binder19okt21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

www.harianbhirawa.co.id

1968 - 2021

Selasa Pon, 19 OKTOBER 2021

Peternak Ayam Tagih Janji Presiden Jokowi Tulungagung, Bhirawa Puluhan peternak ayam dari Blitar Raya dan Tulungagung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bulog Cabang Tulungagung, Senin (18/10).

Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyediakan 15 ribu ton jagung dan saat ini penyalurannya tersendat.

Koordinator aksi, Yesi Yuni, menyatakan janji Presiden Joko Widodo yang akan menyediakan 15 ribu ton bagi peternak ayam di Blitar Raya saat ini baru terealisasi 900 ton saja. Padahal instruksi presiden untuk penyediaan jagung tersebut sudah berjalan sejak sebulan lalu. “Yang kami tanyakan mengapa sampai terhambat. Di mana masalahnya,” ujarnya.

Menurut dia, jika merunut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang akan membantu peternak Blitar Raya dengan kuota 15 ribu ton jagung selama tiga bulan, maka se-

tiap bulan seharusnya mereka mendapat 5 ton jagung.

“Tetapi saat ini baru teralisir 900 ton saja,” terangnya.

Yesi Yuni selanjutnya menandaskan jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, para peternak ayam di Blitar Raya akan melakukan aksi demonstrasi lagi ke Jakarta.

Bahkan mereka mengancam bakal menginap di Kantor Kementerian Pertanian kalau kuota jagung yang dijanjikan belum juga terealisasi.

“Saat ini kami peternak rakyat sedang berdarah-darah.

Harga jagung di pasaran sudah Rp 6 ribu per kilogram.

Sedang harga jagung bantuan dari presiden Rp 4.500 per kilogram. Kami sangat terbantu dengan bantuan kuota jagung dari presiden itu, apalagi telur yang kami jual tidak cukup untuk beli jagung di pasaran,” paparnya.

Lebih lanjut perempuan  ke halaman 11

Yesi Yuni berorasi di depan gerbang Kantor Bulog Cabang Tulungagung menagih janji Presiden Joko Widodo terkait bantuan kuota jagung, Senin (18/10).

Wujudkan Smart Province

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan Libur Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh hari Rabu (20/10), maka Harian Bhirawa TIDAK TERBIT. Selanjutnya akan terbit kembali pada Hari Kamis (21/10). Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Redaksi

Bank Jatim Bantu Beasiswa Rp315 Juta untuk Pelajar MBR Surabaya, Bhirawa Bank Jatim menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan senilai Rp315 juta untuk pelajar dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/10).

Direktur TI dan Operasi Bank Jatim Tonny Prasetyo menjelaskan beasiswa pendidikan untuk 70 pelajar MBR senilai Rp315 juta ini merupakan bagian dari Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank Jatim.

“Per siswa mendapatkan bantuan senilai Rp4,5 juta,” kata Tonny Prasetyo, saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya.

Ia berharap, bantuan ini dapat meringankan para siswa keluarga MBR dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota  ke halaman 11

MITRA

 ke halaman 11

Sentil

Peternak Ayam Tagih Janji Presiden Jokowi

- Cara efektif menagih janji KPK Periksa Plt Bupati Timbul sebagai Saksi - Apakah ada tersangka baru ?

Libur Maulid Nabi Digeser, ASN Pemprov Wajib Live Location - Awas jangan salah tempat saat live location

Pemprov, Bhirawa Keberadaan Smart Province menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan Jatim lebih maju. Hal ini dinilai akan mewujudkan transformasi dan perbaikan secara signifikan dalam setiap proses pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat memberikan sambutan secara virtual di Seminar Nasional memperingati HUT ke-76 Provinsi Jatim dengan tema “Mempercepat Transformasi Digital Smart Province Menuju Jatim

Bangkit 2021” Universitas Islam Malang Malang (Unisma), Senin (18/10).

Lebih lanjut dikatakanya, dalam upaya percepatan, yang pertama dilakukan adalah membangun satu data Ja ke halaman 11

Gubernur Khofifah saat memberikan sambutan secara virtual di Seminar Nasional memperingati HUT ke-76 Provinsi Jatim dengan tema “Mempercepat Transformasi Digital Smart Province Menuju Jatim Bangkit 2021” Universitas Islam Malang Malang (Unisma), Senin (18/10).

KPK Periksa Plt Bupati Timbul sebagai Saksi

Punya Banyak Waktu Diskusi SETELAH dimutasi Bupati Situbondo Karna Suswandi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Situbondo, kini H Achmad Junaidi memiliki banyak waktu luang untuk berdiskusi dengan elemen mana pun.

Sebaliknya, kata Junaidi, berbeda semasa menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo yang hariharinya selalu sibuk

Koneksitas Data Wajib Nyekrup

H Achmad Junaidi

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rumah Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko di geledah KPK hingga malam hari.

Probolinggo, Bhirawa KPK kembali memanggil delapan pejabat Pemkab Probolinggo Senin (18/10), termasuk Plt Bupati Timbul Prihanjoko, untuk diperiksa sebagai saksi TPK terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka P Tantriana S dan Hasan A. Bertempat di Polres Probolinggo Kota.

Para saksi yang diperiksa yakni, Sri Wahyu Utami Kabit Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab Probolinggo.

Diah Kuncorowati Kasubbag  ke halaman 11

Libur Maulid Nabi Digeser, ASN Pemprov Wajib Live Location Pemprov, Bhirawa Tidak ada hari kecepit nasional yang umumnya terjadi saat dua hari libur hanya terpisah satu hari kerja. Seperti libur Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini, tanggal merah yang semula jatuh pada Selasa, 18 Oktober digeser ke tanggal 19 Oktober.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19. Kebijakan ini juga berlaku untuk kalangan ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Pada Selasa (19/10) besok, seluruh ASN Pemprov Jatim wajib tetap masuk bekerja seperti biasa.

“Tentunya kita ikuti kebijakan pemerintah pusat.

Besok ASN masuk seperti biasa, baru libur di hari Kepala BKD Jatim

 ke halaman 11 Indah Wahyuni

Wawali Tindak Tegas Pinjol Ilegal Surabaya, Bhirawa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji siap pasang badan dengan bakal menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal yang ada di Kota Pahlawan. Sebab pinjol sangat merugikan masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi dan metode penagihan yang melanggar etika moral masyarakat.

“Surabaya sebagai Kota Metropolitan yang dinamis aktivitas warganya, tidak bisa lepas dari pinjaman online sebagai salah satu aspek ekonomi. Saat ini kami fokus pada pemulihan ekonomi  ke halaman 11

Gebrakan Gerakan Sobo Pasar Ala Wali Kota Malang

Dorong Pertumbuham Ekonomi Kerakyatan, Tetap Nomor Satukan Prokes

gang. “Ini berapa satu kilo,”ujar Sutiaji sembari menunjuk beberapa barang yang di jual pedagang.

Ia berharap melalui gerakan belanja ke pasar rakyat ini, pertumbuhan ekonomi bisa membaik.

Karena di pasar rakyat terjadi perputaran ekonomi yang riil. Sutiaji menambahkan kalau ASN di Kota Malang jumlahnya 6.000 sampai 7.000 orang, jika setiap hari atau seminggu sekali membelanjakan 20.000 - 50.000 perputaran uangnya luar biasa.

“Ketika perputaran uang tersebut untuk saudara di pasar rakyat, nanti yang merasakan juga

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan ekonomi di masyarakat. Pemerintah Kota Malang pun burapaya mendorong ekonomi kerakyatan kembali bangkit. Salah satunya adalah gerakan sobo (pergi) ke pasar yang baru saja dilaunching Wali Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji akhir pekan kemarin.

M Taufik, Kota Malang

Upaya menguatkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, Wali Kota Malang Sutiaji mengajak jajaran ASN Pemkot Malang dalam Gerakan Sobo Pasar. Ajakan belanja ke pasar rakyat ini ia sampaikan saat bersama-sama perangkat daerah berbelanja di Pasar Tawangmangu, akhir pekan kemarin.

“Saat ini lebih kami tekankan belanja ke pasarnya sambil melihat prokesnya. Saya ingin ingatkan kembali, sekaligus menekankan apa yang pernah kita program. ASN harus memberikan contoh melalui gerakan belanja ke pasar rakyat,” tutur Sutiaji.

Sembari terus mengingatkan kepada para pedagang, soal prokes orang nomor satu di Pemkot Malang itu tidak canggung, berinteraksi kepada para peda-

Wali Kota Malang H Sutiaji saat melalukan transaksi di Pasar Tawangmangu, Kota Malang akahir pekan kemarin.

 ke halaman 11

EKSEKUTIF

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 2

JFC Diramaikan Cosplay Ala Jepang

JCF Tingkatkan Kualitas SDM dan Kurangi Pengangguran Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) kali pertama menyelenggarakan Japan Career Fest (JCF) tahun 2021, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan menurunkan angka pengangguran.

Dalam kegiatan JCF yang sederhana dan mengedepankan protokol kesehatan tersebut, juga diisi dengan dua tarian ala Jepang dan cosplay ala Jepang dari tim UPT P2TK Disnakertrans Jatim.

Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo MH mengatakan, JCF merupakan tindaklanjut Nota Kesepakatan Kerjasama antara Disnakertrans Jatim dengan Perwakilan RSO PT. Takumi Koba Indonesia (lembaga penyalur tenaga kerja) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2021.

Secara umum perjanjian kerjasama tersebut bertujuan menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Specified Skilled Worker

(SSW) dari Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang memiliki kemampuan spesifik dan profesional.

“Dalam hal ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama pelatihan dengan BLK/ LPK yang ada di Jatim,” kata Himawan didampingi Kepala UPT P2TK, Budi Raharjo, Senin (18/10).

Adanya JCF ini, lanjutnya, juga mengisi peluang lapangan kerja dan pengurangan pengangguran bagi masyarakat Jawa Timur. “Khusus program di Jatim dalam jangka pendek, ditujukan ke eks magang jepang dan alumni BLK,” ujarnya.

Dimasa datang, lanjut Himawan, akan direncanakan pola-pola penyiapan calon kandidat SSW baik secara classical maupun media online atau gabungan (hybrid).

“Apalagi kini teknologi semakin berkembang, dan harus bisa memanfaatkan hal itu,” tambahnya.

Dikatakannya juga, JCF juga mengotimalkan peran Bursa dan LTSA PMI Jatim sebagai pusat informasi dan pelayanan dokumen peserta SSW ke Jepang serta pro-

gram APBD untuk Bantuan Pelatihan dan Sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Model seperti JCF memang harus diketahui banyak orang, bahwa ada ruang lingkup kerja yang Disnakertrans difasilitasi. “Jadi model seperti ini sudah saya sampaikan ke DPRD, dan mereka menyetujui sehingga mendapat support menggelar JCF ini. Jika ini sukses maka akan kami buka kembali lagi” katanya.

Dikatakannya, untuk SMK yang memiliki ketrampilan khusus atau sekolah perawat maka dilengkapi dengan bahasa seperti bahasa Jepang.

“Ketika nantinya dilatih semuanya dari awal melalui BLK, maka akan menjadi berat. Untuk itu, ruang kolaborasi dan sinergitas internal (Indonesia, khususnya Jatim,red) harus dilakukan, baru kerjasama dengan Koba Group,” ujarnya.

Ia juga berpesan untuk tenaga kerja Indonesia, di Jawa Timur ini merupakan kesempatan kerja. “Pendidikan kejuruan melahirkan SSW harus didukung kemampuan bahasa,” tandasnya.

RSO Vital Corporation Mr. Dai Kawasaki melalui virtual mengatakan, pandemi covid-19 di Jepang sudah berkurang, dan perekonomian akan kembali berangsur normal.

“Seperti sebelum corona, hingga kini Jepang masih kekurangan tenaga kerja. Seiring pula penduduk berkurang,” ujarnya. Dimasa depan, lanjutnya, tahun 2030 kemungkinan ada ratusan juta tenaga kerja dibutuhkan di Jepang.

“Menanggungi kurang tenaga kerja, maka Jepang membuat sistem SSW,” tambahnya. Ia juga mengatakan, meskipun tenaga kerja dari China dan Vietnam sangat banyak, namun tenaga kerja dari Indonesia melalui SSW banyak diterima di Jepang.

“Orang Indonesia dikenal sangat sopan, berbakat, dan terampil serta job value yang baik, karena itu orang Jepang menyukainya,” katanya.

Ditempat yang sama, CEO Koba Group Mr. Tomonori Kobayashi mengatakan, meningkatkan perekonomian kedua negara maka

rachmat caesar/bhirawa

Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo MH bersama CEO Koba Group Mr. Tomonori Kobayashi membuka Japan Career Fest Tahun 2021, di gedung Makarti UPT P2TK Disnakertrans Jatim, di Surabaya, Senin (18/10).

Koba Group dan Provinsi Jatim melakukan kerjasama.

“SSW, pekerja bisa bekerja selama lima tahun. Pekerja dengan SSW, dibutuhkan sekitar 345.150 orang selama lima tahun untuk 14 sektor bidang,” katanya.

Ia juga menambahkan, di Jepang kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri karena angka kelahiran menurun dan angka usia tua meningkat.

“Diperkirakan berlanjut hingga tahun tahun mendatang, sehingga dibutuhkan keperawatan. Disisi lain, jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, sehingga posisi menguntungkan bagi kedua negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Raharjo mengatakan, JCF bertujuan untuk mempertemukan peluang kerja ke Jepang melalui program SSW, dengan lowongan kerja pada 14 bidang pekerjaan dan 18 jenis pekerjaan. [rac]

Wali Kota Batu Ganti Kepala BKPSDM dan Asisten Admum Pemkot Bongkar 15 Persil Bangunan untuk Pedestrian dan Saluran Air Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melakukan pembebasan lahan di Jalan Wonokromo Kota Surabaya. Sebanyak 15 persil bangunan berhasil dirobohkan, dari total 24 persil bangunan.

Meski sempat terhenti akibat naiknya angka kasus positif Covid19. Namun, pembebasan lahan kali ini akhirnya bisa terlaksana dan berjalan lancar, Senin (18/10).

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, Ira Tursilowati menerangkan, bahwa pembebasan lahan di Jalan Wonokromo Kota Surabaya sempat tertunda tiga kali berturut-turut.

Hasilnya, 15 persil bangunan resmi dirobohkan, dengan memiliki total konsinyasi sebanyak Rp1.114.890.000.

“Total yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 24 bangunan stand. 9 bangunan sudah mengambil konsinyasi dengan total Rp671.803.00. Kemudian yang belum mengambil konsinyasi ada 15 banguan yang hari ini memang penetapan eksekusinya untuk dirobohkan,” terang Ira Tursilowati yang ditemui di Jalan Wonokromo.

Ira menjelaskan, bahwa pada tahun 2019 pihaknya akan memberikan konsinyasi, namun 15 persil bangunan tersebut merasa keberatan hingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

“Mereka melakukan gugatan kepada PD Pasar Surya dan PU. Prosesnya masih berjalan dan pembuktian yang berkaitan dengan permohonan menghentikan kegiatan pengadaan tanah. Namun tidak ada putusan jelas, maka kita jalan terus (eksekusi),” jelas dia.

trie diana/bhirawa

Alat berat saat membongkar puluhan bangunan di Raya Wonokromo Surabaya, Senin (18/10).

Di sisi lain, Ira mengaku bila Pemkot Surabaya sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki 15 persil bangunan tersebut dan memberikan ganti rugi. Sebab, luas setiap persil bangunan tersebut berbeda-beda.

“Luas lahan memang beda-beda, Kita akan berikan ganti rugi, karena dari rencana awal akan diberikan ganti rugi kepada PD Pasar Surya, dengan mekanismenya memang ada pengembalian aset atau ganti rugi,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, bahwa 15 persil bangunan yang dirobohkan akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dengan panjang 300 meter.

“Pelebaran jalan kurang 5 meter untuk pedestrian dan saluran air,” ujar Erna. Ia menjelaskan, bahwa pelebaran jalan tersebut merupakan kelanjutan dari proyek pelebaran jalan frontage arah Bundaran Waru Cito hingga Jembatan Sawunggaling, yang memiliki panjang 43 km.

“Ini lanjutan frottage, tinggal ini saja. Khususnya disini ada masalah,

yakni PD Pasar Surya menganggap bahwa ini masuk kedalam asetnya.

Tetapi warga merasa tinggal sejak lama. Akhirnya kami melakukan konsinyasi,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya sudah melakukan banyak upaya sejak tahun 2020. Pada 23 Desember 2020 Pemkot Surabaya melakukan rapat terkait perhitungan besaran sewa untuk bangunan stand no 13 atas nama Noer Usman (berdasarkan surat dari PD Pasar Surya Surabaya). [iib]

Pemkot Batu, Bhirawa Kekosongan dua kursi Pejabat Utama (PjU) Pemkot Batu akhirnya terisi. Senin (18/10), Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji 2 jabatan, yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Asisten Administrasi Umum (Admum) Sekretariat Kota Batu.

Pelantikan dua PjU kemarin dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Balaikota Among Tani Kota Batu. Untuk kursi Kepala BKPSDM kini diisi M Nur Adhim yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP).

Sementara untuk kursi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Wali Kota Batu menempatkan Drs Abdillah Alkaf yang sebelumnya menjadi Sekretaris DPRD Kota Batu.

“Saya yakin kedua pejabat baru ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, jangan segan untuk berkoordinasi dengan saya maupun senior,” ujar Dewanti Rumpoko, Senin (18/10), Wali Kota berharap di jabatan yang baru ini, kedua pejabat tersebut dapat memberikan inovasi yang terbaik untuk melayani masyarakat Kota Batu. Selain itu pejabat ybs juga harus mampu melakukan penyesuaian yang berbeda dari jabatan sebelumnya.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), dalam hal ini menunjuk kedua pejabat baru bukan karena senioritas dan

prestasi. Namun dikarenakan kebutuhan dan kondisi di tempat kerja.

Diketahui, untuk menentukan dua pejabat yang menempati dua kursi ini, Pemkot Batu telah menggelar uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Ada sebanyak enam pejabat yang telah mengikuti ujikom tersebut untuk memperebutkan dua kursi yang kosong, yaitu Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batu dan Kepala BKPSDM. “Untuk kursi Asisten III memang sudah beberapa lama telah kosong. Adapun untuk pejabat Kepala BKSDM, yaitu pak Siswanto sudah memasuki masa pensiun tertanggal 1 Oktoberi 2021 lalu,”jelas Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso.

Ia menjelaskan ada enam pejabat yang ikut memperebutkan dua kursi jabatan eselon II tersebut. Untuk kursi Asisten Administrasi Umum diperebutkan oleh Imam Suryono yang saat ini menjabat Kepala Dishub, Abdillah Alkaf yang menjabat Sekretaris DPRD, dan Muji Dwi Leksono yang menjabat Kepala DPMPTSP TK. [nas]

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin didampingi Wabup H Irwan Bachtiar saat memberikan bantuan kepada Umar (65) pelaku IKM Tape di Desa Wringin, RT 02/RW 05.

Tingkatkan dan Pulihkan Ekonomi, Pemkab Berikan Bantuan Sarana Produksi IKM Tape Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi kreatif dan juga untuk memulihkan ekonomi akibat diterjang pandemi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan bantuan sarana produksi IKM Tape Desa Wringin Kecamatan Wringin, Senin (18/10).

Sedikitnya ada 11 IKM (Industri Kecil Menengah) di Kecamatan Wringin Bondowoso yang menerima bantuan itu, seperti diantaranya gedung produksi dan alat-alat produksi yakni, kompor gas, tabung gas LPG 3Kg dan sebagainya.

Pada kesempatan ini, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dan Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat didampingi Kepala Diskoperindag Sigit Purnomo, Kepala DPMD Haeriyah Yulianti dan pihak terkait lainnya untuk memberikan langsung bantuan tersebut.

Bupati Salwa Arifin menyampaikan, bahwa bantuan diberikan sebagai stimulan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Dikhawatirkan nanti dijual, tapi tidak (dijual-red) tadi

sudah akan dibentuk tim pengawasan,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa memang yang dikeluhkan oleh para pelaku IKM mayoritas terkait pemasaran. Karena itulah, pihaknya pun mensinergikan instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

“Jadi intinya pariwisata menyediakan gerai disini, bahkan di semua tempat wisata dengan kearifan lokal setempat kami menyediakan geraigerai,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian, Sigit Purnomo, melalui Agung Nurhidayat, Kepala Bidang IKM menjelaskan, bantuan yang diberikan untuk 11 IKM Tape.

Masing-masing mendapatkan alat produksi berupa kipas angin, penggilingan ragi, kompor, pelapis dengan bahan stainless steel, timba ukuran besar. Kemudian, ada juga bantuan renovasi rumah produksi IKM tape.

“Ini dari APBD awal, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang industri kecil menengah. Kalau rupiahnya lupa tepatnya tapi sekitar Rp 1 miliar,” ujarnya.

Sedangkan untuk di daerah lain, Agung mengatakan jika pihaknya akan memberikan secara bertahap. “Ini adalah stimulan untuk memulih ekonomi, di tengah pandemi ini,”tandasnya.

Ditempat yang sama, Pelaku IKM Ta p e , U m a r ( 6 5 ) Wa r g a D e s a Wringin RT 02/RW 05 ini mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso yang telah memberikan bantuan kepadanya.

Kata dia, bantuan yang diberikan sangat membantunya. Karena sejak tahun 1998 yang lalu, tempat produksi tapenya dari gedek atau berdinding ayaman bambu.

“Alhamdulillah, terima kasih bapak bupati dan pak wakil bupati,” ungkap Umar yang telah menjalani bisnis tape sejak tahun 1998 itu. [san.adv]

ristika/bhirawa

Setelah keliling di Kantor Bupati Nganjuk, murid SDN Ganung Kidul 1berbincang dengan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Plt Bupati Nganjuk “Digruduk” Murid SD Pemandangan tidak biasa terlihat di Kantor Bupati Nganjuk, kunjungan murid-murid SDN Ganung Kidul 1 bertujuan untuk melihat lebih dekat kinerja dari pemerintahan daerah. Kujungan tersebut diterima baik oleh Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mirna menyampaikan salam hangat kepada para siswa-siswi dan mengajak mereka untuk saling berkenalan.

Di pertemuan itu banyak hal yang ditanyakan para siswa kepada Plt Bupati Nganjuk, seperti halnya apa tugas bupati dan apa fungsi wakil bupati. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Plt Bupati Nganjuk dengan penuh senyuman dan canda tawa.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran diluar kelas yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk pembelajaran. Mereka tidak hanya mengetahui dari buku tapi tahu bagaimana aktivitas yang nyata.

Plt Bupati Marhaen juga berpesan kepada murid SDN Ganung Kidul 1

agar bisa menjadi anak yang patuh terhadap orang tua.

“Kalian ingin cerndas, ingin sukses dan ingin beruntung? Kuncinya adalah patuh dan berbaktilah kepada kedua orang tua dan guru-guru yang telah mendidik kalian, insyaAllah hidup kita akan beruntung bermanfaat bermanfaat,” tutur Marhaen.

Kemudian puluhan murid SD tersebut berkeliling kabupaten yang dipandu oleh pihak protokoler menuju kantor-kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

“Saya sangat senang bisa dikunjungi oleh murid SDN Ganung Kidul 1 dan bisa berkunjung ke Kantor Bupati Nganjuk, semoga mereka bisa mewujudkan citacitanya di massa depan untuk

kemajuan Kabupaten Nganjuk yang lebih maju lagi,” harap Marhaen.

Marhaen Djumadi memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan progam pengenalan lingkungan dari pihak sekolah yang dijadikan agenda rutin setiap tahunnya untuk mengenalkan anak-anak dengan lingkungan Kabupaten Nganjuk.

“Saya berharap setelah siswasiswi berkunjung di Kabupaten Nganjuk mereka bisa mengetahui tentang kabupaten dan tahu apa yang menjadi tugas-tugas dari pelaksana atau yang menjalankan roda pemerintahan,” papar Marhaen.

Murid-murid SDN Ganung Kidul 1 mengaku senang dapat berjumpa langsung dengan Bupati Nganjuk. Usai kegiatan, murid-murid SD tersebut menyempatkan berkeliling melihat aktivitas para pegawai dilanjutkan foto bersama di ruang kerja Plt Bupati Nganjuk. [advertorial]

LEGISLATIF Komisi D Dukung Sanksi Tegas pada PT Greenfields Blitar Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 3

DPRD Jatim, Bhirawa Kasus dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Blitar menjadi sorotan publik. Selain mendapat gugatan class action dari warga sekitar, DPRD setempat juga membentuk Pansus untuk penanganan persoalan tersebut.

Bahkan Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar sampai mendatangi Komisi D DPRD Jatim untuk berkoordinasi sekaligus meminta dukungan terkait langkah pansus DPRD Kabupaten Blitar dalam menangani persoalan PT Greenfields Indonesia dengan masyarakat terdampak pencemaran lingkungan yang diduga bersumber dari limbah perusahaan sapi perah itu.

Kunjungan DPRD Kabupaten Blitar dipimpin langsung wakil ketua DPRD Mujib didampingi beberapa anggota Komisi 3 DPRD Kab Blitar ditemui langsung Ketua Komisi D DPRD Jatim Dr Kuswanto, SH, MHum dan beberapa anggota

Komisi bidang pembangunan DPRD Jatim, Senin (18/10) kemarin.

Menurut Mujib, warga sekitar lokasi pabrik telah melakukan gugatan class action terhadap PT Greenfields Indonesia terkait dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh perusahaan sapi perah tersebut.

“DPRD Kabupaten Blitar juga sampai membentuk pansus karena sudah berulang kali PT Greenfields diingatkan untuk memperbaiki IPAL -nya tapi tak kunjung ada perbaikan, sehingga masyarakat yang terdampak mengajukan gugatan class action,” kata Mujib.

Perusahaan sapi perah di Kab Blitar yang besar ada dua. Ironisnya, keberadaan perusahaan itu sangat minim baik menyangkut CSR maupun PAD. Serapan tenaga kerja juga minim karena semua sudah serba mekanik.

“Anehnya, untuk pengolahan limbah justru dilakukan secara manual, belum ada teknologi yang dipakai. Limbah yang dibuang belum lewat proses yang benar sehingga ketika dibuang sangat merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar,” kata Mujib.

Padahal, PT Greenfields yang ada di Malang justru aman-aman saja karena sudah memenuhi prosedur.

Bahkan beberapa waktu lalu bak penampungan limbah berukuran 75x75 meter jebol, sehingga tumpah ke sungai dan air sumur warga menjadi bau karena tercemar.

“Sungai sekitar lokasi pabrik itu masih dipakai mandi cuci dan kakus oleh warga. Karena airnya tercemar,

warga pun protes hingga ajukan gugatan class action,” bebernya.

DPRD maupun dinas terkait di Pemkab Blitar, lanjut Mujib sebenarnya seringkali memperingatkan PT Greenfields terkait IPAL dan AMDAL. Namun surat peringatan itu diabaikan. “Pemkab, bahkan sudah merekomendasi supaya ditutup jika IPAL-nya tak diperbaiki sebab jika memasuki musim hujan dikhawatirkan jebol lagi,” imbuhnya.

Diakui Mujib, PT Greenfields di Blitar terkesan arogan lantaran santer dikabarkan punya backing orang pusat sehingga tindakan pencemaran lingkungan dibiarkan terus berlangsung. Kerusakan lingkungan dan jalan, seolah menjadi tanggungjawab Pemkab padahal sumbernya berasal dari PT Greenfields “Sejak tahun 2019, DLH sudah ada peringatan terkait IPAL dan AMDAL. Tapi karena itu menjadi

kewenangan kementerian untuk investasi asing, sehingga terkesan ada pembiaran. Makanya kami berkoordinasi dengan Pemprov Jatim barangkali bisa menjembatani,” tambah Mujib.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jatim, Guntur Wahono menyatakan, bahwa pihaknya sudah 4 kali bersurat untuk melakukan kunjungan lapangan terkait laporan warga sekitar pabrik tapi ditolak sehingga terpaksa DPRD Jatim datang tanpa koordinasi.

“Kita senang banyak ivestor masuk, tapi jangan sampai merusak lingkungan dan membuat persoalan dengan warga masyarakat sekitar.

Lokasi perusahaan itu awalnya perkebunan tapi berubah jadi peternakan,” kata politikus asal FPDI Perjuangan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto menegaskan bahwa pendirian PT Greenfields di Blitar tidak sesuai de-

ngan pola investasi, dimana perijinan diselesaikan dulu sebelum beroperasi.

“Memang kita tidak menyalahkan jika ada masyarakat sampai menggugat class action dan DPRD Kab Blitar membuat pansus. Sebab terlihat jelas arogansi PT Greenfields karena ada pihak tertentu yang menjamin pokoknya semuanya beres,” kata politikus asal Partai Demokrat.

Ia juga sepakat dan akan mendukung langkah DPRD Kab Blitar untuk mendatangi PT Greenfields di Malang dan di Blitar untuk mencari tahu perbandingan pengelolaan sapi perah yang benar dan tidak.

“Kalau perlu kita akan dampingi.

Sebab DLH Provinsi juga sudah memberikan pinalty terhadap PT Greenfields Blitar karena AMDAL dan IPAL -nya tidak memenuhi persyaratan sehingga rawan mencemari lingkungan dan sekarang terbukti,” pungkas Kuswanto. [geh]

KILAS DEWAN

Vaksinasi Lanjutan NasDem Mojokerto Dihadiri Gubernur Khofifah Mojokerto, Bhirawa Upaya percepatan menuntaskan program vaksinasi terus digelar di beberapa wilayah di Jatim sebagai upaya mengejar target tercapainya herd immunity yang dipatok pemerintah. Juga, mewujudkan lingkungan aman, sehat dan bebas virus untuk mendukung pelaksanaan PTM. Apalagi, memasuki kondisi pandemi yang hampir dua tahun, virus covid-19 masih belum menunjukkan gelagat bisa dijinakkan. Ini bisa dilihat dari status level PPKM di Jatim yang masih fluktuatif.

Kondisi dan situasi yang belum 100 persen aman inilah H. Suwandy Firdaus, anggota Komisi E (Kesra) DPRD Jatim dari Nasdem bersama DPD Partai Nasdem Kabupaten Mojokerto menggelar program menuntaskan vaksinasi kedua bersama pada Minggu (17/10).

Acara yang berlangsung di Desa Bendungan Jati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ini dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Plt Dirut RSUD RA Basoeni dr Ulum, jajaran Forkopinca Pacet dan Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifudin Chalim dan beberapa struktural DPD Nasdem Mojokerto.

Sebagai bentuk dukungan program normalisasi di bidang pendidikan di ponpes dan dunia industri, ketua DPD Partai Nasdem Mojokerto ini sebelumnya sudah meggelar vaksinasi tahap I secara serentak dengan sekitar 5000 dosis vaksin Sinovac di 3 ponpes di Mojokerto yakni, PP Amanatul Ummah, PP Al Hidayah dan PP Al Hikmah. Juga sekitar 10 ribu dosis vaksin untuk karyawan industri padat karya di PT Ajinomoto dan PT SAI Ngoro Industri Persada.

Kehadiran Gubernur Jatim untuk meninjau pelaksanaan program vaksinasi tahap II kali ini memang terlihat spesial.

Pasalnya, Gubernur Khofifah menyempatkan berinteraksi langsung dengan para nakes, dan peserta program vaksinasi.

Usai Gubernur Khofifah menghadiri acara pelantikan Pengurus Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Jatim yang digelar di Institut Kyai Haji Abdul Halim (IKHAC) Trawas Kabupaten Mojokerto.

“Selain mendukung capaian program vaksinasi pemerintah daerah, vaksinasi tahap II ini bertujuan mewujudkan terciptanya lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung terlaksananya PTM dan normalisasi kegiatan masyarakat sesuai harapan kita semua,” kata Suwandy. [geh]

Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa saat berada di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Senin sore (18/10).

Suharso Monoarfa : PPP Serius Targetkan 11 Juta Lebih Suara pada Pemilu 2024 Jombang, Bhirawa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, PPP serius untuk mengembalikan suara-suara PPP yang sempat ‘dipinjam’ oleh partai lain. Angkanya, Suharso Monoarfa menyebutkan sebesar 11 Juta lebih suara.

Angka itu menurut Suharso Monoarfa, pernah dicapai PPP pada Pemilu tahun 1999 maupun Pemilu tahun 2004 yang lalu.

“Kesiapan Pemilu 2024 PPP serius.

Langkahnya, yang pertama kita belajar dari yang lalu. Kita mulai menapak tilas suara-suara kita yang dipinjam oleh orang lain, kalau bisa kita mau minta kembali, dikembalikan,” ungkap Suharso Monoarfa saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Senin sore (18/10).

Suharso Monoarfa melanjutkan, pihaknya berhitung setidak-tidaknya

angka yang disebutkan tersebut merupakan basis angka yang seharusnya dicapai oleh PPP. “Tetapi karena di dalam internal kita mengalami musibah di 2014 dan 2019, jadi kita agak terganggu,” lanjut Suharso Monoarfa.

Oleh karenanya dia mengungkapkan, diharapkan capaian PPP pada Pemilu 1999 maupun Pemilu 2004 bisa terulang kembali pada Pemilu 2024.

“Minimal itu, nah bagaimana caranya, caranya sekarang kita sudah punya long list daftar dari

sudarno/bhirawa

Tampak Drs. H. Sugeng, SH. M.H saat Rapat paripurna menyampaikan Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II, Senin (18/10).

Sekda Syaifullah didampingi Asisten II Sentot Sugiyono dan Kabag Perekonomian Imam Mahbub Anshori serta Kasi Penindakan Bea Cukai Jember Darmawan saat acara pelatihan Siroleg, Senin (18/10).

sawawi/bhirawa

Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Situbondo Gelar Pelatihan Siroleg Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Situbondo mengadakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Rokok Ilegal (Siroleg) Senin (18/10).

Acara tersebut melibatkan para petugas pengumpul barang kena cukai ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo. Dua diantaranya berasal dari para Kepala Pasar serta Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) yang melekat di setiap Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Menurut Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Situbondo Imam Mahbub Anshori, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para petugas pengumpul barang kena cukai ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo.

Mantan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo itu menambahkan, nanti semua peserta juga diajari tehnis administrasi dan cara melacak titik rokok ilegal berada.

“Peserta kegiatan ini sebanyak 47 orang dan dananya berasal dari DBHCT tahun 2021,” ujar mantan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Sekda Syaifullah banyak mengupas tentang sasaran dana bantuan hasil cukai tembakau (DBHCT) di Kabupaten Situbondo diantaranya dirupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada 12.300 buruh rokok di Situbondo. Lalu, kata mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, diperbantukan kepada petani tembakau berupa

arif yulianto/bhirawa

sawawi/bhirawa

Para peserta pelatihan Siroleg dari kalangan Kasi Trantib Kecamatan serta Kepala Pasar se-Kabupaten Situbondo mendengarkan arahan dari Sekda Syaifullah Senin (18/10). pupuk gratis yang memiliki lahan mini- mantan Kadis Sosial Kabupaten mal seluas 0,4 hektar.

Situbondo itu.

“Kegiata seperti ini juga melekat di Disisi lain, Darmawan Kepala Seksi Dinas Kesehatan, DTPHP, Disperdagin Penindakan Kantor Bea Cukai Jember dan sejumlah OPD lain,” beber Sekda menimpali, pihaknya akan melakukan Syaifullah. Sekda Syaifullah kembali penindakan dan akan terus memerangi menerangkan, semua kegiatan yang keberadaan rokok ilegal. berasal dari DBHCT ini diharapkan bisa Caranya, ujar dia, pihaknya melamemiliki manfaat bagi masyarakat di kukan pengumpulan informasi dan Kabupaten Situbondo. menunggu informasi dari semua Lebih jauh Sekda Syaifullah me- pihak. Darmawan juga ingin para maparkan, bahwa jumlah dana petugas pengumpul informasi di DBHCT tahun 2021 ini bertambah 10 Situbondo jumlahnya semakin bertammiliar, dari jumlah tahun lalu yang bah sehingga muncul keberagaman. hanya Rp28 miliar.

“Nanti semua informasi akan dikal“Jadi sekarang dana DBHCT ini kulasi dan di dalami dengan dilanjutkan total sebesar Rp38 miliar. Setiap dengan penindakan. Nanti juga secara daerah yang mendapatkan ban- berkala akan dilaporkan hasilnya tuan DBHCT ini diantaranya me- kepada Bagian Perekonomian sebagai miliki indikator bahan baku dan data pendukung. Untuk aplikasi Siroleg produk tembakau. Namun angka ini sudah banyak dilakukan penyemini sangat kecil jika dibandingkan purnaan, dengan begitu akan lebih d e n g a n d a e r a h l a i n m i s a l n y a mudah saat digunakan,” pungkas dengan Kediri dan Kudus,” ungkap Darmawan. [awi. adv]

calon anggota legislatif. CalegCaleg sudah kita mulai rekrut mulai saat ini di kabupaten/kota, provinsi.

Cuma memang ada Muscab dan baru selesai Muswil, akhir tahun ini kita sudah punya long list,” beber Suharso Monoarfa.

Langkah selanjutnya imbuh Ketua Umum DPP PPP, pihaknya tidak akan membiarkan kader-kader PPP bertarung semaunya sendiri di dalam partai.

“Kita ingin pisahkan masingmasing itu untuk supaya saling menambah,” tandasnya. [rif]

sudarno/bhirawa

Suasana Sidang DPRD Kota Madiun saat penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II, Senin (18/10).

Tiga Raperda Inisiatif DPRD Tahap II Tahun 2021, Ditarget Pertengahan Nopember Tuntas Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II Tahun 2021 sebanyak 12 halaman itu disampaikan oleh Drs. H. Sugeng SH. MH di gedung DPRD setempat, Senin siang (18/10).

Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun itu menggunakan aplikasi zoom meeting, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH didamping Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya. Dihadiri anggota DPRD Kota Madiun, Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Forkopimda dan Kepala OPD Pemkot Madiun dan segenap jajarannya.

Sugeng, selaku penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II sebanyak 12 halaman itu menyatakan, Nota penjelasan pada hari ini, merupakan penjelasan dari Rperda yang disampaikan kepada Wali Kota Madiun melalui Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 188/2479/401.040/ 2021 perihal Raperda Kota Madiun Inisiatif DPRD yang teridiri 3 Raperda. Yakni, Raperda tentang Cagar Budaya,. Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, juga Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Dijelaskan bahwa Raperda tentang Cagar Budaya. Latar belakang disusunya Raperda Inisiatif DPRD tentang Cagar Budaya adalah mengatur tentang cagar budaya yang ditujukan asebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi warisan sejarah masa lalu yang adhiluhung dan sebagai perlindungan aspirasi dan ekspresi kebudayaan masyarakat bendawi maupun nonbendawi serta penjagaan atas peningkatan derajat kesejahteraan lahir batin masyarakat Kota Madiun.

Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Latar belakang disusunnya Raperda ini didasarkan pada fakta empiris bahwa terdapat peningkatan pelaku dan jenis usaha pada sector ekonomi kreatif di Kota Madiun.

Ekonomi Kreatif memiliki kedudukan yang strategis dalaam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pemba-

sudarno/bhirawa

Dari kiri, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Wali Kota Madiun, H. Maidi, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya, saat Sidang DPRD Kota Madiun saat Rapat paripurna Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II, Senin (18/10). ngunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Kota Madiun, belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun.

Adapun Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.Latar belakang diisusunnya Rapertda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaan Perizinan Berusaha adalah Pengesahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan dampak konsekuensi logis dan yuridis dalam segala bidang.

Salah satu dampak tersebut adalah di bidang perijinan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah memberikan pandangan yang baru tentang pendekatan perijinan yang semula perijinan berbasis izin (licensed based) menjadi pendekatan perijinan berbaisi resiko (risk based).

Perizinan berusaha berbaasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjlankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari satu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibatnya bahaya.

“Demikian Nota Penjelasan kami, terhadap 3 Raperda Kota Madiun Inisiatif

DPRD Tahap II Tahun 2021, mudahmudahan penjelasan kami dapat memperjelas gambaran/latar belakang penyusunan dari masing-masing Raperda Inisiatif DPRD. Selanjutnya kami sampaikan kepada Wali Kota Madiun untuk dilakukan pembahasan, dengan harapan Raperda dapat disetujui bersama dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun,” kata Sugeng anggota DPRD selaku Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II Tahun 2021 berharap.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap II, kepada wartawan menyatakan, khusus uji publik 3 raperda inisiatif DPRD itu, akan dilakukan finalisasi terlebih dahulu. Mungkin ada masukan dari masyarakat, tenaga ahli atau dari OPD-OPD untuk disinkronkan dan akan disosialisasikan.

“Kalau masalah pembahasan Raperda APBD final besok (Selasa 19/ 10) sidang pendapat akkhir dan pengambilan keputusan. Sedang untuk 3 Raperda inisiatif DPRD Tahap II, akan kita lakukan finalisasi dengan OPD dulu. Targetnya pertengahan Nopember 2021 harus tuntas dan untuk APBD besok (Selasa 19/10) selasai,”kata Andi Raya. [dar.adv]

OPINI

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

TAJUK

“Demo” Obral Ayam DAGING, dan telur ayam telah menjadi ikon favorit menu makanan sehari-hari. Sekilas beternak ayam bisa menjadi ikon nafkah penghasilan keluarga, terutama di pedesaan. Tetapi realita perdagangan hasil unggas malah bisa merugikan peternak.

Selama pandemi harga daging, dan telur ayam, merosot tajam.

Sedangkan harga pakan (jagung) melonjak tajam. Peternak ayam skala kecil (mandiri), sampai jual obral sangat murah, asal cepat laku. Selanjutnya berhenti beternak ayam!

Mandeg-nya peternakan ayam, niscaya menggerus lapangan pekerjaan tingkat grass-root. Buntutnya, masyarakat akan kehilangan “harga ideal” daging, dan telur ayam. Harga keekonomi-an yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan.

Harga daging, dan telur ayam, akan dikendalikan industri besar. Bisa jadi pemerintah akan “dipaksa” impor ayam. Maka pemerintah (pusat hingga daerah) perlu seksama merespons “demo” jual obral ayam oleh peternak ayam mandiri.

Aksi jual obral ayam (hidup), dan telur telah terjadi selama dua bulan berturut-turut. Terutama di sentra peternak ayam mandiri di Kalimantan Utara, dan di seantero Jawa. Di Jawa Timur sebagai sentra ayam nasional, “demo” jual obral terjadi di Kediri, Blitar, Ponorogo, dan Madiun. Solusi jangka pendek bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (propeinsi serta kabupaten dan kota. Antaralain dengan cara memborong telur ayam untuk dibagikan sebagai bantuan sosial (Bansos).

Di pasar tradisional Surabaya harga ayam potong sebenarnya relatif stabil (Rp 32 ribu per-kilogram). Tetapi harga di tingkat peternak jeblok. Konon, rumah potong ayam (RPA) dalam keadaan penuh sehingga bisa menurunkan harga di tingkat peternak gurem. Maka pemerintah (Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian) seyogianya menyidak stok daging ayam di RPA. Karena dilaporkan penyimpanan daging ayam sampai menyewa cold storage untuk menyimpan daging ayam beku yang menggunung.

Laporan itu menyebabkan peternak ragu-ragu mengirim.

Begitu pula KPPU, perlu mencermati stok melimpah di RPA. Isu over supply, bisa disebarkan bagai fakta hoax. Sangat mudah dilakukan oleh sindikat makelar daging ayam potong.

Karena “titipan” di RPA yang nampak menggunung bisa menggertak peternak mandiri (skala rumahan). Sehingga peternak mandiri akan menjual obral live bird (ayam ras siap potong).

Isu over supply, bisa disebar bagai fakta hoax. Sangat mudah dilakukan oleh sindikat makelar daging ayam potong.

Karena “titipan” di RPA yang nampak menggunung bisa menggertak peternak mandiri (skala rumahan). Sehingga peternak mandiri akan menjual obral live bird. Saat ini harga live bird hanya senilai Rp 10 ribu per-kilogram. Berdasar patokan Kementerian Perdagangan berkisar Rp 20 ribu per-kilogram.

Terdapat selisih senilai Rp 10 ribu per-kilogram. Angka “ke-mahal-an” yang sangat tinggi, diduga dinikmati makelar (pedagang besar). Dengan omzet (berdasar demand kebutuhan nasional) mencapai 254.273 ton per-bulan. Maka selisih “ke-mahal-an” yang dinikmati makelar sebesar Rp 2,5 trilyun lebih, per-bulan. Ironisnya, harga live bird yang anjlok, peternak mandiri menderita kerugian sebesar Rp 700 milyar per-bulan.

Terutama disebabkan harga pakan melonjak.

Usaha perunggasan nasional sudah sangat maju, dengan tren pertumbuhan 8,13%. Diperkirakan menghasilkan sebanyak 70 juta live bird per-tahun. Sejak tahun 2016 selalu surplus.

Sebanyak 20% live bird dihasilkan dari kandang peternak gurem (mandiri). Sisanya sebesar 80% (setara 54 juta ekor) dikerjakan perusahaan berskala nasional, BUMN, dan swasta skala internasional.

Produksi melimpah. Pemerintah perlu segera mengatur tataniaga daging, dan telur ayam. Usaha skala besar swasta nasional, patut didorong memasuki pasar ekspor. Sedangkan hasil peternak mandiri wajib diborong habis untuk konsumsi dalam negeri. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia GUNA menjawab tantangan bonus demografi, yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030-2040 mendatang merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah yang tidak mudah. Pasalnya, dibutuhkan suatu sumber daya manusia (SDM) berkualitas unggul untuk berinovasi dalam menjawab tantangan bonus demografi tersebut. Tantangan pembangunan SDM ke depan akan semakin berat, terlebih era disrupsi akan terus terjadi seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahkan bukan mustahil dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa yang tidak memiliki kesiapan. Berangkat, dari kenyataan itulah tidak heran jika persoalan SDM dinegeri ini perlu terus mendapat perhatian dari pemerintah dan publik.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode itu, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa, (Kompas, 11/10/2021).

Itu artinya, bonus demografi haruslah dicermati secara bijak agar produktivitas dan daya saing penduduk usia produktif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Logis adanya, jika dalam menyosong bonus demografi sangatlah dibutuhkan sebanyak mungkin SDM berkualitas unggul untuk berinovasi sekaligus menjawab tantangan ke depan, sehingga akses dan fasilitas pendidikan yang baik bagi generasi muda menjadi kunci utama untuk menghasilkan SDM Indonesia yang kompeten.

Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah, maka haruslah diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Dengan demikian sangat dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan vokasi di balai latihan kerja (BLK) agar selebihnya dapat mengakselerasi penyiapan tenaga kerja terampil yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah yang masif dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Asri Kusuma Dewanti Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Budidaya Dipacu, Ekspor pun Melaju Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Komoditas perikanan yang menjadi andalan ekspor Indonesia saat ini di antaranya udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, rajungankepiting dan rumput laut. Udang dan rumput laut sebagian besar merupakan hasil perikanan budidaya sementara tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting merupakan hasil perikanan tangkap.

P

ada tahun 2020, total ekspor produk perikanan tahun 2020 mencapai 5,2 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,9 miliar dolar. Sementara, data periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar dolar AS, Kompas (15/10).

Oleh karena itu, tepat kiranya langkah KKP saat ini yang memperkuat subsektor perikanan budidaya, khususnya untuk tiga komoditas yang penyerapan dan nilainya di pasar dunia cukup tinggi, yakni udang, rumput laut dan lobster. Pilihan untuk memperkuat subsektor budidaya, pada wilayah lain sesungguhnya juga dilandasi oleh komitmen KKP dalam menjaga sumber daya alam perikanan tetap lestari, yang mengedepankan prinsip ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Singkatnya, KKP sangat concern (peduli) sekali dengan keberlanjutan. Itulah sebabnya, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor harus didukung oleh riset kelautan dan perikanan.

Upaya tersebut menemukan relevansinya dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia memiliki potensi lahan perikanan budidaya yang cukup luas. Tetapi hingga kini lahan budidaya tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi lahan budidaya di daratan sekitar 2 juta hektar. Sementara potensi lahan budidaya di laut lebih besar. Kalau berdasarkan rencana zonasi di berbagai provinsi, sekitar 2,6 juta hektar.

Salah satu kendala pemanfaatan lahan budidaya ini berkaitan dengan kultur belum ada kemauan. Sehingga meski sudah ada lahan budidaya di depan mata, bila tidak ada pihak yang mau memanfaatkannya, lahan tersebut tetap akan terbengkalai. Tak hanya itu, banyaknya regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah pun menjadikan masyarakat enggan menekuni sektor perikanan budidaya.

Banyak keluhan dari masyarakat

T

kin tumbuh dengan sendirinya. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat bisa melakukan budidaya dengan basis pengetahuan yang memadai.

Pemerintah dalam berbagai kesempatan sudah menggelar beberapa soal banyaknya regulasi. pelatihan sesuai dengan Oleh : Pemerintah di sini tugaspotensi budidaya dan Wahyu Kuncoro SN nya menyederhanakan persoalan yang dihadapi regulasi. Contoh kalau masyarakat. Misalnya, mau budidaya udang pelatihan pelatihan budi saja ada 21 izin yang harus diurus. daya ikan dengan recirculating aquaBagaimana orang mau budidaya ka- culture system (RAS) dan budidaya manlau lihat regulasinya panjang begitu. grove di Kabupaten Serang, Banten, serta Setiap kementerian, daerah, ada ijin. pelatihan pengembangan olahan ikan di Karena itu, perlu ada kesungguhan un- Kabupaten Madiun dan Nganjuk, Jawa tuk menyederhanakan regulasi. Selain Timur (Jatim). memangkas regulasi, pemerintah juga Ada dua pertimbangan mengapa tengah perlu melakukan intensifikasi pelatihan budidaya ikan dengan reterhadap lahan-lahan budidaya yang circulating aquaculture system (RAS) dimiliki masyarakat. dilakukan. Pertama, adalah pengaruh Pemerintah juga perlu menetapkan besar dari kualitas air bagi pertumbufokus komoditas budidaya unggulan di han dan kesehatan ikan yang tengah tiap-tiap daerah, hingga membangun dibudidayakan. Kedua, adalah manfaat sentra kelautan dan perikanan terpadu. mangrove dari berbagai sudut pandang, Komoditas perikanan yang ada sungguh yaitu manfaat dari segi ekologi, ekonobanyak, dengan demikian perlu fokus mi, fisik-kimia, hingga sosial. pada beberapa komoditas dengan menKematian ikan di kolam budi daya dasarkan pada market intelligentnya. sering kali terjadi akibat air yang Pada sisi lain, pemerintah juga harus tercemar oleh sisa pakan dan kotoran terus-menerus mengingatkan pelaku ikan. Sungai, danau maupun laut yang usaha agar dapat meningkatkan mutu mengalir dengan sendirinya akan produk ekspor sektor kelautan dan per- membersihkan bakteri dan kotoran ikanan mereka agar tidak menghadapi tempat hidup ikan, berbeda dengan penolakan produk perikanan Indonesia kolam yang cenderung mengendapkan di pasar global. Jaminan mutu ini kotoran dan bakteri tersebut. penting sebagai upaya meningkatkan Masalah itu dapat diatasi dengan kepercayaan pasar dunia terhadap RAS yang mengalirkan air kolam budi produk perikanan Indonesia. daya ke filter untuk dibersihkan dari Berdasarkan data tahun 2020, seba- kotoran dan bakteri, kemudian dialirnyak 2.191 unit pengolahan ikan (UPI) kan kembali ke dalam kolam. juga telah menembus ekspor ke 157 Melalui sistem RAS, kesehatan negara mitra dengan komoditas ekspor ikan dapat terjaga, sehingga berujung utamanya meliputi udang, tuna-cakalang- pada meningkatnya produktivitas tongkol, cumi, kepiting-rajungan, rumput usaha bagi pembudidaya ikan. Selain laut, dan ikan layur. Namun demikian, itu, mangrove memiliki kemampuan di balik tingginya data ekspor tersebut, untuk menyerap kadar karbon di udara pelaku eksportir produk perikanan In- sampai empat kali lipat dibandingkan donesia kerap kali menerima penolakan tumbuhan lainnya. Lumpur-lumpur produk karena tidak memenuhi persyara- yang mengandung toksin dari limbah tan yang ditetapkan negara tujuan ekspor. perkotaan akan diserap oleh akar-akar Menurut data US Food and Drug Admin- mangrove sehingga tidak mencemari istration (FDA) per Desember 2020, pada perairan dan daratan di sekitarnya. tahun 2020 terdapat 97 kasus penolakan Apabila kawasan mangrove dikelola ekspor perikanan dari Indonesia. dengan baik, maka kawasan tersebut berpotensi menjadi daerah wisata yang Budidaya Berbasis Iptek menguntungkan masyarakat. Pada saatBahwa untuk mengembangkan budi- nya nanti, kawasan mangrove ini akan daya di tengah masyarakat tidak mung- ditebar dengan kepiting, penyu, unggas

dan biota lainnya yang melengkapi kawasan ekosistem mangrove ini sebagai tempat masyarakat dalam menikmati keindahan alam dan satwa.

Selain dapat menekan abrasi, mangrove juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mangrove dapat menjadi sumber pangan manusia, pakan ternak, kayunya dapat digunakan untuk bahan kerajinan, buahnya dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, kandungannya bisa menghasilkan pewarna alami untuk pembuatan batik dan lain sebagainya.

Kita sungguh khawatir terhadap masalah terhambatnya produktivitas usaha budi daya ikan akibat penggunaan teknologi yang tidak efisien.

Namun, dengan adanya pelatihan budi daya ikan menggunakan RAS tersebut, masyarakat dapat memahami akses modal, teknologi, dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha budi daya ikan.

Bahwa meningkatnya hasil budidaya perikanan perlu diikuti dengan diversifikasi olahan ikan. Langkah ini sungguh dibutuhkan bagi masyarakat di wilayah dengan potensi hasil ikan laut yang berlimpah. Diversifikasi olahan ikan berperan dalam menyimpan ikan lebih lama dibanding dalam kondisi asli, (agar ikan) memiliki cita rasa yang berbeda dan dapat dikreasikan, dan tentunya memberi nilai tambah yang lebih tinggi di pasar.

Perlu dilakukan terobosan-terobosan pengembangan diversifikasi olahan ikan yang dapat meningkatkan daya jual dan menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Dengan sedikit saja menyiasati kemasan hasil perikanan, misalnya dibungkus sedemikian sehingga bisa lebih tahan lama, maka sudah akan menambah keuntungan dibandingkan dengan dijual dalam keadaan segar, yang sering kali merugi karena tidak tahan lama.

Lantaran itu perlu terus dilakukan pelatihan pelatihan yang dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk membuka usaha olahan produk perikanan, sehingga akan muncul wirausaha baru atau start up melalui e-commerce di bidang perikanan dan kelautan. Harapan berikutnya, akan terus tumbuh usaha baru di bidang perikanan, khususnya dalam hal ini usaha kreasi olahan ikan sehingga dapat turut membangun perekonomian perikanan nasional.

Wartawan Harian Bhirawa

Ancaman Alih Fungsi Tanah Pedesaan

anah memang barang paling berharga. Sehingga kadang jadi sengketa. Dunia pertanahan Indonesia kini dihebohkan dengan sengketa lahan antara PT. Sentul City dengan Rocky Gerung dan 600 warga di sekitar Bojong Koneng, kabupaten Bogor.

Berawal dari somasi yang dilayangkan Sentul City kepada Rocky Gerung sampai sebanyak tiga kali yang menuntut pengosongan dan pembongkaran atas tanah dan rumah yang mulai 2009 dihuni. Bak bola salju, warga di sekitar rumah Rocky Gerung yang selama ini tidak bersuara pun ikut bergabung dengan bapak akal sehat Indonesia itu. Sehingga semakin membesar perlawanan rakyat Bojong Koneng terhadap aksi penggusuran tanah oleh Sentul City.

Kasus penggusuran tanah PT Sentul City dengan warga desa serta Rocky Gerung itu sebenarnya bak fenomena “gunung es” yang melanda di pedesaan Indonesia. Tidak hanya korban manusia tapi lingkungan pun ikut rusak.

Seperti di desa mertua saya dipinggiran desa yang dikelilingi bukit kapur. Kini berdiri pabrik semen milik asing.Desa yang beberapa tahun yang lalu dingin kalau kita tinggal di sana, kini menjadi panas dan gersang karena dengan pembangunan pabrik di atas lahan pertanian masyarakat desa yang telah di beli.

Kini desa mertua saya itupun kian banyak tanah pertanian yang dijual oleh warga. Imbasnya adalah terjadi alih fungsi lahan dari tanah pertanian menjadi lahan non pertanian seperti perumahan, pabrik dan lain sebagainya.

Perubahan Struktur Ketenagakerjaan Alih fungsi lahan adalah konsukuensi dari makin banyaknya jumlah penduduk, dimana mereka

ngan warga Bojong Koneng membutuhkan sarana pedan Rocky Gerung bisa rumahan dan pembangumenjadi contoh. Dimana nan infrastruktur sebagai sebuah korporasi besar bisa proyek unggulan oleh diberi sertifikat hak guna pemerintah. bangunan (SHGB) sangat Sebenarnya alih fungbesar mencapai ribuan heksi lahan ini seandainya tar, sungguh sangat ironis. hanya untuk lahan mengApalagi wilayah itu adalah gangur dan tanah terlantar wilayah hijau atau hutan tidak menajdi persoalan.

Oleh: lindung untuk penyangga Tapi ironisnya banyak Untung Dwiharjo ruang hijau perkotaan. tanah produktif pertanian Hal serupa juga terjadi masyarakat desa yang di daerah lain, dimana senterkena alih fungsi lahan. gketa antara PT Ciputra InSehingga masyarakat ternasional dengan Ari Tahiru dalam kasus yang awalnya mempunyai tanah pertanian menjadi tidak punya atau sulit dugaan penyerobotan lahan di Sulawesi untuk mempunyai tanah pertanahan Utara. Kasus ini juga menjadi perhatian kembali. Hal ini terjadi contohnya adalah publik karena adanya Jenderal bintang satu yang mengirim surat kepada Kapolri seoarang warga yang menerima ganti rugi pembebasan jalan tol yang ramai mengenai masalah tersebut. Meminta kepada kapolri agar Babinsa yang membela belakangan ini, yang mengatakan bahwa dirinya sulit untuk membeli tanah perta- Ari Tahiru tidak dipangil polres.

Sehingga pembatasan fungsi lahan naian kembali karena harga di sekitarnya naik dan sudah mahal. Sehingga dirinya mendesak untuk dilakukan. Selain pemkebingungan kegiatan bertaninya karena batasan kepemilikan korporasi juga perlu tidak ada lahan pertanian yang bisa di- dibtasi. Karena dengan pembatasan itu membuat tanah di Indoensia tidak hanya tanam dibanding sebelumnya.

Akibat dari masifnya alih fungsi dikuasai oleh segelintir orang pengusaha lahan ini adalah banyak masyrakat yang besar dengan beragam peruntukan.

Tapi terjadi distribusi kepemilikan mengalami tuna lahan dan kehilangan mata pencaharian sehari-hari di sektor tanah kepada masyarakat luas. Dimana kini yang terjadi segelintir orang atau pertanian. Akibtanya mereka menjadi penganguran karena tidak ada tanah korporasi menguasai ribuan hektar dengan berbagai alasan. pertanian lagi yang bisa digarap.

Dampaknya alih fungsi lahan ini juga Butuh Perlindungan Tanah Rakyat mengubah struktur ketenagakerjaan Dalam peristiwa konflik tanah antara masyarakat. Masyarakat tani yang hidup PT Sentul City dengan Rocky Gerung, dari mata pencaharian sektor pertanian beralih ke sektor jasa atau informal. Sep- dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa erti membuka warung makanan atau jasa seorang publik figur yang terkenal tidak menjamin untuk bebas dari ancaman menjadi tukang ojek dan lainnya. pengusuran tanah oleh korporasi.

Perlu Pembatasan Alih Fungsi Lahan Apalagi rakyat biasa yang tidak Pembatasan alih fungsi lahan agaknya punya akses ke publik dan tidak memperlu dilakukan oleh pemerintah. Kasus punyai kekuatan politik,maka rawan sengketa lahan antara PT Sentul City de- bagi mereka untuk tergusur dari adanya

konflik tanah dengan korporasi.

Sehingga yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah perlindungan tanah rakyat oleh pemerintah. Khususnya dalam aspek legal formal seperti kepemilikan hak milik berupa sertifikat (SHM), berupa kemudahan dalam pengurusan syarat-syarat legal formalnya.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengurus kepmilikan tanah khususnya perseorangan kadang berbelit-belit dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kasus Rocky Gerung yang pernah mengurus kepemilikan tanah untuk membuat Sertifikat Hak Milik ketika sampai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak bisa diproses lebih lanjut karena adanya syarat-syarat yang dianggap kurang.

Tapi sebaliknya PT Sentul dengan mudah memiliki SHGB dengan mudah, dengan syarat-syarat yang dianggap oleh sebagain kalangan praktisi pertanahan (PPAT) masih diragukan. Memang berdasarkan pengalaman teman saya yang mengurus SHM untuk sebidang tanah dengan bantuan pihak ketiga dirinya mengeluarkan biaya Rp. 20 juta. Sungguh ongkos yang relatf mahal untuk sebagian masyarakat umum.

Jadi yang diperlukan dari pemerintah adalah perlindungan tanah yang selama ini milik rakyat dengan mempermudah syarat dan biaya pengurusan bagi pembuatan sertifikat tanah (SHM) masyarakat bawah. Bukan cuma bagi-bagi sertifikat yang selama kita lihat di layar kaca, tapi sesudah itu entah nasib sertifikat itu apakah di “ sekolahkan” ke bank atau di kelola sendiri.

Selain itu, perlindungan tanah rakyat juga bisa dilakukan pemerintah dengan melakukan pembatasan kepmilikan tanah oleh korporasi atas tanah masyarakat.Sehingga masyarakat bawah merasa aman atas lahan yang dimilikinya.

Pengamat Sosial, Alumnus Fisip Unair

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK FLLAJ Dukung PPRG PHJD bagi Penyandang Disabilitas Halaman 5

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Surabaya, Bhirawa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Jatim melaksanakan monitoring bersama terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Program pilot project ini diantaranya membantu penyandang disabilitas saat beraktivitas di jalur pedestrian maupun fasilitas umum.

Rapat pembahasan rencana monitoring ini digelar di Ruang Rapat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Jatim, Senin (18/10).

Hadir diantaranya Kepala Bappeda Jatim, Dishub Jatim, PU Bina Marga Jatim, Dinsos Jatim, Disbudpar Jatim, DP3AK, Kepolisian, Redaksi Harian Bhirawa dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

“Alhamdulillah, kegiatan Forum LLAJ ini sudah ada peningkatan. Kami

bersama PU, kepolisiam dan instansi terkait bisa bersinergi dalam mendukung dan mensukseskan program PPRG PHJD,” kata Plh Kabid Lalu Lintas Dishub Jatim, Agus Setiyono.

Pria yang juga menjabat Kasi Teknik Kendaraan Dishub Jatim ini menjelaskan, hasil surve menyatakan tidak semua jalur pedestrian dapat dipasang guiding block (jalur penuntun penyandang disabilitas).

Kecuali pemasangannya tepat di

akses literasi kegiatan manusia, seperti akses menuju pasar, akses sekolah maupun objek vital.

Terkait kegiatan fasilitas keselamatan, pihaknya mengaku bahwa Dishub Jatim sudah berbenah terkait perawatannya. “Kami akan lebih intens dalam mengadakan forum sepertu ini.

Khususnya mengundang teman-teman penyandang disabilitas, teman media, LAM, tokoh masyarakat. Karena forum ini bisa menghasilkan produk yang terbaik,” ungkapnya.

Sementatra itu, Kabid Kesetaraan Gender DP3AK Jatim, One Widyawati menambahkan, pihaknya sudah melakukan monev di lapangan. Terkait program PPRG PHJD ini diakuinya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan harus detail. Yakni

terkait sasarannya itu siapa ?, kemudian apalah sudah ada sosialisasi dari UPT atau pemegang proyek.

“Dalam prosesnya, UPT ini harus mengundang pihak penyandang disabilitas. Kemudian dari Dishub, indikator per aktivitas harus dikeluarkan pada pedoman kita. Contohnya seperti pembangunan jalan itu hasilnya apa ?,” tambahnya.

Dikesempatan yang sama, perwakilan dari HWDI Jatim, Munawaroh berterima kasih atas masukan dalam pembangunan guiding block di jalur pedestrian. Pihaknya pun memberi masukan terkait bagaimana kebutuhan disabilitas bisa dilaksanakan secara real. Misalnya saat membangun pedestrian, penyandang disabilitas harus diajak

Abednego/bhirawa

Plh Kabid Lalu Lintas Dishub Jatim, Agus Setiyono saat monitoring program PPRG PHJD, Senin (18/10).

atau mensosialisasikan dalam proses pembangunan. Sehingga samasama proaktif dan ada titik temu.

“Kami sudah sering melakukan audisensi dengan instansi terkait,

terutama tentang pembangunan fasilitas publik. Kita harapkan ada transportasi umum dan jalur pedestrian yang mewakili penyandang disabilitas,” pungkasnya.[bed]

LINTAS PELAYANAN

Pemkot Mulai Uji Coba Program Rp 50 Juta Per RT Tahun Ini Kota Blitar, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mulai melakukan uji coba program dana RT sebesar Rp 50 juta pada tahun ini sebagai bukti janji Visi dan Misi jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih. Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan pada tahun ini program dana RT sebesar Rp. 50 juta yang akan dibagikan kepada seluru RT se-Kota Blitar, untuk sementara ini masih dilakukan uji coba di 21 RT. “Dalam program itu tiap RT akan mendapatkan dana sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan di lingkungannya,” kata Wali Kota Santoso.

Lanjut Wali Kota santoso, uji coba di 21 RT ini dilaksanakan di 21 Kelurahan di Kota Blitar sebagai percontohan, dimana jika program tersebut dapat berjalan baik dan maksimal maka program ini akan langsung dilaksanakan di 651 RT di Kota Blitar pada tahun 2022 depan.

“Tahun ini untuk sementara kami alokasikan anggaran sebesar Rp 1,050 miliar untuk program dana RT di 21 RT, sedang tahun depan rencananya kami anggarkan sebesar Rp. 32,5 miliar untuk program dana RT,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Wali Kota Santoso, secara teknis Pemkot Blitar juga sudah memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dana RT. Dan pada Program dana RT difokuskan untuk pembangunan fisik dan non fisik di tiap lingkungan dengan perbandingan sebanyak 70 persen dana RT digunakan untuk pembangunan fisik di lingkungan dan 30 persen untuk kegiatan non-fisik atau pemberdayaan masyarakat.

“Saya juga perintahkan Camat, Lurah, dan LPMK untuk ikut mendampingi dan mensosialisasikan program dana RT ke masyarakat agar terlaksana sesuai dengan aturan dan teknis,” imbuhnya.[htn]

Parkir Liar Meresahkan Satpol PP dan Dishub Ambil Tindakan Malang, Bhirawa Parkir liar merajalela di Kota Malang, kondisi ini meresahkan masyarakat karena lalu lintasnya terganggu. Senin (18/10) kemarin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, operasi gabungan menindak para pelanggar parkir liar tersebut.

Kepala Seksi Komandan Peleton (Kasi Danton) Tim Beruang Satpol PP Kota Malang, Basori, mengemukakan, sebelumnya pihaknya menerima aduan dari masyarakat tentang banyaknya jukir liar yang ingin memungut uang parkir. “Dan terbukti dilapangan memang ada,” ujarnya.

Petugas memyasar sekitar Pasar Sawojajar, Jalan Bromo, dan Jalan Jakarta. Para jukir liar itu, diberikan berupa pendataan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan Dishub.

“Mereka ini ada yang tidak memiliki KTA/ ijin jukir hingga mengganggu bahu jalan. Jadi, kami tindak tegas seperti harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring),” tuturnya. [mut]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bakti sosial Persatuan Wartawan Indonesia Kab.Lamongan dibidang sosial ekonomi pasca pandemi Covid - 19 dengan memperkuat para pelaku IKM dan UMKM dengan percepatan kepengurusan SPP-PIRT.

Bakti Sosial PWI

Lakukan Percepatan Kepemilikan SPP-IRT Pelaku UMKM Lamongan, Bhirawa Para pelaku wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan bakti sosial, Senin (18/10), di Pendopo Kecamatan Sekaran. Bakti Sosial PWI kali ini berbeda, yakni menyasar di bidang sosial ekonomi dengan melakukan sosialisasi dan percepatan pengurusan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) kepada para pelaku IKM dan UMKM. Dengan upaya sosialisasi serta percepatan pengurusan tersebut,para pelaku IKM dan UMKM di Kecamatan Sekaran mampu meningkatkan

dan memperluas jangkauan pemasaranya. Dan tentunya mendukung program Bupati Lamongan dalam menggairahkan kembali perekonomian pasca pandemi.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang hadir beserta jajaranya dilokasi mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh PWI Lamongan. Pak Yes, sapaan akrab Yuhronur mengungkapkan jika edukasi terhadap masyarakat pelaku usaha untuk memperoleh P-IRT ini sangat penting, karena dengan kepemilikan P-IRT masyarakat dapat lebih leluasa memperluas jangkauan pemasaran produk.

“Terkait P-IRT ini akan terus kami kembangkan, karena dengan kepemilikannya mereka bisa berjualan di luar daerah, online, bisa memasukkan ke oko-toko waralaba, dan sebagainya.

Manfaatnya sangat besar sekali bagi UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan,” ucap Pak Yes. Adanya P-IRT ini dikatakan Pak Yes bisa sebagai kunci untuk mendongkrak omset pemasaran. Beliau juga meminta agar dinas terkait segera menyusun strategi untuk memudahkan kepengurusan P-IRT bagi masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Lamongan.

“Nanti akan kita laksanakan gerakan, baik oleh dinas, atau bahkan

nanti akan dibantu TP PKK Kabupaten Lamongan untuk mempercepat PIRT ini dimiliki oleh seluruh masyarakat Lamongan. Supaya masyarakat lebih percaya diri dalam peningkatan kualitas produksi dan kualitas pemasaran,” tambah Pak Yes. Diungkapkan Ketua PWI Kabupaten Lamongan Bahtiar Febrianto bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bakti sosial pertama yang dilakukan PWI Lamongan di bidang sosial ekonomi. Selain itu, bakti sosial ini merupakan ide yang keluar dari adanya keluhan pelaku UMKM karena belum bisa melakukan pemasaran keluar daerah karena belum memiliki P-IRT. [aha,yit]

Desain Logo dan Maskot MPP Diharap Jadi Maskot Bojonegoro, Bhirawa Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, mengatakan pandemi saat ini menjadi pembelajaran untuk melahirkan berbagai solusi, yang tidak hanya mengatasi akibat pandemi tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan.

Hal tersebut diungkapkan Mas Wawan sapaan akrabnya saat memberikan apresiasi kepada peserta yang lolos lima besar dalam Penjurian Lomba Desain Logo dan Maskot Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro melalui video conference yang dilaksanakan digedung PIP Dinas Kominfo, kemarin (18/10). “Kita disini harus netral pilih yang paling baik diantara yang baik dan bisa menjadi maskot dalam pelayanan,” ucap Wabup Budi Irawanto.

Pihaknya menambahkan dalam pelaksanaan lomba desain logo dan maskot MPP semoga bisa lebih dikenal dan optimal dalam pelayanan masyarakat, logo merupakan visualisasi dari nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat. MPP menjadi pusat pelayanan publik mulai dari perizinan, layanan kependudukan, dan berbagai pelayanan lainnya.

Sehingga harus menjadi solusi untuk pelayanan Pemerintah. Pelaksanaan lomba desain logo dan maskot adalah satu upaya meningkatkan branding, energi dan semangat baru untuk MPP Bojonegoro, yang telah di adakan pada tanggal 27 September - 11 Oktober 2021.

Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto saat memberikan apresiasi kepada peserta yang lolos lima besar dalam Penjurian Lomba Desain Logo dan MPP Kabupaten Bojonegoro melalui video conference yang dilaksanakan digedung PIP Dinas Kominfo setempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari, mengatakan dalam pelaksanaan ini diikuti oleh 260 peserta baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bojonegoro.

“Pada tahap ini kita lakukan penjurian untuk menentukan pemenang dari lima besar yang telah dilakukan penjurian sebelumnya. peserta yang lolos melakukan presentasi dihadapan Dewan Juri dan Wakil Bupati Bojonegoro,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan penjurian ini kami percayakan sepenuhnya kepada dewan juri yang profesional dari berbagai kalangan, seperti content creator, desainer grafis, setelah ditentukan yang terbaik dan segera diumumkankan melalui web-https://dpmptsp.bojonegorokab.go.id/ Diharapkan dalam pelaksanaan ini, MPP Bojonegoro bisa dikenal masyarakat lebih luas dan bisa menjadi motivasi dalam menjalankan pelayanan yang Prima kepada Masyarakat Bojonegoro.[bas]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon, 19

ITS Resmi Buka Sekolah Interdisiplin Manajeme Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara resmi menyatukan Program Pendidikan Lintas Disiplin Ilmu tingkat pascasarjana, melalui peluncuran Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT) dan penambahan Program Studi (Prodi) baru, Magister Inovasi dan Teknologi (MIST).

Rektor ITS Prof Mochammad Ashary dan jajaran dalam peresmian pembukaan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi.

Pembukaan sekolah interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini dimaksudkan menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan dunia kerja industri 4.0.

SIMT merupakan sekolah pertama di luar fakultas yang dimiliki ITS ini sebelumnya telah diperkenalkan dalam soft launching oleh Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochammad Ashari Meng, pada hari terakhir Rapat Ker-

ja dan Sekolah Kepemimpinan ITS 2021, Februari lalu.

Rektor ITS yang biasa disapa Ashari tersebut menjelaskan, selama ini di ITS sudah terdapat berbagai program interdisiplin tingkat pascasarjana, namun masih tersebar di berbagai organisasi ITS. "Model pendidikan program inilah, yang akan menjembatani berbagai disiplin ilmu untuk me-

menuhi kebutuhan nyata pada industri,'' kata dia, Senin (18/10).

Melihat ke belakang pada saat soft launching, lanjut Ashari, tiap bidang pekerjaan tidak hanya satu ilmu disiplin yang diperlukan. Setiap keputusan yang akan dibuat, memerlukan aspek finansial, manusia, dan teknis yang harus diperhatikan. Setelah melewati berbagai proses, akhirnya program SIMT ini berhasil diluncurkan secara resmi.

"Dari berbagai program atau bidang peminatan baru ini dapat mengolaborasikan dosen dari berbagai departemen dan industri di ITS,'' terang Guru Besar Teknik Elektro ITS ini.

Dekan SIMT ITS, Prof Ir I Nyo-

man Pujawan MEng PhD CSCP, mengaku sudah sangat siap mewujudkan cita-cita mengelola pendidikan interdisiplin lintas rumpun keilmuan dalam satu atap untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dijelaskan lebih lanjut, program SIMT inilah yang akan menjembatani berbagai disiplin ilmu untuk memenuhi kebutuhan nyata pada industri.

Guru Besar bidang Supply Chain Engineering ini melanjutkan, SIMT akan dijalankan atas kerja sama kelembagaan antara SIMT, fakultas dan departemen di ITS, baik di tingkat strategis merancang kurikulum atau tingkat taktikal dalam menentukan pengajar dan

Keinginan Pemkab Trenggalek Buka Universitas Bakal Jadi Kenyataan Trenggalek, Bhirawa Tinggal menunggu waktu, Wacana pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), Universitas Negeri Malang (UM) di Trenggalek berlanjut ke tahap yang lebih serius. Bisa dikatakan dalam waktu singkat antara Pemkab Trenggalek dan UM berlanjut pada penandatanganan MoU kerjasama, dan bakal ditandatangani Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dengan Rektor Universitas Negeri Malang, Prof Dr AH Rofi'uddin MPd, saat perhelatan Dies Natalis ke-67 UM, di Lecture Hall, Gedung Kuliah Bersama, Malang, Senin (18/10).

Rencananya Universitas Negeri Airlangga (Unair) juga akan melakukan hal yang sama, mendirikan PSDKU di Perkebunan Dilem Wilis Kecamatan Bendungan.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, memang ingin memberikan nilai lebih pada perkebunan Dilem Wilis. Keberadaan dua kampus kenamaan ini nantin-

ya selain diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga diharapkan mampu menjadi pengungkit perekononian di wilayah itu.

"MoU ini mengawali cita - cita kita untuk membuka Universitas di Trenggalek. Semoga diberi kelan-

caran dan sinergi UM dan Trenggalek ini bisa mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Trenggalek,'' tutur Bupati Arifin, usai menandatangani kesepakatan kerjasama itu.

Bupati berharap doa restu tentunya ini bisa menjadi yang pertama di

Pemkab Trenggalek dan UM pada penandatanganan MoU kerjasama, dan bakal ditandatangani Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dengan Rektor Universitas Negeri Malang, Prof Dr AH Rofi'uddin MPd, saat perhelatan Dies Natalis ke-67 UM, di Lecture Hall, Gedung Kuliah Bersama, Malang.

Kabupaten Trenggalek, keberadaan kampus di kawasan Dilem dan bisa memberikan nilai lebih bagi pengembangan kawasan dibanding berada di tengah - tengah kota. Apalagi Dilem Wilis sendiri merupakan salah satu obyek pengembangan selingkar Wilis sesuai amanah Perpres 80 tahun 2019.

Universitas Negeri Malang sendiri telah dua kali melakukan kunjungan ke Trenggalek. Kunjungan pertama dolakukan oleh tim kerjasama UM dengan agenda membangun komunikasi dan kunjungan lapang.

Tidak menunggu lama UM melakukan kunjungan kedua. Kali ini Prof Rofi'uddin turut hadir guna mengintensifkan rencana kerjasama serta meninjau langsung lokasi PSDKU akan digelar. Bahkan saat lawatan ini Prof Rofi'uddin berani mengatakan, bawasannya wacana kerjasama antara Trenggek dan UM ini sudah bisa dikatakan 50%. Dan ungkapan itu benar - benar diwujudkan dengan penandatanganan MoU oleh keduanya. [wek]

Buku Referensi Dispersip Minim, Mahasiswa Unars Kecewa

BANGKU POJOK

wiwieko/bhirawa

Sebagian siswa di Tulungagung disuntik vaksin Covid 19 jenis Pfizer.

Vaksinasi Covid-19 Pelajar di Kab Tulungagung Hampir Tuntas Tulungagung, Bhirawa Vaksin Covid-19 bagi pelajar di Kabupaten Tulungagung hampir tuntas. Kini sudah 90% dari sasaran sebanyak 92.535 pelajar usia 12-18 tahun sudah tervaksin semua. Menurut Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, Senin (18/10), pelajar yang belum disuntik vaksin di Kota Marmer tinggal menyisakan siswa SD kelas enam yang sudah berusia 12 tahun.

"Tinggal siswa kelas enam SD yang belum divaksin. Jumlahnya sekitar 10% dari jumlah sasaran yang 92.535 siswa itu,'' ujarnya. Menurutya, para pelajar kelas enam SD itu pun tidak semuanya akan disuntik vaksin Covid-19. Masalahnya di antara mereka tidak semuanya pula sudah berumur 12 tahun. ''Kami perkirakan dari setiap kelas enam SD, siswa yang sudah berumur 12 tahun sekarang 40% saja,'' ucapnya.

Didik menjelaskan, belum segera dilakukannya vaksinasi bagi siswa kelas enam SD karena dinilai mobilitas mereka belum seintens siswa SMP maupun SMA. ''Karena itu, kami utamakan dulu untuk melakukan vaksinasi bagi siswa SMP dan SMA,'' sambungnya. [wed]

Situbondo, Bhirawa Minimnya ketersediaan buku referensi yang ada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Situbondo dikeluhkan sejumlah pengunjung, Senin (18/10). Tak hanya warga, sejumlah mahasiswa Universitas Abdurahman Saleh (Unars) Situbondo juga mengeluhkan hal yang sama. Pasalnya rujukan buku yang dibutuhkan tak tersedia di ruang Perpustakaan Daerah.

Menurut Hofifah, salah satu mahasiswa Universitas Abdurachman Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), saat berkunjung banyak buku rujukan yang dibutuhkan sulit didapatkan.

Padahal buku - buku referensi itu sudah menjadi kebutuhan dirinya untuk menyelesaikan tugas perkuliahan di kampus Unars Situbondo. "Buku - buku itu untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Tetapi sebagian besar saya kesulitan mendapatkan sebagai rujukan tugas kuliah,'' aku Hofifah saat ditemui di ruang Perpustakaan Daerah kemarin.

Hofifah menegaskan, akibat minim-

nya stock ketersediaan buku referensi membuat sejumlah mahasiswa mengaku kecewa. Di sisi lain, mencari referensi bahan bacaan di internet seringkali mendapatkan kritikan dari dosen karena alasan tertentu.

"Kata dosen, referensi buku menjadi rujukan utama dalam setiap penyelesaian tugas perkuliahan. Meski sudah ada fasilitas e-book, buku referensi (buku diktat) tetap menjadi rujukan utama bagi penyelesaian tugas setiap mahasiswa,'' beber Hofifah. Ketersedian buku di Perpustakaan Kabupaten Situbondo terkadang tidak sesuai dengan buku yang ditunjukkan petugas Perpustakaan. Ini diakui Hofifah, tatkala mencari buku tentang Ilmu Hukum, ternyata yang direkomkan petugas Perpustkaan buku tentang Ilmu Ekonomi.

"Ya petugas itu memberitahu katanya buku referensi buku yang saya cari ada di rak. Namun setelah saya dekati ternyata lain,'' keluh Hofifah dengan raut wajah kecewa. [awi]

sawawi/bhirawa

Hofifa bersama teman kuliah di Unars Situbondo saat mengunjungi ruang perpustakaan milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo, Senin (18/10).

GALERI

Dosen dan mahasiswa FK UMSurabaya melakukan skrinning s

Cegah S

FK UMSurabaya Buat Aplikasi Surabaya, Bhirawa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya menggelar Pojok Sehat Antrometri. Kegiatan pengabdian masyarakat Dosen dan Mahasiswa sebagai skrinning stunting dan Pengobatan Terbatas Anak Sakit (Poseant Seri 1) di wilayah Puskesmas Kenjeran bertempat di Gedung Serbaguna Bulak, Minggu (17/ 10). Kegiatan ini dibantu juga oleh kader kesehatan dan petugas Puskesmas setempat.

Menurut Kepala Departemen Ilmu Anak UMSurabaya, dr Gina Noor Djalilah SpA MM, kegiatan ini merupakan arahan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang menginginkan angka stunting di Kota Pahlawan dapat ditekan.

"Mulai Bulan April lalu (Dinas Kesehatan Kota Surabaya) mengumpulkan semua FK di Surabaya termasuk di UMSurabaya untuk membantu pergerakan penanganan stunting, sehingga dibuatlah program ini,'' ungkapnya usai memeriksa anak Balita.

Menurut Gina sapaan akrabnya kegiatan ini akan membantu para orang tua untuk memonitor

bagaimana perkembangan anak dari usia 0 hingga 5 tahun.

Mengingat masa emas pertumbuhan sangat rawan. Jika terdapat kelalaian maka dapat berakibat fatal bagi sang anak.

Terlebih saat ini pandemi Covid 19 masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

"Karena ada benar -benar lo pada anak - ana soalnya. Karena turun maka coba - betul meman kondisi anak-an untuk status ant kah gizinya baik

SISWA

Fasilitasi Kerjasama Timur Tengah, TGB Sebut Tiga Keistimewaan IAIN Kediri Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Indonesia (OIAAI), Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kerjasama IAIN Kediri, dengan Perguruan Tinggi di Timur Tengah terutama di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Mahasiswa dan dosen dapat saling mengunjungi dan bertukar gagasan terkait wawasan keislaman.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Kediri

zainal ibad/bhirawa

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Indonesia (OIAAI), Muhammad Zainul Majdi menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU), sebagai bentuk komitmen IAIN Kediri memperluas kerjasama dengan PPT di Timur Tengah.

"Dengan senang hati, saya akan mem-follow up apa saja yang bisa dikerjasamakan dan kami fasilitasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai harapan bersama,'' kata TGB di acara Seminar Nasional mengusung tema 'Peluang Kerjasama PTKIN di Timur Tengah', Senin, (18/10).

TGB menjelaskan, setidaknya ada tiga keistimewaan

IAIN Kediri yang tidak banyak dimiliki perguruan tinggi lain. Pertama, lanjutnya, posisi geografis dan demografi di sekitar IAIN Kediri yang mendukung. Masyarakat Kediri dikenal memiliki semangat keislaman yang sangat tinggi sehingga sudah menyatu karena berada dalam frekuensi yang sama.

"Hal itu membuat IAIN

Kediri tidak memiliki resistensi. Tidak sedikit perguruan tinggi yang terpaksa menghabiskan energi melakukan kolaborasi dan kesepahaman dengan masyarakat sekitar, karena tidak memiliki dukungan sosial. Nah, IAIN Kediri sudah memiliki itu dan sudah sangat kondusif,'' terangnya.

Kedua, Lingkungan keilmuan yang tertata dan terbangun di Kediri. Hal itu dapat dilihat dari banyak sekali kiai, pesantren, tokoh agama yang memiliki pemahaman yang sangat kuat terhadap khazanah keislaman klasik dan kontemporer. ''Faktor ini juga menjadi daya dukung bagi IAIN Kediri berkembang,'' papar TGB. Keistimewaan ketiga, menurutnya, IAIN Kediri

memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kapasitasnya yang terus meningkat. Era saat, kata TGB, sudah tidak relevan lagi menilai kemajuan sebuah perguruan tinggi dari lokasi di pusat atau di daerah. Semua hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas bisa diakses semua orang dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu.

Sementata itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Kediri, Wahidul Anam menyatakan, kerjasama yang diharapkan bersifat resiprokal atau saling memberi dan menerima, misalnya pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti yang dibiayai kedua belah pihak. [*]

rawa

& OLAHRAGA en dan Teknologi

AYAAN Oktober 2021

pembimbing tesis.

"Diresmikannya SIMT ini merupakan bentuk keseriusan ITS dalam menata organisasi, mewujudkan pentingnya resource sharing di internal ITS serta menjemput peluang atas kebutuhan pendidikan interdisiplin,'' terang dia.

Program Pendidikan Pascasarjana Interdisiplin ITS ini secara resmi terdiri atas Program Studi (Prodi) Manajemen Teknologi yang terbagi dalam dua jenjang yakni Magister Manajemen Teknologi (MMT) dan Doktor Manajemen Teknologi (DMT). Melengkapi program studi Manajemen Teknologi, peresmian sekolah interdisiplin kali ini juga menghadirkan program studi baru

Halaman 7 S O S O K

Guru Besar Pertama yang Dikukuhkan Unusa

Sejarah baru dicatatkan Prof Dr Mulyadi dr SpP (K) FISR. Untuk pertama kalinya, dosen dengan Bidang keilmuan Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi ini mencatatkan diri sebagai guru besar pertama Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) yang ber-NIDN. Dalam orasi ilmiahnya, Sabtu (16/10), Prof Mulyadi mengangkat topik Tantangan Pendidikan Dokter Serta RS Pendidikan dalam Pandemi Covid19.

Prof Mulyadi mengatakan, dirinya sebagai ahli paru terfokus pada mahasiswa fakultas kedokteran yang harus praktik menangani pasien langsung

yaitu Magister Inovasi dan Teknologi (MIST) yang sekaligus membawahi Program Profesi Insinyur (PPI) dan Program Pelatihan Berkelanjutan (PPB).

Nyoman berharap diluncurkannya SIMT ini semakin memantapkan langkah ITS untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan perencanaan.

"Dengan peresmian ini, saya berharap agar ITS menjadi salah satu contoh pelaksana pionir sekolah interdisiplin yang sukses dan layak ditawarkan di level internasional,'' tegasnya optimistis. [ina]

dan bagaimana hal tersebut secara adaptif dilakukan ketika terjadi pandemi.

"Selama pandemi dua tahun, ternyata kasus dokter meninggal karena terpapar Covid 19 itu malah dokter - dokter umum. Seperti kami dokter paru dan spesialis penyakit dalam malah lebih sedikit, hal itu dikarenakan mental kami sudah siap sehingga memperlakukan pasien yang datang sebagai suspeck Covid 19. Maka penting sekali bekal bagi mahasiswa kedokteran untuk wawasan penyakit infeksius seperti ini,'' ujarnya.

Menurut Prof Mulyadi, kompetensi seorang dokter secara sederhana dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni harus diketahui (must know), sebaiknya diketahui (should know) dan baik untuk diketahui (nice to know).

"Saat pandemi COVID-19 dan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Nomor 1 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh dari rumah, telah mengurangi kesempatan mahasiswa pendidikan profesi dokter dapat berinteraksi dengan pasien. Ini telah mengusik

“Kompetensi seorang dokter secara sederhana dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni harus diketahui (must know), sebaiknya diketahui (should know) dan baik untuk diketahui (nice to know)”.

Prof Dr Mulyadi dr SpP (K) FISR

nurani saya terhadap pendidikan dokter,'' katanya.

Gubes kelahiran, Trieng Meduro, Sawang, Aceh Selatan, pada 19 Agustus 1962 ini mengatakan, menghadapi keadaan ini para pendidik kedokteran diharuskan untuk menggunakan sistem berbasis teknologi dan simulasi melalui daring.

"Ini merupakan tantangan sekaligus pertaruhan. Mengingat prinsip utama dalam pendidikan kedokteran, prinsip pengajaran klinis ideal yang tidak dapat digantikan adalah tidak ada guru yang lebih baik selain pengalaman langsung menghadapi pasien,'' katanya.

Suami dari Dr Arti Lukitasari dr SpM ini mengatakan, kegiatan pedagogis memakai simulasi dan inovasi teknologi selama pandemi seperti kuliah Daring, simulator virtual webcasting, diskusi ruang Daring, telah menghilangkan, setidaknya mengurangi esensi pendidikan yang bertujuan menghasilkan seorang dokter yang sesuai dengan panduan pendidikan dokter Indonesia.

"Regulasi yang membatasi hubungan antara peserta pendidikan dokter dengan pasien pada masa pandemi merupakan dilema, karena seorang dokter kelak akan menghadapi orang yang sakit, sesuai tingkat kompetensinya,'' katanya.

Kedepan Prof Mulyadi berharap, merupakan suatu keniscayaan agar mahasiswa pendidikan profesi doter untuk terlibat dan ikut melihat pasien yang nyata di rumah sakit dengan alat pelindung diri maksimal, serta mengikuti Protokol Kesehatan. [ina]

Poltekkes Kerta Cendekia Fasilitasi Vaksin Warga Sekitarnya Sidoarjo, Bhirawa Setelah berhasil memberikan vaksin mahasiswanya. Kini Poltekkes (Politeknik Kesehatan) Kerta Cendekia Sidoarjo memfasilitasi warga siswa SMK Karta Cendikia dan warga sekitar, baik vaksin tahap pertama hingga tahab kedua.

Menurut Direktur Poltekes Kerta Cendekia Sidoarjo, Agus Sulistyowati SKep Mkes, vaksinasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lingkungan kampus selalu terapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat. "Kami berikan apresasi kepada Dinas Kesehatan dan Pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), kerja keras mereka bisa berjalan baik dan lancar,'' ungkap Agus, di sela - sela memantau jalannya vaksinasi mahasiswa, siswa

stunting dan Pengobatan Terbatas Anak Sakit (Poseant Seri 1).

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Stunting

i Aikkochildcare dan Abdimas

pandemi jadi ini ost observasi kek hampir 2 tahun a ini level sudah a dilakukan betul tau bagaimana nak. Seperti apa trometrinya apaatau kurang, lalu

apakah ada resiko stunting dan pastinya tetap dengan Protokol Kesehatan,'' tambahnya.

Selain itu, juga Ketua Koordinator Program Percepatan Stunting ini juga menjelaskan bila era digitalisasi ilmu kesehatan juga terus berkembang dan mengikuti zaman.

"Kami membuat aplikasi dengan

nama Aikkochildcare.com, dimana dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan karena ini masih pandemi jadi ada orang tua yang takut untuk datang bisa manfaatkan aplikasi ini,'' jelasnya.

Penggunaan aplikasi ini ditargetkan bagi ibu hamil dan orang tua yang memantau perkembangan anaknya. Pasalnya banyak informasi yang tersedia sehingga memudahkan bagi para usernya serta dapat mengantisipasi jika terdapat kondisi perkembangan anak yang tidak sesuai dan memudahkan orang tua untuk memantau kondisi gizi anaknya.

Dekan FK UMSurabaya, dr Jusuf Wibisono SpP (K) FCCP FIRS, menyampaikan apresiasi kepada tim dan panitia semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga angka stunting di Surabaya benar - benar zero dan tidak ada lagi.

"Kami juga berharap agar kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berakhir di Puskesmas Kenjeran saja, akan tetapi bisa ke wilayah Puskesmas lainnya,'' tandasnya. [ina]

SMK dan warga sekitarnya, pada Senin (18/10) kemarin.

Agus menjelaskan, kini Perkuliahan Tatap Muka (PTM) sudah diterapkan namun tetap menerapkan

Prokes ketat. Selain itu juga mewajibkan ada surat izin dari orang tua.

Dosen dan karyawan sudah divaksinasi semua, dengan support dari Dinas Kesehatan dan program dari

achmad suprayogi/bhirawa

Salah satu siswi SMK Kerta Cendekia yang ikut vaksin di Poltekkes Kerta Cendekia.

Pelayanan Motor Pintar Kembali Layani Siswa Sidoarjo, Bhirawa Layanan motor pintar atau Torpin milik Disperpusip Kab Sidoarjo yang berisi buku bacaan, awal Bulan Oktober 2021, mulai diterjunkan lagi ke desa - desa melayani siswa SD, PAUD dan TK. Menurut Kepala Disperpusip Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, meski demikian layanan dari Torpin ini belum semuanya diterjunkan kembali ke desa - desa. Masih

beberapa saja yang diopersionalkan lagi. Belum semuanya sebab masih diujicobakan. Harus menjaga, sebab masa pandemi Covid 19 masih belum berakhir.

Medi menjelaskan, Torpin yang ada di Kantor Pusat Disperpusip, mulai Bulan Oktober ini sudah berkunjung ke TK atau SD yang ada di wilayah Kec Candi. Yakni Desa Sugihwaras dan Desa Balongdowo.

Sedangkan Torpin yang ada di unit

jaringan di Krian sudah mengunjungi TK atau SD yang ada di wilayah Kec Wonoayu. Yakni di Desa Semambung dan Desa Pilang.

"Ada 18 Torpin. Di Kantor Pusat ada sembilan dan di unit jaringan yang ada di Kec Krian ada sembilan,'' lanjut Medi.

Di dalam Torpin berisi sekitar 700 an eksemplar buku bacaan jenisnya bermacam - macam. Torpin ini bisa datang ke lokasi SD atau di lokasi

kantor balai desa setempat. Tergantung pada koordinasi yang dilakukan. Torpin ini sempat vacum sebab ada Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga siswa SD banyak menantikannya. begitu Torpin mulai aktif lagi para siswa SD terlihat sangat antusias.

"Siswa yang datang membaca buku ke Torpin tetap diingatkan supaya menjaga Protokol Kesehatan,'' kata Medi. [kus]

Seribu Pedagang Kantin Sekolah Terima Bansos dari Pemkab Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya seribu pedagang di lingkup sekolah SD dan SMP yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah Pemkab Mojokerto, selama pandemi Covid 19 tak dapat berjualan di kantin sekolah mendapatkan bantuan Sembako dari Pemkab.

Penyerahan Bansos ini dilakukan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Ludfi Ariyono Plt Kepala Pelaksana BPBD sekaligus Kadinsos Kabupaten Mojokerto. Di beberapa titik lokasi salah satunya di Pendopo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Sabtu (16/10).

Bupati menjelaskan, aturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas siswa sekolah belum merekomendasikan kantin beroperasi.

Sebab aktivitas Makan Minum (Mamin) bersama, membawa risiko persebaran Covid 19. Yakni celah Prokes kendor saat seseorang melepas masker dan tidak memperhatikan jarak aman satu sama lain.

Pembatasan kantin ini tentu membawa dampak ekonomi sangat besar bagi para pedagang area sekolah, maupun di sekitaran lingkungan sekolah. Bansos ini, kata bupati, sebagai bentuk usaha Pemkab Mojokerto meringankan beban ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang usaha. "Sudah lama sekolah dilaksanakan secara Daring, meski kini sudah melaksanakan PTM terbatas.

Namun aturan belum merekomendasikan kantin sekolah buka, ini menghindari risiko persebaran

Covid 19,'' kata Bupati.

Maka Bansos diberikan meski tidak dapat membantu sepenuhnya, namun harus bersyukur karena semua masih diberi kesehatan. Bupati juga ingin menekankan agar warga

Pengurus KONI Kota Batu saat menjemput para Atlet Kota ini di Bandara Juanda setelah berlaga di PON XX.

atlet di Bandara Juanda. Mereka disambut Pengurus KONI Kota Batu serta Dinas Pendidikan Kota Batu. Kemudian dengan menggunakan bus milik Pemkot Batu,

para atlet diantarkan menuju Gedung PPPTK PKn dan IPS yang berada di Desa Pendem, Kota Batu.

Kini ada dua atlet dan satu mekanik Paralayang yang masih tertahan di

yang belum vaksin segera datang ke Faskes terdekat. Cakupan vaksin harus segera dipenuhi targetnya dan minimal 70%. Ini agar level PPKM segera turun diikuti dengan pelonggaran kegiatan masyarakat. [min]

hasan amin/bhirawa

Bupati saat akan menyerahkan Bansos pada pemilik kantin sekolah di Pendopo Kecamatan Trowulan.

Atlet PON Kota Batu Pulang Langsung Dikarantina Kota Batu, Bhirawa Para atlet Kota Batu yang memperkuat Kontingen Jatim pada PON XX Papua telah tiba di Kota Batu.

Namun mereka tak bisa langsung pulang ke rumah dan bertemu keluarga masing - masing. Menggunakan bus milik Pemkot Batu, para atlet ini diantarkan ke Gedung PPPTK PKn dan IPS Kota Batu untuk menjalani karantina.

"Alhamdulillah gelombang pertama kedatangan atlet Kota Batu yang memperkuat PON XX Papua sudah tiba di Kota Batu dengan selamat,'' ujar Ketua Umum KONI Kota Batu, Drs Mahfud, Minggu (17/10).

Ada delapan atlet yang saat ini sudah pulang dan menjalani karantina. Mereka itu tujuh atlet Paralayang dan satu atlet Tarung Derajat. Dan saat tiba di Kota Batu kondisi mereka semua sudah dinyatakan sehat dan bebas Covid 19 serta Malaria.

Para atlet ini masuk dalam gelombang pertama kedatangan

Polresta Sidoarjo.

"Vaksinasi hari ini terbanyak para mahasiswa baru, karena kakak kelasnya sudah banyak yang ikut vaksin mandiri. Karena masuk kampus syaratnya harus vaksin, maka saya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk difasilitasi,'' tandas Agus.

Sementara itu, Ketua Pelaksanan Vaksinasi, Fikri Aditya Pratama menambahkan, vaksin yang dipergunakan vaksin Sinovac. Nakesnya dari para alumni dan petugas Puskesmas Sekardangan Sidoarjo.

"Kami harus genjot agar para mahasiswa bisa vaksin semuanya. Selanjutnya warga sekitarnya dan siswa SMK Kerta Cendekia yang ada di lingkungan kampus. Sebanyak 150 dosis vaksin yang disuntikan,'' jelasnya. [ach]

Papua. Karena dari hasil Swab PCR yang diambil menjelang kepulangan ke Jawa Timur, ketiga duta Kota Batu ini dinyatakan positif Covid 19.

Meski demikian, Mahfud menegaskan kondisi dua atlet dan satu mekanik Paralayang ini dalam kondisi baik.

Dan saat ini mereka menjalani isolasi di Wisma Kemenangan Jawa Timur di Papua. Sedangkan delapan atlet Kota Batu yang dinyatakan negatif Covid 19 dan Malaria, sampai di Kota Batu mereka juga tidak diperkenankan langsung pulang ke rumah.

Mereka diharuskan menjalani karantina selama lima hari di PPPTK PKn dan IPS di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Karantina ini akan dilaksanakan selama lima hari dengan pengawasan dokter dan tim medis dari Dinkes Kota Batu. "Karantina yang dilakukan Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan ini untuk menjalankan instruksi Satgas Penanganan Covid 19 terkait protokol kesehatan atlet PON,'' tandas Mahfud. [nas]

GELANGGANG

Datangkan Tiga Pemain PON Sulsel dan Persedikab Kediri Pasuruan, Bhirawa Jelang berakhirnya masa pendaftaran pemain untuk kompetisi Liga 3 tahun 2021, PSPK Pasuruan Raya mendatangkan tiga pemain tambahan. Tiga pemain tersebut sangatlah dibutuhkan tim.

Karena selama ini, posisi itu memang perlu ada pembenahan.

Dua pemain baru itu adalah pemain jebolan tim Provinsi Sulawesi Selatan (Sulses) di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papuan ke 20 tahun 2021. Yaitu, Aslan, posisi penyerang dan Zubair posisi gelandang serang. Satu tambahan pemain lagi dari Persedikab Kediri, ialah Gigih dengan posisi penyerang.

"Kami sengaja mendatangkan tiga pemain sebelum pendaftaran pemain ditutup. Karena untuk pembenahan tim. Jadi, tambahan tiga pemain ini melengkapi 23 pemain sebelumnya. Dan kami, sudah fix mendaftarkan 26 pemain untuk kompetisi liga tiga di tahun ini,'' papar Pelatih PSPK Pasuruan Raya, Irfan Junaidi, Senin (18/10). Irfan berharap, tiga pemain baru tersebut bisa segera beradaptasi dengan tim secara keseluruhan, baik dengan rekan pemain, official, pelatih dan manajemen.

"Tentunya kami mengharapkan supaya mereka langsung secepatnya beradaptasi dan membaur dengan tim di sisa waktu sebelum liga dimulai. Makanya, saat liga dimulai chemistrynya sudah dapat,'' urai Irfan. [hil]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 8

Cegah Pungli PTSL Biaya Operasional Bisa Lewat Anggaran Desa Sidoarjo, Bhirawa Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi berharap kepada seluruh kepala desa agar kejadian OTT terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak terulang lagi. Oleh karena itu, Ia meminta Kades setiap menjalankan kegiatan apa saja harus melewati Musyarawarah Desa (Musdes). Termasuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

achmad suprayogi/bhirawa

Wabup Sidoarjo Subandi kepada warga desa agar tidak terjadi OTT terkait PTSL.

Selain itu, Subandi juga menekankan agar dalam pelaksanaan program PTSL Kepala Desa wajib menyelenggarkan Musdes yang membahas anggaran secara transparan untuk mencegah adanya pungli.

Tadi sudah kita sampaikan bagaimana penguatan terkait masalah pemerintah desa, penggunaan anggaran ADD maupun anggaran yang lainnya.

“Karena ini persolan yang ada di Sidoarjo yang lagi ramai diperbin-

cangkan terkait PTSL. Tadi saya sampaikan bentuk kegiatan apapun harus melalui Musdes,” kata Subandi usai meresmikan Jl. Raden Said dan membagikan paket semabako di Balai Desa Gemurung, Gedangan.

Sedangkan terkait PTSL, Wabup Subandi minta agar Kepala Desa tidak perlu ada rasa takut untuk melaksanakan PTSL. Subandi menyampaikan anggaran operasional PTSL bisa ditambah dengan cara

dimasukkan ke BUMDes. “Harapan saya kita anggarkan untuk PTSL dimasukkan ke BUMDes. Biarkan nanti pelaksanaan panitia dan lain lain itu dianggarkan.

Yang selama ini perbidang itu ada anggaran Rp 150.000 dan nanti ditambah ada Musdes yang dibiayai oleh pemerintah desa,” jelasnya.

Subandi menilai panitia penyelenggara PTSL di desa yang selama ini juga kerjanya luar biasa ada perhatian dari pemerintah desa. Harapannya setelah adanya tambahan anggaran tidak ada lagi kejadian masalah pungutan biaya.

“Jadi nanti sudah tidak ada tariktarikan, itu yang pertama. Yang kedua Kepala Desa harus bisa menyelesaikan secara administrasi. Jadi sudah tidak ada yang namanya surat keterangan waris, tidak ada lagi keteran-

gan hibah, tidak ada keterangan jual beli yang dipungut biaya,” ujarnya.

Wabup mengingatkan bila masih ada kepala desa yang memungut biaya itu melanggar aturan. Ini masuk kategori gratifikasi dan pungli.

“Mudah - mudahan nanti PTSL yang dimasukkan anggaran desa akan bisa diselesaikan kepala desa,” harapnya.

“Nantinya Kades tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program PTSL. Karena selama regulasi yang dijalankan Kades benar dan transparan pemkab Sidoarjo akan mengawal sampai selesai. Jadi, ini bukan masalah takut atau tidak, ini regulasi lama masih dipakai. Ya mestinya kepala desa itu harus bisa membedakan, kalau kita mau pendaftaran PTSL pada tahun 2021 maka 2020 secara administrasi harus selesai,” terang mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini. [ach]

KELANA JATIM

2022, DLH Bojonegoro Akan Bangun lagi 1 TPA dan 5 TPS Bojonegoro,Bhirawa Volume sampah kian meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menilai pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sudah mendesak untuk keperluan pengolahan sampah di wilayahnya.

Oleh sebab itu, pada tahun 2022, Pemkab Bojonegoro sudah merencanakan akan menambah satu TPA di Kecamatan Temayang dengan luasan sekitar 2,2 hektare. Dan lima tempat pembuangan sampah (TPS) guna memaksimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Bojonegoro. “ Penambahan satu TPA dan 5 TPS ini untuk mengurangi volume sampah di Bojonegoro,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Hanafi, kemarin (18/10).

Dia mengatakan, penambahan TPA dan TPS itu sudah disepakati saat rapat badan anggaran (Banggar) kemarin. Sebelumnya, DLH mengusulkan 10 TPS akan tetapi yang disepakati 5 TPS. Usulan ini, tentu karena volume sampah di Bojonegoro sangat besar yakni 550 ton atau 0,4 kilogram (kg) jika dihitung per penduduk untuk satu harinya. Dia melanjutkan, untuk saat ini Bojonegoro memiliki 48 TPS dan 2 TPA yang berada di Banjarsari dan Bandungrejo. “ Untuk satu TPA yang akan dibangun tepatnya di Desa Buntalan, Kecamatan Temayang. Yang nantinya akan menelan anggaran Rp 6,2 miliar. Yakni dengan rincian di antaranya seperti armada, container, bangunan kantor dan kontruksi pagar,” jelasnya.

Sementara, untuk luasan TPA seperti di Banjarsari seluas 6,3 hektare, Bandungrejo 2,2 hektare, dan yang akan dibangun di Temayang seluas 3,6 hektare. Dua TPA tersebut belum mampu menampung sampah di Bojonegoro yang dihasilkan. Bahkan di Banjarsari tinggi sampah mencapai 7 meter. “ Maka perlu dibangun TPA dan TPS untuk mengurangi volume sampah. Juga, harus ada perubahan pemikiran masyarakat agar mengurangi jumlah sampah yang dibuang,” pungkasnya.[bas]

Kades Sukolegok Dilaporkan Warganya ke Kejaksaan Sidoarjo, Bhirawa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suko Kecamatan Sukodono masih menunggu perkembangan proses hukum terhadap Kades Rokhayani yang dilakukan Kejaksanaan Negeri (Kejari) sebelum mengambil sikap.

Kades Rokhayani dilaporkan sejumlah warganya ke Kejari Sidoarjo karena diduga melakukan Pungli dalam pengurusan Prona tanah atau PTSL. Sekitar 20 warga, panitia prona, BPD dan terlapor kades Rokhayani sudah diminta keterangan dalam Pulbaket dan Puldata yang dilakukan Seksi Intel Kejakaaan.

“Saat ini masalah itu khan sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kami serahkan saja sepenuhnya proses penanganan masalah ini pada aparat kejaksanaan. Dan untuk sementara kami belum menentukan sikap apapun sambil menunggu perkembangan prosesnya,” jelas Ketua BPD Suko, Budi Agung.

Ia yang dihubungi melalui WA-nya, Senin (18/10) pagi mengatakan saat ini pihaknya berusaha memastikan pelayanan Kantor Desa Suko pada warganya tetap bisa berjalan normal sekalipun tengah digoyang kasus dugaan korupsi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada masalah terkait pelayanan surat menyurat atau administrasi pada warga desa Suko. Masih berjalan normal dan tidak ada masalah,” jelas pensiunan anggota kepolisian itu.

Ia juga mengaku sudah dipanggil Kejaksanaan dan menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. Pihak penyidik menanyakan padanya terkait keterlibatan BPD dalam kepanitiaan PTSL dan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan.[hds]

Baliho tidak membayar pajak, ditertibkan.

Kota Malang Bongkar Reklame Telat Bayar Pajak Malang, Bhirawa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, kembali menindak tegas reklame yang diketahui telat membayar pajak.

Kepala Bapenda Kota Malang Dr Handi Prihanto AP MSi mengatakan, ada 12 titik reklame yang menunggak pembayaran pajak.

“Kita sudah kirim surat panggilan pertama, kedua, tetap tidak diindahkan.

Maka konsekuensinya pada hari ini kita lakukan eksekusi pencopotan,” ujarnya Senin (18/10) siang, kemarin.

Mantan Kepala Dishub Kota Malang ini menyebut, dari 12 titik tersebut, total ada 276 juta tunggakan

yang belum diselesaikan oleh para pelanggar izin reklame. Sehingga hanya medianya yang diturunkan untuk selanjutnya diselesaikan di sidang tindak pidana ringan (tipiring) oleh petugas Satpol PP “Pajak dan izin reklamenya sudah habis. Yang pasti itu karena mereka sudah tidak bayar pajak. Kedua akan kita cek untuk imbnya. Kalau IMB nya tidak ada ya langsung akan dibongkar,” tuturnya.

Ia juga menyayangkan sikap dari pemilik reklame yang semestinya harus membayar pajak pendapatan reklame, sebagai syarat untuk pemasangan reklame itu sendiri.

“Mestinya para pengusaha reklame atau para pelaku usaha yang me-

masang reklame tentu sudah tahu kewajibannya untuk membayar pajak.

Hanya setahun sekali, seperti yang di lokasi ini (Jalan MT Haryono), sudah setahun lebih nunggak, dipanggil tidak ada yang merespon ya maka hari ini kita lakukan eksekusi,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat ST M Ling mengatakan, nantinya 12 pemilik reklame yang dibongkar ini akan menjalani sidang tipiring nantinya, jika mereka ingin memasang kembali.

“Jadi penindakan ini ada dua. Pertama yaitu penindakan administratif, itu kewenangan di Satpol PP untuk membongkar atau melepas reklame

yang tidak berizin atau tidak bayar pajak berdasarkan perda 4 tahun 2006. Bisa juga tindak pidana ringan, kita sidangkan dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan dan maksimal denda 50 juta,” terang dia.

Pihaknya menambahkan, kegiatan ini akan terus berjalan demi memberikan rasa efek jera bagi pelanggar.

“Tetap kita lakukan secara kontinyu. Semua pelanggar perda baik itu retribusi imb, pajak, tetap akan dilakukan oleh kami,” tandas dia.

Dalam penindakan ini, tercatat ada di jalan MT Haryono, Sukarno-Hatta, dan sepanjang jalan Ruko Bukit Villa Tidar, yang berhasil dibongkar oleh petugas gabungan.[mut]

Perketat Verifikasi,Pastikan Penyaluran BTPKLW Tepat Sasaran Lamongan,Bhirawa Tahapan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang dilakukan TNI Kodim 0812 Lamongan terus dioptimalkan.

Mekanisme penyaluran bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1,2 juta rupiah untuk setiap pedagang kaki lima dan warung kecil tersebut melalui verifikasi yang ketat.

“Data untuk penerima atau yang

berhak menerima bantuan ini sangatlah ketat. Sebab memakai sitim aplikasi dengan kata kunci NIK.Jadi , data yang kita peroleh daei dinas terkait yang ada di Lamongan kita verifikasi lagi,” ujar Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono, Senin(18/10).

Dijelaskanya, dari verifikasi data input NIK melalui aplikasi, bertujuan untuk mendeteksi calon penerima program.Sehingga kemungkinan un-

tuk mendapatkan bantuan double atau ganda tidak terjadi.

“Melalui NIK itu nantinya akan ketahuan dan langsung ada tanda merah, bagi yang audah dapat bantuan bukan menjadi prioritas program BTPKLW yang dilakukan TNI.Kita bergerak diluar itu,” terangnya.

Pada tahap pertama kemarin, bantuan diberikan kepada 1.246 penerima manfaat di empat kecamatan, yakni Kecama-

tan Lamongan, Deket, Turi dan Tikung.

Seperti diketahui, bantuan pemerintah yang disalurkan oleh TNI tersebut dengan alokasi 7.000 sasaran dengan total dana Rp 8,4 Milyar.

Secara bertahap yanh saat ini sudah memasuki tahap selanjutnya yang terus disalurkan kepada pedagang kaki lima dan pemilik toko/warung kecil yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.[Aha/Yit]

Mayoritas Pengendali Pangan Pedesaan Perempuan Trenggalek,Bhirawa Memperingati hari pangan dan hari cuci tangan sedunia, Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini kampanyekan keamanaan pangan dengan memperkuat basis PKK. Menurut penggiat perempuan ini , PKK menyampakan karena sistem pangan pedesaan mayoritas masih dipegang kendali peran perempuan. “ Sedang PKK punya kendali yang kuat karena hingga Dasa Wisma,” terangnya usai mengikuti kegiatan kampanye keamanan pangan ini di Hall Gajah Mada, Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Senin (18/10).

Ke depan lanjutnya pihaknya akan mencoba lebih mewujudkan peran PKK dalam mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pangan di pedesaan. “Mulai dari sistem produksi, pengolahan, distribusi sampai dengan memastikan nutrisi setap masakan yang ada di meja makan itu betulbetul berkualitas bagi anggota keluarga,” imbuhnya.

Kampanye tentang nutrisi pangan ini sudah dilakukan lebih dari beberapa tahun yang lalu. Jadi saya yakin kampanye itu telah membuahkan ha-

sil. Tinggal kita terus berupaya menjangkau sisanya. Tidak hanya kenyang saja yang kita pikirkan, namun juga memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

“Kita tidak kunjung berhenti meningkatkan peran PKK untuk berkolaborasi dengan beberapa lintas sektor, dinas terkait maupun tokoh desa untuk mengkampanyekan kembali kualitas pangan yang berkualitas,” tandas inisiator Sepeda Keren tersebut.

Kadang-kadang masyarakat kurang memperhatikan makanan yang dimakan apakah sehat atau jauh dari kata sehat. Presepsi asalkan enak, kemudian mengenyangkan harus mulai digeser menjadi makanan dengan kandungan gizi yang cukup.

Padahal mengkonsumsi makanan tidak aman bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Loka POM Kediri, Joni Edrus Setiawan, SSi., Apt., dalam kampanye keamanan pangan ini.

“Pengolahan, penyimpanan makanan yang tidak benar bisa menimbulkan bahaya kimia, bahaya physic dan bahaya biologi,” ungkap Loka POM Kediri itu dalam kampanye keamanan pangan ini.

Joni juga menyampaikan banyak hal mengenai keamanan makanan, mulai dari cara memilih, menyimpan, mengolah dan mengemas makanan yang aman. Termasuk juga dengan cara mengecek makanan yang akan kita makan dengan ceKLIK yang merupakan kepanjangan dari Cek: Mengecek, K: Kemasan, L: Label, I: Izin Edar dan K yang terakhir kedaluwarsa.

“Cek kemasan apakah dalam kondisi yang baik, atau tidak. Pastikan juga tidak berlubang, sobek, karatan, hingga tidak lembek karena lembap. Terus cek label, bacalah informasi produk yang tercantum dalam label dengan cermat,” imbuh pegawai BP POM Kediri itu.

Selanjutnya, juga cek izin edarnya, bila produk tidak memiliki izin medar, produk tersebut harus diwaspadai. Terus masa kedaluwarsa, sebab produk yang sudah kedaluwarsa tidak akan bekerja dengan

efektif atau bahkan dapat membahayakan kesehatan.

Sedangkan Etik Ayu Kusworini, SKM., Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabapaten Trenggalek saat membuka kegiatan kampanye ini menambahkan, “menciptakan keamanan pangan perlu upaya, tidak hanya produsen makanan saja, melainkan upaya dari semua pihak,” ucapnya.

Maka dari itu salah satu pejabat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) mengajak peran PKK dalam mengkampanyekan keamanan pangan ini. Etik sadar kualitas dan keamanan makanan yang tersaji tidak lepas dari perempuan dalam keluarga tersebut.

Perempuan ini juga sempat membagikan informasi 5 kunci keamanan pangan. Diharapkan dengan bekal informasi ini masyarakat bisa selektif dalam mengkonsumsi makanan, serta benar dalam menyimpan dan mengolah makanan yang sehat dan aman.

5 kunci keamanan pangan ini diantaranya, jagalah kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan. Kemudian, pisahkan bahan makanan men-

tah seperti daging sapi, unggas dan hasil laut dari bahan makanan yang sudah matang dan harus menggunakan peralatan yang terpisah ketika hendak mengolah bahan makanan mentah dan yang sudah matang.

Kemudian masaklah dengan benar pada suhu minimal 70 derajat Celcius sehingga makanan aman dikonsumsi. Rebuslah pangan seperti sup sampai mendidih dan usahakan agar suhu mencapai >70 derajat Celcius dan cairan tidak berwarna muda.

Jagalah pangan pada suhu aman karena kuman dapat berkembang biak dengan sangat cepat jika pada

suhu ruang. Suhu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius adalah bisa memperlambat pertumbuhan kuman.

Terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman. Air dan es bisa dengan cepat terkontaminasi kuman dan bahan kimia berbahaya. Untuk mengurangi risiko terkena penyakit, gunakan air yang jernih, tidak berbau dan tidak berasa untuk mencuci sayuran sebelum dimasak.

Berbicara tentang pangan, besar sekali peran perempuan mulai pengolahan, distribusi hingga menjaga kandungan nutrisinya. [wek]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Kasus Pencurian Meningkat, Polres Kota Blitar Imbau Warga Waspada

KELANA JATIM

Kabupaten Pasuruan Terima Bantuan dari Pusat untuk 145 RTLH Pasuruan, Bhirawa Ratusan warga Kabupaten Pasuruan mendapatkan bantuan rumah tak layak huni (RTLH) bantuan dari pemerintah pusat.

Para penerimanya adalah mereka yang memiliki rumah tidak layak dan masuk kategori tidak sehat. Sehingga, dengan bantuan masyarakat kurang mampu itu bisa memiliki hunian yang layak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Hari Aprianto menyatakan bantuan pusat untuk program perbaikan RTLH itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

“Totalnya ada 145 RTLH di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat bantuan dari pusat,” ujar Hari Aprianto, Senin (18/10).

Menurut Hari, bantuan RTLH dari pusat dinilai sangat berarti.

Karena, anggaran RTLH dari Pemkab Pasuruan terkena refocusing.

“Memang butuh dukungan semua pihak terkait RTLH ini.

Misalnya bantuan dari pusat saat ini. Sebab tahun ini, ratusan rumah di Kabupaten Pasuruan batal di rehab,” urai Hari Aprianto.

Hari menambahkan ratusan rumah direhab secara bertahap. Ada tiga tahapan. Rinciannya adalah tahap pertama sebanyak 36 unit.

Tahap kedua 65 unit dan tahap ke tiga sebanyak 24 unit.

“Tahap pertama sudah diselesaikan 100 persen. Tahap kedua masih proses dan rampung 90 persen,” kata Hari Aprianto. [hil]

Halaman 9

Kota Blitar, Bhirawa Karena sering terjadi kasus pencurian akhir-akhir ini, jajaran Polres Blitar Kota meminta warga untuk lebih waspada lagi.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan pihaknya meminta masyarakat untuk lebih waspada lagi saat menaruh barang ataupun kendaraan di lingkungan sekitar.

“Karena akhir-akhir ini aksi pencurian sepeda motor di tempat kos sedang marak terjadi di wilayah Kota Blitar,” kata AKBP Yudhi Hery Setiawan.

Lanjut AKBP Yudhi Hery Setiawan, berdasarkan laporan yang masuk belakangan ini sering terjadi kasus pencu-

rian sepeda motor di tempat kos di Kota Blitar, dimana setiap pengelola pihaknya juga meminta untuk meningkatkan sistem keamanan di tempat kos.

“Seperti memasang kamera CCTV ataupun pagar depan di pasang gembok agar lebih aman,” ujarnya.

Selain itu dikatakannya, jajarannya juga tengah serius melakukan penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut, dan pihaknya juga berharap pengelola tempat kos ataupun masyarakat lebih ber-

hati-hati saat menyimpan barang berharga serta mengunci ganda kendaraan bermotor.

“Untuk itu kami meminta kerjasamanya, baik pemilik tempat kos, penghuni kos, serta masyarakat selalu waspada dengan memberikan kunci ganda pada kendaraanya,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui sebelumnya telah terjadi aksi pencurian sepeda motor di tempat kos Jl. Legundi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang terjadi pada hari Jumat (15/ 10) kemarin, di mana korban pencurian sepeda motor adalah Evi Aprilia Sandy (31) yang merupakan penghuni tempat kos tersebut. [htn]

Hartono/Bhirawa

AKBP Yudhi Hery Setiawan

Warga Bandel Melanggar Prokes, Terima Teguran Keras Situbondo, Bhirawa Jajaran Satgas Polres Situbondo memberikan teguran keras kepada sejumlah warga Kota Santri Pancasila yang terbukti membandel melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan (prokes) Senin (18/10).

Itu di berikan sebagai wujud keseriusan Satgas untuk mengurangi dampak masa pandemi Covid-19. Namun demikian, Satgas Polres juga sempat membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan alun alun Situbondo.

Kegiatan ini terus dilakukan sebagai bukti Kepolisian sangat serius untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Satgas Polres Situbondo juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi.

“Ya personel Polisi setiap hari terus melakukan himbauan agar masyarakat Situbondo selalu taat dalam menerapkan aturan prokes,” ujar Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah.

Menurut Anindita, walaupun belakangan ini penyebaran virus Covid-19 mengalami pelonggaran, namun saat beraktifitas masyarakat tetap diminta selalu disiplin memberlakukan protokol kesehatan. Bahkan, lanjut Anindita, pihaknya juga aktif ikut melakukan pengawasan secara terus menerus.

“Ya ini kami lakukan dengan cara menggelar patroli serta sosialisasi manfaat penggunaan masker di tempat-tempat ramai aktifitas masyarakat,” jelas Anindita.

Masih kata Anindita, penerapan prokes memang perlu diawasi, terbukti saat patroli di alun-alun Kota Situbondo masih banyak ditemukan masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker.

Selain menegur secara keras para pelanggar prokes tersebut, Polisi juga memberikan masker secara gratis. [awi]

sawawi/bhirawa

Petugas Satgas Polres Situbondo saat memberikan teguran keras kepada warga yang terbukti membandel melanggar prokes Senin (18/10).

Desa Tegalmojo dilaunching sebagai kampung vaksin.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Capaian Vaksin 71%, Desa Tegalmojo Dilaunching Sebagai Kampung Vaksin Kab Probolinggo, Bhirawa Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan hingga 18 Oktober 2021 mencapai 50% atau 16.264 orang dari total sasaran 32.366 orang. Capaian tersebut tersebar di 12 desa dan 6 (enam) lokasi pelayanan vaksinasi Covid-19.

Dari capaian vaksinasi Covid-19 tersebut, Desa Tegalmojo tercatat sebagai desa yang capaian vaksinasinya tertinggi mencapai 71% atau 473 orang dari total sasaran 666 orang.

Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan serta pilot project atas capaian tersebut, Satgas Covid-19 Kecamatan Tegalsiwalan menetapkan Desa Tegalmojo sebagai Kampung Vaksin Covid-19.

Penetapan Kampung Vaksin bagi Desa Tegalmojo ini dilaunching secara resmi bersamaan dengan Gebyar

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di halaman Kantor Kecamatan Tegalsiwalan, Kamis (18/10).

Kegiatan ini diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis mulai dari kolesterol, asam urat hingga gula darah serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan.

Launching Kampung Vaksin ini ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati oleh Camat Tegalsiwalan A’at Kardono bersama jajaran Forkopimka Tegalsiwalan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Mujoko serta Kepala Puskesmas Tegalsiwalan Arif Eko Trilianto.

Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Mujoko menyambut baik atas terbentuknya Kampung Vaksin di Kecamatan Tegalsiwalan dengan harapan nantinya secepatnya bisa mendorong masyarakat untuk sadar melakukan vaksinasi Covid-19.

“Karena sejauh ini, petugas mencari masyarakat untuk divaksin. Namun berikutnya yang ingin kita harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk mencari vaksin. Jadi vaksin itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri mereka. Kalau ini yang terjadi, tentu suatu hal yang sangat luar biasa dan kecepatan capaian vaksin segera selesai. Imbasnya luar biasa, baik perbaikan ekonomi maupun perbaikan sektor-sektor lainnya,” ungkapnya.

Sementara Camat Tegalsiwalan

A’at Kardono mengatakan latar belakang dibentuknya kampung vaksin ini karena keinginan supaya ada desa yang menjadi desa sadar vaksin. Dengan terbentuknya kampung vaksin ini nantinya akan memudahkan koordinasi dalam menyatukan persepsi segenap elemen masyarakat bahwa semua wajib divaksin.

“Desa Tegalmojo adalah satu-satunya desa yang vaksinasinya sudah mencapai 71 persen sehingga dinaikkan levelnya menjadi kampung vaksin agar desa lain supaya tergerak, termasuk yang capaiannya 60 persen seperti Desa Sumberbulu dan Sumberkledung. Paling tidak nantunya naik level juga menjadi kampung vaksin dan akhirnya memotivasi kepada desa yang lain untuk meningkatkan capaian vaksinasinya,” katanya. [Wap]

Kemenkumham Jatim Dukung Klinik KI Diterapkan Secara Nasional

Pesan Wali Kota Pada Atlet NPC Sebelum Berlaga di Peparnas XVI Papua 2021 Kota Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima kedatangan atlet National Paralympic Committee (NPC) Kota Kediri di Balai Kota Kediri, Senin (18/10). Kelima atlet inilah yang akan berangkat betanding mewakili kontingen Jawa Timur dalam Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021. Peparnas ini akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 15 November 2021.

Wali Kota Kediri berharap kelima atlet yang akan mengikuti Peparnas di Papua bisa meraih juara. Selain itu, selama bertanding juga harus bermain secara sehat. Jangan sampai berbuat curang karena atlet-atlet ini membawa nama baik Kota Kediri.

Lebih lanjut Abdullah Abu Bakar juga berpesan saat berlatih di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Surabaya untuk selalu mengikuti arahan pelatih.

Upayakan selalu berkomunikasi dengan

pelatih, agar tambah ilmu dan lebih percaya diri saat bertanding nanti. Serta jangan lupa mohon doa restu kepada orang tua karena itu hal yang sangat penting.

“Bila ada waktu luang belajar lewat internet, supaya kita bisa tahu tips dan triknya,” imbuhnya.

Sementara itu, Karmani pelatih atlet NPC Kota Kediri menuturkan target medali yang dapat diperoleh di Peparnas XVI Papua 2021. Atlet-atlet ini ditargetkan bisa meraih 6 med-

ali emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Mereka masing-masing bertanding di 4 cabang olahraga. Adapun cabang olahraga (cabor) tersebut, yakni atletik, catur, sepak bola cerebral palsy dan renang.

Nanda Mei salah satu atlet yang akan berlaga, optimis bisa meraih medali emas di Peparnas XVI Papua 2021.

Nanda akan bertanding pada cabor atletik 100 meter. Persiapannya pun juga baik dan sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu di Puslatda Surabaya.

Di akhir kegiatan ini, Wali Kota Kediri juga memberikan santunan kepada para Atlet Kota Kediri, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi karena telah membawa nama Kota Kediri untuk mewakili Jawa Timur mengikuti Peparnas XVI Papua 2021. [Adv, Van, Kominfo]

Surabaya, Bhirawa Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim akan membuat salah satu inovasinya diterapkan secara nasional. Penerapan inovasi Klinik Kekayaan Intelektual (KI) yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim itu memang semakin memudahkan akses masyarakat terhadap layanan KI. Bahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sedang melakukan Konsinyering Kajian Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.

Dirjen KI Freddy Harris mengajak Pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI). Salah satunya melalui pembangunan klinik kekayaan intelektual di daerahdaerah, kolaborasi Pemerintah pusat dengan Pemda.

“Keberadaan klinik KI di tiap wilayah Provinsi diharapkan dapat mengakselerasi upaya Pemerintah untuk benar-benar mengaktualisasikan potensi besar KI menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional,” kata Freddy dalam Konsinyering Kajian Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual di Jakarta, Senin (18/10).

Terpisah, Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono mengatakan, dengan Klinik KI akan tersedia layanan konsultasi terkait KI di lima Bakorwil. Yaitu

Istimewa

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono saat pembukaan klinik KI beberapa waktu lalu.

Malang, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan, Jember. Peluncurannya dilakukan belum genap sebulan lalu, yakni pada 27 September 2021.

“Tim kami sedang melakukan presentasi di Konsinyering Kajian Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual yang digelar DJKI,” jelas Krismono, Senin (18/10).

Pihaknya mengaku DJKI tertarik untuk mereplikasi program tersebut di tataran nasional. Sehingga, nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pihaknya sangat mendukung jika program ini diadopsi pusat untuk diterapkan di seluruh Indonesia: “Intinya kami mendukung inovasi ini diterapkan di pusat dan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Krismono juga berterima kasih karena ini menjadi bukti bahwa kinerja yang dilakukan pihaknya dan Pemprov Jatim. Dukungan yang diberikan Pemprov, diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana di loket Klinik KI pada tiap bakorwil, tepatnya di East Java Super Corridor (EJSC). Selain itu, pemprov akan menyediakan SDM yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan Pemprov Jatim sangat besar, sehingga inovasi kinerja ini akhirnya bisa terealisasi. Nanti kami yang bertanggungjawab memberikan pelatihan kepada SDM yang ditunjuk agar dapat menguasai dari aspek hukum dan tata cara pendaftaran produk KI,” pungkasnya. [bed]

EKONOMI

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 10

Pelepasan Kas Keliling Kepulauan 3T di Wilayah Provinsi Jawa Timur Surabaya, Bhirawa Pelepasan KRI Singa-651 dalam rangka Layanan Kas Bank Indonesia di Pulau Terdepan, Terluar Serta Terpencil Di Wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnuwanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Bp. Budi Han-

oto, DPR RI Komisi XI Ibu Indah Kurnia, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bp. Yudi Harimukti dan Deputy Kepala Perwakilan Bp. Imam Subarkah.

Program Edukasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah saat ini merupakan salah satu program implementasi kampanye Cinta, Bangga, Paham

(CBP) Rupiah. Cinta Rupiah adalah mampu mengenali, merawat dan menjaga Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Bangga Rupiah adalah menggunakan Rupiah disetiap transaksi di NKRI. Dukungan TNI AL kepada Bank Indonesia dalam turut menjaga wilayah NKRI melalui Kegiatan

bersama ‘Pelepasan KRI Singa-651 dalam rangka Layanan Kas Bank Indonesia di Pulau Terdepan, Terluar Serta Terpencil Di Wilayah Provinsi Jawa Timur’ dilaksanakan di Pulau Masalembo, Pulau Kangean, Pulau Sepaken dan Pulau Nusa Penida disampaikan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto.[ma]

Pelepasan kas keliling kepulauan 3 T

BURSA EKONOMI

Libatkan Disabilitas Binaan Dinsos Raih Stand Terbaik I Pemprov, Bhirawa Melibatkan disabilitas binaan Dinsos Jatim, Stand Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jawa Timur, berhasil menyabet penghargaan kategori Stand Terbaik I di Solo Leading Industry Expo 2021, di Atrium Solo Square.

Sebelumnya, dalam pameran Jatim Fair Hybrid 2021 dan stand Dinsos Jatim juga berhasil menyabet kategori penghargaan Desain Stan Tema Khusus. Hal tersebut menjadi kebanggaan bagi Dinsos Jatim.

Keikutsertaan Dinsos Jatim difasilitasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim. Hal ini seriring arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, karya produk yang dihasilkan pelaku UKM harus selalu mendapatkan apresiasi, agar semakin terpacu dalam pengembangan produknya. Sebelumnya, acara itu berlangsung dari Jumat (15/ 10) hingga Minggu (17/10), Dinsos Jatim kembali menampilkan kebolehan para penyandang disabilitas dalam membuat batik kaki dan sulam kaki.

Para penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pameran ini, yakni Siti Rohmatillah, pembuat batik kaki asal Bondowoso, Nora Cahyo Febrianto eks ODGJ, pembuat sketsa motif batik, Wahyu Nasifah pembuat sulam kaki yang merupakan klien Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) Pasuruan, dan Nur Wahyu Mufiida, klien UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (RSBRW) Pasuruan.

Even rutin berskala nasional ini dihadiri Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta, Ir. Agus Sutrisno, M.Si., Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang hadir secara virtual dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surakarta yang juga istri Wali Kota Surakarta, Selvi Ananda.[rac]

Jajaran Dinsos Jatim berfoto dengan penghargaan kategori Stand Terbaik I di Solo Leading Industry Expo 2021, di Atrium Solo Square.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5456 REL, a/n. Herdian Wibisono, Dsn. Balong RT 3/2 Ds. Padangan, Ngantru - TAgung.

No. 8221/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, Pick-Up Grand Max, AG 8006 RS, a/n. Nanang Rianto, Dsn. Melikan Ds. Tapan, Kedungwaru – T.Agung.

No. 8223/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-3922-IP. An.Indrawati, Ds Genaharjo, Dsn Maren RT 003/002, Kec Semanding, Kab Tuban No. 8224/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-6466-IP. An.Kasturi ,Ds Kaliuntu Dsn bogang RT 001/004, Kec Jenu, Kab Tuban No. 8225/IMB/BI-IV/2021

SURABAYA HILANG STNK, Kend: Honda, warna: Biru Putih, Th: 2016, Nopol: L 5278 WG, an.

Rani R. Hidayat, alamat : Wonokitri Besar No. 50, Surabaya.

No. 8226/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, Kend: Honda, Th: 2016, warna: Hitam Putih, Nopol: W 4787 NBI, noka: MH1JFW110GK412361, nosin: JFW1E1416455, an. Mochamad Zainul Arifin, SP. – Dsn. Sidogolong RT.014/RW.006, Ds. Watugolong, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

No. 8227/IMB/BI-IV/2021

Bupati Yuhronur Efendi membuka secara resmi membuka Outlet Selma Furniture dan Informa Electronics di LA Plaza.

Alimun Hakim/Bhirawa

Bangkitkan Ekonomi, LA Plaza Gandeng Ritel Ternama Lamongan, Bhirawa Bangkit dari pandemi, berbagai gebrakan dilakukan oleh Pemkab Lamongan untuk menggairahkan kembali perokonomian daerah di Lamongan mulai dari gerakan #ayoditumbasi sampai dengan pengembangan desa wisata. Tak berhenti disitu saja kali ini melalui PD Pasar, Pemkab Lamongan menggandeng ritel ternama untuk meramaikan LA Plaza.

Tepatnya Senin (18/10) Bupati kebanggaan Lamongan Yuhronur Efendi atau yang hangat disapa Pak Yes membuka secara resmi membuka Outlet Selma Furniture dan Informa Electronics di LA Plaza. Pada kesempatan tersebut Pak Yes mengungkap-

kan harapannya tentang kebangkitan ekonomi Lamongan.

“Berbagai outlet saat ini sudah tersedia di LA Plaza mulai dari perlengkapan rumah tangga, furniture, electronics, tempat bermain, foodcourt hingga bioskop. Tidak perlu jauh-jauh

ke kota sebelah. Ramaikan LA Plaza sehingga perputaran ekonomi ini akan mempunyai multiplier effect untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan,” ungkap Pak Yes. Manager Area Selma Furniture dan Informa Electronics Jateng dan Jatim Susanto menyampaikan bahwa Informa Electronics merupakan penyedia produk elektronik untuk rumah tangga terlengkap, sedangkan Selma merupakan penyedia furnitur dan aksesoris rumah dengan harga yang terjangkau.

“Masyarakat Lamongan dapat menemukan berbagai barang elektronik berkualitas untuk membantu aktivitas harian dan gaya hidupnya di

Informa Electronics. Untuk inspirasi ruangan rumah dan kantor, SELMA menyediakan berbagai produk furnitur rumah dengan desain dan style yang up to date dengan harga ramah,” imbuh Susanto.

Susanto juga mengungkapkan apresiasinya kepada Bupati YES atas kesempatan yang diberikan, sehingga outlet Informa dan Selma dapat resmi dibuka di Lamongan. Susanto juga mengungkapkan untuk memeriahkan pembukaan toko, tersedia berbagai penawaran menarik dari Informa Electronics dan Selma yang dapat dimanfaatkan oleh para pelanggan saat berbelanja.[aha,yit]

Bersama Polres, HCML Dukung Vaksinasi di Sampang Surabaya, Bhirawa Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi, dan Kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur, bekerjasama mendukung percepatan vaksinasi Covid19 dan pembagian sembako untuk masyarakat di Sampang. Sebelumnya HCML menggelar vaksinasi 3 ribu dosis gratis di Pondok Pesantren Al Ihsan, Desa Jrengoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Dan kini HCML bersama pihak Polres Sampang menyerahkan secara simbolik dukungan logistik tiga ton beras langsung kepada Kapolres Sam-

pang yang diwakili oleh Wakasat intelkam Polres Sampang, Jumat (15/ 10) di Sampang. Acara ini merupakan kegiatan yang di inisiasi oleh Polres Sampang sebagai salah satu bentuk upaya untuk membantu pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi Covid 19.

Head of Security HCML, Sutaryono Mistar mengungkapkan beras tersebut diperuntukkan bagi 1.200 orang sasaran dan dikemas dalam ukuran 2,5 kilogram per sak. “Selanjutnya nanti akan disalurkan ke masyarakat Pulau Mandangin pada saat kegiatan yang sama oleh Polres Sampang,” terangnya, Senin (18/10).

Sutaryono menambahkan HCML merasa tergerak untuk membantu percepatan vaksinasi di Sampang. “Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kami sebagai bagian dari pelaku bisnis migas terhadap masyarakat dan negara,” kata Sutaryono.

Apalagi sejauh ini tingkat capaian vaksinasi di Sampang bersama tiga kabupaten di Madura termasuk belum setinggi di daerah lain Jawa Timur. Perlu ada edukasi terhadap masyarakat agar mau divaksin demi terciptanya kekebalan bersama terhadap serangan Covid-19.

Selain itu HCML ingin terlibat aktif dalam penggalakan program vak-

sinasi karena ingin segera menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. “Jika herd immunity tercapai, maka ini juga berdampak positif terhadap perekonomian,” kata Manager Regional Office & Relations HCML, Hamim Tohari.

Saat ini, menurut Hamim, vaksinasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga pemangku kepentingan dari kalangan swasta. Bekerjasama pula dengan kalangan TNI-Polri, HCML ingin ada percepatan. “Apa yang dilakukan HCML ini adalah program kolaborasi dengan multipihak untuk percepatan vaksinasi,” katanya.[riq]

Produksi Olahan Terus Dikembangkan

Ketua PKK Aminah Hadi Dukung Variasi Produk Olahan Anggur dan Mangga Selain dikenal sebagai Kota Seribu Taman, Kota Probolinggo juga dikenal dengan jargon Kota Bayuangga, artinya Kota bayu (angin), anggur dan mangga. Mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura yang cukup potensial untuk dikembangkan. Tak hanya produk segar, kota ini juga memproduksi olahan dari buah mangga.

Peluang ini ditangkap oleh Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, yang menggagas pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Mutu Produk Sentra Olahan Buah Mangga di Kota Probolinggo.

Mangga dari Kota Probolinggo, dikenal sampai ke mancanegara karena memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan mangga di daerah lain. Saat panen raya, persediaan buah manga yang melimpah dan dijual dengan harga yang relatif murah, membuat Pemkot Probolinggo terus melakukan upaya dan langkah inovatif sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

“Kondisi ini patut disyukuri, karena buah ini adalah salah satu oleh-

oleh yang ditunggu-tunggu dari Kota Probolinggo,” ucap Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati, Senin (18/10).

Fitri menambahkan, pemberdayaan olahan mangga ditujukan untuk pengembangan produk pengolahan pangan lokal, yang penting dilakukan untuk meningkatkan penampilan dan kualitas. Bimtek pengolahan manga, dirasa perlu dilakukan agar menjadi aneka produk yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomis tinggi berbasis sumber daya lokal. Yang ditinjau dari sisi konsumen, pangan yang dikonsumsi menjadi lebih beragam, bergizi, bermutu dan aman.

Bimtek ini diikuti 20 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK

Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin berkenan meninjau secara langsung pelaksanaan bimtek di komplek Taman Manula, Jalan Soekarno Hatta.

Di lokasi, Aminah tampak berbaur dengan peserta dan sesekali ikut mengolah aneka menu olahan buah berwarna orange itu. “Mau dibuat nugget mangga, serbuk mangga untuk minuman, buat campuran biskuit mangga sama selai mangga untuk isiannya nastar,” ujar Fike, salah satu peserta bimtek, saat ditanya oleh istri Wali Kota Probolinggo perihal ragam adonan yang tengah disiapkan itu.

Aminah mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pasalnya, sebagai kota yang dikenal dengan ikon mangganya ini, limpahan stok buah mangga pada saat panen raya, dan perlakuan masyarakat terhadap buah ini, belum terlalu banyak yang tahu.

Aminah berharap, peserta dapat mengimplementasikan dan menjadikan buah mangga sebagai produk oleh-oleh khas Kota Probolinggo dan sekaligus dapat menambah income, untuk meningkatkan

perekonomian keluarga. “Nah dengan adanya pelatihan ini, kita bisa mengolah mangga dengan sajian lain yang lebih tahan lama dan ekonomis,” tuturnya.

Sebagai daerah yang dikenal sebagai kota mangga, nilai jual buah mangga Probolinggo mulai naik dipasar lokal. Kenaikan harga tersebut disinyalir karena belum memasuki masa panen raya. Menurut Moh.Qomaruddin selaku pengepul, buah mangga Probolinggo mempunyai kualitas rasa yang lebih unggul dari buah mangga di daerah lainnya.

“Walaupun buah mangga Probolinggo ukurannya lebih kecil dari buah mangga lainnya, tapi buah mangga kita lebih manis dari lainnya,” terang Qomar sapaan akrabnya.

Dilihat dari sisi ekonomisnya, komoditas buah mangga Probolinggo mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dimana dari tiap pohon, masyarakat mampu memanen 2 hingga 3 kwintal buah mangga setiap tahunnya. “Untuk mangga harum manis, kami mengambil satu kilonya Rp8.000 rupiah dan untuk mang-

Ketua PKK Aminah Hadi dukung variasi produk olahan manga.

ga manalagi dihargai Rp4.000 perkilo,” beber Qomar.

Di lain sisi, pemuda lulusan Universitas Nurul Jadid tersebut, menambahi bahwa setiap seminggu sekali mampu mengirim buah mangga Probolinggo ke daerah lain sebanyak 6 hingga 9 kwintal. Dengan harga jual kisaran Rp15.000 perkilo untuk buah mangga jenis harum

wiwit agus pribadi/bhirawa

manis Probolinggo. “Target pasar kita saat ini masih didaerah Malang,” singkat Qomar.

Tingginya tingkat permintaan pasar juga menjadi penyebab naiknya harga jual buah mangga. “Kemungkinan besar, harga jual untuk beberapa bulan kedepan akan turun. Karna jumlah mangga akan menonjak dimasa panen raya,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 11

Bank Jatim Bantu Beasiswa Rp315 Juta untuk Pelajar MBR l

Sambungan hal 1

Surabaya. “Bantuan ini untuk siswa MBR selama tiga tahun, mulai kelas satu sampai kelas tiga SMP. Harapannya, mereka (siswa) bisa lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya,” katanya.

Eri Cahyadi mengucap syukur atas bantuan yang diberikan oleh Bank Jatim. Ia mengatakan bahwa CSR ini untuk memberikan tambahan pemenuhan kebutuhan sekolah para siswa agar dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Menurut Eri, saat ini sudah ada Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dari Pemkot Surabaya dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dari pemerintah pusat.

Hanya saja, lanjut dia, dari hitungan itu masih ada lagi kebutuhan lainnya, seperti LKS dan lain-lain.

Eri mencontohkan, kebutuhan sekolah Rp500 ribu, ternyata dana dari Bosnas bisa mengurangi beban Rp200 ribu, sedangkan Bopda Rp200 ribu. “Nah, kan sisa Rp100 ribu, sehingga dengan CSR inilah yang menutupi kekurangan Rp100 ribu tadi,” ujar Eri. Dengan adanya CSR tersebut, Wali Kota Eri berharap tidak ada lagi ketimpangan antara negeri dan swasta, baik itu dari segi infrastruktur maupun kualitas siswa dan para guru. Karenanya, ia mengingatkan kepada para pelajar dari keluarga MBR agar tidak minder dan tetap semangat menjadi anak-anak Surabaya yang hebat.

“Ini tugas Pemkot Surabaya untuk menyetarakan itu (sekolah negeri dan swasta). Dengan Bank Jatim memberikan bantuan CSR per orang, per bulan selama setahun senilai Rp315 juta ini, anak-anak Surabaya harus lebih rajin belajar.

Tunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian calon pemimpin kota ini, jangan minder, saya yakin kalian adalah anak-anak berprestasi,” katanya. [ant]

Direktur TI dan Operasi Bank Jatim Tonny Prasetyo saat menyerahkan beasiswa pendidikan untuk pelajar MBR secara simbolis kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahaydi di Balai Kota Surabaya, Senin (18/10).

KPK Periksa Plt Bupati Timbul sebagai Saksi l

Peternak Ayam Tagih Janji Presiden Jokowi

Sambungan hal 1

Keuangan Dinas Kesehatan Kab Probolinggo, H. Ahmat Timbul Prihanjoko Plt bupati Probolinggo.

Selanjutnya Kritiana Ruliani Kepala dinas Penanaman modan dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) pemda kab Probolinggo. R. Oemar Sjarief Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Probolinggo.

Lalu Ruli Nasrullah Kabid Kawassan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Probolinggo, Slamet Yuni Maryono Kabid Pertanahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab Probolinggo dan Nur Ailina Azizah Kasi Rumah Umum dan Komersial Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Probolinggo.

Penyidikan dugaan korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, dikebut. Bahkan, dalam sepekan terakhir penyidik KPK hingga hari ini telah memeriksa sekitar 81 saksi.

Pemeriksaan itu dilakukan di Mapolres Probolinggo Kota, pemeriksaan dilakukan mulai Sabtu (9/10). Saat itu ada 6 saksi yang diperiksa. Sejak itu, para saksi dipanggil dan diperiksa terkait dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU. Ali Fikri Plt Juru Bicara KPK mengatakan, pe­ nyidik memanggil delapan orang untuk melengkapi berkas perkara Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo nonaktif yang berstatus tersangka. Pemeriksaan delapan orang saksi tersebut, menurut Ali, dilakukan di Markas Polres Probolinggo Kota, Jatim.

“Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, dugaan gratifikasi, dan TPPU untuk tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/10).

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA. Kami pun kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK (tindak pidana korupsi) gratifikasi dan TPPU,” tambah Ali Fikri.

Pemeriksaan dilanjutkan pada Senin (11/10).

Saat itu, ada 11 orang yang dipanggil untuk diperiksa. Berikutnya, saksi-saksi yang dipanggil semakin banyak. Selasa (12/10), ada 11 orang saksi dan Rabu (13/10), sebanyak 14 orang.

Selanjutnya, Kamis (14/10), ada 16 orang saksi dan terakhir Jumat (15/10), sebanyak 15 orang, Hari ini Senin (18/10) seebanyak 8 orang.

Mereka diperiksa penyidik KPK di Mapolres Probolinggo Kota. “Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tesangka PTS dan tersangka HA,” ujar Ali. Sebanyak 81 orang yang dipanggil KPK sebagai saksi itu berasal dari kalangan berbeda. Mulai sekretaris daerah, kepala OPD, kepala bidang, dan kepala seksi.

Aparatur sipil negara fungsional juga tidak lepas dari pemeriksaan penyidik, serta PLT bupati Timbul.

Selain dari lingkungan Pemkab Probolinggo, KPK juga memanggil sejumlah notaris, kontraktor, politisi, pedagang, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Mereka diperiksa karena diduga ada kaitannya dengan aset-aset tersangka yang tengah diusut KPK. [wap]

Sambungan hal 1

l

antara

Tersangka korupsi dana PNPM yang ditahan petugas Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kejari Sidoarjo Tahan Tersangka Korupsi Dana PNPM Sidoarjo, Bhirawa Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jatim, menahan seorang tersangka berinisial ST selaku Bendahara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Arief Zahrulyani di Sidoarjo, Senin (18/10) mengatakan tersangka ditahan karena diduga melakukan korupsi senilai Rp1,6 miliar.

“Tersangka resmi ditahan Kejaksaan berdasarkan Sprin-han Nomor 01/M.5.19/fd.1/10/2021,” katanya.

Ia mengatakan tersangka merupakan bendahara UPK Simpan Pinjam

Perempuan (SPP) yang merupakan bagian dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar.

“Modus tersangka yang juga warga Jabon itu adalah memanipulasi pengajuan dan pertanggungjawaban SPP dari tahun 2016 sampai 2017. Kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar,” kata Arief di Kejari Sidoarjo Arief menjelaskan seharusnya dana itu bisa cair ke masyarakat, namun malah dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri.

Ia mengatakan nama sejumlah

kelompok masyarakat dimanfaatkan tersangka untuk pengajuan dana PNPM, namun setelah cair ternyata dana tidak diteruskan kepada masyarakat.

“Tersangka ditahan mulai hari ini (18/10) sampai 6 November 2021.

Termasuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Rutan Kelas 1 Surabaya,” tukasnya.

Kini, lanjut dia, tersangka harus mendekam di balik jeruji penjara dan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. “Kami terus mendalami kasus tersebut. Tujuannya untuk mengupas kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat,” katanya. [ant]

untuk melaksanakan pilot projectCorporate University (Corpu). Di dalam pelaksanaanya, Corpu akan lebih banyak permagangan daripada yang bersifat klasikal. Meski begitu profesionalitas menjadi yang utama, yakni dengan hadirnya sosok birokrat yang berseiring dengan proses transformasi digital.

“Ini sudah dilakukan bebeberapa kali uji coba kurikulum. Saya juga ikut hadir di dalamnya dan ini menjadi penting. Kami mohon para rektor berkenan untuk memberikan support,” tuturnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada Unisma yang menginisasi digelarnya seminar nasional terkait skenario Smart Province untuk Jatim Bangkit 2021.

Dengan tema ini, sudah seharusnya Jatim bersiap siap untuk melakukan langkah-langkah penguatan 100 tahun ke depan.

“Jika 100 tahun Indonesia stappingnya sudah dilakukan banyak sekali, baik dari sektor infrastruktur, ekonomi dan kebudayaan. Namun untuk Jatim, memang kita berharap bahwa 100 tahun Jatim bersaman dengan 100 tahun Indonesia. Karena itu mungkin kita nanti akan mendapat penguatan dari para narasumber seminar kali ini,” jelasnya.

Penguatan tersebut dicontohkannya, bisa dari rujukan prediksi dari McKinsey & Company bahwa 2030 Indonesia akan masuk pada skala ekonomi terbesar ke 6 dunia. Sementara di antara provinsi di Jawa

kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB Nasional sebesar 24,39 persen atau terbesar kedua setelah DKI. “Yang kami Mohon dibantu format penguatannya, terutama kalau misalnya di tahun 2030 apa yang seharusnya didorong dari penguat­ an pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan tetap menyeiringkan sisi humanitas, atau menempatkan sisi kemanusiaan?” ujarnya.

Sementara berdasarkan prediksi Pricewaterhouse Coopers (PwC) bahwa tahun 2050 ekonomi Indonesia diprediksi mampu bertengger di posisi empat dunia, bagaimana Jatim tetap berkemajuan 100 tahun ke depan?. “ Bagaimana Jatim makin di depan dan makin bisa dijadikan referensi provinsi lain di Indonesia? Mungkin saya mohon kepada para narasumber, format dan sektor kontribusi seperti apa, mungkin bisa dibantu pemetaan dan mendetailkan,”tuturnya.

Sebab menurutnya, bila nanti ibukota negara dipindah ke Kalimantan Timur, maka sesungguhnya secara de jure posisi itu ada di Kalimantan Timur, namun secara de facto sesungguhnya ada di Jatim. “Saya menyebut demikian karena saat ini 16 provinsi di Indonesia bagian timur, di luar Sulsel hampir 80 persen logistiknya disuplai oleh Jatim. Dalam posisi ini kedekatan secara kultural antara Jatim dengan Kalimantan Timur sudah lama terbangun, bahkan jauh dalam kesejarahan raja-raja terdahulu,” imbuhnya. [tam]

Koneksitas Data Wajib Nyekrup l

Sambungan hal 1

tim. Menurutnya, satu data Indonesia yang ada di Kementerian Kominfo RI dengan satu data Jatim yang ada di Diskominfo Jatim harus nyekrup (terhubung).

“Kita juga berharap, bahwa antara kami dengan rektor ITS untuk terus mengawal percepatan satu data Jatim ini. Sebab kebetulan yang diajdikan center of excellence utk mewujudkan 5.0 adalah ITS. Jadi bagaimana kita berada pada society 5.0. Maka kita berharap sudah ada moving dari 4.0 ke 5.0,” ujarnya.

Dikatakannya, tim dari ITS telah diminta untuk proses transformasi digital saat ini. Karenanya gubernur menginginkan koneksitas Satu Data Jatim akan bisa memberikan percepat­ an, kemudahan, efektivitas dari seluruh proses yang dilakukan, sehingga lebih efisien di antara sektor OPD dan kabupaten/kota. “Nah format inilah yang kini sedang difinalisasi oleh tim ITS,” kata Gubernur Khofifah.

Smart Province, sambungnya, tentu tidak membutuhkan proses transformasi digital saja, tetapi juga siapa dibalik transformasi digital itu. Oleh karena itu Pemprov Jatim melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim kini sedang membangun penguatanpenguatan.

Saat ini Jatim menjadi salah satu dari provinsi di Indonesia yang ditunjuk oleh Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) dan Kemenpan RB

Libur Maulid Nabi Digeser, ASN Pemprov Wajib Live Location l

Sambungan hal 1

Rabu, 20 Oktober 2021 mendatang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni, Senin (18/10).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun ini menjelaskan, aturan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jatim nomor 850/3695/204.3/2021 Tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. Lebih lanjut, Yuyun menyebut selama libur Maulid Nabi, ASN Pemprov Jatim wajib mengirim live location melalui aplikasi whatsapp ke grup masing-masing dinasnya.

Hal ini untuk mengantisipasi ASN

ke luar kota. “Wajib live location, dan kita imbau ASN tidak berpergian ke luar kota. Karena situasi saat ini masih pandemi COVID-19 belum usai,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, pemerintah memutuskan menggeser hari libur Maulid Nabi, yang semula 19 Oktober menjadi 20 Oktober. Penggeseran ini guna mengantisipasi munculnya kasus baru COVID-19.

“Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dikutip dari laman resmi Kemenag, Sabtu (9/10).

Kamaruddin Amin menegaskan,

bahwa Maulid Nabi Muhammad Saw tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Hanya, hari libur dalam rangka memperingatinya yang digeser.

“Maulid Nabi Muhammad Saw tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M,” paparnya.

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. [tam]

berjilbab ini membeberkan harga telur ayam saat ini masih di kisaran Rp 13 ribu per kilogram.

Rendahnya harga telur tersebut membuat peternak ayam kini tidak lagi mengandalkan jagung sebagai pakan karena harganya juga melambung.

“Peternak sekarang memberi pakan dengan karak atau mengurangi populasi ayam untuk membeli pakan,” ucapnya.

Keluhan yang sama dikatakan Ketua Paguyuban Harga Telur Tulungagung, Munir. Ia menyatakan kendati kuota jagung untuk Tulungagung sudah terealisasi, namun saat ini tidak lagi bisa melakukan hal yang sama. “Kami tidak bisa mengambil lagi karena pendistribuasian yang di Bilitar itu tersendat,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Bulog Cabang Tulungagung, Junaidi, menanggapi tuntutan peternak ayam mengatakan akan meneruskan pada yang lebih atas. “Kalau yang sebanyak ditugaskan sudah tersalurkan,” ujarnya.

Ia menandaskan pula masih menunggu instruksi lanjutan untuk menyalurkan lagi bantuan kuota jagung bagi peternak ayam. Bulog rencananya me­nyalurkan bantuan jagung di Jatim sebanyak 16.500 ton dari 30 ribu ton kuota nasional. “Sekarang baru 1.000 ton yang kami salurkan,” tuturnya. [wed]

Wawali Tindak Tegas Pinjol Ilegal l

Sambungan hal 1

dan saya tidak ingin warga saya menjadi korban pinjaman online ilegal,” tegas Cak Ji, sapaan akrab Armuji, saat dikonfirmasi, Senin (18/10).

Langkah Cak Ji ini seiring dengan permin­ taan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin agar pinjol ditindak karena sudah meresahkan masyarakat. Permintaan itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pekan lalu.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, setidaknya ada 107 pinjol resmi yang terdaftar di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penindakan kepada pinjol ilegal sudah dilakukan sejak 2018 hingga saat ini.

Kemenkominfo menyatakan ada 4.878 pinjol ilegal telah ditutup pemerintah lewat Kominfo.

Pada 2021 saja yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan Youtube, Facebook dan instagram serta di file sharing.

Cak Ji mengakui, ada cukup banyak warga Surabaya yang menggunakan jasa pinjol di tengah pandemi Covid-19. Banyak keluhan yang masuk pada dirinya terkait kesulitan pembayaran karena bunga yang terlalu tinggi dan penagihan yang melanggar etika moral masyarakat.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya menyampaikan, urusan penindakan terhadap pinjaman online ilegal merupakan kewenangan OJK dan kepolisian. Meskipun begitu, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu penindakan terhadap pinjol ilegal sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Maraknya pinjol ilegal juga menjadi PR bagi Pemerintah Kota Surabaya bersama-sama OJK, agar melek terhadap sistem keuangan dan simpan pinjam berbasis digital,” tegasnya.

Armuji juga menambahkan, apabila ada temuan bisa melaporkan ke kanal pengaduan OJK maupun kepolisian. Diantaranya laporkan melalui situs https://patrolisiber.id atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id. Selain itu, juga bisa melaporkan ke satgas waspada investasi, untuk kemudian pinjol illegal dilakukan permblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk. go.id. [iib]

Punya Banyak Waktu Diskusi l

Sambungan hal 1

menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dunia pendidikan.

Menurut Achmad Junaidi, menjabat sebagai Kepala Dispersip Kabupaten Situbondo selain lebih enjoy juga banyak waktu untuk melakukan koordinasi dengan staf dan jajaran. Meski banyak waktu luang, ujar mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo, banyak ide dan gagasan bersama Sekretaris Dispersip, H Solikhan, ia gagas bersama-sama saat ini. “Kami kini masih fokus mendata apa saja yang harus diperbaiki.

Termasuk merubah kearsipan secara digital dan berbentuk buku,” kupas Achmad Junaidi.

Mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu menambahkan, meski anggaran di Kantor Dispersip Kabupaten Situbondo kecil, ia tidak lantas berdiam diri dan sebaliknya membuat inovasi-inovasi terbaru.

Masih kata Junaidi, ia juga melakukan penataan sarana prasarana yang ada di kantor Dispersip Kabupaten Situbondo, yang bersebelahan dengan Kantor Pendopo Bupati Situbondo. “Termasuk tata letak ruang staf arsip, ruang Sekdis dan ruang saya sendiri ditata dengan sedemikian rupa agar terlihat lebih asri dan nyaman,” pungkas mantan Camat Kota Situbondo itu. [awi]

Dorong Pertumbuham Ekonomi Kerakyatan, Tetap Nomor Satukan Prokes l

Sambungan hal 1

masyarakat sendiri,” tambahnya. Karena menurut Wali Kota Malang yang juga seorang Ustadz itu, pendapatan APBD dari rakyat, kalau rakyatnya makmur akan berdampat pada pembangunan di Kota Malang.

“Pemkot berharap masyarakat juga ikut merasakan perbaikan ekonominya.

Makanya kita dorong terus agar semakin dikuatkan,”tambah Sutiaji.

Ia berharap, gerakan ini dapat menjadi masif di masyarakat Pihaknya mendorong kembali, ASN Kota Malang agar belanja di pasar tradisional.

Melalui gerakan ini, Sutiaji menilai setidaknya nilai-nilai budaya yang ada di pasar sebagai salah satu media penguat nilai kebangsaan dapat hidup kembali.

“Karena siapa yang menguatkan pasar kita jika bukan kita sendiri. Jadi ini kami ajak perangkat daerah untuk berbelanja.

Nah ini kita lakukan terus menerus, nanti saya ajak seluruh perangkat daerah dan itu ASN semua. Sambil mengingatkan protokol kesehatan, yang tidak pakai masker untuk memakai masker. Saya lihat Kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan ini tadi cukup baik”pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Pon, 19 Oktober 2021

Halaman 12

Calon ASN Harus Pahami Dasar BerAKHLAK dan Slogan Bangga Melayani Bangsa Surabaya, Bhirawa Bagi para calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak mereka menghadapi tes masuk harus terlebih dahulu memahami nilai dasar BerAKHLAK dan slogan Bangga Melayani Bangsa.

KILAS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin

Untuk Menanggulangi Kemiskinan Ekstrim Dana Cukup dan Telah Tersedia di Setiap Daerah Jakarta, Bhirawa Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Indonesia Timur, kala di NTT (Nusa Tenggara Timur) Wapres Ma'ruf Amin menegaskan; Bahwa anggaran untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, cukup, dan sudah tersedia di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Namun, lanjut Wapres, tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvegen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.

"Kovergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan Ekstrim. Untuk memastikan seluruh program penanggulangan mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat," papar Wapres dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim tahun 2021 di NTT. Rakor digelar di rumah jabatan Gubernur NTT, Minggu (17/10).

Rakor akan meng-konvergensikan dan meng integrasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan Ekstrim dengan sasaran yang ditetapkan. Hadir dalam Rakor, antara lain Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkop dan UKM Teteh Masduki, Menaker Ida Fauziyah dan Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan para Bupati NTT Wapres lebih jauh, dipilihnya 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan Ekstrim di NTT tahun 2021 ini, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan. Tetapi juga dikonfirmasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrim di wilayah tersebut.

"Saya minta, agar Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di NTT, untuk bekerja keras. Dan memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrim mendapat seluruh program. Baik program pengurangan beban pengeluaran, maupun program pemberdayaan," tandas Wapres. [ira]

"Setiap individu yang memiliki keinginan menjadi ASN agar dapat menanamkan core values dan rasa bangga melayani bangsa baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari," jelas Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Alex Denni, Senin (18/10).

Alex menambahkan sebagai motor transformasi dan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB berperan penting untuk menanamkan pola pikir core values BerAKHLAK dan employer branding Bangga

Melayani Bangsa.

"Tujuannya, agar nantinya setiap individu ASN dapat mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat serta menjadi role model bagi sesama rekan kerja dan masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu Core values dan employer branding yang diluncurkan tahun ini, diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Selain itu, pengisian kebutuhan SDM ASN tidak lagi hanya mempertimbangkan posisi yang kosong dalam formasi, tetapi juga akan mempertimbangkan nilai proposisi dalam akuisisi talenta untuk memperkuat identitas ASN. "Kriteria ASN yang kita inginkan adalah adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk dapat menyampaikan ekspektasi organisasi.

ASN tersebut harus menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, mau terus belajar dan mengembangkan ko-

mpetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi dengan menerapkan nilainilai BerAKHLAK. Sehingga harapan kami, calon ASN yang direkrut dapat membangun employer branding yang kuat di mata masyarakat," jelas Alex.

BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,Adaptif, dan Kolaboratif.

Makna di balik core values ini bertujuan agar para ASN dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan berkualitas demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan, selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, senantiasa berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan mengh-

adapi perubahan, serta membangun kerja sama yang sinergis.

Keberhasilan core values dan employer branding ini dapat dilihat dari transformasi budaya kerja para ASN yang memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, serta kemampuan dan komitmen yang tinggi.

Budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu serta kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meluncurkan nilai dasar atau Core Values BerAKHLAK serta Employer Branding ASN dengan slogan 'Bangga Melayani Bangsa' pada 27 Juli 2021. Peluncuran ini diharapkan dapat menciptakan semangat baru dan menjadi dasar acuan dalam bersikap dan bertindak serta menjadi pemacu motivasi untuk mengabdi pada negeri bagi ASN. [riq]

Deputi bidang SDM PANRB Alex Denni memberikan dukungan kepada calon ASN sebelum melaksanakan Tes Seleksi Kompetensi Dasar.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah

Gubernur Khofifah Puas dengan Prestasi Atlet Jatim di PON Papua Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dan puas terhadap capaian atlet Jatim di ajang PON XX Papua, dimana Jatim finish dengan menduduki peringkat ketiga.

PON Terakhir, Fokus ke Internasional PON XX Papua 2021 menjadi PON terakhir bagi Marheilla Gischa Islami, sebab ia tidak mungkin membela Kontingen Bulu Tangkis Jatim di PON XXI yang rencanannya digelar di Aceh dan Medan 2024.

Penyebab ia tidak bisa main lagi di ajang PON karena terkendala usia. "Ini PON terakhir saya dan saatnya fokus untuk meraih prestasi internasional," kata atlet kelahiran 25 Maret 1997 itu. Bagi Marheilla, PON XX Papua menjadi kenangan manis karena ia berhasil menyumbangkan tiga medali emas. Prestasi itu juga menjadi sejarah karena belum ada atlet putri Jatim yang bisa merebut 3 emas di PON. Bahkan terakhir regu putri Jatim meraih emas pada PON 1989 di Jakarta.

Kini usai berlaga di PON, putri pasangan Rudi Agus-Meidy Wowor akan kembali berlatih di Pelatnas. Ia juga memiliki asa agar bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional seperti idolanya Liliyana Natsir. "Saya mengidolakan Liliyana Natsir yang sudah banyak meraih gelar di kejuaran dunia," kata atlet yang berhasil meraih juara di BWF World Tour Super 300 - Chinese Taipei Open 2018 (ganda campuran) itu. [wwn*] Marheilla Gischa Islami

Gubernur Khofifah juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya pada para pelatih yang telah mendampingi dan berjuang keras melatih para atlet. "Saya bangga dengan seluruh kerja keras perjuangan dari atlet dan pelatih Kontingen PON Jawa Timur. Kita sebetulnya kalau dihitung di atas kertas kehilangan 36 emas," katanya.

Sebanyak 36 emas itu dari 6 cabor yang ditiadakan. Seperti bowling, bridge, tenis meja.

"Dan kalau itu dihitung komplit andai tidak ada cabor yang ditiadakan Insya Allah tentunya Jawa Timur bisa juara umum," tegas Khofifah.

Meski begitu ia tetap legowo dan menghor-

mati peniadaan cabor tersebut sebagai keputusan bersama secara nasional.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak kecewa dengan capaian peringkat tiga yang diraih Jatim di PON XX Papua. Ia mengaku puas dengan capaian tersebut. "Saya puas. Emasnya sama dengan runner up. Seharusnya juga ada 36 emas yang kira kira kita hitung dari yang ditiadakan," tambahnya.

Selain itu ia juga menyampaikan Terima kasih karena ada 10 cabor yang Jatim juara umum dan ada belasan yang Jatim pecah rekor PON. Di sisi lain, Khofifah juga melihat bahwa ajang PON membanggakan karena mampu memba-

wa nuansa jalinan persaudaraan dan persahabatan antara Jatim dengan Papua. Hal itu juga menjadi salah satu tujuan utama yang dititipkan Khofifah pada para atlet PON. [wwn*]

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Biro Kesra Dampingi Perjuangan Pebulutangkis Jatim di PON XX Papua

Usai Ukir Sejarah, Pacu Prestasi Hingga ke Level Internasional Prestasi gemilang yang diraih atlet bulu tangkis Jatim dengan meraih tiga emas dan tiga perunggu di PON XX Papua 2021. Satu hal lagi yang

Ganda campuran Jatim Marheilla Gischa Islami-Rehan Naufal Kusharjanto merebut emas setelah mengalahkan Bagus Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

membanggakan adalah raihan tiga emas itu menjadi sejarah emas terbanyak yang disumbangkan pebulu tangkis Jatim selama PON. Selain itu pebulu tangkis putri Jatim Marsheilla Gischa Islami juga mencetak sejarah dengan meraih tiga emas. Regu putri Jatim meraih emas dengan mengalahkan DKI Jakarta 2-0 pada laga final yang digelar di GOR Waringin, Jayapura pada Sabtu (9/10). Pemain tunggal Jatim Sri Fatmawati menaklukkan Ruselli Hartawan lewat 21-15 dan 21-16. Kemudian Desima Aqmar Syarafina menang atas Stephanie Widjaja dengan skor 2118, 17-21, 22-20. Diganda campuran Marheilla Gischa Islami berpasangan dengan Rehan Naufal Kusharjanto merebut emas dengan mengalahkan Bagus Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (Jateng) lewat duel rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 19-21 15-6. Pertanding tidak bisa dilanjutkan karena Indah mengalami cedera.

Sedangkan emas ketiga diraih dinomor ganda putri saat Marheilla Gischa Islami berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma berhasil menang atas Melani Mamahit/Rayhan Vania Salsabila (Jabar) dengan skor 21-15, 21-12.

Selama ini atlet bulu tangkis Jatim berlaga di PON XX Papua mendapat pendampingan dari

Ketua Umum PBSI Jatim, Widjanarko Adi Mulya (jongkok tengah) bersama para atlet yang berhasil meraih 3 emas dan 3 perunggu.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jatim. Mendapat tugas sebagai pendamping cabor bulu tangkis membuat Plt Kabiro Kesra Jatim, Hudiyono turun langsung memberikan dukungan dan motivasi bagi atlet.

Hudiyono juga mengaku bangga dengan perjuangan para atlet yang tidak kenal lelah dan selalu bermain habis-habisan untuk mengalahkan lawan-lawannya. "Sebelum berangkat dan saat di Papua, kami selalu memberikan motivasi kepada para atlet untuk bermain bagus dan menyumbangkan medali emas bagi Kontingen Jatim di PON," kata Hudiyono, Minggu (17/10).

Ia juga memberikan apresiasi kepada pelatih dan official yang selama ini sudah bekerja keras untuk melatih para atlet. "Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi perjuangan seluruh atlet dan official Bulutangkis Jawa Timur yang mampu mencetak sejarah dan merebut medali emas," ujarnya.

"Kemenangan ini luar biasa, baru tahun ini tim bulutangkis mendapat tiga emas, ini adalah kebanggaan untuk seluruh warga Jawa Timur.

Terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur, Pen-

Plt Kabiro Kesra Jatim, Hudiyono (tengah) bersama atlet bulu tangkis Jatim sebelum berlaga di PON XX Papua 2021.

gurus KONI Jatim, pengurus bulutangkis Jatim (PBSI) dan semua pihak yang terus menginspirasi dan memotivasi semengat tim bulutangkis Jatim," tambah Hudiyono.

Hudiyono selaku pendamping tim bulutangkis Jatim menambahkan pihaknya sangat menghormati semua atlet yang berjuang untuk mengharumkan nama Jatim. "Kemenangan ini menjadi hadiah spesial untuk Jawa Timur yang memperingati Hari Jadinya,"tambahnya. Ia juga meminta para atlet tidak cepat puas dengan prestasi di PON, ia berharap mereka kembali mendulang prestasi diajang internasional dan mengharumkan Indonesia di kancah dunia. "Mereka tidak boleh berhenti berprestasi, kalau bisa ditingkatkan ke level internasional," kata Hudiyono.

Pesan Hudiyono juga bertepatan dengan keberhasilan Indonesia merebut Piala Thomas setelah mengalahkan China 2-0 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Prestasi inilah yang diharapkan memacu semangat pebulutangkis Jatim terus mencetak prestasi Internasional.

Sementara itu Ketua Umum PBSI Jatim, Widjanarko Adi Mulya memberikan apresiasi atas prestasi para atlet di PON. Ia mengatakan selama ini para atlet berlatih di klubnya masing-masing seperti Djarum, Jaya Raya dan Pelatnas.

"Mereka berlatih di Surabaya sekitar satu bulan sebelum berangkat ke PON," katanya.

Ia mengatakan sebenarnya piramida latihan atlet sudah berjalan, mereka memang berlatih di luar Jatim namun hasilnya sudah terlihat di PON. "Kalau latihan di Jatim sulit untuk mencari sparring partner. Itulah mengapa kita menggandeng klub-klub besar," katanya. Ia mengakui sempat mengalami kendala pendanaan saat mereka berlatih di Surabaya sebelum berangkat ke PON. "Untungnya ada beberapa simpatisan penggemar bulu tangkis yang mau menanggung biaya selama latihan di Surabaya," katanya. [wwn*]