binder1des21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 1 DESEMBER 2021

Pacu Produktivitas Pertanian dan Perikanan Jatim Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tugu Trenggalek dan Gongseng Bojonegoro Pemprov, Bhirawa Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (30/11). Keberadaan dua bendungan itu diharapkan mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan perikanan Jatim. Prosesi peresmian kedua bendungan tersebut ditandai dengan ditanda tanganinnya prasasti peresmian oleh Presiden.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berharap dengan tambahan dua bendungan ini aktivitas

pertanian semakin meningkat. “Petani semakin  ke halaman 11

Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah dan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat meresmikan Bendungan Tugu Trenggalek dan Gongseng Bojonegoro, Selasa (30/11). Pada kesempatan itu Presiden dan rombongan juga sempat berdialog dengan petani.

Pembangunan Bandara Dhoho Tak Boleh Ada Hambatan Kediri, Bhirawa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan bandara internasional Dhoho Kediri, Selasa (29/11). Ditargetkan pembangunan bandara akan selesai pada akhir tahun 2022 dan siap beroperasi pada pertengahan 2023.

Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Luhut Binsar Pandjaitan melihat secara langsung proses pembangunan Bandara Dhoho di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Bandara ini dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama yang tak lain anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Usai melihat lokasi pembangunan, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembangunan bandara yang tergolong cepat. “Kami tujuh bulan yang lalu datang ke sini dengan Pak Sofyan, progressnya baik sekali. Ini akan punya dampak (positif) di Selatan Jawa  ke halaman 11

MITRA

Rangkul Investor Hutan

Enny Handhayany YS

KPH Perhutani Bondowoso yang mewilayahi Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, melalui Wakil Administratur Wilayah Selatan Enny Handhayany YS mulai membuka akses yang luas bagi para investor baru. Tujuannya untuk ikut menanamkan modalnya di bidang penanaman aneka sektor komoditas tanaman di lahan hutan milik negara. Baik yang ada di wilayah Situbondo maupun yang tersebar di wilayah Bondowoso.

Sentil

Formula Kenaikan UMK Tak Mengacu PP 36 dan PP 78 - Cari jalan tengah Pembangunan Bandara Dhoho Tak Boleh Ada Hambatan - Yang penting pembebasan lahan sesuai Pasar Gadingrejo dan Ratusan KK di Pasuruan Kebanjiran - Susahnya cari solusi pencegahan

 ke halaman 11

Formula Kenaikan UMK Tak Mengacu PP 36 dan PP 78 Surabaya, Bhirawa Gelombang aksi buruh di Jatim menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten / kota (UMK) berakhir dengan kondisif, Selasa (30/11) petang. Masa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 setelah ditemui Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Ketua Gabungan serikat pekerja (Gesper) Jatim Ahmad Fauzi.

Dalam kesempatan itu, Heru menyampaikan hasil pertemuan Pemprov Jatim dengan Gesper tentang kesepakatan sementara terkait kenaikan UMK dan upah unggulan atau UMSK. Hasil pertemuan itu antara lain, usulan UMK dari bupati / wali kota akan diakomodir. Selanjutnya, usulan  ke halaman 11

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat menemui para buruh, Selasa (30/11).

Kemendagri Evaluasi Progres Pengukuran IPKD

ANTARA

Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi progres pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan 34 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksana Harian Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan evaluasi tersebut untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD berjalan baik.

“Selain itu, langkah itu untuk memonitor kendala apa saja yang dihadapi pemerintah provinsi dalam mengukur IPKD di kabupaten/kota melalui sistem aplikasi yang telah

dibangun,” kata Eko, Selasa (30/11).

Dalam evaluasi tersebut diketahui bahwa, progres pengukuran IPKD belum optimal. Kondisi tersebut terjadi karena masih terdapat beberapa kabupaten kota yang belum lengkap meng-input data dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi.

“Oleh karena itu, peran aktif yang menyeluruh dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam proses pengukuran ini,” ucap Eko. Dia mengatakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah juga telah menye ke halaman 11

Pasar Gadingrejo dan Ratusan KK di Pasuruan Kebanjiran Pasuruan, Bhirawa Banjir melanda Pasar Gadingrejo dan pemukiman di Kota Pasuruan. Drainase yang buruk menjadi penyebab utamanya. Karena sebelumnya, terjadi hujan dengan intensitas tinggi turun sejak Senin (29/11) pukul 23.00 hingga Selasa (30/11) pukul 03.00.

Sehingga, volume air yang banyak tak bisa ditampung sungai-sunyai kecil, apalagi kondisi  ke halaman 11

Hilmi Husain/Bhirawa

Tampak depan Pasar Gadingrejo, Kota Pasuruan terendam banjir, Selasa (30/11). Luapan air banjir di akibatkan hujan deras dan drainase yang buruk.

Fraksi Gerindra Sebut Sektor PAD Jatim 2022 Terjun Bebas

DPRD Jatim, Bhirawa Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyampaikan pelbagai pandangan dan pendapatnya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jatim 2022 dalam sidang paripurna, Selasa (30/11) kemarin.

Hal itu setelah mencermati perangkaan anggaran sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2022.

Melalui juru bicara Aufa Zhafiri menyampaikan bahwa Rancangan APBD Tahun 2022 kali ini diusulkan kekuatan Pendapatan Daerah  ke halaman 11

Kembangkan Aplikasi Akuntansi UMKM, Dua Dosen Umsida Juarai Inotek Award 2021

Berawal Membantu Usaha Teman, Diunduh Lebih dari 100 Ribu Pengguna

Laporan keuangan secara elektronik kini tidak lagi menjadi ciri perusahaan besar. Sebab, pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) pun dapat mencatat laporan keuangannya secara digital menggunakan aplikasi berbasis android. Sehingga lebih mudah, cepat, efisien dan semakin akuntabel. Fitur itulah yang kini juga tersedia di Aplikaai Akuntansi UKM-Keuangan karya dua dosen muda Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Berawal dari keinginan membantu teman pelaku UMKM yang sering kesulitan membuat laporan keuangan bulanan. Andry Rachmadani dan Nur Ravita Hanun berinisiatif mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan yang mudah digunakan bagi usaha skala kecil hingga menengah.

Meski bukan satu-satunya aplikasi akuntansi yang bisa diunduh di Play Store, Nur Ravita Hanun meyakini aplikasi ini memiliki fitur yang mudah digunakan dan 100 persen gratis.

“Banyak aplikasi akuntansi yang bisa diunduh secara gratis, tetapi fiturnya kadang sangat terbatas. Sementara jika menginginkan fitur yang lengkap ha-

Dua dosen Umsida Andry Rachmadani dan Nur Ravita Hanun foto bersama usai menerima penganugerahan Inotek Award 2021 yang diselenggarakan Balitbang Jatim.

rus berbayar,” ujar dosen yang akrab disapa Hanun itu. Berbagai kelebihan dalam aplikasi tersebut, sukses mengantarkan keduanya meraih penghargaan dalam Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Tekologi (Inotek) Award 2021 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jatim. Aplikasi UKMKeuangan memperoleh Juara I kategori inovasi aplikasi berbasis website/android.

Saat ini, aplikasi Akuntansi UKM-Keuangan tersebut telah diunduh lebih dari 100 ribu pengguna. Hanun mengakui, tingginya  ke halaman 11

EKSEKUTIF Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di Tulungagung Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 2

Pemkab Tulungagung, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri RI (Kemedagri), Selasa (30/11), ikut memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Tulungagung.

wiwieko/bhirawa

Wabup Gatut Sunu saat memantau pelaksanaan pencoblosan di TPS di Desa Suruhan Lor Kecamatan Bandung, Selasa (30/11).

Pemantauan secara telekonferensi tersebut dilakukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri untuk memastikan pelaksanaan pilkades tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat dan dapat berlangsung kondusif.

Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, usai melakukan telekonferensi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso menyatakan sudah melaporkan tentang kondisi Tulungagung terkait pelak-

sanaan pilkades serentak yang sedang berlangsung.

“Kami melaporkan kondisi di Tulungagung dalam keadaan kondusif. Stabilitas keamanan baik dan semua berproses baik,” ujarnya.

Diakui dia, Kemendagri ingin mengetahui sejauh mana kondisi pelaksanaan pilkades serentak di Tulungagung. Utamanya, juga soal penerapan prokes saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).

Hal yang sama dikatakan Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, yang juga

ikut hadir dalam telekonferensi itu. Ia menyebut Kemendagri memantau pelaksanaan pilkades serentak yang sedang berlangsung secara bersamaan di dua daerah di Indonesia, yakni Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Karo.

“Inti dari telekonferensi dengan Kemendagri, Direktur Bina Pemerintahan Desa menyampaikan instruksi Mendagri tentang pelaksanaan pilkades di situasi pandemi harus taat pada aturan prokes,” tandasnya.

Selanjutnya perwira menengah polisi ini membeberkan jika dalam telekonferensi yang dihadiri Forkopimda Kabupaten Tulungagung tersebut, Wabup Gatut Sunu memaparkan tentang kesiapan Tulungagung mulai dari jumlah

TPS sampai jumlah panitia.

“Sedang kami dari segi keamanannya,” ucapnya.

Kapolres Handono Subiakto menyatakan pula Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri berharap Forkopimda Tulungagung tetap dapat mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pilkades serentak sehingga sampai selesai pelaksanaan dapat berlangsung baik tanpa kendala.

“Dan sampai sekarang dari monitor yang kami lakukan situasi kondusif. Kami pun melakukan monitoring di sejumlah TPS,” tuturnya.

Rombongan Forkopimda Tulungagung melakukan monitoring pilkades serentak di dua desa. Yakni di Desa Kedungwilut dan Desa Suruhan Lor keduanya di wilayah Kecamatan Bandung. [wed]

Bupati Pastikan Korban Puting Beliung Purisemanding Dapat Bantuan Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab pada Selasa siang (30/11) memantau kondisi Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang tempat terjadinya bencana angin puting beliung yang terjadi pada Kamis sore (25/11).

Bupati Mundjidah Wahab memastikan, para korban puting beliung mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Di lokasi, Bupati Mundjidah Wahab menyerahkan secara simbolis sejumlah bantuan kepada korban puting beliung. Bantuan tersebut berupa genting, asbes, kayu, alat-alat dapur, maupun peralatan rumah tangga lainnya.

“Sebetulnya yang kena dampak (puting beliung) ini ada 32 (rumah), yang parah 12. Dari pemerintah daerah, bantuan ada yang berasal dari dinas sosial, BPBD, membantu untuk korban,” ujar Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati menjelaskan, bencana puting beliung di Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang ini tidak memakan korban jiwa.

“Ada yang luka, tadi ditunjukkan saya, jarinya saja ada yang patah, satu orang. Alhamdulillah semua diberikan selamat,” kata Bupati.

“Semua korban telah mendapatkan bantuan.

Sesuai dengan (tingkat) kerusakannya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Na’im mengungkapkan, berdasarkan pendataan, terdapat 30 lebih rumah warga Purisemanding yang mengalami kerusakan akibat diterjang puting beliung. Dari jumlah tersebut, sejumlah rumah mengalami rusak berat, 8 rusak sedang, dan yang terbanyak mengalami rusak ringan.

“Beberapa sudah diperbaiki, mungkin ada kurang separoh, tinggal sedikit-sedikitlah.

Karena bantuannya juga tidak sekaligus kan mas,” kata Na’im.

Na’im juga memastikan, seluruh korban puting beliung di Desa Purisemanding ini telah mendapatkan bantuan. Selain dari Pemkab Jombang kata dia, bantuan juga datang dari pemerintah desa setempat, bahkan ada pula bantuan yang datang dari komunitas. [rif]

Bupati Mundjidah Wahab saat memantau kondisi rumah korban puting beliung di Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan, Selasa (30/11).

arif yulianto/bhirawa

BKSDM Perketat Prokes 486 Peserta SKB CPNS 2021

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Gelar Monev Penanggulangan Covid-19 Kota Madiun, Bhirawa Dalam rangka mempersiapkan antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kota Madiun menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan Covid-19 tingkat kota.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi dan dihadiri oleh Forkopimda dan OPD terkait itu terlaksana di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa (30/11). ‘’Pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi. Maka, itu yang kita jalankan. Jangan sampai kasus Covid-19 meningkat lagi,’’ kata Wali Kota.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Selain itu, juga memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

Adapun beberapa masukan dari hasil monev antara lain memperketat penggunaan Peduli Lindungi dan protokol kesehatan. Terutama, di tempat kerumunan. Kegiatan berkumpul dan berkerumun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, Pemkot Madiun berupaya mempercepat vaksinasi.

Juga, memberikan syarat perjalanan angkutan umum jarak jauh menggunakan vaksinasi full ditambah Antigen. Atau, minimal vaksinasi dosis satu ditambah PCR. Serta, meningkatkan tracing pasien dan karantina terpusat.

Wali Kota pun berharap seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah ini.

Serta, mengimbau OPD terkait untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya hingga penularan Covid-19 bisa dicegah di Kota Madiun. [dar]

Pemkab Pamekasan, Bhirawa Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Pamekasan, memperketat protokol kesehatan kepada 486 peserta pada penyelenggaraan seleksi kemampuan bidang (SKB) untuk CPNS 2021, berlangsung tanggal 2-4 Desember 2021.

Plt BKSDM, disampaikan Yuridis Kurniawan, selaku Tim Pengadaan CASN 2021 Kabupaten Pamekasan, bahwa penerapan dalam pengetatan protokol kesehatan karena masih masa pandemi Covid 19.

Didasari petunjuk panitia seleksi (pansel) pusat peserta mamatuhi protokol kesehatan, minimal sudah divaksin satu dan swab antigen atau test PCR. “BKSDM Pamekasan dipercaya sebagai panitia penyelenggara bersama Tim dari BPBD sudah menyiapkan tempat cuci tangah, hand shaser dan akan mengecek suhu badan peserta. Bagi perserta diwajibkan mengenakan masker dua lapis serta menunjukan kartu vaksin dan surat keterangan test antigen atau PCR,” jelasnya.

Pelaksanaan test selama 3 (tiga) hari, Panitia menyediakan 50 buah komputer di tempatkan pada 2 (dua) ruangan Laboraturium milik kantor BKSDM di jalan Bonorogo Pamekasan.

Selain itu, panitia menyediakan ruangan tunggu bagi peserta, dan ruangan untuk panitian dan petugas keamanan, medis dan petugas dari BPBD. Semua mengikuti aturan protokol kesehatan.

syamsudin/bhirawa

Yuridis Kurniawan, Tim Pengadaan CASN 2021 Pamekasan, mengecek perangkat komputer sebelum ditinjau Pansel CASN 2021 pusat.

Selanjutnya, Yuridis menjelaskan, pelaksanaan test SKB sekarang ini hanya diperuntukan penjaringan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS 2021 saja.

“Adapun seleksi PPPK Guru gelombang pertama sudah selesai. Kewenangan dari Kemendikbud RI sudah diumumkan. Ke publik menunggu Panselnas. Rencananya, test seleksi kompentensi gelombang ke dua pada 6 Desember 2021,” ujarnya.

Sedang penjaringan PPPK non Guru untuk permintaan di kantorkantor di lingkup kabupaten Pamekasan, test satu kali bersamaan

dengan SKD kemarin, tanggal 15 Oktober 2021 dan sudah diumumkan di kantor BKSDM Pamekasan.

Karena masih dimasa pandemi Covid 19, kata Yuridis, pihak Pansel pusat memberi kewenangan kepada peserta untuk memilih lokasi berdasar domisili.

“Peserta test CPNS di Pamekasan ada di Jawa Tengah, Jogyakarta dan Jakarta. Dari 486 peserta seleksi SKB, ada 13 orang diantaranya ikut test di luar Pamekasan, maka hanya 743 peserta,” rincinya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamesan, dr.

Marzuki mengatakan, pelaksaanaan test SKB agar berkumpul dalam keadaan sehat yang indikatornya tidak terpapar virus corona, tentu dengan pemeriksaan sweb antigen.

“Kebutuhan peserta ini, pihak dinas Kesehatan menyediakan secara gratis. Peserta dapat datang ke Puskesmas terdekat pada H -1 pelaksanaan test SKB,” tegasnya.

Sedangkan penjaringan CASN 2021 di kabupaten Pamekasan, peserta seleksi SKD sejumlah 5.469 peserta pada 30/9 - 25/10- 2021, sebanyak 486 peserta yang lulus berhak ikut test SKB. [din]

DPM PTSP Sidoarjo Raih Inovasi Teknologi Award 2021

sudarno/bhirawa

Untuk antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kota Madiun menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan Covid-19 tingkat kota dipimpin Wali Kota Madiun Maidi dan dihadiri Forkopimda dan OPD terkait di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa (30/11).

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Kemajuan teknologi benar-benar dimanfaatkan oleh Pemkab Sidoarjo, salah satu adalah DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sidoarjo.

Dibuktikan dengan meraih Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Tahun 2021. Inovasinya SIPPADU 2.0 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu).

Inovasi tersebut, merupakan ide, gagasan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono yang sebelumnya masih menjabat sebagai Kepala DPM PTSP Sidoarjo.

Prosesi penyerahan penghargaan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Timur. Tiga tahap seleksi dan penilaian terhadap calon penerima anugerah telah dilakukan panitia.

Dan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/636/KPTS/013/2021 Tentang Penerima Anugerah Inotek Award, akhirnya ditetapkan sejumlah pemenang.

Inotek Award 2021 itu diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jawa Timur, Sjaichul Ghulam, di Kantor Balitbang Provinsi

Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari 56 Surabaya, Senin (29/11).

“Kami berharap inovasi SIPPADU.20 terus menjadi inovasi yang unggul. Dan tentu saja bisa melayani secara maksimal dan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Ari Suryono.

Menurut Ari, aplikasi layanan SIPPADU telah dikembangkan sejak tahun 2011. Dan terus berproses dalam beberapa fase. SIPPADU pada mulanya hanya aplikasi pemroses perizinan yang awal mula menjadi rintisan perizinan secara online. [ach]

LEGISLATIF PKS Soroti Mindset, Culture Set, dan SDM Aparatur Pemkot Surabaya

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 3

DPRD Surabaya, Bhirawa Sebagaimana arahan Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PERMEN PANRB) Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi 20202024, seluruh pemerintah daerah, termasuk kota Surabaya, diminta untuk mempersiapkan pembahasan ROAD MAP Reformasi Birokrasi 2021-2026.

trie diana/bhirawa

Demo Buruh

Ribuan massa dari Pasuruan, Sidoarjo Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan menggelar unjuk rasa meminta tiga tuntutan kepada Gubernur Jatim, diantaranya, kenaikan UMK tahun 2022, menolak UU No 11 tahun 2020 dan menolak PP No 36 tahun 2021, Selasa (30/11).

“Mohon ijin, memang betul, Ini seluruh pemerintah daerah sedang di minta untuk membuat Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2016 dan mengacu pada 8 area perubahan”, kata Hari Triono, mewakili Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, mengawali paparannya dalam hearing bersama komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa, 30 Nopember 2021.

Menurut Hari, Reformasi Biorkrasi diharapkan mengacu kepada 8 area perubahan yang meliputi: Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik dan Pola Pikir (Mindset) dan Budaya Kerja (cultural Set) Aparatur.

Menyikapi paparan Hari Triono, Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, Fatkur Rohman menyoroti 3 aspek dalam reformasi birokrasi.

Pertama, perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara, kedua, ketatalak-

Saat rapat dengan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya.

sanaan (business process) dan ketika, terkait sumber daya manusia aparatur.

“Tolong saya titip untuk BKD nggih, terkait mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) Jiwa Melayani atau Service Excellence para Aparatur. Mohon ini dikuatkan betul dan dituangkan dalam kurikulum pembinaan aparatur terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, di beberap titik masih banyak keluhan terkait ini”, ujar fatkur di awal peparannya.

Yang kedua, kata Fatkur, adalah terkait ketatalaksanaan (business process), targetnya adalah memastikan ada Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

“Di era digital, sudah sewajarnya seluruh proses harus terukur dengan baik dan

transparan. Beberapa layanan berbasis IT dan bisa diakses oleh RT dan RW, saya apresiasi namun terkait kaidah suser friendly dan feedback harus terus diperbaiki, ada notifikasi cepat lah kalau misal RT atau RW misal mengajukan usulan atau data ke kelurahan misalnya”, jelas Fatkur, anggota Komisi A DRPD Kota Surabaya ini.

Fatkur memahami bahwa ditiap tata laksana selalu ada Access Level (hak pengaksesan untuk layanan tertentu) namun masih banyak hal yang itu bisa ditransparankan apalai yang menyangku layanan ke warga, maka pak/bu RT seharusnya diberi akses untuk mengetahui walau mungkin tidak memiliki akses merubah data untuk beberapa layanan tertentu, ini akan mendukung program desentralisasi layanan.

“Dan, yang terakhir, saya tidak jemu-jemunya menyo-

roti terkait SDM apartur. Yang saya pahami, target dari reformasi birokrasi adalah menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera”, kata Fatkur.

Fatkur masih sering mendapati laporan terkait problem netralitas Aparatur dan kompetensi SDM yang dibawah standard sehingga mempengaruhi standar pelayanan minimal.

“Mohon ada mapping dan tindakan serius perihal ini, whistleblowing system akan diuji efektifitas implementasinya. Evaluasi serius terkait daftar inventarisir masalah (DIM) dan prioritas bidang apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum pembinaan SDM mungkin harus dilakukan, kita juga ada Sister City, saya yakin pemkot bisa,” pungkas Fatkur. [gat]

Komisi C Minta Rekayasa Lalin di Sekitar Perumahan TTR

KILAS DEWAN

Empat OPD Tunggu Hasil Penilaian WBBM Kabupaten Sidoarjo, Bhirawa Empat OPD di Kab Sidoarjo saat ini sedang menunggu keputusan dari tim penilai zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari KemenPAN RB. Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SStp MAP, mengatakan tim penilai dari Kemenpan RB selain sudah memverifikasi persyaratan dari 4 OPD itu, juga sudah meninjau langsung ke lokasi 4 OPD tersebut.

“Insya Allah, Bulan Desember hasil penilaian akan diumumkan.

Semoga berhasil. Kita do’akan saja,” kata Arif, Selasa (30/11) kemarin.

Empat OPD tersebut diantaranya, RSUD Sidoarjo, BKD Sidoarjo, Dinas PTM PTSP dan Kec Sukodono. Empat OPD itu, kata Arif, sebelum diusulkan oleh tim zona integritas Kab Sidoarjo melaju ke tingkat WBBM, lebih dulu telah menyandang predikat WBK atau wilayah bebas korupsi dari KemenPAN RB. Kalau seandainya empat OPD tersebut bisa mendapat predikat WBBM, menurut Arif, itu suatu hal yang luar biasa.

Sebab, dalam satu kali usulan untuk predikat WBBM, semuanya bisa lolos dalam penilaian tim juri KemenPAN RB. Sementara itu, masih ada satu OPD di Kab Sidoarjo yang saat ini juga sedang menunggu hasil penilaian dari tim juri KemenPAN RB untuk program ZI WBK. Yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sidoarjo.

Dari 4 OPD yang juga diusulkan untuk program ZI WBK ini, kata Arif, tim juri dari KemenPAN RB hanya menilai persyaratan dari Dispendukcapil, sekaligus juga sudah turun ke lokasi untuk melakuka penilaian di lapangan.

Tiga OPD di Sidoarjo yang mungkin dirasa perlu terus untuk melengkapi persyaratan, agar juga bisa dinilai oleh tim juri KemenPAN RB itu, diantaranya adalah Disnaker, Dikbud dan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kab Sidoarjo.

Ditegaskan oleh Arif, dengan menyandang predikat WBK bahkan WBBM, maka tentu saja diharapkan pelayanan OPD yang bersangkutan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Yang tentu saja tidak ada gratifikasi dan tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada tahun 2022 mendatang, semua OPD di Kab Sidoarjo, kata Arif, diwajibkan untuk menerapkan zona integritas di lingkungan kerjanya. OPD yang dinilai mampu, selanjutnya akan diusulkan kepada tim juri penilai WBK dari KemenPAN RB. “Selain pengawasan dari Pemerintah, masyarakat juga berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja layanan dari OPD. Tujuannya agar OPD bisa memberikan pelayanan yang prima kepada publik,” katanya. [kus]

DPRD Surabaya, Bhirawa Guna mengurai kemacetan yang lama terjadi di daerah Keputih, Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, secepatnya membuat rekayasa Lalu Lintas (Lalin).

Hal tersebut terungkap saat hearing Komisi C dengan warga Keputih yang protes dengan pembangunan Perumahan Taman Timur Regency (TTR) , Senin (29/11).

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati mengatakan, ada dua keputusan dari hasil hearing dengan warga Keputih yaitu, penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang dari problem kemacetan di sekitar Keputih Surabaya.

“Penyelesaian jangka pendek kami di Komisi C mendesak segera ke Dishub Surabaya agar membuat rekayasa Lalin, sehingga problem kemacetan di sekitar Keputih bisa clear,” ujarnya kepada wartawan usai hearing di ruang Komisi C, Senin (29/11).

Ia menjelaskan, awalnya warga sekitar Perumahan Taman Timur Regency meminta kompensasi dampak pembangunan perumahan yang dinilai membuat tingkat kemacetan di Keputih semakin parah.

andre/bhirawa

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati.

Namun, kata Aning Rahmawati, setelah kami tegaskan kepada warga apa keluhan yang utamanya, ternyata adalah soal kemacetan.

Diakui warga, terang politisi milenial PKS Kota Surabaya ini, sebelum berdiri Perumahan Taman Timur Regency saja arus lalu lintas di Keputih sudah sering macet.

Ditambah adanya Perumahan Taman Regency yang kini terbangun sebanyak 300 unit rumah.

“Coba kita kalkulasikan saja, jika dari 300 rumah total terdiri dari

1.000 warga penghuni perumahan, tidak bisa kita bayangkan kondisi arus lalu lintas di Keputih semakin krodit. Untuk itu kami minta Dishub membuat rekayasa lalin,” tegas Aning Rahmawati.

Aning menerangkan, selama ini di area Keputih tidak pernah ada petugas Dishub yang mengatur lalu lintas disana, dan Komisi C meminta agar segera ditempatkan petugas untuk mengurai problem kemacetan.

“Solusi kedua adalah pembebasan lahan di sekitar Keputih untuk

mengatasi kemacetan,” tutur Aning.

Dirinya kembali menjelaskan, untuk pembebasan lahan bisa kita alokasikan dana baik nanti di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2022, atau dianggarkan di APBD Surabaya tahun 2023.

“Jadi ini solusi tepat yang dikeluhkan warga soal kemacetan di Keputih, yaitu jangka pendeknya rekayasa lalin dan jangka panjangnya ialah pembebasan lahan,” ungkap Aning Rahmawati.

Sementara itu Ketua LPMK Keputih, Indy mengatakan, kondisi arus lalu lintas utamanya di simpang lima Keputih itu macetnya luar biasa sekali, ditambah ada pembangunan Perumahan Taman Timur Regency, dan Simpang Lima Keputih merupakan akses keluar masuk warga perumahan.

Indy menambahkan, bertahun tahun warga Keputih mengeluhkan kemacetan dan tidak pernah ada solusi, ditambah berdiri perumahan Taman Timur Regency ya tambah macet.

“Namun saat hearing dengan Komisi C, akhirnya mulai ada solusi konstruktif dari keluhan warga Keputih ini, ya kita tunggu saja hasilnya,” pungkas Indy. [dre]

Cegah Krisis Iklim, Dewan Imbau Warga Naik Suroboyo Bus DPRD Surabaya, Bhirawa Krisis iklim merupakan ancaman global yang dampaknya mulai banyak dirasakan seperti naiknya suhu dan seringnya banjir. Salah satu penyebab krisis ini karena tingginya emisi karbon kendaraan bermotor.

Untuk mencegah itu, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma mengajak seluruh warga untuk mulai beralih ke transportasi umum.

“Krisis iklim ini tidak hanya menimpa kita, tapi anak cucu kita. Dengan beralih ke transportasi umum kita bisa memotong sekitar 30% emisi karbon di Surabaya,” ucap William, Selasa (30/11).

William menjelaskan, bahwa sekarang dan tahun berikutnya layanan transportasi umum sudah semakin baik. Selain Suroboyo Bus, layanan Bus BTS juga dijadwalkan akan beroperasi akhir tahun ini. Angkutan Pengumpan (feeder) juga akan tersedia tahun 2022.

“Kedepan ketepatan waktu dan keandalan angkutan kita akan semakin baik. Jika dibarengi dengan edukasi terhadap krisis iklim ini, saya optimis akan semakin banyak warga yang tergerak,” terang William.

Di Indonesia sendiri telah meneken komitmen menurunkan emisi karbon hingga 29% pada tahun 2030. Pemerintah daerah

Kejar Level 1, PPKM Tulungagung Kini Turun Level 2

Tulungagung, Bhirawa Setelah terus bertahan relatif lama melaksanakan PPKM level 3, kini Kabupaten Tulungagung sudah turun level 2. Bahkan dalam dua pekan ke depan ditargetkan PPKM Tulungagung turun lagi menjadi level 1.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Selasa (30/11), mengungkapkan sudah ada target susulan begitu Kabupaten Tulungagung ditetapkan menerapkan PPKM level 2.

“Mulai hari ini, Selasa (30/11), Tulungagung sudah PPKM level 2 dan kami sudah ada target lagi untuk menuju level 1,” ujarnya.

istimewa

Ia menyebut target menuju PPKM level 1 diperkirakan dapat tercapai dalam waktu relatif singkat. Hanya dua pekan saja. Alasannya untuk mencapai PPKM level 1 itu dibutuhkan tambahan capaian vaksinasi dikisaran 5 persen.

“Untuk menuju level 1 kurangnya tidak banyak. Sekitar 5 persen tambahan prosentase vaksinasi untuk lansia dan 1 persen untuk umum,” paparnya.

Sesuai syarat untuk turun level 1 dalam melaksanakan PPKM, capaian vaksinasi secara umum untuk dosis satu harus mencapai minimal 70 persen. Begitu pun dengan capaian vaksinasi lansia harus pula mencapai prosentase minimal 60 persen.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua IDI Tulungagung ini mengatakan keoptimisannya jika Tulungagung sudah dapat mencapai PPKM level 1 tidak sampai menunggu tahun baru 2022.

“Tidak tahun depan. Akhir tahun ini optimis Tulungagung sudah level 1,” ucapnya.

Sebelumnya, dr Kasil Rohmad merasa gembira juga dengan keberhasilan Kabupaten Tulungagung tun level dalam pelaksanaan PPKM dari level 3 menjadi level 2. Menurutnya, Kabupaten Tulungagung resmi turun level setelah terbitnya Inmendagri Nomor 63 Tahun 2021 tentang PPKM level 3,2 dan 1 di Jawa Bali.

tentunya harus ikut mendukung pemenuhan komitmen tersebut, terlebih Surabaya merupakan kota besar yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan lingkungan.

“Saya usulkan pengelola transportasi umum untuk ikut edukasi lingkungan. Misalnya dengan menambahkan fitur carbon footprint di aplikasi.

Orang yang naik transportasi umum kan jejak karbonnya lebih sedikit dibandingkan naik kendaraan pribadi. Penumpang yang paling banyak memotong jejak karbon dalam sebulan dengan naik angkutan umum dapat diberikan hadiah. Saya kira ini akan seru dan menarik, terutama bagi millennial,” pungkas William. [dre]

“Alhamdulilah sudah turun level. Itu resminya sudah terbit Inmendagri No. 63 Tahun 2021,” terangnya.

Sementara itu, Wajubir Satgas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Ahmad Mugiyono, menyatakan dengan keberhasilan Kabupaten Tulungagung turun level 2 dalam penerapan PPKM maka pembukaan tempat wisata dapat dilakukan.

“Sesuai Inmendagri No. 63 Tahun 2021 tempat wisata di Tulungagung sudah bisa dibuka. Tetapi untuk teknisnya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung,” katanya. [wed]

dr Kasil Rohmad

OPINI

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Mengatasi Kesenjangan Pendidikan dengan Dunia Kerja

TAJUK

APBD Jatim Merosot APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jawa Timur tahun 2022, diprediksi menyusut sekitar 11,9% dibanding tahun 2021. Pertanda penyusutan terbesar perekonomian Jawa Timur selama lima tahun terakhir. Total APBD berkekuatan Rp 29,276 trilyun, dengan pendapatan senilai Rp 27,463 trilyun. Masih dengan pola defisit menengah (di bawah 10%) yang akan mudah ditutup dengan sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar Rp 1,831 trilyun.

Angka Belanja Daerah yang diajukan gubernur, menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir. Hampir setara dengan APBD tahun 2017 yang telah mencapai Rp 28,088 trilyun.

Jika dikurs dengan laju inflasi (dan pertumbuhan ekonomi) selama 5 tahun, maka APBD tahun (2022) ini terasa lebih kecil dibanding tahun 2017. Bahkan APBD tahun 2018 (yang berkekuatan Rp 30,762 trilyun), nyata-nyata lebih besar.

Pandemi CoViD-19, menjadi penyebab merosotnya perekonomian. Walau sebenarnya, berdasar catatan BPS (Badan Pusat Statistik) kemerosotan di Jawa Timur, bukan tergolong berat.

Terutama sektor pangan (pertanian, dan peternakan) terasa masih “utuh,” stabil berproduksi. Kontraksi perekonomian Jawa Timur hanya terkoreksi di bawah 4%. Lebih stabil dibanding Jakarta, dan Jawa Barat. Sedangkan propinsi tetangga (Bali) tergolong berdarah-darah dihantam pandemi, sampai minus 12%.

APBD yang merosot, niscaya berkonsekuensi dengan pelayanan publik. Banyak kebutuhan daerah (urusan wajib) tidak memperoleh fasilitasi memadai. Misalnya urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Permasalahan PPPA pada masa pandemi tak kalah terguncang.

Selain masalah perceraian yang masih tinggi, Jawa Timur juga memiliki banyak anak yatim akibat CoViD-19. Serta kasus tindak kekerasan pada anak masih cukup tinggi.

APBD Jawa Timur tahun 2022, memiliki beberapa “jatah” sektoral yang sesuai amanat undang-undang (UU). Antaralain, urusan Pendidikan, memperoleh pagu 20% total Belanja Daerah. Urusan Kesehatan sebesar 10% (selain gaji), serta urusan transportasi sebesar 10% dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pada urusan sarana transportasi, pemerintah propinsi harus cermat. Karena suasana angkutan kota dalam propinsi (AKDP) dalam keadaan “colaps.” Terminal sepi.

Transportasi di Jawa Timur bisa mengandalkan moda perairan, sebagai konsekuensi daerah yang dilingkupi laut.

Beberapa dermaga menunjukkan kesibukan tinggi. Misalnya, pelabuhan Ketapang (Banyuwangi), dan Jangkar (Situbondo).

Juga pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Bawean, Paciran (Lamongan), Gresik dan Kalianget. Begitu pula pelabuhan rintisan di Trenggalek. Fasilitasi moda transportasi laut akan menjadi pengungkit perekonomian.

Dengan pagu angka APBD yang kecil, dan jatah sektoral, maka tidak banyak anggaran yang tersisa untuk program fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga masih diperlukan “keringat” birokrasi meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi sistem perpajakan dan retribusi. Juga perlu memulai pembayaran pajak pure melalui bank. Terutama pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

APBD Jatim dengan pagu angka yang rendah, menunjukkan tidak optimis menghadapi tahun 2022. Seharusnya pemerintah propinsi tidak ragu mem-pagu Belanja Daerah tinggi, dengan konsekuensi defisit besar. Tidak perlu khawatir dengan defisit besar, karena UU Keuangan Negara memberi plafon defisit sampai 3% PDB. Artinya jika PDB Jatim (berdasar harga konstan) senilai Rp 413,64 trilyun, maka plafon defisit bisa sebesar Rp 12,4 trilyun (sekitar 42% APBD 2022).

Defisit akan selalu mudah ditutup dengan penghematan (kelaziman) sekitar 4%, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu. Serta masih terdapat standby-loan. Sedangkan defisit RAPBD 2022, sudah akan tertutup dengan Silpa. Di ujungnya nanti masih akan terdapat Silpa sebesar penghematan. Maka seyogianya tidak perlu khawatir dengan defisit besar, karena rakyat masih membutuhkan fasilitasi pemerintah. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dorong Akselerasi Kualitas Olahan Minyak Goreng BELAKANGAN ini, belum usai masyarakat dibuat resah oleh mahalnya minyak goreng dipasaran kini malah Kementerian Perdagangan mengumumkan rencana melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang. Sontak, realitas itupun mencuri perhatian khalayak publik. Adapun, regulasi terkait larangan penggunaan minyak goreng curah diatur dalam ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permendag) Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

Dalam beleid tersebut, Kemendag mewajibkan penjualan minyak goreng dalam kemasan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, jumlah konsumsi minyak goreng curah di Indonesia mencapai 5 juta liter/tahun. Jumlah konsumsi saat ini masih tertutupi dari produksi harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di dalam negeri yang mencapai 9,5 juta/tahun. Kebutuhan minyak goreng curah untuk kebutuhan rumah tangga dan industri tercatat mendekati angka 67 persen, (Kontan, 29/11/2021).

Itu artinya, pengguna minyak goreng curah dinegeri ini masihlah tinggi. Namun sayangnya, harga minyak goreng curah di dalam negeri bergantung pada harga Crude Palm Oil (CPO) dunia. Maka ketika harga CPO dunia terkerek naik, harga di dalam negeri ikut terpengaruh. Hingga saat ini, negara yang masih menjual minyak goreng curah di dunia hanya Indonesia dan Bangladesh. Maka dari situlah, penjualan minyak goreng di negeri ini perlu ditata kembali demi membuat harga minyak goreng stabil. Salah satunya, dengan mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengantisipasi tidak mengizinkannya minyak goreng curah diedarkan mulai dari 1 Januari 2022 nanti.

Upaya pemerintah itupun, tentu tidak bisa berjalan sendiri dibutuhkan komitmen bersama dalam mendorong akselerasi kualitas olahan minyak goreng. Salah satunya dari produsen yang bersedia mengurangi keuntungan dalam rangka memberikan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah sebagai bahan baku minyak goreng. Diharapkan langkah tersebut segera diikuti produsen minyak goreng lainnya untuk menambah ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana di masyarakat saat ini.

Dyah Titi Muhardini Dosen FPP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pendidikan yang berkualitas dan merata masih menjadi tantangan terbesar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya selama masa pandemi Covid-19. Jika diabaikan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap kualitas generasi muda secara turun temurun.

G

una mencegahnya, seluruh masyarakat idealnya harus melek pendidikan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Berangkat dari kenyataan itulah, tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia urgen untuk dilakukan.

Pasalnya, pendidikan merupakan tiket utama menuju kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik.

Peningkatan kualitas SDM Upaya perbaikan kualitas pendidikan juga terus menerus dilakukan baik secara umum maupun dengan cara-cara yang baru. Hal tersebut lebih berfokus kembali setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan. Terlebih, dalam menghadapi era globalisasi industri, perdagangan bebas dan teknologi saat ini, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia terus berbenah diri mempersiapkan sumber daya manusianya.

Inovasi pada dunia pendidikan sangat diperlukan utamanya menyangkut masalah peningkatan mutu termasuk sumber daya manusia (SDM).

Salah satu bidang penting dalam administrasi atau manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan atau organisasi sekolah dengan organisasi lainnya.

Sejalan dengan pernyataan Sergiovanni, dalam Suharsaputra, (2010:2) yang menyatakan bahwa: Perhaps

S

serius yang harus dihadapi. Salah satu upaya untuk memecahkan persoalan tersebut adalah program pendidikan yang terdesentralisasi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat modern sekarang ini.

the most critical difference between the school and most other organizaOleh : tion is the human intenAsri Kusuma Dewanti sity that characterize its work. School are human organization in the sense that their products are human and their processes require the Pendidikan dalam sosializing of humans. Hal tersebut dunia usaha dan industri menunjukkan bahwa masalah sumber Pendidikan dan dunia usaha merupadaya manusia menjadi hal yang sangat kan dua elemen yang tidak bisa dipisahdominan dalam proses pendidikan kan, sebab dari dunia pendidikan akan atau pembelajaran, hal ini juga berarti menghasilkan bibit-bibit unggul yang bahwa mengelola sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas perusamerupakan bidang yang sangat penting haan di dunia kerja. Terlebih, sekarang dalam melaksanakan proses pendidikan ini, dunia kerja tidak hanya masalah atau pembelajaran. keterbatasan lapangan pekerjaan, tapi Memandang mutu pendidikan tidak juga mensyaratkan adanya keterampibisa serta merta hanya dilihat dari sisi lan dan keahlian tertentu, pengalaman mutu lulusannya saja, karena yang paling kerja, dan lain sebagainya. Sementara penting justru harus mempertanyakan ijazah hanyalah sekadar pelengkap perbagaimana caranya meningkatkan mutu syaratan administratif. Artinya, dunia lulusan tersebut ? Jelasnya, hal-hal kerja cenderung mengutamakan ketyang dapat dan berpengaruh terhadap erampilan, keahlian dan pengalaman mutu lulusan adalah suatu proses dan kerja ketimbang ijazah. Harus diakui Fasilitasfasilitas pendukungnya dalam bahwa dunia pendidikan kita belum upaya mencapai tujuan yang diharapkan. mampu menjembatani kebutuhan dunia Proses yang dimaksud tiada lain berupa kerja terkini secara komprehensif. layanan yang diberikan kepada pelangNamun, setidaknya pendidikan digan pendidikan, baik kepada siswa se- harapkan mampu merubah pola pikir. bagai pelanggan utama yang menerima Pasalnya, pola pikir manusialah yang layanan pendidikan dan pembelajaran, akan mempersiapkan dirinya untuk maupun orang tua dan masyarakat seba- siap bekerja di bidang manapun dan gai pengguna hasil pendidikan. akan mempengaruhi bagaimana cara Dalam upaya mencapai lulusan yang mereka bekerja dan melalui dunia penbermutu tentu harus melalui tahap pros- didikan adalah jalan untuk memuluskan es yang bermutu, yakni memberikan rencana manusia menuju pencapaian layanan pendidikan dengan menger- cita-cita. Sekarang ini semua cita-cita ahkan segala sumberdaya sebagai mensyaratkan pendidikan sebagai batu pendukungnya, baik sumberdaya ma- loncatannya. Tidak terkecuali untuk terial maupun non material. Pasalnya, menjadi karyawan, wirausaha, petani problem pendidikan di Indonesia tidak ataupun pekerja bengkel. Hampir sebasekadar menyangkut kualitas. Kesen- gaian besar dari mereka pernah mengjangan antara daerah yang satu dengan enyam pendidikan, minimal pernah daerah lainnya, juga menjadi masalah bersekolah setingkat sekolah dasar.

Memang, jika tercermati pendidikan itu tidak berorientasi langsung pada pekerjaan, karena manusia tidak dapat memprediksi secara tepat mengenai pekerjaan apa yang akan dia kerjakan di masa depan. Untuk itu pendidikan berorientasi pada mengubah pola pikir manusia. Itu artinya, meskipun pendidikan tidak berorientasi langsung pada pekerjaan, tetapi kebutuhan akan penyelarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja dewasa ini menjadi sangat penting.

Penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja diharapkan dapat menghasilkan kualitas lulusan atau pencari kerja yang dapat memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja atau dapat melakukan wirausaha secara mandiri. Tujuan akhir dari penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan industri adalah tercipta paradigma “The right man on the right place”, memperkaya lapangan pekerjaan melalui wirausaha dan sekaligus memperkecil angka penggangguran.

Oleh sebab itu, dalam rangka turut berpartisipasi dalam pembangunan negara, sebagai warganegara harusnya ikut andil, apapun profesinya. Hal ini bisa dilakukan dengan turut mendukung program pemerintah. Salah satu program pemerintah yakni meningkatkan jumlah wirausahawan untuk mendukung visi Indonesia menjadi Negara maju di tahun 2045. Salah satu indikator negara maju adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Hal ini tidak mungkin terjadi jika para lulusan dari bergantung pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus menambah jumlah pengusaha (wirausahawan) yang tidak hanya bergantung pada aspek sumberdaya alam tapi juga mampu bergerak di bidang industri. Melalui upaya penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan industrilah akan menghasilkan bibitbibit unggul yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan di dunia kerja.

Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Pembelajaran Daring Pengaruhi Efektivitas Belajar

ejak 2 tahun terakhir Indonesia mengalami tahun yang berat bahkan sampai sekarang. Indonesia dilanda oleh pandemi covid-19 yang ditemukan di Wuhan, China dan menyerang seluruh negara di belahan dunia.

Virus corona merupakan jenis virus baru yang menyebabkan manusia mengalami penyakit saluran infeksi pernapasan. Virus tersebut dapat menular dan sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19. Salah satu kebijakan tersebut yaitu untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak.

Efektivitas dalam pembelajaran dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Keefektifan dalam KBBI adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan tentang usaha atau tindakan, hal mulai berlakunya tentang undang-undang atau peraturan.

Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui penyajian informasi atau materi yang difasilitasi oleh guru. Pembelajaran daring menjadi sistem pembelajaran yang tidak dilakukan secara langsung, sehingga keefektivan belajar menggunakan sistem daring akan terpengaruhi karena kendala yang dihadapi.

Kasus covid-19 yang terus melonjak mengharuskan seluruh aktivitas sehari-hari dilakukan di rumah. Dalam hal ini, sektor pendidikan sangat merasakan dampak dari adanya kebijakan social distancing tersebut. Seluruh kegiatan dibatasi dan pemerintah menerapkan kebijakan untuk belajar secara online di rumah (daring).

Pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring memberikan siswa pengalaman belajar yang baru.

Semua siswa dan tenaga pendidik beradaptasi dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Tentu saja banyak perbedaan terhadap pembelajaran yang selama ini dijalankan. Akan tetapi, seiring ber-

jalannya waktu penerapan ing. Biaya yang meningkat pembelajaran daring tidak di tengah perekonomian berjalan efektif. yang menurun menjadi Sektor pendidikan sekendala bagi sebagian besar bagai salah satu sektor orang tua. Ditambah lagi yang mengalami dampak dengan tugas yang banyak pandemi melakukan pemembuat peserta didik terrubahan. Pembelajaran bebani. Persoalan lain yang yang biasanya dilakukan dihadapi oleh peserta didik melalui interaksi langsung dan tenaga pendidik yaitu Oleh: atau tatap muka kini harus kesulitan dalam menggunaDiana Wulandari dilakukan secara online kan aplikasi belajar daring. atau e-learning. Proses Guru maupun siswa ditunbelajar berbasis e-learning tut untuk beralih dan bersiswa-siswi membutuhkan adaptasi dengan kemajuan sarana dan prasarana yang mendukung teknologi. Peran guru dalam proses pemagar pembelajaran dapat berlangsung belajaran menjadi terbatas. Hal tersebut dan memiliki kualitas pembelajaran dikarenakan pembelajaran lebih banyak yang lebih baik (Rustiani, dkk., 2019). menggunakan sistem aplikasi online.

Belajar secara daring sangat bergantung Sistem pembelajaran yang berubah pada sarana berbasis teknologi, seperti memberikan dampak yang besar dalam handphone, laptop, dan internet sebagai bidang pendidikan. Materi yang disampaisarana penunjang. Kondisi ekonomi kan oleh guru sulit untuk dipahami akibat masing-masing orang tua tidaklah kurangnya penjelasan dari guru. Selama sama. Ada sebagian orang tua yang pembelajaran daring materi juga tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana terserap sepenuhnya. Dalam pembelajaran tersebut. Akan tetapi sebagian lagi men- tatap muka di kelas, guru dan siswa saling galami kendala terhadap pendapatan melakukan interaksi selama pembelajaran. yang dihasilkan, sehingga tidak dapat Akan tetapi pembelajaran daring justru memenuhi sarana dan prasarana pem- tidak dilakukan demikian. Guru dan siswa belajaran daring. hanya berinteraksi melalui forum pembelaPembatasan aktivitas mengakibatkan jaran daring, seperti onclass, zoom, whatsekolah ditutup selama angka kasus saap, google meet, google classroom, dan covid-19 meningkat. Penerapan pem- lainnya. Hal ini tentu saja akan berdampak belajaran daring terasa memberatkan terhadap hasil belajar siswa. oleh berbagai kalangan pelajar. Semua Peserta didik dihadapkan dengan kegiatan belajar dilakukan melalui hand- handphone dan laptop setiap hari. Semakin phone dan laptop. Perlu adanya adaptasi lama akhirnya rasa bosan dan jenuh pun teknologi agar pembelajaran daring dapat dirasakan oleh masing-masing peserta berjalan lancar. Kebiasaan baru tersebut didik. Untuk mengalihkan kebosanan tentu saja membutuhkan proses yang ber- peserta didik mengakses youtube mautahap dalam pelaksanaannya. Begitu juga pun game online. Kegiatan belajar dan dengan pihak sekolah yang harus meren- mengerjakan tugas sekolah pun tidak canakan mekanisme pembelajaran daring. dilakukan. Kecenderungan siswa yang Berbagai fitur teknologi yang canggih malas belajar banyak terjadi selama pemdapat dimanfaatkan untuk menunjang belajaran daring. Banyak orang tua yang pembelajaran daring. Untuk dapat mengjuga mengalami tekanan karena harus gunakannya, maka perlu adanya upaya menjalankan peran guru saat belajar diuntuk memahami dan menerapkannya. lakukan di rumah. Tidak jarang jika peserta Pembelajaran daring menjadi solusi didik lebih banyak melakukan pekerjaan agar kegiatan belajar mengajar tetap rumah terlebih dahulu bahkan sambil dijalankan di masa pandemi covid-19. melakukan pembelajaran daring.

Sebagian besar peserta didik mengeluh Proses pembelajaran daring memiliki dalam menjalankan pembelajaran dar- sarana penunjang utama berupa kuota.

Kuota merupakan paket internet untuk menjalankan aplikasi belajar. Biasanya aplikasi zoom lebih banyak menghabiskan kuota. Meskipun Kemendikbud sudah memberikan subidi kuota belajar, tetapi tidak semua pelajar di Indonesia mendapatkannya. Terjadi ketidakmerataan pemberian subsidi kuota karena beberapa hal. Tidak semua peserta didik memiliki handphone, sehingga meminjam milik orang lain dan mengganti kuota yang telah digunakan. Pemborosan kuota menjadi tanggungan orang tua yang mengakibatkan biaya sekolah meningkat.

Sinyal yang kurang stabil juga mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring. Letak daerah menjadi pemicu terkendalanya sinyal. Proses pembelajaran menjadi terhambat karena kehilangan sinyal. Banyak peserta didik yang harus berpindah ke dataran yang lebih tinggi dan mencari tempat untuk mendapatkan sinyal. Kendala lain yaitu ketika siswa tidak dapat mengirim tugas tepat waktu. Hal tersebut membuat siswa harus menerima konsekuensi terhadap nilai yang diperoleh. Banyak yang mengalami jika tenaga pendidik tidak bersedia menerima alasan akibat tugas yang terlambat dikirim.

Beberapa kendala itulah yang dapat mempengaruhi keefektivan belajar daring.

Pembelajaran daring selama pandemi covid-19 kurang memberikan kepuasan bagi peserta didik. Kondisi pandemi dan pembatasan kegiatan di luar rumah menjadi pemicu penerapan pembelajaran daring.

Banyak kendala yang menghambat efektivitas pembelajaran selama dilakukan secara daring. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran menjadi hambatan dalam pembelajaran daring. Akibatnya sebagian besar peserta didik mengeluh dan lebih memilih bermain game online daripada mengerjakan tugas sekolah. Hasil belajar daring mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi keefektivan belajar.

Mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP. Ia saat ini tinggal di Sampang, Cilacap.

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi, 1 Desember 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

BPBD Provinsi Jatim Berharap

Destana Selok Anyar Lahirkan Masyarakat Tangguh Bencana BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim kembali menyapa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Jatim. Giliran Destana Selok Anyar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang yang mendapat kunjungan Sapa Destana oleh BPBD Jatim, Selasa (30/11).

Kedatangan Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Kalaksa BPBD Jatim disambut Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Indra W. Leksana beserta jajaran. Erwin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Selok Anyar dan perangkat Desa yang telah menerima BPBD Jatim beserta rombongan.

“Desa Selok Anyar merupakan salah satu Destana yang mendapat penghargaan dari Provinsi Jawa Timur. Harapannya, Kepala Desa beserta jajaran terus melakukan so-

sialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat,” kata Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja.

Tak lupa pihaknya berharap Kepala Desa, Forkompimda, Forkopimca terus membimbing Destana yang sudah terbentuk di Kabupaten Lumajang. Dengan harapan bisa melahirkan masyarakat yang tangguh saat terjadi bencana. Terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana di sejumlah daerah yang rawan terjadi bencana. “Destana Selok Anyar ini diharapkan mampu memotivasi

Desa/Kelurahan lain untuk peningkatan kapasitas warganya dalam menghadapi bencana,” harapnya.

Pihaknya juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di musim pancaroba ini. Begitu juga kesiapsiagaan BPBD Kabupaten/ Kota dalam memasuki musim pancaroba maupun musim hujan. Sehingga perlu adanya upaya deteksi dini dan mitigasi bencana.

Erwin menambahkan, kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang harus terus dilakukan. Terutama dalam penanggulangan bencana alam di wilayah setempat. Pihaknya juga berharap masyarat setempat selalu berkomunikasi secara interaktif dengan pihak-pihak terkait.

Sehingga dapat meminimalisir adanya kejadian- kejadian yang fatal.

“Penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-sama (pentahelix). Dari BPBD Jatim sudah membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Tujuannya, kami ingin melakukan penguatan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana,” pungkasnya.

Diketahui, BPBD Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Lumajang menyapa Destana yang berada di 4 Desa yang berpotensi Tsunami. Acara dilanjut dengan penyerahan penghargaan Destana kepada Kepala Desa Selok Anyar dan Selok Awar-awar.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Desa Selok Anyar, Kepala Desa Selok Awar-awar, Camat Pasirian, Kapolsek Pasirian, Danramil Pasirian, FPRB Kab. Lumajang beserta undangan.[bed]

Istimewa

Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja saat kunjungan Sapa Destana di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang, Selasa (30/11).

LINTAS PELAYANAN

Mau Akses Pelayanan Publik, Dinkes Ajukan Syarat Bervaksin Covid-19 Pemkab Blitar, Bhirawa Bagi masyarakat yang akan mengakses pelayanan Publik di Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengsulkan harus bervaksin Covid-19 terlebih dahulu. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati mengatakan pihaknya kini telah menyerahkan draf Surat Edaran Bupati Blitar berisi kewajiban warga yang hendak mengakses layanan publik harus divaksin Covid-19 sebelumnya.

“Draf Surat Edaran tersebut sudah disampaikan langsung kepada Ibu Bupati Blitar, Rini Syarifah, dan kami berharap disetujui dan segera diterapkan untuk mendorong percepatan program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blitar,” kata Christine Indrawati, Senin (29/11).

Lanjut dr. Christine, nantinya jika draf tersebut disetujui dan diterapkan, maka semua masyarakat harus divaksin dahulu agar bisa mengakses layanan publik, dimana seperti dicontohkannya bagi warga yang telah divaksin akan langsung dilayani di Kantor Desa atau Kelurahan, jika belum divaksin Covid-19 maka diminta vaksin terlebih dahulu. “Jika disetujui, kami berharap warga menyadari bahwa ini untuk kepentingan bersama bukan hanya untuk Pemerintah saja,” ujarnya.

Selain itu dikatakan dr. Christine Indrawati, usulan ini sebagai salah satu cara untuk menggenjot percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blitar serta sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19. “Usulan ini kami ajukan juga setelah melihat daerah lain yang memberlakukan peraturan serupa mengalami kenaikan cakupan vaksinasi yang signifikan, apalagi saat ini ada warga yang tidak bersedia mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena hal-hal tertentu,” jelasnya.[htn]

Gus Irsyad Minta Masing-masing Pimpinan Wilayah Harus Utamakan Mitigasi Bencana Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf meminta kepada seluruh pimpinan di masing-masing wilayah di Kabupaten Pasuruan agar lebih mengutamakan mitigasi bencana. Hal itu dilakukan sebagai upaya preventif mengantisipasi potensi terjadinya bencana di puncak musim hujan.

Menurut Gus Irsyad, mitigasi bencana bisa dengan pemetaan terhadap daerah mana saja yang rawan bencana hidrometerologi.

Bupati Pasuruan Seperti banjir, tanah longsor dan Gus Irsyad angin puting beliung. Inventarisir kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan juga harus dimaksimalkan di semua titik. “Saya minta seluruh Camat di Kabupaten Pasuruan supaya mengutamakan mitigasi siaga bencana.

Sekaligus saya perintahkan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi bencana,” ujar Gus Irsyad, Selasa (30/11).

Para pimpinan di setiap wilayah harus peka dalam memaksimalkan mitigasi bencana. Termasuk harus mengerti kondisi warganya agar selalu siaga bencana. “Tentunya Camat harus lebih peka. Titik-titik mana yang mengkhawatirkan harus diinventarisir, koordinasikan melalui Kades dan Lurah. Intinya harus mitigasi bencana dengan menginventarisir kondisi di wilayah masing-masing. Ini penting dalam kesiapan menghadapi potensi terjadinya bencana,” kata Gus Irsyad.

Pejabat nomer satu di Kabupaten Pasuruan ini juga memerintahkan kepada seluruh Camat agar lebih meningkatkan koordinasinya dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat. Terutama bagi wilayah yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Sehingga dapat mengakses dan memantau prakiraan cuaca setiap saat.[hil]

Wawali Surabaya Armuji saat mengunjungi salah satu rutilahu yang dibedah oleh Pemkot Surabaya.

Wawali Sambangi Penerima Manfaat Program Rutilahu Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menargetkan dapat memperbaiki 800 rumah tidak laik huni (Rutilahu) pada 2022 mendatang. Target tersebut meningkat dibanding realisasi di 2021. Anggaran untuk program tersebut pun telah masuk dalam APBD Kota Surabaya Tahun 2022 yang disahkan.

sian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin, melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman.

Sedangkan pada pasal 4 ayat (a) dijelaskan, kriteria manfaat kegiatan rehabilitasi sosial rutilahu adalah fakir miskin yang dibuktikan dengan masuk dalam data masyarakat mis-

Payung hukum pelaksanaan bedah rumah ini adalah Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Pada pasal 2 dalam perwali tersebut disebutkan tujuan dari rehabilitasi sosial rutilahu adalah untuk mengembalikan keberfung-

Tingkatkan Perlindungan PMI

Pemda Diminta Fasilitasi Pelatihan Kerja PMI Jakarta, Bhirawa Untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kementerian Ketenaga kerjaan (Kemnaker) bersama Pemerintah Daerah (Pemda), telah mem-fasilitasi pembentukan 46 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di berbagai daerah.

Kemnaker juga telah membangun Pusat Informasi dan LTSA yang responsif gender, yang merupakan percontohan pertama di Indonesia. Bahkan di ASEAN, dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi untuk meningkatkan perlindungan perempuan PMI dan keluarganya sejak dari tingkat desa.

“Kemnaker telah bekerjasama den-

gan ILO (International Labour Organization)-UN Women Safe and Fair, dengan Koalisi Perempuan Indonesia, dengan Kalyanamitra, dengan Women Crisis Center Mawar Balqis. Telah mengintegrasikan layanan MRC(Migran Worker Resource Center) ke dalam LTSA di Cirebon, Blitar, Tulungagung dan Lampung Timur,” papar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika melakukan Launching Integrasi LTSA dengan MRC, secara virtual, Senin (29/11).

Anwar Sanusi lebih jauh menyatakan, Kemnaker telah melaunching Pusat Informasi dan LTSA yang Responsif Gender (Migran Worker Resource Center/ MRC) di kabupaten Cirebon. Pada hari

yang sama Kemnaker juga melaunching di kabupaten Lampung Timur.

Dikatakan, pembentukan MRC mendukung perluasan fungsi LTSA. Khususnya dengan layanan non administratif yang lebih tanggap gender. Dengan adanya Integrasi MRC-LTSA, diharapkan fungsi LTSA dapat semakin optimal, dan mudah diakses. Dalam memberikan layanan perlindungan menyeluruh dan responsif gender bagi PMI. “Saya menyambut baik kerjasama ini. Yang merupakan bentuk upaya kita dalam melakukn penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, dalam keseluruhan proses penempatan,” tambah Sekjen. [ira]

kin yang ada di Kota Surabaya. Pada ayat (b) disebutkan, memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi dua penerima manfaat bedah Rumah di Dinoyo buntu atas nama Marifiati Ningsih dan Bambang Wijono. Didampingi Dinas Sosial , Camat Tegalsari dan Lurah Keputran.

Dalam kunjungannya Armuji menyampaikan agar program Rumah tidak layak Huni dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar.

“Tahun 2021 ditargetkan 623 Rumah di Perbaiki , nanti tahun 2022 meningkat 800 Rumah. Bayangkan kalau satu rumah membutuhkan dua tukang dan dua pembantu jadi akan ada 3.200 tenaga kerja yang bisa diserap,” ujar Armuji.

Selain itu , ia juga melihat kondisi rumah dan memberikan nasi bungkus bagi tukang yang bekerja. “Syo pak nglaut dulu pas jam 12.00, mangan disek ben gak lemes,” ujarnya dengan logat khas suroboyoan.

Dirinya juga menegaskan agar pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bisa dikerjakan tidak lebih dari 19 Hari sehingga warga juga tidak kesulitan untuk tinggal di rumah saudara maupun indekos.[iib]

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batu Siapkan POZTING Perangi Stunting Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memberikan perhatian lebih kepada wilayahnya yang terdeteksi memiliki angka stunting tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuat program POZTING. Proram ini di-launching pemkot saat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Klub Bunga Resort Kota Batu, Selasa (30/11).

POZTING atau Pos Gizi Penanganan Stunting merupakan program yang dibuat pemkot untuk menangani masalah stunting dan gizi buruk di Kota Batu. Karena angka stunting di kota ini masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 14 persen atau sekitar 11 ribu balita. “Dengan POZTING ini kita membuat pos di setiap RW ataupun Kantor Desa yang kedapatan anak atau balita terindikasi stunting,”ujar Kadinkes Batu, drg Kartika Trisulandari, Selasa (30/11).

Kemudian masing- masing pos dari program POZTING ini akan

menyediakan asupan gizi yang dibutuhkan. Artinya, di pos ini akan menjadi penyedia makanan yang telah diatur kadar kalori, gizi, ataupun vitamin yang dibutuhkan oleh balitya terinikasi stunting tersebut.

“Selain menyediakan kebutuhan gizi, di POZTING ini masyarakat diajari n pola atau cara memberi makan. Karena pemberian asupan gizi tidak berasal dari satu jenis, tetapi antara kalori, lemak, karbohidrat harus berimbang,” jelas kadinkes.

Diharapkan melalui program POZTING ini bisa menjadi strategi penanganan stunting di Kota Batu.

Suasana peringatam Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 di Klub Bunga Resort Kota Batu, Selasa (30/11).

Dalam kesempatan ini pula, Dinkes Batu sekaligus me-launching buku panduan POZTING pertama yang dapat digunakan desa, kelurahan

dan pelaku usaha untuk ikut aktif dalam pengentasan stunting di Kota Batu. Dan saat ini Dinkes juga memberikan perhatian lebih terhadap

desa/ kelurahan yang sudah terindikasi stunting tertinggi. Yaitu, Desa Giripurno, Sidomulyo, Oro Oro Ombo, Sisir, dan Sumber Brantas.

Dan terhadap wilayah ini, selain mengadakan POZTING, dinkes juga menambah pemberian susu khusus untuk balita terindikasi stunting, plus memperbaiki pola makannya. “Stunting bisa diintervensi jika keberadaannya bisa terdeteksi lebih awal. Jika sampai terlambat terdeteksi maka keungkinan bisa teratasi (disembuhkan) juga menjadi kecil,” pesan kadinkes.

Ditegaskan pula oleh Wakil Wali Kota Batu, H Punjul Santoso bahwa penanganan stunting masih menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Batu. Dan ia memberikan apresiasi kepada Dinkes yang telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting. “Dinkes telah melakukan banyak hal Untuk mencegah stunting. Mulai dari pendampingan ibu hamil, pemberian makanan tam-

bahan ibu hamil dan imunisasi lengkap pada bayi,” kata Wawali.

Diingatkan juga oleh Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko saat memberikan sambutan virtual bahwa peringatan HKN harus menjadi momentum untuk bersyukur atas penanganan Covid-19 di Indonesia dan Kota Batu. “Penurunan angka Covid-19 harus tetap membuat kita waspada, diharapkan peringatan HKN ini menjadi penyemangat dalam menerapkan prokes dan pelaksanaan vaksinasi,” kata Dewanti.

Dalam peringatan HKN kali ini, dinkes juga memberikan penghargaan kepada mitranya dalam penanganan Covid-19. Penghargaan juga diberikan kepada Desa Tlekung atas keterlibatannya dalam layanan STBM, dan Desa Oro-oro Ombo atas partisipasinya dalam memberikan layanan pertolongan persalinan terbanyak di masa pandemi.[nas]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi, 1 D

Evaluasi Akreditasi 2021, Banyak Lembaga Masih T

BAN S/M Nilai Sekolah Belum Terbiasa dengan Instrumen P BAN S/M Jatim, Bhirawa Proses akreditasi tahun 2021 rampung. Ada beberapa evaluasi dan catatan yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jatim selama visitasi. Sedikitnya ada dua lembaga yang tidak terakreditasi dari 1.019 lembaga yang melakukan akreditasi tahun ini. Untuk pemeringkatan, lembaga dengan akreditasi B paling banyak penilaian dengan presentase 60%. Sedangkan untuk akreditasi A dan C hampir berimbang.

Menurut Ketua BAN S/M Jatim, Prof Roesmaningsih, dari hasil evaluasi ini masih banyak sekolah berpaku pada sistem akreditasi pola lama yakni compliance based. Sedangkan sejak tahun 2020, BAN S/ M mulai menerapkan Pola Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 mengutamakan pada performance based.

Pola instrumen ini menekankan pada tataran empat standart pendidikan. Yakni standart guru dan tena-

Ketua BAN S/M Jatim Prof Roesmaningsih paparkan hasil evaluasi akreditasi 2021.

ga pendidik, standard proses, standard pengelolaan, dan standart kelulusan (standart kompetensi lulusan). Sementara untuk empat strandart pendidikan lainnya seperti standart sarana prasarana, standart isi, standart pembiayaan dan standart penilaian bisa terpantau melalui Dapodik atau EMIS. "Masih banyak kendala (pada proses akreditasi kemarin). Karena polanya baru. Sekarang menggunakan IASP 2020, paradigman-

ya pada performa. Kalau dulu pada compliance based, sekedar aturan dipenuhi. Kalau performance ini pada kinerja. Ini menjadi kendala pada sekolah madrasah. Karena belum terbiasa menyiapkan dokumen yang merekam kinerja sekolah madrasah,'' ujarnya usai pembukaan Rakorda II BAN S/M Jatim, Senin (30/11) malam.

Prof Roes sapaan akrabnya mencontohkan, jika pada pola compliance based lembaga terbiasa hanya menyiapkan RPP, tapi pada performance based hal ini tidak bisa dilakukan.

Sebab, pengajuan RPP saat akreditasi juga harus dibuktikkan dengan rekaman guru mengajar dan aktifitas belajar siswa. Maka diminta agar semua lembaga lebih tertib administrasi dan jangan menunda pekerjaan.

"Ini belum terbiasa. Itupun juga menjadi kendala sekolah untuk men-

gunggah dokumen ketika divisitasi secara Daring. Sampai detik terakhir kita selalu mendorong untuk menuntaskan dokumen-dokumen untuk akreditasi IASP 2020,'' tambah dia.

Evaluasi lain, kata Prof Roes, juga ada nya 10 lembaga yang mengalami penurunan penilaian akreditasi.

Beberapa lembaga yang sebelumnya terakreditasi A, menjadi B. Salah satu sebabnya pertama, tidak punya bukti yang diunggah di sistem dashboard. Kedua, dukungan dari yayasan (jika sekolah swasta, red) ini kurang. Penurunan ini, diakui Prof Roes juga tidak lain karena kurang siapnya sekolah dalam mengikuti aturan sistem IASP 2020.

Tahun ini, BAN S/M sebenarnya mengajukan 15.701 karena habis masa akreditasi. Namun, hanya mendapat jatah 1.019 lembaga SD/ MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK,

Wali Kota Meminta Guru Harus Kreatif dan Inovatif Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi, memimpin apel peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional 2021. Apel berlangsung di Ngrowo Bening Edupark, Senin (29/11).

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Pendekar itu mengimbau kepada guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, serta mengasah kreativitas dan inovasi dalam menyampaikan pelajaran. ''Guru yang berkualitas menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,'' katanya.

Wali Kota berharap, guru masa kini dapat memaknai perjuangan para pendahulu 76 tahun yang lalu. Meski eranya sudah berbeda, namun visi

misi guru tetap sama. Semangat guru zaman dahulu harus menjadi motivasi bagi pengajar masa kini. Sehingga, pendidikan di Kota Madiun bisa semakin maju dan berprestasi.

Dalam kesempatan ini, wali kota juga memberikan apresiasi bagi para guru karena telah berpartisipasi mengerem angka penularan Covid 19. Juga, membantu meningkatkan perekonomian di Kota Madiun. Khususnya, bagi pelaku UMKM dan PKL. "Kini Kota Madiun masuk level 1 PPKM. Ini adalah kerja keras kita bersama dan saya harap semua guru bisa saling gotong royong, menghormati, dan menghargai. Jangan sampai ada perselisihan yang itu menyebabkan perpecahan,'' tandasnya. [dar]

BANGKU POJOK

Kadikbud usai memberikan penjelasan seputar larangan rekreasi bagi sekolah selama libur Nataru.

Kadindik Melarang Sekolah di Kota Mojokerto Gelar Rekreasi Mojokerto, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kota Mojokerto, Amin Wachid menegaskan, memasuki Libur Natal dan Tahun baru 2022, semua sekolah di Kota Mojokerto diimbau agar membatasi mobilitas, tidak mengisi liburan dengan rekreasi dan harus selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

Untuk memayungi himbauan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Mojokerto telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke lembaga negeri dan swasta se-Kota Mojokerto. Surat bernomor 420/3535/417.501.3/2021 itu, memuat empat poin sehubungan jelang berakhirnya hari efektif pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2021/2022.

Sedangkan terkait libur sekolah juga sudah menetapkan jadwal libur akhir semester ganjil akan dilaksanakan 27 hingga 31 Desember mendatang. Namun, peserta didik sudah mulai belajar di rumah sejak masa libur Natal, 24 - 25 Desember.

"Saat libur panjang kami meminta agar peserta didik tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) 6M. Khusunya, dalam membatasi mobilitas. Pasalnya, karena pemerintah pusat bakal menerapkan PPKM level 3 di seluruh daerah terhitung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022,'' kata Wachid.

SE yang dikeluarkan Dinas P dan K Kota Mojokerto ini juga langsung diteruskan oleh kepala sekolah dengan membuat SE serupa yang ditujukan kepada wali murid. [min]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi menyerahkan piala peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional 2021 di Ngrowo Bening Edupark, Senin (29/11).

Dispendik Berikan Pelatihan Perangkat Mengajar Bagi Guru Kelas Rangkap Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan perangkat mengajar dan strategi pembelajaran, bagi guru kelas rangkap di aula SDN Semampir 1 Kecamatan Kraksaan, selama dua hari.

Pelatihan diikuti 72 orang guru dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Hari pertama para guru mendapatkan materi dari narasumber dan hari kedua mulai mempraktekkan mengajar multigrade (kelas rangkap).

Menurut Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dispendik Kabupaten Probolinggo, Like Lidyawati, Senin (29/11) kemarin, pelatihan bertujuan agar guru menerapkan pengajaran sudah sesuai dengan kondisi sekolah saat ini, sebab banyak sekolah yang siswanya kurang dari 80 siswa dan jumlah guru tiap kelas tidak terpenuhi, sehingga dengan diterapkan pembelajaran sekolah kelas rangkap semua dapat teratasi baik dari dimensi siswa maupun guru.

"Harapannya guru mampu membelajarkan siswa dengan kreatif berdasarkan perangkat yang ada dan mampu me-

modifikasi pembelajaran, sesuai dengan strategi mengajar yang sudah diterima di pelatihan ini,'' ujarnya.

Like menegaskan, agar diadakan penyegaran kembali untuk melatih para guru kelas rangkap, harapan semoga solusi dan harapan untuk selalu mendeklarasikan bahwa pendidikan harus diterima merata dan dapat terfasilitasi semuanya. Meskipun banyak kendala dan sarana prasarana yang belum memadai sepenuhnya, tidak ada alasan untuk tidak membelajarkan anak menjadi yang diidolakan orang tua dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dispendik Kabupaten Probolinggo, Sri Agus Indariyati menambahkan, guru harus bergerak maju dan tidak segan untuk mengajak siswanya agar tetap semangat belajar meskipun berada di daerah pedesaan dan terpencil.

"Kita semua sama, yang diajarkan juga dari kurikulum yang sama serta buku yang dipelajari juga sama. Berikan kasih sayang, kedekatan hati para guru, kesabaran dan ketelatenan guru akan menjadi penyemangat pagi mereka untuk terus belajar tanpa putus asa,'' katanya. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Suasana Festival Susu Sapi Brau di Desa Gunungsari dibuka Wakil

Disparta Batu Sulap Dusun Brau Ja Kota Batu, Bhirawa Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu menjadikan Dusun Brau, Desa Gunungsari sebagai salah satu ikon Kota Wisata Batu yang berlatar belakang peternakan dan susu sapi berkualitas tinggi. Selasa (30/11), Brau mengadakan Festival Susu Sapi dan dibuka Wakil Wali (Wawali) Kota Batu, H Punjul Santoso.

Dalam pembukaan kemarin, Wawali didampingi Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda, Wibi Asri dan Kepala Dinas Pariwisata, Arief as Sidiq. Punjul mengatakan, di Dusun Brau produk susu sapi yang dihasilkan tidak hanya diminum, tapi juga diolah menjadi berbagai olahan. "Dusun Brau merupakan tempat yang luar biasa, jumlah sapi perah lebih banyak dari penduduknya,'' ujar Punjul dalam sambutannya, Selasa (30/11).

Maka Pemkot Batu menggandeng warga setempat untuk menyulap Dusun Brau menjadi tempat wisata. Warga membersihkan dan membuat ikon - ikon wisata yang bagus, serta memperbaiki kondisi kandang sehingga bersih dan cocok untuk wisa-

ta dengan melibatkan BBPP (Balai Besar Pelatihan Peternakan) Kota Batu. "Dengan bekerja sama dengan BBPP, kedepan diharapkan kotoran sapi bisa dibuat bio-

gas,'' jelas Punju Setahun yang pada tanggal 23 Dusun Brau juga jadi Wisata Edu

Pelatihan perangkat mengajar dan strategi pembelajaran bagi guru kelas rangkap.

GALERI PRESTASI

Libatkan Tiga UMKM Pasuruan, UK Petra Pamerkan Interior Rumah Sebanyak 15 produk interior rumah hasil kolaborasi Universitas Kristen (UK) Petra dan pemerintah Kabupaten Pasuruan dipamerkan di Galeri Q3 Kampus UK Petra, Surabaya selama 30 November - 3 Desember. Diantaranya lampu, rak, meja, kursi dan devider.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Alexander William menjelaskan salah satu pengembangan produk UMKM Lampu Hias berbahan Kerang yang dibuat oleh kelompoknya kepada salah satu pengunjung pameran.

Kolaborasi mahasiswa Program Studi (Prodi) Desain Interior UK Petra, Disperindag Kabupaten Pasuruan dan Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII) Jawa Timur mengusung tajuk 'Jatim Bisa! Go Local, Go Global'.

Menurut Kepala Studio Interior Product Design for Commercial Space (IPD CRS), Grace Mulyono, kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran dengan metode service learn-

ing dari mata kuliah IPD CRS Prodi Desain Interior (DI) UK Petra. Selain itu, dorongan untuk membantu peningkatan UMKM di Pasuruan juga menjadi alasan pasca pandemi.

"Saat pandemi banyak sekali UMKM yang kesulitan karena banyak pameran - pameran tutup begitu pula dengan mal atau retail juga sepi. Maka para mahasiswa ini mencoba mencari peluang untuk membangkitkan UMKM binaan Disper-

indag dan Dekranasda Kabupaten Pasuruan dengan membuat karya yang baru,'' urai Grace, Selasa (29/11).

Grace menjelaskan, dalam kolaborasi ini, ada 18 mahasiswa yang terlibat dengan menggandeng tiga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masing - masing mahasiswa yang terbagi menjadi enam tim ini, mengusung konsep produk yang berbeda dari UMKM. Mulai Enceng Gondok, Ecoprint, dan Kerang.

Sebelum membuat konsep produk, para mahasiswa harus mempelajari tiap produk UMKM yang ada. Mulai mempelajari sejarah dan profil UMKM termasuk tantangan yang di hadapi masa pandemi.

"Tahap ini kami namakan empathize. Jadi mahasiswa

akan mengenal dulu masalahnya apa baru kemudian bisa memunculkan solusi desainnya,'' rinci Grace.

Awalnya, para UMKM ini kebanyakan memproduksi craft seperti tas, sepatu dan lain-lain. Akan tetapi sejak masa pandemi, permintaan menurun drastis. Di lin sisi justru permintaan aksesoris dan perabot rumah meningkat.

Salah satu sebabnya, karena banyak masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam rumah sehingga orang lebih aware akan kondisi desain rumah. Para mahasiswa Prodi DI UK Petra semester V itu juga belajar dari awal dalam membuat kain ecoprint, menganyam enceng gondok hingga mengolah kerang dalam perabotannya. [*]

rawa

& OLAHRAGA erpaku Pola Lama

AYAAN

Desember 2021

Halaman 7

Jaga Kerukunan Umat Beragama Sambut Natal dan Tahun Baru dalam Bingkai NKRI

Performance Based

jangan satu tahun. Tahun depan jadi sasaran visitasi,'' terangnya.

SLB dan SPK. Sedangkan sisanya, 14.894 yang belum mengikuti proses akreditasi akan dilakukan pemantauan kinerja melalui dashboard.

"Apakah kinerja lembaga stagnan atau tidak, ini bisa dilihat dari Dapodik dan EMIS, LPMP, ataupun AKM. Dari ini jika memang kondisi (kinerja) sekolah sama dari tahun ketahun otomatis diterbitkan dari sertifikat. Tapi dari sistem dasboard nilai turun, ini nanti akan jadi catatan divisitasi berikutnya. Sehingga perpanjangan hanya satu tahun,'' jelasnya.

Kemudian, ketiga, jika lembaga mengalami peningkatan nilai akreditasi yang semula 85 menjadi 90 ini peluang naik kelas (naik peringkat alreditasi). Tapi, jika lembaga tidak mengajukan akan tetap sama dengan tahun lalu (akreditasinya).

"Namun ketika dia mengajukan untuk visitasi akan diberi perpan-

Sebanyak 600 Lembaga Ditutup Selama 2020 Sementara itu, Sekretaris BAN S/ M Jatim, Muji Raharjo, selain evaluasi performance sekolah. Tahun ini total 20 lembaga juga harus ditutup karena ditemukan tidak adanya aktifitas kegiatan maupun lembaga.

Penemuan kasus seperti ini, dikatakan Muji, akan muncul setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020, sebanyak 600 lembaga harus ditutup. Langkah ini, imbuh dia juga tidak lepas dari keberamian asesor yang melakukan verifikasi.

Muji juga menjelaskan, tahun depan BAN SM akan menyasar 8.250 lembaga yang akan di akreditasi. Meski kuota belum ditentukan. Prioritasnya akan diperuntukkan bagi lembaga yang belum akreditasi sebanyak 506, tidak terakreditasi 50 lembaga dan reakreditasi 7.694 lembaga. [ina]

Surabaya, Bhirawa Kerukunan hidup bermasyarakat merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari pentingnya arti kerukunan, Sinar Mas Traktor (SMT) bersama Yayasan Masjid Mujahidin Indonesia dan tokoh Agama lainnya mempelopori pengajian bersama, dan menggelar Bakti Sosial menyantuni anak - anak yatim piatu dari Yayasan Masjid Mujahidin Surabaya.

Pengajian yang digelar Selasa (30/ 11) kemarin, diikuti Jamaah Masjid Mujahidin, warga sekitar Jl Perak Utara, warga Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, serta anak - anak yatim piatu yang tergabung dalam Yayasan Masjid Mujahidin Surabaya.

Pengajian ini dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 ini menghadirkan penceramah Ustadz KH Muhammad Sholeh Drehem Lc MAg selaku Ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Jawa Timur. Pengajian dimulai sekitar pukul 18.00 hingga 19.00 WIB

digelar di Masjid Mujahidin.

Di kesempatan itu, Ustadz Sholeh Drehem menyampaikan tentang pentingnya toleransi internal maupun antar umat beragama, agar bersama - sama semua pihak menjaga kerukunan umat beragama dalam bingkai kesatuan dan persatuan NKRI. "Modal utama bangsa dan negara ini menjadi maju dan kuat adalah bersatunya seluruh masyarakat Indonesia. Kita sedang menyaksikan sekarang ini dimana ada bangsa yang kuat, negara ini dapat hancur karena masyarakatnya saling berperang satu dengan yang lainnya. Maka kerukunan antar umat beragama itu merupakan hal yang utama, harus kita jaga terus - menerus,'' ujar Ustadz Sholeh Drehem.

Ustadz Sholeh Drehem juga mengingatkan, bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka bangsa ini hidup rukun. ''Sehingga sering kali kita diganggu dengan kejadian - kejadian yang dapat memperkeruh kerukunan hidup antar umat beragama,'' jelasnya.

Menghadapi hal ini, maka Ustadz

Sholeh Drehem mengajak semua elemen masyarakat untuk merawat kerukunan, dengan berdakwah yang santun, dakwah yang merangkul bukan yang memukul.

Pengajian ini dipadati puluhan jamaah dilaksanakan setelah shalat Magrib berjamaah. Pada pengajian ini perwakilan dari Sinar Mas Traktor (SMT) juga

menyerahkan santunan untuk anak anak yatim piatu dari Yayasan Masjid Mujahidin Surabaya.

Di akhir acara para penyelenggara, beserta Muspika Kecamatan Pabean Cantian dan anak yatim piatu Yayasan Masjid Mujadin Surabaya mengikuti foto bersama dengan tokoh agama, serta semua jamaah yang hadir. [fen]

trie diana/bhirawa

Usai mendengarkan tausiah Ustadz KH Muhammad Sholeh Drehem. Sinar Mas Traktor menyerahkan santunan untuk anak - anak yatim yang tergabung dalam Yayasan Masjid Mujahidin Surabaya.

Cabdin dan Dispendik Apresiasi Inovasi SMK Taruna Husada Bondowoso, Bhirawa Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kab Bondowoso dan Kabupaten Situbondo bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi atas kiprah dan inovasi SMK Taruna Husada Bondowoso, Senin (29/11) lalu.

SMK menjadi perintis pertama sekolah pembuat saniteser dari daun sirih yang ikut disebarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Sugiono Eksantoso, memberikan apresiasi dengan inovasi yang dirintis SMK Taruna Husada Bondowoso yang mengangkat pengembangan bidang farmasi di Kabupaten Bondowoso. SMK Taruna Husada juga mampu melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik.

"Yang menarik lagi, kiprah SMK Taruna Husada mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur Jatim.

Potensi SMK Taruna Husada Bon-

dowoso sangat bagus. Maka keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya harapkan bisa terus berkembang dan masyarakat sudah melirik kelebihan SMK ini.

Out put SMK ini juga sangat bagus, karena SMK yang bergerak dibidang kesehatan dan farmasi masih langka,'' kata Sugiono.

Sementara itu, Kepala SMK Taruna Husada Bondowoso, Fijriyah Dharmayanti menjelaskan, lembaganya akan terus meraih prestasi, salah satunya dengan cara menggagas seminar kefarmasian Gema Cermat (Gerakan masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) dengan melibatkan tiga pembicara yang ahli dibidang

Kadis Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Sugiono Eksantoso bersama Pengawas Cabdindik serta Kepala SMK Taruna Husada, Fijriah Dharmayanti dan tiga pemateri saat membuka seminar kefarmasian Gema Cermat Senin (29/11).

farmasi. Menurut Efi-sapaan akrab Fijriyah Dharmayanti, Andi Setiawan Ketua Pafi Bondowoso, RA Yashinta Nirmala PC IAI Bondowoso dan Ika Norcahyanti, Dosen FF Unej Jember. Ketiga pemateri ini mengupas Dagusibu obat, cerdas memilih kosmetik dan bijak menggunakan antibiotik cegah resistensi.

Efi juga menjelaskan, kegiatan ini terlaksana berkat adanya kolaborasi antara Cabdindik dengan Dispendik Bondowoso dan melibatkan siswa, dewan guru dan perwakilan dari SMP-SMK. Intinya, sambung dia, kegiatan ini fokus mengajarkan tentang tata cara memilih obatan obatan dan cara menggunakan obat.

"Kami juga mengundang para guru yang bertanggung jawab dengan UKS. Diharapkan guru ini ikut menyebarkan pengetahuan baru tentang cara penggunaan obat yang benar. Sasaran lain adalah siswa SMP dan SMK sebanyak 150 peserta,'' ungkap Efi. [awi]

Rektor IAI Tribakti Lirboyo Beri Bekal 252 Sarjana IAINU Tuban Tuban, Bhirawa Sebanyak 252 mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban mengikuti prosesi wisuda Sarjana Strata 1 (S1), di hala-

man kantor rektorat untuk yang kedua kalinya semenjak berubah menjadi IAINU Tuban, Selasa (30/11).

Para wisudawan ini diantaranya, 212 lulusan dari Program Studi

Wali (Wawali) Kota Batu, H Punjul Santoso, Selasa (30/11) kemarin.

adi Tempat Edukasi dan Berwisata

l. g lalu, tepatnya 3 Oktober 2020, dilaunching menukasi Susu Sapi

Perah Brau. Sehingga Dusun Brau tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah dan dikelilingi beragam obyek wisata.

Satu lagi potensi wisata yang

tidak dimiliki daerah lain, Dusun Brau ini merupakan kawasan peternakan sapi perah yang memproduksi susu berkualitas tinggi.

Bukan hanya dikonsumsi oleh warga Kota Batu saja, ternyata juga digemari warga Pulau Dewata Bali.

Selain itu, berbagai olahan susu juga akan disajikan untuk wisatawan di wisata edukasi susu yang ada di Dusun Brau ini. Tidak hanya susu murni tapi juga susu pasteurisasi, yogurt, ice cream, stik susu, permen susu hingga berbagai sajian makanan lainnya.

Ditambahkan Kadisparta Batu, Arief Asshidiq, Festival Susu Sapi yang dibuka kemarin merupakan giat yang diyakini mampu mendatangkan wisatawan. Dan Disparta dan masyarakat Desa Gunungsari akan terus meningkatkan program desa wisata dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki.

"Dusun - dusun lain yang ada di Desa Gunungsari semuanya berpotensi dijadikan destinasi wisata. Untuk itu akan dilakukan kolaborasi antar dusun untuk memajukan potensi pariwisata di desa ini,'' ujar Arief. [nas]

Prosesi wisuda Sarjana Strata 1 (S1) di halaman kantor rektorat untuk yang kedua kalinya semenjak berubah menjadi IAINU Tuban, Selasa (30/11).

(Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebanyak 16 lulusan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan 24 lulusan dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

Wisuda dipimpin Rektor IAINU Tuban, H Akhmad Zaini SAg MSi itu dihadiri oleh para dosen, dekan dan civitas akademika IAINU Tuban. Rais Syuriah PCNU Tuban, KH Cholilurrohman juga hadir langsung bersama sejumlah petinggi NU Tuban lainnya.

Dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) wilayah IV Surabaya hadir DR Sirojul Arifin SAg SS MEI. Sedangkan orasi ilmiah disampaikan DR KH Reza Ahmad Zahid Lc MA, Rektor IAI Tribakti Lirboyo sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al

Atlet Silat Lamongan Sukses di Kejuaraan Piala Kapolda Jatim 2021 Lamongan, Bhirawa Usai pagelaran Kejuaraan Kabupaten Lamongan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2021, para atlet silat langsung menggeber persiapanya di event Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2022. Para Pencak Silat Remaja atlet Kota Soto akan berkompetisi di Piala Kapolda 2021.

Salah satu pelatih pencak silat, Mas Rochman saat dikonfirmasi, Senin (29/11), hasilnya, empat atlet Pencak Silat Kab Lamongan berhasil meraih prestasi yang cukup gemilang, setelah berhasil meraih satu medali perak dan tiga perunggu.

Yakni Pesilat atas nama Putri Amanda dari SH Terate kelas F putri remaja mampu meraih medali perak. Se-

mentara tiga atlet lainya dari Perguruan Silat Tapak Suci, ASAD dan SH Terate meraih medali perunggu.

Mas Rochman menjelaskan, pihaknya mendapat utusan dari Pengurus PSHT Cabang Lamongan untuk mendampingi para atlet. Hal ini juga sebagai sarana melihat potensi atau kemampuan para atlet silat Kabupaten Lamongan sebelum menghadapi event Porprov 2022.

Atas prestasi yang telah diraih, Mas Rochman berharap agar IPSI Cabang Lamongan dapat memaksimalkan para atlet yang telah meraih prestasi. ''Semoga kedepannya IPSI lamongan harus bisa memaksimalkan para atlet yang telah meraih prestasi,'' harapnya.

Disisi lain, kata Mas Rochman, untuk para atlet terus berlatih lebih maksimal lagi. ''Saya yakin para atlet Pencak Silat Lamongan bisa

satu bulan bisa sembuh dan latihan lagi,'' katanya.

Mario mengawali balapnya di Astra Honda Racing School (AHRS) saat masih berusia 12 tahu dan lulus tahun 2016. AHRS merupakan program dasar pembinaan balap berjenjang AHM untuk mengembangkan bakat

pembalap muda terbaik di Tanah Air. Selepas program ini, performa Mario Aji semakin berkembang. Kesempatan untuk berprestasi di ajang balap yang lebih tinggi pun makin terbuka.

Pada 2017, Mario mulai mengikuti ajang Thailand Talent Cup. Di sana, ia menunjukkan performa apik. Hal

wawan triyanto/bhirawa

Kadispora Jatim, Pulung Chausar menyambut kedatangan Pebalap Mario Suryo Aji di VIP Juanda, Selasa (30/11).

meraih prestasi di level yang lebih tinggi dan kuncinya itu harus dilakukan secara terorganisir dengan baik serta konsisten,'' tandasnya. [aha]

alimun hakim/bhirawa

Pesilat Remaja Lamongan Raih satu medali perak dan tiga perunggu di Piala Kapolda Jatim 2021.

Pebalap Jatim Tembus Moto3 GP 2022 Surabaya, Bhirawa Prestasi gemilang berhasil dicatat pebalap asal Magetan, Jatim, Mario Suryo Aji, sebab pebalap binaan Astra Honda Racing Team menjadi satu - satunya wakil Indonesia yang berlaga di Grand Prix (GP) Moto3 pada musim 2022 mendatang.

Mario Mario Aji akan satu tim bersama pembalap asal Jepang, Taiyo Furusato. Ia akan berjuang demi kebanggaan bangsa, sekaligus membuat guratan prestasi baru di kancah balap dunia sebagai bintang dari Asia. Ditemui diruang VIP Juanda, Selasa (30/ 11) petang, Mario mengaku senang bisa mewujudkan impiannya bisa adu cepat di Moto3. Ia mengakui persaingan di Moto3 bakal lebih ketat.

Itulah mengapa pelajar SMAN I Magetan itu akan terus berlatih dan melakukan evaluasi bersama tim agar bisa bersaing di Moto3. Selain itu saat ini ia juga masih dalam taraf penyembuhan pasca mengalami cedera. ''Alhamdulillah mungkin kurang dari

Mahrusiyah Lirboyo, Kediri juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Rektor IAINU berpesan pada para lulusan yang telah diwisuda, agar terus mengamalkan ilmunya di masyarakat. Menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta terus berusaha berkontribusi pada masyarakat.

"Harus mempunya mental memberi, jangan biasakan bermental meminta, sehingga hidupnya bergantung dari pemberian orang lain,'' pesan Zaini. Dengan ilmu yang dimiliki, lulusan IAINU harus bisa menjadi solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga keberadaan lulusan IAINU benar-benar membawa manfaat dan menjadi berkah bagi lingkungannya. [hud]

ini membuatnya didapuk menjadi bagian pembalap AHRT yang turun di ajang Asia talent Cup (ATC) dan Asia Road Racing Championship (ARRC) di kelas AP250 pada 2018.

Di ajang balap ATC, Mario mampu mengisi posisi lima besar.

Performa yang mengesankan membuat kesempatan Mario Aji terbuka membuka untuk turun di ajang FIM CEV Moto3 Junior World Championship pada 2019. Memasuki tahun ketiga, penampilannya yang semakin impresif. Finis di posisi keempat pada seri Estoril dan mengisi pole position di seri Catalunya merupakan raihan terbaik Mario Aji di musim 2021.

Mario Aji mendapatkan kesempatan turun sebagai wildcard pada dua seri Moto3. Di Misano, ia sempat mencuri perhatian karena di latihan bebas pertama ia tampil apik dengan mengisi posisi keempat. Sayang, di Algarve Mario Suryo Aji tidak bisa turun akibat mengalami cedera setelah melakukan latihan dengan motocross. [wwn]

GELANGGANG

Bupati Sidoarjo Buka Pekan Olah Raga Guru PJOK SD Sidoarjo, Bhirawa Pembukaan Pekan Olahraga Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD Kabupaten Sidoarjo 2021 telah dimulai. Diikuti seluruh perwakilan 18 kecamatan, dengan empat Cabang Olahraga(Cabor) yang dipertadingkan,yakni Sepak Bola, Catur, Bola Voli dan Bulu Tangkis.

PJOK dengan tema 'Silaturohim Guru Olaraga Bangkit Dari Pandemi Sehat Jiwa Raga Menuju Sidoarjo Hebat,' ini dibuka Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor didampingi Kepala Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi, dimulai tanggal 29 Nopember hingga 4 Desember mendatang. Usai membuka secara simbolis dengan menendang bola, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berharap, kegiatan ini nantinya bisa memupuk persaudaraan silaturohmi satu dengan lainya. Dan bisa menjadi ajang untuk saling tukar pendapat dan kreatifitas, berinovasi antar SD. Juga saling memberikan masukan, arahan yang nantinya bisa bergerak semua.

Karena olah raga merupakan salah satu kunci hidup sehat, termasuk untuk generasi muda. Ketua Panitia Pekan Olaraga Guru PJOK SD Kabupaten Sidoarjo, Slamet Basuki SPd mengatakan, kegiatan ini setiap tahun digulirkan lebih banyak lagi olahraga yang dilombakan. [ach]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 8

Meski Pandemi, Investasi di Lamongan Mampu Terealisasikan Lamongan,Bhirawa Meski pandemi, investasi di Kabupaten Lamongan masih berjalan dan bisa direalisasikan.Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan nilai realisasi investasi di Kabupaten Lamongan selama tahun tahun 2020 sebesar Rp.489.289.000.000 dan mampu menyerap 1.459 tenaga kerja.

Kondisi ini disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menjadi narasumber pada Bisnis Forum dan Percepatan realisasi Investasi di Jatim, Selasa (30/11) di JW Marriot.

“Sampai dengan tribulan ketiga 2021 realisai investasi sebesar Rp. 254.577.000.000 dengan penyerapan 1.532 tenaga kerja,” ungkap Bupati Yuhronur di forum bisnis tersebut.

Dijelaskan Bupati Yuhronur, jalanya investasi ditengah pandemi ini selain didukung oleh posisi daerah yang strategis, Kabupaten Lamongan juga

didukung oleh arah kebijakan yang dilakukan di bidang investasi.

“Arah kebijakan investasi di Kabupaten Lamongan lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi, kemudahan penanaman modal serta kebijakan penanaman modal daerah,” jelasnya.

“Integrasi layanan perijinan dan non perijinan yang tersedia di satu tempat yakni mall pelayanan publik, penggunaan aplikasi sistem pelayanan perijinan online dan mandi-

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat pemaparan di forum bisnis memaparkan investasi di Kabupaten Lamongan masih berjalan dan bisa direalisasikan meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

ri (Sipoma), serta penerapan online single submission risk based approach menjadikan iklim pelayanan publik di Kabupaten Lamongan ramah investasi,” imbuhnya.

Selanjutnya, masih kata Bupati Yuhronur, kemudahan penanaman modal juga diberikan yakni berupa fasilitasi penyediaan lahan, pemberian intensif pada jenis usaha skala

prioritas. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan sampai dengan berakhirnya kegiatan juga menjadi salahsatu kebijakan penanaman modal daerah.

Selain itu berbagai project strategis pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan juga menjadi point plus seperti pada bidang air bersih terdapat pengembangan SPAM Regional Pantura Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Lamongan sebagai sumber air baku, pembangunan SPAM Karangbinangun dan SPAM Brondong.

Pada bidang kebinamargaan salahsatunya, yakni percepatan pembangunan jalan lingkar utara Lamongan, pengembangan Pelabuhan Paciran dan pengembangan kawasan industri Brondong-Paciran.

Di depan peserta forum bisnis tersebut terutama calon investor, Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut juga menawarkan berbagai peluang investasi di Kabupaten Lamongan.

Beberapa diantaranya yakni Kapal Vanderwijck yang saat ini sudah pada posisi tahap identifikasi untuk mencocokkan bagian-bagian dengan gambar asli kapal yang nantinya akan dijadikan sebagai aset nasional, Pantai Lorena, pergudangan kimia industri, minyak dan gas, serta pengembangan layanan kesehatan.

Selain menjadi salah satu narasumber bersama tiga Kepala Daerah lain di Jawa Timur yakni Bupati Ngawi, Bupati Malang dan Bupati Sidoarjo, pada acara tersebut Bupati Yes juga menerima penghargaan Investment Award yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Heru Tjahjono.[Aha/Yit]

KELANA JATIM

Pasar Digital dengan Transaksi Cashless Diminati Warga Mojokerto. Bhirawa Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, munculnya pasar-pasar digital dengan transaksi cashless dan didukung jasa pengiriman, terbukti kian diminati masyarakat modern era kini.

Menurutnya semua dapat dilakukan dalam genggaman tangan dengan sekali klik. Tidak perlu lagi direpotkan dengan sistem manual, yang menguras mobilitas.

“Untuk itu kami ingin agar konsep tersebut juga dapat diaplikasikan di sektor pemasaran produk UMKM Kabupaten Mojokerto,”demikian disampaikan Bupati Harapan saat menghadiri acara pameran produk unggulan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) se-Kabupaten Mojokerto dalam rangka kegiatan promosi hasil produksi pertanian. digelar di Halaman Gedung Balai Diklat, Gedeg, Selada (30/11) siang, Lebih lanjut ditambahkan Bupati,saat ini semua sudah serba canggih karena didukung perkembangan teknologi informasi.

Kemajuannya sungguh luar biasa pesat. “Kita tidak bisa mengandalkan pasar konvensional saja (pameran secara fisik), tapi harus bisa online juga,” terangnya.

Semua harus bisa beradaptasi dengan era kemajuan zaman.

Saya minta viralkan kegiatan pameran ini, untuk mendukung kemajuan pertanian dan meningkatkan perekonomian. “Acara ini tidak boleh berhenti untuk lomba saja, tapi harus diarahkan sebagai langkah marketing atau pemasaran. Tolong dari dinas terkait untuk membantu, share ini semua ke media sosial,” kata Bupati didampingi Sekdakab Teguh Gunarko.

Kepala Dinas Pertanian Nurul Istiqomah mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan hasil tani dan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Lomba Pameran Produk Unggulan BPP ini diikuti oleh 18 BPP se-Kabupaten Mojokerto dan 1 KTNA. Lomba ini kita harapkan agar bisa terus dijalankan untuk mempromosikan hasil tani dan memajukan perekonomian masyarakat Kabupaten Mojokerto,” terang Nurul Istiqomah.[min]

Penghargaan Perusahaan dan BUMN Pekerjakan Penyandang Disabilitas Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi penghargaan pada 9 perusahaan dan 3 BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang mempekerjakan penyandang disabilitas tahun 2021.

“Hak penyandang disabilitas merupakan isu lintas sektor yang penanganan nya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Baik pemerintah maupun swasta, di pusat maupun di daerah,” ujar Menaker Ida Fauziyah di Hotel Ritz Carlton- Jakarta,Selasa(30/11).Pemberian penghargaan ini disaksikan staf khusus Presiden, Angkie Yudistia dan Diaz Hendropriyono.

Menaker menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga membangun infrastruktur yang makin akomodatif, untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas. Sehingga memungkinkan mereka mengakses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Ditegaskan, Kemnaker akan senantiasa menyertakan keberpihakan isu ketenagakerjan inklusif dalam setiap program dan kebijakan melalui 9 Lompatan Kemnaker. Mengingat, disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam tata kehidupan bernegara.

Dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional. Seperti PBB, G-20, Asia Pasifik maupun ASEAN. Menaker menambahkan, kondisi kerja penyandang disabilitas juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan data WHO dan World Bank Report on Disabilitas tahun 2021, lebih dari 15% dari total populasi global. Atau setara dengan 1 miliar orang hidup dengan disabilitas dan 3% nya adalah orang-orang yang menyandang disabilitas cukup serius. [ira]

Wali kota Hadi serahkan bantuan sosial peralatan dapur.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bertemu TKSK dan PSM Minta Bantuan Peralatan Usaha Dimanfaatkan Sebaiknya Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, PPPA) Kota Probolinggo mengundang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), untuk mengikuti pembinaan, di Ballroom Majapahit, Bale Hinggil.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Selasa (30/11) menyampaikan, TKSK dan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial yang secara sukarela mengabdi untuk pembangunan kesejahteraan sosial.

“Itu saya apresiasi, sebagai mitra kerja pemerintah yang bergerak di bidang sosial, teman-teman TKSK dan PSM langsung sigap. Utamanya selama masa

pandemi ini, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak, sehingga tidak ada lagi informasi simpang siur yang berkembang di masyarakat, seperti yang dialami di daerah lain. Saya bangga,” katanya.

Maka dari itu, Wali Kota Habib Hadi berharap kegiatan ini dapat memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan motivasi, kemampuan dan keterampilan TKSK dan PSM yang hebat, serta menjadi tenaga yang professional dan berjiwa sosial sekaligus berperan dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan sosial.

Habib Hadi menambahkan, pemerintah tentunya tak bisa bekerja sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial, kekuatan berbasis masyarakat seperti potensi sumber kesejahteraan sosial, harus dioptimalkan perannya.

Baik pencegahan dan penanganan

masalah sosial serta pemberdayaan masyarakat.

TKSK dan PSM juga diharapkan mampu menghadapi tantangan dan isu-isu serta kondisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, mampu berinisiatif merespon permasalahan yang berkembang di masyarakat.

“Senyampang bertemu, saya pesan, mohon untuk bisa juga mengedukasi masyarakat, utamanya lansia, terkait pentingnya vaksinasi. Apalagi Kota Probolinggo sudah berada di level 2, ini berarti pertumbuhan ekonomi semakin menaik,” tegasnya.

Kepala Dinsos PPPA Rey Suwigtyo menerangkan, pembinaan ini bertujuan untuk membangun korsa TKSK dan PSM se-Kota Probolinggo, yang akan melakukan kegiatan sosial termasuk melaporkan masalah-masalah yang ada di lapangan dan dikoordinasikan dengan lurah serta camat.

Selain itu, untuk meningkatkan sin-

ergi dan komunikasi lintas sektoral, memaksimalkan tugas peran dan fungsi TKSK dan PSM. TKSK dan PSM, sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dan ujung tombak penyelenggara kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, maka pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin juga menyerahkan bantuan sarana penunjang peralatan usaha, bagi pelaku usaha mikro. Sebanyak 75 orang pemilik usaha mikro mendapatkan stimulus bantuan peralatan usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Beberapa diantaranya mesin jahit listrik, timbangan digital, alat bor, gerinda, rak piring, rombong nasi, mesin obras, genset, etalase toko, peralatan salon dan peralatan penunjang sejenis lainnya. [wap]

Kirim PBK ke Tempat Usaha , PM Siap Kerja dan Mandiri Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Karya (UPT RSBK) Pasuruan telah melakukan pemberangkatan Praktik Belajar Kerja (PBK) ke tempat-tempat usaha masyarakat di sekitar Kabupaten Pasuruan, agar penerima manfaat siap kerja dan mandiri.

Kepala Dinsos Jatim, Dr Alwi

MHum mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan UPT RSBK ini bagus, karena PBK merupakan bagian dari tahapan pelatihan keterampilan untuk mendemonstrasikan keterampilan yang dimiliki Penerima Manfaat (PM), sekaligus belajar kerja di dunia usaha sebelum PM kembali ke keluarga atau ke lingkungan masyarakat, sehingga PM bisa siap

kerja dan mandiri.

“Melalui PBK ini PM diharapkan bisa menambah wawasan dan pengalamannya dalam dunia kerja, sehingga setelah selesai mengikuti program rehabilitasi sosial dan pelayanan di UPT RSBK Pasuruan, PM siap untuk mandiri sesuai dengan keterampilan yang ditekuni selama di UPT,” kata Alwi, kemarin.

Lebih lanjut, Kepala Subbag TU Drs Sudarmadi mengatakan, UPT RSBK Pasuruan ada tiga jenis keterampilan yang bisa diikuti PM, yaitu olahan pangan, salon, dan penjahitan.

Pada keterampilan olahan pangan, PM diajarkan mulai pengenalan bahan hingga membuat aneka olahan makanan, antara lain makanan basah dan gorengan.[rac]

Wujudkan SDM Unggul, Ratusan Personel Samapta Diberi Pelatihan Dalmas Situbondo, Bhirawa Untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, jajaran personil Satuan Samapta Polres Situbondo melaksanakan program rutin berupa pelatihan peningkatan kemampuan pengendalian massa (dalmas) kemarin (30/11).

Pelatihan tersebut digelar di halaman Mapolres Situbondo, dengan dipimpin Kabag Ops Kompol Yatno Mardi. Ikut mendampingi diantaranya Kabag SDM Kompol Nurhadi Suseno dan Kasat Samapta AKP Sugeng Winarno.

Menurut Yatno Mardi, peserta pelatihan terdiri dari satu peleton Dalmas Polwan, satu peleton Dalmas awal dari personel Staf Polres

dan Polsek berikut satu peleton Dalmas Lanjut dari personel Samapta.

Kata Kompol Yatno, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan personil Samapta di bidang pengendalian massa.

“Pelatihan ini wajib di ikuti seluruh anggota Samapta baik yang ada di Polres maupun personil yang ada di Polsek. Ini karena Samapta merupakan garda terdepan dalam menan-

gani eskalasi kegiatan unjuk rasa,” sebut Kompol Yatno.

Masih kata Yatno, setiap personil Samapta juga wajib memiliki kemampuan dan pengetahuan melalui gerakan dalmas. Selain masuk dalam kegiatan rutin, sebut Yatno, pelatihan dalmas juga menjadi sarana kesiapan jika sewaktu-waktu terjadi unjuk rasa yang eskalasinya meningkat.

“Ya biasanya ada demo menjadi anarkis. Maka dari itu kami dari anggota Polri harus siap dengan segala kemungkinan untuk mencegah secara dini,” ungkap Yatno.

Sementara itu Kabag SDM Polres Situbondo, Kompol Nurhadi Suseno menimpali, materi pelatihan yang diberikan meliputi penerapan

penanganan pengamanan unjuk rasa sesuai dengan SOP. Tahap pertama, sebut Nurhadi, dimulai saat Dalmas awal yang terdiri dari Dalmas Polwan dan Tim Negosiator.

“Baru selanjutnya beralih kepada tahap lapis ganti dengan Dalmas Lanjut untuk mengikuti eskalasi situasi,” jelas Nurjadi.

Dengan latihan rutin ini, tutur Nurhadi, diharapkan kedepan dapat meningkatkan kualitas SDM personil Dalmas yang ada di Mapolres Situbondo dan Polsek se-Kabupaten Situbondo.

“Ya Satuan Samapta ini harus memiliki respon yang cepat dan kompak saat bertugas mengatasi segala bentuk kerawanan gangguan

sawawi/bhirawa

Ratusan personil Samapta Polres Situbondo saat mengikuti materi pelatihan pengendalian massa Selasa (30/11).

kamtibmas di Kota Santri Pancasila. Namun dalam pelaksanaan di lapangan kami berharap tetap

mengedepankan sikap dan jiwa yang humanis,” pungkas Nurhadi Suseno. [awi]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 9

Rapatkan Stakeholder Tangani Limbah Pencemar Bengawan Solo Bojonegoro,Bhirawa Dengan semakin meningkatnya perkembangan industri pangan ataupun non pangan yang pada umumnya berupa limbah cair, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangan industri tersebut.

Maka Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, menggelar rapat koordinasi (Rakor) permasalahan penanganan limbah industri dan dari limbah UMKM, kemarin (30/ 11) di gedung Mliwis Bakorwil setempat. Rapat koordinasi ini, untuk menangani serta mengelola limbah yang mencemari lingkungan.

Rapat koordinasi ini, menanggapi adanya kasus pencemaran aliran Sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pencemaran itu, diduga berasal dari pabrik tekstil di daerah Sragen, Jawa Tengah yang mengakibatkan banyak ikan mati.

Di samping itu juga berdampak pada pertanian warga yang irigasinya berasal dari aliran sungai Bengawan Solo pertaniannya menjadi rusak, keadaan pencemaran sungai ini sangat meresahkan masyarakat dikarenakan air dari bengawan solo juga dipakai untuk PDAM, sehingga pencemaran sungai ini dikhawatirkan dapat membahayakan warga Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo mengatakan, penanganan limbah tidak boleh sembarangan karena harus menyesuaikan jenis limbah. Misalnya seperti limbah industri pangan juga non pangan yang berupa cair.

“ Ada enam jenis limbah yang dapat dibedakan dan dapat mencemari lingkungan terutama di Sungai Bengawan Solo,” katanya.

Limbah itu meliputi dari rumah tangga, limbah industri kimia, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah pariwisata, dan limbah medis. Karena itu, ia melanjutkan, pengelolaan limbah sangat penting agar tidak merusak dan mencemari lingkungan di sekitarnya. “ Oleh sebab itu sangat penting melakukan pengelolaan limbah terhadap limbah jenis apapun, agar nantinya limbah tersebut tidak merusak dan mencemari lingkungan di sekitarnya,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk meminimalisir pencemaran limbah misalnya yang berasal dari industri dan UMKM dengan penggunaan kembali atau mengelola menggunakan teknologi.

Juga mengurangi limbah dari sum-

bernya atau mendaur ulang limbah. “ Karena tujuan rapat koordinasi ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah UMKM. Selain itu untuk membina UMKM agar tidak membuang limbah sembarangan karena dapat merusak lingkungan,” jelasnya.

Juga, untuk menciptakan kota atau kabupaten yang bersih serta mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah berbahaya.

Selanjutnya, Kata Dia, untuk memantau pencemaran di sungai terutama diimbau kepada seluruh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di kabupaten atau kota dapat memasang onlimo. Yakni sistem alat pemantau kualitas air secara online dan realtime dengan menggunakan unit sensor. “ Onlimo dapat diterapkan untuk pemantauan kualitas air di sungai, di perairan laut atau untuk memantau air limbah di suatu kawasan industri.

Bakorwil Bojonegoro, rakor permasalahan penanganan limbah industri dan dari limbah UMKM, di gedung Mliwis Bakorwil setempat.

Teknologi onlimo telah dikembangkan untuk pertama kalinya pada tahun 2005,” pungkasnya.

Perlu diketahui, rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari

DLH kabupaten/kota sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, yaitu Kabuapaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Nganjuk, Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto. [bas]

KELANA JATIM

Maksimalkan Cakupan Koramil Ngoro Bersama PKM Gelar Layanan Vaksinasi Covid-19 Mojokerto, Bhirawa Untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi covid-19, Koramil 0815/12 Ngoro Kodim 0815/Mojokerto bersinergi dengan Puskesmas dalam pelayanan vaksinasi di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/11).

Kali ini, layanan vaksinasi dilakukan secara tersentral di Pendapa Balai Desa Purwojati. Layanan kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ini dipantau langsung Kepala UPT Puskesmas Ngoro dr. Sunyoto, S. Kep., Ns., Kades Purwojati Sugeng Haryanto, Babinsa Serka Abdul Manan, dan Bhabinkabtibmas Aiptu M. Toha, dibantu Kader Kesehatan dan Relawan yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Desa setempat.

Babinsa Purwojati Serka Abdul Manan, mengatakan, pihaknya bersama Kades, Bhabinkamtibmas, dan Satgas Covid-19 Desa tidak hanya memantau pelaksanaan layanan vaksinasi namun proaktif mendukung dan bekerjasama agar cakupan vaksinasi tercapai secara maksimal.

Dikatakannya, vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di masyarakat. “Melalui vaksinasi ini maka akan meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit termasuk virus corona”, ujarnya.

Pantauan di lapangan, dalam layanan vaksinasi yang dilakukan Nakes PKM Ngoro ini, tercatat sejumlah 272 warga berhasil divaksin, dengan rincian dosis satu 44 dosis dan dosis dua 228 dosis. Vaksinasi jenis sinovac ini menyasar semua kalangan masyarakat, mulai remaja hingga Lansia. [min]

Bupati Trenggalek , Mochamad Nur Arifin saat ini sedang mengupayakan agar warga terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bagong bisa berdomisili di wilayah tak jauh dari lokasi PSN

Upayakan Warga yang Terdampak PSN Berdomisili Tidak Jauh dari Lokasi Tampak dalam foto anggota Babinsa Koramil Ngoro saat melakukan pendampingan vakdinasi

Muncul Virus Varian Baru, Masyarakat Harus Tetap Vaksin dan DisiplinProkes Bojonegoro,Bhirawa Sebagai langkah antisipasi kemungkinan lonjakan kasus maupun munculnya varian baru. Pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Covid-19. Apa pun varian virusnya, sebagai ikhtiar proteksi kesehatan dari setiap individu, masyarakat diharapkan tetap disiplin protokol kesehatan (Prokes) yakni 5M serta menyukseskan dan mengikuti vaksinasi.

Hal ini disampaikan Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, kemarin (30/11). Vaksin, ditegaskan AKBP EG Pandia akan melindungi masyarakat dari gejala berat bahkan risiko kematian hingga 95%.

“Penularan virus, apa pun variannya, tidak melihat populasi tertentu sehingga setiap orang bisa tertular. Di dalamnya, termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia), anak, dan orang dengan komorbid yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Pandia mengungkapkan bahwa varian virus di Indonesia saat ini, 98% adalah virus Delta. Namun begitu tidak tertutup kemungkinan masuknya varian virus baru dari negara lain seperti saat ini ada virus varian baru jenis Omicron dari Negara Africa Selatan.

“Masyarakat jangan euforia. Cakupan vaksinasi kita belum cukup, jadi kita harus tetap saling mengingatkan dan disiplin protokol kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah terus melaksanakan percepatan vaksinasi bagi kelompok lansia,” tambahnya. [bas]

Trenggalek,Bhirawa Bupati Trenggalek , Mochamad Nur Arifin saat ini sedang mengupayakan agar warga terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bagong bisa berdomisili di wilayah tak jauh dari lokasi PSN Awalnya , ungkap Bupati Arifin, disepakati alih fungsi lahan hutan untuk pemukiman dengan skema lahan pengganti, diupayakan serius bisa pelepasan kawasan hutan.

Bupati Nur Arifin saat dikonfirmasi awak media, “kita akan ekspose dulu dengan kementrian. Saat ini Kementrian sudah membentuk tim atas usulan kita, bahwasannya komit-

men pemerintah kepada masyarakat yang sudah merelakan tanahnya untuk menjadi proyek strategis nasional untuk pembangunan yang ada di Bagong,” ucap Bupati Trenggalek itu, Senin (29/11) usai melihat kesiapan pasukan dalam pengamanan kunjungan tamu VVIP, Presiden Joko Widodo untuk meresmikan Bendungan Tugu.

Saat ini pihak pemerintah sedang mengupayakan warga terdampak tetap tinggal di sekitar kawasan bendungan, sambungnya. “Sehingga ketika bendungannya rame, mereka dapat menerima manfaat dari bangunan bendungan itu,” imbuh suami Novi-

ta Hardini itu.

Salah satu skemanya adalah kita memohon kawasan hutan, untuk bisa menjadi tempat pemukiman baru bagi masyarakat. “Skema awal adalah tukar menukar kawasan hutan. Jadi masyarakat punya kewajiban untuk mengganti lahan,” jelasnya.

Masih menurut pria yang akrab disapa Gus Ipin itu menegaskan pihak pemerintah kabupaten yang berharap agar mekanisme penggantain domisili ini tidak melalui tukar aset , namun pelepasan kawasan hutan.

“Sehingga nanti kawasan itu bisa didapatkan oleh masyarakat, kita bantu mendisainkan master plane-

nya. Sehingga masyarakat nanti tidak perlu menyiapkan lahan pengganti,” ucap lanjutnya.

Ini satu upaya yang diupayakan pemkab, lanjut Bupati Ipin, , semoga kementrian nanti menyepakati dan masyarakat senang sudah menerima ganti rugi, kemudian nanti dapat lahan pemukiman kembali. Sedangkan beberapa hal seperti master plane, instalasi dan lain sebagainya nanti kita upayakan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga kementrian PU itu nantinya.

“Saya sampaikan bahwa kita mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat,” tutupnya. [Wek]

Polres Beri Perhatian Khusus Jalur Maut Cangar-Pacet Akibat Rem Blong Menjelang Nataru Mojokerto, Bhirawa Jalan alternstif Cangar - Pacet yang menghuhungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu. Malang memang disukai banyak pengendara baik roda dua maupun roda empat.

Karena pengendara bisa dalam waktu singkat sekitar 45 menit sudah bisa masuk wilayah Kota Batu jika dari Pacet Mojokerto demikian juga sebaliknya jika dari Kota Batu masuk wilayah Mojokertopun bisa ditempuh dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan lewat jalur Porong-Pandaan -Malang bisa 3 hingga 4 jam perjalanan.

Karena bisa menyingkat waktu yang lumayan pendek, inilah Jalur Cangar-

Pacet menjadi jalur alternatif yang dipilih banyak pengendara. Namun siapa sangka Jalur yang kanan kirinya kelihatan indah, dengan pemandangan alamnya yang masih alami ini, sangat berbahaya bagi pengendara yang tidak mempersiapkan kondisi kendaraannya yang memadahi.

Karena hampir setiap minggu utamanya pada akhir pekan dan liburan panjang. korban kecelakaan akibat rem blong di jalur ini selalu ada. Sehingga jalur Cangar-Pacet mendapat sebutan Jalur Maut.

Untuk itu dalam mengantisipasi tingginya angka kecelakaan di jalur maut Cangar-Pacet yang disebabkan rem

blong, Satlantas Polres Mojokerto membuat Pos Check Poin. Atau tepatnya di kawasan Rest Area Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Pos Check Poin di jalur CangarPacet bukan hanya sebagai tempat berisitirahat kendaraan sepeda motor maupun mobil, melainkan juga tempat untuk mengecek kendaraan. Bahkan polisi juga menyimpan 6 orang mekanik untuk membantu pengecekan kendaraan secara grstis.

Kasatlantas Polres Mojokerto AKP Arpan Bachri mengatakan, dalam pendirian Pos Check Poin di jalur Cangar-Pacet Satlantas Polres Mojokerto menggandeng salah satu dealer

mobil di Mojokerto untuk melakukan pengecekan kondisi mesin.

“Hal ini tidak lain sebagai bentuk antisipasi petugas dengan tingginya angka kecelakaan di Jalur Cangar yang rata-rata disebabkan oleh rem blong. Tak jarang kecelakaan disini juga mengakibatkan fatalitas orang meninggal dunia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kadatlantas menambahkan, Pos Check Poin ini didirikan guna mengantisipasi kecelakaan akibat rem blong terutama kendaraan sepeda motor maupun mobil yang melewati jalur Cangar-Pacet yakni dari Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto.utamanya saat libur akhir pekan dan jelang Nataru. [min]

Pipa Air Pura Luhur Giri Arjuno Ikut Terdampak Banjir Bandang Ummat Hindu di Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu menemukan kondisi di Gunung Arjuno telah terjadi aliran air yang sangat deras dan besar. Dan ini telah mengakibatkan kerusakan saluran pipa air di Pura Luhur Giri Arjuno.

Ummat Hindu Dusun Junggo, Desa Giripurno usai melakukan perbaikan pipa yang menyalurkan air dari mata air ke Pura Luhur Giri Arjuno, Selasa (30/11)

Temuan ini mendorong sebanyak 15 umat Hindu dari Dusun Junggo melakukan perbaikan terhadap saluran pipa air tersebut. Pemimpin Ummat Hindu Dusun Junggo, Mangku Suparman membenarkan adanya kerusakan tersebut. Ia mengatakan bahwa pipa yang rusak tersebut dibeli dan dibuat dari hasil patungan Umat Hindu pada tahun 2003.

“Kami Ummat Hindu telah patungan

membeli pipa untuk mengambil air dari Gunung Arjuno,”ujar Suparman, Selasa (30/11). Kemudian pipa dipasang di pusat sumber mata air serta sambungkan dengan verlopsock sehingga bisa mengalir ke Pura Luhur Giri Arjuno.

Saat itu, kata Suparman, kedalaman untuk jalur yang dilewati kurang lebih 30 cm. Namun di tahun 2021 ini jalur yang telah dilewati sudah berubah kedalamannya. Den-

gan kata lain jalur menjadi dalam dan lebih lebar.

“Bahkan ada yang berubah seperti sungai yang mengalir airnya hanya di musim hujan saja dan pada saat musim kemarau tidak ada airnya,”jelas Suparman.

Ditambahkan warga Dusun Junggo yang lain, Anis Yulianto bahwa di sekita pura pihaknya menemukan adanya bekas banjir bandang yang melanda Kota Batu pada tanggal 4 November lalu. Dan menurutnya ini dipicu terjadinya hujan deras intensitas yang sangat tinggi di puncak Gunung Arjuno.

Diketahui, jarak dari Pura Luhur Giri

Arjuno ke sumber mata air yang pipanya diperbaiki umat Hindu Dusun Junggo kurang lebih sejauh 4 Km. Diduga bekas longsoran yang ada tidak sempat terpantau oleh petugas. Karena di Gunung Arjuno masih tertutup oleh rerimbunan pepohonan yang ada.

“Kami kaget setelah berjalan melewati 3 bukit menemukan banyak terjadi longsoran tebing, ada yang memiliki ketinggian 50 meter,”ujar Anis.

Adapun untuk ketinggian banjir ada yang mencapai 4 meter padahal ini masih di lereng Gunung Arjuno.

“Diduga hal inilah yang mengakibatkan hilangnya pipa-pipa air yang telah kami pasang,”tandas Anis. [nas]

EKONOMI BLK Latih 16 Wanita Tenaga Ahli Menjahit Mandiri Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 10

Situbondo, Bhirawa Unit Pelayanan Terpadu Balai Latihan Kerja (UPT-BLK) Kabupaten Situbondo secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi PKPTK APBD tahun 2021 Senin (29/11). Kegiatan yang masuk dalam katagori institusional intensif Kejuruan Menjahit itu dilaksanakan selama beberapa hari di aula UPT-BLK Situbondo.

Sejumlah pemateri yang ahli dan profesional dibidang keterampilan menjahit dihadirkan oleh UPT-BLK Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Sebanyak 16 peserta pelatihan kejuruan menjahit mengikuti serangkaian materi tehnis dari para instruktur profesional kemarin.

Menurut Pujianto, Kepala UPTBLK Situbondo, sedikitnya ada 16 orang peserta yang tercatat mengikuti pelatihan kejuruan menjahit selama 60 hari. Kata Pujianto, setelah ditaksasi para peserta berhasil mengikuti waktu pelatihan sebanyak 480 jam. “Dari kegiatan ini

kami berharap para peserta setelah lulus bisa mengikuti pelatihan dan piawai membuka usaha jasa menjahit secara mandiri,” tegas Pujianto.

Masih kata Pujianto, setelah melalui serangkaian uji keterampilan akhirnya semua peserta kejuruan menjahit berhasil dinyatakan lulus

dan kompeten. Ini diketahui, ungkap Pujianto, sebelumnya semua peserta telah selesai menjalani rangkaian uji kompotensi. “Ini untuk tim penguji kami undang dari pihak luar UPT-BLK Situbondo. Diantaranya, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Malang. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi karena semua peserta dinyatakan kompeten,” jelas Pujianto.

Ke depan, sambung dia, semua peserta yang sudah bekerja agar memberi informasi dan laporan yang valid kepada instruktur masing-masing guna untuk dibuatkan data penempatan. Dengan demikian, jelasnya, bisa diketahui jumlah alumni peserta yang bekerja di perusahaan dan pe-

serta yang membuka usaha jahit secara mandiri. “Tujuan dengan adanya laporan itu untuk mengetahui hasil akhir dari pelatihan dan bisa dipantau dengan baik,” ucap Pujianto.

Pujianto kembali menerangkan, usai mengikuti pelatihan semua peserta bisa langsung bekerja. Dengan demikian, beber Pujianto, semua wanita potensial yang mempunyai skill unggulan bisa ikut mendukung program pemerintah dibidang angka pengangguran di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. “Ya ini dalam rangka untuk menekan peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Situbondo yang mulai bertambah meski prosentasenya masih wajar,” pungkas Pujianto.[awi]

BURSA EKONOMI

BI Sebut Keyakinan Konsumen Terus Meningkat Pasca Pandemi Covid-19 Malang, Bhirawa Keyakinan Konsumen di Bulan November 2021, terus meningkat. Berdaskan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) Malang mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2021 tercatat sebesar 129,75 menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 123,00.

Dengan begitu keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi kembali berada pada level optimis (indeks > 100).

Kenaikan IKK didorong oleh membaiknya Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini tercatat sebesar 99,17 lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka 88,33.

Kepala BI Malang Azka Subhan Aminurrido, mengengemukakan Peningkatan IKE dipengaruhi kenaikan komponen pembentuknya yaitu penghasilan saat ini, pembelian durable goods, dan ketersediaan lapangan kerja.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat seiring meningkatnya laju vaksinasi Covud 19 dan berlanjutnya pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),”tuturnya. Pihaknya menambahkan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat mulai membaik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.[mut]

Diresmikan Wali Kota, Lapak UMKM Diharapkan Jadi Pusat Kegiatan Warga Pemkot Madiun, Bhirawa Lapak UMKM Sriti Indah telah diresmikan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Prosesi peresmian berlangsung bersamaan dengan kegiatan Ronda Bersama Warga di lokasi lapak tersebut.

Juga dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS dan Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, Senin (29/11) malam.

Kehadiran lapak UMKM pun langsung disambut antusias oleh warga. Khususnya, di wilayah Kelurahan Nambangan Lor. Berbagai usulan pun mengemuka. Terutama, terkait pemanfaatan lapak. Salah satunya, menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat hajatan atau pagelaran kebudayaan.

Keinginan warga itupun disambut baik oleh Wali Kota Maidi. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu memberikan izin bagi masyarakat untuk memanfaatkan lapak UMKM untuk kegiatan positif. ‘’Namun harus tetap patuh protokol kesehatan,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan itu, wali kota menjelaskan bahwa saat ini Kota Madiun sudah masuk level 1 PPKM. Namun, masyarakat harus tetap waspada. Sebab, penularan Covid-19 masih ada.

Bahkan, beberapa daerah mengalami kenaikan kasus.[dar]

KEHILANGAN SURABAYA HILANG STNK, Kend: Honda Vario 125 CC, th: 2021, noka: MH1JM5112MK890888, nosin: JM51E1865660, nopol: L 5862 DY, an. Mohamad Ubai Dullah – Jl. Amir Mahmud 9/54 E, Surabaya.

No. 8334/IMB/BI-IV/2021

Pengusaha Cafe dan Perumahan Joni Sujadmoko saat menujukkan produk lokal yang dijual di Galery Anak Negeri, di area kawasan wisata NK Cafe, Desa Ampeldento, Kec Karangploso, Kab Malang

Angkat Produk IKM

Pengusaha NK Cafe Bangun Kawasan Ekonomi Lokal Pemkab Malang, Bhirawa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang akan segera dibangun di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, hal ini telah mendapatkan dukungan yang tidak hanya dari masyarakat, tapi juga mendapatkan dukungan pengusaha lokal. Karena KEK tersebut nantinya akan mengangkat perekonomian masyarakat Kabupaten Malang, yang khususnya masyarakat di wilayah Malang Utara.

Sedangkan KEK tersebut, kata salah satu pengusaha NK Cafe dan perumahan asal Desa Ampeldento. Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Joni Sujadmoko, Selasa (30/11), kepada Bhirawa, juga sinergi dengan program Presiden Republik Indonesia (RI) H Joko Widodo yang menggulirkan konsep Kawasan 100 Persen

Produk Indonesia. Artinya, KEK yang dibangun itu, selain sebagai kawasan ekonomi di wilayah Malang Utara, juga akan mengangkat produk lokal yang diproduksi para pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM).

“Produk IKM di Kabupaten Malang ini jumlahnya cukup besar, sehingga produk lokal harus menjadi tuan rumah bukan sebagai penonton di rumahnya sendiri. Dan juga untuk memberikan kecintaan masyarakat Kabupaten Malang dalam mencintai produk lokal,” uacapnya.

Menurut Joni, untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku IKM, diperlukan wadah untuk memasarkan hasil produksi para pelaku industri kecil.

Sehingga dengan konsep Kawasan 100 Persen Produk Indonesia, maka

industri kecil akan mendapatkan tempat terdepan dalam penjualannya.

Seperti di negara Cina, negara tersebut kaya karena ada ketegasan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, bahwa masyarakatnya diharuskan untuk membeli produk lokal. Sehingga dengan begitu, mau tidak mau warganya harus membeli produk lokal sebagai local wisdom atau kearifan lokal.

“Kami sudah menyediakan lahan seluas 12 hektar di area NK Cafe, yang berada di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang nantinya sebagai kawasan untuk penjualan produk IKM dari seluruh Indonesia, dan juga akan kami bangun Town Square,” terangnya.

Sehingga dirinya berharap, agar para pengusaha bisa menjadi lokomotif un-

tuk percepatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat mandiri, agar nantinya memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Dan jika KEK sudah terbangun di wilayah Kecamatan Singosari, maka akan diserbu oleh pengusaha-pengusaha dari luar daerah.

Sehingga sebelum mereka masuk, maka kita harus terlebih dahulu untuk membuka peluang agar kita tidak sebagai penonton di rumahnya sendiri.

“Agar produk lokal di Kabupaten Malang tidak sebagai penonton di rumahnya sendiri, tentunya harus ada dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Dan jika produk lokal memiliki tempat yang paling depan, maka akan membawa perubahan ekonomi, terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Joni.[cyn]

Wali Kota Minta UMKM Kantongi Izin Usaha Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi. Salah satunya dengan terus menggerakkan UMKM supaya tumbuh dan berkembang pesat ke depannya. Makanya, demi mempermudah intervensi itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya untuk melakukan pendampingan ke-

pada UMKM supaya semua UMKM mengantongi izin usaha.

Wali Kota Eri mengakui bahwa sudah meminta Kepala Dinas Perdagangan untuk mendampingi para pelaku UMKM supaya mengantongi izin semuanya. Bahkan, ia meminta izin itu dipermudah, cukup membuat surat pernyataan dan tulisan apa yang harus dikerjakan. “Setelah itu, izinnya dikeluarkan dan persyaratan lain-

nya menyusul. Kalau nanti ternyata tata ruangnya tidak sesuai, berarti dicabut izinnya,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Selasa (30/11).

Menurutnya, pengurusan izin itu bisa melalui Surabaya Single Window (SSW) dan secara otomatis akan nyambung langsung ke OSS, sehingga pengurusannya bukan masuk ke pemkot, tapi langsung ke OSS. “Tapi

saya minta pendampingan terhadap UMKM, sehingga UMKM di Kota Surabaya itu juga mengantongi izin semuanya,” katanya.

Ia juga menjelaskan tujuan UMKM yang sudah mengantongi izin tersebut. Salah satunya untuk bisa mendeteksi UMKM itu, misalnya UMKM yang bergerak di bidang kue berapa, yang bergerak di bidang jahit berapa, sepatu berapa dan sebagainya.[iib]

PT KBI dan Pegadaian Bersinergi di Ekosistem Pasar Fisik Emas Digital Pemprov, Bhirawa Pertumbuhan investasi tak lepas dari faktor kepuasan para investor.

Untuk itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meminta pemerintah daerah untuk senantiasa mengoptimalkan kerjasama sekaligus menjaga kepuasan para investor. Strategi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kerjasama luar negeri, khususnya di bidang investasi.

Dua BUMN yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI dan PT Pegadaian (Persero) telah melakukan sinergi di ekosistem ini.

Dalam sinergi ini, KBI akan menitipkan emas fisik yang diperdagangkan dalam pasar fisik emas digital kepada PT Pegadaian (Persero). PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) beberapa waktu lalu telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga kliring di pasar fisik emas digital.

“Pada prinsipnya yang dilakukan oleh KBI dan Pegadaian adalah sebuah sinergi, dimana terjadi simbiosis mutualisme, sama-sama memberikan manfaat, saling menguntungkan, dan juga saling mengisi. Harapan kami dari Kementerian BUMN

adalah baik KBI dan Pegadaian harus memahami risiko bisnisnya, dan melakukan antisipasi serta mitigasi yang baik, sehingga kedepan bisa mendapatkan prospek bisnis yang baik,” terang Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN, Dwi Ary Purnomo, Selasa (30/11).

Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Agung Rihayanto mengungkapkan sinergi yang kami jalankan dengan PT Pegadaian (Persero) ini tentunya adalah sebagai wujud kolaborasi kami sesama BUMN untuk turut berperan dalam ekonomi nasional.

“Kita tahu saat ini emas digital mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif investasi. Dan sinergi kami dengan

pegadaian khususnya dalam hal penyimpanan emas, merupakan upaya kami untuk membangun kepercayaan masyarakat terkait emas digital, dimana emas fisiknya ada dan disimpan oleh pegadaian,” jelasnya.

Menurut Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Harianto Widodo, jasa titipan emas sendiri merupakan salah satu produk yang dimiliki PT Pegadaian (Persero). Dan dalam sinergi ini, KBI memanfaatkan produk kami tersebut.

“Dalam hal penyimpanan emas, kami telah menyiapkan sistem penyimpanan dengan keamanan yang tinggi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Melihat animo masyarakat dalam investasi emas digital ini, kedepan kami akan terus meningkatkan kapasitas ruang penyimpanan emas hingga 80 ton,” ujarnya.

Pasar Fisik Emas Digital pada dasarnya adalah suatu kegiatan jual beli emas di pasar yang dilakukan secara elektronik. Selain itu, Pasar Fisik Emas Digital juga sebagai sarana investasi dengan jual beli emas melalui sistem elektronik dengan tempo tunda serah.

Dalam pelaksanaannya, Pasar Fisik

Emas Digital di Bursa Berjangka merupakan pasar fisik emas teroganisir yang menggunakan sarana elektronik dan difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik emas digital. Bagi pemilik emas digital, catatan kepemilikannya juga dilakukan secara digital.

Terkait pasar fisik emas digital, Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, dan dalam teknis pelaksanaanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodiyi (Bappebti) telag megeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Keluarnya regulasi tersebut dalam upaya menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan fisik Emas digital di bursa Indonesia.

Adapun emas yang dipedagangkan antara lain Emas murni dengan kandungan aurum (au) paling rendah 99,9 persen serta Memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo, dan berat. Sedangkan

Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Agung Rihayanto bersama Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN, Dwi Ary Purnomo dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Harianto Widodo.

Satuan emas dalam berat yang diperdagangkan terdiri dari berbagai jenis, yaitu 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram.

“Pasar Fisik Emas Digital ini kami proyeksikan kedepan akan menjadi trend investasi bagi masyarakat.

Untuk itu, kami juga tengah mengembangkan pemanfaatan Virtual Account, yang kami harapkan

bisa menjadi solusi masyarakat dalam kemudahan pembayaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan transaksi. Saat ini kami tengah melakukan persiapan dengan beberapa perbankan seperti BCA dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara,” pungkas Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.[riq]

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 11

Pacu Produktivitas Pertanian dan Perikanan Jatim l

Sambungan hal 1

produktif, lebih sering menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat,” ujar Jokowi.

Usai melakukan peresmian di Ben­ dungan Tugu, Presiden Jokowi juga mengunjungi lahan pertanian di Desa Buluagung, Dusun Kedungsangkal, Kec. Karangan, Kab. Trenggalek. Di lahan warga seluas 75 Ha tersebut, Presiden RI melakukan penanaman benih padi varietas Inpari 32. Lokasi lahan tersebut sendiri merupakan salah satu desa yang saluran irigasinya mendapat manfaat langsung dari Bendungan Tugu.

Presiden Jokowi mengaku optimis stock beras nasional tercukupi. “Kita tahu bahwa tahun ini, kita masih belum pernah melakukan impor beras sama sekali. Stock kita pun sangat baik,” tegasnya.

Hasil baik ini disebutnya tak lain karena adanya tambahan produktivitas petani yang dihasilkan dari banyaknya bendungan yang telah selesai dibangun di berbagai daerah. Diharapkan, keberadaan bendungan dapat membantu peningkatan frekuensi panen petani. Sehingga produktivitas setiap Ha yang ada di Kab. Trenggalek bisa naik secara drastis.

“Jika tahun ini, panen dua kali padi dan satu kali palawija. Dengan adanya Bendung­ an Tugu, airnya sudah mengalir ke sawahsawah disini. Jadi akan bisa panen padi tiga

kali, palawija sekali,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga hadir di peresmian itu mengaku optimistis keberadaan dua bendungan semakin mendongkrak produktivitas sektor pertanian dan perikanan Jatim.

Dengan begitu kesejahteraan petani diharapkan juga semakin meningkat.

Kedua bendungan ini pun, kata Khofifah, juga dapat dijadikan destinasi wisata sehingga menambah pendapatan warga sekitar. “Karena ini akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, sektor pertanian bergerak, sektor perkebunan terfasilitasi begitupun sektor perikanan. Pun dengan sektor pariwisata karena bisa menjadi destinasi baru,” ungkap Khofifah.

Gubernur Khofifah menyampaikan, di Jatim terdapat 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait bendungan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Ke enam proyek bendungan tersebut adalah Bendungan Tukul di Pacitan, Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, Bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan Bendungan Semanthok di Nganjuk. “Insyaallah, bendungan lain dalam waktu dekat bisa segera diresmikan. Ada 2 bendungan yang sudah akan diresmikan yakni Bendungan Semantok Nganjuk dan Bendungan Bagong Trenggalek,” imbuhnya

Pembangunan Bandara Dhoho Tak Boleh Ada Hambatan l

Sambungan hal 1

Timur,” kata Luhut.

Menurut nya, dengan keberadaan bandara ini, masyarakat di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan sekitarnya tidak perlu lagi ke Surabaya untuk mengakses transportasi udara. Terlebih lagi dukungan infrastruktur jalan Tol yang akan mempercepat konektivitas antar daerah. “Terima kasih kepada Gudang Garam, kami lihat investasinya tidak kecil, delapan sampai sembilan trilyun,” ungkapnya.

Untuk itu Luhut mengajak semua pihak mendukung jalannya pembangunan bandara dan Tol ini demi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Selatan Jatim. Termasuk penyelesaian pembebasan lahan yang sampai saat ini masih tersisa 1,7 hektar.

Sebagai proyek strategis nasional, pembangun­ an bandara internasional Dhoho tidak boleh ada yang menghambat. Pemerintah telah memberi kelonggaran kepada para pemilik lahan yang dibebaskan dengan nilai ganti untung yang besar.

“Kita semua harus dukung. Polri dan TNI bantu pengamanan, termasuk pemda,” kata Luhut.

Penegasan yang sama disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Jalil. Kementeriannya berkomitmen untuk membantu penyelesaian terkait pengurusan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara. “Tugas saya membantu pembebasan lahan. Teman-teman BPN harus lebih pro aktif. Apa yang sudah dilakukan Gudang Garam luar biasa untuk wilayahnya,” kata Sofyan.

Sementara itu Direktur PT Gudang Garam (Tbk.), Istata Taswin Siddharta menargetkan pembangunan bandara internasional Dhoho akan selesai pada akhir tahun 2022, dan siap beroperasi pada pertengahan 2023. Saat ini progress pembangunannya, yaitu tahapan eartwork sudah mencapai 80 persen.

“Salah satu tujuan pembangunan bandara ini untuk meningkatkan konektivitas dan mempebaiki disparitas pembanunan di Jawa Timur bagian Selatan. Daerah di sekitar bandara juga akan tumbuh menjadi pusat perekonomian baru,” kata Istata.

Selain itu, PT Gudang Garam (Tbk.) melalui anak perusahaannya juga akan membangun akses menuju bandara sepanjang 7,2 km sebagai bagian rangkaian Tol Kediri – Tulungagung sepanjang 37 km. Sehingga total panjang tol tersebut adalah 43 km.

Bandara yang memiliki runway sepanjang 3.300 meter dengan lebar landasan 45 meter ini berdiri di atas lahan seluas 371 hektar. Dengan luas terminal 18.000 meter persegi, bandara ini akan mampu menampung 1,5 juta penumpang setiap tahun. Sebagai bandara internasional, Bandara Dhoho juga melayani penerbangan internasional untuk keperluan ibadah haji dan umroh. [van]

Rangkul Investor Hutan l

Sambungan hal 1

Menurut Eny Handfhayany YS, sejumlah investor lokal maupun regional sudah mulai berdatangan ke KPH Bondowoso untuk menjajaki potensi penanaman modal dibidang aneka jenis pohon tanaman. Salah satunya, sebut Enny, tanaman jenis porang yang saat ini memiliki potensi luar biasa. “Baik untuk komoditas kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, tanaman porang ini sangat potensial untuk dikembangkan,” jelas mantan Wakil Administratur KPH Perhutani Bondowoso Utara itu.

Wanita yang dikenal low profile itu menambahkan, tak hanya kepada investor bermodal besar, kepada kalangan masyarakat lokal yang memiliki keinginan untuk maju bersama KPH Perhutani juga dirangkul.

Biasanya, ulas Enny, dari mitra dan kolega KPH Perhutani nanti bisa berkembang untuk mengajak kalangan investor dan mulai berpartner dengan BUMN yang khusus bergerak dibidang pengembangan tanaman kayu jati milik negara ini. “Monggo bisa mengajak teman-teman investor untuk bermitra menanam di lahan milik Perhutani.

Peluangnya cukup bagus,” ajak Enny. [awi]

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menjelaskan, Bendungan Tugu ini bukan lagi sekedar harapan, namun sudah bisa samasama merasakan manfaatnya. “Kita ingat mungkin 10 hari yang lalu, 3 hari berturutturut curah hujan cukup tinggi. Kita tahu kapasitas bendungan 12 juta meter³. Itu posisi air sudah hampir separuh top bendungan atau tanggul utama. Saya membayangkan kalau bendungan ini belum jadi, atau Pak Presiden tidak membangun bendungan di Trenggalek ini, ya tentu malam itu saya sudah berjibaku dengan masyarakat. Khususnya di sekitar kawasan kota, di Kelutan dan sekitarnya.

Kita pasti menghadapi banjir,” ucap Bupati Trenggalek ini.

Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Tugu merupakan kegiatan pengembangan Sub Basin Kali Ngrowo yang merupakan rangkaian dari Kegiatan Pengembangan Wilayah Kali Brantas dengan memanfaatkan aliran sungai Kali Keser yang merupakan salah satu sumber air potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kab. Trenggalek. Dengan luas 104 ha, Bendungan Tugu mampu mengaliri lahan irigasi sebesar 1.250 ha.

Memiliki daya tampung 12 juta M³, Bendungan Tugu juga mampu menjadi sarana penyedia air baku sebeser 12 liter/ detik dan bisa mengembangkan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 0,4 megawatt. Bendungan

Tugu juga diproyeksikan mampu menjadi sarana pengendalian banjir sebesar 20% atau setara dengan 42,47 M³/detik.

Sementara itu, Bendungan Gongseng yang turut diresmikan dalam kesempatan tersebut juga mampu mengairi lahan (irigasi) sebanyak 6.250 ha. Bendungan yang dibangun dengan tinggi 34 meter tersebut menyediakan air baku sebesar 300 liter/ detik. Selain itu meningkatkan intensitas tanam sebesar 250%.

Tidak hanya sebagai pengendali banjir, yang dapat mereduksi hingga 133,27 m3/ detik. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan total sebesar 22juta juta M³ dengan tampungan efektif sebesar 14,75 juta M³.

Berdasarkan angka sementara yang dirilis BPS tahun 2021, luas panen padi di Trenggalek pada 2021 diperkirakan sebesar 22,73 ribu Ha. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3.102,98 Ha atau 15,81 % dibandingkan 2020 lalu, yang hanya sebesar 19,63 ribu Ha. Sedangkan untuk produksi padi sendiri pada 2021 diperkirakan sebesar 119,11 ribu ton GKG (Gabah Kering Giling).

Angka tersebut juga mengalami peningkatan sebanyak 10,66 ribu ton atau 9,83 % dibandingkan 2020 yang mencapai 108,44 ribu ton GKG. Pada bulan November, luas panen padi di Kabupaten Trenggalek 1.763 Ha dengan produktivitas 5,37 ton/Ha dan produksi sebesar 9.466 ton.[wek, tam]

Kemendagri Evaluasi Progres Pengukuran IPKD l

Sambungan hal 1

butkan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang melakukan pengukuran hasil penginputan IPKD oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.

Eko menjelaskan dari hasil pengukuran IPKD tersebut nantinya akan ditetapkan satu daerah terbaik nasional dari masing-masing klaster baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang dikategorikan berdasarkan kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah.

“Daerah yang mendapat predikat terbaik nasional akan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri

sekaligus diusulkan untuk memperoleh insentif sesuai peraturan perundangundangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo menekankan pengukuran IPKD sangat diperlukan bagi daerah. Alasannya, pengukuran tersebut dinilai akan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, upaya itu juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat menyukseskan pengukuran IPKD tersebut. “Dengan be-

gitu, melalui ikhtiar ini pula, berbagai masalah yang menyangkut tata kelola keuangan daerah juga akan dapat dicegah,” kata dia.

Sumule juga menyampaikan agar daerah dapat mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran IPKD. Ia meminta daerah untuk tidak segan menanyakan berbagai hal yang belum dipahami pada proses pengukuran IPKD kepada tim Badan Litbang Kemendagri. Hal itu terutama menyangkut aspek-aspek teknis yang terdapat di dalam sistem aplikasi. “Keseluruhan hasil pengukuran IPKD akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada 6 Desember 2021,” ujarnya. [ant]

genangan air banjir terjadi di Kelurahan Tambaan, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tapaan, Kelurahan Kebonsari serta beberapa beberapa ruas jalan.

“Memang karena hujan deras. Air dari selokan meluap, hingga merendam rumah. Ketinggian di dalam rumah mencapai 60 sentimeter,” kata Maliyah, warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Pasuruan, Samsul Hadi mengungkapkan bahwa banjir di sejumlah lokasi akibat luapan dari saluran air

dan drainase. Sebanyak tiga sungai yang melintasi Kota Pasuruan masih normal. “Selain hujan tinggi, air laut juga pasang. Sehingga terjadi banjir,” urai Samsul Hadi.

Berdasarkan pantauan BPBD, ada sekitar 250 KK yang terdapak banjir di Kota Pasuruan. “Sore ini, luapan air mulai surut. Di kawasan pasar Gadingrejo kondisinya sama, tapi masih ada genangan air di depan pasar. Bantuan berupa nasih bungkus sudah kami salurkan melalui masing-masing kecamatan,” jelas Samsul Hadi. [hil]

Pasar Gadingrejo dan Ratusan KK di Pasuruan Kebanjiran l

Sambungan hal 1

drainase buruk. Akibatnya, air meluap meluber ke jalan, pasar dan permukiman. Ketinggian genangan air bervariasi, antara 25-60 sentimeter.

Pantauan di lokasi, banjir di kawasan Pasar Gadingrejo terjadi di jalan dan di dalam pasar. Ketinggian banjir mencapai 20-30 sentimeter. “Aktivitas jual-beli pasar juga terganggu. Apabila hujan deras lama, di area pasar ini pasti banjir,” ujar Rahmad Rosidi, warga Gadingrejo.

Sedangkan di kawasan pemukiman,

Formula Kenaikan UMK Tak Mengacu PP 36 dan PP 78

l

Sambungan hal 1

upah unggulan juga akan dipertimbangkan Gubernur Khofifah.

Kemudian terkait upah kesepakatan sebagai jalan tengah bagi perusahaan yang kurang mampu terhadap usulan UMK bupati/ wali kota juga akan dipertimbangkan.

“Besaran upah tersebut akan dibahas kembali dengan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja,” ujar Heru.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himawan Estu Bagijo menambahkan, dalam penentuan upah ini pemerintah tidak menggunakan format dalam PP 78 maupun PP 36. Sebab, yang dituntut buruh adalah kenaikan.

Formatnya seperti apa akan dibicarakan kembali dengan tetap mengacu regulasi yang ada. “Tetapi kita tidak menggunakan istilah-istilah itu (PP 78 dan PP 36), yang penting naik,” tegas Himawan.

Rumus kenaikan upah, dijelaskan Himawan antara lain menggunakan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi.

Sebab, dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan sendiri banyak formula yang diizinkan. Tergantung kebijakan atau persentase yang akan dipakai. “Tetap menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Prinsip dasarnya itu. Karena kalau tidak begitu, kenaikannya tidak mencukupi,” ujar Himawan.

Himawan menegaskan, dalam pembahasan ini jika ditekankan pada satu regulasi tidak memungkinkan. Karena itu, akan ada diskresi yang akan dibuat Gubernur Jatim.

Begitu juga usulan dari kabupaten/ kota juga tidak murni menggunakan acuan PP 78 maupun PP 36. Karena daerah juga memiliki formula tersendiri untuk menentukan kenaikan upah.

“Tapi yang perlu dicatat, bahwa semua ini bukan inisiasi ibu gubernur. Ini yang menginisiasi adalah bupati/wali kota yang menyimpang. Menyimpang karena usulannya aneh-aneh, tidak sesuai PP 36 ,” tutur Himawan.

Jubir Gesper Jatim Jazuli menegaskan, dari hasil pertemuan dengan Plh Sekdaprov adalah Gubernur Jatim mengakomodir kenaikan UMK 2022 sesuai usulan serikat buruh yaitu dengan menaikkan UMK 2022 seluruh Kabupaten/ kota. Namun, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali, buruh di Jatim akan melakukan mogok kerja masal pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2021.

Sementara itu, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan terima kaaih atas aksi buruh yang telah berjalan tertib hingga lima kali di Kantor Gubernur maupun Gedung Negara Grahadi.

Pihaknya bersyukur, semua aksi tersebut berjalan dengan tertib. “Semua pihak memberikan dukungan, termasuk rekan-rekan media yang memberikan informasi positif.

Semua proses yang telah dilakukan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat,” ujar dia. [tam]

Fraksi Gerindra Sebut Sektor PAD Jatim 2022 Terjun Bebas l

Sambungan hal 1

sebesar Rp 27,463 triliun lebih atau masih jauh dari APBD tahun 2021 setelah perubahan yang mencapai Rp 32,245 triliun lebih.

Dari alokasi tersebut, dijelaskan politisi muda ini bahwa sektor PAD di tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 17,124 triliun lebih. “Kenyataannya di tahun 2022 malah turun menjadi Rp 17,061 triliun lebih.

Keadaan ini menggambarkan bahwa kinerja pendapatan tidak progresif, cenderung mencari aman,” kata Aufa saat membacakan pandangan umumnya dalam paripurna.

Padahal, lanjut dia, secara kerangka ekonomi makro diasumsikan oleh pemerintah akan relatif lebih tinggi dari tahun 2021, sebagaimana disampaikan dalam Nota Keuangan Gubernur.

Begitu pula dari Penerimaan Pembiayaan Daerah, lanjut Aufa, seperti yang disampaikan oleh Gubernur bahwa untuk tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1,831 triliun lebih yang didalammnya mencakup dari Pelampauan Penerimaan

Gegeh Bagus Setiadi/Bhirawa

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Aufa Zhafiri dirapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (30/11).

PAD. “Namun, estimasi pelampauan PAD tahun 2021 tersebut malah dikesampingkan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022,” terangnya.

Pihaknya pun memahami bahwa pencapaian target PAD akan berkorelasi juga penerimaan insentif pajak. “Kedua asumsi dimaksud, baik kerangka ekonomi makro tahun 2022 maupun estimasi pelampauan PAD tahun 2021 malah tidak menjadi pemacu kinerja pendapatan di tahun 2022,” ujar bakal

calon Wali Kota Malang ini.

Kedua, tambah Aufa, terkait perubahan anggaran dalam APBD Berjalan. Sebagaimana di tahun 2021 bahwa Pemprov Jatim telah melakukan refocusing anggaran dan melakukan Perubahan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD sebanyak 6 kali.

Fraksi Gerindra pun memahami tentunya kebijakan tersebut telah dikaji secara mendalam dengan didasarkan kewenangan. “Dalam konteks

perencanaaan dan menempatkan DPRD dengan fungsi Budgeting-nya, Fraksi kami menandaskan bahwa eksekutif dan DPRD harus betul-betul cermat atas kebutuhan anggaran yang disusun dalam Rancangan APBD,” ulas dia.

Untuk itu, sambungnya, Fraksi Gerindra meminta ketegasan, apakah Anggaran Belanja yang sedang disusun saat ini masih akan dilakukan refocusing dan juga akan dilakukan Perubahan Penjabaran Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dilakukan di tahun 2021.

Apalagi, kata pria yang berangkat dari Dapil Malang Raya ini, saat ini telah terdapat varian baru virus corona yaitu omicron yang berdasarkan penelitian memiliki potensi penularan 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan virus corona pertama.

“Apa langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan dan berapa anggaran yang dialokasikan, mengingat apabila Jawa Timur tidak siap terhadap kemungikan-kemungkinan tersebut, maka serapan ang-

garan dan tingkat keberhasilan program-program lain akan terkendala, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk,” katanya.

Diungkapkan Aufa, dalam poin ketiga penjabaran dari tema RKPD Tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

Kemudian dalam pengangkaan anggaran bidang tenaga kerja dialokasikan mencapai sebesar Rp 257 miliar dengan prioritas antara lain pelatihan kerja di 16 UPT BLK, Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK. “Fraksi Gerindra minta penjelasan, apakah telah dilakukan evaluasi berupa tracing data peserta pelatihan yang telah mengikuti?, berapa banyak peserta pelatihan yang kemudian bisa diterima di dunia kerja atau membuka usaha sendiri?, berapa lama masa tunggu antara setelah mendapat pelatihan kerja sampai dengan mendapat pekerjaan? dan apakah terdapat kesesuaian antara materi pelatihan dengan pekerjaan yang dijalani?,” tanya Aufa. [geh]

Berawal Membantu Usaha Teman, Diunduh Lebih dari 100 Ribu Pengguna l

Sambungan hal 1

pengguna aplikasi tersebut lantaran fitur yang disediakan cukup lengkap. Mulai dari fitur jurnal, laporan keuangan, buku besar, pencatatan aset hingga laporan pajak. Bahkan, dalam aplikasi tersebut juga disiapkan modul akuntansi serta layanan konsultasi melalui grup telegram 24 jam. “Aplikasi ini juga sangat ramah penggunaan data internet. Karena setelah diunduh, aplikasi yang sudah terinstal dapat dijalankan secara offline,”

ujar dia.

Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, Hanun mengaku pelaku usaha dapat mencatat transaksi harian dan secara otomatis masuk dalam debet -kredit.

Aplikasi ini juga memiliki fitur koreksi jika terjadi kesalahan dalam pencatatan.

“Jurnal akan memberi tanda merah jika pencatatan keuangan tidak seimbang,” jelas Hanun. Pelaku usaha, lanjut Hanun, juga langsung dapat mengetahui neraca saldo dan laporan laba - rugi.

Keunggulan lain dari aplikasi ini

adalah dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis usaha. Sehingga, akuntabilitas pelaporan keuangan semakin terjamin.

“Kalau masih menggunakan pelaporan secara konvensional menggunakan catatan, petugas administrasi rawan terjadi lupa,” kata dia.

Sementara itu, Andry Rachmadani mengatakan, aplikasi UKM-Keuangan dapat digunakan dengan pertama-tama pelaku usaha mengisi data usahanya.

Termasuk jika pelaku UMKM ingin memasukkan dua jenis usaha tanpa

mengubah transaksi keuangan, maka pengguna harus mengisi fitur yang telah tersedia.

“Aplikasi ini sudah sangat mudah digunakan. Namun, bukan berarti tidak ada kekurangan. Kami mencatat masukan dari dewan juri Inotek Award agar aplikasi ini juga dikembangkan dalam bentuk website. Selain itu, kami juga diharapkan bisa melengkapi fitur aplikasi ini agar dapat dibagikan melalui whatsapp atau email,” pungkas Andry. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Legi, 1 Desember 2021

Halaman 12

Kemendagri Dorong Pemda Daftarkan Non ASN Program BPJAMSOSTEK Surabaya, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu lembaga yang sangat serius menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian

Setelah sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 842.2/ 5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah, kembali Kemendagri menegaskan jajarannya melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. Didalamnya menginstruksikan Pemda untuk menganggarkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk para pegawai Non ASN. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny

Yusyulian, menyampaikan bahwa Dengan implementasi INPRES Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Tindak Lanjut Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 dan Surat Edaran Mendagri No. 842.215193/SJ diharapkan dapat memaksimalkan hadirnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pegawai Non ASN dan pekerja rentan pada APBD Pemerintah Daerah.

Dijelaskannya, di Jawa Timur hingga saat ini telah terdaftar sebanyak 335.119 Pegawai Non ASN yang

telindungi program BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri.

Dari 335.119 peserta yang terdaftar program BPJAMSOSTEK, sebanyak 214.345 Pegawai Non ASN dilingkungan KAB/Kota hingga Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya adalah tenaga ahli DPRD KAB/Kota dan Provinsi sebanyak 3.490 peserta, GTK Madrasah, SD/ SMP dan SMA/SMK sebanyak 65.186 peserta, Perangkat Desa, RT/ RW dan Tenaga kesehatan sebanyak 51.152 peserta, dan kelompok lain seperti PKK, Dasawisma dan lainnyya sebanyak 946 peserta.

"Permendagri dan Surat Edaran Mendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk memastikan pekerja termasuk pegawai pemerintah non ASN untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya," terangnya.

"Memastikan program sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD setiap tahunnya," tambah deny.

BPJAMSOSTEK, lanjut Deny, merupakan badan hukum publik sesuai Undang-undang yang menyelenggarakan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sesuai UU No. 24/2011 bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik war-

ga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

"Pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja," terangnya. Deny menghimbau kepada seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, Non Aparatur Sipil Negara serta Pekerja Migran Indonesia untuk memproteksi diri dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. "Kemendagri menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lainnya untuk turut serta melaksanakan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2021 dan merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Deny. [geh]

KILAS JATIM

Bupati Pamekasan, Tinjau Korban Angin Puting Beliung Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengunjungi puluhan rumah yang terdampak musibah angin puting beliung di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin (29/11) sore. Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Moch.

Tarsun, langsung menyerahkan bantuan.Paket bantuan itu diberikan kepada puluhan korban yang rumahya terdampak puting beliung, masing-masing 8 rumah di Desa Pademawu, 4 rumah di Desa Majungan, dan 7 rumah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu. Adapun paket bantuan yang diserahkan kepada korban diantaranya selimut, tikar, sembako dan sejumlah bantuan lainnya. Selain itu, korban juga akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah daerah.

Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Amin Jabir, forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan sejumlah pihak terkait, meninjau puluhan rumah hancur di wilayah kecamatan Pademawu tersebut. "Yang sabar ya, kalau sabar insyaallah derajatnya akan diangkat oleh Allah," kata Mas Tamam memberikan motivasi kepada korban saat di lokasi. Pihaknya meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan telaah staf agar bantuan terlaksana dengan cepat sesuai harapan korban. Kemudian, kepala desa berkoordinasi dengan camat untuk dilanjutkan kepada pemerintah kabupaten perihal usulan yang dibutuhkan. [din]

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono melakukan pengambilan sumpah atau janji jabatan kepada 257 notaris baru, Selasa (30/11).

Pengambilan Sumpah 257 Notaris Baru

Kakanwil Kemenkumham Berharap Notaris Dukung Kemudahan Berinvestasi Surabaya, Bhirawa Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jatim, Krismono melakukan pengambilan sumpah atau janji jabatan 257 notaris baru, Selasa

Pemkab Madiun Sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai Kepada Masyarakat Pemkab Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2021 di Gedung KPRI Kecamatan Geger Kab Madiun, Selasa (30/11).

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2021 dibuka oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Madiun Indra Setiawan, SE, M.Si diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Madiun, Dyah Kuswardani, SE. MMA. Sosialisasi itu, dengan nara sumber, Pemeriksa Pertama dari Kantor Bea Cukai Madiun, Yohanes Roma Parulian Silalahi dan Erry Santya Budi, Bagian Umum Kantor Bea Cukai Madiun serta dari Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Madiun, Ipda Agus Riyadi yang diikuti 50 orang pelaku UMKM di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Mengutip sambutan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro, Dyah Kuswardani, SE. MMA menyatakan, Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan di Bidang Cukai kepada masyarakat adalah sebagai upaya penegakan hukm terhadap tindak pidana cukai guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun.

Dikatakan pula, kegiatan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Culai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berdasarkan peraturan Mentari Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau alokasi dana DBHCHT dilaksanakan untuk : !. 50 Persen digunakan untuk program di bidang kesejahteraan masyarakat (Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial, Peningkatan Kualitas Bahan Baku), Leading Sektor Dinas Pertanian. 2. 25 persen untuk program kesehatan (program pembinaan lingkungan). 3. Dan 25

sudarno/bhirawa Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab Madiun, Dyah Kuswardani, SE. MMA, membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Kab. Madiun TA 2021 di gedung KPRI Kecamatan Geger Kab. Madiun, Selasa (30/11).

persen untuk program bidang penegakan hukum (sosial ketentuan di bidang cukai, pembinaan industri dan pemberantasan barang kena cukai ilegal).

Sedang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai yaitu : 1. Agar masyarakat terutama para pelaku usaha mikro mengetahui dan memahami kreteria yang termasuk rokok ilegal/rokok polos. 2.

Rokok dengan pita cukai palsu. 3. Rokok dengan pita cukai bekas. 4. Rokok dengan pita cukai bukan keperuntukannya. dan 5. Rokok dengan pita cukai bukan haknya beserta sanksi pidana dan/atau denda sesuai yang ada dalam UU Cukai yaitu UU No 11 tahun 1995 tentang sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 39 Tahun 2007.

Apa saja ciri ciri dan cara mengenali rokok ilegal secara lebih jelas nanti akan dipaparkan oleh nara sumber dari Kejaksaan dan Bea Cukai. "Yang jelas, kami sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas karena selain merugikan negara juga merugikan masyarakat,"kata Dyah Kuswardani.

Diutarakan pula, dan karena peserta adalah pelaku usaha mikro, mohon juga nanti dijelaskan tentang kepabeanan, mekanisme kaitan ekspor produk UMKM serta pemberlakuan cukai untuk kemasan plastik agar UMKM Kabupaten Madiun siap menghadapi pasar global.

"Besar harapan kami kepada peserta sosialisasi yang hadir pada hari ini untuk

Pemeriksa Pertama dari Kantor Bea Cukai Madiun, Yohanes Roma Parulian Silalahi menjadi nara sumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Kab. Madiun TA 2021 di gedung KPRI Kecamatan Geger Kab. Madiun, Selasa (30/11).

juga dapat menyampaikan pesan kepada warga masyarakat lainnya, karyawan, tetangga saudara atau minimal keluarganya pengenalan tentang cukai dan jenis-jenis pelanggaran pita cukai.

Serta ciri-ciri pita cukai legal dan ilegal, sehingga bisa menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang beredar di masyarakat," katanya berharap.

Sementara itu, hal senada juga dari nara sumber dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2021, yaitu Pemeriksa Pertama dari Kantor Bea Cukai Madiun, Yohanes Roma Parulian Silalahi menyatakan, sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan rokok ilegal karena kaitannya dengan kerugian negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat kami berikan pemahaman tentang rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas dan berbeda peruntukannya. Kalau barang yang kena cukai, yakni etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras (miras) dan hasil tembakau,"kata Yohanes kepada awak media usia sosialisasi, Selasa (30/11).

Kesempatan itu, menghadirkan pula nara sumber dari, Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Madiun, Ipdu Agus Riyadi juga memberikan pemaparan serupa seperti nara sumber lainnya. [dar.adv]

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Madiun, Ipda Agus Riyadi juga memberikan pemaparan serupa seperti nara sumber lainnya di gedung KPRI Kecamatan Geger Kab. Madiun, Selasa (30/11).

(30/11). Krismono berharap agar notaris mendukung upaya Pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi.

Pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris baru itu digelar di Dyandra Convention Center Surabaya. Jumlah tersebut paling banyak se-Indonesia. Mereka ditempatkan di 33 Kabupaten/ Kota seluruh Jatim yang masuk kategori daerah C. Dan kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris.

"Selamat kepada peserta yang resmi diangkat menjadi notaris dan ditempatkan di wilayah Jawa Timur.

Semoga jabatan yang disandang ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi keluarga khususnya, serta negara Indonesia yang kita cintai ini pada umumnya," kata Krismono.

Notaris, lanjut Krismono, juga memiliki peran penting mendukung upaya Pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi. Selain itu juga menumbuhkan kepercayaan bagi investor serta mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. "Besar harapan kami profesi notaris siap mendukung penuh Pemerintah dalam mengawal dan mematuhi penerapan kedua ketentuan

tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya," harapnya.

Pria asal Yogyakarta itu mengimbau kepada seluruh notaris baru agar berhati-hati, cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Karena telah banyak permohonan pemeriksaan dari penegak hukum/penyidik ke Majelis Kehormatan Notaris Jawa Timur.

Seain itu, sambung Krismono, juga terkait pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah/wilayah Notaris Jawa Timur. Yaitu tentang dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran lainnya dalam melaksanakan tugas. [bed]