binder19apr21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Kliwon, 19 APRIL 2021

Perbaikan Rumah Korban Gempa Mulai Digarap Kabupaten Malang, Bhirawa Sepekan usai terjadinya Gempa 6,1 SR pada Sabtu (10/4) lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sementara di lokasi terdampak gempa yang ada di Desa Jogomulyan, Kecamat an Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sabtu (17/4).

Pembangunan rumah korban gempa tahap awal ini dilakukan untuk 14 rumah yang ada di Desa Jogomulyan. Desa ini merupakan salah satu desa yang cukup terdampak. Keempat belas rumah yang akan dibangun tersebut sebelumnya telah roboh atau rata dengan tanah akibat gempa minggu lalu.

Rencananya, rumah ini akan dibangun sesuai

sesuai standart dari Kementerian PUPR dan akan dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Malang dibantu oleh aparat TNI/Polri. Usai melakukan peletakan batu pertama, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pembangunan rumah ini segera dikebut terutama bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat gempa.

“Berbagai bantuan yang masuk ke Pemkab Malang tersebut atas inisiasi Pak Bupati Malang segera dilakukan proses percepatan pembangunan rumah korban terdampak gempa supaya mereka tidak lagi di pengungsian karena kita belum betul-betul aman dari penyebaran Covid-19.

Sehingga di rumah lebih aman daripada di pengungsian untuk mencegah ter ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta meletakkan batu pertama pembangunan rumah sementara di lokasi terdampak gempa Kabupaten Malang.

Mutiara Ramadan: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan”.

(HR. Bukhari no 1903)

Imsak di Muara Berbuka di Palung Oleh: RBH Fathorrahman MA Kasi Pengawasan Usaha da Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo SEMUA agama samawi di dunia ini mengenal tentang puasa. Untuk itu mari kita sepakati makna puasa adalah menahan diri. Ada satu kisah yang mengilhami mimbar ramadan kali ini adalah salah satu muslim yang hadir pada 15 abad silam.

Dia memulai puasa saat sang fajar shodiq serta mengakhiri di kala mentari tengegelam di pandangan mata. Setelah itu mulailah dia melakukan aktifitas. Dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, usus halus, usus besar pun dimulai.

Momen ini seolah hanya bergeser sesaat saja. Yang biasanya mata terbelalak dimulai, kini diubah saat malam datang. Kisah ini dilhami oleh seorang nelayan yang memulai mengail ikan di muara.

Persis saat imsak didengungkan olek pengeras suara TOA di

 ke halaman 11

Jadwal Imsakiyah:

Untuk Surabaya dan Sekitarnya, Senin (19/04)

Imsak : 04.03 Asar : 14.50

Subuh : 04.13 Magrib: 17.28

Zuhur : 11.30 Isyak : 18.38

MITRA

Sentil

Perketat Penjagaan Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota - Awasi juga jalan ‘tikusnya’ DPRD Nilai UPT Pembibitan Ternak Tak Maksimal - Harus ada pengembangan inovasinya Pelaku Usaha Mikro Mulai Ramai-ramai Mendaftar BPUM - Kalau soal bantuan selalu ramai

Polda Jatim, Bhirawa Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Upaya tegas yang dilakukan, seperti di Jatim, sebanyak tujuh titik batas Provinsi dan 20 titik batas Kabupaten/ Kota di Jatim yang dilakukan penyekatan mulai 6-17 Mei 2021.

Berdasarkan data dari Ditlantas Polda Jatim, tujuh batas Provinsi yang dijaga ketat (penyekatan), yakni Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi-Gilimanuk Bali, Jalur Tol Ngawi-Solo, Tuban-

Rembang, Bojonegoro-Cepu, Ngawi Matingan-Sragen, Magetan-Karanganyar dan Pacitan Donorojo-Wonogiri.  ke halaman 11

Terima Bantuan Gempa dari Pemprov Jateng

Khofifah : ‘Terimakasih Pak Ganjar’ Pemprov, Bhirawa Gempa bumi berkekuatan 6.1 Skala Ritcher yang terjadi di Selatan Jatim pekan lalu lalu telah menimbulkan banyak kerusakan bangunan dan ratusan

Kombes Pol Gatot Repli Handoko

Penyekatan Perbatasan Provinsi

warga yang mengungsi.

Melihat kondisi tersebut, empati, dukungan serta donasi pun berdatangan dari berbagai daerah dan  ke halaman 11

Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi-Gilimanuk Bali, Jalur Tol NgawiSolo, Tuban-Rembang, Bojonegoro-Cepu, Ngawi Matingan-Sragen, Magetan-Karanganyar dan Pacitan Donorojo-Wonogiri.

Penyekatan Perbatasan Kabupaten/Kota di Jatim Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, Mojokerto-Sidoarjo, Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang, Situbondo-Banyuwangi.

DPRD Nilai UPT Pembibitan Ternak Tak Maksimal DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jatim terus menebar jaring untuk melihat aset-aset milik Pemprov yang tersebar di seluruh Jatim. Ini dilakukan karena banyak aset pemprov yang mangkrak tak terurus. Disamping itu, tidak jelas pendataannya. Padahal jika dimaksimalkan bisa jadi kekuatan PAD. Kali ini UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak yang terletak di kota Batu jadi titik monitor lapangan. Dipimpin langsung Ketua Komisi C Hidayat, para wakil rakyat ini menengok pengelolaan aset seluas 13 hektar dan

Getol Promosi Batik SALAH satu kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, belakangan terlihat sangat getol ikut mempromosikan produk kerajinan baru yang dihasilkan oleh warganya. Dia adalah Kepala Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Tri Prasetyono. Produk unggulan yang baru dirintis desa tersebut adalah batik.

Tiap hari, tangan Tri Prasetyono tidak pernah lepas dari smartphonenya. Dia aktif  ke halaman 11

Perketat Penjagaan Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tri Prasetyono

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan untuk gempa bumi dari Pemprov Jateng di Gedung Negara Grahadi.

Dukung Industri Perhotelan Jadi Off Taker Produk UKM-IKM

ist

Anggota Komisi C menilai UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak tak maksimal dan perlu di kembangkan.

Pemprov,Bhrawa Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya untuk mendukung Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah agar produknya bisa terserap oleh pasar.

Salah satunya , Disperindag Jatim membangun kerja sama dengan sejumlah grup industri besar untuk membuka pasar yang lebih luas dan menaikkan kelas produk-produk UKM/IKM. Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan menyatakan bahwa Pemprov Jatim mendukung langkah Accor Group  ke halaman 11

Ironi Warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo

Luas Pulau Terus Menyusut, Harga Kebutuhan Sandang dan Pangan Sangat Mahal Tinggal di pulau kecil dengan keterbatasan sarana dan prasarana memang sangat sulit. Contohnya adalah warga yang tinggal di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Warga yang tinggal di pulau yang sangat indah untuk obyek wisata ini harus pergi ke Kota Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika ingin mendapat harga murah. Belum lagi luas Pulau Gili Ketapang yang terus menyusut akibat pengambilan pasir untuk pembangunan fisik di pulau tersebut.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Terlepas dari kesulitan air bersih saat ini, pemenuhan kebutuhan hidup warga Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebenarnya memang banyak bergantung dari luar pulau. Khususnya dari Kota

Probolinggo, daratan terdekat dan yang paling mudah dijangkau.

Dengan naik kapal motor khusus penyeberangan, warga bisa sampai di kota. Dari sini pula, warga memenuhi kebutuhan mereka seharihari. Mulai kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pembangunan fisik, juga pendidikan. Untuk kebu-

tuhan makan dan minum misalnya, warga berbelanja di keluar pulau. Itu dilakukan warga untuk kebutuhan rumah tangga, maupun warga yang membuka toko atau peracangan.

“Warga memang tetap belanja ke kota, istilahnya kulak ke kota. Mulai bahan baku makan dan minum, pakaian dan bahan bangunan. Kadang belanjanya satu minggu sekali, ada pula yang sebulan sekali,” terang Kepala Desa Gili Ketapang, Suparyono.

Dengan menggunakan alat transportasi kapal motor, warga menyeberang ke kota berbelanja. Jika barang dijual lagi di Desa Gili, memang kemudian harga jualnya  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pulau Gili Ketapang yang terus tergerus ombak dan kini luasnya semakin berkurang.

EKSEKUTIF Bupati Probolinggo Sanksi ASN Bila Nekat Mudik Senin Kliwon, 19 April 2021

Halaman 2

Pemkab Probolinggo, Bhirawa Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Probolinggo jangan berharap bisa mudik.

Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari menyiapkan sanksi bagi ASN yang nekat mudik. Larangan mudik tahun ini juga berlaku untuk pegawai non-ASN. Bupati Probolinggo mengaku mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik di hari raya Idul Fitri tahun ini. Larangan itupun untuk ASN di Kabupaten Probolinggo dipastikan juga berlaku.

Satgas Kabupaten Probolinggo mendukung penuh kebijakan larangan mudik tahun ini. “Kami sebagai satgas yang sudah banyak belajar satu tahun ini saat pandemi, kami sepakati apa yang menjadi kebijakan pusat. Yakni ketegasan atas larangan mudik,” katanya, Minggu (18/4) .

Mobilitas, dikatakan Bupati, masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dalam penyebaran Covid-19. Bahkan, bisa dilihat dalam beberapa hari terakhir ada peningkatan kasus Covid-19 baik di regional maupun naisonal.

“Ini menjadi kekhawatiran kami.

Termasuk perjalanan dari luar negeri dan kepulangan TKI (tenaga kerja indonesia),” ujarnya. Soal sanksi bagi ASN yang nekat untuk mudik? Tantri menegaskan, tidak akan memberikan izin perpanjang cuti disaat hari raya Lebaran.

Bahkan, sudah ada sanksi sesuai pelanggarannya bagi ASN yang nekat mudik. “Sanksi kami sesuaikan dengan aturan. Insyaallah teman-teman ASN sudah paham apa yang menjadi larangan dan sanksinya,” tegasnya.

Adanya larangan mudik untuk ASN, dikatakan Tantri, tak hanya

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Tantri tegaskan larangan mudik sudah final.

imbauan saja. Tetapi, pihaknya akan melakukan penguatan di PPKM skala mikro level desa dilakukan bersama. Sehingga, mobilitas orang bisa dipantau.

“Kami nanti akan all out untuk kuatkan PPKM mikro di level desa.

Supaya, tidak ada lonjakan kasus Covid-19 kembali,” harapnya.

Tradisi mudik lebaran di kalangan warga Probolinggo di luar negeri yang menjadi TKI, kata bupati, perlu diwaspada. Sebab mereka termasuk rentan menularkan Covid-19 sekembalinya ke kampung halaman.

Dikatakan Pemkab Probolinggo akan memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat desa/kelurahan.

Caranya dengan bersama-sama pihak

desa/kelurahan untuk mengurangi mobilitas orang, khususnya dari luar Kabupaten Probolinggo.

Tidak hanya TKI, warga Probolinggo yang bekerja di Bali, Surabaya, Malang, dan lain-lain biasanya juga beramai-ramai pulang kampung menjelang lebaran.

Jika mereka pulang kampung pada 2-17 Mei 2021, tentu saja mereka bakal terganjal razia di setiap perbatasan daerah yang dilalauinya.

Soalnya pada 2-17 Mei 2021 semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara akan dihentikan. Kendaraan pribadi pun akan dihentikan di setiap perbatasan antar daerah.

Pemerintah telah melarang adanya kegiatan mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021. Namun, Organisasi

Angkutan Darat (Organda) Probolinggo, memastikan akan tetap melayani penumpang.

Organda juga meminta petugas penyekatan membedakan antara pemudik dengan penumpang yang melakukan aktivitas lain. Misalnya, hendak rekreasi atau pulang dari tempat kerja. Ketua Organda Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso mengatakan, imbauan pemerintah hanya untuk pemudik. Selain itu, tidak ada aturan yang melarang angkutan umum beroperasi pada 6-17 Mei. Karenanya, angkutan umum akan tetap beroperasi untuk melayani penumpang. Termasuk penumpang yang hendak berwisata. Sebab, sejauhini tempat wisata tetap dibuka.

“Organda mencoba mencermati aturan dan imbauan terkait larangan

mudik. Di sana yang dilarang hanya pemudik. Tidak ada aturan yang yang melarang moda traspotasi umum beroperasi. Maka, Organda Probolinggo, akan tetap beropreasi,” tuturnya.

Ia mengaku akan melayani karyawan atau pekerja yang setiap harinya bekerja di luar kota dan memilih pulang-pergi. Karenanya, pihaknya meminta petugas yang bertugas di titik-titik penyekatan bisa membedakan antara pemudik dengan penumpang umum.

Terpisah Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Roni Faslah mengatakan, sejauh ini di Kota Probolinggo, belum ada pos atau titik penyekatan. “Belum (ada titik penyekatan). Untuk Operasi Ketupat, itu domainya Bag Ops. Lantas hanya teknis saja,” jelasnya.

Tentang organda yang akan tetap beroprasi ketika masa mudik Lebaran, Roni mengatakan, pada 6-17 Mei semua jasa angkutan umum, baik darat, udara, dan laut dihentikan. “Saat itu (tanggal 6-17 Mei) semua moda tranposrtasi umum dihentikan. Kemudian, untuk menyikapi Organda, nantinya juga akan ada pemberitahuan dari dishub (dinas perhubungan),” ujar Roni.

Berbagai cara dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mudik Lebaran. Seperti sosialisasi larangan mudik 2021 di jalur pantura. “Mungkin dengan cara seperti ini bisa mengenai dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan mudik, dan dukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, agar bisa segera selesai,” tandas Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Dadang Martianto.

Pasalnya, hingga saat ini penyebaran Covid-19 belum selesai. Sehingga pemerintah kembali mengeluarkan aturan resmi larangan mudik.

Selain sosialisasi larangan mudik, petugas juga membagikan masker dan takjil buka puasa ke para pengendara.

Petugas memberi imbauan untuk selalu patuhi protokol kesehatan, agar penyebaran Covid-19 segera selesai.

AKBP Ferdy Irawan, Kapolres Probolinggo mengatakan, giat ini dilakukan untuk memberi imbauan ke masyarakat untuk mensukseskan larangan mudik Lebaran 2021.

Kemudian untuk menekan angka kecelakaan, para pengendara diimbau mematuhi dan tertib berlalu lintas.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mendukung dan sukseskan program pemerintah untuk pelarangan mudik lebaran tahun 2021. Anggota sudah siapkan beberapa titik untuk penyekatan untuk mengantisipasi warga yang bandel dan memaksa mudik, di pengujung sosialisasi larangan mudik, polisi memberikan puluhan sembako ke tukang becak, yang mangkal di sepanjang jalur pantura Dringu,” tambah AKBP Ferdy. [wap]

36 Pejabat Eselon II, III dan IV Dimutasi

Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 36 orang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Staf Ahli dan Asisten serta perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Pejabat struktural yang dimutasi terdiri dari 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 9 orang Pejabat Administrator (eselon III) dan 20 orang Pejabat Pengawas (eselon IV).

Serah terima jabatan diwakili oleh Nanang Trijoko Suhartono kepada Mahbub Zunaidi sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya Nanang Trijoko Suhartono akan menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

Sementara penandatanganan pakta integritas secara simbolis dilakukan oleh Tutug Edi Utomo sebagai Inspektur Kabupaten Probolinggo.

Selain itu juga ada 4 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dimutasi. Yakni Hudan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pejabat Eselon II, III dan IV pemkab Probolinggo dimutasi.

Syarifuddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Doddy Nur Baskoro sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Heri Sulistyanto sebagai

Dinas PUPR Kabupaten Jombang Laksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan dalam urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pemerintah daerah sub urusan jasa konstruksi mempunyai kewajiban dalam pembinaan badan usaha jasa konstruksi. Baru-baru ini pada Kamis (08/44), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang mengadakan Sosialisasi Perizinan Usaha Orang Perseorangan dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.

Sosialisasi yang dihadiri oleh penyedia jasa konsultansi ini memang bertujuan untuk menginformasikan kepada penyedia jasa konsultansi dan jasa pekerjaan konstruksi bahwa usaha perorangan di bidang jasa konstruksi harus memiliki kartu TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) yang seperti digunakan untuk usaha dalam bidang jasa konstruksi.

istimewa

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Jumat (08/04).

“Prosedur penerbitan kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi sangat mudah. Semua dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Tujuan dari dipermudahnya pembuatan TDUP adalah agar usaha orang perseorangan jasa konstruksi mempunyai legalitas dan terdaftar pada database informasi jasa konstruksi,” papar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Miftakhul Ulum.

Di waktu yang sama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang juga melaksanakan Bimbingan Teknis Standarisasi Instalasi Elektrikal Bangunan Gedung dengan narasumber yang telah berpengalaman di pekerjaan bidang elektrikal. Kegiatan ini merupakan upaya pembinaan bagi para penyedia jasa konstruksi khususnya dalam hal kelistrikan.

Pada pembangunan gedung, banyak dijumpai gambar perencanaan instalasi kelistrikan yang tidak sesuai standar sehingga

berakibat pada pemasangan instalasi listrik yang tidak optimal pada saat pembangunan gedung.

Hal itu tentu akan berdampak pada fungsi gedung. Selain itu juga akan menyulitkan pada masa pemeliharaan gedung.

Peserta yang sebagian besar dari penyedia jasa konsultan tampak antusias mengikuti bimbingan teknis tersebut.

Selain itu, dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat tentang jasa konstruksi, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melaksanakan pengelolaan SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) secara akurat dan mutakhir. Sistem informasi ini merupakan penghubung antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dengan masyarakat jasa konstruksi.

“Dengan sistem informasi yang terintegrasi ini, masyarakat jasa konstruksi akan lebih mudah memperoleh informasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Jombang,” jelas Miftakhul Ulum. [rif/adv]

Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Rachmad Waluyo sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, Sabtu (17/4) malam mengatakan mutasi merupakan sebuah hal yang biasa dalam memenuhi kebutuhan organisasi untuk terus bergerak dinamis.

Bagaimana tidak hanya sekedar mengisi kekosongan dan merefresh seluruh pelaku yang ada dalam organisasi itu, tetapi yang terpenting bahwa ada sebuah semangat dan target yang harus dicapai bersama.

Menurut Bupati Tantri, saat ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang mengikhtiarkan adanya sebuah reformasi birokrasi di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, kenaikan SAKIP dan juga pembentukan zona integritas.

“Kawal itu di masing-masing unit kerja saudara. Tiga hal dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terwujud bersama-sama bukan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi saya mengajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan organisasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Bupati Tantri menegaskan manakala semangat itu secara serentak dilakukan oleh seluruh ASN Kabupaten Probolinggo, sudah tidak ada lagi ego sektoral, sudah tidak ada lagi kerja parsial, tetapi kerja atas dasar kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan tujuan bersama. [wap]

Wali Kota Pasuruan Ajak CSR Bantu Jamban Sehat Pemkot Pasuruan, Bhirawa jamban sehat untuk masyarakat,” ujar Di Kota Pasuruan ada 2.657 Kartu Gus Ipul, Minggu (18/4).

Keluarga (KK) yang tidak memiliki Pihaknya tidak akan terlibat dalam jamban bersih. Melihat hal itu, Wali pembangunan jamban ketika perusahaan Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf memberikan CSR mereka. Pemkot Pasuruan mengaku sangat menyayangkan. hanya menyetorkan data by name by addres.

Artinya ada ribuan orang yang tidak Dari 2.657 yang belum memiliki jamban itu memiliki tempat layak untuk Buang tersebar di 16 kelurahan. Forum CSR harus Air Besar (BAB). bisa membantu Pemkot Pasuruan.

“Ini permasalahan serius dan harus “Kami hanya datang memberikan data, diselesaikan. Karenanya saya akan memana-mana alamat orang yang belum ngajak perusahaan-perusahaan untuk memiliki jamban. Dan ini tidak ada H Saifullah Yusuf ikut terlibat dalam menyelesaikan perpaksaan, menyesuaikan kebijakan masingmasalahan ini. Minimal membantu menyiapkan masing perusahaan saja,” kata Gus Ipul. [hil]

Bupati Salwa Sampaikan Pengembangan Ijen Geopark pada Menteri PPN Pemkab Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Minggu (18/4).

Pada kesempatan itu, Bupati Salwa menyampaikan tentang pengembangan Ijen Geopark yang kini tengah diajukan ke Unesco pada Menteri PPN. Sempat pula di acara tersebut, Menteri Suharso Monoarfa disuguhkan video tentang pengembangan Ijen Geopark.

Saat dikonfirmasi, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menerangkan bahwa pihaknya mengharapkan agar pembangunan infrastruktur di sejumlah situs yang diajukan turut didukung.

“Seperti pembangunan jalan.

Termasuk infrastruktur di tempat wisata,” kata Bupati Salwa. Karena Ijen Geopark sendiri kini menjadi salah satu prioritas pengembangan wisata di Bumi Ki Ronggo.

Kata dia, pihaknya akan bergerak cepat untuk bisa mendapatkan

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin bersama Menteri PPN, Suharso Monoarfa saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo.

dukungan tersebut. Karena mengingat, dalam sambutannya Menteri PPN menyebut siap mendorong melalui deputi yang ada.

Untuk informasi, ada tiga situs yang diajukan ke UNESCO Global Geopark dalam pengembangan Ijen Geopark ini. Yakni diantaranya situs geologi, biologi dan culture (budaya).

Adapun situs gelogi sendiri ada sembilan. Terdiri dari Kawah Ijen/Blue Fire, Kawah Wurung, Aliran Asam Kalipait, Komplek Mata Air Panas Blawan, Lava Blawan, Air Terjun Gentongan, Aliran Lava Blalangan, Dinding Kaldera Ijen Megasari dan Taman Batu So’on Solor. [san]

LEGISLATIF

Senin Kliwon, 19 April 2021

Halaman 3

Asyiyah Sidoarjo Berbagi 5.000 Bibit Varian Sidoarjo, Bhirawa Sebagai bentuk aplikasi kepeduliannya kepada masyarakat, Pimpinan Pusat Aisyiyah telah menggulirkan program ketahanan pangan.

Hal tersebut, disambut langsung oleh PD Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo, Sekalian dalam rangka Milad Aisyiyah ke 107 H/10 M dengan berbagi 5.000 bibit tanaman dengan berbagai varian, serta melakukan vaksinasi kepada anggota dan masyarakat.

PD Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo Zubaidah Syafi’i menjelaskan dalam rangka Milad Aisyiyah ke

107 H/104 M tahun 2021 ini, kegiatan kami adalah berbagi 5.000 bibit tanaman dari 4 jenis varian, yang terdiri dari bibit cabe kecil, bibit cabe besar, bibit terong dan bibit tomat, yang dibagikan di lima Pimpinan Cabang di Sidoarjo.

“Lima Pimpinan Cabang yang kita jadikan pilot project ini adalah Tulangan, Wonoayu, Prambon, Tarik, serta Balongbendo. Tiap Pimpinan Cabang mendapatkan 1.000 bibit,” jelas Zubaidah, pada (18/4) kemarin.

Menurutnya, selain memberikan bibit tanaman, ke masing-masing

Pimpinan Cabang juga menerima bantuan dana untuk perawatan bibit.

“Dana perawatan ini kita berikan, agar bibit ini bisa maksimal dikembangkan. Sehingga nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Lanjutnya, jadi program bantuan bibit tanaman ini sebenarnya sudah pernah digelar PD Aisyiyah Sidoarjo. “Karenanya untuk kembali memberikan semangat Kader Aisyiyah, maka digelar kembali dengan menunjuk Cabang Aisyiyah yang siap lahan dan siap merawatnya,” jelasnya.

Sementara itu Nur Khaulah Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Tulangan mengaku sudah siap lahan untuk menanam 1.000 bibit tanaman bantuan tersebut.

Apalagi lahan yang sudah disiapkan itu, juga akan digunakan untuk kegiatan tanaman hidroponik Cabang Aisyiyah Tulangan. “Ini kebetulan program baru yang kita kerjakan di Cabang Aisyiyah Tulangan. Lahan kita juga sudah siap,” terangnya.

Sedangkan untuk kegiatan vaksinasi, Zubaidah menjelaskan kalau kegiatannya dilakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo sedang berbagi bibit tanaman di wilayah Tulangan Sidoarjo.

“Kami dapat jatah 150 orang, dan sudah kami lakukan untuk Pimpinan Anggota

Aisyiyah Sidoarjo serta masyarakat yang lainnya,” jelas Zubaidah. [ach]

Komisi E Gagas Raperda Cagar Budaya Situs Majapahit DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya temuan situs baru berhubungan dengan sejarah dan benda arkeolog era Kerajaan Majapahit di beberapa daerah di Jatim, nampaknya menarik perhatian DPRD Jatim. Bahkan Komisi bidang Kesra sengaja mengunjungi kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Trowulan Mojokerto.

Rombongan Komisi E DPRD Jatim dipimpin Artono selaku Wakil Ketua Komisi, didampingi para anggota seperti Hasan Irsyad, Suwandy, Hari Putri Lestari, Sri Untari, Ida Bagus Nugroho, Hartoyo, Basuki Babussalam, Benjamin Kristianto, Jajuk Rendra Kresna, Faida Fitriyati, dan Umi Zahro diterima langsung oleh kepala BPCB Trowulan Mojokerto Zakaria Kasimin.

“Kami kunjungan kesini ingin melihat langsung dan mencari masukan terkait upaya pelestarian cagar budaya di wilayah Jatim yang menjadi kewenangan BPCB Trowulan khususnya terkait dengan Kerajaan Majapahit,” kata wakil ketua Komisi E DPRD Jatim H. Artono, MM Politikus asal PKS ini berharap situs Kerajaan Majapahit yang

Tampak juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun, Drs. H. Sugeng, SH, M.H membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat, Jumat (16/4).

berhasil dieskavasi oleh BPCB nantinya bisa menjadi obyek penelitian dan pendidikan bagi generasi bangsa mendatang.

“Kalau jadi obyek penelitian dan pendidikan, secara otomatis wisatawan juga akan datang dengan sendirinya,” dalih Artono. Senada, anggota Komisi E Dr Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa pihaknya melihat banyak situs-situs temuan baru itu terkendala oleh pengadaan lahan untuk pengembangan eskavasi maupun pariwisata.

Karena itu dia sepakat untuk sementara situs-situs itu dikhususkan untuk obyek penelitian dan pendidikan. “Apalagi ke depan ada wacana Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, SH (tengah) memimpin Sidang Paripurna PU FraksiFraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Tentang PP APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat Jumat (16/4). Tampak mendampingi Ketua I, II DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya, Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS.

sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Menyoroti Berbagai Masalah Terhadap Raperda Tentang PP APBD TA 2020 Sidang Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya serta dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto serta Forkopimda Kota Madiun di gedung DPRD setempat, Jumat (16/4).

Pemenadangan Umum Fraksi PDI Perjuangan melalui juri bicara (jubir) nya Drs. Gandhi Hatmoko, M.Si menyatakan, berdasarkan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemkot Madiun, Tingkat Kemiskinan Penduduk Kota Madiun tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 4,98%, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 4,35%.

Dengan naiknya tingkat kemiskinan penduduk Kota Madiun ini, strategi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk menurunkan angka kemiskinan di tahuntahun berikutnya? Mohon penjelasannya Terkait Belanja Daerah yang ada pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dari anggaran yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp3,999 milyar lebih hanya terealisasi 54,95%.

Selain itu, jika dicermati dalam Laporan Keuangan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, banyak kegiatan yang tidak terserap contohnya Belanja Jasa EO. Mengapa bisa terjadi demikian? Mohon penjelasannya.

Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Drs. H. Sugeng, SH. Mh menyatakan Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun memberikan apresiasi atas dipertahankannya kembali opini WTP atas hasil audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Dengan opini WTP ini menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik secara administrasi sudah terpenuhi, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Disisi lain Fraksi Partai Demokrat menyoroti terhadap Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap 7,29%, mohon penjelasan upaya apa yang telah dilakukan Pemkot Madiun dalam penanganan dampak pandemi Covid19 ini bagi masyarakat? Langkah dan kebijakan apa yang dilakukan untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan utamanya di masa pandemik ini serta upaya apa yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun?

Fraksi Perindo dengan jubir Hari Santoso, ST menyatakan, Fraksi Perindo mengapresiasi atas kerja keras pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Realisasi Pendapatan daerah tahun 2020 yang melebihi target sebesar Rp69,3 miliar lebih atau terealisasi 107,0% dari target.

Namun demikian hal ini diiringi dengan peningkatan SILPA senilai 21,0% dari dana tersedia yaitu Rp268,933 miliar. Mohon

penjelasan. Beserta langkah langkah konkrit apa yang akan dilakukan eksekutif bersama OPD ke depan, untuk menekan jumlah SILPA agar tidak sebesar tahun 2020 ?.

Mohon penjelasan.

Berkaitan dengan meningkatnya angka pengangguran sebanyak 8.195 orang, yaitu meningkat 4.419 orang dari 3.776 di tahun 2019, serta tidak tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 8,32 persen dari target 3,8. Langkah dan inovasi apa yang akan ditempuh Pemkot Madiun untuk mengatasi hal ini? Fraksi Perindo mohon penjelasan.

Fraksi PKB dengan jubir Erlina Susilorini S.Si Apt. MM menyatakan, Fraksi PKB DPRD Kota Madiun perlu mendapatkan jawaban tertulis Wali Kota Madiun atas rincian SILPA sebagai berikut : SILPA hasil efisiensi program dan kegiatan berapa ?.

SILPA direncanakan (BTT) berapa ? .

Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan / belum dilaksanakan berapa ? serta dari OPD mana saja dan apa alasannya, mohon penjelasannya ?.

Strategi dan arah kebijakan apa, yang baru dari pemerintahan periode 2019 – 2024 untuk memperbaiki performa APBD Kota Madiun agar lebih kredibel, transparan dan akuntabel ?.

Dengan kondisi terdampak Covid 19 saat ini, lanjut jubir FPKB, bagaimana Langkah Pemkot terkait dengan penyediaan dana Penanganan dan Recovery Ekonomi akibat dampak Covid 19 tersebut ?.

Catatan: Dalam sistem pengendalian internal Pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun tahun 2020, BPK Provinsi Jawa Timur dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Madiun tahun 2020, masih menemukan kelemahan pada sistem pengendalian internal (SPI) yang mengakibatkan pendapatan dan belanja daerah belum memadai.

Fraksi PKB DPRD Kota Madiun menyarankan agar hasil rekomendasi BPK ini dapatnya dimasukkan dalam materi ranperda pertanggung jawaban APBD 2020.

Fraksi PKS-PAN dengan jubir Drg. Indah Sat Rachmaniati menyatakan, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pemasukan PAD murni khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan BPHTB, perlu ada penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak.

Permasalahan BHPTB menjadi hal yang menarikdalam pembahasan Pendapatan Asli Daerah kota Madiun. Untuk itu, Fraksi PKSPAN meminta penjelasan kepada Pemkot Madiun, apa strategi Pemerintah Kota

Madiun dalam mewujudkan maksimalisasi pendapatan dari sumber tersebut dan meminimalisir dinamika dalam hal tersebut.

Mohon tanggapannya !

Fraksi PKS-PAN juga menyorot atas pertumbuhan nilai aset tetap tahun 2020 yang mengalami kenaikan yg tidak terlalu signifikan patut memperoleh perhatian dari pemkot Madiun. Berdasarkan tabel diatas, total jumlah Aset yang dimiliki tahun 2020 tercatat sekitar Rp2,158 triliun, dibandingkan dengan penyerapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa yg setiap tahun rata-rata mencapai Rp500 milyar. Untuk itu apakah Pemerintah kota Madiun akan melakukan re-evaluasi nilai untuk aset tetap?. Mohon tanggapannya !

Fraksi Partai Gerindra jubir Rina Haryati, ST. MM menyatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2019 sebesar Rp2.121.736.367,05 atau terjadi penurunan sebesar Rp759.791.879,05 atau 35,81% Selain itu juga selama tahun 2020 informasi mengenai kredit macet juga beredar di media masa, sehingga perlu penanganan dalam strategi bisnis PD. BPR Bank Daerah. Jiki demikian, apakah sudah ada rancangan dan strategi bisnis yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat ini ?. Mohon dipaparkan rancangan dan strategi bisnis PD BPR Bank Daerah. Kemudian bagaimana solusi terkait kredit macet ?

Fraksi Madiun Bermartabat (Mantap) dengan jubir, Tutik Endang Sri Wahyuni menyatakan, Fraksi Mantab mengapresiasi gagasan Pemkot Madiun dengan pembangunan lapak UMKM di tiap Kelurahan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19.

Namun ada hal yang ingin kami tanyakan, Apakah Pemkot Madiun sudah melakukan perencanaan secara konsep, dan mengevaluasi Lapak UMKM yang sudah berjalan atau beroperasi, sehingga tujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat bisa tercapai.

Fraksi Mantap, juga melihat Besaran SILPA yang meningkat dari tahun 2019, yaitu sebesar 21 persen, kami melihat banyaknya Biaya Tidak Terduga dan Dana Hibah serta Bansos yang tidak terserap secara maksimal.

Apa langkah ke depan dari Pemkot Madiun dalam memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut sehingga bisa membantu memulihkan ekonomi dan kesejahteraan sosial. [dar.adv]

Komisi E DPRD Jatim saat mengunjungi kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Trowulan Mojokerto.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

kementerian pendidikan akan dimerger dengan Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PMK, sehingga akan semakin tepat jika situs cagar budaya dijadikan obyek penelitian dan pendidikan serta pariwisata,” kata doktor alumnus Unibraw ini.

Dari banyaknya kendala pengembangan situs cagar budaya kerajaan Majapahit, lanjut Untari pihaknya juga menggagas pembentukan Perda khusus cagar budaya Majapahit. Alasannya, temuan situs-situs baru berada lintas daerah seperti di Mojokerto, Jombang dan Nganjuk sehingga untuk mempermudah koordinasi harus dibuatkan payung hukum di tingkat provinsi.

“Dengan adanya perda khusus, maka akan ada perlindungan dan dukungan pendanaan yang lebih dari pemerintah mulai pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehigga upaya mewujudkan cagar budaya Majapahit secara utuh bisa terealisasi,” ungkap ketua FPDI Perjuangan DPRD Jatim.

Selain itu, keberadaan Perda khusus cagar budaya Majapahit

nantinya bisa menjadi legacy bagi kami yang menjabat DPRD Jatim periode 2010-2024. Mengingat kerajaan Majapahit merupakan inspirasi dan pondasi dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau situs istana kerajaan Majapahit bisa diwujudkan periode ini, tentu ini akan membanggakan bagi kami, khususnya warga Majokerto, Jawa Timur dan bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Suwandy anggota DPRD Jatim dari Dapil Mojokerto, Jombang dan Nganjuk mengatakan eskavasi situs cagar budaya Majapahit yang ditemukan itu membutuhkan anggaran yang banyak karena masyarakat pemilik lahan yang terdampak membutuhkan kompensasi bahkan ganti rugi.

Selain itu luasan situs Majapahit juga berada lintas daerah sehingga tidak memungkinkan jika harus ditanggung kabupaten/kota sendiri, sehingga diperlukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Dengan adanya Perda maka koordinasi akan lebih memudahkan,” jelas politikus asal Partai NasDem. Sementara itu Kepala BPCB Trowulan Mojokerto Zakaria Kasimin mengaku berterima kasih dan menyambut baik wacana pembuatan Perda khusus cagar budaya situs Majapahit. Pasalnya, untuk melestarikan sejarah Majapahit yang utuh hingga menemukan situs istana kerajaan diperlukan satu regulasi yang baik.

“Yang penting dalam pembuatan regulasi Perda itu jangan sampai merugikan masyarakat. Artinya kepentingan masyarakat juga harus diperhatikan. Selain itu kalau bisa lebih cepat, tentunya akan lebih baik karena lahan yang masuk dalam situs kebanyakan masih berupa lahan persawahan,” harap Zakaria.

Ia mengakui kendala situs Majapahit sulit dikembangkan menjadi destinasi wisata karena akses jalannya sempit dan tak ada lahan parkir. Selain itu juga banyak polisi dari pembakaran pabrik batu bata yang menggunakan karet dan plastik bekas. [geh]

Komisi II Setujui Tiga Perusda Menjadi Perumda

Ada kemungkinan, kata mantan Wakil Situbondo, Bhirawa Ketua DPRD Situbondo itu, dalam waktu Tiga Perusahaan Daerah (Perusda) yang dekat rancangan Perumda akan kembali dimiliki Pemkab Situbondo, yakni Perusda diserahkan ke Pemkab Situbondo.

Pasir Putih; Perusda Banongan dan PDAM “Ya nanti setelah diserahkan ke Pemkab akan berubah menjadi Perusahaan Umum Situbondo akan dilakukan pembahasan Daerah atau Perumda. Perubahan status ini kembali bersama jajaran DPRD Kabupaten dilakukan karena mengikuti kebijakan dari Situbondo,” beber Hadi Prianto. pemerintah sesuai dengan regulasi yang baru.

Masih kata Hadi, secara administrasi Diharapkan dengan perubahan status ini, tidak terlalu banyak perubahan Perusda ada sejumlah investor yang masuk dalam menjadi Perumda. Hanya saja, ungpengelolaan tiga BUMD milik daerah kapnya, ada beberapa item ketentuan tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPRD Hadi Prianto tentang dewan pengawas termasuk meSitubondo, Hadi Prianto mengatakan, perukanisme seleksi Direktur Perumda. bahan dari Perusda menjadi Perumda menyesuaikan Hadi menegaskan, pada prinsipnya jajaran Komisi dengan undang-undang. Saat ini, kata politis Partai II DPRD Kabupaten Situbondo sudah melakukan Demokrat itu, rancangan Perumda sudah masuk dalam pembahasan dan siap menindaklanjuti hasil evaluasi tahap evaluasi Gubernur Jawa Timur. dari Gubernur Jatim.

“Semua Perusda memang harus berubah menjadi “Kami memiliki target pada bulan depan (Mei) Perumda. Ini karena menyesuaikan dengan regulasi rancangan Perumda sudah selesai disahkan,” tutur pria yang baru,” jelas Hadi Prianto, Jumat (16/4). yang sukses menjadi wakil rakyat di Kenanga SatuMenurut Hadi, Gubernur Jatim melalui Biro Hukum sebutan Kantor DPRD Kabupaten Situbondo ituPemprov Jatim telah memberikan beberapa evaluasi sebanyak tiga periode. [awi] terhadap rancangan Perumda tiga BUMD tersebut.

Masyarakat Berharap Perda Disosialisasikan Hingga RT dan RW Kembali anggota DPRD, melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda). Kepada masyarakat agar mereka tahu aturan baru, yang akan di berlakukan dan tidak boleh di langgar.

Menurut Siti Sholihah warga desa Kawisanyar guru TK. Muslimat NU Raden paku mengatakan, bahwa saran ingin sosialisasi terkait perbup nomer 11 Tahun 2020. Di adakan ditiap RW dan RT, sedang saat ini masih adanya wabah covid 19 belum berlalu. Yang berdampak segala pertemuan belum di aktif, misal kegiatan PKK , pengajian dan lain lain.

Menurut anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati mengatakan, bahwa sosialisasi peraturan daerah (Perda) Bupati nomor 11 Ta h u n 2 0 2 0 . Te n t a n g f a s i t i t a s i pencegahan dan penanggulangan narkotika prekursor naarkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dapet menimbulkan dampak negatif dan mengancam masa depan generasi penerus.

Serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, yang adil dan beradab. Penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika di kabupaten Gresik, menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Peserta Sosialisasi.

rokim/ bhirawa Terutama dikalangan generasi muda sehingga di perlu kan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Terkait pertanyaan Ibu Siti, Insya’Alloh pandemi segera berlalu dan sudah normal kembali. Maka tidak menutup kemungkinan untuk dipaksakan sosialisasi di tiap Kecamatan, Kelurahan, Balai Desa juga ke RT dan RW. Tujuanya masyarakat mengerti dan memahami, tentang peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2020,” ujarnya.

Ditambahkan Lilik Hidayati Politisi asal partai PPP, bahwa indonesia dihadapkan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sangat mengkhawatirkan.

Penyalahgunaan dari tahun ke tahun, terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Korban meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, sopir angkutan umum, anak jalanan, pekerja, pejabat publik, hingga ASN. “Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dari partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dini. Sehingga keberadaan kader anti narkotika, yang dapat diinisiasi langsung oleh masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan,” ungkapnya. [kim.adv]

Anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati melakukan sosialisasi.

rokim/bhirawa

OPINI

Senin Kliwon, 19 April 2021

TAJUK

Boleh Mudik Lokal PEMERINTAH mengendur dengan membolehkan mudik, setelah mendengar saran dari berbagai tokoh masyarakat.

Tetapi boleh mudik hanya berlaku secara aglomerasi, antar kota sekitar. Perjalanan mudik lintas propinsi yang jauh (Jakarta ke Jawa Tengah, dan ke Jawa Timur) tetap dilarang. Polri membuat pos penyekatan di 333 lokasi seluruh Indonesia, temasuk jalan “tikus” di perbatasan daerah. Selama pembatasan mudik dilakukan pemeriksaan identitas pengemudi, dan kota tujuan perjalanan.

Sebelumnya pemerintah melarang perjalanan tradisi mudik lebaran 1442 Hijriyah, karena kasus positif CoViD-19 masih cukup tinggi. Mudik sebagai libur panjang dikhawatirkan menjadi momentum peningkatan pademi. Terutama pada kawasan pedesaan yang selama ini masih “aman.” Pencegahan mudik, akan dituangkan dalam peraturan bersama beberapa Kementerian dan Lembaga Negara. Serta didukung Komnas HAM (Hak Hasasi Manusia) sebagai upaya mencegah bahaya (bencana) kemanusiaan.

Hanya kendaraan pribadi yang diperbolehkan mudik. Karena selama larangan mudik (6–17 Mei 2021), seluruh moda transportasi penumpang umum dilarang beroperasi. Bandara, pelabuhan, dan terminal, akan tutup operasi. Terdapat 8 kawasan aglomerasi yang boleh mudik lokal. Seluruh kota besar di pulau Jawa, masuk dalam daftar. Ditambah kawasan sekitar Medan (Sumatera Utara), serta sekitar Makasar (Sulawesi Selatan).

Berdasar penjejakan Korlantas Mabes Polri, 8 kawasan merupakan daerah lalulintas utama selama mudik lebaran.

Pembolehan mudik lokal bagai meng-akomodir kegelisahan masyarakat yang telah lebih setahun “terkurung” PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), berlanjut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan PPKM skala mikro. Tidak mudah hidup “terkurung.” Terbukti telah menyebabkan kemerosotan ekonomi keluarga. Jumlah rakyat miskin makin banyak.

Selain pembolehan mudik lokal, area wisata juga boleh buka, terbatas untuk warga lokal. Serta dengan pemberlakuan protokol kesehatan (Prokes), dan dijaga petugas gabungan (TNI, Polri, dan Satpol PP). Seperti kebiasaan pasca lebaran, masyarakat selalu menuju tempat rekreasi. Niscaya akan berpotensi kerumunan masa, yang harus dicegah secara kukuh.

Menurut data epidemiologi, pewabahan Covid-19, selalu terjadi terjadi peningkatan usai libur panjang.

Pelonggaran selama bulan Ramadhan, juga dibolehkan menyelenggarakan buka bersama. Bahkan Pemrop DKI Jakarta menambah jam operasional rumah makan, dan warung bisa buka dinihari melayani warga yang melaksanakan santap sahur. Jam buka warung layanan sahur juga dilakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Namun wajib melaksanakan Prokes secara ketat. Terutama 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antar orang) tak bisa ditawar.

Pemerintah telah berpengalaman mengendalikan Prokes selama setahun lebih. Dengan segala potensi kerumunan masa, termasuk kegiatan sosial keagamaan. Juga membendung arus lalulintas libur panjang, seperti larangan mudik lebaran. Terutama kerumunan di area wisata. Maka “pembatasan” mudik menjadi pilihan terbaik. Lebih lagi, mudik di Indonesia merupakan ritual budaya utama, paling kolosal. Seluruh simpul lalulintas lazim dipadati arus lalulintas.

Mudik pulang kampung bagai wajib. Bahkan tidak mudik dianggap mengingkari adat tradisi, dihukum pengucilan sosial.

Kecuali yang sakit, serta “apes” (secara ekonomi, dan terkena musibah). Namun tradisi mudik bukan sekadar tradisi yang bersendi ke-agama-an. Melainkan juga terdapat aspek pergerakan perekonomian daerah yang disokong putera daerah pulang dari rantau. Ratusan trilyun duit perantau dibawa pulang mudik.

Bagai pepatah, “Jauh di mata dekat di hati.” Pengendalian mudik bisa menjadi cara mengatur gelombang kepadatan lalulintas. Wajib diikuti pemantauan di daerah tujuan mudik, sesuai PPKM skala mikro. Upaya perlindungan dari ancaman bahaya wabah penyakit menjadi kewajiban prioritas. Serta sungkem-an melalui video call, tak kurang afdhal. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memediasi Kontroversi Vaksin Nusantara POLEMIK vaksin Nusantara sampai saat ini masih terus berlanjut. Pasalnya, Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut dinilai tidak mengikuti kaidah saintifik pengujian vaksin pada umumnya.

Padahal, semestinya setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas, termasuk perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas.

Berangkat dari kenyataan itulah, vaksin Nusantara terus menuai sorotan publik dan kontroversi. Oleh sebab itu, untuk memediasi kontroversi vaksin Nusantara tersebut, maka sudah semestinya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan badan resmi di Indonesia bisa bekerja berdasarkan prosedur-prosedur dan integritas ilmiah. Mengingat pula, kinerja BPOM yang sudah puluhan tahun mengawal berbagai uji klinis obat-obatan serta vaksin, terlebih, selama ini BPOM telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia, maka integritas keilmuan dan independensi BPOM menjadi harapan kita bangsa ini.

Terkait uji klinis vaksin Nusantara, BPOM menilai bahwa tim peneliti vaksin Nusantara tampak belum memahami seutuhnya proses pengembangan vaksin itu lantaran sebagian besar penelitian berlangsung di Amerika Serikat (AS). Sejumlah tahapan seperti uji prakilinis vaksin yang semestinya diujicobakan kepada hewan tidak dilakukan oleh tim peneliti vaksin Nusantara. Tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen relawan uji klinik fase I mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dalam grade 1 dan 2, berupa efek samping seperti gatal, nyeri, hingga bertambahnya kadar kolesterol. Dilanjutkan, KTD grade 3 terjadi pada pada 6 subjek.

Rinciannya, satu subjek mengalami hipernatremi, dua subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan tiga subjek mengalami peningkatan kolesterol, (Kompas, 17/4/2021).

Berangkat, dari catatat uji klinis tersebut, maka sudah semestinya penelitian harus dilakukan dengan jujur, data yang akurat, dan kaidah-kaidah etik penelitian. Selebihnya, setiap penelitian dan pengembangan vaksin dan obat meski kita hargai sebagai sebuah ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Namun tentu dengan tetap mengindahkan asas-asas ilmiah.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Komunikasi Asertif Dalam Polemik Vaksin Nusantara Polemik antara Badan pengawas obat dan makanan BPOM dan Vaksin Nusantara karya Dr.Terawan Agus Putranto mantan Menteri Kesehatan kian ramai di media massa bahkan menjadi “rasan-rasan” di media sosial. Sikap nyinyir netizen membandingkan antara vaksin sinovac dari China dan vaksin nusantara karya anak bangsa, vaksin posisi dan oposisi bahkan sikap nyinyir ada kepentingan besar dibalik itu. Bagaimana ini bisa terjadi ditengah pandemi covid 19 yang membutuhkan penanganan yang cepat akurat serta kepedulian semua elemen bangsa.

S

angat memilukan jika pro kontra ini bergeser menjadi isu-isu politik kepentingan.

Menurut versi BPOM Vaksin Nusantara belum melalui tahapan uji klinis tahap II, disisi lain vaksin nusantara mengklaim telah melalui tahapan riset yang ketat serta samasama mendapat dukungan para tokoh dan politisi. Kita yakin keteguhan BPOM dilatarbelakangi SOP dan landasan ilmiah, sedangkan vaksin nusantara juga dilandasi integritas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, pertanyaanya dimana letak permasalahannya ?. Jika tujuannya sama untuk berkontribusi menyelamatkan bangsa dari keterpurukan akibat pandemi covid 19, semestinya bukan mencari akar masalah akan tetapi mencari solusinya.

Sebagai karya anak bangsa tentu tidak ada alasan untuk tidak mendukung vaksin nusantara sedangkan BPOM sebagai lembaga resmi juga bekerja untuk menegakkan prosedur yang ada, hanya masalahnya adalah jika masing-masing pihak bersikap ego sentris ego sektoral maka kontroversi ini akan semakin melebar dan bias. Akibatnya substansi persoalan penanganan covid 19 ditinggalkan. Sentrisme mengakibatkan sikap tertutup terhadap carapandang lain, persepktif lain serta adanya kebanggaan berlebihan terhadap pengetahuan, menonjolkan kelebihan diri dan kelompoknya. Apalagi jika memasuki ego sektoral dimana kedua institusi saling mengklaim paling nasionalis, sehingga kedua belah pihak antara BPOM dan vaksin Nusantara memiliki kepentingan terhadap “sesuatu” maka masalahnya akan runyam.

Mengapa kedua belah pihak dan

selalu pada masalah komunikasi yang tersumbat, akibat ego sentris maupun ego sektoral, sikap tertutup, beku kaku, fanatis menutup diri terhadap kelebihan dan kekurangan pihak lain. Hakikat komunikasi bukan hanya bertemuOleh : nya kedua belah pihak M. Fadeli akan tetapi sikap terbuka para pendukungnya tidak lapang dada. Dalam dumendorong untuk ketemu nia komunikasi terdapat dan melakukan komunikasi koordinasi. model komunikasi antar pribadi juga Dalam hal ini pemerintah juga harus komunikasi organisasi untuk meminihadir menfasilitasi menyediakan jalan malisir berbagai polemik. Tentu harus tengah yang solutif dimana antara berani menaggalkan ego sentris dan

Buah manfaat komunikasi asertif adalah memiliki kemampuan mengelola penghormatan terhadap diri baik assertor maupun pihak yang berinteraksi dengannya.

Sebagai hasilnya adalah, mereka yang dapat mengelola konflik secara asertif memiliki pengalaman perasaan ketidaknyamanan saat mereka berada di dalam masalah alias berani “ingah-ingih” (jawa). Komunikasi asertif dipandang sebagai gaya komunikasi yang paling etis digunakan ketika kita dihadapkan pada sebuah konflik. Pendekatan komunikasi asertif dalam polemik vaksin nusantara agar tidak “merasa” saling kehilangan muka dimata publik.

BPOM dan Vaksin Nusantara tidak kehilangan muka didepan publik. Presiden dapat memerintahkan Menteri Kesehatan dibantu satgas Covid 19 untuk bertindak cepat agar polemik ini tidak berkepanjangan. Karena akan menjadi bola liar terjadinya benturan institusi BPOM, RS.Gatot Subroto, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) para ilmuwa, bahkan fraksi-fraksi di Parlemen.

Problem komunikasi, selalu tidak terhindarkan dari berbagai polemik terjadi. Belajar dari berbagai macam problem-problem pada bangsa ini

ego sektoral. Mengembangkan komunikasi asertif dalam proses penyelesaian polemik yang terjadi akan menjadi alternatif. Karena komunikasi asertif lebih melihat ke dalam diri seseorang (misalnya memahami perasaan dan tujuan sendiri dan lain-lain), bertanggung jawab (terhadap apa yang dipikirkan, perilaku, dan lain-lain) dan jujur (menyajikan pesan verbal dan non verbal secara konsisten).

Pihak BPOM maupun Vaksin Nusantara bersikap asertif dalam menangani konflik dengan mengekspresikan kebutuhan, pikiran dan perasaan

mereka secara jelas dan langsung namun tanpa menilai orang lain atau mendikte orang lain. Kita yakin kedua belah pihak sangat Nasionalis akan tetapi tidak saling mengkalim paling nasionalis. Ditengah bencana pandemi covid 19 dan beberapa bencana alam melanda diberbagai daerah, persiteruan vaksin nusantara sangat melukai perasaan masyarakat. Para tokoh bangsa harus mampu menahan diri untuk tidak menceburkan diri dalam kubangan konflik, dengan sikap dukung mendukung.

Disadari dengan pendekatan sikap serta keterampilan asertif tidak serta merta membuat komunikasi asertif mendapatkan apa yang diinginkan namun dapat memberikan para pihak yang sedang dalam wilayah polemik berkesempatan untuk saling memahami, jujur dan terbuka. Menurut Adler dkk dalam bukunya Understanding Human Communication (2006 : 239243) suatu pesan asertif yang lengkap terdiri dari lima bagian yaitu deskripsi perilaku, intepretasi yang diberikan terhadap perilaku orang lain, deskripsi tentang perasaan yang dimiliki komunikator, deskripsi konsekuensi dan pernyataan intensi Buah manfaat komunikasi asertif adalah memiliki kemampuan mengelola penghormatan terhadap diri baik assertor maupun pihak yang berinteraksi dengannya. Sebagai hasilnya adalah, mereka yang dapat mengelola konflik secara asertif memiliki pengalaman perasaan ketidaknyamanan saat mereka berada di dalam masalah alias berani “ingah-ingih” (jawa). Komunikasi asertif dipandang sebagai gaya komunikasi yang paling etis digunakan ketika kita dihadapkan pada sebuah konflik. Pendekatan komunikasi asertif dalam polemik vaksin nusantara agar tidak “merasa” saling kehilangan muka dimata publik. Pada akhirnya semua karya anak bangsa, akan muncul vaksinvaksin lain dapat diakomodasi, didukung dan difasilitasi negara. Dan BPOM melakukan tugasnya memastikan aman dan layak dikonsumsi masyarakat tanpa “embel-embel” kepentingan lain seperti kata netizen.

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Ubhara Surabaya

Membumikan Pendidikan Toleransi di Masa Pandemi

P

ilu melihat beberapa aksi teror, bom bunuh diri, penyerangan terhadap aparat kepolisian yang terjadi di negeri ini, tak pantas dan layak untuk dikecam aksi keji seperti itu.

Agama manapun tidak membenarkan aksi terror yang keji itu.

Agama sejatinya adalah jalan, jalan dimana akan membawa seorang hamba kepada penciptanya.

Agama sejatinya juga diartikan aturan atu pedoman bagi pengikutnya, dimana mereka akan diarahkan ke jalan yang mengajak kebaikan dan kebenaran.

Sejatinya semua agama baik, Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha ,dan Khonghucu itu mengajarkan kebaikan , menghargai, menghormati agama satu dengan agama lain tanpa ada cacian maupun saling menjatuhkan.

Nilai universal dalam agama satu dengan yang lain sesungguhnya sama tujuannya yakni mengajarkan sikap saling meghormati dan menghargai sesama (Ainul Yakin:41-45).

Dalam agama Hindu, ada ajaranajaran yang menekankan pada semua pengikutnya untuk selalu meningkatlan dan menjaga moral dan etika.

Ada tiga kunci pokok yang selalu ditekankan kepada pengikutnya untuk selalu diterapkan dalam hidup ini yaitu: “Rta”, Satya” dan Dharma”. Rta mengandung pengertian aturan-aturan moral dalam hidup yang harus ditegakkan. Satya berarti kebenaran yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Dharma adalah ajaran Hindu yang sangat menjunjung tinggi kebenaran.

Dalam agama Budha menganjurkan kepada pengikutnya untuk selalu

selalu menjaga hubungan menegakkan kebenaran, antara sesama manusia( keadilan dan kesejahtersaling menghormati dan aan ummat manusia menyanyangi) dan menjuga dapat ditemukan jaga hubungan dangan dengan mudah. Hal ini Tuhannya (melakukan terbukti bahwa agama perintahnya dan menjauhi budha memposisikan segala larangannya. ajaran menegakkan keToleransi bukan berarti benaran dan meningkemudian kita mengigalkan keburukan yang Oleh : kuti keyakinan (aqidah) disebut “Hasta Arya Nurul Hidayatillah, S.Pd agama satu dengan yang Marga” lain, beribadah agama Dalam agama Kasatu dengan yang lain, tolik, kita juga dapat melainkan esensi tolermenemukan nilai-nilai universal tentang kebenaran, keadilan ansi adalah menghormati, menghardan kesejahteraan ummat manusia. gai, menjunjung tinggi kebersamaan, Sepuluh pedoman dalam agama persahabatan tanpa adanya permusuhKatolik (The Ten Commandment). an dan saling menjatuhkan.

Dalam hubungannya dengan agama Menerapkan cinta kasih sayang untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kepercayaan, toleransi berarti manusia dengan Tuhan dan antara menghargai, membiarkan, memmanusia dengan manusia, hormati- bolehkan kepercayaan, agama yang lah bapak-ibumu, jangan membunuh, berbeda itu tetap ada, walaupun berjangan berbuat cabut, jangan mencuri, beda dengan agama dan kepercayaan jangan menjadi pendusta, jangan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan mengambil hak orang lain.

Dalam agama Kristen Protestan kita ke- percayaannya atau ajaran agajuga dapat menemukan perintah-perin- manya karena berbeda dengan yang tah yang menekankan agar para pengi- lain, tetapi mengizinkan perbedaan kutnya mengikuti jaran moral Kristen; itu tetap ada.( H. Bahari, 55) Fakta telah bercerita bagaimana yaitu selalu menjunjung tinggi moral untuk melakukan perbuatan baik dan ketidakserasian kehidupan yang plural menghindari perbuatan buruk agar telah menjadi pemicu terjadinya bersupaya mampu untuk hidup abadi di bagai kerusuhan, meskipun pemicunya bukan hanya dari segi agama. Di sorga dan terhindar dari neraka.

Dalam agama Islam, nilai-nilai tengah-tengah pluralitas ini, agenda universal tentang kebenaran, keadilan yang dirasa sangat urgen adalah badan perlunya membangun kesejahter- gaimana menciptakan sebuah hubunaaan ummat manusia juga menjadi gan yang harmonis, terutama bagi para pokok ajaran bagi pengikutnya. Islam pemeluk agama yang berbeda.

Adapun nilai universal dalam menganjurkan untuk di jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang agama satu dengan yang lain sesburuk. Selain itu Islam juga men- ungguhnya sama tujuannya yakni ganjurkan kepada pengikutnya untuk mengajarkan sikap saling meghor-

mati dan menghargai sesama, bahwa setiap agama memiliki konsep dan perhatian yang serius mengenai toleransi beragama untuk terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram dalam perbedaan. Dengan demikian, pernyataan yang mengatakan bahwa agama memiliki peran dalam setiap sikap dan perbuatan intoleran perlu diteliti dan dikaji ulang kembali agar tidak menjadi stigma yang tidak baik bagi agama tertentu Baik sesama agama maupun antar umat beragama harus bisa menghormati, menyanyangi bukan memusuhi atau bahkan menghina dan menjatuhkan kepada yang lain. Semua itu bukan ajaran Nabi, kelembutan, kasih sayang dan keharmonisanlah yang diajarkan oleh Nabi Muhammmad SAW. Sudah saatnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini akan pentingnya toleransi, ajarkan hal-hal positif, kasih sayang, saling menghormati, saling memberi, saling menjaga dan saling melindungi kepada yang lain. Ajari mereka sopan santun, bicara yang lembut, tidak bicara kotor dan tidak menjatuhkan kepada teman yang lain.

Berpegang teguh pada aqidah setiap pemeluk agama sangatlah penting, menghormati, menyanyangi dan melindungi terhadap antar umat agama juga penting, jadilah hamba Tuhan yang taat pada agama masingmasing, dan jadilah hamba Tuhan yang saling menyanyangi dan menghormati. Hiduplah dengan perdamaian jangan pertontonkan keangkuhan dan permusuhan.

Guru Agama SDN Kaliwining 07 Rambipuji Jember

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Situbondo Raih Penghargaan PPD Terbaik I Tingkat Jatim Halaman 5

Senin Kliwon, 19 April 2021

Situbondo, Bhirawa Di tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo berhasil meraih penghargaan dari Pemprov Jatim. Kali ini, Pemkab Situbondo berhasil meraih prestasi dibidang Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan membanggakan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani SPd MH, yang hadir mewakili Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Momen bahagia itu diberikan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Surabaya, Kamis (15/4). Dari penghargaan ini, Pemkab Situbondo meraih predikat terbaik pertama katagori Kabupaten untuk PPD Terbaik I Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Hj Tri Cahya Setyaningsih mengatakan, penghargaan tersebut dicapai setelah lembaganya mengikuti penilaian terhadap proses perencanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya, aku mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo itu, pihaknya menjabarkan metode dan inovasi dalam mencapai target kinerja utama tahunan. “Lalu kami juga melakukan sinergitas dengan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” papar Tri.

Masih kata Tri, pencapaian penghargaan itu menjadi salah satu motivasi bagi Pemkab Situbondo untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kabupaten Situbondo. Tentunya, kupas Tri, dilakukan atas peran serta semua pihak dan di dukung oleh sejumlah inovasi di daerah. “Kami juga berkolaborasi dalam membangun sinergitas yang berjalan selama ini,” ujar Tri Cahya Setyaningsih.

Tri melanjutkan, sejalan dengan penekanan Gubernur Jatim, kedepan Kabupaten Situbondo akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik. Itu semua, jelas Tri, mempunyai tujuan untuk memudahkan serta menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan yang prima dan cepat. “Pogram prioritas Provinsi Jatim akan menjadi prioritas dan perhatian tersendiri bagi kami di Kabupaten Situbondo,” papar Tri. Lebih tegas Tri memaparkan, dari sekian banyak program prioritas Provinsi Jatim, tiga diantaranya terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur pariwisata.

Ketiga sektor itu, ungkap Tri, men-

Sidoarjo, Bhirawa Semua Puskesmas yang ada di Kab Sidoarjo, yakni di 27 Puskesmas, diwajibkan untuk segera mengelola semua informasi kegiatan yang dijalankannya, kedalam suatu sistim informasi Puskesmas atau SIMPUS. Tujuannya, supaya data informasi yang dikelola oleh pihak Puskesmas, kedalam SIMPUS tersebut, selain dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, juga supaya bisa diakses dan dimanfaatkan juga oleh sektor lain yang juga membutuhkannya, untuk pengambilan kebijakan di level Kabupaten.

“Sesuai Permenkes nomor 21 tahun 2019, tentang sistim informasi Puskesmas, Puskesmas wajib mempunyai suatu sistim yang bisa menyediakan informasi, untuk bisa dipakai membantu proses pengambilan keputusan,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, Drg Syaf Satriawarman Sp.Pros, didampingi Plt Kabid Pelayanan, dr Abdilah Asegaf, dalam sosialisasi sistim informasi Puskesmas (Simpus), belum lama ini, di ruang rapat Puskesmas Buduran, Kec Buduran.

Karena sosialisasi tersebut dianggap sangat penting, Syaf, minta kepada semua Kepala Puskesmas dan penanggung jawab pelaporan dan SIMPUS di Puskesmas, agar bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. “Semoga lancar, sehingga Simpus ini nantinya dapat memberi manfaat positip bagi semuanya.

Bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan dan lintas sektoral yang juga membutuhkan,” katanya kembali menegaskan.

Sekilas dipaparkan drg Syaf, untuk keperluan SIMPUS ini, Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo akan memfasilitasi dengan adanya aplikasi Web. Dalam SiMPUS, ini diantaranya harus diisi dengan pelaporan upaya kegiatan masyarakat (UKM) dan upaya kegiatan perorangan (UKP) yang dilakukan Puskesmas tiap bulannya secara terintegrasi.[kus]

Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akan memberikan fokus perhatian kepada lima desa di kota ini yang memiliki angka stunting tertinggi. Untuk itu dinkes akan turun langsung ke desa- desa tersebut untuk melakukan program perbaikan gizi.

“Ada lima desa yang yang memiliki kasus stunting tertinggi di Kota Batu. Yakni, di Desa Giripurno, Sidomulyo, Gunungsari, Sumber Brantas dan Kelurahan Sisir. Untuk itu kami akan turun langsung ke desa/ kelurahan tersebut,” ujar Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Batu, Hayati saat dikonfirmasi, Minggu (18/4).

Ia menjelaskan untuk menekan angka stunting, di tahun 2021 ini pohaknya telah menyiapkan empat program. Salah satunya dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada seluruh balita stunting maupun non stunting. PMT ini juga akan diberikan kepada para ibu hamil agar janin yang tengah dikandung memiliki pertumbuhan yang baik.

Keudian Dinkes juga membuat program pelatihan dan workshop Pemberian Makan Pada Balita (PM-

yang akan masuk program pusat jalur lingkar Ijen serta berbagai bidang lain juga laksanakan oleh Kabupaten Situbondo.

“Termasuk inovasi-inovasi baru Bupati Situbondo yang saat ini fokus mengembangkan sektor pariwisata di Taman Nasional Baluran Situbon-

do juga masuk dalam program prioritas Kabupaten Situbondo,” pungkas mantan Kabag Pembangunan Pemkab Situbondo itu.[awi]

Dengan program PMT diharapkan bisa menekan angka stunting yang terjadi di Kota Batu.

BA). Ketiga melakukan pengukuran dan penimbangan balita. “Adapun yang terakhir atau keempat kita akan melakukan rekrutmen dokter konsultasi spesialis anak,”jelas Hayati.

Dengan program ini, Dinkes Batu tahun ini menargetkan pada tahun ini

angka stunting bisa menurun hingga berada di bawah 10 persen. Berdasarkan data bulan timbang per Februari 2021, diketahui bahwa angka stunting Kota Batu sebesar 14,8 persen dari 7000 balita yang mengikuti bulan timbang. Adapun total keseluru-

han balita yang ada di Kota Batu ada sebanyak 12.000 bayi.

Adapun dari beberapa program yang telah dilaksanakan sebelumnya, Dinkes Kota Batu juga telah meraih keberhasilan dalam menekan angka stunting Kota Batu tiap tahunnya.

Pada tahun 2020 pihaknya mengungkap kasus stunting Kota Batu mencapai 23,8 persen. Kemudian dari hasil data bulan timbang per Februari 2021 lalu, kasus stunting Kota Batu turun drastis menjadi 14,8 persen.

Sementara, Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi mengatakan bahwa kasus stunting di Kota Batu dikarenakan kurangnya gizi dan kasih sayang dari orang tua. Selain itu banyak ibu muda yang melakukan diet tidak sesuai anjuran medis. “Banyak ibu muda diet ngawur. Dengan begitu tidak akan memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan sang ibu dan anak. Ini jadi salah satu faktor stunting,” ujar Dewanti.

Untuk itu ia berharap program Dinas Kesehatan ini mampu menambah kebutuhan gizi dan kasih sayang anak. Dengan demikian dalam waktu tidak lama maka permasalahan stunting Kota Batu bisa segera diselesaikan atau dihilangkan.[nas]

Pemkab Pantau Psikologis Anak Korban Gempa

Pelabuhan Pelindo III Mulai Sediakan Layanan Pemeriksaan Ge-Nose C19 Surabaya, Bhirawa Sejumlah pelabuhan penumpang dibawah naungan PT Pelindo III mulai menyediakan layanan pemeriksaan cepat untuk deteksi dini COVID-19 dengan menggunakan alat Ge-Nose C19 dengan harga Rp30.000 setiap kali periksa.

Direktur Sumber Daya Manusia Pelindo III, Edi Priyanto di Surabaya, Sabtu mengatakan penyediaan layanan Ge-Nose C19 di sejumlah pelabuhan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para calon penumpang kapal laut untuk melakukan pemeriksaan deteksi COVID-19 yang merupakan syarat untuk melakukan perjalanan.

Terlebih layanan Ge-Nose C19 di terminal milik Pelindo III memiliki harga yang lebih terjangkau bagi para calon penumpang kapal laut. “Layanan Ge-Nose C19 sudah tersedia di Pelabuhan Tanjung Perak dengan biaya pemeriksaan sebesar Rp30.000,- untuk setiap orang sekali periksa. Metode ini paling terjangkau jika dibandingkan dengan metode pemeriksaan lainnya, harapan kami bisa mengurangi beban biaya para penumpang,” kata Edi, berharap.[ma]

jadi kewenangan Provinsi Jatim meski lokasinya berada di Kabupaten Situbondo. Sebab, ujarnya, bidang infrastruktur pariwisata

Dinkes Batu Fokus Tekan Stunting di Lima Desa

LINTAS PELAYANAN

Puskesmas Diwajibkan Kelola SIMPUS

Wakil Bupati Situbondo Hj Khoirani saat menerima penghargaan perencanaan pembangunan daerah (PPD) terbaik 1 dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (15/4).

Anak-anak usia sekolah yang menjadi korban bencana alam gempa bumi saat berada di tempat pengungsian di Desa majangtengah, Kec Dampit, Kab Malang

Pemkab Malang, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang hingga kini masih belum mengirimkan tenaga pengajar khusus untuk penanganan trauma healing bagi anak-anak yang masih

usia sekolah di lokasi bencana di wilayah Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang Rachmat Hardijono, Minggu (18/4), kepada war-

tawan mengaku, pihaknya masih belum mengirimkan tenaga pengajar khusus untuk penanganan trauma healing bagi anak-anak yang menjadi korban bencana gempa bumi.

Namun, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemulihan pasca gempa di wilayah Kabupaten Malang, seperti halnya untuk trauma healing pada anak.

“Tapi sebagai pihak yang berkompeten, Dindik Kabupaten Malang masih belum mengirimkan tenaga ahlinya ke lokasi gempa,” jelas dia.

Menurut dia, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, gempa terparah menimpa Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading dan Dampit. Sedangkan pihaknya belum mengirimkan tenaga pengajar ke lokasi gempa untuk penanganan trauma healing pada anak usia sekolah.

Hal ini disebabkan masih fokus pada agenda sebelumnya, yakni Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Dan nanti setelah PTM dilangsungkan, maka pihaknya akan segera menginstruksikan untuk mengirim tenaga pengajar ke lokasi gempa guna untuk membantu proses trauma healing.

“Untuk memberikan trauma healing kepada anak usia sekolah, tentunya harus membuka tenda sebagai tempat pembelajaran darurat untuk daerah terdampak. Dan pihaknya juga sudah terima lima tenda yang peruntukannya untuk kegiatan belajar mengajar sementara,” terang Rachmat.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak DP3A Kabupaten Malang R Sari Ratih mengatakan, trauma healing baru bisa diberikan pada dua Minggu pasca terjadinya bencana gempa. [cyn]

Layanan Terintegrasi dengan PN, Urus 18 Adminduk Cukup di Kelurahan Pemkot Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Bahkan, pelayanan kependudukan terus didekatkan dengan warga melalui kelurahan dan kecamatan. Yang terbaru, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Joni meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

Pada saat peresmian itu, secara simbolis Wali Kota Eri Cahyadi menyerahkan akta lahir baru, kartu keluarga baru dan e-KTP baru milik warga yang melakukan pengajuan perubahan nama, termasuk warga yang mengajukan permohonan akta kematian yang bermasalah. Bahkan, saat itu Ketua PN Surabaya Joni juga menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya kepada warga yang mengajukan perubahan nama dan juga permohonan akta kematian.

“Alhamdulillah sinergi ini sudah bisa dilakukan. Tadi kita sudah me-

lihat juga yang biasanya sidangnya tidak bisa dilakukan hanya sekali, tapi ketika dilakukan di Dispendukcapil dan kemungkinan ke depannya di kecamatan, alhamdulillah langsung selesai hari ini juga,” kata Wali Kota Eri. Menurut Cak Eri-sapaan Wali Kota Surabaya, ada 18 layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini dan biasanya harus diurus dan di sidang di PN Surabaya. Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan

nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

“Saya sampaikan ke Dispenduk-

capil, ayolah itu diubah, coba ke Ketua PN, ternyata beliau punya program hebat yang akhirnya disinergikan dengan Pemkot Surabaya, sehingga nanti untuk adminduk yang ada 18 jenis itu, mengurusnya cukup di aplikasi e-capil dan berhenti di kelurahan atau kecamatan,” kata dia.

Bahkan, nanti ke depannya sidang yang dilakukan oleh jajaran PN Surabaya, akan digelar di kecamatan, sehingga warga tidak perlu lagi ke kantor PN Surabaya atau ke Siola. “Seperti yang selalu saya sampaikan, pelayanan harus berhenti di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan soal ini mungkin di kecamatan, karena garda terdepan pemkot adalah kelurahan dan kecamatan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kerja sama dan sinergitas ini bisa terus ditingkatkan ke pengurusan lainnya yang berhubungan antara Pemkot Surabaya dengan PN Surabaya, seh-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Joni meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Peresmian layanan ini dilakukan di Lantai 2 Gedung Siola, Surabaya, Jumat (16/4).

ingga Pemkot Surabaya bersama PN Surabaya bisa bergandeng tangan memberikan kemudahan pelayanan yang terbaik untuk warga. “Saya mewakili teman-teman pemkot

mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua PN dan jajarannya atas kerjasama ini, semoga ini lancar dan terus ditingkatkan ke depannya,” harapnya.[iib]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Kliwon,

Pengambilan PIN PPDB 2021 Dibu Smamda Surabaya Gelar Webinar Parenting Hadirkan Psikolog Prof Yusti Probowati Surabaya, Bhirawa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Sabtu (17/4) lalu menggelar kegiatan Webinar Parenting. Kegiatan bertemakan Tips Memilih Study Lanjut di Masa Pandemi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para calon orang tua atau wali siswa Smamda Surabaya dari SMPN 1 Sedati, SMPN 4 Waru dan beberapa SMP Negeri dan Swasta Kota Surabaya agar memilih studi lanjut yang tepat untuk buah hati mereka.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Smamda Surabaya. Selain mengenalkan sekolah kepada calon siswa, Smamda Surabaya juga mengenalkan langsung kepada orang tua atau wali siswa yang dikemas melalui webinar parenting.

Menurut Kepala Smamda, Ustadz Astajab SPd MM, kegiatan parenting ini akan sangat bermanfaat bagi orang tua calon siswa. Sebab para orang tua calon siswa diajak mendengarkan paparan narasumber yang dihadirkan dalam Webinar Parenting yakni Prof Dr Yusti Probowati, salah satu Psikolog yang juga menjabat Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya (Ubaya).

"Semoga setelah mengikuti kegiatan parenting ini orang tua tidak lagi bingung atau ragu untuk memilihkan studi lanjut untuk putra - putrinya. Dan diharapkan akan lebih banyak orang tua yang mendaftarkan putra - pu-

SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Sabtu (17/4) lalu menggelar kegiatan Webinar Parenting.

trinya untuk bersekolah di Smamda Surabaya. Sebab Smamda tidak hanya fokus pada pendidikan akademik saja, tetapi juga fokus pada pendidikan non akademik. Menariknya lagi Smamda memiliki sebanyak 52 kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat memfasilitasi minat dan bakat calon siswa,'' harap Ustadz Astajab.

Ustadz Astajab juga menjelaskan, kegiatan parenting hari ini merupakan kegiatan kali kedua dengan menggandeng psikolog Prof Yusti Probowati sebagai narasumber. Kegiatan parenting yang lalu telah diselenggarakan pada Hari Sabtu (3/4)) mengambil tema yang hampir sama yaitu Kiat Mempersiapkan Pendidikan Anak yang Lebih Baik Menghadapi Era Digital di Masa Pandemi.

BANGKU POJOK

Rektor UK Petra, Prof Dr Djwantoro Hardjito

Dua Prodi UK Petra Terpilih dalam Program CoE Kemdikbud Surabaya, Bhirawa Dua Program Studi (Prodi) Universitas Kristen (UK) Petra terpilih dalam Program Model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemdikbud.

Kedua Prodi ini, Prodi Teknik Elektro dan Prodi Teknik Informatika yang memperoleh dana hibah sebesar Rp159.160.000.

Meurut Rektor UK Petra, Prof Dr Djwantoro Hardjito, program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kualitas lulusan pendidikan tinggi agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Sejatinya, Program MBKM ini sejalan dengan kurikulum baru di UK Petra, yang disebut sebagai LEAP (Leadership Enhancement Program).

"Puji Tuhan, dua prodi di UK Petra bisa mendapatkan hibah ini, yaitu Program Studi (prodi) Teknik Elekto dan Informatika,'' ujarnya. Dalam mendapatkan Program ini, Prof Djwantoro mengatakan, UK menyiapkan 390 proposal untuk Direktorat Belmawa. Dari jumlah itu hanya 80 proposal saja yang berhasil lulus seleksi ketat dan memperoleh dana hibah.

"Ini menegaskan komitmen UK Petra untuk terus berbenah, siap berubah sesuai perkembangan zaman, dan siap mendukung program yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia,'' tambahnya.

Dalam program CoE, Prof Dwjantoro menjelaskan jika mahasiswa memiliki kesempatan dalam satu semester nya setara dengan 20 SKS untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Mahasiswa juga bisa memilih menempuh pembelajaran selama dua semester atau setara dengan 40 SKS pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda.

"Artinya kampus diminta memperbanyak kerjasama dengan berbagai mitra di luar kampus, baik dengan perguruan tinggi lain, Dunia Industri, maupun berbagai institusi di masyarakat,'' tambahnya. [ina]

Dalam paparannya yang disampaikan kepada para peserta Webinar Parenting, diantaranya Kepala SMPN 1 Sedati dan PLt Kepala SMPN 4 Waru, Dr Neti Lestiningsih MPd dan beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta lainnya di Surabaya dan Sidoarjo, serta para calon wali murid. Prof Yusti menjelaskan, terkait sekolah di masa pandemi Covid 19 ini. Para orang tua harus lebih mendekatkan diri dengan keluarga, terutama para anak - anaknya, untuk memberikan pemikiran positif kepada anak - anak dengan menjalin komunikasi lebih inten.

"Kita sebagai orang tua harus membuka wawasan diskusi dan berdialog dengan anak - anak. Sebab sampai kapanpun kebutuhan anak - anak pada orang

tuanya akan butuh terus dalam hal memberikan pengarahan,'' jelas Prof Yusti.

Prof Yusti juga menjelaskan, peran orang tua untuk mengarahkan pemilihan karier seorang anak harus diplanning sejak dini, agar anak - anak bisa memilih sekolah lanjutannya sesuai dengan minat dan bakatnya, serta potensi diri yang dimiliki anak tersebut. Agar tidak saat meneruskan di studi lanjutannya tidak salah pilih jurus atau sesuai dengan prinsip The Right Man on The Right Place, dimana pada setiap jabatan selalu mempunyai persyaratan jabatan dengan karakteristik tertentu.

"Contohnya, saya pernah diminta mengetes calon sekretaris di salah satu perusahaan. Setelah dilakukan tes psykologi juga dilakukan assesment satu pekerjaan. Misalnya, seorang sekretaris tidak hanya dibutuhkan seseorang yang bisa mengetik dengan cepat saja, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan semua orang, juga harus mempunyai kepribadian yang menarik. Jadi bila ada satu saja yang kurang dari orang yang dites untuk jabatan sekretaris. Misalnya bisa mengetik cepat, berkepribadian dan berpenampilan menarik, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka orang itu tidak cocok untuk menempati jabatan sekretaris,'' jelas Prof Yusti.

Selain itu, Prof Yusti juga memberikan saran kepada para orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya kepada para anak - anaknya. [fen]

Dindik Jatim, Bhirawa Pengambilan PIN (Personal Identification Number) untuk pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jatim 2021 mulai dibuka secara online, pada Senin hari ini (19/4) hingga 31 Mei 2021.

Pengambilan PIN ini dimaksudkan untuk menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdbjatim.net.

Menurut Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdi, pengambilan PIN tahun ini berlangsung cukup lama dibandingkan tahun 2020. Jika tahun 2020 pengambilan PIN cuma 12 hari,

tahun ini bisa dilakukan hingga jalur terakhir PPDB. Kendati begitu, Alfian mengimbau, pengambilan PIN sebaiknya dilakukan sejak awal jika berniat mendaftar di jenjang SMA. Sebab, PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan (SMA/SMK) dibuka pada 3 Mei 2021.

Sementara itu, dalam pengambilan PIN bagi peserta didik yang lulus tahun ini, lebih dahulu login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir. Kemudian, mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya menentukan titik lokasi rumah.

Koordinasi dengan Pemprov, Pemkot Surabaya Persiapkan PTM Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar persiapan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada sejumlah perwakilan pelajar jenjang SMP swasta maupun negeri. Simulasi ini berlangsung di SMPN 1 Surabaya, Jl Pacar, Jumat (16/4). Setidaknya ada 18 siswa yang mengikuti simulai PTM diikuti pula para pelajar melalui virtual.

Seusai mengajar kelas simulasi, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), terkait mekanisme pelaksanaan PTM. Selain itu, rencananya PTM akan berlangsung Bulan Juli mendatang.

Namun, setelah Hari Raya Idul Fitri Wali Kota Eri Cahyadi bakal melakukan uji coba atau simulasi terlebih dahulu untuk SD - SMP se-Surabaya.

"Uji cobanya 25% dahulu. Tentunya ini bertahap. Para siswa yang ikut simulasi juga bergiliran. Kami selalu bersinergi dengan Pemprov Jatim melihat arahannya seperti apa. Itu yang dijalankan,'' kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Cak Eri - sapaan akrab Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, untuk mekanisme pelaksaan PTM berlaku bagi jenjang SD - SMP swasta maupun negeri.

Tidak hanya itu, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bap-

peko) ini memastikan, ketika PTM diberlakukan maka dipastikan sudah sesuai dengan standar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19.

"Ya seperti ada pencuci tangan, mengenakan masker itu tetap diwajibkan.

Kemudian kami lakukan terus pemantuan dan evaluasi tiap sepekan seperti apa perkembangannya,'' jelasnya.

Bahkan, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu menambahkan, seluruh guru yang datang ke sekolah sudah disuntik vaksin. Ini untuk meyakinkan kepada para orang tua bahwa rencana PTM berlangsung sesuai dengan Prokes ketat. Pengajarnya pun telah mendapatkan suntik vaksin. ''Alhamdulillah seluruh guru sudah dilakukan vaksin, sehingga ini yang menjadi keyakinan kita. Dan tetap menjaga Prokes,'' tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Supomo menambahkan, untuk memastikan kembali semua sekolah sudah sesuai standar Prokes, jajaran Dispendik pun akan melakukan pengecekan pada setiap sekolah. Hal itu menjadi penting dilakukan agar memastikan semua sudah sesuai dengan standar Prokes. "Sekolah diwajibkan sudah melakukan simulasi dengan kapasitas 25%. Jadi sebelum mengarah pada pembukaan sekolah, maka harus simulasi,'' kata Supomo. [iib]

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar persiapan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kepada sejumlah perwakilan pelajar jenjang SMP swasta maupun negeri.

GALERI

Pengawas Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs H Mamik Subagiyo MPd

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr H Haedar Nashir Msi, saat memberikan sambutan iftitaf Darul Arqom SD Muhammadiyah 15 Surabaya.

Hadirkan Ketua Umum PP Muh

Webinar Darul Arqom SD M Surabaya, Bhirawa Guna mengisi kegiatan selama Bulan Suci Ramadan SD Muhammadiyah 15 (SD Limas) Surabaya menggelar Webinar Darul Arqom setiap Hari Sabtu, mulai 17, 24 April dan 1 Mei, setiap pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Darul Arqom digelar untuk membekali para siswa dan Umat Islam dengan ilmu Agama sehingga bisa meningkatkan iman dan taqwa.

Menurut Kepala SD Limas Surabaya, Ustadz Mationo MA, pada Darul Arqom sesi 1, Sabtu (17/4) lalu, bertema Ramadan Berkah bersama Keluarga ini.

Darul Arqom yang digelar secara virtual ini diikuti seluruh guru dan karyawan, para siswa didampingi orang tua, beserta adik - adik dan orang tua dari TK se Surabaya Barat.

"Webinar Darul Arqom SD Limas Surabaya ini diikuti semua warga sekolah SD Limas Surabaya bersama para orang tua

wali murid. Selain itu, juga diikuti adik - adik dan orang tua dari TK se Surabaya Barat. Harapannya dengan adanya Webinar Darul Arqom di Bulan Suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan iman dan taqwa, serta mencerdaskan, meskipun masih dalam kondisi masa pandemi Covid 19,'' kata Ustadz Mationo.

Webinar Darul Arqom dibuka Pengawas Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs H Mamik Subagiyo MPd. Dalam sambutan pembukaan, Mamik-sapaan akrab Mamik Subagiyo mengatakan, dengan adanya Darul Arqom di SD Limas Surabaya diharapkan bisa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Serta kecerdasan yang dikembangkan di sekolah Inspiratif ini, agar warga SD Limas, mulai para ustadz ustadzah, para siswa dan orang tua siswa tergolong orang - orang yang beruntung.

"Kami bangga sekaligus respek

dengan kreativita akan SD Limas S Suci Ramadan in sama orang tu mengikuti mulai a sehingga yang d narasumber yan seperti Prof Dr H Msi, agar bisa d kehidupan seha Pengawas Dinas tegas dan humor Usai dibuka P Pendidikan Ko Darul Arqom dila Pendongeng d satuan Penceri nesia) Surabay Namun sebelum lai, Siswoyo MP mandu acara, m peserta menyak iftitaf Ketua Um Pusat Muhamm H Haedar Nash Dalam pidato ift dar Nashir meny

SISWA

Puluhan Guru PAI dapat Bimtek Baca Tulis Alquran Puluhan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SD hingga SMP di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) membaca dan menulis Alquran dari PP LP4A (Pimpinan Pusat Lembaga Pengembangan Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran Al Quran) di bawah nuangan Jamiyah Qurra'wal Huffazh Nahdlatul Ulama.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para guru sedang praktek menebalkan Bahasa arab, yang memerlukan waktu sehari.

Bimbingan ini merupakan bekal pembelajaran bagi para guru pada kegiatan Bulan Ramadan 1442 H ini, dan dilakukan secara serentak selama Bulan Ramadan dengan kegiatannya adalah teknis Tadzarus Bi Kitabatil Ru'an Juz 'amma dan Surat-surat Masyhuroh.

Bimtek dibuka Camat Taman ini terwujud berkat kerja bersama K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Edi

Wuryanto, MUI Taman, Kecamatan Taman dan PP LP4A KH Ahmad Ahid Sufiyaji.

Dalam penyampaiannya, pembelajaran metode Tartla Bil Qolam ini dinilai cukup mudah bagi siapa saja yang ingin belajar membaca dan menulis Alquran. Pasalnya, pembelajaran ini hanya menebalkan huruf Alquran, sehingga mereka akan terbiasa menulis dengan benar sesuai metode ini.

"Para guru yang mengikuti mampu menyerap ilmu yang kemudian akan diberikan kepada para siswanya. Dari ilmu ini, para guru PAI setingkat SD dan SMP yang mengikutinya akan memberikan tugas bagi siswa SD mulai kelas IV, V dan VI hingga siswa SMP selama Bulan Suci Ramadan secara online,'' terang Ahmad Ahid Sufiaji, (16/4) lalu.

Sementara itu, Ketua K3S, Edi Wuryanto menjelaskan, program pembelajaran ini merupakan kesepakatan Bersama, antara K3S, MUI Taman, Kecamatan Taman serta melibatkan PP LP4A di bawah nuangan Jamiyah Qurra'wal Huffazh NU sebagai motivator pemateri untuk para guru-guru yang berjumlah kurang lebih 44 pendidik, mulai ditingkat

PAI SD maupun SMP se Kecamatan Taman.

Edi jelaskan, karena di Sidoarjo ini sudah ada Perbup 16 tahun 2012 tentang muatan lokal, salah satunya adalah tentang baca tulis Al Quran. Oleh karena itu kegiatan sekarang ini dengan cara menebali, dan mudah bisa dilakukan oleh para siswa-siswa semuanya.

"Bahkan tidak akan menganggu orangtuanya, tentunya sesuaikan dengan kamampuan mereka. Makanya saya pesan kepada para guru PAI agar sesuaikan dengan kemampuan para siswa. Artinya kemampuan itu bukan kelas I, II, III hingga VI. Tetapi kemungkinan ada siswa kelas III yang tangkat kemampuannya bisa lebih daripada siswa kelas atasnya,'' jelas Edi. [*]

rawa

AYAAN

, 19 April 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

uka Hari Ini Saat login selanjutnya (setelah dua hingga tiga hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Tata Cara Pengambilan PIN Siswa Luar Jatim dan Lulusan Tahun Lalu Sementara bagi siswa luar Jawa Timur atau yang merupakan lulusan tahun lalu diminta untuk mengisi identitas pribadi yang meliputi NISN, Nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah.

Sedangkan untuk siswa Lulusan SMP Jatim tahun lalu, mengisi identitas pribadi yang meliputi NISN, Nomor Peserta Ujian Nasional sesuai Ijazah/SHUN, Nama siswa sesuai Ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam sistem.

Selanjutnya, mengisi nilai rapor semester I sampai semester V dan mengunggah foto rapor per semester. Untuk lulusan SMP luar Jatim, mengisi peringkat akreditasi dari sekolah asal dengan melihat di situs https://bansm.kemdikbud.go.id/ akreditasi dan diverifikasi oleh operator dari SMA/SMK. Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili. Menentukan titik lokasi rumah. Selanjutnya, sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya (setelah 2-3 hari) agar dapat melihat hasil verifikasi petugas. Saat login selanjutnya (setelah dua hingga tiga hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. [ina]

Unusa melantik 44 lulusan pendidikan profesi ners, Minggu (18/4).

Harus Tingkatkan Kompetensi, Kebutuhan Kerja Perawat Terbuka di Luar Negeri Surabaya, Bhirawa Kebutuhan Tenaga Keperawatan cukup besar. Seiring dengan hal itu, tantangan yang harus dihadapi perawat ke depan juga cukup tinggi. Maka peningkatan kualitas dan kompetensi sangat dibutuhkan. Menurut Ketua DPW PPNI Jatim, Prof Dr Nursalam MNurs (Hons), kedepan lulusan perawat harus meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk menangani infeksi.

Selain itu, lulusan pendidikan ners harus bersaing di era global.

"Tantangan ke depan, pangsa kerja terbesar bidang keperawatan ada di luar negeri,'' jelasnya saat menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 44 Pendidikan Profesi Ners di Unusa,

Minggu (18/4) kemarin. Prof Nursalam menyebut peluang kerja perawat di luar negeri cukup terbuka. Terbukti di beberapa negara, perawat masih sangat dibutuhkan. ''Para lulusan profesi ners, selalu kami dorong untuk bisa bekerja di luar negeri,'' jelasnya.

Prof Nursalam menyebut di Jawa Timur jumlah perawat sekitar 33 ribu orang. Dengan jumlah tersebut ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Peluangnya sekitar 50%. Sehingga diharapkan, perguruan tinggi seperti Unusa bisa memanfaatkan moment peluang bekerja di luar negeri dan bisa bersaing di asia, timur tengah, dan beberapa negara lainnya. Apalagi dari 55 Prodi Profesi Ners di Jawa Timur, han-

ya Unusa Perguruan Tinggi Swasta yang sudah terakreditasi A "Kebanyak para perawat yang bekerja di luar negeri dan sudah merasa mahir di bidang keperawatan, kerap kali tidak betah dan ingin kembali pulang ke Indonesia. Padahal ilmu dan pengalaman bekerja di luar negeri sangat dibutuhkan,'' jelasnya.

Sementara itu, Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng mengungkapkan, Unusa sudah mempersiapkan lulusan perawat yang siap bekerja di luar negeri khususnya di negara Jepang. Karena Unusa memiliki Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Melalui LPKS Unusa, lulusan perawat bisa bekerja di luar negeri.

"LPKS Unusa telah kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tujuannya mempersiapkan lulusan perawat agar bisa dan mampu bekerja di luar negeri,'' ungkap Prof Jazidie.

Prof Jazidie juga menjelaskan, tidak hanya keterampilan dalam bidang keperawatan, LPKS Unusa juga mengajarkan bahasa Jepang sampai level 4.

"Kami mempersiapkan para calon perawat yang akan bekerja di luar negeri. Perawat di Jepang sangat dibutuhkan, karena orang-orang di Jepang sering menitipkan orang tua di tempat penitipan atau panti asuhan. Hal itu menjadi peluang bagi lulusan perawat di Indonesia,'' tandasnya. [ina]

Cabdin Sumenep Gelar Tadarusan dan Santunan Anak Yatim

d, saat membuka acara Darul Arqom di SD Muhammadiyah 15 Surabaya.

Sumenep, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep menunjuk SMAN 1 untuk mengikuti tadarusan online yang merupakan Program Pempov Jatim. Selain itu, juga dilaksanakan santunan anak yatim.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Jatim Wilayah Sumenep, H Syamsul Arifin, pihaknya dan SMAN 1 Sumenep mengikuti program tadarusan online yang merupakan program Gubernur Jawa Timur. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketaqwaan anak didik, utamanya di Bulan Suci Ramadan 2021 ini.

"Alhamdulillah, tadarusan online terlaksana dengan lancar. Ada lima siswa yang kami ikut sertakan dalam Program Gubernur Jatim tersebut, semuanya dari SMAN 1 Sumenep,'' kata Kacabdin Pemprov Jatim Wilayah

Sumenep, H Syamsul, Minggu (18/4).

Mantan Kepala SMAN 1 Sumenep ini menjelaskan, selain tadarusan online, pihaknya juga menggelar santunan anak yatim, bertempat di Aula SMAN 1 Sumenep. Ada sejumlah siswa yang mendapatkan santunan dari Cabdin Provinsi Jatim Wilayah Sumenep. Santunan berupa uang. Meski tidak banyak, santunan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban mereka di bulan Ramadan tahun ini. Karena, masa Pandemi Covid-19 ini membuat semua lini kehidupan terdampak.

"Santunan anak yatim ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan kami kepada anak yatim dengan tujuan untuk mengurangi beban para kaum duafa dan yatim piatu. Ini kami laksanakan bersamaan dengan tadarusan biar menghindar waktu dan tenaga juga,'' paparnya.

Selain itu, pihaknya berhadap para siswa dan guru bisa memanfaatkan momentum Bulan Suci Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Baik ibadah

puasa maupun ibadan sunah lainnya seperti tarawih, membaca Alquran, memperbanyak solat sunah lainnya dan berdzikir sesuai kemampuannya. [sul]

Kacabdin Pemprov Jatim Wilayah Sumenep, H Syamsul Arifin saat memberikan secara simbolis Santunan kepada anak yatim.

PTM Bakal Dimulai pada Tahun Ajaran Baru 2021/2022 Kak Anshori bersama Kacong, boneka lucunya saat bercerita di Darul Arqom SD Muhammadiyah 15 Surabaya.

ammadiyah Prof Haedar Nashir

uhammadiyah 15 Surabaya

as yang dilaksanSurabaya di Bulan ni. Para siswa berua diharapkan awal hingga akhir, isampaikan para ng hebat - hebat H Haedar Nashir iterapkan dalam ari - hari,'' papar s Pendidikan yang ris ini.

Pengawas Dinas ota Surabaya, anjutkan dengan ari PPMI (Perta Muslim Indoya, Kak Anshori. m dongeng dimuPdI, sebagai pemengajak seluruh ksikan sambutan mum Pimpinan madiyah, Prof Dr ir MSi. titaf nya Prof Haeyampaikan, dirin-

ya mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi bagus sekali, meskipun dimasa pandemi Covid 19 tetapi SD Limas Surabaya tetap bisa melaksanakan kegiatan Webinar Darul Arqom di Bulan Suci Ramadan ini.

"Semoga Darul Arqom di SD Limas Surabaya ini bisa menjalin ukhuwah islamiah diantara Umat Islam dan terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Selamat dan sukses Darul Arqom di SD Limas Surabaya, semoga para siswa bersama orang tua bisa mengikuti sampai akhir sehingga bisa bermanfaat di dunia dan akhirat kelak,'' harap Prof Haedar Nashir sambil melambaikan tangan kepada seluruh peserta Darul Arqom.

Sementara itu, Kak Anshori dibantu Boneka Kacong bercerita, adik - adik yang sholeh dan sholehah, siswa SD Limas Surabaya dan TK se wilayah Surabaya Barat mengajak peserta Webinar

membaca Basamalah sebelum memulai mendongeng. '' Mari mengawali dengan membaca Basmallah. Bismillahirrahmanirrahim,'' tuturnya sambil mendengarkan jawaban peserta Webinar.

Sambil memperagakan Boneka Kacong, Kak Anshori bertanya pada boneka lucunya. ''Ayo bangun - bangun, itu sudah ditunggu sama teman - teman peserta Darul Arqom di SD Muhammadiyah 15 Surabaya,'' ajak Kak Anshori, Kacong pun bangun dan menyapa seluruh peserta baik para siswa SD Limas Surabaya maupun dari TK se Surabaya Barat.

Sebagai penutup Kak Anshori sambil pegang boneka Kacong. ''Mari kita tingkatkan iman dan taqwa dengan disiplin dalam beribadah, serta belajar dengan rajin, semoga masa pandemi Covid 19 segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah,'' katanya. ''Betul betul,'' sahut boneka Kacong dengan penuh ceria. [fen]

Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan berencana memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) serentak pada tahun ajaran baru Bulan Juli mendatang. PTM ini dilaksanakan usai seluruh tenaga pendidik menerima vaksinasi Covid-19.

"Rencana awal Bulan Juli atau

saat dimulai tahun ajaran baru, kami menjalankan PTM serentak,'' kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Bojonegoro, Lasiran, kemarin (18/4).

Lasiran menambahkan, sejak dimulainya vaksinasi sekitar Minggu kedua bulan Maret, guru maupun pendidik yang telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan kedua di lingkup Dinas Pendidikan Bojone-

goro telah mencapai 90%. ''Belum mampu 100% karena ketersediaan vaksin di berbagai tempat,'' ujarnya.

Diharapkan meskipun PTM 100% telah dilaksanakan serta para guru sudah melakukan vaksinasi. Pihak sekolah yang akan menggelar PTM dengan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat. ''Harapan kami saat PTM 100% berlangsung dan telah terbentuknya

herd immunity, sekolah tatap melaksanakan Prokes,'' jelasnya.

Selain itu, pihak sekolah wajib melakukan pengawasan Prokes selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. ''Mayoritas sudah terpenuhi, mulai dari ketersediaan alat cuci tangan, sarana kebersihan sesuai prinsip jaga jarak, hingga meminimalisasi sentuhan,'' tandasnya. [bas]

Pandemi akan Teratasi Setelah 40 Persen Penduduk Divaksin Malang, Bhirawa Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono, menyampaikan pandemi bisa ditekan set-

elan 40% masyarakat divaksin. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Kajian Ramadhan UMM dilakukan secara Daring menghadirkan pakar Epidemiologi, dr Pandu Riono, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

(PWM) Jawa Timur (Jatim) dan Universitas Muhammadiyah Malang ( UMM,) Sabtu (17/04) kemarin melalui Zoom dan kanal Youtube UMM serta TVMu. Pandu menjelaskan, terkait keadaan pandemi di Indonesia yang sedang dihadapi akan sulit diatasi karena herd immunity yang sukar tercapai. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti masyarakat yang abai dengan Protokol Kesehatan (Prokes) dan virus Covid 19 yang terus bermutasi. Namun bisa pandemi dikendalikan jika 40% penduduk Indonesia sudah di vaksinasi. Selain itu masyarakat juga harus lebih sadar akan pentingnya Prokes.

Selain dari sisi epidemiologi, kajian ini juga membahas langkah langkah yang bisa diambil pemerintah setelah pandemi berakhir.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nasir menjelaskan, kehidupan saat pandemi dan usai pandemi harus senantiasa membangun sikap ramah lingkungan. Selain itu juga selalu mempereratkan solidaritas di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kebaikan masyarakat bersama.

"Dalam menghadapi pandemi dan pasca pandemi kita harus merekonstruksi kembali keimanan, ketakwaan, dan tauhid sesuai interkoneksi antara hablum minallah dan hablum minannas. Jika keduanya bisa dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan akan bisa baik pula. Selain itu kita juga harus menumbuhkan sikap taawun agar dapat hidup bersama dalam keberagaman,'' kata Prof Haedar. [mut]

Wisata Religi Terintegrasi di Kota Pasuruan Butuh Anggaran Rp 100 M Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan serius membangun wisata religi terintegrasi di Kota Pasuruan. Untuk merealisasikan wisata religi terintegrasi itu dibutuhkan dana sekitar Rp100 miliar. Dari besaran dana itu, Pemkot Pasuruan berencana akan memasang payung raksasa seperti di Masjid Nabawi, Madinah.

Menurut Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menjelaskan kepada Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, Jumat (16/4) sore.

Sedikitnya ada sembilan payung Madinah di depan masjid Jamik Agung Al Anwar di Kota Pasuruan.

Masing - masing payung Madinah diperkirakan butuh dana sekitar Rp5 miliar. Apabila di total, anggarannya senilai Rp45 miliar. Di sekitar alun alun juga akan ditanami pohon Tabebuya untuk memperindah kawasan.

Termasuk pula, lampu - lampunya juga dibuat lebih bagus lagi.

Dalam paparannya, di Pendopo Pemkab Pasuruan, Gus Ipul menya-

takan, kawasan wisata religi akan diintegrasikan dengan kawasan perdagangan. Begitu juga dengan Mall pelayanan publik dan wisata keluarga yang berpusat di alun-alun.

Mall Pelayanan Publik dan sentra UMKM, Pemkot Pasuruan akan memulainya tahun ini. Sedangkan dana yang disiapkan untuk membenahi bangunan itu mencapai se-

kitar Rp1,8 miliar.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini sangat menyakinkan wisata religi menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk mengunjungi Kota Santri ini. Gus Ipul juga belum menghimpun data resmi berapa banyak pengunjung wisata religi dalam periode tertentu. Namun, setiap hari sedikitnya ada 30 bus rombongan

peziarah yang masuk di terminal wisata. Belum lagi di momen tertentu seperti malam Jumat. Jumlah peziarah bisa dua kali lipat lebih. Yakni, sampai 75 hingga 100 bus rombongan peziarah. Jumlah itu belum termasuk peziarah yang datang menggunakan kendaraan pribadi.

"Sebanyak 50 bus itu setara 2.500 orang. Belum yang mobil kecil.

Apabila diambil 4 ribu orang per hari, sebulan 120 ribu. Setahun bisa mencapai 1 juta lebih,'' ujar Gus Ipul.

Hanya saja, selama ini fasilitas yang diberikan kepada peziarah kurang memadai. Sehingga, meski sering didatangi orang dari luar daerah, namun pengaruh terhadap perekonomian masyarakat tidak begitu besar. "Karena itu, kami ingin

hilmi husain/bhirawa

Potret Alun - alun Kota Pasuruan yang akan dikembangkan (foto atas). Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, KH Idris Hamid, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo saat melihat Alun - alun Kota Pasuruan yang akan menjadi wisata religi terintegrasi.

wisata religi ini bisa terintegrasi dengan alun-alun dan kawasan perdagangan agar ekonomi masyarakat bisa ikut naik,'' jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, sangat mendukung pengembangan wisata religi terintegerasi di Kota Pasuruan. Pasalnya, potensi wisata religi harus digarap serius demi mendongkrak perekonomian masyarakat. Menurutnya, pengembangan wisata religi itu sekaligus untuk mendemonstrasikan bahwa Islam itu bersih, indah, teratur. Dan tidak semua daerah memiliki potensi yang besar semacam itu.

"Memang sudah selayaknya peziarah diberikan pelayanan dengan penuh kenyamanan dan keindahan,'' ujar Suharso. Dalam waktu dekat, kata Suharso, pihaknya akan menyusun masterplan-nya. ''Kami akan susunkan masterplannya dulu sebagaimana kami juga bikin di tempat lain.

Pokoknya kita akan bangun bareng nanti,'' tegas Suharso. [hil]

JATIM MEMBANGUN Waspada, Mamin Takjil Masih Ditemukan Berbahan Zat Berbahaya Senin Kliwon, 19 April 2021

Halaman 8

Tulungagung, Bhirawa Meski rutin dilakukan razia makanan dan minuman (mamin) takjil saat bulan Ramadan, namun saat ini tetap saja ditemukan dari mamin tersebut yang mengandung zat berbahaya.

Buktinya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung masih menemukan zat berbahaya tersebut saat sidak mamin takjil Ramadan pada Jumat (16/4) sore.

Kasi Perbekalan dan Kefarmasian Dinkes Kabupaten Tulungagung, Masduki, mengungkapkan dari beberapa sampel yang diperiksa di tiga titik pusat penjualan mamin takjil ditemukan mamin yang mengandung bahan berbahaya berupa borak, Rodamin B dan formalin.

“Semua bahan itu berbahaya bagi tubuh. Meski pun kadarnya sedikit tetap berbahaya,” ujarnya.

Beberapa mamin yang ditemukan mengandung bahan berbahaya itu, di antaranya kerupuk, usus goreng dan sirup.

“Produsen kerupuk nekat mencampurkan bahan borak agar keru-

Petugas Dinkes Tulungagung memeriksa sampel mamin yang hasilnya di antara produk mamin tersebut mengandung bahan zat berbahaya, Jumat (16/4) sore.

puk lebih renyah. Padahal di pasaran banyak perenyah yang lebih sehat dan tidak berbahaya,” sambung Masduki.

Ia menyebut zat berbahaya

semacam borak atau formalin jika dikonsumsi manusia dalam jangka pendek akan mengakibatkan diare.

Apalagi sampai dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan

kanker dan gagal ginjal.

Menurut Masduki, rencananya dalam waktu dekat Dinkes Tulungagung akan mengumpulkan 340 produsen mamin dalam rangka sos-

Pelaku Usaha Mikro Mulai Ramai-ramai Mendaftar BPUM

KELANA JATIM

Pengawas Ketenagakerjaan Tidak Imbang dengan Derasnya Arus Investasi Jakarta, Bhirawa Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai, kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sangat rendah. Ironisnya, Kementerian Ketenagakerjaan belum memiliki upaya untuk meningkatkan peran pengawas. Sehingga penegakan hukum dan regulasi ketenagakerjan belum bisa berlaku dan diterima oleh pekerja.

"Masalah THR, upah minimum, PHK dan hak-hak normatif pekerja, selalu menjadi masalah. Karena rendahnya peran pengawasan ketenagakerjaan. Apalagi dengan ditarik ya pengawas Ketenagakerjaan di provinsi," ungkap Timboel Siregar, akhir pekan di Jakarta.

Timboel Siregar yang Sekjen OPSI dan Koordinator Advokasi BPJS Warch ini, minta Menteri Tenaga KerMeaker) meningkatkan kinerjanya. Sehingga segala persoalan ketenagkerjaan bisa diminimalisir dan hubungan industrial di tempat kerja menjadi lebih baik. Bagi pekerja dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam hal pertumbuhan investasi yang terus meningkat akhir akhir ini, Timbul mengingatkan Menaker untuk bisa menghadirkan iklim hubungan industrial yang berkualitas. Termasuk kedalam nya peran pengawas Ketenagakerjaan. Investasi, akan sangat dipengaruhi oleh kondisi hubungan industrial yang berkualitas dan kepastan hukum.

"UU Cipta Kerja yang diyakini pemerintah bisa membuka lapangan kerja secara signifikan. Akan mengatasi defisit angkatan kerja, tentunya akan terkendala bila hubungan industrial bermasalah dan peran pengawas ketenagakerjaan tidak bagus," ucap Timboel.

Menyinggung masalah BPJS Ketenagakerjan dan PBJS Kesehatan, Timboel minta Menaker untuk mengintegrasikan ditanya, sesuai amanat PP nomor 37 tahun 2021. Tentunya Kemnaker terus mengawal dan memantau proses integrasi data nya. Sehingga kepesertaan Jaminan Sosial bisa ditingkatkan. Pada tahun 2016 lalu, ada upaya untuk mengintegrasikan data kedua BPJS tersebut.

"Khususnya untuk data kepesertaan di Pekerja Penerima Upah sektor swasta dan BUMN. Namun upaya ini tida berjalan dengan baik, sehingga persoalan kepesertaan masihterus terjadi hingga saat ini," ujar Timboel. [ira]

Sidoarjo, Bhirawa Program BPUM (Bantuan Permodalan Usaha Mikro) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi sejak 28 Agustus 2020 lalu. Kini para pelaku usaha mikro di Sidoarjo mulai ramai-ramai mendaftarkan diri di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Walaupun proses pendaftarannya dilakukan secara online, namun pemberkasannya, pemohon harap menyerahkannya ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo sebagai verifikasi datanya. Mereka melakukan pendaftaran dengan harapan bisa mendapatkan BPUM yang nilainya Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Muhamadi Edi Kurniadi ST MM mengatakan kalau kegaitan ini merupakan bentuk pelayanannya kepada para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan diri mendapatkan BPUM. Adapun ketentuan umumnya adalah tidak berutang-piutang dengan bank. Mereka juga bukan anggota TNI/Polri/ASN/BUMN/BUMD.

“Sedang syaratnya adalah foto kopi KTP, KK, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SKU (Surat Keterangan Usaha) dari desa setempat. Selain itu juga harus punya surat pernyataan tanggungjawab mutltak yang ditulis tangan,” jelas M. Edi Kurniadi di sela-sela memantau proses pendaftaran, pada (15/4) kemarin.

Lanjutnya, jadi mereka datang ke kantor ini hanya melakukan verifikasi saja, yang sebenarnya sudah daftar secara online. Sekarang ini hanya mempercepat prosesnya saja. Kami tidak ada target, bisa sebanyak-banyaknya bagi warga yang pelaku usaha mikro bisa mendaftarkan sekarang juga. “Untuk tahun 2020 kami telah mengusulkan sekitar 113 ribu lebih.

Kalau pendaftar yang sekarang ini tahun 2021 baru sekitar 200 pelaku usaha mikro,” terangnya.

Ia tegaskan untuk tahun 2020 kemarin nilai bantuannya sebesar Rp 2,4 juta, kalau tahun ini 2021 turun menjadi Rp 1,2 juta. Kita tidak tahu, yang jelas semua keputusan dari pusat, daerah hanya memfasilitasi warganya yang membutuhkan. “Mereka yang mendapat bantuan BPUM ditransfer lansung

achmad suprayogi/bhirawa

Pelaku usaha mikro Sidoarjo sedang antri melakukan verifikasi data usahanya.

ke rekening masing-masing, jadi tidak melalui kami,” tegas Edi Kurniadi.

Edi jelaskan kalau data usaha mikro di Sidoarjo yang tercatat di BPS Statistik tahun 2017 ada sebanyak 176 ribu lebih. “Kalau dilihat dari jumlah data usaha mikro sebesar itu, dibanding dengan yang sudah mengajukan masih sangat kecil sekali.

Oleh karena itu, silahkan usaha mikro Sidoarjo silahkan mendaftar seban-

yak-banyanya,” katanya.

Sementara itu, pelaku usaha mikro ‘Kedai Kepiting Bu Bagus’ Buduran Sidoarjo mengaku kalau pihaknya sudah mengajukan tahun 2020 kemarin. Namun hingga hari ini juga belum mendapatkan bantuan yang telah diluncurkan senilai Rp 2,4 juta itu. “Semoga pengajuan bantuan yang sudah terkirim itu bisa cair untuk tahun 2021 sekarang ini,” harapnya. [ach]

Dinsos Apresiasi Tagana Tangani Bencana Pemprov, Bhiraws Dinsos Provinsi Jatim memberikan apresiasi pada upaya yang telah dilakukan Tagana Jatim. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinsos Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani bangga dan salut atas kinerja Tagana jatim.

"Tagana Jatim memiliki jiwa korsa

yang sangat kuat dan humanisme yang hebat. Mereka tidak bisa melihat Tagana kabupaten/kota lain kewalahan bertugas. Mereka pasti berebut untuk membantunya, baik logistik ataupun SDM," katanya.

Novi menambahkan, yang membuatnya lebih salut dan bangga pada Tagana Jatim, yakni karena Tagana hadir di

Rutinitas Tahunan, Bupati Sampang Safari Ramadhan di Camplong Sampang,Bhirawa Rutinitas setiap bulan puasa Ramadhan, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi berserta jajaran Forkompinda dan pimpinan OPD Sampang, kembali melanjutkan Safari Ramadhan di Masjid Baiatur Ridwan Dusun Langgar Sari, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Sabtu (17/4).

Di hari ketiga, kegiatan Safari Ramadhan diawali dengan memberikan santunan kepada anak yatim, kaum dhuafa, guru ngaji dan juga kepada takmir Masjid Baiatur Ridwan dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Salat Maghrib bersama dan dialog bersama Bupati Sampang bersama masyarakat Camplong dan diakhiri dengan Tarawih bersama.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Dandim 0828/Sampang Letkol Arm Mulya Yaser Kalsum bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, para Staf Ahli dan Kepala Dinas, Forkopimcam Camplong, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sampang juga membawa rombongan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk bercengkrama dengan masyarakat di bawah Amin Arif Tirtana mewakili Takmir Masjid Baiatur Ridwan Camplong mengungkapkan bahwa suatu kehormatan jika masjid yang telah berdiri sejak Tahun 1979 ditempati sebagai lokasi Safari Ramadhan.

“Untuk pertama kalinya masjid ini disinggahi Bupati, alhamdulilah beliau berkenan untuk membantu proses renovasi,” ungkap pria yang juga merupakan Wakil Ketua

ialisasi produk pangan yang sehat.

“Kami memang mendorong usaha kecil tumbuh kembali saat ini, tetapu di sisi lain mereka tidak boleh abai dengan aspek keseha-

tan,” tuturnya.

Ia pun berpesan pada masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih konsumsi mamin takjil. Ia mengatakan secara kasat mata, mamin yang mengandung zat berbahaya bisa dikenali dengan warnanya yang mencolok.

“Syarat membeli mamin yang sehat itu pastikan belinya di lokasi yang bersih, tidak dekat dengan tempat sampah. Penjualnya juga menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena masih pandemi Covid-19 dan pastikan juga bukan produk (berwarna) mencolok juga,” paparnya.

Sementara itu, Kotimah, salah seorang penjual mamin takjil memastikan aneka lauk-pauk yang dijualnya bebas dari bahan zat berbahaya.

Meski untuk mamin lainnya ia menyebut hanya merupakan titipan.

“Semua lauk pauk yang saya jula semua ni saya masak sendiri. Tetapi, kalau yang es atau jajanan itu titipan semua,” ujarnya.

Kotimah mengungkapkan penjualan mamin selama Ramadan merupakan berkah tersendiri baginya. Ia pun bisa meraup omset sampai Rp 2 juta per hari. “Kalau bukan hari Ramadan tidak sebanyak itu. Di bawah Rp 2 juta,” bebernya. [wed]

Saat Bupati Sampang safari Ramadhan di Camplong, Sampang.

DPRD Sampang.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Abdul Aziz menyampaikan curhatannya terkait intensif guru ngaji agar dilakukan pemerataan dan kenaikan nominal.

“Kami berharap guru ngaji lainnya di Kecamatan Camplong juga terjaring bantuan insentif, syukur-syukur nominalnya bertambah,” ucapnya.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersyukur jika kegiatan Safari Ramadhan di Tahun 2021 bisa digelar sebab momentum tersebut dijadikan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Pihaknya sengaja tidak meniadakan momen Safari Ramadhan karena ingin bertatap muka dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di berbagai kecamatan.

“Kami ingin ada masukan dari masyarakat untuk menjadi evaluasi di pemerintahan kami, karena membangun Sampang tak bisa seorang diri,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI tersebut mengakui jika ada beberapa program yang belum maksimal dijalankan disebabkan di tahun 2020 dan 2021 terjadi recoufusing anggaran.

“Kami dilantik awal 2019 namun postur APBD saat itu sudah dirumuskan, kita bisa bergerak di tahun kedua namun terjadi Pandemi Covid-19, akan tetapi hal tersebut tidak

menyurutkan semangat kami untuk membangun Sampang,” ucapnya.

Pihaknya juga getol membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk menggaet anggaran dari beberapa Kementerian karena untuk membangun Kabupaten Sampang tidak bisa jika hanya mengandalkan APBD. “Komunikasi dengan Kementerian selalu kita lakukan, hal itu semata-mata agar bisa menjaring anggaran sehingga banyak program yang bermanfaat yang masuk ke Kabupaten Sampang,” tambahnya.

Menanggapi keluhan masyarakat, pihaknya menyampaikan bahwa perihal bantuan guru ngaji di Kabupaten Sampang saat ini ada sebanyak 6.000 dengan nominal satu juta setiap tahunnya.

Haji Slamet Junaidi menyampaikan bahwa ingin ada pemerataan sehingga ada wacana untuk menambah menjadi 10.000 guru ngaji walaupun nominalnya masih tetap tidak berubah.

“Kami ingin segala bantuan tepat sasaran dan terjadi pemerataan oleh sebab itu sebelum menaikkan nominalnya kita tambah kuotanya terlebih dahulu agar bisa menjangkau guru ngaji di pelosok, yang pasti kami sesuaikan juga dengan postur APBD kabupaten Sampang,” pungkasnya. [Lis/ADV]

mana saja.

"Tagana ada di mana-mana. Mulai dari mitigasi, pendataan, pendampingan, laka air, laka laut, hingga kebakaran. Pokoknya ada dimana-mana,” pungkasnya.

Sebelumnya, gempa dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah selatan Jatim beberapa waktu lalu berdampak besar. Mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga kerusakan rumah warga.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui

Dinas Sosial Provinsi Jatim mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki guna menjamin terpenuhinya kebutuhan para korban terdampak selama masa pemulihan.

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, Dinsos Jatim melalui Tagana membuka posko layanan dapur umum (DU) di beberapa titik di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. [rac]

Satpol PP Kota Mojokerto, Bubarkan Kerumunan di Warkop Mojopahit Kopi Mojokerto. Bhirawa Semangat yang tak kunjung reda dalam menegakkan Prokes di kalangan masyarakat oleh Pemkot Mojokerto bersama Forkopimda agar bisa segera mencapai Zona hijau. Patutlah mendapat apresiasi.

Pasalnya semua jajaran tidak hanya melakukan penegakan prokes di siang ataupun sore hari pada semua lini. Namun pada malam haripun tetap bergerak turun lapangan, mencari titik kerumunan dan melakukan penindakan.

Sebagaimana di lakukan Satpol PP. Kota Mojokerto, bersama Personil Kodim 0815 yang melakukan operasi prokes di Mojopahit kopi di jalan Tropodo. Kelurahan Gunung gedangan Kota Mojokerto Sabtu malam (17/4).

Karena pengujungnya me-

lebihi kapasitas dan mengabaikan protokol kesehatan.

Maka tidak hanya pemilik Cafe yang mendapatkan sanksi. Namun juga pengunjungnya dibubarkan paksa, setelah disuruh melakukan pembayaran di kasir tentang makanan yang dipesannya.

Kabid. Transtib. Satpol PP. Kota Mojokerto. Fudi mengatakan, sesuai dengan Perwali no 55 tahun 2020. Tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid19 saat ini Satpol PP tidak pernah henti untuk melakukan penegakan prokes di kalangan masyarakat.

Khususnya di Mojopahit kopi ini, berawal dari laporan warga masyarakat, jika pengunjungnya melebihi kapasitas dan mengabaikan prokes.

Untuk itu saat melakukan op-

Tampak dalam foto Dandim sedang memberikan pemahaman akan pentingnya menjalankan prokes di setiap kegiatan.

erasi yustisi kali ini, selain menyasar cafe cafe lain juga sasaran diarahkan ke Cafe ini.

Ternyata betul laporan masyarakat. Pengunjung melebihi kapasitas dan abai dalam menjalankan prokes.

“Untuk itu kami bubarkan dengan paksa kerumunan ini, setelah mereka menyelesaikan pembayaran makanan yang mereka pesan,” jelas Fudi.

Menanggapi adanya protes keras dari salah seorang pengunjung yang terakhir diketahui sebagai PNS, di salah satu kantor BPN. Fudi membenarkan jika mereka memang memprotes dan sempat menggebrakan tangan ke meja.

Untuk itu kami akan melakukan pemberian sanksi administrasi. Jelas Fudi.

Sementara itu Dandim 0815.

Mojokerto. Letkol. Inf. Dwi Mawan Sutanto SH. Minggu 18/4/21. Menambahkan, jika ditengah upaya menekan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Mojokerto.

Penegakan prokes memang terus di galakkan di semua lini.

Apalagi saat ini PPKM. Mikro masih terus berlangsung. Untuk itu kepada segenap masyarakat harus punya kwajiban untuk mentaatinya agar upaya menuju zona hijau ini segera terwujudkan. Jelas Dandim [min]

Senin Kliwon, 19 April 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Pemkot Madiun Vaksinasi 500 Pedagang Pasar dan 136 Tenaga Upahan Kota Madiun, Bhirawa Vaksinasi Covid-19 dengan sasaran pemberi pelayanan publik non pemerintahan mulai berjalan di Kota Madiun. Setidaknya, sebanyak 500 pedagang pasar tradisional dan136 tenaga upahan Dinas Perdagangan Kota Madiun mengikuti vaksinasi dosis pertama di Asrama Haji Kota Madiun Sabtu (17/4).

Wali Kota Madiun Maidi menyatakan, pedagang pasar menjadi prioritas karena banyak berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi, saat Ramadan dan mendekati lebaran seperti ini. Vaksinasi diharap

semakin memberikan kepercayaan diri kepada pedagang saat memberikan pelayanan. ‘’Covid kita tangani secara serius, walaupun cukup landai tetapi jangan terlena. Vaksin kita masifkan. Setelah kemar-

in guru, hari ini pedagang. Ini penting terutama mendekati hari Raya banyak pengunjung di pasar,’’ kata Wali Kota.

Vaksinasi, lanjut Wali Kota, akan dilakukan secara bertahap.

Total sasarannya sebanyak 3.300 pedagang baik yang beralamat dalam kota maupaun luar kota tetapi kesehariannya berjualan di Kota Madiun. Pemkot Madiun bakal mengajukan permohonan vaksin kembali untuk menuntaskan target tiga ribu pedagang lebih itu.

‘’Setelah ini akan kita sasar pelayan pasar modern. Prinsipnya, yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi prioritas. Termasuk lansia,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun menyebut 500 pedagang dan 136 tenaga upahan Dinas Perdagangan tersebut akan kembali dilakukan vaksinasi dosis kedua minimal 28 hari mendatang.

Itu sesuai instruksi dari Kemenkes terkait interval terba-

ru pemberian vaksin.

Itu berlaku untuk lansia maupun warga non lansia. Pihaknya menyebut mereka yang tidak lolos skrining, akan dilakukan penjadwalan ulang vaksinasi. ‘’Dari yang ini tadi memang ada yang tensinya tinggi atau memiliki penyakit penyerta. Ya nanti akan kita jadwalkan lagi dan tetap menggunakan vaksin Sinovac dalam vaksinasi kali ini,’’ ungkapnya. [dar]

Wali Kota Madiun, Maidi memberikan masker ke warga saat menghadari Vaksinasi Covid19 kepada 500 pedagang pasar tradisional dan 136 tenaga upahan Dinas Perdagangan Kota Madiun di Asrama Haji Kota Madiun Sabtu (17/4). sudarno/bhirawa

KELANA JATIM

Dandim 0815/Mojokerto Tinjau Posko PPKM Mikro dan Berikan Bantuan Mojokerto. Bhirawa Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H. kembali meninjau Posko PPKM. Mikro sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga di Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Dandim 0815. Usai melaksanakan kegiatan tersebut. Sabtu 17/4/21.antara lain mengatakan, dalam upaya penanganan Virus Covid-19, Pemerintah secara bertahap akan memberikan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Desa Tanjungan, untuk itu mari kita dukung program pemerintah yang bertujuan menyehatkan masyarakat ini.

“Pemerintah tidak membeda-bedakan warganya, semua akan mendapat vaksinasi sesuai giliran, tinggal menunggu waktunya untuk masyarakat luas”, tegasnya.

Pantauan di lapangan, dengan didampingi Pasi inteldim .

Lettu.Cba Kurniawan Junaedi, Pasandi . Letda. Inf, Purnomo.

Dandim Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., berkesempatan memberikan tali asih kepada salah satu warga yang diterima Sutisna, seorang Pengurus Masjid Baiturrohim.

Selanjutnya dengan didampingi Danramil 0815/06, Forpimka dan para Perwira Staf Kodim 0815, dan Tiga Pilar Desa, Dandim 0815 meninjau Posko PPKM Berskala Mikro di Balai Desa Tanjungan. [min]

Salurkan Bantuan, Lamongan Turut Peduli Bencana Gempa Malang Lamongan,Bhirawa Rasa kepedulian antar daerah kepada saudara sebangsa yang tertimpa musibah terus dipelihara di tanah air kita.

Seperti yang dilakukan daerah Kab.Lamongan, melalui Kodim 0812 Lamongan penyaluran bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok sembako telah diberangkatkan.

Penyaluran bantuan bencana alam gempa bumi tersebur dikoordinir Kodim 0812 dari para relawan dan anggota.Ratusan paket sembako telah dikirim, dengabharapkan bisa meringankan beban para korban bencana dan bermanfaat untuk kebutuhan pokok setiap harinya.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono ,Minggu (18/4) menyampaikan terimakasih kepada semua pihak baik kelompok maupun perorangan.”Kami ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan semoga dapat meringankan beban saudara – saudara kita yang menghadapi musibah bencana,” ungkap Dandim 0812.

Dandim menguraikan, adapun paket bantuan itu berisi sembako, mie instan, biskuit, teh, kopi, bubur instan, beras, minyak goreng dan gula,” terangnya. [Aha]

Kodim 0814 Jombang Kirim Bantuan Korban Gempa Bumi Malang Jombang, Bhirawa Kodim 0814 Jombang mengirimkan bantuan berupa paket Sembako kepada korban bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang yang terjadi beberapa waktu lalu. Pengiriman bantuan Sembako ini dilaksanakan Jumat (16/04).

Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono menyampaikan, Kodim 0814 Jombang turut berbela sungkawa atas musibah gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang tersebut.

“Keluarga besar Kodim 0814 Jombang turut berbela sungkawa atas musibah yang menimpa saudara kita di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, yaitu adanya bencana alam gempa bumi beberapa waktu yang lalu,” kata Dandim 0814 Jombang.

Dikatakan Letkol Inf Triyono, pengirman paket bantuan bagi korban gempa bumi Kabupaten Malang tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Kodim 0814 Jombang terhadap sesama anak bangsa yang tengah mengalami kesusahan.

“Pengiriman paket sembako ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama anak bangsa yang saat ini sedang mengalami kesusahan tertimpa musibah bencana gempa bumi,” imbuh Letkol Inf Triyono.

Adapun jenis Sembako yang dikirimkan yakni, beras, mie Instan, sarden, gula, susu serta minyak goreng yang semua itu merupakan partisipasi dari Kodim 0814 Jombang dan jajaran. Berbagai paket Sembako yang dikirim tersebut, sesuai petunjuk Komando Atas selanjutnya diberangkatkan menggunakan kendaraan truk menuju Koramil 0818/17 Ampel Gading, Malang dengan dikawal oleh Pasi Ter Kodim 0814 Jombang, Lettu Inf Choirul. [rif]

Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo SIK MH bersama anggota saat membagikan paket takjil kepada pengamen, kusir, dan jukir di sekitar Alun- Alun Kota Batu, Sabtu (17/4).

Sosialisasi Tak Mudik Lebaran Sambil Bagi Ribuan Takjil Kota Batu,Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu memiliki strategi khusus agar pada Lebaran tahun tidak ada warga Kota Batu yang melakukukan mudik. Himbauan tidak melakukan mudik Lebaran ini dilakukan Polres Batu dan jajaran sembari membagikan ribuan paket takjil puasa Ramadan.

Pembagian paket takjil dan nasi kotak ini dilakukan Polres Batu dan jajaran di tujuh titik, Sabtu (17/4). Untuk paket takjil dari Polres Batu dibagikan kepada masyarakat yang melintas di Pos 90 (Pos Lantas) Alun-Alun Kota Batu. Adapun pembagian takjil di titik ini dipimpim langsung Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo SIK MH bersama Wakapolres Batu, Kompol Suharsono.

Dengan ramah Kapolres yang didampingi pejabat utama Polres Batu menyerahkan bingkisan kepada pengamen, kusir dokar hingga pengguna jalan.

“Sambil menyapa masyarakat, kita mengingatkan mereka agar tidak melakukan mudik Lebaran, dan

juga tidak lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,”ujar Catur C Wibowo, Sabtu (17/4).

Ia menjelaskan bahwa Polres Batu dan jajaran membagikan seanya sekitar 2000 paket takjil kepada masyarakat. Adapun untuk 1000 paket takjil diberikan langsung oleh Polres di pos lantas Alun Alun Batu, kemudian 1000 paket lagi dibagikan di enam polsek jajajaran yang masuk wilayah hukum Polres Batu. Yaitu, Polsek Batu, Polsek Junrejo, Polsek Bumiaji, Polsek Kasembon, Polsek Ngantang dan Polsek Pujon. Adapun paket takjil dibagikan di wilayah polsek masing- masing.

Selama pembagian takjil di ketujuh titik tersebut, petugas Polres dan Polsek terusmemberi himbauan kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini. “Lebaran tidak usah mudik cukup di rumah masing-masing untuk menjaga protokol kesehatan (Prokes) pandemi Covid-19, supaya pandemi segera berakhir,” tambah Suharsono.

Bagi-bagi takjil ini dilaksanakan untuk mendekatkan Polres Batu dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kapolres Batu berharap kondisi aman dan kondusif ini tetap terjaga hingga usai bulan Ramadan dan Lebaran.

Selain pembagian takjil, memasuki bulan Ramadan ini Polres Batu juga membagi- bagikan beras kepada warga kurang mampu. Dan hal ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Ramadan atau 13 April lalu yang dilakukan secara beresinambungan.

Di hari pertama tersebut, ada sebanyak seratus paket beras dengan berat total 500 Kg yang telah dibagikan kepada masyarakat. “Hari ini kita distribusikan 100 paket beras dimana masing- masing paket berisi 5 kg,”ujar Catur.

Untuk itu pemberian bantuan ini tidak hanya dilakukan satu hari saja. Setiap harinya Polres Batu akan terus menyalurkan bantuan sosial ini. Bantuan akan terus diberikan khususnya terhadap warga yang selama ini belum penah mendapatkan bantuan sosial. [nas]

Patroli Blue Light Antisipasi Laka Lantas Balap Liar dan Kriminalitas Gresik, Bhirawa Polres melaksanakan kegiatan patroli blue light, di jalur rawan aksi kriminal, laka lantas dan balap liar. Dalam bertepatan pemberlakukan operasi keselamatan semeru 2021, dengan sasaran tempat keramaian seperti SPBU, ATM Center, minimarket.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, melalui Kanit Turjawali IPTU Darwoyo mengatakan. Bahwa kepada kelompok warga yang masih beraktifitas pada malam hari, agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap situasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Juga agar selalu menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Polres melaksanakan kegiatan patroli blue light, di jalur rawan aksi kriminal, laka lantas dan balap liar

“Pelaku kejahatan bertindak karna ada niat dan kesempatan, jangan sampai kita lengah dan memberi kesempatan. Kepada pelaku untuk

melakukan tindak kejahatan di wilayah kita, tetap waspada dalam segala hal.”ujarnya.

Untuk itu, partisipasi dan peran ser-

ta dari seluruh elemen masyarakat. Di butuhkan dalam mensukseskan program pemerintah, baik dalam menjaga keamanan dalam menekan penyebaran Covid-19.

“Patroli dialogis, dapat menciptakan sinergitas antara anggota kepolisian dengan warga sekitar. Sehingga dapat tercipta situasi kamtibmas yang aman, dan kondusif.”ungkapnya.

Ditambahkan IPTU Darwoyo, pengamanan dan patroli juga dilakukan di perumahan atau pemukiman warga.

Serta pelaksanaan penggal jalan di jalur protokol, maupun jalur rawan laka dan balap liar. Patroli dengan menyalakan lampu rotator berwarna biru, pada kendaraan dinas anggota guna mengindikasikan kehadiran Polisi. [kim]

Gagas Program Home Visit, Sambangi Personel Polisi Sakit Jajaran Polres Situbondo menjalankan program home visit atau kunjungan ke rumah, terutama bagi personil polisi yang sedang sakit. Program home visit ini merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan kesehatan bagi personil polisi yang sedang sakit. Program ini sebagai bentuk perhatian Polres Situbondo yang dilakukan Jumat (16/4) kemarin. Program home visit dilakukan ke rumah salah satu personil polisi yang sedang sakit. Selain melakukan pemeriksaan, tim Polres Situbondo juga memberikan sejumlah bantuan.

sawawi/bhirawa

Para petugas Urusan Kesehatan Polres Situbondo saat memeriksa salah satu anggota polisi yang sakit. Ini dilakukan melalui program home visit Jumat (16/4).

Kabag Sumda Kompol Nurhadi Suseno, mengatakan, program kunjungan ke rumah personil polisi dengan nama home visit bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus dibidang kesehatan. “Ya kami memiliki perhatian khusus bagi anggota polisi yang sakit. Kegiatan program ini sekaligus untuk

melakukan monitor bagi kondisi kesehatan para personil polisi yang sakit sehingga cepat pulih,” ulas Nurhadi Suseno.

Masih kata Nurhadi, kedatangan jajarannya juga didampingi KBO Reskrim dan Urkes Polres Situbondo. Sasaran utama, imbuh Nurhadi Suseno, dalam rangka mengunjungi

salah satu personil polisi yang sakit dan mendapatkan perawatan di rumah. “Ya kami datang ini juga untuk melakukan pengecekan kesehatan serta memberikan beberapa bantuan kepada personil polisi yang sedang sakit,” terang Nurhadi Suseno.

Pria dengan satu melati dipundaknya itu menambahkan, pelayanan kesehatan keliling dan home visit, sebenarnya masuk dalam program rutin Urkes Polres Situbondo.

Dalam realisasinya, kupas Nurhadi Suseno, tidak hanya tertuju bagi anggota polisi saja, melainkan juga dilakukan kepada kalangan ASN yang bekerja di lingkungan Polres Situbondo. “Kunjungan ke rumah personil Polri dan ASN yang sakit

murni untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menyerahkan bantuan obat-obatan. Ini agar personil polisi atau ASN yang sakit ikut merasa mendapatkan perhatian dari pimpinan dan kesatuan di Mapolres Situbondo,” pungkas Nurhadi Suseno.

Salah satu personil polisi yang sakit mengaku berterima kasih atas kepedulian dan perhatian yang datang dari pimpinan Polres Situbondo. Kunjungan yang ikhlas itu juga dalam rangka memberikan doa dan menyalurkan sejumlah bantuan.

Keberpihakan pimpinan Polres Situbondo, akan ia jadikan penyemangat dalam proses kesembuhan dari penyakitnya. “Saya sangat berterimakasih,” pungkasnya. [awi]

EKONOMI BLK Situbondo Berhasil Cetak 48 Tenaga Terampil Baru Senin Kliwon, 19 April 2021

Halaman 10

Siap Berkompetisi Ciptakan Wirausaha Secara Mandiri Situbondo, Bhirawa Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2021 resmi ditutup oleh Kepala UPT BLK Situbondo, Pujianto, Jumat (16/4). Dalam kegiatan ini, UPT BLK Situbondo berhasil mencetak 48 tenaga terampil baru yang siap pakai dan menjadi wirausahawan baru tahun 2021. Puluhan tenaga terampil tersebut merupakan warga asli Situbondo yang berhasil mengikuti pelatihan kompetensi ketrampilan selama 33 hari berturut-turut atau setara 260 jam materi pelajaran.

Menurut Pujianto, selain menggelar pelatihan, pihaknya juga menerjunkan tenaga magang yang terampil. Kata dia, kegiatan pelatihan kali ini mengambil tema ‘Berbasis Kompetensi, Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP)’ yang merupakan program APBN tahun 2021.

“Kegiatan ini diadakan di aula BLK Kabupaten Situbondo. Dihadiri juga oleh Kasubag TU, Kasi PP dan para instruktur pelatih berikut peserta pelatihan,” ungkap Pujianto.

Masih kata Pujianto, kegiatan pelatihan sudah melakukan uji kompetensi hingga hari terakhir Jumat (16/4) kemarin. Dari ketiga bidang

sawawi/bhirawa

Kepala BLK Situbondo, Pujianto SPd MM, memberikan apresiasi kepada salah satu perwakilan peserta pelatihan berbasis kompetensi PKTKP Jumat (16/4).

kejuruan yang ditempuh tersebut, ujar Pujianto, akhirnya semua peserta dinyatakan berhasil lolos dengan baik dan sangat berkompeten.

Diharapkan oleh Pujianto, usai melakukan pelatihan kerja di UPT BLK Situbondo, semua peserta dapat mengembangkan ilmu yang se-

suai dengan bidang masing masing.

“Kami minta semua peserta mampu membuka usaha secara mandiri.

Artinya mereka diminta bisa menciptakan lapangan kerja. Apalagi, diera digital saat ini kejuruan POA dan COA sangat dibutuhkan,” kupas Pujianto.

Pujianto sangat mengapresiasi kepada para peserta yang sudah mengikuti pelatihan di UPT BLK Situbondo kemarin. Kedepan, tambah Pujianto, hasil dari pelatihan tersebut bisa dikembangkan oleh pesertai kegiatan. Misalnya saja, peserta dari bidang salon bisa bekerja di bidang salon atau membuka usaha salon secara mandiri. “Pada kegiatan pelatihan kali ini kami juga menyerahkan sertifikat yang diterima secara simbolis oleh per-

wakilan peserta. Yang jelas dalam pelatihan ini kami melibatkan kalangan USAID,” pungkas Pujianto.

Data dari BLK Situbondo, pada akhir pelatihan juga akan dilaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BBPLK Surabaya. Nantinya peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat hasil uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam kegiatan pelatihan ini, diikuti peserta dari 5 kejuruan.

Di antaranyaTehnik Sepeda Motor diikuti 16 orang; Practical Ofice Advance (POA) diikuti 16 orang; Computer Operator Asistant (COA) diikuti 16 orang. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (Salon Kecantikan) diikuti 16 orang dan Pengelasan SMAW Posisi 3-G diikuti 16 orang.[awi]

BURSA EKONOMI

50 UMKM Akan Melakukan Eksport Sidoarjo, Bhirawa Ada 50 pelaku usaha kecil menengah (UKM ) di Kab Sidoarjo saat ini yang siap untuk bisa melakukan eksport pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 20 UKM izin-izinnya sudah lolos, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo, Drs M. Tjarda MM, menyampaikan pihaknya akan berusaha untuk all out melakukan pendampingan mulai dari proses izin sampai produk UKM ini bisa terkirim ke luar negeri.

Sasaran eksport para UKM itu, sebut Tjarda, diantaranya adalah negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah, seperti Yaman, Turki, Mesir dan Arab Saudi. Dan beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang, "Nanti juga akan ada negara di Eropa," jelas Tjarda, saat dihubungi, Minggu (18/4) kemarin.

Diakui eksport ini memang banyak dikirim ke negara yang punya segmen pasar halal. Seperti ke Malaysia yang banyak mendominasi. Tetapi akhirnya ke negara yang tidak banyak non muslim juga. Seperti Korea Selatan dan Jepang. Karena migran yang dari Indonesia, ingin menikmati produk makanan khas dari Sidoarjo. "Ini akhirnya menjadi peluang yang sangat bagus. Maka akan kita pasarkan sebanyak-banyaknya," lanjut Tjarda.[kus]

Porang Jadi Primadona di Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Tanaman porang kini mulai menjadi primadona warga masyarakat di Kabaupaten Bojonegoro lantaran nilai ekspornya yang tinggi. Tak heran, tanaman ini mulai dibudidayakan oleh masyarakat untuk meraup keuntungan yang tak sedikit. Tanaman porang sendiri merupakan bahan baku untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makanan sehat hingga kosmetik.

Menurut Kabid Produksi dan Holtikultural Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Imam Nurhamid mengatakan,budidaya tanaman porang saat ini bisa dikatakan menjadi hal baru di Bojonegoro, khususnya di wilayah sekitaran hutan. Walaupun tanaman yang memiliki nama latin Amorphophallus muelleri Bl ini, sudah banyak tumbuh liar di sekitaran hutan di Bojonegoro. "Jumlah petani wilayah sekitar hutan, saat ini memang banyak yang memanfaatkan lahan perhutani untuk digunakan menanam Porang," katanya, kemarin (18/4).

Pihak Dinas sendiri, belum mengetahui secara pasti, berapa banyak petani di Bojonegoro yang bertanam Porang. Akan tetapi, beberapa kawasan hutan di Bojonegoro yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menanam Porang, diantaranya di KPH Padangan seluas 382,65 hektare dan di KPH Bojonegoro seluas 363,90 hektare. "Porang hanya bisa tumbuh di bawah pepohonan penyangga seperti pohon jati. Ia akan gagal tumbuh di area persawahan," jelasnya.[bas]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-1316-HL. An. Sarti, Ds Panyuran, Jl Manunggal, RT 005/ 002,Kec Palang, Kab Tuban No. 7996/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3589 RDL, a/n. Yasim, RT 2/2 Ds. Kalibatur, Kalidawir – T.Agung No. 7997/IMB/BI-IV/2021

KPPU Kerja sama dengan Pemprov Jabar dan Unpaf.

KPPU Kerja Sama dengan Pemprov Jabar dan UNPAD Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jawa Barat melalui penandatangan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran, yang dilaksanakan secara terpisah di Bandung.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan dukungan berbagai pihak bagi KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 80 Tahun 2008.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, dukungan pengawasan tersebut diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. Deswin Nur, menjelas-

kan, menilik data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Jawa Barat (Jabar) mencatat terdapat 7 (tujuh) potensi ekonomi baru bagi daerah ini pasca Covid-19, yaitu meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok, swasembada pangan, swasembada teknologi, mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan, digital ekonomi, penerapan ekonomi yang berkelanjutan, dan pariwisata lokal.

Selain potensi tersebut, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jabar juga mencapai 4,6 juta unit usaha. Memperhatikan hal tersebut, kerja sama antara KPPU dengan Pemprov Jabar dalam mendukung pertumbuhan UMKM sangat dibutuhkan.

Untuk itulah, KPPU meningkatkan

kerja sama melalui perpanjangan Nota Kesepakatan antara KPPU dengan Pemprov Jabar yang ditandatangani dan digelar pada 16 April 2021 di Gedung Negara Pakuan Bandung, antara Ketua KPPU bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Kerja sama tersebut tidak hanya ditujukan atas pengawasan persaingan usaha, namun juga atas pengawasan kemitraan UMKM. Ridwan Kamil dalam sambutannya mengamini bahwa KPPU perlu menajamkan perannya dalam pengawasan kemitraan UMKM Jabar demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jabar secara umum. Serta menjamin peluang bersaing yang sehat di Jabar, khususnya untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Ridwan juga menekankan bahwa dirinya memperbolehkan pelaku usaha untuk semakin maju dalam berusaha, namun juga harus menumbuhkan pelaku usaha kecil secara bersama-sama.

Hal ini selaras dengan prinsip kemitraan yang sehat, di mana antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, samasama saling menguntungkan.

Selaras dengan dukungan pengawasan kemitraan UMKM tersebut, KPPU juga menajamkan perannya melalui perpanjangan nota kesepahaman dengan Universitas Padjadjaran (Unpad). Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Rektor Unpad, Rina Indiastuti, di Gedung Rektorat Unpad, Dipati Ukur. Melalui kerja sama dengan civitas akademika ini diharapkan dukungan terhadap UMKM di Jawa Barat dapat lebih luas lagi. [ma]

Jelang Idulfitri BI Siapkan Penukaran Uang Malang, Bhirawa Untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan masyarakat Malang dan sekitarnya, saat Idul Fitri nanti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang telah menyiapkan kebutuhan uang pecahan Rp4,511 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana tingkat transaksi uang pecahan yang terserap sebesar Rp3,072 Triliun.

Kepala KPw BI Malang, Azka Subhan Aminurrido, akhir pekan kemarin kepada wartawan mengemukakan, jika dibandingkan dengan tahun 2020

lalu, ada peningkatan mencapai 46,84 persen. "Ada peningkatan uang tunai yang disiapkan di tahun ini yaitu Uang Pecahan Besar (UPB) sebesar Rp4,024 triliun dan Uang Pecahan Kecil (UPK) sebesar Rp0,487 triliun," terang Azka.

Lebih jauh disampaikan Azka, transaksi penukaran akan dilakukan secara serentak mulai tanggal 3-11 Mei 2021 mendatang. Penukaran bisa dilakukan di loket-loket perbankan dan juga BPR di seluruh wilayah Malang Raya. ”BI telah bekerja sama membuka loket penukaran di 84 titik Perbankan dan 38 titik BPR. Tersebar di

seluruh wilayah Malang Raya, termasuk Pasuruan hingga Probolinggo,” jelasnya, kemarin.

Pihaknya optimis kebutuhan uang pecahan kecil di bulan ini akan tercukupi, meski memang ada tren peningkatan transaksi, tren pertumbuhan uang kartal dan preferensi perbankan ke pecahan Rp100 ribu. Peningkatan transaksi ini, sambung dia, juga dilihat dari tren angka kasus COVID-19 yang perlahan mulai melandai.

Dampaknya, aktivitas perekonomian kembali hidup ditandai dengan tingkat inflasi di triwulan awal 2021

sebesar 0,08 persen. ”Didukung juga beberapa kebijakan relaksasi oleh pemerintah seperti pembebasan PPNBM per Maret dan kebijakan BI berupa pelonggaran LTV/ FTV,” terangnya.

BI mengimbau masyarakat agar menukar uang di tempat-tempat penukaran resmi baik di loket perbankan maupun BPR untuk menghindari risiko uang palsu. ”Kami imbau masyarakat untuk waspada, berhati-hati dalam bertransaksi dengan menggunakan uang tunai. Lebih baik penukaran uang dilakukan di loket yang sudah ditentukan,” pungkasnya.[mut]

Ramadan dan Idulfitri, Pasokan Beras di Bulog Jawa Timur Aman Memasuki musim panen, Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menjamin ketersediaan pasokan beras aman selama masa Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini. Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Khozin mengungkapkan saat ini pasokan beras yang ada di dalam gudang Bulog mencapai 236 ribu ton. “Perhari kami juga masih menyerap hasil produksi beras milik masyarakat sebanyak 2.700 ton sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Bulog,” terangnya, Minggu (18/4).

Khozin menambahkan untuk penyerapan beras kepada masyarakat pihaknya telah menurunkan tim. ‘Kami sudah berkoordinasi dan turun ke lapangan bersama Tim Satgas Pangan untuk melakukan cek stok dan harga pangan. Sampai sekarang harga beras cenderung datar, tidak ada kenaikan. Untuk penyaluran kami jual seperti kami beli di petani dengan harga Rp8.300 per ki-

logram,” ujarnya.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga di pasar selama Ramadan Bulog Jatim masih terus melakukan operasi pasar baik melalui ritel atau langsung kepada rumah pangan kita (RPK), ke pasar, maupun ke pedagang-pedagang besar.

“Sejak Januari sudah ada 9.900 ton beras sudah disalurkan seJawa Timur melalui operasi pasar. Angka ini memang

menurun dibandingkan tahun lalu mencapai ratusan ribu ton.

Penyebabnya adalah banyaknya bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat.

Saat ini operasi pasar yang sudah dilaksanakan di antaranya di Pamekasan, Kediri, Jember. Surabaya masih belum," jelasnya.

Sementara itu Bulog Jatim masih melakukan penyerapan sesuai perintah pusat dan sampai sekarang, ini panen hampir selesai. “Kurva penyerapan sudah mulai turun dari 3 ribu ton per hari sekarang menjadi 2 ribu ton perhari,” kata Khozin.

Untuk itu, Bulog Jatim terus melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada petani agar beras yang dipanen bisa dijual ke Bulog harus sesuai dengan standar yang dipenuhi dan sesuai dengan SOP Bulog. “Di antaranya kadar air maksimal 14 persen, patahan beras mak-

simal 20 persen dan PH beras 7 persen. Namun demikian, sekarang beberapa pengusaha penggilingan sudah mulai melakukan perbaikan dalam menerapkan standar SNI beras medium agar berasnya terserap Bulog,” paparnya.

Terkait dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jatim yang meminta Bulog Divre Jatim meningkatkan serapan beras petani dengan harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Khozin mengatakan Bulog Jatim menerjunkan tim satgas sebanyakbanyaknya, dan mengunjungi penggilingan-penggilingan padi yang belum bergabung dengan Bulog. “Namun, Bulog akan menyerap beras petani sesuai standar SNI Beras medium Bulog. Kami beli dengan harga Rp8,300, Kami jual juga Rp8.300,” pungkasnya.[riq]

Stok beras di Bulog selama Ramadan dan Lebaran tahun ini masih aman.

istimewa

SAMBUNGAN

Senin Kliwon, 19 April 2021

DPRD Nilai UPT Pembibitan Ternak Tak Maksimal

Perketat Penjagaan Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota

pembibitan 101 sapi perah tersebut.

Anggota Komisi C dari fraksi Demokrat Agus Dono Wibawanto mengatakan pihaknya beru­ payah penuh supaya Pemprov Jatim memaksimal­ kan aset-aset yang dimiliki Oleh Dinas Peternakan seperti yang ada di Batu kali ini.

“UPT Pembibitan Ternak ini merupakan aset luar biasa. Luas sekitarnya 13 Hektar. Sayangnya belum maksimal, karena itu perlu dikembangkan agar ada perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, “ terang Agus Dono Usai kunjungan kerja.

Untuk itu, Politisi Asal Partai demokrat ini mengusulkan agar aset ini bisa dimaksi­ malkan seperti bisa dikembangkan melalui kepariwisataannya. Dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat secara luas. “Apalagi lokasinya di Kota Batu yang terkenal dengan kota Pariwisata, dan lokasinya sangat strategis sekali, tentu bisa mendongkrak perekonomian dan Pariwisata,” katanya.

“Jadi aset UPT Pembibitan ternak ini jika dimaksimakan maka Edukasi pengembangan pariwisata dan perekonomian akan terangkat.

Kita akan kordinasi dengan Pusat agar di suntik anggaran terkait pengembangan aset Pemprov yang ada di kota Batu,” imbuhnya.

Pria kelahiran Malang ini juga mengimbau UPT Peternakan supaya segera memplaningkan agar aset-aset ini bisa kelihatan wujudnya supaya rutinitas bisa maksimal. “Rutinitasnya akan mak­ simal jika pengembangan peternakan persusuan terangkat dan otomatis perkembangan pariwisata juga terkenal. Maka itu bisa mendongkrak PAD masuk Jawa Timur,” terangnya.

Pria yang akrab di sapa Gus Don ini menjelaskan, jika aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak lain kenapa tidak dilakukan sebab ini bisa menjadi inovasi baru karena pihak swasta juga butuh lahan karena aset ini cukup luas dan bisa dimanfaatkan Joint Operasion atau kerja sama dengan pihak swasta. Dengan begitu pemaksimalkan aset ini bisa luar biasa.

“Banyak Inovasi sehingga pengembangan Susu ini bisa kembangkan menjadi yogurt,permen susu, ice cream dan keju. Negara maju saat ini melakukan inovasi seperti ini, hulu dan hilirnya di jadikan satu, Saya berharap segera OPD Pe­ ternakan merencanakan itu paling tidak bekerja sama dengan pihak swasta,” Pungkas Gus Don yang maju dari Dapil 6 Malang Raya.

Sementara itu Ketua Komisi C Hidayat men­ gatakan komisi C berkepentingan memantau terus aset-aset pemprov agar bisa maksimal. Terkait UPT yang dikunjungi Politisi Gerindra ini men­ gapresiasi kondisi pembibitan Sapi yang cukup baik ini. “Kita mengapresiasi asetnya optimal dan terselamatkan. Saya rasa ini perlu di tingkatkan sarana prasarananya,” katanya. [geh]

Di tujuh titik penyekatan tersebut akan didirikan pos pantau terpadu.

Tentunya, dalam pelaksanaan pe­ nyekatan Ditlantas Polda Jatim tidak sendirian. Karena juga akan meng­ gandeng TNI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kita menindaklanjuti kebijakan yang ada. Kalau ada aturannya seperti itu ya kita akan menindaklanjuti yang sudah dikeluarkan atasan (Mabes Pol­ ri),” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu (18/4).

Tak hanya itu, sambung Gatot, se­ banyak 20 Kabupaten/Kota di Jatim juga dilakukan penyekatan. Penyekatan ini akan dilakukan oleh Polres-polres

l

Sambungan hal 1

Getol Promosi Batik

l Sambungan hal 1 membagikan gambar batik khas dari Desa Bluru Kidul itu kepada para kolega. Salah satunya Fo­ rum Kerukunan Kepala Desa ( FKKD) yang ada Kabupaten Sidoarjo. “Para penggemar baju batik, siapa tahu ada yang berminat,” kata Kepala Desa Bluru Kidul dua periode itu, belum lama ini.

Dikatakan oleh pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah itu, satu baju batik yang sudah jadi pakai­ an, ada yang seharga Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Di bawah itu, juga ada harga Rp150 ribuan.

Motif batik yang dikerjakan oleh ibu-ibu UMKM di desanya itu, motif khasnya adalah kerang.

Karena di desa ini banyak warganya yang menjadi nelayan, mencari kerang ke kawasan pesisir.

Untuk sementara ini, kain-kain batik tulis yang warnanya berwarna-warni itu, dijual di toko yang menjadi unit usaha dari BUMDES desa setempat.

Lokasinya di kawasan kantor Balai Desa Bluru Kidul No 1 Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo.

“Kainnya tidak luntur kalau dicuci, harganya ter­ masuk murah, tapi tidak murahan kualitasnya,” kata pembina UMKM Desa Bluru Kidul itu.

Tri Prasetyono mengatakan, karena produk batik tulis tersebut bisa dibilang masih tahap per­ intisan, dirinya sudah memesan kepada pengrajin hendaknya tetap menjaga kualitas. Kalau tidak, da­ lam persaingan usaha yang ketat saat ini akan bisa tidak mendapat kepercayaan dari konsumen.

Menurut kades yang informasinya digadanggadang oleh warganya agar bisa menjadi kades tiga periode itu, pada bulan Mei yang bagi para ASN wajib memakai seragam batik, karena ditetapkan sebagai Bulan Swadesi, mungkin bisa mencoba produk kerajinan itu. “Siapa tahu saja ada yang cocok,” tandasnya. [kus]

l

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

jadinya kluster pengungsi,” katanya.

Khofifah mendorong agar proses identifikasi, pendataan, dan validasi rumah rusak kategori berat, sedang, dan ringan termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial dilakukan dengan lebih cepat.

Apalagi pemerintah pusat melalui BNPB akan memberi stimulan untuk rumah yang kategori rusak berat sebesar Rp. 50 juta di luar ongkos pengerjaan­ nya, kemudian rusak sedang Rp. 24 juta, dan rusak ringan Rp. 10 juta.

“Dua hari yang lalu saat saya berkunjung ke Blitar saya meminta proses identifikasi dan validasi ini sele­ sai dalam waktu sepekan. Jadi mungkin lima hari dari sekarang saya harap proses itu selesai sehingga sudah final dan terverifikasi. Jadi mohon ini bisa disebarluaskan dan diumumkan kepada masyarakat baik melalui pengumuman yang ditempel di Balai Desa, sampai dengan RT/RW agar mereka juga bisa mengecek rumahnya masuk kategori rusak apa,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, pembangu­ nan rumah ini berasal dari dana bantuan ke Pemkab Malang. Diharapkan, pem­ bangunan ini dapat selesai dalam waktu 7-8 hari. Sedangkan untuk bantuan dari BNPB, bila proses validasi selesai akan segera dikirim ke BNPB. Khofifah mengatakan, untuk mem­ percepat pembangunan rumah se­ mentara ini aparat TNI Polri akan diterjunkan untuk membantu proses

diputar balikkan,” tegas Gatot.

Dari penyekatan ini, ditambahkan Gatot, Ditlantas Polda Jatim memberi pengecualian pada beberapa kelompok kendaraan. Bagi pengangkut logistik, BBM, obat-obatan, alat kesehatan, pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah masih diizinkan keluar masuk batas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Kemudian untuk Aparatur Si­ pil Negara (ASN), Polri, TNI dan pegawai swasta yang melakukan perjalanan dinas dilengkapi surat keterangan. “Untuk masyarakat yang melakukan kunjungan mendesak, misalnya kunjungan duka keluarga meninggal dunia, sakit dan bersalin juga diizinkan. Asalkan ada surat ket­ erangan,” pungkasnya. [bed]

pembangunan. “Kami berterimakasih kepada Pak Pangdam V Brawijaya dan Pak Kapolda Jatim yang telah menerjunkan aparat TNI - Polri untuk mendukung pembangunan rumah ini.

Dimana nanti aparat TNI dan Polri akan dimaksimalkan untuk membantu percepatan pelaksanaan pembangunan bagi rumah yang rusak ringan, sedang maupun berat,” katanya.

Selain melakukan peletakan batu pertama dan meninjau rumah warga yang terdampak, juga meninjau posko trauma healing yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi korban gempa. Sambil membagikan paket buku dan alat tulis, Khofifah berpesan agar anak-anak tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi kurang stan­ dart akibat gempa.

“Bagaimana anak-anak sehat se­ mua? Meskipun dalam keadaan s­eperti ini anak-anak semua harus tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita ya,” kata mantan Menteri Sosial ini yang langsung disambut anak-anak dengan antusias.

Sebelumnya, Pangdam V Brawi­ jaya Mayjen TNI Suharyanto meng­ atakan, aparat TNI dan Polri siap membantu kesulitan masyarakat terutama dalam pembangunan rumah akibat dampak gempa ini. Nantinya personil yang diterjunkan baik dari Kodam V Brawijaya, Divisi II Kostrad dan dukungan penuh dari Polda Jatim.

“Ada ribuan personil yang diterjunkan tapi intinya sistemnya kerja dengan tetap memperhatikan moril bahwa ini

bulan puasa sehingga sistemnya roll­ ing seminggu sekali,” pungkasnya.

Bupati Malang H.M. Sanusi men­ gatakan, pembangunan 14 rumah ini diharapkan bisa segera selesai supaya warga bisa memulai hidup normal kembali. Pembangunan rumah ini dananya berasal dari para donatur dan dermawan yang menyumbang kepada Pemkab Malang.

“Dari kemarin kita mendapat ban­ tuan dari para dermawan sebanyak Rp. 510 juta dan tadi tambahan dari OJK sebanyak Rp. 300 juta. Dana ini mohon izin Ibu Gubernur, akan kami gunakan langsung untuk pembangunan rumah ini. Nantinya bantuan dari BNPB bisa diteruskan oleh mereka untuk memban­ gun rumah sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Pemkab Malang M Fuad Fauzi, menjelaskan Gubernur Jatim juga memberikan bantuan secara simbolis kepada korban gempa warga Kabupaten Lumajang. Sedangkan bantuan yang diberikan kepada para korban gempa itu, diantaranya mie instan, peralatan mandi, selimut, obatobatan, kebutuhan wanita, sembako dan peralatan sekolah.

“Pangdam V Brawijaya dan Kapol­ da Jatim juga menyiagakan tim trauma healing untuk mengembalikan trauma bagi warga dan anak-anak disekitar lokasi gempa. Serta mensiagakan ribuan anggota TNI/Polri di lokasi bencana untuk bisa bersama-sama da­ Imsak di Muara Berbuka di Palung lam membantu masyarakat,” jelasnya, l Sambungan hal 1 Minggu (18/4). [tam,cyn]

Dukung Industri Perhotelan Jadi Off Taker Produk UKM-IKM l

Sambungan hal 1

sebagai pelaku industri perhotelan untuk menjadi off taker yang memberikan tempat bagi produk UKM/IKM yang telah terkurasi agar produknya mampu terserap oleh pasar.

“Ini merupakan momentum bagi UKM/IKM untuk naik kelas, men­ ingkatkan daya saing produk, serta bertransformasi dalam memasarkan produknya” ujar Drajat pada kegiatan Audiensi General Manager Accor Group Jatim, Sabtu (17/4).

Drajat menjelaskan bahwa dalam pertemuan audiensi ini, Accor Group telah menyampaikan progress pem­ berdayaan yang telah dilakukannya kepada UKM/IKM yang ada di Jatim.

Pemberdayaan tersebut merupakan pro­ gram kerja sama antara Accor Group, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, serta Pemprov Jatim melalui Disper­ indag Jatim yang telah ditandatangani dalam nota kesepahaman pada tanggal 25 November 2020.

Sesuai arahan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Drajat mengatakan bahwa Pemprov Jatim siap mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pemberdayaan UKM/IKM yang ada di Jatim.

Beragam produk UKM/IKM di Jatim yang telah diberdayakan dan dikurasi oleh Accor Group antara

Khofifah : ‘Terimakasih Pak Ganjar’

jajaran. Ada sebanyak tujuh rayon dan ditambah rayon khusus yang dibagi tugas secara merata untuk 39 Polres.

Adapun 20 titik penyekatan, yaitu di perbatasan Gresik-Lamongan, Sidoarjo-Pasuruan, Mojokerto-Sido­ arjo, Pasuruan-Probilinggo, Probo­ linggo-Situbondo, Pasuruan-Malang, Malang-Lumajang, Situbondo-Banyu­ wangi.

Kemudian Jember-Lumajang, Nganjuk-Jombang, Jombang-Mojok­ erto. Blitar-Kediri, Kediri-Malang, Bojonegoro-Tuban, Ngawi-Madiun, Madiun-Magetan, Madura sisi utara, Madura sisi selatan, gerbang tol Ngawi dan gerbang tol Probolinggo.

“Kalau ditemukan ada yang masih bobol, mereka nekat, kalau menemu­ kan ada yang mencoba masuk akan

Perbaikan Rumah Korban Gempa Mulai Digarap l

Halaman 11

lain adalah beberapa produk dengan kategori diantaranya adalah sandal, aksesoris, makanan dan minuman.

“Melalui program ini diharapkan ada semacam penambahan list dan space untuk produk UKM/IKM Ja­ tim serta pertukaran data UKM/IKM yang telah dibina oleh Accor Group dan yang telah kami bina. Sehingga dikemudian hari akan lebih banyak lagi kesempatan bagi produk mereka untuk bergabung di program Redis­ covery Indonesia,” tambah Drajat.

Drajat juga mengatakan bahwa kedepannya bisa direncanakan event yang dilakukan secara tematik agar produk UKM/IKM di Jatim bisa diberikan kesempatan untuk tampil dan unjuk gigi.

Dirinya turut mengapresiasi lang­ kah Accor Group yang ikut andil dalam memperluas pasar UKM/IKM lewat program Accor Rediscovery Indonesia. “Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan terus berkesinambungan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Accor Group yang juga General Manager Grand Marcure Surabaya, Eksi Ayuningtyas mengatakan bahwa Accor Group melalui program Accor Rediscovery Indonesia selain ingin mengajak para tamu untuk kembali ke destinasi wisata juga berkeinginan un­ tuk menyokong program pemerintah yaitu Bangga Buatan Indonesia.

Program Accor Rediscovery Indo­ nesia merupakan sebuah penawaran untuk para tamu agar dapat menginap dengan tenang, menikmati pengalaman lokal ikonik dengan produk yang dipa­ sok oleh UKM/IKM untuk menjelajahi seni dan budaya unik di masing-masing daerah serta mempromosikan Gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia #BanggaBerwisataDiIndonesia #Di­ IndonesiaAja. “Kami ingin bersama-samag berko­ laborasi untuk memulihkan pariwisata sekaligus menggandeng UKM/IKM untuk bisa saling bersinergi untuk mendukung produk lokal lewat pro­ mosi dan penggunaan produk UKM/ IKM,” ungkapnya.

Sampai kini, di Indonesia terda­ pat 140 jaringan hotel Accor Group, sementara di Jatim sendiri ada 11 jaringan hotel yang ada di Surabaya dan Malang. “Di Jatim ada 10 UKM/ IKM yang terkurasi dan ditampilkan di sejumlah jaringan hotel Accor Group,” tambahnya.

Terkait dengan dukungan Pem­ prov Jatim terhadap program yang telah dijalankan oleh Accor Group, menurut Eksi dengan diberikannya keleluasaan untuk mengkurasi produk milik UKM/IKM, maka hal tersebut merupakan langkah permulaan yang bisa diteruskan agar sinergi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya.[gat]

l

Sambungan hal 1

elemen masyarakat.

Salah satunya dari Pemprov Jateng yang mem­ berikan bantuan kemanusiaan senilai total Rp 594.332.690,- yang diserahkan melalui Pemprov Jatim. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan tunai sebesar Rp 250 juta dan bantuan logistik senilai Rp 334,33 juta. Bantuan tersebut diterima secara simb­ olis oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dari Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Prov. Jateng, Sarwa Pramana di Lobby Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/4) siang.

Atas diterimanya bantuan tersebut, Guber­ nur Khofifah menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Pem­ prov Jateng. Dirinya juga memastikan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut kepada para korban terdampak gempa bumi di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ma­ lang, dan Kabupaten Blitar.

“Bantuan ini akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah yang terdampak. Na­ mun inventarisasi dan validasi data kerusakan di wilayah-wilayah yang terjadi kerusakan.

Makanya kita sedang mendorong percepatan inventarisasi kerusakan dan validasi datanya.

Semua saat ini sedang berproses untuk perce­ patan penanganan gempa,” ungkapnya.

Tak hanya bantuan materi, turut disertakan sepu­ luh orang relawan yang diperbantukan dalam upaya penanganan darurat bencana gempa bumi Malang.

Kesepuluh orang relawan tersebut merupakan gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Jepara, Kab. Demak, MDMC Prov. Jateng, LPBI NU Prov.

Jateng, Rumah Zakat, dan SARDA Jateng.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah juga menaruh harapan besar bahwa keberadaan relawan tersebut bisa membantu pemulihan psikologis dan menumbuhkan semangat baru bagi korban.

“Di beberapa titik, excavator tidak bisa masuk. Kalau mereka harus menangani secara manual dalam kondisi panas dan puasa saya khawatir mereka bisa frustasi. Tapi ketika ban­ yak relawan turun, maka merasa ada solidaritas dan perhatian sehingga dapat memompa seman­ gat baru bagi mereka,” terang Khofifah.

“Bencana ini kan terjadinya tiga hari menjelang puasa, tepatnya Sabtu Siang. Hari Minggu pagi saya langsung terjun ke Malang dan lanjut ke Lumajang bahkan bermalam di Lumajang. Saat itu saya lihat masih minim sekali relawan disana. Tapi saya dapat kabar, hari kedua puasa sudah mulai banyak relawan. Jadi Alhamdulillah, semoga bisa menumbuhkan semangat baru bagi warga korban gempa,” cerita Gubernur yang juga pernah men­ jabat Menteri Sosial RI tersebut. [tam]

setiap masjid. Suara speaker itu memekakkan telinga.

Sementara penguasa agama tak mampu meredam kebisingan itu.

Sang nelayan telah bertarawih, dilanjutkan bertadarus bahkan bersujud sebelum biduknya dikayuh ke laut lepas.

Umpan yang sudah dipasang di kail sudah ditabur dari muara perairan dangkal dan hampir ke samudera. Belum juga ikan cumi-cumi tersandung. Kantuk dan payah mulai menggerayangi mata. Letih lelah menyelimuti raga. Biduk pun terombang ambing arus laut yang ganas. Antara hidup dan mati sang nelayan tersadar ada badai laut disaat waktu sholat dhuha.

Baju pelampung tiada disiapkan. Karena tidak tercatat sebagai nelayan dengan Grossakta 30-GT. Hanya seutas sarung yang terlilit diantara bahu dan kepala yang ikut menyertai. Untung tak dapat dipeluk, malang yang teraih.

Biduk kecil pun hancur luluh lantak, kail pun lenyap. Masih terlilit celana dalam dan sarung di raganya yang lemah.

Diusia 70 tahun ini sang nelayan sadar bahwa dia sedang berpuasa. Segenap tenaga dan kekuatannya dikerahkan agar mulut dan hidungnya tak kerasukan air laut.

Namun dalam hitungan menit sadar itu mulai lenyap.

Dan baru tersadar kembali di antara menggigil dan keriput kulitnya di ruang rawat kapal patroli laut yang kebetulan lalu lalang memgamankan wilayah laut NKRI. Kalimat pertama yang terucap dari bibir kakek itu kapan waktu berbuka puasa tiba. Sebelas awak kapal dan patroli di ruangan itu tak kuasa menahan keharuan atas keikhlasan. Ada kesungguhan dan ketahanan hati jiwa nelayan di utara Pulau Madura ini yang di temukan. Mengambang di perbatasan laut Indonesia, tepatnya di Pulau Natuna.

Setelah dirawat 3 hari dan pulih kesehatannya, diberinya pakaian agar terbalut tubuhnya. Lalu di antarlah nelayan berusia 70 tahun itu ke kediamannya. Ternyata di kampung kakek nelayan itu sedang dilaksanakan acara tahlilan malam ke 7 dari kepergian kakek ke muara. Di sisi lain, sosok isteri, anak dan keluarga sontak berlarian menciumi kakek yang luar biasa ini dan dikenal bernama Rengsak di kampungnya.

Usut punya usut nama itu diberikan oleh ayah Rengsak. Itu karena dia terlahir di sebuah gubuk bernama Sak-Sak (terbuat dari anyaman bambu) dan ibunya bekerja sebagai pengambil sisa hasil panen (Ngasak-Bahasa Madura). [*]

Luas Pulau Terus Menyusut, Harga Kebutuhan Sandang dan Pangan Sangat Mahal l

Sambungan hal 1

lebih mahal. Bahan bangunan di Desa Gili misalnya, harganya dua kali lipat lebih mahal dibanding di luar Gili.

Sebab, warga harus mengeluarkan biaya transportasi laut dan darat. Sebelum dinaikkan ke kapal dan setelah diturunkan dari kapal, ada biaya transportasi darat. Belum lagi jasa peng­ angkutan barang. Baik jasa angkut ke kapal, juga jasa angkut saat diturunkan dari kapal.

Seperti yang ditegaskan Kasi Kesra Desa Gili Ketapang Solehuddin. Menurutnya, harga jual kebutuhan di Gili mahal, karena biaya transportasi dari dan menuju Gili juga mahal.

“Kalau harga tanah murah di Gili. Lebih ma­ hal harga tanah di kota. Namun pembangunan rumahnya yang mahal. Membangun satu unit rumah di sini, sama saja dengan membangun tiga unit rumah di kota. Sebab, harga bahan bangunan mahal. Bisa dua atau tiga kali lipat harga jual di kota,” lanjutnya.

Karena harga tanah yang murah itulah, ada larangan warga luar Gili membeli ta­ nah di Gili. “Jadi warga luar Gili tidak bisa membeli tanah di Pulau Gili. Kalau diperbo­

lehkan, bisa-bisa nantinya tanah warga Gili banyak dibeli orang luar,” tuturnya.

Aturan itu, menurutnya, menguntungkan warga Gili. Mereka tidak perlu khawatir orang luar membeli tanah mereka dengan murah. Namun, yang tetap jadi kendala adalah harga bahan bangunan sangat mahal.

Karena itu, warga berharap ada pemasok ba­ han bangunan ke Gili. Sehingga, warga tidak kesulitan saat akan melakukan pembangunan fisik. Misalnya membangun rumah.

Seperti yang diungkapkan Sucipto, Ketua BUMDes Wisata di Desa Gili Ketapang.

“Harapan kami ada pemasok bahan baku bangunan. Jadi harganya tidak mahal. Pasir misalnya, ada yang memasok. Sehingga, warga tidak memakai pasir di Pulau Gili untuk membangun,” lanjutnya.

Diakuinya, mahalnya harga bahan baku bangunan membuat warga setempat meman­ faatkan pasir di Gili untuk pembangunan fisik. Akibatnya menurutnya, luas Pulau Gili pun bekurang. Pernah tercatat memiliki luas 68 hektare, saat ini luas Pulau Gili tercatat 61 hektare. “Kalau warga terus-terusan meng­ gunakan pasir sini, lama-lama Pulau Gili ini

semakin kecil dan sempit. Sementara jumlah penduduk naik,” tandasnya.

Selain kebutuhan sandang pangan, pe­ menuhan kebutuhan pendidikan dan kesehat­ an di Pulau Gili juga terbatas. Memang, ada lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan di sana. Namun, terbatas. Untuk pendidikan misalnya, di Gili sudah ada TK, SD, dan SMP. Namun untuk melanjutkan ke SMA tetap harus keluar pulau. Karena itu, banyak anak Gili yang keluar pulau untuk melanjut­ kan sekolah atau masuk pesantren selulus SMP. Ada yang sekolah atau masuk pesant­ ren di Kota atau Kabupaten Probolinggo. Ada juga yang melanjutkan keluar daerah.

Namun tak sedikit pula yang tak melan­ jutkan sekolah. Mereka kemudian mengikuti jejak keluarga menjadi nelayan. Untuk fasili­ tas kesehatan, sudah ada puskesmas pembantu (pustu) di Desa Gili Ketapang. Tentu saja, kelengkapan alatnya jauh di bawah puskes­ mas. Karena itu, warga Gili yang sakit tetap harus ke rumah sakit di Kota atau Kabupaten Probolinggo.

Meski demikian, kondisi itu tidak membuat warga setempat berkeinginan hengkang dari

pulau dan pindah ke Kota atau Kabupaten Probolinggo. Walaupun faktanya, banyak warga Gili yang punya rumah di luar pulau.

“Banyak warga Gili yang punya rumah di kota atau kabupaten. Namun untuk pindah atau hengkang dari pulau sangat kecil. Sebab, selain ini tanah kelahiran kami, di pulau ini kami bisa lebih produktif menghasilkan uang,” terang Sucipto.

Misalnya menjadi operator snorkeling se­ perti dirinya. Atau menjadi nelayan, bekerja di kapal penyeberangan atau menyediakan jasa angkut. “Bisa dibilang perputaran uang di Pulau Gili ini cepat dan produktif. Saya juga membeli rumah subsidi di kota,” tandasnya.

Pulau ini masuk dalam Kecamatan Sum­ berasih, Kabupaten Probolinggo. Namun, letaknya lebih dekat dengan Kota, bahkan segala aktivitas perekonomiannya berjalan di Kota Probolinggo. Pulau ini memiliki luas 64 hektare dan terus berkurang akibat pengambilan pasir putih sebagai bahan ban­ gunan. Dulu seluruh pesisir pulau bisa dibuat lapangan bola, sekarang di sebelah selatan dan timur tidak ada sisa.

Banyak orang menyangka pulau Giliketa­

pang memiliki penduduk yang sedikit.

Ternyata itu salah besar. Gili Ketapang termasuk pulau terpadat di Indonesia, pen­ duduk disana kurang lebih 10 ribu jiwa. Dan hampir 95 persen lebih berprofesi sebagai nelayan. Penduduk giliketapang mayoritas suku Madura dan beragama Islam dengan kekentalan tradisi pesantrennya. Sekitar 90 persen pemuda di Gili Ketapang menempuh pendidikan pesantren.

Pulau Gili Ketapang bukanlah pulau wisata dan masih belum diproyeksikan se­ bagai tempat wisata. Hal ini karena warga masih trauma dengan kejadian 20-25 tahun yang lalu tentang isu relokasi penduduk Gili Ketapang ke pesisir timur Pantai Bentar.

Namun, sejak 2016 mulai dibangun dan dirintis sebagai pulau wisata bahari. Hal ini tak lepas dari tangan Lailul Marom, Rohman, dan Khunin. Project Wisata Bahari yang dibangunnya mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Awalnya penuh penolakan, namun sejak tahun 2017 akhir masyarakat mulai membuka diri dan menerima dengan lapang. Saat ini sudah terdapat 16 operator yang semua berasal dari warga lokal. [*]

Bhirawa

UTAMA

Senin Kliwon, 19 April 2021

Halaman 12

Wadir Intelkam Polda Ingatkan Bahaya Radikalisme Bondowoso, Bhirawa Wadir Intelkam Polda Jatim, AKBP Cecep Ibrahim, S.I.K M.H., mengingatkan akan bahayanya paham radikalisme. Hal itu ia utarakan pada para santri yang sedang menimba ilmu di Ponpes Nurut Taqwa Cermee Kabupaten Bondowoso.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wadir Intelkam Polda Jatim, AKBP Cecep Ibrahim, (tengah, kopyah putih) saat melakukan silaturahmi ke Ponpes Nurut Taqwa Cermee Bondowoso.

Wanti-wanti untuk para santri ataupun kaum melenial itu, agar mereka tidak mudah terpapar paham radikalisme. Hal tersebut ditegaskannya saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Nurut Taqwa di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jumat (17/4) malam.

Di depan para santri, AKBP Cecep Ibrahim berpesan agar santri yang sudah punya identitas khas, betul-betul meningkatkan kualitas diri dan belajar dengan baik. Terutama dalam belajar ilmu agama. Sehingga tidak terpapar radikalisme.

Ia menilai bahwa santri termasuk paling rawan terpapar paham keras saat menempuh pendidikan agama.

Selain itu kata dia, sasaran utama para penyebar paham ekstremis tersebut yakni pelajar, kaum milenial, pondok pesantren, dengan memasukkan doktrin-doktrin tidak benar.

"Terutama anak-anak milenial.

Radikalisme juga menyasar dunia pendidikan, pesantren dengan dalih agama," katanya.

Untuk itu, para santri juga diimbau agar jangan sampai terpapar narkoba. Apalagi jika mereka sam-

pai mendapatkan guru yang salah.

"Tugas saya sebagai polisi, bagaimana caranya kita memberikan edukasi, karena saat ini banyak yang terpapar radikalisme. Santri jangan sampai terpapar radikalisme dan narkoba. Kita tegaskan lagi kepada mereka agar mencari guru yang benar. Agar mereka tidak terpapar radikalisme dan narkoba," terangnya.

Paham radikalisme kata dia, sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh bangsa Indonesia. Saat ini pemerintah, aparat kepolisian dan semua pihak terus berupaya memberantas paham radikalisme di Jawa Timur. Karena menurutnya, radikalisme termasuk intoleran yang tidak diperbolehkan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, para penyebar paham radikal lebih menyasar anak muda atau kaum

milenial.

"Mereka memberikan doktrin berlabel agama. Bisa saja masuk ke semua lini, misalnya pendidikan untuk memuluskan visa mereka.

Jadi apapun bentuknya ya kita perangi terus," lanjutnya.

Adapun mengenai keberadaan pondok pesantren, Cecep menilai seharusnya mereka menjadi filter.

Artinya, pesantren harus benar-benar selektif dalam memilih tenaga pendidik bagi santri.

"Kadang-kadang lolos seleksi.

Ketika mereka memberikan pemahaman, ternyata intoleran. Akhirnya tidak sesuai,"ungkapnya.

Adapun, keberadaan NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia merupakan partner Polri dalam menangkal paham-paham ekstrimis. [san]

KILAS DAERAH

Polemik Vaksin Nusantara Tidak Perlu Terjadi Jakarta, Bhirawa Vaksin Nusantara karya anak bangsa yang jadi polemik publik saat ini, sebenarnya adalah perbedaan sudut pandang secara ilmiah saja.

Timbulnya dua kubu pendukung Badan POM kontra dokter Terawan, tidak ada urgensinya. Bahkan dukungan sejumlah tokoh kepada Badan POM, lebih kepada nuansa politis dalam membangun opini publik.

Seperti halnya dulu, ketika dr Terawan menemukan "cuci otak" untuk penyembuhan pasien stroke. "Justru saat ini seharusnya yang dibutuhkan adalah dukungan para scientist. Agar kemudian ada diskusi argumentatif yng bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuan," ujar WakilKetua DPD RI Sultan Najamudin, akhir pekan di Jakarta.

Senator muda asal Bengkulu ini minta pemerintah memberi fasilitas riset secara maksmal. Untuk mengkaji lebih jauh dan secara presisi dalam poengembangan vaksin Nusantara ini. Kondisi terhadap olemik ini, menunjukkan, betapa lemahnya bangsa Indonesia terhadap pemahaman dan apresiasi pada iulmu pengetahuan, pengembangan serta metode ilmiah yang dipelopori oleh anak bangsa.

"Kita bisa membandingkan pengeluaran R&D Indonesia, sebaga persentase dari GDP. Yang dilaporkan sebesar 0,226% pada tahun 2018. Sedang Malaysia pengeluaran R&D pada tahun yang sama mencapai 1,44% dari GDP nya. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat lemah dalam hal meningkatkan kemampuan ilmiah- nya," tutur Sultan.

Disebutkan, walaupun sebuah kebijakan adlah produk politik,namun pandemi Covid-19 harus dilawan dengan kekuatan ilmu pengetahuan.

Vaksin Nusantara adalah tentang bagaimana sikap dukungan terhadap bentuk sebuah penelitian. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan. "Ketia virus Corona merebak, setiap orang sudah berpikir bagaimana dapat menghadirkan vaksin dalam membangkitkan kekebalan kawanan (herd immunity). Lalu negara-negara dunia berlomba untuk yang jenis harian vaksin yang dapat digunakan dengan mengkapanyekn keunggulan masing-masing," tandas Sultan. [ira]

Sertijab dua Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada II.

Komandan KRI Jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada II Diserahterimakan Surabaya, Bhirawa Gerbong mutasi di lingkungan TNI AL kembali terjadi. Dua Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada II resmi diserahterimakan.

Upacara serah terima jabatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim

(sertijab) dipimpin langsung oleh Komandan Satfib Koarmada II, Kolonel Laut (P) Dores Afrianto Ardi. Bertempat di geladak heli KRI Teluk Banten pada Jumat (16/4).

Sertijab dilakukan kepada Komandan KRI Teluk Banten(TBT)-516 diserahterimakan dari Letkol Laut (P) Homa Sugama kepada Letkol Laut (P) Joko Purwanto.

Letkol Homa Sugama mendapat promosi jabatan baru sebagai Komandan Lanal Gorontalo. Selanjutnya jabatan Komandan KRI Teluk Cendrawasih (TCW) -533 diserahkan dari Letkol Laut (P) Hapsoro A.P. yang mutasi ke Sopsal Mabesal, kepada penggantinya Letkol Laut (P) Adi Surono, yang sebelum-

nya menjabat Dansekom Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal.

"Sertijab di lingkungan TNI AL merupakan hal yang lumrah. Terutama untuk memantapkan manajemen organisasi, sehingga lebih antisipatif dan responsif terhadap dinamika lingkungan dan tantangan tugas mendatang," kata Komandan Satfib Koarmada II, Kolonel Laut (P) Dores Afrianto Ardi.

Sertijab Komandan KRI, sambung Dores, bukan saja sebagai peremajaan dan kaderisasi kepemimpinan.

Tapi berguna juga dalam membina jajaran di tiap-tiap satuan. Sebab tugas Komandan saat ini dan mendatang semakin berat. Maka dibutuhkan seorang figur Komandan atau

pemimpin yang mempunyai dedikasi, loyalitas dan semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari.

"Jiwa kepemimpinan (Komandan) ini dapat ditularkan kepada prajurit jajaran di satuan masingmasing," tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau agar prajurit jajaran tetap menaati protokol kesehatan (prokes). Sehingga turut serta dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang digalakkan Pemerintah. Dan menjaga lingkungan Koarmada II dari bahaya pandemi Covid-19.

"Mari bersama-sama menjaga satuan dari bahaya pandemi Covid19. Dan tetap taati protokol kesehatan yang ada," pungkasnya. [bed]

GALERI PENDIDIKAN

Ujian Disertasi Terbuka Dr Teguh Setiawan Wibowo

Teliti Kinerja Perawat RS Tipe C Antar Teguh Raih Gelar Doktor Ke-75 Ketegangan yang nampak di raut wajah promovendus Teguh Setiawan Wibowo, mendadak berubah menjadi senyum keceriaan, ketika Ketua Sidang Ujian Disertasi Terbuka Prof Dr Budiyanto MS selesai membacakan keputusan sidang. Hasilnya, Promvendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Doktor ke-75 di kampus STIESIA Surabaya.

Oleh: Wahyu Kuncoro SN, Kota Surabaya Kadispora Jatim Supratomo bersama pengurus KIPAN Jatim periode 2021-2023 yang dilantik pada 7 April di Surabaya.

Dispora Jatim Lantik KIPAN

Pemuda Generasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim mengukuhkan pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Jatim periode 2021-2023 yang digelar pada Rabu (7/4) di Surabaya.

Dalam sambutan tertulisnya Kepala Dispora Jatim Supratomo menerangkan, gagasan membentuk kader pemuda anti narkoba sudah ada sejak tahun 2017. Dispora Jatim telah membentuk Forum Kader Pemuda Anti Narkoba (FKPAN), yang merupakan kader pemuda anti narkoba dan telah dilatih oleh Menpora di Surabaya tahun 2016.

Tujuan utamanya adalah sebagai wadah guna mengkolaborasikan potensi pemuda dalam melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tahun 2017 hingga 2019, Dispora Jatim menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menyatukan kader pemuda anti narkoba dengan organisasi kepemudaan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dibina oleh pemerintah daerah, sehingga mereka memiliki mitra dan instansi pembina.

Sejak dibentuknya FKPAN Jatim, kader anti narkoba mengalami pertumbuhan yang signifikan di Jatim. FKPAN mampu mensinergikan usaha penyadaran terhadap bahaya narkoba.

Heterogenitas latar belakang kader anti narkoba berimplikasi terhadap beragamnya metode pendidikan anti narkoba yang dilakukan, sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing kelompok kader, sehingga lebih diterima masyarakat.

"Eksistensi FKPAN di Jatim mendapatkan apresiasi positif dari Kemenpora RI bahkan dari Kemenko PMK RI). Sehingga FKPAN menjadi sebuah inspirasi dan dorongan kuat untuk dibentuk dan disahkan nya KIPAN nasional," kata Supratomo.

Pergerakan FKPAN Jatim juga menorehkan prestasi yang luar biasa dengan masuknya inovasi "sistem kaderisasi pemuda anti narkoba jawa timur" atau yang dikenal dengan 'Siska Pengantin' kedalam kompetisi inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jatim tahun 2019.

Tahun 2020, Kemenpora RI secara resmi membentuk KIPAN, kemudian mengesahkannya melalui Kemenkumham. "Hubungan KIPAN dengan FKPAN Jatim, secara tujuan dan maksud organisasi yang sama, maka FKPAN Jatim melebur menjadi KIPAN Jatim, dengan tujuan agar organisasi pemuda anti narkoba ini berjenjang mulai dari kabupaten/ kota, provinsi sampai dengan pusat," kata Supratomo.

Agar orgasinasi KIPAN di Jatim dapat bergerak dan bersinergi dengan baik, maka pada tahun 2021 ini Dispora Jatim telah berkoordinasi dengan sekretariat nasional KIPAN serta Kemenpora RI untuk pengesahan KIPAN Provinsi Jatim periode 2021-2023. [wwn*]

Bertempat di ruang 101 Gedung Pascasarjana STIESIA Surabaya, Teguh Setiawan Wibowo mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen STIESIA Surabaya mengikuti sidang disertasi Terbuka untuk mempertahankan Disertasinya yang berjudul "Pengaruh Pemberdayaan dan Komitmen Terhadap Organizational Citizenship Behavior dan Kinerja Perawat Rumah Sakit Tipe C di Surabaya" Dalam sidang Disertasi Terbuka yang dipimpin Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Prof Dr Budiyanto, MS tersebut, Teguh harus mempertahankan Disertasinya dihadapan para dosen penguji yakni Prof Dr Joko Setyadi, SE, MSc, Prof Dr Ujianto, MS, Dr Suhermin, SE, MM, Dr Khuzaini

MM dan Dr Suwitho MSi. Selama kurang lebih 80 menit, promovendus dicecar dengan berbagai pertanyaan kritis baik terkait teknis penulisan maupun dalam hal subtansi disertasi seperti menyangkut orisinalitas, penarikan kesimpulan dan kontribusi penelitiannya terhadap disiplin ilmu pengetahuan dan dunia medis. Semua pertanyaan yang diajukan para penguji dijawab dengan tenang dan meyakinkan Sehingga akhirnya sidang pun menyatakan promovendus lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor Ilmu Manajemen.

Ditemui Bhirawa seusai sidang disertasi,Teguh menyatakan lega dan bahagia akhirnya bisa menuntaskan studinya. Ketika ditanyakan terkait

Dari kiri Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Prof Dr Budiyanto, MS, Dr Teguh Setiawan Wibowo, Ketua STIESIA Dr Nur Fadjih Asyik, MSi., Ak,CA dan ko-Promotor Dr Suhermin, SE, MM saat Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Ilmu Manajemen STIESIA Surabaya, Sabtu (17/4).

materi disertasi, Teguh mengungkapkan, penelitian yang dilakukan berangkat dari latar belakang nilai BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat hunian rumah sakit yang berada di bawah kriteria baku standar nasional pada rumah sakit tipe C di kota Surabaya tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perawat masih perlu ditingkatkan. Lebih lanjut menurut Teguh, perawat di rumah sakit yang jumlahnya paling dominan, yaitu sekitar 55-65% juga memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja rumah sakit yang berdampak pada peningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kinerja perawat di rumah sakit tipe C di Kota," kata Teguh menjelaskan alasan melakukan penelitian. Berangkat dari kenyataan seperti itu maka menjadi sangat menarik untuk mengukur beberapa variabel yang berdampak pada kinerja, mengingat kinerja perawat sangat penting diperhatikan oleh rumah sakit.

Menurut Teguh, berdasar pembahasan variabel yang telah dilakukan, ada beberapa temuan penelitian yang menarik misalnya, pemberdayaan perawat rumah sakit tipe C di Surabaya lebih dominan pada aspek sumber daya. Realitas ini menegaskan bahwa SDM merupakan kunci untuk keberhasilan manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan dan kelengkapan sumber sumber lainnya yang besar hanya dapat bermanfaat apabila diberdayakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan andal. Selain itu ada temuan bahwa komitmen perawat rumah sakit tipe C di Surabaya lebih dominan pada aspek normative dan beberapa temuan lainnya. [*]