binder19jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Kliwon, 19 JANUARI 2021

Usai Dihantam Banjir, Kota Batu Didera Tanah Longsor

Kota Batu,Bhirawa Curah hujan yang tinggi mengakibatkan Kota Batu didera beberapa kali musibah bencana alam.

Senin (18/1) dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB terjadi musibah tanah longsor di Jl Brigjen Moh Manan Kota Batu atau biasa dikenal sebagai kawasan Wisata Payung. Sebelumnya, hujan juga telah mengakibatkan banjir di kawasan Dusun Beru, Desa Bumiaji.

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu mengatakan bahwa longsor yang terjadi juga disertai pohon tumbang.

Hal ini dikarenakan intensitas hujan yang tinggi hingga membuat kondisi tanah di beberapa titik menjadi jenuh dan mudah longsor.

“Hujan deras yang merata terjadi di Kota Batu pada 17 Januari 2021. Hal ini mengakibatkan tebing jenuh dan terjadi longsor dengan dimensi panjang 5 m, lebar 3 m dan tinggi 7 m. Pohon dan rumpun bambu di tebing ikut terbawa longsor,” ujar Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Batu, Achmad Choirul Rochim, Senin (18/1).

Ia menjelaskan bahwa material longsor berupa tanah bercampur batu mengakibatkan sebagian jalan di kawasan itu menjadi tertutup. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses jalan dari Batu ke Kecamatan Pujon terpaksa dialihkan.

Petugas gabungan mulai Senin dini hari terus melakukan evakuasi material longsor. Dan baru pada pukul 06.00 WIB proses evakuasi selesai dilakukan dan lalu- lintas kendaraan mulai berjalan normal.  ke halaman 11 Petugas gabungan sedang melakukan evakuasi material longsor dan pohon tumbang yang terjadi di kawasan Wisata Payung, Kota Batu (18/1).

Pertama di 2021, Kabupaten Tulungagung Cairkan BLT DD pada Warga Pemprov,Bhirawa Kabupaten Tulungagung menjadi yang pertama mencairkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap I di Jatim. Sebanyak 1.829 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 37 desa di Kabupaten Tulungagung menerima pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Dana Desa, Senin (18/1).

Secara simbolis, bantuan BLT Dana Desa senilai Rp 300.000 yang diberikan setiap bulan selama 2021 itu diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim Mohammad Yasin kepada perwakilan KPM warga Desa Jatidowo dan Desa Buntara Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, Senin (18/1).

“Realisasi pencairan pertama di Jatim ini di Kabupaten Tulungagung. Kalau di Madiun dananya sudah masuk ke kas desa tapi belum realisasi ke KMP,” kata Mohamad Yasin dalam sambutannya.

Peruntukan Dana Desa sesuai dengan Permendes 13 tahun 2020, pertama diprioritaskan untuk mendukung  ke halaman 11

Mobilitas Masyarakat Hanya Turun 13 Persen Sekdaprov Heru Tjahjono : ‘Kewenangan Perpanjangan PPKM Ada di Pusat’ Pemprov, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim belum berjalan efektif selama satu pekan pertama. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya penurunan angka mobilitas masyarakat yang hanya mencapai 13 persen. Sementara target dari PPKM sesuai instruksi pusat sebesar 40 persen.

Pencapaian target penurunan mobilitas masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi Pemprov Jatim bersama Forkopimda Jatim. Dikatakan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, upaya untuk menekan mo-

bilitas pendudukan akan terus ditingkatkan hingga akhir PPKM pada 25 Januari mendatang. Pihaknya berharap, dengan upaya peningkatan tersebut target 40 persen

Penambahan Kasus Positif Covid-19 Jatim Per Hari Selama PPKM Tanggal

Jumlah Kasus

11 Januari 12 Januari 13 Januari 14 Januari 15 Januari 16 Januari 17 Januari

792 844 815 981 1.198 1.160 974

 ke halaman 11

Masyarakat Patuhi PPKM, RHU di Surabaya Tetap Buka

Dewan Nilai Satpol PP Surabaya Kurang Responsif Penegakan Perwali

DPRD Jatim, Bhirawa Sudah sepekan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 15 wilayah di Jatim.

Sepanjang waktu PPKM, sebagian besar masyarakat bawah sudah mentaati Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 188/11/KPTS/013/2021 tanggal 13 Januari 2021. Sayangnya beberapa Rumah Hiburan Umum (RHU) di Surabaya masih beroperasi.  ke halaman 11

ist

Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto saat rapat evaluasi PPKM di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

MITRA

Jangan Takut Divaksin SEBUAH pengalaman menjalani vaksinasi Covid-19 diutarakan Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto. Sebagai jajaran orang pertama yang mendapat vaksin di Jatim tersebut, Suharyanto mengaku tidak merasakan dampak apapun setelah vaksin sebagaimana yang banyak dikhawatirkan masyarakat sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Kita yang sudah divaksin sampai hari ini sehat walafiat dan tidak ada reaksi apapun,” tutur Suharyanto yang telah mengikuti vaksin Mayjend TNI Suharyanto pada 14 Januari lalu  ke halaman 11

Sentil

Mobilitas Masyarakat Hanya Turun 13 Persen - Kok sik angel tuturane Jalan Berlubang Depan Kantor Pemkab Sidoarjo - Kabar penggantian Kadis makin santer Santunan Kematian Pasien Covid-19 di Sampang Belum Jelas - Yang penting anggarannya jelas

andre/bhirawa

Komisi A DPRD Surabaya melakukan rapat dengar pendapat (hearing) terkait persoalan koordinasi Satpol PP Jatim dan Surabaya Senin (18/1) di ruang Komisi A DPRD Surabaya secara daring.

Nekat Gelar PTM, Kemenag akan Cabut Izin Madrasah Probolinggo, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo bakal mencabut izin operasional madrasah atau lembaga lembaga pendidikan di bawah naungannya. Ultimatum dikeluarkan, jika lembaga pendidikan nekat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

“Ya saya pastikan itu. Laporkan langsung ke saya, jika ada lembaga yang nekat menggelar pelajaran tatap muka. Silakan dilaporkan, saya akan cabut izinnya,” tegas Ahmad Bahtiar Seruji, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Senin (18/1).

Tidak hanya pencabutan izin operasional, pihaknya kata Bahtiar, juga

bakal menangguhkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima oleh lembaga pendidikan itu.

Jumlah BOS itu, biasanya bervariasi dan tidak sama antar lembaga. Tergantung komponen di lembaga pendidikan itu.

“Bukan sok tegas, tapi ini demi kepentingan bersama. Yakni mencegah

penularan virus corona yang kian merajalela. Saya paham dengan keresahan orang tua terkait perkembangan anaknya.

Namun pilih belajar daring (dalam jaringan) atau online adalah pilihan yang terbaik saat ini,” ucap Bahtiar.

Ia juga mengajak masyarakat untuk  ke halaman 11

Hobi Mahal Penggemar Miniatur Truk di Krian, Sidoarjo

Harga Mencapai Rp5 Juta, Dilengkapi Kelap-kelip Lampu LED dan Sound System Setiap orang pasti memiliki hobi. Demi mewujudkan hobinya itu, bahkan orang rela mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Contohnya adalah hobi kaum muda Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki hobi mengkoleksi miniatur kendaraan. Namun miniatur ini bukan miniatur biasa, sebab dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti lampu LED dan sound system. Dan harganya mencapai sekitar Rp5 juta.

Achmad Suprayogi, Kab Sidoarjo

Harga satu miniatur ini memang tergolong mahal, karena nilainya mencapai jutaan rupiah.

Tapi miniatur kendaraan berupa truk ini sangat istimewa karena persis menyerupai bentuk aslinya. Dilengkapi dengan perang-

kat pengeras suara atau sound system bagian bak belakang truk. Persis layaknya muatan asli, penuh dengan aksesoris.

Salah seorang pencinta miniatur truk, Sugeng Sasmito, mengatakan, perangkat sound sistem di bak truknya juga dapat berfungsi. Bahkan bisa berbunyi

achmad suprayogi/bhirawa

Para anggota MTC Desa Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo sedang mendemonstrasikan miniatur truknya.

dengan baik sembari berjalan, sound sistemnya juga dilengkapi ACCU, amplifier hingga speaker. Aksesoris lampu hias pun ditambahkan agar menyala selaras dengan suara sound saat dinyalakan.

“Beberapa contoh truk ini terinspirasi yang ada di masyarakat.

Dikala pandemi, ini bisa menjadi solusi untuk tetap bisa menyalurkan hobi. Kami biasanya main bersama-sama agar lebih seru dan menyenangkan. Kadang mainnya juga malam hari, agar lampu LED terlihat bagus,” kata Sugeng, saat ditemui, Sabtu (17/1) lalu.  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Halaman 2

Wali Kota Tegaskan Kinerja Perangkat Daerah Harus Tepat Waktu

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi, saat menghadiri Musrenbang Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Senin (18/1).

Pemkot Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Maidi menegaskan, kinerja OPD, Camat, hingga Lurah, kini harus tepat waktu. Hal tersebut bertujuan agar semakin cepat pula langkah pemkot setempat dalam menjalankan program-program kerja yang telah dirancang untuk satu tahun mendatang.

Hal di atas seperti yang diungkapkan wali kota saat menghadiri Musrenbang Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Senin (18/1).

Dikatakan oleh Wali Kota Maidi, menurutnya saat ini harus banyak pola pikir yang

diubah menjadi baru. Pola tersebut diterapkan agar mampu mencapai good and clean governance.

“Semua kegiatan harus on schedule. Dewan juga sama, banyak kerja sedikit bicara.

Termasuk OPD, Camat, dan Lurah harus on schedule.

Saya coba kota ini jadi contoh nasional dalam penerapan good and clean governance,” tegasnya.

Wali Kota Maidi menyebut, usulan yang mengemuka tak cukup hanya berdasar laporan.

Maka dari itu, sejumlah usulan fisik tersebut akan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung sebelum usulan di-

bawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Harapannya, pembangunan bisa berjalan cepat, tepat, dan bermanfaat.

Sementara itu, terkait usulan-usulan yang disampaikan warga. Wali Kota mengapresiasi kepedulian warga yang ikut sumbangsih dalam pembangunan kota. Hal itu dibuktikan dengan mengemukanya 10 usulan program fisik yang menjadi prioritas dan 10 program non fisik yang menjadi prioritas.

10 program fisik yang menjadi prioritas diantaranya adalah, perbaikan dan pembuatan penahan badan jalan sisi Jalan Minak Kuncar Barat, pengas-

palan jalan, saluran, RTH bawah jalan layang jembatan ring road dan pavingisasi.

Sementara itu, untuk program usulan non fisik yang menjadi prioritas diantaranya adalah pengadaan gerobak sampah dan pengelolaan sampah organik, pelatihan, hingga pengembangan UMKM. “Untuk Kelurahan Winongo, saya akan cek usulan semuanya. Terima kasih masyarakat gregetnya ada untuk pembangunan. Pembangunan di kota ini harus mengistimewakan apa yang menjadi skala prioritas dan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Wali Kota. [dar]

Dukung PPKM, Sekda Bersama Forkopimda Sidak Cafe Pemkab Situbondo, Bhirawa Sejumlah personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan BPBD bergabung bersama Sekda Syaifullah dan jajaran Forkopimda diantaranya Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai dan Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina Minggu malam (17/1).

Bupati Fadeli bersama Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana saat meninjau banjir.

alimun hakim/bhirawa

Realisasikan Perpres 80/2019, Bupati Fadeli Kirim Surat kepada Pemerintah Pusat Pemkab Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli telah mengirim surat permohonan dukungan percepatan penanganan banjir di wilayah Bengawan Jero kepada Pemerintah Pusat.

Dalam surat tersebut berisikan doronganl untuk segera merealisasikan Perpres 80/2019 terkait penanganan banjir Bengawan Solo.

Surat ke pusat tersebut dikirimkan beberapa hari lalu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan ditembuskan kepada Dirjen Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo di Surakarta, dan Gubernur Jawa Timur.

Bupati Lamongan Fadeli , Senin(18/ 1) menyatakan dalam penanganan banjir ini perlu adanya langkah konkrit percepatan realisasi dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 terkait Penanganan Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero dan Percepatan Penuntasan Saluran Primer Daerah Irigasi Bengawan Jero (lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage), termasuk per-

KILAS BIROKRASI

10 Pejabat Siap di Vaksin Covid-19 Pemkot Blitar, Bhirawa Sebanyak 10 orang pejabat jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar siap untuk di Vaksin Covid-19, namun Wali Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd tidak akan menerima suntikan vaksin untuk sementara waktu.

Wali Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd mengatakan untuk pelaksanaan awal pemberian Vaksin Covid-19 di Kota Blitar akan dilaksanakan pada 9 Pebruari mendatang yang rencananya vaksin Sinovac yang sudah dibelanjakan oleh Pemerintah Pusat akan diawali oleh 10 pejabat Pemkot Blitar.

“Pemberian vaksin akan kita mulai pada awal bulan Pebruari mendatang, yang akan diawali oleh 10 pejabat Pemkot Blitar,” kata Wali Kota Santoso.

Drs. Santoso, MPd Lanjut Wali Kota Santoso, dari sepuluh nama yang tertera tersebut diakui tak ada namanya sebagai penerima vaksin, dengan alasan usianya sudah melebihi kategori penerima vaksin Sinovac, dimana per tanggal 15 Januari 2021, Wali Kota Santoso genap berusia 60 tahun.

“Sebab sesuai dengan kriteria penerima vaksin Sinovac dari China, diantaranya warga yang berusia 18 - 59 tahun,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Santoso, bila pada suatu saat ia layak menerima vaksin, maka dirinya juga siap untuk menerima vaksin tersebut.

“Ini sebagai bentuk kepastian kepada masyarakat, kalau vaksin Sinovac itu halal dan aman, dan saya juga siap sewaktuwaktu jika memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin,” imbuhnya. [htn]

lunya penanganan pasca banjir (darurat) infrastruktur jalan dan jembatan.

“Penanganan banjir ini memiliki peran dan arti yang sangat penting, kaitannya dengan penyediaan air baku irigasi dan drainase serta kegiatan pertanian, dimana sampai saat ini penanganannya masih terkendala infrastruktur yang belum terpenuhi. Dengan dikirimkannya surat ini, kami berharap adanya dukungan baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam percepatan penyelesaian permasalahan banjir di Bengawan Jero,” ujar Bupati Fadeli.

Seperti diketahui,intensitas curah hujan yang tinggi dan terjadi hampir merata di wilayah Kabupaten Lamongan telah menyebabkan peningkatan kenaikan debit air yang masuk di wilayah Bengawan Jero.

Bengawan Jero yang sudah tidak mampu menampung luapan debit banjir dari anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah selatan dan tengah Kabupaten Lamongan, mengakibatkan banjir di beberapa Kecamatan di Lamongan, yakni Pucuk, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah. [aha]

Tim gabungan tersebut dalam angka untuk menggelar sidak di sejumlah cafe malam serta sejumlah tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat.

Menurut Sekda Syaifullah, kegiatan patroli tim gabungan dalam rangka untuk melaksanakan sidak dibeberapa tempat yang biasa dijadikan tempat mangkal malam hari. Diantaranya, sebut Sekda Syaifullah, cafe dan tempat strategis lain seperti alun alun kota.

“Sidak dan patroli ini dalam rangka untuk mendukung protokol kesehatan serta untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Situbondo,” ungkap mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai menegaskan, dalam patroli tersebut, pihaknya bersama jajaran Forkopimda mengimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

Diantaranya, sebut Kapolres Imam Rifai, menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan.

“Bagi para pengelola atau pemilik café atau lesehan dihimbau untuk membatasi jumlah pengunjung. Selain itu kami juga meminta mereka mengatur posisi jarak duduk dan mewajibkan pengunjung

untuk memakai masker,” ujar Kapolres Imam.

Tak hanya itu, kata Kapolres Imam, semua pengunjung berikut pengelola café agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan dan selalu mendukung pemberlakukan PPKM. Terkait dengan kegiatan PPKM, ulas Kapolres Imam, agar pengelola cafe juga memahami jadwal pelaksanaan PPKM. “Ya berlaku mulai 11-25 Januari 2021. Mulai saat itu kegiatan masyarakat maksimal dibuka sampai pukul 20.00 wib. Tujuannya agar tidak menimbulkan kluster baru penularan wabah Covid19 di Kabupaten Situbondo,” terang Kapolres Imam.

Kapolres Imam kembali menambahkan, karena Situbondo kini masuk dalam katagori zona orange diharapkan peran serta semua pihak memiliki kesadaran untuk mendukung peraturan yang dikeluarkan Pemerintah sehingga penyebaran Covid19 bisa berkurang.

“Kami semua harus bersinergi demi Kabupaten Situbondo tercinta. Sebab, tanpa adanya dukungan dan kesadaran semua kalangan untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, mustahil upaya yang digagas bersama sama berhasil dengan baik. Mari sama-sama menjaga diri, keluarga serta menjaga negara,” pungkas Kapolres Imam. [awi]

ASN Tahlil Virtual Doakan Asisten II yang Berpulang Pemkab Jombang, Bhirawa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengikuti pembacaan Tahlil secara virtual untuk mendoakan arwah Asisten II Setdakab Jombang, Jufri, yang berpulang pada Minggu (17/ 01). Pembacaan Tahlil secara virtual dilaksanakan pada Senin pagi (18/01).

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Akhmad Jazuli mengungkapkan, para ASN Pemkab Jombang ini mengikuti pembacaan Tahlil secara virtual karena Asisten II Setdakab dimakamkan dengan tata cara pemakaman Covid-19, sehingga ASN tidak bisa melaksanakan takziyah.

“Dalam arti, hormat secara ‘all out’, hanya saya dan beberapa rombongan ke rumah kelahiran Pak Jufri di Ngoro. Dan di sini, karena keluarganya isolasi mandiri, sehingga tidak bisa takziyah, kita ganti dengan doa bersama,” ujar Sekdakab Jombang saat diwawancarai usai Tahlil virtual.

Sekdakab Jombang menambahkan, pembacaan Tahlil untuk mendoakan Asisten II Setdakab ini dilakukan secara karena saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, kebersamaan teman-teman ASN Jombang ini, tadi malam kami ‘matur’ Ibu Bupati dan Pak Wabup bahwa, kami dari unsur teman-teman ini ingin doa bersama Tahlil,” tambah Sekdakab Jombang.

Sehingga lanjut Akhmad Jazuli, agar tidak terjadi kerumunan, pi-

Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli dan beberapa ASN Pemkab Jombang saat mengikuti pembacaan Tahlil secara virtual, Senin pagi (18/01).

haknya melaksanakan pembacaan Tahlil secara virtual di Ruang Media Centre dan diikuti sekitar 20 orang, sementara ASN lainnya, mengikuti dari kantor masing-masing.

“Hampir semua mengikuti, karena ini tidak keharusan tapi imbauan saja, (bagi) yang tidak ada kesibukan,” jelas Akhmad Jazuli.

Sekadar diketahui, Asisten II Setdakab Jombang, Jufri merupakan pejabat pertama Pemkab Jombang yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.

Agar tidak terjadi lagi pejabat Pemkab Jombang yang mening-

gal dunia karena terpapar Covid19, Sekdakab Jombang menjelaskan, pihaknya tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) sehari-hari.

“Ditambah lagi kalau ada kawankawan yang OTG (Orang Tanpa Gejala), atau kontak erat dengan mereka yang (positif) Covid-19, supaya mereka WFH (Work Form Home),” terang Akhmad Jazuli.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabar duka datang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Minggu (17/01). Jufri (58), pejabat Pemkab setempat meninggal

istimewa

dunia karena terpapar Virus Corona atau Covid-19.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang itu mengembuskan napas terakhir hari ini, Minggu (17/01) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya pukul 07.00 WIB. “Betul mas, Pak Jufri meninggal di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Sebelumnya, beliau menjalani perawatan di RSUD Jombang,” kata Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran saat dikonfirmasi wartawan melalui What App (WA) Telepon Seluler (Ponsel) nya, Minggu (17/01) kemarin. [rif]

Bupati Trenggalek Berikan Arahan dalam Pelaksanaan Kegiatan OPD Pemkab Trenggalek, Bhirawa Dalam Rapat Staff secara virtual yang diadakan pada Senin (18/1) mulai pukul 08.00, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin banyak memberikan arahan terhadap OPD dalam melaksanakan kegiatannya di tahun ini.

Seperti diketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 di Trenggalek sendiri yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, Mochamad Nur Arifin menghimbau untuk setiap OPD melaksanakan penegakan

protokol kesehatan di lingkungan kantor dan stakeholder OPD masing-masing.

Bupati muda tersebut juga berharap setiap OPD semakin responsif dalam banyak hal. Diantaranya adalah kantorkantor OPD memastikan responsif gender, parkir difabel, perempuan, bidang miring, ruang laktasi, dan jalur fast-track. Selain itu, makin responsif juga terhadap pengaduan masyarakat dengan cara tidak boleh lengahnya tim tindak lanjut pengaduan disetiap OPD.

“Terutama dari media sosial yang bisa aktif melaporkan pekerjaan setiap hari untuk transparansi terhadap masyarakat juga. Untuk Kominfo juga diperkuat sistemnya dan progress tindak lanjutnya,” ungkap Bupati Arifin dalam arahannya.

Arahan selanjutnya, untuk eksekusi setiap program selalu dilakukan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Hal ini dapat dicapai dengan memahami 17 goals SDGs (Sustainable Development Goals) dan disesuaikan dengan indikator

sasaran OPD untuk menyokong IKU Kabupaten. SAKIP harus A”, tambahnya.

Tak luput juga Bupati Arifin mengingatkan setiap OPD untuk disiplin terhadap pemanfaatan ruang dan pemeliharaan aset publik.

Salah satu contohnya di sektor tambang.

OPD terkait diminta mewajiban setiap kendaraan berat untuk mematuhi aturan tonase yang berlaku dan membuat jalur sendiri.

Diterapkan juga reklamasi/penanaman kembali serta perbaikan jalan untuk maintenance aar sektor ini bisa berjalan dengan baik.

“Jangan hamburkan uang, kreatif mengelola sumber PAD, dan harus aktif mengakses pembiayaan alternatif. Fokus kepada Program Prioritas, bantuan produktif dan sosial ke masyarakat, juga remunerasi berbasis kepuasan masyarakat”, tegas Bupati yang akrab disapa Gus Ipin ini.

Untuk hal-hal yang belum sempat dibahas dan juga beberapa program prioritas lainnya rencananya akan dibahas dalam rapat selanjutnya. [wek]

LEGISLATIF Perubahan RTRW Dinilai Sarat Kepentingan Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Halaman 3

DPRD Sumenep, Bhirawa Upaya Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep dinilai sarat dengan kepentingan pertambangan Fosfat oleh pengusaha luar. Isu yang berkembang, upaya pemerintah untuk melakukan perubahan RTRW itu hanya untuk kepentingan tambang fosfat.

Menanggapi santernya itu tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat angkat bicara.

Ia menilai jika kekayaan fosfat Sumenep ditambang secara massif akan mengancam petani di Sumenep.

Pasalnya, fosfat merupakan unsur yang menyuburkan tanah. Jika

fosfat diambil maka tanah akan kehilangan kesuburannya dan akan berdampak negatif pada petani.

Selain itu, fosfat memiliki banyak kegunaan dalam hal industri terutama sebagai bahan baku pupuk fosfor. Makanya banyak negara-negara meman-

faat fosfat sebagai bagian dari industri pertambangan.

“Menurut hemat kami, kepentingan industri haruslah berjalan sinergis dengan kepentingan lainnya yang juga bersifat primer dan jangka panjang. Terutama menyangkut keberlangsungan hidup publik terutama petani,” katan Irwan Hayat, Senin (18/1).

Sekretaris Fraksi PKB itu menerangkan, pertambangan fosfat yang tidak memperhatikan aspek dampak lingkungan tentu akan berdampak negatif pada lingkungan, diantaranya terhadap kesuburan tanah

lahan pertanian. Sebab, di Sumenep ini mayoritas warga berprofesi sebagai petani.

“Kalau misalnya Pemkab Sumenep berniat melegalkan pertambangan fosfat tentunya harus dikaji dampak negatif dan positifnya secara menyeluruh. Lebih banyak mana manfaat atau negatifnya,” paparnya.

Terkait Raperda RTRW yang ramai diperbincangkan, Hayat mengaku sampai hari ini draftnya belum masuk ke DPRD. Dengan demikian, kewenangan pembahasan masih belum.

“Informasi yang saya terima baru dimintakan persetujuan khusus pada menteri PUPR. Andaikata sudah selesai dan draft sudah ke DPRD, maka fraksi PKB tentu akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengkajinya dengan mempertimbangkan semua aspek. Terutama aspek kelestarian lingkungan jangka panjang,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengaku jika hasil review dan perubahan RTRW 2013-2033 sudah diajukan ke DPRD Sumenep. Na-

mun, perubahan itu tidak hanya fokus pada fosfat saja.

Melainkan ada beberapa klausul, diantaranya masalah lahan pertanian, kota baru dan penambangan tanah itu tidak ada di RTRW 2013-2023.

Bahkan Yayak membenarkan jika sudah ada berapa titik fosfat yang sudah direkomendasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk bisa dilakukan penambangan.

Jumlahnya antara 6 hingga 7 titik yang telah diberi rekomendasi. [sul]

ihsan kholil/bhirawa

Perwakilan Kepala Desa saat menyampaikan aspirasinya pada Komisi 4 DPRD Bondowoso di ruang gabungan DPRD.

Sejumlah Kades Minta Kejelasan Jadwal Pilkades Serentak Bondowoso, Bhirawa Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (18/1). Mereka datang untuk mengadu, karena sampai saat ini tidak ada tahapan yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Mereka meminta kejelasan dan kepastian hukum soal pelaksanaan Pilkades serentak

yang akan digelar di 151 Desa. Pada kesempatan ini, sejumlah tujuh perwakilan kepala desa itu menyampaikannya kepada Komisi 4 DPRD Bondowoso, di ruang gabungan DPRD. Kepala Desa Bukor, Mathari S.I.P. menerangkan, mereka meminta kepastian jadwal pelaksanaan Pilkades. Untuk itu pihaknya berharap DPRD mendorong

KILAS DEWAN

Agenda Pilkada Belum Ditetapkan KPU Boyongan ke Kantor Baru Kota Batu, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu mulai mengeluarkan semua aset dan dokumen yang berada di kantornya yang berlokasi di Jl.Raya Tlekung.

Aset dan dokumen tersebut mulai dipindahkan di kantor KPU Batu yang baru di Jl.Sultan Agung. Hal ini menyusul telah habisnya masa pinjam pakai di kantor KPU lama yang sebentar lagi akan beralih fungsi menjadi tempat uji KIR kendaraan bermotor.

Diketahui, kantor baru yang ditempati KPU ini tetap merupakan aset milik Pemkot. Sebelumnya bangunan ini digunakan sebagai BPJS Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Proses perpindahan ini segera dilakukan KPU Batu menyusul kota ini akan segera menggelar Pilkada. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Kota Batu, Marlina SP MSi mengatakan bahwa proses kepindahan kantor KPU Batu sudah mulai dilaksanakan, kemarin (18/1). [nas]

Pemkab Bondowoso agar segera menyusun regulasi pelaksanaannya.

“Per detik ini masih belum,” kata Mathari saat dijumpai awak media usai menyampaikan aspirasinya. Kata Mathari, jangan sampai terdapat regulasi yang dilanggar, sehingga tidak terkesan adanya pembiaran. Menurutnya, harus ada kepastian hukum dari Pe-

desa berakhir, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) sudah memberitahukannya kepada kepala desa.

“Jadi teman-teman kepala desa meminta kepada kami untuk meneruskan kepada pemerintah daerah. Supaya mengingatkan kepada BPD untuk berkirim surat kepada kepala desa tentang berakhirnya jabatan di bulan enam (Juni-Red),” paparnya. [san]

Sengketa Lahan Warga Bumiarjo Deadlock, Dewan Persilahkan Tempuh Jalur Hukum DPRD Surabaya, Bhirawa Sengketa lahan antara warga Surabaya dengan BUMN masih terjadi di kota Pahlawana. Senin ( 18/1), Komisi A menggelar hearing membahas aduan warga RW 06 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, terkait Sengketa Tanah antara Warga dan PT KAI. Disampaikan oleh warga daerah Bumiarjo ini memang sudah lama mengajukan sertifikasi ke BPN namun tidak pernah bisa diproses karena ada klaim dari PT KAI bahwa ini adalah aset mereka.

Sementara pihak PT KAI sendiri meyakini bahwa mereka memiliki bukti kepemilikan berbais Grondkaart dan sempat mengajukan proses sertifikasi ke BPN namun diprotes oleh warga sehingga proses berhenti.

BPN sendiri dalam hearing tersebut mengaku pernah mendapatkan surat dari warga untuk sertifikasi 86 bidang namun tidak bisa memproses karena ada klaim dari PT KAI bahwa Sekdakab Pamekasan, Ir. Totok Hartono, M.T, didampingi Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja, Supriyanto, S.Sos, M.Si dan Kabid Pemberdayaan Koperasi Diskop UKM Pamekasan, Drs. Abdul Fata, M.Si. syamsudin/bhirawa

Pemkab Pamekasan Dukung Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM Pemkab Pamekasan menyambut baik arahan Presiden RI Ir Joko Widodo untuk membangun kemitraan antara penanam modal baik PMA maupun PMDN dengan UMKM yang ada di daerah. Dalam mendukung program itu secara teknis pesiapan akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kemitraan sebagaimana diarahkan oleh pusat itu kita harus tingkatkan. Secara teknis nanti akan dilanjuti pihak OPD terkait.

Harapan UMKM, pertama harus serius dulu dan ulet penuh kesabaran. Utama lagi berinovasi baik dari sisi produk maupun kemasan, karena persaingan persaingan ketat,” kata Totok Hartono,” usai mengikuti zoom meeting penandatanganan kerjasama Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM. Acara disaksikan Presiden RI, Joko Widodo, untuk zoom meeting di ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Senin (18/1), juga hadir Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTST dan Tenaga Kerja Pamekasan dan Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UKM Pamelasan.

Totok menegaskan, pemerintah akan terus memfasilitasi bagaimana dalam usaha kemitraan antara pelaku UMKM di Pamekasan dengan pengusaha, baik dari aspek permodalan maupun bantuan ijin usaha yang dipermudah. Meski demikian harapannya para pelaku UMKM sendiri juga

merintah Daerah dalam hal ini Bupati mengenai jadwalnya.

“Sebenarnya, di bawah bulan 6 sudah terlaksana. Selama ini kita bingung karena tidak ada kepastian,” urainya. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Kriesna menjelaskan, bahwa sesuai pasal 32 UU nomor 6 tahun 2014 diatur bahwa enam bulan sebelum masa kepala

harus punya kemauan yang keras juga untuk memajukan usahanya.

“Saya rasa kalau itu kemitraan yang sifatnya membuat prospek, mereka pasti bersemangat. Kan selama ini yang menjadi kendala misalkan dari sisi pemasaran ada kesulitan. Dengan ada kemitraaan ini akan terurai itupun sinergitas antara UMKM dengan mitranya itu juga harus ditingkatkan. Kita Pemkab memfasilitasi untuk bangkitnya UMKM,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Perijinan dan Tenaga Kerja (DPMP Naker), Supriyanto mengharapkan perusahaan yang masuk ke Pamekasan baik itu PMA maupun PMDN agar bermitra dengan UMKM yang ada di Pamekasan.

Dia mengaku sudah mengkomunikasi dengan dinas koperasi yang membina UMKM dan komunikasi itu akan lebih intens lagi dilakukan. Juga dengan perusahaan yang ada di Pamekasan atau pun yang baru akan masuk Pamekasan agar mereka memanfaatkan produk produk UMKM. “Sebagai contoh misal pelaku usaha di hotel. Jadi agar produk produk UMKM juga

bisa masuk ke hotel. Misal kayak sandal, sepatu yang sudah punya UMKM, kemudian juga pembuatan songkok. Juga di Pamekasan ada produk garam, diharapkan kerjasamanya bagaimana produk garam ini bisa dimanfaatkan diserap oleh perusahaan sesuai dengan bidangnya,” katanya.

Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UKM, Abdul Fata mengatakan, pelaku usaha mikro di Pamekasan berdasar data terakhirsebanyak 83.027. Sesuai amanat Presiden bahwa setiap PMA maupun PMDN harus bermitra dengan pelaku UMKM. Maka itu, pihaknya akan memetakan, kedepan kemitraan ini semakin bagus.

Dijelaskan, kemitraan bisa dilakukan, pertama peningkatan SDM, kemudian kesiapan modal, pemanfaatan produksi, pemasaran dan yang terakhir kaitannya dengan produksi. Dia yakin jika pelaku UMKM bermitra dengan perusahaan besar, kualitas produknya akan menjadi baik.

“Kita lihat dulu yang dimitrakan. Kalau misalkan dalam bentuk pemasaran, kita menyiapkan produk-produk apa yang mau dipasarkan. Lebih mengerucut, misalkan dikerjasamakan produk olahan berbasis perikanan, kita siapkan produk olahan dari perikanan. Kalau berbasis pertanian, kita siapkan produk olahan berbasis pertanian dan lainnya,” pungkasnya. [din.adv]

bidang tersebut overlap dengan yang diakui sebagai aset PT KAI. Menariknya, dalam hearing itu Camat wonokromo mengakui masalah menjadi berlarut-larut karena salah satunya pihak Kecamatan Wonokromo sampai saat ini tidak memiliki Buku Tanah di 6 kelurahan, termasuk kelurahan Sawunggaling.

Hingga, lanjut Camat Wonokromo, jika ada warga mengajukan permohonan terkait status tanah untuk keperluan jual beli , sewa atau yang lain, pihak kecamatan hanya berikan memberikan saran agar mengurus rekomendasi.

“Pertama, diarahkan ke pemkot dalam hal ini Dinas Pengelolaan Bangunan & Tanah untuk memastikan itu aset Pemkot atau tidak, jika tidak, yang kedua, minta rekomendasi ke lembaga terkait apakah kodam, PT KAI atau yang lain,” terangnya.

Komisi A pada awalnya berupaya mendorong ada hubungan hukum

antara PT KAI dan warga dengan solusi apakah dilepas murah atau sistem sewa murah. Namun solusi ini ditolak warga karena tidak mengakui bahwa tanah itu milik PT KAI, mereka meyakini bahwa Grondkaart bukan bukti sah.

Pihak PT KAI juga menyatakan tidak diberi wewenang oleh Kementrian BUMN untuk melepas aset. Terjadilah Deadlock, alias upaya musyawarah tidak tercapai.

Akhirnya Komisi A mendorong agar Pengacara bisa menempuh jalur hukum atau bisa menemui Ombusman dengan membawa hasil rekap Haearing di komisi A DPRD Kota Surabaya.

Terkait hasil hearing tersebut anggota Komisi A, Fattkur Rohman, menyampaikan agar Pemkot Surabaya, dalam hal ini Bagian Hukum, bisa membuat kebijakan terkait permasalahan sengketa tanah terutama antara warga dengan BUMN. “Di satu sisi warga ingin kejelasan status sedangkan disisi lain, PT KAI meyakini ini

aset mereka dengan hanya bukti kepemilikan Grondkaart (bukan sertifikat), ini penting agar di kemudian hari bisa menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa,” terang Fatkhur saat hearing.

Usulan Kedua, ditempat lain, ada kasus serupa, dimana ada suatu wilayah yang di klaim aset PT KAI, namun warga memiliki sertifikat sedang warga sekitarnya tidak bisa mengurus sertifikat, mohon Ini menjadi otokritik bagi BPN, bagaimana mungkin ini terjadi.

“Yang terakhir, saya berharap PT KAI bisa bijak menyikapi ini, dengan asumsi taruhlah benar ini aset PT KAI, jika pada faktanya lahan ini tidak akan di manfaatkan oleh PT KAI dalam waktu yang akan datang, semoga ada policy yang win win solution mengingat warga sudah menghuni dan merawat lahan ini berpuluh-puluh tahun, namun jika lahan memang masih konflik, ya tentunya harus di selesaikan secara jalur hukum,” tutup anggota Fraksi PKS ini. [gat.dre]

Dewan Tugaskan DPMD Inventarisir Penyerobotan Tanah Khas Desa Watulimo DPRD Trenggalek, Bhirawa Forum Peduli Desa FPD Watulimo datangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek lantaran terdapat satu bidang tanah seluas 640 meter persegi yang diduga diserobot oleh masyarakat.

Kedatangan mereka di terima oleh komisi I DPRD setempat beserta anggota di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin (18/1).

Ketua Forum Peduli Desa (FPD) Desa Watulimo, Sunaryo mengatakan bahwa kedatangannya menemui wakil rakyat Trenggalek guna mengadukan keberadaan satu bidang tanah khas Desa yang diduga telah diserobot oleh seseorang namun tidak diselesaikan.

“Kami mengadu ke Dewan karena ada sengketa tanah Desa Watulimo yang diduga diserobot oleh seseorang,” ungkap dia. Karena menurutnya tanah khas Desa harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, serta kesejahteraan warga desa tersebut dan bukan sepatutnya untuk kepentingan pribadi.

“Seharusnya tanah tersebut untuk kesejahteraan warga desa watulimo seutuhnya, bahkan diduga dalam satu bidang tanah yang diserobot tersebut terindikasi sertifikat yang dimilikinya aspal, artinya asli sertifikat nya dan palsu dalam memperoleh sertifikat,” ujarnya.

Sehingga dengan dilakukan hearing kali ini pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dapat menyelesaikan sengketa tanah ini

wahyu asmoro/bhirawa

Forum Peduli Desa FPD Watulimo datangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek lantaran terdapat satu bidang tanah seluas 640 meter persegi yang diduga diserobot oleh masyarakat.

“Harapan kita mendapatkan penyelesaian atas sengketa tanah ini, dan kita diberikan waktu satu minggu untuk diberikan tentang cara penyelesaian berikutnya, karena masih mau dirapatkan oleh pihak Pemkab,” tuturnya.

“Selain itu kami berharap karena itu tanah khas desa yang merasa kehilangan itu kan desa bukan seperti rakyat jelata dan desa harusnya lebih aktif untuk mempertahankan asetnya,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid membenarkan pemberian waktu satu minggu untuk Pemkab Trenggalek melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) guna menginventarisir kekayaan desa Watulimo yang saat ini sedang disengketakan.

“Pemkab kita beri waktu 1 minggu, karena selama ini Pemerintah Desa (Pemdes) kurang aktif, maka-

nya kita mendorong melalui DPMD agar memginventerisasi kekayaan desa, apabila ada kekayaannya yang hilang agar dia melakukan pencarian, selain itu diturunkan juga inspektorat,” ujarnya. “kita juga mendesak DPMD untuk mengaktifkan pemerintahan desa agar apa yang diharapkan warganya untuk mengembalikan tanah milik Desa yang sudah menjadi sertifikat atas nama orang lain,” imbuhnya.

Kenapa demikian, kalau desa tidak dibuat begitu Pemdes tidak akan terdorong untuk memperjuangkan aset yang dimiliki desa.

“Karena dalam hal ini masyarakat tidak ada yang dirugikan tapi yang harusnya merasa dirugikan ada pemerintah desa. Sehingga nanti setelah di inventarisir ada laporan dan ternyata bisa diselesaikan tidak diselesaikan, maka kita tanyakan kepada kepala desa, kenapa diam berarti ada apa di pemerintahan desa,” pungkasnya. [wek]

OPINI

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

TAJUK

Rela Antre Divaksin VAKSIN melawan Covid-19 sudah disuntikkan kepada presiden, gubernur dan forum pimpinan daerah. Tokoh-tokoh nasional (panutan masyarakat) serta tokoh kelompok profesi juga telah menjalani vaksinasi. Termasuk kalangan selebritas papan atas, bagai “relawan” program imunisasi Covid-19. Setiap daerah (proinsi, serta kabuaten dan kota) kini telah memiliki jadwal vaksinasi, dengan prioritas tenaga kesehatan. Tagar (tanda pagar, #) “siap di-vaksin” menjadi trending di-upload di Whatsapp grup.

RSUD, dan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (terdepan) milik pemerintah, mulai sibuk mempersiapkan sarana vaksinasi, dengan sokongan relawan vaksinator. Selain vaksin yang disediakan (diberikan kepada masyarakat secara gratis) pemerintah juga membuka opsi vaksinasi mandiri (berbayar).

Jenis (merek) vaksin, dan tempat imunisasi bisa dipilih. Tetapi vaksin dengan merek lain masih harus menunggu izin edar Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan), dan jaminan produk halal Kementerian Agama.

Hingga kini di seluruh dunia mulai beredar secara terbatas, lima jenis (merek) vaksin. Paling mahal ditawarkan dengan merek Sinopharm, asal China, seharga US$ 145,- per- 2 dosis.

Ada merek Moderna, asal Amerika Serikat (AS) dijual seharga US$ 34,- per-dosis, setara. Ada juga merek Pfizer-BioNTech (kerjasama Jerman dengan AS) seharga US$ 20,- per-dosis..

Ada juga vaksin produk AS yang dijual lebih murah, hanya US$ 10,- per-dosis (merek Johnson & Johnson). Inggris juga mengeluarkan vaksin super murah bermerek Oxford-AstraZeneca, harganya US$ 4,- per-dosis.

Antusiasme masyarakat memperoleh vaksin Covid-19 cukup besar. Walau kampanye penolakan (melalui media sosial) juga cukup banyak. Ironisnya, kampanye penolakan vaksinasi, seolah-olah dimotori oleh anggota DPR-RI faksi pendukung pemerintah. Dialog dalam rapat komisi IX DPR-RI (dengan Menteri Kesehatan), menjadi andalan posting di media sosial. Tetapi terbukti tidak mengurangi semangat masyarakat mendaftar menjadi penerima vaksinasi.

Beberapa negara telah melakukan imunisasii tahap pertama, sekaligus menjejaki efek vaksin Covid-19, sejak pertengahan Desember 2020. Antara lain, Inggris, Rusia, China, AS, serta negara-negara jazirah Arab. Sekitar 1,6 juta warga dunia sudah disuntik vaksinasi Covid-19. Masing-masing negara beda merek.

China, Turki, jazirah Arab, menggunakan vaksin yang se-merek dengan Indonesia. Namun China juga menggunakan merek lain, disebabkan jumlah Sinovac tidak mencukupi (karena berbagi dengan negara lain).

Vaksin merupakan hasil kerjasama negara sedunia. Penggunaannya juga berdasar kesepakatan, melalui Komite Darurat Badan Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization).

Kerjasama internasional diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan, “Pada kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan negara lain dan/atau organisasi internasional.”

Seluruh dunia akan memerlukan vaksin dalam jumlah sangat besar, sampai sekitar 8 milyar dosis. Tidak seluruh negara bisa membuat vaksin. Kecuali yang memiliki “sejarah” memproduksi vaksin kesohor. Termasuk Indonesia yang telah memiliki pabrik vaksin level dunia, sejak tahun 1890. Produk industri farmasi milik negara (BUMN), Bio Farma, telah digunakan di 130 negara, termasuk 50 negara OKI. Menjadi andalan WHO, dan UNICEF (United Nations Children’s Fund).

Vaksinasi akan menjadi peta jalan membangun imunitas terhadap pandemi CoViD-19. Pemerintah mencanangkan vaksinasi selesai pada akhir tahun (2021) ini. Terutama setelah vaksin “merah-putih” produksi dalam negeri telah bisa disuntikkan.

Bahkan juga bisa diekspor ke berbagai negara.

Kekebalan (Ketahanan Kesehatan) wajib segera dibangun, membentuk suasana herd immunity, mayoritas rakyat yang kebal infeksi bisa melindungi yang tidak kebal. Segera memulihkan nafkah, peribadatan dan ke-guyub-an sosial. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Tingginya Ancaman Keamanan Negara SEIRING dengan cukup banyaknya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme di Indonesia, maka sudah menjadi suatu keharusan jika pemerintah perlu mengambil langkah tegas. Pasalnya, jika terbiarkan akan berpotensi mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Salah satu solusinya adalah langkah tegas dengan tidak memberi ruang gerak bagi terorisme di negeri ini.

Berangkat dari kenyataan itulah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres tersebut, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 yang telah diundangkan pada 7 Januari 2021. Lebih detailnya, Perpres tersebut bisa dilihat dilaman jdih.setkab.go.id.

Sejumlah program dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah dikupas tuntas dalam Perpres 7/2021 tersebut, yang secara esensial sangat penting dalam mengajak masyarakat untuk perduli dan waspada kepada lingkungan tempat tinggalnya. Mengingat semakin berkembangnya varian terorisme, maka logis adanya jika kita wajib mendukung Perpres baru ini. Dengan Perpres tersebut maka ruang gerak teroris akan semakin sempit.

Selain itu, Perpres ini penting adanya ketika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan personil polisi. Artinya, jumlah personel polisi masih kurang jika dibandingkan jumlah populasi penduduk. Merujuk dengan kenyataan itulah, maka warga pun dituntut memiliki kesigapan dalam menghadapi terorisme. Begitupun, negara tidak boleh kalah dengan terorisme.

Segala tindak tanduk terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri.

Mengingat, terorisme adalah salah satu dari banyak masalah kontemporer yang menimbulkan ketidakpastian di tingkat nasional, regional, dan global, maka penanganannya pun diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, serta bangsa ini untuk bersatu harus menjadikan terorisme sebagai musuh bersama.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Bansos, Rokok, dan Kemiskinan rti besar sampao rokok kretek. Padahal hal itu sangat kontraproduktif.

Rokok merupakan “kebutuhan pokok” bagi warga miskin setelah beras. Karena itu cukup berasalan BPS mengatakan, salah satu faktor penghambat penurunan bagai kelompok terbesar angka kemiskinan adaOleh : dalam konsumsi rokok. lah konsumsi rokok..

Umar Sholahudin Dan konsumsi rokok di Pada tahun 2017, kalangan masyarakat Tim Nasional Percemiskin semakin mempatan Penanggulangan perburuk kemiskinan mereka.

Kemiskinan (TNP2KN). Setiap tahun pengeluaran untuk rokoj dari Gakin Rokok memperburuk Kemiskinan semakin meningkat. Dalam enam Secara kasat mata, jika kita melihat sampai tujuan tahun terakhir, jumlah kehidupan masyarakat miskin, maka perokok dari kalangan Gakin meninkita tidak terlalu sulit menemukan gkat dari 30% menjadi 40%. ASEAN para kepala keluarga miskin (Gakin) mempunyai 10% perokok dunia, mengkonsumsi rokok. Bahkan di sebesar 52,2% adalah perokok Indokalangan masyarakat miskin, rokok nesia. Sementara itu, hasil riset Studi dianggap sebagai “obat stress” dari Demografi UI menyebutkan, banyak himpitan kemiskinan. Kepala Gakin rumah tangga termiskin atau berpenglebih mengutamakan kebutuhan “hisap hasilan rendah yang terperangkap asap” daripada memberikan konsumsi konsumsi rokok; sebanyak 7 dari 10 gizi yang baik bagi anak-anaknya. rumah tangga di Indonesia (hampir 70 Karena itu, tak heran jika keluarga persen) memiliki pengeluaran untuk

Mulai Januari 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan dana cash atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin dengan total anggaran sebesar 110 trilun secara bertahap. Program Kelurga Harapan (PKH) mendapat alokasi sebesar Rp 7,17 triliun, kartu Sembako dengan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun, dan Bansos tunai sebesar Rp 3 triliun. Per Gakin akan menerima Rp 300 ribu/bulan.

B

ansos tunai akan produktif dan sangat membantu masyarakat, jika tepat sasaran dan tepat pemanfaatannya, khususnya tidak digunakan untuk membeli rokok (JP, 6/1/2021) . Karena itu, gagasan Mensos Tri Risma Harini patut untuk kita dukung.

Larangan Mensos agar Bansos tunai tidak digunakan untuk membeli rokok sangat beralasan, mengingat konsumsi rokok menjadi salah satu biang kerok susahnya angka kemiskinan diturunkan. Berdasarkan data BPS maret 2020, angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78% (meningkt dibanding Maret 2019 : 24,79 juta jiwa) dari jumlah penduduk Indonesia, dengan menggunakan garis kemiskinan Rp 452.652/kapita.

Lembaga Institute of Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi angka kemiskinan akan naik menjadi 10,34% karena dampa Pandemi Covid-19.

Menurut Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan yang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar Asia Pasific Conference on Tobacco of Health (APACT) di Sydney, Australia yang berlangsung 2010 lalu, pernah mengatakan konsumsi tembakau, terutama rokok, memperburuk kemiskinan. Karena itu, kondisi ini harus menjadi kekhawatiran, terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai negara pengkonsumsi rokok ketiga terbesar di dunia setelah China dan India.

Indikasi besarnya konsumsi rokok pada kelompok masyarakat miskin juga ditegaskan oleh hasil penelitian Rijo M. John, dari American Cancer Society AS, yang mengatakan, di India konsumsi rokok meningkatkan angka kemiskinan 1,6%di desa dan 0,8% di daerah perkotaan serta menambah sekitar 15 juta orang miskin di India. Penelitian lain yang terkait, dari lembaga Demografi UI; uang untuk rokok sembilan kali pengeluaran pendidikan dan 15 kali pengeluaran kesehatan. Data dan faka ini semakin menguatkan, masyarakat miskin se-

H

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statisik (BPS), masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih menghabiskan uangnya untuk membeli rokok setelah beras. Data BPS Maret 2020, menyebutkan dengan perkapita Rp 452.652/ Gakin, komposisi garis kemiskinan didominasi 73,86% dari kelompok makan seprti besar sampao rokok kretek. Padahal hal itu sangat kontraproduktif. Rokok merupakan “kebutuhan pokok” bagi warga miskin setelah beras. miskin identik dengan gizi buruk. Bagaimana mau memperbaiki kesehatan anak dan Gakin, jika salah satu anggotanya masih menjadi perokok aktif.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statisik (BPS), masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih menghabiskan uangnya untuk membeli rokok setelah beras. Data BPS Maret 2020, menyebutkan dengan perkapita Rp 452.652/Gakin, komposisi garis kemiskinan didominasi 73,86% dari kelompok makan sep-

membeli rokok. Sedangkan 6 dari 10 rumah tangga termiskin (57 persen) memiliki pengeluaran untuk membeli rokok. Studi sejenis tahun 2002-2003 pada lebih dari 360.000 rumah tangga miskin perkotaan dan pedesaan membuktikan, kematian bayi dan balita lebih tinggi pada keluarga yang dengan orang tua merokok daripada tidak merokok. Kerugian yang diderita anak akibat merokok tidak hanya permasalaan malnutrisi. Ketika mereka meranjak remaja, kembali rokok menjadi suatu pokok persoalan yang mendera

mereka kerena mereka menjadi target sasaran iklan rokok.

Perilaku merokok pada sebuah Gakin mengakibatkan gizi buruk pada anak karena orang tua lebih mengutamakan membeli rokok dibandingkan membeli beras, telor, ikan, dan makanan bergizi lainnya. Belanja rokok telah menggeser kebutuhan makanan bergizi yang esensial untuk tumbuh kembang anak balita.Tingginya angka balita yang bergizi buruk tentunya akan berpotensi meningkatkan angka kematian balita.

Sinergi dengan Program Kesehatan Melihat fakta di atas, sudah saatnya program penanggulangan kemiskinan harus disinergikan dengan pengurangan konsumsi rokok pada Gakin.

Program penyadaran kepada Maskin untuk berhenti merokok harus terus digalakan dan dikampanyekan. Memang tidak mudah merubah kebiasaan merokok di kalangan masyarakat miskin. Apalagi bagi perokok dari Gakin yang menganggap rokok dianggap sebagai alat penghilang stress. Menghilangkan konsumsi rokok pada keluarga miskin tentu saja tidak sekedar melalui panyadaran dan kampanye yang massif.

Dalam kajian sosiologi hukum, merubah kebiasaan buruk masyarakat tidak sekedar dilakukan melalui pidato dan kampanye, tapi harus diperkuat dengan adanya regulasi.

Dalam konteks ini, merubah kebiasaan merokok dan mengurangi angka kemiskinan harus didukung dengan kebijakan yang memungkinkan Gakin bisa berhenti merokok. Salah satunya dengan tidak memberikan Bansos tunai kepada Gakin atau memastikan Bansos tunai tidak dipakai untuka memberi rokok.

Peningkatan kualitas kesehatan, terutama perbaikan gizi buruk Gakin melalui pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat harus didukung dengan kesadaran para orang tua untuk tidak menghancurkannya dengan mengkonsumsi rokok. Para orang tua Gakin perlu diberikan pemahaman yang baik bahwa konsumsi rokok yang tinggi akan berakibat buruk pada kesehatan anak dan keluarganya. KIS dan Bansos tunai lainnya yang diberikan Gakin akan sia-sia belaka, jika masih ada para orang tua Gakin yang menjadi perokok aktif.

Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Mahasiswa S-3 FISIP Unair

Bertahan Hidup di Masa Pandemi Covid-19

ingga saat ini masa pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Sudah lebih dari delapan bulan sejak Pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia. Pada Senin, 2 Maret 2020 Presiden Indonesia yaitu bapak Ir. Joko Widodo mengumumkan bahwa kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, dikatakan bahwa ada dua orang Indonesia positif Covid-19 yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama Covid19 tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan berusia 31 tahun dengan warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia, pertemuan tersebut terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada Februari 2020. Kasus Covid-19 menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Angka kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya secara signifikan berdasarkan laporan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama ini mengakibatkan berbagai dampak serius terhadap banyak sisi, seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian dan berbagai lini kehidupan. Dari berbagai dampak tersebut yang paling menarik adalah dampak terhadap aktivitas para pelaku bisnis usaha kecil dan menengah atau UKM. Tidak hanya penghasilan yang menurun, beberapa usaha bahkan harus gulung tikar karena tidak sanggup lagi mencukupi biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usahanya, seperti persediaan barang untuk dijual habis

hidup di masa pandemi dan tidak ada lagi modal Covid-19. Misalnya, untuk membeli persedipara pelaku usaha keaan barang untuk dijual, cil dan menengah atau tidak bisa membayar UKM yang mengalami gaji karyawan, dan lain kebangkrutan dan harus sebagainya. Pelaku usatutup usaha, bisa memha kecil dan menengah buka usaha lain seperti atau UKM harus memujualan makanan, masker, tar otak untuk mencari sembako dan bahan mastrategi yang pas agar Oleh : sakan seperti rempahdapat mempertahankan Seva Eka Cahyani rempah, sayuran dan seusahanya dan dapat berbagainya yang tentunya tahan hidup di masa panmasyarakat membutuhdemi Covid-19.

Dalam mengkaji persoalan ini, kan itu semua setiap harinya sehingga dilakukan survei via Google form para pelaku usaha kecil dan menengah pada tanggal 1-3 Januari 2021, survei atau UKM bisa tetap memperoleh ini dilakukan pada responden pelaku penghasilan.

Sedangkan para pelaku usaha kecil usaha kecil dan menengah atau UKM yang berada di daerah kota Batu. Dida- dan menengah atau UKM yang menpatkan data 85% bahwa pelaku usaha galami penurunan penghasilan bisa kecil dan menengah atau UKM men- melakukan strategi baru untuk tetap galami penurunan penghasilan dan mempertahankan usahanya dan untuk didapatkan data 15% bahwa pelaku tetap mendapatkan penghasilan yang usaha kecil dan menengah atau UKM maksimal, misalnya para pelaku usaha mengalami kebangkrutan dan harus kecil dan menengah atau UKM yang menjual pakaian baru sekarang bisa tutup usaha.

Dalam hal ini, untuk mengatasinya ditambah juga untuk menjual pakaian Pemerintah harus mengeluarkan ban- bekas layak pakai dengan harga yang tuan modal terhadap para pelaku usaha terjangkau agar masyarakat tetap bisa kecil dan menengah yang terdampak membeli pakaian dengan harga terCovid-19 agar para pelaku usaha kecil jangkau namun masih layak dipakai, dan menengah atau UKM tetap dapat para pelaku usaha kecil dan menengah mempertahankan dan menjalankan atau UKM yang menjual sembako usahanya. Pemerintah harus memberi- secara offline atau hanya melakukan kan bantuan modal secara merata den- jual beli di toko kini juga bisa ditamgan waktu yang bersamaan agar para bah untuk menjual secara online lewat pelaku usaha kecil dan menengah atau media sosial atau yang lainnya dengan UKM sama-sama mendapatkan dan sistem pengantaran ke rumah dengan ongkos kirim yang terjangkau agar merasakan bantuan modal tersebut.

Selain itu, para pelaku usaha kecil masyarakat tetap bisa membeli dengan dan menengah atau UKM juga harus merasa aman dan nyaman tanpa tatap memutar otak untuk menemukan muka dan juga untuk memutus rantai strategi yang pas untuk mempertah- penyebaran Covid-19, selain itu juga ankan usahanya dan untuk bertahan para pelaku usaha kecil dan menengah

atau UKM yang menjual barangbarang keperluan rumah tangga dengan pembayaran secara tunai kini juga bisa menyediakan pembayaran secara kredit agar masyarakat tetap melakukan pembelian namun dengan tidak merasa terbebani karena harus melakukan pembayaran secara langsung atau tunai.

Kondisi saat ini memang bukanlah suatu kondisi yang biasa. Pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM memang harus beradaptasi dengan kondisi saat ini untuk mempertahankan usahanya dan untuk bertahan hidup di masa pandemi Covid-19.

Para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM harus benar-benar mencari strategi yang pas untuk mempertahankan usahanya dan untuk bertahan hidup di masa pandemi Covid-19. Pemerintah juga diharapkan, untuk bisa lebih membantu para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam permasalahan ini, dengan cara seperti memberikan bantuan modal secara merata terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM, memberikan penyuluhan atau solusi untuk mempertahankan usaha para pelaku bisnis kecil dan menengah atau UKM di masa pandemi Covid-19, atau bahkan membantu mempromosikan usaha para pelaku usaha kecil dan menengah yang terkena dampak dari Covid-19 agar usaha para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM terus berjalan.

Mahasiswi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Bisa dihubungi melalui email : sevaekacahyani@gmail.com

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK PPKM, Omzet Restoran di Malang Turun Drastis Halaman 5

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Malang, Bhirawa Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Kota Malang mengeluhkan penurunan omzet secara drastis selama dua bulan terakhir. Adaya kebijakan jam malam disusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disinyalir menjadi penyebab penurunan omzet usaha restoran dan kafe.

Sebagai kota destinasi wisata di Jawa Timur, kafe dan restoran di Kota Malang memang cukup banyak. Namun menurunnya jumlah wisatawan yang datang akibat pan-

demi Covid-19 juga membuat usaha ini turut terdampak.

Ketua Apkrindo sekaligus pemilik rumah makan Kertanegara Malang, Indra Setiyadi mengatakan, pendapatan se-

hari-sehari yang mereka peroleh dalam dua bulan terakhir tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan gaji karyawan. “Bahkan pernah kita sehari hanya mendapat pemasukan Rp 630 ribu, keesokan harinya dapat Rp 2 juta.

Jumlah ini menurun jauh dibandingkan kondisi normal,” ujar Indra, Senin (18/1) kemarin.

Meski begitu, Indra mengungkapkan jika ia berupaya agar tidak merumahkan karyawannya yang kini berjum-

lah 40 orang. Alasannya adalah kekeluargaan, karena para karyawan telah loyal bekerja bertahun-tahun bahkan sejak restoran ini didirikan pada 2007 silam.

“Kita berusaha tidak merumahkan karyawan, meskipun sempat kita gaji 50 persen di awal pandemi atau saat PSBB. Kita tidak mungkin merumahkan karena mereka juga punya keluarga kita tetap mempekerjakan karyawan. Tetapi pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran, sehingga saya ter-

paksa mencarikan dana talangan untuk operasional dan gaji karyawan,” ungkapnya.

Dengan kondisi itu, Indra pun berharap perhatian dari pemerintah. Salah satunya melalui upaya pemetaan usaha yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan tidak. Dia mengklaim aturan pembatasan di Rumah Makan Kertanegara telah diterapkan mulai dari pengukuran suhu tubuh, kewajiban cuci tangan, hingga physical distancing.

“Dunia kuliner ini sudah menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah daerah seharusmya memiliki peta dimana tempat kuliner rawan yang tidak memenuhi prokes, dan mana kuliner yang sudah terverikasi Kemenparkraf. Harapan kami, Pemda memberikan kebijakan yang bisa mendongkrak pendapatan selain meminta tutup sesuai aturan jam malam,” kata Sambung Indra.

Pihaknya juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Malang selama ini tidak per-

nah melakukan sosialisasi terkait kebijakan PPKM. Sehingga pengusaha restoran dan kafe awalnya tidak mengetahui jika ada kebijakan tersebut.

“Sampai saat ini PPKM berjalan sepekan, kami tidak menerima surat edaran PPKM dari Pemkot Malang khususnya berkaitan jam malam pukul 20.00 WIB seluruh tempat usaha harus tutup. Secara person tidak ada, secara organisasi juga tidak ada,” pungkasnya.[mut]

LINTAS PELAYANAN

Tahun ini, Pemkab Bangun Pasar Senilai Rp 73 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kaswasan Permukiman (PKP) Cipta Karya, tahun ini rencana akan membangun pasar Banjarejo II senilai Rp 73 miliar. Sehingga nantinya kehadiran pasar ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara umum dan para pedagang secara khusus.

Kepala Dinas Perumahan Kaswasan Permukiman (PKP) Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro melalui Kabid Tata Bangunan, Beny Kurniawan mengatakan, anggaran untuk pembangunan pasar tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2021. “Pasar modern ini dibangun berlokasi di Jalan Kopral Kasan (depan pasaar hewan) Kelurahan Banjarejo, dengan luas lahan 1,5 hektar di tanah milik Pemkab Bojonegoro,” katanya, kemarin (18/1).

Menurutnya, pada bulan ini memasuki tahap proses tender atau lelang. Rencana pada Bulan Maret depan, bakal segera dibagun. “Untuk pembangunan Pasar Banjarejo II ini, tidak terlalu banyak hambatan sebab sesuai administrasi dan persyaratan lain sudah selesai dipenuhi,” katanya.

Sesuai rencana awal, sambungnya, bangunan pasar modern itu terdiri dua lantai yaitu lods kering dan lods basah yang direncanakan pada lantai dasar meliputi, pedagang sayur-sayuran, pedagang ikan dan pedagang daging. ”Jadi, pada lods keringnya kita sediakan untuk pedagang pakaian, pedagang kosmetik dan pedagang lainya,” tuturnya.[bas]

Para petugas medis saat menjalani suntik vaksin .

kerin ikanto/bhirawa

Suntik Vaksin Corona Berlangsung di 19 Rumah Sakit Pasar modern bakal dibangun di Jalan Kopral Kasan (depan pasaar hewan) Kelurahan Banjarejo, dengan luas lahan 1,5 hektar di tanah milik Pemkab Bojonegoro.

Tembus Rp64 Triliun, Investasi Surabaya Dikerek Sektor UMKM Surabaya, Bhirawa Pandemi virus corona atau Covid-19 tidak begitu mempengaruhi kinerja investasi di Kota Surabaya. Hal itu dapat dilihat dari nilai investasi yang masuk ke Kota Pahlawan selama 2020 mengalami peningkatan dibanding 2019 lalu, yakni tembus diangka Rp64 triliun.

“Nilai investasi di Surabaya cukup baik karena adanya peningkatan investasi di usaha kecil dan menengah. Sedangkan dari sisi penanaman modal asing (PMA), mengalami penurunan.

Meski Pandemi, ternyata UMKM kita cukup baik baik usaha maupun produksinya,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya, M Taswin, Senin (18/1).

Menurut dia, pada 2019 tercatat realisasi total investasi mencapai Rp55,1 triliun terdiri dari PMA Rp2,4 triliun, PMDN fasilitas Rp15,4 triliun dan PMDN Non fasilitas Rp37,2 triliun. Sedangkan pada 2020 sampai dengan November, nilai investasi mencapai Rp63,6 triliun terdiri dari PMA Rp1,5 triliun, PMDN fasilitas Rp30,2 triliun dan PMDN non fasilitas Rp41,9 triliun.

“Itu artinya dibandingkan tahun lalu, memang terlihat PMA turun di 2020 hanya Rp1,5 triliun. Namun untuk PMDN meningkat. Investasi di Surabaya lebih banyak di dorong perkembangan UMKM. Seperti kejadian yang periode ekonomi sebelumnya. Krisis ekonomi memang UMKM tidak terlalu berpengaruh ya. Malah bisa survive,” jelas Taswin.[iib]

Gresik, Bhirawa Setelah memastikan pelaksanaan suntik vaksin virus corona pertama ke 10 orang anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tokoh di Gresik pada Jum’at Pekan lalu, Senin (18/1) Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim memantau pelaksanaan suntik vaksin Corona kepada Tenaga Medis di Rumah Sakit Semen Gresik dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik.

Di dua rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, setidaknya ada 30 orang tenaga Kesehatan yang mendapat suntik vaksin Sinovac masing-masing 15 orang tenaga kesehatan. Sejumlah Dokter dan Perawat yang ada di Rumah Sakit tersebut tampak duduk antri menunggu panggilan.

Di Rumah Sakit Semen Gresik, Suntik vaksin dilaksanakan di Rumah Vaksin yang terletak di bagian belakang area Rumah Sakit Tersebut yang kebetulan baru hari ini diresmikan penggunaannya. Dokter Oktavianto Hari Prasetijo mendapat panggilan pertama. Setelah pendataan dan pemeriksaan, pelasnaan suntik vaksin dilaksanakan di ruang vaksin.

Kemudian diistirahatkan di ruang observasi selama 30 menit dengan didampingi oleh tenaga Kesehatan yang lain.

“Tidak merasakan apa-apa, sakitnya tidak terlalu bahkan lebih sakit ketika diambil darah” kata Dokter Oktavianto kepada Wabup Qosim

dan Kadis Kesehatan Gresik serta segenap manajemen Rumah Sakit yang ikut mendampingi Wabup Gresik saat pelaksanaan Vaksinasi tersebut.

Pelaksanaan suntik vaksin yang dilaksanakan di dua rumah sakit yang dipantau Wabup Qosim. Semua tampak lancar dan tidak ada kendala serta kejadian yang luar biasa. “Seperti pengakuan para anggota Forkopimda serta beberapa orang lain yang telah melaksanakan vaksinasi pertama, mereka tidak mengeluhkan apa-apa.

Mereka menyatakan merasa bertambah sehat,” kata Qosim yang juga ikut menjadi saksi pada pelaksanaan

Vaksin massal yang sudah berlangsung selama 2 hari ini.

Pada hari kedua ini, pelaksanaan suntik vaksin berlangsung di seluruh rumah sakit di Gresik. Ada 19 Rumah Sakit yang melaksanakan vaksinisasi pada hari ini dengan jumlah rata-rata 15 orang yang divaksin.

Saat memantau Suntik Vaksin ini, Wabup Qosim didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan para pimpinan masing-masing Rumah sakit.

“Pada hari ketiga besok, pelaksanaan suntik vaksin akan dilaksanakan di seluruh puskesmas di Gresik. karena memang jumlahnya terbatas,

tidak semua orang akan mendapat vaksin corona ini. Tapi akan tetap diupayakan pengajuan vaksin oleh pihak Dinas Kesehatan kepada Pemerintah pusat,” tandas Qosim.

Terkait adanya kabar bahwa ada anggota Kodim 0817 yang jatuh sakit setelah mendapat vaksin, itu tidak benar dan berita itu Hoax. “Kasdim atas nama Mayor Inf Sugeng Riyadi dari Kodim 0817 Gresik yang sudah melaksanakan suntik vaksin sinovac gelombang pertama pada Jum’at pekan lalu sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat,” pungkas Wabup.[eri]

RSH Disnak Jatim Siap Pertahankan ISO 9001 : 2015 Pemprov, Bhirawa Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jatim (RSH Disnak Jatim) meraih ISO 9001 : 2015, dan mereka akan berupaya untuk mempertahankan sekaligus berusaha meningkatkan ISO sesuai dengan arahan Kepala Disnak Jatim.

“Mendapatkan ISO mungkin lebih gampang dibandingkan merawat. Tiga tahun mendatang, ISO dievaluasi . Jika tidak sesuai bisa dikeluarkan. Untuk itu, kami akan tetap pertahankan ISO, dan Kepala Disnak Jatim menjanjikan pendanaan untuk perbaikan sesuai yang ditemukan audit eksternal,” kata Kepala RSH Disnak Jatim, drh Suharyono, kemarin .

Dijelaskan juga, masyarakat yang datang ke RSH Disnak Jatim yang merupakan layanan publik, rata rata masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatan hewan kesayangan-

nya, terbanyak dari kalangan hobbies untuk tampilan dan status kesehatan yang prima.

“Kami dituntut bisa melayani konsumen yang semakin hari, semakin meningkat. Saat ini, kami telah memiliki rontgen, USG, Hematologi Analyzer dan peralatan diagnosis lainnya. Dan, masyarakat sudah banyak mengerti dalam memberikan kesehatan terbaik bagi hewan kesayangannya melalui RSH Disnak Jatim ini,” ujarnya.

Dengan berbagai pelayanan yang ada di RSH Disnak Jatim, Suharyono menyampaikan, kalau Kepala Disnak Jatim tiada hentinya memberikan dukungan agar RSH Disnak Jatim bisa meraih ISO. “Setelah bisa dianggarkan, akhirnya selama sepuluh bulan berlangsung, kami meraih ISO ISO 9001 : 2015. Adanya ISO maka mutu pelayanannya tidak ter-

gantung pada perseorangan, namun sudah berbentuk sistem,” katanya.

Ia mencontohkan, jika ada personil dari RSH Disnak Jatim yang pindahkan atau mutasi, maka pelayanan tetap berjalan seperti biasa karena dalam setiap pekerjaan sudah ada sistemnya.

“Inilah keuntungan dari ISO tersebut, jadi mutu pelayanan sudah terstandarisasi. ISO ini disbut sebagai manajemen mutu yang distandart sesuai nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Suharyonojuga menyampaikan, ditengah pandemi untuk para pencinta hewan agar tetap memperhatikan kesehatan/ Hal ini dikarenakan masih adanya tarik ulur hewan bisa menularkan covid-19 atau tidak. “Demi kehatian maka waspadai dengan cara mengontrol hewannya pada pelayanan medik veteriner,” katanya. [rac]

PELAKSANA PUBLIK

Sukses Gelar Sosialisasi Perwali di 511 Lokasi, Kelurahan Tambak Sarioso Raih Juara Satu Kelurahan Tambak Sarioso, akhirnya meraih juara satu dalam lomba sosialisasi Perwali, setelah menggelar sosialisasi di 511 lokasi. “Sosialisasi Perwali ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membahayakan bagi kesehatan masyarakat,” ungkap Lurah Tambak Sarioso Surabaya, Sholeh Moedzakir di Kantor Kecamatan Asemrowo Surabaya, Senin (18/1).

Dalam rentan 13 hari sejak tanggal 5-18 Januari 2021, Keluarahan Tambak Sarioso telah melakukan sosialisasi program Perwali 2 Tahun 2021 di 511 titik lokasi kawasannya. Sehingga membuat Keluarahan Tambak Sarioso menjadi juara satu lomba Sosialisasi Perwali yang digelar Kecamatan Asemrowo Surabaya.

Menurut Sholeh, sosialisasi Perwali ini tidak hanya penting namun juga menggugah kesadaran masyarakat yang berada di Kelurahan Tambak Sarioso pada khususnya dan di seluruh Kecamatan Asemrowo. “Alhamdulillah respon masyarakat sangat

baik dan senang karena dengan adanya sosialisasi ini membuat mereka tahu dan mencoba untuk menjadi lebih sadar. Meskipun lomba ini sudah berakhir, sosialisasi ini akan tetap kami lakukan sampai pandemi Covid-19 berakhir. Karena masih ada saja beberapa warga yang masih menganggap pandemi ini dengan biasa saja,” ujarnya.

Untuk itu pihak Keluarahan Tambak Sarioso juga akan menjalankan Perwali ini dengn tegas, salahsatunya bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi. “Nanti yang akan melakukan penegakkan

disiplin ini akan di lakukan oleh Satpol PP dan Polsek Asemrowo,” kata Sholeh.

Sementara Camat Asemrowo, Drs. Bambang Udi Ukoro sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Asemrowo, Tambak Sarioso dan Genting Kalianak yang sudah melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing.

“Target saya, di setiap satu Kelurahan bisa melakukan sosialisasi Perwali paling sedikit di 50 titik lokasi. Namun setelah kami adakan lomba ternya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan paling sedikit mencapai 88 titik lokasi,” terangnya.

Paling banyak melakukan sosialisasi tersebut adalah Kelurahan Tambak Sarioso mencapai 511 lokasi, Kelurahan Asemrowo mencapai 204 lokasi dan Kelurahan Genting Kalianak 88 lokasi. Bambang ber-

harap pihak Kelurahan tetap melakukan sosialisasi Perwali sebanyak mungkin dan tidak berhenti setelah lomba usai. “Nantinya bagi Kelurahan yang sedikit melakukan sosialisasi akan kami lakukan pembinaan,” katanya.

Karena melihat kondisi pandemi Covid-19 di Surabaya yang sangat mengkhawatirkan inimasih banyak tidak dipahami oleh masyarakat untuk pencegahannya disebabkan oleh minimnya sosialisasi. “Untuk itu, jangan sampai nanti saat sanksi Perwali di lakukan banyak masyarakat yang melanggar dengan alasan tidak adanya sosialisasi dari Kelurahan maupun Kecamatan. Bahkan sebaliknya saat sanksi Perwali di jalankan, warga Kecamatan Asemrowo sudah tidak ada yang lalai maupun melanggar dan saya berharap di Kecamatan Asemrowo tidak ada yang terjangkit Covid-19,” jelas Bambang.

Achmad tauriq/bhirawa

Camat Asemrowo, Drs. Bambang Udi Ukoro foto bersama Lurah Asemrowo, Tambak Sarioso dan Genting Kalianak usai memberikan hadiah lomba Sosialisasi Perwali 2 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Asemrowo Surabaya, Senin (18/1).

Ke depannya Kecamatan Asemrowo akan menggelar kegiatan Patuh Perwali program Perwali 2 Tahun 2021. “Selanjutnya setelah dilaku-

kan sosialisasi, kami akan lakukan kegiatan Patuh Perwali bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Asemrowo,” pungkasnya.[riq]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Kliwon,

Persiapkan AN 202 Mulai Sosialisasi di J Dindik Kota Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya mulai mensosialisasikan Asesment Nasional (AN) di jenjang SD. AN sendiri merupakan evaluasi belajar yang digunakan Kemdikbud tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), berupa potret secara komprehensif untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Kota Surabaya, Muhammad Aries Hilmi ketika sosialisasikan AN jenjang SD.

Menurut Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Kota Surabaya, Muhammad Aries Hilmi, AN terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi - numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan.

Konsepnya, ada siswa, guru, dan wali murid yang ditunjuk secara acak untuk menjadi responden AN. Dia meminta kepada kepala sekolah agar AN tidak dimaknai sebagai pengganti UN.

Pasalnya, AN akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah secara umum. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan AN secara optimal. ''Ini melibatkan semua masyarakat pendidikan. Sekolah tidak bisa memilih siswa atau wali murid mana yang akan menjadi responden. Karena pemilihan acak melalui Dapodik,'' ungkapnya.

Hilmi menjelaskan, sesuai dengan timeline dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-

mendikbud), peserta AN adalah siswa jenjang kelas V SD. Pelaksanaan dilakukan selama dua hari pada Bulan Agustus.

"Di hari pertama, akan ada tes literasi selama 75 menit dan survei karakter dengan durasi waktu selama 20 menit. Sementara di hari kedua meliputi tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit,'' jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dindik Surabaya, Munaiyah menambah-

Penyair Muda Sidoarjo Antusias Ikuti Sayembara Puisi Sidoarjo, Bhirawa Komite Sastra Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda) mengawali tahun 2021 dengan menggelar Sayembara Penulisan Tidak Diduga, jumlah penyair muda Sidoarjo yang mengikuti sayembara melampuai target panitia.

Menurut salah satu panitia, Rafif Amir, sayembara dengan titel '5 Penyair Muda Terbaik Sidoarjo' itu, panitia memasang target sebanyak 25 peserta. Ternyata sampai hari terakhir, Jumat (15 Januari 2021), naskah yang masuk sudah 53 peserta.

"Kami hanya menarget 25 peserta. Itu karena sayembara ini hanya untuk warga Sidoarjo. Selain membatasi jumlah peserta

panitia juga membatasi usia maksimal 25 tahun bagi peserta,'' kata Rafif Amir, (18/1) Tidak hanya pembatasan usia dan kewilayahan, tutur Rafif, panitia memberi syarat jumlah karya yang dikirim, yakni 10 puisi. Syarat itu sebagai bentuk keseriusan dari peserta.

"Sayembara penulisan puisi, sering kali, peserta hanya diminta mengirim 1 judul. Nah, ini kita syaratnya 10 puisi. Artinya, hanya peserta yang serius atau memiliki hobi menulis puisi yang bisa mengikuti,'' ujar penyair yang juga pengurus FLP (Forum Lingkar Pena) Pusat itu.

Dengan 10 puisi, menurut Rafif, juri akan bisa melihat konsistensi dan

ketahanan peserta dalam menulis puisi. Kalau bisa menuis satu puisi yang bagus, itu bisa saja sebuah kebetulan. Tetapi dengan 10 puisi, juri akan melihat konsistensi teknik puisi dari peserta. Sehingga tidak sampai jomplang antara teknik satu puisi dengan puisi yang lain. Begitu pula perihal konsistensi perspektif penulis terhadap tema dalam puisi.

Anggota Komite Sastra Dekesda yang sekaligus owner toko buku bekas 'Cahaya Pustaka' Sidoarjo ini mengaku gembira dengan jumlah peserta yang melampaui target. ''Kami senang dengan antusias peserta. Ini tanda - tanda bagus bagi masa depan sastra Sidoarjo,'' katanya. [ach]

Rafif Amir

Dongkrak Pemasaran Hasil Pertanian di Masa Pandemi

POJOK BUDAYA

Tim Abdimas Umsida Kenalkan Technopreneurship ke Poktan Hidroponik

cahyono/bhirawa

Pendapa Agung Kabupaten Malang yang ada di Jl KH Agus Salim, Kec Klojen, Kota Malang, yang ditunda menjadi museum.

Pemkab Malang Menunda Alih Fungsi Pendapa Agung Kabupaten Jadi Museum Kab Malang, Bhirawa Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di wilayah Kota Malang rencananya akan berpindah ke Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Sehingga aset seperti Peringgitan yang selama ini manjadi Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Malang dan Pendapa Agung Kabupaten Malang direncanakan difungsikan menjadi museum atau cagar budaya. Seperti Pendapa Ambarukmo yang ada di wilayah Kabupaten Slemen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, yang kini menjai tempat pertunjukkan seni, budaya, hingga resepsi pernikahan.

Sedangkan untuk perkantorannya rencana akan dijadikan hotel, seperti konsepnya seperti Hotel Ambarukmo. Dan Ambarukmo sendiri merupakan salah satu Pesanggrahan Kraton Yogyakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V (1823-1855) yang selesai dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono VII (1877-1921).

Dan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Nomor PM.25/PW.007/MKP/2007, maka bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Bupati Malang, HM Sanusi, Minggu (17/1) kemarin, rencana Pemkab Malang untuk memindahkan perkantoran dari area Pendapa Agung Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang, tahun ini batal dilaksanakan. Karena pada APBD Tahun 2020 belum dialokasikan, sehingga Peringgitan dan Pendapa Agung Kabupaten Malang untuk tahun ini belum bisa dijadikan museum. [cyn]

Sidorjo, Bhirawa Dampak pandemi Covid 19 tidak hanya terasa berat di sektor kesehatan masyarakat. Bagi para pelaku usaha termasuk para petani, pandemi telah berpengaruh besar terhadap pemasaran hasil produksi mereka. Langkah untuk memberikan solusi, Tim Pengabdian Masyarakat (Abdims) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani (Poktan) hidroponik.

Program abdimas yang dilaksanakan tiga dosen Umsida yakni Didik Hariyanto, Ferry Adhi Dharma, dan Muhammad Yani menyasar Poktan hidroponik Langka Sekawan yang berdomisili di Dusun Baran, DesaWinong, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Dalam program ini, ketiganya menggunakan pendekatan Iptek untuk membantu Poktan untuk tetap eksis di saat pendemi. Iptek yang dipilih adalah edukasi dan pelatihan technopreneurship dengan pendekatan Integrated Marketing Communi-

cation (IMC).

"Poktan Langka Sekawan ini terdampak cukup berat terhadap pandemi Covid 19. Selama pandemi ini jumlah penjualan menurun hingga 50%,'' tutur Ketua Abdimas, Didik Hariyanto, Senin (18/1).

Tim Abdimas mencoba membangkitkan lagi semangat berwirausaha mitra dengan memberi wawasan sekaligus pelatihan di bidang technopreneurship agar cakupan pemasaran semakin luas dan terarah. Menurut Didik, pemilihan Iptek ini sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh mitra dan pengusaha kecil lainnya.

Penggunaan teknologi digital sebagai basis pemasaran adalah solusi yang tepat untuk membangun brand, menjangkau sasaran dan target pasar, serta meningkatkan penjualan.

"Mitra kita dilatih untuk membuat konten kreatif, mulai dari teknik fotografi, videografi, desain grafis, sebelum memilih media promosi yang sesuai dengan produk dan sasaran,'' jelas Didik. [tam]

Terlihat antusias, salah satu siswa bahkan membawa teropong untuk m

Asah Imajinasi Anak Surabaya, Bhirawa Ada yang menarik dalam outing kelas virtual siswa Kelompok Belajar (KB) Sekolah Citra Berkat Surabaya kali ini.

Untuk pertama kalinya, para siswa mengikuti outing secara virtual karena dampak pandemic Covid 19. Materi yang diusung pun terkait dengan Pengenalan Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Menurut Koordinator Virtual Outing, Leny Marsanti, keg-

iatan ini dikemas untuk memacu semangat siswa selama masa belajar dari rumah.

Meski secara virtual, siswa bisa mengeksplor dan mencari tahu destinasi wisata di Surabaya.

"Kegiatan ini merupakan materi pembelajaran untuk siswa KB yakni mengenal destinasi dari Kota Pahlawan,'' ujar dia, Senin (18/1).

Kegiatan sendiri telah berlangsung pada Jumat (15/1) lalu, sebanyak 14 siswa

mengikuti ke virtual ini. Top ran ang diangk pengenalan Ko "Kegiatan ini selenggarakan karena kondisi tidak menguran belajaran yang kan untuk sisw nalkan ikon - i yang ada di Kota par Leny. Beber baya yang men

adit hananta utama/bhirawa

Anggota Poktan Langka Sekawan mendapat pelatihan technopreneurship dari Tim Abdimas Umsida untuk mendongkrak pemasaran hasil produksi pertanian.

GALERI

SISWA

Guru Harus Lebih Kreatif dan Inovatif hingga Home Visit Masa pandemi Covid 19 yang hingga kini belum selesai, membuat proses pembelajaran harus dilakukan secara Daring. Agar tidak jenuh dan membosankan saat belajar mengajar, guru harus lebih kreatif dan inovatif, bahkan sampai melakukan home visit ke rumah siswa.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Yupiter Sulifan saat melakukan home visit di rumah siswa yang perlu bimbingan khusus.

Kepala MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) dari SMAN 1 Taman Sidoarjo, Yupiter Sulifan MPsi menuturkan, bila dalam memberikan layanan BK saat ini sama dengan saat mereka di SMP/ MTs dulu, ya tentu saja akan membosankan.

"Apalagi pandemi seperti saat ini, saya harus mencari hal - hal baru yang berkaitan dengan kebutuhan siswa.

Menteri Nadiem juga mengingatkan ke semua guru, agar lebih bisa berinovasi dan kreatif dalam proses belajar mengajar termasuk guru BK ini,'' tutur Yupiter, guru BK SMAN 1 Taman Sidoarjo, pada Senin (18/1) kemarin.

Tidak cukup hanya berinovatif dan kreatif saja, namun untuk siswa - siswa tertentu yang mengalami kendala, baik kendala terhadap siswanya atau kendala terhadap sa-

rana dan prasarananya atau yang lainnya. ''Kami turun lapangan, melakukan home visit, turun lokasi ke rumahrumah siswa untuk mencarikan solusi terbaik dalam pembelajarannya,'' jelas Pak Juve sapaan akrabnya.

Juve menjelaskan, inovasi dan kreasi yang dilakukannya tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi, dan inilah yang menjadi modal dasar kesuksesannya. Rangkaian inovasi dan kreasinya saat memberikan layanan BK ke siswa asuhnya, sampai dibukukan.

"Saya telah membukukan dengan judul 'Guru BK Itu Asyik' terbit tahun 2018 lalu.

Selain itu, hasil inovasi ini juga berupa artikel ilmiah populer dimuat beberapa me-

dia massa, baik cetak maupun online/website,'' jelasnya.

Juve yang juga menjadi guru Instruktur Nasional (IN) BK Implementasi Kurikulum 2013 untuk SMA/ SMK di Jawa Timur. Walaupun IN khusus SMA/SMK tapi teman-teman MGBK SMP/MTs juga mengundang saya untuk menjadi narasumber K13.

Inilah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara guru BK SMP/ MTs dengan guru BK SMA/ SMK/MA. Maka jika hubungan kinerja luas, untuk mengembangkan kreativitas akan bertambah pula,'' tandah Juve yang juga pengurus Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah (IBKS) Sidoarjo. [*]

rawa

& OLAHRAGA

AYAAN

19 Januari 2021

21, Dindik Jenjang SD kan AN merupakan kolaborasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sebelum AN digelar, telah ada simulasi sebanyak tiga kali.

"Pada simulasi pertama melibatkan tim teknis dan proktor. Kemudian pada simulasi kedua diikuti 15 orang guru dari sekolah-sekolah yang ditunjuk dan tim teknis di dinas sebagai proktor,'' jelasnya.

Untuk simulasi ketiga telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 lalu diikuti oleh siswa. Dari

15 sekolah yang dipilih kementerian, kemudian diminta mendaftarkan lima siswa untuk mengikuti simulasi.

"Pada saat simulasi dengan peserta siswa, guru yang semula mengikuti simulasi, mereka menjadi proktor. Saat simulasi ini, pelaksanaan dilakukan Daring atau online full. Aplikasi dari kementerian kemudian dibagikan untuk peserta asesmen, dan ada yang untuk tim proktor,'' katanya. [ina]

Halaman 7 S O S O K

Guru SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo yang Multitalenta Bagi orang yang belum terlalu mengenalnya, mungkin menilai Koesmoko, sosok yang selalu serius. Namun penilaian ini akan sirna ketika sudah akrab dengannya.

Bahkan, pria yang satu ini bisa menjadi teman mengobrol yang gayeng untuk bertukar pengalaman, bertukar pendapat atau berdiskusi.

Koesmoko yang berprofesi sebagai

pengajar mata pelajaran Bahasa Jawa di SMP PGRI 1 Buduran ini, ternyata menyimpan segudang pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan. Meski figur yang satu ini selalu rendah hati, tidak berlebihan jika disebut sebagai 'Guru Plus Plus' atau 'Guru Multitalenta'.

Mengapa? Sebab pria yang akrab dipanggil 'Pak Koes' ini, selain menjadi pendidik Muatan Lokal Wajib Bahasa

Jawa, juga menjadi Waka/Kepala Urusan Humas SMP PGRI 1 Buduran, juga sebagai pembina Pramuka, serta pengajar Ekstrakurikuler Seni Ketoprak, pelestari wayang, penggerak literasi di sekolah yang sama.

Selain di sekolah memiliki berbagai talenta yang siap diteruskan kepada para siswanya. Ketika berada di tengah masyarakat Koesmoko juga sering menjadi juru bicara lamaran, juru bicara menerima lamaran, sambutan pasrah pengantin, sambutan terima pangantin dan amatiran pranatacara (pembawa acara) pengantin Berbahasa Jawa halus (basa rinengga) dan Berbahasa Indonesia.

"Hidup ini ternyata tidak harus linear. Mbanyu mili (mengalir saja seperti air). Boleh ngeli (mengikuti arus), namun jangan keli (hanyut terbawa arus). Maksudnya harus tetap pegang prinsip meskipun harus mengikuti perkembangan,'' kata alumnus Prodi Kependidikan Dasar, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Malang,

pada Kamis (14/1) lalu.

Maklum, Koesmoko mengampu Bahasa Jawa dan Ekstrakurikuler Seni Ketoprak serta peduli wayang, lebih karena hobi dan pengalaman masa lalu. Meski latar belakang akademis tidak linear, namun piawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Terbukti saat mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru), nilainya termasuk klasifikasi tinggi. Bahkan, di SMP PGRI 1 Buduran juga pernah mengampu mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), karena hobinya menekuni Pancasila.

"Jadi, jangan heran jika bidang yang saya ditangani terkesan gado gado alias serabutan,'' ungkapnya.

Koesmoko juga menjelaskan, sedangkan tentang grup ketoprak yang dibina sudah tampil sebanyak sembilan kali di TVRI Jawa Timur pada acara Campursari. Mulai dari penulisan skenario karya sendiri, hingga kolaborasi dengan Grup Campursari dan Tari Pandanwangi SMP PGRI 1 Buduran. Koesmoko mengakui sejak kecil 'Gila Wayang', karena wayang tidak hanya enak ditontonan, tapi juga ada tatanan dan tuntunan. ''Ada “Ketika berada di tengah masyarakat unggah - ungguh (etika atau Koesmoko juga sering menjadi juru bicara tata krama) yang disampailamaran, juru bicara menerima lamaran, kan dalam kesenian sambutan pasrah pengantin, sambutan terima tradisional ini. Banyak pangantin dan amatiran pranatacara (pembawa filosofi, juga ada pendidikan acara) pengantin Berbahasa Jawa halus� budi pekerti,'' tandas Koesmono yang berhasil Koesmoko menggembleng dua siswanya menjadi Dalang Cilik. [ach]

Rektor Unisma Buka Peluang Wartawan Lanjutkan Studi

mengikuti outing virtual Pengenalan Kota Pahlawan dengan iconiknya.

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Lewat Outing Virtual

giatan outing pik pembelajakat pun terkait ota Pahlawan. i memang kami secara virtual pandemi. Tapi ngi esensi pemkami rancangwa yaitu mengeikon bersejarah a Surabaya,'' parapa icon Suranjadi tujuan out-

ing kelas virtual adalah Monumen Bambu Runcing, Monumen Tugu Pahlawan beserta Monumen 10 November, Monumen Kapal Selam dan Monumen Suro dan Boyo.

Ditambahkan Koordinator Outing Virtual lainnya, Yuli Marantika, melalui kegitan ini siswa tidak hanya mengenal Kota Surabaya melainkan juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar.

"Walaupun kegiatan outing ini dikemas secara virtual namun dikondisikan seakan akan siswa sedang melakukan perjalanan dengan naik bus Surabaya untuk mengelilingi Kota Pahlawan, beberapa siswapun ada yang membawa teropong.

Jadi setelah tiba di monumen Tugu Pahlawan dan Monumen Kapal Selam mereka akan mulai mengeksplor apa saja yang mereka jumpai didalam museum,'' jelasnya. [ina]

Malang, Bhirawa Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Prof Dr H Maskuri Bakri MSi, menyampaikan pentingnya media melakukan adaptasi dengan situasi global seperti saat ini.

Menurut Rektor Unisma dalam silaturahim Daring bersama PWI Malang Raya, media selayaknya juga melakukan adaptasi dengan dunia global. Hal ini sudah dilakukan semisal membuat media online dengan berbagai kemasan. Termasuk juga podcast. Ini merupakan bentuk intervensi terknologi di dunia global.

Prof Maskuri menuturkan, silaturahim akan menjadikan hebat dan suasana cair. Silaturahmi inlah yang menjadikan hebat, tanpa silaturahmi ini tidak akan hebat, bahkan saat berhadap - hadapan seakan antara kedua belah cuek, seakan - akan bekerja masing - masing, dan seakan akan tidak kenal satu sama lain.

Prof Maskuri mengaku jika media menjadi bagian kekuatan dari keberadaan Unisma. Tapi saat inilah PWI menyapa perguruan tinggi, menyapa Unisma. ''Saya sangat mengapresiasi karena kekuatan Unisma salah satunya di media massa. Perkembangan Unisma ada di media massa,

hebatnya Unisma salah satunya adalah dari media massa,'' paparnya.

Maskuri menilai, ta'aruf seperti saat ini sangat penting dilakukan antara kampus dengan media. Karena dengan ta'aruf seperti ini merupakan suatu hidayah. Sebab media yang tentu disana ada pihak manajemen, ada disana wartawan, bahkan wartawan atau manajemen juga selalu mengembangakan berbagai macam networking. Networking ini berbagai elemen atau berbagai social capitality di tengah masyarakat,'' tukas Maskuri.

Prof Maskuri menilai latar belakang pendidikan jurnalis harus memadai. Wartawan inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu ujung tombak dalam mengambil informasi, mengangkat informasi, memproyek informasi, jangan sampai kemudian wartawan ini selalu pahamnya yang salah atau mungkin sering salah paham atau karena pendidikannya mungkin kurang optimal.

Dalam kesempatan ini, Maskuri juga membuka diri dan mengajak jurnalis untuk meneruskan studi di Unisma. '"Sangat setuju Pak Ketua, kalau para wartawan itu, manajemen dan sebagainya mau kuliah lagi S2/

S3. Saya acungkan dua jempol. Misalnya nanti mau kuliah di Unisma, saya pasti akan berikan keringanan, terus terang ini menjadi misi kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan ada diantara wartawan yang sudah kuliah di Unisma, bahkan sudah mengajar di Unisma, yang sekarang mengambil Program Doktor mengajar di Unisma, sudah ada. Ini terus terang, kami butuh praktisi - praktisi tentunya ke depannya,'' terang Maskuri.

Prof Maskuri juga mengungkapkan, jurnalis bisa berperan besar dalam kehidupan bernegara. Uisma sudah menangkap bahwa jurnalistik juga profesional banget, mengarah kepada profesionalitas. Maka para jurnalis itulah yang sesungguhnya bisa membuat kacau dan tidaknya negara. Bisa membuat kacau negara, bisa membuat bagus negara, itu Jurnalis. Bisa jadi provokator itu jurnalis, bisa mencipatkan situasi yang bagus juga jurnalis. [mut]

Rektor Unisma, Prof Maskuri saat bersilaturahmi secara Daring dengan Pengurus PWI Malang akhir pekan lalu.

Ahli Geologi Sebut Jalur Patahan Aktif Sebabkan Gempa Majene Surabaya, Bhirawa Ahli Geologi Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Amien Widodo, menyebut letak Kabupaten Majene yang berada di zona patahan jadi salah satu sebab terjadinya gempa bumi selama dua hari berturut-turut. Di zona itu menjadi tempat terjadinya tegangan di dalam perut bumi yang dapat mengakibatkan pergeseran atau sesar.

"Sesar yang berada di Majene ini masih sangat aktif. Terbukti adanya pergeseran yang masih sering terjadi dan gempa yang mengikuti pergeseran itu. Sesar aktif di Majene ini merupakan sesar naik yang sering menyebabkan gempa dangkal di sana, seperti baru-baru ini (terjadi),'' ungkapnya di Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI), Senin (18/1).

Peneliti senior Puslit MKPI ITS ini menjabarkan, berdasarkan data yang dicatat Badan Meteorologi, Klima-

tologi dan Geofisika (BMKG) gempa pembuka terjadi pada pukul 13.35 WIB di kedalaman 10 kilometer dengan kekuatan 5,9 SR. Skala ini diestimasi akan berpotensi menimbulkan kerusakan.

"Benar saja, gempa memicu ter-

jadinya rockfall (runtuhan batu) di perbukitan yang kemudian merusak rumah warga di sana,'' sebut Amien.

Peristiwa gempa itu, lanjutnya, disebut sebagai gempa pembuka (foreshock). Sebab, selang satu hari Jumat (15/1), telah terekam

Ahli Geologi Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Amien Widodo

terjadi gempa susulan sebanyak 28 kali di Majene dengan magnitudo yang beragam. "Misalnya pada gempa kedua dengan kekuatan 6,2 SR dirasakan bukan hanya di Majene, melainkan sampai ke Mamuju dan Palu,'' ujarnya.

Amien juga menjelaskan, gempa yang mengguncang Majene dan Mamuju memiliki skala intensitas V-VI Modified Mercalli Intensity (MMI). Pada level ini, gempa sangat berpotensi memicu kerusakan. Sementara di Mamuju Tengah, Palu, Mamuju Utara, dan Mamasa, benda-benda terpelanting akibat gempa dengan skala intensitas III-IV MMI. "Melihat dampak dan besar kekuatannya yang lebih besar dari sebelumnya, sementara kejadian yang terjadi Jumat (15/1) dini hari itu ditetapkan sebagai gempa utama (mainshock),'' paparnya mengutip pernyataan BMKG. [ina]

Whisnu Sakti Buana Tinjau Tiga Lapangan Latihan GBT Surabaya, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama jajarannya meninjau Gelora Bung Tomo (GBT), untuk memantau progres pembangunan tiga lapangan latihan GBT, Senin (18/ 1). Setiba di lokasi, Whisnu memasuki stadion utama terlebih dahulu. Sembari berkeliling di dalam, ia juga mendiskusikan tentang perawatan stadion kebanggaan Arek - arek Suroboyo ini.

Sekitar 30 menit berada di dalam lokasi, Whisnu bergeser menuju tiga lapangan latihan GBT. Di sana, ia didampingi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (Dispora) berkeliling melihat berbagai fasilitas yang ada.

Mulai dari tribun hingga toilet di lapangan pendukung.

Dalam kesempatan ini, Wisnu menjelaskan, kunjungannya tidak

lain menyaksikan progres lapangan latihan atau lapangan pendukung yang hampir rampung itu. Tiga

lapangan diantaranya yakni blok A, B dan C. ''Selama ini kan sesuai dengan targetnya,'' kata Whisnu disela -

sela kunjungannya.

Wisnu menjelaskan, untuk tahap berikutnya yang akan dikerjakan

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama jajarannya meninjau Gelora Bung Tomo (GBT), untuk memantau progres pembangunan tiga lapangan latihan GBT, Senin (18/1).

adalah membangun lahan parkir tambahan di sebelah lapangan pendukung. Untuk target penyelesaiannya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Mengingat pelaksaan Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung pada tahun 2021 ditunda menjadi 2023 mendatang. ''Kalau untuk targetnya sesuai dengan schedule,'' urainya.

Tidak hanya itu, untuk perawatan atau maintenance juga disesuaikan dengan standar Federation of International Football Association (FIFA).

Maka, untuk biaya perawatan yang dinilai tidak sedikit itu akan didiskusikan. ''Nah sekarang bagaimana merawat, karena perawatannya juga sesuai dengan standar FIFA yang tidak sedikit biayanya,'' tegasnya.

Sementara itu, Kabid Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya, Iman Krestian menjelaskan, saat ini ting-

gal melanjutkan progres fasilitas pendukung. Seperti tiga lapangan tersebut yang rencananya akan dipasang pagar sebelum memasuki bulan Maret 2021 mendatang.

"Kalau fasilitas utama sudah selesai. Termasuk pagar untuk lapangan ini termasuk pendukung karena tidak masuk dalam pertandingan.

Kita mulai lagi sebelum Maret karena saat ini masih ada pemeliharaan kontraktor selama tiga kurang lebih tiga bulan,'' kata Iman Krestian.

Untuk ukuran lapangan latihan GBT itu, lanjut dia, masing-masing memiliki luas 60 kali 120 meter persegi. Untuk pemasangan lampu di area itu sudah siap yakni dengan kecerahan 800 lux. Namun Iman menegaskan, untuk pemasangan lampu tidak boleh ada cahaya pantulan atau bayangan gelap. ''Jadi harus disetting berulang - ulang, sambil di coba terus sampai mendapatkan hasil yang terbaik,'' tandasnya. [iib]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Halaman 8

Relokasi Jadi Opsi Terakhir Banjir di Tanggulangin Sidoarjo, Bhirawa Penanganan banjir di Desa Kedungbanteng, Desa Banjar Asri dan Desa Banjarpanji Tanggulangin Sidoarjo akan ditingkatkan dari status siaga ke darurat. Rencana tersebut muncul saat rapat koordinasi yang dipimpin langsung Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono dengan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PU Cipta Karya, PU BM SDA, Camat Tanggulangin dan tiga kepala desa serta tokoh masyarakat di kantor Balai Desa Kedungbanteng kec Tanggulangin. Senin, (18/1).

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati dan Camat Tanggulangin beserta jajaran OPD cari solusi penanganan banjir di Tanggulangin.

Hudiyono minta penanganan banjir yang selama ini langsung ditangani BPBD dan PU Cipta Karya, PU BM SDA akan diserahkan ke Camat Tanggulangin. Sudah enam kali Cak Hud sapaan akrab Hudiy-

ono menyambangi warga yang terdampak banjir. “Teknis penanganan banjir akan langsung dibawah koordinasi camat Tanggulangin dengan tetap melibatkan BPBD, PU Cipta Karya, PU BM SDA dan dinas

Sosial. Supaya koordinasinya mudah satu pintu saja lewat Camat, kata Hudiyono.

PJ Bupati Sidoarjo menyebut ada anomali dalam penanganan banjir Tanggulangin. Selama ini dana BTT sudah dimanfaatkan untuk pengurukan sirtu namun justru genangan air tidak malah surut tapi naik.

“Ini harus kita cari penyebabnya kenapa bisa terjadi, bantuan dana BTT sudah digelontor milyaran tapi masih banyak rumah yang tergenang. Ini anomali kalau saya melihatnya. Saya minta Camat serta Forkopimka mencari tahu penyebabnya,” ujarnya.

Dalam rapat muncul opsi relokasi warga akan dilakukan jika memang itu diperlukan dan Hudiyono minta semua tokoh masyarakat yang ada di tiga desa tersebut duduk bersama untuk memberikan masukan.

“Opsi jangka panjangnya memang ada wacana relokasi. Nanti hasil dari rapat dengan warga dan tokoh masyarakat akan saya sampaikan ke bupati terpilih, hasilnya Seperti apa akan saya sampaikan, termasuk wacana relokasi. Karena banjir ini harus ada penanganan konkrit. Kita sudah upayakan dengan meninggikan tanah mengurug pakai sirtu tapi masih banjir,” terang Hudiyono.ach. [ach]

KELANA JATIM

Jalan Berlubang Depan Kantor Pemkab Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Mencari jalan berlubang di wilayah Kabupaten Sidoarjo tidak perlu jauh-jauh hingga di pinggir-pinggir wilayah kabupaten yang padat dengan perusahaan ini.

Di depan Kantor Pemkab Sidoarjo yang berada di jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo ini, juga bisa ditemui. Di jalan sepanjang 100 meter lebih itu, pada saat musim hujan ini, terpantau ada 3 titik lubangnya. Mulai dari sisi timur sampai sisi barat.

Menurut penuturan orang-orang yang berada di sekitar tempat itu, pada saat malam hari, banyak pengendara motor yang tidak melihat, karena lampu PJU yang tidak terang di tempat itu, akhirnya melindas di tengah-tengah lubang jalan itu.

“Tidak sampai jatuh. Hanya terdengar suara kendaraannya yang melindas lubang jalan itu. Kalau nyetirnya tidak lihai, bisa jatuh,” komentarnya, Senin (18/1) kemarin.

Jalan rusak lainnya yang bisa dilihat di tengah Kota Delta ini adalah di jalan Raden Wijaya, yang menjadi sentra PKL di tengah kota Delta.

Tempatnya berada di depan Kantor PN Sidoarjo atau di sebelah barat Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Sidoarjo.

Di jalan Raden Wijaya itu, di sisi sebelah utara, aspalnya hancur dan oleh para pedagang di sentra PKL itu hanya diuruk dengan bahan-bahan materialan seadanya.

“Sudah lama hancur, tapi tidak tahu kenapa tidak ada Instansi Pemerintah terkait yang peduli. Padahal tempatnya di lingkungan kantor-kantor Pemerintahan,” kata Dedi, warga sekitar. [kus]

Hilmi Husain/Bhirawa

Petugas pemadam kebakaran dari Pemkot Pasuruan saat melakukan penyiraman terhadap Bank Sampah Induk yang berada di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo di Kota Pasuruan, Senin (18/1).

Bank Sampah Terbakar, Tiga Motor Operasional Ludes

alikus/bhirawa

Jalan berlubang di depan Kantor Pemkab Sidoarjo, jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo.

Pasuruan, Bhirawa Bank Sampah Induk yang berada di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo di Kota Pasuruan mendadak terbakar.

Tiga motor operasional juga ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

Peristiwa itu terjadi pukul 05.00. Sejumlah warga berdatan-

gan untuk membantu memadamkan api. Namun, gudang yang berisi kardus plastik tak berhasil dipadamkan. Sehingga seluruh isi sampah di dalam bangunan Bank Sampah Induk hangus terbakar.

“Kobaran api mudah terbakar karena didalam gudang ada kardus plas-

tik dan lainnya,” ujar Ketua Bank Sampah Induk Kota Pasuruan, Nanang Rusdiadi, Senin (18/1).

Tak hanya Bank Sampah Induk, tiga motor roda tiga yang digunakan untuk operasional Bank Sampah, ikut habis dilalap api.

“Informasi dari tim petugas di lokasi karena korsleting listrik. Ada tiga

motor operasional juga habis terbakar,” ujar Kasi kedaruratan BPBD Kota Pasuruan M Murtadho.

Akibat peristiwa itu, dua unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Pasuruan dikerahkan untuk menjinakan si jago merah. Seluruh bagian bangunan disisir agar api segera dapat dipadamkan. [hil]

Pilkades Serentak di Kab Probolinggo Digelar 2 Tahap Sempadan Sungai Deluwang Longsor, Rumah 25 KK Terancam Ambrol Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 ini akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 314 desa. Pelaksanaan pilkades dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala desa.

Ratusan desa tersebut akan melaksanakan pilkades secara dua tahap.

Tahap pertama dilaksanakan pada 62 desa. Dimana desa tersebut sebenarnya sudah terjadi kekosongan kepala desa sejak tahun lalu akibat penundaan pelaksaan. Hal ini diungkapkan Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat, Senin (18/1) “Tahun ini ada 314 desa yang akan melakukan Pilkades. Tahap awal akan dilaksanakan pada desa yang tahun lalu ditunda. Tahap awal ini rencananya akan digelar sekitar bulan April mendatang, “katanya. Kemudian pelaksanaan Pilkades serentak tahap kedua akan dilakukan pada 252 desa. DI tahap dua ini rencananya akan digelar sekitar bukan Oktober.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkades juga cukup besar. Tidak tanggung-tanggung pada tahap 1

Pilkades dianggarkan Rp 4,6 miliar. Sedangkan pada tahap 2 nanti dianggarkan Rp 17 miliar. Kebutuhan anggaran cukup besar ini membuat Pemkab Probolinggo masih memutar otak. Sebab anggaran pemkab pada tahun ini masih bergantung untuk penanganan penanganan Covid-19 yang masih melanda.

Selain itu, saat ini tengah terlibat dalam pelaksanaan Pilkades. Mengingat kondisi pandemi tidak boleh ada kerumunan.

Oleh karena itu pilkades serentak masih dapat diperkirakan akan digelar secara konvensional atau elektronik, ujarnya.

“Masih belum bisa memastikan pelaksanaannya seperti apa. Jumlah anggaran dan sumber anggaran juga masih dipersiapkan. Yang jelas melaksanakan pelaksanaan pilkades harus menerapkan protokol kesehatan, “tuturnya.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 pada tahap pertama dipastikan hanya dilaksanakan di 62 desa. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Untuk pilkades 62 desa itu disiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar, papar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Ma-

syarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Tatok Krismarhento.

Menurutnya, sudah dipastikan bahwa Pilkades Serentak tahun 2021 tahap pertama hanya dilaksanakan di 62 desa. Sedangkan untuk 252 desa yang kepala desanya baru akan purna tahun 2021, pilkadesnya bakal dilangsungkan pada bulan Oktober 2021, kata Tatok.

Kepastian ini menurutnya didapat setelah tim anggaran Pemkab Probolinggo melakukan perhitungan alokasi anggaran penyelenggaran Pilkades.

“Ternyata mampunya hanya 62 desa di tahap pertama,” terangnya.

Dengan demikian, setelah diputuskan pilkades serentak hanya dijalankan di 62 desa, maka selanjutnya tinggal menunggu jadwal tahapan pilkades.

Diperkirakan untuk tahap pertama ini yakni pada bulan April nanti.wap Selain pertimbangan anggaran, tambah Tatok, penetapan Pilkades Serentak di 62 desa itu juga karena adanya pandemi Covid-19. Ini sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal penundaan pelaksanaan Pilkades.

Tujuan penundaan itu jelas untuk mencegah penyebaran virus corona. [Wap]

Situbondo, Bhirawa Sempadan sungai Deluwang yang berada di sepanjang Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo longsor sekitar enam meter Senin pagi (18/1).

Longsornya tanah itu selain diakibatkan oleh tensi hujan yang tinggi juga akibat dari kiriman air dari hulu sungai Desa Ketah. Akibatnya rumah milik 25 kepala keluara (KK) yang ada di bibir sungai terancam ambrol ke dasar sungai.

Melihat kondisi tersebut, tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo terus intens melakukan pemantauan di lokasi. Pasalnya, jika dibiarkan dikhawatirkan menelan korban akibat longsor ke dasar sungai.

Disana, menurut data Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo, ada 25 KK yang berdekatan dengan longsornya tanah sempadan Sungai Deluwang.

Kondisi bibir sungai Deluwang yang terletak di Desa Ketah Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo longsor akibat diterpa hujan deras Senin pagi (18/1). sawawi/bhirawa

“Kami terus melakukan pengawasan di lokasi,” aku Bambang, salah satu staf Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo, kemarin.

Sementara itu Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo, Puriyono menjelaskan, kejadian tanah longsor di bibir sungai Deluwang sudah dua kali.

Yang pertama, aku Puriyono, terjadi pada 5 Januari 2021 dan kedua terjadi pada 18 Januari 2021. Khusus kejadian yang kedua, sebut Puriyono, teradi pada dinihari sekitar pukul 02.00 WIB yang tepat berada di Dusun Mandangin, RT 001/ RW 002, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. [awi]

Gerak Cepat Kodim 0815/Mojokerto. Dalam Meringankan Beban Korban Banjir Dapat Apresiasi Warga Gerak cepat yang dilakukan Kodim 0815/Mojokerto.bersama BPBD. Dalam menangani kejadian bencana alam yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dimilai warga cukup meringankan beban korban bencana.

Salah satunya terhadap korban banjir di desa Tempuran Kecamatan Sooko. Kabupaten Mojokerto. Kodim 0815 Mojokerto selalu tampil cekatan. Mulai mengevakuasi warga dari banjir yang menggenangi ratusan rumah.seminggu lalu.

Dilanjutkan Menyerahkan bantuan sembako ratusan kilogram yang dilakukan langsung oleh Dandim Letkol. Inf. Dwi Mawan Sutanto SH. bagi warga yang terdampak banjir di Desa Tempuran.

Hingga saat air surut. Senin (18/ 1). Sebanyak 20 orang personil Kodim dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sampah pada fasilitas umum yang ada di dua dusun

Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Seperti disampaikan warga dusun Bekucuk Desa Tempuran ini Sujud (58 th) mengucapkan terima kasih atas tindakan cepat mehyelamatkan warga dari kepungan banjir dan bantuan sembako berupa beras, mie, minyak goreng dan telur. Sehingga kami punya bekal makanan hingga banjir surut.sampai senin, dinten niki. Jelas Sujud.

Sementara saat menyerahkan Bansos Dandim 0815 didampingi antara lain Kasdim 0815/ Mojokerto Mayor Inf M. Jenal Arifin, Pabungdim 0815/Mojokerto Mayor Inf Nuriman Siswandi, dan Perwira

staf Kodim 0815/ Mojokerto. , Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., mengungkapkan, pemberian bantuan sosial bagi warga korban banjir ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir di Desa Tempuran, yang merupakan banjir rutin tahunan.

“Bantuan sosial ini sekedar untuk membantu meringankan beban warga Desa Tempuran yang terdampak banjir rutin tahunan”, ungkapnya saat menyerahkan Bansos di Posko Bencana Alam yang berlokasi di komplek Balai Desa Tempuran.

Adapun penyebab dan mengatasinya banjir menurut Dandim , untuk mengatasi banjir tahunan ini perlu upaya terpadu dari instansi lintas kabupaten yang wilayahnya dilalui Sungai Avour dan Sungai Watudakon,yang menjadi penyebabnya yang masuk wilayah Pemkab Mojokerto dan Pemkab Jombang.

Penanganan banjir ini harus segera dan terpadu, supaya warga tidak menjadi korban banjir tahunan. Perlu pembahasan antara Pemkab Mojokerto dan Pemkab Jombang, guna mencari solusi permanen dan final dalam mengatasi masalah banjir Desa Tempuran,” ungkap Dandim.

Pantauan di lapangan, sejumlah Bansos yang diserahkan Dandim 0815/Mojokerto bagi warga terdampak banjir Desa Tempuran berupa, beras kemasan 25 kilogram sebanyak 15 sak, mie instan sedap 10 kardus, minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 3 dus dan telur 1 krat.

Sebelum meninggalkan Posko Bencana Banjir, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., meminta Danramil 0815/03 Sooko untuk bersiaga dan menyiagakan anggotanya di Posko Bencal Desa Tempuran, manakala sewaktu-waktu terjadi banjir susulan.katanya. [min]

Tampak dalam foto Dandim mojokerto saat menyerahkan bantuan nsembako terhadap korban banjir Tempuran. Sementara sisi lain puluhan anggota Kodim dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan sampah pada vasum usai banjir surut.i

JATIM MEMBANGUN

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

KELANA JATIM

Nakes Siap Divaksin Dinkes Ajukan 3.946 ampul Vaksin Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 3.946 ampul vaksin corona yang telah diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, ke Dinkes Provinsi Jatim, nampaknya telah terkabulkan seluruhnya. Bahkan ada kelebihan sebanyak 16 ampul vaksin dari yang diajukan.

Sekertaris Dinkes Kabupaten Mojokerto, dr Ulum Rohmad membenarkan, jika pihaknya sudah mengajukan vaksin ke Dinkes Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.946 ampul vaksin. “Dari informasi yang ada, kita akan menerima 3.960 ampul vaksin,” ungkapnya, kepada pers.senin 18/1/21.

Masih kata dr Ulum, ada kelebihan sebanyak 16 ampun vaksin yang rencananya akan dijadikan cadangan. Untuk Kabupaten Mojokerto, vaksinasi akan dilaksanakan pada tahan 1 termin 2 dengan rencana awal vaksin akan didistribusikan pada tanggal 2 Februari 2021 mendatang.

Para tenaga kesehatan adalah Sasaran vaksin di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk tahap 1 Termin 2 diutamakan untuk para nakes. Untuk teknis vaksinasi sendiri ada di puskesmaspuskesmas yang ada di 18 wilayah kecamatan dan di RSUD yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Menanggapi kesiapan tenaga kesehatan untuk dilakukan vaksinasi, Sampai dengan saat ini, belum ditemukan hambatan terkait dengan rencana vaksinasi yang akan dilakukan untuk para nakes di Kabupaten Mojokerto. Terutamanya isu-isu penolakan dari para nakes terhadap pelaksanaan vaksinasi nantinya. [min]

Halaman 9

Tim Cyber Polres Madiun Kota Awasi Hoax Vaksin Covid-19 di Medsos Kota Madiun, Bhirawa Kepolisian Resort Madiun mengintensifkan pantauan media sosial awasi penyebaran hoaks terkait vaksinasi Covid-19.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Fatah Meilana mengatakan, tim Cyber Crime Polres Madiun Kota turut berupaya menangkal penyebaran berita bohong melalui media sosial.

Terutama, terkait vaksin Covid-19. ‘’Tim kami siap siaga memonitor

siapapun yang memberikan keterangan palsu,’’ katanya, Senin (18/1).

Pemantauan dilakukan di berbagai situs media sosial. Seperti grup Facebook, Instagram, dan maupun media sosial lainnya yang menjadi sarana berkumpulnya masyarakat di dunia maya.

Untuk itu, Fatah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang tersebar di media sosial. Serta, memeriksa kembali kebenaran berita yang beredar melalui situs resmi pemerintah maupun media yang terpercaya.

“Kami menekankan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan adanya berita-berita bohong ataupun hoax maupun ujaran kebencian

tentang vaksin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fatah menjelaskan, pihak kepolisian tak segan-segan melakukan tindakan tegas jika ditemukan adanya unsur pidana terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. ‘’Pelaku penyebar berita bohong dapat dijerat Pasal 28 tentang Undangundang ITE dengan ancaman hukuman enam tahun penjara,’’kata Kasat Reskrim Polres Madiun Kota. [dar]

Taman Safari Prigen Buka Wahana Musium Sirkus Pasuruan, Bhirawa Tak henti-hentinya Taman Safari Prigen (TSP) di wilayah Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan selalu menghadirkan wahana baru. Pada awal tahun 2021 ini, TSP membuka wahana baru yang diberi nama Interactive Living Museum (ILM) atau Museum Sirkus.

ILM adalah adaptasi pertunjukan sirkus legendaris di Indonesia Oriental Circus Indonesia (OCI). Karena ILM terlahir dari perjalanan OCI yang sudah berkarya selama 50 tahun, kini menjadi sirkus tertua di Indonesia.

“ILM tetap menampilkan keunikan yang dimiliki oleh sebuah pertunjukan sirkus. OCI memilih menetap dan terlahir kembali,” ujar Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manansang, Senin (18/1).

Di dalam wahana Museum Sirkus itu terdapat sejumlah wahana, yakni mulai dari wahana rekreasi, tenda besar (Big Top) dan pertunjukan spektakuler. Selain itu, TSP juga menyuguhkan banyak tempat instagramable yang bisa diabadikan oleh pengunjung dengan sensasi yang berbeda. Bahkan, pengunjung bisa merasakan bagaimana proses pertunjukan sirkus yang berlangsung.

“Kami menghadirkan semua ruangan yang dibawa saat pertunjukkan sirkus. Mirip aslinya. Di area ini, ada kendaraan yang disulap menjadi ruang kostum, ruang make up, ruang makan, ruang tidur dan segala macam peralatan sirkus yang biasa digunakan,” terang Jansen Manansang. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Penampilan sirkus di wahana baru TSP, di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yakni ILM atau Museum Sirkus, Senin (18/1). Musium sirkus ini merupakan museum sirkus pertama di Indonesia.

Babinsa Koramil 0812/19 Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Door to Door Lamongan,Bhirawa Sosialisasi tentang program vaksinasi Covid-19 terus dilakukan pemerintah,melalui anggota Koramil 0812/19 Laren bersama Polsek, Kecamatan,Puskesmas Laren , bersama Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam membantu kegiatan sosialisasi tersebut Serka Sumahadi dan Kopda safa’adin Babinsa Desa Godog bersama Babinkamtidmas dan muspika serta pukesmas dengan semangat dan tulus ikhlas dalam menjalankan tugasnya.

“Setibanya di Desa Binaan Serka Sumohadi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Godog Kecamatan Laren, dan meyakinkan Masyarakat desa Binaan dalam pelaksanaan kegiatan vaksin Covid-19 kedepannya, Senin (18/1) Dalam sosialisasi tersebut dilakukan secara door to door kepada masyarakat Desa Godog,Kecamatan Laren, Serka Somohadi juga memberikan edukasi tentang vaksin yang akan digunakan nantinya.

Dalam sosialisasinya, Babinsa memastikan jika vaksin tersebut aman dan sudah melalui tahap pengujian baik dri BPOM maupun sertifikasi halal dari badan MUI (Majelis Ulama Indonesia). [Aha]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Maron membubarkan pertunjukan angklung.

Langgar Prokes, Pertunjukan Angklung di Brabe Maron Dibubarkan Probolinggo, Bhirawa Lonjakan Covid 19 terus bertambah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Maron membubarkan pertunjukan angklung di Dusun Krajan, Desa Brabe, Kecamatan Maron. Pasalnya pertunjukan yang diselenggarakan kedapatan melanggar protokol kesehatan. Selain itu di wilayahnya korban meninggal akibat Corona bertambah, termasuk sang bidan panutan di puskesmas maron meninggal setelah positif Covid 19.

Pertunjukan sejatinya digelar untuk kegiatan sosial penggalangan dana. Di mana hasil yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan penerangan jalan

umum yang ada di desa tersebut. Namun, bantahan atas suara warga untuk berkerumun. Tidak hanya itu warga yang datang ditemukan banyak yang tidak memakai masker.

“Kami telah membubarkan acara musik yang ditemukan pada protokol protokol kesehatan,” ujar Camat Maron, Mudjito, Senin (18/1).

Mudjito menuturkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik. Tapi dalam kondisi Pandemi Covid-19, ada aturan yang tetap harus dipatuhi.

Di lain pihak adalah tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan. Sebab saat ini kasus Covid19 di Kabupaten Probolinggo masih perlu diwaspadai.

“Sesuai dengan petunjuk Bupati Probolinggo, saat ini sementara tidak mengadakan acara yang menelusuri kerumunan dulu anak-anak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” katanya.

Disinggung terkait penanggung jawab kegiatan, Mudjito mengatakan bahwa kelompok musik angklung yang mengadakan kegiatan penggalangan dana tersebut merupakan asuhan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Dia adalah Jon Junaedi.

Pembubaran pun dilakukan secara persuasif dan humanis serta memberikan imbauan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada hambatan dalam proses pembubaran, warga yang menilai sekitar 300 orang dan panitia

kegiatan yang membubarkan diri.

“Kami juga menyayangkan, karena itu semua peralatan infonya beliau (Jon Junaedi, red) yang siapkan.

Tentunya sebagai pimpinan dewan mestinya harus membantu pemerintah untuk mengamankan warga dari pandemi, “katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaedi mengaku tidak tahu kegiatan penggalangan dana yang dilaksanakan tersebut. Dirinya hanya memfasilitasi peralatan saja untuk berlatih anggota kelompok. “Saya hanya memfasilitasi alat untuk latihan tidak untuk mengadakan hiburan. Ini kok malah ada penggalangan dana, “tuturnya. [Wap]

Polres Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Tuban, Bhirawa Polres Tuban telah menetapkan tiga tersangka, yakni NU (38), AA (32) serta N (53) ketiganya merupakan warga desa Karang tengah kecamatan Jatirogo Tuban yang terbukti melakukan pengambilan paksa jenazah Covid-19 beberapa waktu lalu.

Penerapan tersangka, seperti yang disampaikan Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I K., terungkap peran dari masing-masing tersangka, seperti NU berperan sebagai aktor yang menghentikan Mobil Ambulan saat membawa jenazah AR tokoh masyarakat desa setempat yang akan dimakamkan sesuai Protokol Kesehatan.

Setelah ambulan berhenti tersangka NU menyuruh sopir untuk segera turun dari ambulan dan membuka pintu bagian belakang serta mengancam kalau tidak dilakukan akan di massa.

Setelah pintu belakang Ambulan terbuka kemudian tersangka N ma-

suk kedalam untuk menarik Peti jenazah, setelah posisi peti jenazah dekat dengan pintu, ketiga tersangka lalu mengangkat Peti jenazah tersebut untuk dibawa ke Mushola.

Selanjutnya ketiga tersangka meminta sebuah linggis yang akan digunakan untuk mencongkel peti jenazah tersebut, setelah peti berhasil dibuka tersangka lain mengambil sebuah gunting digunakan untuk merobek plastik serta kafan pada jenazah, selanjutnya mengangkat jenazah AR keluar Musholla untuk dimandikan kemudian disholati.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 93 Undang-undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun .

“Tersangka tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, hanya diberlakukan Wajib lapor dan saat ini masih menjalani

Petugas Polres Tuban saat memeriksa para tersangka.

pemeriksaan,” kata Ruruh.

“Awal pemeriksaan ada 6 orang yang kita periksa dan sampai saat ini Kita sudah melakukan pemeriksaan

kepada 24 saksi” Imbuh Ruruh.

Lebih lanjut mantan Kapolres Madiun itu berpesan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi. [Hud]

Satgas Covid-19 Bubarkan Acara Rekutmen Pegawai Bank Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung membubarkan acara rekrutmen pegawai salah satu bank swasta, Senin (18/1). Acara tersebut dinilai menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan virus Covid-19.

Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (18/1), mengatakan pembubaran dilakukan akibat kerumunan pelamar yang sudah tidak terkendali, disamping juga timbul kemacetan arus lalulintas di depan kantor bank swasta tersebut.

“Kami mendapat aduan masyarakat bahwa di sekitar bank ada banyak warga yang berkumpul. Itu terjadi pada pukul 07.00 WIB dan semakin memuncak pada pukul 08.00 WIB,” ujarnya.

Ia mengaku sempat menghubun-

gi pihak bank BCA Tulungagung, namun tidak ada respon. “Karena itu, kemudian satgas mendatangi lokasi dan melakukan pembubaran kerumunan tersebut sebab peserta atau pelamar tidak menerapkan prokes (protokol kesehatan) tidak physical distancing (jaga jarak),” sambungnya.

Galih Nusantoro menyebut saat dilakukan pembubaran, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung mendapat informasi jika kerumunan terjadi akibat bank swasta tersebut melakukan rekrutmen karyawan baru den-

Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 saat membubarkan pelamar yang masih berada di sekitar bank BCA Tulungagung, Senin (18/1).

gan penyerahan berkas lamaran.

Bahkan salah satu pelamar mengungkapkan peserta bakal langsung dilakukan interview oleh pihak bank pada hari itu juga.

“Yang terjadi dilokasi sudah

crowded. Para peserta berkerumun karena antri. Apalagi di bank itu juga ada banyak nasabah dan pengantar. Peserta sudah kami imbau untuk prokes dan kemudian pihak bank akhirnya membatalkan acara

itu,” paparnya.

Selanjutnya Galih Nusantoro yang juga menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung ini menyatakan sudah memberikan teguran pada bank, selain juga menyarankan untuk melakukan rekrutmen pegawai dengan cara online.

“Minimal berkoordinasi dengan satgas bagaimana caranya. Kalau hanya mengembalikan formulir bisa lewat online, bisa memanfaatkan teknologi,” tandasnya.

Sebelumnya, salah seorang pelamar yang sempat ditemui Bhirawa di depan bank BCA Tulungagung mengatakan tetap menunggu di sekitar bank BCA setelah mengumpulkan berkas lamaran karena akan dilakukan interview atau wawancara.

“Jadi saya menunggu untuk interview yang katanya langsung hari ini juga,” bebernya.

Perempuan yang mengaku berasal dari Kediri ini juga mengungkapkan mengetahui adanya rekrutmen bak BCA Tulungagung dari rekannya. “Lamarannya untuk posisi customer service officer,” terangnya.

Sementara itu, panitia rekrutmen pegawai bank itu , Tony Kalay, saat dihubungi wartawan membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan itu merupakan pengumpulan berkas lamaran pekerjaan di bank BCA. “Iya, pengumpulan lamaran,” katanya.

Ia enggan berkomentar lebihlanjut ketika ditanya apakah bank BCA Tulungagung tidak mengetahui jika ada larangan pengumpulan massa di masa pandemi Covid-19. [wed]

EKONOMI Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkot Malang Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Halaman 10

Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang menerima secara resmi CSR dari Bank Jatim berupa satu unit Toyota High Grade Hiace Commuter untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Tim Penggerak PKK Kota Malang.

m taufik/bhirawa

Penyerahan CSR Bank Jatim kepada Pemkot Malang.

CSR tersebut diterima secara resmi oleh Wali Kota Malang, H. Sutiaji pada hari Senin (18/1) di Ruang Sidang Balaikota Malang.

Tampak hadir mendampingi adalah Ketua TP PKK Kota Malang, Hj. Widayati Sutiaji; Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwoko; Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto; Wakil Ketua I TP PKK, Ely Sofyan edi; dan

Wakil Ketua II TP PKK; Endang Wasto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sutiaji mengatakan bahwa CSR yang diberikan oleh Bank Jatim akan sangat bermanfaat bagi TP PKK Kota Malang mengingat TP PKK belum memiliki kendaraan operasional yang besar. “Selain itu, TP PKK Kota Malang juga memiliki mobilitas yang cukup tinggi; sehingga ken-

daraan operasional ini sangat dibutuhkan,” ujar Sutiaji.

Saya berharap, lanjutnya, kerjasama antara Pemkot Malang dengan Bank Jatim dapat terus berlanjut di tahun 2021 ini. Kesemuanya kita niatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Malang. “Semoga CSR nya dapat dilanjutkan di bidang lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Tonny Parsetyo Direktur TI dan Operasi Bank Jatim mengatakan bahwa sinergi yang selama ini terjalin antara Pemkot Malang dan Bank Jatim telah terjalin dengan baik. “Kami siap men-

dukung seluruh kegiatan Pemkot Malang dalam bentuk apapun; utamanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang,” tukasnya.

Pada Kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara Bank Jatim dengan Dinas Perhubungan Kota Malang tentang layanan penerimaan retribusi tempat khusus parkir dengan sistem elektronik parkir dan MOU dengan Malang Gleerrr tentang pembayaran transaksi marketplace UMKM Malang melalui fasilitas virtual account.[mut]

BURSA EKONOMI

Pencairan Banpres untuk UMKM Diperpanjang hingga TA 2021 Pamekasan, Bhirawa Bantuan Presiden (Banpres) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pencairannya diperpanjang hingga Tahun Anggaran 2021. Perpanjangan masa percairan ini karena masih ada pemilik UMKM yang belum menerima.

“Bantuan Presiden RI sebesar Rp 2,4 juta, walau ada petunjuk diperpanjang masa pencairan. Pihaknya menunggu arahan Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur,” kata M. Fata, sslaku Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.

Dijelaskan, informasi pencairan di Tahun 2021, secara resmi belum mendapat surat dari Kementrian Drs. M. Fata, M.Si ataupun Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Namun penafsiran kami kementerian memproses data lama atau perpanjangan banpres karena ada tambahan baru di mana pemohon atau pelaku UMKM mengajukan permohonan sebagai data baru.

Diberitakan Bhirawa, bahwa di Tahun 2020, dari 12 juta pelaku UMKM yang menjadi sasaran banpres Kabupaten Pamekasan memperoleh kuota sebanyak 78 ribu lebih. Adapun data yang dikirim Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke Kementerian sebanyak 83. 027 pelaku usaha.[din]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2391 RBX, Honda,Th.2017,a/n. Galih Arta Esti Susanti, Ds.Pinggirsari, Ngantru – T.Agung No. 7783/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 9032 RL, Isuzu,Th.2018, Putih, a/n. Wibitomo, Jl. Pahlawan 108-B, Ds/Kec. Kedungwaru – T.Agung No. 7784/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 2428 RDH, Yamaha,Th.2015, Putih, a/n. Hartono, Ds. Ketanon, Kedungwaru – T.Agung No. 7785/IMB/BI-IV/2021

BOJONEGORO Hilang STNK, nopol S 5551 DE, a/n Endriana Musyarofah, Ds Geger RT/RW 05/ 07, Kec Kedungadem Bjn No. 7786/IMB/BI-IV/2021 Hilang STNK, nopol S 2976 BG, a/n Munaji, Ds Keph RT/RW 17/07, Kec Kepohbaru Bjn No. 7787/IMB/BI-IV/2021

SURABAYA Kehilangan BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO, Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7788/IMB/BI-IV/2021 Kehilangan BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO, Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7789/IMB/BI-IV/2021 Kehilangan BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO, Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7790/IMB/BI-IV/2021

m ali/bhirawa

Ketua Kadin Jatim dan Kepala BPS Jatim saat bertemu.

Validasi Data Ekonomi, Kadin Gandeng BPS Jatim Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sebagai organisasi para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja ekonomi Jatim.

Salah satu hal yang dianggap vital dalam upaya merealisasikan seluruh program yang telah dicanangkan adalah ketersediaan data yang valid dan akurat.

“Data ini menjadi penting sebagai landasan dalam menentukan kebijakan. Untuk itu, kami berupaya menjalin kerjasama yang baik, melakukan audiensi dengan Badan

Pusat Statistik Jatim. Kami hadir di kantor BPS Jatim agar kami saling kenal dan saling bisa mendukung demi terwujudnya ekonomi yang baik,” ujar Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto usai bertemu dengan Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan di kantornya, Surabaya.

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan SDM Kadin Jatim Nurul Indah Susanti dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, Darno. Lebih lanjut Adik mengungkapkan bahwa bermitra baik dengan BPS menjadi

sangat penting karena selama ini Kadin Jatim sering menemukan kesulitan jika membutuhkan beberapa data seputar ekonomi Jatim, misalkan data tentang sektor pertanian, sektor industri, perdagangan hingga soal UMKM. “Dan ternyata di BPS datanya lengkap. Data terkait stimulus yang paling diharapkan pelaku UMKM saat pandemi pun ada.

Ternyata sebagian besar meminta keringanan tagihan listrik,” tegasnya.

Selanjutnya data terkait perdagangan antar pulau misalnya, juga sangat dibutuhkan oleh Kadin Jatim.

Dari data tersbeut, ujar Adik, Kadin

akhirnya bisa menentukan daerah mana yang potensial untuk digarap dan komoditas apa yang sangat dibutuhkan dan diminati penduduk di provinsi lain.

“Dari sisi BPS, mereka meminta Kadin Jatim untuk mendorong anggotanya mau mengisi survei industri yang biasa dilakukan BPS secara berkala, karena ternyata selama ini banyak industri yang enggan mengisi blangko survei tersebut. Keengganan itu menurut saya lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi,” pungkas Adik.[ma]

Situbondo, Bhirawa Kesinambungan stok pupuk kini menjadi senjata ampuh bagi para petani, termasuk di Kabupaten Situbondo. Untuk itu, program kepemilikan Kartani (Kartu Tani) yang digaungkan oleh pemerintah seyogianya didukung penuh semua kalangan petani. Sehingga kecukupan stock pupuk di Kota Santri menjadi kenyataan. Untuk itu, semua petani harus segera merampungkan kepemilikan Kartani sebagai salah satu

syarat mudah mendapatkan permudah setiap petani mensuplai pupuk. dapatkan suplai pupuk. “Ya Sugiran, salah satu pemilik beberapa waktu lalu sempat kios pupuk di Kabupaten terjadi pro kontra stok puSitubondo sejak awal menpuk, akibat ada pengurangan dukung penuh program pedari pemerintah. Nah setelah merintah tentang kepemiada Kartani, persoalan pupuk likan Kartani oleh semua sedikit mulai terurai,” aku petani. Pasalnya, sebut Sugiran Senin (18/1).

Sugiran, selain untuk memDalam pandangan Sugiran, Sugiran permudah pengaturan manasejak akhir tahun 2020 lalu jemen penggunaan pupuk, kepemi- pupuk sudah tertata dengan baik berkat likan Kartani juga untuk mem- adanya Kartani, meski kini masih dalam

penggarapan. Pembuatan Kartani itu, urai Sugiran, didasarkan pada data NIK/ KTP/KK setiap petani. Penyertaan persyaratan Kartani itu, aku dia, karena dalam Kartani ada proses perbankan.

“Maka semua kelompok tani (poktan) mengumpulkan data itu agar petani mudah saat membutuhkan pupuk subsidi. Kini poktan juga mulai mendata semua petani termasuk lokasi sawah dan tempat kios yang berhak menyediakan pupuknya,” ujar Sugiran. [awi]

Jaga Stok Pupuk, Pemilik Kios Dukung Program Kartani

UMKM di Tuban Belum Terdata dengan Baik

Presiden Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PMA/PMDN dengan UMKM Presiden RI, Ir. Joko Widodo menyaksikan secara virtual Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (18/01/2021) di Gedung Nusantara BKPM, Jakarta, dan yang diikuti secara daring oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Indonesia.

Bertempat di ruang kerjanya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Kabid Penanaman Modal, Cahyadi Wibowo dan Kabid Perijinan Dinas PMPTSP dan Naker Tuban, Judhi Tresna mengikuti kegiatan tersebut secara virtual. Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan terus menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi.

Mempermudah dan mempercepat proses perijinan investasi guna meningkatkan nilai investasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Masuknya investasi perusahaan besar perlu dikawal dengan regulasi terkait kerjasama kemitraan dengan UMKM daerah. Perusahaan besar dilarang hanya mementingkan urusan bisnisnya memperhatikan lingkungan sekitar dan menggaet UMKM maupun usaha lokal lainnya di wilayah operasionalnya.

Presiden Jokowi menekankan agar kerjasama kemitraan dapat dilakukan secara konsisten dan ber-

kelanjutan. Selain itu, nilai investasi dan cakupan kemitraan terus ditingkatkan. Kerjasama ini akan membawa manfaat untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. ”Saya merasa bahagia neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 dapat surplus 21,07 milyar dollar Amerika,” ungkapnya.

Sejalan dengan langkah tersebut, peningkatan UMKM mutlak dilakukan. Melalui kerjasama kemitraan ini, pelaku UMKM dapantya terus belajar dan meningkatkan kualitasnya, antara lain manajemen dan produknya. Kualitas produk dan manajemen yang baik mendongkrak minat serta kerjasama dengan perusahaan.

Presiden juga mengapresiasi atas upaya BKPM yang terus melakukan percepatan investasi, mulai dari perijinan, fasilitasi perusahaan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. ”Langkah ini selaras dengan upaya peme-

khoirul huda/bhirawa

Di ruang Bupati, Pimpinan OPD Kabupaten Tuban saat mengikuti acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (18/01/2021) di Gedung Nusantara BKPM, Jakarta.

rintah menuju pemerataan ekonomi dan menyeluruh, mewujudkan ekonomi berkeadilan,” tuturnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan presiden Jokowi terkait kemitraan usaha. Di samping itu, imple-

mentasi investasi yang berkualitas dan inklusif, merata di seluruh wilayah Indonesia. “Tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, sehingga meningkatkan ekonomi daerah secara menyeluruh,” terangnya. Karenanya, perlu ada kolaborasi antara investor, perusahaan besar, dan UMKM serta koperasi.

Kerja sama kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan 196 UMKM dan Koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaatnya adalah mampu mendukung pemasaran dan penyerapan produk UMKM. Bahlil Lahadalia menambahkan pertumbuhan ekonomi dibarengi

dengan pemerataan ekonomi. Diharapkan, melalui kegiatan ini mampu meningkatkan ekonomi dan SDM daerah. Tercatat sebanyak 120 juta angkatan kerja dari 132 angkatan kerja di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Ini menjadi motivasi bagi UMKM untuk memiliki visi lebih tinggi dan naik kelas. “Sehingga mampu menghasilkan produkproduk yang berdaya saing nasional dan internasional,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Penanaman Modal Dinas PMPTSP dan Naker Tuban, Cahyadi Wibowo mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan tentang jumlah perusahaan dan UMKM yang siap atau sudah melakukan kerja sama. Di Kabupaten Tuban secara alami telah banyak UMKM yang menjalankan kerjasama atau bermitra dengan perusahaan.

Sayangnya, Dinas belum melakukan pendataan secara detail terkait kerjasama tersebut, sebab terjadi secara alami antara perusahaan dengan pihak UMKM setempat.Meski begitu, perusahaan wajib melakukan pelaporan terkait penanaman modal setiap tiga bulan sekali. Dalam hal ini, OPD melakukan pendekatan berupa investasi kondusif, dimana program kemitraan masuk didalamnya. [hud]

SAMBUNGAN

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Dewan Nilai Satpol PP Surabaya Kurang Responsif Penegakan Perwali l

Sambungan hal 1

Masih beroperasinya RHU membuat Satpol PP Jatim melakukan penertiban terhadap café maupun restoran yang dinilai melanggar jam malam. Salah satunya adalah Holywings Gold di Surabaya Kondisi ini memantik reaksi dari Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna yang menilai Satpol PP Kota Surabaya yang kurang responsif terhadap penegakan Perwali soal Covid-19 di massa PPKM. “Idealnya yang bertindak itu Satpol PP Kota Surabaya. Apalagi anggota mereka banyak yang perempuan yang lebih cocok menangani cafe dan restoran. Mereka lebih luwes,” terangnya saat hearing bersama Satpol PP Provinsi Jatim, Satpol PP Surabaya, Kepala BPBD Linmas Kota Surabaya, dan sejumlah pemilik cafe dan restoran di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin (18/1).

Ia juga meminta Satpol PP Jatim melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya. “Penertiban jangan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi tingkatannya. Harusnya melakukan komunikasi dengan pemerintah kota,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri mengatakan, PPKM bertujuan memutus mata rantai Covid-19. Namun penerapannya tidak harus menjadi momok bagi pengeliat ekonomi.

“Penanganan Covid-19 inikan sesuai dengan standard kesehatan. Ketika mereka mampu tertib dalam menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan maka PPKM tidak menjadikan suatu masalah,’’ terang Syaifudin Zuhri.

Syaifudin menegaskan, lebih baik mencari solusi dengan membentuk petugas pengawas standard kesehatan di tiap-tiap RHU dan rumah makan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni yang berharap adanya koordinasi dalam upayanya memutus sebaran Covid-19 di wilayah Kota Surabaya karena Pergub Nomor 53 Tahun 2020 konsiderannya masih mencantumkan UU Pemda.

“Saya berharap kedepan, jika Satpol PP Jatim mau membantu tugas-tugas Satpol PP Kota Surabaya sebaiknya tetap berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Dalam UU Pemda sudah diatur mana kewenangan absolut, konkruen dan langsung,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah mengatakan tempattempat hiburan yang kemarin sempat disidak melanggar protokol kesehatan (Prokes). Terutama di tempat hiburan malam yang ada di Surabaya.

“Kami sidak ternyata luar biasa, disana tidak ada yang namanya physical distancing, terutama hiburan malam Holywings Gold Surabaya. Ini salah satu contoh tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Disana, tidak ada orang memakai masker, tidak ada orang duduk berjarak, dilihat pada situasi seperti biasa,” katanya.

Menurut dia, perlu adanya perhatian khusus, terutama pada pelaksanaan PPKM. “Yang mana kalau kita menyaksikan di masyarakat secara langsung, terutama masyarakat bawah itu sudah bisa dikategorikan taat pada aturan,” ujarnya.

PPKM, kata dia, sebenarnya sangat efektif ketika masyarakat itu bisa mentaati. Kemudian petugas bisa melaksanakan tugas secara maksimal. “Yang menjadi persoalan masyarakat bawah bisa mentaati, tapi para penikmat hiburan malam ini tidak ada yang mengindahkan sama sekali.

Makanya perlu ditingkatkan untuk operasi malam oleh satpol PP sampai masa berlakunya PPKM di wilayah Jatim,” tambahnya. [dre, geh]

BKSDA Jatim Pastikan Video Harimau di Tulungagung Hoax Tulungagung, Bhirawa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim memastikan video yang beredar melalui media sosial terkait harimau yang berkeliaran di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung hoax.

Masalahnya, secara visual di video tersebut berlokasi di daerah tegakan pohon jati, sementara di wilayah Kecamatan Sendang vegetasi ta­ namannya adalah pohon pinus.

“Kalau melihat videonya itu jelas tidak di Kecamatan Sendang. Di daerah Sendang itu karena dataran tinggi dominasi pinus, tidak cocok jati,” ujar Pengendali Ekosistem Hutan Seksi Konservasi Wilayah 1 Kediri BKSDA Jatim, Iswanto, Senin (18/1).

Ia memperkirakan gambar di video yang kini beredar di masyarakat itu bertempat di lembaga konservasi atau di Taman Safari. Apalagi BKSDA Jatim baru sepekan lalu memasang kamera di Kecamatan Sendang.

“Kami belum mengambil data kamera yang dipasang di Kecamatan Sendang. Pengambilan data dua minggu sekali,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Iswanto, BKSDA Jatim telah memasang tujuh kamera trap untuk memantau keberadaan harimau di Kecamatan Sendang.

Tiga kamera di tempatkan di wilayah

Gambar video keberadaan harimau di wilayah Kecamatan Sendang Kabu­ paten Tulungagung.

Desa Nyawangan dan empat kamera di Nglurup.

Rencananya, pemantauan harimau dengan kamera trap tersebut akan berlangsung selama tiga bulan.

BKSDA Jatim bakal pula melakukan evaluasi jika selama itu belum dapat membidik atau menghasilkan objek yang diinginkan.

“Bisa nanti dengan memindah kamera jika belum ada hasil. Kami akan pasang lagi di titik-titik potensi keberadaan harimau,” tuturnya.

Iswanto menyebut biasanya keberadaan harimua dapat terlihat di area terbuka atau di sekitar aliran sungai. “Di daerah-daerah itu nanti kami pasangi kamera juga,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, BKSDA Jatim melakukan pemasangan kamera pengintai di kawasan Hutan Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, Senin (11/1). Pemasangan kamera tersebut untuk mengidentifikasi kemunculan Harimau Jawa yang saat ini dikabarkan berkeliaran di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Karangrejo, Slamet Winarno, mengakui telah mendapat laporan tentang keberadaan Harimau Jawa di dua tempat, yakni di kawasan Hutan Nyawangan dan kawasan Hutan Nglurup.

“Yang di wilayah Nyawangan itu terjadi empat minggu lalu. Warga melihat ada banyak jejak tapak kaki harimau. Sementara yang di Nglurup, ada warga yang bernama Damin melihat langsung dengan Harimau yang berada dalam jarak sekitar 7 meter,” ujarnya. [wed]

Sambungan hal 1 dapat dicapai.

“Dengan adanya PPKM ini pemerintah pusat mengharapkan penurunan mobilitas penduduk turun hingga 40 persen. Tapi sampai satu minggu PPKM untuk Jatim baru 13 persen.

Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya ini akan ditingkatkan terus,” tutur Mayjend TNI Suharyanto usai menghadiri rapat evaluasi PPKM di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (18/1).

Melalui pertemuan itu, Pangdam Suharyanto mengatakan, seluruh kepala daerah, Dandim, Kapolres dan unsur terkait di daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan target penurunan mobilitas masyarakat. Karena dengan menurunnya mobilitas penduduk ini

diharapkan berseiring dengan angka positif Covid-19 di Jatim dan angka kematian yang juga dapat menurun. Kendati penurunan mobilitas belum sesuai harapan, Suharyanto mengakui adanya penurunan angka positif Covid-19 dan angka kematian selama PPKM berjalan.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, berbagai upaya antisipasi dilakukan terhadap tingginya kasus Covid-19. Termasuk tambahan bed isolasi di rumah sakit seperti di RSUD Dungus, Madiun yang ditambahkan 152 bed. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan oleh masyarakat juga harus semakin ditingkatkan.

“Ibu Gubernur juga menyampaikan akan ada gerakan donor plasma konvalesen yang akan dilakukan.

Sekarang sudah dilakukan bersama

Jangan Takut Divaksin l

Sambungan hal 1

di Gedung Negara Grahadi.

Karena itu pihaknya meyakinkan masyarakat Jatim bahwa tidak perlu takut terhadap vaksin dan seluruh pemimpin di Jatim sudah divaksin semua. “Sampai hari ini tidak ada satupun yang mengalami kelainan di tubuhnya. Jangankan yang membahayakan, gatal-gatal saja tidak,” ujar Suharyanto meyakinkan.

Suharyanto mengakui, banyak berita hoaks yang berseliweran terkait vaksin Covid-19 ini. Bahkan hoaks itu juga menimpa anak buahnya di jajaran Kodim Kabupaten Gresik. Dalam pemberitaan hoaks yang viral, Kasdim 0817 Gresik Mayor Inf Sugeng Riyadi dikabarkan meninggal setelah divaksin di RSUD Ibnu Sina pada Jumat, 15 Januari lalu.

Setelah dicek ternyata hoaks dan yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan sudah dilakukan klarifikasi. “Sekarang memang berseliweran berita hoaks dan saat rapat evaluasi PPKM juga sudah kita jelaskan agar terus memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat terkait vaksin,” ujar Suharyanto.

Seperti diketahui, yang meninggal dunia bukanlah Kasdim 0817 Gresik Mayor Inf Sugeng Riyadi. Melainkan Danramil Kebomas Mayor Kav Gatot Supriyono, lantaran penyakit yang dialami dan bukan karena Covid-19. [tam]

l

Sambungan hal 1

18 point Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Diantaranya yang paling utama selain pembangunan fisik desa yakni mendukung kebiasaan hidup baru masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Jangan untuk dibelikan rokok, tapi untuk memenuhi kebutuhan gizi di tengah pandemi, seperti beli menu makanan sehat, vitamin, masker dan sejenisnya,” terang Yasin.

Prioritas kedua untuk pem-

bangunan ekonomi warga deaa yang terpuruk pasca pandemi Covid-19. Yasin mengimbau agar warga memanfaatkan BLT Dana Desa untuk berbelanja di desa perputaran uang tetap berada di desa. “Kalau bisa berbelanja tetap di desa jangan belanja di kota, agar uangnya tetap berputar di desa,” ujarnya.

Di Jatim, total dana desa tahun ini mencapai Rp 7,659 triliun, meningkat Rp 89 miliar dibanding 2020 sebesar Rp 7,570 triliun. Beberapa persen diantaranya dialokasikan

Sambungan hal 1

untuk BLT. Jumlah KPM penerima BLT dana desa untuk tahun 2020 tercatat lebih dari 8.860 KPM. Tahun ini pihaknya sedang menginventarisir jumlah KPM karena belum semua desa melalukan verifikasi data KPM. “Karena angka kemiskinan sejatinya sangat dinamis, bisa berubah setiap saat,” ucapnya.

Dana Desa tahun ini disalurkan dalam 3 tahap, 2 kali 40 persen dan 20 persen. Khusus desa dengan status mandiri hanya 2 tahap yakni 60 persen dan 40 persen. [gat]

Kemenag Kabupaten Probolinggo akan mencabut izin operasional Madrasah jika nekat PTM.

Pertama di 2021, Kabupaten Tulungagung Cairkan BLT DD pada Warga

Sambungan hal 1

BPBD Kota Batu juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati, terutama di waktu turun hujan jika melewati kawasan rawan longsor. Selain itu mereka juga memberi rambu-rambu peringatan rawan longsor dan pohon tumbang.

Pada pekan sebelumnya, hujan deras juga Mengakibatkan banjir di Dusun Beru, Desa Bumiaji Kota Batu. Banjir terjadi karena badan sungai Paron yang ada di dusun tersebut tidak bisa menampung debit air yang bertambah. Kini pemkot bersama warga terus melakukan upaya normalisasi sungai dengan mengangkat material endapan akibat proses sedimentasi.[nas]

l

Kepala Dinas Pember­ dayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim Mohammad Yasin menye­ rahkan secara simbolis, bantuan BLT Dana Desa di Tulungagung.

TNI dan kita sudah menghitung bersama dr Joni (Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim) berapa kebutuhan plasma,” tutur mantan Bupati Tulungagung dua periode rersebut.

Disinggung terkait perpanjangan masa PPKM, Heru mengaku masih menunggu instruksi dari pusat dan hasil evaluasi PPKM selama dua pekan terakhir. “Kewenangan perpanjangan PPKM ada di pusat,” jelas Heru.

Sementara terkait vaksinasi Covid-19, Heru mengungkapkan target pelaksanaan vaksinasi termin pertama dan kedua harus selesai pada Januari dan Februari. Seperti diketahui, pada tahap pertama vaksinasi Jatim telah menerima sebanyak 77.760 dosis. Sementara pada tahap kedua rencananya Jatim akan kembali menerima alokasi vaksin sebanyak 120 ribu dosis. [tam]

Usai Dihantam Banjir, Kota Batu Didera Tanah Longsor l

Nekat Gelar PTM, Kemenag akan Cabut Izin Madrasah menyukseskan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar kekebalan komunal (herb community) tercapai dan mempersempit gerak Covid-19. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sebelum kekebalan komunal tercapai.

“Makanya penyebaran virus ini ditekan, dan insyaallah segera normal kembali. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksin, insyaallah Indonesia bebas Covid-19,” kata alumni Ponpes Nurul Jadid Paiton itu.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari memutuskan untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo.

“Demi keselamatan dan kesehatan anak didik, saya putuskan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Probolinggo untuk sementara ditunda dahulu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nanti pada akhir Januari 2021 akan dilakukan evaluasi untuk menentukan sikap selanjutnya,” kata Bupati Tantri.

Keputusan penundaan pembelajaran tatap muka tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari Forkopimda Kabupaten Probolinggo serta paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar serta perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo.

“Proses pembelajaran tatap muka ini tentunya bukan takut anak sakit, tetapi justru mereka adalah carier aktif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.

Melihat hal tersebut, maka kita segera merubah peta. Tidak hanya anak-anak di level desa tetapi juga sampai ke level dusun,” jelasnya.

Tidak hanya itu jelas Bupati Tantri, Pemkab Probolinggo melalui Dinas Pendidikan akan memastikan tidak hanya kondisi desa atau dusun aman bagi komunitas sekolah, tetapi juga mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan para guru-gurunya.

“Jika gurunya berada di lintas daerah, terutama di zona merah dan orange kita tidak memperbolehkan masuk melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, semua lembaga sekolah tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka walaupun berada di zona kuning atau hijau,” tegasnya.

“Keputusan ini dilakukan dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Atas keputusan penundaan pembelajaran tatap muka tersebut, Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran tatap muka tidak akan dimulai pada Januari 2021 sebagaimana semester genap akan dimulai. Tetapi menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan di akhir bulan Januari 2021.

Oleh karena itu kita akan evaluasi dulu, nanti kalau sudah ada kesiapan baru akan dimulai bisa jadi nanti pada bulan Pebruari 2021,” katanya.

Dengan adanya keputusan ini jelas Rozi, maka semua pembelajaran tatap muka untuk sementara akan dihentikan dahulu sambil melihat hasil evaluasi libur Natal dan Tahun Baru. “Untuk proses pembelajaran tetap akan dimulai dengan sistem daring, tetapi tatap mukanya yang akan kita evaluasi dahulu,” tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar mengaku akan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Daerah. “Intinya keselamatan dan kesehatan para peserta didik merupakan hal yang utama,” ujarnya.

Menurut Akhmad Sruji Bahtiar, pihaknya akan segera membuat surat edaran kepada seluruh lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

“Untuk yang statusnya negeri, tentunya akan mudah. Kesulitannya adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah yayasan dan pondok pesantren. Jadi butuh pendampingan dari Pemerintah Daerah. Karena 98% madrasah adalah swasta,” tambahnya. [wap]

Mobilitas Masyarakat Hanya Turun 13 Persen l

Halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Harga Mencapai Rp5 Juta, Dilengkapi Kelap-kelip Lampu LED dan Sound System l

Sambungan hal 1

Sugeng mengatakan, kalau seperangkat miniatur truk plus sound sistem ini dikreasikan bersama rekan penghobi.

Saking senangnya, ia rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk bisa modifikasi truk semenarik mungkin.

“Rata-rata minimal menghabiskan biaya sekitar Rp1,8 juta. Semakin bagus ya semakin mahal, terutama sound sistemnya, bisa mencapai Rp5 juta. Memang mahal, tapi kami puas karena hasilnya sangat bagus dan istimewa. Bukan sekadar miniatur truk biasa,” ungkapnya.

Sampai saat ini, penggemar truk di desanya mencapai 30 orang. Belum lagi dari luar desa, seperti Desa Jeruk Gamping, Krian yang juga biasanya turut gabung. “Komunitas ini kami disebut dengan Miniatur Truck Comunity Kraton-Krian (MTC),” jelasnya.

Tak sekadar menyalurkan hobi, para penggemar miniatur truk ini selama pandemi Covid-19 juga ikut membantu pemerintah ikut menyosialisasikan protokol kesehatan (prokes). Saat mendemonstrasikan miniatur truknya, mereka juga mengajak masyarakat untuk memakai masker, memperketat protokol kesehatan,

mematuhi 3 M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

“Kami tidak hanya kumpul-kumpul menyalurkan hobi tapi anggota juga berkeliling di jalan desa, sembari mengkampanyekan untuk tetap memakai masker di saat pandemi berlangsung.

Ini bagian bentuk kampanye kami untuk mengajak warga agar tetap menggunakan masker. Semoga pandemi segera selesai,” terangnya.

Sementara itu, pemuda Desa Kraton, Emil Mukhtar Efendi mengakatan, kalau kampanye pakai masker harus terus digencarkan, mengingat Sidoarjo termasuk

daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat mengenai Covid19, bersama Gresik dan Surabaya.

Kenapa masker, karena alat pelindung diri ini mampu mencegah secara dini paparan virus corona. Sementara Vaksin Covid masih diutamakan bagi tenaga kesehatan, merekalah garda terdepan dalam bidang kesehatan.

“Pakailah maskermu untuk melindungi keluargamu, saya juga memakai masker untuk melindungi keluargaku,” pesan pria yang akrab dipanggil Mas Emil yang juga Humas SMA Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo ini. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Kliwon, 19 Januari 2021

Halaman 12

Pegawai Terpapar, PN Surabaya Lockdown PN Surabaya, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan lockdown pelayanan publik selama 5 hari. Ini diketahui dari hasil tes swab PCR massal Rabu (13/1) yang keluar dan menyatakan 11 pegawai PN Surabaya positif terpapar Covid-19.

Keputusan lockdown ini tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bernomor W14.U1.344/KP.04.6/01/2021.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr Joni SH, MH memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perkantoran dan layanan PN Surabaya terhitung sejak tanggal 18 hingga 22 Januari 2021.

Juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting membenarkan terbitnya SK

yang dikeluarkan Ketua PN Surabaya tersebut. Sehingga adanya penghentian sementara pelayanan publik di PN Surabaya.

"Ya betul, pak ketua memutuskan untuk menghentikan sementara pelayanan PN Surabaya," kata Martin Ginting, Senin (18/1).

Ginting menjelaskan, berdasarkan hasil tes usap atau Swab pada 13 Januari lalu, ada 11 pegawai di lingkungan pengadilan yang dinyatakan positif terpapar Covid-19.

PN Surabaya tak ingin mengambil risiko, sehingga menetapkan untuk lockdown sementara bagi pelayanan publik. "Ada 11 pegawai yang dinyatakan positif (Covid-19). Terbanyak dari kalangan panitera pengganti," jelasnya.

Berdasarkan hasil inilah, Ketua PN Surabaya pun memutuskan untuk melakukan lockdown seluruh pelayan publik, kecuali layanan yang bersifat mendesak dan tidak dapat di tunda pelaksanaannya seperti layanan upaya hukum dan persidangan perkara pidana yang tahanannya akan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

"Layanan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya seperti layanan upaya hukum

dan persidangan perkara pidana yang tahanannya akan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi tetap akan berjalan," ungkapnya.

Ginting menambahakan, seluruh ASN maupun pengguna jasa Pengadilan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. "Pak ketua mengimbau ASN maupun pengguna jasa Pengadilan taat protokol kesehatan ketika berada dalam areal PN Surabaya.

Sehingga penyebaran virus dapat ditekan seminimal mungkin. Dan bencana pandemi ini segera hilang dr Bumi Nusantara, khususnya di Kota Surabaya," pungkasnya. [bed]

Pegawai PN Surabaya menjalani tes swab PCR massal pada Rabu (13/1) lalu.

arif yulianto/bhirawa

Babinsa Jatiganggong, Kecamatan Perak, Kab Jombang, Sertu Muslih bersama warga membersihkan sampah di Kali Konto, Senin (18/01).

Babinsa Koramil 0814/05 Perak Ajak Warga Cegah Banjir

KILAS DAERAH

Jombang, Bhirawa Cara mengantisipasi serta mengatasi sejak dini bencana banjir saat musim penghujan bisa di lakukan dengan bermacan-macam cara. Hal itu seperti yang dilakukan anggota Koramil 0814/05 Perak Jombang yang menjadi Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Jatiggangong, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.

Babinsa Jatiganggong, Perak, Jombang, Sertu Muslih, mengatakan, pihaknya bersama warga set-

Jalan Kanigoro dan Wlingi Ditutup Selama PPKM Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama Pemberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Blitar, Jalan Protokol Kanigoro dan Wlingi ditutup total. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setyobudi mengatakan, semenjak memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), semua kegiatan warga sementara waktu dibatasi dan diperketat untuk meminimalisir penyebaran virus corona.

"Sehingga kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan menaatu aturan selama PPKM," kata Rustin Tri Setyobudi.

Lanjut Rustin Tri Setyobudi, mengatakan dari hasil koordinasi dengan lintas sektoral, mulai Rustin Tri Setyobudi tanggal 17 sampai 25 Januari mendatang ada sejumlah ruas jalan yang ditutup total, diantaranya, ruas jalan depan Kantor Pemkab Blitar dan ruas jalan depan taman Wlingi. "Penutupan ini dimulai pukul 19.00 WIB sampai selesai dan bertujuan untuk mengendalikan laju peredaran corona karena biasanya banyak masyarakat yang beraktifitas di tempat tersebut," ujarnya.

Selain itu menurutnya hal ini juga merujuk pada Surat Edaran Bupati Blitar tentang pemberlakuan jam malam selama PPKM, sehingga ada beberapa wilayah yang harus disterilkan dan terbebas dari aktifitas dan kegiatan malam.

"Untuk itu kami juga berharap semua kegiatan malam sementara waktu dibatasi, dan tidak ada kegiatan lainnya seperti adanya hajatan," jelasnya.

Tambah Rustin, pihaknya juga berharap masyarakat dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal penanganan COVID-19. Karena, jika hanya mengandalkan kemampuan dari satu jalur maka hasilnya kurang optimal. [htn]

empat bergotong royong membersihkan sampah yang mengendap dan tergenang di sepanjang Kali Konto, Desa Jatigganggong.

Pada kegiatan tersebut, banyak sekali sampah plastik serta rantingranting dan pohon Bambu, hingga rumput-rumput liar yang menyumbat, sehingga bisa mengakibatkan banjir serta pencemaran sungai.

"Pembersihan sungai ini sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan pencemaran sungai serta ter-

jadinya banjir akibat banyaknya endapan sampah yang menutupi permukaan aliran sungai," ungkap Sertu Muslih, Senin (18/01).

Diharapkan, aksi bersih-bersih sungai ini bisa menginspirasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan menyiapkan segala hal untuk mengantisipasi banjir di musim hujan.

"Salah satunya dengan membersihkan sungai atau parit agar alirannya lancar tidak mampet," tuturnya.

Sementara itu, Komandan Koramil (Danramil) 0814/05 Perak, Jombang, Kapten Chb Samsul mengatakan, kegiatan yang di lakukan Babinsa ini merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi bencana banjir di desa binaannya.

"Rumput liar, ranting pohon dan Bambu serta endapan sampah yang berada di aliran sungai ini menyebabkan aliran air sungai rawan mampet saat musim hujan," terang Danramil. [rif]

Kabar Kasdim Gresik Meninggal Itu Hoaks

Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi

Surabaya, Bhirawa Beredar kabar mengenai meninggalnya Kasdim 0817/ Gresik, Mayor Inf Sugeng Riyadi karena vaksin sinovac tidaklah benar. Itu ditegaskan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi yang mengatakan kabar maupun berita tersebut hoaks (berita palsu).

"Hingga saat ini, Kasdim Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tidak benar berita yang mengatakan bahwa beliau meninggal setelah disuntik vaksin sinovac," kata Kolonel Arm Imam Haryadi, Senin (18/1).

Imam menegaskan, berita hoaks ini harus segera diluruskan. Sehingga tidak menimbulkan penyesatan opini di kalangan masyarakat terkait program pemerintah berupa vaksinasi Covid-19

yang sedang berjalan saat ini.

"Kami tegaskan bahwa berita dan kabar tersebut tidak benar. Melainkan hanya hoaks," tegas Imam.

Pihaknya menambahkan, fakta sebenarnya anggota TNI yang dilingkari dalam foto beredar itu adalah foto almarhum Mayor Kav Gatot Supriyono. Beliau merupakan Danramil Kebomas Kodim 0817/ Gresik. Alm Gatot, sambung Imam, meninggal dunia pada Jumat (15/1) pukul 23.06 WIB, akibat serangan jantung.

Masih kata Imam, almarhum belum pernah divaksinasi Covid-19 dengan Merk sinovac.

Almarhum juga pernah melaksanakan test rapid antigen di Poskes Gresik pada Kamis (14/ 1) dan hasilnya non reaktif.

Adapun foto yang beredar diambil dari dokumentasi tang-

gal 10 Januari 2021, saat yang bersangkutan mendampingi Danrem 084/BJ beserta keluarga melaksanakan ziarah ke Makam Sunan Giri, Gresik.

Ditanggal yang sama, Kasdim Gresik m, Mayor Inf Sugeng Riyadi menerima vaksinasi sinovac di RSUD Ibnu Sina Gresik menggantikan Dandim 0817/Gresik (Letkol Inf Taufik Ismail) yang saat screening, tensi Dandim tinggi. Imam meyakinkan bahwa kondisi Mayor Inf Sugeng Riyadi dalam keadaan sehat. Dan berita tersebut merupakan berita tidak berdasarkan kebenaran.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, berita tersebut hoaks. Dan vaksin sinovac sudah dinyatakan taman dan manjur untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini," pungkasnya. [bed]

GALERI PANDEMI

Santunan Kematian Pasien Covid-19 Belum Jelas Pencairan santunan kematian senilai Rp15 Juta rupiah bagi ahli waris pasien korban meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19, hingga kini masih belum jelas.

Oleh: Nurcholis, Kabupaten Sampang

dok/bhirawa

Proses pemakaman pasien korban meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Linjamsos, Dinsos Sampang, Erwin Elmi Syahrial mengatakan, ada sebanyak 12 orang ahli waris korban meninggal positif Covid-19 yang sudah di usulkan.

Namun, hingga saat ini terkait ihwal pencairan santunan dari pemerintah pusat, melalui pemerintah

provinsi Jawa Timur, masih menunggu pemberitahuan resmi.

"Sudah kami usulkan sebanyak 12 orang ahli waris, sebelumnya ada 10 dan penambahan 2 orang pada tahun 2020," jelasnya Senin (18/1/21).

Ia juga menjelaskan mekanisme proses pencairan santunan kematian, dimana bantuan itu nantinya akan langsung di transfer ke Rekening ahli waris masing-masing.

Melalui persyaratan yang sudah ditentukan, di antaranya surat keterangan dari Dinkes setempat, surat keterangan meninggal positif

Covid-19.

"Serta persyaratan penunjang dari ahli waris, seperti rekening, karena santunan itu langsung masuk ke rekening tidak melalui Dinsos," tambahnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada sebanyak 4 ahli waris korban meninggal dunia positif Covid-19 yang di tampung.

Untuk di usulkan ke Dinsos Provinsi Jatim, hal itu sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat.

"Sesuai anjuran, untuk pengusulan tambahan sementara ini masih kami tampung," Pungkasnya. [*]