Binder19nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Memang BPJS ini ada yang tidak sesuai sasaran. Yang kaya dapat duluan, tetapi yang belum mampu justru belum mendapatkan,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mantan Bupati Kediri Haryanti

Kamis Pahing, 19 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

19 NOVEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Membuka Rakornas PTSP di Empire Palace

Petrokimia Dilalap Api, Hanguskan Gudang Pengepakan

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Membuka Seminar Membangun Indonesia Berbasis Nilai-nilai Agama di Unair Kampus C 21.00 Wayangan Disbudpar di Kecamatan Wlingi Kab Blitar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Bawas PDTS Ajukan Dua Nama Calon Dirut KBS Pemkot, Bhirawa Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengajukan dua nama kepada Pemkot Surabaya untuk ditetapkan sebagai direktur definitif PDTS KBS. Ketua Bawas PDTS KBS Heri Purwanto mengatakan dua nama itu adalah, Aschta Boestani Tajudin yang sekarang menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDTS KBS dan Khoirul Anwar

 ke halaman 11

Gresik, Bhirawa Pabrik II PT Petrokimia Gresik di Jalan Gubernur Suryo terbakar, Rabu (18/11) sore. Api dengan cepat melalap pabrik. Karyawan yang bekerja berhamburan keluar menyelamatkan diri. Hingga pukul 19.00 kerugian akibat musibah ini belum bisa di-

Pengunjung melihat koleksi KBS. Saat ini KBS belum memiliki Dirut. Bawas mengajukan dua nama untuk menjadi Dirut, namun pemilihan tergantung Wali Kota Surabaya terpilih nanti.

Banjir Bojonegoro Diprediksi Mulai Januari Bojonegoro, Bhirawa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan di Bojonegoro memprediksi banjir luapan Bengawan Solo di daerah hilir di Jatim bisa terjadi Januari 2016. Saat itu intensitas hujan sedang tinggi-tingginya.

“Prediksi banjir luapan Bengawan Solo akan terjadi Januari bisa saja tidak tepat, sebab faktor adanya perubahan alam,” kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Rabu (18/11).

Namun, menurut dia, kalau melihat kondisi curah hujan yang terjadi sekarang ini masih jarang, yang kemungkinan masih berlanjut Desember, maka kemungkinan hujan dengan intensitas tinggi terjadi Januari. “Kemungkinan Bengawan Solo masih kering belum meluap selama Desember,” ucapnya.

Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo Hirnowo dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait menjelaskan banjir Bengawan Solo di Bojonegoro akan besar kalau memperoleh pasokan air dari hulu, Jawa Tengah dan Kali Madiun.

Ia menyebutkan pasokan air banjir di Bojonegoro karena memperoleh pasokan air dari

hitung. Namun dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 15.30. Tibatiba api membesar disertai asap hitam pekat membumbung di atas pabrik II.

Dengan Spontan karyawan dan buruh yang sedang melakukan pengepakan lari keluar. Titik api diduga berasal dari alat conveyor, yang terjadi gesekan hingga menimbulkan api. Dengan cepat api membakar dind-

 ke halaman 11

rochim/bhirawa

Kebakaran di pabrik II Petrokimia Gresik, Rabu (18/11).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kepung Pemkab, Demo Buruh Jombang Berujung Ricuh Tolak Usulan UMK Rp 1, 9 Juta, Satu Buruh Terluka

Jombang, Bhirawa Ribuan buruh Jombang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat kembali mengepung kantor Pemkab Jombang yang terletak di Jl KH Wahid Hasyim, Rabu (18/11). Aksi menuntut pencabutan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2016 yang telah diajukan ke Gubernur Jatim itu diwarnai kericuhan.

Dengan membentangkan spanduk dan poster, aksi ribuan buruh dari enam pabrik di Jombang yakni dari PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama) Kecamatan Diwek, PT Seng Fong Moulding Perkasa, PT Volma,

PT Mentari International, PT Pei Hai, serta PT Venezia awalnya berjalan tertib. Mereka menggelar mimbar bebas di depan pintu masuk kantor pemkab.

Bahkan sambil menunggu perwakilan mereka melakukan

negosiasi dengan pihak pemkab, ribuan buruh terlihat duduk sambil terus mendengarkan orasi. Yakni menolak UMK 2016 yang diusulkan Bupati Jombang Nyono Suharli sebesar Rp 1.923.375 dan menuntut UMK 2016 sebesar Rp 2.115.000.

“Kami meminta usulan UMK yang diusulkan bupati segera direvisi. Karena UMK sebesar Rp 1.923.375 itu jauh dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Kami meminta UMK 2016 sebesar Rp

 ke halaman 11

Kota Pasuruan Berpeluang Raih Adipura Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan pada 2015 berpeluang besar mendapatkan penghargaan piala Adipura.

Bahkan, peluang itu dibuktikan dengan masuknya Kota Pasuruan dalam nominator anugerah Adipura periode 2014-2015.

Pemprov, Bhirawa Masih adanya PNS Pemprov Jatim yang tertangkap pihak kepolisian gara-gara narkoba membuat Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf geram. Saking kesalnya, mantan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim ini meminta PNS yang terlibat dalam kasus narkoba langsung dipecat dari PNS.

 ke halaman 11

KM Wihan Sejahtera Tenggelam di Surabaya

 ke halaman 11

Lakukan Pelanggaran, Dewan Desak Syahbandar Ditata Ulang

Serasa Pulang ke Rumah

 ke halaman 11

Polisi Tegaskan Anas Yusuf Merupakan Pengguna dan Pemilik Sabu

“Ini sifatnya hanya bocoran saja. Bahwa Kota Pasuruan lolos dalam nominator

 ke halaman 11

MENJABAT menjadi Dirut RSU Haji Surabaya bagi dr Sasongko SpA serasa pulang ke rumah. Maklum sejak 1997 hingga 2013 dia sudah mengabdi di rumah sakit milik Pemprov Jatim ini. Karena itu boleh dibilang dia tahu sejarah perjalanan dan ‘isi’ RSU Haji Surabaya.

“Dengan penugasan baru sebagai Dirut RSU Haji Surabaya saya serasa pulang ke rumah,” katanya saat pisah sambut Dirut RSU Haji Surabaya yang lama dr Restu Kurnia Tjahjani MKes (mendapat tugas baru sebagai Dirut RS Saiful Anwar Malang) ke Dirut baru dr Sasongko SpA, Rabu (18/11).

Dengan nada bercan-

Wagub Ingin PNS Pengguna Narkoba Dipecat

DPRD Jatim, Bhirawa Kasus tenggelamnya KM Wihan Sejahtera menurut DPRD Jatim harus menjadi awal menata kembali Syahbandar.

Pasalnya, selama ini oknum Syahbandar tidak hanya memainkan manifest, tapi juga banyak tindakan menyalahi aturan yang selalu mereka lakukan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan walaupun tenggelamnya KM Wihan Sejahtera disebabkan menabrak hilmi husain/bhirawa

Sebuah Alun-alun Kota Pasuruan yang hijau, bersih dan indah. Pemkot Pasuruan pada 2015 kembali mendapatkan piala Adipura kategori sedang.

 ke halaman 11

Dinyatakan sebagai Calon Kepala Daerah Terkaya se-Jatim

H Fathul Huda Justru Merasa Tidak Memiliki Apa-apa Mantan Bupati Tuban Fathul Huda menjadi calon kepala daerah dengan kekayaan terbesar se-Jatim, mengalahkan 18 calon kepala daerah lain yang akan berlaga dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Dalam Laporan Hasil Kekayaan Pejabat negara (LHKPN) tercatat kekayaan Fathul Huda mencapai Rp 82,9 miliar lebih.

Khoirul Huda, Kabupaten Tuban

dr Sasongko SpA

Sentil..  Bupati Sayangkan Raskin Tak Layak Konsumsi  Raskin jarang yang berkualitas  Survei LSI Bukan Pesanan PKB  Survei sekarang tergantung siapa yang berani bayar mahal  Pemkab Permudah Pengurusan Perizinan  Yang seharusnya mudah jangan dipersulit

Bagi masyarakat di Kabupaten Tuban, apa yang diumumkan oleh KPK atas LHKPN mantan Bupati Tuban adalah hal biasa, dan tidak membuat mereka tercengang. Sebab mereka melihat sosok H Fathul Huda memang sudah kaya jauh sebelum menjadi Bupati Tuban.

Sebelum menjadi Bupati Tuban, Fathul Huda adalah pengusaha, juga ulama. Dia dikenal ramah dan religius. Sosoknya semakin lengkap karena dia dikenal dermawan terutama untuk urusan pendidikan dan agama hingga kini.

Meski kekayaannya berlimpah, dia tetap rendah hati. Tak heran meski diumumkan sebagai calon kepala daerah terkaya, namun Fathul Huda merasa tidak memiliki apa-apa. “Dalam hati, saya tidak merasa punya apaapa. Karena semuanya adalah titipan,” kata Fathul Huda dengan nada merendah di ruang kerjanya kemarin.

Kaji Huda, begitu masyarakat Bumi Wali Tuban mengenalnya, dikenal oleh masyarakat khususnya warga

Nahdliyin (Nahdlatul Ulama) adalah orang yang sangat dermawan.

Apalagi jika ada warga NU yang meminta bantuan untuk pembangunan sebuah lembaga pendidikan atau tempat ibadah. “Tapi hakikatnya saya tidak punya apa-apa, ini semua kan titipan dan bisa diambil kapan saja,” jelas mantan Ketua PC NU Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang bercerita tentang usahanya yang ia rintis mulai kecil saat masih muda dulu. Mulai pernah berjualan barang kebutuhan rumah tangga (pracangan). Usahanya saat itu juga tak berjalan mulus. Sempat

 ke halaman 11 Fathul Huda menjadi calon kepala daerah terkaya di Jatim yang akan maju dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Lima Daerah Belum Serahkan Usulan, UMK Bakal Ditetapkan Gubernur Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur akan menetapkan sendiri UMK lima daerah yang sampai deadline Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim , Rabu(18/11) kemarin belum menyerahkan usulannya.Ke lima daerah tersebut adalah Sidoarjo, Surabaya, Gresik , Kabupaten Pasuruan dan Jember.

Sebagai langkah kompromi Disnakertransduk Jatim melayangkan kembali surat pada bupati/wali kota yang belum juga menyerahkan usulan UMK 2016 hingga saat rapat terakhir Dewan Pengupahan Jatim pada Rabu (18/11) di kantor Disnakertransduk Jatim.

“Saya sudah melayangkan surat dan menghubungi bupati dan walikota agar segera mengum-

pulkan usulan UMK 2016 pada Dewan Pengupahan. Kalau bisa besok (hari ini 19 November 2015, red), mereka harus segera mengumpulkannya,” tandas Sukardo usai melangsungkan Rapat Dewan Pengupahan Jatim.

Dikatakannya, ke lima daerah itu , seperti Kabupaten Sidoarjo yang mengusulkan Rp 3.256.400, Kabupaten Pasuruan Rp

3.200.000, dan Kota Surabaya Rp 3.264.000, dan Gresik 3.260.000.

Keempat daerah itu kenaikannya melebihi ketentuan PP nomor 78 tahun 2015 yaitu 11,5 persen.

“Surabaya sebelumnya ada kesesuaian, malah naik sampai 20,44 persen,” katanya.

Sedangkan Kabupaten Jember justru masih mengusulkan UMK dibawah ketentuan PP nomor 78 tahun 2015 yaitu Rp 1.600.000,” paparnya.

Dalam rapat Dewan Pengupahan Jatim, lanjut Sukardo, semuanya menyepakati dan menerima usulan berdasarkan dengan ketentuan PP nomor 78 tahun 2015. Bahkan, sebelumnya tim sembilan perwakilan serikat pekerja/buruh

Jatim juga telah berangkat ke Kementerian Tenaga Kerja dalam membahas PP tersebut.

“Diharapkan Permenaker segera turun dan ditindaklanjuti dengan penetapan UMK oleh Gubernur,” katanya.

Sementara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mendukung penetapan UMK 2016 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Atmari dari Bidang Advokasi dan Perundang-undangan Apindo Jatim mengatakan, penetapan UMK harus mengacu PP karena merupakan amanat dan perintah undang-undang.

“Jadi, tidak ada alasan untuk

tidak mematuhinya. Masa Gubernur mau memberi contoh dengan menetapkan UMKdengan melanggar undang-undang. Saya yakin tidak,” ujarnya,” katanya.

Jika ada kabupaten/kota yang usulan UMK tidak sesuai dengan amanat PP 78, Atmari mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur, sebagai yang diberi mandat oleh undangundang untuk menetapkan UMK kabupaten/kota.

Namun, disisi lain secara tidak langung, Apindo juga berharap juga ada ruang khusus penangguhan ketika memang ada perusahaan yang belum bisa memberikan upah pada pekerjanya sesuai dengan UMK 2016.

Di tempat yang sama, Serikat Pekerja enggan berkomentar lebih jauh dan saling menuding kawannya ketika ditanya mengenai hasil pembahasan UMK dalam rapat Dewan Pengupahan, di Ruang GIRI Utama, Kantor Disnakertransduk Jatim, Menanggal.

Sikap itu ditunjukkan tiga dari sembilan anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur buruh, yakni, Imam Muchlas (Sekjen DPW Sarbumusi Jatim), Achmad Fauzi (Ketua DPD SP Kahutindo SPSI Jatim) , dan Sutrisno (anggota Dewan Pengupahan lainnya dari unsur buruh).. “Tanya saja ke pak Kadisnakertransduk Jatim,” kata Q rac mereka.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Risma Janjikan Bangun Sirkuit Balap

Proyek Pengerjaan FR Dilanjutkan Kembali

Surabaya, Bhirawa Kawasan Surabaya Barat menjadi bidikan pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, sebagai lokasi penyaluran hobi trektrekan anak-anak muda, khususnya yang lebih berorientasi kepada kegiatan olahraga. Cawalicawawali nomor urut dua ini sudah menyiapkan pembangunan sirkuit berkelas internasional di kawasan sekitar GOR Bung Tomo.

Rencana pembangunan sirkut balap botor di Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal ini sudah digagas pasangan Risma-Whisnu, sejak masih memimpin Surabaya.

Targetnya, tahun 2017 pembangunan arena balap yang diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 160 miliar ini akan rampung.

“Kita bangun sirkuit ukuran internasional. Biar anak-anak kita yang punya bakat, bisa juga bermain di sirkuit itu.

Biar nanti muncul pembalap-pembalap berbakat dari Surabaya,” ucap Risma, Q gat Rabu (18/11).Q

Hari Ini, Malaysia Deportasi 57 TKI Asal Jatim Pemprov, Bhirawa Sebanyak 57 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang bekerja di Malaysia dideportasi. Mereka datang langsung di halaman kantor Disnakertransduk Jatim dengan menggunakan jalur darat yaitu bus dari Jakarta, Rabu (18/11).

Para TKI itu dideportasi disebabkan tidak memiliki ijin bekerja alias ilegal, selama bekerja di Malaysia. ”Setiap 10 hari, ada saja TKI ilegal yang datang di kantor ini. Selanjutnya mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Drs Sukardo Msi Setelah tiba di Kantor Disnakertransduk Jatim, Jalan Menanggal, Surabaya, para TKI ilegal itu beristirahat sebentar dan diberi makan, serta dilakukan pendataan oleh petugas. Usai pendataan, TKI dari sejumlah wilayah di Jatim, seperti Madura, Tuban, Lamongan, dan beberapa daerah lain itu dipulangkan ke kampung halaman masing-masing Q rac menggunakan bus Damri.Q

Setelah terkendala pembebasan lahan, akhirnya proyek pengerjaan Frontage Road (FR) sisi barat disekitar hotel cemara Jl A Yani Surabaya mulai dibongkar.Tampak alat berat saat melakukan pembongkaran tembok pembatas antara hotel cemara dan Kejaksaan Tinggi Jatim Jl A Yani Surabaya,Rabu (18/11).

trie diana/bhirawa

Awas, Rp 2 Triliun Bantuan Kewilayahan Rawan Diselewengkan Tujuh Kelurahan Kumuh Dapat Bantuan Pusat Surabaya, Bhirawa Alokasi bantuan kewilayahan (BK) sebesar Rp2 triliun untuk desa, rawan diselewengkan. Potensi ini muncul karena saat ini setiap desa telah mendapat bantuan dari APBN. Masing-masing antara Rp250 juta-Rp300 juta.

Sama seperti program APBN, bantuan kewilayahan juga diperuntukkan bagi program pembangunan desa. Hal inilah yang berpeluang memunculkan dobel anggaran. “Secara aturan, alokasi ini (bantuan kewilayahan) memang dibolehkan. Persoalannya, saat ini APBN juga menganggarkan. Nah, ini bisa memunculkan dobel account,”tegas pengamat kebijakan Universitas 17 Agustus Surabaya, Ahmad Jabir yang dihubungi lewat ponselnya, Rabu (19/11).

Peluang penyimpangan itu, lanjut jabir bisa diminimalisasi dengan beberapa syarat. Per-

tama, alokasi anggaran harus masuk dalam APBD kabupaten, sekalipun sekadar transit. Sehingga distribusi anggaran tetap terkontrol.

Tidak hanya dari provinsi.

Tetapi dengan dari pemerintah kabupaten.

Kedua, program bantuan kewilayahan juga harus masuk pada APBDes. Ini memudahkan bagi pemerintah desa untuk menggunakan anggaran. Pasalnya, pada saat bersamaan juga mereka juga mendapat anggaran yang sama dari pemerintah pusat.

“Kalau masuk di APBDes akan mudah diklasifikasi, mana anggaran yang bersumber dari APBN dan mana anggaran yang bersumber dari APBD. Proses ini tentu lebih auditable,”imbuh mantan anggota DPRD Kota Surabaya dan Jawa Timur ini.

Sebaliknya, bila dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka program bantuan kewilayahan tersebut patut diwaspadai. Apalagi tidak semua perangkat desa memiliki kecakapan yang bagus dalam mengelola anggaran. Sebagai bukti, dana desa dari pemerintah pusat juga ada yang diselewengkan.

“Bisa saja ini kesengajaan atau bahkan karena ketidaktahuan. Karena itu, instrument di bawah harus siap dulu. Jangan sampai instrmen belum ada, anggaran sudah dikucurkan. Ini berbahaya. Kasus dana pendidikan beberapa waktu lalu harus menjadi contoh. Bagaimana anggaran jumbo itu tidak jelas jluntrungnya gara-gara instrument di bawah belum siap,”imbuh politisi PKS ini.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah provinsi mematangkan konsep dan instrument terlebih dahulu. Sehingga anggaran Rp2 triliun bisa tepat sasaran dan tidak Q cty diselewengkan.Q

Satpol PP Tak Berani Tertibkan Poster Liar Paslon, Panwas Turun Tangan Surabaya, Bhirawa Bahan kampanye (BK) berupa poster milik pasangan calon (paslon) Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dicopoti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, Rabu (18/11) kemarin. Penertiban dilakukan di daerah Tambaksari. Pemasangan poster itu melanggar pasal 26 PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye.

Di daerah Tambaksari tersebut, poster milik paslon nomor dua tertempel di pohon-pohon pinggir jalan dan taman, pintu masuk lembaga pendidikan, tempat ibadah, serta sarana prasarana publik. Bahkan, sebagian besar pemasangan poster di pohon menggunakan staples. Untuk mengelabui penggunaan staples, staples ditutupi plester berwarna hitam.

Kondisi ini sebenarnya telah diketahui pihak Satpol PP sebagai aparat yang berwenang melakukan penertiban APK. Namun , seperti dinyatakan kepala Satpol PP , Irvan Widyanto, pihaknya hanya mengecek kondisi lapangan saja. “Iya, saya sudah terjunkan anggota saya langsung ke lapangan,” kata Kasatpol PP Kota Surabaya Irvan

Widyanto saat dihubungi wartawan melalui ponselnya.

Sementara di lokasi, petugas Satpol PP hanya mendokumentasikan poster yang telah melanggar aturan melalui selulernya. “Nanti kita laporkan ke atasan terlebih dahulu,” jawab petugas Satpol PP yang turun ke lapangan saat dikonfirmasi wartawan.

Tindakan yang diambil Satpol PP ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan terkait BK milik Paslon nomor Satu, Rasiyo-Lucy. Beberapa hari yang lalu , Satpol PP langsung melakukan tindakan di tempat dengan mencopot poster pasangan nomor urut satu Rasiyo-Lucy Kurniasari yang dinilai melanggar.

Tindakan tegas sendiri diambil oleh Panwas Surabaya setelah anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran M Safwan datang di lokasi. Safwan mengaku mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan pengecekan. Melihat BK berupa poster ada di tembok tempat pendidikan dan tempat ibadah, Q geh Safwan langsung membredelnya.Q

Balegda Usulkan 33 Raperda Masuk dalam Prolegda 2016 DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja Badan Legislatif DPRD Jatim belumlah maksimal. Buktinya 27 Raperda yang diusulkan baik oleh legislative maupun eksekutif hanya 9 raperda yang telah disahkan.

Karenanya, sisanya yang belum selesai diusulkan untuk dimasukan dalam Prolegda di 2016 mendatang.

Sesuai data yang ada dimana dari legistafif mengusulkan 18 Raperda dan 15 reperda dari eksekutif.

Wakil Ketua Balegda DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengakui jika Raperda yang dihasilkan di 2015 ini sangatlah minim dari target yang ditentukan. Dimana dari 27 raperda yang dimajukan, baru 8 yang dapat disahkan. Salah satunya terkendala dengan aturan baru dari pusat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan.

“Karenanya kedepannya kami akan melakukan kerja keras dengan menyelesaikan target yang telah ditentukan. Apalagi program pembentukan perda ini akan menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur,” ujar Irwan Setiawan, Rabu (18/11).

Irwan mengungkapkan, keputusan program pembentukan perda dibuat dalam bentuk keputusan DPRD

Jatim yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya program pembentukan perda ini akan menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan Politisi PKS Jatim ini, DPRD Jawa Timur mengusulkan 18 raperda yang terdiri 6 usulan akan dibahas pada masa sidang pertama meliputi raperda tentang pencabutan perda, raperda pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, raperda penyelenggaraan dan perlindungan nelayan, raperda tentang perubahan kedua atas perda No 14 tahun 2005 tentang perseroan terbatas Jatim Graha Utama, raperda tentang penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai, serta raerda tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing di Jawa Timur.

Pada masa sidang kedua, lanjut Irwan, DPRD mengusulkan 7 raperda meliputi raperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2011 tntang pengelolaan sumber daya air, raperda tentang perubahan kedua ats perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan 5 perusahaan daerah dan

perubahan bentuk hukum 5 perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur, raperda tentang perlindungan situs sejarah dan benda purbakala, raperda tentang perlindungan kekayan seni dan budaya, raperda tentang perubahan atas perda no 5 tahun 2004 tentang pencegahan dan perlindungan HIV/ AIDS, raperda tentang mutu pelayanan kesehatan, dan raperda tentang perubahan atas perda no 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan pada masa sidang ketiga DPRD mengusulkan 5 usulan raperda meliputi raperda tentang pengelolaan barang daerah, raperda tentang perubahan atas perda No. 12 tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah, raperda tentang perubahan atas perda no 6 tahun 2012 tentang pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil tahun 2013 - 2032, dan raperda tentang penangananan penyadang masalah kesejahteraan sosial.

Adapun pemerintah daerah provinsi Jawa Timur mengusulkan 15 raperda yang pada masa sidang pertama ada 6 usulan raperda, pada masa sidang kedua 4 usulan dan pada masa Q cty sidang ketiga 5 usulan raperda.Q

Pemkot, Bhirawa Tujuh kelurahan di Surabaya mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat. Melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Kemunitas (PLP-BK), Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menggerojok dana sebesar Rp 1 miliar kepada setiap kelurahan.

Tujuh kelurahan yang mendapatkan dana segar itu meliputi Kelurahan Genting, Tegalsari, Kedung Cowek, Sidotopo, Pegirian, Menur Pumpungan, dan Nginden Jangkungan. Program penataan lingkungan berbasis komunitas ini sudah berjalan sejak tiga minggu lalu, ditargetkan akhir tahun ini sudah selesai.

Asisten IV Bidang Kesra Pemkot Surabaya Eko Hariyanto menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk melaksakanakan program penataan lingkungan yang direncanakan oleh masyarakat sendiri. Sehingga, penataan lingkungan itu sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

“Perencanaan itu perlu ada aspek yang dijabarkan. Dalam petunjuk pelaksananya pusat harus mensinkronkan dengan perencanan Pemkot. Karena penataan kota di pemkot ada,” ujarnya saat menghadiri pameran hasil perencanaan masingQ gat masing kelurahan di Royal Plaza, Rabu (18/11).Q

SURABAYA

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

3

Dinkes Awasi Penjualan Antibiotik Surabaya, Bhirawa Maraknya peredaran antibiotik di masyarakat membuat Dinkes Jatim mengambil sikap.

Dinkes Jatim bersama dengan Dinkes di kabupaten/kota dan BPOM akan melakukan evaluasi terhadap penjualan antibiotik oleh Apotek.

ist

Setiap warga Surabaya yang hendak berobat nantinya hanya perlu membawa KTP saja dan wajib dilayani.

Semua Bisa Berobat Gratis, Cukup Bawa KTP Surabaya, Bhirawa Masih ribetnya pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, mendapatkan solusinya dari mantan Sekdaprov Jatim, Dr.Rasiyo. menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat miskin seharusnya tidak perlu memakai surat lain, namun cukup dengan KTP saja.

Menurut Rasiyo yang running Pilkada Surabaya dengan nomor urut Satu ini, langkah memperbaiki pelayanan bagi masyarakat di bidang kesehatan terutama bagi masyarakat miskin adalah dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus tentang pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Tanda Pen-

duduk. Artinya, setiap warga Surabaya yang hendak berobat nantinya hanya perlu membawa KTP saja dan wajib dilayani.

“Jadi tidak perlu terlalu ribet harus punya SKTM, tinggal menunjukkan KTP saja harus dilayani oleh puskesmas dan rumah sakit,” kata Rasiyo, Rabu (18/11) kemarin.

Hal ini menurutnya menjadi program efektif untuk meingkatkan pelayanan kesehatan kepeda masyarakat. Karena itu, untuk singkronisasi pendataan penduduk juga harus lebih tertib karena nantinya KTP menjadi kartu identitas resmi yang bisa digunakan untuk mendapatkan pe-

layanan kesehatan langsung.

“Makanya nanti setiap anak yang lahir wajib punya akte dan kepemilikan KTP langsung menyesuaikan. Ini tentunya sangan memudahkan warga mendapatkan pelayanan,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Tak hanya itu, Paklik Rasiyo juga merencanakan peningkatan kualitas tenaga kesehatan sampai tingkat Puskesmas. Nantinya, setiap Puskesmas harus memiliki tenaga dokter spesialis agar pasien yang berobat bisa dimaksimalkan. Saat ini, sebagian besar pasien banyak dirujuk di rumah sakit karena pelayanan di Puskesmas tidak Q geh memadai.Q

‘’Kita sudah berkordinasi dengan Dinkes di kabupaten/kota dan BPOM akan melakukan tindakan jika terbukti Apotek menjual antiboitik tanpa disertai dengan resep dokter,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, penjualan antibiotik tanpa disertai dengan resep dokter akan memberikan efek buruk bagi kesehatan penggunanya. Banyak orang tidak mengerti bahwa mengkonsumsi antibiotok sembarangan dapat membuat orang tersebut kebal atau resisten akan obat. Jika dilihat banyak pasien yang kebal obat akan kesulitan mendapatkan kesebuhan ketika sakit. ‘’Jika pasien sudah kebal obat, berapapun dosis yang diberikan tidak akan mendatangkan kesembuhan,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan kondisi ini Dinkes mengaku akan melakukan pengawasan secara intensif bersama dengan BPOM dalam mengawasi penjualan antibiotik di masyarakat. ‘’Kami ingin masyarakat juga mengawal peredaran dan penjualan antibiotik di masyarakat. Jika melihat ada Apotek yang menjual antibiotik tanpa melampirkan resep dokter maka masyarakat dapat melaporkan ke Dinkes setempat,’’ ucapnya.

Sebagai pengambil kebijakan, Dinkes akan memberikan sangsi kepada Apotek jika terbukti melakukan pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan akan Dinkes akan memberikan peringatan, akantetapi untuk

pelanggaran berat Dinkes akan mencabut ijin Apotek. ‘’Kita tidak main-main dalam mengawasi penjualan oabt di Apotek. Jika Apotek melanggar maka Dinkes akan menindak tegas,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Harsono berharap, dengan akan didklarasikan Pengendalian Resisten Antibiotik diharapkan masyarakat sadar akan penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, melainkan harus ada petunjuk dari dokter. Antibiotik yang dikonsumsi memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh penggunanya, yaitu berapa kali diminum, ukuran dosis harus jelas dan berapa lama mengkonsumsinya. ‘’Mestinya antibiotik untuk memiliki manfaat kepada orang sakit, namun jika salah memberikannya akan merugikan orang sakit,’’ tegasnya.

Salah satu masyarakat Nanang mengaku, sampai saat ini masih ada Apotek menjual antibiotik tanpa menggunakan resep dokter. Minimnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpatuhan Apotek dalam menjual obat menjadikan peredaran antibiotik menjadi bebas. ‘’Pernah saya temukan ada Apotek di daerah Semolowaru menjual antibiotik tanpa melampirkan resep dokter. Jika apotekernya paham aturan maka antibiotik tidak akan diberikan kepada orang yang membeli tanpa melampirQ dna kan resep dokter,’’ jelasnya singkat.Q

Konser Amal Peduli Kanker

Tarik 2.500 Donatur dengan Full Sympony Orchestra Surabaya, Bhirawa Konser Amal bagi penderita kanker yang digelar hari ini Kamis (19/11) di Grand City Surabaya diharapkan mampu menarik 2.500 donatur dengan membeli tiket pagelaran musik Full Sympony Orchestra yang di persembahkan sederet musisi tanah air yakni Addie M.S, Glenn Bagus dan Samy Simorangkir.

Menurut presiden direktur PT Matahari Sakti, Puspita Dewi Prijadi yang juga sebagai sponsor utama bersa-

ma PT Matahari Putra Makmur atau Trilliun di Full Sympony Orchestra saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (18/11) kemarin mengungkapkan pihaknya akan selalu senantiasa akan membantu kegiatan semacam ini.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan kami akan selalu support bantuan kemanusiaan seperti ini selama jelas diberikannya dana itu kepada siapa dan untuk

apa,” pungkasnya.

Sedangkan acara konser amal ini sendiri tidak hanya untuk membantu penderita kanker saja tapi juga membantu keluarganya. “Bantuan kepada keluarga juga perlu diperhatikan dengan memberikan semacam bantuan modal supaya nantinya keluarga juga bisa melanjutkan atau memperbaiki perekonomiannya,” jelasnya.

Untuk itu Dewi berharap acara konser Full Sympony Orchestra ini bisa menarik

para donatur sehingga bisa turut membantu sesama yang membutuhkannya.

Sementara menurut Ketua Cancer Awareness Community (CAC), Elisabeth Meliana yang biasa dipanggil Meli mengatakan, 90 persen hasil penjualan tiket akan diberikan kepada penderita kanker dan keluarga.

“Kami hanya mengambil 10 persennya saja yang nantinya akan kami berikan kepada penderita kanker binaan Q riq kami,” ucap Meli.Q

Pelayanan yang diberikan apoteker kepada pembeli obat.

dna/bhirawa

Antisipasi Hujan, Pemkot Perkuat Tanggul Kali Lamong

Kepala Disbudpar Jatim Dr. H. Jariyanto M Si saat membuka seminar.

Disbudpar Jatim Menggali Pluralisme

Untuk Mempertebal Jati Diri Bangsa Akibat pengaruh masuknya kebudayaan dari luar yang tidak terbendung, hingga membuat masyarakat lambat laun meninggalkan peradaban bangsanya sendiri.

Agar tidak semakin parah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur menggali potensi peradaban bangsa melalui kitab ‘Sutasoma’.

Kegiatan yang dikemas dalam seminar ‘ Menggali Pluralisme Dalam Kitab Sotasoma Guna Mempertebal Jadi Diri Bangsa untuk Menghadapi MEA 2015’ pada Rabu(18/11) di Ruang Von Vaber UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Jenggala (Jembatan Layang) Buduran Sidoarjo.

Kepala Disbudpar Prov Jatim Dr. Jariyanto M.Si dalam pembukaannya mengharapkan kepada masyarakat yang ikut dalam seminar, setidaknya masyarakat bisa memahaminya dengan baik. “Jika sudah memahami tidak akan berguna kalau tidak direalisasikan, atau diterapkan delam kehidupan sehari-hari,” harap Jariyanto.

Oleh karena itu, agar masyarakat yang hadir, mulai dari guru dan dosen serta tokoh masyarakat yang berempati dengan kebudayaan leb-

Kepala Disbudpar Jatim Dr. H. Jariyanto M Si beramah tamah dengan peserta seminar. ih mudah dalam pemahamannya.

Kami menghadirkan nasarumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Seperti Prof. Dr Haryono M. Pd Guru Besar Sejarah Univ Negeri Malang, Prof. Dr. Joko Sariono dari Univ Malang dan Drs. Suko Widodo, MA dari Unair Surabaya.

Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Prov Jatim Drs. Edi Iriyanto MM menambahkan kalau kegiatan seperti ini merupakan program museum Tantular untuk mengedukasi masyarakat. Jadi museum itu bukan hanya sekedar tempat penyimpanan

benda-benda bersejarah saja, tetapi banyak hal positif yang dilakukan. “Selain mengedukasi terhadap masyarakat, juga melakukan sosialiasi, jemput bola keliling ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Adapun efek dari program-program yang telah dilakukan juga membuahkan hasil. Terbukti pendapatan dari PAK tahun ini juga telah memenuhi target, terhitung hingga bulan Oktober 2015. “Masih kelebihan dua bulan ini, diakhir bulan biasannya pengunjung museum juga lebih Q ach banyak,” jelas Edi Iriyanto.Q

Para narasumber dan peserta seminar yang lagi serius mengupas kitab Sutasoma.

Pemkot, Bhirawa Kelurahan Sumber Rejo di Kecamatan Pakal menjadi satu di antara wilayah di Surabaya Barat yang terkena dampak luapan Kali Lamong.

Menghadapi musim hujan tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis, kawasan Sumber Rejo dan sekitarnya, akan lebih kondusif dibanding tahun-tahun kemarin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, Pemkot Surabaya bersama pemerintah pusat telah melakukan penguatan tanggul di sana.

Penguatan tanggul Kali Lamong tersebut menyedot anggaran Rp30 miliar, dengan rincian Rp20 miliar dari pusat dan 10 miliar dari Pemkot Surabaya.

“Penguatan tanggul ini ya supaya tidak jebol.

Ini sudah pakai beton, dulu belum. Kami sudah all out,” tegas Erna Purnawati Rabu (18/11).

Menurut Erna, untuk pembuatan tanggul di se-

kitar Kali Lamong, juga ada yang dilakukan swakelola. Ada enam alat berat milik Dinas PUBMP yang stand by dan tetap bekerja di sana untuk meninggikan tanggul.

Bahkan, sebelum pembangunan tanggul, Dinas PUBMP telah membuka akses menuju ke sana.

“Beberapa tahun lalu, kami harus berjalan beberapa kilometer untuk sampai ke Kali Lamong. Lalu kami membangun jalan pertolongan supaya ada akses,” jelasnya.

Dijelaskan Erna, dengan estimasi panjang Kali Lamong kira-kira mencapai 14 kilometer, memang belum semuanya telah teratasi. Sejak pembuatan tanggul dimulai dengan tinggi tanggul sesuai CCSP nya mencapai lima meter dari permukaan air sungai, memang belum semua bagian sungai yang sudah ditanggul.

“Tapi bagian yang paling rawan sudah diatasi.

Sehingga kami berharap kondisi di sana untuk musim hujan kali ini akan bisa lebih baik,” samQ dre bung pejabat alumnus ITS ini.Q

Tersangka Jual Pil Koplo di Kalangan Remaja dan Pelajar SMA Hati-hati bagi keluarga yang mempunyai anak remaja , peredaran narkoba terutama pil koplo yang berharga murah maasih membayangi dunia remaja. Terbukti dari pengakuan Andito (19), terdakwa pemasok dan pengedar sebanyak 5 ribu pil koplo yang terancam hukuman 15 tahun penjara, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (18/11).

Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa, terungkap bahwa Andito menjual barang haram itu di kalangan remaja dan pelajar.

Pada persidangan yang berjalan sebentar ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rotua Puji Astuti menanyakan kepada terdakwa perihal pemasok pil koplo tersebut. Dihadapan JPU dan Majelis Hakim, terdakwa yang merupakan Drop Out (DO) ini mengaku membelinya dari terdakwa Aman (DPO). Sebanyak 5 ribu pil koplo dibeli Andito senilai Rp 1 juta.

“Pil koplo saya beli dengan harga Rp 5 ribu dan saya jual Rp 10 ribu. Keuntungan dari keseluruhan pil koplo yang saya jual yakni sekitar Rp 4 juta,” terang terdakwa Andito kepada Jaksa Rotua, Rabu (18/11).

Tak hanya itu, terdakwa pun mengungkapkan, pil koplo miliknya bisa membuat pemakainya lebih tenang usai dikonsumsi.

“Kalau pakai pil koplo efeknya

bed/bhirawa

Usai menjalani sidang pemeriksaan terdakwa, Andito (19) terdakwa pemasok dan pengedar sebanyak 5 ribu pil koplo kembali di masukkan tahanan, Rabu (18/11). melamun dan membuat pikiran 5 ribu pil koplo yang dijual, terjadi tenang,” ungkap pria berusia dakwa mendapat keuntungan 19 tahun itu. sampai Rp 4 juta.

Sementara itu, dalam dakJaksa Rotua menambahkan, waan Jaksa Rotua terungkap, terdakwa bukanlah seorang apopemuda pengangguran ini di- teker atau petugas yang diijinkan tangkap Polisi di rumahnya. Ter- untuk menjual obat keras. Selain dakwa diketahui mengedarkan itu, terdakwa juga dengan sengapil koplo ini di kalangan remaja ja memproduksi atau mengedaratau pelajar tingkat Sekolah Me- kan sediaan Farmasi yang tidak nengah Atas (SMA). Dari tangan memenuhi standard an persyaraterdakwa, petugas berhasil men- tan keamanan berupa khasiat, gamankan satu buah tas ransel manfaat dan mutu yang sudah warna hita yang didalamnya beri- distarndarkan. si 5 klip plastic dengan jumlah 5 “Terdakwa bukanlah seorang ribu pil koplo. apoteker dan petugas Farmasi.

Pil koplo itu didapat terdakwa Oleh karenannya perbuatan terdari terdakwa Aman (DPO). Ole- dakwa melanggar Pasal 196 hnya, pil koplo itu dijual seharga juncto pasal 197 Undang-UnRp 10.000 per paketnya berisi 10 dang RI nomor 36 tahun 2009 butir. Dalam waktu tiga pekan, tentang Kesehatan, dengan antersangka dapat menjual 1.000 caman hukuman penjara paling butir pil koplo dengan keuntun- lama 15 tahun,” pungkas Jakgan Rp 700 ribu. Sementara dari sa Rotua.Q bed

4

OPINI Tajuk

Waspada Kebersihan Lingkungan BERSYUKUR, hujan yang ditunggu datang tepat waktu.

Tetapi karena daya dukung lingkungan yang merosot, hujan juga menjadi ancaman timbulnya potensi bencana. Namun secara umum, hujan tetaplah menjadi berkah “pembersihan lingkungan” dari berbagai pengrusakan yang terjadi di udara maupun di perairan (sungai dan danau). Sumur-sumur artesis pun nampak cethek berlimpah air. Yang nampak indah, adalah kehidupan ikan di berbagai sungai memperoleh suplai oksigen yang cukup.

Ini waktunya berbagai species mahluk hidup untuk berkembang biak. Berbagai jenis ikan siap-siap bertelur.

Tanaman (buah maupun tanaman keras) bersemi menghijau. Sebagian siap panen buah (mangga). Perekonomian di tingkat grass-root (kerakyatan) akan tumbuh. Awal musim hujan, juga menandai awal musim tanam padi. Sehingga ke-asri-an lingkungan harus tetap dijaga, dalam keadaan baik dan menyehatkan. Tidak abai terhadap sampah limbah domestik dan limbah pabrik.

Lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD. Pada pasal 28H ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.” Juga dipertegas dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Karena sebagai hak asasi, maka kondisi lingkungan hidup yang baik juga senantiasa harus di-audit. Sebagaimana UU PPLH pasal 1 angka ke-28 menyatakan: “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha ... terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Debit air sungai nampak melimpah. Kali Brantas beserta anak sungainya (Kali Surabaya) sebagai bahan baku air bersih dari PDAM Surabaya dan Gresik, mengalir deras.

Mencukupi ketersediaan air minum. Keran yang semula mampet dan keruh, kini mengucur deras lagi jernih. Namun berlimpahnya air juga harus disertai penjagaan sungai secara ketat. Out-take moncong saluran limbah pabrik biasanya terutup permukaan air yang melimpah. Itu bisa dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik nakal untuk membuang limbah.

Kali Brantas, merupakan sungai paling strategis (vital secara ke-ekonomi-an) di Jawa Timur. Sungai ini mengalir melalui beberapa kabupaten/kota, sekaligus menjadi pengharapan hidup jutaan penduduk. Karenanya harus menjadi perhatian ekstra, dengan beberapa percabangannya. Sungai induk ini terbelah di desa Mlirip. Aliran besar belok kanan ke Sidoarjo hingga membentuk Kali Porong.

Begitu pula kondisi sungai Bengawan Solo, dan Kali Lamong, berlimpah air. Seluruh petak sawah dapat ter-aliri dengan baik. Namun harus tetap waspada, karena DAS (Daerah Aliran Sungai) di hilir dan muara, telah semakin menyempit.

Banyak DAS ber-alih fungsi, ditumbuhi pemukiman dan pabrik. Bahkan di muara Kali Lamong juga terdapat dermga liar. Dua musim hujan lalu (2013-2014) Kali Lamong meluap, menggenangi tiga kecamatan di Gresik, dan dua kecamatan di Surabaya. Jalur lalulintas dan distribusi terputus.

Sesungguhnya, bencana banjir tidak pernah datang tibatiba. Selalu ada semacam early warning alamiah, berupa gejala awal. Antaralain, pada awalnya permukaan air sungai hampir peres dengan bantaran DAS (Daerah Aliran Sungai). Jika DAS semakin menyusut, maka ancaman banjir akan benar-benar terjadi, meluap sampai jauh ke kampung. Berdasarkan mapping bencana, seluruh daerah (38 kabupaten dan kota) di Jawa Timur tanpa terkecuali, rawan terhadap bencana banjir.

Lingkungan DAS yang buruk menjadi penyebab utama.

Areal konservasi (DAS) mestilah dijaga oleh Pemda (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Instansi terkait, BLH dan BPD, serta PU Pengairan, seyogianya kukuh melaksanakan UU 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat juga harus menjaga lingkungan, tidak menempati bantaran sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. 

Kamis Pahing, 19 NOVEMBER 2015

Mengedukasi Perbankan Menuju ‘Green Financing’ pembiayaan proyek mini hidro. Akan tetapi, green financing masih luas tidak hanya terbatas pada hydro, misalnya perdagangan karbon. Dengan demikian banyak hal yang bisa dikembangkan lembaga keuangan Indonesia.

Pengembangan green Oleh : financing tidaklah Wahyu Kuncoro SN sulit asal para pihak terkait rajin berdialog energi domestik dari sumber-sumber energi dan berkolaborasi. Suterbarukan, peningkadah banyak inisiatif tan efisiensi penggunaan energi oleh berjalan, baik di tingkat nasionaal industri, dan peningkatan produk maupun lembaga keuangan non pepertanian organik yang didukung merintahan. Tinggal tunggu waktu. oleh perbankan nasional. Pada sisi Yang menjadi kunci pengembangan lain, langkah ini menjadi kontrigreen financing adalah bagaimana busi perbankan dalam mendukung cara bank mengelola risiko. komitmen pemerintah memperbaiki Berbagai pihak terutama pemeposisi Indonesia sebagai paru-paru rintah daerah perlu berperan nyata dunia dengan menurunkan emisi dalam menunjang green financing gas rumah kaca. mengingat bank harus tetap hatiGreen Financing atau pembihati melihat dari sisi prospeknya, ayaan kepada sektor riil yang menkapasitasnya, dan kemampuan dorong perlindungan dan pengelomembayarnya. Butuh data pelenglaan lingkungan hidup, cepat atau kap untuk memudahkan bank unlambat perlu diperhatikan perbanktuk menganalisis. Ini wilayah pemda an karena adanya ancaman krisis dan kementerian. Pengusahanya energi dan kerusakan lingkungan. pun dalam membuat proposal perlu Akan tetapi harus diakui hingga saat dilengkapi data-data yang lengkap. ini belum sepenuhnya perbankan di Indonesia siap dalam green financMendorong Peran OJK ing karena kurangnya pemahaman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini dan adanya anggapan sebagai lembaga negara yang dibertingginya resiko sektor ini. ikan kewenangan untuk mengLantaran itu, upaya peningkatan atur dan mengawasi industri jasa capacity building kepada pihak perkeuangan oleh UU No. 21 Tahun bankan terkait dengan green financ2011, memiliki peluang besar uning harus terus dilakukan. Pembetuk mewujudkan green financing. rian pemahaman kepada pihak perHal ini dapat diwujudkan OJK bankan ini lebih perlu dikedepankan dengan membentuk regulasi terkait dibanding membuat kebijakan ketika pemenuhan standar lingkungan perbankannya belum siap seperti dalam pembiyaan atau kredit bank saat ini. Kalau banknya tidak siap daatau lembaga keuangan lainnya. lam sisi pengetahuan, mereka akan Langkah OJK bersama Kemenenggan masuk ke sana. Tapi kalau terian Lingkungan Hidup membuat mereka sudah siap, penulis optimis kesepakatan terkait financial susperbankan akan dengan sendirinya tainability sesungguhnya merupamasuk ke green financing ini. kan tahapan awal bagi OJK untuk Sebagai contoh misalnya ke dememainkan peran tersebut. Peran pannya yaitu terkait persoalan peregulator sekaligus supervisor yang menuhan kebutuhan listrik yang dimiliki OJK terhadap industri jasa akan sulit dipenuhi pemerintah jika keuangan harus dimanfaatkan tak ada peran swasta dan dukungan dengan maksimal. Apalagi OJK dari perbankan. Dengan demikian, tidak hanya mewadahi industri kalau bank tidak siap, lantas siapa perbankan semata, tapi OJK juga yang membiayai. Ke depan bisnis menaungi industri jasa keuangan ini prospektif karena nanti misalnya lainnya seperti pasar modal, asurminyak akan turun dan harus ganti. ansi, dan lembaga pembiayaan.

Walau pembiayaan ini bagi perbankUpaya yang harus segera dilakuan masih dianggap dunia baru dan kan oleh OJK untuk merealisasikan beresiko tinggi karena masih belum kesepakatan dengan Kementerian menjadi mature industry. Beberapa Lingkungan Hidup tersebut, dengan bank sudah mulai mendukung damembentuk regulasi yang memuat lam pengembangan teknologi pemstandar atau indikator lingkungan bangkit listrik alternative, misalnya yang harus dipenuhi oleh perbankan

Ketahanan pangan dan energi (food and energy security) menjadi isu menarik dalam memperbincangkan masa depan bangsa Indonesia bahkan dunia internasional. Dalam konteks perekonomian nasional, dua sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian terutama karena nilai impor yang cukup besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh pada inflasi dan tekanan pada nilai tukar, hingga defisit Neraca Pembayaran Indonesia.

Lantaran itu, dukungan perbankan untuk membiayai ke dua sektor tersebut menjadi sangat penting.

U

ndang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari keharusan ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini.

Pembiayaan di sektor energi dan pertanian yang ramah lingkungan (green financing) diharapkan tidak hanya menghasilkan swa-sembada energi dan pangan namun turut berkontribusi terhadap permasalahan green economy lainnya seperti penurunan gas rumah kaca yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada dunia internasional.

Mengedukasi Perbankan Prinsip dasar dari green financing untuk perbankan adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai eco-label products.

Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan.

Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, green financing ini akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan

dan lembaga keuangan lainnya.

Bentuk pelaksanaan penilaian tersebut bisa seperti tahapan due dilligent terhadap nasabah atau calon nasabah perbankan. Kalau biasanya hanya sebatas melihat apakah ada indikasi pencucian uang atau tidak, ke depan due dilligent bisa dilakukan untuk menilai apakah perusahaan (debitur), telah memenuhi standar lingkungan atau tidak. Sehingga tak sekedar mengacu pada dokumen AMDAL semata.

Konsep green financing atau pengucuran modal dengan menggunakan prinsip ramah lingkungan bisa menjadi solusi dari sektor finansial untuk mengatasi dampak perubahan iklim global. Ada dua ancaman serius, yaitu masalah penggunaan energi dan lingkungan hidup yang bisa diatasi dengan green financing.

Namun, untuk menerapkan konsep green financing secara nyata dibutuhkan tekad dari badan finansial, baik swasta maupun pemerintah, untuk mengeluarkan investasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, penerapan green financingmembutuhkan kemajuan teknologi yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

Sebagai contoh, sejumlah nelayan di Jepang beberapa tahun lalu memutuskan untuk menggunakan teknologi LED (light emitting diode) akibat mahalnya harga bahan bakar yang biasa dipakai untuk melaut. Pada awalnya memang dibutuhkan biaya yang besar untuk membeli dan melengkapi kapal penangkap ikan dengan LED, tetapi setelah digunakan mereka dapat menghemat biaya operasional. Para nelayan meminjam uang dari bank.

Untuk itu, pembiayaan dan dorongan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan merupakan kunci yang dibutuhkan dalam penerapan green financing. Sesungguhnya terdapat banyak peluang bisnis atau finansial yang dapat dikembangkan akibat perubahan iklim, termasuk salah satunya green financing. Apalagi, Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan penyumbang emisi terbesar tetapi perubahan iklim telah mengakibatkan sejumlah masalah seperti kenaikan suhu dan naiknya permukaan air laut.

Krisis energi kenaikan harga minyak di dunia seharusnya juga bisa menjadikan salah satu aspek untuk mendorong penerapan green financing. Skema pendanaan green financing dengan memasukkan aspek perubahan iklim sesungguhnya bisa menjadi salah satu solusi penting dalam membangun Indonesia secara berkelanjutan.

Wallahu’alam bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

Uji Sakti Revolusi Mental

Menunggu Rupiah Bisa Menaklukkan Dollar di NKRI Bagaikan tikus mati di lumbung padi. Barangkali itulah gambaran apa yang dialami oleh negeri kita tercinta ini. Bagaimana tidak, kita punya segalanya kekayaan alam atau Sumber Daya Alam (SDA) sangat berlimpah bahkan bisa dikatakan kaya raya, namun yang menikmati sumber daya mineral yang ada di dalamnya sebagian besar adalah bangsa asing.

M. Ali Wartawan Harian Bhirawa Hal lain yang masih menjadi momok adalah keterpurukan rupiah terhadap dolar yang sepertinya menjadi agenda rutin. Jujur harus diakui masalah ini bukan hanya menimpa Indonesia saja, namun hampir seluruh dunia juga sama namun setidaknya Indonesia harus punya jurus sakti untuk menghadapi itu semua agar tidak terlalu terpuruk.

Hal yang membuat masyarakat awam harus mengelus dada itu adalah transaksi di Indonesia namun pembayarannya harus memggunakan uang dolar bukan mata uang Indonesia rupiah. Hal ini tentu akan semakin membuat negeri ini tidak pernah berdiri tegak dan harus tertatih tatih.

Angin segar kini muncul dan dihembuskan oleh pemerintahan Jokowi, JK yakni untuk konsisten memfungsikan UU RI no7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengharuskan penggunaan mata uang rupiah untuk bertransaksi, serta UU mata uang dan PBI No.17,/3/ PBI/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semestinya negeri ini berani HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

mengambil sikap agar rupiah bisa terhorrmat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Namun kenyataan yang ada sampai saat ini, rupiah didikkte mata uang asing, transaksi di negeri yang katanya NKRI ini bukannya menggunakan rupiah tapi mata uang aaing, umumnya dollar USA. Ini sudah menjadi rahasia umum lagi, bahkan orang lebih bangga kalau bisa bertransaksi menggunakan dollar dari pada rupiah. Selain dianggapnya sudah melanglang buana sehingga merasa bangga jika mempunyai dan menggunakan mata uang dollar.

Orang lebih bangga kalau menyandang pakaian dari luar negeri meski harus merogoh sakunya berlipat lipat bila dibandingkan dengan harga dalam negeri. Baju yang dipakai desainernya dari rumah mode paris harganya sudah pasti selangit dengan nominal sekian puluh juta, bahkan ratusan juta jika dirupiahkan. Tasnya bikinan Italy dengan harga sekian ratus juta, bandingkan dengan tas bikinan Tanggulangin Sidoarjo yang harganya cuma puluhan ribu rupiah sampai ra-

tusan ribu rupiah saja, malah mereka malu meski kualitas barangnya sebenarnya tidak kalah dengan buatan luar negeri. Dianggapnya murahan tidak branded. Jika sikap mental bangsa semacam ini bagaimana Indonesia akan cepat maju, bagaimana Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri NKRI ini lha wong warganya sendiri tidak mau memajukan negerinya sendiri. Apa yang datang dari luar dianggapnya super sehingga terbentuklah jiwa dan mental superior.

Sebaliknya apa yang diproduksi negerinya sendiri adalah inferior maka terbentuklah jiwa dan mental semacam itu. Lebih runyam lagi karena kecintaan yang berlebih terhadap produk luar negeri kemudian didukung oleh sikap mentalnya yang rapuh mereka juga tidak segan segan membeli pakaian bekas dari luar negeri meskipun pakaian tersebut sebenarnya sudah tidak laik pakai asal branded tidak peduli pakaian yang dipakainya itu adalah barang yang sudah dibuang oleh luar negeeri tapi masih dipakai oleh mayarakat kita dengan bangganya.

Jujur harus diakuinya dampak positif dari itu semua memang ada seperti banyaknya permak jeans yang ada di pinggir pinggir jalan. Ini memberi peluang bagi mereka yang belum bekerja, namun apakah harus menggadaikan harga diri harkat dan martabat bangsa ini dengan mengenakan bahan barang bekas buangan dan merupa-

Semestinya negeri ini berani mengambil sikap agar rupiah bisa terhorrmat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

kan sampah luar negeri yang sudah dibuang bahkan meeupakan sampah dan limbah dari luar negeri.

Sementara bahan pakaian yang ada di dalam negeri bagus bagus tidak ditolehnya apalagi disentuh karena sudah terpatri dalam benaknya kalau pakaian dan bahan dalam negeri itu tidak membanggakan, akibatnya tidak sedikit pabrik textil dalam negeri harus rela gulung tikar karena masyarakat lebih gemar produk luar negeri daripada negerinya sendiri, salah satu contoh adalah Madura Textil (Maduratex) yang ada di kecamatan Kamal kabupaten Banngkalan Mdura, Sekolah tinggi textil Akademi Textil (Akatex) yang ada di daerah Tanjung Perak Surabaya juga harus menerima nasibnya gulung tikar dan tutup selamanya karena sudah tidak ada lagi mahasiswa yang berminat menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.

Revolusi mental yang jadi jargon pemerintah Jokowi JK dan kini sudah menjadi salah

satu tujuan untuk memberantas korupsi harus ditambah untuk menumbuhkan kembangkan kebanggaan terhadap produksi sendiri dengan mencintai sepenuh hati tentunya juga harus tercakup di dalamnya sehingga nantinya bukan hanya korupsi yang akan bisa diberantas habis tapi juga menumbuhkan rasa bangga tethadap rupiah dan siap untuk menggunakan dan menjaganya secara konsisten di negeri NKRI. Kapan masa kebanggaan itu akan datang, bangga menggunakan hasil produksi bangsa sendiri dalam negeri, bangga terhadap rupiah bukan lagi dolar atau mata uang asing lainnya, memang untuk mengakhiri dan mengawali ini semua tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan, namun kalau tidak ada yang memulainya kapan lagi, apakah akan menerima saja nasib tersebut dengan mewariskan kepada anak cucu kita berikutnya.

Niat baik berbagai pihak, baik regulator maupun op-

erator yang menginginkan rupiah bisa jadi tuan rumah di negeri NKRI sebenarnya sudah ada. Salah satunya apa yang pernah disampaikan oleh kepala kantor perwakilan BI Jatim Beny Siswanto, yang dengan tegas orang nomor satu di BI Jatim ini minta agar para pengusaha dan perusahaaan yang ada mentaati UU No. 7 tahun 2011 tentang penggunaan mata uang rupiah dan tidak menggunakan dolar atau mata uang asing lainnya.

Salah satu alasannya karena mata uang rupiah terus merosot bahkan semakin hari semakin terpuruk terhadap dolar AS hal tersebut diungkapkan Beny pada Kamis (26/3/2015) di gedung BI Jatim pada acara Bincang Bareng Media (BBM).

Bahkan Beny saat itu minta agar pihak yang berwenang agar menindak tegas perusahaan atau pengusaaha yang melanggar UU tersebut. Kendati demikian juga ditegaskan tidak ada batasan bagi uang dolar beredar di Jatim sebanyak banyaknya dipersilahkan saja Para pelaku dunia bisnis sendiri sebenarnya mau saja mentaati UU No.7 tahun 2011. Hal ini bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang menyatakan tidak terlalu risau dengan kebijakan pemerintah yang mengatur rupiah sebagai alat bayar di pelabuhan.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku BUP tidak memermasalahkan pemba-

yaran dari dollar ke rupiah.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Edi Priyanto menegaskan kebijakan tersebut tidak membawa dampak besar bagi korporasi. Justru yang berdampak adalah shipping line (perusahaan pelayaran), karena semua pembayaran Terminal Handling Charge (THC) kepada shipping line.

“Tidak masalah. Asalkan ada aturan dan mekanisme yang jelas,” tegas Edi Priyanto saat dijumpai di ruang kerjanya. Dia menambahkan bila aturan tersebut tetap dilaksanakan, pihaknya sudah menyiapkan planning. Yakni, pembayaran tetap dilakukan dengan mata uang rupiah, tetapi menyesuaikan kurs dollar. Sebetulnya masalah ini juga tergantung stake holder (asosiasi terkait dan Kementerian BUMN). Bila disepakati ya, monggo,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Keuangan Pelindo III, Wahyu Suparyono pernah mengungkapkan, 60 persen pendapatan korporasi dalam bentuk dollar. Hal senada juga disampaikan Public Relation PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), M.Solech selaku anak perusahaan Pelindo III. Pihaknya meminta ada sosialisasi regulasi yang jelas, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kalau memang berbagai pihak tidak mempermasalahkan soal UU No. 7 tahun 2011 tersebut, termasuk Dirut Pelindo lll Djarwo Surjanto yang menyatakan pihaknya sudah menerapkan penggunaan rupiah. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

Pembudidaya Rumput Laut Harus Diperhatikan

KELANA

Lelang Proyek di Sidoarjo Harus Diumumkan Lewat SIRUP Sidoarjo, Bhirawa Semua kegiatan lelang di Pemkab Sidoarjo, baik nilainya dibawah Rp100 juta yang aturannya bisa penunjukkan langsung ataupun yang diatas Rp100 juta harus diumumkan yakni mengikuti proses lelang terbuka.

Semuanya harus di sampaikan pada masyarakat luas, dengan menggunakan System Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Asisten Perekonoali kusyanto/bhirawa mian dan Pembangu- Jonathan Judianto nan Kab Sidoarjo, Ir Handayani Msi mengatakan, sistim ini sebagai upaya melaksanakan Surat Edaran (SE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), tentang kewajiban untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa memakai sistim SIRUP itu.

Handayani menegaskan, SE itu perlu dan wajib untuk disosialisasikan dan diberikan pelatihannya pada SKPD. Agar pejabat, pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran di SKPD wawasannya bertambah dan paham terkait soal mekanisme SIRUP. Sementara itu, PJ Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judinato MMT yang membuka acara itu secara tegas memerintahkan agar semua jajaran terkait di Pemkab Sidoarjo mengawasi jalannya pelaksanaan mekanisme SIRUP di Kab Sidoarjo.

Dengan cara ini kinerja Pemkab Sidoarjo dalam menginformasikan lelang pengadaan barang jasa akan semakin professional, karena cara ini sungguh luar biasa.

Jonathan meminta dengan cara SIRUP ini, keterbukaan Pemkab Sidoarjo soal lelang pengadaan barang jasa semakin bisa ditingkatkan. Dari data yang diperoleh, informasi keterbukaan di Pemkab Sidoarjo soal kegiatan pengadaan barang dan jasa ini pernah hanya masih sekitar 37% saja.

Padahal saat itu, kegiatan paket lelangnya ada sekitar 6.030 paket.Q kus

Potensi budidaya rumput laut yang banyak di wilayah pesisir Sidoarjo, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi kondisi infrastrukturnya tidak mendukung, hingga menyulitkan pembudidaya untuk mobilisasi distribusi hasil rumput laut itu.

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan pembudidaya rumput laut ini, Calon Bupati nomor urut 1, MG Hadi Sutjipto SH MM langsung mendatangi warga yang telah melakukan budaya rumput laut, Rabu (18/11) di Desa Tanjungsari, Kec Jabon, Sidoarjo.

Dalam pertemuannya dengan para petani rumput laut ini, Hadi Sutjipto langsung melihat proses pengolahan rumput laut, hingga menjadi barang yang bernilai jual dan

bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Para petani rumput laut berharap potensi rumput laut yang ada di Sidoarjo bisa tergarap dengan maksimal.

Salah satu warga, Amin Tohari mengatakan, kalau harga dari petani pembudidaya rumput laut kini hanya mencapai Rp3.500 per kg. Padahal sebelumnya harga rumput laut ini bisa mencapai Rp8 ribu per kg. Sehingga para pembudidaya rumput laut di Desa

achmad suprayogi/bhirawa

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto berdiskusi dengan pembudidaya rumput laut dan mencari solusi penanganannya.

Tanjungsari Jabon ini mengeluh. ‘’Apalagi perhatian dari pemerintah daerah selama ini dinilai sangat kurang,’’ keluh

Amin Tohari.

Melihat kondisi potensi yang belum tergarap dengan maksimal itu, Pak Tjip_sapaan

Pendukung Nissa Kembali Datangi KPU Tagih Jawaban Terkait Penolakan Pencoretan Nissa – Syah

Dewan Puas, Sidak Proyek Sesuai Prosentase Gresik, Bhirawa Meski jadwal dalam pembahasan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2016, Komisi C DPRD Gresik padat. Tapi masih meluangkan waktu Sidak proyek yang bernilai miliaran rupiah di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Merasa puas, karena pengerjaan dilakukan sesuai prosentase.

Dalam Sidak yang dilakukan Komsi C, pembangunan Proyek Puskesmas Panceng yang dikerjakan PT Karisma Multi Jaya dengan nilai Rp5,6 miliar.

Puskemas Mentaras yang dikerjakan PT Multi Bayak Kreasi dengan nilai Rp5,6 miliar, pembangunan Bumi Perkemahan Sidayu yang dikerjakan CV Sakdermoae dengan nilai Rp1 miliar.

Menurut anggota Komisi C, Noto Utomo, beberapa proyek pembangunan di wilayah Gresik utara. Yang disidak sudah berjalan baik, namun akan terus dilakukan pemantauan. Agar proyek bisa selesai tepat waktu yang yang telah ditentukan, karena pada tahun lalu banyak proyek yang molor penyelesaiannya. Hasil yang dicapai juga kurang maksimal, sehingga banyak denda yang harus ditangung pihak kontraktor.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C, Mustajab, pembangunan Puskesmas Panceng dan Puskesmas Mentaras sudah mencapai 64%. Jumlah ini sesuai dengan target mingguan yang dicanangkan konsultan proyek, proyek pembangunan Bumi Perkemahan Sidayu sudah selesai 100% sesuai waktu yang dicanangkan.

Setelah ini, akan melanjutkan sidak beberapa proyek milik Pemkab Gresik.

Supaya seluruh proyek yang dianggarkan pada APBD 2015 bisa terserap maksimal, meski begitu dewan tetap fokus membahas R-APBD 2016. Q kim

rokim/bhirawa

Komisi C Sidak proyek pembangunan Puskesmas.

sehari-hari akan memperhatikan potensi budidaya rumput laut yang ada di desa ini, atau yang ada di pesisir Sidoarjo. ‘’Selain itu, kondisi jalan desa yang belum beraspal, dinilai menyulitkan dalam proses mobilisasi distribusi hasil budi daya rumput laut,’’ jelasnya.

Pak Tjip juga menjelaskan, meskipun selama ini perhatian dari pemerintah dinilai kurang, tapi para pembudidaya rumput laut di desa ini telah berhasil memasarkannya sendiri, bahkan sampai ke luar negeri. ‘’Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah sangat dinantikan, karena potensi rumput laut di wilayah ini masih belum tergarap dengan maksimal,’’ tegas Pak Tjip.Q ach

Akmal Kagumi Proyek BGS Gresik, Bhirawa Pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS) hampir rampung. Sesuai kontrak, pembangunan proyek mercusuar yang menelan dana sekitar Rp800 miliar itu berakhir pada 22 Pebruari 2016 mendatang.

Untuk melihat progress pembangunan Proyek BGS itu, Pj Bupati Gresik, Dr Akmal Boedianto meninjau proyek itu. Saat di lokasi, Akmal mendapat penjelasan banyak tentang bangunan monumental yang membendung Sungai Bengawan Solo itu dari konsultan proyek yaitu PT Yodya Karya. Ada tujuh bentang tangkis baja yang tiap tiap bentang seberat 140 ton. Tiap bentang tangkis baja itu sebagai pembendung air yang bisa dinaikturunkan. ‘’Bila musim hujan bentang tangkis ini diturunkan, dan bila hujan dan air naik, maka bentang tangkis baja ini dinaikkan,’’ ujar Sarosa dari PT Yodya Karya.

Sejumlah penjelasan yang disampaikan kepada PJ Bupati Gresik Akmal Boedianto tentang proyek BGS ini yaitu, lebar sungai yang dibendung sejauh 160 meter.

Sedangkan panjang bentang tangkis baja masingmasing 20 meter. Jadi ada tujuh bentang tangkis baja.

Melihat keadaan Bendung Gerak Sembayat, Akmal menyatakan kagum. Akmal berharap agar penyelesaian BGS bisa sesuai yang direncanakan. Kalau bisa lebih cepat, maka BGS ini bisa segera difungsikan untuk menahan banjir, pertanian, perikanan dan sebagai bahan baku air bersih masyarakat Gresik. Diharapkan, pada 2016 BGS sudah bisa difungsikan.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto didampingi Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto mengunjungi Proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS). kariyadi/bhirawa

Aksi massa berorasi di depan Kantor KPU Kab Mojokerto dijaga aparat kepolisian, Rabu (18/11) kemarin.

Kab Mojokerto, Bhirawa Massa pendukung Choirun Nissa - Arifudinsyah (Nissa - Syah) kembali mendatangi KPU Kab Mojokerto, Rabu (18/11) kemarin.

Meski jumlahnya tak sebanyak aksi dua hari sebelumnya, kedatangan puluhan pendukung ini mendapat penjagaan sangat ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Seperti aksi sebelumnya, di depan Kantor KPU, puluhan massa bergantian berorasi dengan tuntutan yang sama mengecam keputusan KPU mencoret Paslon Nissa - Syah. ‘’KPU harus menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan, putusan MA yang menjadi dasar pencoretan jelas-jelas cacat hukum,’’ teriak Kartiwi, salah satu orator dalam demo kemarin.

Aktivis LSM ini menambahkan, jika keputusan pencoretan merupakan konspirasi politik.

Pasalnya sejak awal pendaftaran. KPU tak mempermasalhkan status Nissa - Syah. ‘’KPU sudah menetapkan sebagai Paslon. Protes di Panwas juga ditolak, bahkan waktu ada gugatan di PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) juga memenangkan Bu Nissa, Tapi kenapa justru MA memutuskan sebaliknya,’’ lontar aktivis asal Kec Kutorejo ini.

Disela-sela orasi, tiga perwakilan masuk ke dalam Kantor KPU untuk menyerahkan tuntutan. Namun selang beberapa waktu, ketiga perwakilan kembali dari dalam Kantor

KPU. ‘’Tidak ada satupun komisioner KPU di kantor. Saya hanya diterima sekretariat,’’ lontar Hery Ermawan, Ketua Tim Pemenangan Nissa-Syah, yang menjadi salah satu perwakilan kemarin.

Hery menambahkan, dirinya dan pendukung yang lain, bakal datang lagi ke KPU untuk menagih jawaban KPU, semua tuntutan sudah jelas.

Anton Faturahman, satu perwakilan yang lain terlihat sangat kecewa karena tak bisa bertemu langsung dengan Komisioner KPU. Ketua Tim Relawan Nissa-Syah ini mengancam bakal melakukan aksi demo besar-besaran pada Jumat (20/11) mendatang. ‘’Semua elemen akan demo. Jumlahnya sangat besar,’’ tambah Anton.

Dua hari sebelumnya, ribuan massa pendukung Paslon Nissa - Syah menggelar demo ke Kantor KPU Kab Mojokerto. Dalam aksinya mereka menuntut KPU membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 61 tahun 2015 tentang pencoretan Paslon Nissa - Syah dan hanya menetapan dua Paslon peserta

Pilbup Mojokerto.

Di depan kantor KPU, massa membentangkan aneka spanduk bernada kecaman dibentangkan di pagar depan KPU. Spanduk itu bertuliskan, Tiga Pasang Calon Harga Mati, Hakim MA Masuk Angin, serta Warga Nahdlatul Ulama Tidak Rela Dengan Pencoretan Nissa sebagai Cabup. ‘’Aksi ini merupakan jihad kita melawan arogansi KPU yang mencoret Nissa - Syah dari daftar peserta Pilbup Kab Mojokerto. Semoga dengan istighotsah bersama ini, KPU sadar dan membatalkan keputusan pencoretan itu,’’ teriak Anton Fatchurrohman, Ketua Tim Relawan Nissa-Syah saat berorasi diatas mobil tepat di depan Kantor KPU. Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayyuhannafi mengatakan, jika munculnya SK KPU terbaru itu merupakan keputusan bersama secara kelembagaan KPU. Dan dasarnya amar putusan MA tertanggal 3 Nopember 2015. ‘’Kami sudah konsultasi ke KPU Pusat dan MA terkait putusan ini. Bahkan hasil konsultasi tertulis dari MA juga ada. Makanya kami tetap akan melanjutkan tahapan sesuai jadwal. Karena tahapan ini otoritasnya ada di KPU pusat, maka setiap penundaan juga harus melalui dan sepengetahuan dari KPU pusat,’’ jelas Yuhan.Q kar

Survei LSI Bukan Pesanan PKB Sidoarjo, Bhirawa Hasil survei LSI Deni JA yang memposisikan Paslon Bersinar akan meraih suara lebih 54%, bila Pilbup dilaksanakan hari ini. Survei ini bukan atas pesanan PKB. Justru PKB tak berkenan hasil survei dipublikasi karena akan merangsang Paslon lain untuk meningkatkan Kinerjanya.

Cabup Bersinar, Saiful Ilah ditemui usai Jam’iyah manaqib kubro di Tanggulangin, Rabu (18/11) kemarin menyatakan, sebenarnya hasil survei itu untuk internal partai. Ia justru bertanya siapa yang mempublikasi hasil survei itu. Diakui hasil survei sudah diketahui beberapa hari lalu. Namun untuk kepentingan strategis hasilnya tidak dipublikasikan ke luar.

Saiful Ilah menolak hasil survei ini merupakan pesanan PKB. Pihaknya tidak mau terlena dengan hasil survei walaupun angka yang seharusnya lebih dari yang diangkat LSI Deny JA. Semakin dekatnya hari coblosan diakui terjadi pemanasan suhu politik. Ia Mengaku mendapat kampanye hitam dari oknum yang menginginkan dirinya terlempar.

Kali ini sudah keempat kalinya mengikuti Pilkada.

Setelah menyerang ijasah palsu lalu menyerang dengan melempar isu seolah olah dirinya bukan calon resmi yang diusung PKB. Dalam kampanye hitam dihembuskan DPP PKB memiliki calon sah. Tentu saja isu ini dianggap lelucon karena PKB sudah secara legal formal memilih Paslon Saiful Ilah dan Cak Nur. lembaga survey besutan Deny JA rupanya juga melakukan survei periode akhir Oktober – November jelang pilkada serentak 9 Desember, Rabu (18/11) kemarin. Dalam metodologi survei yang dilakukannya pada 29 Oktober hingga 3 November. Metode pengambilan sampling atau responden dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Jumlah responden sebanyak 440 responden dan dilakukan wawancara tatap muka responden dengan membawa kuesioner. Marginof error plus minus 4,8% .Dalam metodologinya, LSI memastikan setiap pemilih di Sidoarjo mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden.

Elektabilitas masing masing Paslon yang berlaga di Pilbup Sidoarjo menurut LSI sebagai berikut, Paslon Nomor 1 , Cip-Kolik ; 14,3%. Paslon Nomor 2, Usman – Tan mei Hwa : 4,8%. Paslon Nomor 3, Saiful- Nur Ahmad : 54,1%.

Paslon Nomor 4, Warih-Imam : 2,5 % Sedangkan, Responden Belum menentukan pilihan sebesar 24,3 %.Q hds

RSUD Sidoarjo Gelar Simulasi Keracunan Massal Untuk kesekian kalinya, RSUD Sidoarjo menggelar simulasi siaga bencana. Mulai dari siaga bencana soal terjadinya kasus Lumpur Lapindo dan siaga bencana soal kebakaran di RSUD saat tidak ada crane. Sementara tahun 2015 ini, RSUD milik Pemkab Sidoarjo ini menggelar simulasi siaga bencana karena terjadinya kasus keracunan massal saat terjadi di Kantor Kec Candi. ‘’Meski kegiatan ini hanya siaga bencana, tapi akan kami lakukan secara serius,’’ kata Wakil Dikrektur Pelayanan RSUD Sidoarjo, dr Samsu Rahmat Sp S, saat membuka kegiatan tahunan di RSUD Sidoarjo itu, Rabu ( 18/11) kemarin.

Simulasi siaga bencana in menurutnya, untuk melatih diri sendiri agar siap setiap saat dan setiap waktu. Karena terjadinya bencana bisa terjadi kapan saja.

Untuk menangani siaga bencana ini, kata Samsu, sejumlah instalasi terlibat. Mulai dari IGD,

rawat inap, rawat jalan juga instalasi farmasi.

Menurut Samsu, tema siaga bencana tentang keracunan massal dilakukan pada tahun 2015 ini, karena kasus seperti ini pernah terjadi pada sebuah perusahaan di Sidoarjo. Saat itu ada sekitar 14 karyawannya dibawah ke RSUD Sidoarjo secara serempak karena dianggap keracunan massal.

Dalam simulasi siaga bencana kemarin, digambarkan ada keracunan sebanyak 93 orang, saat mereka sedang menyantap ma-

alikusyanto/bhirawa

Saat simulasi siaga bencana, Rabu (18/11) kemarin, petugas RSUD Sidoarjo membawa pasien keracunan massal yang terjadi di Kantor Kec Candi. kanan ketika ada pertemuan rapat di Kantor Kec Candi. Usai menyantap makanan, para peserta rapat ada yang langsung muntah, perutnya mules, de-

hidrasi berat bahkan ada yang sampai pingsan. Para korban segera dilarikan ke IGD RSUD Sidoarjo agar mendapat pertolongan.

Disampaikan Samsu, digelarnya simulasi siaga bencana ini tak akan sampai mengganggu pelayanan pasien lain yang akan masuk ke IGD RSUD. Karena menurutnya semua petugas sudah siap siaga, dengan mengaktifkan semua jajaran terkait.

Simulasi siaga bencana.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo, Ir Dwijo Prawiro, yang menyaksikan langsung kegiatan simulasi bencana itu mengatakan, simulasi siaga bencana khusus pada SKPD yang bersifat pelayanan langsung seperti RSUD Sidoarjo, memang kegiatan seperti itu harus dilakukan secara periodik. ‘’Karena ditempat pelayanan langsung, biasanya banyak orang,’’ kataya.

Dwijo mengakui, SKPD lain di Kab Sidoarjo kalau bisa meniru

upaya dari RSUD Sidoarjo dalam melakukan siaga bencana. Karena bencana bisa terjadi kapan saja dan sewaktu-waktu. Tahun 2015 ini akan mengadakan sosialisasi siaga bencana ke sekolah-sekolah.

SKPD di Kab Sidoarjo bila ingin mengadakan simulasi siaga bencana bisa langsung saja menghubungi BPBD Sidoarjo di Jl Sultan Agung 19, Sidoarjo.

Selain SKPD pelayanan langsung ke masyarakat yang perlu melakukan simulasi siaga bencana, juga SKPD yang menangani soal aset daerah. Simulasi ini penting dan perlu, sebab bila sampai terjadi kebakaran maka seluruh aset Pemkab Sidoarjo dikhawatirkan bisa musnah. Juga keberadaan hotel-hotel di Kab Sidoarjo perlu melakukan simulasi siaga bencana, karena mereka juga melayani langsung pada customer.Q kus

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Permudah Pengurusan Perizinan Bojonegoro, Bhirawa Adanya industrialisasi Minyak dan Gas (Migas) kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro semakin gencar menggarap dunia usaha dan bisnis.

Selain mulai memberlakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk investor, Pemkab juga mempermudah pelayanan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara satu paket.

Untuk itu diketahui sekarang ini pemohon perijinan meningkat. Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro, Kamidin melalui Kabid Pelayanan Pembangunan dan Umum, Sutomo Rabu (18/11) kemarin. “Hingga bulan Oktober, jumlah pemohon SIUP dan TDP mencapai 1.432. Dari jumlah itu 859 adalah pemohon baru. Izin yang diajukan beragam mulai jasa konstruksi, CV dan UD,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini, Pemkab Bojonegoro sudah berusaha memangkas birokrasi untuk pembuatan SIUP dan TDP. Hal ini agar masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan surat-surat yang diinginkan. “Pemohon bisa mengurus sendiri perizinannya dengan datang langsung ke PTSP dan jangan menggunakan jasa calo,” jelasnya.

Selain itu, kini untuk mengurus SIUP dan TDP dijadikan satu paket. Selain itu surat keterangan domisili kini tidak lagi menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus SIUP. Kebijakan ini diambil untuk memudahkan warga yang mau mendirikan sebuah usaha. “Sehingga lebih cepat dalam pengurusan dan penerbitan SIUP serta TDP, terlebihnya semakin memudahkan masyarakat khususnya para pelaku usaha,” imbuhnya.Q bas

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

Lipat Surat Suara Libatkan 300 Pekerja Lamongan Mulai Distribusikan Kotak Suara Secara Bertahap Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melibatkan 300 pekerja untuk melipat kartu suara Pemilukada, Rabu (18/11).

Para pekerja antre sekitar jam 08.00 Wib untuk mengetahui nama mereka masuk ke dalam daftar pekerja.

Petugas baru membagikan surat suara kepada pekerja sekitar jam 09.00 WIB. Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari ke depan. “Kegiatan pelipatan surat suara ini kami targetkan selesai paling lambat Sabtu (21/11),” kata Komisioner KPU Jember, Ahmad Hanafi.

Hanafi menyebutkan, jumlah total Surat suara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jember ini sebanyak 1.939.789 lembar. Jumlah tersebut melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebanyak 1.892.435 pemilih.

“Jumlah SS ditambah sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai SS cadangan,” ungkapnya.

Ketentuan itu berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2015

tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Mengenai jatah pelipatan surat suara, Hanafi menyebutkan, satu dus (kotak) berisi 4.000 lembar surat suara.

“Setiap dus dibagikan kepada dua orang pekerja. Setiap orang mendapatkan jatah 2.000 lembar. Kami memberikan upah kerja sebesar Rp 100 per lembar. Jadi, setiap orang bisa dapat Rp 200.000 per hari,” papar Hanafi.

Sementara itu, salah seorang pekerja, Salimah (40), warga Kecamatan Sukorambi mengaku bersyukur karena bisa menjadi tenaga kerja pelipatan surat suara. “Senang bisa bekerja disini, walau cuma empat hari. Sebelumnya, saya bekerja jadi buruh di sawah,” kata Salimah.

Dia mengatakan, penghasilan menjadi buruh pelipatan surat suara jauh lebih besar

dibandingkan buruh sawah.

“Kalau buruh sawah, saya biasanya diupah Rp 35.000 per hari kerja. Kalau kerja disini (melipat surat suara), bisa dapat Rp 200.000 per hari.

Empat har saya bisa dapat Rp 800.000,” jelasnya.

Tentu saja hal menjadi berkah tersendiri bagi warga.

Selain melipat surat suara, pekerja juga memiliki tugas mensortir surat suara yang rusak. Sesuai dengan perjanjian kerja antara KPU Jember dengan rekanan PT. Pura Barutama di Kudus, apabila surat suara rusak, maka rekanan wajib menggantinya.

Mulai Distribusikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan bergerak cepat dalam hal pendistribusian logistik perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan 2015. Logistik yang berupa kotak dan bilik suara mulai didistribusikan oleh KPUK ke PPK, Rabu (18/11).

Mekanisme pendistribusian tersebut dilakukan dengan cara bertahap dengan mempertimbangkan efektifitas waktu dan date line yang sudah ditentukan oleh KPU Kab. Lamo-

ngan.Selain itu, pendistribusian yang dilakukan secara bertahap ini dinilai sangat efektif daripada distribusi yang sifatnya mendadak.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Ahmad Ghozali saat dikonfirmasi membenarkan jika pendistribusian itu dimulai hari ini dan pendistribusianya dilakukan secara berthap.Ia mengatakan, pendistribusikan kotak dan bilik suara pilkada dikirim mulai hari ini dengan menggunakan kendaraan truk dan didistribusikan ke masing-masing ke PPK. “Pendistribusian logistik untuk kelengkapan keperluan Pilkada ini kita lakukan secara bertahap,” kata Imam.

Sementara itu,masih Imam,Data yang didapat dari KPUK Lamongan tentang kotak dan bilik suara menyebutkan,Logistik yang didistribusikan ke PPK nanti akan disebar di 27 kecamatann Kabupaten Lamongan dengan jumlah total untuk kotak suara sebanyak 2.638 dan 5.114 untuk bilik suara.

Imam juga menjelaskan distribusi logistik pilkada kali ini kita melakukanya jauh-

jauh hari sebelum pelkasanaan dengan cara bertahap,Hal ini dilakukan agar seluruh logistik bisa diterima oleh PPK yang kemudian bisa diteruskan ke panitia pemungutan suara (PPS) hingga pada tingkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Imam juga menambahkan, Setelah distribusi kotak dan bilik suara nantinya disusul dengan logistik lainya seperti form dan surat suara. Logistik lainnya kini masih dalam proses pembuatan. "Kami berharap seluruh logistik dapat terdistribusikan dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada Lamongan 9 Desember 2015 dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Seperti diketahui, Pilkada Lamongan 9 Desember mendatang akan diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah yakni pasangan cabup-cawabup yakni pasangan dengan nomer urut satu H. Mujiono dan M. Sueb (JOS), pasangan nomor urut dua Fadeli-Kartika Hidayati (FAKTA) dan pasangan nomer tiga H. Nursalim- Edy Wijaya (SAE).Q efi,mb9

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam Merah, AG3140SI, a/n. Anis Supinah, Kel. Bago-T.Agung No. 2325/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Hijau, AG4782TT, a/n. Hadi Purnomo, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 2326/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Violet Silver, AG2519RC, a/n. David Dwi Prasetyo, Kel. PanggungrejoT.Agung No. 2327/IMB/BI-II/2015

Pengobatan gratis di Desa Bedali Kecamatan Ngancar.

BPJS Kesehatan Kabupaten Kediri Belum Tepat Sasaran

HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam Silver, AG2177RQ, a/n. H Muanam, Kel. Botoran-T.Agung No. 2328/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Biru Hitam, AG4683SA, a/n. Ulfa Syafiatin, Ds. Suwaluh, Pakel-T.Agung No. 2329/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, AG6097RAF, a/n.

Winarsih, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut-T.Agung No. 2330/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2010, Merah, AG3649RX, a/n. Lilik Windarti, Ds. Beji, BoyolanguT.Agung No. 2331/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Silver, AG3708SJ, a/n. Muji, Ds. Pojok, Campurdarat-T.Agung No. 2332/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG4546TV, a/ n. Ahmad Anshori, Ds. Karangsono, RT/RW: 002/004, Ngunut-T.Agung No. 2333/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, AG2529OM, a/n. Sri Wulandari, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2334/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha 3C1, th. 2011, Merah Marun, AG5638RY, a/n. Wasis, Ds/Kec. Karangrejo-T.Agung No. 2335/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Biru Putih, AG5467RAD, a/n. Imam Mahmudi, Dsn. Tondo RT 02/ 07, Ds. Pagersari, Kalidawir-T.Agung No. 2336/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG4767SH, a/ n. Sutrisno, Drs, Dsn Tanggulkundung RT 07/01 BesukiT.Agung No. 2337/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5282 FE, a/n Saleh, Ds. Gunung Malang, rw 04/02, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 2338/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3730 FG, a/n Moh. Hasan, Kel. Dawuhan, rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 2339/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4237 FD, a/n Ahmad Fajar SH, Msi, Ds. Kotakan, rw 04/10, Kec. Kota Situbondo.

No. 2340/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3826 G, a/n Farida Rahmatillah, Ds. Kilensari, rw 02/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2341/IMB/BI-II/2015

irvan/bhirawa

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien, saat memberikan arahan dalam seminar ‘Menghalau Galaunya Pendidikan Kita’. Kegiatan ini diikuti 2.300 anggota PGRI se-Situbondo, yang dihelat di alun-alun Kota, pagi kemarin.

PGRI Gelar Seminar Akbar Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan profesionalisme guru di Kab. situbondo, PGRI dibawah kepemimpinan Moh. Hasyim, menyelenggarakan seminar akbar dengan peserta 2.300 guru seSitubondo, pagi kemarin (18/11). Acara yang dilaksanakan di alun-alun Kota itu dibuka PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan DR Fathor Rakhman dan jajaran pengurus PGRI Kabupaten Situbondo. Dalam seminar ini, panitia menghadirkan pembicara yang juga pakar pendidikan, Prof. Irianto.

Menurut Ketua PGRI Situbondo, Moh. Hasyim, peserta seminar setiap tahun selalu meningkat, yang diikuti oleh para guru yang tergabung didalam wadah PKP (Pengembangan Karier dan Profesi). Untuk penggunaan dana, kata Moh. Hasyim, diambil dari penyisihan sebagian tunjangan profesi guru.

Tujuannya, sambung Hasyim, agar pengembangan diri menjadi guru profesional lebih mantap.

“Kegiatan ini dalam rangka untuk menyambut HUT PGRI, ke-77. Sebelumnya PGRI juga menggelar aneka kegiatan, diantaranya temu kader dan lomba mars guru,” ujar Hasyim.

Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, menuturkan, kedepan PGRI Situbondo harus tetap solid dan memiliki solidaritas dihati sesama pendidik. Setiap mendengar kata guru, kata PJ Bupati Situbondo-Zainal Muhtadien, ia langsung jatuh hati, karena ia dibesarkan dari keluarga guru dan pelajaran dari para guru.

“Atas nama pribadi dan Pemkab Situbondo saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PGRI ini. Untuk itu, saya minta PGRI agar bisa ikut membantu suksesnya pilkada Situbondo yang kondusif. Soal beda pilihan itu biasa karena merupakan sunnatullah.

Tapi perbedaan itu jangan sampai menjadi perpecahan,” papar Bupati Zainal.

Masih kata Zainal, peran guru dalam perjalanan bangsa sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Sebab keberadaan guru sangat dirasakan kiprahnya sejak pendidikan praTK hingga pendidikan atas. Selain itu, kata Asisten I Setdaprov. Jatim itu, keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh kualitas guru.

“Guru itu adaah pendidik profesional, dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik mulai usia dini hingga pendidikan atas.

Guru itu juga bertugas menanamkan harga diri sebagai bangsa dan semangat nasionalisme kita,” tegas Bupati Zainal.

Sementara itu ketua panitia seminar, Fita Ariyani, mengatakan, peserta seminar ‘Menghalau Galaunya Pendidikan Kita’ diikuti oleh sebagian besar guru SD dan TK di Situbondo, dengan mengambil dana iuran sendiri dari dua triwulan tahun 2015 ini. Fita menjelaskan, bahwa bidang PKP itu berada pada kepengurusan PGRI yang ada diseluruh wakil di 17 Cabang se-Situbondo.

“Mulai dari tingkat cabang hingga ranting, bidang pengembangan karir dan Profesi ini ada,” aku Fita Ariyani, kemarin.Q awi

Kab Kediri, Bhirawa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kediri hingga saat ini belum menyentuh masyarakat pinggiran di Kabupaten Kediri. Sehingga pengobatan gratis menjadi salah satu alternatif masyarakat pinggiran untuk melakukan pengobatan ketika sakit.

Mantan Bupati Kediri Haryanti saat menghadiri pengobatan gratis di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri mengakui, apabila cakupan subsidi kesehatan dari pemerintah, salah satunya program BPJS kesehatan ada yang belum tepat sasaran.

"Memang BPJS ini ada yang tidak sesuai sasaran.

Yang kaya dapat duluan, tetapi yang belum mampu justru belum mendapatkan.

Tetapi nanti, pada tahun 2019 program kesehatan semesta semua mendapatkan," kata Haryanti.

Karena alasan itulah banyak masyarakat miskin yang menantikan adanya pengobatan gratis seperti di Desa Bedali. Selain karena fakto biaya berobat di rumah sakit mahal, mereka banyak yang belum tercover oleh program kesehatan dari pemerintah. "Padahal program kesehatan gratis seperti BPJS Kesehatan, diluncurkan dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan

warga miskin dari persoalan kesehatan." terangnya.

Haryanti yang juga seorang dokter ini menambahkan, khusus Pemkab Kediri, memfasilitas mereka (warga miskin) yang belum tercover BPJS melalui kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Memang, program Jamkesda ini sudah seharusnya terintegrasi ke BPJS Kesehatan. Tetapi untuk Kabupaten Kediri belum dilakukan, karena terkendala persoalan NIK. "Masyarakat kurang mampu yang tidak dapat BPJS, kita ada uang namanya jamkesda. Ini untuk mencover mereka. Tetapi datanya ini baru kita ketahui setelah mereka sakit, kemudian mengurus Kartu Jamkesda melalui Dinas Kesehatan," jelas Haryanti.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, alokasi dana untuk warga kurang mampu tersebut sebesar Rp 13 milyar. Pemkab mentargetkan, integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan pada tahun 2016 mendatang.

Saat ini, Dinkes masih bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat saat ini sedang menyelesaikan carut-marut persoalan NIK dan NIK.Q van

Warga Tulungagung Rebutan Sesaji Bersih Nagari Prosesi acara bersih nagari dalam memperingati hari jadi Kabupaten Tulungagung ke-810, Rabu (18/11), tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota Marmer. Mereka selalu menunggu kesempatan untuk mendapatkan sesaji bersih nagari yang disebut gunungan tumpeng raksasa bernama Buceng Lanang dan Buceng Wadon.

Karenanya, begitu usai acara ritual bersih nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso warga saling berebutan untuk mendapatkan bagian sesaji itu.

Buceng Lanang berisi beraneka makanan hasil bumi Tulungagung. Sedang Buceng Wadon terdapat sesaji berupa aneka buahbuahan.

Sebagian warga Tulungagung masih percaya jika aneka makanan dan buah-buahan yang tersaji di Buceng Lanang dan Buceng Wadon itu membawa berkah.

Dengan memakan sebagian ane-

ka makanan dan buah-buahan tersebut mereka berharap dalam setahun ke depan mendapat keselamatan dalam hidup dan murah rezeki.

Sebelumnya dua tumpeng raksasa ini dikirab dari halaman Pemkab Tulungagung menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, kediaman Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. Dalam kirab diusung pula panji lambang daerah Kabupaten Tulungagung yang pesertanya sebagian besar adalah PNS ingkup Pemkab Tulungagung. Mere-

ka semua mengenakan beskab pakaian adat Jawa.

Ketua Panitia Hari Jadi Tulungagung ke-810, Edi Krumpul mengungkapkan prosesi bersih nagari kemarin merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Jadi Tulungagung. Menurutnya, banyak acara yang diselenggrakan selama sebulan penuh dalam Bulan November ini untuk memperingati Hari Jadi Tulungagung ke-810.

“Banyak kegiatan yang dilakukan. Termasuk pemecahan rekor MURI yakni penyajian pecel lele tyang dimasak dengan santan terbanyak dan penari Reog Kendang terbanyak. Reog Kendang merupakan tarian khas Tulungagung,” ujarnya.

Ada yang menarik dari acara bersih nagari kemarin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya warga

dilarang untuk memasuki areal dalam pendopo sebelum tumpeng Buceng Lanang dan Buceng Wadon dikeluarkan dari pendopo, tetapi kemarin berbeda. Warga sudah diperbolehkan memasuki areal dalam pendopo begitu arakarakan tumpeng masuk dalam tempat acara prosesi bersih nagari.

Peringatan Hari Jadi Tulungagung pada Tanggal 18 November menurut sejarahnya mengacu pada Prasasti Lawadan yang terdapat di Desa Wates Kecamatan Campurdarat. Dalam prasasti itu tertulis Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa, yang artinya Jumat Pahing 18 November 1205.

Prasasti Lawadan dikeluarkan atas perintah Raja Daha terakhir, Paduka Sri Maharaja Sri Sarwweswara Triwikrama Warata Nindita Srengga Lancana Digjaya

wiwieko/bhirawa

Sebagian warga Tulungagung saat saling berebut makanan dan buah-buahan gunungan Buceng Lanang dan Buceng Wadon kemarin.

Tungga Dewanama atau lebih dikenal dengan sebutan Sri Kretajaya atau Raja Kertajaya. Pada waktu itu Raja Kertajaya merasa

berkenan atas kesetiaan warga Thani Lawadan terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha.Q wed

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

Tingkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kuallitas layanan kepada warga masyarakat termasuk dalam bidang perpusatakaan daerah dan kearsipan, salah satunya dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dan Raperda tentang Kearsipan.

Drs Zarkasi, MSi. Penjabat / Pj Bupati Banyuwangi dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Rabu (18/11) siang menyampaikan nota penjelasan terkait dua Raperda yang diusulkan oleh eksekutif kepada DPRD Banyuwangi untuk selanjutnya disahkan sebagai Peraturan Daerah / Perda kabupaten.

Seusai rapat paripurna dewan, Zarkasi kepada beberapa wartawan mass media menyatakan sementara ini Perpustakaan dipandang sebelah mata oleh sebagian warga masyarakat. Dengan adanya payung hukum diharapkan mampu menjadi dasar untuk melakukan penataan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang lebih baik.

Menurut Zarkasi, dengan adanya Perda Perpustakaan diharapkan adanya peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas Perpustakaan, melindungi naskah-naskah kuno baik yang disimpan masyarakat maupun yang tersimpan di Perpusatakaan Daerah.Q mb12

Hampir Seluruh Kecamatan Rawan Longsor dan Banjir Bondowoso, Bhirawa Dalam menghadapi musim penghujan yang saat ini sudah mulai terasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso mencatat ada hapir separuh bahkan seluruh dari 23 Kecamatan di Bondowoso rawan banjir dan longsor. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Bondowoso, Ahmad Rahmadi kepada sejumlah wartawan, Rabu (18/11) kemarin.

Menurutnya wilayah yang rawan bencana longsor merupakan wilayah lereng dengan tingkat kemiringan hingga 45 derajat. Sementara untuk wilayah rawan banjir biasanya merupakan wilayah yang berada di sepanjang daerah aliran sungai.

“Untuk daerah rawan longsor biasanya kemiringan lerengnya di atas 45 derajat seperti di Kecamatan Sempol, Binakal dan Wringin. Sementara untuk banjir Kecamatan Klabang, Prajekan, Wonosari dan Sukosari,” kata Ahmad Rahmadi kepada Bhirawa.

Dikatakan Rahmadi, berdasarkan pengalaman di musim hujan tahun lalu, BPBD menetapkan daerah rawan banjir dan longsor berada di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Binakal, Tegalampel, Grujukan, Curahdami, Maesan, Pakem, Wringin, Tamanan, Jambesari, Pujer, Sempol, Botolinggo hingga Taman Krocok.

Selain itu, BPBD juga memfokuskan pemantauan dan pengamatan di sejumlah permukiman yang terletak di bawah tebing yang rawan longsor. Hal ini untuk meminimalisir adanya korban jiwa jika sewaktu – waktu terjadi longsor. “Ada beberapa desa yang memang letaknya ada di bawah tebing seperti Desa Binakal dan Desa Sumber Canting. Sangat rawan terhadap longsor, makanya kami pantau terus apalagi intensitas hujan sudah mulai sering turun,” imbuhnya.Q har

7

Bupati Sayangkan Raskin Tak Layak Konsumsi Tuban, Bhirawa Meski sudah ada sikap tegas dari pemerintah, lagi-lagi Masyarakat Miskin (Maskin) menjadi korban permainan oknum dari Badan Urusan Logistik (Bulog) dan kembali menerima Beras Miskin (Raskin) yang tak layak kosumsi. Kasus seperti ini sudah sering terjadi di Bumi Wali Tuban, seperti yang diterima oleh Pujiati (31) warga Dusun Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Tuban.

Raskin yang diterima dengan tebusan Rp 2.000/Kg berbau apek, hancur, dan ada kutunyadan tidak bisa langsung dikosumsi. Lantaran beras yang didapat sudah seperti tepung, dan banyak kutu yang harus dibersihkan sebelum diolah. “Kalau mau dimasak harus dibersihkan dulu dan dicampur dengan beras yang beli di pasar. Supaya bisa dimakan,” kata Pujiati (18/11).

Saking jeleknya, beras untuk masyarakat miskin tersebut mudah sekali basi. Apabila dimasak pagi, maka sore hari bisa dipastikan sudah tidak bisa dimakan karena sudaj basi.

“Warnanya juga kuning dan baunya apek seperti beras yang disimpan lama,” ungkap ibu dua anak saat dikonfirmasi Bhirawa (18/11) di kediamanya.

Tidak hanya Pujiati, seluruh warga Kelurahan Gedungombo lainnya, seperti Emi (43) juga mengaku mendapatkan beras tidak berbeda dengan yang didapatkan Pujiati. “Warga mendapatkan beras ini kan hanya 3 bulan sekali itupun hanya 7 kilogram, harusnya ya yang bagus dan bisa dimakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Gu-

dang Badan Urusan Logistik (Bulog) Tuban, Bejo saat dikonfirmasi hanya sebatas mengimbau kepada masyarakat untuk mengembalikan Raskin yang diterima jika memang beras tersebut tidak layak konsumsi. ”Ya, jika ada masyarakat yang menerima Raskin tidak layak kosumsi atau kualitasnya jelek harap dikembalikan saja kepada yang membagikan beras itu, jika RT yang membagikan ya dikembalikan ke RT, dan jika yang mbagi kepala desa ya dikembalikan ke kepala desa,” kata Bejo (18/11).

Lebih lanjut diterangkan, bahwa Raskin yang diberikan untuk masyarakat merupakan beras kelas medium. Namun, beras tersebut masih dalam kondisi bagus dan layak kosumsi. Selain itu, beras yang akan didistribusikan juga disortir terlebih dahulu oleh Bulog. ”Kita menyortir terlebih dahulu beras baik yang masuk kedalam gudang kita, maupun beras yang akan kita distribusikan kepada masyarakat,” kilah Bejo.

Seringnya terjadi Raskin yang diterima Maskin tak layak kosumsi sempat membuat Bupati Tuban H. Fathul

khoirul huda/bhirawa

Pujiati (31) warga Dusun Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Tuban menunjukkan Raskin yang diterima dari Buloq.

Huda pada September 2014 yang lalu naik pitam karena banyak ditemukannya Raskin yang tidak layak konsumsi.

“Sangat mensayangkan kalau itu terjadi lagi, sekalipun itu diganti, masyarakat tetap dirugikan dengan tertundaya waktu dan tenaga, padahal sudah dibutuhkan untuk se-

gera dimakan, dan sebelum di distribusikan saya meminta Bulog harus meneliti terlebih dahulu,” kata Bupati Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa via Phonsel-nya (18/11).

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa dari Bagian Kesra Pemkab Tuban, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima

manfaat Raskin tahun 2015 bulan ke 13 dan ke 14 jumlah sebanyak 97.104 Kepala Keluarga (KK), sedangkan jumlah beras yg diterima 1.456.560 Kilogram. Penerima beras setiap kecamatan fariasi, yg terkecil Kecamatan Kenduruan 2.867 RTS dan yg terbanyak Kecamatan Soko 8.779 RTS.Q hud

Pagar Aset Tanah Pemkot Lima Perempuan Malam Roboh 15 Meter Dibiarkan Digelandang Satpol PP Kota Madiun, Bhirawa Pembangunan pagar pengamanan aset tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun di jalan Dawuhan Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun itu, roboh sepanjang 15 meter, Sabtu (7/11) pekan lalu hingga sekarang masih dibiarkan saja. Pagar pengamanan aset tanah itu dibangun 20 Oktober 2013 dengan nilai kontrak Rp 31,299 juta dikerjakan oleh CV Bayu Adhi Sarana.

“Lha mesti ae, roboh, bahan campurannya seperti ini (pasir seperti tanah dicampur semen – Red.) dan gampang hancur diremas dengan tangan gini aja ambyur ya jelas roboh. Sedang kerangka terbuat dari besi itu, juga patah. Apalagi bangunan pagar itu tidak ada songkoknya,” kata Mbah Yamin dan Salim saat menemani pengambilan foto robohnya pagar pengaman tanah aset Pemkot Madiun kepada wartawan, Rabu siang (18/11).

Warga setempat menghendaki Pemkot segera memperbaiki robohnya pagar pengaman aset tanah milik Pemkot Madiun tersebut. Karena jalan Dawuhan di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman ini, menghubungkan

ke kantor Kecamatan Taman dengan ke berbagai jurusan ke Kelurahan di Kota Madiun lainnya.

Pantauan Bhirawa di lokasi Rabu siang (18/11), dengan robohnya pagar pengamanan tanah aset dan bangunan milik Pemkot Madiun itu, tidak diberikan tanda-tanda kalau bibir jalan Dawuhan itu roboh. Sehingga pemakai jalan yang cerdik dan mengetahui ada pagar tanah aset Pemkot Madiun roboh pemakai jalannya berhati-hati, karena takut kalau terperosok. Sebaliknya, bagi pemakai jalan (pengendara kendaraan.Red) yang tidak tahu ada pagar roboh, jalan biasa.

Kabid Aset Daerah di Dinas Pendapatan Daerah dan Aset Pemkot Madiun, Kusnadi belum berhasil dihubungi. Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun, Drs. Edi Joko Purnomo dikonfirmasi perihal robohnya pagar pengamanan aset tanah milik Pemkot Madiun di jalan Dawuhan tersebut mengatakan, membenarkan. “Coba tak hubungkan ke Kusnadi sebagai Kabid Aset Daerah lewat telpon.

Ini lho, telpon yang anda hubungi sedang sibuk,” katanya

seraya menyodorkan HP ketelingan wartawan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun, Bondan Pandji Saputra, SH dikonfirmasi, Rabu siang (18/11), pihaknya belum bisa komentar lebih lanjut karena dia mengaku masih dalam perjalanan. ”Bagaimana kalau besok saja. Kan saya masih melihat dulu ke lokasi robohnya pagar pengamanan aset tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun tersebut,” katanya berjanji.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Madiun, Budi Santoso kepada wartawan, Rabu siang (18/11) mengatakan, robohnya pagar pengamanan aset tanah dan bangunan milik Pemkot Madiun di jalan Dawuhan Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun itu, dapat dikategorikan gagal bangunan.

Karena lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/ 1999 tentang jasa kontruksi, sebelum 10 tahun suatu bangunan karena kerusakan sebagian atau seluruhnya dan akhirnya tidak dapat berfungsi karena bencana alam termasuk kategori gagal bangunan.Q dar

Nganjuk, Bhirawa Lima perempuan seksi pemandu lagu karaoke diamankan di Kantor Satpol PP Pemkab Nganjuk karena kedapatan tidak memiliki KTP. Razia gabungan yang digelar Selasa malam (17/ 11) sekitar pukul 22.00 antara Satpol PP, Polres Nganjuk, Kodim 0810/Nganjuk, Sub Den POM 0810/Nganjuk dan BNNK Nganjuk digelar dalam rangka cipta kondisi.

Kelima pemandu lagu yang terjaring razia, masingmasing 2 dari WW cafe, 1 dari cafe Tiwul dan 2 lainnya dari cafe Semar. Mereka adalah SK (22) asal Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang, IRW (23) asal Lingkungan Bulurejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom, AY (18) Desa Termas Kecamatan Baron, YN (23) asal Kertosono dan DSD (17) asal Jombang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Suhariyono mengatakan, razia ini bertujuan untuk menekan peredaran minuman keras dan penertiban tempat hiburan, sebagai tindak lanjut dari deklarasi Nganjuk Bebas

Prostitusi.

Selain itu juga untuk menekan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Nganjuk. "Sasarannya tempat-tempat hiburan yang diduga sebagai tempat peredaran miras dan tempat prostitusi terselubung," terang Suhariyono.

Razia yang mengerahkan sekitar 150 personel yang terdiri dari Satpol PP, Polres Nganjuk, Kodim 0810/Nganjuk, Sub Den POM serta BNNK Nganjuk. Tim terbagi dalam dua regu, regu satu melakukan razia di wilayah Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Bagor. Sementara satu regu lainnya menyisir wilayah Kecamatan Tanjunganom, Baron dan Kecamatan Kertosono.

Saat razia, lima pemandu lagu yang tidak dapat menunjukkan KTP. Karena itu mereka langsung digelandang ke Kantor Satpol PP Pemkab Nganjuk. ”Semua perempuan pemandu lagu ini kami data dan selanjutnya kami lakukan pembinaan dan diserahkan kepada keluarga mereka maisngmasing,” ungkap Suhariyono.Q ris

Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Disosialisasikan bantuan langsung tunai (BLT), dalam pencairan kemarin masih nama lama. Data baru mungkin prosesnya akan dating. Mengenai dana kematian, ada aturan tidak seluruh masyarakat dapat.

Yang bisa dapat adalah masyarakat mempunyai kategori miskin,

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalanpersoalan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, selama ini upaya penanganan masih tumpang tindih, kurang fokus dan sering terjadi inkonsistensi karena belum ada ketentuan yang jelas. Karena itu, DPRD mensosialisasikan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomer 13 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar perda tersebut, mengatur berbagai hal yang meliputi azas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan kesejahteraan sosial, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi masalah kesejahteraan.

"Hingga saat ini, masih banyak keluarga miskin belum merasakan sentuhan perhatian serius dari pemerintah secara baik. Bisa dilihat pada kampung saya, seperti bagi penyandang cacat masih menjadi beban keluarga dan orang lain, dan program bedah

rumah belum dirasakan oleh masyarakat miskin. Padahal kabar program itu telah dibesar-besarkan, bantuan lansung tunai ( BLT ), masih mengunakan data lama, sehingga banyak warga miskin yang kecewa setelah didata namun belum bisa merasakan cairan dana tesebut," kata Sudarmaji, warga Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan.

Anggota DPRD dari partai Golkar M. Hamzah Takim S.P mengatakan, orang miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah wajib mengalokasikan anggaran APBD sebesar 10 persen, yang prosesnya bisa dilakukan melalui bantuan sosial dan dana hibah. Ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelom-

dibuktikan dengan surat keterangan dari desa. Mengenai penyandang cacat, prosesnya juga sama harus ada surat keterangan dari desa. "Selain itu, juga menyatakan sebagai orang miskin, karena itu aturan yang disyaratkan," tegasnya.Q kim,adv

Dari kiri Anggota DPRD dari partai Golkar M. Hamzah Takim S.P pok, yang memiliki kreteria kemiskinan.

"Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Perda ini nanti yang akan mengatur, dan pemerintah harus bisa menjalankanya. Sehingga tidak ada masyarakat miskin, melakukan komplin tidak hidup sejahterah," ujarnya.

Ditambahkan M. Hamzah Takim S.P, bahwa informasi mengenai

Masyakat antusias mendengarkan paparan perda.

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

4.000 Duafa Terima Daging Domba Beku Malang, Bhirawa Musim kurban sudah berlangsung dua bulan yang lalu, tetapi kaum duafa di Kota Malang, masih menerima daging kurban. Daging kurban tersebut diperoleh dari Komunitas Muslim Turki Australia MEC (M Es’ad Cosan) Foundation.

Daging domba yang sudah dibekukan itu dibagikan oleh Yayasan Server Indonesia, selaku penerima hibah, kepada 4.000 warga Kota Malang, di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Rabu (18/11) kemarin.

Mereka membawa kupon yang sebelumnya telah dibagikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang. Kupon tersebut selanjutnya ditukar dengan 3 kg daging domba, yang telah dikemas oleh panitia.

Saking banyaknya masyarakat yang akan menukarkan kupon, pihak panita harus kerja keras menampung ribuan warga yang antre dari tiga pintu masuk Graha Cakrawala di Jalan Veteran sejak pagi hari.

Koordinator panitia pelaksana Sulaiman Sahid, mengatakan, jika daging domba beku yang dibagikan itu, sebelumnya telah diproses dengan cara Islami yang memperhatikan higinitasinya. Karena itu, pihaknya memastikan daging domba beku itu halal proses penyembelihan sesuai syariat Islam dan dilakukan oleh orang komunitas Muslim di Australia.

“Daging itu usai dipotong dengan cara Islami, lalu kemas untuk dibekukan dan dikirim menggunakan kapal laut, baru didistribusikan gratis. Di Jawa Timur kami berikan 300 ton daging beku,” ujar Sudirman Sahid, saat ditemui disela-sela acara. Menurut dia, kegiatan ini dilakukan tahun ke-10 di Indonesia itu dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kota-kota yang menjadi sasaran Surabaya, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Medan, dan Sidoarjo.

“Kali ini Malang dulu, besok Surabaya.

Kemudian seminggu lagi 2000 paket daging beku dibagi-bagikan di desa-desa kecil sekitar sini,” terangnya. Q mut

Wujudkan Ketahanan Pangan, Pemkab Gelar SKPG Kab Malang, Bhirawa Dalam rangka untuk mengetahui sistem kewaspadaan pangan dan gizi disuatu daerah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) kabupaten setempat mengadakan diseminasi hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr H Abdul Malik, Rabu (18/11), saat memberikan sambutannya terkait desiminasi hasil analisis SKPG, di Pendapa Agung Kabupaten Malang mengatakan, dalam Undang–Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masa Depan Kedaulatan Pangan Indonesia, bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas baik. Hal ini menyangkut mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Di UU tersebut juga dinyatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan,” terangnya. Sedangkan masyarakat, kata dia, berperan menyelenggarakan produksi, perdagangan, dan distribusi. Untuk itulah pemberdayaan masyarakat secara luas perlu terus dilakukan, dalam mengantisipasi maupun menanggulangi kerawanan pangan dan gizi.

Sementara, permasalahan pemenuhan gizi di wilayah Kabupaten Malang, memiliki kecenderungan masalah diantaranya pada 2013 terjadi kekurangan gizi yakni sebesar 6,39 persen, dan pada 2014 turun menjadi 5,85 persen. Sementara, terkait gizi buruk pada 2013 sebesar 0,92 persen, namun pada tahun berikutnya turun menjadi 0,87 persen.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang Agung Purwanto menambahkan, SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Sehingga untuk melaksanakan SKPG, Pemkab Malang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pangan dan gizi yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam hal ini Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3). Q cyn

cahyono/bhirawa

Sekda Kabupaten Malang H Abdul Malik saat memberikan sambutan desiminasi hasil analisis SKPG, di Pendapa Agung Kabupaten Malang

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

Konsultasikan R-APBD ke Gubernur Pemkot Batu Berdalih Miliki Alasan Tunda Rapat Paripurna Batu, Bhirawa Para Pimpinan DPRD dan perwakilan fraksi DPRD Kota Batu mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (18/11) kemarin. Kedatangannya melakukan konsultasi kepada gubernur terkait pembahasan RAPBD 2016 Kota Batu yang terancam molor.

cahyono/bhirawa

Camat Ngantang R Ichwanul Muslimin saat menunjukkan foto Cabup Malang H Rendra Kresna yang terdapat tulisan menjelek-jelekkan cabup Nomor Urut 1

Foto Disalahgunakan di Medsos

Camat Ngantang Mengadu ke Panwaslu Kab Malang, Bhirawa Camat Ngantang, Kabupaten Malang R Ichwanul Muslimin M, pada Rabu (18/ 11) siang kemarin, mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten setempat. Kedatangan Camat tersebut yakni melaporkan terkait fotonya dicatut oleh pemilik akun di facebook.

Menurut Ichwanul, kedatangannya di Kantor Panwaslu, karena tidak terima nama akun di media sosial facebook yakni P Jait Jhon Klawu memasang Photo Profile (PP) namun bukan foto nama akun tersebut, melainkan foto dirinya yang dipasang.

“Apalagi kata-kata dalam facebook itu telah menjelek-jelekan nama Calon Bupati (Cabup) Malang atau calon incumbent H Rendra Kresna,” ungkapnya.

Karena P Jait menjelek-jelekan nama cabup, lanjut dia, maka dirinya melaporkan ke Panwaslu. Sehingga laporan tersebut selanjutnya bisa diteruskan oleh Panwaslu ke Polisi. Sebab, P Jait tidak hanya terkena sanksi UndangUndang (UU) Pemilu, tapi mereka juga terkena sanksi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Memasang PP di facebook tidak sesuai dengan namanya, maka masuk pada ranah penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ichwanul menjelaskan, kata-kata yang ditulis P Jait dalam facebook salah

satunya yakni Cabup Rendra Kresna pada periode pertama cari simpati, dan pada periode kedua ini mencari harta.

Selain itu juga dalam pertemanan di facebook dengan nama akun Vicko Susanto juga menulis Muslimin sempel iki, artinya dirinya dikatakan gila.

“Sehingga dengan yang ditulis Vicko tersebut masuk pada penghinaan terhadap dirinya,” ujarnya.

Sementara, kata dia, nama P Jait yang saya kenal saat ini sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kecamatan Ngantang. Namun setelah diklarifikasi yang bersangkutan, mereka tidak pernah membuat akun di facebook.

Dan mereka pun mengaku gagap teknologi (gaptek). Sehingga tidak hanya foto saya dicatut dijadikan PP, tapi nama P Jait pun juga dicatut.

Dalam kesempatan itu, Ichwanul juga mengaku, jika dirinya ini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang tidak boleh memihak pada salah satu paslon Bupati Malang. Sementara, dalam akun P Jait Jhon Klawu telah membanggabanggakan paslon Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi.

“Namun sebaliknya, mereka telah menjelek-jelekan paslon Nomor Urut 1 H Rendra Kresna-HM Sanusi,” paparnya.Q cyn

SKPD Kota Malang Kunker ke Kabupaten Badung Malang, Bhirawa Kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Malang, dinilai masih timpang tindih. Persoalan tersebut mengesankan jika SKPD di Kota Malang, berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya kordinasi.

Untuk meminimasilsir, kondisi tersebut, SKPD di Kota Malang, diajak kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Badung, Bali untuk mencontoh kinerja SKPD dikabupaten tersebut. Tidak tanggung-tanggung Rombongan kepala SKPD dipimpin oleh Wakil Walikota, Sutiaji. Rombongan berangkat pada Rabu (18/11) pagi kemarin, dan baru akan kembali ke Malang pada hari Jumat tang-

gal 20 November 2015.

Bahkan sedianya, Walikota Malang, Muhammad Anton sendiri yang akan memimpin rombongan tersebut, tetapi secara mendadak Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, dipanggil ke Jakarta guna persiapan kunjungan Presiden di Kota Malang.

Wakil Walikota Malang, Sutiaji, membenarkan acara tersebut, Pihaknya berharap, dengan adanya kegiatan ini, akan terbangun efektifitas dan efiesiensi serta optimalisasi tepat sasaran dari sebaran program kegiatan Pemkot Malang.

“Ini untuk kepentingan Kota Malang, agar kineja SKPD tidak saling tumpang tindih, jadi setiap kebijakan yang

diambil oleh SKPD didukung oleh SKPD lainya, sehigga ada kesinambungan, dan benarbenar dirasakan oleh masyarakat,”tuturnya. Yang jelas lanjut Sutiaji, kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dipilihnya Kabupaten Badung lantaran Pemkab Bandung telah melaksanakan, singkronisasi antar SKPD. Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nur Widianto mengatakan, studi banding ke Bali ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berkunjung ke Kota Malang beberapa waktu yang lalu.Q mut

“Kita ingin menyampaikan situasi dan kondisi pembahasan RAPBD Kota Batu ke Gubernur.

Kami ingin meminta petunjuk Gubernur agar penetapan APBD Kota Batu tahun 2016 ini bisa tepat waktu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Hari Danah, Rabu (18/11).

Diketahui, beberapa kali penyelenggaraan Rapat Paripurna di DPRD Kota Batu mengalami kegagalan. Baik itu Paripurna tentang pembahasan KUA PPAS 2016 hingga Paripurna pembahasan RAPBD 2016. Terakhir kali, rencana Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dengan lima agenda rapat pada Selasa (17/11) juga terpaksa ditunda.

Dua di antara lima agenda tersebut adalah penetapan nota kesepakatan KUA PPAS 2016, dan pelemparan RAPBD 2016 dari Eksekutif. Ditambahkan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Eddi Purnomo, untuk melakukan pembahasan RAPBD 2016 yang dilempar eksekutif, pihaknya membutuhkan minimal waktu 10 hari. Itupun anggota dewan harus siap bekerja lembur. Artinya, ketika ada bahasan yang kurang jelas dan harus memanggil SKPD, maka merekapun membutuhkan waktu lebih banyak lagi.

“Padahal ditargetkan pembahasan RAPBD 2016 ini sudah harus rampung pada akhir bulan November ini. Untuk kemudian kita bisa menyerahkannya ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi Gubernur,” ujar Cahyo. Dengan target di atas, maka saat ini hanya menyisakan waktu 2 pekan untuk membahas RAPBD 2016 dari eksekutif. Namun hingga saat ini Legislatif belum menerima Rancangan APBD 2016 dari ek-

anas bachtiar/bhirawa

Hari Danah sekutif.

Terpisah, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, mengatakan bahwa pihaknya memiliki alasan kuat untuk menunda pelaksanaan Rapat Paripurna tentang RAPBD 2016. Walikota bersama Wakil Walikota menginginkan adanya sinkronisasi antar SKPD dalam menjalankan APBD tahun 2016 nanti.

Punjul mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya telah memanggil 3 SKPD secara khusus. Ketiga SKPD itu adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Humas. Mereka dirandom untuk menjelaskan program kegiatan mereka yang dipersiapkan dalam pembangunan di tahun 2016.

“Dan ternyata, belum ada sinkronisasi di antara ketiga dinas di atas.

Demikian juga upaya untuk mensinkronisasi juga kita lakukan kepada SKPD yang lain, terutama SKPD yang besar. Karena itulah kita kemarin (17/11) menunda rapat Paripurna bersama DPRD,” ujar Punjul. Q nas

Tingkatkan Pelayanan, Kapolda Launching Satpas SIM Kab Malang, Bhirawa Satuan Penerbit Administrasi SIM (Satpas) Polres Malang, pada Rabu (18/11) pagi kemarin, resmi di-launching Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Inspektur Jenderal (Pol) Anton Setiadji.

“Kami berharap dengan launching-nya Satpas Polres Malang ini, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman. Sehingga dirinya meminta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim agar jangan sampai ada masyarakat selaku pemohon mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) berjubel, sehingga dapat melelehkan pemohon,” kata Jenderal berbintang cahyono/bhirawa dua Anton Setiadji, Rabu (18/11), Anton Setiadji seusai melaunching Satpas Polres Malang, di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Selain itu, dia juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk lebih memahami aturan lalu lintas. Pemohon SIM harus melalui proses yang sudah ditentukan oleh Kepolisian, diantaranya mengikuti tes kesehatan, ujian teori, dan ujian praktik. Sementara itu, petugas di Satpas ini lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemohon juga harus dibuat nyaman.

Di sisi lain, Kapolda juga mengintruksikan kepada bawahannya khususnya di tingkat Jajaran Polres, agar mengawasi dengan ketat terkait proses rekrutmen anggota Polisi. Dan jika ada anggota Polisi yang ketahuan meminta uang kepada pendaftar calon Polisi, maka dirinya tidak segan-segan untuk mencopot atau mencoret mereka dari keanggotaan sebagai Polisi. Begitu juga sebaliknya, jika ada pendaftar calon Polisi yang membayar dengan maksud diloloskan, sebagai calon Polisi, maka secara otomatis akan coret.

“Kita cari bibit Polisi terbaik, sehingga dalam proses rekrutmen kita cari informasi bagaimana rekam jejaknya supaya bisa jadi Polisi yang baik,” pintahnya. Q cyn

Gunung Kawi Perlu Dilengkapi Wisata Budaya dan Hiburan Pesarean Gunung Kawi sangat tersohor di seluruh Nusantara, bahkan Asia. Namun keberadaannya belum mampu menjadi pengungkit bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata di kabupaten Malang, khususnya bagi masyarakat kecamatan Wonosari.

Budiono Kepala Dusun Patuksari desa Kebobang kecamatan Wonosari Kabupaten Malang mengatakan Pemkab Malang perlu melengkapi wisata pesarean Gunung Kawi dengan wisata hiburan dan budaya. Sehingga masa tinggal wisatawan yang berkunjung bisa diperlama.

“Selama ini hanya sebagian kecil saja yang bermalam di sejumlah penginapan di sekitar pesarean. Itupun hanya berlangsung semalam, sisanya cenderung bermalam di kota Malang dan Batu,” ungkap Budiono, Rabu (18/11).

Ditambahkan pengembangan wisata hiburan dan budaya tersebut bisa dibangun di desadesa di wilayah Wonosari, Ngajum dan Kepanjen. Misalnya

dengan membangun gedung pertunjukan untuk kesenian tradisional, permainan modern maupun wisata alam.

“Pemerintah perlu mengangkat potensi wilayah yang ada, tentu perlu pendampingan dan dukungan pemerintah,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kahono dan Turiat. Saat mengikuti kampanye cabup nomor urut 2 yang diusung PDIP Dewanti Rumpoko, keduanya mengharapkan Dewanti bisa mengembangkan ada pengembangan wisata di sekitar Gunung Kawi, sehingga pengunjung pesarean tidak hanya mengunjungi wisata religi semata.

“Selama ini tidak ada upaya pengembangan wisata penunjang di sekitar Pesarean Gunung

supriyanto/bhirawa

Dewanti menari bersama penari sakera marlena.

Kawi. Padahal potensi wilayah di sekitar Gunung Kawi sangat memungkinkan dikembangkan sebagai alternatif untuk mengisi waktu selama di kab Malang,” tutur Kahono.

Ditambahkan, untuk menuju tempat wisata pantai di Malang Selatan, mereka kesulitan ka-

rena jaraknya yang begitu jauh.

Karena wisatawan mancanegara yang datang ke Gunung Kawi umumnya menginap di Kota Malang dan Batu.

“Di sini kan tidak ada hotel berbintang. Mau cari tempat hiburan di sekitar Gunung Kawi dan Kepanjen juga tidak

ada. Padahal kesenian kuda lumping, bantengan dan seni tari topeng bisa dijual untuk wisatawan kalau dipentaskan di gedung,” jelas Kahono.

Menanggapi hal itu, Dewanti berjanji kalau nanti menjadi Bupati Malang, tidak hanya gedung kesenian yang dibangun. Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pegiat seni budaya tradisional, serta mengembangkan pariwisata secara terintegrasi.

“Potensi wisata yang ada harus dikembangkan secara terintegrasi. Selain itu juga bisa diintegrasikan dengan pembangunan wisata di Kota Malang dan Batu,” terang Dewanti.

Dijelaskan, banyak investor yang ingin menanamkan investasi di bidang pariwisata di kab Malang. Wilayah Gunung Kawi dan Kepanjen merupakan salah satu kawasan yang diminati seiring dengan berkembangnya Kepanjen sebagai pusat pemerintahan kab Malang. Q sup

Kamis Pahing 19 NOVEMBER 2015

LINTASAN

Renang Lampung Baru Raih Satu Emas Bangka Belitung, Bhirawa Cabang olahraga renang Provinsi Lampung baru meraih satu emas, dua perak dan tiga perunggu pada ajang Pekan Olahraga Wilayah IX Sumatera 2015, di Bangka Belitung.

Data yang terhimpun dari panitia di Bangka Belitung, Rabu, medali emas diperoleh perenang Ajeng Purwito Sari dari nomor 100 meter gaya punggung dengan catatan waktu 1.13.34 menit, dengan demikian melewati limit PON XIX yaitu 1.14.09 menit.

Dua medali perak diraih Halimahtul Sa diah di nomor 100 meter gaya dada dengan catatan waktu 1.21.65 menit dan di nomor 100 meter gaya kupu-kupu dengan catatan waktu 3:01:59 menit.

Sedangkan medali perunggu diraih Yoantika Listya dari nomor 100 meter gaya punggung catatan waktu 1.18.30 menit, Andini Lutfia Safa nomor 100 meter gaya dada dengan waktu 3:07:85 menit, dan di nomor 100 meter gaya bebas putra, Yoga Luis Sagita dengan catatan waktu 55,89 detik.

Perolehan medali itu tidak diikuti oleh perenang asal Lampung lainnya yang gagal bersaing dibeberapa nomor lomba.

Misalnya, Zeid Geraldo Malban yang turun di nomor 100 meter gaya bebas, harus puas finish di peringkat delapan dengan catatan waktu 1:00:46 menit.

Sedangkan Fathia Salma yang turun di nomor 100 meter gaya bebas putri, juga harus merelakan medali menjadi milik perenang lainnya dengan finish di peringkat tujuh catatan waktu 1:10:49 menit.

Perenang putra Lampung lainnya David Ginting, berada di peringkat lima pada nomor 200 meter gaya dada putra dengan catatan waktu 2:36:03 menit.Q ant

Kabupaten Landak Kirim Dua Peserta Porsadin Nasional Pontianak, Bhirawa Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, mengirim dua peserta untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Taklimiyah (Porsadin) tingkat nasional di Jakarta, 20 - 23 November.

"Kedua peserta yang berasal dari Madrasah Diniyah (Madin) Nurul Hasanah Riam Panjang, Kecamatan Ngabang tersebut, yakni Muhammad Zakiri dicabang seni baca puisi Islami, dan Jumadi Akbar di cabang olahraga lari 100 meter," kata Ketua Nahdlatul Ulama Landak, KH Ahmad Fauzi saat dihubungi di Ngabang, Rabu.

Menurut Ahmad Fauzi, kedua peserta Porsadin tersebut sebelumnya sudah melalui seleksi yang ketat, sehingga terpilih mereka berdua mewakili Kalbar dari Landak pada ajang Porsadin tingkat nasional.

"Kami patut bersyukur karena tidak semua kabupaten/kota se-Kalbar mengikuti Porsadin tingkat nasional. Di Kalbar saja hanya empat kabupaten/kota yang ikut yakni, Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Landak, dan Kota Pontianak," ungkapnya.

Menurut dia, hari ini para peserta Porsadin tingkat nasional se-Kalbar akan bertolak ke Jakarta. "Insya Allah mereka akan dilepas oleh Kepala Kanwil Kemenag Kalbar. Oleh karena itu kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Landak supaya kedua peserta ini bisa membawa nama harum Landak dan Kalbar khususnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemkab Landak dan pihak terkait yang telah memberikan dukungan pemberangkatan bagi kedua peserta itu.Q ant

OLAHRAGA Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya

Ratusan Peserta Masih Mendaftar Surabaya, Bhirawa Jumlah peserta Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya (GJPMS) 2015 terus bertambah. Hingga Rabu (18/11) kemarin ratusan calon peserta mendatangi Kantor Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim untuk melakukan pendaftaran.

Dari data panitia, jumlah peserta sudah mencapai 9.843 orang yang terdiri dari perorangan 2.483, beregu umum 504, beregu pelajar 35 dan beregu TNI/Polri 27. Satu regu terdiri dari 13 orang.

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Drs. Supratomo M. Si, jumlah peserta itu masih bisa terus bertambah hingga hari H pelaksanaan GJPMS yang digelar di Alunalun Kota Mojokerti pada, Sabtu (21/11) mendatang.

Karena panitia tetap akan memberikan pelayanan di tempat pemberangkatan. "Kita tidak bisa bisa menolak peserta yang mendaftar dan kami akan tetap memberikan pelayanan," kata Supratomo saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/11).

Itulah mengapa saat ini Dispora Jatim juga mencetak sekitar 300 nomor tambahan baik untuk beregu maupun perorangan. "Target kita 10 ribu hingga 11 ribu peserta, tapi kami juga sudah menyiapkan nomor tambahan untuk peserta yang mendaftar di garis start," kata Pratomo.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indo-

nesia (IPSI) Jatim itu mengatakan, jika tidak ada kendala acara tahunan untuk memperingati Hari Pahlawan itu akan diberangkatkan oleh Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo bersama Muspida. "Kami berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Kabid Pengembangan Olahraga Rekresi Dispora Jatim Harti'in, SH mengatakan untuk mengamankan GJPMS, pihak Dispora sudah melakukan kerjasama dengan TNI/ Polri. "Ada 2.439 petugas dari TNI/Polri yang akan mengamankan event ini," katanya.

Para peserta GJPMS akan menempuh mulai start di Alun-alun Kota Mojokerto Rute tersebut dimulai dari Alun-alun Mojokerto – Jl. Majapahit-Jl. Bhayangkara – Jl. Gajahmada – Jl. Ajinomoto – Depan Pabrik Ciwi – Krian (Pos I : Pasar Krian) Pasar Krian – Jl. Raya Trosobo – Jl. Raya Kletek – Sepanjang (Pos II), Sepanjang – Karang Pilang – Jl. Gunung Sari (Yani Golf) – Terminal Joyoboyo – Kebun Binantang Surabaya – Jl. Diponegoro – Jl. Pasar Kembang – Jl. Kedung Doro – Jl. Blauran – Jl. Bubutan – Jl. Pahlawan – Jl. Kebun Rojo dan

wawan triyanto/bhirawa

Calon peserta GJPMS mendaftar di Kantor Dispora Jatim. Diprediksi total jumlah peserta lebih dari 10 ribu. berakhir di Tugu Pahlawan di depan Kantor Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Rute gerak jalan ini merupakan rute napak tilas para pejuang kemerdekaan. Oleh sebab itu peringatan hari Pahlawan 10 Nopember tahun ini juga digelar gerak jalan ini.

Dengan begitu generasi pene-

Makassar, Bhirawa Empat tim memastikan diri lolos PON 2016 setelah mampu menembus babak final babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di GOR Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, 12-18 November 2015.

Panitia Pra-PON yang juga Sekretaris Umum PBVSI Sulsel, Hamka Sanusi di Makassar, Rabu, mengatakan empat tim itu yakni putra dan putri Sulawesi Utara, putra Kalimantan Tengah dan putri Kalimantan Timur.

"Posisi juara dan ranner-up di Pra-PON memang berhak tampil di PON 2016.

Kami tentunya mengucapkan selamat bagi empat tim ini yang memang sejak awal begitu tampil mendominasi," katanya.

Setelah memastikan diri lolos PON 2016, tim ini masih akan bersaing memperebutkan status sebagai juara di babak final hari ini. Untuk kategori putra yang tampil sebagai finalisnya yakni tim Sulawesi Utara menghadapi Kalimantan Tengah. Pertandingan kedua tim dipastikan ketat karena masing-masing diperkuat pemain nasional.

Sementara untuk kategori putri, tim Sulawesi Utara yang diperkuat pevoli terbaik Indonesia Aprilian Santini Mangarang akan menghadapi wakil Kalimantan Timur.

Khusus tim putri Sulut dipastikan tampil di final setelah mengalahkan Kalimantan Tengah dengan skor telak 30. Sementara untuk putri Kalimantan Timur melangkah ke babak grand final setelah menyingkirkan tim putri Kalimantan Barat dibabak semi final dengan skor 3-1.

"Sebelum perebutan juara, lebih dulu dilaksanakan pertandingan perebutan posisi ketiga untuk putra dan putri. Kami juga berharap masyarakat bisa ikut memeriahkan babak grand final sore ini," jelasnya.Q ant

rus diharapkan ingat bahwa dalam perjuangan melawan penjajah 70 tahun yang lalu, semua pejuang dari berbagai daerah berkumpul di Mojokerto untuk menuju Surabaya melawan penjajah.

Selain peserta gerak jalan, ajang ini juga akan diramaikan dengan kehadiran sekitar

4.000 komunitas sepeda kuno yang pengendaranya mengenakan baju perjuangan. Peserta sepeda kuno akan finish di depan Gedung Juang Jl Majend Sungkono Surabaya. Peserta sepeda kuno dari berbagai daear seperti Kalimantan, Jabar, DKI Jakarta, Jogya, Jateng dan wilayah Jatim. Q wwn

Suryanaga Rebut Juara di Kejurnas Siapkan Bonus bagi para Juara Finswimming Junior Surabaya, Bhirawa Prestasi gemilang dicetak oleh atlet selam Suryanaga dengan berhasil merebut juara umum di Kejurnas Finswimming Junior Antar Klub yang baru pertama kali digelar di Jakarta, 14-17 November.

Dari total 78 medali emas yang diperebutkan 33 klub se Indonesia , Suryanaga mendulang medali terbanyak dengan 15 emas, 10 perak dan 10 perunggu. Terpaut cukup jauh dari Delta DC Sidoarjo di posisi kedua dengan 8 emas 4 perak dan 6 perunggu.

Sedangkan posisi ketiga juga ditempati klub asal Jatim lainnya, PAS DC Pasaruan dengan 8 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Sementara wakil tuan rumah, Apnea DC Jaya, Jakarta harus puas di posisi ke empat setelah hanya mampu meraih 5 emas, 6 perak dan 4 perunggu.

Medali emas diantaranya direbut di KU 16-17 tahun, medali emas Suryanaga diantaranya direbut Wulan Eri Sandy yang tampil di nomor400 M Surface putri, Boby Julio Akbar (50 M Surface), Mochammad Farid

ist

Empat Tim Pastikan Diri Lolos PON 2016

9

Suryanaga berhasil meraih juara umum di Kejurnas Finswimming Junior Antar Klub dengan merebut 15 emas, 10 perak dan 10 perunggu.

Ainun (50 M Bifins).

Kemudian di KU 10-11 tahun melalui Afrida Zahra Khairunisa (50 M Bifins) dan Bintang Victoryan J.W (200 M BIFINS).

Sedangkan di KU 11-12 tahun, medali emas Surayanaga disumbangkan Afrida Zahra Khairunisa (500 M Bifins).

Di KU 12-13 tahun, Suryanaga juga masih mendulang emas melalui Wulan Eri Sandy(200 M BIFINS), "Hasil yang sangat mengembirakan karena karena ini ajang yang baru pertama kali digelar PB POSSI dan kita berhasil menjadi juara umum, "ucap pelatih Suryanaga, Nurul Ansori, Rabu (18/11).

Dengan hasil ini, Ansori yakin ke depan Jawa Timur masih akan mendominasi selam nasional, "Di kelompok senior atlet Suryanaga juga punya kontribusi. Kami sudah juga sudah siapkan lapis kedua, ketiga bahkan lapis empat, kami sudah punya, " ujar pria yang juga pelatih selam Puslatda Jatim ini.

Selama ini, lanjut Ansori, Suryanaga membina ratusan peselam junior yang menyebar di tiga tempat di Surabaya, "Ada ratusan atlet junior yang kita bina, karena untuk meraih harus kita mulai dari usia dini.

Tidak bisa langsung jadi, mudah-mudahan ke depan, prastasi atlet junior ini bisa terus meningkat, " harapnya. Q wwn

Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menyiapkan dana sebesar 50 juta bagi para atlit yang mampu menjadi juara dan meraih medali emas, perak dan perunggu dalam kejuaraan olah raga di tingkat Nasional maupun di level Jawa Timur.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga ( Dispora) Banyuwangi melalui Dwi Marhen Yono, Kepala Bidang Olah raga, untuk peraih medali emas di tingkat nasional, pihaknya akan memberikan reward sebesar 2,5 juta untuk peraih medali emas, 2 juta Rupiah untuk atlit yang meraih medali perak dan satu juta lima ratus ribu Rupiah bagi peraih medali perunggu.

Selanjutya Marhen menyatakan untuk peraih medali emas untuk kejuaraan tingkat Jawa Timur Dispora akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan sebesar 2 juta Rupiah.

Sedangkan bagi mereka yang meraih medali perak dan perunggu akan mendapatkan reward sebesar 1,5 juta dan 1 juta Rupiah. ”Berdasarkan data yang ada saat ini baru tercatat 3 atlit yang mampu meraih medali emas di tingkat nasional salah satunya atlit bulu tangkis yang tampil sebagai

juara nasional dalam paralympik di Jakarta,”ujar Marhen.

Lebih lanjut Marhen menyatakan pihaknya masih memberikan kesempatan bagi pengurus cabang olah raga untuk menyerahkan data atlitnya yang berhak mendapatkan reward sesuai dengan kriteria yang ditetapkan hingga minggu terakhir bulan ini.

Kemudian untuk jajaran pelatih, imbuh Marhen pihaknya sudah melakukan inventarisasi bersama dengan Dinas Pendidikan, Pengurus cabang olah raga, Musyawarah Guru Mata Pelajaran / MGMP Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olah raga SMP, SMA/SMK dan akan menetapkan 7 pelatih yang berhak mendapatkan reward yang disiapkan.

Dengan memberikan reward, menurut Marhen pihaknya berharap mampu menambah motivasi para atlit, pelatih dan pelaku olah raga agar mau berlatih lebih keras dalam meningkatkan prestasi olah raga Banyuwangi dalam percaturan di tingkat Jawa Timur maupun di level nasional, khususnya dalam Pekan Olah raga Pelajar Daerah / POPDA Jawa Timur yang akan digelar di kabupaten Jember pada tahun 2016 mendatang.Q mb12

Menpora: SEAS sebagai Daud Yordan Akhirnya Naik Ring Februari 2016 Pemanasan Asian Games Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan South East Asia Shooting (SEAS) Championships 2015 menjadi pemanasan para atlet sebelum mengikuti Asian Games 2018.

"Kejuaraan ini tentu sebagai pemanasan bagi kita semua menyongsong Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 tahun 2018," kata Menpora saat pembukaan SEAS di lapangan tembak Senayan, Jakarta, Selasa malam.

Dia berharap pada kesempatan tersebut Indonesia dapat meraih medali emas.

Imam menilai Satlak Prima telah mempersiapkan cabang olahraga menembak sebagai salah satu prioritas untuk mendapatkan medali.

Menurut dia pemerintah akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar mempermudah arus barang untuk pertandingan dan kejuaraan.

Ketua Umum Perbakin Bambang Trihatmojo menyampaikan kejuaraan diselenggarakan hingga 26 November 2015, diikuti negara Asia Tenggara seperti

Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina dan tuan rumah Indonesia.

Malaysia menjadi negara terbesar yang mengirimkan atletnya pada kejuaraan ini dengan 83 atlet, Singapura dengan 53 atlet, Vietnam 42 atlet, Taiwan 21 atlet, Hongkong 12 atlet, Thailand 7 atlet, Filipina 3 atlet dan sebagai tuan rumah Indonesia 56 atlet.

Sekretaris Jenderal Perbakin M Indra Wargadalem sebelumnya mengatakan ada 269 petembak yang berkompetisi dari 17-26 November.

Dia mengatakan awalnya kejuaraan tersebut akan berlangsung di Palembang, namun karena asap dari kebakaran hutan menyelimuti kota tersebut maka lokasi dipindahkan ke Jakarta.

"Palembang lebih siap daripada Jakarta, dari lapangannya, dari wismanya yang luas, tetapi agar nyaman dan memberikan citra yang baik maka dipindahkan ke Jakarta, karena Palembang masih berasap," kata Indra.

Dalam kejuaraan itu Indonesia menargetkan dapat meraih tiga emas dengan salah satu nomor andalannya senapan.Q ant

Semarang, Bhirawa Juara tinju kelas ringan (62,1 kilogram) Asia Pasifik Daud Yordan akhirnya naik ring untuk mempertahankan gelar yang kedua kalinya pada Februari 2016, setelah rencana pada Desember 2015 ini batal.

"Memang pertarungan yang dilaksanakan pada 5 Desember 2015 batal, dan saya sudah mendapat informasi dari manajemen kalau pertarungan akan dilaksanakan pada Februari mendatang," kata Daud Yordan ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Rabu.

Petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat itu sebenarnya dijadwalkan mempertahankan gelar yang kedua kalinya melawan petinju Australia Josh King pada awal November 2015, kemudian diundur hingga 5 Desember 2015 tetapi batal.

Kedua rencana pertarungan itu dimainkan di Bali.

Ketika ditanya siapa yang akan menjadi lawan pada pertarungan Februari mendatang, petinju dengan rekor bertarung 34 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah tersebut, mengatakan kalau lawan kemungkinan masih petinju dari Benua Asia.

Apakah petinju dari Benua Asia yang akan menjadi lawannya tersebut berasal dari Jepang yaitu Takahiro Ao yang kini menempati penantang peringkat tujuh dunia, petinju kelahir-

an Ketapang, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut mengatakan, lawan dirinya dari Jepang tetapi bukan Takahiro Ao. "Lawan saya dari Jepang tetapi bukan Takahiro Ao," ucap Daud Yordan yang menempati penantang peringkat empat dunia tersebut.

Soal tempat pertarungan sendiri, petinju yang sempat dikalahkan Chris John (saat masih memegang gelar Super Champions WBA) tersebut mengatakan, kemungkinan besar tempatnya di Jakarta.

Daud berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya, Jatim, 6 Juni 2015.

Ia merebut gelar juara WBO Asia Pasifik setelah menang KO

Daud Yordan.

ronde kelima atas petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud Yordan sempat merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela, di Australia, 6 Juli 2013.

Ia kemudian sempat mempertahankan gelar tersebut dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe, di Australia, 6 Desember 2013.

Sebelum berkecimpung di kelas ringan, Daud Yordan juga sempat menjadi juara dunia kelas bulu IBO saat menang dengan KO ronde kedua atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva, di Singapura, 5 Mei 2012.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

13,755.00

13,619.00

SGD

9,675.72

9,578.70

EUR

14,786.63

14,634.98

JPY

11,150.29

11,035.57

GBP

20,730.16

20,517.02

Masalah Likuiditas, Ekspor Kayu Jatim Turun Surabaya, Bhirawa Total ekspor kayu Jatim pada periode Oktober 2015 mengalami total penurunan sebesar 10-15%. Penyebab turunya nilai ekspor kayu Jatim disinyalir lebih kepada likuiditas yang terjadi di negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Sumber: Bank Indonesia (9 NOVEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Komersialkan Layanan 4G LTE Tercepat Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) mulai mengkomersialkan layanan 4G LTE (long term evolution) secara nasional termasuk untuk wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta. Seiring dengan selesainya proses penataan ulang frekuensi 1800 MHz secara nasional. Menurut Presiden Direktur XL, Dian Siswarini saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (18/11) kemarin mengungkapkan usai penataan frekuensi pihaknya langsung mengkomersialkan layanan internet cepat di Jakarta dan di beberapa kota lainnya di Indonesia.

“Akhirnya kami meresmikan komersialisasi layanan 4G LTE secara nasional termasuk Jakarta, sengaja kami tak menunda-nunda lagi mengingat kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan untuk segera bisa memanfaatkan internet super cepat guna membantu meningkatkan produktivitas mereka,” ujar Dian.

Dian juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya XL menyelenggarakan layanan 4G LTE di Ibu Kota, termasuk kepada Kementerian Komunikasi & Informatika dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan pihaknya memperkirakan layanan ini akan sangat membantu aktivitas di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun bisnis, hiburan, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan.

“Sejak mulai mengimplementasikan layanan 4G LTE, kami langsung memutuskan untuk lebih mengutamakan sisi kualitas. Karena itu tanpa mengabaikan perluasan wilayah layanan 4G, kami juga terus berusaha menghadirkan layanan internet 4G LTE yang memberikan kecepatan dan kenyamanan bagi penggunanya,” katanya. Q riq

Kamis Pahing, 19 NOVEMBER 2015

Pemprov Jatim mengimbau pelaku usaha parsel Natal dan Tahun Baru 2016 agar tidak mengisi parsel dengan produk yang sudah kadulawarsa dan illegal.

Jelang Natal dan Tahun Baru

Disperindag Awasi Peredaran Mamin Surabaya, Bhirawa Menjelang Natal dan Tahun Baru 2016, Disperindag bersama Balai Pengawan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pertanian dibantu Kepolisisan melakukan pengawasan ketat peredaran makanan dan minuman (Mamin), makanan segar dan parsel .Pengawasan difokuskan dipasar tradisional, pertokoan pusat perbelanjaan, mall dan pasar modern.

Pemprov Jatim melalui Disperindag mengimbau kepada pelaku usaha penyedian parsel Natal dan Tahun Baru 2016 agar tidak meng-

isi parsel dengan produk yang sudah kadulawarsa dan illegal.

Parsel yang dijual oleh penyedia parsel harus memenuhi standar dan syarat di antaranya mamin yang berlebel bahasa Indonesia dan memenuhi unsur kesehatan. Masyarakat juga dihimbau untuk jeli dan teliti saat membeli barang. “Jadilah konsumen/pembeli yang cerdas artinya konsumen tahu benar barang yang akan dibeli, beli susuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang dibeli harus berstandar SNI,” kata Kepala

Seksi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Jawa Timur, Eka Setyabudi, Rabu (18/11).

Pada kesempatan itu ia juga memberikan tips yang harus diperhatikan masyarakat saat membeli parcel, seperti melihat semua produknya secara jelas. Pilihlah produk berlabel halal dari MUI dan SNI dengan huruf dan logo yang standar. “Ini akan menjamin kehalalan produk yang di beli. Sebab ada juga logo halal versi perusahaan yang belum tentu berdasarkan sertifikat halal MUI dan SNI,” katanya. Q bed,kmf

Choiril Muchtar, S.E., M. M., Ketua Indonesia Samwill and Woodworking Association (ISWA) Komda Jatim, membenarkan bahwa ekspor kayu Jatim pada Bulan Oktober kemarin memang mengalami penurunan. Dampaknya, banyak kayu hasil olahan yang harus tertumpuk di warehouse (red gudang).

“Di kedua negara tersebut saat ini terjadi permasalahan likuiditas. Dampaknya belanja modal di Amerika Serikat dan Jepang juga tidak menjadi prioritas, akhirnya produk kayu kita harus tertahan,” jelasnya Rabu (18/11) kemarin.

Lanjut Choiril, memperkirakan, pertumbuhan ekspor kayu Jatim tetap akan melemah hingga menjelang akhir tahun 2015. Hal ini terjadi akibat kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan ke arah perbaikan yang signifikan.

“Kondisi rupiah yang masih berfluktuasi turut menganggu, karena 50-60 persen bahan baku industri kayu di

Jatim masih harus di datangkan dari luar negeri. Rencana jangka pendek yang dapat dilakukan adalah membangkitkan industri hulu guna menyokong industri hilir. Kalau hal ini tidak di perhatikan dan di tindak lanjuti, tidak mustahil, industri olahan kayu tetap akan seperti ini terus,” katanya.

Dengan kondisi ekspor kayu yang melemah di Jatim, Choiril meminta kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan UMK (upah minimum kerja ) karyawan dengan batas wajar dan proporsional. Ia mengungkapkan 20% biaya operasional adalah gaji karyawan.

“Terkait batas wajar untuk kenaikan UMK adalah 5-10% untuk tahun depan, hal itu berdasarkan hitunghitungan dan kajian yang telah kami buat bersama teman-teman. Karena pada dasarnya merupakan industri kayu memiliki banyak pekerja, jadi berpengaruh ketika UMK naik melebihi ekspektasi kami,” tutupnya. Q wil

Petambak Sidoarjo Keluhkan Mahalnya Harga Pakan Sidoarjo, Bhirawa Petani tambak yang ada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengeluhkan mahalnya harga pakan untuk kebutuhan ikan yang dibudi daya di tambak mereka.

Salah seorang petani tambak di Sedati, Haji Medy, Rabu, mengatakan, untuk kebutuhan pakan ikan bandeng di tambak dibutuhkan sekitar Rp200 ribu untuk satu

sak pakan. “Setiap satu sak pakan tersebut habis dalam jangka waktu sehari yakni untuk memberi makan pada pagi, siang dan sore hari,” katanya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Rabu (18/11).

Ia mengemukakan, petani tambak di Sidoarjo sangat berat untuk mengeluarkan biaya pakan ini, terlebih pakan tersebut harus diberikan selama dua sampai tiga bulan menjelang panen. “Oleh

karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan mahalnya harga pakan ini,” katanya. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Hayati Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Alfi Handayani mengatakan bahwa permasalahan pakan ini merupakan masalah nasional. Q kus,ant

Ekspor kayu Jatim pada Bulan Oktober kemarin memang mengalami penurunan.

Dampaknya, banyak kayu hasil olahan yang harus tertumpuk di gudang.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur

BNNK Diminta Inovatif Sosialisasikan P4GN Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (pol) Drs Taufik Nurhidayat, MH meminta para Kepala Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK) inovatif dalam melakukan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN).

Permintaan itu disampaikan Taufik saat memberi materi dalam acara Sosialisasi Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan intern di lingkungan BNNP dan BNN Kota/Kabupaten.

Brigjen (pol) Sukirman

Tutup Rapat Pintu Masuk Narkoba

D

alam acara yang dihadiri 15 Kepala BNNK se Jatim tersebut, Taufik mengingatkan agar sosiaslisai P4GN bisa disampaikan secara inovatif dan efektif sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, Taufik juga menekankan bahwa upaya pemberantasan yang dilakukan BNNP dan BNNK harus mampu memotong jaringan gelap peredaran narkoba. BNN lanjut Taufik, saat ini juga sedang fokus pada penguatan peran rehabilitasi. Terkait dengan penguatan peran organisasi, Taufik meminta para kepala BNNK untuk terus meningkatkan kapasitas SDM yang dimilikinya.

“Anggaran yang dimiliki BNNK berapapun

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (pol) Drs Taufik Nurhidayat, MH saat berjabat tangan dengan para kepala BNNK se Jatim.

Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Supriyanto dan Kepala BNNK Surabaya AKBP Suparti saat memperkenalkan diri dalam acara Sosialisasi Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan intern di lingkungan BNNP dan BNN Kota/Kabupaten.

Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (pol) Drs Taufik Nurhidayat, MH (kiri) dan Kepala BNNP Jatim Brigjen (pol) Sukirman.

harus diberdayakan agar roda organisasi berjalan optimal,” tegas Taufik Nurhidayat.

Dalam kesempatan tersebut Taufik juga

membeberkan beberapa temuan yang diharapkan bisa menjadi peringatan bagi para aparat BNNP dan BNNK untuk lebih disiplin.

Temuan temuan itu misalnya masih adanya pegawai enggan menggunakan identitas, masih adanya petugas yang terlibat narkoba dan bahkan ada yang melakukan pemerasan.

“Ingat BNN dipercaya untuk memerangi narkoba, jadi jangan sampai ada petugas yang malah terlibat di dalamnya. Saya ingatkan daripada menjadi penyakit di dalam lebih baik mundur dari BNN,” kata Taufik dengan tegas.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BNNP Jatim Brigjen (pol) Sukirman mengajak kepada para kepala BNNK cepat dalam merespon kondisi yang terjadi dimasyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas berat memerangi narkoba, para aparat BNNK harus bisa membangun sinergi dengan segenap elemen masyarakat. “Narkoba harus diperangi bersama-sama, jadi saya berharap para Kepala BNNK bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua kalangan,” pesan mantan Kepala BNNP Papua ini. Q adv

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Jatim Brigjen (Pol) Soekirman memiliki strategi khusus untuk mencegah maraknya peredaran narkoba di masyarakat, yakni dengan menutup pintu akses narkoba ke lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan akses wilayah.

“Kalau sejak awal untuk masuk sekolah itu diberlakukan tes urine maka saya percaya para orang tua akan ikut peduli dengan kondisi anak-anaknya.

Mengapa? Karena para orang tua akan memperhatikan anak-anaknya agar jangan sampai mengonsumsi narkoba sebab kalau mengonsumsi tentu akan kesulitan untuk melanjutkan sekolah,” jelas Kepala BNNP Jatim Brigjen (pol) Sukirman saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Rabu (18/11) kemarin.

Untuk mewujudkan itu lanjut Sukirman, pihaknya kini juga sudah membuat kurikulum pendidikan antinarkoba.

“BNNP Jatim sudah memiliki kurikulum pendidikan khusus yang harapannya secara bertahap akan diberlakukan disekolah-sekolah,” jelas mantan Kepala BNNP Papua. Selain menutup pintu masuk narkoba ke lingkungan sekolah, strategi berikutnya adalah menutup pintu narkoba ke lingkungan kerja.

“Strategi ini sesungguhnya juga ingin mendorong partisipasi para pengusaha agar ikut menciptakan lingkungan kerja yang bersih narkoba. Bukan hanya saat seleksi pekerja saja harus bebas narkoba, tetapi saat bekerja pun para pengusaha harus ikut mengawasinya, sehingga kalau nanti ada karyawannya yang terindikasi terlibat bersedia melaporkannya,” jelas Sukirman. Lebih jauh pejabat kelahiran Banyumas ini berharap, agar para pengusaha ikut terlibat aktif dalam kampanye melawan narkoba ini.

“Secepatnya akan kami kumpulkan para pengusaha dan juga tokoh agama di Jatim ini agar bersama-sama melawan nerkoba sesuai dengan bidangnya masing-masing,” tutur Sukirman. Strategi berikutnya adalah menutup pintu ke wilayah. “Semua akses untuk memasuki wilayah baik itu lewat darat, laut dan udara harus dijaga ketat. “Bayangkan kalau di pintu bandara yang demikian ketat saja masih bisa lolos, tentu akses masuk lewat pelabuhan dan terminal yang lebih longgar akan mudah dilewati oleh para pengedar narkoba. Untuk itulah semua pihak harus ikut terlibat,” ungkap Sukirman penuh harap. Q adv

Kamis Pahing, 19 NOVEMBER 2015

Bawas PDTS Ajukan Dua Nama Calon Dirut KBS l Sambungan hal 1

mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan.

“Tahapan perekrutan sudah selesai semua dan nama sudah kami serahkan ke Pemkot Surabaya. Tapi ya itu tadi, semuanya belum akan diputuskan karena menunggu wali kota terpilih nanti,” katanya, Rabu (18/11).

Setelah dua nama itu diajukan, lanjut dia, saat ini tinggal Pemkot Surabaya menetapkan satu dari dua tersebut. Namun, penetapan Dirut PDTS KBS tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Sebab, lanjut Heri, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno memutuskan tidak akan menetapkan dirut di BUMD. Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jatim memilih menyerahkan keputusan itu pada wali kota terpilih.

Menurut dia, kedua nama yang diusulkan Bawas ke Pemkot tersebut memiliki latar belakang yang bertolak belakang. Namun begitu, pengalaman keduanya tetap dibutuhkan untuk mengembangkan KBS. Diketahui Aschta Boestani Tajudin adalah seorang aktivis pecinta satwa. Sebelum berkarir di KBS, dia adalah aktivis The Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, sebuah lembaga yang merehabilitasi sejumlah orangutan untuk kembali ke habitat asli mereka.

Sedangkan Khoirul Anwar, selain mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan, dia juga mantan Human Resource Development (HRD) disejumlah perusahaan swasta, salah satunya adalah Dunkin Donuts.

Menurut Heri, ada sejumlah persoalan serius di KBS yang butuh penanganan tepat dari dirut terpilih. Setidaknya ada tiga persoalan, di antaranya, konservasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan bisnis.

Untuk konservasi, lanjut dia, saat ini KBS sudah menjadi lembaga konservasi sehingga dalam pengelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Di sisi lain, SDM yang ada masih kurang memadai dan butuh peningkatan keterampilan.

“Kemudian soal pengembangan bisnis.

Kalau tidak dikembangkan, KBS ya akan seperti ini-ini terus. Untuk berkembang, butuh investasi dan itu tidak sedikit,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya untuk tidak gegabah dalam memutuskan nama yang akan terpilih menjadi Dirut KBS karena keputusan itu akan berpengaruh besar terhadap berkembang tidaknya BUMD yang akan dipimpin. Apalagi selama ini KBS selalu rugi. “Tantangan dirut KBS ke depan adalah mengurangi nilai kerugian KBS,” ujarnya.

Berdasar penghitungan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada awal 2015, estimasi kerugian setahun mencapai Rp 4 miliar. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian tahun sebelumnya yang hanya Rp 701 juta. n dre

Banjir Bojonegoro Diprediksi Mulai Januari l Sambungan hal 1

Wonogiri, Solo, Sragen, juga Kali Madiun di Madiun. “Kalau air Bengawan Solo hanya dari hulu, Jawa Tengah atau dari Kali Madiun saja, maka banjir tidak terlalu besar,” paparnya.

Oleh karena itu, ia meminta berbagai instansi terkait melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman datangnya banjir luapan Bengawan Solo, juga banjir bandang. “Kami juga meminta bapakbapak anggota TNI ikut membantu, kalau sewaktu-waktu terjadi banjir di Bojonegoro,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan berbagai kebutuhan dalam menghadapi ancaman banjir dengan menyediakan bahan banjiran antara lain, karung plastik, bronjong, batu, bahkan juga alat penjernih air.

Namun, menurut dia, bahan banjiran yang tersedia tidak bisa dimanfaatkan untuk stok di desa, tapi hanya bisa dimanfaatkan apabila ada kejadian banjir. “Dua mesin penjernih air yang kami miliki juga tidak terlalu besar, hanya mampu mengolah sekitar 5 liter per detik, “ ucapnya. n bas

Serasa Pulang ke Rumah l Sambungan hal 1

da, dr Sasongko mengaku beruntung selalu menggantikan dr Restu. Dia menceritakan saat dr Restu yang saat itu Dirut RS Soedono Madiun ditarik sebagai Dirut RSU Haji Surabaya hampir 2, 8 tahun lalu, dialah yang ditugasi Gubernur Jatim untuk menggantikan.

“Pas saya yang jadi Dirut di RS Soedono Madiun, saya terima CSR berupa ambulans dari Bank Jatim. Padahal yang merintis dr Restu,” katanya sembari tertawa.

Tak sampai itu saja, saat dia mendapat tugas baru sebagai Dirut RSU Haji sejak 2 November kemarin, juga dapat kabar Bank Jatim akan mendapat ambulans dari dana CSR. “Lagi-lagi yang merintis Dirut lama, saya tinggal terima ambulans. Dan yang lebih membuat jalan saya makin mudah di awal tugas adalah RSU Haji sudah mendapat akreditasi paripurna. Itu juga kerjaan Dirut lama,” katanya lagi-lagi sambil tersenyum.

Karena itu kata dr Sasongko tugas berat yang harus dijalankan saat ini adalah menjaga agar apa yang telah dicapai Dirut lama bisa tetap dipertahankan. Kalau ada kekurangan bisa diperbaiki atau bahkan ditingkatkan.

“Saya mengajak semua karyawan RSU Haji untuk bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai konsekuensi lolos akreditasi paripurna karena akan terus dievaluasi. Selain itu memberikan pelayanan prima juga bagian untuk berkompetisi di era MEA, di mana dokter-dokter asing bisa menyerbu memberikan pelayanan pada warga Jatim,” katanya. n tis

11

SAMBUNGAN Kepung Pemkab, Demo Buruh Jombang Berujung Ricuh l Sambungan hal 1

2.115.000,” ujar Teguh Wahono, Koordinator Umum Aksi Buruh.

Teguh mengatakan, awalnya Bupati Jombang mengusulkan UMK 2016 sebesar Rp 1.880.060, namun hal itu ditentang oleh buruh. Selanjutnya, ada revisi, sehingga nilai itu berubah menjadi Rp 1.923.375.

Namun lagi-lagi, kenaikan tersebut belum memuaskan hati buruh. Oleh karena itu, demonstrasi kembali dilakukan. “Bahkan mulai hari ini (Rabu kemarin) kita melakukan mogok massal. Terdapat enam pabrik yang hari ini (Rabu kemarin) tidak melakukan aktivitas. Seluruh buruhnya turun jalan menuntut kenaikan UMK,” kata Teguh.

Dia melanjutkan, aksi saat ini merupakan ketujuh kalinya, sejak Oktober - November 2015. Ke depan aksi serupa terus dilakukan hingga tuntutan FPR dikabulkan. “Kami meminta agar bupati datang untuk menemui.

Kita meminta UMK 2016 sebesar Rp 2.115.000,” pungkas Teguh.

Belum selesai perundingan antara perwakilan buruh dengan pemkab, tiba tiba terjadi kericuhan. Kericuhan itu bermula ketika sebagian buruh merangsek mendekati pagar yang dijaga ketat aparat kepolisian. Panasnya cuaca nampaknya membuat emosi buruh dan petugas semakin cepat terpantik. Nah, tak lama berselang, buruh melemparkan botol air mineral.

Wagub Ingin PNS Pengguna Narkoba Dipecat l Sambungan hal 1

Lakukan Pelanggaran, Dewan Desak Syahbandar Ditata Ulang

“Saya kok heran, masih ada PNS yang memakai narkoba. Wong sudah jelas hukumannya, jelas sanksinya dan berat. Kok masih nekat nyabu (memakai sabu-sabu, red). Kalau saya, saya pecat dia,” tegas Wagub Saifullah Yusuf ditemui di sela-sela pembukaan Expo Koperasi dan UMKM di Grand City Surabaya, Rabu (18/11).

Seperti yang diketahui, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Jatim Anas Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) membawa sabu-sabu saat polisi menggelar razia di depan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jatim di Jalan Kayun Surabaya, Jumat (13/11) lalu.

Selain dipecat, kata Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, PNS pengguna narkoba juga harus dijerat hukuman yang maksimal. Sebab dia adalah abdi negara, abdi masyarakat yang seharusnya bisa menjadi contoh tidak menggunakan narkoba. “Kalau memang terbukti harus dipecat,” pintanya singkat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH MHum MM mengatakan, selain pejabat eselon IV Satpol PP Provinsi Jatim, sebenarnya ada satu lagi PNS pemprov yang juga tertangkap menggunakan narkoba. Dia berasal dari Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan.

Sayangnya, Siswo enggan menyebut identitas PNS yang bersangkutan. Dia hanya menyebut oknum PNS tersebut sudah ditahan di Polres Pamekasan. “Waktunya hampir bersamaan dengan Anas.

Tapi saya lupa namanya, sekarang saya sedang di luar kota,” katanya, melalui pesan singkat (SMS).

Mantan Kepala Bakorwil Madiun ini menjelaskan, jika mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS maupun Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pemberian Gaji/Tunjangan PNS, PNS yang bermasalah dengan hukum tidak otomatis dipecat kendati sudah ada putusan hukum tetap.

“Jika putusan hukumnya di bawah dua tahun, masih bisa dipertimbangkan kepala daerah selaku pejabat pembina PNS. Sedangkan jika hukumannya di atas tiga tahun dan tergolong kejahatan extra ordinary maka bisa langsung dijatuhi sanksi berupa pemecatan,” tegasnya.

Ia juga berharap semua kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim mengitensifkan pembinaan terhadap jajarannya dan mau bersikap arif serta bijaksana jika anak buahnya sedang dirundung masalah baik menyangkut pidana, perdata hingga perceraian.

“Ini waktu yang tepat bagi semua kepala SKPD untuk melakukan instropeksi terhadap tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap jajarannya agar kasus yang mencemarkan nama baik Korpri bisa diminimalisir,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Soeprajitno SH, MSi menjelaskan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) DP Korpri Jatim tidak bisa memberikan bantuan hukum terkait masalah pribadi, seperti PNS yang menggunakan narkoba.

LKBH hanya bisa memberikan konsultasi dan bantuan hukum hanya PNS yang terjerat masalah hukum yang berkaitan dengan pekerjaan.

Dia mencontohkan, LKBH yang telah diberikan konsultasi dan bantuan hukum di antaranya Kepala UPT Metrologi Surabaya Disperindag Jatim Hadi Witomo terkait dugaan kasus korupsi tera SPBU dan Bendahara Bawaslu Jatim Gatot Sugeng Widodo karena terlibat kasus dugan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013.

“Kalau menggunakan narkoba itu bukan domainnya LKBH karena tidak berhubungan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Makanya kami masih belum bisa mengarah kesana (bantuan hukum ke pengguna narkoba, red),” tandasnya.

kan, insiden ini harus benar-benar menjadi awal untuk mengevaluasi Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak dan ditata ulang, agar hal yang sama tidak terjadi kembali. ‘’Bagaimanapun Syahbandar adalah pihak yang bertangungjawab penuh atas jalannya kapal. Sebelum kapal jalan, Syahbandarlah yang bertugas mengecek secara keseluruhan mulai dari kondisi kapal, petugas di dalamnya sampai muatan yang diangkut sesuai manifest atau tidak dan melebihi batasan berat atau tidak,’’papar politisi asal Madura ini.

Karenanya, jika evaluasi dan penataan kembali Syahbandar tidak dilakukan, maka berbagai pelanggaran yang terjadi akan mengakar dan terus dilakukan. Imbasnya tidak hanya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kembali, tapi transportasi yang ada juga akan sulit berkembang dengan baik karena buruknya pengelolaan di dalamnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Ahmad Hadinuddin mendesak kepada para pihak terkait yang berwenang menangani APSB (Alur Pelayaran Surabaya Barat) khususnya Syahbandar agar

Memang Pengguna Sabu Sementara itu pemeriksaan terhadap Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Jatim Anas Yusuf (51) terus dilakukan anggota Polsek Tenggilis Mejoyo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Kanit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Iptu Puguh Suwardono menyatakan bahwa tersangka merupakan pengguna dan pemilik sabu.

“Pemeriksaan sementara menyatakan bahwa tersangka memang seorang pengguna dan pemilik sabu tersebut,” terang Kanit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Iptu Puguh Suwardono, Rabu (18/11).

Dijelaskan Puguh, dalam penangkapan yang dilakukan anggotanya, didapati barang bukti narkoba jenis sabu dan alat hisap (bong). Perihal berat barang bukti sabu itu, Puguh enggan menjelaskan. Pihaknya mengaku, sampai saat ini sabu yang didapat dari tersangka masih dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri.

“Kami belum tahu pasti berat barang bukti sabu tersebut. Sebab, saat ini BB itu masih dicek di Labfor Polri,” ungkap Puguh.

Disinggung terkait sabu yang didapat oleh tersangka, Puguh mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Pihaknya juga enggan menjelaskan perihal status tersangka ,apakah juga merupakan pengedar narkoba.

“Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan penyelidikan kasus ini masih terus kami lakukan. Jadi tunggu sampai kelar,” pungkasnya. n iib, bed

ramadlan/bhirawa

Buruh kembali mengepung kantor Pemkab Jombang untuk menuntut pencabutan UMK 2016 yang telah diusulkan ke Gubernur Jatim, Rabu (18/11).

Polisi yang ada di lokasi langsung siaga.

Mereka kemudian merangsek maju.

Sabetan rotan yang dibawa petugas diayunkan berkali-kali ke arah buruh.

Kericuhan tak bisa terhindarkan.

Buruh lari tunggang langgang. Situasi chaos itu berlangsung sekitar 10 menit. Situasi kembali normal ketika ada ada satu buruh diamankan. Dia bernama Leo. Kepala pria tersebut menjadi sasaran empuk rotan petugas. ”Akibat kericuhan itu, sedikitnya 5 orang mengalami luka-luka karena terkena pukulan rotan, satu yang

parah dan dibawa ke RSUD,”ujar Novi, salah satu buruh.

Sementara itu dari hasil perundingan antara perwakilan buruh dan Pemkab Jombang yang diwakili Asisten 1, Purwanto, Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Heru Widjayanto tidak ada titik temu.

Pemerintah tetap ngotot tidak mau mengubah usulan UMK yang telah dilayangkan ke Gubernur Jatim sebesar Rp Rp 1.923.375. Sementara buruh menuntut adanya kenaikan UMK sebesar Rp Rp 2.115.000. n rur

Kota Pasuruan Berpeluang Raih Adipura l Sambungan hal 1

anugerah Adipura periode 20142015. Sehingga Kota Pasuruan akan kembali mendapatkan penghargaan piala Adipura kategori kota sedang pada tahun ini,” ujar Kasubid Pengendalian Pencemaran Air dan Udara BLH Kota Pasuruan Andik Purwanto, Rabu (18/11).

Dalam anugerah Adipura periode 2014-2015, ada 72 daerah seIndonesia menjadi nominator. Dari 72 daerah, ada empat daerah yang gugur. Di Jatim ada 16 daerah yang lolos dalam nominator tersebut, termasuk Kota Pasuruan.

“Bapak Pj Wali Kota Pasuruan didampingi BLH, PU, Diskoperindag

diundang ke Jakarta untuk mengisi paparan Adipura selama dua hari yakni 2-3 November kemarin. Di sana Bapak Pj Wali Kota Pasuruan menjelaskan detil soal kebersihan lingkungan di Kota Pasuruan. Dari pemaparan itu, Kota Pasuruan lolos dan mendapatkan Adipura kategori sedang,” jelas Andik Purwanto.

Berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Pasuruan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut antara lain berkat pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Blandongan, menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebersihan pasar-pasar hingga kebersihan lainnya.

“TPA Blandongan di Kota Pasuruan sudah menggunakan sistem

sanitaring and lenvil, yakni timbunan sampah diratakan, dikubur dan diuruk dengan tanah hingga penyemprotan hama. Termasuk juga RTH kami yang sudah memadai serta kebersihan lingkungan lainnya,” kata Andik Purwanto.

Menurutnya, penanganan kota menjadi bersih dan hijau akan memberikan keuntungan sendiri. Utamanya dari sektor wisata lantaran masyarakat akan merasa nyaman tinggal di Kota Pasuruan.

Di sisi lain, pembenahan kebersihan tak semata ditujukan untuk memboyong piala Adipura semata.

Terpenting bagaimana membudayakan masyarakat hidup bersih dan sehat. n hil

Petrokimia Dilalap Api, Hanguskan Gudang Pengepakan l Sambungan hal 1

ing rumah conveyor dan menjalar hingga gudang 500.

Tidak lama, mobil pemadam dari PT Petrokimia Gresik dibantu PT Smelting dan Pemkab Gresik datang memadamkan api. Sekitar 30 menit, api bisa dipadamkan.

“Saya kaget, tiba-tiba asap hitam mengepul. Yang terbakar adalah gudang untuk pengepakan. Kejadian itu begitu singkat, sekitar pukul 15.30 WIB,”kata Suparman (52),

l Sambungan hal 1

bangkai kapal, tapi bagaimanapun di balik kejadian ini ada kecerobohan yang dilakukan Syahbandar terkait data manifest yang ternyata berbeda jauh dengan jumlah penumpang riil yang ada di kapal. Jadi insiden ini harus menjadi awal untuk menata kembali Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.

“Selama ini oknum Syahbandar selalu melakukan pelanggaran. Selain memainkan jumlah penumpang, Syahbandar juga membiarkan kapal angkut barang dijadikan kapal penumpang seperti kapal dengan tujuan Somlaki Kabupaten Maluku Barat.

Di jalur ini untuk kapal barang tapi fakta di lapangan banyak penumpang di dalamnya. Padahal kapal barang tidak layak untuk dijadikan kapal penumpang dikarenakan fasilitas di dalam untuk angkut barang, jumlah peralatan penyelamatan pun terbatas, akibatnya jika terjadi insiden akan banyak korban tidak tertolong,” ungkap politisi dari Fraksi Gerindra, Rabu (18/11).

Politisi yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menegas-

sopir truk saat melintas di pintu gerbang PT Petrokimia Gresik.

Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Wahyudi mengatakan, bahwa api dengan cepat membakar gudang 500 tempat penyimpanan bahan jadi Phonska dan SP-36. Peristiwa ini terjadi diduga akibat gesekan conveyor, sebab alat tersebut terus bergesekan tanpa henti. Sehingga mengakibatkan panas, dan menimbulkan percikan api. “Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kerugian belum bisa dihitung,

karena kita sekarang fokus pada pemadaman dulu, “ujarnya.

Manager Humas PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono mengatakan bahwa ketinggian api sempat melalap bagian gudang setinggi 4-5 meter. Proses pengepakan dihentikan sementara, dan pengepakan untuk pupuk Phonska dialihkan ke gudang pengantongan lain. Untuk masa perbaikan pihaknya butuh butuh waktu 2 hingga 3 hari. Bila alatnya siap bisa dipasang kembali. n kim

membersihkan bangkai kapal dan karang di APSB supaya tidak membahayakan jalur pelayaran kapal baik dari maupun menuju pelabuhan yang ada di wilayah Jatim khususnya di Surabaya.

“Kalau salah satu penyebabnya diduga menabrak bangkai kapal, maka kami mendesak Syahbandar dan pihak terkait supaya membersihkan bangkai kapal dan karang di APBS agar kejadian tersebut tak terulang di kemudian hari,” pintanya.

Politisi asal Partai Gerindra itu juga mendesak pihak-pihak terkait dalam transportasi laut supaya mematuhi aturan yang berlaku.

“Ada dugaan KM Wihan Sejahtera over load. Berarti pengawasan Syahbandar sangat lemah, padahal yang bertanggungjawab memberi izin kapal bisa berlayar atau tidak adalah Syahbandar,” terang Hadinuddin.

Selain itu, Pelindo dan Syahbandar juga perlu memperbaiki manajemen dengan prioritas utama keselamatan pelayaran. “Jangan sampai faktor keselamatan dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan meraup keuntungan pribadi atau kelompok,” pinta politisi asal Dapil 3 Jatim. n cty

H Fathul Huda Justru Merasa Tidak Memiliki Apa-apa l Sambungan hal 1

tersendat-sendat namun bisa diselamatkan setelah mendapat bantuan dari salah seorang kawannya.

“Orangtua laki-laki saya adalah pendidik, dan ibu saya seorang pedagang. Beliau berdua mengharuskan semua anak-anaknya berpendidikan minimal sarjana. Mungkin pa­ duan dari latar belakang tersebut membuat keluarga kami hingga saat ini tidak pernah berhenti berjuang pada dunia pendidikan,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidz PWNU Jatim.

Meski ia lupa secara persis usia ketika memulai usahanya, kakek dari empat cucu ini masih mengingat betul saat mencoba berjualan daun lamtoro sebagai pakan ternak saat masih muda. Bisnis tersebut saat itu tergolong langka dan aneh. Dia juga pernah

mencoba membuat plat beton untuk proyek pen dengan cara manual. Saat itu ia belum cukup modal untuk membeli mesin pencetak plat tersebut.

“Ternyata yang dibuat manual kualitasnya lebih bagus, jadi saat itu sampai ada instruksi dari pemerintah untuk proyek pengairan di Jawa Timur memakai plat beton buatan kami. Jadi apa yang belum dikerjakan orang lain, saya mencobanya,” cerita pria kelahiran 5 Juni 1954.

Lambat laun, usaha Kaji Huda terus berkembang, sampai ia dipercaya memasok beberapa bahan baku ke PT Semen Gresik. Mulai dari pasir sillica sampai menyediakan bahan bakar berupa batu bara.

“Dulu saat masih nyantri di Jombang, saya pernah digundul karena melangar aturan, dan saya disuruh memilih digundul atau membayar denda. Pada saat itu saya memilih untuk didenda, pasca itu saya didaulat

terus menjadi bendahara kegiatan pondok, mungkin barokahnya itu. Sebenarnya saya malu membicarakan tentang diri sendiri seperti ini, tak etis,” katanya tersenyum.

Saat ini usaha yang dimiliki Huda bermacam-macam dan semuanya berkembang pesat.

Mulai dari bisnis batu bara dari hulu sampai hilir, hotel, SPBU, peternakan sapi dan kambing, trading daging sapi dan daging kambing hingga rental mobil.

Hanya saja, semua usaha itu sudah tidak dia jalankan secara pribadi semenjak dia terpilih sebagai Bupati Tuban 2011 lalu.

Dia serahkan kendali bisnis pada keluarga dan orang-orang kepercayaannya. Saat ini, dia mengaku hanya ingin mengabdi saja kepada masyarakat.

Fathul Huda terpilih sebagai Bupati Tuban pada 2011 atas desakan banyak warga dan tokoh-tokoh ulama di Jatim.

Dengan latar belakang sebagai

pedagang dan pengusaha sukses di bidang tambang, Huda terkesan nothing to lose dalam menjalahkan kekuasaan. Selama menjabat bupati, dia tidak pernah menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas dari negara.’’Ini tidak etis sebenarnya. Bukan saya tidak menerima. Tapi yang menerima bukan saya,’’ ujarnya dengan nada merendah.

Huda mengakui tidak tidak pernah menerima gaji tersebut.

Sebab, ajudannya yang mengurus setiap gaji bupati keluar. Meski begitu, dia tetap mengontrol nilai yang diterima setiap bulan. Bagi Huda, dia harus bisa membedakan mana pekerjaan dan pengabdian. Menurut dia, bupati adalah pengabdian. Sedangkan, pekerjaannya adalah pengusaha.

Saat ini, suami dari Qodiriyah itu memiliki 16 per­ usahaan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Sehingga, tugas bupati akan dijalankan dengan rasa peng-

abdian yang tinggi. “Apa yang dicari? Saya ingin selamat dunia dan akhirat,’’ ucapnya.

Dia merasa bersyukur Tuhan telah menakdirkan dirinya berkecukupan secara materi. Gajinya sebagai bupati disalurkan untuk membantu warga miskin yang kesusahan. Misalnya, warga yang sulit mendapatkan pengobatan atau yang serba kekurangan.

Di mata warga Tuban, Fathul Huda dikenal sosok yang ulet.

Karena kegigihannya ini dia bisa memiliki banyak usaha jauh sebelum menjadi Bupati Tuban dan saat berkuasa lebih fokus mengabdi pada masyarakat.

“Beliau sudah kaya sebelum menjadi Bupati Tuban, jadi tidak ada yang aneh dan mengejutkan atas pengumuman tersebut. Pada masa pemerintah mantan Bupati Haeny Relawati RW pun kekayaan mereka sudah 10-11,” kata Drs Muhtarom Khusnan mantan aktivis LSM Bina Swagiri Tuban.*

12

Kamis Pahing, 19 NOVEMBER 2015

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) harus terus berbenah diri dan tidak terlena dengan dukungan yang diberikan pemerintah. Sebab UMKM dari negara-negara ASEAN sudah mulai mengintai pasar potensial Indonesia.

W

akil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf menuturkan, koperasi dan UMKM merupakan penyokong dan tulang punggung perekonomian Jatim. Sebanyak 95 persen tenaga kerja di Jatim terserap di sektor KUMKM. Untuk itu, KUMKM harus terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produk, membuka pasar dan jaringan, serta perlu untuk bermitra.

“Pemprov Jatim sangat terbantu oleh sektor koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kita. Karena didukung besar oleh pemerintah, koperasi dan UMKM harus

mau berbenah dan meningkatkan daya saing. Jangan sampai sektor KUMKM ini terlena dan tidak melakukan inovasi,” kata Wagub Saifullah Yusuf, saat membuka Expo Koperasi dan UMKM Tahun 2015, di Convex Grand City Surabaya, Rabu (18/11).

Menurutnya, di era yang dihadapi saat ini sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Persaingan menjadi semakin ketat, produkproduk akan dipelajari degan seksama oleh konsumen. Hal tersebut membutuhkan kerja keras dari sektor koperasi dan UMKM di Jatim untuk menghadapi MEA. Dari sektor pembiayaan, jelas Gus

Gus Ipul didampingi I Made Sukarta memotong pita tanda dibukanya pameran Expo Koperasi dan UMKM 2015 di Convex Grand City Surabaya.

Gus Ipul didampingi Kepala Dinkop dan UMKM Jatim Dr Ir I Made Sukarta CES melihat pameran di stand Expo Koperasi dan UMKM 2015 di Convex Grand City Surabaya.

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir I Made Sukarta CES memukul perkusi tanda dibukanya Expo Koperasi dan UMKM 2015 di Convex Grand City Surabaya.

Ipul, sapaan akrab Wagub Saifullah Yusuf, pemerintah sudah berusaha dengan memberikan sejumlah paket pembiayaan untuk sektor KUMKM. Bank Jatim menjadi APEX Bank untuk Bank Perkreditan Rakyat dengan suku bungan yang lebih rendah dari pebankan umum.

Sedangkan dari segi pengembangan pasar, penguatan pasar dalam negeri merupakan hal yang penting.

Hingga kini, Pemprov Jatim telah membuka kantor perwakilan dagang (KPD) di 26 provinsi di Indonesia.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mengikutsertakan KUMKM dalam pameran dagang antar provinsi.

Untuk masyarakat, Gus Ipul meminta tidak hanya sekedar mencintai tapi juga membeli produk-produk dalam negeri. “Membeli ini penting.

Kalau hanya sekedar cinta tidak membeli ya tidak ada gunanya. Makanya masyarakat Jatim harus membeli produk-produk dalam negeri bukan barang-barang impor. Jika masyarakat mau membeli produk dalam negeri, pasar domestik pasti kuat dan muaranya pasti bisa mengangkat perekonomian lokal,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Dr Ir I Made Sukartha CES, mengatakan, Expo Koperasi dan UMKM Tahun 2015 menampilkan produk-produk industri kreatif unggulan koperasi dan UMKM Jatim. Keg-

Gus Ipul bersama Kepala Dinkop dan UMKM Jatim Dr Ir I Made Sukarta CES saat pembukaan acara Expo Koperasi dan UMKM 2015 di Convex Grand City Surabaya.

iatan ini menyediakan media promosi bagi penggiat koperasi yang jumlahnya mencapai 31.171 koperasi dan 6,8 juta UMKM di Jatim, dalam upaya meningkatkan akses pasar dan salah satu pilar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Selain itu, kegiatan ini menjadi media evaluasi dan pembelajaran untuk membangun sinergi antar pelaku KUMKM. Expo yang dilaksanakan 18-22 November 2015 ini diikuti sebanyak 245 stan dari 209 stan indoor dan 36 stan outdoor. Expo semakin meriah dengan diadakannya Festival kopi.

Peserta Expo Koperasi dan UMKM ini 95 persen bergerak di usaha sektor riil. Dari dalam Jatim sebanyak 193 stan dan dari luar provinsi 16 stan.

Mereka berasal dari Provinsi Sulawe-

si Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Nusa Tenggara Barat dan stan dari Mitra Praja Utama.

Khusus untuk sektor riil, disediakan stan paviliun untuk produk-produk koperasi dan UMKM orientasi ekspor.

Sedangkan untuk mendorong kontak bisnis antara produsen dan konsumen, dalam expo ini juga diundang calon buyer potensial melalui asosiasi atau komunitasnya dan beberapa calon buyer dari negara tetangga.

“Target pengunjung expo tahunan ini kurang lebih 20 ribu orang atau ada kenaikan 30 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 13.800 orang. Sedangkan target nilai transaksi sebesar Rp7 miliar atau naik 35 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,6 miliar,” jelas Made. Q iib*

Selain menggelar Expo Koperasi dan UMKM Tahun 2015, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim juga memberikan penghargaan kepada koperasi simpan pinjam (KSP) terbaik di Jatim. Penghargaan KSP ini diserahkan langsung Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf disela-sela pembukaan Expo.

Penghargaan ini dibagi menjadi lima kategori, yaitu KSP/ USP koperasi skala provinsi, KSP/USP koperasi skala kabupaten/kota, USP koperasi wanita di Jatim, USP KPRI di Jatim dan KSP pembiayaan syariah di Jatim. Masing-masing kategori diambil juara pertama hingga harapan dua.

Salah satu KSP yang meraih juara pertama yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KJKS BMT) Ar Ridho yang masuk dalam kategori KPS pembiayaan Syariah. Menurut Manajer KJKS BMT Ar Ridho, Ika Erlinawati, sangat bangga dengan penghargaan yang telah diterimanya dari Pemprov Jatim ini. “Alhamdulillah kerja keras selama ini untuk membantu masyarakat diapresiasi oleh Pemprov Jatim,” katanya.

Dia menjelaskan, KJKS BMT Ar Ridho telah berdiri sejak 1998 dengan modal awal hanya Rp6,5 juta. Namun berkat kerja keras membangun kepercayaan masyarakat, kini asetnya telah mencapai Rp11 miliar dengan jumlah anggota mencapai 5.600 orang.

“Lokasi KJKS BMT Ar Ridho ini memang sangat strategis yaitu di depan Pasar Godang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Selain itu, kami juga menerapkan strategi membangun kepercayaan di masyarakat dengan merangkul tokohtokoh masyarakat sebagai pendirinya,” katanya.

Setiap ada acara khusus, seperti di Hari Ulang Tahun (HUT) KJKS BMT Ar Ridho dan acara besar keagamaan, pihaknya selalu memberikan reward kepada anggotanya. “Seperti diacara HUT, kami membagikan nasi bungkus kepada orangorang pasar dan orang yang datang ke KSP. Dihari-hari besar kami juga membagikan bingkisan. Setiap ada orang yang menabung meski hanya Rp100 ribu, kami berikan souvenir dari gelas, panci hingga payung,” ungkapnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, katanya, akan menjadi pelecut KJKS BMT Ar Ridho untuk bekerja lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. “Target kami, kami bisa membangun gedung layaknya bank-bank besar, agar KSP kami lebih dipercaya masyarakat,” ungkapnya. Q iib*

Gus Ipul dan I Made Sukarta memberikan penghargaan kepada KSP Berprestasi di Jatim sebelum membuka Expo Koperasi dan UMKM 2015.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Biennale Jatim Art ke 6 Tahun 2015 di Balai Pemuda Surabaya

86 Seniman Adu Kreasi di Balai Pemuda Sehari Dibanjiri Ratusan Orang Biennale Jatim ke 6 tahun 2015 memunculkan karya seni yang menarik dari 86 seniman yang berasal dari beberapa daerah di Jatim. Karya seni itu setidaknya menarik perhatian dari ratusan pengunjung untuk mendatangi Balai Pemuda, Surabaya.

B

iennale Jatim 2015 digagas sebagai im plementasi strategi kebudayaan untuk memperluas jaringan, proses pembelajaran, dan menjadi pemicu untuk melahirkan perupa-perupa potensial di Jatim. Kedepan, Jatim akan menjadi agent of development atau agent of innovation seni rupa di Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, dalam Biennale Jatim 6 bertebaran karya-karya yang relatif baru dan terkini dari para perupa, baik dari sisi substansi dan pengucapan Dr H Jarianto MSi visualnya. “Penting untuk mengukur seberapa jauh perkembangan dan dinamika kreatif perupa Jawa Timur saat ini melalui kegiatan ini. Selain itu, ke depan Biennale tidak hanya berupa pameran saja, melainkan karya yang dihasilkan para seniman ini juga bisa dijual pada para kolektor yang berminat,” katanya.

Jarianto juga mengatakan, Biennale Jatim 2015 bertujuan menciptakan Jatim sebagai

Wagub Jatim H Saifullah Yusuf usai membuka Biennale Jatim Art sekaligus melihat salah satu hasil karya seniman Jatim (kiri). Hasil karya seniman Jatim tak hanya dikunjungi siswa, namun masyarakat umum juga tertarik melihatnya (atas).

salah satu basis seni rupa dan industri kreatif di Indonesia, mem-branding Biennale Jatim sebagai Biennale penting di Indonesia, serta mempresentasikan seni rupa Jatim. Ia berharap, Biennale Jatim bisa menjadi salah satu paket wisata Jatim yang menjual ke depannya.

Sementara, Project Manajer Biennale Jatim 2015, Wahyu Gunawan mengatakan, dalam sehari pengunjung Biennale Jatim 2015 mencapai 400 orang hingga 500 orang. “Bahkan, sehari bisa mencapai 800 orang. Bahkan buku tamu yang disediakan harus ditambahkan karena banyaknya pengunjung,” akunya.

Dalam kesempatan itu juga nampak para siswa sekolah juga turut mengunjungi acara Biennale Jatim. Mereka melihat karya seni para seniman dan juga berfoto bersama dengan

karya-karya yang unik juga mengisyaratkan banyak makna dan arti didalamnya. Sebagian dari mereka sangat mengagumi karya seni para seniman. Sementara itu, seniman yang berpartisipasi di antaranya adalah Abqoriyin Hizan, Aditya Chandra, Adrinalia, Agung Prabowo, Agus Koecing, Bayu Edi Iswoyo, Beng Herman, Beny Wicaksono, Brinda Adi Juang Sukma, Budi Eka putra, Danni Febriana, Dhanoe, Dias Prabu, Didik Prasetyo, Dien Firmansyah R, Ebby Dwijaya, Elina Gault, Fadjar Junaedi, dan Galih Reza Suseno.

Tidak hanya itu, juga ada seniman lainnya seperti Garis Edelweiss, Hannavy, Hening Purnamawati, Ida Latifa, Julian Abraham Togar, Jumaadi, Justian Jafin Rocx W, Lini Natalini Widhiasi, M Alifan Akbar, Noor Ibrahim, Ser-

Para siswa dari beberapa sekolah di Surabaya antusias melihat hasil karya seniman yang dipamerkan di Balai Pemuda Surabaya.

buk Kayu, Setyoko, Taufik Monyong, Tedja Suminar, Tito Tryamei, Toni Ja’far, Tri Wahono, WAFT Lab, Wahyu Nugroho, Watoni, Widji Paminto Rahayu, X-Go, dan lain-lain.

Sebelumnya, ketika membuka Biennale ke 6 Tahun 2015, Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Biennale Jatim Tahun 2015 dan mengharapkan melalui kegiatan ini para seniman mampu memberikan motivasi pada generasi baru untuk dapat bekerja keras seperti yang sudah diwariskan sesepuhnya.

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini berharap, kedepannya akan banyak senimanseniman Indonesia yang karyanya terkenal hingga dunia internasional. Bahkan, ia juga menyarankan ke depan kegiatan semacam Biennale yang dapat memfasilitasi para seniman Jatim untuk berkembang.

Bahkan, Direktur Kesenian Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Prof. Dr. Endang Caturwati juga mengatakan, Biennale Jatim mampu menjadi model untuk pengembangan kebudayaan kontemporer yang tetap berpijak pada kekayaan nusantara. Bahkan ia berharap acara ini dapat dikembangkan di provinsi lain.

Salah satu kurator Biennale Jatim 2015, Dr. Djuli Djatiprambudi mengatakan,Biennale Jatim merupakan forum penting yang dipersiapkan untuk komunitas seni Jatim dan luar Jatim. Melalui acara ini, diharapkan mampu mengembalikan reputasi dan percaya diri para seniman. Dijelaskannya, ada 3 kategori seniman dalam acara ini, yakni seniman yang

memiliki reputasi dan eksistensi di daerahnya masing-masing, seniman muda yang mengaplikasikan teknologi, dan seniman yang melalui seleksi open call, yakni mendaftarkan diri dan ditentukan berdasarkan konsep tertentu.

Mengenai makna dari tema “Art Ecosystem : Now!”, lanjutnya, Jatim adalah provinsi yang heterogen secara kultur, sehingga seniman memiliki lingkungan kerja yang berbeda-beda. Selain itu, acara ini sebagai bukti bahwa kerja kreatif memerlukan konteks sosial budaya dan ketekunan di lingkungan budaya masing-masing.

Rencananya, pada penutupan 24 November mendatang, akan diadakan launching katalokus yang memuat deskripsi sejarah seni rupa Surabaya dan Jatim, serta narasi dari kerja kreatif masing-masing seniman.

Buku ini juga dilengkapi videografis berisi wawancara 14 seniman tonggak. Diharapkan buku ini dapat menjadi dokumen penting yang menjadi acuan Biennale selanjutnya.

Sekedar diketahui, Festival Biennale Jatim 2015 ini merupakan festival dua tahunan yang diadakan ke-6 kalinya di Jatim. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 11-24 November 2015 di Balai Pemuda Surabaya. Selain pameran, akan diadakan workshop dan seminar untuk para seniman. Program festival seni rupa dua tahunan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan disertai dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Q rac*