Binder20agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Banyak rekan yang hendak menginvestasikan modal dalam bentuk restoran dan kafe lebih memilih untuk menunda membuka bisnisnya karena nilai dolar sedang gila-gilaan, ditambah naiknya bea masuk bahan impor,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Apkrindo Jatim Tjahjono Hariono

Kamis Legi, 20 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

20 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Opening Ceremony Muktamar Ahli Bedah Indonesia ke-XX di Hotel Shangrila Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 Membuka Seminar Asosiasi Kesetaraan Gender oleh Asosiasi Pusat Studi Wanita Indonesia 11.00 Ground Breaking Caspian Tower Mayjen Sungkono

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Lestarikan Permainan Tradisional, Kota Batu Gelar Festival Egrang Kota Batu, bhirawa Sebanyak 1.300 Siswa SD/MI dan SMP/MTs berjalan menggunakan egrang sepanjang Jalan Panglima Sudirman sejauh 500 meter lebih dalam Festival Egrang yang digelar Pemkot Batu, Rabu (19/8).

Kegiatan ini mengambil start di perempatan BCA melalui depan Balaikota Batu dan finish di kompleks Block Office.

Kepala BKD Kota Batu Achmad Suparto selaku Ketua Pelaksana Festival Egrang, mengatakan bahwa egrang merupakan salah satu permainan tradisional yang bisa menjadi sarana pembelajaran untuk pembentukan karakter, sekaligus untuk melatih keseimbangan pembelajaran otak kanan kiri.

“Pemain egrang dituntut untuk percaya diri, mampu menjaga keseimbangan, dan mampu

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Para siswa SD/MI mahir berjalan di atas tongkat bambu dalam Festival Egrang yang digelar di Kota Batu, Rabu (19/8).

Dewan Sesalkan Pembangunan JLS yang Tak Jelas Jluntrungnya DPRD Jatim, Bhirawa Harapan DPRD Jatim agar pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) selesai pada 2018 dipastikan hanya angan-angan saja. Pasalnya, anggaran dari pusat sejak 2013 tidak turun, sementara dana Pemprov Jatim untuk menyelesaikan proyek prestisius ini sangat minim yaitu sekitar Rp 234,6 miliar. Namun sampai pertengan Agustus 2015 yang terserap hanya sekitar Rp 40,6 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Moch Alimin mengaku pembangunan JLS sangat minimalis dalam realisasinya. Yakni hanya sekitar 8,12 persen fisik yang dapat diselesaikan dengan serapan anggaran sekitar Rp 40,6 miliar saja. Artinya masih jauh dari target anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 7,7 triliun. ‘’Apalagi kondisi perekonomian bangsa menurun drastis, tentunya sangat berimbas pada penyelesaian JLS yang diharapkan mampu menekan angka disparitas di wilayah selatan Jatim. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi PAPBD Jatim 2015 yang

 ke halaman 11

Insentif PPL PEMKAB Banyuwangi menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor pertanian. Itu diwujudkan dengan memberi insentif berupa bantuan 25 motor sebagai kendaraan operasional bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). “Ini sebagai bentuk penghargaan kepada p a r a P P L yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Semoga kendaraan Abdullah Azwar Anas

 ke halaman 11

Sentil..  Demo, Kejaksaan Dapat Kado Obat Masuk Angin  Kebanyakan angin kerjanya ngowos  PNS Koruptor Tidak Dijatuhi Sanksi  Mereka hidup di negara surga koruptor  DPRD Minta Pemkot Selektif Terima CSR  Diteliti jangan uang sogokan

Tugas Penting Pj Adalah Sukseskan Pilkada Empat Daerah Resmi Dijabat Pj

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menekankan kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi, dan silaturahim antar instansi vertikal maupun horizontal di dalam setiap melakukan tugas-tugas dan pengambilan keputusan.

Sedangkan tugas penting dari

Pj adalah menyukseskan Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Koordinasi sebagai elemen penting yang harus dimiliki oleh Pj dalam menunjang kesuksesan Pilkada. Salah satunya, koordinasi harus dilakukan dengan baik antara pemerintah dengan pimpinan dewan. Lebih baik

mendatangi daripada didatangi.

Pj harus datang pada pimpinan dewan untuk mendiskusikan permasalahan daerah dengan baik dan santun,” pinta Gubernur Soekarwo saat melantik Pj Wali Kota Blitar, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Lamongan

 ke halaman 11

Tepis Ada Masalah Internal, PAN Serahkan Rekomendasi Asli Rasiyo-Abror KPU Surabaya, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim menyerahkan rekomendasi asli untuk pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Abror ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Rabu (19/8).

“Sekjen DPP PAN yang mengantar surat rekomendasi asli ke Surabaya. Tapi yang mengantar ke KPU Surabaya, saya dan pengurus DPD PAN Surabaya,” kata

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PAN Jatim Firda Badrie saat penyerahan rekomendasi ke KPU Surabaya.

Adapun rombongan yang ikut

Gubernur Dr H Soekarwo saat melantik Pj Wali Kota Blitar, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Lamongan dan Pj Bupati Kediri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/8).

hadir di KPU selain Firda, yakni Ketua DPD PAN Surabaya Surat, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Hartoyo serta pengurus dari PAN dan Demokrat Surabaya selaku pihak pengusung Rasiyo-Abror. “Saya diminta mendampingi

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

PAN sesaat sebelum menyerahkan kekurangan berkas pasangan Rasiyo-Abror secara tertutup ke KPU Surabaya, Rabu (19/8). Ikut hadir Ketua DPD PAN Surabaya Surat, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Hartoyo serta pengurus dari PAN dan Demokrat Surabaya selaku pihak pengusung duet ini.

Koalisi Majapahit Adukan Pelanggaran Pendaftaran ke Komisi II DPR RI Surabaya, Bhirawa Koalisi Majapahit (KM) menilai penerimaan surat rekomendasi asli pasangan calon (paslon) Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid justru menambah daftar pelanggaran pasal-pasal Peraturan KPU (PKPU) yang dilakukan KPU Kota Surabaya.

Ketua Pokja Koalisi Majapahit AH Thony mengatakan bahwa penerimaan surat rekomendasi itu sah-sah saja bila kepentingannya tidak berkaitan dengan tahapan pendaftaran Pilkada.

“Kalau tidak berkaitan dengan pendaftaran dan tidak bertujuan untuk memberi kesempatan perbaikan bagi paslon, tidak ada masalah,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (19/8) kemarin.

Sebaliknya, bila penerimaan surat rekomendasi itu oleh KPU Kota Surabaya dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan paslon, Thony mengatakan itu melanggar peraturan.

“Kalau maksud KPU begitu, ya justru semakin memperbanyak jumlah pasal peraturan yang dilanggar oleh KPU,” tambahnya.

Sebab, Thony berpendapat bahwa penerimaan surat rekomendasi itu bertentangan dengan pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Bunyi pasalnya pada ayat satu (1) sudah jelas,” jelasnya.

Pada pasal 40 ayat 1 PKPU disebutkan bahwa KPU dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran, kecuali perubahan dokumen kepengurusan parpol

 ke halaman 11

Proses Peralihan Dikmen Perlu Simulasi Kabupaten/ Kota Bisa Berikan Hibah

Dindik Jatim, Bhirawa Proses peralihan wewenang pengelolaan Pendidikan Menengah (Dikmen) SMA/SMK secara resmi akan berlaku mulai 1 Januari 2017. Namun sebelum itu, pemerintah pusat menganggap perlu adanya simulasi oleh pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota.

Simulasi dilakukan setelah serah terima pendataan Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P3D) tuntas dilakukan. Kabupaten/kota paling lambat menyelesaikan inventarisasi pendataan pada 31 Maret 2016

dan penyerahan P3D paling akhir ke provinsi pada 2 Oktober 2016. “Nanti ada simulasi saat peralihan sudah dilakukan,” ungkap Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Kurniasih usai melakukan sosialisasi dan sharing pelimpa-

han kewenangan Dikmen dari kabupaten/kota ke provinsi di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Rabu (19/8).

Kurniasih mengatakan, beberapa hal dalam P3D perlu disimulasikan. Misalnya,

 ke halaman 11

Wawancara Eksklusif dengan Bacawali Dr H Rasiyo MSi

Bermimpi Ciptakan Surabaya yang Lebih Baik, Santun dan Damai Meski sudah dikenal luas, nama Dr H Rasiyo MSi tak pernah disebut-sebut dalam blantika Pilkada Kota Surabaya sebelumnya. Namun sekali muncul, langsung mendapat respon positif dari masyarakat dan diprediksi bakal menjadi pesaing kuat calon incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, bukan sekadar calon boneka atau pelengkap petahana. Sebagai pejabat yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim, Rasiyo sudah pasti sangat kenyang pengalaman. Baik dalam birokrasi sendiri maupun dalam dunia perpolitikan, mengingat sebagai seorang Sekdaprov Jatim dia pasti sering berkomunikasi dengan politisi yang duduk di DPRD Jatim maupun pengurus partai politik lainnya.

Lantas apa mimpi Rasiyo hingga berani mengambil langkah besar dengan menantang calon incumbent dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang.

Apa modal utamanya ? Berikut petikan wawancara wartawan Bhirawa Zainal Ibad dengan Rasiyo di sela-sela kesibukannya.

Bisa diceritakan awal mula tertarik maju Pilkada Surabaya ?

Sebenarnya, prosesnya cukup lama. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) melirik-lirik calon kuat yang ada di

Surabaya, mengingat Surabaya merupakan Kota metropolitan kedua setelah Jakarta, makanya calonnya harus berbobot. Setelah terjadi kegagalan pendaftaran pada perpanjangan pertama, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan memperpanjang lagi masa

pendaftarannya di situ mulai ada keseriusan mendekati saya.

Awalnya tidak hanya kepada saya, tapi Demokrat dan PAN juga melirik tokoh lainnya seperti Pak Nuh (M Nuh, mantan Menteri Pendidikan) dan Pak Pras (Hadi Prasetyo, Asisten II Sekdaprov Jatim).

Namun setelah ditimang-timang dan melalui pertimbangan yang matang pilihannya jatuh kepada saya.

Langsung menerima tawaran tersebut ?

Saat menerima tawaran itu, saya tidak langsung mengiyakan.

Saya mikir dengan sungguh-sungguh. Saya komunikasikan dengan keluarga dan melakukan dialogdialog khusus. Akhirnya keluarga setuju mulai istri dan anak-anak saya. Pertimbangannya sederhana, karena kami melihat baik

 ke halaman 11

SURABAYA

2

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Seminar Lembaga Konsumen Media Jatim

trie diana/bhirawa

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat khususnya dalam mengkonsumsi isi berita kini Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar seminar Lembaga Konsumen Media Jatim tahun 2015 dengan tema ‘Menguatkan kekritisan masyarakat dengan membangun dan mengelola lembaga konsumen media’ di Kantor Dinas Kominfo Prov Jatim Jl A Yani Surabaya, Rabu (19/8). Adapun sebagai pembicara diantaranya Staf Ahli Kominfo RI Bidang Komunikasi dan media Massa, Dr Henri Subiakto SH MA, Direktur LKM ‘Media Watch’ Surabaya, Dra Sirikit Syah MA dan Dosen STIKOSA-AWS Surabaya, Drs Tjuk Suwarsono, tampak mereka sedang mendengarkan pertanyaan dari salahsatu peserta seminar.

Persiapan Haji Sudah 99 Persen, Jamaah Siap Diberangkatkan Surabaya, Bhirawa Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PUH) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, HM Sakur mengungkapkan bahwa saat ini persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1436 H/2015 M sudah mencapai 99 persen.

“Persiapan untuk jamaah haji, Insya Allah sudah 99 persen.

Embarkasi, maskapai, sampai kesiapan jamaah haji sudah dimatangkan oleh Kantor Wilayah Kemenag di tingkat kabupaten/kota,” kata Sakur ditemui usai rapat persiapan pemberangkatan jamaah haji, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab Kemenag Jatim yakni Embarkasi Surabaya hanya tinggal menunggu hari keberangkatan.

Pasalnya, seluruh hal yang terkait pelayanan sudah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu.

Lebih lanjut, Sakur menjelaskan memang setiap tahun ada saja beberapa jamaah haji yang belum selesai pengurusan visanya. Namun demikian, ia yakin saat hari keberangkatan seluruh visa jamaah haji dapat diselesaikan tepat waktu. “Kalau ada satu dua yang belum beres visanya itu hal biasa. Tapi kami tetap berupaya mengurusnya hingga selesai,” tegasnya.

Terkait persiapan di embarkasi, ia menuturkan para PPIH embarkasi juga telah mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan jamaah saat berada di embarkasi. Seperti katering jamaah, akomodasi dan pos layanan pemeriksaan sebelum

PANGGUNG BIROKRASI

Perubahan Struktur Gerindra Jatim Tuai Protes Kader DPD Gerindra Jatim, Bhirawa Perubahan stuktur pengurus di tingkat DPD Partai Gerindra Jatim banyak menuai protes dari para kader. Protes ini terkait posisi inti struktur partai bukan diduduki oleh kader tulen Partai Gerindra sendiri, melainkan ‘orang’ pendatang dari partai yang tidak lolos parlemen.

Untuk posisi Sekertaris DPD Partai Gerindra Jatim misalnya, yang semula ditempati Faf Adisiswo kini diambilalih nama baru yaitu Anwar Sadad yang latar belakangnya bukan kader tulen melainkan dari PKNU . Anwar Sadat masuk ke Gerindra untuk bisa maju Pileg 2014 lalu.

Sementara untuk posisi Ketua DPD Partai Gerindra Jatim tetap dijabat Soepriyatno.

Sumber di internal Partai Gerindra mengaku, dipilihnya Anwar Sadad sebagai Sekertaris partai banyak menuai protes dari para kader partai. Dikarenakan sosoknya di Gerindra masih terbilang baru dan loyalitasnya kepada partai masih diragukan.

“Jas yang dipakai Anwar Sadad saat ini memang Gerindra, tapi tidak bisa dipungkiri jiwa dan hatinya masih PKNU. Saat ini dia duduk sebagai Sekertaris partai, akan dijadikan apa partai ini.

Kalau seperti itu caranya bisa jadi staf biasa saja masuk Gerindra bisa langsung dapat posisi Ketua DPC asal dekat dan bisa jadi penjilat di Ketua DPD” tegas sumber yang tidak ingin disebutkan Q cty namanya ini, Rabu (19/8).Q

Rencana Pembangunan Tiga Rusun Terancam Gagal Pemkot, Bhirawa Rencana Pemerintah Kota Surabaya membangun tiga rumah susun (rusun) di Kota Pahlawan pada 2015 terancam batal lantaran masih terkendala urusan nomenklatur di pemerintah pusat.

Kasi Pemanfaatan Rumah dan Bangunan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Doni Ardian, di Surabaya, Rabu, mengatakan masalah nomenklatur yang dimaksud adalah perubahan kementerian dari Pekerjaan Umum yang kini sudah bergabung menjadi Kementerian PUPerumahan Rakyat.

“Karena adaya perubahan nomenklatur itu, maka di daerah kini sedang ada penataan struktural. Bahkan di daerah jadi belum ada aksi apa-apa.

Termasuk untuk pengajuan tiga rusun di Surabaya. Sekarang masih belum ada progres,” katanya.

Meskipun berhasil, lanjut dia, kemungkinan besar bangunan fisik baru akan dikerjakan pada 2016. Padahal kebutuhan rusun di Surabaya sudah sangat mendesak. Sampai bulan Agustus ini, ada 2764 KK yang terdaftar dalam “waiting list” atau daftar tunggu.

Adapun tiga rusun itu meliputi rencana rusun di Keputih, Tambaksari, dan juga di Dukuh Menanggal. Tiga titik itu adalah titik yang dianggap pemkot paling siap Q dre.ant untuk direalisasikan tahun ini.Q

pemberangkatan jamaah.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Djamil optimistis seluruh visa akan selesai tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh CJH. Ia menargetkan semua visa haji bisa selesai pada hari ini, Rabu (19/8).

Visa CJH yang masuk ke dalam gelombang pertama keberangkatan menuju Madinah diungkapkannya sudah selesai.

Sementara visa yang masih belum keluar hanya visa jamaah haji yang akan terbang ke Jeddah atau jamaah haji gelombang kedua.

Djamil mengungkapkan selain waktu pemberangkatan jamaah haji gelombang dua masih lama, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pun sangat kooperatif membantu proses penyelesaian.

Sehingga dua hal ini membuat pihaknya semakin yakin semua CJH tidak akan bermasalah terkait visa.

Mengenai kesiapan embarkasi,

Djamil menegaskan, pemerintah sudah memastikan sarana dan prasarana keberangkatan jamaah haji sudah dipersiapkan dengan matang. Bahkan beberapa hari lalu sudah dilakukan simulasi pemberangkatan jamaah dari mulai calon haji masuk ke asrama haji embarkasi di masing-masing daerah, sampai ke bandara pemberangkatan Musim haji 2015 M/1436 H akan segera tiba. Ini ditandai dengan keberangkatan jamaah haji Kelompok Terbang (Kloter) pertama pada Jumat, (21/8) melalui Bandara Internasional Juanda. Embarkasi Surabaya melayani 28.676 jamaah haji dari tiga provinsi berbeda yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PUH) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, HM Sakur mengatakan, rincian dari jumlah seluruh jamaah haji

tersebut diantaranya sebanyak 27.532 dari Jawa Timur, 517 asal NTT dan 627 dari Bali.

“Embarkasi Surabaya dari tahun ke tahun berusaha memberi pelayanan terbaik, baik untuk Jatim maupun provinsi lainnya,” katanya, Rabu (19/8) di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Jumlah 27.532 jamaah haji dari Jawa Timur, Ia mengungkapkan telah mengalami penurunan sebanyak 20 persen, seharusnya jatah Jawa Timur sekitar 34.000 jamaah haji.

Sementara jumlah jamaah haji terbanyak masih dari tiga daerah yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. “Pembangunan di tanah suci masih belum selesai jadi masih tetap dikurangi 20 persen,” tuturnya.

Terkait persiapan pemberangkatan, Sakur menjelaskan embarkasi Surabaya telah menyediakan kamar yang dapat ditempati jamaah haji. Fasilitas dan pelayanan menjadi fokus

utama panitia penyelenggara haji terutama petugas embarkasi Surabaya. Sebelum mengikuti perjalanan panjang, jamaah haji diharapkan beristirahat di embarkasi Surabaya dengan tenang sehingga ketika sampai di tanah suci dapat menjalankan ibadah haji dengan baik.

Ia mengimbau kepada para jamaah haji untuk tidak membawa barang bawaan di luar ketentuan dari pihak penerbangan. diantaranya barang bawaan yang dilarang adalah senjata tajam, senjata api, obatobatan kategori berbahaya, membawa cairan aerosol dan gel.

Sejak berada di daerah masingmasing, Ia menandaskan sebetulnya petugas PPIH kabupaten/kota telah berupaya menyosialisasikan terkait barang bawaan yang tidak diperkenankan untuk dibawa. Namun demikian, tiap tahunnya masih ada jamaah yang nekat melanggar Q riq.inf ketentuan tersebut.Q

Persiapkan Era MEA, Pemkot Lakukan Bina Mental Pelajar Coklit Data Pemilih Selesai Dilaksanakan Pemkot, Bhirawa Kurang beberapa bulan lagi Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk mempersiapkan para pelajar menghadapi era yang penuh persaingan tersebut Pemkot Surabaya memberikan penanaman mental yang baik dalam mewujudkan pemuda yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kota Surabaya menggelar penanaman mental, keimanan dan ketaqwaan bagi Pemuda tahun 2015 di Graha Sawunggaling Rabu (19/8) kemarin. ‘’Pelajar sebagai agen perubahan merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan negaranya menjadi lebih baik.

Untuk itu perlu sekali pembinaan mental ini dilakukan sekaligus menghadapi era MEA

yang penuh persaingan bebas nantinya,’’ kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dihadapan sekitar 200 pemuda, terdiri dari pelajar SMA, Karangtaruna dan Organisasi Kepemudaan.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Risma juga memberikan motivasi kepada siswa yang hadir. Risma berpesan, momen Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 perlu disikapi serius.

Sebab, bila kalah bersaing risikonya sama dengan seperti kembali terjajah. Bedanya, penjajahan era sekarang terfokus pada bidang ekonomi.

Risma mengatakan, resikonya sama saja dengan dijajah kembali. Karena itu, terutama pemuda tidak boleh jadi penonton di kota sendiri. Sebagai pemuda hendaknya lebih ber-

semangat dan bekerja keras dalam meraih sukses. ‘’Walaupun memiliki kekurangan, para pemuda tidak boleh malu dan putus semangat, karena siapa saja dapat meraih sukses,’’ tegas Risma.

Sementara itu Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, Samsul Bahri juga menegaskan bahwa tujuan diadakannya pembinaan mental adalah agar generasi muda saat ini dapat membedakan mana hal yang baik dan yang buruk. ‘’Diharapkan generasi muda juga paham mengenai masalah yang sedang dihadapi kedepan, diantaranya adalah momentum MEA dan AFTA. Dalam menghadapi MEA dan AFTA sebagai pemuda hendaknya juga tidak menjadi penonton di negara sendiri namun juga proaktif sebagai enterpreneur muda,’’ katanya.Q dre

Komisi E Minta BPJS Tunda Program Kapitasi DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim mendesak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menunda program norma kapitasi (metode pembayaran kesehatan, red) baru bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ,puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengatakan program kapitasi yang akan diberlakukan oleh BPJS tersebut terkesan mendadak dan terkesan bisa melemahkan FKTP(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ).

“Kapitasi tak mungkin bisa diberlakukan ditingkat bawah. BPJS ini terkesan memaksakan karena semuanya belum disosialisasi dan terkesan dipaksakan,”ungkapnya politisi asal Partai Demokrat ini, Rabu(19/8).

Agung Mulyono mengatakan Komisi E melihat keluarnya pemberlakuan kapitasi tersebut menunjukkan BPJS manajemennya kurang bagus. “Ini bukti kalau BPJS selama ini ki-

nerjanya kurang bagus,”lanjutnya.

Ditambahkan pihaknya yakin sampai kapanpun puskesmas di daerah tidak akan selengkap puskesmas di kota. “Walhasil, jumlah kapitasinya akan paling kecil terus menerus,”jelasnya.

Agung menambahkan BPJS seharusnya fokus benahi standart pelayanan”Layanan faskes primer sebagai betul-betul gate keeper sehingga angka rawat inap bisa menurun,”jelasnya.

Sekedar diketahui, BPJS kesehatan mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan No 2/2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Peraturan itu mulai diberlakukan pada Agustus ini.

Kapitasi adalah alokasi dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atas FKTP yang melayani peserta program JKN. Besaran kapitasi tergantung dari jumlah peserta terdaftar di FKTP Q cty bersangkutan.Q

KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan proses pencocokan dan penelitian dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya berakhir pada hari ini (Rabu, 19/ 8). Sekitar enam ribu orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di Kota Surabaya.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Nurul Amalia, S.Si, menyatakan proses Coklit telah dilakukan sejak 15 Juli hingga 19 Agustus 2015. Data hasil coklit tersebut dijadikan dasar untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Proses pemutahiran data pemilih termasuk didalamnya proses coklit (pencocokan dan penelitian) berakhir hari ini (Rabu, 19/8/2015). Data yang diperoleh itu akan digunakan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang bakal diumumkan pada 1-2 September 2015 mendatang,” kata Nurul.

Nurul menjelaskan rentang waktu antara tanggal 19 Agustus hingga 1 September 2015 akan digunakan bagi masyarakat yang merasa belum terdata atau didatangi oleh PPDP untuk melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimana yang bersangkutan tinggal.

Perempuan penghobi membaca dan traveling itu menjelaskan, pada 1-2 September 2015 KPU Kota Surabaya akan menetapkan DPS. Selanjutnya, DPS akan diumumkan di masing-masing kelurahan di Kota Surabaya. Nurul mengungkapkan bahwa pada saat pengumuman DPS itu diharapkan masyarakat bisa melihat apakah datanya sudah masuk atau belum dan apabila masuk apakah datanya sudah sesuai.

“Apabila datanya belum masuk segera menghubungi PPS dan apabila sudah masuk dan data yang tertera masih belum valid silahkan menuju PPS dengan membawa data pendukung sebelum ditetapkanya DPT (Daftar Pemilih Tetap),” tutur perempuan kelahiran Surabaya tersebut.

Alumni FMIPA Universitas Airlangga itu menuturkan, selama PPDP melakukan coklit di lapangan, masih banyak kendala yang dijumpai. Sehingga, sampai hari terakhir proses coklit masih terdapat sejumlah PPDP yang bertugas di lapangan guna menuntaskan proses coklit tersebut.

“Dari informasi dan data di lapangan, kendala dijumpai di kawasan pemukiman elit. Penduduk kawasan tersebut sulit ditemui. Selain itu ditemukan masih ada masyarakat Q geh.gat yang takut untuk dicoklit,” ungkap Nurul.Q

Antisipasi Provokasi, Diskominfo Gelar Seminar Dalam mengantisipasi berbagai informasi dan pemberitaan yang bernada provokasi dari berbagai media cetak, elektronik maupun media sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) menggelar seminar “Cerdas Menyikapi Provokasi Media”.

Kegiatan seminar ini menghadirkan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto SH MA, Ketua Lembaga Konsumen Media Syirikit Syah dan diikuti sekitar 100 peserta dari beberapa Perguruan Tinggi, SKPD dan anggota forum Bakohumas.

Kepala Bidang Jaringan Komunikasi Diskominfo Jatim

Ambar Sulistyorini SH MM, mengatakan kegiatan seminar ini rutin dilakukan oleh Bidang Jaringan Komunikasi Diskominfo Jatim untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat menghadapi terpaan media yang begitu gencar akhirakhir ini.

Ia berharap dengan seminar ini masyarakat sebagai konsumen media semakin paham, mengerti dan mampu menya-

ring serta tidak langsung menerima dan menganggap benar berita ataupun informasi yang disuguhkan media.

“Masyarakat harus muali memahami bahwa apapun yang disampaikan oelh media tidak selalu mengandung kebenaran,” katanya, Rabu (19/8).

Ia menambahkan seminar tersebut juga memberikan bekal dan strategi khusus untuk mencerdaskan masyarakat dalam menghadapi informasi dan pemberitaan akhir-akhir ini. Sebab, menurutnya saat ini banyak muncul pemberitaan dan informasi dari beberapa media baik cetak, elektronik, media online maupun media sosial yang

bernada provokatif sehingga dinilai tidak mendidik dan mencerdaskan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Diskominfo Jatim RR Sri Ambarrukmi W SH dalam sambutan pembukaan mewakili kepala Diskominfo Jatim yang berharap seminar tersebut memberikan manfaat dan pengetahuan agar masyarakat bisa menilai tentang kebenaran berita maupun informasi dari media.

Dalam menyajikan pemberitaan dan informasi pada masyarakat media diharapkan mampu memberikan kecerdasan dan lebih obyektif dengan tingkat akurasi yang tinggi dan tidak bernada

provokatif.

“Media hendaknya lebih akurat dalam memberitakan suatu kasus dan tidak bernada provokatif, “ungkapnya.

Sementara itu pengamat media Drs Tjuk Suwarsono menilai terpaan dan arus informasi media saat ini sama dahsyatnya dengan arus industrialisasi di migas maupun perkembangan perekonomian. Untuk itu mencerdaskan masyarakat agar lebih faham terhadap arus pemberitaan dan informasi jauh lebih penting dari sekedar menikmati pemberitaan yang akhir-akhir ini terjadi seperti mafia daging dan kelangkaan Q rac bahan pokok.Q

SURABAYA

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tekan Prevalensi Narkoba, BNNP Jatim Diminta Perkuat Koordinasi Antar Lembaga Pemprov, Bhirawa Badan Penanggulangan narkotika nasional Provinsi (BNNP) Jatim perlu memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal, penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota, untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkotika secara kuantitatif dan kualitatif di Jatim.

Permintaan ini disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat serah terima jabatan Kepala BNNP Jatim yang baru, Brigjen Pol Drs Sukirman dari Brigjen Pol Drs iwan A Ibrahim, Rabu(19/8).

Menurut Gubernur, upaya memperkuat koordinasi ini untuk menumbuhkan gerakan menurunkan prevalensi penyalahguna narkotika di Jatim. Salah satu bentuk koordinasi yakni bekerjasama dengan tiga pilar trisula yang ada di desa, MoU dengan bupati/wali kota se-Jatim untuk gerakan penurunan prevalensi penyalaguna narkotika.

“Koordinasi ini bisa menjadi bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Jatim. Kalau pencegahan, programnya harus berkelanjutan dan semakin diperkuat. Yang

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan penandatanganan serah terima jabatan dari Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Drs Iwan A Ibrahim kepada Kepala BNNP Jatim yang baru Brigjen Pol Sukirman di Gedung Grahadi. paling berat adalah menjadikan Lebih lanjut disampaikannya, Hal ini sesuai UU No 35 TaBerdasarkan data Pusat Pegerakan masyarakat untuk me- tugas Pemprov Jatim terus men- hun 2009 tentang Narkotika nelitian Kesehatan (Puslitkes) nurunkan penyalahguna nar- dorong gerakan penurunan pre- yang mengamanatkan pence- UI, diperoleh angka prevalensi kotika,” kata Pakde Karwo sa- valensi penyalahguna narkotika gahan, perlindungan, dan pe- penyalahguna narkotika di Japaan akrab Gubernur Soekarwo, menjadi lebih efektif. Mening- nyelamatan bangsa Indonesia tim mencapai 2,01 persen atau saat Pengambilan Sumpah dan katnya populasi penyalahguna dari penyalahguna narkotika, sekitar 568.304 orang dalam Pelantikan Serah Terima Ja- narkotika membuat pemerintah serta menjamin pengaturan usia 10-59 tahun. Seiring dengan batan Kepala BNNP Jatim, di perlu mengambil langkah yang upaya rehabilitasi medis dan tingginya prevalensi penyaGedung Negara Grahadi Su- tepat untuk menurunkan jumlah sosial bagi penyalahguna dan lahguna narkotika inilah, BNNP rabaya, Rabu (19/8). penyalaguna narkotika. pecandu narkotika.

Jatim harus memperkuat koor-

RAGAM INFO

Unitomo Ajak Mahasiswa Baru Jadi Pelopor Keselamatan Berkendara Surabaya, Bhirawa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya bekerja sama dengan jajaran Ditlantas Polda Jatim, Rabu, mengadakan orientasi mahasiwa baru dengan Emotional & Spiritual Intelligence (ESQ) keselamatan berkendara (safety riding) untuk mempelopori generasi muda berakhlak dalam berlalu lintas.

“Kita ingin melindungi ‘generasi emas’ dari bahaya kecelakaan melalui etika berlalu lintas yang nantinya akan dipelopori oleh mahasiswa baru.” kata Rektor Unitomo, Bachrul Amiq, di sela orientasi mahasiswa baru di Surabaya.

Menurut dia, kegiatan tersebut diselenggarakan karena melihat tingginya angka kecelakaan yang korbannya kebanyakan usia produktif yaitu sekitar usia 16 -30 tahun, dan dari usia tersebut kebanyakan berstatus mahasiswa.

Masa orientasi itu diikuti oleh sekitar 500 mahasiswa baru. Jajaran Ditlantas Polda Jatim memberikan pin kepada para Q tam pelopor.Q

Pangarmatim Lepas 107 Prajurit ke Lebanon Armatim,Bhirawa Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksda TNI Darwanto melepas 107 prajurit yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB untuk berangkat ke Lebanon dengan KRI Bung Tomo-357 di Dermaga Madura Ujung Koarmatim, Surabaya, Rabu (19/8).

“Tugas mereka adalah misi perdamaian dunia. Dalam tugas itu ada misi darat, laut, dan udara, maka tugas kita di Perairan Lebanon,” katanya setelah melepas tali kapal KRI Bung Tomo yang akan menggantikan KRI Sutan Iskandar Muda (SIM)-387 yang masih berada di Lebanon itu.

Setelah melepas 107 prajurit yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-H/ UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) 2015, ia menjelaskan penugasan di Lebanon pada tahun ini lebih lama yakni setahun, padahal tahun lalu hanya 10 bulan.

“Sepuluh bulan di sana, KRI Sutan Iskandar Muda-387 melakukan patroli perairan hingga 32 kali, karena itu KRI Bung Tomo-357 mungkin bisa lebih dari 40 kali ‘on task’ (patroli perairan) selama Q ant setahunan di sana,” katanya.Q

dinasi dengan instansi vertical dan penegak hukum.

Sementara usai pelantikan, Brigjen Pol Drs Sukirman sebagai Kepala BNNP Jatim menggantikan Brigjen Pol Drs Iwan A Ibrahim menegaskan, akan terus berupaya memutus jaringan bandar narkotika di wilayah Jatim, sehingga peredaran narkoba menurun, Kemudian di bidang Rehabilitasi diharapkan agar terus melakukan sosilaisasi dan penyuluhan kepada pengguna narkoba.

“Pengguna narkoba yang tidak terbukti terlibat dalam jaringan meredarn, tidak akan dipenjara tapi akan dirahabilitasi,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat atau anggota keluarganya yang terlanjur menjadi pecandu narkoba bisa segera melakukan rehabilitasi. “Masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan rehablitasi.

Mereka malu, bahkan takut.

Padahal kalau lapor, UU narkotika memberikan kekebalan hukum, tidak bisa dituntut, dan tidak bisa dipidana,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, ancaman narkoba harus dihadapi secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat utamanya pemerintah dan swasta menjadi kata kuncinya. Adanya kader dari pemerintah dan swasta diharapkan lebih mudah menyampaikan informasi kepada Q iib masyarakat serta.Q

Kejari Tanjung Perak Musnahkan Sabu Senilai Rp 6 Miliar Sekolah Wajib Pro Aktif Distribusikan Ijazah ke Anak Didik Kejari Perak, Bhirawa Menindaklanjuti program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Rabu (19/8) melakukan pemusnahan barang bukti (BB) sabu- sabu senilai Rp 6 Miliar , Rabu(19/8). Barang bukti ini merupakan hasil sitaan 486 perkara narkotika periode bulan November 2014 hingga Agustus 2015.

Dihadiri perwakilan dari Kejati Jatim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak Bambang Permadi memimpin pemusnahan BB sabu seberat 4,4 kilogram atau senilai Rp 6 miliar ke dalam tungku perapian.

Pada kesempatan kemarin , turut juga dimusnahkan narkotika jenis ganja seberat 720 gram, Pil Ekstasi sebanyak 4.373 butir, 18 pil Happy Five. Untuk barang bukti yang melanggar undangundang kesehatan, Kejari Tanjung Perak memusnahkan sebanyak 4.349 pil Doubel LL dan macam-

Ijazah Paket B – C Masih Diproses

bed/bhirawa

Kajari Tanjung Perak Bambang Permadi saat memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 4,2 kilogram atau senilai Rp 6 miliar, Rabu (19/8) di halaman Kejari Tanjung Perak. macam obat keras sebanyak 6 dos.

Selain barang bukti narkotika, “Barang bukti yang kami mus- lanjut Bambang, pihaknya turut nahkan ini status hukumnya telah memusnahkan insang ikan pari, memiliki kekuatan hukum tetap dari perkara pelanggaran undang(incracht) dari bulan Nopember undang perikanan. Selain itu, 2014 sampai Agustus 2015, de- petugas juga memusnahkan uang ngan 486 perkara,” terang Kajari palsu senilai Rp 25 Juta pecahan Tanjung Perak Bambang Permadi Rp 100 ribu, alat judi resmi sebanyak usai pemusnahan barang bukti di 1 kardus, 1 senjata api rakitan dan halaman kantor Kejari Tanjung 1 senjata api jenis air softgun dari Q bed Perak, Rabu (19/8). perkara perampokan.Q

Gunakan Ijazah Palsu untuk Sertifikasi, Guru Asal Mojokerto Diadili

bed/bhirawa

Tertunduk lemas, Lilik Isniwati bin Djamal terkdawa pemalsuan ijazah sertifikasi guru di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Rabu (19/8).

PN Surabaya, Bhirawa buayaan Republik Indonesia meNasib Lilik Isniwati bin Dja- ngadakan program sertifikasi bagi mal untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Selanjutnya guru harus kandas di tengah Universitas PGRI Adi Buana Sujalan. Guru asal SDN Sinandang rabaya ditunjuk sebagai salah satu Mojokerto ini harus didudukkan Penyelenggara. Kemudian terdakwa di kursi Pengadilan Negeri (PN) Lilik masuk sebagai salah satu Surabaya, Rabu (19/8) dan te- peserta PLPG yang mendaftar derancam 6 tahun penjara. ngan menggunakan ijazah UniversiDalam dakwaan terungkap, saat tas PGRI Adi Buana.

Kemernterian Pendidikan dan Ke“Setelah dilakukan verifikasi

data oleh petugas Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, ditemukan adanya kejanggalan terkait ijazah yang digunakan oleh terdakwa Lilik Isniwati,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sukisno selaku pengganti Jaksa Fadilah, Rabu (19/8).

Lanjut Sukisno, petugas kemudian memastikan apakah ijazah yang digunakan oleh terdakwa Lilik asli atau dipalsukan.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan perbedaan nama dekan dalam ijazah yang seharusnya dekan dijabat oleh Dra Hj Retnani Srinarwati, namun di ijazah terdakwa tertulis nama dekan lain, yakni Drs Winarno M. Selain itu, kejanggalan selanjutnya diketahui dari nomor seri ijazah yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Tak hanya itu, Jaksa Sukisno menjelaskan, nomor Induk Mahasiswa yang tercantum dalam ijazah terdakwa tidak terdaftar di Universitas PGRI Adi Q bed Buana Surabaya.Q

Dindik Surabaya, Bhirawa Setelah diumumkan pada pertengahan Juni lalu, hasil Ujian Sekolah (US) SD akhirnya bisa dikantongi peserta didik dalam bentuk ijazah. Sekolah pun diwanti-wanti untuk selalu pro aktif dalam proses pembagian ijazah ini agar tidak tertimbun di sekolah. Upaya sekolah ini penting karena siswa yang lulus telah tersebar di berbagai sekolah jenjang berikutnya. Sehingga tanggung jawab sekolah pun akan lebih berat.

“Sekolah wajib pro aktif membagikan ijazah. Kita terus mengingatkan agar tidak ada ijazah yang tertahan apapun alasannya,” tutur Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih usai memberikan pelatihan penulisan ijazah sekaligus pembagian blanko ijazah di SMPN 12 Surabaya, Rabu (19/8).

Dalam pembagian blanko tersebut, pihaknya sekaligus memberikan pelatihan penulisan ijazah bagi petugas di sekolah. Nantinya, pihak sekolah yang akan mengisi blanko dengan tinta basah. “Kalau sudah selesai diisi harus segera dibagikan ke siswa,” tutur dia.

Tidak hanya sekolah yang harus pro aktif, melainkan wali murid dan siswa juga sama. Sebab, teknis pembagian akan tetap dilakukan di sekolah dengan diawali cap tiga jari. “Sekolah akan menghubungi masing-masing siswa. Tapi ijazahnya tidak akan diantar, karena harus diambil di sekolah,” kata perempuan asli Ponorogo ini.

Eko mengakui, pembagian blanko ini cukup terlambat.

Tidak hanya SD, blanko ijazah SMP juga baru dibagikan pekan lalu dan ijazah SMA/ SMK baru diserahkan awal bulan ini. Namun persoalan itu diakuinya tidak hanya terjadi di Surabaya. Sebab, distribusi blanko ijazah diperoleh dari provinsi. “Informasinya tidak hanya di Jatim.

Tapi semua juga terlambat,” katanya.

Kabar gembira ini sayangnya tidak bisa dirasakan oleh lulusan pendidikan kesetaraan paket B dan C tahun ini.

Sebab, hingga kini blanko ijazah belum sampai ke tangan dindik kabupaten/kota.

Kasi Pendidikan Kemasyarakatan Dindik Jatim Ninik Astuti mengakui hal tersebut. Sampai saat ini baru ijazah kejar paket A yang telah rampung dan didistribusikan ke daerah. Padahal pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil Paket B dan C dilakukan lebih awal.

Saat ini, blanko ijazah tersebut masih dalam proses cetak. Kendati demikian, Ninik memastikan blanko ijazah akan segera didistribusikan ke kabupaten/kota. “Tanggal 27 bulan ini pasti rampung dan akan langsung didistribusikan ke daerah. Kita juga sudah buatkan agenda pertemuannya pada tanggal itu,” yakin dia.

Setelah didistribusikan ke kabupaten/kota, distribusi akan dilanjutkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Pembagian ijazahnya akan dilakukan sendiri oleh PKBM,” pungkas dia.tam

Dampak Penyakit HIV Sangat Mematikan, Korem 084 BJ Sosialisasikan Penyakit HIV /AIDS Korem 084 Bhaskara Jaya, Rabu (19/8) mengadakan penyuluhan kesehatan tentang bahaya penyakit HIV AIDS. Bertempat di Aula Makorem 084 BJ, penyuluhan diikuti oleh 96 orang prajurit dan PNS di jajaran Korem 084 BJ. Komandam Korem (Danrem) 084 Bj Kolonel Inf M Nur Rahmad, dalam sambutannya yang disampaikan Pasipers rem 084 BJ Mayor Czi M Sujangi mengatakan, penyuluhan kesehatan ini bertujuan untuk memberitahukan tentang bahaya penyakit HIV AIDS. Dengan begitu, prajurit jajaran Korem 084 BJ diharapkan agar tidak terkena penyakit tersebut.

“Dampak atau bahaya penyakit HIV AIDS bisa beresiko kematian. Harapan saya agar prajurit , PNS dan keluarganya bisa terhindar dan

menjauhinya dalam kehidupan pergaulan sehari-hari,” kata Danrem 084 Bj Kolonel Inf M Nur Rahmad, dalam sambutannya yang disampaikan Pasipers rem 084 BJ Mayor Czi M Sujangi, Rabu (19/8).

Dijelaskan Sujangi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, jumlah penderita HIV/ADS di wilayah Jatim sebanyak 24.935 orang. Jumlah itu menurun bila dibandingkan pada periode yang sama di 2014 yaitu mencapai 26.235 orang. Meski begitu, Sujangi menganggap bahwa penyakit

HIV AIDS sangat berbahaya bagi kekebalan tubuh.

Dengan penyuluhan ini, pihaknya mengharap agar prajurit Korem 084 BJ beserta keluarga dan masyarakat lebih berhati-hati akan penyakit HIV AIDS. Sebab, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa penyakit ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh, dan masyarakat kurang sadar tentang gaya hidup yang sehat.

“Setelah Surabaya, Malang menduduki posisi kedua dengan 1.058 kasus HIV AIDS dan Jember sebanyak 750 kasus. Daerah dengan jumlah penderita HIV AIDS paling sedikit adalah Sampang, hanya 4 kasus. Data itu dikumpulkan dari 38 Kabupaten Kota di Jatim,” urai Pasipers rem 084 BJ

bed/bhirawa

Pasipers rem 084 BJ Mayor Czi M Sujangi beserta dr Sandra dari Denkesyah mensosialisasikan tentang bahaya penyakit HIV AIDS, Rabu (19/8).

Mayor Czi M Sujangi.

Sementara itu, dr Sandra dari Denkesyah 05.04.04 Surabaya menjelaskan, media penularan penyakit HIV AIDS dapat terjadi melalui darah, sperma, cairan vagina dan ASI (Air Susu Ibu). Sedangkan penyakit HIV AIDS tidak dapat menular melalui air liur, air mata, air keringat, air seni/ urine dan feses (tinja/kotoran).

“Dengan bahaya tersebut, menghimbau agar prajurit dan PNS Korem 084 BJ dapat mencegah penularan HIV AIDS. Diantaranya dengan tidak melakukan hubungan seksual secara bebas, jangan berganti-ganti pasangan seksual, gunakan kondom terutama perilaku resiko tinggi, dan jauhi Narkoba,” pungkas dr Sandra.Q bed

4

OPINI Tajuk

Reshuffle Kalah Populer PERGANTIAN Menteri (reshuffle) sudah dilakukan Presiden Jokowi untuk memperkuat kinerja kabinet.

Beberapa tokoh dengan reputasi internasional dipasang sebagai anggota kabinet. Itu menandakan Kabinet Kerja memerlukan banyak “teman” pada level internasional, agar nilai kurs rupiah tidak semakin terjerumus. Saat ini, problem paling serius rezim Jokowi adalah murah-nya rupiah di hadapan berbagai mata uang asing.

Anjloknya nilai mata uang negara, diyakini sebagai respons internasional terhadap rezim. Manakala mata uang mahal, menandakan respect (penghargaan) dunia.

Sebaliknya, manakala mata uang turun, menandakan “pen-cibir-an” terhadap rezim. Hal itu logis, karena rezim yang baik, akan sukses mengelola perekonomian, terutama yang berbasis kegiatan ekspor dan impor. Alur perdagangan akan menjadi “bahan bangunan” pembentuk struktur neraca berjalan.

Selain itu, kredibilitas pemerintah juga menjadi ukuran kepercayaan internasional. Manakala birokrasi dalam pemerintah suka berbohong (dalam hal data), akan diasingkan dalam pergaulan politik. Lebih lagi, jika banyak korupsi, maka pasti akan dijauhi investasi. Karena itu diperlukan tokoh-tokoh ber-reputasi internasional, dan dikenal dedikatif, sebanyak-banyaknya di-rekrut dalam pemerintahan.

Sudah terdapat beberapa tokoh reputasi mendunia dalam Kabinet Kerja. Semuanya bukan dari parpol, melainkan dari profesional dan ormas. Sedangkan menteri dari parpol, hampir seluruhnya ecek-ecek. Pada reshuffle kabinet (etape pertama), presiden Jokowi menghadirkan tiga tokoh “stok lama” yang dedikatif. Terdapat Darmin Nasution (mantan Gubernur Bank Indonesia) dipercaya menjadi Menko Perekonomian. Darmin, bukan orang baru dalam urusan uang.

Begitu pula nama Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era presiden Gus Dur, dipercaya memimpin Kemenko Kemaritiman. Urusannya, fokus pada sarana dan prasarana ekspor impor. Terutama problem dwelling time (waktu tunggu) di pelabuhan, kawasan tol laut. Banyak kementerian harus dilibatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana ekspor impor. Antaralain, Kemendag, Kementerian Pertanian, Kemenhub, serta Kementerian BUMN. Reshuffle kabinet kali ini, seolah bertumpu pada dua tokoh “stok lama” itu. Boleh jadi, Darmin Nasution akan merekrut (sebagai staf ahli Kemenko) seorang tokoh “pawang rupiah.” Tetapi konon beberapa pawang itu kini berada dalam bui, karena kasus tipikor. Beberapa diantaranya juga meng-antre tuntutan jaksa KPK. “Pawang rupiah” diperlukan untuk memperbaiki nilai tukar rupiah, sampai setidak-tidaknya Rp 13 ribu per-US$.

Begitu pula Rizal Ramli, juga boleh merekrut staf ahli.

Sektor distribusi yang menggunakan moda transportasi laut harus dipangkas. Caranya, memotong berkas ke-birokrasi-an, serta sinergi antar Kementerian. Memang diperlukan “tangan dingin” yang tak gentar melawan preman birokrasi. Selebihnya, kedua Menteri senior itu harus bisa bekerjasama dengan komisi-komsisi di DPR, terutama Badan Anggaran.

Tetapi kedua Menko harus kuat menghadapi anomali perekonomian dunia yang cukup animalic (bagai binatang liar). Diantaranya, RRC sudah “banting harga” nilai Yuan.

Sehingga barang-barang impor (dari Amerika, Eropa dan Jepang) nampak lebih mahal. Dus, masyarakat Tiongkok akan lebih suka membeli produk dalam negeri. Ini cara cerdas Tiongkok, karena telah mengalami surplus neraca perdagangan sangat besar. Cadangan devisanya berlimpah.

Namun cara itu tidak tepat untuk Indonesia, yang memerlukan penguatan. Agar utang luar negeri (dan defisit neraca berjalan) tidak semakin membengkak dalam rupiah. Pada hari reshuffle, kurs dolar AS malah menjadi Rp 13.800,- per-US$.

Itu yang wajib diturunkan. Pada sisi lain, perekonomian nasional juga sedang mengendur. Pertumbuhan kuartal II-2015 hanya 4,67%, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya.

Itulah tantangan Kabinet Kerja, sejak awal tahun 2015.

Reshuffle tim ekonomi diharapkan bisa menjadi penunda ke-terjerumus-an. Namun pasti, diperlukan kebijakan “lebih berani” presiden Jokowi, misalnya moratorium impor pupuk, stop impor daging dan beras. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Investasi Asing Perlu untuk Dorong Ekspor KINERJA ekspor Indonesia yang terus mengalami penurunan mencapai 19,23 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 perlu ditingkatkan dengan masuknya investasi asing yang mampu mendorong industri berbasis ekspor. Untuk membantu industri berbasis ekspor, kita butuh investasi asing.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sektor industri yang bisa dikembangkan karena dianggap memiliki permintaan dunia masih tinggi antara lain adalah industri otomotif, elektronik, produk kayu, tekstil dan produk tekstil, produk logam dan produk kimia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia pada Juli 2015 tercatat sebesar 11,41 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sebesar 19,23 persen jika dibandingkan dengan Juli 2014 lalu yang sebesar 14,12 miliar dolar AS. Secara kumulatif, untuk ekspor pada periode JanuariJuli 2015 mencapai 89,76 miliar dolar AS, atau mengalami penurunan sebesar 12,81 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014 lalu yakni sebesar 102,9 miliar dolar AS. Jika dilihat dari neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari-Juli 2015, memang masih mengantongi surplus sebesar 5,7 miliar dolar Amerika Serikat.

Namun, surplus tersebut tertolong akibat adanya penurunan impor bukan peningkatan ekspor.

Penurunan ekspor terjadi juga untuk tujuan Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua, dimana pada periode Januari-Juli 2014 lalu tercatat ekspor ke Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 10,16 miliar dolar AS, sementara pada periode yang sama di tahun 2015 mengalami kemerosotan sebesar 23,69 persen atau hanya menjadi 7,76 miliar dolar AS. Untuk hubungan dagang bilateral dengan Tiongkok, kita harus mempelajari apa saja permintaan mereka.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Legi, 20 AGUSTUS 2015

Keringnya Mata Air, Basahnya Air Mata Sebagai salah satu unsur utama, keberadaan air mutlak dibutuhkan semua makhluk hidup dimuka bumi. Seperti halnya udara, air menjadi unsur dominan dalam metabolisme tubuh. Sekitar 80 persen komposisi tubuh kitapun adalah air.

S

alah satu dampak yang paling nyata adalah gangguan kesehatan misalnya gejala, dehidrasi, penyakit kulit, diare dan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Dampak lain adalah ketika lahan-lahan produktif seperti pertanian, kehutanan, perkebunan dan sumber daya airtiba-tiba mengalami kegagalan panen maupun penurunan kualitas dan yang paling ekstrim adalah rusaknya sistem tanah sehingga tak termanfaatkan secara optimal yang pada gilirannya berdampak pada kestabilitas ketahanan pangan akibat kegagalan panen (puso).

Minimnya sumber-sumber air bersih menyebabkan masyarakat akan mencari air seadanya sehingga tak jarang sejumlah air yang diperoleh jauh dari kriteria air bersih terutama dimanfaatkan untuk dikonsumsi.

Kondisi tersebut amat rentan terjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di tengahtengah masyarakat sehingga menambah probabilitas angka kesakitan dan pada gilirannya akan mengurangi produktivitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu ketergantungan terhadap airpun mutlak tak terbantahkan sehingga keberadaan air saat ini berubah menjadi barang ekonomis bahkan di wilayah yang kini dilanda kekeringan menjadi ‘barang mewah”.

Sebagai negara tropis dimana musim kemarau memang sudah menjadi rutinitas dan “pelanggan tetap” yang datang setiap tahun ke Indonesia. Pada saat yang sama, tiap tahun pula berita mengenai kekeringan menghiasi

S

sumber air kini tak lagi sederas masa lampau bahkan beberapa diantaranya muncul sumber air.

Bencana kekeringan identik dengan masa kemarau wajah berbagai media berkepanjangan massa nasional. Ini memiliki kekhasan berarti bahwa, kekeringan sudah menjadi antara lain : tidak daOleh : tang secara tiba-tiba, hal yang rutin terjadi Oryz Setiawan timbul secara perdi negara ini. Namun, lahan ((smooth) dan seperti halnya banjir mudah diabaikan. yang selalu terjadi pada saat musim huHal ini bermakna jan, kita seakan tak pernah siap bahwa sebenarya kekeringan untuk menghadapinya. Setiap sudah diantisipasi dan dideteksi tahun, masyarakat menghadapi sejak dini sehingga dapat dilakumasalah yang sama: banjir pada kan perencanaan dan langkahsaat air berlebih dan kekeringan langkah untuk meminimalisasi pada saat hujan tak kunjung akibat yang akan timbul. Selain turun. Di sisi lain, pemerintah itu maraknya bisnis air dan (masih) belum memiliki strateminimnya daya resapan air ta-

Siapa yang mengira dulu keberadaan air sebagai barang bebas (free product) kini berbalik 180 derajat yang nyaris berubah menjadi barang ekonomis (economi product) yang ditandai dengan peningkatan harga air (kemasan) yang hampir setara dengan harga bensin.

Kondisi itulah yang diperlukan berbagai upaya pembangunan yang berpihak pada kelangsungan air seperti biopori, embung hingga penguatan kelembagaan melalui perangkat aturan seperti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air . gi efektif dan jurus jitu untuk mengantisipasi dampak kemarau dan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan penyebabnya bencana kekeringan secara karakteristik merupakan bencana yang disebabkan oleh alam namun diperparah dengan ulah tangan manusia dengan dalih pembangunan banyak hutan, pepohonan yang dulu merupakan

nah akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman yang masif juga memperparah kondisi kelangsungan air bersih. Penyebab lainnya adalah maraknya kebakaran hutan dimana hutan sebagai paru-paru kehidupan. Pada musim kemarau pun kita seperti lupa. Kita seakan terlalu abai untuk bisa mengingat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya

kalau tanah akan retak, sungai akan mengering, dan tanaman akan mati saat hujan enggan turun selama beberapa pekan atau bahkan bulan. Namun langkah antisipatif negara (pemerintah) acapkali tertinggal.

Berbicara tentang air, penulis berupaya mengembalikan pikiran kita pada masa lalu (flashback). Siapa yang mengira dulu keberadaan air sebagai barang bebas (free product) kini berbalik 180 derajat yang nyaris berubah menjadi barang ekonomis (economi product) yang ditandai dengan peningkatan harga air (kemasan) yang hampir setara dengan harga bensin. Kondisi itulah yang diperlukan berbagai upaya pembangunan yang berpihak pada kelangsungan air seperti biopori, embung hingga penguatan kelembagaan melalui perangkat aturan seperti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang didalamnya upaya untuk mengatur system pengelolaan air secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka keseimbangan penyediaan dan pasokan air. Kondisi tersebut kian menambah daftar panjang bahwa negara kita yang konon subur, makmur, gemah ripah lohjinawi bertransformasi menjadi negara rawan bencana. Ketika musim hujan sangat rentan terjadi banjir, sedangkan musim kemarau berdampak pada kekeringan.

Keringnya mata air dan basahnya air mata merupakan realitas kekinian yang tengah mendera sebagian besar masyarakat wilayah tanah air yang harus bersusah payah untuk memperoleh beberapa sumber air. Semoga kekeringan ini cepat berlalu dan berharap sang hujan menyirami bumi nusantara serta terhindar dari monster darurat kekeringan.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Bencana Ekologis dan Seruan Moral

aat ini pencemaran lingkungan di Indonesia seperti gas, polusi udara, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, tingginya kadar ozon di bumi menjadi persoalan yang akut dan krusial di tingkat dunia International yang harus kita selesaikan secara bersama. Akibat dari menipisnya lapisan ozon, pencemaran lingkungan melalui tanah, udara dan air di Indonesia semakin meningkat sehingga kemungkinan besar pencemaran itu bisa mengancam kesehatan, keselamatan dan kehidupan kita.

Fenomena itu, jelas menyingkap persoalan kerusakan ekologi yang telah mencapai taraf kritis.

Pengeksploitasian lingkungan yang tanpa batas, dan konservasi fungsi lahan resapan air menjadi permukiman warga dan industri, itulah melahirkan monster ekologi pemangsa kehidupan di bumi pertiwi ini. Krisis ekologi yang demikian parah itulah kemudian melahirkan bencana ekologis bukan saja banjir di musim penghujan, melainkan juga bencana kekeringan seperti sekarang ini, yang berefek pada kesulitan air bersih dan petani tidak bisa lagi mengairi lahan pertanian mereka.

Bencana dan Krisis Bumi Persoalan krisis lingkungan tersebut perlu kita atasi secara bersama, di antaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif dan sebagainya.

Persoalannya secara filosofis adalah kenapa lapisan ozon ini perlu kita lindungi? Sebab apa, lapisan ozon merupakan nyawa dari kehidupan bumi ini. Jika lapisan ozon ini dari tahun ke tahun ternyata telah mengakibatkan terbentuknya lubang ozon terutama dikutub bagian selatan.

Sehingga penipisan lapisan ozon ini dapat memberikan dampak negatif terhadap manusia, hewan dan tanaman serta bahan bangunan.

Penipisan lapisan ozon merupakan persoalan global yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja. Ka-

memenuhi kebutuhan rena itu, masyarakat masa sekarang tanpa International sepamengorbankan kemamkat untuk menangpuan generasi mendagulangi masalah penitang dalam memenuhi pisan lapisan ozon ini kebutuhannya. dengan menghapus Tujuan inti proses BPO secara bertahap. pembangunan berkelanKesepakatan tersejutan ialah keberlanjutbut dituangkan dalam an kehidupan manusia konvensi Wina (1985) Oleh : di atas bumi. Ingat, tentang perlindungan jumlah manusia boleh Muhammad Shohib lapisan ozon dan Probertambah, sedangtokol Montreal (1987). kan alam atau ekologi Negara Indonesia memiliki keterbatasan’. yang terlibat dalam Dengan demikian, ada dua konkesepakatan itu sudah seharussep yang terkandung dalam pemnya mematuhi hukum dan aturan bangunan yang berkelan jutan tersebut untuk memberikan berwawasan lingkungan. Perperlindungan terhadap lapisan tama, konsep kebutuhan (needs), ozon. Pada tahun 1974 Rowlan bagi seenap umat manusia harus dan Molina mengembangkan diprioritaskan dalam setiap jejak teori Chloroflourocarbon (CFC) langkah pembangunan. Kedua, yang dapat merusak ozon. ide keterbatasan kemampuan lingkungan memiliki keterkaitan Pembangunan berkelanjutan dengan kebutuhan manusia pada Persoalan bahwa fenomena masa sekarang dan akan datang kerusakan ekologi yang kini telah disebabkan penggunaan teknolomencapai taraf kritis itu tidak gi dan aktivitas organisasi sosial bisa dibiarkan terus berlanjut, yang menyangkut kepedulian tanpa upaya serius untuk menceterhadap alam. gah dan melestarikannya kembali alam yang telah rusak itu untuk Seruan moral kehidupan berkelanjutan. Maka, Keberlanjutan pemenuhan keyang dibutuhkan ialah suatu kebutuhan manusia di masa depan sadaran, iktikad baik, kemauan merupakan perkara yang amat keras, sikap yang tegas, dan poserius yang harus diantisipasi. litical will dari pemerintah untuk Kesalahan antisipasi bisa bermengendalikan lingkungan alam muara pada ketidakberdayaan yang rusak dan merealisasikan manusia memenuhi kebutuhantindakan pelestarian alam yang nya, terutama pangan dan energi. rusak itu.

Apalagi ditambah dengan persoaAda sebuah kesadaran yang lan krusial yang dihadapi oleh berlandaskan pada pemikiran manusia saat ini yang berbarengbahwa pembangunan harus an dengan keadaan ekologi. berkelanjutan, dan kehidupan Selain itu, tantangan peruanak cucu kita tidak bisa didasarbahan iklim yang begitu mengekan atau berpijak pada keadaan rikan di depan mata kita dan alam atau ekologi beserta segala telah menjadi tantangan terbesar ekosistem yang telah rusak. Unabad ini. Karena perubahan iklim tuk kelestarian ekologi, demi yang terus terjadi, ratusan juta masa kini dan akan datang, pomanusia kini mulai menderita hon yang ditebang harus diganti akibat gagal panen, banjir, angin agar tetap lestari, sumber daya topan, badai, penyakit tropis yang hutan harus selalu diperbarui. semakin merajalela, berkurangSingkatnya, kerusakan bumi nya cadangan air bersih, dan harus diperbaiki. Dalam arti, kekeringan. pembangunan yang berkelanKarena itu, yang diperlujutan harus berwawasan lingkan kini ialah pengendalian kungan yang dibarengi dengan perusakan ekologi dengan jalan penjagaan dan pemeliharaan merombak cara dan isi pembanterhadap alam yang juga harus gunan demi mencegah kematian berkelanjutan. Seperti dalam prematur kehidupan di Bumi laporan Brundtland, Our ComPertiwi. Pembangunan tidak mon Future, 1987, tertulis, `Pemboleh diarahkan pada pengekbangunan berkelanjutan adalah sploitasian sumber daya alam pembangunan yang mampu

secara habis-habisan, tetapi harus dilakukan dengan cara dan prinsip berkelanjutan dengan mengindahkan ambang batas.

Pengeksploitasian lingkungan tanpa mengindahkan ambang batas ialah dosa besar generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang. Dosa adalah sumber kehancuran manusia. Banjir besar ialah cermin dosa-dosa manusia sekarang. Karena itu, bencana ekologis berupa banjir harus dilihat sebagai bentuk gugatan moral sehingga yang diperlukan ialah kesadaran moral dan tanggung jawab manusia untuk memelihara makhluk hidup dan segala sumber daya alam semesta. Karena itu, segala kerusakan di alam semesta ini bukan semata isu politik dan ekonomi, melainkan tantangan moral dan spiritual bagi seluruh umat manusia yang harus dihadapi bersama.

Jadi, untuk menggalang pembangunan berkelanjutan, bukan saja perbaikan praktik kekuasaan dan politik, melainkan pada penggalangan seruan moral publik sekaligus pertobatan ekologis untuk mencegah kerusakan ekologi yang kian parah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab moral yang dibangun dengan seruan-seruan moral, diharapkan lahir pula generasi mendatang yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dalam mengelola lingkungan dan memanfaatkan isi bumi dan alam semesta.

Agar kehidupan di muka bumi ini terus berlangsung. Yakni dengan menjaga terus lingkungan hidup kita. Kita harus juga memikirkan nasib generasi yang akan datang bila lapisan ozon terus berkurang. Karena itu, diperlukan kerjasma semua pihak dari pemerintah dan komponen seluruh masyarakat, bahkan antara satu negara dengan negara lain untuk mampu mencegah terjadinya krisis bumi yang akhirakhir mengancam nyawa umat manusia. Dengan demikian, kelestarian alam dan terawatnya isi bumi atau isi alam semesta tetap terjaga secara berkelanjutan Kepala Pusat Studi Perilaku Ekonomi (PSPE) dan Dosen Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Sosialisasikan SGA pada Anggota Kartar Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mensosialisasikan kompetisi The Sunan Giri Award (SGA) kepada 300 anggota pemuda yang tergabung dalam Kartar (Karang Taruna) se Kab Gresik, bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja pada Rabu, (19/8) kemarin. SGA itu sendiri bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakatnya.

Setidanya, ada 330 desa dan 26 kelurahan se Kab Gresik yang tingkat pelayanan masyarakatnya akan dinilai tim. Dalam penilaian, desa dan kelurahan akan diseleksi meliputi penilaian akuntabilitas publik dan partisipasi anggaran UU Desa Nomor 6 tahun 2014. ‘’Selama beberapa kali penyelenggaraan Sunan Giri Award, terlihat sudah ada perubahan maindset dari para kepala dan aparatur di desa,’’ ujar Kepala Bagian Organisasi, Budi Raharjo.

Pada SGA 2014 lalu, Desa Sambugunung, Kec Dukun sukses meraih juara I. Disusul Desa Wedani, Kec Cerme dan Desa Wadaklor, Kec Duduksampeyan masing masing meraih juara II dan Juara III. Diakui Budi Raharjo, penghargaan SGA ini berdampak terhadap kualitas layanan publik di desa. Kedepan perlu dikembangkan kepada instansi lain, misalnya kecamatan dan Puskesmas, sehingga semua instansi akan berlomba meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Seperti pernah disampaikan Bupati saat penganugerahan SGA 2014 lalu, jika sejak awal-awal dulu program SGA ini diselenggarakan, tentu keadaan Gresik sudah lebih baik dari sekarang. Hal ini dikutip kembali oleh Budi Raharjo untuk menguatkan betapa pentingnya program ini dilaksanakan di Kab Gresik. ‘’Lihat saja, kini pada kebijakan Kepala Desa sudah merasa dikontrol dan diapresiasi oleh masyarakat desanya. Jadi para Kades tak bisa lagi semena-mena,’’ ungkapnya.Q eri

Laporan MKP Masuk Gakkumdu Dalami Unsur Pelanggaran Pidana Nisa Kab Mojokerto, Bhirawa Laporan kubu Bacalon Inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP) mendapat tanggapan cepat. Laporan dugaan penggunaan rekomendasi palsu dari DPP PPP yang digunakan Bacalon Choirunnisa itu masuk ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. ‘’Begitu laporan masuk langsung kami bahas di Gakkumdu. Kami dalami apakah ada pelanggaran pidana dalam laporan itu. Kalau ada indikasi pidana kami teruskan ke kepolisian, jika pelanggaran adminitrasi akan diteruskan ke KPU,’’ ujar Miskanto, Ketua Panwaslu Kab Mojokerto, Rabu (19/8) kemarin.

Bukti yang dijadikan pembahasan, dikumpulkan dari

kubu Bacalon MKP selaku pelapor. Sementara itu, Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuhanafiq menyatakan KPU siap terbuka dan bersedia dilakukan uji materi atas buktibukti yang diajukan pelapor. ‘’Prinsipnya KPU siap untuk uji materi atas bukti-bukti yang diajukan. Mana rekomendasi dari DPP PPP yang benar,’’ terang Ayuhanafiq.

Bahkan sebelum muncul

kariyadi/bhirawa

Miskanto

laporan, Ayuhanafiq mengaku sudah mengirimkan anggotanya ke Jakarta. Namun Hasilnya belum bisa kita publikasikan. Sebab akan dijadikan sebagai bahan rapat pleno penetapan calon.

Sebelumnya, kubu calon

Inchumbent MKP melaporkan kubu Choirunnisa ke Panwaslu. Cabup yang kini masih menjabat sebagai Wakil Bupati MKP ini dituding memalsukan rekomendasi dari DPP PPP untuk syarat pencalonannya ke KPU. ‘’Kami memegang surat verifikasi PPP kubu Djan Faridz yang menyatakan kalau rekomendasi kepada Choirunnisa dan Arifudinsyah tak pernah ada. Sebaliknya, DPP PPP memberikan persetujuan kepada Paslon MKP dan Pung Hariyadi yang merekomendasikan nama itu sebagai calon bupati dan wakil bupati Kab Mojokerto,’’ lontar Santoso Ketua Tim Pemenagan Cabup MKP di kantor Panwas Kab Mojokerto.

Duet Bacalon wakil bupati petahana Choirunnisyah dan Arifudinsyah mengantongi rekom empat partai, diantaranya rekom PPP dari dua kubu, PPP kubu Romahurmuzi dan kubu Djan Faridz. Rekom ini telah diberikan pada KPUD saat hari terakhir pendaftaran.

Sementara Bacalon MKP Pungkasiadi diusung tujuh Parpol yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra dan PAN. Dilain pihak, Paslon Choirunnisyah - Arifudinsyah diusung PPP, PKB, PBB dan Hanura.

Ada juga satu pasangan Bacalon dari jalur perseorangan, Miskan - Rahma Sofiana (Misof).Q kar

KH Abdul Gofur Jadi Tim Penasihat RGS-SQ

Tak Takut Satpol PP, PKL Jualan Dekat Rumah Wabup Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP Kab Sidoarjo diharap tak sampai tebang pilih terhadap penertiban PKL di tempat yang dilarang berjualan.

Karena beberapa waktu ini, mulai muncul sejumlah PKL di Jl Teuku Umar, dekat dengan rumah pribadi Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sucipto.

Dari pantauan di tempat itu, ada sekitar sembilan PKL. Ada yang berjualan dengan gerobak di pinggir jalan, ada yang jualan di trotoar dan ada satu tambal ban. Kalau tak segera ditertibkan, bisa jadi akan semakin banyak PKL yang berjualan di jalan itu.

Badan jalan di tengah kota yang menuju ke Alun-alun Sidoarjo itu juga semakin sempit, karena di kanan kiri jalan juga dipakai parkir untuk roda empat dan roda dua. Seorang Kepala Bagian di Setda Pemkab Sidoarjo pernah mengeluhkannya.

Satpol PP Sidoarjo harus tegas untuk menertibkan PKL, seperti yang telah mereka lakukan pada Rabu (19/8) kemarin. PKL-PKL yang masih nakal dengan berjualan di tempat dilarang, ditertibkan dan disidang Tipiring. Ada sebanyak 23 PKL yang kena denda dari Hakim PN Sidoarjo itu. Teringan mulai dari Rp51 ribu sampai Rp100 ribu.

Hakim PN Sidoarjo, Jahuri SH, minta kepada para PKL yang disidang Tipiring agar tidak mengulangi lagi pelanggaran itu. Kalau sampai ada yang kena Sidang lagi, maka dendanya akan lebih besar lagi. ‘’Kalau tak bisa membayar denda, ya bisa dikurung,’’’ katanya pada PKL. Damin, 47 tahun, salah satu PKL yang disidang kemarin, mengaku tak mampu membayar denda Rp100 ribu yang diputuskan Hakim. Karena ia mengaku hanya punya uang Rp50 ribu. Akhirnya ia keluar ruangan Sidang untuk pinjam uang pada sesama teman PKL. PKL Sidoarjo asal Kab Garut itu, mengaku tak punya uang sebanyak yang diputuskan hakim, karena menurutnya hasil jualan es cincaunya setiap harinya hanya sebesar Rp80 ribuan saja. ‘’Itu juga termasuk modal pak,’’’ kata bapak dua anak, yang kos di Kapasan, Kel Sidokare, Kec Sidoarjo Kota.Q ali

5

foto ilustrasi

Polres Sidoarjo merilis barang bukti hasil razia rokok ilegal.

KPPBC Awasi Pertumbuhan Pabrik Rokok Sidoarjo, Bhirawa Terkait masih adanya pabrik rokok ilegal yang pernah ditemukan di Sidoarjo. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo terus melakukan pengawasan dan pertumbuhan pabrik rokok di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi usai melaunching kantor baru KPPBC TMP B, Rabu (19/8) di Jl Raya Juanda, Sidoarjo. Dijelaskan Heru Pambudi, kalau di Sidoarjo masih banyaknya temuan pabrik rokok ilegal, rokok tanpa cukai dan cukai palsu.

Sehingga pihak Bea dan Cukai terus mengawasi pertumbuhan pabrik rokok, dan pengawasan cukai rokok serta cukai minuman berakohol.

Maka harus bisa mengen-

dalikan barang kena cukai yang beredar di wilayah kerjanya. ‘’Disamping pengawasan dan penindakan, kami juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan pabrik rokok, agar patuh pada peraturan ke beacukaian,’’ katannya.

Perlu diketahui masyarakat, kalau KPPBC TMP B Sidoarjo ini akan menaungi satu penyelenggara kawasan berikat, yang terdiri dari 16 perusahaan di kawasan berikat (PDKB), 37 perusahaan kawasan berikat/PDKB, 2 gudang berikat dan 1 entrepot tujuan pameran (ETP).

Selain itu, terdapat 63 pabrik hasil tembakau, lima pabrik minuman mengandung etil alkohol (MMEA), satu pabrik etil alhohol (EA), satu tempat penyimpanan barang kena cukai (BKC), tiga Importir HT, empat Importir MMEA, 18 Penyalur MMEA, 132 Tempat

penjual eceran (TPE) MMEA dan 12 TPE EA. Heru berharap, dengan adanya kantor baru ini, nantinya dapat fokus melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepada pengguna jasa, dalam hal ini perusahaan industri Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perusahaan di bidang cukai yang ada di wilayah kerja KPPBC TMP B Sidoarjo.

Heru juga menambahkan bawah didirikanya Kantor KPPBC TMP B Sidoarjo ini juga untuk menghadapi perubahan lingkungan usaha, pertumbuhan dan perkembangan investasi, industri dan perdagangan. Selain itu, untuk meningkatkan hasil ekspor dan sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. ‘’Dan yang terakhir bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai,’’ pungkas Heru.Q ach

Gresik, Bhirawa Relawan Gerakan Sosial (RGS) SQ bermauver dengan memilih Pimpinan Pondok Sunan Drajat Lamongan, KH Abdul Gofur sebagai penasehat.

Sedangkan dari kubu Khusnul Huluq-Ahmad Ruba’ie (Berkah), merilis hasil survey yang dilakukan Lembaga Pusat Kajian Sosial (LPKS).

Tingkat elektabilitas Berkah berada diatas Sambari - Qosim (SQ). SQ bertahan 72% dengan presentase popularitas 96,6%. Sedangkan, elektabilitas Berkah melambung lebih tinggi 89% dengan popularitasnya 96,2%.

Pendiri RGS - SQ yang sekaligus menjabat sebagai Sekertaris, H Khozin Maksum mengatakan, KH Abdul Gofur siap mendukung dan merestui pemenangan Sambari Halim Radianto - Moh Qosim (SQ). Juga bersedia menjadi Penasehat Tim Relawan RGS-SQ. Serta sudah mendapatkan dukungan dari Iwan Junaidi atau Gus Iwan. Yang notabenenya keponakan dari KH Robbach Maksum yang juga menantu dari KH Abdul Gofur. Hal ini dilakukan, tak lain untuk mengetahui, apakah majunya SQ bisa kembali ini diterima para sesepuh Gresik atau tidak, dan ternyata kebanyakan menyambut positif.

Hal senada juga disampaiakan Ketua Forum Koordinasi PAC PKB Gresik, Chumaidi Ma’un.

Menurutnya, kini selain dukungan seluruh PAC PKB se Kab Gresik, juga telah mengantonggi dukungan dari 250 kiai. Dari tingkat kampung hingga nasional dan dalam waktu dekat PAC akan dikumpulkan kembali untuk rapat membahas, bagaimana program pemenangan yang nanti dilakukan.

Sementara Ahmad Mustar, Ketua LPKS di kantor DPC PDIP mengatakan, sejak tanggal 6 Juli sampai 6 Agustus, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dalam surveinya, LPKS memakai 500 sample yang tersebar di 18 kecamatan se Kab Gresik, dengan tingkat kepercayaan 93,6% dan human error 4,74%.

Dari beberapa nama yang muncul di dalam surveinya, tingkat popularitas Sambari Halim Radianto menempati urutan tertinggi, 96,6%. Namun, elektabilitasnya masih berada di bawah pesaingnya, dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Husnul Khuluq. ‘’Berdasarkan survei yang kami lakukan, tingkat elektabilitas Pak Sambari 72%, popularitas Husnul Khuluq sedikit lebih rendah dibanding Sambari, yaitu 96,2%, elektabilitasnya 89%,’’ Mustar.Q kim

rokim/bhirawa

Sekertaris RGS-SQ H Khozin dan KH Abdul Gofur.

Komisi D KKLD ke DPRD Kabupaten Madiun Usai rapat paripurna penyampaian paripurna nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2015, Komisi D DPRD Gresik melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) ke DPRD Kab Madiun, belajar tentang beberapa aturan dan penganggaran pada saat nanti dibahas oleh komisi.

Rombongan anggota komisi D yang dipimpinan koordinatornya Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saida, diterima wakil Ketua Komisi B DPRD Kab Madiun, Rudy Triswahono di ruang kantor komisi B, Sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dengan penuh keakraban dan hangat, canda-canda kecil terlontar sehingga membuat suasana jadi rukun namun tetap serius pada pokok bahasan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saida, agenda kunjungan kerja itu sudah ditetapkan sesuai jadwal. Dilaksanakan bertujuan untuk mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing komisi. Berkaitan dengan masalah hukum pemerintahan, dan bagaimana fungsi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Kini telah melakukan pembahasan P-APBD, bisa didok tepat pada sasaran.

Kebijakan pokok-pokok pikiran dalam pembahasan hingga finalisasi P-APBD 2015. Harus dipelajari dengan baik, agar pada saat putusanya bisa dilakukan sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memutuskan P-APBD di Kab Madiun, dilakukan sesuai aturan yang ada. Tak dibayang-bayangi

adanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang selama ini menjadi momok DPRD sehingga menjadi gamang. ‘’Pelajaran yang baik nantinya bisa diadopsi di Gresik, setelah ini komisi bisa melakukan tugasnya. Dalam mengupas anggaran yang telah diajukan SKPD, apakah ditambah atau dilakukan pengeprasan,’’ imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi D DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo yang mengatakan, pembahasan PAPBD mengunakan aturan seperti tahun sebelumnya bedanya porsi komisi ada. ‘’Nanti kita akan coba diterapkan, supaya pembahasan komisi dengan SKPD jadi hidup.

Dan tim anggaran dan Badan Anggaran (Banggar), mengerti posisi atas kebijakan yang dilakukan oleh komisi.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kab Madiun, Rudi Tris Wahono, dalam pemaparannya

rokim/bhirawa

Ruspadi Sunaryo

mengatakan, pada prinsipnya DPRD Kab Madiun sangat senang atas kunjunganya karena bisa saling berbagi ilmu, dan tukar pikiran mengenai anggaran APBD dan P-APBD. Pada prinsipnya Madiun dan Gresik beda jauh. Sebab anggaran DPRD Kab Madiun tak banyak seperti di DPRD Gresik. Mengenai hibah

rokim/bhirawa

komisi D DPRD Gresik, diterima di ruang komisi B DPRD Kabupaten Madiun dan Bansos mekanismenya tak ada perubahan, Seperti yang telah dikatakan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kab Madiun Margono, tetap mengacu pada aturan dalam hal ini Peraturan

Bupati (Perbup), bagaimama mekanisme hibah dan Bansos. ‘’Di P-APBD kami memilah, jangan sampai tumpang tindih.

Pasalnya, kini mayoritas desa di Kab Madiun besar. Yang terendah Rp500 juta dan tertinggi Rp1,2 miliar,’’ ujarnya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

Pilkada Kabupaten Blitar Dihentikan Dua Paslon di Sumenep Dapat Pengamanan Pribadi Kabupaten Blitar, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) di Kabupaten Blitar secara resmi telah dihentikan karena hanya ada satu pasangan calon saja, yakni Rijanto-Marhaenis yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Namun saat ini masih ada lembaga ad hock KPU yang masih tetap bekerja dan segera dilakukan evaluasi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah yang mengatakan meski tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar telah dihentikan karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Blitar, untuk Petugas PPK atau Panita Pemilihan Kecamatan masih belum berhenti beraktivitas. “Untuk lembaga ad hock KPU di tingkat PPK, PPS dan PPDP saat ini masih melakukan kegiatan, di antaranya evaluasi dan pelaporan hasil coklit atau pecocokan dan penelitian data pemilih,” kata Imron Nafifah.

Selain itu, menurutnya dari hasil pelaporan tersebut nantinya akan digunakan untuk Pertanggungjawaban atau SPJ ke KPU

RI dan untuk daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon diberi kesempatan atau waktu satu bulan harus menyelesaikan SPJnya. “Dengan kesempatan selama satu bulan kedepan ini, kami berharap tugas akhir ini bisa tuntas dan dimanfaatkan oleh masing-masing lembaga ad hock,” ujarnya.

Di sisi lain KPU Kabupaten Blitar juga akan melakukan evaluasi dan pelaporan pasca surat keputusan penundaan tersebut disahkan. Namun saat ini pihaknya sedang mengerjakan evaluasi dan pelaporan tahapan yang sudah dilakukan KPU selama persiapan jelang Pilkada 2015.

“Setelah pelaporan yang dibuat selesai akan segera kami setorkan kepada KPU Provinsi lalu KPU

hartono/bhirawa

Imron Nafifah RI untuk tahapan Pilbup Blitar 2015. Sedangkan untuk penggunaan dana yang sudah digunakan akan dilaporkan sisa penggunaan dana kepada Bupati Blitar sebagai pemberi dana hibah,” terangnya.

Sementara terkait dengan laporan sengketa Pilkada yang

telah diproses oleh Panwas Kabupaten Blitar juga telah dicabut oleh pelapor. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Blitar, Hadi santoso. Dikatakan Hadi untuk pelaporan sengketa Pilkada atas nama pelapor Wasis Kunto Atmojo dengan KPU Kabupaten Blitar atas tindakan penolakan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Blitar kepada Kubu Wasis Kunto Atmojo beberapa waktu yang lalu telah dicabut oleh pelapor. ”Sebelumnya kami sudah menindaklanjuti hal itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan hanya tinggal menunggu hasil dari sidang pleno antar Pimpinan Panwaslu Kabupaten Blitar, pada tanggal 13 Agustus lalu pelapor telah mengajukan surat permohonan pencabutan laporan,” kata Hadi Santoso.

Di sisi lain jika pihaknya juga telah melakukan rapat pleno bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang akhirnya menyatakan jika laporan sengketa Pilkada itu resmi dihentikan, dimana ini bersamaan

dengan penghentian pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar.

Pengamanan Pribadi Sementara itu, mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal, dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumenep yang resmi mendaftar ke komisi pemilihan umum (KPU) mendapatkan pengamanan melekat dari Polres setempat. Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanuddin mengatakan, sebanyak 16 personel Polres Sumenep dikerahkan untuk pengamanan secara pribadi pada dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati setempat selama menunggu pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015. "Pengamanan melekat bagi dua pasangan cabup-cawabup itu mulai aktif sejak kemarin (18/8) hingga menjelang pelantikan pasangan yang mendapatkan dukungan lebih banyak dalam pilkada," kata Hasanuddin, Rabu (19/8).

Hasanuddin menyatakan, masing-masing calon itu mendapatkan pengamanan melekat sebanyak empat personel setiap

DPRD Gresik Belajar Anggaran Pembangunan di Kabupaten Kediri

KILAS JATIM

Dewan Kecewa, Bupati Curhat Saat Sidang Paripurna Bangkalan, Bhirawa Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dalam penyampian nota jawaban Bupati Bangkalan terhadap Pemandangan umum Fraksi DPRD dalam rangka pembahasan laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 dijadikan ajang curhat oleh Bupati Bangkalan, R. Makmun Ibnu Fuad. “Selama ini banyak kegiatan yang dilakukan SKPD tanpa sepegetahuan Bupati, jadi semua kegiatan dan program harus sepengetahuan bupati,” kata Ra Momon, Bupati Bangkalan di hadapan anggota dewan.

Apa yang disampaikan Bupati Bangkalan di luar teks jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Amanat Nasional (PAN) HM Sudarmo yang merupakan Partai Bupati. Ia mencerminkan adanya kekurang kompakan antara Bupati dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). “Saya melihat kurangnya koordinasi antara Bupati dengan SKPD yang ada di bawahnya,” ungkap Ba Darmo sapaan akrabnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Fraksi PAN tidak puas terhadap jawaban Bupati Bangkalan atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh orang nomer satu di jajaran pemkab Bangkalan itu.

“Kami tidak puas atas jawaban Bupati, sebab kami mengusulkan penambahan bis sekolah, ternyata jawabannya hanya sebatas administratif saja,” jelas Sudarmo.Q mb8

CJH Asal Situbondo Berkurang 179 Orang Situbondo, Bhirawa Mendekati pelaksanaan haji 24 Agustus mendatang, jatah calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Situbondo berkurang sedikitnya 179 orang. Hal itu diungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kab Situbondo, HM Nur Syamsudin, kemarin di ruang kerjanya.

Menurut mantan Kepala Kankemenag Kabupaten Sidoarjo itu, jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) asal Situbondo dipastikan berkurang. Terbukti tahun 2015 ini jatah CJH Situbondo yang akan diberangkatkan ke tanah suci Makkah hanya sebanyak 453 orang.

Menurut Nur Syamsudin, jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada pengurangan cukup drastis kouta CJH Situbondo, yaitu sebanyak 179 orang. Kata Nur Syamsudin, tahun 2014 lalu jatah CJH Situbondo mencapai 632 orang. “Untuk tahun 2015 ini, jatah CJH asal Kabupaten Situbondo berkurang sekitar 20 persen yakni sekitar 453 orang saja,” ungkap Nur Syamsudin kepada sejumlah wartawan, kemarin.Q awi

harinya dari Polres Sumenep.

Dengan pengamanan pribadi itu dipastikan para calon lebih merasa aman di setiap aktivitasnya.

"Pengamanan itu penuh 24 jam.

Ini kami lakukan untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan terhadap para calon," urainya.

Hingga hari terahir masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di KPU, ada dua pasangan calon yang mendaftar yakni pasangan A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan, didukung NasDem dan pasangan Zainal Abidin dan Dewi Khalifah yang diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik, yang merupakan hasil pilkada 2010 akan berahir pada bulan Oktober 2015, sementara pelaksanaan pilkada dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.Q htn,sul

Jalan beraspal di Desa Sidomulyo yang kini keadaannya rusak parah.

wiwieko/bhirawa

Jalan Aspal Menuju Perbatasan Berubah Jadi Makadam Tulungagung, Bhirawa Kendati sejumlah ruas jalan beraspal kini sudah mulai diperbaiki akibat rusak, namun jalan beraspal di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo masih terlihat memprihatinkan.

Jalan beraspal di desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo tersebut kini sudah berubah layaknya jalan makadam.

Jalanan rusak membuat kegiatan warga setempat terhambat. Apalagi hanya jalan itu satu-satunya akses menuju Kota Tulungagung.

Beberapa tahun lalu keadaan jalan beraspal di daerah pegunungan dengan ketinggian 880 diatas permukaan laut (DPL) itu cukup baik.

Kendati tidak bisa dikatakan mulus.

Sekarang keadaannya berubah hampir 180 derajat. Aspal banyak yang terkelupas dari badan jalan. Terlebih di pingir-pinggir jalan merupakan bibir jurang. “Katanya mau diperbaiki. Tapi sampai sekarang belum juga diperbaiki,” ujar Farida, warga Desa Sidomulyo pada Bhirawa, Rabu (19/8).

Keadaan jalan di Desa Sidomulyo berbeda dengan desa yang berada di bawahnya, yakni Desa Kradinan. Di desa tersebut jalan beraspalnya masih terlihat bagus. Bahkan jalan beraspal yang mendekati areal wisata Waduk Wonorejo lebih bagus lagi.

Menurut Farida, jalan aspal yang rusak di desanya jelas membuat aktifitas warga setempat atau orang yang menuju ke Desa Sidomulyo terganggu. Jalan yang rusak membuat waktu tempuh ke Kota Tulungagung atau sebaliknya lebih lama karena tidak bisa memacu kendaraan bermotornya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Pemukiman, Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Ir Sutrisno MT, ketika dikonfirmasi Bhirawa mengakui jika jalan beraspal di Desa Sidomulyo rusak. Ia berjanji akan segera melakukan perbaikan.

“Tunggu tanggal mainnya,” ujarnya semabri tersenyum. Ia belum memastikan tanggal atau bulan berapa jalan di Desa Mulyo akan kembali diaspal.Q wed

Kab Kediri, Bhirawa Rombongan anggota DPRD Kabupaten Kediri yang dipimpin oleh Wakil Ketua Nur Golib kemarin berkunjung ke DPRD Kabupaten Kediri untuk Ngangsu Kaweruh ( Belajar) jurusjurus dalam menyelesaikan Perubahan Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (P-ABPD).

Ketua Rombongan Nur Qolib mengatakan alasan kedatangannya karena menjelang pihaknya secara maraton sedang menyelesaikan pembahasan PAPBD 2015, menurutnya saat ini masih dalam tahapan awal. "Kita secara maraton akan segera menyelasikan karena sebentar lagi bulan november akan segera membahas APBD 2016," ungkap Nur Qolib.

Dalam Studi banding tersebut salah satua anggota rombongan dari DPRD Kabupaten Gresik Safi ' Am menanyakan kekuatan ABPD - PABPD di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kediri sebagai bahan perbandingan dalam menyelasikan Pembahasan PAPBD Kabupaten Gresik.

"Kita menanyakan kekuatan APBD- PABPD dalam bidang pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat Kabupaten Ke-

diri," kata Safi'.

Selain itu rombongan juga menanyakan jumlah prosentase anggaran hibah dalam kekuatan APBD Kabupaten kediri yang berjumlah sangat fantastis itu, karena anggaran hibah salah satu anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil dari Bappeda Kabupaten Kediri menjelaskan, jika untuk anggaran pembangunan untuk peningkatan jalan di Kabupaten Kediri dalam APBD 2015 sebesar sekita 90 Milyar dan di PAPBD ditambah Rp 50 Miliar. "Sedangkan untuk belanja hibah sekitar 3,24 persen atau sekitar 90 m dri kekuatan APBD di Kabupaten Kedirik," kata Fatma di hadapkan rombongan dari Gresik ini.

Selanjutnya kunjungan kerja ini diakhiri dengan pertukaran cendera mata antara anggota DPRD Kabupaten Kediri dan DPRD Kabupaten Gresik. DPRD Kabupaten Kediri memberikan replik Monumen SLG yang menjadi ikon Kabupaten Kediri, sedangkan DPRD Kabupaten Gresik memberikan cendera mata berupa lampion damar kurung.Q van

irvan/bhirawa

Anggota DPRD Kabupaten Gresik Saat Diskusi bersama anggota DPRD Kabupaten Kediri.

Bocah Manado Berusia Delapan Tahun Nyasar Sampai di Sampang Mirip Kisah Haji Nunut, Sembunyi di Bawah Kursi Penumpang Pesawat Masih ingat ‘kisah haji nunut’ yang diperankan oleh H Choirun Nasihin asal Jombang beberapa tahun yang lalu? Kisah ini kembali terulang.

Hanya saja, kali ini yang nunut tidak untuk naik haji, melainkan bocah kecil yang baru berusia delapan tahun. Dia terbang dari Manado dan sampai di Surabaya.

Bocah 8 tahun saat berada di Kantor Dinsos Sampang.

nurkholis/bhirawa

Muhammad Hidayatul Mustofa (8) pasangan anak dari Manasek dan Minek, akhirnya nyasar hingga di Kabupaten Sampang. Pasalnya bocah berusia delapan tahun itu naik pesawat dengan sembunyi di bawah kursi penumpang, namun pesawat yang ditumpanginya sampai ke Bandara Juanda Surabaya, bingung tanpa ditemeni orang tua, bocah nyasar itu naik bus hingga sampai ke terminal Sampang.

Pengakuan bocah berusia delapan tahun yang kesasar tersebut, diceritakan langsung pada

staf Dinas Sosial Sampang yang menerima bocah kesasar dari aparat kepolisian Polres Sampang. Ia ditemukan di terminal Sampang. “Hingga saat ini bocah kesasar tersebut masih berada di Dinas Sosial Sampang untuk dipulangkan,” kata staf tersebut, Rabu (19/8).

Pada petugas Dinsos Sampang, Mustofa menceritakan, dulu tinggal di Bogor dan sekolah di SDN Cinangka 01 Bogor setelah itu orang tuanya pindah ke Tangerang, akan tetapi dia kini tidak sekolah lagi. “Pekerjaan orang tuanya

sebagai buruh bangunan di Tangerang dan setiap 1 atau 2 bulan pulang ke Manado,” tuturnya polos.

Lebih lanjut Mustofa, mengatakakan kronologis nyasar hingga sampai di terminal Sampang.

“Mula-mula saya berangkat hari Kamis (tidak menyebutkan tanggal), tanpa bekal apa pun dari Manado dengan pesawat tujuan Jakarta dengan mengelabui petugas bandara dengan cara menyelinap dan masuk ke dalam pesawat bersembunyi di bawah kursi penumpang, hingga sampai di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur,” kata dia.

Mustofa mengaku dirinya naik pesawat waktu itu di kira pesawatnya dengan tujuan ManadoJakarta, tapi sampai di Surabaya. Setelah itu dirinya dibawa orang ke terminal di Surabaya

dan sampai di sini (Sampang – red.). "Saya pingin pulang ke Tangerang," ungkapnya di Kantor Dinsosnakertrans Sampang.

Malik Amrullah kepala Dinas Sosial Sampang, pihaknya setelah menerima dari aparat kepolisian, langsung menanyakan asal bocah kesasar itu, anak yang namanya Muhammad Hidayatul Mustofa di antar oleh Pertugas dari Polres Sampang, setelah ditanya asal dari mana dan menghubungi pihak sekolah yaitu SDN Ciangka Bogor.

Namun oleh nomor SD tersebut tidak diangkat. Untuk sementara anak ini di bawah perlindungan Kantor Sosial. “Selanjutnya akan mencari informasi alamat orang tua Mustofa dan akan kami pulangkan sampai ke rumahnya,” kata Malik Amrullah.Q lis

JAWA TIMUR

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

7

Evaluasi Kota Sehat, Tiga Kementerian RI Kunjungi Kabupaten Situbondo Optimistis Bakal Raih Penghargan Swasti Saba Wistara Nasional Situbondo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Situbondo optimis bisa meraih penghargaan kota sehat Swasti Saba Wistara tingkat nasional. Rasa optimisme ini diungkap Drs. Haryadi Tedjo Laksono, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Situbondo selaku Ketua Pembina Teknis Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo dan Ketua Forum Kota Sehat Situbondo Heru Nasution, kemarin.

Menurut Hariyadi, untuk meraih piagam penghargaan tersebut, Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo bersama anggota telah melakukan upaya, di antaranya melengkapi kritria penilaian hingga membentuk Forum Kota Sehat tingkat Kecamatan.

“Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo sudah siap dengan kedatangan tim penilai dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Perhubungan dan Kementrian Kesehatan RI. Mudah-mudahan Kabupaten Situbondo bisa meraih piagam penghargaan kota sehat untuk tingkat Nasional.

Sebab ini merupakan penghargaan tertinggi untuk kategori kota sehat,” papar Hariyadi.

Peluang Forum Kota Sehat

Kabupaten Situbondo untuk mendapat penghargaan, sambung pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Simphoni Akar Rumput (LSM SAR), cukup terbuka lebar.

Pasalnya, aku dia, Pemkab Situbondo telah melakukan persiapan jauh hari sebelumnya.

“Sinergi Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo dengan dinas-dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup solid dalam mempersiapkan penilaian Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo.

Maka dari itu, kami optimis Kabupaten Situbondo akan bisa meraih penghargaan tertinggi dari tim Kementerian RI tersebut,” terang Heru Nasution.

Bukan hanya itu saja yang

ditekankan mantan aktivis HIV AIDS ini, namun Heru Nasution juga sangat berharap peran serta masyarakat dalam mendukung penilaian Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo. “Peran masyarakat merupakan penyumbang utama untuk meraih atau menggondol piagam penghargaan dari penilaian Kota Sehat di Kabupaten Situbondo,” papar Heru Nasution.

Lebih lanjut Ketua Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo ini mengatakan, pada penilaian kota sehat tingkat Swasti Saba Wistara ini dilakukan dengan cara berbeda dari sebelumnya. Pada tahapan ini, masyarakat dituntut untuk bisa memahami definisi kota sehat secara langsung.

Sebab, beber Heru, tim penilai bertanya secara langsung kepada masyarakat terkait berbagai kriteria kota sehat yang sudah ditetapkan. “Dalam penilaian ini masyarakat ditanya langsung oleh tim penilai pusat tentang kota sehat dan kesadaran hidup sehat. Saya optimis Kabupaten Situbondo akan meraih penghargaan kota sehat ini,” ujarsnya.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Penilaian Kota Sehat dari tiga lembaga Kementrian RI yang telah hadir di Kabupaten Situbondo. Selain itu, Bupati Dadang sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Forum Kota Sehat Kabupaten Situbondo yang telah mendapat piagam penghargaan Forum Kota Sehat tingkat Propinsi Jawa Timur. “Untuk merubah masyarakat dari tidak sehat menjadi hidup sehat merupakan bagian dari proses,” ungkap Bupati Dadang.

Kendati demikian, kupas Bupati Dadang, masih ada masyarakat yang kurang sadar dengan perilaku hidup sehat. Untuk itulah, Pemkab Situbondo melalui sektor terkait dan Forum Kota Sehat akan all out melakukan advokasi atau penyuluhan pentingnya hidup sehat.

Sebab, terang Bupati dadang, masyarakat merupakan kekuatan yang sangat besar dalam program kota sehat. “Jika partisipasi masyarakat kurang dalam

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto didampingi Sekda Syaifullah dan Kepala Bapeda Hariyadi Tedjo Laksono, saat menerima tim penilai Kota Sehat dari tiga Kementerian RI, kemarin. program kota sehat ini, maka aplikasi program kota sehat akan tersendat. Untuk itu, Pemkab Situbondo siap menjembati ma-

PNS Koruptor Tidak Dijatuhi Sanksi

KILAS JATIM

DP4 Amburadul, Panwaskab Ungkap Temuannya Jember, Bhirawa Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kab. Jember temukan beberapa catat kasus terkait Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Jemberl yang akurasi dan validasinya perlu di kaji ulang oleh KPU Jember. Jika tidak segera ditindaklajuti Panwaskab khawatir akan berdampak buruk pada pelaksanaan Pemilukada serentak 9 Desember mendatang di Jember.

Ketua Panwaskab Jember Dhima Akhyar kepada sejumlah media mengatakan dari hasil penelitian dan pengawasan terhadap daftar pemilih ditemukan beberapa kasus di 177 desa dari 248 desa/ kelurahan se Kab. Jember. "Catatan dari hasil pengawasan dan pengkajian daftar pemilih ini, sudah disampaikan kepada KPU Jember," ujar Dhima saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (19/8).

Dhima merinci, dari 177 kasus tersebut terurai Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan Nama sama sebanyak 4.336 orang.

NIK dan Tempat Tanggal Lahir sama sebanyak 4.955 orang dan Nama dan Tempat Tanggal Lahir sama sebanyak 786 orang. "Contoh kasus, Desa Sumberjambe dengan Desa Plerean yang ada di Kecamatan Sumberjambe nama pemilihnya sama. Di Kecamatan Jombang tepatnya Desa Jombang dengan Desa Ampelrejo di TPS 8 sampai 16, nama daftar pemilihnya sama, baik nama NIK dan Tempat Tanggal Lahirnya," urai Dhima.

Dengan adanya temuan tersebut, Dhima beranggapan bahwa KPU tidak bersungguh melakukan proses pemuktahiran data, dan pihaknya khawatir KPU hanya menerima berkasnya saja tanpa langkah validasi. "Jika itu terjadi, kami berkeyakinan kwalitas Pilkada kali ini tidak sesuai denga harapan. Akan menciptakan sengketa Pilkada dan yang jelas akan berpengaruh terhadap logistisk dan sebagainya," tandasnya pula.Q efi

Gunakan BBM Bersubsidi untuk Industri Diciduk Polisi Probolinggo, Bhirawa Akibat menggunakan BBM jenis solar bersubsidi untuk kepentingan perusahaan, Nazar Amin seorang pemuda warga Desa Glagah, kecamatan Pakuniran, yang berprofesi sebagai sopir ekscavator diringkus Satreskrim Polres Probolinggo.

Atas perbuatannya tersebut tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kini ditahan di Mapolres Probolinggo.

Dari tagan tersangka, polisi mengamankan barang bukti alat berat berupa ekscavator, beserta solar sebanyak 7 jirigen. Pelaku ditangkap di rumahnya.

Pada petugas, tersangka mengaku membeli solar 7 jirigen setiap beroperasi, dan sebanyak 7 kali dengan uang Rp 1 juta.

Kasat Reskrim Polres Proboliggo, AKP Roy A.Prawiro Sastro, Rabu (19/8) mengatakan, solar tersebut ia gunakan untuk mesin eskavator saat melakukan operasi industri yaitu di sebuah penggilingan batu di Desa Glagah Pakuniran.

Tersangka telah memindahkan isi solar dari jirigen kedalam alat berat ekscavator yang dibeli dari SPBU. Dari pengakuan tersangka, ia melakukan ini sudah setahun yang lalu. “Tersangka dalam sehari-harinya memang bekerja seperti itu selama setahun,” kata Roy. Penangkapan ini lanjut Roy, atas perintah Mabes Polri Satgas 7 barang bersubsidi, di mana sebuah industri tidak boleh membeli BBM bersubsidi yang dijual di SPBU. Apa bila ingin digunakan untuk alat berat bisa membeli langsung ke pertamina.Q wap

syarakat dalam meraih citra Kabupaten Sehat tingkat Nasional,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

ramadlan /bhirawa

Puluhan massa dari Forum masyarakat Peduli Hukum Jombang saat mendatangi kantor Kejaksaan negeri Jombang.

Mereka menilai Kejaksaan masuk Angin dlam menangani beberpa kasus hukum diwilyah kota santri.

Demo, Kejaksaan Dapat Kado Obat Masuk Angin Jombang, Bhirawa Dinilai banyak kasus menguap, puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) Jombang mendatangi kantor Kejari (Kejaksaan Negeri) setempat, Rabu (19/8). Mereka mengirimkan kado berupa obat masuk angin agar korps Adhyaksa itu tidak masuk angin.

Dengan membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan puluhan demontrans ini melakukan orasi. Mereka menuding kinerja Kejari dalam menangani beberpa kasus dinilai masuk angin. “Kita minta Kejakasaan serius menyelesaikan kasus kasus yang telah ditangani, karena masyarakat butuh kepastia hukum, bukan hanya janji,” ujar salah satu pendemo dalam orasinya di depan kantor Kejaksaan Negeri, dengan lantang.

Salah satu kasus hukum yang dinilai menguap oleh para pendemo ini adalah, penanganan Diantaranya, kasus dugaan korupsi Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) di Desa Kedungbogo, Kecamatan Ngusikan. "Kasus Jasmas Desa Kedungbogo mengendap di kejaksaan setahun lebih. Kami curiga, ada main mata antara kejaksaan dengan oknum yang terlibat. Nah, kedatangan kita ke kejaksaan hari ini untuk menanyakan kasus tersebut.

Selain itu juga memberikan obat anti masuk angin, agar kasus di kejaksaan tidak menguap begitu saja," ujar Joko Fatah Rachim, korlap aksi sembari menyerahkan abat masuk angin

berbentuk sachet.

Dana bersumber dari APBD yang mengucur lewat anggota DPRD Jombang itu fiktif. Karena tidak dibangunkan sesuai dengan rencana.

Bahkan kasus itu sudah ditangani Kejari hingga memunculkan tersangka. Sayanngnya, setelah itu tidak ada kelanjutan. Oleh sebab itu, FMPH menuding kejaksaan ada main mata dengan para oknum yang terlibat dalam kasus tersebut, semisal Kepala Desa (Kades) setempat.

Di samping kasus jasmas yang dinilai menguap, adalah penanganan kasus pembobolan Bank Jombang yang melibatkan 2 PNS dan satu pegawai bank milik pemerintah daerah Jombang. Menurut Fatah, meski sebanyak tiga tersangka sudah ditetapkan, namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan.

Bahkan kasus pembobolan uang negara tersebut terkesan diendapkan. "Kasus kredit fiktif yang dikucurkan Bank Jombang sudah berlangsung enam bulan lebih. Sudah ada tiga tersangka, namun belum ada penahanan.

Kami menduga, ada permainan dalam kasus tersebut," katanya menegaskan.

Meski para pendemo meminta agar Kepala Kejari menemui mereka, namun kepala Kejaksaan tidak keluar. Hanya Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jombang, Hendra Purwanto SH yang keluar. ”Mohon maaf Kepala Kejari Jombang sedang berada di Surabaya,” ujarnya kepada para pendemo. Q rur

Nganjuk, Bhirawa Korupsi dana operasional Kantor Satpol PP Pemkab Nganjuk, berakhir dengan dijebloskannya delapan pelakunya ke penjara. Namun, mantan pejabat dan staf Satpol PP, saat ini sudah menghirup udara segar karena telah menjalani masa tahanan.

Namun demikian, Bupati Nganjuk, Drs Taufiqurrahman tidak menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi. Sehingga ada kesan, birokrasi di jajaran Pemkab Nganjuk sebagai institusi yang korup terlihat jelas.

Dalam kasus korupsi dana operasional Satpol PP, lima bendahara kegiatan, yakni Suyono, Mugiarsih, Diana Kartika, Marsudin dan Aisiyah Rahmawati kini kembali menghirup udara segar setelah menjalani masa tahanan. Anehnya, saat ini mereka justru akan kembali bekerja tanpa harus mendapat sanksi adsministrasi apapun.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Bhirawa menyebutkan Drs Ali Supandi mantan Kasatpol PP yang dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara, M Hasyim dan Heny Susilo, dua kasi Satpol yang juga terlibat korupsi dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara telah mengajukan pension dini.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tegas menyebutkan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/ Janji Jabatan dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Selain itu, PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs Suroso mengelak jika tidak ada sanksi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Saat ini masih PNS yang telah menjalani hukuman karena kasus korupsi telah dinonaktifkan," papar Suroso saat ditanya Bhirawa.

Selain itu terkait untuk sanksi bagi PNS yang terbukti dalam kasus korupsi dana Satpol PP masih dalam pembahasan dan diajukan ke bupati. Soal sanksi, dijelaskan Suroso, semua merupakan kewenangan bupati sebagai kepala daerah.

“Tidak benar kalau tidak ada sanksi, saat ini keputusan sanksi bagi PNS sudah ada ditangan bapak bupati,” tandas Suroso di kantornya.

Seperti pernah diberitakan Bhirawa, kasus dugaan korupsi dana SPJ Satpol PP Pemkab Nganjuk terjadi pada tahun 2011 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 145 juta. Ada delapan tersangka dari dugaan korupsi itu diantaranya Kepala Satpol PP Pemkab Nganjuk Drs Ali Supandi MM dan Kasiops Satpol PP Pemkab Nganjuk M Hasyim serta Heny Susilo.Q ris

Semarak Karnaval Pelajar HUT RI Turut Melestarikan Budaya Indonesia Sebanyak 117 mobil hias menyemarakan karnaval di Kota Pasuruan. Pawai mobil hias dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 70 diikuti para peserta dari pelajar SD/MI di Kota Pasuruan. Beragam peserta pawai menampilkan kreasinya dengan membuat aneka replika, misalnya perahu, jembatan suramadu, mobil tempur, candi-candi, kapal tempur dan lain sebagainya. Sedangkan setiap kelompok peserta menampilkan keunikan mereka masing-masing, seperti pakaian tradisional, kesenian tradisional, polisi dan tentara.

Tentu saja, pawai mobil hias yang mengambil garis start dan finish di depan GOR Untung Suropati tersebut turut mencuri perhatian warga di sepanjang rute jalan 8 KM yang dilalui peserta karnaval. Itu dibuktikan ribuan warga Kota Pasuruan maupun luar daerah berkerumun di tepi jalan di sepanjang rute karnaval. Salah satu warga Kota Pasuruan yang

turut melihat karnaval mobil hias, Malikin mengatakan kehadiran karnaval yang menampilkan beragam konstum budaya dan kesenian membuat ia simpatik.

“Acara karnaval mobil hias pelajar SD ini sangat menarik bagi saya maupun ribuan warga disepanjang jalan. Sebab, warna-warni suku, adat, budaya dan lainnya yang ada di In-

donesia ada di karnaval ini. Jelas sekali karnaval saat ini sangatlah mendidik bagi peserta maupun warga yang melihatnya. Itu karena para peserta ikut melestarikan budaya Indonesia,” jelas Malikin, Rabu (19/8) sore.

Wali Kota Pasuruan H Hasani yang memberangkatkan karnaval mobil hias menyampaikan kegiatan karnaval mobil hias ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan RI. “Kami berharap dengan kegiatan ini, akan menambah semangat kepedulian dan cinta tanah air negara RI untuk generasi muda di Kota Pasuruan. Karena, perjuangan mereka (para pahlawan) yang mencapai kemerdekaan tidaklah mudah,” ujar H Hasani.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Para peserta pawai menggunakan mobil hias dalam karnaval menyemarakan HUT Kemerdekaan RI, Rabu (19/8) sore. Sebanyak 117 peserta dari pelajar SD/MI di Kota Pasuruan turut mengikuti pawai yang digelar Pemkot Pasuruan.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

13,327.00

SGD

9,853.60

9,748.37

EUR

14,743.83

14,591.73

JPY

10,854.77

10,744.11

GBP

21,026.08

20,808.78

Sumber: Bank Indonesia (23 JULI 2015)

RAGAM EKBIS

Kamis Legi, 20 AGUSTUS 2015

FCTC Picu Turunnya Produksi Tembakau Pemprov, Bhirawa Jumlah produksi tembakau di Jatim mengalami penurunan disebabkan gencarnya kampanye Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau pembatasan produksi tembakau.

Jika tahun 2014 produksi mencapai 100 ribu ton,. kini turun 17 persen dan tersisa hanya 83 ribu ton. “Dari segi produksi memang ada penurunan. Jika dihitung riil kebutuhan tembakau lokal untuk pabrik hanya 80 ribu ton. Walaupun turun masih cukup untuk mengisi kebutuhan pabik rokok besar dan kecil,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, dari 80 ribu ton kebutuhan pabrik, sebesar 60 ribu ton untuk pabrik rokok besar dan 20 ribu ton untuk pabrik rokok kecil. Jika dihitung secara nasional, total produksi mencapai 150 ribu ton dan kebutuhan dan kebutuhan tembakau mencapai 210 ribu ton. Sehingga, kekurangannya masih harus dipenuhi dari impor. Dalam

pertembakauan nasional, Jatim mampu berikan kontribusi sekitar 50-55 persen.

Jika kampanye FCTC tidak begitu gencar, maka produksi tembakau bisa tinggi dan pada akhirnya ketergantungan pada tembakau impor perlahan juga bisa dikurangi. Bahkan, tembakau Jatim jenis Jawa juga banyak untuk menyuplai pabrik rokok di Temanggung Jawa Tengah.

Di Jatim, jumlah petani yang menggantungkan hidup dari tembakau sebanyak 6 juta jiwa. Untuk itu, Pemprov Jatim bertekad menjadikan tembakau sebagai heritage atau warisan budaya.

“Bagaimanapun juga tembakau itu masuk kategori heritage Jatim. Jadi tidak boleh punah dan harus terus dilestarikan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, ko-

Dari segi produksi tembakau memang ada penurunan. Jika dihitung riil kebutuhan tembakau lokal untuk pabrik hanya 80 ribu ton.

Walaupun turun masih cukup untuk mengisi kebutuhan pabik rokok besar dan kecil.

moditi tembakau dari produksi hulu sampai hilir juga memberikan manfaat

bagi jutaan masyarakat Jatim, mulai dari petani sampai pekerja pabrik rokok.

Pabrik Belum Beli Tembakau Petani Dengan menggunakan kebaya pegawai hotel GPH menyiapkan 70 Racikan Nusantara untuk ramaikan hari Kemerdekaan RI ke-70.

Andalkan 70 Racikan Nusantara Surabaya, Bhirawa Untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-70, beberapa perhotelan di Surabaya banyak menggelar event mulai dari lomba antar karyawan hingga donor darah. Namun untuk puncaknya salahsatu hotel telah mensajikan 70 menu racikan nusantara.

Garden Palace Hotel (GPH) Surabaya telah merangkum berbagai masakan andalan dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu showcase buffet food dengan tema ‘NKRI Harga Mati’. “Kami sangat bangga dapat menyiapkan resep tradisional Indonesia dimana team chef kami telah menyiapkan 70 menu spesial dari Sabang sampai Merauke,” ungkap Public Relations Manager Garden Palace Hotel Surabaya, Novita Opraningtyas usai membuka 70 racikan Nusantara di Green House Kitchen Bistro, Rabu (19/8) kemarin.

Novita menambahkan, didalam racikan tersebut di dalamnya ada empat menu andalan beserta resepnya yang jarang ada di Kota Surabaya seperti Laksa Betawi dari Jakarta, Sate Maranggi Purwakarta, Brongkos Daging Sapi dari Jawa Tengah serta Palumara Makassar.

Sementara itu diantara 70 menu terdapat juga 25 menu khas Jawa dan 10 menu dari Jawa Timur. “Racikan Nusantara ini dibuka mulai hari ini hingga 2 september mendatang, untuk itu kami optimistis menu ini akan banyak diminati tamu asing maupun domestik. Karena selain itu para tamu tak perlu keliling Indonesia untuk mencicipi macam-macam makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Sementara market kuliner masih banyak dicari oleh pencinta kuliner baik dari tamu lokal itu sendiri. “Bahkan ada tamu asing yang selalu minta disajikan masakan khas Indonesia asli bukan lagi menu Eropa maupun Italia. Untuk itu kami benar-benar memanjakan para tamu dengan mensajikan menu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok dan Masih banyak lagi menu lainnya dari berbagai daerah Indonesia,” jelasnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, AG5433RAM, a/n. Eni Suprapti, Ds. Sukowidodo, Karangrejo-T.Agung No. 1532/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Biru, AG6635RS, a/n.

Muh Rifan Muklis, Ds. Sambirobyong, SumbergempolT.Agung No. 1533/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6947RL, a/n.

Anistia, Jl. Mayjend. Sungkono RT 03/08, Kel. KutoanyarT.Agung No. 1534/IMB/BI-II/2015

Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Jatim menyatakan pabrikan belum melakukan pembelian tembakau baik Virginia Voor Oogst (VO) dan Jawa, meskipun sudah ada panen tembakau di sejumlah sentra penghasil tembakau.

“Sampai hari ini pabrikan belum membuka gudang pembelian tembakau, tapi di sejumlah daerah petani sudah mulai panen tembakau petikan bawah,” kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, di Bojonegoro, Rabu (19/8).

Ia mengaku tidak tahu kapan pabrikan akan mulai membuka gudang pembelian tembakau di daerahnya.

Tapi, lanjutnya, PT Sadana Ngawi, yang bermitra dengan petani di wilayah barat, dengan luas tanaman tembakau rajangan amil (RAM) 512 hektare, akan mulai melakukan pembelian, 25 Agustus. “Pabrikan lainnya, kita belum tahu kapan akan mulai melakukan pembelian tembakau,” tandasnya.

Meski demikian, menurut dia, petani yang sudah mulai panen tembakau Jawa, di sejumlah kecamatan, sudah bisa menjual tembakaunya kepada pedagang lokal.

“Di Kecamatan Kedungadem dan Ngasem, petani sudah mulai panen tembakau Jawa petikan bawah, karena menanam lebih awal, sekitar Mei,” jelas dia.

Berdasarkan pemantauannya, harga

tembakau Jawa rajangan di Kecamatan Kedungadem, mulai Rp13.000 sampai Rp18.000/kilogram. “Harga tembakau rajangan Jawa untuk petikan bawah itu tergolong bagus, apabila dibandingkan harga tahun lalu,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia optimistis harga tembakau Jawa di daerahnya, akan terus merangkak naik, karena petani belum panen tembakau petikan tengahan yang merupakan tembakau kualitas terbaik.

Seorang petani di Desa Mbutoh, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro Pomo (49), mengaku menanam tembakau Jawa sebanyak 7.000 pohon, dan sudah mulai panen petikan Q bas,ant bawah, sejak beberapa hari lalu.Q

Jenis tembakau Jatim juga beraneka ragam. Dari kategori nikotin rendah, sedang sampai tinggi. Saat ini tembakau yang memiliki kadar nikotin rendah, seperti tembakau virginia dan tembakau ram Madura sudah banyak dibudidayakan oleh petani Jatim, di antaranya di Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan Madura.

Beberapa jenis tembakau yang memiliki kadar nikotin rendah diantaranya adalah virginia dengan kadar nikotin 2 persen, ram Madura dengan kadar nikotin dibawah 2 persen. Unutk nikotin sedang ada tembakau jenis paiton 3 persen dan tembakau nikotin tinggi jenis Jawa dan na oost unutk tembakau cerutu asal Jember antara 5-7 persen. Q rac

Dolar Menguat, Investasi Resto dan Kafe Turun Surabaya, Bhirawa Kuatnya mata uang dolar dalam mencengkram rupiah membuat sektor bisnis kuliner di Surabaya mengalami perlambatan. Pertumbuhan kafe dan restoran di Jatim banyak mengalami penundaan investasi akibat kurs dolar dan adanya kenaikan untuk bea masuk bahan baku impor pada Juli lalu.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran In-

donesia (Apkrindo) Jatim Tjahjono Hariono,menguraikan kondisi pada saat ini sangat jauh berbeda dengan tahun yang lalu yang avarage pertumbuhan restoran dan kafe di Jatim bisa mencapai 20%-30%. Namun sampai akhir tahun ini hanya akan tumbuh 15%.

“Banyak rekan yang hendak menginvestasikan modal dalam bentuk restoran dan kafe lebih memilih untuk menunda

Kuatnya mata uang dolar dalam mencengkram rupiah membuat sektor bisnis kuliner di Surabaya mengalami perlambatan.

Laporkan Pengembang Tahan Fasum dan Fasos Surabaya, Bhirawa DPD REI Jatim minta agar masyarakat berani melaporkan pengembang yang merugikan masyarakat terkait masalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas social (fasos) yang hingga sampai saat ini masih sering terjadi. Menurut Ketua DPD REI Jatim Totok Lucida masalah fasum dan fasos masih meninggalkan masalah, karena masih ada beberapa

pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas tersebut ke pemkot maupun pemkab.

Bagi pengusaha pengembang yang nakal kadang ada kesengajaan tidak mau memberikan kedua falitas tersebut agar mendapat keuntungan dengan membangun rumah di lahan tersebut. “REI akan membantu jika ada masyarakat yang melaporkan masalah ini,” tegas Totok. Q ma

membuka bisnisnya karena nilai dolar sedang gila-gilaan, ditambah naiknya bea masuk bahan impor. Rekan-rekan lebih menunggu situasi yang pas untuk menaruh investasi di waktu yang lebih menjanjikan,” ucapnya, Rabu (19/8) kemarin.

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/0.10/ 2015. Sedikitnya terdapat 1.151 item produk impor dari ratusan jenis barang konsumsi yang tarif bea masuknya disesuaikan, dengan kenaikan 10%150% dari harga dasar.

Kenaikan bea masuk tersebut antara lain minuman etil alkohol dengan kadar alkohol kurang dari 80% seperti brandy, whisky, rum dan anggur. Sedangkan bea masuk untuk makanan dan minuman sehari-hari juga dikenakan seperti kopi, teh, ikan salmon, dan sosis impor.

“Produk konsumsi harian yang di nikmati masyarakat juga terkena bea impor yang telah di atur. Tidak jarang kebutuhan sehari-hari ikut merangkak naik. Karena ada pula masyarakat yang gemar dengan kompi impor. Ataupun mereka yang telah menekuni binis kopi impor,” ujarnya. Q wil

Totok Lucida

700 barel solar produksi penyulingan secara tradisional di penambangan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, masih dibawa keluar pedagang “rengkek”, untuk dijual ke berbagai daerah di Jatim dan Jateng.

700 Barel Minyak Bojonegoro Dijual Keluar Jatim Bojonegoro, Bhirawa Sekitar 700 barel solar produksi penyulingan secara tradisional di penambangan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, masih dibawa keluar pedagang “rengkek”, untuk dijual ke berbagai daerah di Jatim dan Jateng. Komandan SubSatgas Pengamanan Obyek Vital Jatim Letkol. Kavaleri Donova Pri Pamungkas, di Bojonegoro, mengatakan, solar produksi penyulingan secara tradisional di penambangan sumur minyak tua yang dibawa pedagang “rengkek” masih belum bisa dihentikan.

“Solar sulingan yang dibawa pedagang ‘rengkek’ masih berlangsung seperti dulu. Jumlah pedagang rengkek ratusan, setiap harinya dengan membawa enam jerigen/pedagang (sekitar 200 liter),” jelas dia, yang juga Komandan Kodim 0813, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan kewenan-

gan menertibkan solar yang dibawa keluar oleh pedagang “rengkek” ada di polisi, bukan menjadi tugas personel Satgas Pengamanan TNI yang berjaga di lokasi lapangan sumur minyak tua Bahkan, lanjut dia, Satgas Pengamanan TNI yang pernah mengamankan sekitar 16.000 liter solar produksi lapangan sumur minyak tua, ketika kasusnya diserahkan kepolisian resor (polres) ditolak.

“Kita sudah meminta kepada Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri, agar penertiban produksi sumur minyak tua di Bojonegoro, bisa berjalan lancar,” paparnya. Menurut dia, di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan, terdapat 141 dapur olahan yang melakukan penyulingan secara tradisional minyak produksi sumur minyak tua.

Q bas,ant

Tolak Impor Sapi, Bina Peternak dan Realisasikan Target Produksi Daging Komitmen Pemprov Jatim dan kabupaten/kota untuk menolak daging impor masih sangat tinggi, termasuk Bondowoso tetap optimistis bisa memenuhi kebutuhan daging nasional dengan cara mengandalkan peternak.

samsul tahar/bhirawa

Pemkab Bondowoso juga rutin menggelar kontes sapi dengan tujuan untuk memberikan semangat bagi peternak agar meningkatkan produksi daging.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni percaya di wilayahnya masih menjadi ‘surga’ bagi para peternak. Sebagai salah satu kabupaten agraris yang memiliki luas wilayah 1.560,10 km2 terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa, 1.243 dusun, 1.219 RW dan 4.884 RT. Rakyat Bondowoso mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian dan peternakan menjadi yang menjadi andalan untuk peningkatan ekonomi.

“Kami menyatakan dengan tegas menolak impor sapi, karena saat ini Bondowoso memiliki stok sapi yang cukup, jika impor dilakukan maka yang akan menja-

di korban adalah peternak,” kata Amin Said saat ditemui di pendopo, Rabu (19/8). Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan yang menjadi kebijakan bupati yang memadukan kekuatan industri, pertanian dan jasa-jasa. Potensi yang dapat dikembangkan secara optimal, di antaranya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan,) perdagangan dan jasa keuangan, industri pengolahan, wisata dengan membangun pusat-pusat kawasan strategis.

Penempatan peternakan pada peringkat kedua setelah pertanian ini berbagai kebijakan dilakukan diantaranya dengan pen-

ingkatan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pada para tenaga kesehatan ternak serta memperbanyak penyuluhan pada peternak agar terjadi peningkatan kualitas pada ternaknya sehingga diharapkan akan meningkatkan penghasilan peternak.

Kepala Dinas peternakan Bondowoso, Ir Dwi Wardhana, MM mengungkapkan Pencapaian peningkatan produksi hasil peternakan, produksi daging dari target 4.389.679 kg tercapai 3.393.676 kg. Peningkatan produksi telur dari target 315.630 kg tercapai 1.482.238 kg. Peningkatan populasi ternak besar dari target 111.742 ekor tercapai 142.833 ekor.

Peningkatan populasi ternak kecil tercapai 58.200 ekor dari target 141.586 ekor. Peningkatan populasi ternak unggas tercapai 774.199 ekor dari target 1.038.932

ekor dan kelahiran hasil IB dari target 38.994 ekor tercapai 40.329 ekor. Jumlah kesakitan ternak mengalami penurunan yaitu terealisasi sebanyak 38.529 ekor dari target sebanyak 72.767 ekor.

Khusus untuk sapi inseminasi buatan (IB) menurut Dwi Wardhana, pihaknya yang sudah mendidik dan mengangkat para tenaga IB yang ditempatkan pada masing masing kecamatan, juga dilakukan kompetisi dalam rangka membentuk persaingan yang sehat bagi para tenaga IB juga bagi para peternak agar menunjukkan kualitasnya. “Untuk member semangat peternak, lomba kontes ternak ini kita lakukan setiap tahun yang merupakan piala Bupati, dari sini para peternak dan para tenaga IB bersaing meningkatkan kualitas sapi ternaknya”, ungkap Dwi Wardhana. Q har

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Empat PNS dan Honda Terancam Pemecatan Kota Batu, Bhirawa Karena bersikap indisipliner, sebanyak 4 orang PNS dan Honda terancam mendapat sanksi pemecatan. Hal ini karena mereka melakukan pelanggaran berat, yaitu tidak masuk kerja hingga lebih dari 56 hari.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Achmad Suparto kepada bhirawa, Rabu (19/8).

Dijelaskan ke-4 orang tersebut terdiri dari 3 orang PNS dan seorang tenaga Honorer Daerah (Honda). Sayangnya Parto sapaan akrab Kepala BKD enggan merinci nama-nama dan tempat berdinas mereka.

Tahun lalu, BKD juga sudah memecat PNS karena melakukan tindakan indisipliner berat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya penegakan dan pembinaan disiplin PNS. Lebih lanjut dijelaskan, ke4 PNS dan Honda saat ini masih ditangani oleh Inspektorat. Mereka akan dipanggil untuk diambil keterangan dan mengikuti sidang disiplin.

“Perlakuan bagi tenaga Honda sama dengan PNS. Sehingga kita juga selalu ingatkan agar tenaga Honda juga memahami aturan disiplin PNS,” tegasnya.

Terkait dengan penerapan absensi finger print, Parto mengaku kalau tingkat disiplin PNS Pemkot Batu semakin membaik. Karena dengan penggunaan alat ini, PNS tidak bisa lagi memainkan absensi, seperti saat menggunakan absensi manual.

“Disiplin PNS jelas lebih baik, karena mereka tidak bisa memanipulasi tanda tangan,” tandas Parto.Q sup

MALANG RAYA

Ratusan UMKM Kota Batu Kesulitan Pasar Terhambat Pengurusan Izin PIRT dan HO Batu, Bhirawa Ratusan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Batu saat ini mengalami kesulitan memasarkan produknya. Baik menjual produknya di dalam kota apalagi untuk mengirimnya ke luar kota.

Hal ini berkaitan sulitnya UMKM tersebut untuk mendapatkan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT). Para pelaku UMKM mengeluhkan adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan-red) dan Izin Gangguan atau HO dalam syarat untuk mendapatkan PIRT. Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB), Riyanto, mengatakan bahwa para pelaku UMKM ini mayoritas adalah pendatang baru dalam menekuni dunia usaha. Dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, tentu saja mereka kesulitan jika harus dibebani dengan mengurus IMB dan HO. “Usaha dalam UMKM ini semuanya dilakukan di rumah.

Namun tidak sedikit dari pelaku UMKM ini yang masih mengontrak rumah, ataupun masih tinggal di rumah orangtuanya.

Dan kebetulan rumah yang mereka tempati untuk berwiraswasta ini tidak ada IMBnya,”jelas Riyanto, Rabu (19/8).

Akibatnya, banyak pelaku

UMKM ini yang terpaksa pulang dengan tangan hampa ketika mencoba mengurus PIRT ke Badan Penanaman Modal (BPM). Hal ini membuat produk yang mayoritas bergerak di bidang makanan ringan ini tak terdapat nomor PIRT dalam kemasannya.

Tentu saja pertokoan yang biasanya menampung produk UMKM ini sekarang ganti menolak produk tersebut.

Sebenarnya ada produk UMKM di Batu yang sudah merambah pasar di luar Kota Batu bahkan sampai luar pulau. Namun pangsa pasar itu sekarang menutup diri untuk produk UMKM tanpa PIRT. ”Jangankan di luar kota,

menjual produk kita ke toko-toko di Kota Batu saja saat ini sulit.

Pusat Oleh-Oleh yang banyak di kota ini juga tak mau menerima produk UMKM akibat masalah PIRT ini, ”ungkap Riyanto.

Kondisi ini tentu sangat disayangkan oleh para pelaku UMKM. Karena sepengetahuan mereka, jika untuk mengurus PIRT tidak serumit ini.

Diketahui, saat ini jumlah UMKM di Kota Batu sudah mencapai 3000 pelaku usaha.

Dari angka tersebut yang sudah menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) ada sekitar 600 pelaku usaha. Dan para pelaku IKM inilah yang saat ini sedang kebingungan karena produknya tak kunjung mendapatkan PIRT. Saat masalah ini dikonfirmasikan ke BPM Kota Batu, Kabid Pelayanan Perizinan, Satrio Wicaksono membenarkan adanya syarat UMKM harus mengantongi IMB dan HO jika ingin mendapatkan PIRT. “Harus memiliki izin IMB dan HO memang menjadi syarat awal jika ingin mendapatkan izin-izin yang lain.

Diskoperindag Kota Batu Numpang di Gedung Kesenian Kota Batu, Bhirawa Sungguh mengenaskan, salah satu Dinas di Kota Batu ternyata harus berstatus nomaden. Karena tak diberikan alokasi anggaran sewa kantor, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) harus menumpang di Gedung Kesenian.

Awalnya kantor Diskoperindag menyewa di gedung milik KUD Batu. Namun pengelola tidak memperpanjangnya, sehingga harus pindah di gedung milik RS Paru Pemprov Jatim di belakang Polsek Batu.

Namun baru setahun menempatinya, Diskoperindag harus angkat kaki karena lagilagi gedung yang ditempati akan dipakai oleh pihak Pemprov Jatim. Karena terlanjur tak mengalokasikan sewa kantor, Diskoperindag menumpang di Gedung Kesenian.

Di tempat yang baru, tidak semua gedung kantor bisa ditempati. Pasalnya pihak pengelola tidak ingin mengganggu aktifitas para seniman kota Batu.

“Kita tidak mungkin menyerahkan seluruh ruangan dalam 2 gedung untuk kantor Diskoperindag. Sebab kalau sampai ada pementasan indoor, maka nanti saya yang diprotes para seniman,” ungkap Kepala UPT Gedung Kesenian, Ipung, kepada bhirawa, Rabu (19/8).

Akibat tak semua ruangan boleh dipergunakan, maka staf dan pejabat Diskoperindag harus berjubel. Aktifitas kantor pun berjalan tidak optimal karena tidak semua barang bisa masuk ke dalam gedung.

Sementara itu Inspektor Kota Batu, Susetyo Herawan, mengaku memang ada kesalahan dalam pengalokasian anggaran di Diskoperindag. Sebab dinas tersebut tidak mengalokasikan anggaran untuk sewa kantor, sehingga ketika gedung Pemprov Jatim ditarik lagi, Diskoperindag tidak bisa menyewa gedung kantor.Q sup

anas bachtiar/bhirawa

Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Batu (APKB), Riyanto, menunjukkan produk makanan ringan yang telah mengantongi PIRT dan dijual di outlet-outlet pertokoan.

Dan ini (IMB dan HO) tidak boleh dilewati,”ujar Satrio.

Namun demikian, lanjut Satrio, BPM tidak memaksa atau mengharuskan UMKM tersebut harus memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Batu. Maksudnya, jika rumah yang digunakan untuk usaha tersebut memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Kabupaten

Malang (saat Kota Batu masih bergabung dengan Kabupaten Malang-red), maupun saat masih menjadi Kota Administratif (kotatif), BPM bisa menerima dan memprosesnya.

“Dan kita dipastikan untuk mendapatkan PIRT, tidak ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon alias gratis,”pungkas Satrio. Q nas

Penolakan Prona Cederai Hak Rakyat

Pilbup Malang Bakal Diikuti Tiga Paslon Kota Batu, bhirawa Pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Malang 9 Desember mendatang dipastikan diikuti 3 pasangan calon (Paslon), yaitu 2 dari Parpol/Gabungan Parpol dan satu paslon dari jalur perseorangan.

Kepastian itu diperoleh setelah proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual dilakukan di tingkat PPS. Dan saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan (PPK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bhirawa, Paslon jalur perseorangan Nucholis-M Mufidz sudah mendapatkan 22 ribu suara tambahan sah. Padahal, kekurangan awal hanya 18 ribu dukungan, sehingga malah kelebihan 4 ribu dukungan.

Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Santoko mengatakan hasil verifikasi faktual calon perseorangan baru akan diumumkan, Jumat depan (21/8), setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten (KPU).

Sesuai jadwal rekapitulasi di tingkat PPK berjalan selama dua hari SelasaRabu (18-19/8), dan di KPU Kamis-Jumat (20-21/8).

Saat dikonfirmasi, Cabup dari perseorangan, Nurcholis menyebut, hasil rekap sementara sudah 65 ribu suara dinyatakan sah dan lolos verifikasi.

“Kami selangkah lagi ditetapkan sebagai paslon Pilkada, secara admistrasi tidak ada masalah,” jelasnya.

Kendati demikian, ia menghormati proses dari penyelenggara. “Saya tidak mau jumawa, nunggu pengumuman resmi dari KPU,” tandas Nurcholis. Q sup

9

anas bachtiar/bhirawa

Dinas Pertanian Kota Malang menampilkan cikar yang membawa hasil bumi saat kirab pitulasan memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI, Kota Malang, didepan Balaikota Malang, Rabu (19/8) kemarin.

Kirab Pitulasan, Dinas Pertanian Bawa Cikar dan Hasil Bumi Malang, Bhirawa Dinas Pertanian Kota Malang pada saat kirab pitulasan memperingati HUT ke-70 Kemerdekaan RI, Kota Malang, didepan Balaikota Malang, Rabu (19/8) kemarin, membawa Cikar dan hasil bumi.

Peristiwa langka ini, sebelumnya tidak pernah terjadi, karena Cikar yang ditarik dua ekor sapi dan bermuatan hasil bumi tersebut mendapat perhatian masyarakat. Ketika Cikar mengambil start pawai, sorak sorai penonton pecah.

Kepala Dinas Pertanian Hadi Santoso, disela-sela kirab mengatakan jika pihaknya ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa hasil pertanian di kota Malang itu masih sangat besar.

“Ada dua misi yang ingin kita sampaikan. Pertama kita ingin menunjukan bahwa hasil bumi kota Malang ini, sangat luar biasa dan kualitasnya premium. Kedua kita ingin memotivasi para petani agar tetap giat dalam bercocok tanam,” kata Hadi Santoso. Sebab menurut peria yang kerap disapa Pak Soni itu, para petani ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyerahkan hasil pertanian berupa buah bengkuang raksasa, kepada Walikota Malang Muhammad Anton. Bengkuan tersebut, merupakan hasil bumi asli Kota Malang, dengan berat 12 kg.

Pada kesempatan itu, Dinas Pertanian juga membagibagikan, pisang dan buah buahan hasil pertanian kepada para pengunjung.

Wali Kota Muhammad Anton, menyampiakan jika antusias masyarakat dalam kegiatan pawai pitulasan sangat besar. Pemkot menyampaikan terimakasih atas keikut sertaan perserta.

“Peserta pawai budaya, disesuaikan dengan HUT RI, yang ke 70, makanya pesertanya kita batasi 70 saja.

Walaupun sebenarnya, yang ingin berpartisi lebih dari itu,”ujar Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu. Antusias masyarakat ini, menunjukan adanya komitmen masyarakat, untuk ambil bagian dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI. “Baik peserta maupun pengunjung sangat antusias mereka merasa terhibur, dengan kegiatan pawai karnaval pitulasan ini. Bahkan kondisi

ini menunjukan jika acara ini dinanti oleh masyarakat kota Malang,”ujar Walikota yang mendapat julukan Wagiman (Walikota gila taman) ini.

Sementara itu, Ida Ayu Made Wahyuni Kepala. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kota Malang, mengatakan, pawai ini sangat meriah. Tema yang dibawa oleh peserta benar-benar nuansa ke Indonesiaan.

Dikatakannya, sejak start kirab budaya dan pawai kendaraan dimulai dari depan Balai Kota Malang, sampai, finish masyarakat berjajar untuk melihat satu-persatu, peserta kirab.

Pawai ini lewat tengah kota yang merupakan jalur padat kendaraan. Dinas Perhubungan membuat sistem buka tutup di Simpang Raja Bali, meski begitu, dampak macet tersebut tidak bisa dihindari. Namun salah satu sopir, angkutan bernama Muhadi yang ditemui, dilokasi karnaval mengatakan, pihaknya memaklumi karena ini adalah momentum peringatan HUT RI. “Kalau dibilang terganggu ya memang, tapi demi peringatan HUT RI, kami tidak merasa terganggu. Hitung-hitung sekalian cari hiburan melihat karnaval,” kata dia. Q mut

DPRD Minta Pemkot Selektif Terima CSR Malang, Bhirawa Banyaknya Taman Kota Malang, yang dibangun melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono.

Menurut Arif, pembangunan taman itu sangat baik untuk, kepentingan masyarakat. Tetapi pihaknya mengingatkan jangan sampai revitalisasi taman ini, menjadi masalah dikemudian hari.

Karena itu, pihaknya mengingatkan agar tidak asal menerima dana CSR, karena dalam prakteknya ada CSR yang menyertakan iklan di dalam membangun taman di Kota Malang.

Makanya khusus rencana pembangunan Taman Hutan Kota Malabar, pihaknya mengingatkan Pemkot agar taman milik Pemkot ini, menjadi ajang reklame, produk perusahaan.

“Kalau mau melakukan revitaliasai, harus dipertimbangkan secara matang, karena hutan Kota Malabar ini merupakan satu-satunya hutan milik Kota Malang,”ujar Arif

Wicaksono.

Menurut Arif, pihaknya kawatir jika pembangunan Taman Hutan Malabar ini berdampak kurang bagus bagi paru-paru Kota Malang. Apalagi jika sampai ada pohon yang di tebang.

Secara khusus pihaknya, melalui Komisi C, telah, melakukan komunikasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk meminta masukan terkait dengan rencana revitalisasi Hutan Malabar.

“Kita sudah bersurat untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan rencana tersebut.

Hanya saja hasilnya hingga saat ini, masih belum kami dapatkan,”imbuhnya.

Pemkot, terang Arif seharusnya sebelum melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk membangun taman, terlebih dahulu harus melakukan kajian. Sehingga tidak menimbulkan masalah.

“Dalam waktu dekat ini, Komisi C akan memanggil Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), untuk dimintai

penjelasan terkait rencana tersebut,”imbuhnya.

Penjelasan yang diminta jelasnya, tidak hanya persoalan revitalisasinya, tetapi lebih dari itu adalah, mengapa PT Otsuka, yang harus melakukan revitalisasi Hutan Malabar, padahal secara bisnis PT Otsukan berada di Lawang Kabupaten Malang.

“Kita ingin mendapatkan penjelasan saja dari, Pemkot, karena kami juga tidak ingin disebut menghalangi pembangunan Pemkot Malang,” paparnya. Kalau saja pembangunannya tetap dilanjutkan, pihaknya ingin jangan sampai menebang pohon atau merusak lingkungan. Kalau sampai itu terjadi jelas akan dipersoalkan oleh masyarakat.

“Jangan salahkan kalau masyarakat menggugat, jika revitalisasi itu sampai menebang pohon. Karena siapapun yang melakukan penebangan pohon berarti melanggar Perda, dan harus ditindak,”tambah Arif yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu. Q mut

Kota Batu, Bhirawa Penolakan 4 kades atas Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) ditanggapi dingin oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu. Walaupun mereka menolak, BPN akan tetap melaksanakannya.

“Penolakan itu mencederai hak rakyat untuk mendapat pelayanan sertifikasi tanah mereka,” kata Kordinator Prona Kota Batu, Daseh Tjipta Nugraha, Rabu (19/8).

Lagi pula, tambah Daseh, surat Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) yang diserahkan kepada BPN, Mei lalu, sifatnya adalah permohonan dan bukan penolakan. Maka dari itu BPN berhak menolak permohonan tersebut.

“Kalau penolakan berlanjut dan mengganggu hak rakyat, kami akan meminta kejaksaan untuk memanggil para kades itu. Penolakan atas sebuah kebijakan itu termasuk pelanggaran,” tegas Daseh.

Walau terjadi penolakan, BPN tetap melanjutkan kegiatan Prona tersebut dan diharapkan September depan sudah tuntas.

“Kami terus jalan sambil berkomunikasi dengan kepala desa yang menerima Prona. Target kami September nanti sudah selesai 100 persen,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Kota Batu mendapat 1000 bidang tanah untuk disertifikasi, tersebar di Bumiaji 300 bidang, Giripurno 254 bidang, Sumbergondo 296 bidang, dan Tlekung 150 bidang.

Sebagaimana pernah di-

beritakan Bhirawa, Kepala Desa Sumbergondo Nur Yuwono, selaku juru bicara ke4 kades mengakui telah menangguhkan Prona karena takut bersinggungan dengan masalah hukum.

Ke-4 kades tersebut memilih untuk melakukan konsultasi ke Kejaksaan dan Kepolisian sebelum melaksanakan Prona.

Nuryuwono berdalih para kades khawatir bermasalah, karena sesuai aturan, dalam program ini warga hanya dibebani patok dan materai.

Padahal kenyataannya tidak seperti itu, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang terkena Prona.

“Gratisnya itu kalau berkas sudah di BPN. Padahal banyak yang harus dipenuhi sebelum diajukan ke BPN. Makanya program Prona sering bersinggungan dengan masalah hukum,” tukasnya.

Ketakutan Nur Yuwono dan kades lain memang wajar. Sebab status tanah yang diajukan dalam Prona sebagian besar adalah pembelian dibawah tangan. Sehingga untuk bisa diproses harus ada akta jual beli dan riwayat tanahnya.

Berdasarkan catatan Bhirawa, salah satu desa yang proyek Pronanya sempat ramai dan berurusan dengan hukum yaitu desa Beji kecamatan Junrejo Kota Batu.

Salah satu LSM dan sejumlah anggota masyarakat mengaku dikenai biaya pengurusan saat desa tersebut mendapat proyek Prona tahun lalu. Q sup

BP2T Tertibkan Baliho dan Reklame Bodong Kab Malang, Bhirawa Baliho dan reklame yang terpasang di beberapa jalan di wilayah Kabupaten Malang segera dilakukan penertiban oleh Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BP2T) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sebab, sebagian besar baliho dan reklame tersebut tidak memilik izin atau masa izinnya telah habis.

Sehingga dengan masih terpasangnya baliho dan reklame itu, kata Kepala BP2T Pemkab Malang Bambang Sumantri, Rabu (19/8), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, maka hal itu telah mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu berupa pajak dan retribusi.

“Untuk itu kami akan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) agar melakukan penertiban terhadap baliho dan reklame yang masa izinnya habis,” tuturnya.

Saat ini, ia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan pendataan, mana saja yang yang memiliki izin dan mana yang tidak berizin. Sehingga pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan persoalan ini ke Satpol PP, agar segera dilakukan penurunan. Dan bahkan, ada beberapa ba-

liho dan reklame terpasang namun tidak pada tempatnya, dan konten dan isisnya juga menyalahi aturan.

“Sebenarnya BP2T sudah memiliki titik-titik mana yang boleh dipasang baliho dan reklame dan mana yang kita larang. Selain akan merusak pemandangan sepanjang jalan, pemasangan yang diluar aturan juga terkesan kumuh, terutama di wilayah Lawang dan Singosari,” terang Bambang.

Selain baliho dan reklame, ungkap dia, juga banyak spanduk pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015 yang terpasang sepanjang jalan, baik ukuran kecil maupun besar. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang belum menetapan pasangan calon (paslon).

Dalam waktu dekat ini, tegas Bambang, pihaknya akan berkirim surat teguran kepada pihak pelanggar.

Jika teguran tidak dihiraukan pada pemilik baliho, reklame, dan spanduk, maka pihaknya akan memberikan sanksi. Q cyn

OLAHRAGA

10

Kejar Tiket PON Lawan Petinju Pro

LINTASAN

Pilot Jabar Kalah Terbang Bandung, Bhirawa Pilot terbang layang Pelatda PON XIX/ 2016 Jawa Barat kesulitan mengimbangi latihan terbang atlet daerah kompetitornya karena terkendala biaya terbang yang cukup mahal.

"Kami hanya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa latihan terbang, intensitasnya jelas di bawah kesempatan terbang atlet lainnya yang juga berlatih di Lanud Suryadharma Kalijati Subang ini," kata Pelatih Terbang Layang PON XIX/2016 Jabar Asep Suwarga ketika dihubungi Antara dari Bandung, Rabu.

Menurut dia, Jabar saat ini telah menyiapkan empat atlet putra dan empat atlet putri untuk turun pada cabang olahraga dirgantara itu. Para atlet didampingi oleh dua pelatih.

Pekan lalu kami hanya berkesempatan terbang empat kali. Ia menyebutkan biaya latihan terbang layang cukup mahal karena untuk sekali menarik pesawat dengan pesawat penarik membutuhkan biaya Rp350 ribu.

"Sepekan kemarin pilot kita masingmasing baru melakukan latihan empat kali terbang. Sedangkan atlet lain yang berlatih di sini sudah ada yang sampai sepuluh kali terbang lebih," kata Asep.

Saat ini atlet dari sejumlah daerah sudah berlatih di Lanud Kalijati Subang yang akan menjadi tempat pelaksanaan pertandingan terbang layang PON XIX/ 2016. Daerah itu antara lain DKI Jakarta, Yogyakarta, Jatim, Kaltim dan Papua. Daerah itu merupakan kekuatan terbang layang nasional saat ini.

"Kami tetap berusaha untuk bisa maksimal, meski itu tadi biayanya cukup mahal. Kami sudah sampaikan permasalahan ini ke KONI Jabar," katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya tetap menjaga spirit atlet untuk tetap menjaga peluang. Tim pelatih dan atlet berupaya menyiasati kondisi yang ada dengan tetap melakukan latihan dan pemantauan kekuatan lawan yang hampir tiap hari berlatih di lapangan udara itu.

"Dari peta kekuatan lawan tampaknya masih tetap sama, pilotnya masih sama, namun ada pesawat baru seperti DKI Jakarta dan Papua. Itu sangat berpengaruh terhadap akselerasi," katanya.

Ia menyebutkan, pesawat tipe baru akan lebih mudah bermanufer dan mengejar termal dibandingkan dengan pesawat tua seperti yang digunakan oleh atlet Jabar.

"Untuk bermanuver naik guna mendapatkan thermal pesawat baru lebih cepat, selisihnya cukup jauh. Namun faktor lucky juga berpengaruh," katanya.

Asep menyebutkan, saat ini Jabar memiliki dua pesawat yakni pesawat tunggal dan doble yang digunakan bergantian oleh atlet yang akan turun pada nomor ketepatan mendarat, duration dan cross country.Q ant

Surabaya, Bhirawa Berbagai cara dilakukan oleh para petinju Jatim untuk bisa meraih juara di Pra Kualifikasi PON (Pra PON) yang digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar bisa meraih tiket bertanding di PON Jabar 2016.

PSTI Sulteng nyatakan kesiapannya menjadi penyelenggara babak kualifikasi PON Wilayah D Sulawesi di Kendari.

Sulawesi Tenggara Siap Gelar Pra PON 2015 Makassar, Bhirawa Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapannya menjadi penyelenggara babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah D Sulawesi di Kendari pada 20-24 Oktober 2015.

"Perwakilan PSTI Sultra sudah bertemu pengurus pusat untuk menyampaikan kesiapannya menjadi penyelenggara.

Artinya pertanyaan dimana pelaksanaan Pra-PON 2015 sebelumnya sudah terjawab," kata Ketua Bidang Pelatihan dan Pertandingan PB PSTI Saleh Gottang di Makassar, Rabu.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pengurus pusat di Jakarta, kata dia, maka kepastian Sultra sekaligus menutup peluang Sulsel untuk bisa menjadi tuan rumah Pra-PON 2015.

Sekretaris Umum PSTI Sulsel itu menjelaskan, penunjukan Sultra sebagai penyelenggara Pra-PON 2015 sebenarnya telah dilakukan pusat sejak lama.

Namun dalam perkembangan

ternyata pihak yang ditunjuk belum memberikan kepastian untuk menjadi tuan rumah.

Kondisi itu yang membuat Sulsel mencoba mengajukan diri sebagai tuan rumah alternatif.

Namun keinginan Sulsel sebagai penyelenggara akhirnya dipastikan batal setelah adanya kepastian dari pengurus PSTI Sulteng.

"Teka teki siapa yang menjadi tuan rumah akhirnya bisa terjawab. Saya selaku Sekum PSTI Sulsel juga siap mengikuti praPON di Kendari," katanya.

Sementara itu, Pengprov PSTI Sulsel berharap mendapatkan anggaran mengikuti try out dari KONI setempat demi memaksimalkan kemampuan tim sebelum bertarung di PraPON 2015.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan lawan yang sepadan untuk melihat kelemahan tim agar bisa segera diperbaiki demi menjaga peluang lolos ke PON XIX Jawa Barat 2016.

"Kami sudah jauh hari telah

memprogramkan untuk ajang try out. Namun hingga kini belum bisa kita pastikan karen masih menunggu ketersediaan anggaran," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya hanya menghadapi beberapa tim dari kabupaten/kota di Sulsel seperti Kabupaten Gowa ataupun tim PPLP Sulsel.

Kondisi itu, kata dia, tentu tidak begitu maksimal karena lawan yang dihadapi diinilai tidak begitu seimbang. Hal itupun yang membuat pihaknya tetap berharap agar bisa menjalankan agenda "try out" meski hanya satu kali.

Untuk tujuan "try out", pihaknya telah memiliki beberapa alternatif. Salah satunya yakni ingin menjajal tim PraPON Gorontalo.

"Kami tetap berharap sebelum berlaga di pra-PON, kita lebih dulu mengikuti try out.

Kami membutuhkan uji coba dengan tim yang sepadan untuk mengukur kondisi terkini tim," katanya.Q ant

Sulsel Kirim 12 Atlet Hadapi Kejurnas Jakarta Makassar, Bhirawa Tim atletik Sulawesi Selatan mengirimkan sebanyak 12 atlet untuk menghadapi kejuaraan nasional atletik senior dan junior pada 2-5 September 2015 di Jakarta.

Pelatih Atletik Sulsel Abdul Kadir di Makassar, Rabu, mengatakan puluhan atlet itu akan tampil disejumlah nomor pertandingan diantaranya Sri Ummi Utami, Ayu Ariandani (lempar lembing), Suryanto (jalan cepat), Ardiansyah (lari 400 meter putra) serta Juanda pada nomor lari 200 meter putra).

"Selain itu adapula Michael, Hardin, Muhammad Lukman Jai (estafet 4X400 meter putra), Andi Candra Iwaran dan Satriani di nomor lempar cakram junior dan

Kamis Legi 20 AGUSTUS 2015

lempar lembing junior," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh atlet yang akan memperkuat Sulsel diajang yang juga menjadi babak kualifikasi PON itu merupakan gabungan atlet junior dan binaan program" Sulsel Maju II" yang memang dipersiapkan untuk PON 2016.

Pihaknya juga optimistis bisa meraih hasil maksimal karena atlet yang tampil memiliki kemampuan dan prestasi diberbagai kejurnas sebelumnya.

Untuk pelaksanaan kejurnas junior-senior 2015 tersebut, pihaknya memilih fokus untuk mendapatkan tiket lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat 2016.

"Fokus kami bagaimana bisa mendapatkan tiket untuk tampil di PON 2016. Adapun soal prestasi atau medali memang juga perlu namun bukan tujuan utama di kejurnas 2015," ujarnya.

Terkait keputusan tim Sulsel fokus mencari tiket PON tentu cukup beralasan. Sebab kejurnas junior-senior 2015 itu merupakan kesempatan terakhir bagi seluruh tim khususnya Sulsel untuk bisa menempatkan atletya berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa barat 2016.

Jika tidak bisa lolos limit PON di kejurnas, kata dia, maka tentunya tidak dapat mewakili Sulsel di PON 2016. Kondisi itu yang mem-

buat pihaknya terus fokus memaksimalkan kemampuan atlet jelang tampil di Kejurnas.

Sejauh ini, lanjut dia, Sulsel baru meloloskan tiga atletnya di PON 2016 yakni Muhammad Lukman Jai (nomor lari 200 dan 400 meter putra), Hasruni nomor lari 100 dan 200 meter) serta Lismawati Illang pada nomor 800 meter dan 1500 meter.

Muhammad Lukman Jai merebut tiket PON 2016 dari nomor lari 200 meter setelah meraih catatan waktu tercepat 21,55 detik. Untuk Hasruni di nomor 100 meter merebut catatan waktu 12,10 detik dan nomor 200 meter dengan catatan 25 detik.Q ant

Sulsel Incar Emas dari Dua Nomor Kejurnas itu memang memiliki banyak atlet yang potensial. Sejumlah atlet juga memiliki pengalaman tampil di sejumlah kejuaraan baik yang bersifat lokal ataupun nasional.

Sebaliknya, kata dia, untuk nomor foulder memang masih belum terlalu menyakinkan. Kualitas atlet dari daerah lain juga cukup mendominasi sehingga tidak terlalu berharap bisa meraih prestasi maksimal pada kategori itu.

Menghadapi Kontingen Sulsel incar medali emas di dua nomor yakni lead dan speed di Kejuaraan kejurnas KU 2015, Nasional Panjat Tebing Kelompok Umur di Wall Climbing Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. tim Sulsel telah memberangkatkan Makassar, Bhirawa ini mempertandingkan tiga sebanyak 12 atlet yang berasal Kontingen Sulawesi Selatan nomor lomba yakni lead, speed dari beberapa daerah di Sulsel (Sulsel) mengincar medali dan foulder. Khusus Sulsel, diantaranya Makassar (lima emas di dua nomor yakni "lead kita optimistis bisa meraih atlet), Pangkep (satu atlet), dan speed" pada Kejuaraan medali emas dari nomor lead Maros (satu atlet), Sinjai (dua Nasional Panjat Tebing Ke- dan speed," kata Manajer Pan- atlet) dan Kabupaten Banlompok Umur (KU) di Wall jat Tebing Sulsel, Armansyah taeng dengan dua orang atlet.

Climbing Stadion Mandala saat dihubungi dari Makassar, Seluruh atlet akan mengKrida, Yogyakarta, 20-26 Agus- Rabu. ikuti sejumlah kategori lomba tus 2015.

Bendahara FTI Sulsel itu yakni spider kid, youth dan "Kejurnas Yogyakarta 2015 menjelaskan, untuk dua nomor junior. Pihaknya meminta atle

untuk fokus dalam pertadingan dan tidak terpengaruh dengan lawan yang dihadapi.

"Seluruh atlet juga telah mempersiapkan diri di daerah masing-masing. Kami tentu optimistis bisa bersaing melihat pencapaian hasil latihan atlet sejauh ini," katanya.

Ia menjelaskan, jumlah atlet yang tampil di ajang ini memang berkurang setelah Pengcab FPTI Kabupaten Pangkep batal menurunkan sembilan atlet terbaiknya.

Kondisi itu tentu ikut mempengaruhi peluang Sulsel untuk meraih prestasi. Namun demikian, pihaknya tetap meminta atlet yang diberangkatkan ini bisa membuktikan memang layak memperkuat tim Sulsel di kejurnas 2015.

FPTI Pangkep sebelumnya berencana memberangkatkan 10 atlet meski hanya satu yang jadi. Pihaknya juga tidak mempersoalkan karena memang daerah yang menanggung sendiri biaya keberangkatannya mengikuti kejurnas.

"Kami dari Pengprov hanya mengakomodasi sebanyak tujuh atlet berdasarkan penilaian yang kita lakukan. Kami juga optimistis seluruh atlet yang berangkat memiliki potensi dan berpeluang meraih prestasi," ujarnya.Q ant

Selain menggembleng fisik, teknik maupun mental, upaya lain yang dilakukan oleh para pelatih adalah para petinju yang bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) harus melawan petinju profesional.

Pelatih tinju Jatim, Yani Malhendo membenarkan kalau anak didiknya uji tanding melawan dua petinju profesional yakni Robert Kopa dan Roy Mukhlis Latihan bersama petinju profesional ini dilakukan hampir tiap minggu.

"Kalau tinju amatir, mereka harus gerak cepat agar bisa meraih poin, dan ini sudah dilakukan mereka saat lawan petinju profesional. "Yang penting, saat ini kami mempersiapkan diri secara matang untuk pra-PON nanti," kata Yani, Rabu (19/8).

Lebih lanjut Yani mengakui, persaingan untuk

bisa meraih juara di Pra PON cukup berat, terutama saat melawan petinju tuan rumah karena memiliki petinju yang cukup bagus.

"Provinsi lain juga menjadi perhatian kami, tapi NTT akan menjadi lawan berat," katanya.

Yani juga bergembira. Sebab berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh KONI Jatim setiap dua bulan, diketahui bahwa ada peningkatan massa otot. "Dengan kondisi saat ini, jika bisa mengimbangi petinju profesional, maka mereka tentu juga bisa bersaing di praPON," tutup Yani.

Saat ini ada lima petinju yang menjadi andalan Jatim di pra-PON nanti. Mereka adalah Libertus Gha (kelas 64 kg), Abniel Daniel (kelas 60 kg), Rohman Samboas (kelas 56 kg), M Ramadhani (kelas 56 kg) dan Jeffry Hitarihun (kelas 46 kg).Q wwn

Sulsel Siapkan Tiga Tim Hadapi Kejurnas Pra PON Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan tiga tim menghadapi kejurnas sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, 2-5 September 2015.

Sekretaris Umum PBVSI Sulsel, Hamka Sanusi di Makassar, Rabu, mengatakan tiga tim itu terdiri dari dua putra dan satu tim putri. Untuk putra diperkuat pasangan Rahmat (Kabupaten Takalar) dan Baso Usri (Wajo) serta Muaidin (Kabupaten Luwu) dan Guston asal Makassar.

"Sementara untuk tim putri yakni pasangan Nahariah (Kabupaten Luwu) dan Riska dari Maros. Enam atlet yang kita siapkan ini merupakan hasil seleksi ketat yang kita gelar beberapa waktu lalu," katanya.

Mengenai potensi tiga tim Sulsel di kejurnas pra-PON 2015, dirinya mengaku optimistis. Apalagi pihaknya sudah melakukan persiapan yang cukup maksimal termasuk melaksanakan pemusatan latihan di SMANKO Sudiang Makassar.

Seluruh atlet, kata dia, saat ini juga terus menjalankan program latihan dari dua pelatih yakni Bachtiar Romo dan Safari. Persiapan yang dilakukan ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas atlet demi menjaga peluang meraih prestasi.

Ia menjelaskan, pasagan utama Sulsel yakni Rahmat dan Baso merupakan atlet yang kini bergabung dalam program "Sulsel Maju II". Keduanya juga memiliki pengalaman tampil di PON 2012 meski belum bisa mempersembahkan medali bagi Kontingen Sulsel.

Sementara untuk pasangan putri yakbi Riska dan Nahariah juga memiliki pengalaman tampil dibabak kualifikasi PON 2011.

"Enam atlet putra dan putri ini memiliki kualitas dan pengalaman tampil disejumlah kejuaraan termasuk saat berlaga di PON 2012. Intinya kami percaya dengan kemampuan mereka dan berharap bisa tampil maksimal pada kejurnas Pra-PON 2015," katanya.Q ant

Kamis Legi, 20 AGUSTUS 2015

Lestarikan Permainan Tradisional, Kota Batu Gelar Festival Egrang l Sambungan hal 1

menahan rasa takut. Sebagai tim, pemain egrang harus kompak dan bisa bekerja bersama-sama,” terang Parto, sapaan akrab Kepala BKD Kota Batu tersebut.

Para siswa melalui Jalan Panglima Sudirman yang menanjak tersebut dengan kompak dan bersemangat sesuai sekolah masing-masing.

Walau harus berjalan secara berkelompok, mereka berjalan secara tertib, tanpa bersinggungan antara satu dengan lainnya.

Tak hanya berjalan menghadap depan, mereka juga menggunakan egrang dengan berjalan mundur. Hal ini seperti yang ditampilkan siswa SDN Sisir 4 Kota Batu.

Egrang sendiri adalah permainan tradisional Indonesia yang belum diketahui secara pasti dari mana asalnya, tetapi dapat dijumpai di berbagai daerah dengan nama berbeda-beda. Seperti sebagian wilayah Sumatera Barat dengan nama tengkaktengkak, atau ingkau yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu dan di Jawa Tengah dengan nama Jangkungan yang berasal dari nama burung berkaki panjang.

Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam bahasa Banjar di Kalimantan Selatan disebut batungkau.

Egrang terbuat dari batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Sekitar 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata dengan lebar kurang lebih 20cm.

Cara memainkannya adalah dengan berlomba berjalan menggunakan egrang tersebut dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Orang yang paling cepat dan tidak terjatuh dialah pemenangnya. n sup, nas

Dewan Sesalkan Pembangunan JLS yang Tak Jelas Jluntrungnya l Sambungan hal 1

defisit, tentunya juga berpengaruh pada alokasi yang sebelumnya ditetapkan Gubernur Jatim,’’lanjutnya, Rabu (19/8).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah berangan-angan agar JLS selesai tepat waktu. Namun kenyatannya, sampai sekarang belum jelas jluntrungnya kapan penyelesaiannya. Apalagi sejak 2013, pusat tidak lagi mengucurkan anggarannya. Sekarang ditambah lagi kondisi perekonomian yang lesu. ‘’Bukan saya pesimistis. Namun melihat kondisi yang ada, bisa-bisa target penyelesaian JLS pada 2018 akan mundur lagi. Tapi kami terus mendorong lewat DPR RI agar pusat mengucurkan anggarannya. Apalagi Jatim ditunjuk sebagai wilayah surplus pangan, tentunya semuanya harus didukung,’’jelas politisi asal Partai Gerindra ini.

Untuk diketahui, pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Jatim diprediksi baru selesai pada 2019 mendatang. Padahal, sebelumnya JLS ditarget rampung pada 2014. Molornya pembangunan JLS tersebut membuat biaya yang dikeluarkan membengkak hingga mencapai Rp 7,7 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 1,7 triliun dari perkiraan sebelumnya pada 2014 yang hanya diprediksi sekitar Rp 6 triliun.

Perhitungannya karena dengan molornya pembangunan JLS, maka harga bahan-bahan yang dibutuhkan akan semakin mahal.

Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dari delapan daerah itu, yang selesai 100 persen baru Pacitan dan Trenggalek. n cty

Insentif PPL l Sambungan hal 1

baru ini memperlancar aktivitas petugas PPL sehingga bisa bekerja lebih baik dan lebih semangat lagi,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (19/8).

Anas mengatakan, PPL menjadi salah satu pendorong kesuksesan pengembangan sektor pertanian. Mereka mendampingi dan membantu penyelesaian problem yang dihadapi petani.

Selain PPL, sejumlah elemen yang bertugas di lapangan juga sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian, seperti mantri tani, tenaga harian lepas (THL) Kementerian Pertanian, THL pendampingan penyuluhan pertanian, dan pengamat organisme pengganggu tanaman.

Anas menambahkan, para pendamping petani itu juga diharapkan mampu menjembatani problem yang dihadapi petani untuk dicari solusinya, termasuk dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Pemkab Banyuwangi juga baru saja melakukan rekrutmen PPL dengan kualifikasi keilmuan pertanian yang memadai. n nan

11

SAMBUNGAN Tepis Ada Masalah Internal, PAN Serahkan Rekomendasi Asli Rasiyo-Abror l Sambungan hal 1

temen-temen di DPD PAN Surabaya untuk menyerahkan rekomendasi.

Termasuk dalam koalisi ini, saya diminta menjembati antara PAN dan Demokrat,” ujarnya.

Ia mengatakan rekomendasi asli sebelumnya diamankan DPP PAN di Jakarta dengan alasan takut hilang atau bermasalah.

Rekomendasi belum bisa diserahkan karena pada saat pendaftaran karena bersamaan dengan pelaksanaan Muswil PAN di Kediri.

Selain itu menurut Firda ka­ rena KPU masih memberi kesempatan dua kali untuk penyerahan berkas, yaitu pada saat pendaftaran dan verifikasi mulai Rabu kemarin Jumat (21/8) mendatang.

Firda membantah, bahwa kabar polemik molornya rekomendasi yang diduga karena adanya masalah di internal PAN. “ Tidak ada, isu itu.

Rekomendasi yang saya bawa ini, adalah surat yang sama seperti yang ditandatangani Ketum dan Sekjen DPP PAN pada 10 Agustus lalu, atau sebelum mendaftar ke KPU yakni 11 Agustus kemarin,” kata Firda.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Surabaya, M Surat mengatakan kemarin PAN siap menyerahkan berkas persyaratan Rasiyo-Dhimam Abror ke KPU Kota Surabaya. Termasuk di dalamnya rekomendasi yang berstempel basah dari DPP PAN. Saat diminta menunjukkan rekom tersebut, Surat enggan menunjukkan dan berkelit dengan alasan bahwa rekom tersebut akan ditunjukkan setelah pihaknya bersama segenap pengurus DPC Partai Demokrat menyerahkan ke KPU Kota Surabaya.

Sayangnya, setelah bertemu seluruh jajaran komisioner KPU Surabaya, Surat hanya menunjukkan selembaran kertas putih tanda terima dari KPU bahwa rekomendasi dan berkas yang kurang telah diserahkan.

Pantauan Bhirawa, penyerahan rekomendasi Rasiyo-Abror oleh DPD PAN Kota Surabaya ke KPU Surabaya terkesan slintutan dan tidak transparan sehingga be-

lum diketahui asli dan tidaknya surat rekomendasi itu. Apalagi pertemuan antara KPU, Panwas dan kedua perwakilan Demokrat serta PAN menggelar pertemuan di lantai 1 KPU Kota Surabaya secara tertutup. Intinya baik DPD PAN Surabaya maupun KPU Surabaya tidak bersedia menunjukkan keaslian rekomendasi tersebut dan saling lempar pernyataan.

Sementara itu Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan harusnya dari DPP partainya sendiri yang menunjukkan surat rekomendasi. “Kalau ada di kita ya nanti kita tunjukkan, bukan sekarang. Kan masih dalam proses penelitian setelah perbaikan. Basah semua, benar-benar basah tapi sudah kering. Panwas juga sudah meneliti tadi,” kata Robiyan Arifin setelah menerima rombongan PAN dan Partai Demokrat yang menyerahkan kekurangan berkas pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid kemarin.

Robiyan mengatakan, identik tidaknya berkas nanti diketahui di saat tahapan penelitian berkas yang berakhir sebelum 30 Agustus. “Saya hanya melihat sepintas kop-nya saja. Kan bukan hanya rekomnya yang diteliti. Yang penting sudah diserahkan oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Dia menjelaskan rekomendasi ini masih akan diteliti oleh KPU dan Panwas, beserta berkas pribadi paslon hingga 22 Agustus mendatang.

Komisioner KPU Kota Surabaya Purnomo sebelumnya menyatakan berkas dua pasangan CawaliCawawali Surabaya RismahariniWhisnu (PDIP) dan Rasiyo-Abror (Demokrat-PAN) belum lengkap sehingga harus dilengkapi pada saat tahapan perbaikan pada 19-22 Agustus 2015. “Hari ini (kemarin, red) kami mengundang dua tim pasangan calon agar melengkapi berkas saat tahapan perbaikan,” kata Komisioner KPU Surabaya Purnomo.

Menurut dia, dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, perbaikan berkas dilakukan selambat-lambatnya tiga hari sejak

pemberitahuan dilakukan yakni mulai 19-22 Agustus.

Pakde Karwo Jamin Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo menjamin keaslian rekom dari PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. Jaminan keaslian itu diberikan Soekarwo lantaran rekomendasi PAN yang sebelumnya hanya diberikan berupa scan telah diberikan kemarin.

“Antara rekom yang diberikan hari ini (kemarin) dengan yang scan asli, tidak ada yang berbeda.

Asli dan sama persis,” tegas Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya kemarin.

Menurut dia, rekom PAN tidak bisa diberikan saat pendaftaran karena waktu itu DPW PAN Jatim sedang mengadakan Muswil di Kediri. Sehingga meski rekom dipaksakan untuk diserahkan langsung, waktu tidak bisa tepat waktu. Oleh karena itu diambil inisiatif untuk discan agar waktu pendaftaran bisa diserahkan.

“Sekarang persyaratannya sudah lengkap karena rekom yang kemarin kurang sudah dilengkapi.

Jadi soal urusan rekom sudah tuntas tinggal menunggu keputusan penetapan dari KPU pada 30 Agustus mendatang,” kata politisi yang menjabat Gubernur Jatim ini.

Terkait dukungan lain yang mengalir ke pasangan RasiyoDhimam Abror, Pakde Karwo tidak mau berkomentar banyak. Alasannya biar Rasiyo-Dhimam Abror yang mengurus dan melakukan pendekatan sendiri. Dirinya lebih banyak berperan sebagai gubernur dibanding ketua partai politik.

“Nanti saya akan lebih banyak berperan sebagai gubernur. Kan tidak etis kalau saya ikut turun memenangkan pilkada salah satu calon, mengingat saya juga sebagai gubernur. Tapi saya lihat baik Pak Rasiyo maupun Mas Abror sudah melakukan komunikasi politik di Koalisi Mojopahit,” ungkapnya. n geh, iib

Proses Peralihan Dikmen Perlu Simulasi l Sambungan hal 1

terkait pembiayaan. Setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK diserahkan kabupaten/kota ke provinsi, provinsi dapat mengalokasikan anggaran. Utamanya dalam pembiayaan operasional sekolah. Bila ternyata APBD provinsi belum mencukupi, kabupaten/kota diizinkan memberi bantuan dana berupa hibah.

“Biar lebih jelas soal mekanisme bantuan dari kabupaten/ kota ke provinsi, silakan tanya ke Dirjen Keuangan Daerah. Yang kita bicarakan saat ini lebih kepada pengalihan kewenangan dulu daripada soal pembiayaan,” ungkapnya singkat.

Selain keuangan, simulasi juga diperlukan terkait perwakilan provinsi di daerah. Misalnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sub dinas. Keterwakilan provinsi ini diperlukan agar pemerintah provinsi lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah di daerah.

Kepala Dindik Jatim Saiful

Rachman menegaskan, pengalihan kewenangan mengelola SMA/ SMK dan pendidikan khusus merupakan pekerjaan berat. Namun, tim yang dibentuk Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota sudah solid menginventarisasi P3D. Mantan Kepala Badan Diklat (Badiklat) Jatim ini menyatakan, pihaknya juga mempersiapkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan Dindik Jatim. “Kita tidak mungkin turun ke daerah satu-persatu. Apalagi di Jatim saja ada 3.000 lebih SMA/ SMK. Nanti kami dirikan UPT Dindik Jatim,” tegasnya.

Pendirian UPT Dindik Jatim tidak di semua kabupaten/kota atau berjumlah 38. Melainkan bisa satu UPT untuk menangani dua daerah. “Misalnya di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto bisa jadi satu UPT. Empat kabupaten di Pulau Madura bisa ditangani oleh dua UPT. Jadi tidak mendirikan 38 UPT,” tegas dia.

UPT merupakan kepanjangan tangan Dindik Jatim untuk mengawasi sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK dan pendidikan khusus di daerah tersebut. Sehingga, pengawas sekolah Jatim bakal ditugaskan di UPT masing-masing.

“Kepala UPT nanti setingkat eselon III,” ungkap Saiful.

Namun, formulasi yang tepat untuk pendirian UPT ini bakal dikonsultasikan dengan Kemendikbud serta Kemendagri. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Sudarminto menambahkan, simulasi dilakukan menjelang Januari 2017. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan berdiskusi untuk menentukan formula yang tepat setelah pengelolaan SMA/SMK diserahkan provinsi.

Diskusi diharapkan menghasilkan draf yang sesuai aspirasi dan kebutuhan semua pihak. “Apakah nanti provinsi membentuk UPT di daerah atau fungsi pendidikan yang lain, semuanya ditentukan bersama nantinya,” tandas dia. n tam

Tugas Penting Pj Adalah Sukseskan Pilkada l Sambungan hal 1

dan Pj Bupati Kediri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/8).

Gubernur mengatakan, orang cerdas itu nampak kecerdasannya jika memiliki sikap santun. Orang cerdas namun tidak santun, maka kecerdasannya akan hilang. Maka kesantunan yang tinggi memberikan jalan koordinasi yang baik. “Koordinasi dan silaturahim ini merupakan representasi formal dari aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo menjelaskan, koordinasi selanjutnya yang harus segera dilakukan oleh Pj yakni berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Hasil koordinasi seperti itu memberi dampak dan manfaat terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“50 persen kesuksesan dalam bekerja ditentukan oleh leadership atau kepemimpinan yang mampu berkoordinasi. Koordinasi itulah jati diri terhadap leadership. Datanglah ke Kapolres, Dandim, Kajari, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Koordinasi dengan silaturahim menjadi kata kunci di dalam mencapai kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak,” tegasnya.

Menurutnya, santun menjadi modal penting bagi leadership dalam menyejahterakan masyarakat.

Jika koordinasi dan silaturahim terus dilakukan dengan baik oleh Pj yang bertugas di daerah, akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik.

“Saya yakin masyarakat akan menerima dengan baik setiap pejabat yang melakukan langkah silaturahim dan koordinasi bersama tokoh agama dan masyarakat dalam mengambil keputusan secara baik,” ungkapnya.

Secara khusus, Pakde Karwo mengapresiasi kerja keras dari bupati dan wali kota yang telah membangun daerahnya lebih maju. Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Pakde Karwo menyampaikan terima kasih atas kerjanya memajukan Kota Blitar hingga seperti sekarang.

“Perkembangan dan kemajuan Kota Blitar hasil tangan-tangan dingin dari Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya yang telah menyapa masyarakat dengan tepat. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan dewan terjalin secara harmonis.

Tidak akan bisa bekerja jika koordinasi tidak berjalan dengan baik,”katanya.

Selanjutnya kepada

Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, ia mengucapkan terima kasih karena di tangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya telah berkembang dan bergerak secara nyata.

Bupati dan Wakil Bupati Lamongan telah bekerja keras menyejahterakan masyarakatnya. “Ini juga berkat silaturahim dan koordinasi yang dilakukan antar pimpinan baik eksekutif maupun legislatif,” terangnya.

Kepada Bupati Ponorogo dan Wakil Bupatinya, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi yang tinggi karena bekerja keras selama lima tahun berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara nyata. Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah mengangkat harkat dan derajat wanita harapan yang ada di Mbalong, Jambon hingga Jenangan.

Sedangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Pakde Karwo mengapresiasi segala kebijakannya yang pro rakyat.

Salah satunya terlihat pada saat penanganan meletusnya Gunung Kelud. Secara khusus, berbagai peristiwa besar seperti Gunung Kelud bisa diselesaikan dengan seksama dalam tempo secepat-cepatnya.

Sementara Pj yang dilantik Pakde Karwo adalah Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Supriyanto SH, MH sebagai Pj Wali Kota Blitar menggantikan M Samanhudi Anwar.

Untuk Kabupaten Lamongan, Gubernur menunjuk Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT sebagai Pj Bupati Lamongan menggantikan H Fadeli SH, MM. Lalu untuk Pj Bupati Ponorogo dijabat oleh Ir Maskur yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim menggantikan H Amin SH serta Dr H Idrus MSi sebagai Pj Bupati Kediri yang kesehariannya menjabat sebagai Asisten I Sekdaprov Jatim menggantikan dr Hj Hariyanti Sutrisno.

Usai pelantikan Pj, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo juga melakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan kepada empat istri Pj untuk menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.

“Ibu-ibu (istri Pj) secara ex officio akan menjabat sebagai Ketua TP PKK di daerah mengikuti tugas dari Pj bupati/wali kota.

Meskipun waktu yang diberikan sangat singkat, akan tetapi tugas dan tanggung jawab yang akan ibu emban tidaklah mudah,” kata Bude Karwo. n iib

Koalisi Majapahit Adukan Pelanggaran Pendaftaran ke Komisi II DPR RI l Sambungan hal 1

pengusung paslon. “Bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.

Saya sangat menyayangkan sikap KPU yang membabi buta seperti ini,” imbuh Thony.

Oleh sebab itu, Koalisi Majapahit mengadukan pendaftaran paslon Surabaya ke Komisi II DPR RI. KM bersikukuh bahwa penyelenggaraan Pilkada di Surabaya, khususnya pendaftaran paslon Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid, tidak sesuai aturan. Thony

mengatakan KM telah menemui Komisi II DPR RI, Selasa (18/8) lalu.

Tujuan kedatangan KM ke Komisi II DPR RI untuk mengomunikasikan dugaan penyelewengan aturan dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran dalam Pilkada Surabaya. “Dalam pertemuan itu kami sampaikan, pelaksanaan tahap pendaftaran Pilkada Surabaya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Aduan KM merujuk pada Peraturan KPU Nomor 12

Tahun 2015 pasal 42 tentang Syarat-syarat Pencalonan.

Terutama, kata Thony, mengenai adanya syarat pencalonan berupa surat keputusan parpol atau gabungan parpol untuk mengusung bakal pasangan calon, yang dibubuhi tanda tangan pimpinan dan cap parpol basah atau asli. “Kami menilai ini sudah tidak berjalan efektif karena banyak faktor dilanggar,” kata Thony.

Salah satu faktor, menurut Thony, yaitu mengenai pemahaman penyelenggara Pilkada terhadap makna dan pelak-

sanaan UU. “Ada perbedaan pemahaman penyelenggara Pilkada dalam menerapkan pasal 40 dan pasal 41 PKPU Nomor 9 dan Nomor 12 Tahun 2015,” bebernya.

Pasal tersebut berisi tentang pelarangan bagi KPU menerima perbaikan. Selain itu, lanjut Thony, tujuan KM menemui Komisi II DPR RI adalah sebagai upaya mengajak penyelenggara Pilkada untuk berkomitmen dengan regulasi dan instrumen lembaga yang ada. “Untuk itu koalisi merasa perlu men-

emukan KPU sebagai penyelenggara UU dengan DPR RI sebagai pembuat UU,” katanya.

Respon Komisi II DPR RI, kata Thony, cukup positif.

Komisi DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria itu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang diadukan KM. “DPR RI akan memanggil KPU RI, Bawaslu, KPU Kota Surabaya, dan Panwaslu Kota Surabaya,” ujar Thony. n geh

Bermimpi Ciptakan Surabaya yang Lebih Baik, Santun dan Damai l Sambungan hal 1

Partai Demokrat maupun PAN sangat sungguh-sungguh untuk mengusung calon. Makanya kami sepakat untuk maju, ya Bismillah maju.

Pertimbangan partai sendiri apa ?

Dipilihnya saya sebagai cawali tentu bukan tanpa alasan. Tentunya partai memilih saya karena ada pertimbanganpertimbangan khusus dan tidak gegabah, sebab menyangkut masa depan partai.

Saya dipandangnya cukup pengalaman di bidang pemerintahan, cakap berkomunikasi dengan orang lain, dan memiliki jaringan yang cukup luas.

Kapan mulai dihubungi partai politik ?

Kalau bicara soal partai politik, sudah sejak lama ada pembicaraan pencalonan khususnya Partai Demokrat yang kebetulan Pakde Karwo (Dr H Soekarwo) sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.

Utamanya saat saya akan memasuki usia pensiun pada 2013 lalu sudah ada pembi-

caraan. Tapi hanya sekadar pembicaraan saja, atau bisa dikatakan omong-omong guyon saja. Belum sampai ada keseriusan.

Detik-detik akhir mulai ada pembicaraan serius ya tadi, waktu ada perpanjangan pendaftaran kedua. Baik saya maupun partai terus melakukan komunikasi intens.

Dan akhirnya memutuskan untuk maju.

Apakah tidak mempertimbangkan calon incumbent yang kuat ?

Seperti yang saya katakan tadi, kami memiliki kemauan yang kuat. Baik partai maupun saya yang ditugasi partai memiliki komitmen yang bagus dalam pertarungan Pilkada nanti. Jadi saya memiliki keyakinan dan optimisme tinggi dalam Pilkada kali ini. Kalau incumbent dikatakan kuat, menurut saya belum tentu.

Saya juga memiliki komunitas yang sangat kuat juga. Saya dibesarkan dalam keluarga guru dan merintis profesi sejak awal menjadi guru hingga akhirnya menjadi Sekdaprov Jatim. Sejak 1975 saya sudah menjadi guru di berbagai sekolahan di Surabaya. Bahkan menjadi kepala sekolah dan bertugas mulai di Surabaya, Sumenep,

Pasuruan hingga Lamongan. Saya juga pernah menjadi pengasuh acara cerdas cermat di TVRI pada era 1980-an. Paling tidak nama Rasiyo sudah cukup familiar dan dikenal masyarakat. Saat nama saya disebut-sebut sebagai calon Wali Kota Surabaya, banyak murid-murid saya dulu yang memberikan dukungan. Saya juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan mulai Ketua Harian Pramuka Jatim dan Ketua Ikatan Pencak Silat Jatim.

Makanya saya dan partai politik optimistis akan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, dan memenangi Pilkada 9 Desember mendatang.

Banyak kalangan juga menganggap saya dan Pak Abror sebagai penyelamat demokrasi Surabaya. Itu pula yang harus digaris bawahi. Kalau sampai saya tidak maju, bisa dibayangkan Pilkada akan mundur dua tahun. Itu artinya pembangunan Kota Surabaya tidak bisa berjalan dengan optimal, karena Pj tidak bisa mengambil kebijakan strategis, hanya yang rutin-rutin saja. Se­ hingga dengan adanya Partai Demokrat dan PAN mengusung saya sebagai calon, Pilkada Kota Surabaya bisa berlangsung. Soal kalah

dan menang itu Tuhan yang tahu. Itulah ketulusan saya untuk menyelamatkan demokrasi di Surabaya.

Terkait tuduhan calon boneka ?

Saya kira partai sangat riskan kalau mencalonkan sembarang calon. Sebab dampaknya kembali ke partai yang tidak akan mendapatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu Partai Demokrat dan PAN memilih saya sebagai calon.

Masak saya dianggap sebagai boneka, kan tidak pas.

Apa mimpi untuk Surabaya ?

Mimpi saya untuk Surabaya sangat sederhana. Menjadikan Surabaya menjadi lebih bagus. Sebab menurut saya, pembangunan di Surabaya hanya berada di tengah kota saja. Coba dilihat di daerah pinggiran, maaf, masih jauh dari harapan dan kurang terurus. Makanya kami memprioritaskan masalah disparitas ini untuk pembangunannya.

Saya tidak berani janji, tapi prinsip saya mengajak bersama-sama untuk membangun Kota Surabaya jika ada

permasalahan. Saya contohkan, waktu ada masalah penggusuran warga Kali Jagir Surabaya, antara pemprov dan pemkot bersatu mencarikan solusi yang bagus. Penggusuran tidak hanya asal gusur, karena menggusur tanpa solusi baik akan ada pemberontakan.

Kita ajak berbicara dengan baik-baik.

Kita buatkan rusun di Gunungsari dan akhirnya permasalahan selesai dengan baik. Semua masalah harus dibicarakan dengan santun, dingin dan damai.

Memang penyelesaiannya lama dan panjang, tapi hasilnya bagus daripada ditendang-tendang dan dibentak-bentak.

Dan yang tidak kalah pentingya adalah menjalin komunikasi yang baik antara eksekutif dan lagislatif. Dalam sistem pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif dan harus saling mendukung.

Tidak bisa eksekutif itu segala-galanya.

Begitu pula harus berkomunikasi dengan Pemprov Jatim untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tidak bisa berdiri sendiri seolah-olah Surabaya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Itu pula mimpi saya untuk Surabaya. *

12

Kamis Legi, 20 AGUSTUS 2015

Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Rakor-Forikan) Jatim 2015 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Kepala Daerah Diminta Kampanyekan Makan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi Forum Peningkatkan Komsumsi Ikan (Rakor Forikan) Jatim tahun 2015 di Grand City, Rabu (19/8) kemarin.

R

akor dihadiri Direktur Pemasaran Dalam Negeri Dirjen Pengolahan dan Pemasa ran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zaini Hanafi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Heru Cahyono, Perwakilan Forikan dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Rakor secara khusus juga mengundang Cheft Ken Kurniawan yang jebolan Master Chef Indonesia.

Direktur Pemasaran Dalam Negeri Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zaini Hanafi saat pemaparan meminta seluruh peserta rapat agar gemar memakan ikan dan memberikan pemahaman dan peran aktif Forikan pada peningkatan Konsumsi ikan khususnya pada masyarakat Jawa Timur. “Ikan itu mengadung Omega 3, sehingga amat sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.

Apalagi ikan itu diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi terutama pada anak usia dini pertumbuhan dan ibu hamil,” jelasnya.

Menurut Zaini, dampak kekurangan gizi menyebabkan daya tahan tubuh rendah, mudah sakit dan pertumbuhan kerdil. Itulah sebabnya penting mengkomsumsi ikan karena ikan mengandung unsur penting bagi pertumbuhan dan ikan adalah salah satu sumber

Suasana Rapat Koordinasi Forum Peningkatkan Komsumsi Ikan (Rakor - Forikan) Jatim tahun 2015 di Grand City, Rabu (19/8) kemarin.

protein hewani yang baik dapat di Konsumsi untuk semua usia.

Lebih lanjut menurut Zaini, pada tanggal 15 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 tahuin 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

“Perpres tersebut untuk menjamin ketersedianan dan stabilitas harga barang yang beredar di pasar. Di dalam perpres tersebut ikan masuk kedalam bahan kebutuhan pokok yaitu ikan segar, bandeng, kembung dan Tuna, Tongkol Cakang ( TTC ),” jelasnya.

Sementara saat ini lanjut Zaini, masyarakat cenderung memilih susu, telur, daging ayam, daging sapi sebagai asupan protein hewani.

Oleh karenanya perlu diupayakan agar ikan dapat menjadi alternatif utama dalam memenuhi

kebutuhan protein hewani masyarakat. Yaitu acceptable (diterima) dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ikan itu aman, dapat membuat tumbuh menjadi sehat, kuat dan cerdas. Kedua available (ketersediaan) yakni dapat diperoleh kapanpun dan dimanapun masyarakat berada. Adapun cara yang mungkin bisa ditempuh adalah melalui : diversifikasi produk olahan yang aman dan tahan lama, penataan sarana dan pola distribusi yang baik untuk pemrataan pemasaran, - Optimalisasi pedagang kaki lima (PKL). Ketiga, affordable (keterjangkauan). Sebagai Protein hewani yang sehat, maka ikan harus mampu dijangkau dari segi harga dibandingkan daging sapi dan daging ayam.

“Kita semua sudah tahu bahwa daging mulai mahal dan ditambah lagi Ayam mulai mahal,

Suka Makan Ikan Sejak Kecil

Chef Ken saat berdialog dengan peserta rakor forikan Jatim.

PERBANDINGAN KANDUNGAN OMEGA 3 IKAN DENGAN DAGING Bahan Baku

Kandungan Omega 3

Seafood : - Ikan - Tiram - Udang - Lobster Daging Sapi Daging Ayam Daging Kambing Daging Babi

>> 100 210 150 120 105 22 19 18 0

sehingga dari pada pusing - pusing mendingan kita memakan ikan. Ikan bisa membantu IQ kita semakin baik dan badan semakin sehat, Apalagi Agama tidak ada yang melarang makan ikan,” jelas Zaini lagi.

Banyak negara lain yang gemar Konsumsi Ikan dan yang paling Tinggi di dunia adalah Jepang yang mencapai 150 Kg/Kap/Tahun, di Indonesia tingkat Konsumsi tertinggi di Maluku Sebesar 50 Kg/Kap/tahun sedangkan di Jawa Timur baru mencapai 27,7 Kg/ Kap/tahun dengan demikian Jawa Timur baru mencapai 77 persen dari capaian Nasional.

Daerah di Jawa Timur tahun 2015 Konsumsi ikan masih rendah. Pada tahun 2015 ini diharapkan Jawa tImur dapat mencapai tingkat Konsumsi sebesar 30 Kg/Kap/tahun sehingga pada tahun 2016 capaian tingkat Komsumsi ikan ini akan meningkat lagi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Heru Cahyono mengharapan kepada semua peserta Rakor Forikan untuk terus mengampanye-

kan kegiatan gemar makan ikan di wilayahnya masing-masing.

“Kalau bisa bapak Bupati maupun Walikota bisa memberikan arahan kepada warganya agar gemar makan ikan. Jawa Timur sangatlah kecil mengkonsumsi ikan saatnya ini,” jelas Heru Cahyono. Menurut Heru, pada saat lebaran banyak orang orang membeli baju baru dan beli daging sapi atau daging ayam namun tidak banyak yang membeli ikan.

“Mari kita budayakan memakan ikan,” pinta Heru Cahyono lagi. Dalam meningkatkan dan memasyarakatkan makan ikan perlu dibangun budaya gemar makan ikan misalnya dengan menyediakan berbagai cara penyajian ikan yang menarik dan Hygines. Pasokan ikan harus dapat teersedia dan tersebar sampai desa-desa. Upaya membangun budaya ini bisa bekerja sama dengan berbagai pihak baik pelaku usaha, organisasi/lembaga seperti Tim Penggerak PKK, Ibu-Ibu Dhamawanita, APJI, Pengusaha Hotel dan Restoran dan Organisasi Wanita lainnya. Q adv

Makan Ikan Itu Penting

KEUNGGULAN NUTRI IKAN Protein berkualitas tinggi ( asam amino lynine – daya cerda tinggi ) Kandungan asam lemak omega 3 ( DHA & EPA ) tinggi Vitamin A,D ( larut dalam lemak & cenderung stabil ) Mineral ( Lodium, Selenium, Phospor, Besi, Calcium, Zinc, dll ) Rendah Kalori ( cocok untuk DIET ) Rendah lemak jenuh ( HDL pada ikan lebih tinggi )

Di sela-sela acara Rakor Forikan Chef Ken Kurniawan yang jebolan Master Chef Indonesia mengingatkan konsumsi ikan sangatlah baik untuk kesehatan tubuh termasuk otak cerdas, ikan itu juga mengadung Omega 3 dan baik untuk ibu hamil dan jabang bayinya. Dalam kesempatan tersebut Chef Ken juga melakukan demo memasak ikan seger dan sehat untuk dimakan. Kepada para peserta, Chef Ken mengaku tidak suka makan daging tapi sukanya Ikan karena ikan baik buat kesehatan chef ken.

“Kalau makan daging saya pasti mual tapi kalau makan ikan enak dan tidak mual,” kata chef Ken. Chef Ken mengaku mulai konsumsi ikan itu mulai kecil. Kegemaran Chef Ken adalah Ikan gurami, kepiting, kerapu, udang dan cumi. “Memungkikan lagi tangkapan Ikan itu bisa diolah berbagai masakan seperti soto udang, Rica –rica Ikan Gabus karena protein sangat banyak, “ Tutur Chef Ken Kurniawan. Q adv

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zaini Hanafi saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Forum Peningkatkan Komsumsi Ikan (Rakor - Forikan) Jatim tahun 2015.

Dalam rakor Forikan Jatim, terdapat pemaparan yang dilakukan Direktur Akademi Gizi Surabaya sekaligus Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Andriyanto yang memberikan sosialisasi sekaligus pemahaman mengenai pentingnya makan ikan pada peserta rakor agar nantinya bisa disebarkan ke masyarakat.

Menurut Adriyanto, salah generasi penerus bangsa saat ini masih pada pola kurang gizi, kurang sehat, dan kurang cerdas. Untuk itu diperlukan adanya pembentukan kualitas sumberdaya manusia yang optimal baik secara fisik, mental, emosional, sosial serta cerdas yang sangat bergantung pada perkembangan dari proses kehidupan manusia sejak “Investasi gizi pada pada anak merupakan modal perbaikan generqasi penerus dan kemajuan negara. Salah satunya dengan pola gemar mengkonsumsi ikan. sejak janin dalam kandungan ibu, perlu asupan gizi dari ikan,” katanya dihadapan peserta rakor forikan Jatim.

Dikatakannya, zat gizi yang sangat

bagus untuk reproduksi wanita adalah yodium. Wanita dalam persiapan rumah tangga itu idealnya dalam tubuhnya mencukupi yodium minimal 2 tahun.

Sumber yodium itu berasal dari bahan makanan produk laut yaitu ikan dan tumbuhan, sedangkan gizi yang bagus untuk reproduksi pria yaitu zink dimana sumber zink berasal dari lauk pauk hewani terutama kerang kerangan. Andriyanto juga mengatkan, ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Bahkan ikan sebagai makanan summber protein yang tinggi. “Kalau dalam menu isehari-hari kita hidangkan ikan, maka kita memberikan sumbangan yang tinggi pada jaringan tubuh kita. Absorpsi protein ikan lebih tinggi ada jaringan tubuh kita.,” katanya.

Daging ikan, lanjutnya, mempunyai serat protein lebih pendek daripada serat protein daging sapi atau ayam, sehingga ikan dan hasil produknya banyak dimanfaatkan oleh orang yang mengalami kesulitan pencernaan sebab mudah dicerna. “Selain itu juga ada Omega 3 pada ikan yang mencegah

Ketua Persagi Jatim, Andriyanto saat memaparkan pentingnya gizi dalam mengkonsumsi ikan.

penyakit jantung dan penyakit degenetatif lainnya. Rata-rata orang mengkonsumsi ikan itu umur harapan hidup lebih panjang.

Banyak lagi khasiatnya baik dari lemak,

vitamin, dan mineralnya. Bahkan banyak gangguan kesehatan yang dapat dicegah dan disembuhkan dengan mengkonsumsi makanan alami ini,” katanya. Q adv

EDIE FERRYDIANTO

NASRI ABD. WAHID Kadiskanla Kabupaten Malang

MARIA ULFAH Ketua Forikan Kabupaten Gresik

LUKY TRI BASKOROWATI Ketua Forikan Kabupaten Pacitan

Butuh Bantuan Dorongan dari Pusat

Siap Jadi Pemasaran Ikan Selatan Jatim

Biasakan Makan Ikan di Hari Makan Ikan

Ajang Saling Tukar Pengalaman

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan potensi ikannya yang cukup besar, dan tingkat konsumsi ikan juga telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, Pemkab Sumenep mengharapkan adanya bantuan dan dorongan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Disela-sela Rakor Forikan Jatim, Edie Ferrydianto selaku Kasi Kelembagaan Disanla Kab Sumenep mengungkapkan, sayangnya bantuan terhadap gemarikan atau forikan belum sampai pada kabupaten sumenep. Pasalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memprioritaskan pada kawasan atau daerah yang masih rendah konsumsi ikan.

“Kami berharap kedepan pemerintah pusat mau memperhatikan program peningkatan konsumsi ikan seperti saat ini termasuk dikabupaten sumenep. Meskipun kami sudah ada peningkatan konsumsi ikan, perhatian dari pemerintah pusat juga kami butuhkan,” katanya.

Perkembangan di forikan di Kabupaten Sumenep, lanjutnya, sudah berjalan lancar. Q adv

Paparan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat bagus dalam rapat Forikan Jatim kali ini. Banyak masukkan dan usulan yang menarik untuk bisa dikembangkan di wilayah Kabupaten Malang.

“Sangat luar biasa kegiatan ini. Tadi juga ditawarkan beberapa program peningkatan kualitas ikan misalkan pabrikan es hingga logistik ikan nasional baik didarat dan dilaut, baik didalam dan luar pulau, baik darat, olahan, hingga ke konsumen semuanya difasilitasi,”katanya.

Kabupaten malang sebagai wilayah yang tumbuh pesat dibagian selatan Jatim itu sudah mengambil peran apalagi dengan adanya jalan tol dan jalur lintas selatan, termasuk juga adanya pelabuhan di sendang biru. “Potensi kabupaten Malang yang sudah seperti ini, maka kami ingin mengambil posisi sebagai pemasaran ikan di kawasan selatan Jatim. Kami sambut baik hal itu dan usulkan ke Kementerian kelautand dan perikanan,” katanya. Adanya pembentukan forikan disetiap daerah, masyarakat juga disadarkan pentingnya konsumsi makan ikan apalagi dalam pertumbuhan anak-anak. Q adv

Gerakan kampanye dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan yang dilakukan Forikan di Kabupaten Gresik terus berjalan hingga saat ini, Diantaranya dengan sosialisasi tanpa henti agar tercipta budaya gemarikan.

“Misakan saja di sekolahsekolah hingga tingkat kecamatan juga diselenggarakan lomba gemarikan dan gerakan makan ikan melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Bahkan di Pemkab Gresik juga ditekankan agar setiap event atau rapat harus ada menu makanan dari olahan ikan,” kata Ketua Forikan Kabupaten Gresik, Maria Ulfa.

Menurutnya, upaya memasyarakatkan gerakan gemar memakan ikan baik bagi orang tua maupun anak-anak. ikan banyak mengandung protein, Vit-A dan Omega-3 yang amat berguna untuk kecerdasan otak anak. karena itu, banyak makan ikan penting untuk dilakukan, bahkan oleh ibu yang sedang hamil demi perkembangan otak calon bayinya. Istri Bupati Gresik ini menambahkan, Kabupaten Gresik merupakan penghasil ikan tertinggi sehingga masyarakatnya juga harus tetap menggemari makan ikan. Q adv

Rakor forikan Jatim yang diselenggarakan pada saat ini dinilai sebagai ajang saling tukar pengalaman dan menambah pengetahuan mengenai upaya peningkatan konsumsi ikan yang bisa dikembangkan di berbagai daerah. “Kami mengapresiasi kegiatan rakor kali ini. Sebab, diharapkan kedepan kabupaten/kota termasuk pacitan akan lebih terpacu dalam upaya meningkatkan konsumsi makan ikan di kalangan masyarakat,” kata Ketua Forikan Kabupaten Pacitan, Luky Tri Baskorowati.

Menurutnya, perkembangan dari tahun ke tahun di Kabupaten Pacitan selalu terjadi peningkatan konsumsi makan ikan. “Yang dulunya masih sulit untuk makan ikan, kini sudah mulai membiasakannya,” ujarnya.

Di Kabupaten Pacitan yang juga wilayah berpotensi hasil perikanan dan kelautan itu mempunyai tingkat konsumsi makan ikan masih baru mencapai 14,78 persen. “Harapannya ke depan, targetnya bisa mencapai tingkat konsumsi makan ikan provinsi,” ungkapnya. Dikatakannya, sampai saat ini forikan tetap melaksanakan tugasnya juga dibantu Pemkab Pacitan. Q adv

Kasi Kelembagaan Diskanla Kabupaten Sumenep