkan Pasar Modal Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan meminta Badan Usaha Milik Negara mengoptimalkan manfaat pasar modal Indonesia untuk membantu mereka menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang.

“Untuk menyosialisasikan hal itu, kami menyelenggarakan seminar bertema Optimalisasi Potensi Penawaran Umum bagi BUMN dan Entitas Anak di Pasar Modal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida, melalui siaran persnya, di Surabaya, Selasa (18/8).

Menurut dia, pasar modal menyediakan sarana pembiayaan jangka panjang yang dapat mendukung kebutuhan dan kegiatan bisnis perseroan. Lalu, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi dan penambahan modal kerja.

“Melalui pasar modal, solvabilitas perseroan menjadi tinggi karena dengan go public sebagai media promosi. Perseroan dapat diperhatikan oleh masyarakat dan komunitas keuangan sehingga dapat memperbaiki citra perseroan,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, dengan memanfaatkan pasar modal maka risiko finansial lebih ringan karena pemegang saham diberikan deviden yang besarnya sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perseroan. Bahkan, perseroan menjadi lebih fokus dan bertanggung jawab dalam mengelola dana dengan jumlah cukup besar yang diperoleh dari kegiatan di pasar Q wwn,ant modal.Q

Wahyuwono, itu telah diterima dan dibalas oleh BPN Kota Batu.

“Inti dari surat balasan itu menyebutkan bahwa BPN Kota Batu tidak bisa mengabulkan permohonan dari kades yang ter-

gabung dalam Apel tersebut, ”jelas Dasih. Selain menerima surat penolakan dari APEL, BPN Kota Batu juga menerima surat penolakan dari Kepala Desa secara perseorangan.

Kordionator Prona BPN Kota Batu, Dasih Tjipto Nugroho (baju putih), saat memberikan sosialisasi Prona di Kantor BPN Kota Batu.

Seperti surat yang dilayangkan oleh Kades Torongrejo, Sugeng Santoso Wijoyo. Di dalam surat tersebut Sugeng menyatakan bahwa Pemerintah Desanya tidak sanggup melaksanakan Program Prona tahun 2015.

Searah dengan yang disampaikan Kades Torongrejo, Kepala Desa Punten Hernanto mengatakan bahwa ada kekhawatiran dalam dirinya ketika harus melaksanakan program Prona.

Hal ini terkait dengan status program ini yang tidak dipungut biaya alias gratis. Padahal untuk pengadaan patok, materai, ataupun mendatangkan saksi, hal itu masih menjadi tanggungan pemohon. Hal inilah yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pemohon. “Akibatnya,

jika kami tetap melaksanakan program Prona, kami seolah akan dijebak dalam masalah hukum,”keluh Hernanto.

Iapun meminta ada pemahaman serupa terhadap para penegak hukum di Kepolisian maupun Kejaksaan bahwa Prona tidak sepenuhnya gratis. “Jadi jika ada pengaduan dari pihak ataupun oknum, kita tidak khawatir akan terjebak dalam masalah hukum, ”tambah Hernanto.

Menanggapi keluhan tersebut, Dasih Tjipto Nugroho, memastikan bahwa program Prona tidak sepenuhnya gratis ini juga telah dipahami penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan. Bahkan pada masa sosialisasi, BPN Kota Batu juga telah melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Q nas

Terlibat Narkoba, Mantri Kesehatan Sampang Terancam Dipecat Sampang, Bhirawa Mantri Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena kasus narkoba, terancam dipecat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), apabila nantinya terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Sanksi pemecatan itu merupakan sanksi terberat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi, di Sampang, Selasa (18/8).

Kepala Dinkes mengamukakan hal ini, menanggapi adanya oknum mantri kesehatan berisial SJ (47) asal Desa Labuan, Kecamatan Sreseh yang ditangkap tim Narkoba Polres Sampang beberapa hari lalu, karena kasus narkoba. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilpin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, ada beberapa jenis sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran.

Pada Pasal 7 dalam ketentuan itu dijelaskan, ada tiga jenis tingkatan hukuman disiplin, yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman ringan bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. “Tapi keputusan sanksi untuk PNS yang terlibat dugaan tindak pidana ini biasanya menunggu terlebih dahulu keputusan sidang di pengadilan,” katanya. Q lis,ant

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Lomba Kearsipan Daerah (LKD) tingkat Nasional

Kearsipan Provinsi Jatim Terbaik Nasional

SAAT MELAKUKAN PRESENTASI, BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR MENYAJIKAN:

Menangkan Lomba Kearsipan Daerah (LKD) yang Diselenggarakan ANRI

1. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Kearsipan ; 2. Perda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan ;

Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Baperpusip) menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui lomba kearsipan daerah (LKD) teladan / terbaik yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

3. Pergub Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelamatan Arsip ; 4. Pergub Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Arsip Vital.

5. Pergub Nomor 18 Tahun 2005 Tentang JRA Kepegawaian ; 6. Pergub Nomor 70 Tahun 2013 Tentang JRA Keuangan ;

L

omba Kearsipan Daerah (LKD) ini diada kan dalam rangka pembinaan kepada lem baga kearsipan daerah dan pemberian apresiasi kepada daerah yang telah mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan dinamika inplementasi pengelolaan arsip serta pelestarian dan penyelamatan arsip sebagai sumber informasi untuk pelayanan publik.

Kepala Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono, MM, di dalam presentasi materinya digedung ANRI pada hari Sabtu (15/8) Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta begitu memukau dan meyakinkan tim juri,

7. Khasanah arsip statis tekstual/kertas dengan kurun waktu 1816 – 1941 ( arsip masa hindia belanda ) berjumlah 9.550 berkas atau 105 ml, arsip foto (positif, negatif) kurun waktu 1890 – 2013 sebanyak 222,012 lembar, arsip peta kurun waktu 1915 – 1999 sebanyak 755 lembar.

PRIORITAS PROGRAM URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2O16 ANTARA LAIN: -

Pembangunan Diorama Sejarah Jawa Timur;

-

Tertib Arsip SKPD ;

HASIL LOMBA LKD TERBAIK NASIONAL TINGKAT PROVINSI SEBAGAI BERIKUT:

-

Tuntas 21 Pergub Amanah Perda Kearsipan;

-

Tuntas Diklat Kearsipan Sekretaris Desa ;

1. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ; 2. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat 3. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Barat ; 4. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi DIY ; 5. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Banten.

-

Wisata Arsip ;

-

Penyelamatan Arsip Aset, Dan Terjaga ;

-

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;

-

Peningkatan Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat ;

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/Eselonering.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono, MM berfoto bersama dengan Kepala Arsip Nasional RI Dr Mustari Irawan, MPA dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan dan Deputi Bidang Konservasi Arsip.

yang terdiri dari : Dr Mustari Irawan, MPA (Kepala Arsip Nasional RI ), Dr Andi Kasman M,Si, MM (Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ), Rudi Anton, SH, MH ( Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI ) dan dan Drs. Gunawan (Kasubdit Kearsipan Daerah 2 ).

Dalam babak final kemarin diikuti oleh lima provinsi yakni Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ; Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat ; Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi DIY ; Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Banten ; Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Barat. Q why*

Penerimaan hadiah (Juara I) diserahkan oleh Kepala Arsip Nasional RI Dr. Mustari Irawan, MPA kepada para pemenang lomba Kearsipan Daerah.