Binder1okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Bank UMKM ini masih bank perkreditan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah, karena bunganya ringan. Maka perlu support untuk dana tambahan, ”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio

Kamis Pon, 1 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

1

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi 19.00 Shalawatan bersama Habib Syeh di Gresik

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi

Minim Pengawalan, Silaturahim Nurwiyatno Hanya Dikawal Ajudan Surabaya, Bhirawa Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno sudah mulai bekerja meneruskan agenda pembangunan Wali Kota Surabaya sebelumnya, Tri Rismaharini. Sudah dua hari dia mengisi kegiatannya dengan bersilaturahim ke Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya.

Mantan Kepala Badan Pengelo-

laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim kali ini mendatangi Markas Kasgartap III Kota Surabaya yang terletak di Jalan Ngemplak.

Nurwiyatno datang tepat pukul 13.00 dan hanya dikawal oleh ajudannya.

Selang beberapa menit , protokoler Pemkot Surabaya baru datang.

Nurwiyatno mangatakan, bahwa dia sejak pagi sudah melakukan rapat

koordinasi dengan Sekdakot Surabaya terkait program-program pemkot yang sudah tersusun maupun yang akan disusun untuk 2016. Selanjutnya baru bersilaturahim ke pejabat yang lain, termasuk unsur Forpimda.

“Sebagai Pj baru, saya harus mengenalkan diri saya ke teman-te-

 ke halaman 11

Harga BBM Oktober-Desember 2015 Diputuskan Tetap Jakarta, Bhirawa Pemerintah memutuskan harga BBM periode tiga bulan ke depan atau Oktober-Desember 2015 akan tetap seperti selama ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah memandang saat ini belum perlu dilakukan perubahan harga terhadap BBM. “Harga BBM tidak turun, tetap sama seperti sebelumnya,” katanya, Rabu (30/9).

Menurut dia, pemerintah juga telah menetapkan periodisasi evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali yang berlaku mulai 1 Oktober 2015.

Jangka waktu tiga bulan sekali, lanjutnya, merupakan periodisasi yang ideal.

 ke halaman 11

Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno bersilaturahim ke Kolonel Marinir Amirudin Harun Kasgartap III Kota Surabaya, Rabu (30/9) kemarin. trie Diana/bhirawa

Hingga Desember 2015 harga BBM akan tetap seperti selama ini, pemerintah baru akan memutuskan perubahan harga pada Januari 2016.

Pemkot Batu dan BPN Hitung Estimasi Biaya Proda Batu, Bhirawa Pemkot Batu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat kordinasi terkait pengadaan Program Daerah Agraria (Proda) di Kota Batu. Agar Proda tetap jalan, BPN dan Pemkot Batu membuat pendataan detil ke desa- desa terkait sertifikasi Proda. Diketahui, dalam setahun pemkot dan BPN bisa menyelesaikan 100 sertifikasi untuk setiap desa/kelurahan di Kota Batu.

“Dari hasil data jumlah dan jenis tanah yang akan disertifikasi, baru akan diketahui berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Proda 2016 nanti,”ujar Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Wiwik Sukesih, Rabu (30/9).

Di Kota Batu terdapat 24 desa/ kelurahan yang bakal mengikuti program Proda. Karena Proda tak bisa dilaksanakan di tahun ini maka penyediaan anggaran Proda akan dilakukan pada 2016. Untuk menentukan besaran biaya yang dibutuhkan, Pemkot Batu bersama BPN sedang membuat pendataan detil terkait peserta Proda dan jenis tanah yang akan disertifikasi.

Gubernur Putihkan Denda Pajak PKB Mulai 1 Oktober – 23 Desember 2015

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kembali memberlakukan keringanan dan insentif pajak daerah berupa pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini dikeluarkan untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya itu, Gubernur juga membebaskan pokok dan sanksi administrasi berupa kenaikan

dan bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya

(BBN II), untuk kendaraan umum pelat kuning dan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

Keputusan ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jatim Tahun 2015. “Pemutihan ini akan dimulai 1 Oktober sampai 23 Desember 2015,” kata Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono, Rabu (30/9).

Menurut dia, pemutihan ini dilatarbelakangi untuk membantu meringankan beban masyarakat Jatim dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan eknomi nasional. Hal itu diyakni akan berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kepala Dipenda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono didamping Dirlantas Polda Jatim Kombespol Iskandar Verdianto saat memberikan keterangan pers di Kantor Dipenda Jatim, Rabu (30/9).

Pejabat Nyentrik dan Gaul MAU mencari pejabat Sidoarjo yang gaul berambut gondrong?

Gak susah, cuma ada satu orang saja yakni Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Bahrul Amig.

Dia memang dikenal nyentrik. Entitasnya yang mencolok bukan hanya rambutnya, tetapi j u g a motor tunggangannya.

D i a

gemar memakai motor trail untuk menemaninya saat memantau kebersihan di Sidoarjo.

Kenapa memelihara rambut, alumnus STPDN inibertekattidakmemotong rambutnya bila belum bisa menyelesaikan masalah sampah. Bagaimana kalau satu tahun, sampah belum tuntas dan rambutnya makin memanjang? Amig merasa yakin sampah Kota Sidoarjo selesai dalam 2 bulan ini.

Diceritakannya rambut

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Dewan Minta Pemecahan Wilayah Harus Tingkatkan Pelayanan

Deny Novianto

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemecahan wilayah kecamatan di Kota Mojokerto mendapat perhatian khusus kalangan DPRD. Selain untuk memenuhi tuntutan UU, kalangan wakil rakyat mewanti-wanti agar pemecahan wilayah harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Deny Novianto, anggota Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD

Kota Mojokerto menyebut pemecahan wilayah berpengaruh pada peta politik perolehan suara dalam Pileg. Meski demikian, ia tidak mempersoalkan pengorbanan secara politik tersebut demi kepentingan masyarakat.

“Yang penting, pemecahan wilayah harus mendekatkan kepada pe-

 ke halaman 11

Pertumbuhan Jumlah SMK Belum Signifikan

Dindik Fokus Peminat, Target Kurang 302.861 Siswa

Dindik Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim telah menetapkan target persentase SMK dan SMA sebesar 70 : 30.

Namun sayang, pertumbuhan SMK justru tak terlihat signifikan beberapa tahun terakhir. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang mengklaim telah memenuhi target 60 : 40 juga belum terbukti.

Hingga saat ini, jumlah lembaga SMK menurut data Dindik Jatim baru 1.808 lembaga. Sedangkan jumlah lembaga SMA sebanyak 1.347

 ke halaman 11

Dana Kampanye Kedua Paslon Maksimal Rp 14,2 M Surabaya, Bhirawa KPU Surabaya bersama tim pemenangan pasangan calon (paslon) telah menentukan besaran maksimal dana kampanye yang boleh dikeluarkan tiap paslon. Kesepakatan yang diambil, setiap paslon dibatasi menggunakan dana Rp 14,2 miliar.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi

 ke halaman 11

Melihat dari Dekat Busan, Sister City Surabaya di Korea Selatan (4 – Bersambung)

Sumber Daya Alam Terbatas, Mampu Kuasai Dunia dengan Teknologi dan Industri Busan dan kota-kota lain di Korea Selatan pada umumnya sama, memiliki keterbatasan akan sumber daya alam. Tapi mereka mampu menguasai dunia dengan teknologi dan industri. Hasilnya Korea Selatan menjadi salah satu macan Asia Pasifik selain Singapura, Tiongkok dan Hongkong.

Titis Tri Wahyanti, Surabaya

M Bahrul Amig

Sentil..  Masih Ada Kantor yang Keliru Kibarkan Bendera  Instansi pemerintah kok keliru, apalagi masyarakat awam  Ribuan Banser Blitar Turun Jalan Tolak Komunis Modern  Ajaran komunis tak sesuai dengan Pancasila sila pertama  Gus Ipul Minta Pemerintah Arab Perbaiki Fasilitas Haji  Dan pemerintah jangan ikut hasutan negara lain yang ingin memecah belah muslim

Saat rombongan Pemkot Surabaya datang ke Silla University, salah satu universitas swasta yang ada di Busan, akademisi di sana mengetahui akan melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka mengenal jika Indonesia menyimpan kekayaan hayati seperti hutan dan potensi laut yang begitu besar. Selain itu memiliki kekayaan tambang mulai dari emas, batu bara, gas bumi, minyak, tembaga, tembaga hingga nikel.

Berbeda dengan kondisi di Korea Selatan. Mereka memiliki keterbatasan akan sumber daya alam. Mereka tidak memiliki kekayaan tambang. Bahkan

hingga kini masih mengimpor minyak mentah dari Saudi Arabia, tetapi karena teknologi yang dimiliki Korea Selatan bisa mengolah dan mampu mengekspor minyak ke sejumlah negara.

Yang bernasib sama adalah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama pernah dijajah. Selain penjajahan Jepang hingga ratusan tahun, Korea Selatan pernah menjadi negara yang tercabik-cabik akibat perang dengan Korea Utara. Jutaan warga negaranya hidup dalam kemiskinan serta ratusan ribu pengangguran berjuang

 ke halaman 11

Busan menjadi salah satu kota yang menyokong perkembangan ekonomi dan industri di Korea Selatan. Keterbatasan sumber daya alam dan pengalaman tercabik-cabik sebagai negara terjajah mampu melecut etos dan semangat warga setempat untuk mandiri dan berkembang.

SURABAYA

2

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kondisi Sosial Politik Stabil, Kerjasama Jatim- Australia Diperkuat Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memperkuat kerjasama dengan Australia khususnya Australia Barat dan Canberra. Rencananya, perkuatan tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Australia pada Bulan November mendatang.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Mr. Paul Grigson di Ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Rabu (30/9).

Ia mengatakan, Jatim memiliki kerjasama sister province dengan Australia Barat sejak tahun 1990. Pemprov Jatim berencana untuk melakukan penandatangan Re-Affirmation Agreement dengan Premier Collin Barnett pada pertengahan November ini di Perth.

“Kegiatan kerjasama yang telah berjalan sangat baik dan berkelanjutan adalah peningkatan pelayanan anak berke-

butuhan khusus termasuk pendidikan inklusi,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Dijelaskan, untuk kunjungan ke Canberra, pihaknya akan menghadiri event pameran kebudayaan dan beberapa pertemuan business to business guna memperkuat kerjasama ekonomi, kebudayaan, perdagangan, investasi.

Menurutnya, Jatim sebagai provinsi berbasis industri dan menjadi hub Indonesia bagian Timur. Jatim dengan segala keunggulannya didukung dengan iklim usaha yang kondusif merupakan pilihan utama untuk berinvestasi.. “Jatim jangan hanya dipandang sebagai pro-

PANGGUNG BIROKRASI

Kedua Paslon Belum Ajukan Izin Kampanye Surabaya, Bhirawa Hingga Rabu (30/9) kemarin, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya belum menerima satupun pemberitahuan izin kampanye yang akan dilakukan oleh dua pasangan calon (paslon) Wali Kota Surabaya. Padahal, kegiatan apapun yang dilakukan paslon harus mengajukan izin tertulis ke kepolisian dan ditembuskan ke Panwaslu.

“Sampai tadi malam dan pagi ini (kemarin, red) belum ada satupun pemberitahuan kampanye pasangan calon,” kata Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi saat dikonfirmasi Bhirawa, kemarin.

Wahyu mengatakan, semua kegiatan dikategorikan kampanye jika di dalamnya mengandung ajakan dan penyampaian visi dan misi. Sehingga, tambahnya, kegiatan kampanye sejatinya tidak harus berupa kegiatan di lapangan terbuka yang menghadirkan banyak orang. Pertemuan-pertemuan terbatas yang digelar untuk mengajak warga, meskipun jumlah pesertanya tak banyak juga masuk ketegori kampanye.

Pasal 5 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye menyebut, apapun kegiatannya asal berupa pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka dan dialog serta berisi ajakan memilih dan penyampaian visi misi maka Q geh sudah masuk kategori kampanye.Q

FORWAJA Kutuk Kekerasan Aktivis Petani di Lumajang Surabaya, Bhirawa Forum Wartawan Jawa Timur (Forwaja) mengutuk aksi kekerasan terhadap dua aktivis petani Salim Kancil dan Tosan di Desa Selok Awar awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Aparat penegak hukum harus tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus tersebut.

Pasalnya, jika tidak ada tindakkan tegas, hal serupa akan terjadi kepada para awak media yang kritis menyuarakan kebenaran.

Koordintor Presedium Forwaja Riko Abdiono menegaskan, sikap kritis dalam menyuarakan kebenaran memang kerap kali mendapat ancaman kekerasan. Tewasnya Salim Kancil ini menunjukkan bagaimana kuatnya hegomoni kepentingan industri yang mengabaikan kepentingan rakyat.

“Jangan sampai kejadiaan seperti Salim Kancil dan Tosan menimpa para awak media yang kritis. Aktivis dan wartawan sama-sama menyuarakan kebenaran. Sayangnya, mereka juga sering berhadap-hadapan dengan kalangan preman,” ujar Riko, Rabu (30/9).

Ia juga mendesak kepada aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

Terlebih lagi, kasus pembantaian Salim Kancil dn Tosan ini menarik perhatian nasional. Mengusut tuntas artinya tidak hanya menangkap gerombolan pembantai Q cty Salim Kancil dan Tosan.Q

vinsi, tetapi sebagai hub logistik dan connetivity Indonesia bagian Timur,” tegasnya.

Berdasarkan data, nilai ekspor Jatim ke Australia fluktuatif dengan tren pertumbuhan ratarata 7,61 persen, share terhadap total ekspor Jatim rata-rata 3,16 persen. Komoditas non migas utama ekspor dari Jatim ke Australia adalah pengolahan kayu, makanan dan minuman, pulp dan kertas produk farmasi, plastik, besi baja, mesin-mesin dan otomotif, tekstil, alat-alat listrik, kulit, barang kulit dan sepatu/ alas kaki, pengolahan aluminium.

Untuk nilai impor non migas Jatim dari Australia dalam kurun waktu 2010-2015 juga fluktuatif dengan tren pertumbuhan rata-rata 4,18 persen, serta share terhadap total impor Jatim rata-rata 4,02 persen.

Komoditi non migas dari Australia adalah produk pertanian, pertambangn, gas alam, kimia

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berbincang-bincang dengan Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson usai mengadakan pertemuan di Kantor Gubernur Jatim. dasar, pupuk, pengolahan alu- s.d. semester I tahun 2015 semunium, besi, baja, mesin-mesin banyak 57 proyek, dengan total dan otomotif, pakan ternak, ma- nilai US$ 854.950,07 ribu, dekanan dan minuman, pengolahan ngan jumlah tenaga kerja tertembaga, timah. serap sebanyak 3.270 orang.

Lebih lanjut disampaikannya, Dipaparkannya, dalam investasi, investasi Australia tahun 1970 Jatim memiliki kondisi politik,

sosial, ekonomi yang stabil, aman dan kondusif. Selain itu, Pemprov Jatim memberikan empat government guarantee berupa perijinan investasi yang disederhanakan dan dipercepat melalui one stop service / Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), lahan untuk industri, kualitas buruh yang bisa diajak dialog dan tidak anarkhi, serta ketersediaan power plant.

Sementara itu, Dubes Australia untuk Indonesia Mr. Paul Grigson mengatakan, pihaknya ingin memperkuat hubungan bilateral antara kedua pihak utamanya dalam hubungan bisnis.

Beberapa investasi Australia telah dilakukan kepada Pemerintah Indonesia seperti pelayanan kesehatan dan animas (Battle of Surabaya). Dibidang pendidikan, terdapat berbagai kesempatan yang cukup luas untuk dikembangkan kerjasama.

Banyak mahasiswa Australia Q iib yang belajar di Surabaya.Q

Rasiyo Semakin Gencar Dekati Warga, Risma Pilih Bersih-bersih Surabaya, Bhirawa Calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu Dr Rasiyo semakin gencar menggaet simpati masyarakat kota Surabaya. Hal berbeda dilakukan, Cawali Kota Surabaya nomor urut satu Tri Rismaharini. Dirinya lebih memilih bersih-besih rumahnya yang selama ini disibukkan dengan jabatannya sebagai Wali Kota kemarin.

Rasiyo kemarin menyempatkan berkunjung ke Sanggar Alang-alang Surabaya yang dibina oleh Didit Heri Purnomo atau yang lebih dikenal Didit Hape, Rabu (30/9) . Kehadiran Dr Rasiyo di Sanggar Alang-alang yang terletak tepat di belakang Terminal Joyoboyo ini disambut puluhan anak Negeri binaan Didit Hape. Tepat pukul 15.30 WIB kemarin, puluhan anak Negeri berebut gendongan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini.

“Siapa namanya? orang tuanya dimana nak?,” Tanya Dr Rasiyo pada salah satu Anak Negeri Sanggar Alang-Alang ini yang mengenakan seragam Bian (Bimbingan Ibu dan Anak Negeri) ini.

Pertanyaan tersebut sontak dijawab Didit Hape, Bapak dari anak asuhnya yang sekarang mencapai 180 anak yang telah dibinanya, “Ini ibunya bekerja di luar negeri. Ibunya jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong,” jawabnya.

Dr Rasiyo mengaku, tempat seperti alang-alang yang menampung anakanak negeri dari keluarga tidak mampu, broken dan yatim ini perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, anak-anak seperti ini tidak perlu dikasihani.

“Tapi diberi hak dan kesempatan yang sama seperti anak anak yang normal dalam pendidikan dan perkembangannya,” katanya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini telah mengetahui Sanggar Alang-alang sejak dirinya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dulu. Setelah sempat berbincang dengan Didit Hape, Ra-

trie diana/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo sedang menggendong seorang anak ketika melakukan silaturrahim di sanggar Alang-alang di Jl Joyoboyo Surabaya,Rabu (30/9). siyo memasuki ruangan yang penuh warga Negara. Sesuai Undang-unanak-anak miskin dan terlantar ini piala dan piagam penghargaan di dang Dasar 1945 pasal 34, semua kita bina. Mulai dari etika, estetika, sudut ruangan tempat belajar. harus ditanggung negara,” urainya. kejujuran serta agama,” harapnya.

“Alang-alang ini luar biasa. Di sini, Sementara itu, Didit berharap Sementara itu, paslon nomor urut anak-anak diberikan kegiatan kekepada Calon Wali Kota Surabaya dua yang diusung PDIP, Tri Risterampilan, ada koperasi, ada kenomor urut satu ini bisa terpilih di maharini ternyata menyimpan jurus giatan komputer dan musik. Saya Pilwali Surabaya. Dia juga berharap, sendiri untuk berkampanye. inkummelihat dengan tempat seperti ini, jika Rasiyo terpilih agar memperben ini akan bertemu dan bertatap mestinya diberikan tempat oleh hatikan pendidikan anak-anak yang muka dengan warga Surabaya dengan pemerintah,” katanya. kurang mampu, bahkan tidak mekonsep ‘Bu Risma Mendengar’. DiDirinya berjanji kepada masyamiliki keluarga. mana dalam pertemuan atau mengrakat bila terpilih menjadi Wali Kota, “Saya juga titip agar Taman Hihadiri undangan warga, Risma akan dia akan akomodir pendidikan non buran Rakyat (THR) dihidupkan lebih bersikap pasif. formal bagi anak-anak negeri yang kembali. Pak Rasiyo ini teman saya, “Jadi kalau nanti aku menghadiri kurang mampu. Sebab, sebenarnya maka sebagai teman saya harus Soyo undangan atau ketemu warga, sipendidikan non formal atau pen(Membantu, red),” kata Didit Hape. kapku akan lebih banyak mendedidikan luar sekolah ini, terintegrasi Didit menginginkan THR ini dingarkan keluhan warga. Lalu kedari pendidikan nasional. benahi dengan baik karena tempat mudian berusaha mencarikan solusi “Kalau jadi Wali kota akan saya bersejarah yang bernuansa kesenian seperti apa,” tutur Risma kepada data betul anak-anak seperti ini. ini perlu dibenahi. “Karena disini wartawan saat ditemui usai bersihKarena kesempatan mendapatkan (Sanggar Alang-alang) lewat penbersih rumahnya di kawasan Wiyung, Q geh pendidikan itu adalah hak semua didikan seni budaya saya mendekati kemarin.Q

Pembebasan Lahan Frontage Road Sisi Barat Beres Pemkot, Bhirawa Pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat, menunjukkan progres menggembirakan, saat ini pembebasan lahan sudah tuntas dilakukan.

Untuk itu Kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi di kawasan Jl. Ahmad Yani terutama pada jam berangkat kerja, dalam waktu dekat akan segera terurai.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati mengatakan, untuk pembebasan

lahan sudah selesai pada September ini. Sebelumnya, masih ada beberapa titik yang pembebasan lahannya cukup memakan waktu. ‘’Secara keseluruhan, untuk frontage road sisi barat Jl. A. Yani sudah beres September ini, dalam artian sudah nyambung (jalurnya). Sementara untuk pengerjaan fisiknya akan terus dilanjutkan sampai Desember nanti,’’ ujar Erna Rabu (30/9).

Pembangunan dan pembebasan frontage road Jl. Ahmad Yani sisi barat secara

bertahap dilakukan mulai dari Jalan Manunggal sampai dengan Royal Plaza.

Jalan yang pembangunannya dimaksudkan untuk menambah kapasitas Jalan Ahmad Yani dan akses alternatif koridor Utara-Selatan ini memiliki panjang kurang lebih 3.280 meter dan lebar kurang lebih 34 meter. ’Kalau FR sisi Barat Jalan A. Yani ini sudah difungsikan, kepadatan lalu lintas di sana akan terurai,” sambung Erna.

Sementara Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaa-

tan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Ganjar Siswo Pramono menambahkan, untuk pembangunan Frontage Road Jl. A. Yani sisi Barat, kebutuhan lahannya sebanyak 77 persil.

Dari jumlah itu, beberapa lahan cukup rumit pembebasannya. Dia mencontohkan persil Hotel Cemara yang susah dibebaskan karena ada kasus sengketa tanah antara pihak keluarganya.

“Orangnya sudah mau melepas. Dan ternyata setelah kita teliti, tanah yang disengketa-

kan ini di luar yang kita bebaskan. Jadi itu bisa,” ujar Ganjar.

Disampaikan Ganjar, untuk mempercepat pembangunan FR sisi Barat Jl. A. Yani, Pemerintah Kota Surabaya selama ini mengerjakan pembebasan lahan/ persil dan pengerjaan fisik secara bersamaan.

“Kita kerjakan bareng antara pembebasan lahan sama fisik.

Alhamdulillah bisa. Ini sudah nyambung semua. Untuk fisik kita upayakan akhir tahun ini selesai.

Desember nanti Insya Allah beres,” sambung dia.Q dre

Ayo Rek Move On, Bangun Surabaya “Ayo rek, wayahe move on,” demikian dikatakan Ning Surabaya tahun 1986 itu saat meluncurkan tag line pasangan calon Rasiyo-Lucy, Rabu(30/9). Menurutnya Surabaya adalah tempat asal mula semua pergerakan pemuda di Indonesia, dan semangat ini harus dibangkitkan kembali untuk pembangunan Surabaya lebih baik.

Lucy Kurniasari atau Ning Lucy—demikian perempuan ini sering disapa, banyak hal yang harus kembali digerakkan di masyarakat Surabaya untuk kehidupan yang lebih baik.

Menurutnya, pembangunan di era pemerintahan Tri Rismahrini sudah sangat bagus.

Namun sekali lagi ia menegaskan, ada banyak hal yang masih perlu dikerjakan bagi kemaslahatn masyarakat.

Salah satunya, ungkap Lucy, para pemuda di Surabaya belum banyak memiliki kesempatan untuk berkarya dan berkreatif terutama bagi masyarakat. “masyarakat muda punya daya kreatif yang besar, sudah

pula mengerjkakan. Tapi memang banyak peluang untuk menyalurkan daya ini. Agaknya pemerintah patut untuk mendukung mereka,” ujar Lucy yang menyandang nomor urut satu dalam Pilkada Desemeber mendatang ini.

Menurut Lucy, saat ini arek-arek muda Surabaya sedang berjuang sendirian untuk mengangkat martabat dan eksistensi kotanya.

Bila dibandingkan kota lain seperti Bandung dan Jakarta , lanjut perempuan yang selalu ditemani suaminya ini, pemuda Surabaya berjuang dengan jerih payah sendiri di berbagai even, tanpa perhatian memadai

dari pemerintah.

“Lihat saja Bandung, Jakarta, Jogja , bahkan saat ini Banyuwangi dan Jember , pemerintahnya memberikan perhatian yang bagus pada kreatifitas para pemuda,” terang politikus yang sempat duduk di DPR RI periode lalu ini.

Lucy pada kesempatan bertemu dengan awak media kemarin mengaku komunitas anak muda atau arek-arek Suroboyo relatif banyak. Mereka memiliki kreatifitas yang tinggi. Karena itu, mereka perlu wadah yang bagus untuk meningkatkan kreatifitasnya.

“Mereka harus smart, memiliki kualitas, karena itu lebih dari segalanya,” ucapnya.

Neng Lucy, biasa disapa, menerangkan untuk mewujudkan keinginan membuat anak-anak muda cerdas dan smart, akan membangun Surabaya dari pinggiran.

Neng Lucy beserta tim kreatifitasnya yang diketui Andre Murdianto sudah menyiap-

kan beberapa progam. Sepertisobokampoeng, sambangdulur, dan bantu untuk maju.

Ia mengaku akan blusukan ke kampung-kampung u n t u k kulakan masalah.

Sebab, masalah di kampung cukup banyak. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Sebenarnya banyak cara untuk menyelesaikan problem di perkampungan. Pengentasan masalah di kampungkampung penduduk bisa dengan memanfaatkan CSR dan ekonomi kreatif.

“Masalah pendidikan, kita pengin akan membangun pendidikan karakter di Surabaya. Caranya, tidak cukup belajar di sekolah, tapi anakanak muda juga perlu belajar di luar lingkungan sekolah, seperti les,” katanya.

Karena itu, ia bertekad akan menyisihkan anggaran pendidikan Rp 1,7 triliun untuk pendidikan di luar sekolah. Anak miskin dan

trie diana/bhirawa

Calon Wakil Wali Kota Surabaya Ning Lucy Surabaya saat meluncurkan tag line pasangan calon Rasiyo-Lucy, Rabu (30/9). anak kaya harus memiliki urut 1 ini menang dalam Pil- ngan yang selama ini tidak kesempatan yang sama. Anak wali Surabaya 9 Desember mendapatkan perhatian dari miskin tidak hanya cukup mendatang. Beberapa langkah pemerintah, seperti masalah belajar di sekolah, tetapi pemenangan sudah disiapkan. anak muda, pendidikan, keperlu mengikuti les privat.

Salah satunya memunculkan sehatan dan lainnya, maSementara itu, Ketua Tim slogan Surabaya Move-One. kanya kita munculkan jargon Kreatif pasangan calon (pas“Setelah keliling-keliling Surabaya Move-One. Di Sulon) Rasiyo-Lucy Kurniasari Surabaya ternyata masih ba- rabaya perlu pemimpin baQ gat mengaku yakin paslon nomor nyak kekurangan-kekura- ru,” terangnya.Q

SURABAYA

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pancaroba Dinkes Perkuat Koordinasi dengan Stakeholder Surabaya, Bhirawa Untuk mengurangi dampak akibat penyakit yang timbul akibat perubahan musim atau pancaroba, Dinkes Surabaya memperkuat kordinasi dengan para stakeholder (masyarakat, ormas, LSM, red). ‘’Kordinasi ini penting karena tidak mungkin Dinkes menyelesaikan masalah penyakit sendirian perlu ada kerjasama dengan banyak pihak,’’ ujar Kepala Dinkes Surabaya, drg.

Febria Rachmanita.

Menurutnya, perubahan cuaca harus diwaspadai oleh semua pihak. Perubahan cuaca dapat menyebabkan penyakit diare, flu dan demam berdarah.

Menurutnya, ketiga penyakit itu sering kali muncul saat musim pancaroba.

Hal itu disebabkan karena virus dan kuman ketiga penyakit itu sangat bersahabat dengan musim pancaroba saat ini. Terutama virus influenza (virus RNA dari famili Orthomyxoviridae) yang ditularkan melalui doplet. Doplet yaitu bakteri yang dikeluarkan oleh penderita, misalkan penderita saat batuk tidak menutup mulutnya dengan saputangan sehingga ada butiranbutiran cairan dari batuknya (doplet) yang bertebaran ke udara. Lalu doplet itu terhirup oleh orang yang sehat bisa juga dari dahak yang dikeluarkan.

Munculnya penyakit itu juga dikarenakan daya tahan tubuh menurun.

Saat musim pancaroba daya tahan

tubuh menurun seiring depaling sesuai di kebanyangan cuaca yang panas dikan kasus diare. Mencoba ngin serta hembusan angin makan lebih sering tapi bisa membuat tubuh dalam dengan porsi yang lebih kondisi labil. Sehingga musedikit, frekuensi teratur, dah terinfeksi virus infludan jangan makan atau enza. Untuk mencegah agar minum terlalu cepat. tidak terserang virus influLebih lanjut ia mengaenza, maka yang perlu ditakan, hal perlu diwaspadai lakukan yaitu selalu mendalam pancaroba adalah jaga kebersihan, pola hidup DBD (Demam Berdarah bersih dan sehat, selalu cuci Dengue) adalah penyakit tangan setelah melakukan demam akut yang disebabaktifitas, dan jangan lupa kan oleh virus dengue, yang Febria Rachmanita untuk selalu mengoptimalmasuk ke peredaran darah kan ventilasi rumah untuk sirkulasi manusia melalui gigitan nyamuk dari udara dan juga cahaya. Jika ada yang genus Aedes, misalnya Aedes aegypti sakit segera untuk diobati agar tidak betina atau Aedes albopictus.Pemenular keanggota keluarga yang lain. nyebab utama penyakit demam ber‘’Untuk waspada terhadap penudarah adalah virus dengue, yang laran virus influenza hendaknya merupakan virus dari famili Flamemakai masker agar tidak mudah viviridae. Terdapat 4 jenis virus dentertular, istirahat yang cukup agar gue yang diketahui dapat menyekondisi tubuh tidak turun, makan yang babkan penyakit demam berdarah. banyak agar tidak mudah sakit dan Keempat virus tersebut adalah DENminum vitamin menjaga kondisi 1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. tubuh agar tetap sehat,’’ paparnya.

Menurutnya, hingga kini, belum Selain flu, penyakit yang kerap kali ada vaksin atau obat antivirus muncul adalah diare. Hal ini diuntuk penyakit ini. Tindakan palsebabkan karena banjir yang seing efektif untuk menekan epidemi lokannya meluap sehingga mencemari demam berdarah adalah dengan air yang digunakan sehari-hari. Untuk mengontrol keberadaan dan seitu saluran air harus diperhatikan dapat mungkin menghindari vekagar tidak tercemari oleh air kotor tor nyamuk pembawa virus dengue. yang sedang meluap.

Pengendalian nyamuk tersebut Menruutnya ada beberapa cara dapat dilakukan dengan mengpenanggulangan diare antara lain gunakan beberapa metode 3 M adalah jaga hidrasi dengan elektrolit (Menguras, Mengubur dan MeQ dna yang seimbang. Ini merupakan cara nutup).Q

Dugaan Korupsi Pasir Besi Lumajang PT IMMS

Tak Menutup Kemungkinan Adanya Tersangka Baru Oleh Penyidik Kejati

trie diana/bhirawa

Bersihkan Monumen

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya kembali membersihkan monumen Gubernur Suryo sebagai penghormatan yang ditujukan sebagai Gubernur Jatim pertama yang terletak di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/9).

Kejati Jatim, Bhirawa Meski telah menetapkan bos PT IMMS Lam Chong San dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemkab Lumajang, RAG sebagai tersangka dugaan korupsi penambangan pasir besi di Dusun Kaliwelang, Desa Bades Lumajang. Tak membuat penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim puas hanya dengan dua orang tersangka.

Sembari menunggu hasil pasti kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

bangunan (BPKP) Jatim.

Penyidik Pidsus Kejati Jatim masih melakukan penyidikan dan mencari buktibukti yang memungkinkan untuk menambah tersangka kasus dugaan korupsi penambangan pasir besi Lumajang yang diikelola PT Indonesia Minning Modern Sejahtera (IMMS).

“Sembari menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Jatim, sampai saat ini tersangkanya masih dua orang. Tapi, tak menututp kemungkinan bisa mengembang ke tersangka lain,” tegas

Plh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Rabu (30/9).

Diakui Dandeni, pengusutan kasus pasir besi di Lumajang sangatlah sulit.

Kesulitan ini diceritakannya pada saat tim Pidsus Kejati Jatim hendak menyita dua alat berat milik PT IMMS. Saat itu, lanjut Dadeni, alat berat tersebut tidak digunakan selama satu tahun lebih, dan berada dalam penguasaan masyarakat setempat.

“Jadi, seolah-olah alat

berat itu disandera oleh masyarakat setempat. Dikarenakan masyarakat sekitar tambang tidak diberi kompensasi sesuai janji PT IMMS,” terangnya.

Bahkan, lanjut Dandeni, tim yang hanya berjumlah jauh lebih sedikit dari jumlah warga penolak sita tak bisa berbuat apa-apa. Warga menyangka kedatangan tim Kejati yakni untuk menyelesaikan masalah kompensasi tersebut. Setelah menjelaskan secara detail, warga pun mengerti dengan maksud kedaQ bed tangan tim Kejati.Q

Rombongan Belajar Sekolah Surabaya Overload?

RAGAM INFO

Simpan Jutaan Butir Okerbaya, Dua Mahasiswa Terancam 15 Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Albert Soetijono dan Bram Eka Pratama bin Djoko Sutrisno tak bisa mengelak dari ancaman hukuman 15 tahun penjara atas kepemilikan jutaan butir oebat keras berbahaya (okerbaya) jenis Carnophen dan Somadril.

Di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Musa Arif Aini, kedua terdakwa yang mengaku sebagai mahasiswa ini, disidangkan dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Murdiyati dari Kejati Jatim mengatakan, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 milar.

“Kedua terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfataan dan mutu,” terang JPU Tri Murdiyati dalam surat Q bed dakwaannya, Rabu (30/9).Q

Sekolah Sebut Titipan, Dindik Akui untuk Gakin Minum ARV Rutin Perbaiki Hidup ODHA Dindik Surabaya, Bhirawa Pengisian romobongan belajar (Rombel) di sekolah-sekolah Surabaya yang ternyata overload . Data lapangan menyebut sejumlah sekolah ternyata menampung siswa lebih besar dari yang ditetapkan Dinas Pendidikan Surabaya yang seharusnya 38 siswa.

Idealnya, mengacu Permendikbud 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota, rombel untuk SD/MI tidak melebihi 32 peserta didik dan untuk SMP/ MTs tidak melebihi 36 peserta didik.

Dinas Pendidikan (Dindik) telah menetapkan rombel Surabaya sebesar 38 peserta didik per kelas. Sayangnya, meski telah mengambil kebijakan diatas ketentuan ideal, fakta di sekolah ternyata lain.

Sejumlah sekolah bahkan bisa menampung hingga 40-45 per kelas. Misalnya saja di SDN Puja (Pucang Jajar) Surabaya.

Siswa kelas 6 yang terbagi menjadi empat kelas yang masing-masing menampung lebih dari 40 peserta didik.

Fakta serupa juga terlihat di SMPN 6 Surabaya. Dari total kelas yang tersedia sebanyak 24 ruang, jumlah siswa yang ditampung juga rata-rata diatas 40 peserta didik. Misalnya untuk kelas 7 yang terdapat 341 siswa yang ditampung dalam delapan kelas. Maka, satu kelas setidaknya harus

diisi 42 siswa bahkan lebih. Hal serupa juga terjadi di kelas-kelas diatasnya.

Menurut informasi yang dihimpun Bhirawa, penambahan siswa yang melebihi batas rombel itu karena titipan sejumlah pihak. Pihak sekolah terpaksa menerima dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Namun hal ini dibantah Kepala Dindik Surabaya Ikhsan. Dia mengakui, Surabaya memang belum dapat mencapai titik ideal dalam menentukan jumlah rombel. Hal ini lantaran untuk memperluas akses bagi siswa miskin agar bisa mendapat pendidikan gratis di sekolah negeri.

“Memang kita membatasi 38. Tapi itupun tidak bisa saklek. Karena harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya warga tidak mampu,” tutur Ikhsan saat dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Sejauh ini, lanjut Ikhsan, daya tampung untuk siswa miskin telah diberikan sebanyak lima persen dari total kuota siswa. Namun demikian, siswa miskin tidak selalu melalui jalur mitra warga.

Karena mereka yang memiliki prestasi juga bisa masuk melalui jalur umum dan jalur prestasi.

“Jadi satu sekolah itu bisa saja lebih dari lima persen jumlah siswa mitra warganya,” ungkap dia. Siswa miskin, lanjut Ikhsan, harus benar-benar tertampung di sekolah Q tam agar tidak putus sekolah.Q

Surabaya, Bhirawa Mengkonsumsi obat ARV secara rutin dapat memperbaiki kualitas hidup pengidap HIV/AIDS. Dari beberapa pengalaman penderita HIV/AIDS dapat menjalani hidup normal dengan mengkonsumsi ARV sehari sekali.

Sekretaris KPA Kota Surabaya, dr. Sophiati Sutjahjani, M.Kes meminta, agar penderita HIV/AIDS mengkonsumsi ARV sesuai dengan buku panduan tata laksana penguatan ARV. Beberapa ODHA yang mengkonsumsi ARV mempunyai efek samping. Salah satunya adalah badan bengkak, sakit kepala ringan, mual dan muntah. Dengan efek samping itu diharapkan ODHA tidak berhenti mengkonsumsi ARV. Lebih lanjut ia mengatakan, untuk memastikan agar penderita HIV/AIDS meminum ARV secara rutin maka KPA Surabaya bersama Dinas Kesehatan menerapkan program SUFA (Strategic Use For Anti Retroviral).

Sufa adalah merupakan strategi komprehensif untuk penanganan HIV dengan memanfaatkan obat ARV semaksimal mungkin. Pada strategi SUFA ini mengharuskan para pengidap HIV meminum obat ARV sedini mungkin, sehingga perkembangan virus pun menjadi lebih lamban. ‘’Harapannya, pengidap HIV tidak akan terjangkit AIDS yang bisa berujung pada komplikasi penyakit lainnya dan meningkatkan risiko kematian,’’ ujarnya.Menurutnya hal ini , salah satu penanggulangan HIV dan AIDS adalah memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS. Selain memutus mata rantai penularan, peningkatan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) dan OHIDA (orang yang hidup dengan HIV-AIDS, baik keluarga serta lingkungannya), serta mengurangi stigma dan diskriminasi kepada ODHA di lingkungan tempat tinggal mereka juga menjadi tujuan penanggulangan HIV dan AIDS. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, KPA Kota Surabaya merasa perlu adanya pemberdayaan ODHA dan OHIDA secara Komprehensif.

Sementara itu Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Jawa Timur, Otto Bambang Wahyudi mengatakanm saat ini jumlah penderita AIDS di Kota Surabaya mencapai 2000 lebih. Jumlah tersebut menjadikan Kota Pahlawan sebagai penyumbang terbesar penderita AIDS untuk Jawa Timur, dari total penderita HIV/AIDS (ODHA) di provinsi Q dna itu mencapai 57.321 orang.Q

Monsanto Selesaikan Renovasi Bangunan Sekolah untuk Warga Sumberwono Sekolah seharusnya menjadi tempat pembelajaran yang menyenangkan. Akan tetapi kondisi TK Raden Wijaya di Desa Sumberwono sebelumnya tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang semestinya untuk bisa menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi 50 murid dan 10 gurunya.

Monsanto, salah satu produsen benih pertanian, bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan global Habitat for Humanity Indonesia memiliki inisiatif untuk memperbaiki kondisi bangunan sekolah bagi anakanak warga Sumberwono, Mojokerto, Jawa Timur.

Kegiatan yang melibatkan 40 karyawan Monsanto Indonesia dengan cara turun tangan langsung memperbaiki bangunan pada 25 Agustus 2015 yang lalu, berhasil menghasilkan dampak yang positif guna mendukung kegiatan belajar mengajar.

“Dengan kepedulian Monsanto dan Habitat for Hu-

manity Indonesia, kami bisa memiliki bangunan yang layak pakai untuk anak anak bisa belajar dengan lebih nyaman dan tidak ada bau apek karena dinding kelas yang lembab,” jelas Kepala Sekolah TK Raden Wijaya, Siti Nurbaya.

Melalui renovasi bangunan sekolah ini, Monsanto Indonesia berkontribusi aktif terhadap program Pemprov Jatim untuk meningkatkan kinerja pendidikan daerah.

Pendidikan anak usia dini diakui memegang peranan fundamental dalam membentuk komunitas yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan sejahtera.

Row Crop Production Lead Monsanto Indonesia, Dina Novitasari, mengatakan, “Inti dari kegiatan kami ini adalah memberikan manfaat yang nyata dan menyeluruh bagi komunitas lokal dimanapun kami berada. Sehingga setelah mendengar warga menghadapi kesulitan, tidak ada keraguan bagi kami untuk langsung mengambil tindakan.”

Manajer Cabang Habitat for Humanity Indonesia Surabaya, Andri Gunawan menjelaskan, bagi HFH Indonesia, rumah layak huni tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan fasilitas lingkungan pendukung.

“Bangunan sekolah dan fasilitas pendidikan yang layak merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan pendukung kehidupan keluarga,” katanya.

Oleh karena itu, pembangunan TK Raden Wijaya

m ali/bhirawa

Ibu Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfinah Mustofa Kamal Pasa bersama CEO Monsanto Indonesia, Mauricio F Amore dan Kepala Desa Sumberwono, Syaiful Hidayat (baju Cokelat) sedang berbincang di sela peresmian sekolah TK Raden Wijaya di Desa Sumberwono, Mojokerto. dengan kerja sama Mon- tanya Desa Sumberwono jaya kini memiliki atap yang santo dan HFH Indonesia yang lebih layak huni. baru, lapisan cat dinding telah mendukung tercipBangunan TK Raden Wi- yang cerah dan ruang kelas

yang ceria. Renovasi yang telah dilakukan sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional pada tahun 2045.

CEO Monsanto Indonesia, Mauricio F Amore, menekankan, “Kami bangga dapat berkontribusi dalam menyediakan fasilitas yang layak untuk anak-anak petani, supaya mereka dapat menjadi generasi yang unggul dan dapat memajukan berdampak bagi daerah asal mereka, Mojokerto.”

Kepala Desa Sumberwono, Syaiful Hidayat, mengutarakan, “Mojokerto telah menerima berbagai bentuk bantuan dan dukungan dari Monsanto yang sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Semoga dengan ini Mojokerto dan Desa Sumberwono bisa terus maju”.Q mal

4

OPINI

Kamis Pon, 1 OKTOBER 2015

Refleksi Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober

Tajuk

Pilkada: Survei dan Dukun PILKADA serentak 2015, pekan ini telah memasuki tahap yang paling diseriusi tim sukses. Yakni, “mengambil hati” pemilih untuk mengarahkan coblosan kepada paslon (pasangann calon). Berbagai alat peraga kampanye telah ditebar oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Daerah secara adil, berdampingan untuk seluruh paslon. Namun paslon lebih menyukai kampanye “non-formal” menyapa pemilik hak pilih secara door to door.

Pilkada serentak 9 Desember 2015, akan digelar di 269 daerah, diikuti 831 paslon. Terdiri dari 714 paslon bupati dan wakil bupati, serta 117 paslon walikota dan wakil walikota. Selain itu juga digelar pilkada gubernur di 21 propinsi. Beberapa kabupaten dan kota (80 daerah), akan memperhadapkan dua paslon secara diametral. Tetapi mayoritas (154 daerah) memiliki tiga hingga 4 paslon. Sedangkan di 5 daerah malah terdapat lebih 6 paslon.

Totalnya, pilkada serentak akan diikuti oleh 1.704 personel yang telah didaftarkan ke KPUD Kabupaten dan kota, serta KPU Propinsi (untuk paslon gubernur dan waklil gubernur). Konon seluruh personel paslon, tergolong tangguh, dan berduit.

Tetapi tidak sedikit yang diajukan sebagai paslon “boneka.” Biasanya, calon yang tergolong “boneka,” dibentuk oleh calon incumbent. Ini untuk menghindari penundaan pilkada tahun 2017.

Calon “boneka,” memiliki fungsi strategis. Menjelang pendaftaran paslon, banyak tokoh-tokoh elit parpol enggan mendaftar. Penyebabnya, incumbent terlalu kuat, dengan tingkat perkiraan elektabilitas sampai 55%. Siapa berani melawan, niscaya hanya membuang energi (tenaga dan pendanaan). Tetapi jika di suatu daerah hanya terdapat satu calon, maka pilkada harus diundur sampai tahun 2017. Ini sangat dihindari oleh incumbent, karena dapat memupus popularitas dan elektabilitas.

Dus, parpol pengusung paslon incumbent, mesti cerdas mensiasati amanat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, khususnya pasal 50 ayat (8). Parpol harus melakukan lobi-lobi dengan parpol lain, agar bersedia mengusung paslon “boneka.” Konsesi-nya, bisa berupa dana segar gratis (untuk biaya kampanye).

Atau berupa program proyek pemerintah daerah. Dalam paradigma demokrasi, paslon “boneka” merupakan virus yang meracuni kemuliaan proses politik.

Namun calon “boneka” juga bernilai positif. Antaralain bisa dijadikan “kanal” politik, agar kontestansi (perseteruan) lebih terkontrol. Karena itu dalam kampanye, calon “boneka” tidak akan mengkritik kebijakan Kepala Daerah terdahulu (incumbent). Sehingga situasi kampanye tidak perlu memanas sengit, tidak memperhadapkan kelompok masyarakat pada posisi diametral. Secara sosiologis, hal itu menguntungkan daerah. Karena situasi pilkada yang kondusif bisa menarik investasi usaha perekonomian daerah.

Berbagai lembaga survei telah dikerahkan oleh parpol untuk menjejaki popularitas dan tingkat elektabilitas paslon. Namun meski telah memiliki kemungkinan positif, paslon (dan tim sukses) tetap berupaya keras menarik simpati pemilik hak pilih. Termasuk dengan “guna-guna” (dalam bahasa santri disebut mahabbah) yang direkomendasikan oleh dukun maupun kyai.

Kini, penampilan paslon akan berbeda. Ada yang membawa azimat (berupa keris, kalung, cincin, gelang, sampai kopyah). Ada pula yang berupa mantera dan doa. Tak jarang pula direkmendasikan melakukan ritual khusus. Misalnya berendam di sungai tengah malam. Kadang juga diperintahkan menziarahi makam tokoh-tokoh daerah setempat. Sehingga makam tokoh masyarakat, khususnya Adipati (bupati) pertama.

Perdukunan, bukanlah sisi negatif, namun bukan pula core demokrasi. Bahkan perdukunan bisa menjadi positif, manakala menguatkan spiritual quotient (SQ, kecerdasan spiritual). Kelak, SQ sangat bermanfaat sebagai bekal pelaksanaan manajemen pengelolaan daerah. Sebab, dengan moralitas yang tinggi bisa mencegah KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). 

Ke(tidak)saktian Pancasila Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2015 ini, sudah saatnya kita melakukan evaluasi kritis terhadap eksistensi idiologi negara ini. Benarkah Pancasila sebagai Idiologi Negara masih sakti, masih kokoh, dan mampu menjaga dan menyelamatkan negara ini dari berbagai ancaman, baik laten maupun manifest. Apakah idiologi Pancasila masih menjadi idiologi negara dan masyarakatnya?

A

rus globalisasi yang begitu deras, bersamaan dengan itu idiologi dunia juga ikut merambah ke kawasan global yang siap menyebarkan “virus” perubahannya ek seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia.

Globalisasi dan demokratisasi di Indonesia saat ini telah memunculkan berbagai macam idiologi alternatif (pluralism idology); baik idiologi liberalisme, sosialisme, kapitalisme dan varian idiologi lainnya. Bahkan muncul berbagai idiologi atas dasar etnisitas, suku, agama dan pemikiran lainnya. Di tengah pluralism idiologi tersebut, menjadikan Pancasila saat ini dirasa sudah tidak lagi bukan menjadi “idiologi tunggal” atau dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagaikan pasar bebas, Idiologi apapun diberi kebebasan dan kesetaraan, tidak ada yang merasa yang lebih unggul, benar, dan tinggi.

Setiap individu atau kelompok bebas untuk memilih idiologi di “pasar bebas” tersebut. Ini yang menjadikan Idiologi Pancasila menjadi “termarginalisasi” atau “terasing” dari kehidupan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang “pin-

suatu pandangan (tentang) dunia (Weltanschauung).

Pancasila tidak hanya sekedar idiologi Negara, tapi juga menjadi falsafah dan system hidup berbangsa dan bernegara. Namun sayang dalam praktik berbangsa dan bernegara, pada penyelenggara Negara ini lebih cenderung menyesampingOleh : kan nilai dan prinsip-prinsip Umar Sholahudin dasar dari lima sila dalam Pancasila. Dan menggandah ke lain tinya dengan idiologi dan hati” idiologi system hidup yang lain, lain. Bahkan apakah itu liberalism ataupun idiologi Pancasila sudah tidak kapitalisme. lagi menjadi rujukan bagi bangsa Salah satunya hal ini terwujud dan negara ini dalam mengatur dalam kehidupan dan peyelengnegara dan masyarakat menuju garan Negara di bidang ekonomi. cita-cita idealnya. Secara normatif, System ekonomi pancasila yang mungkin Idiologi Pancasila masih lebih mendasarkan pada ekonomi menjadi Idiologi formal negara, kerakyatanan (baca: UUD 1945 tapi dalam praksisnya masih jauh pasal 33), misalnya, dalam prakdari yang diharapkan. tik perekonomian nasional telah Dalam tataran praksis, negeri berubah wujud menjadi ekonomi Pancasila ini dihadapkan pada kapitalisme. Indikasi yang paling kompleksitas persoalan yang metelanjang adalah lahirnya perruntuhkan sendi-sendi kehidupan aturan perundangan-undangan berbangsa dan bernegara. Dalam yang pro asing/kapitalis (baca: perbicangan sosial di masyarakat, UU Migas dan ketenagalistrikan), sila-sila dalam Pancasila sudah menjamurnya pasar-pasar superdiplesetkan menjadi 1) Keuangan modern dan pada saat yang sama Yang Maha Kuasa; (2) Kemanuregulasi tersebut mengancurkan siaan Yang Jahil dan Biadab; (3) pasar tradisional.

Persatuan Hedonesia; (4) KerakyaFakta yang paling telanjang tan Yang Dipimpin Oleh Nafsu adalah menguatnya pihak asing Mencari Jabatan Demi Memuasyang menguasai sumber-sumber kan Kroninya; (5) Keadilan Sosial ekonomi, industri sumber daya Bagi Semua Yang Membayar. mineral dan energy strategis Inilah wajah Pancasila saat ini. nasional. Kondisi ini mengusik Kondisi bangsa ini tentu saja menrasa nasionalisme kolektif kita. jadi keprihatinan kita bersama.

Hampir 80 persen sumber-sumSoekarno sebagai penggagas ber ekonomi strategis tersebut dan juru bicaranya pada waktu dikuasai pihak asing. Pada itu dengan tegas memberikan dua saat yang sama, masyarakat kualifikasi utama kepada PanIndonesia harus menjadi kuli di casila, yaitu kedudukannya sebagai negeri sendiri. Sebuah realitas dasar filsafat negara (philosophische sosial-ekonomi yang sangat irogrondslag) dan fungsinya sebagai

nis dan tragis. Apakah ini yang namakan nasionalisme?. Nasionalisme Indonesia sudah tergadaikan. Belum lagi dibidang politik, sosial, dan budaya, kondisinya juga jauh dari nilai dan dasar Pancasila. Pendek kata, Pancaila saat ini –pelan tapi pasti- sudah mulai ditinggalkan. Para penyelenggara Negara ini lebih kagum dengan idiologi dan sistem hidup Negara asing.

Karena itu, sangat tepat sekali Muhammadiyah mengkampanyekan gerakan Jihad Konstitusi.

Sebuah “peranag suci” melawanbanyak peraturan perundanganundangan (baca: UU) yang bertentangan dengan spirit dan nilainilai Pancasila dan UUD 1945, terutama peraturan perundanganundangan yang terkait dengan tata kelola ekonomi nasional yang dinilai sangat liberal-kapitalistik.

Jihad konstitusi dilakukan melalui yudisial reviewke Mahkamah Konstitusi.

Nasib pancasila sungguh mengenaskan. Para penyelenggara Negara ini sudah terjangkit penyakit amnesia atas idiologinya sendiri. Mengukitp pernyataan B. J. habibie, saat Pidato tentang Pancasila pada 1 Juni 2011 lalu, menyatakan; Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa.

Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik“.

Pengajar Filsafat Pancasila Universitas Muhammadiyah Surabaya

Memperkuat Potensi Perikanan Jatim Hadapi MEA

Stop Overfishing, Gencarkan Budidaya Terik mentari begitu sangat menyengat siang itu. Seolah tak memperdulikan sinar ultraviolet yang tengah membakar kulitnya, dua pemuda itu tampak terus sibuk di tengah laut. Bukan untuk melaut, melainkan harus memilah mana ikan yang sehat dan mana yang terkena virus di KJA (keramba jaring apung).

Zaenal Ibad, Surabaya Ketika berkesempatan menemui mereka, Minggu (13/9), waktu di jam tangan Bhirawa menunjukkan pukul 10.20 WIB. Masa dimana matahari mulai menunjukkan keperkasaannya menerangi bumi. Namun itu tidak menjadi halangan, karena sudah menjadi tugas sehari-harinya menjaga ikan di KJA milik juragannya.

Sijal dan Hendi, merekalah dua pemuda yang sedari tadi sibuk di KJA yang menjorok ke tengah Laut Jawa, tepatnya di Desa Gundil, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Di lokasi ini sedang digencarkan budidaya ikan kerapu sistem KJA oleh masyarakat sekitar, di bawah binaan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Jatim.

Rutinitas yang dilakukan Sijal bersama rekannya, Hendi, adalah memberikan makan ikan setiap pagi dan sore hari.

Dalam sehari, satu kwintal pakan harus disediakan untuk memberi makan ikan kerapu di 27 petak KJA milik Arifin, salah seorang pembudidaya ikan kerapu dengan cara KJA di Desa Gundil.

Setiap petak dengan ukuran 3 X 3 meter diisi sebanyak 200-300 ikan kerapu besar.

Namun awal pembenihan diisi lebih dari itu dengan ukuran benih 10 cm. “Biasanya ada yang mati, terkena virus dan saling memakan. Ikan kerapu ini termasuk ikan kanibal,” kata Hendi.

Budidaya ikan kerapu ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk panen, yaitu mencapai 6-7 bulan dengan berat 500 gram hingga 1 kg per satu ekor. Jika berat lebih dari 1 kg, justru HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

harga ikan anjlok karena konsumen lebih menyukai ikan kerapu dengan berat 500 gram sampai 1 kg saja.

Harga setiap kilogramnya, untuk kerapu jenis cantang rata-rata Rp90 ribu.

Lalu kerapu jenis cantik Rp125 ribu serta kerapu macan Rp135 ribu. Khusus kerapu macan harganya lebih mahal karena kerapu asli alam bukan buah menyilangan. Berbeda dengan kerapu cantang yang merupakan hasil penyilangan kerapu macan dengan kerapu kertang, atau kerapu cantik buah penyilangan kerapu macan dengan kerapu batik.

Gencarkan Budidaya Ikan kerapu merupakan komoditas perdagangan internasional yang harganya cukup mahal dan permintaan tinggi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi ikan kerapu di Indonesia adalah hasil dari tangkapan alam yang menggunakan bahan peledak atau racun (potassium sianida). Se hingga me rusak kelangsungan hidupnya dan menyebabkan kepunahan. Untuk itu, perlu adanya upaya budidaya ikan kerapu dengan model KJA. Menurut Kepala UPT Pengembangan Budi Daya Laut Diskanla Provinsi Jatim, Endah Kristiarini, untuk menghindari penangkapan ikan dengan cara ‘kekerasan’ dan memperkuat potensi perikanan Jatim, Pemprov Jatim telah menggencarkan budidaya model KJA. Meski diakuinya masih belum optimal dan berpotensi untuk terus dikembangkan.

“Diskanla Jatim terus mengembangkan budidaya

zaenal ibad/bhirawa

Salah seorang karyawan yang menjaga budidaya ikan kerapu dengan sistem KJA di Desa Gundil, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo memperlihatkan ikan kerapu yang siap panen.

laut seperti ikan kerapu, kakap dan lopster. Kita juga melakukan proses hybrid yaitu penyilangan untuk mencari benih yang lebih bagus dari induk aslinya. Seperti yang sudah kita lakukan pada ikan kerapu,” tuturnya. Selain sistem KJA, cara lain memperkuat potensi perikanan Jatim adalah dengan membuat aparteman ikan atau rumah ikan.

Layaknya manusia, ikan juga membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman dari serangkaian predator pemangsa. Apartemen ikan merupakan suatu bangunan yang tersusun dari konstruksi partisi plastik, shelter dan pemberat yang ditempatkan di dasar laut dengan kedalaman 10 sampai 20 meter. Peletakan di dasar laut membutuhkan pemberat yang terbuat dari bahan semen dan pasir, agar tidak mudah tersapu arus.

“Apartemen ikan adalah salah satu solusi untuk melestarikan maupun memulihkan sumber daya ikan, terutama di kawasan yang kurang memiliki terumbu karang atau terumbunya sudah rusak. Aparteman ikan ini bisa menarik ikan datang dan dapat pula ditabur benih ikan,” ujar Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskanla Provinsi Jatim, Eryono.

Hingga 2015 sebanyak

1.815 modul apartemen ikan telah ditenggelamkan ke dasar laut di beberapa lokasi.

Seperti di Kabupaten Probolinggo sebanyak 415, Banyuwangi 410 modul, Situbondo 315, Kota Probolinggo 240, Tuban 165, Lamongan 100, Kabupaten Pasuruan 85, dan perairan Gresik 85 modul.

Tak hanya memasang apartemen ikan, Diskanla Provinsi Jatim juga melakukan underwater restocking atau penebaran benih ikan sebanyak 146.950 ekor. Rinciannya, di Banyuwangi 43.150 benih ikan, Kabupaten Probolinggo 30.400, Situbondo 27.000, Kota Probolinggo 27.000, Kabupaten Pasuruan 8.000, Lamongan 3.400, dan dasar laut Gresik 8.000 benih ikan.

Stop Overfishing Meski potensi perikanan Jatim sangat tinggi, bukan berarti ketersediaan ikan akan terus melimpah. Menurut data FAO (Food and Agriculture Organization), laut Indonesia mampu menghasilkan setidaknya 100 juta ton ikan setiap tahunnya. Pada 1988, nelayan telah mampu menangkap ikan 97,4 ton. Namun kini jumlah tersebut kian menurun tiap tahunnya.

Penyebabnya bukan karena nelayan mengurangi kegiatan

penangkapannya, melainkan persediaan ikan di lautan yang semakin menipis. Artinya overfishing telah mengancam Indonesia termasuk Jatim. Padahal konsumsi ikan per kapita naik dari 10 kg pada 1960 menjadi 19 kg pada 2012.

Berdasarkan data dari Diskanla Provinsi Jatim, pemanfaatan potensi ikan di laut Jawa diyakini telah melebihi batas atau mencapai 95 persen dari total sumber daya yang ada.

Sehingga hanya tersisa lima persen bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

“Potensi ikan di Laut Jawa sangat besar, bahkan mampu mencapai 836 ribu ton per tahun. Namun jika potensi itu dieksploitasi terus menerus tanpa mengindahkan ramburambu yang ada, potensi ikan tersebut bisa tinggal kenangan saja,” kata Eryono.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PermenKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets) di Wilayah Perairan Indonesia perlu disosialisasikan secara gencar. Sebab itu adalah salah satu bentuk upaya menyelematkan potensi perikanan di Indonesia.

Sebagai contoh, perusa-

haan perikanan yang kini sedang kesulitan mencari bahan baku ikan adalah CV Pasific Harvest di Muncar, Banyuwangi. Perusahaan pengalengan ikan ini tak mampu memenuhi kebutuhan produksi ikan lemuru untuk dikemas menjadi sarden kalengan sejak 2009.

Munculnya masalah kekurangan stok bahan ikan lemuruituterjadisejakpermintaan ekspor meningkat drastis. Jika awalnya hanya memproduksi 10 hingga 20 ton ikan sarden kemasan kaleng per harinya, kini telah mencapai 100 ton. Untuk memenuhi kekurangan itu, perusahaan yang telah beroperasi sejak 1993 itu terpaksa impor dari Tiongkok dan India.

“Di Indonesia ikan lemuru adanya cuma di Muncar, Puger, Rembang dan di Laut Jawa. Kita ambil semuanya dari kawasan itu dan nyatanya cuma mampu mencukupi 20 persen dari kebutuhan produksi. Jelas itu tidak cukup. Makanya 80 persen bahan baku ikan sarden yang kita produksi dari impor,” kata Kepala Bagian Produksi CV Pacific Harvest, Roni Fajar.

Roni mengaku tidak tahu pasti, apakah ketidaktersediaan ikan lemuru dalam negeri akibat overfishing atau karena penyebab lain. “Yang jelas, sebelum 2009 lalu kita tidak perlu impor bahan baku. Sekarang mau tidak mau, ya harus impor.

Kalau tidak begitu kita tidak bisa memenuhi permintaan impor ke Afrika, ASEAN dan Eropa Timur,” ungkapnya.

Petakan Budidaya Mengutip paparan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam bukunya berjudul ‘Pintu Gerbang MEA 2015 Haru Dibuka’, potensi perikanan Provinsi Jatim pada dasarnya merupakan pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan.

“Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jatim memiliki prospek yang sangat

bagus. Apalagi didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong di Lamongan yang terletak di pantai utara Jatim. Kemudian pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi dan Prigi di Kabupaten Trenggalek,” jelas Soekarwo.

Pemprov Jatim juga telah melakukan pemetaan wilayah perikanan yaitu, perikanan budidaya air payau (tambak) di kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, Sedati di Kabupaten Sidoarjo.

Sementara budidaya air tawar (kolam) berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember dan Banyuwangi. Sedangkan perikanan budidaya air laut tersebar di wilayah pesisir Jatim.

Sementara produksi perikanan tangkap dan budidaya Jatim selama ini cukup besar.

Seperti perikanan tangkap laut pada 2012 produksinya mencapai 367.921 ton pada 2013 naik menjadi 372.377 ton.

Lalu produksi ikan tawar pada 2012 sebanyak 110.269 ton naik 119.738 ton pada 2013. Sementara budidaya laut pada 2012 produksinya 563.087 ton pada 2013 naik 579.767 ton. Khusus untuk budidaya air payau pada 2012 mencapai 170.433 ton turun menjadi 165.999 ton.

Memperkuat potensi perikanan Jatim dalam rangka menghadapi MEA, Kepala Diskanla Provinsi Jatim, Ir Heru Tjahyono MM, menjelaskan, pihaknya sedang melakukan upaya memperkuat potensi pasar domestik. Alasannya, konsumsi ikan masyarakat sekarang sedang naik seiring gencarnya sosiaslisasi pentingnya makan ikan.

“Yang pertama kita selamatkan adalah pasar dalam negerinya dulu. Jika pasar dalam negeri aman, produksi perikanan yang dihasilkan para nelayan akan bisa terjual dengan baik. Jangan sampai masyarakat kita mengkonsumsi ikan dari luar negeri, padahal produksi ikan dalam negeri melimpah,” ungkapnya. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Keluarga Miskin Sidoarjo Diberi Keterampilan Usaha Sidoarjo, Bhirawa Masih banyaknya jumlah keluarga miskin disejumlah kecamatan di Kab Sidoarjo, membuat Pemkab Sidoarjo berinisiatif memberikan pelatihan ketrampilan usaha Karena itu. Seperti ketrampilan me njahit atau ketrampilan servis sepeda motor.

Meurut Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Wiyono SH Msi, dengan pelatihan ketrampilan yang diberikan itu, ali kusyanto/bhirawa Pemkab Sidoarjo Wiyono berharap, agar para keluarga miskin itu bisa bangkit dan mandiri untuk berwirausaha. ‘’Mereka akan diberikan kail bukannya diberikan umpan. Sehingga setelah berwirausaha dan ada pendapatan baru, mudahmudahan akan bisa menopang kehidupan keluarganya untuk bisa menjadi lebih baik,’’ kata Wiyono, Rabu (30/9) kemarin.

Menurut Wiyono, jenis ketrampilan yang diberikan pada keluarga miskin itu, semuanya atas permintaan dari keluarga miskin yang bersangkutan. Mereka dilatih ketrampilan itu selama tiga minggu, mulai tingkat dasar sampai mereka bisa.

Untuk pelatihan ketrampilan seperti menjahit kepada para keluarga miskin itu, sudah diberikan di wilayah Kec Tarik dan Kec Krembung. Pelatihan ketrampilan serupa juga akan diberikan pada keluarga miskin di Kec Jabon. ‘’Para pesertanya dari kalangan ibu rumah tangga. Sedangkan pelatihan ketrampilan servis sepeda motor, telah diberikan di Kec Krian dan Kec Gedangan. Pesertanya dari anak-nak muda dari keluarga miskin,’’ kata pejabat eselon tiga asal Kec Balongbendo itu.Q kus

Panwas Sidoarjo Larang Pemasangan Branding Sidoarjo, Bhirawa Panitia Pengawas Kab Sidoarjo, melarang kepada masing-masing calon untuk membranding mobil bergambar pasangan calon karena tidak sesuai dengan ketentuan.

Pimpinan Divisi Pengawasan Panitia Pengawas Kab Sidoarjo, Muhammad Rosul, Rabu, mengatakan pemasangan gambar atau branding mobil bergambar pasangan calon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada. ‘’Dalam aturan disebutkan, dilarang memasang alat peraga kampanye selain yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nah, untuk memasang gambar pasangan calon pada mobil tidak ada dalam ketentuan itu,’’ katanya.

Rosul mengatakan, jika menemukan pasangan calon yang kedapatan memasang gambar itu, pihaknya akan mengirim surat rekomendasi kepada KPU untuk melakukan penindakan.

Kondisi itu juga sama dengan gambar pasangan calon yang dipasang pada kendaraan umum seperti angkutan kota yang ada di Kabupaten Sidoarjo. ‘’Untuk kendaraan umum memang sudah ada pengumuman tegas dari Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo untuk melakukan razia terhadap kendaraan yang memasang gambar pasangan calon. Yang jadi persoalan ini adalah kendaraan pribadi apakah gambar tersebut lepas atau juga mobil itu harus dicat ulang, karena aturannya memang tidak ada,’’ katanya.

Pemilihan Bupati Sidoarjo, diikuti empat orang pasangan calon masingmasing MG HAdi Sutjipto-Abdul Kholik, Utsman Ikhas-Tan Mei Hwa, Saiful IlahNur Achmad Syaifudin dan Warih Andono-Imam Sugiri.Q kus

Dewan Geram, 22 Proyek Gagal Tender Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengaku geram dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Lembaga wakil rakyat ini mempertanyakan minimnya serapan anggaran proyek fisik. Komisi II (bidang pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menilai, hingga memasuki triwulan ketiga belum ada perkembangan, bahkan DPU hanya mampu menyerap APBD 15% saja.

foto ilustrasi

Salah satu Kondisi Candi Pari yang terletak di Desa Candi Pari, Kec Porong harus diperhatikan dan dipromosikan agar dikenal serta mendapatkan kunjungan dari wisatawan.

Destinasi Wisata Kurang Diperhatikan Sidoarjo, Bhirawa Kondisi wisata alam maupun wisata religi di Sidoarjo ternyata mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Sayangnya potensi itu tak dikelola dengan baik oleh Pemkab Sidoarjo, tak mendapat perhatian dengan baik, sehingga tak bisa berkembang dengan baik, juga tak bisa menarik wisatawan yang menghasilkan devisa bagi pemerintah setempat.

Hal itu terungkap ketika Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Bappeda) Sidoarjo menggelar seminar Pengembangan Destinasi Wisata dan Pembangunan Ekonomi di Sidoarjo, Rabu (30/9) di Ruang Balai Deklat Pemkab Sidoarjo.

Kepala Bappeda Sidoarjo, Ir Sulaksono, mengakui kalau potensi wisata Sidoarjo ini cukup baik. Sehingga pihaknya sudah merencanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di tengah kota terlebih dahulu. Diantaraya, mulai dari Buduran ada Museum Negeri Mpu Tantular terus Alun-alun Sidoarjo dan

sekitarnya hingga ke Pabrik Gula Candi. ‘’Jangan terlalu jauh dulu, kita coba yang potensi tengah kota dulu bisa atau tidak. Kalau berhasil baru dikembangkan ke daerah pinggiran lainnya,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada jajaran SKPD ikut mempromosikan potensi wisata Sidoarjo bisa disisipkan melalui program-programnya. Kalau ingin mengembangkan wisata dengan baik perlu adanya koordinasi antar SKPD secara konsisten. ‘’Tak bisa ditangani satu SKPD saja, semuanya ini saling terkait, terkoordinasi, berjalan bersama-sama,’’ harap Sulaksono.

Menurutnya, di Sidoarjo kini pariwisata belum menjadi program unggulan, namun demikian sektor perdagangan menjadi urutan kedua terbesar dalam struktur PDRB (Produk Domistik Regional Bruto), dengan angka 30,67 di tahun 2013. Maka perlu dikembangkan destinasi wisata agar memberikan kontribusi secara kongrit terhadap angka PDRB selain pada perdangan dan hotel. ‘’Jadi wisata Sidoarjo

tak bisa dibandingkan dengan Banyuwangi, selain dari pihak SKPD semuanya ikut mengangkat potensi wisata, pimpinan daeranya juga mendukung sekali,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata Banyuwangi, M Yanuarto Bramuda yang menjadi narasumber juga membenarkan kalau berkembangnya potensi wisata Banyuwangi tumbuh dengan cepat, karena semuanya bergerak. Termasuk pimpinan dearah juga sangat komit dalam mengembangkan destinasi wisatanya.

Kondisi perkembangan wisata di Banyuwangi kini sudah berjalan dengan sangat baik.

Berapa pendapatan dari sektor-sektor wisata selalu bisa dipantau setiap hari secara online secara terbuka. Sekarang ini, posisi saya di Sidoarjo, tetapi saya sudah bisa memantau perkembangan wisata di Banyuwangi. ‘’Mulai jumlah pengunjung dan pemasukan bisa saya pantau dengan melalui HP saja, karena semuanya sudah terakses secara online,’’ katanya.Q ach

Bahas APBD 2016, Tiga Komisi Sidak Lapangan Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto fokus mempersiapkan pembahasan APBD 2016. Diantaranya dengan memantau kondisi mutakhir yang ada dilapangan maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk melengkapi data sebagai bahan pembahasan RAPBD, DPRD melalui komisi yang gencar melakukan Sidak.

Seperti yang dilakukan ketiga komisi yang ada di DPRD Kab Mojokerto kemarin. Mereka memantau kondisi mutakhir

sebagai bahan pembahasan rencana APBD (RAPBD) 2016.

Komisi A DPRD Kab Mojokerto dipimpin Edy Susanto (PKB) melakukan Sidak di Terminal Pungging. Komisi B dipimpin Winajat asal Partai Golkar melakukan Sidak di bekas Hotel Sativa di wilayah Kec Pacet. ‘’Tujuan Sidak untuk mengetahui potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pariwisata, dengan mengetahui potensi PAD itu kita bisa jadikan sebagai bahan untuk membahas RAPBD 2016 nanti,’’

Abah Ipul Minta Karyawan Pabrik Tidak Golput Sidoarjo, Bhirawa Menghadiri kegiatan gathering karyawan PT Ecco Indonesia yang digelar di Stadion GOR Delta Sidoarjo, belum lama ini, Paslon incumbent Pilbup Sidoarjo 2015, Saiful Ilah, mengingatkan karyawan pabrik sepatu ini, yang termasuk warga Sidoarjo, agar tak sampai Golput dalam Pilbup Sidoarjo Desember 2015. ‘’Abah Ipul minta agar mereka tak sampai Golput, karena Golput itu tak baik, mereka dipersilahkan pilih saja Bupati dan Wakil Bupati yang menurut mereka pantas memimpin Sidoarjo,’’ jelas Sekretaris Pemenangan Sidoarjo Bersinar, Abdillah Nasich, Rabu ( 30/9) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Paslon yang mengusung jargon Sidoarjo Bersinar itu, kata Nasich, tak lupa juga mengingatkan karyawan, kalau ada masalah dengan management pabrik, jangan sampai demo apalagi anarkis. ‘’Sebab sebentar lagi di Kab Sidoarjo akan ada Pilkada serentak pada Desember nanti,’’ katanya.

Karena ingin Kab Sidoarjo aman saat pelaksanaan Pilkada nanti, maka calon incumbent itu, menurut Nasich, siap membantu menyelesaikan masalah antara karyawan dengan management pabrik, seandainya bila sampai tidak ada titik temu.

Dalam kesempatan itu, lanjut Nasich, abah Ipul juga memotivasi sekitar 7 ribu karyawan yang hadir, agar tak sampai mudah terprovokasi untuk melakukan aksi unjuk rasa yang sampai menimbulkan konflik dengan management pabrik.

Selain mengingatkan karyawan, Paslon Cabup Sidoarjo nomor urut 3 itu, kata Nasich, juga mengingatkan kepada management PT Ecco, agar mereka juga terbuka terkait permasalahan tenaga kerja dengan serikat buruh yang ada di pabrik itu.Q kus

5

kariyadi/bhirawa

Anggota Komisi B DPRD Kab Mojokerto sebelum menggelar Sidak.

terang Sobirin anggota Komisi B yang juga politikus PKB ini. Eka Kurniawan anggota dewan asal PKS yang juga anggota Komisi B juga ikut dalam Sidak.

Berbeda dengan dua komisi yang lain, Komisi D yang dipimpin Syaifudin dari Partai Gerindra mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes). ‘’Kita menanyakan program-program yang masuk maupun tidak dalam perubahan APBD. Informasi yang kita dapat dari Dinkes dibawa ke pembahasan RAPBD,’’ timpal Ainur Rosyid Wakil Ketua Komisi D yang juga politikus PPP ini.

Darman anggota Komisi D mengaku Sidak diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat. Politikus PAN ini tak ingin melakukan pembahasan dengan meraba-raba data. ‘’Supaya apa yang kita jadikan dasar pembahasan benar-benar akurat dan sesuai lapangan,’’ tegas Darman.Q kar

‘’Apalagi sekarang kita memiliki fakta ada 22 paket proyek fisik yang harus ditender ulang (retender, red).

Maka kami minta DPU untuk melakukan skala prioritas proyek, namun tak ada perkembangan apapun dari persoalan ini,’’ sesal anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Rabu (30/9) kemarin.

Karenanya, Edwin mendesak wali kota untuk mengatasi permasalah ini. ‘’Wali kota harus mengevaluasi kinerja kepala DPU,’’ kata politikus asal Partai Gerindra ini.

Terpisah, Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto akan menjadikan persoalan minimnya serapan anggaran sebagai skala prioritas dalam kepemimpinannya. ‘’Saya menjadikan minimnya serapan anggaran pemerintahan, terutama di PU sebagai program jangka pen dek kedepan,’’ tegasnya.

Purnomo mengaku prihatin dengan kinerja pemerintahan yang loyo. Dan segera berkoordinasi dengan eksekutif, karena minimnya serapan anggaran seperti agak tersumbat. Itu prioritas. Sampai Bulan September sekalian kok belum ada bangunan sekecilpun, ‘’Ada apa ini,’’ ujarnya dengan nada tanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Pembangunan yang juga Ketua LPSE, Heru Setiadji mengatakan, sebanyak 22 proyek dalam posisi retender. Puluhan proyek bernilai miliaran rupiah ini dilelang ulang ka-

rena kurang diminati. ‘’Banyak yang diretender, salah satu penyebabnya karena kurang diminati rekanan, dan website kami belakangan sering error,’’ papar Heru.

Heru tak mengelak, kurangnya minat rekanan pada proyek-proyek Pemkot akibat penilaian sepihak pemborong. ‘’Salah satu syarat yang dinilai ruwet oleh rekanan adalah melengkapi Surat Ketrampilan Teknis (SKT) yang ini dianggap susah. Padahal, CV bisa mengajukan keberatan dalam tahapan aanbizing kepada ULP dan diteruskan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga akan dilakukan perubahan,’’ elaknya.

Heru yakin, upaya menjaga kualitas proyek agar lebih baik ini bisa diajukan dan dipertimbangkan PPK. Dalam kesempatan itu, Heru juga menyampaikan optimisme PU yang bisa mem belanjakan anggarannya hingga 100% dipenghujung tahun nanti. Meski keyakinan itu akan bertubrukan dengan mepetnya waktu realisasi proyek. Pihak ULP sendiri meminta SKPD meneken pernyataan siap bertanggungjawab apabila ada molornya jadwal pengerjaan. ‘’Kalau Satker memaksa mengerjakan sementara estimasi tak memungkinan kita akan minta Satker meneken pernyataan siap bertanggung jawab. Selain PU, Dinas Kebersihan dan Pertamana. (DKP) juga mengalami retender,’’ tandasnya.Q kar

Pengesahan Delapan Raperda Mundur Gresik, Bhirawa Dengan alasan masih banyak penyempurnaan pada beberapa bab dan pasal, delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ), yang dijadwalkan disahkan pada Kamis (1/10) hari ini diundur hingga menunggu rapat Badan Musyawarah (Banmus ), molornya pengesahan itu menujukan kinerja dewan kurang cermat dalam mengelolah waktu. Disebabkan, dalam finalisasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlalu mepet.

Pansus I yang diketuai Fagih Usman, dengan Wakil Ketua, Abdulah Munir dan Sekretaris Lilik Hidayati, membahas Raperda Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.

Raperda pengelolaan Keuangan Desa, Ranperda Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pansus II diketua Moh Syafi’ AM, Wakil Ketua Asro’in Widiyana, Sekretaris Mujid Riduan, membahas Raperda tentang penyertaan modal kepada pdam giri tirta Kab Gresik. Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, Raperda tentang Penataan Kawasan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pansus III diketuai Suberi,

Wakil Ketua Tri Purwito, Sekretaris Muntarifi, membahas Raperda tentang, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Raperda tentang pelayanan kesehatan.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, pengesahan delapan Raperda tidak molor. Namun karena kesepakatan dari kawan-kawan dewan, Ketua Pansus minta tambahan waktu. Karena dalam finalisasi bersama SKPD waktunya terlalu mepet dan tak bisa maksimal. Sehingga ada beberapa Raperda harus di agendakan finalisasi, karena waktu rapat terjadi tarik ulur dan waktunya tak cukup. ‘’Besok (hari ini, 1/10, red), Banmus akan rapat menentukan hari dan tanggal rapat paripurna itu. Kemungkinan minggu depan rapat paripurnanya, sebenarnya dewan tadinya ingin bekerja maraton. Ternyata dalam finalisasi dengan SKPD. Sehingga perlu tambahan waktu. Karena dewan juga tak ingin, nanti dalam revisi Gubernur dikembalikan. Sehingga bisa langsung diberlakukan Pemkab dan pengunduran waktu bukanya karena unsur disengaja,’’ imbuhnya.Q kim

Penjabat Bupati dan Pelajar Nobar Film G 30 S/PKI Setelah sepuluh tahun lebih tak beredar, film pengkhianatan G 30 S/PKI kini dipertontonkan lagi ke publik. Sekitar seribu pelajar, baik SD, SLTP dan SMA bersama Penjabat Bupati Gresik, Akmal Boedianto, Dandim O817, Letkol ARM Hendro Styadji dan Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo Nonton Bareng (Nobar) film G30S/PKI di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Rabu (30/9).

Pemutaran film itu sebagai bentuk upaya antisipasi bahaya latent komunis (PKI) untuk menyelamatkan Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena hampir 10 tahun film ini tak pernah ditayangkan, sehingga rasa tegang dan sunyi menyelimuti para pelajar. Apalagi, film itu merupakan dokumen negara yang patut dipertontonkan kepada generasi bangsa.

Sebelum film pengkhianatan G 30 S/PKI diputar, para pelajar terlebih dulu diberikan pengarahan dan penerangan oleh Dandim 0817 Gresik, Letkol ARM Hendro Styadi SH. Dandim mengajak

memberikan pemahaman dan mencermati bagaimana strategi yang dilakukan para partisipan PKI dalam menyusup di tengah-tengah pelajar maupun pemuda. ‘’Saya berharap kepada seluruh pelajar maupun pemuda agar berhatihati dalam pergaulan. Karena penyusup dalam pergaulan selalu menyelipkan tanda/ gambar palu arit berwarna merah,’’ tegas Dandim.

Selain itu, lanjutnya, ada juga kasus pengibaran bendera PKI di masyarakat, juga ada kasus penyebaran atribut PKI, seperti kaos, striker dan buku. Bahkan, saat carnaval juga muncul gambar palu arit. ‘’Jika ada atribut bergambar palu arit,

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto memberi sambutan saat nobar bersama pelajar. segera laporkan kepada aparat terdekat. Kami menyadari aparat yang terjun di masyarakat sangat terbatas. Maka saya mohon agar kebersamaan dengan masyarakat sangat kami butuhkan. Sehingga jika ada tanda-tanda yang mengarah pada makar maupun faham

yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 segera laporkan ke aparat terdekat,’’ harap Dandim.

Sementara, Penjabat Bupati Gresik, Akmal Boedianto sangat mendukung kegiatan Nobar. Menurutnya, Nobar sangat penting bagi pelajar

sebagai pengingat peristiwa keji yang dikenal dengan Gerakan 30 September PKI. Demikian juga bagi para guru juga harus menonton film G 30 S/PKI yang sangat fenomenal di tahun 1980-an ini.

Memang, lanjut Akmal, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah bubar. Namun, pengikut dan fahamnya masih ada. ‘’Ini sangat berbahaya karena gerakan ini merupakan bahaya latent yang harus dibumihanguskan,’’ kata Akmal.

Nobar ini momentum yang sangat tepat dalam menggelorakan semangat mempertahankan Pancasila dan UUD 45, serta semangat anti komunis hingga akhir hayat. Sebab, bahaya latent ini sangat berbahaya dan wajib dibumihanguskan. ‘’Naka saya berpesan kepada seluruh aparat, Ormas dan masyarakat untuk selalu melakukan monitoring dan deteksi dini di desa. Jangan hanya mengandalkan aparat yang jumlahnya terbatas,’’ tegas Akmal.Q eri

JAWA TIMUR

6

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

Gus Ipul Minta Pemerintah Arab Perbaiki Fasilitas Haji Tragedi Mina Perlu Adanya Rapat Dengar Pendapat Kab Kediri, Bhirawa Atas meninggalnya Jamaah haji Indonesia dalam peristiwa Mina, Wakil Gubernur Saifulah Yusuf atau Gus Ipul meminta agar Pemerintah Arab Saudi memperbaiki pelayanan haji dan fasilitas haji, sebab dalam ibadah haji Indonesia salah satu jama’ah haji terbesar.

Dikatakan Gus Ipul, dengan melihat momentum peristiwa mina, pihaknya meminta agar pemerintah Arab Saudi memperbaiki dalam pelayanan haji, sehingga kenyamanan dan keselamatan Jamaah disa dirasakan.

“Kita ingin Jamaah haji asal Indonesia dilayani sepenuhnya oleh pemerintah indonesia, karena selama ini setelah sampai disana full dilayani oleh Pemerintah Arab Saudi,” ungkapnya saat takziah ke rumah duka korban Mina.

Tak hanya itu, Gus ipul juga meminta agar rambu-rambu dalam ibadah haji ada yang berbasa Indonesia, sebab warga Indonesia juga salah satu Jamaah terbesar dalam ibadah haji. Lebih lanjut, dia menerangkan jika korban meninggal akibat peristiwa Mina telah teridentifikasi sebanyak 10 orang, dua diantaranya warga Kabupaten Kediri, 1 dari Batu dan sisanya berasal dari probolinggo. “Sementara hingga sekarang masih ada 20 orang Jamaah dari Jawatimur belum bisa dihubungi, dan hingga sekarang Pemerintah masih terus mencari keberadaannya,” terang Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan bagi jemaah haji yang meninggal akan mendapatkan santunan dari asuransinya, dan pihaknya berharap agar Pemerintah arab Saudi juga memberikan santunan terhadap korban yang meninggal akibat peristiwa Mina.

Sementara dari data yang dihimpun dari Kemnag Kabupaten Kediri, jumlah korban meninggal

asal Kabupaten Kedir sebanyak 6 orang, dua diantaranya meningga karena peristiwa Mina, dan empat meninggal akibat kelemahan dan sakit. Dua korban akibat peristiwa mina itu adalah Jamaah dari kloter 61 Rohmani, 2 Siti Muhanifah, dari kloter 61 ini yang meninggal karena sakit 1 orang dengan identitas Siti malikah, kelemahan.

Dari kloter ada tiga orang yang meningga. karena sakit, salah satunya Jamaah tertua dari kabupaten Kediri yakni, Siti Marokah 88 tahun dengan alamat Balong Jeruk selanjutnya, Sutiah dan Abdul Hanan keduanya dari Ngadiluwih.

Rapat Dengar Pendapat Sementara itu, tragedi Mina yang sangat memilukan tersebut perlu adanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPR RI, khususnya dilakukan oleh Komisi VIII sebagai pengawas apelaksanaan Haji di Indonesia. Sekaligus mengharapkan pimpinan negara yag mengirimkan jemaah hajinya ke Arab Saudi untuk melayangkan protes akan kejadian tersebut.

Hal ini harus dilakukan sebagai evaluasi, sehingga tidak terjadi hal yang sama di lain waktu.

Hal ini diungkapkan anggaota Komis VIII DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, Selasa 29/9 malam di Rumah Dinas Bupati, usai pulang Haji.

Apa lagi tragedia Mina tersebut mengakibatkan meninggalnya 7 jemaah haji asal Probolinggo ( 6 orang dari kabupaten dan 1 orang

KILAS JATIM

Polisi Trenggalek Bongkar Penggelapan Mobil Rental Trenggalek, Bhirawa Penggelapan mobil dengan modus sewa di Rentcar atau Rental Mobil semakin marak. Mobil yang disewa digelapkan keluar Kota bahkan keluar Pulau untuk menghilangkan jejak. Polres Trenggalek baru saja berhasil meringkus Pelaku Penggelapan Mobil Rental Merk Avanza dengan Nopol AG 1695 YE Milik Sukamto yang dilarikan Penyewa Mobil ke Lampung Sumatra.

Penggelapan Mobil Rental berawal saat Tersangka SRM menyewa mobil Avanza dengan Nopol AG 1695 YE milik sukamto Warga Desa/kec. Watulimo Trenggalek selama 15 hari pada 6 September 2014 untuk di bawa ke Sumatra, dan seharusnya dikembalikan pada 21 September 2014, namun hingga 8 September 2015 mobil yang disewa SRM tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh tersangka, merasa ditipu lantaran mobil tak dikembalikan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watulimo Trenggalek, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 150 Juta.

Kapolres Trenggalek melalui Kabag Humas Polres Trenggalek IPDA Adit Suparno, mengatakan, “Dari hasil penyelidikan Polres Trenggalek berhasil menemukan tersangka SRM Beserta barang bukti Mobil di daerah Seputih Banyak Lampung Tengah. Tak menunggu lama Polisi langsung meringkus Tersangka SRM Beserta Barang bukti Mobil Avanza dengan Nopol AG 1695 YE. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya.Q wek

dari kota Probolinggo), yang menjadi korban tragedi di Mina, serta petugas media yang sampai kini hilang kontak. Pihaknya pun turut berbela sungkawa kepada korban tragedi Mina.

Berangkat ke tanah suci bersama isterinya yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo, yakni Puput Tantriana Sari, merasa sangat prihatin atas peristiwa terjadi, karena melihat kondisi di Mina, saat itu sangat luar biasa menjadi lautan manusia. “Saya selaku jamaah haji dan istri, berbela sungkawa atas tragedi crain, badai dan Mina, semoga korban masuk surga. Jamaah Indonesia di bikin sibuk dan ratusan keluarga korban dibikin kebingungan,” tandas Hasan.

Mantan Bupati Probolinggo dalam dua periode ini mengaku, ketua travel Safara bercerita, kalau dirinya menginformasikan kepada seluruh anggotanya di maktab, bahwa kloter 48 berangkat menuju ke Mina, bahwa saat itu ada pengalihan jalan menuju Mina, ia sudah memberi tahu kalau dijalan Mina, sangat sempit karena banyaknya kerereta muatan barang sehingga membuat jalannya jemaah haji macet.

Kemacetan itu membuat jemaah kecapekan setelah melaksanakan wukuf. Saat itu ribuan jemaah histeris dan bergelombang seperti ombak. “Sedangkan jemaah yang selamat karena menginjak jemaah haji lainnya. Akibat berdesakan waktu itu, membuat jemaah panik dan kehausan, sehingga banyak yang terjatuh,” papar Hasan.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, ketua Safara Saiful, sempat protes ke petugas. Namun, petugas bilang ‘jangan protes ayo terus’. Tidak dapat berbuat banyak maka apa yang sedang menjadi kekuatirannya terjadi.

irvan/bhirawa

Gus Ipul saat takziah di rumah duka korban peristiwa Mina, Rohmani Selasa malam 29 September 2015.

Macet, semuanya menjadi kacau dan banyak yang terinjak-injak jemaah lainnya, akibatnya banyak yang meninggal dunia.

Informasi dari Kementrian agama menyebutkan bahwa jangan percaya tentang tragedi Mina jika bukan dari yang resmi, sebab bisa saja kejadian tersebut dikurangi ataupun ditambahtambahi karena memang tidak melihat sendiri kejadian itu, sebab saat itu terjadi lautan manusia.

Tidak kalah pentinggnya terhadap korban yang belum jelas dan sampai kini hilang kontak perlu segera dilakukan upaya-upaya, sebab sampai saat ini seperti halnya keluarga dan kerabat Samsiya binti Sarnuji (42) di Desa Liprak Wetan, Kabupaten Probolinggo, masih terus menunggu suatu kepastian. Apakah jemaah haji Samsiya, masih hidup atau meninggal tragedi Mina. Pasalnya, sampai saat ini pihak pemerintah masih belum mengeluarkan rilis

korban baru lagi jamaah asal kloter 48 asal Probolinggo, yang menjadi insiden Mina.

Untuk itulah yang Negara Islam secara istiqomah duduk bersama untuk tahun akan datang lebih di tata kembali agar tak terulang lagi.

“Kerajaan Arab Saudi, menjadi tuan rumah dan membuat tamu Allah agar lebih baik menerima.

Kalau peristiwa crane itu murni bencana dari Allah, kalau Mina, ini kelalaian manusia,” tambah Hasan.Q van,wap

Gas H2S Sumur Sukowati Pad Kejaksaan Tahan Empat A Bocor, Warga Tiga Desa Panik Tersangka MAN Keboan Bojonegoro, Bhirawa Ratusan warga yang ada di sekitar lokasi Lapangan Migas Sukowati Bojonegoro panik akibat gas H2S dari sumur Pad A yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) mengalami kebocoran.

Namun, itu rupanya itu hanya bagian dari simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya (PKDB), untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran gas. Para warga pun serius mengikuti simulasi, seakan benar-benar terjadi bencana.

Kondisi ini, sangat membahayakan ratusan warga, terutama yang berada di Desa Sambiroto,

Desa Ngampel Kecamatan Kapas dan Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. “Gas H2S dari JOB PPEJ mengalami kebocoran sehingga akan sangat berbahaya bagi keselamatan warga,” ungkap Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas dalam simulasi latihan PKDB ini dilaksanakan JOB PPEJ yang bekerja sama dengan Kodim 0813 Bojonegoro, BPBD, dan juga beberapa unsur dari keamanan dan masyarakat lain, Rabu (30/9) kemarin.

Beliaunya menambahkan, dalam simulasi ini, masyarakat dilatih tentang bagaimana cara

achmad basir/bhirawa

petugas pemadam kebakaran datang memadamkan kobaran api yang melalap satu rumah milik warga berhasil dipadamkan dalam simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya.

membaca arah angin, kemana jalur evakuasi dan mengetahui titik penampungan pengungsi.

“Ada 750 warga yang mengikuti pelatihan dari tiga desa, yakni Desa Sambiroto dan Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, serta Desa Campurejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Masing-masing desa 250 orang,” jelasnya.

Dikatakan, latihan PKDB ini bertujuan untuk melatih masyarakat, agar terbiasa saat ada bencana. Tujuan untuk mengurangi risiko dari munculnya bencana. “Supaya warga sekitar tahu menanganinya, evakuasi dan tentunya menyelamatkan diri,” tegas Donova.

Dalam simulasi itu, semua warga Desa Sambiroto dievakuasi ke tempat yang aman, yakni dikumpulkan di lapangan setempat. Mereka dinaikkan ke truk, baik muda, tua dan perempuan juga ikut dalam simulasi tersebut. “PKDB ini banyak manfaatnya, orang awam tahu manfaatnya,” kata salah seorang warga setempat, Suparwan saat dilokasi kejadian.

Pria berusia (50) tahun itu mengaku, bencana di lokasi paling parah terjadi pada 2005 dan tahun 2014. Saat itu di tahun 2005, kejadiannya boiler trobel, dan di tahun 2014 ada kebakaran, sehingga ada gas beracun.

“Saat ada kejadian warga yang penting mengamankan dirinya sendiri. Pasalnya tidak tahu bagaimana dan tidak ada panduan sama sekali, tahunya yang penting selamat,” jelasnya.Q bas

Jombang, Bhirawa Kejaksaan Negeri Jombang menahan empat tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung MAN Keboan Ngusikan Jombang. Keempat tersangka langsung dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan. Keempat tersangka itu adalah Dra Tatiningsih Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Madrasah, Milati Widiyatiningsih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga KTU Madrasah, Direktur CV Citra Mandiri, Hari Riyanto selaku rekanan pemenang tender dan Fadia Budi Cahyono pelaksana.

Kasi Pidsus Kejkasaan Negeri Jombang, Hendra Purwanto, SH mengatakan penahanan dilakukan setelah kejaksaan melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan pihak kepolisian. “Tersangka kita tahan selama 20 hari sejak sekarang, Setelah tadi dilakukan pemeriksaan sejak pukul 11.00 WIB hingga 13.30 WIB,“ jelas Hendra Purwanto, Rabu (30/9).

Alasan penahan terhadap tersangka ini, lanjut Hentra dilakukan agar semua tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan juga tidak mengulang lagi perbuatannya.

“Untuk kerugian yang ditim-

bulkan sesuai hasil audit BPKP, total kerugian sebesar Rp 93,6 juta,” bebernya.

Seperti diketahui, pembangunan ruang kelas MAN Keboan yang dikerjakan oleh CV Citra Mandiri asal Mojokerto dengan anggaran yang bersumber dari DIPA 2012 senlai Rp 240 juta pada Desember 2013 ambruk.

Padahal pembangunan ruang kelas belum baru itu belum genap satu tahun.

Polisi kemudian menetapkan beberapa tersangka atas ambruknya gedung MAN Keboan ini. Namun tersangka kasus yang sudah berjalan sejak dua tahun ini tidak pernah di tahan. Bahkan tersangka sempat berubah ubah dan kini bertambah menjadi 9 orang.

Sementara itu, lima tersangka lagi, yang berkasnya sudah dinyatakan P-21 dan bakal menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri hari ini, Kamis (1/10). “ Besuk berkasnya dan tersangkanya baru diserahkan ke Kejaksaan, soal ditahan atau tidak tunggu besuk lah,” tandas Hendra menambahkan.

Kelima tersangka yang bakal diperiksa itu adalah, Bambang Risdianto ST Konsultan Pengawas, Masduqi, Sulton dan Mustain M.Pd ketiganya adalah pokja dan Hari Yudiarto selaku pelaksana.Q rur

Masih Ada Kantor yang Keliru Kibarkan Bendera Kendati sudah diberi surat edaran terkait pengibaran bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati tragedi nasional Gerakan 30 September (G30S/PKI), Kamis (30/9), tetapi ternyata masih ada kantor pemerintah yang keliru dalam mengibarkannya. Kantor-kantor tersebut kemarin justru masih mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh.

Pantauan Bhirawa, Kamis (30/ 9) pagi, sejumlah kantor yang masih mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh, di antaranya Kantor Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung dan bahkan Kantor Polsek Kedungwaru. Sejumlah kantor perbankan plat merah juga ada yang terlihat mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh. Di antaranya Kantor Bank Jatim Cabang Tulungagung dan Kantor BRI Cabang Tulungagung.

Namun demikian, di sejumlah kantor lainnya pengibaran bende-

ra merah putih tampak terpasang setengah tiang. Seperti di Kantor Bupati Tulungagung, Kantor Polres Tulungagung, Makodim 0807 Tulungagung dan sekolahsekolah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Rudi Cristanto SH MM, pada Bhirawa mengatakan masih adanya kantor pemerintah yang keliru atau tidak mengibarkan bendera merah putih setengah tiang akibat sudah rendahnya kesadaran berbangsa.

“Tidak hanya sebagian kantor

yang tidak mengibarkan setengah tiang hari ini (kemarin), tetapi juga masyarakat banyak yang lupa mengibarkan bendera setengah tiang. Mereka lupa hari ini (kemarin) hari berkabung nasional,” katanya.

Menurut Rudi, sudah merupakan tugas Bakesbangpol untuk kembali meningkatkan kesadaran berbangsa masyarakat.

Tak terkecuali aparatur pemerintah lingkup Pemkab Tulungagung. “Dalam suatu kesempatan nanti akan kami sampaikan dan ingatkan akan wawasan kebangsaan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Suyadi, mengatakan sudah berkirim surat pada setiap instansi di lingkup Pemkab Tulungagung terkait pengibaran bendera setengah tiang tersebut.

Termasuk pada camat-camat seTulungagung.

Suyadi menyatakan jika ada instansi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung yang lalai tidak mengibarkan bendera merah putih setengah tiang akan diingatkan.

Apalagi masyarakat diharuskan pula untuk mengibarkan.

“Untuk masyarakat kami sudah mengirim surat ke camat-camat. Dari camat-camat ini yang meneruskan ke masyarakat setempat untuk mengibarkan bendera setengah tiang,” paparnya.

Selain pada hari ini, dalam surat edaran yang telah dikeluarkan Pemkab Tulungagung disebutkan agar pada hari ini, Kamis (1/10), juga mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh.

Pengibaran bendera satu tiang penuh untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila.Q wed

wiwieko/bhirawa

Kantor Kelurahan Kenayan yang kemarin pagi masih mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh.

JAWA TIMUR

Senin Pon 1 OKTOBER 2015

7

Penambangan Liar, Pemprov Evaluasi Izin Polda Jatim Awasi Pengusutan Pembunuhan Kancil, Bupati Ajak Hadap Gubernur Pemprov, Bhirawa Mencuatnya kasus pembunuhan aktivis lingkungan Kabupaten Lumajang, Salim Kancil, akibat menolak aktivitas pertambangan di kabupaten tersebut membuat banyak pihak ambil tindakan. Seperti Pemprov Jatim yang bakal melakukan evaluasi seluruh izin tambang di Kabupaten Lumajang.

“Iya nanti akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh izin tambang di Lumajang. Bahkan rencananya tidak hanya di Lumajang, tapi seluruh Jatim,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, Dewi J Putriatni, dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Menurut dia, saat ini dipesisir pantai selatan Lumajang terdapat 60 izin pertambangan. Namun saat diminta hadir untuk rapat bersama dengan Dinas ESDM Jatim, hanya tujuh perusahaan pertambangan yang hadir. Diduga dari 60 izin pertambangan itu sudah tidak ada yang aktif dan izin pertambangannya mati.

“Sebelum ada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, izin pertambangan itu di kabupaten/kota. Tapi setelah ada undang-undang itu, mulai Januari 2015 izin dialihkan ke pemprov. Makanya sejak Januari proses perizinan di Jatim harus ke pemprov. Nah sekarang kita akan evaluasi semua perizinannya,” jelasnya.

Terkait kasus tambang di Lumajang, Dewi menjelaskan, penambangan pasir di daerah pesisir Lumajang tepatnya di Desa Selok Awar awar dipastikan illegal. Ini karena proses penambangan galian C ini dilakukan diatas lahan yang izinya milik milik PT Indo Modren Maining Sejahtera (IMMS).

Menurut dia, perusahaan yang mendapat izin penambangan adalah PT IMMS sejak tahun 2012-2022. Namun, sejak Januari 2014 mereka tidak beroperasi karena ada larangan mengekspor pasir besi dalam bentuk mentah.

Tapi oleh Kepala Desa Selok Awar Awar dilakukan penambangan dengan alasan untuk desa wisata kemudian mengeruk mengunakan pasir tersebut. Faktanya, kata Dewi, bukan untuk desa wisata saja tapi juga pasirnya dijual ke umum. “Jadi, melakukan penambangan tanpa izin di atas penambangan resmi. Pada 2014 PT IMMS ini pernah melapor kepolisi ada menambang liar di wilayahnya. Namun ini hanya sebatas laporan saja,” katanya.

Karena itu, yang terjadi kasus Lumajang adalah penambangan liar. Meskipun, tegasnya, menguruk mengunakan pasir juga harus mengajukan izin, tapi faktanya juga tidak mengajukan izin ke Pemprov Jatim.

Polda Jatim Awasi Sementara itu, Inspektorat Pengawasan Derah (Irwasda) Polda Jatim turun tangan dalam pengawasan pengusutan pembunuhan Salim alias Kancil, aktivis penolak penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang.

Informasi yang berhasil dihim-

pun Bhirawa, tidak hanya Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Jatim saja yang mengusut pembunuhan aktivis Salim di Lumajang. Namun, unsur Irwasda turut dilibatkan dalam pengawasan pengusutan yang diduga ada keterlibatan anggota Polisi dalam kasus ini. Apalagi korban sempat lapor ke Polisi sebelum dianiaya dan dibunuh.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan dilibatkannya Irwasda dalam pengusutan kasus ini agar tidak ada dugaan intervensi dari Polisi yang ditakutkan menghambat proses penanganan kasus di Lumajang. Sayangnya, Argo enggan merincikan alasan diturunkannya Irwasda Polda Jatim.

“Guna memperlancar proses pengusutan kasus ini (pembunuhan Kancil, red), kami melibatkan Irwasda agar penyelidikan berjalan lancar dan tuntutas. Tentunya pemeriksaan kasus ini dilakukan oleh penyidik khusus dibawah perintah Ditkrimum Polda,” terang Kabid Humas Polda Jatim Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (30/9).

Lanjut Argo, sampai saat ini penyidik Polisi sudah menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini. 17 tersangka dititipkan di Mapolda Jatim sejak Selasa (29/9) malam. Sedangkan lima tersangka lainnya masih berada di Lumajang, termasuk dua tersangka yang masih dibawah umur. “Kami libatkan Irwasda agar pemeriksaan berjalan lancar dan segera tuntas,” terang Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Menghadap Gubernur Sementara itu, untuk yang kedua kalinya elemen mahasiswa kembali melakukan Unjuk rasa

mb10/bhirawa

Jalan menuju aktivitas tambang pasir besi di Desa Selok Awar Awar Kabupaten Lumajang. Ditempat inilah yang menjadi sengketa tambang pasir besi yang ditolak warga hingga berbuntut pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil. terkait penolakan Tambang pasir yang kali ini di lakukan PMII (30/ 9) dan langsung diterima oleh Bupati lumajang Drs As'at .alik MAg, di depan kantor pemkab Lumajang, dan ditanggapi secara positif klausul tentang tuntutannya agar pertambangan pasir tersebut untuk segera ditutup.

Dalam kesempatan tersebut gabungan mahasiswa yang tergabung dalam wadah PMII cabang Lumajang menuntut keada aparat kepolisian untuk. Mengusut tuntas pelaku penganiayaan yang disertai pembunuhan sadis terhadal Salim

alias Kancil (56) dan korban luka parah Tosan (51) akibat menentang pertambangan pasir diselok awar-awar kecamatan pasirian Lumajang beberapa hari yang lalu.

Bahkan para pendemo juga menuntut kepada aparat untuk menagkap aktor intelektual dibalik peristiwa pembantaian tersebut. Selain itu dalam aksi tersebut juga menuntut Pembak Lumajang untuk segera menutup tambang pasir di pesisir pantai selatan tersebut.

Menyikapi tuntutan tersebut , Bupati Lumajang As'at malik di

hadapan pendemo berjanji akan menutup pertambangan pasir tersebut dan berjanji untuk menyantuni keluarga korban pembantaian tersebut. Namun asat juga menjelaskan bahwa penutupan pertambangan pasir tersebut merupakan kewenangan gubernur sehingga rencananya jumat pagi Asat mengajak perwakilan dari PMII, elemen masyarakat yang tergabung dalam forum ADIL dan instansi terkait menghadap Gubernur untuk menyampaikan hal tersebut kepada gubernur Soekarwo.Q iib, bed, mb10

KPUK Tuban Didemo Mahasiwa Pendukung Bupati Datangi

KILAS JATIM

Tempuh Tiga Km untuk Dapatkan Air Bersih Sampang, Bhirawa Kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau, warga Dusun Lembenah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang dua bulan terakhir kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat kelangkaan air yang terjadi, warga harus menempuh hingga jarak 3 kilo meter untuk mendapatkan air bersih yang berasal dari sumur tua.

Tak hanya kaum laki-laki saja yang ikut antri untuk mendapatkan air bersih, para pemudi juga rela memikul dan berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih yang jaraknya mencapai 3 kilo meter tersebut.

Subaidi salah satu warga mengatakan, dalam memperoleh air bersih memang tidak mudah, selain menempuh jarak yang cukup jauh, warga juga harus antri, karena banyak warga yang mengambil.

Menurutnya, hanya sumur tua tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh warga di Dusun Lembenah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, guna memenuhi kebutuhan buat minum dan memasak. “Meski jaraknya sampai tiga kilo meter warga tetap banyak yang datang," imbuhnya.Q lis

Tuban, Bhirawa Karena dinilai tidak transparan dalan pengelolaan anggaran, para pahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban (30/09).

Para mahasiswa ini menuntut KPUK Tuban untuk transparansi terkait masalah anggaran Pilkada Tuban 2015 yang mencapai Rp 27,6 miliar. Selain mereka menilai jika selama ini dalam pelaksaan tahapan Pilkada, seperti sosialisasi dinilai tidak serius dan tidak maksimal terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kalau tanggal 9 Desember 2015 ada Pilkada.

"Masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui tentang Pilkada Tuban ini kapan dilaksanakan. Ini adalah pesta rakyat, maka seharusnya sosialisasi harus bisa dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten

Tuban," kata Wawan, koordinator aksi dalam orasinya.

Para mahasiswa yang melakukan aksinya dengan cara berjalan kaki dari jalan Sunan Kalijogo menuju kantor KPUK Tuban yang berada di jalan Pramuka, Kota Tuban. Aksi tersebut adalah untuk menyambut hari Kesaktian Pancasila yang akan jatuh pada hari Kamis 1 Oktober besok.

Sambil jalan para mahasiswa terus melakukan orasi terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang mana selama ini para pemangku kebijakan Pemerintahan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dinilai kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya.

"Para pemangku kebijakan tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya birokrasi di Kabupaten Tuban tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila," teriak Habib Mustofa, salah satu maha-

siswa yang melakukan orasi.

Selanjutnya, saat sampai di depan kantor KPUK Tuban para mahasiswa melakukan orasi dengan mempertanyakan keterbukaan pihak KPUK Tuban terkait masalah anggaran Pilkada 2015 yang dinilai sangat banyak. Pasalnya selama ini pelaksanaan Pilkada Tuban 2015 hanya terkesan abal-abal saja.

"Pemerintah mengorbankan sebanyak Rp 15 M yang seharusnya untuk infrastruktur.

Tapi dana itu tidak ada kejelasan, rakyat hanya dibodohi oleh para pemangku kebijakan yang tidak pro rakyat," sambung mahasiswa lain saat berorasi.

Dalam aksinya itu, para mahasiswa ditemui oleh Kasmuri ketua KPUK Tuban di depan gerbang pintu masuk kantor KPU. Setelah dari kantor KPUK Tuban para mahasiswa PMII Tuban itu melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Tuban untuk menyampaikan aspirasinya.Q hud

Ruang Kerja Wakil Bupati Bangkalan, Bhirawa Kesekian kalinya, masyarakat yang mengatasnamakan pendukung Bupati Bangkalan R Makmun Ibnu Fuad, mendatangi kantor Wakil Bupati Bangkalan, namun karena Wabub pada hari ini, Rabu (30/9) tidak ada di kantornya, para demonstran melanjutkan long Mach ke kantor DPRD Bangkalan untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap manover yang dilakukan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bangkalan tersebut.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap Wakil Bupati (Wabub), karena munculnya isu hak Interpelasi diusulkan oleh Fraksi PKB DPRD Bangkalan, melalui organ sayapnya Garda Bangsa beberapa waktu lalu.

"Wabub seharusnya bekerja bersama-sama dengan Bu-

pati, bukan saling menjatuhkan," teriak Korlap aksi, Hardiasyah.

Selain menyampaikan kekecewaannya, demonstran juga mendesak Wabub untuk menemui para demonstran, mereka meminta Wabub untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat terkait manover Fraksi PKB untuk menurunkan Ra. Momon di tengah jalan.

"Wabub harus bertanggung jawab kalau tidak ingin dibilang pengecut," ucapnya.

Di samping menuntut klarifikasi pada Wabub, demonstran juga mengharap, Bupati untuk tetap bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Bangkalan, bahkan demonstran yang mengatasnamakan masyarakat Blater Pendukung Ra. Momon, mendeklarasikan dirinya mendukung Ra. Momon sampai akhir jabatannya.Q mb8

Ribuan Banser Blitar Turun Jalan Tolak Komunis Modern Di Nganjuk, Atribut PKI Dibakar di Gedung DPRD Banyak indikasi gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) modern yang mulai muncul, mendapat respon tegas dari kalangan Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Ansor Kabupaten dan Kota Blitar dengan turun ke jalan yang diikuti ribuan massa, Rabu (30/9) kemarin.

Banser dan Ansor secara tegas menolak kembalinya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan siap untuk melakukan gerakan jika aparat TNI, Polri serta Pemerintah yang memberikan kelongaran kepada para aktivis Komunis Gaya Baru (KGB) dengan melakukan aksi long march dengan mendatangi Kantor Pemkab Blitar, Pemkot Blitar, serta DPRD Kabupaten dan Kota Blitar yang bertepatan dengan Peristiwa 30 September ini yang melumpuhkan lalu lintas jalan protokol di Kota Blitar. “Silahkan saja jika PKI berani membuka sayap dan bergerak seperti tahun 65 lalu,” kata koordinator aksi yang sekaligus Kasatkorcab Banser Kabupaten Blitar Imron Rosadi.

Lanjut Imron Rosadi, aksi yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut diawali dari Perbatasan Kabupaten dan Kota di Sawahan Garum Kabupaten Blitar diikuti sebanyak seribu Banser berpakaian dinas lengkap dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian. Banser bersumpah akan menumpas seluruh anasir PKI yang dianggap telah menggelorakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang saat ini sudah masuk di berbagai kalangan termasuk birokrat dan aparat.

“Bukan hanya dikalangan Birokrat saja, para komunis juga sudah masuk di dalam kalangan militer seperti TNI dan Polri. Kalau Pemerintah diam saja, ini akan meletus menjadi perang sipil seperti peristiwa 1965 dan

1968,” tegasnya yang diikuti dengan yel-yel ribuan Banser “Lawan komunis, sembelih PKI sampai ke akar akarnya".

Di sisi lain Banser mencurigai masuknya pekerja asal Negeri Tiongkok ke Indonesia sebagai upaya membangkitkan faham komunisme di Indonesia. Jika persoalan ini tidak segera diantisipasi bisa saja paham komunis akan bangkit. “Kebijakan Pemerintah sangat penting dalam hal ini, jika lengah sedikit maka mereka bisa saja akan menyusun kekuatan kembali,” ujarnya.

Imron yang akrab disapa Baron, mengakui ajaran dan gerakan komunis pascaperistiwa Gestapu 1965 tidak benar-benar mati.

Ajaran Marxisme-Leninisme masih berada di bangsa tercinta ini yang tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan saat ini mereka tumbuh lebih subur. “Dengan adanya teknologi internet sangat mudah untuk mengakses ajaran (komunisme) yang sebenarnya terlarang di negara kita,” jelasnya.

Pihaknya mencurigai kelompok komunis ini terus berupaya masuk dan menguasai sejumlah posisi strategis di sejumlah institusi, yakni di lembaga Pemerintahan, penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga kepolisian dan TNI. “Banyak kalangan anak muda seolah menganggap tokoh PKI seperti Aidit, Muso, sebagai pahlawan Nasional. Bagi Banser hal ini tidak bisa didiamkan,”

tegasnya lagi.

Selain bertekad menghancurkan segala bentuk gerakan KGB, Banser Blitar, juga menolak rencana Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada para eks PKI. Banser NU menilai tidak layak seorang Kepala Negara memberi maaf kepada kelompok yang pernah berusaha menggulingkan negara. Untuk itu Banser mendesak Pemerintah membersihkan segala bentuk anasir komunis yang ada di Indonesia.

“Baik masih berupa atribut, simbol gerakan komunisme, maupun aktivitas yang bersifat kamuflase,” imbuhnya.

Sementara pada aksi tersebut, mendapat respon positif dari kalangan Pemerintah Kabupaten Blitar yang disampaikan langsung oleh Kepala Bakesbangpol, Drs. Mujianto saat menemui di depan Kantor Pemkab Blitar yang didampingi, Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiartoi saat menemui ribuan massa di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Asisten Pemkot Blitar, Wikandrio saat di depan Kantor Walikota Blitar dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Endar Soeparno.

“Kami mendukung gerakan Banser dan Ansor menolak dan melarang gerakan komunis di Indonesia, karena NKRI sudah menjadi harga mati,” kata Drs. Mujianto yang kemudian melakukan aksi pembakaran bendera PKI sebagai symbol penolakan gerakan PKI. Atribut PKI Dibakar Sementara itu, ratusan massa dari Banser, Ansor, Muhammadiyah, LDII serta santri Ponpes Pomosda Tanjunganom Rabu (30/

9) menggelar aksi anti komunis dengan berjalan kaki dari Pendopo Kabupaten Nganjuk menuju gedung DPRD. Selain membentangkan poster anti komunis, massa juga membakar simbolsimbol PKI. Aksi damai di bawah pengamanan Polres Nganjuk dan Kodim 0810 juga melibatkan ratusan anak sekolah yang masih mengenakan seragam Pramuka.

Tiba di gedung dewan, coordinator aksi Zainal Abidin dalam orasinya, mengutuk tindakan PKI yang telah merongrong kedaulatan Republik Indonesia dengan cara melakukan pemberontakan dua kali, yaitu PKI Madiun tahun 1948 dan G30S/PKI tahun 1965.

"Para PKI telah membunuh para jenderal, mereka juga membunuh ribuan ulama yang tersebar di Indonesia, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, mari kita waspadai gerakan laten komunis," teriak sang orator.

Demi utuhnya NKRI, para pendemo siap menjadi garda depan jika TNI maupun Polri tidak sanggup lagi membantai PKI yang saat ini mulai melakukan gerakan-gerakan terselubung.

Sambil terus berorasi, pendemo lainnya membagikan bukti berupa foto-foto indikasi gerakan PKI mulai nampak berkembang. Bahkan, para pendemo juga menginjak-injak dan membakar bendera PKI. “Kami bukan provokator, kami punya bukti bahwa gerakan-gerakan komunis mulai beraksi di Nganjuk, itu yang harus kita waspadai," kata Zainal.

Koordinator aksi, Zainal Abidin menyampaikan bahwa awal mula melakukan aksi ini karena aparat keamanan dinilai tidak tegas dalam menerapkan undang-un-

hartono/bhirawa

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Drs Mujianto didampingi Kasatkorcab Banser Kabupaten Blitar Imron Rosadi saat membakar bendera PKI sebagai simbol penolakan gerakan PKI. dang RI nomor 27 tahun 1999 Pasal 107a dimana barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Selain itu pasal Pasal 107e yang menyebutkan, barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaranKomunisme/ Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. "Ini aksi damai non politik tanpa tendensi apapun, kami tidak ada niatan sedikitpun untuk merongrong kewibawaan pemerintah," ujarnya.

Dikatakan oleh Zainal, tujuan dilakukannya aksi ini lantaran tidak setuju jika NKRI diobokobok PKI dan komunis. Karena selama ini, sudah ditemukan 7 titik rawan gerakan yang teindikasi PKI di wilayah Kabupaten Nganjuk. "Ada sebuah toko di Baron yang terindikasi menjual kaos berlogo PKI, di Kertosono ada peserta karnaval memakai kaos PKI, ini tidak bisa dibiarkan, aparat harus cepat bertindak," tukas Zainal Abidin.

Usai melakukan aksi sekitar pukul 11.00, lima perwakilan pendemo masuk ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Sayang, karena bersamaan dengan sidang paripurna perubahan anggaran APBD 2015, maka perwakilan pendemo tidak berhasil menemui para wakil rakyat hingga memaksa mereka membubarkan diri.Q htn,ris

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 1 OKTOBER 2015

Lindungi UMKM

Kurs JUAL

BELI

USD

14,696.00

14,550.00

SGD

10,358.05

10,249.37

EUR

16,349.30

16,185.42

JPY

12,260.97

12,137.14

GBP

22,558.36

22,332.80

Sumber: Bank Indonesia (23 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Serapan Beras Bulog Ngawi Capai 67% Ngawi, Bhirawa Serapan atau pengadaan beras milik petani di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre IV Madiun, khusus di wilayah Ngawi, Jatim, hingga akhir September telah mencapai 67 persen dari target penyerapan yang ditetapkan tahun 2015.

“Serapan beras dan gabah petani ke Bulog untuk wilayah Ngawi hingga tanggal 28 September telah mencapai 67 persen dari total target yang ditetapkan sebesar 17.500 ton,” ujar Kepala Bulog Sub-Divre IV Madiun, Rahmat Syahjoni Putra, kepada wartawan di Ngawi, Rabu (30/9).

Pihaknya optimistis target serapan tahun ini, baik untuk wilayah Ngawi maupun Madiun yang menjadi wilayah kerjanya, akan dapat tercapai hingga 100 persen.

Menurut dia, kekurangan serapan sebanyak 33 persen akan dapat terpenuhi seiring masa panen padi di wilayah Ngawi yang diprediksi akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November mendatang. “Kekurangan yang 33 persen, masih menunggu masa panen padi terakhir tahun ini pada bulan November yang akan datang,” kata dia.

Ia menjelaskan, untuk menjaga kualitas beras yang diserap, pihaknya memiliki standar yang harus dipenuhi oleh para petani mitra. Di antaranya, maksimal kadar air pada beras atau gabah adalah sebesar 14 persen. Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG5729SV, a/n.

Achmad Zaenuri, Kel. Kampungdalem-T.Agung No. 1834/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG2055RX, a/n.

Istiqomah, Ds. Sumberingin Kidul, Ngunut-T.Agung No. 1835/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Biru, AG6359TS, a/n.

Suci Hidayati, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 1836/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Hitam, AG6962OM, a/ n. Linarti, Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 1837/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG3212RF, a/n.

Sepan, Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 1838/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3229TR, a/n.

Sukmo Widodo, Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 1839/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 2014, Hitam, AG1436R, a/n. Ariyanto, Dsn. Kudusan, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 1840/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, Putih Violet, th. 2011, AG3844OB, a/n. Indah Yuni Nursanti-T.Agung No. 1841/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P4911.HO, a/n BUDI CAHYONO KEL.MIMBAAN RW.23/03 KEC.PANJI SITubondo No. 1842/IMB/BI-II/2015

Komisi C Dorong Kerjasama dengan BUMN DPRD Jatim, Bhirawa Terpuruknya perekonomian Indonesia menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun anggaran 2016, DPRD memprioritaskan program-program yang dapat melindungi masyarakat dari melemahnya perekonomian.

Salah satunya perlindungan bagi pelaku penggerak UMKM. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renvill Antonio, saat ini jumlah UMKM terus menjamur, karena lapangan pekerjaan semakin menyempit.Jika membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya, maka para pelaku usaha tentunya akan meminjam dana ke Bank UMKM. “Bank UMKM ini masih bank perkreditan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah,karena bunganya ringan. Maka perlu support untuk dana tambahan, ”katanya, Rabu (30/9).

Dalam pembahasan RAPBD tahun 2016, dewan berkomitmen untuk menjaga ekonomi masyarakat agar tidak semakin teruruk.Salah satu yang dilakukan adalah penguatan pelaku-pelaku UMKM agar

tidak gulung tikar.

Meski memprioritaskan untuk menyelamatkan ekonomi, dewan memastikan tidak mengepras alokasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun legislatif hanya merubah fokus program-program di SKPD yang dinilai tidak bersifat urgent, atau dapat ditunda dulu.Seperti halnya menunda pembangunan jalan.

Untuk sementara pemprov hanya melakukan perbaikan jalan-jalan yang dinilai rusak.Perbaikan jalan juga dapat dilakukan secara multi years dengan pemerintah pusat, sehingga beban APBD Jatim berkurang.

Selain itu, Komisi C akan mendorong Bank UMKM untuk dapat bekerjasama dengan BUMN yang ada di Jatim.

BUMN-BUMN tersebut memiliki anggaran pola kemi-

traanyang dapat disalurkan ke Bank UMKM. Ketika hal tersebut berjalan, maka yang terjadi adalah sinergitas BUMN dan optimalisasi dana CSR kepada masyarakat.

BUMN di Jatim tidak perlu kuatir terjadi hal yang

tidak diinginkan ketika kerjasama dengan bank plat merah milik pemprov, karena pola pengeloaan dananya dilakukan secara professional, bersifat sosial orientet, dan pengembaliannya ke Bank UMKM tersebut.

“Kita dalam waktu dekat akan undang khusus BUMNBUMN dan Bank UMKM agar pola kemitraan bias berjalan baik. Karena bank kita (Bank UMKM) masih membutuhkan dana lebih banyak,” pungkasnya. Q cty

PSLI Targetkan Perolehan Omzet Rp 3 Miliar

Petani di Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor mengeluhkan harga tembakau yang saat ini jeblok. padahal tahun lalu, harga cukup mahal.

Harga Tembakau Anjlok, Petani Bojonegoro Mengeluh Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah petani tembakau di Bojonegoro, terancam merugi. Sebab, harga komoditas tembakau yang siap jual anjlok hingga mencapai 60 persen. Seperti petani di Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, mereka mengeluhkan harga tembakau yang saat ini jeblok. padahal tahun lalu, harga cukup mahal.

Kasmijan, salah seorang petani tembakau asal Desa Kauman, Kecamatan Baureno mengaku, anjloknya harga tembakau tersebut dipicu oleh enggannya pihak pedagang besar (pengusaha) membeli tembakau dari petani. Ia menambahkan, tahun lalu, harga tembakau Rp 25 ribu perkilogram untuk kualitas bagus dan Rp 20 ribu kualitas yang biasa. Namun sekarang harga menjadi Rp 13 ribu untuk kualitas bagus dan Rp 6 ribu berkuliatas biasa. Namun harga tersebut tidak sesuai harapan para petani tembakau.

“Harga tahun tembakau tahun ini anjlok. Kalau seperti ini terus, petani tembakau ya akan rugi.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah harus sigap untuk mengobati keresahan kami,” kata pria yang berumur (55) kepada Bhirawa, Rabu (30/9).

Dikatakannya, biaya perawatan dan pengolahan tembakau cukup tinggi. Untuk setiap hektar, petani mengeluarkan biaya hingga Rp 25 juta. “ Biaya itu termasuk sewa tanah, biaya perawatan dan pengolahan tembakau,” terangnya. Selain Desa Kauman Baureno, keresahan ini juga menimpa para petani asal Desa/ Kecamatan Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, yang tidak mau memetik tembakaunya di sawah beberapa waktu lalu dengan persoalan yang sama.

Yakni, mengenai anjloknya harga tembakau. Q bas

Produksi Garam Rakyat Pamekasan Capai 40.000

Petani-Pengusaha Sepakat Akhiri Praktik Kotor Para petani dan pengusaha bersepakat mengakhiri praktik “kotor” dalam pelaksanaan jual beli garam yang selama ini sering terjadi di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jatim. Kesepakatan itu tercapai dalam temu bisnis dan kemitraan antara perwakilan petani dengan pengusaha garam.

“Kedua belah pihak bersepakat akan melakukan praktik jual beli garam yang transparan, jujur dan sesuai dengan asas bisnis yang saling pengertian,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nurul Widiastutik di Pamekasan, Rabu (30/9).

Keluhan yang sering disampaikan pengusaha garam selama ini, ada sebagian yang curang dalam menjual hasil produksi garam mereka. Antara lain, kualitas garam jelek dicampur dengan kualitas garam yang bagus dengan tujuan agar garam jelek itu diang-

Dalam pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2016, DPRD memprioritaskan program-program yang dapat melindungi masyarakat dari melemahnya perekonomian. Salah satunya perlindungan bagi pelaku penggerak UMKM.

gap garam baik. Perusahaan menganggap garam bagus dan membeli sesuai dengan kualitas harga bagus.

Namun, setelah garam tersebut hendak digunakan diketahui bahwa di dalamnya banyak garam yang berwarna kuning yakni dengan kualitas jelek. “Mereka sepakat hal semacam itu tidak akan diulangi lagi,” kata Nurul.

Sementara, dari sisi pengusaha yang selama ini sering menjadi keluhan adalah dalam hal timbangan yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya, biasanya 15 kilo-

Petani dan pengusaha bersepakat akan melakukan praktik jual beli garam yang transparan, jujur dan sesuai dengan asas bisnis yang saling pengertian.

gram, hanya tercatat 10 kilogram atau 12 kilogram. “Ini juga menjadi komitmen pengusaha bahwa mereka tidak akan seperti itu lagi,” kata Nurul Widiastutik.

Nurul yakin, jika kedua belah pihak, yakni antara petani dengan pengusaha garam berpegang teguh pada komitmen mereka masing-masing, maka ia yakin, kedua belah pihak akan samasama diuntungkan. Sementara itu, produksi garam rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jatim hingga kini mencapai 40.000 ton.

“Jumlah produksi yang mencapai sekitar 40.000 ton ini berdasarkan laporan hasil produksi di tiga kecamatan produsen garam di Pamekasan ini, sesuai hasil pendataan petugas penyuluh lapangan,” kata Nurul Widiastutik Ia lebih lanjut menjelaskan, jumlah 40.000 itu meliputi hasil produksi garam dari lima jenis teknologi produksi garam yang diterapkan masyarakat petani Pamekasan. Masing-masing teknologi produksi garam Maduris Tradional, produksi garam Potugis, Geomimbran, produksi garam dengan sistem ulir filter dan produksi garam dengan sistem teknologi rumah kaca. Nurul menjelaskan, setiap tahun, produksi garam rakyat di Pamekasan biasanya mencapai 89.000 ton lebih, apabila cuaca normal. Hasil produksi garam sebanyak itu dihasilkan dari luas lahan tambah garam yang 917,22 hektare yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Q din,ant

Surabaya, Bhirawa Menghadapi lesunya kondisi ekonomi saat ini, sejumlah seniman masih optimis bahwa Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) yang akan digelar Hari Jumat (2/10) mendatang di Surabaya dapat meraup omzet penjualan sebesar Rp3 miliar. Karena dasar dari ilmu seni memang harus memiliki optimis bahwa hasil karya yang dibuat mampu menarik konsumen untuk membeli.

M. Anis Ketua PSLI mengungkapkan hampir di semua sektor perekonomian sedang tertimpa krisis. Semua penjualan produk mengalami penurunan omzet.

Tetapi dengan kondisi ekonomi yang lesu, seorang seniman harus tetap untuk berkarya menghasilkan buah piker sebagai sumbang sih pembangunan bangsa.

“Kenapa kita sangat percaya,

bahwa target Rp3 miliar bisa tercapai ? kita berkaca pada tahun 2014 omzet penjualan kita mencapai Rp2.7 milar dengan 800 hasil karya seniman yang terbeli oleh penikmat seni.

Dengan nilai sebesar itu, kami percaya bahwa PSLI hari jumat esok pasti akan lebih banyak peminat,” ujarnya, Rabu (30/9) kemarin.

Lanjut Anis, PSLI kali ini akan di hadiri oleh Pak de Karwo selaku Gubernur Jatim, budayawan Eros Jarot, dan Menkopolhukam Indonesia Luhut Panjaitan. Selain para pejabat dan budayawan PSLI juga memberikan seminar gratis yang terbuka untuk umum.

“Nanti acara terdapat seminar yang pembicaranya adalah pemerhati dan pelaku seni rupa Indonesia. Dalam seminar tersebut membahas perkembangan seni

rupa Indonesia, dalam seminar ini tidak di pungut biaya.

Masyarakat awam boleh mengikuti seminar ini. PSLI kali ini mengundang 228 pelukis dari seluruh Indonesia, dengan 168 stan yang kami sediakan di gedung JX Internasional jalan Ahmad Yani Surabaya ,” tuturnya.

Selain seminar dan pameran, bagi siswa SMA akan di adakan workshop yang di hadiri oleh seniman Dwi Maryanto Wicaksono Adi dan Aminudin Siregar. “ Kami tidak ingin sekedar pameran lukisan semata dan seminar, tetapi kami juga ingin memberikan ruang bagi anak muda dan masyarakat untuk berapresiasi oleh karena itu kami membuka ruang seluasluasnya untuk masyarakat dan anak muda untuk lebih dapat berkreasi,” tutupnya. Q wil

Tiga Raperda Inisiatif DPRD Dibahas, Disetujui Dua Menjadi Perda Difinitif

Ketua DPRD Kab. Madiun, Drs. Djoko Setijono disaksikan Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos menandatangani dokumen 2 Raperda menjadi Perda Kabupaten Madiun tahun 2015.

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos disaksikan Ketua DPRD Kab. Madiun, Drs. Djoko Setijono, menandatangani dokumen 2 Raperda menjadi Perda Kabupaten Madiun tahun 2015.

Satu Dipending Karena Belum Ada Kesepakatan S

etelah melalui Rapat Paripurna DPRD Pembahasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Madiun 2015 dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD Kab. Madiun dengan Eksekutif, Rabu siang (30/ 9), akhirnya 2 Raperda disetujui menjadi Perda Devinitif dan 1 Raperda dipending dengan pertimbangan, muatan materinya masih harus diadakan pengkajian yang mendalam.

Sidang paripurna DPRD Kab. Madiun, membahas Pengambilan Keputusan bersama DPRD Kab. Madiun terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Kab. Madiun Tahun 2015, dengan Ketua Pansus I Sutrisno, SE. MA membahas satu Raperda menjadi Perda devinitif. Yakni Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Perempuan dan Anak.

Sidang paripurna DPRD Kab. Madiun berikutrnya, Ketua Pansus II Riska Candra Sakti, ST, membahas dua Raperda menjadi Perda devinitif. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Arsip disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.definitif.

Adapun Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat, belum dapat disetujui untuk ditetapkan dalam rapat paripurna, hari ini (Rabu 30/9. Red), karena masih harus dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap muatan materi pasal demi pasal dalam Raperda ini.

Dengan demikian, Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos merima penyerahan dukumen Rekomendasi 2 Raperda menjadi Perda devinitif Kabupaten Madiun tahun 2015 dari Ketua DPRD Kab. Madiun, Drs. Djoko Setijono disaksikan para pimpinan DPRD Kab. Madiun bersama anggota serta para undangan lainnya.

Menurut Ketua DPRD Kab. Madiun, Drs. Djoko Setijono, terkait dengan penetapan Dua Raperda Inisiatif DPRD diatas, kepada semua pihak diharapkan untuk memberikan per-

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kab. Madiun, Drs. Djoko Setijono menyerahkan dokumen 2 Raperda menjadi Perda devinitif Kabupaten Madiun 2015 kepada Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos pada sidang paripurna. hatian dan kontrol sesuai kapasitas dan bfungsi masing-masing terhadap penyelenggaraan Perda tentangBantuan Hukum untuk Masyarakat.

Hal ini perlu disampaikan dengan pertimbangan bahwa untuk penyelengaraan kegiatan seperti ini menggunakan dana yang bersumber dari APBD. Karena itu, bagi para penyelenggara maupun penerima bantuan sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan jangan samapi melakukan penyimpangan yang justru dapat mengarah pada tindak pidana.

Demikian halnya, lanjut Djoko Setijono segera setelag Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini diberlakukan, maka Bupati Madiun dapat menindaklanjuti dengan penunjukkan petugas penyelenggara kearsipan dan mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan tentang teknis kearsipan. Sehingga melalui sistem penyelenggaraan kearsipan, diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Juga perlindungan terhadap hak-hak kkeperdataan serta bpeningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

Masih menurut Djoko Setijono, terkait ditundanya penetapan Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat, maka kepada anggota DPRD, Eksekutif maupun semua pihak dimohon dapatnya terus mengadakan kajian terhadap muatan materi yang belum dapat disepakati.

“Sehingga pada saatnya pembahasan Raperda berikutnya untuk muatan materinya telah siap dan Insyaallah akan kita bahas kembali pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2016 yang akan datang,”katanya..

Sementara itu, Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos.pada sidang paripurna DPRD Kab. Madiun, Rabu (30/ 9) menyambut baik dan mengucapkan, “Kepada yang terhormat anggota DPRD Kab. Madiun, terima kasih atas disahkannya dua Raperda Inisiatif DPRD menjadi Perda devinitif Kabupaten Madiun 2015 melalui sidang paripura DPRD dengan agenda Pembahasan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Madiun berjalan lancar dan tertib,” ungkap Bupati Muhtarom. Q dar*

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Biaya Pilkada Kota Batu Diperkirakan Naik 2 Kali Lipat Kota Batu, Bhirawa Biaya pelaksanaan Pilkada Kota Batu tahun 2017 diperkirakan naik 2 kali lipat dibanding Pilkada tahun 2012 lalu.

Kenaikan drastis biaya Pilkada tersebut diperkirakan karena naiknya biaya yang diajukan KPU Kota Batu.

Kalau dalam tahun 2012, biaya yang diajukan KPU Kota Batu hanya Rp 6,5 milyar, namun kini mengajukan anggaran sebesar Rp 12,7 milyar. Pengajuan tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Batu, Rochani, kepada Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Selasa sore (29/9).

Menurut Rochani, kenaikan anggaran Pilkada tak bisa dihindari karena KPU harus menanggung biaya pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye pasangan calon.

“KPU kan harus menanggung biaya kampanye pasangan calon, sehingga biayanya otomatis naik dibanding dengan ajuan Pilkada 2012 lalu,” tutur Rochani.

Biaya sebesar itu menggunakan asumsi jumlah pemilih 160 ribu, TPS 420, 5 pasangan calon dan anggaran pelaksanaan selama 12 bulan.

Sementara itu Wawali Punjul Santoso mengatakan bahwa pengajuan anggaran Pilkada masih menunggu ajuan anggaran Kesbangpol, Polres dan Kodim. “Selain anggaran untuk KPU, kan juga ada anggaran Panwas, anggaran keamanan dan anggaran untuk Kesbang. Setelah terkumpul semua, nanti akan diajukan ke Tim Anggaran dan Walikota Batu, sebelum dimasukkan ke APBD,” terang Punjul.

Ditambahkan, karena pelaksaan hari pemungutan suara dilaksanakan Pebruari 2017, maka anggaran Pilkada akan dialokasikan selama 2 tahun anggaran.

Sehingga Tim Anggaran nanti akan memilah, mana yang harus dibiaya di APBD tahun 2016 dan mana yang dibiaya dalam APBD tahun 2017.

“Kalau total anggaran Pilkada tahun 2012 lalu hanya Rp 10 milyar, baik itu untuk KPU, Panwas, Polres, Kodim maupun Kesbang. Sedangkan untuk Pilkada mendatang seperti akan naik, karena KPU saja mengajukan sebesar itu,” tukas Punjul.

Dijelaskan, pengajuan anggaran Pilkada tersebut diharapkan segera masuk karena saat ini Tim Anggaran mulai menampung ajuan anggaran dari masingmasing SKPD untuk penyusunan RAPBD 2016. “APBD kan harus sudah disahkan Desember mendatang, sehingga bulan Oktober harus sudah diajukan ke DPRD,” tandas Punjul. Q sup

Ansor Jatim Minta Paslon Tak Saling Menghujat Kab Malang, Bhirawa Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) Jawa Timur (Jatim) mengajak ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang, agar lebih komunikatif dan kreatif supaya masyarakat Kabupaten Malang bisa memberikan rasa simpati kepada paslon.

Sebab, tegas Ketua Banser NU Jatim dr Usman Usman, Rabu (30/9), kepada wartawan, paslon yang komunikatif dan kreatif dalam kampanye, hal itu akan memberikan simpati pada warga Kabupaten Malang. Karena dalam kampanye paslon saling menghujat bukan zamannya lagi.

“Semakin paslon perang hujatan maka akan turunkan simpati masyarakat,” ujarnya.

Dia katakan, dirinya mengkhawatirkan jika paslon saling menghujat dalam kampanye, akan berdampak pada suara pemilih, dan bahkan prosentase golput akan semakin besar. Sehingga untuk mendapatkan simpati warga, para paslon untuk mengadu kreatifitas tentunya yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan begitu, secara tidak langsung akan mengurangi konflik disaat tahapan Pemilukada seperti sekarang ini.

“Pemilukada Kabupaten Malang harus bisa diciptakan paslon dengan sejuk dan damai. Sehingga para paslon tidak hanya harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, namun juga harus saling berkomunikasi dengan paslon lainnya.

Karena ini sangat penting yaitu untuk menekan terjadinya konflik,” papar Usman, yang juga warga Kabuaten Malang. Selain paslon harus komunikatif dan kreatif dalam kampanye, lanjut dia, tim sukses masing-masing paslon dan simpatisan paslon juga harus ikut menjaga ketertiban, agar proses Pemilukada Kabupaten Malang bisa berjalan denga lancar dan damai. Karena Pemilukada berjalan aman, kuncinya hanya di paslon, tim sukses, dan penyelenggara pemilu.

Dalam kesempatan itu, Usman juga mengatakan, untuk mengamankan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2015, pihaknya akan menurunkan anggota Banser sebanyak 5000 orang personel.

Dari ribuan Banser yang diterjunkan untuk pengamanan Pilbup Malang, hal ini agar dalam pelaksanaan pencoblosan calon bupati (cabup) bisa berjalan dengan lancar.

“Banser nantinya juga akan terlibat aktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik hak suaranya, agar Pemilukada Kabupaten Malang berjalan dengan demokratis. Dan Banser juga akan ikut membantu KPU untuk memperkecil golput, yaitu dengan cara aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pilbup mendatang,” jelas dia, yang juga sebagai dokter puskesmas di wilayah Kota Malang. Q cyn

MALANG RAYA

9

Selidiki Pemilih Ganda, KPU Kerahkan PPK Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah mengerahkan tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyelidiki Daftar Pemilih Ganda (DPG). Karena sebelumnya, tim pemenangan pasangan calon (paslon) Bupati Malang nomor urut dua Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi menemukan DPG pada daftar pemilih.

“Kami sudah mengerahkan seluruh PPK untuk mengecek kembali Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diduga ganda. Sehingga dengan adanya temuan DPG itu, maka KPU Kabupaten Malang melakukan penyelidikan, agar waktu pencoblosan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang tidak terjadi persoalan,” kata Komi-

sioner KPU Kabupaten Malang Sofie Rahma Dewi, Rabu (30/ 9), kepada wartawan. Selain itu, ia melanjutkan, penyelidikan DPS tersebut sangat penting menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sehingga 33 PPK yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang untuk meneliti kembali DPS, dan jika ditemukan

maka akan kita perbaiki sebelum DPS ditetapkan sebagai DPT. Sementara, jumlah DPS sebanyak 2,1 juta orang, dari total penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2,8 juta orang.

“Penetapan DPT akan kita lakukan pada 2 Oktober 2015 mendatang, sehingga dalam penetapan DPT tersebut, jumlah pemilih bisa berkurang dan bahkan bisa bertambah.

Sehingga sebelum penentapan DPT maka KPU melalui masing-masing PPK untuk melakukan cross cek kembali,” tutur Sofie.

Secara terpisah, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut Dua Hj Dewanti Rumpoko-Hj

cahyono/bhirawa

Sofie Rahma Dewi Masrifah Hadi, Bagyo Prasasti Prasetyo membenarkan, jika dirinya telah menemukan DPG secara menyeluruh di wilayah kecamatan. Sedang-

kan total DPG tersebut mencapai 28.554 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 14.160 orang, dan perempuan sebanyak 14.394 orang.

“Dan jika DPS tidak diperbaiki oleh KPU, pasti akan rawan terjadi kecurangan dalam Pemilukada nanti,” terangnya.

Dirinya berharap, KPU Kabupaten Malang sebelum menetapkan DPT terlebih dahulu harus melakukan perbaikan DPS. Karena DPG akan dimanfaatkan paslon lain, terutama paslon incumbent. Dan jika DPS tidak diperbaiki maka pihaknya akan melaporkan KPU Kabupaten Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Q cyn

Panwas Minta Pemilih Ganda Dibersihkan

muhammad taufiq/bhirawa

Wakil Walikota Malang Sutiaji, menyapa masyarakat yang hendak memasang alat KB di Puskesmas Gribik, Rabu (30/9) kemarin.

Kampanyekan KB, Pemkot Malang Libatkan TNI Malang, Bhirawa Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, karena itu pertumbuhannya harus dikendalikan dan direncanakan.

Menurut Wakil Walikota Malang, Sutiaji, sesuatu yang direncanakan dengan baik maka akan berdampak positif pada keluarga dan lingkungan. Termasuk dalam hal memiliki anak, harus benar-benar direncanakan. Itulah sebabnya Keluarga Berencana (KB) menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sutiaji, pada acara pencanangan pembukaan KB dan Kesehatan yang digelar atas kerjasama Kodim 0833 Baladhika Jaya dengan Pemkot Malang, di Puskesmas Gribig Kelurahan Madyopura Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu 30/9 kemarin.

Menurut Sutiaji makna KB itu diletakkan pada aspek perencanaan dan pengendalian,

bukan pencegahan. Karena Anak merupakan anugerah dari yang maha kuasa.

“Artinya bukan bicara jumlah anak, tapi yang penting dan mendasar orang tua harus mampu membangun tanggung jawab utuh atas masa depan setiap anak serta kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi keluarga, “ujar Wakil Walikota yang juga seorang ustadz itu. Lebih dari itu, lanjutnya merupakan kewajiban setiap manusia, untuk menyiapkan pendidikan bagi seorang anak. Jika dilakukan perencanaan yang baik maka sang anak akan memperoleh kesempatan untuk menyenyam pendidikan yang tinggi.

“Tampa perencanaan, hak-hak anak, pasti terabaikan, kalau saudaranya banyak, hak-hak anak akan terbagi dengan yang lain, makanya orang tua harus merencanakan dengan matang,”tukasnya.

Secara khusus lanjut dia, Pemkot Malang, telah berupaya semaksimal mungkin untuk men-

dorong masyarakatnya mengikuti program KB, bahkan Satuan Kerja Perangkat. Daerah (SKPD), yang menangani masalah tersebut adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. (BKBPM).

“KBnya kita taruh di depan, ini menandakan jika Pemkot Malang serius dalam menangani persoalan. KB di Kota Malang,”imbuhnya.

Sementara Komandan Kodim 0833 Baladhika Jaya, Aria Yudha menambahkan, langkah TNI dalam hal ini KOREM 083 dan KODIM 0833 Baladhika Jaya, di bidang KB dan kesehatan, tidak lepas dari perspektif manunggal TNI dengan masyarakat terkait dirgahayu TNI. “Ketahanan negara dan ketahanan masyarakat, diantaranya terbangun melalui kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, makanya program ini kita sinergikan dengan programnya Pemkot Mal ang, ”ujar Aria Yudha. Q mut

Kab Malang, Bbhirawa Ketua Panwas Kabupaten Malang telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwascam agar mengawal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh PPS dan PPK secara ketat, terutama terkait dengan pembersihan nama-nama pemilih ganda.

“Kami sudah instruksikan agar DPT bersih dari Pemilih Ganda. Kalau masih ditemukan nama Pemilih Ganda, maka lebih baik penetapan DPT ditunda,” kata Ketua Panwas Kabupaten Malang, Wahyudi kepada bhirawa, Rabu (30/9).

Instruksi tersebut disampaikan ke seluruh Panwascam yang sedang melakukan pengawasan pelaksana an Penetapan DPT di tingkat PPS dan PPK, Selasa malam (29/9). Hal ini menyusul temuan 28.554 pemilih ganda oleh Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Tim Pemenangan Paslon 2 telah menyampaikan data by name by addres pemilih yang diduga ganda.

Sehingga kewajiban KPU dan jajarannya adalah membersihkan nama-nama pemilih ganda tersebut sebelum menetapkannya menjadi DPT,” tegas Wahyudi.

Instruksi tersebut disampaikan secara tegas, bahkan kalau perlu rapat pleno penetapan DPT dibuat deadlok, jika masih ditemukan Pemilih Ganda dalam DPT yang akan ditetapkan. “Proses pembersihan harus dilakukan mulai di tingkat PPS dan PPK karena sesuai temuan Tim Paslon 2, kegandaan pemilih tersebut tersebar di sejumlah TPS dalam satu desa dan satu kecamatan,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 2, Bambang Siswanto mengaku pihaknya akan all out mengawal pembersihan pemilih ganda. “Seluruh Tim Pemenangan tingkat kecamatan telah kita bekali data pemilih ganda di masing-masing kecamatan. Lebih baik penetapan DPT lambat tetapi bersih dari pemilih ganda,” kata Bambang usai menjalani klarifikasi temuan pemilih ganda di Panwas Kabupaten Malang, Senin malam (29/9).

Ditambahkan, temuan pemilih ganda tersebut dengan menshoot nama dan NIK dari DPS di masing-masing kecamatan.

“Jumlah itu baru pengecekan nama dan NIK yang sama di tingkat kecamatan. Tidak menutup kemungkinan nama dan NIK yang sama di tingkat kabupaten akan lebih besar lagi. KPU harus mencross nama dan NIK yang sama di tingkat kabupaten. Kalau tidak dilakukan, maka kami meyakini DPT yang ditetapkan belum bersih,” tuturnya.

Sesuai jadwal dan tahapan Pilkada Kabupaten Malang, penetapan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten Malang baru akan dilakukan pada Jumat (2/10). Sedangkan saat ini masih berlangsung rekapitulasi DPT di tingkat kecamatan. Q sup

Wawali Ingatkan Peran Satpol PP Malang, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memiliki peranan yang sangat penting, dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda) karena itu, Satpol PP harus tetap bekerja secara profesional.

“Anda semua bukan PNS yang afkiran, atau PNS yang tersisih, tapi justru anda ini merupakan PNS yang mul-

tifungsi, tidak saja mahir dalam hal administrasi tapi juga mampu mengahadapi persoalan di masyarakat, secara langsung,” ujar Sutiaji, saat menutup Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satpol PP di Komplek Bela Negara Rabu (30/9) kemarin.

Lebih lanjut disampaikan Wawali, Satpol PP, harus mampu meningkatkan fungsi, dan

memahami regulasi, dalam hal ini adalah Perda Kota Malang.

Sehingga setiap langkah yang diambil tidak merugikan Pemkot dan masyarakat.

“Satpol ini, pengaman Perda, pekerjaanya sangat krusial, yang dihadapi masyarakat sendiri, makanya dibutuhkan katajaman berfikir, dalam mengaplikasikan antara tindakan dan aturan,”imbuhnya. Kendati be-

gitu, Satpol juga dituntut untuk bersikap humanis, terhadap pelanggar perda harus mengutamakan, tindakan persuasif bukan tindakan yang represif.

“Yang dihadapi adalah masyarakat sendiri, para pelanggar perda termasuk para PKL. Makanya yang dikedepan adalah tindakan persuasif, bukan represif,”imbuhnya.

Sementara itu, para anggota

Satpol PP, ini telah mengikuti Diklat sebanyak 150 jam pelajaran, dalam waktu 15 hari, dari tanggal 15 s/d 30 September 2015, diikuti oleh 40 anggota Satpol PP. Secara resmi usai mengikuti diklat, dilepas Wakil Walikota Malang H. Sutiaji. Dalam acara pelepasan yang menandai berakhir dan ditutupnya diklat dasar bagi Anggota Satpol PP.Q mut

Langgar Aturan, Gedung Berlantai 3 Harus Dipangkas Tidak mematuhi batasan yang diberikan dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan, pembangunan guest house yang ada di Jl.Diponegoro terpaksa dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rabu (30/9). Kelebihan bangunan berlantai tiga yang berbahan beton ini terpaksa dipangkas oleh petugas.

Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan baru dalam izin mendirikan bangunan di Kota Batu.

“Namun untuk keamanan dan menghindari adanya kerusakan di bagian bangunan yang lain, maka ada inisiatif dari pemilik untuk melakukan pembongkaran sendiri bangunan yang dianggap melanggar peraturan ini,”ujar Kepala Satpol PP Kota Batu, Robiq Yunanto, Rabu (30/9).

Namun demikian kemarin, petugas Satpol PP telah membongkar tembok-tembok digedung tersebut yang tidak terbuat dari beton.

Diketahui, pembangunan gedung berlantai 3 yang ada di Jl.Diponegoro itu, sesuai dengan IMB akan diperuntukkan sebagai guest house dengan nama Apple Green.

Namun sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), ada

perubahan dalam IMB di tahun 2015 ini. Jika sebelumnya pembangunan gedung diberikan jarak 17 meter dari sepadan jalan, namun di tahun ini jarak tersebut diperpanjang menjadi 20 meter dari sepadan jalan.

Dan ketelodoran dilakukan oleh pengembang proyek guest house Apple Green. Gedung berlantai 3 yang dibangunnya itu berjarak 17 meter dari sepadan jalan. Akibatnya, bangunan yang didirikan kelebihan 3 meter dari jarak yang diberikan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu.

“Sebenarnya kita tahu akan jarak 20 meter tersebut. Namun kami mencoba meluruskan pembangunan gedung ini dengan bangunan-bangunan

anas bachtiar/bhirawa

Petugas Satpol PP saat membongkar tembok di lantai 2 dalam proyek pembangunan guest house di Jl. Diponegoro, Rabu (30/9) yang ada di kanan-kiri kita. Dan akhirnya batas pembangunan kita majukan,”ujar Kepala Proyek Guest House Apple Green, Choirul Firmansyah.

Cara pandang Choirul ini langsung ditentang dan disalahkan oleh BPMPT yang siang itu juga mendatangi guest house bermasalah ini. “Ya tidak bisa diputuskan seperti itu. Bisa jadi bangunan-ba-

ngunan yang ada di sekitarnya mendapatkan IMB berdasarkan peraturan yang lama. Memang IMB akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap kondisi fisik bangunan yang ada,”tegas Kabid Pelayanan Perijinan BPMPT, Satrio Wicaksono MT. Dan atas temuan pelanggaran ini, katanya, harus segera dilakukan penyesuaian.

Dan jika penyesuaian tak segera dilakukan, maka aka nada peringatan tegas dari Pemerintah Kota. “Dan jika peringatan ini tetap tidak diindahkan, maka bisa jadi akan dilakukan pencabutan terhadap IMB yang telah dikeluarkan,”tambah Satrio.

Jalan tengahpun diambil agar proyek pembangunan guest house ini tetap bisa berjalan.

Pemilik ataupun pelaksana proyek diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri. Hal ini dilakukan agar pemangkasan yang dilakukan tidak merusak kondisi bangunan guest house yang lain.

“Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pemangkasan ini. Namun sebelumnya akan kita bicarakan dulu dengan owner atau pemilik,”ujar Choirul Firmansyah. Dengan adanya temuan ini, dirinya harus memangkas bangunan beton berlantai tiga selebar 15x3 meter. Dan atas kejadian ini diperkirakan dirinya mengalami kerugian hingga ratusan juta Rupiah. Q nas

OLAHRAGA

10

Gagal Raih Emas Pra PON, Sepak Takraw Lakukan Evaluasi

LINTASAN

Pelatih Mitra Kukar Akui Persib Lawan Berat Samarinda, Bhirawa Pelatih Mitra Kukar Jafrie Sastra mengakui Persib Bandung yang akan dihadapi pada babak semifinal Turnamen Piala Presiden 2015 merupakan lawan berat yang tidak mudah untuk ditaklukkan.

"Materi pemain Persib cukup komplit di semua lini, bahkan beberapa pemain cadangannya juga punya kualitas yang sama dengan pemain inti," kata Jafrie Sastra saat dihubungi Antara dari Samarinda, Rabu.

Kesebelasan Mitra Kukar akan menjamu "Maung Bandung" pada laga semifinal pertama di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, Minggu (4/10).

Selanjutnya pada 10 Oktober, giliran Rizky Pellu dan kawan-kawan yang melawat ke Bandung.

Menurut Jafrie, dengan kekuatan yang dimiliki, sangat wajar apabila juara Indonesia Super League (ISL) 2014 itu bisa merebut juara grup A dengan hasil sempurna tiga kali kemenangan.

Bahkan, lanjut Jafrie, Persib juga telah melewati ujian berat di babak delapan besar dengan menyingkirkan salah satu tim kuat PBFC Samarinda.

Namun demikian, Jafrie Sastra mengatakan timnya juga telah melewati ujian berat pada babak delapan besar ketika berhasil menyingkirkan tim PSM Makasar dengan sedikit keberuntungan melalui keunggulan produktifitas gol tandang.

"Kami juga telah melewati berbagai ujian berat dan saat ini kami sudah menginjakkan kaki di babak empat besar, tentu kami punya harapan yang lebih, ya minimal tim ini bisa lolos ke final. Kalau bisa sampai merebut gelar juara," tegasnya.

Melihat grafik penampilan anak-anak asuhnya yang hanya menang sekali dari lima kali pertandingan sejak babak penyisihan, Jafrie mengakui banyak hal dalam timnya yang patut menjadi evaluasi.Q ant

Sultra Godok 56 Atlet Perahu Naga Kendari, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Tenggara menggodok 56 atlet perahu naga, kayak dan cano menghadapi prakualifikasi PON XIX yang dijadwalkan 13-19 November 2015 di Jawa Barat.

Sekretaris PODSI Sultra Firman Aco di Kendari, Rabu, mengatakan 56 atlet yang sedang menjalani pelatihan terpusat direkrut dari klub-klub maupun binaan pengurus tingkat kabupaten/kota.

"Dari 56 orang pedayung yang intensif menjalani latihan akan diseleksi menjadi tim inti sebanyak 34 orang. Seleksi untuk menemukan pedayung terbaik menjadi otoritas pelatih," kata Firman.

Penyelenggaraan pelatihan terpusat menghadapi pra-PON November 2015 terbilang singkat namun atlet dan pelatih tetap semangat menjalankan program latihan.

PODSI Sultra yang dikenal sebagai lumbung atlet nasional mempersiapkan 56 atlet, terdiri dari 14 pedayung putri dan 42 putra.

Pelatih perahu Sultra Dodong mengatakan volume latihan disesuaikan dengan kondisi stamina para atlet agar ada keseimbangan.

Idealnya setiap jenis lomba, yakni perahu naga, kayak dan cano diperkuat masih-masing atlet namun karena kuota terbatas dari KONI Sultra sehingga ada pedayung yang bertanding rangkap.

"Kalau para atlet konsentrasi pada satu jenis atau nomor pertandingan pasti kesiapan lebih maksimal," kata Dodong.Q ant

Surabaya, Bhirawa Ambisi sepak takraw Jatim untuk bisa meraih medali emas di Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) di NTB, akhirnya kandas setelah di babak final kalah dari Jateng baik disektor putra maupun putri. Meski demikian kedua finalis sudah memegang tiket berlaga di PON Jabar 2016.

ist

Tim putra Takraw Jatim harus puas dengan medali perak setelah di babak final Pra PON di NTB kalah dari Tim putra Jateng.

Manager Speak Takraw Jati, Edi Santoso mengatakan, kegagalan meraih emas ini menjadi pelajaran berharga bagi atlet maupun pelatih. Setiba di Surabaya ia akan mengumpulkan pelatih untuk melakukan evaluasi.

"Ini pelajaran berharga dan kita harus melakukan evaluasi, baik itu pemain atau program latihan. Agar kita bisa mempertahankan juara umum PON," kata Edi Santoso saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (30/9).

Walau meraih perak, namun Sepak Takraw Jatim putra maupun putri sudah memastikan lolos ke PON dan berhak mengikuti semua nomor, seperti tim, double event,regu dan tim double event. "Finalis di Pra PON berhak tampil di semua nomor yang dipertandingkan di PON," kata Edi. Pada final Pro PON, tim putra Jatim harus mengakui keuggulan Jateng dengan skor 0-2. Sedangkan tim putri Jatim juga gagal meraih emas setelah kalah dari Jateng dengan skor 2-1.

Sementara itu Pelatih Tim Putri Jatim, Ony Diar Akhyanto menjelaskan, kalau kekuatan kedua tim cukup seimbang, sehingga pertandingan berlangsung sangat ketat.

Tim putri Jatim juga diperkuat beberapa pemain yang pernah menghuni Pelatnas seperti Binti Sholikah, Maharani dan Heny Eka, demikian juga Jateng yang juga memiliki materi pemain yang merata di semua regu.

"Materi pemain merata, tapi Jateng lebih cermat menyusun strategi," katanya. Q wwn

Bupati Sambut Baik Banyuwangi International Run Jakarta, Bhirawa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik penyelenggaraan lomba lari "Banyuwangi International Run 2015" yang menurutnya akan memberikan berbagai efek positif bagi masyarakat daerahnya.

"Saya tidak memikirkan pada 'direct impact' misalnya langsung ke pemasukan daerah, tapi lebih ke 'indirect impact' misalnya dari sisi promosi dan rakyat juga mendapat semangat dengan adanya tamu-tamu baru," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Meskipun tidak bisa memprediksi seberapa besar pengaruh ajang lari internasional itu bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Anas mengaku yakin bahwa penyelenggaraan berbagai event internasional yang sudah sejak empat tahun terakhir gencar dilakukan di Banyuwangi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

"Pendapatan per kapita naik 96 persen dari Rp17,2 juta per orang per tahun, sekarang sudah Rp33,7 juta per orang per tahun," tuturnya.

Acara "Banyuwangi International Run" yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2015 dan ditargetkan mampu menarik 1.000 pelari dari dalam dan luar negeri itu, kata dia, merupakan pelengkap dari event-event olahraga yang sudah terlebih dulu diadakan di Kabupaten Banyuwangi.

Di antaranya ajang balap sepeda "International Tour de Banyuwangi Ijen", kemudian acara "Kite Surfing" yang digelar di Pulau Tabuhan dan diikuti 40 negara, serta "Banyuwangi International Surfing Competition" yang diikuti peserta dari 16 negara.

Dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga internasional itu,

Pemda Banyuwangi lebih menawarkan konsep dipadukan dengan potensi alam dan wisata yang dimiliki Banyuwangi.

"Kami bikin event internasional tidak perlu sepak bola karena kalau membuat pertandingan sepak bola internasional kami butuh Rp300 miliar untuk bangun stadion. Saya selalu berusaha mengedepankan alam seperti sepeda alam internasional, surfing internasional, yang kesemuanya menggunakan potensi alam," tutur Anas yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Pemda Banyuwangi juga telah melakukan koordinasi dan berbagai persiapan termasuk di antaranya menyiapkan penginapan bagi para peserta "Banyuwangi International Run 2015".

"Selain satu hotel bintang empat yang menjadi sponsor, kami juga punya dua `dormitory tourism' dan satu hotel atlet yang baru selesai dibangun," kata Anas.

Sementara itu, ditemui dalam konferensi pers pada Selasa (29/9), Ketua Perlombaan "Banyuwangi International Run 2015" Pandu Buntaran mengatakan bahwa alasan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi ajang lari yang mempertandingkan nomor 5 kilometer dan 10 kilometer itu karena daerah yang dijuluki sebagai "The Sunrise of Java" tersebut cocok dengan konsep "sport tourism"| yang diusungnya.

"Banyuwangi juga sangat nyaman bagi para pelari karena ruas-ruas jalannya lebar," ujarnya.

Selain mendapat tawaran total hadiah sebesar Rp100 juta rupiah, kata Pandu, para peserta juga akan berkesempatan menyaksikan "Banyuwangi Ethno Carnival 2015" yang rencananya akan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya.Q ant

Petinju putri Vika Lido Butar Butar menantang Lee Ai Jin, juara nasional Malaysia dalam pertandingan tinju amatir dan profesional.

Petinju Remaja Batam Tantang Juara Nasional Malaysia Tanjungpinang, Bhirawa Petinju putri yang masih remaja, Vika Lido Butar Butar menantang Lee Ai Jin, juara nasional Malaysia dalam pertandingan tinju amatir dan profesional memperebutkan sabuk dan medali emas dari Kapolres Tanjungpinang.

Ketua Panitia Penyelenggara Tinju Amatir dan Profesional Santos Promotions Rahmad Nasution di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan Vika masih duduk di bangku SMA di Batam, yang dilatih R Jon di Sasana Wira Boxing Camp Batam untuk menjadi petinju berbakat.

"Vika merupakan nasional dikelasnya yang akan bertarung dengan juara nasional Malaysia. Pertarungan ini pasti seru," ujarnya.

Delapan Atlet Jambi Lolos PON 2016 Undian Semifinal Untungkan Sriwijaya

Jambi berhasil meloloskan delapan atletnya ke PON 2016, usai melihat Hasil kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON yang berakhir di Bandung.

Jambi, Bhirawa Hasil kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON yang berakhir di Bandung, Jawa Barat pada 26 Septmber 2015, Jambi berhasil meloloskan delapan atletnya ke PON 2016.

Pengurus Wushu Jambi Saga Rosa di Jambi Rabu, mengatakan jika dilihat dari hasil prakualifikasi dan ketetapan dari PB WI, maka Provinsi Jambi telah me-

Kamis Pon 1 OKTOBER 2015

ngantongi atau meloloskan delapan atletnya menuju PON 2016 di Jawa Barat.

Hasil kejurnas yang sekaligus babak prakualifikasi PON tersebut menempatkan delapan atlet lolos yakni dinomor sanda atau tarung yakni dibagian putrinya ada empat, yakni Friska Ria Wibowo dikelas 48 kg yang meraih medali perunggu.

Kemudian Melisa Try Andani dikelas 52 kg berhasil

meraih medali perak, Veni Febriana Umarella kelas 56 kg juga meraih medali perak dan Hawaris yang berada diperingkat delapan atau batas kelolosan.

Sedangkan empat atlet putra dinomor sanda yang lolos ke PON adalah Okky Kurniawan dikelas 52 kg yang berhasil meraih medali perunggu, kemudian Teguh Wijaya kelas 60 kg raih perunggu, Rio Setiadi kelas 75 kg dapat perak dan Fedrizal dikelas 65 kg berada pada posisi delapan besar nasional.

Jambi pada kejurnas atau babak prakualifikasi PON tersebut mengirimkan 13 atlet yang terdiri atas 11 atlet dinomor tarung atau sanda dan dua atlet untuk nomor seni atau taulo.

Untuk nomor tarung atau sanda, Jambi menurunkan atlet disemua kelas pertandingan putra tujuh dan putri empat sedangkan seninya akan turun dinomor dullian berpasangan putri.

Sedangkan untuk seni atau taulo hasil dari Nanda dan Karen masih menunggu keputusuan PB WI apakah mereka lolos atau tidak.Q ant

Malang, Bhirawa Pelatih Arema Joko Susilo menyatakan hasil undian (drawing) babak semifinal yang bakal digelar 3 dan 4 September nanti menguntungkan bagi Sriwijaya FC karena memiliki waktu pemulihan lebih lama.

"Kondisi pemain Sriwijaya FC lebih 'fresh' ketimbang Arema karena anak asuh Benny Dollo itu hanya melakoni pertandingan 11 menit pada babak perempat final lalu, sebab tim lawannya, Persebaya mundur. Sedangkan Arema harus bertanding mati-matian untuk meraih tiket semifinal di kandang Bali United," katanya di Malang, Jawa Timur, Rabu.

Hasil drawing babak semifinal Piala Presiden yang dilakukan Selasa (29/9) di Jakarta, menempatkan Arema Cronus Indonesia Malang dan Sriwijaya FC kembali akan bertemu. Pertandingan yang menggunakan sistem kandang dan tandang (home away) itu, Arema bakal menjamu Sriwijaya pada leg pertama di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (3/10) dan leg kedua bakal digelar di kandang Sriwijaya FC pada Minggu (11/10), namun tempatnya masih belum ditentukan.

Lebih lanjut, Joko Susilo yang akrab dipanggil Gethuk itu mengatakan selain lebih fresh, pemain Sriwijaya FC juga sudah terbiasa dengan suasana dan kondisi bermain di Stadion Kanjuruhan daripada Arema yang sangat jarang bertanding di Stadion Jakabaring sebagai kandang Sriwijaya FC. Sebenarnya, lanjut Gethuk, kedua tim sama-sama diuntungkan karena sudah pernah saling bertemu, bahkan

terakhir bertemu di babak penyisihan group di Stadion Kanjuruhan, namun Sriwijaya lebih diuntungkan karena sudah terbiasa di Malang.

"Kalau Arema menjalani laga leg pertama di kandang Sriwijaya akan lebih diuntungkan dan leg kedua di kandang," ujarnya.

Namun demikian, Gethuk optimistis jika anak asuhnya bisa segera kembali memulihkan kondisi sebagai persiapan laga semifinal yang digelar Sabtu (3/ 10) mendatang di Stadion Kanjuruhan.

Sebagai persiapan Cristian Gonzales dan kawan-kawan dijadwalkan kembali menjalani latihan, Rabu (30/9) hari ini setelah menjalani libur usai melakoni babak perempat final di kandang Bali United.

"Kami tetap optimistis mampu meladeni, menguimbangi dan mengalahkan Sriwijaya FC. Kami memang harus bekerja lebih keras lagi, sebab Sriwijaya FC pasti punya strategi dan taktik lain, bahkan motivasi bertandingnya juga lebih sempurna karena juga sama-sama memperebutkan tiket final," katanya.

Arema lolos babak semifinal setelah mengalahkan Bali United 2-1 pada leg pertama di Stadion Kanjuruhan dan 23 di Stadion Kapten Dipta Gianyar-Bali, sehingga agregat golnya 5-3. Sedangkan Sriwijaya FC lolos babak semifinal setelah bertanding selama 11 menit di Palembang karena Persebaya yang menjadi lawannya mengundurkan diri.

Selain Arema dan Sriwijaya FC, dua tim lain yang juga lolos babak semifinal adalah Mitra Kukar dan Persib Bandung.Q ant

Kepala Sasana Wira Boxing Camp Batam R Jon, menyatakan Vika sudah siap menghadapi Lee Ai Jin di GOR Kacapuri Tanjungpinang pada 14 November 2015. Vika memiliki cukup waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri melawan Lee. "Vika dalam kondisi stamina dan fisik yang cukup prima untuk bertarung menghadapi Lee," ujar Jon. Dia mendukung upaya Tim Santos Promotions untuk memajukan kembali tinju amatir dan profesional di Kepri, khususnya di Tanjungpinang.

Kegiatan positif seperti itu harus terus dikembangkan, dengan menggelar kejuaraan-kejuaraan tinju amatir dan pro agar bakat serta talenta para remaja dapat disalurkan dengan baik.

Dari kejuaraan tinju itu, terbuka kemungkinan muncul petinju berbakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kami punya banyak petinju berbakat, termasuk Vika, petinju perempuan satu-satunya yang masih duduk di bangku SMA 4 Batam," ucapnya.

Sementara itu Promotor tinju termuda di Asia, George Santos dan pelatih tinju era 80-an Azman P dan Randy Hutagalung sepakat mendukung bangkitnya tinju amatir dan profesional di Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang dan Bintan yang selama ini mati suri.

"Saya melihat tinju amatir dan pro kita sudah mati suri, makanya kami ingin kembali mengangkat citra tinju pro dengan menggelar kejuaraan tinju amatir dan profesional di Kota Tanjungpinang," kata promotor tinju George Santos ketika ditemui saat menyaksikan kegiatan "sparing partner" di lapangan olah raga Hotel Aston Tanjungpinang.

Jika situasi mendukung, gedung olah raga serta fasilitas tinju memadai, Santos Promotions akan terus menggelar kejuaraan tinju di Tanjungpinang.

"Meredupnya tinju amatir dan pro di Kepri itu tidak lain karena kurangnya frekuensi pertandingan yang digelar, dan alokasi anggaran untuk kegiatan olahraga di bidang tinju yang masih minim," katanya.

Azman P dan Randy Hutagalung, pelatih yang melatih tiga petinju asal kota Tanjungpinang mengatakan Andy Y Bronco Rain dari Sasana Polres Tanjungpinang, Syahrial dari sasana Angkasa Lanud Boxing camp Tanjungpinang, Pranda Aidil dari sasana Besteep siap bertarung.Q ant

Kamis Pon, 1 OKTOBER 2015

Harga BBM OktoberDesember 2015 Diputuskan Tetap l Sambungan hal 1

“Kami ingin menjaga stabilisasi harga di masyarakat. Kalau enam bulan terlalu panjang, sehingga diputuskan tiap tiga bulan sekali,” katanya.

Perubahan periodisasi harga BBM tersebut juga berdasarkan masukan Komisi VII DPR agar tidak terlalu sering mengubah harga BBM karena menimbulkan gejolak harga komoditas lainnya khususnya bahan pokok.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja menambahkan, pertimbangan utama harga BBM tidak berubah adalah menjaga stabilisasi perekonomian. “Jadi selama tiga bulan ke depan (OktoberDesember), masyarakat dan juga dunia bisnis punya kepastian. Pemerintah akan menetapkan harga BBM selanjutnya pada Januari mendatang,” katanya.

Pemerintah memutuskan per 1 Oktober hingga 31 Desember 2015, harga BBM jenis premium di wilayah penugasan luar Jawa-Madura-Bali tetap Rp 7.300 per liter, solar subsidi Rp 6.900 per liter, dan minyak tanah Rp 2.500 per liter.

Harga Premium di Jawa-Madura-Bali akan ditetapkan PT Pertamina (Persero) koordinasi dengan pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Saat ini Pertamina menjual premium dengan harga Rp7.400 per liter di Jawa-Madura-Bali.

Menurut Wiratmaja, berdasarkan perhitungan pemerintah harga premium periode Oktober-Desember 2015 seharusnya Rp 7.900 dan solar Rp 6.250 per liter. Perhitungan harga tersebut mengacu pada harga rata-rata Mogas 92 selama tiga bulan 66,71 dollar AS per barel dan MOPS solar 61,26 dollar AS per barel. “Dengan kurs rata-rata tiga bulan atau periode Oktober-Desember 2015 sebesar Rp 13.708 per dollar AS,” katanya. n ira, ins

Pemkot Batu dan BPN Hitung Estimasi Biaya Proda l Sambungan hal 1

Dalam pendataan detil yang sedang dilaksanakan ini, akan dilakukan seleksi lagi untuk menemukan bidang tanah yang layak untuk mengikuti Proda. Maksudnya, pemilik tanah yang mengajukan Proda haruslah warga yang kurang mampu. Selain itu tanah yang akan disertifikasi harus benar-benar terbebas dari kasus atau permasalahan hukum.

“Selain harus tepat sasaran, pelaksanaan Proda di Kota Batu ini juga harus bersih dari pungutan alias gratis,”tambah Wiwik.

Dalam sisa waktu hanya tiga bulan menjadi alasan utama bagi BPN Kota Batu untuk menunda Proda di Kota Wisata ini.

Akibatnya, anggaran Proda sebesar Rp 1,5 miliar telah dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang terdapat dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015.

Pihak BPN menyatakan di tahun ini yang ha­ nya menyisakan waktu Oktober, November, dan Desember, tidak mencukupi untuk melaksanakan Proda. BPN membutuhkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan semua tahapan yang ada dalam proses sertifikasi tersebut. n nas

Pejabat Nyentrik dan Gaul l Sambungan hal 1

gondrongnya sudah berusia 3 bulan. Mengenakan jaket dan rambut yang jauh dari kesan rapi, siapa menyangka bila sosok ini adalah Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Gaya bicaranya juga ceplas ceplos, tetapi hal yang penting dirahasiakan rapat-rapat. Tidak mudah memancing Amig untuk membuka strategi penanganan sampah. Seperti mesin sampah apa yang akan dipakai. “Jangan ini rahasia, “ ucapnya belum lama ini.

Ia lebih menyukai berbicara kebiasaan untuk rapat di tempat kejadian, artinya rapat di lokasi sampah yang jadi topik bahasan. Dengan begitu staf dinas juga pihak kelurahan atau pengurus RT dan RW serta warga setempat bisa mencari solusi secara cermat dan tepat serta mengeksekusi masalahnya. Kalau rapat di kantor dinas hanya mengumbar waktu dan tenaga tanpa solusi yang pas dalam menangani sampah.

Karena itu tidak mudah menemukan Amig di kantornya. “Waktu saya di kantor dinas itu hanya 30%, yang 70% lebih banyak saya habiskan di lapangan, “ ucapnya.

Saat ini yang menjadi kegelisahannya ada mafia dalam pengelolaan sampah. Mata rantai sampah akan diawasi langsung, mulai berapa iuran warga membayar sampah. Sebab yang masuk kas daerah Rp 2 ribu/bulan, padahal ada warga yang membayar lebih dari Rp 30 ribu per bulan. Ia berjanji tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Tidak mungkin orang yang berkeringat seperti pendorong gerobak sampah hanya dapat uang secuil, tetapi oknum yang tidak berkeringat malah dapat keuntungan sangat besar. n hds

11

SAMBUNGAN Gubernur Putihkan Denda Pajak PKB l Sambungan hal 1

masyarakat dan kondisi tersebut berpengaruh pada tertundanya pembayaran PKB. Bobby menjelaskan, berdasarkan penelitian perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor oleh LPPM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 2012, bahwa faktor utama penunggak pajak tidak membayar pajak adalah tidak punya uang yang mencapai 62,5 persen, sibuk dan lupa 12, 5 persen.

Sedangkan pembayar pajak patuh yang melakukan pembayaran tepat waktu merupakan suatu kewajiban 16,7 persen, dan agar tidak terkena denda dan bunga 13,2 persen. Berdasarkan penelitian itulah, pemprov selalu mengadakan pemutihan denda pajak PKB. “Terakhir kita adakan pemutihan saat ada kenaikan BBM yang sangat drastis,” katanya.

Oleh karena itu, Bobby membantah jika program pemutihan ini adalah untuk mendongkrak PAD (Pendapat­ an Asli Daerah) Jatim yang tahun ini

diprediksi akan turun. “Saya tegaskan program ini tidak untuk mendongkrak PAD. Ini murni untuk meringankan beban masyarakat. Kami berasumsi PAD yang masuk dari program ini antara Rp 50 – Rp 100 miliar saja,” ungkapnya.

Mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim ini juga mengatakan, kebijakan pemutihan ini tidak ada hubungannya dengan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 tahun. “Program ini juga tidak ada hubungannya dengan HUT Jatim yang jatuh pada Oktober,” jelasnya.

Dengan diluncurkannya kebijakan ini, Pemprov Jatim berharap dapat memperoleh beberapa manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti mendukung kebijakan Gubernur untuk membantu me­ ringankan beban masyarakat Jatim dalam menghadapi perlambatan ekonomi nasional yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat.

Kemudian, menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor, me­ ningkatkan akurasi database kendaraan

bermotor dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak. Juga mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi semua jenis layanan unggulan samsat yang ada di Jatim.

Program ini pun langsung disambut baik Dirlantas Polda Jatim Kombespol Iskandar Verdianto. Menurutnya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soe­ karwo, sangat jeli menangkap kesulitan masyarakat akibat pelemahan ekonomi yang kini tengah melanda Indonesia. Ia yakin jika program ini pasti ditunggutunggu masyarakat.

“Dari informasi yang saya dapat, di daerah-daerah lain jarang yang memberlakukan pemutihan seperti di Jatim.

Ini adalah ide brilian dari Pak Gubernur Jatim. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Dirlantas Polri bahwa di Jatim sedang ada program pemutihan yang sangat di tunggu-tunggu masyarakat karena sangat meringankan beban masyarakat,” tandasnya. n iib

Dewan Minta Pemecahan Wilayah Harus Tingkatkan Pelayanan l Sambungan hal 1

layanan kepada masyarakat,” terang Deny Novianto, Rabu (30/9) kemarin.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, dengan penambahan wilayah kecamatan, rentang kendali pengawasan wilayah menjadi lebih kecil dan fokus. Dari awalnya satu kecamatan harus menghandel 9 kelurahan, dengan pemecahan kecamatan hanya perlu mengendalikan 6 kelurahan saja.

“Karena yang diurusi jumlah kelurahannya berkurang, maka secara otomatis kualitas pelayanan kecamatan harus meningkat,” tambah anggota DPRD dua periode ini.

Setelah tim Depdagri turun, seharusnya Pemkot Mojokerto segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang berada di wilayah yang terdampak pemecahan wilayah. “Kita

di dewan juga siap jika pemkot ingin melibatkan kita dalam sosialisasi kepada msyarakat,” tambah politikus asal Kecamatan Prajurit Kulon ini.

Untuk diketahui pemecahan wilayah Kota Mojokerto menjadi tiga kecamat­ an sudah mendapat respon dari Kemendagri. “Hasil kajian yang dilakukan Pemkot Mojokerto dan Universitas Negeri Surabaya menyimpulkan pembentukan kecamatan telah memenuhi syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewi­layahan berdasarkan PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,” terang Rizari, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Rizari juga menyampaikan rekomendasi secara teknis pembentukan kecamatan di Kota Mojokerto tetap menggunakan indikator yang ada

di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Peninjauan lapangan juga telah dilakukan oleh Tim Kemendagri RI dan Tim Pembentukan Kecamatan Provinsi Jawa Timur ke Wilayah Calon Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto yang hasilnya dijadikan dasar bagi penerbitan rekomendasi Gubernur Jawa Timur.

Rencana pemekaran Kecamatan Kranggan merupakan penggabung­an kelurahan dari Kecamatan Prajurit Kulon sejumlah 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Miji dan dari Kecamatan Magersari sebanyak 4 kelurahan yaitu Kelurahan Meri, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Senatan dan Kelurahan Purwotengah sehingga total kelurahan sebagai cakupan wilayah di kecamatan hasil pemekaran tersebut sebanyak 6 kelurahan. n kar

Pertumbuhan Jumlah SMK Belum Signifikan l Sambungan hal 1

sekolah. Untuk mencapai target rasio 70: 30, Jatim mau tidak mau harus menambah SMK sebanyak 1.335. Jelas saja, itu tidak mungkin. Mengingat target 70 : 30 SMK dan SMA harus tercapai pada tahun ajaran 2016/2017 yang tinggal beberapa bulan lagi. Sementara melihat pertumbuhan SMK di Jatim dua tahun terakhir cukup melambat.

Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah SMK di Jatim telah mencapai 1.614 SMK. Jumlah tersebut bertambah menjadi 1.808 lembaga SMK pada tahun ajaran 2014/2015. Namun sayang, pertumbuhan justru tidak tampak menginjak tahun ajaran 2015/2016 ini. Jumlah SMK di Jatim tetap 1.808 lembaga. Dengan begitu jumlah kenaikan selama dua tahun terakhir baru 194 lembaga SMK. Rendahnya capaian target ini kembali dibantah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Kepala Dikbud Jatim Saiful Rachman menegaskan, target perbandingan yang dimaksud adalah fokus ke peminat SMK. Karena jika melihat perbandingan peminat SMK dengan SMA, capaian target tinggal sedikit lagi. “Jumlah lembaga iya, tapi lebih utama kepada jumlah siswa,” kata Saiful, Rabu (30/9).

Data statistik Dindik Jatim mencatat, pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah siswa SMK terdapat 631.819 siswa.

Sedangkan, SMA terdiri dari 463.790 siswa. Dengan jumlah tersebut, perbandingan siswa SMK dan SMK adalah 57,7 : 42,3. Lalu, pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah siswa SMK naik menjadi 706.140

dan siswa SMA 432.429. Perbandingan jumlah siswa pada tahun ajaran ini sudah naik mendekati target menjadi 62 : 38.

Sementara untuk mendekati target 70 : 30, jumlah penambahan siswa harus mencapai 302.861. Itupun jika proporsi jumlah SMA tetap, yakni 432.429 siswa.

Sementara jika mengejar target penambahan lembaga, dibutuhkan waktu sekitar enam tahun lagi. Namun sekali lagi Saiful mengelak, proporsi yang dimaksud adalah jumlah siswa. Penambahan jumlah siswa itu dilakukan, salah satunya, menambah rombel di sekolah. “Tapi tentunya tidak semua sekolah bisa menambah dengan mudah. Sarana dan prasarana juga harus diperhatikan,” terang Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Penambahan jumlah rombel itu, lanjutnya, harus diikuti pula menambah jenis keahlian dan guru. Saiful melanjutkan penambahan fasilitas itu ditekankan kepada lembaga swasta. Dia mengatakan dana yang dikucurkan untuk sekolah swasta dalam perbaikan itu mencapai Rp 500 miliar pada tahun ini. “Dana itu seharusnya bisa untuk mencapai target jumlah siswa.

Percuma juga kalau lembaga baik, tapi sarana dan prasarana tidak diperbaiki,” tegas mantan Kepala SMKN 4 Malang itu.

Saiful juga menegaskan data yang dipaparkan Data Pokok Pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendkbud) belum sesuai dengan data di lapangan. “Karena itu kita perlu kroscek ke lapangan,” katanya. Hal tersebut terlihat saat penyaluran dana BOS, misalnya. Setiap tahun, Saiful menjelaskan Dinas Pendidikan Jatim sering

melakukan pengembalian dana BOS. Sebab, jumlah lembaga yang tercantum di Dapodik lebih banyak dibandingkan data di lapangan.

Sementara itu, Manajer BOS Jatim Dr Sucipto mengakui bahwa anggaran BOS kerap terjadi sisa. Bahkan tahun lalu, anggaran BOS yang tersisa mencapai sekitar Rp 15 miliar. Namun demikian, anggaran yang tersisa itu tidak termasuk anggaran utama, tetapi hanya dana cadangan (buffer). “Kebetul­an tahun-tahun sebelumnya selalu ada buffer. Ini anggaran dari pusat untuk mengantisipasi jika ada sekolah yang belum menerima BOS karena masalah administratif. Tapi buffer itu sudah tidak ada lagi tahun ini,” ungkap Sucipto yang juga Sekretaris Dindik Jatim.

Sucipto mengakui, data dari Dapodik ke­rap menjadi pemicu masalah dalam pencairan BOS di lapangan. Ini karena ke­ terbatasan SDM di sekolah saat melakukan pengisian Dapodik. Misalnya, pada perta­nyaan apakah sekolah menerima BOS? Sekolah memilih jawaban tidak.

“Dengan begitu, Kemendikbud tidak akan mencantumkan sekolah tersebut dalam SK (Surat Keputusan) pencairan dana BOS,” tutur dia.

Selanjutnya, ketika ada sekolah melapor belum menerima BOS, maka Dindik Jatim baru mengusulkan lagi untuk mendapatkan SK dari pusat.

“Acuannya mencairkan BOS ya SK itu.

SK mengacu ke Dapodik. Jadi kalau ada sekolah yang salah mengisinya, kita baru susulkan dan akan dibayar menggunakan dana buffer itu,” pungkas Sucipto. n tam

Dana Kampanye Kedua Paslon Maksimal Rp 14,2 M l Sambungan hal 1

Purnomo Satriyo Pringgodigdo mengatakan, sebelum masa kampanye dibuka, paslon Rasiyo-Lucy Kurniasari dan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana diminta melaporkan saldo awal.

“Kalau laporan saldo awal tidak ada batasan maksimal atau minimal,” kata dia, Rabu (30/9) kemarin.

Namun, lanjut dia, sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota, tiap paslon bisa menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal sebesar Rp 50 juta.

Sementara, dana kampanye yang berasal dari sumbangan kelompok atau badan hukum, nilainya paling banyak Rp 500 juta. “Sumbangan ini bisa berupa uang, barang atau jasa,” ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang ini.

Sebanyak apapun dana sumbangan yang diterima, kata Purnomo, pengeluaran maksimal atau batasan dana kampanye tiap paslon sebesar Rp 14,2 miliar.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Sukses Rasiyo-Lucy, Agung Nugroho menegaskan, laporan awal dana kampanye yang sudah dilaporkan ke KPU Surabaya senilai Rp 100.100.000.

Dana tersebut berasal dari paslon yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini. “Dana ini pengeluaran mulai 8-24 September lalu,” ungkapnya.

Agung mengaku bakal realistis dengan menerima sumbangan dana kampanye dari masyarakat. Sebab, tidak semua kebutuhan kampanye tiap paslon didanai oleh KPU Surabaya.

Lembaga penyelenggara pemilihan akan membiayai pencetakan alat peraga kampanye dan sebagian bahan kampanye. Kebutuhan kampanye di luar yang didanai KPU, lanjut Agung, semuanya bakal dipenuhi sendiri.

“Yang jelas, setiap menerima sumbangan untuk kampanye, harus dilaporkan kepada KPU. Pelaporan dilakukan secara periodik,” ujar dia.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, Didik Prasetiyono menjelaskan laporan awal dana kampanye Risma-Whisnu hanya saldo Rp 100 ribu. Pihaknya mengaku tidak punya banyak uang. “Kami akan kampanye dengan sederhana,” aku dia.

Didik menegaskan, tidak akan pasang baliho dan spanduk di luar yang sudah disediakan KPU Surabaya.

Termasuk mem-branding paslon di kendaraan bermotor seperti mobil.

“Akan kami optimalkan saja pertemuan dengan warga Surabaya,” tegasnya.

Adanya keputusan ini, dia pun meminta kepada KPU Surabaya untuk memelihara alat peragam kampanye yang jumlahnya terbatas. “Kalau sudah terbatas, mbok ya dijaga. Di daerah lain itu banyak yang rusak,” lanjut Didik.

Ketika disinggung bahwa RasiyoLucy sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan warga Surabaya dibanding Risma-Whisnu, Didik membantahnya. Menurut dia, sebagai paslon petahana, Risma-Whisnu sudah melakukan selama lima tahun. “Sekarang kan Rasiyo-lucy hanya menjanjikan saat bertemu warga, sedangkan Risma-Whisnu menunjukkan buktibukti selama lima tahun memimpin,” pungkas dia. n geh

Minim Pengawalan, Silaturahim Nurwiyatno Hanya Dikawal Ajudan l Sambungan hal 1

man Forpimda. Nanti sore (kemarin, red) baru ke media massa. Jadwalnya juga sudah diatur oleh Humas,” ujar Nurwiyatno pada Bhirawa seusai kunjungan ke Markas Kasgartap III Kota Surabaya, Rabu (30/9) kemarin.

Kegiatan silaturahim Kepala Inspektorat Jatim yang ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Surabaya kemarin minim pengawalan dari jajaran Pemkot Surabaya. Dia bahkan hanya ditemani satu ajudannya kemana-mana.

Nur sapaan akrabnya mengatakan,

agenda silaturahim ini dilakukan simultan di sela-sela pekerjaannya di kantor Balai Kota. “ Ini kan hanya silaturahim saja, tidak usah dikawal. Kalau pagi saya menyelesaikan tugas-tugas rutin di kantor, begitu ada kesempatan saya bisa keluar untuk silaturahim, ” ujarnya.

Sudah dua hari, Nurwiyatno mengaku sudah mendatangi ke beberapa Forpimda di antaranya Kajari Surabaya, Kajari Tanjung Perak, Polrestabes, dan Polres Tanjung Perak.

Nur mengatakan, dia juga melakukan rapat koordinasi dengan para

asisten wali wota untuk memantapkan program-program pembangunan di Surabaya. Tugas Pj, kata Nur juga mengagendakan penyusunan APBD 2016 yang nantinya diusulkan ke DPRD Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Marinir Amirudin Harun Kasgartap III Kota Surabaya menyambut hangat kedatangan Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno untuk silaturahim. Dia menyambut positif maksud dan tujuan pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Ini tradisi yang bagus. Kalau kita merasa pejabat baru, kita harus mem-

perkenalkan diri ke mitra-mitra kerja kita. Karena saya nanti juga akan melaksanakan tugas seperti itu, saya di sini baru 23 September kemarin,” ujarnya.

Ditanya peran Kasgartap III Kota Surabaya dalam Pilkada kali ini, Kolonel Marinir Amirudin mengaku siap memonitor dan mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita berharap dan berdoa agar pelaksanaan Pilkada di Surabaya berjalan aman, lancar dan sukses. Jadi kita tidak memihak kesana-kesini.

Kita netral,” katanya. n geh

Sumber Daya Alam Terbatas, Mampu Kuasai Dunia dengan Teknologi dan Industri l Sambungan hal 1

keras memenuhi keperluan hidup. Dalam waktu kurang dari 4 dekade, negara miskin ini berubah menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Seoul sebagai ibukotanya dengan cepat bertransformasi menjadi kota utama dan pusat bisnis dan perdagangan di Asia serta mempunyai infrastruktur mutakhir. Pencapaian ini dianggap sebagai kebanggaan nasional dan keunggulan bangsa Korea Selatan.

“Dengan keterbatasan daya alam dan pengalaman perang bertahun-tahun, seluruh warga dituntut untuk memacu diri dan mandiri. Yang kami punya hanya SDM, itulah yang kami asah, bentuk dan tingkatkan. Kami memilih jualan teknologi dan industri untuk meng­ uasai dunia,” kata Kepala Departemen Hubungan Internasional Silla University Dr Kyung Tae Kang mengungkap keberhasilan Korea Selatan menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan di dunia karena kemapanan ekonomi dan industrinya.

Dr Kyung Tae Kang mengatakan Jung Ju Young (1915-2001) adalah

peletak dasar industri nasional dan perintis globalisasi di Korea Selatan lewat perusahaannya Hyundai Group.

Anak petani ini pernah menjadi buruh tani, kuli bangunan, dan kuli pelabuhan.

Siapa nyana ia bisa menjadi raja otomotif terbesar di Korea dan industri (termasuk konstruksi) kaliber dunia.

“Warga Korea Selatan sangat meng­ agumi Jung Ju Young, dan bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Bahwasanya untuk berhasil, semua orang harus bekerja keras, disiplin, mandiri dan memiliki jiwa nasionalis. Artinya kualitas SDM berkorelasi langsung dengan keberhasilan, kemajuan sebuah negara,” katanya.

Menurut Dr Kyung Tae Kang, karena keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki itulah, Korea Selatan mengandalkan otak untuk survive. Caranya dengan jual teknologi dan industri. Dari negara Ginseng ini lahirlah perusahaanperusahaan besar seperti Lotte Group, Samsung, LG dan Hankook Tire. Perusahaan ini aktif melakukan penetrasi pasar internasional, termasuk pasar Indonesia. Keberhasilan mereka makin

menguasai dunia tak lepas dari diplomasi budaya K-Pop yang bisa diterima banyak negara.

Karena itu kata Dr Kyung Tae Kang, Indonesia bisa belajar banyak dari Korea Selatan untuk bangkit dan berkembang.

Apalagi Indonesia memiliki modal yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam dan lahan yang luas. Untuk diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas di dunia, total luasnya adalah 5.193.250 km² yang mencakup daratan dan lautan. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah 6 negara lainnya, yaitu Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil dan Australia.

Bandingkan dengan Korea Selatan yang hanya memiliki luas 99.274 km2 , lebih kecil dibandingkan dengan Korea Utara.

“Kuncinya ada di tekat, semangat untuk berubah,” kata Dr Kyung Tae Kung.

Waspada Keamanan Meski ekonomi menunjukkan perkembangan pesat, tetapi Korea Selatan selalu waspada akan keamanan dalam nege­

rinya. Khususnya gangguan dari Korea Utara. Proteksi keamanan dilakukan di seluruh kota, termasuk di Busan.

Di kota metropolis kedua setelah Seoul ini, seluruh jembatan dan gedung, bangunan bertingkat memiliki standar pengamanan khusus. Di bawah jembatan dipasangi bom yang siap meledak sewaktu-waktu. Di lantai atas semua gedung bertingkat disiapkan persenjataan lengkap yang memiliki kemampuan untuk menembak helikopter musuh.

Pengendalian operasi persenjataan ini dilakukan oleh militer setempat. “Itu bentuk proteksi Kota Busan jika sewaktu-waktu Korea Utara menyerang kami.

Standar itu juga berlaku di seluruh kota di Korea Selatan,” kata Chun Hyun Bum alis Glenn, local guide rombongan Pemkot Surabaya saat berkunjung ke Busan dan Seoul 20-23 September kemarin.

Glenn menuturkan jika suatu saat terjadi perang dengan Korea Utara dia yakin seluruh pria di Korea Selatan akan membela negaranya. Mereka tidak mau mengalami nasib lama lagi, menjadi negara terjajah hingga ratusan tahun. “Seluruh pria Korea Selatan se-

mua siap membantu negara jika terjadi perang. Apalagi kami sudah dilatih oleh negara (maksudnya wajib militer, red),” katanya.

Korea Selatan merupakan salah satu dari beberapa negara yang masih mempertahankan wajib militer bagi warga negaranya, khususnya laki-laki. Mereka wajib menjalankan tugas militer selama dua tahun. Semua pria yang sudah cukup umur atau berusia minimal 18 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani akan mendapat panggilan melalui surat untuk melaporkan kesiapannya ikut wajib militer. Surat itu akan datang tiga kali.

Respon untuk panggilan pertama dan kedua masih bisa ditunda, tapi tidak untuk panggilan terakhir.

Tidak ada yang bisa menolak akan kewajiban ini, bahkan anak pejabat hingga artis sekali pun. Selama dua tahun itu, aktivitas warga yang ikut wajib militer benar-benar berhenti seperti kuliah, kerja. Namun, mereka akan diberi kemudahan oleh pihak kampus atau tempat bekerja sehingga setelah cuti selama dua tahun mereka bisa melanjutkannya kembali tanpa ada yang dirugikan. *

UTAMA

12

Kamis Pon, 1 OKTOBER 2015

LINTAS PERISTIWA

DPD Desak Pelebaran Jalur Madura Dipercepat Pamekasan, Bhirawa Anggota DPD RI asal Jatim, Ahmad Nawardi mendesak Pemerintah Pusat mempercepat pelebaran jalur lalu lintas penghubung empat kabupaten di Pulau Madura, karena transportasi di Pulau Garam itu kian padat. “Kemacetan sudah sering terjadi di sepanjang jalur lalu lintas Bangkalan menuju Sumenep.

Ini menunjukkan bahwa jalur lalu lintas di Madura ini kurang memadai dan perlu segera dilakukan pelebaran jalan,” katanya saat berbincang dengan Antara di Pamekasan, Rabu (30/9).

Nawardi menjelaskan, sejak jembatan Suramadi dioperasionalkan, arus lalu lintas di Pulau Garam ini mulai padat, karena warga luar Madura, sangat mudah untuk datang ke Madura. Sedangkan jalur lalu lintas yang ada di Pulau Madura, terutama jalur penghubungan empat kabupaten di Pulau Garam ini belum cukup memadai.

Nawardi menjelaskan, dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan DPD RI Kementerian terkait, memang telah menetapkan hendak melakukan pelebaran jalan di Pulau Madura. Langkah ini dilakukan untuk menunjang kelancaran akses transportasi di Pulau Madura.

Apalagi pemerintah telah menetapkan Madura sebagai kawasan khusus.

“Makanya, kami mendesak agar pelaksanaan pelebaran jalan itu segera diselesaikan, baik pelebaran jalan di wilayah selatan, maupun di wilayah utara Madura,” tutur Nawardi, menjelaskan.

Selain itu, sambung dia, yang penting juga untuk dilakukan, adalah koordinasi antara empat kabupaten yang ada di Pulau Madura. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal, Sampang, Madura ini menuturkan, pimpinan empat kabupaten di Madura sejauh ini terkesan sulit untuk berkumpul membicara pembangunan Madura terintegratif. Q din,ant

Ratusan pengendara Becak Motor (Bentor) di Jombang melakukan aksi unjuk rasa.

Ratusan Abang Bentor Geruduk Kantor DPRD Jombang, Bhirawa Ratusan pengendara Becak Motor (Bentor) di Jombang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendatangi gedung DPRD, Rabu (30/9) untuk menolak pelarangan Bentor memasuki kawasan tertib lalu lintas. “Kami menolak larangan tidak boleh masuk kawasan kota. Karena kalau itu dilarang, kami makan apa.

Sebagai pengemudi becak motor adalah mata pencaharian kami,”ujar Yulianto koordinator Paguyuban Becak Diesel Kawulo Alit, mengatakan.

Yulianto tukang becak yang biasa

mangkal di kawasan simpang tiga Jombang mengatakan bahwa Peraturan Bupati Jombang No.7 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas membuat abang becak tidak bisa bebas mencari makan untuk keluarga. Karena dalam pasal 8 disebutkan bahwa becak motor, kereta kelinci, mesin giling bermotor, sepeda cinta, dilarang memasuki kawasan tertib lalu lintas.” Terus kami harus mencari penumpang dimana, karenanya itu peraturan bupati kita tolak,”ujarnya menambahkan.

Hal yang sama juga dikatakan Heri pengendara becakmotor mesin lain yang

mengatakan,dirinya bersama tkang becak motor sudah menerima sosialisasi tentang pelarang beroperasinya becak motor” Kita minta agar becak motor tetap diperbolehkan beroperasi dan masuk kota,”tandas abang becak yang mangkal di alun-alun Jombang ini menambahkan.

Aksi para pengemudi bedes ini ditemui Wakil DPRD Jombang, Minardi. Hanya saja, dewan belum bisa memberikan keputusan. Alasannya, dewan harus melakukan pembahasan terlebih dulu dengan pihak berkepentingan. “Kami akan menampung tuntutan saudara. Selanjutnya akan

kita bahas dengan pihak terkait,” kata politisi asal Partai Demokrat ini.

Pernyataan itu tidak membuat puas para pendemo. Mereka tetap ingin ketegasan. Akhirnya, dicapai kesepakatan untuk sementara becak motor diperbolehkan beroperasi, kecuali memasuki kawasan jalur T, yakni Jalan Wahid Hasyim, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Abdurrahman Wahid. “Jika ada teman pengemudi bentor yang ditangkap.

Maka kami kembali turun jalan. Satu ditangkap, semua turun jalan,” ujar para abang becak bersama-sama. Q rur

MK Loloskan Calon Tunggal

KPU Kabupaten Blitar Tunggu Aturan Pusat Kabupaten Blitar, Bhirawa Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan daerah yang punya pasangan calon tunggal tetap bisa melaksanakan Pilkada, KPU Kabupaten Blitar yang menjadi salah satu daerah memiliki calon tunggal masih menunggu aturan resmi dari Pusat.

Wahid Wahyudi

Babat-Jombang Disiapkan Tiga Jalur Rel Alternatif Lamongan, Bhirawa Rencangan pengembangan rel kereta api jalur Babat Kabupaten Lamongan menuju Jombang, Jatim, disiapkan tiga jalur alternatif, dua di antaranya jalur lama dan satu jalur baru. Penjabat Bupati Lamongan Wahid Wahyudi, mengaku lebih condong menggunakan jalur alternatif ketiga, yakni jalur baru yang lebih panjang dari jalur lama, serta memerlukan upaya pembebasan lahan.

“Jalur lama dirasa lebih memiliki azas manfaat, sebab mempunyai nilai bisnis tinggi dan memenuhi azas keselamatan, karena membentang sepanjang 84,87 kilometer melewati tujuh stasiun, 13 lintasan sebidang dan 8 sungai,” ucapnya di Lamongan, Rabu (30/1).

Wahid yang juga masih menjabat Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Provinsi Jatim itu mengaku, meski dirinya condong memilih jalur ketiga atau jalur baru, namun PT KAI lebih menyikapi dengan menggunakan jalur lama. “Dalam pertemuan sebelumnya, PT KAI mengaku lebih baik menggunakan jalur lama karena akan lebih mudah dalam proses pembebasan lahannya,” ucapnya. Selain itu, jalur lama berada di lahan yang menjadi milik PT KAI dan lebih pendek, yakni membentang sepanjang 72,44 kilometer melewati 6 stasiun, 13 lintasan sebidang dan 8 sungai. “Namun di jalur lama ini sekarang sudah berdiri banyak bangunan, juga ada Puskesmas dan Polsek Kedungpring,” ucapnya. Q yit,ant

Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan, pihaknya tidak ingin ada beda persepsi atas keputusan tersebut. Bahkan pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI soal kejelasan Pemilukada lanjutan di Kabupaten Blitar.

“Kami menungggu keputusan KPU RI tentang bagaimana kelanjutan hasil Pemiliahan

Kepala Daerah 2015 untuk Kabupaten Blitar,” kata Imron Nafifah saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Blitar, Rabu (30/9) kemarin.

Pihaknya juga tetap melaksanakan kegiatan tahapan persiapan penyempurnaan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar. Sebab sebelumnya meskipun akan di-

laksanakan pada tahun 2017 yang akan dating karena hanya ada calon tunggal, tugas yang belum selesai tetap berjalan seperti biasanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Sementara kami tetap melaksanakan tugas kami sebelumnya sesuai dengan jadwal, kami juga siap jika Pemilukada di Kabupaten Blitar lanjut,” jelasnya.

Sementara Pengurus DPC. PDIP Kabupaten Blitar yang juga Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Gatot Darwoto, berharap KPU Kabupaten Blitar segera menangkap dan menjemput bola atas

putusan MK tersebut agar calon Bupati Blitar, Drs. Rijanto yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar berpasangan dengan Ketua DPC. PDI Perjuangan, Marhaenis Urip Widodo yang saat ini sebagai calon tunggal bisa melaksanakan Pilkada 2015 ini. Karena keputusan MK jelas dan tidak perlu didesak dan ditekan.

“KPU harus segera bergerak, apalagi anggaran masih ada. Kami juga akan melaksanakan sosialisasi karena meskipun nantinya bentuk pilihanya hanya setuju dan tidak setuju kami tidak boleh le-

Penguatan DPD Hanya Bisa Lewat UU DPD Jakarta, Bhirawa Harapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi, peran dan wewenang, hanya bisa ter wujud bila DPD memiliki Undang Undang (UU) sendiri. Sebab sepanjang 11 tahun usianya, DPD terbelenggu oleh UU yang menempatkan DPD tak bisa menyamai atau sejajar dengan DPR. Dalam pembuatan UU, hak DPD terbatas, hanya bisa mengajukan dan ikut membahas saja. Hak memutus kan RUU menjadi UU hanya ditangan DPR dengan Presiden, DPD diluarnya.

Kondisi seperti ini diakui Wakil Ketua DPD RI Prof Farouk Muhamad, sebagai batu ujian yang selama 11 tahun telah menelikung DPD untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah yang diwakilinya. Dia ber harap kewenangan baru DPD yang diperoleh dari putusan MK, bisa merubah kedudukan DPD menjadi sejajar dengan DPR. Paling tidak kese jajaran itu bisa

dalam bentuk Tripartit, yakni DPD // DPR // Presiden,” ucap Wakil Ketua DPD RI, senator asal NTB Prof Farouk Muhamad dalam dialog kenegaraan tema “11 Tahun DPD RI” , Rabu (30/9).

Nara sumber lain, anggota DPR RI Martin Hutabarat (Gerindra) dan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Martin Hutabarat menyebutkan, DPD adalah buah reformasi yang setengah hati. Ketika anggota MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan dibubarkan, dibentuklah DPD sebagai lembaga baru yang diharapkan mengganti peran Utusan Daerah di MPR. Ketika DPR dianggap tidak mampu mengurus rakyat, DPD diharap bisa menjadi pengganti DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun harapan itu ternyata sirna, selama 11 tahun usianya, DPD hanya memperjuangkan kesetaraan fasilitas dan kedudukannya belaka.

“Kekecewaan rakyat pada DPD sampai memunculkan niat

banyak pihak untuk membubarkan DPD. Namun harus diakui, sistem ketata negaraan kita yang dibuat pasca reformasi, tidak memberi wewenang luas pada DPD. Untuk mem-presentasi kannya sebagai wakil rakyat yang ada di daerah. DPD hanya diposisikan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah,” jelas Martin.

Diakuinya, DPD telah memperju angkan reposisi terhadap fungsi dan perannya, dalam memperjuangkan kepentingan daerah/rakyat kedalam sistem ketatanegaraan kita. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah memper tegas hak dan kewenangan konstitusi onal DPD. Tapi itu belum cukup untuk mengangkat DPD menjadi sejajar DPR selama DPD tidak memiliki UU sendiri. Margarito Kamis menyebut pada usianya yang ke 11, DPD masih saja galau dan banyak keluhan. Padahal fasilitas dan kedudukan sebagai lembaga negara, sama dengan DPR. Q ira

ngah,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui, hasil putusan MK daerah yang punya pasangan calon tunggal tetap bisa melaksanakan Pilkada mengabulkan sebagian gugatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada atau UU Pilkada. Nantinya mereka dipilih dengan cara referendum atau sistem setuju atau tidak setuju, dimana ada tiga daerah yang memiliki caon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kabupaten Blitar Jatim dan Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Q htn

Disnaker Sosialisasi K3 ke Tenaga Pengawas Pemprov, Bhirawa Meningkatkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja, red) di Jatim, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pendudukan (Disnakertransduk) Jatim melangsungkan kegiatan sosialisasi pesawat tenaga produksi dan peralatan turbin yang diikuti pengawas baik yang ada Disnaker kab/ kota dan perusahaaan yang menggunakan turbin uap dan air di Jatim. Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, sosialisasi ini menyangkut mengenai keamanan dan kesehatan petugas operator pengguna pesawat tenaga produksi dan peralatan turbin.

“Potensi pekerjaan seperti ini memang cukup berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan terjadinya penyakit di tempat kerja, maka perlu ada pengendalian pembinaan dan pengawasan khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau petugas operator itu,” katanya, Rabu (30/9).

Dikatakannya, pekerja atau petugas operator tersebut dalam pekerjaannya sudah dilindungi dengan peraturan perundangan menyangkut K3 dan peralatan yang dimiliki juga harus sertifikasi dan standar K3.

“Semua harus dilakukan agar pekerjaan berlangsung dengan aman. Semua pekerjaan harus dicek secara serius. Selain itu menjaga hubungan antara pekerja, pengusaha, dan masyarakat juga dibutuhkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya. Q rac

Air Terjun Dolo, Destinasi Wisata Keluarga Tingkat Kunjungan Meningkat dari Tahun ke Tahun Menghabiskan waktu libur bersama keluarga, kerabat maupun pasangan perlu tempat yang cocok agar waktu menjadi terasa berkualitas. Air terjun Dolo yang berada di selatan Kabupaten Kediri bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk melepaskan kepenatan setelah menjalankan aktivitas bekerja.

Air Terjun Dolo menawarkan kesejukan murni dan panoramanya sangat mempesonakan, lokasinya yang berada tengah kawasan hutan gunung besuki menambah asri dan sejuk di kawasan ini. Selain Airterjun yang terletak di kawasan Gunung Besuki, bagi pencinta alam juga merupakan alternatif yang sangat menarik untuk ditaklukan dan dinikmati.

Salah satu pengunjung dari Budi Ariyanto mengatakan, Kawasan Wisata pegunungan air terjun Dolo adalah salah satu tempat yang menjadi idolanya, menurutnya keindahan obyek

wisata ini semakin lengkap dengan adanya udara yang segar dan sejuk khas pegunungan, ditambah suasana yang hijau dan tenang dan kealamian dari air terjunnya sendiri “Tempat ini sudah menjadi wisata favorit, dari Jaman saya masih sekolah, hingga sekarang tempat ini masih menjadi jujugan wisatawan dari dalam maupun luar daerah” kata Budi yang mengaku datang bersama keluarga besarnya Wisata dikawasan pegunungan Besuki ini juga menyuguhkan area yang sangat lumayan bagi pencinta alam untuk ditaklukkan, dengan ketinggian sekitar

1800 meter dari permukaan air laut,untuk perjalanan menuju Air Terjun Dolo, rutenya berupa tangga-tangga dari bebatuan yang dibuat melingkari daerah tersebut. Bebatuan tersebut menambah pesona dan nilai tersendiri yang membedakan dengan air terjun ditempat lain.

Apalagi di saat-saat tertentu, suara kicau burung terdengar tanpa henti. Daerah ini memang terdapat banyak burung-burung yang sengaja dibiarkan hidup di kawasan sekitar Air Terjun Dolo. Selain dapat menambah suasana asri, juga dapat membuat wisatawan betah berlamalama di sini. Burung-burung yang ada di kawasan ini dilindungi oleh pemerintah karena termasuk cagar budaya alam.

Tersedia pula Camping Ground bagi pengunjung yang ingin tinggal dan menikmati suasana kawasan ini lebih lama. Beberapa

meter dari air terjun, kita dapat menemukan kebun sayur dan strowberi di sebuah pondokan yang terbuat dari bambu, pengunjung bisa membeli sayuran dan stroberi yang masih segar bahkan bisa langsung dapat memetiknya sendiri dari pohon.

3 Besar Penyumbang PAD di Sektor Pariwisata Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan mengatakan jika dari tahun ketahun tingkat kunjungan wisatawan nusantara di kawasan wisata besuki terus meningkat meskipun tidak signifikan, namun kedepan Pemkab Kediri optimis kan menjadi tujuan wisata yang favorit.

“Kunjungan dalam tiap tahun meningkat 1-3 persen, dengan kalkulasi kunjungan 900 orang tiap minggu, tahun 2015 target kunjungan di wisata besuki ini sekitar 50000 wisatawan” kata Haris

Air Terjun Dolo menawarkan kesejukan murni dan panoramanya sangat mempesonakan, lokasinya yang berada tengah kawasan hutan gunung besuki menambah asri dan sejuk.

Dengan tingkat kunjungan yang terus meningkat, Kawasan wisata ini menjadi penyumbang PAD terbesar ketiga setelah Wisata Kelud dan Ubalan, Target PAD

tahun ini Rp 343, 847,000 dari 22 tempat wisata di kabupaten Kediri, dan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya mampu tercapai.

Q ervan cholis