binder20apr21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi, 20 APRIL 2021

Gubernur Jatim Terima Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya Di Kampus IPDN, Khofifah Beberkan Penanganan Covid-19 di Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menerima penghargaan atas prestasinya memimpin Jatim. Kali ini, penghargaan tersebut diberikan oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Dr Hadi Prabowo berupa Tanda Kehormatan Kartika Pamong Praja untuk Gubernur Khofifah.

Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan pemerintahan Gubernur Khofifah yang baik dalam hal pendayagunaan alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan.

Pemberian anugerah tanda kehormatan diberikan langsung oleh Hadi di Kampus IPDN,

Sumedang, Senin (19/4).

Sebelum menerima tanda kehormatan, Khofifah sempat memberikan kuliah umum (stadium general) kepada praja yang hadir di tempat terkait penanganan Covid-19.  ke halaman 11 ist

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima tanda kehormatan Kartika Pamong Praja Madya dari Rektor IPDN atas komitmennya dalam pendayagunaan alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah sempat memberikan kuliah umum (stadium general) kepada praja yang hadir di tempat terkait penanganan Covid-19 di Jatim.

Mutiara Ramadan: “Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja”. (Lathaa’if Al-Ma’arif, 1/168)

Memuja Simbol Oleh: Dr. Wadji, M.Pd. Dosen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ACAPKALI simbol-simbol keagaman menjadi pembatas relasi sosial, meskipun di depan Allah manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Takwa tak dapat diukur dari simbol yang diusung, apalagi dengan gerakan membela simbol dengan mengatasnamakan membela Allah.

Perbedaan madzab seringkali menimbulkan konflik yang lebih tajam dibandingkan dengan relasi antar agama. Bagi mereka perbedaan yang terjadi di luar agamanya bisa dimaklumi, namun perbedaan madzab dianggapnya sebagai duri dalam daging.

Benang merah antara Quran dan kitab-kitab pendahulunya

 ke halaman 11

Jadwal Imsakiyah:

Untuk Surabaya dan Sekitarnya, Selasa (20/04)

Imsak : 04.03 Asar : 14.50

Subuh : 04.13 Magrib: 17.27

Zuhur : 11.29 Isyak : 18.37

MITRA

Sentil

Gubernur Jatim Terima Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya - Prestasi yang Cettar Wali Kota Pasuruan Minta Penyaluran BST Jangan Ada Antrean - Yang penting kebagian Enam Wilayah Rawan Praktik Prostitusi, Gencarkan Operasi Pekat - Akibat tak bisa mengendalikan nafsu

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Pemerintah telah menetapkan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Satlantas Polrestabes Surabaya beserta instansi terkait melakukan penyekatan di 13 titik akses masuk Kota Surabaya dan exit tol.

“Penyekatan di 13 titik akses masuk Kota Surabaya dan exit tol ini menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dari Pak Presiden.

Yakni terkait larang mudik Lebaran 2021,” kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Chandra dikonfirmasi Bhirawa, Senin (19/4).

Penyekatan ini, dijelaskan Teddy, dilakukan bersama gabungan Polri-TNI, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Linmas. Sesuai instruksi Presiden, masyarakat dilarang untuk melakukan mudik Lebaran 2021. “Kami juga melibatkan peranan Polsek jajaran dalam penyekatan titik-titik ini,” jelasnya.

Teddy menegaskan, akan dilakukan

Penyekatan 13 Titik Masuk Kota Surabaya 1. Terminal Benowo (Polsek Pakal) 2. Terminal Osowilangon (Polsek Benowo) 3. Exit Tol Masjid Agung (Polsek Jambangan) 4. Depan PMK Sier (Polsek Tenggilis Mejoyo) 5. Ex Pasar Karang Pilang (Polsek Karang Pilang) 6. Exit Tol Gunungsari-Malang (Polsek Wiyung) 7. Exit Tol Gunungsari-Gresik (Polsek Wiyung) 8. SP3 Driyorejo Lakarsantri (Polsek Lakarsantri) 9. Depan Cito Dishub Surabaya (Polsek Gayungan) 10. Exit Tol Simo Surabaya (Polsek Sukomanunggal) 11. Exit Tol Satelit (Polsek Sukomanunggal) 12. Jl Rungkut Menanggal (Polsek Rungkut) 13. Merr Gunung Anyar (Polsek Rungkut)

 ke halaman 11

BPBD Data dan Perbaiki Ribuan Rumah Rusak Kabupaten Malang, Bhirawa Kerusakan rumah warga yang memiliki kategori rusak berat karena terdampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang, hingga Minggu (18/4) malam, tercatat 1.895 unit rumah, yang tersebar di 32 kecamatan.

Sedangkan total kerusakan rumah akibat gempa bumi, baik ringan, sedang, dan berat tercatat 8.360 unit rumah.

Rinciannya, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Bambang Istiawan, Senin (19/4), kepada wartawan, untuk rumah rusak kategori rusak sedang sebanyak 3.144 unit

Ajak Peternak Mandiri BERALIHNYA sebagian petani Kota Santri Situbondo menanam komoditas porang, tidak menggoyahkan ketangguhan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo, drh Muhammad Hasanuddin Riwansia untuk terus menanam shorgum.

Selama ini shorgum digunakan sebagai bahan pangan pengganti alternatif makanan pokok beras dan pangan ternak. Ini disampaikan Udin-panggilan akrab  ke halaman 11

Polisi Sekat 13 Titik Masuk dan Exit Tol Surabaya

drh MH Riwansia

 ke halaman 11

cahyono/Bhirawa

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto (tengah) saat ikut bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan rumah warga yang roboh, di Desa Majangtengah, Kec Dampit, Kab Malang

Pemprov Buat SOP Penanganan Korban Kekerasan pada Perempuan

Kepala DP3AK Provinsi Jatim Dr Andriyanto MKes saat membuka acara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelasanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan korban kekerasan terahdap perempuan. SOP yang dibuat DP3AK Jatim ini merupakan SOP pertama di Indonesia.

Kepala DP3AK Provinsi Jatim Andriyanto menuturkan, SOP ini sangat penting. Karena bisa menjadi acuan kabupaten/kota jika terjadi kekerasan terhadap perempuan. Melalui SOP ini kabupaten/kota bisa melakukan tindakan-tindakan apa saja yang dibutuhkan jika ada kekerasan terhadap perempuan. Mulai dari penanganan di shelter atau rumah aman hingga pendampingan aja saja yang harus diberikan.

“Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan

anak di Jatim masih cukup tinggi. Pada 2020 ada sebanyak 1.020 kasus. Bisa jadi jumlah ini lebih banyak karena tidak nampak,” ujar Andriyanto, ditemui disela acara Koordinasi dan Sinkronisasi Pelasanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, di Hotel 88 Surabaya, Senin (19/4).

Menurut Andriyanto, berdasarkan penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), satu dari tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan.

Jika di Jatim ada 20 juta perempuan, itu artinya ada sekitar 7 juta perempuan di Jatim mengalami kekerasan. Dari jumlah 1.020 kasus kekerasan yang terdeteksi di Jatim, semua kasus bisa ditangani. Namun hanya 20 persen yang bisa  ke halaman 11

Berkah Ramadan Perajin Mahkota Kubah

Pesanan Naik Dua Kali Lipat, Omzet Tembus Rp20 Juta dalam Satu Bulan Perajin mahkota kubah di Jombang kebanjiran pesanan pada Ramadan tahun ini. Hal itu bisa terjadi lantaran banyak yang mempersolek masjid maupun musala dengan mengganti mahkota kubah, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Arif Yulianto, Kab Jombang

Salah seorang perajin mahkota kubah yang merasakan manisnya order yang melimpah itu adalah Imam Mustaqin, perajin asal Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada Ramadan ini, ia banyak menerima pesanan mahkota kubah yang selama ini dipasarkan secara online.

Imam Mutaqin mengatakan, pada hari biasa ia hanya mengerjakan 10 sampai 15 buah mahkota

kubah. Namun sejak awal Ramadan hingga saat ini, pesanan terus berdatangan hingga bertambah menjadi 2 kali lipat. “Sekarang saya bisa menerima pesanan 30 sampai 35 mahkota kubah dalam satu bulan.

Itu pun masih terus berdatangan yang pesan. Naik dua kali lipat,” tuturnya, Rabu (14/4) lalu.

Menurutnya, pesanan mahkota kubah ini tidak hanya dari Kabupaten Jombang saja, melainkan juga datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti dari Sido-

arjo, Surabaya, Lamongan hingga Banyuwangi. “Ada yang diambil sendiri, ada juga yang kita kirim lewat ekspedisi,” tuturnya.

Dengan meningkatnya pesanan mahkota di tempat usaha kerajinan mahkota kubah milik pria asal Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersebut, otomatis juga terjadi peningkatan terhadap omset penjualannya. Pada bulan biasa, Imam hanya mendapatkan Rp5 Juta sampai Rp10 Juta.

“Sekarang saya mendapatkan omset Rp20 Juta lebih dalam satu bulan. Alhamdulillah ada kenai ke halaman 11

arif yulianto/bhirawa.

Imam Mutaqin tengah mengerjakan mahkota kubah pesanan konsumennya.

Selama Ramadan 2021 ini pesanan naik dua kali lipat dibanding hari biasa.

EKSEKUTIF

Selasa Legi, 20 April 2021

Halaman 2

BPPKAD Gelar Sosialisasi dan Bimtek Implementasi e BLUD

Pemkot Probolinggo Sosialisasi dan Bimtek Implementasi e-BLUD.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Probolinggo, Bhirawa Sosialisasi dan Bimtek Implementasi e-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Pemerintah Kota Probolinggo yang diinisiasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), bertempat di Puri Manggala Bhakti, Senin (19/4).

Bimtek berlangsung selama 2 hari itu (19-20/4) mengundang tim pendamping dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, perwakilan Bank Jatim Cabang Probolinggo dan pengelola keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

Hadir pula secara virtual sekaligus nara sumber dari

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Komaedi.

Kepala BPPKAD Wawan Soegyantono mengatakan giat ini adalah simulasi dan trial error implementasi e-BLUD agar efektif pelaksanaannya pada tahun anggaran 2022.

Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan rekonsiliasi perbendaharaan, akuntansi dan aset yang dilakukan secara periodik bulanan maupun tahunan.

“Ke depan akan dijalin kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, Kota Proboling-

go sebagai pilot project eBLUD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin melalui Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo menjelaskan, BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Wali Kota Habib Hadi berharap e-BLUD segera dapat diimplementasikan kepada seluruh BLUD di Pemerintah Kota Probolinggo secara efektif pelaksanaannya pada tahun 2022. Dengan demikian la-

poran keuangan BLUD dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Saya berpesan kepada BPPKAD selaku pembina keuangan BLUD lebih komperehensif melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia dan juga saya berpesan pada Dinkes P2KB selaku pembina teknis agar lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan pada BLUD,” pesannya.

Tak hanya itu, lanjutnya, Gogol menjelaskan BLUD hingga saat ini masih ditemui berbagai kendala yang secara umum, yaitu terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memahami operasional BLUD khususnya pengelola keuangan. [wap]

Wali Kota Pasuruan Minta Penyaluran BST Jangan Ada Antrean Pemkot Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan.

trie diana/bhirawa

Permakanan Di Bulan Ramadan

Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial Surabaya memberikan makanan tambahan atau Program pemberian makanan (Permakanan) diperuntukan lansia, anak yatim dan penyandang Disabilitas se Kota Surabaya. Tampak petugas pengantar permakanan selama bulan Ramadan mengantarkan 49 nasi khusus penyandang disabilitas di wilayah Kelurahan Wonokromo, Senin (19/4).

Lamongan Punya Gerakan Infaq Subuh Lamongan, Bhirawa Wakil Bupati Lamongan KH. Abdul Rouf mengungkapkan jika setiap jiwa hakikatnya memiliki sifat bakhil yang harus dilawan. Untuk itu, dirinya bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Bulan Ramadan ini mencanangkan gerakan infaq subuh.

Adanya gerakan ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengum-

pulkan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Melawan sifat bakhil memang berat, pahalanya juga besar. Melalui apel pagi ini mari kita bersedekah dengan gerakan infaq shubuh, sehingga dengan terkumpulnya uang shodaqoh dari ASN semua ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” ucap Wabup KH.Abdul Rouf kepada semua jajaran ASN di

halaman Gedung Pemkab Lamongan, Senin (19/4).

Wakil Bupati yang berlatar belakang ulamq ini juga menyampaikan harapan Bupati YES. Harapan itu adalah agar OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki program unggulan untuk segera mengunggah programnya pada aplikasi Sinolla.

Hal tersebut ditujukan agar program unggulan dapat diakses, dinikmati, dan

dibaca oleh masyarakat secara luas. Selain itu, KH.Abdul Rouf mengajak para ASN untuk turut serta mensukseskan program 100 hari kerja Bupati Lamongan dalam hal percepatan pemulihan ekonomi dengan menghidupkan kembali UMKM yang ada di Lamongan.

Seiring dengan gerakan itu, Terkait percepatan penanganan Covid-19 seperti diketahui bahwa Lamongan saat ini berada pada zona orange. [aha]

Pemantauan dilakukan supaya tidak ada antrean. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sekaligus, penerima bantuan diharapkan supaya memanfaatkan dengan baik.

Hasil pantauannya, semua penerima dan petugas penyaluran sudah menerapkan protokol kesehatan. Mulai menggunakan masker, jaga jarak dan lainnya.

“Pemantauan ini untuk memastikan penyaluran bantuan memenuhi protokol kesehatan.

Dan alhamdulillah, penerima dan petugas sudah taat serta patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Gus Ipul, Senin (19/4).

Pihaknya kembali mewanti-wanti jangan sampai ada antrean panjang. OPD terkait harus mengatur jadwal penerima bantuan. “Kalau perlu, penerima bantuan yang tidak memakai masker tidak dilayani sebelum memakai masker. Saya tidak ingin ada yang tidak pakai masker,” kata Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menghimbau masyarakat penerima bantuan tak menyalahgunakan. Tentunya bantuan itu harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

“Belanjakan sesuai dengan peruntukannya.

Yakni belanja kebutuhan pokok harus didahulukan,” urai Gus Ipul. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan, Hery Dwi Sujatmiko menambahkan total penerima bantuan se-Kota Pasuruan mencapai 18.677 penerima. Besaran masing-masing penerima Rp600.000.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat.

Bantuan ini tidak ada antrean sesuai dengan intruksi Bapak Wali Kota Pasuruan. Termasuk juga penyaluran ini selalu menerapkan protokol kesehatan,” urai Heri Dwi Sujatmiko.

Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, penerima BST sebanyak 13.292 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, jumlah penerima paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo dengan total 1.397.

Sedangkan jumlah KPM paling sedikit ada di Kecamatan Tosari, karena hanya ada 50 KPM BST. “Saat ini, bantuan dalam bentuk uang dibagikan di lokasi yang berbeda. Ada yang di pendopo Kecamatan, Balai Desa, Kantor Pos, Balai RW. Tujuannya tidak terjadi penumpukan penerima bantuan,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi. [hil]

Dishub Sosialisasikan Larangan mudik Lebaran 2021 Pemkab Bojonegoro, Bhirawa Terkait dengan keputusan pemerintah mengenai larangan mudik Idul Fitri 1442 H, Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro akan mendukung dan menjalankan keputusan pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Andik Sudjarwo menegaskan, saat ini Dishub Bojonegoro baru melaksanakan sosialisasi pelarangan mudik melalui edaran kepada masyarakat untuk diteruskan kepada Desa, Kecamatan serta perusahaan Otobus.

Sesuai tanggal pelarangan mudik yakni berlangsung dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

“Kita meneruskan SE Satgas Covid-19 No 13 Tahun 2021 tentang pelarangan mudik. Pelarangan mudik 2021 mulai tanggal 6-17 Mei mendatang,” jelasnya, kemarin (19/4).

Untuk rencana penyekatan secara teknis nantinya Dinas Perhubungan Bojonegoro bersama pihak Kepolisian dan Instansi terkait dalam waktu dekat akan segera melaksanakan.

“Selanjutnya kami menunggu regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis kegiatan larangan mudik tersebut,” ujarnya.

Ada 7 titik penyekatan perbatasan Jawa Timur, antara lain Tuban dan Rembang, Bojonegoro dan Cepu, Ngawi dan Solo, Ngawi Matingan dan Sragen, Magetan dan Karanganyar, Donorojo dan Wonogiri, serta Banyuwangi dan Gilimanuk Bali.

“Penyekatan secara teknis dalam waktu dekat akan dilaksanakan, nantinya ada tujuh titik perbatasan Jawa Timur baik Tuban dan Rembang hingga Banyuwangi dan Gilimanuk,” pungkasnya. [bas]

Bupati Terpilih Kabupaten Belu NTT Belajar Perubahan Kota Madiun Wali Kota dan Ketua TP PKK Kota Kediri Tinjau Layanan Home Care Peduli Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memiliki salah satu program unggulan yakni Home Care Peduli. Program ini telah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Sehingga Pemerintah Kota Kediri dapat melayani masyarakat secara langsung dan bisa berkelanjutan.

Untuk memastikan Home Care Peduli berjalan dengan baik, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar mendatangi RSUD Gambiran Kota Kediri, Jumat (16/4).

Di sana Wali Kota Kediri bersama Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar yang didampingi Plt Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri dr.

Fauzan Adima melihat salah satu pasien Home Care Peduli yang sedang menjalani fisioterapi di RSUD Gambiran Kota Kediri. Karena ada beberapa alat yang tidak bisa dibawa ke rumah pasien.

Pasien tersebut adalah Bagas (3) dan Rendi (2) yang didiagnosa mengalami celebral palsy, yakni ke-

terlambatan untuk respon saraf. Bagas dan Rendi merupakan anak dari pasangan Maryanto dan Suryani, warga RT 20 RW 04 Kelurahan Pakunden Kota Kediri.

Suryani pun juga mengalami celebral palsy. Sebelumnya, pasien ini pernah dikunjungi oleh Ketua TP PKK Kediri saat menjalani terapi di rumah.

Hampir tiga tahun, Bagas dan Rendi rutin menjalani terapi di Instalasi Rehab Medik dan diterapi oleh dr. Fundhi Krisna, SpKFR. Pemberian terapi ini bertujuan untuk merangsang syaraf-syarafnya.

Usai melihat proses terapi pasien Home Care Peduli, Abdullah Abu Bakar menjelaskan Home Care Peduli ini dihadirkan untuk menjemput ma-

syarakat yang enggan datang ke pelayanan kesehatan.

Meskipun sebenarnya di Kota Kediri Puskesmas sudah tersebar secara merata dan juga gratis. “Kita melihat pada saat itu banyak warga kita yang enggan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kita hadirkan Home Care Peduli,” ujarnya.

Wali Kota Kediri menambahkan saat ini yang terjadi banyak warga Kota Kediri melaporkan melalui sosial media bila ada tetangganya yang sakit agar mendapat layanan kesehatan. Home Care Peduli inilah yang nanti akan menjemput masyarakat Kota Kediri yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Alhamdulillah semua ini berjalan dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Home Care Kota Kediri. Mudah-mudahan pelayanan ini bisa bermanfaat dan melayani sampai kapanpun,” pungkasnya. [van.adv.kominfo]

Kota Madiun, Bhirawa Bupati terpilih Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur (NTT), dr Agus Taolin, jauh-jauh datang ke Kota Madiun Jawa Timur, ingin melihat sekaligus belajar terkait perubahan di Kota Madiun tersebut.

Kunjungan dr Agus diterima Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Madiun, Senin (19/4). ‘’Kami mendengar Kota Madiun sangat maju, inovatif, dan kreatif. Kami dari daerah tertinggal merasa harus belajar ke sini,’’ kata dr Agus.

Menurut Bupati Belu, ada banyak hal yang bisa ditiru untuk kemudian diterapkan di Belu. Namun, tentu dengan perpaduan kearifan lokal.

Artinya, tidak serta merta sama persis.

Seperti contoh pemanfaatan lahan yang sebelumnya tak maksimal menjadi tempat menarik. Hal itu sudah terbukti di Kota Madiun melalui Pahlawan Street Center dan Sumber Umis.

Seperti diketahui, Jalan Pahlawan dulunya hanya sekedar jalan. Sedang,

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi dan Bupati Kabupaten Belu NTT dr. Agus Taolin saling memberikan cinderamata seperti dalam foto, Senin (19/4).

Sumber Umis adalah sebuah sungai.

Keduanya menjadi tempat wisata kini. ‘’Ini (Jalan Pahlawan) sangat bagus sekali. Bahkan, boleh dikata mengalahkan ibu kota provinsi kami. Ini sangat inovatif dan berdaya guna. Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus

untuk penataan kota,’’ kata Bupati Belu memuji.

Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kunjungan Bupati terpilih Kabupaten Belu. Menurutnya, kunjungan merupakan sebuah kehormatan. Apalagi, Kabupaten Belu ada jauh di bagian timur tanah air. [dar]

LEGISLATIF Separuh Lebih Anggota Dewan Mangkir di Paripurna LKPJ Bupati Selasa Legi, 20 April 2021

Halaman 3

Jombang, Bhirawa Separuh lebih dari total 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mangkir atau tidak menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Jombang, Senin (19/ 04) tanpa keterangan apapun.

Sedianya, paripurna ini digelar untuk agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2020 dan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2021.

Dengan adanya separuh lebih dari total jumlah anggota DPRD Jombang yang tidak mengikuti paripurna ini, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi pun akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan paripurna tersebut karena tidak kuorum.

Mas’ud Zuremi menyebutkan, paripurna tersebut sudah diagendakan di Badan Musyarawah DPRD Jombang dan sudah disepakati bakal digelar pada hari Senin (19/ 04) pada pukul 09.00 WIB. “Peserta rapat paripurna adalah seluruh anggota DPRD, kalau Jombang ya 50 orang. Tapi di aturan paripurna, dibuka pertama, kalau setelah dibuka sudah mencapai kuorum, bisa dilanjut. Kalau belum kuorum, maka ditunda jangka waktu 1 jam kemudian. Kalau 1 jam kemudian dibuka kembali belum juga kuorum, maka rapat paripurna bisa ditunda 3 hari, atau menyepakati kembali pada rapat Banmus yang akan diadakan,” papar Mas’us Zuremi saat diwawancarai.

arif yulianto/bhirawa

Rapat paripurna yang digelar DPRD Jombang dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang LKPJ Bupati Jombang Tahun 2020 dan 2 Raperda Partisipatif 2021 yang ditunda karena tidak kuorum, Senin siang (19/04).

Mas’ud Zuremi sendiri mengaku tidak mengetahui secara persis alasan separuh lebih anggota DPRD Jombang yang mangkir tidak mengikuti paripurna ini.

“Lebih baik teman-teman media tanya kepada fraksi mana saja yang tidak hadir,” tandas Mas’ud Zuremi. Berdasarkan catatan yang ada, Mas’ud Zuremi membeberkan, 23 anggota DPRD Jombang hadir

dan 27 anggota DPRD Jombang lainnya tidak hadir.

Mas’ud Zuremi merinci, sejumlah anggota DPRD Jombang yang tidak hadir yakni, dari 5 anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, yang hadir yang 1orang saja yakni, Arif Sutikno yang notabene merupakan Wakil ketua DPRD Jombang.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jombang yang jumlahnya 5

orang, seluruhnya juga tidak hadir.

Demikian pula dengan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jombang, dari ke-4 orang anggotanya, seluruhnya juga tidak mengikuti paripurna tersebut.

Disusul kemudian Fraksi PKS-Perindo DPRDJombang.5anggotafraksiinitercatat seluruhnya juga tidak hadir. Sementara Fraksi Amanat Restorasi DPRD Jombang (gabungan PAN dan Nasdem), dari 4 anggotanya, 2 orang tercatat tidak hadir.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 7 orang semuanya hadir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 10 orang semuanya hadir, dan Fraksi PDI Perjuangan, dari 10 orang, hadir 3 orang,” rinci Mas’ud Zuremi.

Separuh lebih anggota DPRD Kabupaten Jombang yang tidak mengikuti rapat paripurna ini kata Mas’ud Zuremi, tidak ada keterangan sama sekali.

“Saya tidak bisa menjelaskan kalau ditanya ada apa kok tidak hadir dan seterusnya, tolong tanya kepada semua fraksi-fraksi yang saya sebut tadi,” tandas Ketua DPRD Jombang lagi.

Disinggung lebih lanjut apakah separuh lebih anggota DPRD Jombang yang tidak mengikuti paripurna ini karena faktor puasa Ramadan atau memang sengaja memboikot, lagi-lagi Mas’ud Zuremi menjawab tidak mengetahui alasannya. [rif]

Komisi E Dukung Penuh Pembelajaran Tatap Muka DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan para pelajar di Jawa Timur untuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) semakin memuncak.

Dilansir hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) yang melibatkan 1.070 anak muda di 38 kabupaten/kota se-Jatim menyebutkan, 77,4 persen responden berharap agar mereka bisa kembali belajar tatap muka.

19,3 persen masih merasa nyaman dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Sedangkan 12,7 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, Deni Wicaksono, mengatakan, saat ini memang mayoritas pelajar ingin kembali belajar secara tatap muka di sekolah.

“Saya juga sudah diskusi dengan ratusan pelajar lewat virtual, semuanya bilang kangen sekolah. Pembelajaran tatap muka bagaimana pun melahirkan experience yang berbeda dibanding daring,” ujarnya, Senin (19/4).

Lebih dari setahun mengikuti pembelajaran jarak jauh, lanjut politisi PDI

Perjuangan itu, telah membawa banyak konsekuensi bagi pelajar. Dia menyebut, kajian Bank Dunia yang menyatakan, penutupan pembelajaran di sekolah memicu penurunan nilai ujian rata rata hingga 25 persen. Pandemi ini juga menurunkan efektivitas tahun sekolah dasar yang dicapai anak: dari 7,9 tahun menjadi 7,3 tahun.

“Riset-riset global, termasuk dari UNICEF menyebutkan pandemi berpotensi menurunkan kompetensi dasar siswa

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

karena menurunnya waktu kualitas belajar,” ujar Deni.

Deni mendukung penuh dilaksanakannya PTM yang oleh Mendikbud ditargetkan berlangsung di semua sekolah pada Juli 2021. Saat ini, dari dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, yang belum melaksanakan PTM adalah Kota Surabaya, Kota-Kabupaten Kediri, dan Kota Malang.

Adapun kabupaten/kota yang sudah melaksanakan PTM, semuanya dilakukan

terbatas, hanya 25-50 persen kapasitas kelas yang dipakai.

PTM, papar Deni, sangat penting untuk menjaga akselerasi kualitas sumberdaya manusia (SDM). Meski demikian, Deni menggarisbawahi empat hal yang sangat penting diperhatikan.

Pertama, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. “Saya paham semuanya kangen sekolah, kangen belajar di kelas, kangen cerita bapak/ibu guru, tapi protokol kesehatan tidak boleh ditawar,” ujarnya. [geh]

Manajemen Persebaya Keberatan Tarif Sewa Baru Stadion GBT

andre/bhirawa

Hearing Pansus Retribusi GBT Gelora Bung Tomo antara manajemen Persebaya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Kepala Dinas Kominfo Jatim Benny Sampir Wanto saat kordinasi terkait program Jatim Satu Data.

Mantapkan Program Satu Data, Wagub Jatim Kunjungi Dinas Kominfo Jatim Pemprov Jatim terus memaksimalkan upaya untuk memantapkan program satu data atau big data Jatim. Terkait hal itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mendatangi kantor Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Prov. Jatim, di Jl Yani 242-244 Surabaya, Senin sore (19/9).

“Kami perlu menindaklanjuti petunjuk dari Ibu Gubernur Jatim tentang program satu data atau big data Jatim yang sejak awal menjadi program Gubernur Jatim sejak awal dilantik, yakni dapatnya dilakukan sinkronisasi data antar OPD di jajaran Pemprilov.

Jatim dengan baik, yang selanjutnya dikumpulkan dan dikelola oleh Dinas Kominfo Jatim,”ujar Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak usai rapat koordinasi dengan jajaran Diskominfo Prov. Jatim.

Ia menjelaskan saat ini pengumpulan data telah dilakukan dan dikoordinasikan Dinas Kominfo Jatim, untuk selanjutnya dimasukan dalam data warehouse. Di warehouse ini, data dipilah-pilah dalam berbagai variabel sehingga bisa dianalisa sesuai kebutuhan dan prioritas Pemprov Jatim.

Dicontohkan, dengan sistem data yang dibangun pada akhir tahun 2019, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka pada tahun 2020, Diskominfo Prov. Jatim dapat melakukan pemadanan data peneriman bantuan sosial sehingga tidak di-

DPRD Surabaya, Bhirawa Persebaya terancam tak bisa bermain di kandang sendiri ketika mengarungi kompetisi Liga Indonesia 2021, Juli mendatang. Sebab, manajemen tim kebanggaan warga Surabaya ini keberatan dengan tarif sewa baru Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Dalam raperda baru yang belum digedok, tarif sewa GBT untuk kegiatan bersifat komersial sebesar Rp22 juta per jam dan Rp444.632.000 per hari. Sementara tarif sewa GBT sebelumnya (berdasar Perda No 13/ Tahun 2010) sebesar Rp30 juta. Jadi ada kenaikan 1.000 persen.

Sementara pendapatan Persebaya sendiri, jika menghadapi laga biasa

bisa meraih pendapatan Rp900 juta lebih atau hampir Rp 1 miliar. Namun, kalau laga bigmatch seperti lawan Persib Bandung, Arema atau Persija bisa menghasilkan Rp1,3 miliar.

“Kalau raperda itu digedok dan angka itu masuk, tentu akan sangat memberatkan Persebaya. Pengeluaran kita akan semakin besar,” ujar Sekretaris Persebaya Ram Surahman, Senin (19/4/2021).

Alternatifnya, menurut Ram, panggilan Ram Surahman, manajemen akan menghitung kemampuan keuangan yang dimiliki. Apakah Persebaya bisa memakai Stadion GBT dengan tarif Rp22 juta per jam atau Rp444.632.000 per hari.

Atau alternatif lainnya yang lebih rasional yakni pindah ke stadion lain yang bisa menampung sesuai kemampuan Persebaya. Sebab, selama pandemi Covid-19 tak ada tim yang untung karena tidak ada pemasukan dari penonton.

Atau bisa saja, menurut Ram, Persebaya tetap mengambil tarif sesuai raperda, tapi konsekuensinya Bonekmania, sebutan suporter Persebaya, yang bakal terdampak.

Lantaran harga tiket bisa naik berlipat-lipat. Harga tiket selama ini ekonomi Rp50 ribu dan Rp100 ribu.

“Raperda ini kan belum final, kami berharap ke depan kepentingan Persebaya terakoomodir dan kepentingan Pemkot Surabaya tidak sampai melanggar aturan. “ Ya, kami harapkan ada solusi terbaik sehingga Persebaya bisa memakai GBT,” tandas Ram. Idealnya berapa tarif sewa GBT? Ram menuturkan, manajemen Persebaya menawarkan dan yang memungkinkan sekali yakni Rp100 juta, tidak hitungan per jam.

“Kami berharap Pemkot Surabaya tidak melihat Persebaya semata-mata perseroan murni. Kami juga mengemban misi sosial yang tidak bisa diukur dengan materi. Saat pandemi Covid19, kami membuat Pelangi Hijau Surabaya, misi sosial yang tak ada di perseroan murni, “ tandas dia. [dre]

Pegiat Seni Lesu, Komisi IV Panggil Satgas Covid-19

temukan adanya duplikasi atau double penerimaan dana bansos.

“Melihat kesuksesan di tahun 2020 tersebut, Ibu Gubernur terus mengembangkan satu data Jatim pada tahun 2021 ini,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini sambil menambahkan tindak-lanjut telah Dinas Kominfo Jatim.

Diantaranya, melalui penerbitan surat ke OPD di jajaran Pemprov. Jatim untuk segera mengumpulkan daftar data per OPD maksimal tanggal 30 april 2021.

Dari daftar data yang diserahkan kepada Diskominfo. Prov. Jatim ini, lanjut Wagub Emil Dardak, akan dimunculkan data yang sudah teranalisa dan dimunculkan dalam

sebuah dash board data yang pimpinan Pemprov. Jatim beserta seluruh KaOPD dapat memanfaatkan data tsb.

Bahkan, sebagai data yang bersifat terbuka atau open data dapat diakses oleh masyarakat. “Evaluasi kami terhadap sistem big data yang sudah dibangun Pemprov. Jatim ini sudah cukup bagus “pungkasnya.

Wagub Jatim Emil Dardak mengakui pencapaian satu data/big data Jatim dilakukan secara gradual sesuai prioritas program. Hadir dalam kegiatan rakor ini a.l. Kadiskominfo. Prov. Jawa Timur, Benny Sampir Wanto, Sekretaris Diskominfo Prov. Jatim, dan Kabid.

Aplikasi dan Informatika. [tam*]

hartono/bhirawa

Tampak Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar saat menerima perwakilan Pegiat Seni Budaya Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya keluh kesah para pegiat seni budaya di Kabupaten Blitar, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan segera memanggil Satgas Covid-19 untuk mencari solusi bersama.

Bahkan sebelumnya Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar telah mendengarkan keluh kesah para pegiat seni budaya selama masa pandemi Covid-19 yang disampaikan melalui audiensi yang

digelar bersama Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), Jumat (16/4) kemarin.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, mengatakan untuk menindaklanjuti keluh kesah pegiat seni budaya Kabupaten Blitar ini direncanakan pekan depan juga akan mengundang Satgas Covid-19.

“Sebab Disparbudpora ternyata tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan atas permasalahan pegiat seni budaya,” kata Sugeng Suroso.

Lanjut Sugeng Suroso, dari masuakn yang diterimanya para pegiat seni budaya mengharapkan adanya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, mengingat setahun lebih mati suri akibat terdampak Pandemi Covid-19.

“Disisi lain mereka juga mempertanyakan belum diperbolehkannya menjalankan aktifitas seni budaya, dan beberapa tempat juga sudah ada warga yang menggelar hajatan, sehingga ini yang akan kita fasilitasi untuk mencari solusi terbaik dan tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Sugeng, pihaknya juga berharap setelah nanti ada audiensi yang melibatkan Satgas Covid-19 ada solusi pasti bagi pegiat seni budaya, apalagi selama ini keluh kesah ini karena kondisi ekonomi mereka juga terganggu. [htn]

OPINI

Selasa Legi, 20 April 2021

Milad PKS ke 19 (20 April 2021)

TAJUK

Konsumsi Halal Thayyibah PENGAWASAN makanan masih patut dilanjutkan oleh Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di seluruh daerah. Konsumsi selama Ramadhan (sampai Idul Fitri), bukan sekadar makanan halal. Melainkan juga harus memenuhi syarat “thayyibah,” bermutu (secara takaran gizi), dan bukan makanan basi (kadaluwarsa). Namun seiring pertambahan konsumsi Ramadhan (sebagai jamuan saat buka puasa), syarat “thayyibah” sering terabaikan.

Realitanya, masih sering ditemukan bahan pangan dalam kemasan telah kadaluwarsa, terjual di berbagai toko, dan supermarket, sampai warung pinggir jalan. Masyarakat konsumen patut waspada terhadap bahan pangan maupun makanan siap santap telah kadaluwarsa, basi. Tidak “thayyibah,” bisa menjadi haram dikonsumsi maupun di-perjual belikan. Aparat pemerintah, terutama BPOM, serta Kepolisian, tidak boleh mengendur. Razia seyogianya selalu digelar, mengamankan bahan makanan.

Hasil razia di berbagai daerah masih banyak ditemukan makanan tidak layak konsumsi. Biasa setiap bulan Ramadhan (dan tahun baru), semakin banyak ditemukan bahan kimia berbahaya tercampur dalam makanan siap saji (dalam kemasan). Juga makanan yang terhidang di rumah makan.

Tak terkecuali untuk hidangan siapan takjil buka puasa. Kekhawatir-an semakin besar. Karena tidak mudah lagi kongkow sambil menyantap makanan di warung, memanggil gerobak keliling, maupun di restoran.

Berbagai bumbu masak, dengan ragam menu masakan telah banyak dipasarkan. Tetapi masakan sendiri (di rumah) juga harus cermat memilih bahan pangan. Berdasar hasil sidak BPOM di berbagai pasar, diketahui banyak bahan pangan tidak layak konsumen. Antara lain, bumbu masak dengan kandungan bahan kimia sangat berlebihan. Juga daging gelonggongan, dan ayam tiren (bangkai mati kemarin). Juga banyak terjadi modus pemalsuan, kandungan tidak sesuai ingredient (isi dalam kemasan).

Banyak pula yang mengandung bahan kimia beracun. Beragam senyawa terlarang (karena membahayakan) dicampur dalam menu makanan. Berfungsi menambah rasa, pengawet dan pemicu selera (warna dan aroma). Diantaranya zat jenis rhodamin-B, bersifat karsinogen (pemicu timbulnya kanker).

Selain itu juga banyak makanan mengandung bahan pewarna tekstil, bahan pengawet serta boraks sampai formalin. Tetapi yang paling banyak ditemukan adalah makanan dalam kemasan kadaluwarsa.

“Razia” bahan pangan, rutin dilakukan Pemerintah kabupaten dan kota. Namun kasusnya terus berulang-ulang. Boleh jadi, disebabkan hukumannya sangat ringan. Setiap tahun, masih banyak ditemukan makanan kemasan mengandung bahan beracun berbahaya. Peredarannya bukan hanya di pasar tradisional, melainkan juga di supermarket sampai hypermarket dan restoran. Sedangkan miras (minuman keras). banyak ditemukan miras di warung pinggir jalan.

Secara lex specialist terdapat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada pasal 4 huruf b, dinyatakan tujuan penyelenggaraan pangan, adalah “menyediakan pangan yang beraneka ragam, dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.” Terdapat frasa persyaratan keamanan, mutu, sehingga setiap yang beredar wajib aman, dan bermutu.

Pada pasal 67 ditambahkan keamanan, dan tidak bertentangan dengan agama, dan budaya masyarakat (halal, dan diproses wajar). Pada ayat (2), dinyatakan, “Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.” Lebih lanjut juga telah diterbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Sedangkan dalam lampiran, PP juga mengatur Golongan dan jenis Bahan Tambahan Pangan (BTP). Terdapat 27 golongan, yang dirinci dalam 450 BTP. Yang terbanyak golongan stabilizer (penstabil sebanyak 104 jenis BTP). Serta emulsifier (pengemulsi, 80 jenis BTP). Maka pemerintah wajib menggaransi bahan konsumsi bernilai halal, dan “thayyibah.” [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat MASALAH ketahanan pangan merupakan salah satu masalah yang cukup serius harus terkaji dan tertangani dengan baik. Sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan itu sendiri. Sehingga, logis adanya jika ketahanan pangan mutlak untuk diwujudkan.

Pasalnya, melalui ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula. Wajar adanya, jika masalah ketahanan pangan tidak akan lekang menjadi perhatian pemerintah dan publik.

Berbicara ketahanan pangan, dari aspek ketersediaan, diantaranya meliputi jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga.

Ketersediaan pangan dibagi menjadi dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa masalah ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Adapun, acuan regulasinya berdasarkan keputusan BKP Nomer 82/KPTS/ RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga.

Berangkat dari kenyataan itulah, tidak salah jika Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga (PK). Pasalnya, PK dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan tersebut dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Melalui pertanian keluarga itulah, besar harapan kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional. Pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, (Republika, 14/4/2021).

Itu artinya, pendirian pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Ideal adanya, jika pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda) yang tersebar di negeri ini. Selebihnya, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua itu, tentu tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan usaha tani di daerah khususnya PK demi menuju ketahanan pangan masyarakat.

Harun Rasyid Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Oposisi PKS dan Keniscayaan Demokrasi Meskipun sempat dilanda “badai politik”, dengan eksodusnya para petinggi partai : Anis Matta, dkk, yang kemudian mendirikan partau baru : Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), namun tidak terlalu berpengaruh pada tingkat elektabiltas Partai Keadilan Sejahtera (PKS.

P

ada Pemilu 2019 lalu, PKS meraup suara 8,21%. Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding pemilu 2014, yang meraap 6,79%. Pada Pemilu 2019, PKS adalah salah satu partai dengan tingkat pertumbuhan politiknya cukup signifikan dibanding partai-partai lainnya. Pada Pemilu Presiden 2019, PKS mengusung Prawobo-Sandi dan kalah.

Pasca Pemilu 2019, PKS memutuskan sikap politiknya dengan oposisi.

Sikap politik oposisi ini diambil, mengingat enam dari sembilan partai tidak terlibat atau bergabung dengan partai koalisi pemerintahan JokowiMakruf, termasuk partai Gerindra yang tokohnya, Prabowo, didapuk menjadi Menhan. Jika dikalkulasi, partai koalisi pemerintahan Jokowi mendapatkan suara mayoritas di Parlemen, yakni hampir 80%. Tepatnya 78 persen (448 kursi) dan oposisi hanya memiliki kekuatan sebesar 22 persen.

Dengan dukungan kekuatan parlemen yang super jumbo, maka pemerintahan Jokowi-Makruf akan sangat mudah untuk membuat dan mengeksekusi kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya bagi kekuataan oposisi, tidak akan berimbang dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.

Besarnya kekuatan koalisi dan minimnya jumlah kekuatan oposisi di parlemen akan berpotensi besar terhadap hadirnya pemerintahan otoritarianisme. Pemerintahan tanpa kontrol dan kritik. Dengan modal dukungan parlemen yang sangat besar tersebut, Jokowi-Makruf bisa saja membuat dan mengekskekusi kebijakan-kebijakan “semau gue”.

Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh kelompok pro demokrasi. Pemerintahan “Orde Baru” akan lahir

D

semakin kuat. Sejarah orde baru kiranya bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ketiadaan oposisi menjadikan negara menjadi kuat, kekuasaan semakin mengerucut pada dengan wajah baru. Dan satu orang atau sekelomdampaknya lanjutanpok elit. nya, ini sangat berbahaya Sikap politik yang didan akan mengancam Oleh : ambil PKS (baca: opokehidupan demokrasi Umar Sholahudin sisi), setidaknya bisa Indonesia. menyelamatkan bangsa ini jatuh pada jurang Oposisi PKS dan demokrasi yang lebih daKeniscayaan Demokrasi lam. Dalam negara demokratis, secara Dalam demokrasi; oposisi adalah fatsun politik, parpol yang kalah dalam sebuah keniscayaan. Hadirnya kel- Pemilu otomatis menjadi partai oposisi ompok dan kekuatan oposisi (baik atau menjadi kekuatan kontrol dan pedi parlemen maupun di masyarakat) nyeimbang atas Parpol penguasa. sangat dibutuhkan untuk menghindarDalam konteks ini, langkah politik kan bangsa ini kembali ke rezim oto- PKS dapat disebut sebagai langkah riatarianisme. Demokrasi mesti butuh politik sangat elegan dan lebih beroposisi, sebagai kekuatan pengimbang martabat daripada berkoalisi. Nadan pengontrol kebijakan dan jalan- mun demikian, oposisi PKS, secara nya pemerintahan. Kekuatan oposisi kuantitas sangat lemah sehingga akan merupakan salah satu pilar demokrasi kurang efektif untuk mengontrol yang memilki peran sangat strategis, di kekuasaan presiden dan jalannya samping sebagai kekuatan pengimbang pemerintahan lima tahun ke depan, dan pengontrol, juga memiliki peran khususya di palemen. Namun bukan dalam upaya memberdayakan dan men- berarti tidak bisa dilakukan dan dididik secara politik potensi masyarakat. manfaatkan seoptimal mungkin oleh Praktik depolitisasi dan deparpolisasi PKS. Jika sikap oposisi PKS dilakuyang berlangsung selama 32 tahun yang kan secara konstruktif dan konsisten, dijalankan Orde Baru telah menjadikan maka oposisi PKS tidak hanya untuk rakyat tidak berdaya secara intelektual menjaga nalar demokrasi yang sehat, (baca: kritis) dan politik dan demokrasi tetapi secara politik dapat mendatangtak bisa berkembang dengan baik dan kan berkah politik bagi PKS. Salah sehat. Kekuatan rakyat hanya diman- satunya adalah insentif elektoral. faatkan dan dipermainkan oleh rezim berkuasa untuk memproduksi dan Insentif Elektoral mempertahankan kekuasaannya. Ini Sikap politik oposisi PKS yang diyang kemudian memunculkan perfor- jalankan selama ini, setidaknya telah mance pemerintahan yang otoriter dan membuahkan hasilnya saat ini, yakni sentralistik. Sebaliknya pada saat yang tingkat elektabilitasnya mengalami sama terjadi pengkuburan demokrasi. pertumbuhan cukup signifikan. Sejak Kekuatan oposisi jangan sampai me- 2020 lalu, beberapa lembaga survei nyusut, karena jika menyusut, maka itu seperti LSI, Voxpol, Charta Politca, akan dapat menguburkan demokrasi, dan Litbang Kompas, secara berkala memunculkan otoritarianimse baru. me-release elektablitas partai-partai.

Karena, ketika negara tidak ada kekua- PDI-P masih menjadi partai nomor tan kontrol (baca:oposisi), negara akan wahid. Dari survei-survei tersebut,

menempatkan PKS pada posisi lima besar. Sebut saja misalnya, survei Litbang Kompas februari 2021 lalu, menempatkan PKS (5,4%) diurutan ke empat di bawah PKB (5,5%), Voxpol menyebut 7,6%, LSI menyebut 8,15, dan Charta Politica menyebut Juli 2020 : 8,1%, dan 2021 triwulan I : 8,2%). Dari data-data tersebut, para Pollters, menyebut PKS merupakan satu-satunya partai yang memiliki grafik elektabilitas yang meningkat dibandingan dengan partai lainnya.

Selama ini, PKS dinilai publik cukup konsistens dalam menyuarakan sikap oposisinya. Hal ini bisa dilihat dari sikap kritisnya terhadap isu-isu aktual dan kontroversial, di antaranya RUU KPK, RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, Perppu Covid-19, dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Namun demikian, insentif elektoral PKS ini tidak hanya berkah dari sikap politik oposisinya, melainkan juga karena soliditas internal organsasi dan sepak terjang di masyarakat. Perubahan logo partai yang lebih fressh, dan jargon baru yang lebih membumi; “Bersama Melayani Rakyat”, dipercaya semakin menguatkan elektabilitas partai. PKS juga dinilai publik partai yang cukup konsisten menjaga citra partai yang simpatik dan santun. Masyarakat tertarik bukan karena nilai figuritas yang ditonjolkan partai, namun lebih karena faktor konsistensi dan kolektivitas partai dalam membangun citra diri dengan slogan “Bersama Melayani Rakyat”. Ini bukan hanya basa-basi politik saja.

Berbagai kegiatan peduli sosial terus dilakukan PKS, baik pada saat Pemilu maupun di luar Pemilu. Selamat Milad ke 19, semoga PKS menjadi partai yang amanah, harapan dan dambaan masyarakat Indonesia.

matan (Panitia Pemilihan Pemilu telah muncul Kecamatan/PPK), tingkat begitu kuatnya pada desa (Panitia Pemungutan Pemilu 2019 lalu keSuara/PPS), dan petugas tika Pemilu serentak yang ada di TPS (Kelomuntuk lima surat supok Penyelenggara Peara menyebabkan para mungutan Suara/KPPS). penyelenggara teranDari 1930 anggota PPK cam kelelahan yang (Panitia Pemilihan Kemenyebabkan mereka camatan) yang ada di 19 meninggal dunia dan Oleh: kabupaten/kota yang mesakit. Sejumlah 894 Nurani Soyomukti nyelenggarakan Pilkada petugas Kelompok Pedi Jawa Timur, ada 6 yang nyelenggara Pemunmeninggal dunia. Dari gutan Suara (KPPS) 14.367 anggota PPS di meninggal dunia dan 4.789 Desa/Kelurahan di 19 kabupa5.157 petugas KPPS sakit.

Demikian juga dalam Pemilihan ten/kota, ada 17 orang yang meninggal.

Serentak tahun 2020 yang baru saja Dari total 340.249 orang petugas KPPS berakhir. Keselamatan dan kesehatan di 19 kabupaten/kota di Jatim yang badan adhoc menjadi isu sentral yang tersebar di 48.607 Tempat Pemungutan cukup menguras tenaga dan pikiran. Suara (TPS), ada 5 yang meninggal.

Isu keselamatan di era pandemik Upaya pencegahan penularan virus Covid-19 agar Pilkada tidak mela- memang sudah diantisipasi oleh KPU hirkan adanya ‘cluster’ baru telah dengan menerapkan protokol kesehatan. menyebabkan penyelenggara harus Melakukan tes swab bagi penyelenggara menjalankan tugas ganda. Di satu dan rapid tes untuk panitia ad hoc merusisi harus mengurusi teknis-teknis pakan tindakan yang berhasil membuktiPemilihan, tapi pada sisi yang lain kan bahwa “cluster” di penyelenggaraan juga harus mengurusi pelaksanaan Pilkada 2020 hampir tidak ada.

Meskipun demikian, keselamatan protokol kesehatan. Dua hal itu ada aturannya, ada pelaksanaan teknisnya, dan kesehatan panitia dalam pelaksajuga pengadaan barang dan perleng- naannya tahapan Pemilu tahun 2024 kapan masing-masing. Bukan hanya tampaknya masih akan menghantui. mengurusi pengadaan dan pemasang- Sebab, untuk saat ini dan tahun-tahun an alat peraga kampanye (APK) dan ke depan, masyarakat Indonesia masih bahan kampanye (BK), surat suara, akan dibayangi penularan Covid-19. kotak suara, formulir-formulir dan Menjalankan kegiatan teknis pemilu perlengakapan pemilihan lainnya, dan pemilihan sekaligus sudah mengtapi juga belasan item alat kesehatan, uras tenaga dan pikiran. Apalagi juga alat pelindung diri, dan barang umum harus masih mengurusi pelaksanaan terkait lainnya. SDM Pemilihan pencegahan penularan virus dengan dibebani dengan dua jenis kebutuhan melakukan protokol kesehatan.

Pengadaan barang dan jasa dua barang dan kegiatannya.

Meskipun kekhawatiran bahwa kali lipat, pendistribusiannya, bahkan akan tercipta “cluster” baru di masa ketika perencanaannya juga sudah pandemik ternyata tidak terbukti, tapi menguras pikiran. Pikiran yang penat setidaknya Pilkada Serentak 2020 juga itu sendiri juga mempengaruhi daya masih diwarnai dengan berita duka tahan tubuh. Kesehatan fisik akibat tentang tenaga ad hoc yang meninggal beban pikiran yang berat ini juga dan sakit. Dari data KPU Jawa Timur rentan untuk sakit. di Divisi yang menangani SDM, seperti Pemilu 2019 lalu, didapatkan data Profesional dan Berintegritas Berbicara kualitas SDM kepemibahwa masih saja ada kasus sakit dan meninggalnya panitia di tingkat keca- luan tentunya tak lepas dari upaya

menjaga profesionalitas dan integritas penyelenggara. Hal ini juga menjadi tantangan pada Pemilu 2024.

Catatan tentang ketidakprofesionalan Pilkada 2020 juga masih menunjukkan adanya kasus-kasus yang membawa penyelenggara pada sidang etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dan sidang etik oleh panitia ad hoc atas tuduhan penyimpangan etika penyelenggaran yang dituduhkan pada panitia oleh masyarakat.

Meskipun tidak semuanya terbukti melakukan pelanggaran, tapi setidaknya ada kasus-kasus yang bisa dicatat di mana penyelenggara pemilihan terbukti melakukan pelanggaran etika yang menyebabkan mereka dikenakan sanksi, baik sanksi peringatan atau pemberhentian.

Catatan dari Jawa Timur misalnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika yang paling fenomenal dan menjadi catatan dari perilaku penyelenggara yang menjadi trend adalah kasus asmara dan pelecehan seks. Dua kasus di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngawi dan KPU Kota Surabaya menjadi catatan bahwa ternyata tuntutan untuk menjaga etika dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu itu memang harus diperhatikan.

Beberapa catatan itu tentunya harus dipertimbangkan dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Tingkat kerumitan teknis dan bena kerja yang lebih berat tentu membutuhkan penataan kualitas SDM yang harus dimanajemeni dengan baik. Melalui penyusunan regulasi teknis, pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang lebih massif dan intensif dibanding sebelumnya, diharapkan kecakapan penyelenggara meningkat untuk mengimbangi tantangan politis dan teknis yang baru menuju tahun 2024.

Dosen Sosiologi FISIP Univ.

Wijaya Kusuma Surabaya, Kandidat Doktor FISIP Unair Surabaya

Mempersiapkan SDM Pemilu Serentak 2024

engan dicabutnya Revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dari Prolegnas oleh DPR, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 akan didasarkan pada UU 7 Tahun 2017 (untuk pemilu presiden dan legislatif) dan UU 10 Tahun 2016 (untuk pemilihan kepala daearah), serta Putusan MK terkait dengan kedua UU tersebut.

Sebagai konsekuensi dari tiadanya pembahasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu itu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang melakukukan pembahasan intensif terkait perencanaan tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kemungkinan besar, dalam tahun 2024 akan ada dua pemungutan suara untuk Pemilu serentak dan Pilkada serentak dalam satu tahun.

Pemilu serentak akan digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Sedangkan surat suara Pilkada Serentak untuk gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Sehingga dalam satu tahun akan ada tujuh surat suara.

Keselamatan Kerja Penyelenggara Sebagai sebuah ‘gawe’ besar demokrasi elektoral yang akan menjamin rakyat memilih sejumlah calon pada tujuh jenis surat suara tersebut, tentunya dibutuhkan manajemen kepemiluan yang lebih terencana dan detail. Tahapan pelaksanaan, selain mempertimbangkan alur waktu untuk tiap-tiap program dan jadwal, juga harus mempertimbangkan hal penting lainnya, termasuk sumber daya manusia (SDM) penyelenggara kepemiluan.

Isu keselamatan penyelenggara

Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Sosialisasi-Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia (SDM)

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Desak Dishub Tangani Kebocoran Retribusi Parkir Alun-alun Batu Halaman 5

Selasa Legi, 20 April 2021

Kota Batu, Bhirawa Komisi C DPRD Kota Batu menyoroti pendapatan retribusi parkir tepi jalan di kawan Alun-alun Kota Batu selalu berada di bawah target. Karena itu mereka mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) segera melakukan terobosan. Di antaranya, penerapan parkir elektronik untuk adanya oknum juru parkir (jukir) yang tak pernah memberikan karcis parkir.

Dengan menerapkan sistem parkir elektronik di kawasan Alun-alun Kota Batu maka besarnya kebocoran retribusi parkir di kawasan ini akan tertangani.

Hal itu memantik sorotan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari. Politisi PDIP itu meminta agar Dishub Kota Batu melakukan terobosan. “Agar perolehan retribusi parkir dapat maksimal, kita mengusulkan penggunaan palang pintu parkir elektronik. Dengan begitu dapat menekan kebocoran karena dapat merekam jumlah kendaraan yang masuk untuk parkir,” ujar Khamim, Senin (19/4).

Ia menjelaskan bahwa selama ini parkir di tepi jalan memang jadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Akibatnya retribusi parkir selama ini tak pernah mencapai target. Padadal di seluruh wilayah Kota Batu, kantong-kantong parkir selalu ramai dan tak pernah sepi pengunjung. Salah satu di antaranya adalah Alun-Alun Kota Batu.

Ia berpendapat, kebocoran ini karena oknum jukir tak pernah

memberikan karcis. Tanpa bukti pembayaran retribusi itu sulit untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang parkir, dan juga pendapatan yang diterima dari retribusi parkir.

Tercatat pada sejak tahun 2018 lalu kunjungan wisatawan mencapai 6,5 juta wisatawan. Saat itu tercatat nilai PAD retribusi parkir di tepi jalan mencapai 16,5 persen atau kurang lebih Rp 247 juta. Padahal besar retribusi parkir yang ditargetkan sebesar Rp. 1,5 miliar.

Sedangkan tahun 2019 dari target yang sama hanya mencapai 13,83 persen hingga bulan Oktober 2019. Padahal saat itu kunjungan wisatawan mencapai sekitar 7 juta wisatawan dan terdapat sekitar 330 titik parkir. Pada tahun 2020 dari target retribusi parkir di tepi jalan

yang dipatok sebesar Rp 1,5 miliar hanya terealisasi Rp 228,6 juta. Namun untuk tahun ini pendapatan parkir ta memenuhi target akibat adanya pandemi Covid-19.

Ke depan, sistem parkir elektronik dengan palang pintu ini tidak akan membuat para jukir kehilangan pekerjaan. Para jukir yang saat ini sudah mengelola parkir di Alun-Alun Kota Batu akan tetap menjadi pengatur kendaraan yang parkir dan keluar masuk.

“Jadi para jukir ini tetap masih tetap bekerja, dan untuk teknis bisa dibicarakan dengan Dishub,” tambah Khamim. Dengan sistem parkir ini maka seluruh akses pintu masuk ke Alun-Alun Kota Batu akan diberi palang pintu. Yaitu, di Jl Kartini, Jl Sudiro, dan Jl Munif.[nas]

LINTAS PELAYANAN

482 Abang Becak Dapat Bingkisan Sembako di Bulan Ramadan Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 482 abang becak yang tiap hari mangkal di pasar Kec Krian dan di pasar Sepanjang Kec Taman, telah mendapatkan bingkisan paket Sembako dari lembaga amil zakat, Nurul Hayat Sidoarjo. Menurut Brand Manager Nurul Hayat Sidoarjo, Riza Afif, untuk para abang becak di wilayah Kec Taman, sudah diserahkan Minggu (18/4) akhir pekan kemarin. Sementara untuk abang becak di wilayah Kec Krian, Senin (19/4) kemarin. “Selain untuk abang becak, bingkisan paket Sembako ini juga untuk para pedagang kaki lima,” komentar Riza, Senin (19/4) kemarin.

Kegiatan sosial seperti ini, menurut Riza, rutin dilakukan oleh Nurul Hayat Sidoarjo menjelang Bulan Ramadan. “Bukan tanpa alasan kami memberi beberapa jenis Sembako tersebut. Karena sampai hari ini, moda transportasi becak semakin ditinggalkan penggunanya. Bahkan beberapa ada yang sudah menjual becaknya. Dikarenakan penumpang semakin sepi, tidak bisa menjadi tumpuan mencari nafkah untuk keluarga mereka,” tutur Riza.

Dalam bingkisan paket Sembako yang diberikan, didalamnya berisi diantaranya beras, minyak, gula dan makanan siap saji lainnya. “Kami berharap bingkisan ini bisa menjadi makanan saat mereka sahur dan berbuka puasa,” lanjut Riza. [kus]

RSUD Bangil Punya Layanan Driver Motor Ambulance Pasuruan, Bhirawa RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan meluncurkan Bangil Emergency Service Team (Best). Sebuah layanan penjemputan pasien gawat darurat, yakni satu unit motor ambulance siap datang ke rumah pasien yang mendadak sakit serta butuh cepat dilarikan ke rumah sakit. Petugas pengendara juga memiliki keahlian dalam penanganan kegawat daruratan vase pertama.

“Bangil Emergency Service Team ini difungsikan sebagai driver motor ambulance. Petugas inilah yang nanti akan datang terlebih dahulu ke rumah pasien untuk memberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit,” urai Direktur RSUD Bangil, dr Arma Roosalina, Senin (19/4).

Begitu petugas sudah melakukan pertolongan pertama, para pasien langsung dibawa ke dalam ambulance Best serta langsung dilarikan ke IGD (instalasi Gawat Darurat). “Pasien diberi pertolongan awal dahulu oleh perawat kami. Kemudian, langsung dibawa ke ambulance untuk dilarikan ke IGD sampai benar-benar mendapatkan penanganan selanjutnya,” kata Arma Roosalina.

Layanan Best itu, keluarga pasien bisa menghubungi Call Center Emergency di nomor 6435999 atau 6435990. Nomor tersebut bersifat oncall 24 jam, sehingga kapanpun bisa dihubungi.[hil]

Jajaran Satlantas Polres Situbondo saat membagikan takjil berbuka puasa dan beberapa masker kepada pengguna jalan raya.

Ramadan, Satlantas Intens Berbagi Makanan untuk Buka Puasa Situbondo, Bhirawa Jajaran Satlantas Polres Situbondo kembali melaksanakan patroli menyambut berbuka puasa ramadan atau biasa disebut ngabuburit di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Situbondo dan seputaran alun-alun Kota Situbondo kemarin (18/4).

Kegiatan religius ini dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah bersama jajaran personil Satlantas Situbondo. Sejumlah nasi kotak untuk berbuka puasa dan beberapa masker diberikan kepada

Puncak Peringatan Harjakapro di Masa Pandemi Dilaksanakan Sederhana Sebagai puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke275, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dilaksanakan secara sederhana di situasi pandemi Covid-19 melakukan ziarah ke makam Bupati Probolinggo pertama Kiai Djoyolelono, Minggu (18/4) malam di pemakaman Kampung Sentono Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo.

Kegiatan ziarah ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari, Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo serta segenap pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Ziarah ini diawali dengan pembacaan Surat Yaasin dipimpin oleh Ust. Moh. Syafi’i Zain dilanjutkan dengan tahlil yang dipimpin oleh KH. Shihabuddin Sholeh serta ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh KH. Abdul Wasik Hannan.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran Harjakapro ke-275 yang dihadiri terbatas oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana, Sari SE, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M,Si, Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono.

Hadir pula anggota Forkopimda Kabupaten Probolinggo diantaranya Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol. Inf. Imam Wibowo beserta seluruh pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Tasyakuran ini dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada situasi pandemi Covid-19 yang diawali dengan prosesi ikrar damai secara virtual oleh 220 calon kepala desa (kades) di 21 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo yang nantinya akan mengikuti prosesi pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tanggal 2 Mei 2021 mendatang.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan peringatan Harjakapro ke-275 tepatnya pada hari keenam puasa Ramadhan 1442 Hijriyah ini sengaja dilaksanakan secara sederhana di situasi pandemi Covid-19.

“Dalam peringatan ini pula kita dijadikan sebagai momentum kebangkitan

sawawi/bhirawa

sosial ekonomi daerah bersama masyarakat melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi di sektor industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur,” katanya.

“Melalui peringatan Harjakapro ke-275 ini pula hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk berkoordinasi, komunikasi dan sinergi dalam sebuah perjuangan mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berakhlak mulia, sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing,” tandasnya.

Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke275 tahun 2021, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Probolinggo menggelar pentas seni secara virtual di obyek wisata Pantai Bentar Desa Curahsawo Kecamatan Gending, Minggu (18/4) petang.

Meskipun sempat diguyur hujan, pelaksanaan pentas seni ini berlangsung cukup meriah. Sebanyak 8 orang penari dari Sanggar Gita Taruna SMAN 1 Dringu membawakan Tari Kembang Mayang.

Selama kurang lebih 8 (delapan) menit, para penari ini melenggak-lenggok mengikuti irama tarian yang begitu mendentum melalui beberapa sound system yang sudah disiapkan. Aksi inipun mengundang applaus yang luar biasa dari jajaran Disporaparbud Kabupaten Probolinggo yang turut menyaksikan pentas seni tersebut.

Kepala Disporaparbud Kabupaten Probo-

linggo Sugeng Wiyanto mengatakan selain untuk memperingati Harjakapro ke-275 tahun 2021, pentas seni ini dilakukan untuk mempromosikan potensi wisata Pantai Bentar di masa pandemi Covid-19.

“Dengan menampilkan tari-tarian itu kita bisa melestarikan budaya dan mempromosikan potensi wisata yang Insya Allah tahun ini mulai bangkit. Intinya pentas seni itu untuk mempromosikan wisata Pantai Bentar,” katanya.

Melalui pentas seni ini Sugeng berpesan kepada masyarakat untuk tetap memelihara dan melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Disamping itu membiasakan tatanan kenormalan baru di sektor wisata. Harapannya pentas seni ini juga bisa ditampilkan di destinasi wisata yang lain.

“Kita akan mulai membudayakan pentas-pentas seni yang ada seni lokal di destinasi wisata tersebut. Misalkan di daerah Krucil, apa budaya yang khas disana yang akan ditampilkan. Demikian pula Pantai Bahak, wisata P-30 Desa Wonokerso dan lainnya. Harapannya masing-masing destinasi wisata akan kita tampilkan kesenian khas daerah masing-masing sehingga tidak sama dan tidak monoton,” jelasnya.

Menurut Sugeng, karena masih dalam suasana pandemi Covid-19 maka pentas seni ini dilakukan secara virtual. Secara umum memang Pantai Bentar sudah dibuka dan mulai menggeliat tapi masih belum memenuhi target sebesar 60% dari total kapasitas kunjungan.

“Harapan kita di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, setiap destinasi wisata tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga tidak ada lagi sosialisasi, tapi sudah tindakan. Apabila tidak memakai masker, secara otomatis tidak boleh masuk ke destinasi wisata,” tambahnya.[wap,adv]

Tasyakuran Harjakapro ke-275 yang dihadiri oleh Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari.

wiwit agus pribadi/bhirawa

masyarakat yang melintas di jalan raya. Mereka umumnya berasal dari kalangan pedagang keliling, tukang becak dan juru parkir.

Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Anindita Harcahyaningdyah SIK mengatakan, kegiatan patroli ramadan menjelang berbuka puasa merupakan bagian dari kegiatan Operasi Keselamatan Semeru 2021. Dimana, sebut Anindita, Polri selalu berbagi dengan masyarakat Kota Santri yang tidak mampu. “Ini sekaligus untuk melakukan edukasi terkait tertib berlalu lintas dan

pencegahan Covid-19 dengan protokol kesehatan 5-M,” beber mantan perwira yang sebelumnya berdinas di Mapolresta Banyuwangi itu.

Anindita menambahkan, dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2021 Polisi juga berbagi kebahagiaan di bulan ramadan, yang kini masih berada dalam Pandemi Covid-19. Selain itu, Kasat Lantas Anindita juga menyebarkan himbauan kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas. “Itu semua untuk keselamatan berkendara di jalan raya dan disiplin protokol

kesehatan 5-M sehingga penyebaran Covid-19 bisa terus dicegah,” papar Anindita.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, sebut Anindita, selain memfokuskan pada program tertib lalin bagi pengendara juga untuk mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya mematuhi prokes (protokol kesehatan). “Misalnya saja salah satunya mengajak masyarakat selalu rajin memakai masker dan juga aktif mencuci tangan dengan sabun serta disiplin menjauhi kerumunan,” pungkas Anindita.[awi]

10 Desa di Tulungagung Jadi Lokus Penanganan Stunting Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung dalam tahun 2021 ini akan melakukan penanganan khusus terhadap kasus stunting di 10 desa di lima kecamatan. Penanganan tersebut bertujuan agar kasus kekurangan gizi pada balita tersebut dapat ditekan sampai zero stunting.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, saat membuka acara Rembuk Stunting 2021 di Hotel Crown Victoria Tulungagung, Senin (19/ 4), mengungkapkan meski secara prevalensi angka stunting di Kabupaten Tulungagung tergolong rendah, namun hal itu bukanlah sebuah prestasi. “Ini merupakan PR (pekerjaan rumah). PR yang harus terus kita tekan menuju zero mallnutrisi atau zero stunting di tahun 2030,” ujarnya.

Data Pemkab Tulungagung menyebutkan, angka prevalensi stunting di Tulungagung pada Bulan Timbang bulan Agustus 2020 sebesar 5,51 persen atau sejumlah 2.901anak. Angka tersebut menurun 3 persen dibanding data Bulan Timbang bulan Agustus 2019 yang mencapai 2.990 anak.

Bupati Maryoto Birowo berharap terus ada aksi nyata dalam menekan angka stunting itu. Bukan sekedar ungkapan, tetapi stunting harus dicegah dan dihilangkan untuk menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas dan produktif.

“Segala upaya dan daya harus dilakukan. Seperti dengan pelengkapan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk perbaikan gizi. Selain itu, juga penjagaan kesehatan dan pem-

Bupati Maryoto Birowo menandatangani komitmen penurunan stunting bersma perwakilan DPRD, kepala desa dan pimpinan OPD di acara Rembuk Stunting 2021, Senin (19/4).

berian edukasi pada ibu dan balita,” paparnya.

Pemkab Tulungagung juga sudah menyediakan dana Rp 300 miliar dari APBD Tulungagung tahun 2021 untuk penanganan stunting tersebut.

Dana disebar di 15 OPD lingkup Pemkab Tulungagung. Menurut mantan Sekda Tulungagung ini, program kegiatan yang berorientasi penurunan stunting menjadi prioritas utama dari sisi perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang tertuang pada RPJMD tahun 20182023. “Dan saya akan turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap program penurunan stunting agar berjalan baik dan tepat sasaran,” tandasnya.

Adapun 10 desa yang menjadi lokus penanganan stunting pada tahun ini di Tulungagung adalah, Desa Pakel dan Desa Pucung Lor (Kecamatan Ngantru), Desa Bangun

Jaya dan Desa Tamban (Kecamatan Pakel), Desa Sambijajar, Desa Mirigambar (Kecamatan Sumbergempol), Desa Gondosuli, Desa Gondang, Desa Macanbang (Kecamatan Gondang) dan Desa Tunggulsari (Kecamatan Kedungwaru).

Sementara itu, anggota DPRD Tulungagung, Suprapto, yang juga hadir dalam acara Rembuk Stunting 2021 menyatakan DPRD Tulungagung sepakat dengan program bupati untuk menekan angka stunting. Ia pun berharap anggaran dari APBD Tulungagung sebesar Rp 300 miliar dapat diimplementasikan dalam upaya penurunan angka stunting tersebut.

“Pada prinsipnya kami sepakat dengan upaya yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting harus dipercepat. Jangan sampai ada warga yang kerdil-kerdil di Tulungagung,” ucapnya.[wed]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Legi, 2

PTM Dimulai, Wali Kota Minta Per Malang, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Malang dimulai, Senin (19/4) kemarin. PTM terbatas bagi siswa SD dan SMP di Kota Malang.

Unair Surabaya Pastikan Siap Digunakan di Tahun 2022

Vaksin Merah Putih Gunakan Metode Platform Inactivated Virus Surabaya, Bhirawa Vaksin Merah Putih buatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya siap digunakan tahun 2022. Dalam prosesnya, pengembangan vaksin terus dilakukan. Penggunaan metode platform inactivated virus jadi pilihan dalam tahap uji pre klinis yang saat ini tengah dilakukan.

Salah satu Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Unair, Prof Ni Nyoman Tri Puspaningsih mengungkapkan, ada tiga platform yang digunakan salam penelitian Vaksin Merah Putih. Pertama platform next generation, kedua platform dengan metode viral vector dan terakhir platform inactivated virus.

"Platform - platform itu dipakai untuk mendapatkan bagian dari protein struktur Covid 19 yang menjadi antingen yang akan disuntikkan agar tubuh bisa menghasilkan antibodi,'' ujar dia, Senin (19/4) kemarin. Prof Ni Nyoman menjelaskan, untuk platform next generation masih dilakukan penelitiannya hanya sampai tahap pre klinis. Hal ini untuk antisipasi kebutuhan vaksin lebih lanjut.

"Sedangkan yang inactivated ini sudah lebih dulu berjalan dan disepakati untuk uji klinis. Platform ini paling banyak digunakan,'' kata wanita yang juga menjabat Wakil Rektor I Unair ini.

Semua platform vaksin yang dikembangkan, menggunakan strain SARS-CoV-2 Indonesia yang dikumpulkan baik dari RSUD Dr Soetomo maupun RSUA. ''Meskipun mengambil strain dari Surabaya dan sekitarnya, tapi pemilihan strain dilakukan dengan pemilihan strain terbaik. Jadi meskipun

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Prof Moh Nasih didampingi Prof Ni Nyoman Tri Puspaningsih dan Prof Nasron menjabarkan perkembangan Vaksin Merah Putih didepan awak media, Senin (19/4) kemarin.

classical teknik tapi prosesnya tidak sembarangan,'' jelasnya.

Prof Ni Nyoman mengakui waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan vaksin ini cukup panjang, dimulai dari pemilihan strain hingga uji klinis sampai ke produksi massal "Prosesnya selama setahun ini. Kami melakukan tahapan dari pemilihan strain hingga tahap pre klinis dan sekarang akan menuju uji klinis untuk mendapat izin edar dari BPOM,'' katanya.

Terkait efektivitas vaksin terhadap variasi baru Covid 19, Prof Ni Nyoman

menegaskan, jika desain vaksin sudah disiapkan untuk menyikapi varian baru yang muncul dari berbagai negara.

Sementara itu, Rektor Unair, Prof Moh Nasih menambahkan, hasil penyuntikkan vaksin pada hewan transgenik masih membutuhkan waktu 14 hari untuk bisa memberikan suntikan kedua.

"Hewan setelah diberi suntikan pertama masih tetap lincah dan bugar.

Belum ada evaluasi secara spesifik.

Masih kita tunggu sampai 14 hari lagi.

Kami pantau sehingga memang perlu

waktu yang cukup lama,'' ujarnya.

Jika sesuai jadwal kata Prof Nasih, vaksin akan bisa digunakan pada akhir Februari 2022.

"Jika sesuai standart jadwal yang sudah diedarkan sekitar tiga bulan untuk tahap preklinis. Sementara klinis delapan bulan. Karena tahap praklinis bukanlah tahap yang sederhana dan sebentar. Jadi proses ini masih panjang agar efektivitas vaksin bisa benar-benar maksimal. Mudah - mudahan dalam rentan waktu ini semuanya rampung,'' paparnya. [ina]

Sesuai Surat Edaran Walikota Malang Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PTM Terbatas di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Malang, sekolah diwajibkan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat bagi seluruh warga satuan pendidikan.

Wali Kota Malang, H. Sutiaji bersama Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi dan Rokhmad juga berkesempatan meninjau langsung PTM didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Suwarjana.

Kepala Dinas Kesehatan, Husnul Muarif dan Kepala Dinas Kominfo, M Nurwidianto.

SDN Kauman 1, SD Muhammadiyah 1, SMPN 6 dan SMPN 3 menjadi lokasi yang dituju orang nomor satu di Kota Malang itu.

Menurut Sutiaji, secara keseluruhan sekolah sudah siap melaksanakan PTM terbatas masing - masing sekolah sudah menjalankan Prokes yang ditentukan.

"Tadi saya juga masih memberikan saran dan usulan di tiap - tiap sekolah

Wali Kota Malang Sutiaji, saat memantau pelaksanaan Pembelaj

112 Pendaftar Lulus Rikmin Awal Penerimaan Polri 2021

BANGKU POJOK

Libatkan Dispendukcapli-Kacabdindik dan Dispendikbud

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala SMKN 2 Buduran dan ibu guru lainnya Tadarus Alquran secara bergantian.

Seluruh Guru SMKN 2 Buduran Jalani Pondok Ramadan 1442 H Sidoarjo, Bhirawa Dengan tak meninggalkan belajar mengajar yang dilakukan secara online. Seluruh guru dan keluarga SMKN 2 Buduran Sidoarjo mengikuti Pondok Ramadhan 1442 H, yakni Salat Dhuha, Tausiyah, doa bersama, serta Tadarus Alquran secara bergantian. Menurut Kepala SMKN 2 Buduran Sidoarjo, Dra H Mariya Ernawati MM, Pondok Ramadan digelar dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat, dengan menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan.

Diikuti para guru dan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. "Kegiatan ini sekaligus menjalin kebersamaan dengan mengisi salat dhuha berjamaah, mengingatkan kembali hal - hal terkait puasa melalui tausyiah, lalu doa bersama. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua,'' ungkap Mariya, Senin (19/4) kemarin.

Selain itu juga dengan saling menyimak membaca Alquran secara bergantian dalam Tadarrus Alquran. Sehingga saling belajar pemahaman tajwid bisa lebih jelas lagi. Kami tidak memanggil ustadz dari luar. Karena guru agama di sekolah ini Ustadz Musyafak SPd MPd juga sering memberikan tausiyah di luar. ''Jadi lebih baik dari lingkungan kami sendiri,'' tegasnya.

"Kami menggelar pondok ramadan untuk siswa kelas X dan XI pada Hari Senin, Selasa dan Rabu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan siswa. Selain pondok ramadan guru dan karyawan, ada juga kegiatan yang sama dengan para siswa, dengan Ibu Dharma Wanita, juga santunan putra - putri Dharma Wanita Persatuan, serta peringatan Hari Kartini dengan lomba MC dan Bazar,'' pungkas Mariya. [ach]

Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai, secara resmi mengumumkan hasil sidang kelulusan pemeriksaan administrasi awal peserta penerimaan terpadu anggota Polri tahun ajaran (TA) 2021. Pengumuman disampaikan di Gedung Tribarata saat Kapolres memimpin sidang kelulusan Rikmin (pemeriksaan administrasi) awal. Pengumuman juga dihadiri Wakapolres Kompol Pujiarto dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kegiatan ini juga mengajak sejumlah pengawas eksternal diantaranya dari jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk-Capil) dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso, perwakilan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo, Kantor Kementerian Agama Situbondo, serta LSM Forum Solidaritas Masyarakat Pendidikan (FSMP) Kabupaten Situbondo ikut hadir.

Menurut AKBP Imam, seleksi Rikmin

awal dilakukan secara terbuka. Hasilnya ada 112 pendaftar yang berhasil dinyatakan lolos administrasi awal dengan kategori Akpol delapan orang, Bintara Tugas Umum 89 orang, Bintara TI 2 orang. ''Khusus dari peserta Tamtama yang lulus sebanyak 10 orang serta Tamtama Polair yang lulus sebanyak tiga orang,'' beber AKBP Imam.

Dari total 112 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, lanjut Kapolres Imam, sebelumnya telah melalui proses yang dilakukan secara transparan sesuai dengan prinsip BETAH (Bersih,Transparan, Akuntabel, Humanis) serta prinsip Clear and Clean.

"Artinya dalam tahapan seleksi awal penerimaan anggota Polri ini melibatkan pengawas yang langsung dari pihak eksternal,'' jelas AKBP Imam.

Kapolres Imam menuturkan, semua peserta yang dinyatakan memenuhi syarat Rikmin awal penerimaan terpadu calon anggota Polri TA 2021, oleh jajaran Panbanrim Polres Situbondo akan mengikuti seleksi atau tes tahapan selanjutnya di Mapolda Jatim. [awi]

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai didampingi Wakapolres Kompol Pujiarto saat menandatangani sidang kelulusan pemeriksaan administrasi peserta penerimaan awal anggota Polri tahun 2021.

GALERI

Ustadz dr H Agus Ali Fauzi PGD Pall Med (ECU) memberikan tauziah secara virtual da

Gelar Kajian S

Smamda Surabaya Had Surabaya, Bhirawa Dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan 1442 Hijriah tahun ini, pada Sabtu (17/4) lalu SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya menggelar Kajian Senja Ramadan menghadirkan Kepala Instalasi Paliatif RSUD Dr Soetomo Surabaya, Ustadz dr H Agus Ali Fauzi PGD Pall Med (ECU). Kajian Senja Ramadan mengambil tema Membangun Pola Hidup Sehat dengan Manajemen Salat dan Zakat digelar secara virtual diikuti sekitar 1.200 warga sekolah.

Menurut Kepala Smamda, Ustadz Astajab SPd MM, Kajian Senja Ramadan yang digelar dengan tema Membangun Pola Hidup Sehat dengan Manajemen Salat dan Zakat digelar menghadirkan seorang dokter yaitu dr Agus Ali Fauzi, dengan harapan bisa memberikan pencerahan kepada semua warga Smamda pola hidup sehat. Pola hidup sehat ditunjau dari sisi medis, seperti dalam salat ada gerakan dan bacaannya ditinjau secara medis terkait dengan kesehatan, begitu juga dengan puasa Ramadan yang harus dijalankan selama satu bulan ini.

"Harapan kami kegiatan ini bisa memberikan penguatan terkait dengan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanallahu Ta'ala,

jadi dengan adanya perintah salat dan perintah puasa itu sesungguhnya tidak hanya sekedar beribadah tetapi dari sisi kesehatan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita Umat Islam. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah dengan sesungguhnya, Insya Alaah akan memberikan kesehatan secara jasmani maupun kesehatan rohani. Maka Smamda menghadirkan narasumber seorang dokter agar mendapatkan pencerahan dari sisi medisnya,'' papar Ustadz Astajab.

Ustadz Astajab juga menjelaskan, Kajian Senja Ramadan ini diikuti oleh seluruh guru dan karyawan, para siswa. Selain itu,

Smamda Surab gundang masya orang tua wa mengikuti kajian pan bisa membe an dan bermanf bagi lingkungan baya tetapi juga masyarakat umu Sementara itu menjelaskan, te hat salah satu nik kali orang lupa, sulullah, ada dua orang seringkali l kesehatan dan n tan. ''Alhamdul diberikan kenikm

Ustadz Agus Eko Winanto SE, Guru Ekonomi SMA Muham kepada Ustadz dr H Agus Ali Fauzi PGD Pall Me

SISWA

Davista Terbitkan Novel Bintang Pertama Setelah Senja Inspirasi seseorang bisa muncul dari kegiatan atau muncul karena kesenangan dan kebiasaannya sehari-hari. Sejak SMP Davista Angela Wulanyulianti setiap pekan selalu membaca novel. Karena keseringan menbaca, akhirnya dia bercita - cita ingin menulis novel.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Davista Angela Wulanyulianti, siswi kelas XII PKM (Perbankan dan Keuangan Mikro) 1 SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo.

"Alhamdunillah sekarang sudah terwujud dan buku saya sudah ber ISBN (International Standard Book Number),'' kata Davista. Itulah ungkapan Davista Angela Wulanyulianti, siswi kelas XII PKM (Perbankan dan Keuangan Mikro) 1 SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo, saat ditemui usai mengikuti TOEIC (Test Of English for International and Comunication) di sekolahnya, pada Senin (19/

4) kemarin.

Davista mengungkapkan, Bintang Pertama Setelah Senja merupakan kisah tentang cinta antara Rizal dan Senja. Dari pertemuan - pertemuan yang tidak disengaja itu membuat Rizal jatuh cinta pada Senja. Tapi sangat disayangkan, keduanya dipisahkan oleh takdir. Dan mulai saat itu Rizal menyadari, bahwa dirinya adalah bintang pertama di hidup Senja.

Perempuan kelahiran Ma-

lang 7 Juli 2003 ini mengaku, motivasi menulis dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarganya dan teman - temannya baik di lingungan sekolah maupun lingkungan rumah. Awalnya saya menulis novel di sebuah aplikasi dan tidak terpikirkan jauh akan membukukan hasil karya tersebut.

"Dengan semangat membara, saya hanya ingin menuangkan semua ide-ide yang sudah menumpuk dibenak ini.

Ternyata lambat laun, temanteman sekolah banyak yang membaca cerita tersebut. Mereka juga memberikan support untuk membukukannya,'' kata Davista yang bercita - cita ingin berwirausaha ini.

Di usianya yang masih 17 tahun ini, Davista mengaku sudah lama bergelut dibidang

menulis dan baru kali ini merasa mimpi di dalam hidupnya tidak hanya akan menjadi mimpi lagi, sebab cita - cita dan keinginannya akan menjadi nyata. Yaitu berhasil menerbitkan novel.

"Dulu, saya tidak begitu suka membaca, tapi saat pertama kali saya membuat cerita di aplikasi. Alhamdulillah jadi keterusan sering membaca, saya berfikir, tulisan saya harus semakin bagus kedepannya agar bisa membuat pembaca bertambah di aplikasi itu. Tapi bertambahnya pembaca juga ternyata tidak baik, terkadang banyak para pembaca yang berkata tulisan saya kurang menarik dan sebagainya,'' katanya.

Tidak hanya itu, bahkan Davista sempat dikatakan menjiplak cerita orang. [*]

rawa

AYAAN

20 April 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

rketat Prokes seperti pengaturan jarak saat siswa mau mencuci tangan dan pengaturan sistem kepulangan siswa, agar tidak berkerumun,'' ujarnya.

Secara umum, lanjut Sutiaji, sekolah telah mematuhi SE yang kami buat, namun jika kedepan

aran Tatap Muka pertama di Kota Malang, Senin (19/4) kemarin.

kedapatan sekolah tidak melaksanakan Prokes dengan ketat dan tidak menaati SE yang ada. Bisa jadi PTM di sekolah itu akan ditutup dan kita evaluasi bersama.

Ini demi kebaikan dan keamanan kita bersama,'' terangnya.

Terkait dengan kesehatan siswa dan guru, pihaknya memberikan penekanan terkait hal itu. Pria yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Malang pada kesempatan itu, Wali Kota Sutiaji juga menegaskan, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan menyebut, KDRT di Kota Malang bahkan di Indonesia juga meningkat selama proses pembelajaran Daring dilaksanakan.

"Tapi tetap alasan utamanya adalah saat ini pengendalian Covid 19 sudah mulai terpantau dengan baik dan semua guru di Kota Malang ini sudah diberi vaksin. Jadi sudah divaksin dua kali. Harapannya antibodinya sudah terbentuk. sehingga melayani anak-anak sekolah dengan tatap muka ini tidak ada nanti transmisi antar orang,'' pungkas Sutiaji. [mut]

Tampilan film pendek animasi isyarat yang dibuat Laurensius Adriel Igo.

Kenalkan Bahasa Isyarat Lewat Film Pendek Animasi Surabaya, Bhirawa Memiliki keterbatasan pendengaran, membuat Laurensius Adriel Igo tercetus untuk membuat film pendek animasi berjudul Isyaratku. Melalui film animasi, Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Dinamika (Undika) ingin mengenalkan bahasa isyarat kepada masyatakat luas.

"Film saya berjudul Isyaratku untuk tunarungu. Tujuan saya membuat film ini untuk memperkenalkan bagaimana Belajar Bahasa Isyarat Kepada seluruh masyarakat,'' ungkap mahasiswa jurusan DIV Produksi Film dan Televisi (Profiti) ini.

Tak hanya itu, melalui film ini ia berharap masyarakat lebih peduli dan mengerti latar belakang tunarungu.

Sehingga lebih banyak orang yang bisa memahami bahasa isyarat agar bisa

membantu dan dengan mudah interaksi dengan penyandang tunarungu.

"Untuk pembuatan film ini saya membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan,'' ujar pria yang akrab disapa Riel ini.

Dalam kurun waktu itu, Riel menceritakan jika ia berusaha membuat modeling 3D, sampai pada akhirnya kurang lebih selama selama dua bulan mengerjakannya dengan semua proses yang dilewati seperti proses pembuatan nasakah, modeling, editing hingga film jadi.

"Sempat mengalami kesulitan dalam pengaplikasian software Blender 3D. Namun kendala tersebut bisa diatasi dengan bimbingan dosen - dosen pembimbing dan bantuan teman - temannya,'' urainya.

Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Undika, Karsam MA PhD menambahkan, Riel merupakan ma-

hasiswa luar biasa. Meski memiliki keterbatasan, namun mahasiswa tersebut memiliki motivasi yang kuat dalam belajar di lingkungan kelas yang berbeda dengannya.

"Dia tekun dan mempunyai daya juang yang luar biasa. Bahkan dia juga lulus dalam waktu 3,5 tahun,'' kata Karsam yang juga dosen pembimbing tugas akhir Riel.

Karsam menjelaskan, Riel memilih memproduksi film animasi berdurasi 5 menit 37 detik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum agar belajar bahasa isyarat.

Dengan tercapainya tujuan itu, masyarakat penyandang ABK nanti bisa leluasa, merasa nyaman dan aman saat berinteraksi di lingkungan luar.

Selain itu, dengan menonton film yang diproduksi Riel, masyarakat diharap-

kan dapat memiliki rasa empati dan toleransi pada masyarakat yang memiliki kekurangan, khususnya ABK. Karsam menegaskan, karya film animasi Riel terbilang menarik dan cukup bagus. Dengan keterbatasannya itu ia berhasil menyelesaikan tugas akhirnya yang mengandung pesan penting untuk masyarakat umum.

"Riel bisa membuat naskah sendiri, produksi dan melakukan editing sendiri,'' kata dosen di kampus yang dulu bernama STIKOM Surabaya ini.

Film ini berjudul Isyaratku dengan cerita seorang siswa dan siswi sedang mengikuti kegiatan belajar. Dalam ceritanya, siswi yang bernama Maria penyandang tunarungu dan tunawicara.

Hal itu membuat Moris untuk belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan Maria. [ina]

Pemkab Gelar Seminar Nasional dalam Rangka Pekan Kartini

alam Kajian Senja Ramadan yang digelar SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya.

enja Ramadan

dirkan dr Agus Ali Fauzi

baya juga menarakat umum dan li murid untuk n. Dengan haraerikan pencarahfaat tidak hanya n Smamda Surabermanfaat bagi um. u, Ustadz dr Agus rkait dengan sekmat yang sering seperti kata Rokenikmatan yang lupa yakni nikmat nikmat kesempaillah kita masih matan dan kesem-

patan untuk berbuat baik yakni bisa melaksanakan puasa di Bulan Ramadan, bisa ikut Kajian Senja, bisa saling diskusi dan saling ingatkan untuk menuju pada kebenaran,'' jelas Ustadz Agus.

Ustadz Agus juga menjelaskan, terkait tema Kajian Senja Meraih Pola Hidup Sehat dengan Manajemen Salat dan Zakat. Zakat merupakan perintah Allah SWT agar Umat Islam mengeluarkan sebagaian rezeki dari Allah kepada umat yang kurang beruntung. Hal ini dinilai ustadz yang juga dokter ini salah satu cara membahagiakan orang lain, ternyata ketika seseorang itu berbagi yang ba-

madiyah 2 (Smamda) Surabaya mengajukan pertanyaan d (ECU) dalam Kajian Senja Ramadan Virtual.

hagia tidak hanya orang yang diberi saja yang bahagia tetapi yang memberi juga lebih bahagia.

"Ketika kita berbagi dengan orang lain yang kurang beruntung, hati kita menjadi senang dan bahagia sehingga imunitas tubuh juga ikut meningkat dan makin sehat. Orang yang bernilai tinggi dihadapan Allah karena taqwanya. Bahkan bila zakat itu ikhlas dan tepat sasaran juga akan membantu mengurangi kemiskinan. Sementara yang mengeluarkan zakat mendapat pahala besar dan berlipat ganda, serta rezekinya tentu saja makin bertambah,'' papar Ustadz Agus.

Sedangkan Salat dalam paparannya Ustadz Agus menegaskan, salat merupakan perintah Allah, dengan menjalankan perintah salat maka manusia akan mengenal Allah dengan berkomunikasi melalui salat dan berusaha dicintai Allah. Jadi ketika seseorang bersandar hanya kepada Allah, Insya Allah bisa bahagia dan hati menjadi tenang.

Dalam gerakan salat yang menyeluruh mulai dari fikiran yang fokus konsentrasi kepada Sang Khaliq ini merupakan bukti taqwa kita kepada Allah. Di dalam salat juga ada gerakan - gerakan yang teratur ini seperti melakukan gerakan olah raga terbaik. [fen]

Pemkab Bojonegoro, Bhirawa Peringatan Hari Kartini tahun 2021 Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar Seminar Nasional dengan tema Semangat Kartini Menginspirasi di Pendopo Pemkab Bojonegoro, Senin (19/4) kemarin.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah dihadirkan sebagai keynote speaker dan narasumber dr Wan Nedra (Dosen Fakultas Kedokteran Yasri) dan Umi Dayati (Motivator dan Dosen Universitas Negeri Malang). Seminar diikuti 120 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat Perempuan, Direktur RSUD Perempuan, Kepala Puskesmas Perempuan, Kepala SMP Perempuan, Koordinator Penyuluh KB Perem-

puan, dan Pimpinan Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Menurut Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, semangat Kartini itu bagaimana dapat berperan, karena adanya kesetaraan gender dan penyediaan wadah bagi perempuan namun juga tidak meninggalkan kodrat sebagai perempuan.

"Kini dinamisasi dan emansipasi perempuan sudah terbuka luas, tergantung bagaimana kita sebagai perempuan mengisinya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, dan tidak ada kesempatan jika kita tidak bisa menunjukkan, bahwa kita sanggup untuk diberikan kesempatan, inilah Inspirasi dari seorang Kartini,'' jelas bupati. Bupati menambahkan, kaum perempuan jangan ketinggalan dalam mengisi beberapa kesempatan di berbagai sektor, karena inspirasi Kartini wanita hebat yang dapat di-

ambil adalah sebagai perempuan dapat mengisi semua sektor, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

"Boleh kita sebagai perempuan

Pemkab Bojonegoro menggelar Seminar Nasional dengan tema Semangat Kartini Menginspirasi di Pendopo Pemkab setempat.

Jadikan Pioner, FKPPI Jatim Dukung Jatim Bangkit Lewat UKM Surabaya, Bhirawa Produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Forum Komunikasi Putra - putri Purnawirawan dan Putra putri TNI - Polri (FKPPI) Jawa Timur siap memasuki etalase perbelanjaan modern hingga mal. Hal itu dilakukan dalam mendukung program pemerintah pemulihan ekonomi untuk Jawa Timur Bangkit.

Peningkatan kualitas produk ter-

us digenjot. Pemasaran produk melalui offline maupun online pun telah dilakukan demi menopang ekonomi yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Plt Ketua FKPPI Jatim, R Tjahjo Widodo SH MHum dalam rapat Pengurus Daerah XIII Keluarga Besar FKPPI Jatim di Sentra Kuliner Romokalisari, Surabaya, Senin (19/4) kemarin.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Plt Ketua FKPPI Jatim, R Tjahjo Widodo SH MHum memberikan keterangan dalam rapat Pengurus Daerah XIII Keluarga Besar FKPPI Jatim di Sentra Kuliner Romokalisari, Surabaya, Senin (19/4) kemarin.

Menurut Tjahjo, penting untuk menghadirkan produk lokal di pusat - pusat perbelanjaan modern atau mal. Selama ini produk UKM yang tergabung dalam komunitas UKM FKPPI sebanyak 328 UKM dan yang terdaftar sebagai mitra pendampingan 68 UKM. "Perbaikan kualitas produk UKM akan terus kami lakukan. Disamping itu, kami akan melakukan pendampingan dalam pengurusan izin ke BPOM agar bisa masuk ke toko modern hingga etalase mal,'' katanya.

Pihaknya tak tanggung - tanggung demi pemulihan ekonomi masyarakat, yakni akan menggandeng akademisi dari universitas, serta lembaga swasta dalam melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UKM FKPPI. "Ini bentuk ikhtiar kita (UKM FKPPI, red) dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan mendukung Program Gubernur Jatim,'' terangnya.

Disamping itu, Mantan Kepala Bakorwil V Jember ini juga meminta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, agar produk UKM FKPPI bisa

Kejari Batu Tuntaskan Kasus Mark Up Pengadaan Lahan SMAN 3 Kota Batu, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu segera menuntaskan proses penyidikan dugaan tindak pidana (TPK) korupsi mark up harga pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu. Hal ini setelah Kejari meminta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu Kejari juga telah mendapat rekomendasi gelar perkara setelah berkoordinasi dengan appraisal atau penaksir dari Kantor Jasa Penilai Publik (JPP).

"Untuk rekomendasi gelar perkara atas perkara mark up pengadaan lahan SMAN 3 ini kami berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (JPP), karena secara teknis mereka yang ahli menilai tanah appraisal,'' ujar Kepala Kejari Batu, Dr Supriyanto SH MH, Senin (19/4).

Diketahui, dalam penanganan TPK mark up lahan SMAN 3 ini, Kejari Batu telah melakukan pemanggilan kepada sekitar 50 saksi. Adapun saksi yang dipanggil berasal dari pihak

berprestasi dan berkarir se hebat mungkin, namun sebagai perempuan di tengah semangat emansipasi perempuan harus tetap dalam kodratnya,'' ujarnya. [bas]

swasta, eksekutif dan legislatif, baik mereka yang masih aktif maupun sudah non aktif.

Pengadaan lahan SMAN 3 Batu dianggarkan dalam APBD Kota Batu tahun 2014 dengan alokasi dana sekitar Rp 8,8 miliar. Adapun luas lahan yang dibeli untuk pembangun sekolah

ini memiliki luas 8.152 meter persegi.

"Untuk dugaan pengadaan lahan SMAN 3 Kota Batu kami sudah panggil banyak saksi dan minta audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),'' jelas Supriyanto.

Dengan adanya rekomendasi dari JPP maka Kejari telah mengirim surat

Kajari Batu, Dr Supriyanto SH MH (ketiga dari kanan) saat memberikan wawasan hukum kepada warga pedesaan di Kota Batu.

resmi dewan penilai untuk menanyakan harga wajar tanah saat itu berapa.

Karena menurut Supriyanto, ahli untuk mengkasasi tanah adalah JPP dan memang mereka sudah bekerja dan membuat proses laporan.

"Nanti kalau sudah selesai kami koordinasi BPKP kembali untuk menentukan kerugian Negara. Mudah mudahan bulan ini bisa diselesaikan,'' tambah Kajari. Sebelumnya, Kejari Batu telah menggeledah enam Kantor SKPD Pemkot Batu yang berada di Balai Kota Among Tani tanggal 25 November 2021. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti yang digunakan untuk memperkuat proses penyidikan terkait dugaan mark up pengadaan lahan SMAN 3 Batu tahun 2014.

Penggeledahan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah SMAN 3 Kota Batu. Dokumen yang dicari mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan dan berbagai penyusunan rencana. [nas]

masuk ke toko modern. Lingkungan Pemprov Jatim pun bakal ditemui seperti Disperindag Jatim demi market yang lebih luas.

"Jadi, selain produk kami masuk ke tempat-tempat strategis Kota Surabaya juga di seluruh Jatim lebih luasnya,'' urainya.

Sementara, Wakil Ketua FKPPI Surabaya, Eko Rahardjo, akan terjun langsung dalam melakukan pendampingan pelaku UKM. Mulai peningkatan skill hingga mutu produk. "Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Komisi B DPRD Jatim, Alhamdulillah merespon baik dan akan mendukungnya. Agar kami juga bisa dibimbing,'' katanya.

Eko menjelaskan, produk UKM karya FKPPI sendiri seperti tas handmade, sprei hingga produk makanan dan minuman (Mamin). Pengurus FKPPI terutama terkait izin Mamin, akan memfasilitasi sesuai prosedur yang ada. Jadwal khusus akan kita agendakan bertemu BPOM. Akan diinventarisir dulu apa yang diperlukan. Dan BPOM siap memberikan dukungan penuh. [geh]

POJOK DAERAH

Pemerintah Diminta Larang Tik Tok Tayangkan Konten Tawuran Jakarta, Bhirawa Aksi tawuran sekelompok anak dibawah umur di Surabaya, dengan tujuan membuat konten Tik Tok, sangat membahayakan. Tik Tok memang sering melakukan tantangan (challenge) yang mengundang rasa penasaran dan memancing adrenalin bagi anak - anak. Namun berdampak pada aktivitas yang membahayakan jiwa.

"Pemerintah hendaknya menegur Tik Tok, agar membatasi konten-konten tidak sehat dan membahayakan bagi anakanak," ucap Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, Senin (19/4).

Menurut La Nyalla, aksi - aksi yang membahayakan ini sering terjadi di daerah. Seperti tawuran anak - anak di Surabaya baru baru ini, yang dilakukan anak - anak. Hanya demi memenuhi kepuasan dan kehebatan. Konten yang dipertontonkan sudah tidak sehat, baik secara fisik maupun psikologis, selain sangat membahayakan. "Tindakan preventif pemerintah dan teguran kepada Tik Tok untuk membatasi konten - konten yang tidak sehat dan membahayakan. Negara harus melindungi anak - anak dan generasi muda,'' tandas La Nyalla. Tawuran sekelompok anak anak dibawah umur di Surabaya, mereka saling percaya menggunakan sarung yang diisi kerikil. [ira]

JATIM MEMBANGUN Enam Wilayah Rawan Praktik Prostitusi, Gencarkan Operasi Pekat Selasa Legi, 20 April 2021

Halaman 8

Probolinggo, Bhirawa Satpol PP Kabupaten dan kota Probolinggo kian gencar melakukan operasi penertiban di wilayahnya. Terutama di daerah yang rawan ditemukan penyakit masyarakat (Pekat).

Khususnya praktik prostitusi.

Kini, ada enam wilayah berhasil dipetakan dan terus dipantau.

Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Probolinggo Budi Utomo, Senin (19/4) mengatakan, wilayah yang dipetakan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Sebab, ada aktivitas prostitusi. Adanya pelanggaran itu membuat masyarakat risih dan terganggu. Karenanya, perlu dilakukan penertiban. “Tindakan yang kami lakukan sumbernya dari masyarakat. Maka perlu dilakukan tindakan dengan menertibkan wilayah yang dilaporkan,” ujarnya.

Menurut Budi, enam wilayah yang dilaporkan masyarakat sering didapati ada praktik prostitusi. Di antaranya, di Kecamatan Paiton, Besuk, Tegalsiwalan, Leces, dan Kecamatan Wonomerto. Untuk memastikan laporan itu, Satpol PP terus memantaunya. Jika laporan tersebut benar adanya, segera akan dilakukan penertiban.

“Empat dari enam wilayah sudah kami tertibkan. Terakhir wilayah Tegalsiwalan dan Leces. Sisanya masih kami pantau secara intensif,” katanya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Satpol PP kota Probolinggo gencar Operasi Pekat di warung remang-remang.

Selama bulan Ramadan, Satpol PP lebih gencar melakukan operasi dan penertiban. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kenyamanan ketika muslim beribadah. Saat melakukan razia, Satpol PP kerap berkoordinasi dengan jajaran kepolisian. Sebab, jika saat razia ditemukan perbuatan yang mengarah pada tindakan kriminal, akan ditindak oleh kepolisian. “Wilayah yang sudah pernah kami tertibkan tidak

KELANA JATIM

Wakil Bupati Minta Ansor dan Banser Berperan dalam Pembangunan Sidoarjo, Bhirawa Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meminta kepada Ansor dan Banser Sidoarjo dapat berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Ada 17 program pembangunan visi misi pasangan (Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali S.IP-H. Subandi, SH) diharapkan dapat dilakukan bersama.

Hal tersebut diucapkannya saat membuka Posko Ramadhan 1442 PAC GP Ansor Sedati yang digelar di halaman Masjid Asy Syuhada Desa Kwangsan Sedati, Minggu malam, (18/4) dengan dihadiri Forkopimka Kecamatan Sedati serta Ketua PC GP Ansor Sidoarjo.

“Sahabat-sahabat Ansor dan Banser saya minta ikut berperan memajukan pembangunan yang ada di Sidoarjo. Agar dapat bersinergi dengan pemerintah. Karena sinergitas sangat dibutuhkan dalam pembangunan,” katanya.

Wabup berharap ada harmonisasi kegiatan antar kecamatan, desa dengan organisasi masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar kegiatan yang dijalankan berjalan efektif. Komunikasi yang terjalin selama ini sudah sangat bagus. “Harapan saya, kalau harmonisasi itu dilakukan antara pemerintah dengan organisasi, Insha Alloh akan berjalan dengan efektif. Ini harus terbangun, jadi jangan sampai nanti pemangku baik di kecamatan maupun di desa diam kalau ada organisasi seperti ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Rizza Ali Faizin mengatakan pendirian Posko Ramadhan menjadi program rutin tiap tahun saat bulan suci Ramadhan. Dirinya menginstruksikan setiap PAC GP Ansor yang tersebar di seluruh kecamatan untuk dapat mendirikan Posko Ramadhan seperti ini. “Penempatannya diprioritaskan didekat tempat ibadah. Baik musolah maupun masjid yang dekat dengan jalan raya. Ini nanti kita posisikan membantu lalu lintasnya jalan supaya tidak terjadi kemacetan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, “ujarnya.[ach]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2278 RBK, a/n. Nur Azizah, RT 2/2 Moyoketen, Boyolangu – T.Agung No. 7998/IMB/BI-IV/2021

lantas selesai pengawasannya. Terus dilakukan pengawasan sampai wilayah benar-benar terbebas dari aktivitas prostitusi,” tuturnya.

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum khususnya di bulan suci Ramadan di wilayah Kota Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat menggelar operasi pekat di warung remangremang, Minggu (18/4) mulai pukul

21.00 hingga 02.00 dini hari.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, personil Satpol PP menyusuri beberapa lokasi yang menjadi target. Hasilnya, 8 orang pemandu lagu berhasil diamankan dalam kegiatan yang diawali dengan apel tersebut.

“Ya, betul, berdasarkan info yang kami terima dari masyarakat ada beberapa warung remang-remang yang dianggap meresahkan. Maka

kami pun meluncur ke lokasi dan mendapati 8 pemandu lagu di dalam warung,” ujar Kepala Satpol PP Aman Suryaman.

Warung remang-remang yang menjadi sasaran adalah sebuah warung di Kademangan, petugas mengamankan 3 orang pemandu lagu yang berasal dari Sumur Mati, Jrebeng Lor dan Pohsangit. Kemudian dua warung di Triwung Kidul,

diamankan 3 orang pemandu lagu berasal dari Bondowoso, Tegal Siwalan dan Lumajang.

Tak berhenti di tiga warung saja, petugas penegak perda itu lalu bergeser ke warkop di Kareng Lor, diamankan 2 orang pemandu lagu berasal dari Mayangan dan Jember.

Kepala Satpol PP Aman Suryaman menjelaskan pemilik warung dan pemandu lagu langsung dilakukan pendataan, pembinaan dan pengarahan. Mereka juga membuat surat pernyataan, khusus bagi pemilik warung tidak diperbolehkan mengulangi aktivitas karaoke.

“Kami berterimakasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami. Tentu saja, kami tidak bisa bekerja sendiri. Informasi dari masyarakat kami perlukan juga untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Probolinggo,” tuturnya.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo ini juga mengungkapkan mereka yang kena operasi pekat melakukan pelanggaran. “Pastinya mereka melanggar jam malam, menganggu ketentraman dan ketertiban, dan menyediakan pemandu lagu,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengapresiasi dan mendukung operasi pekat yang dilaksanakan oleh Satpol PP. “Pelaksanaan razia warung remang-remang di Kota Probolinggo harus diintenskan.

Sebab banyak masyarakat yang menyalahi aturan, buka warung tetapi malah ada fasilitas yang tidak semestinya,” tambahnya.[wap]

Percepat Zona Hijau, Belum Izinkan Buka Obyek Wisata Kota Kediri, Bhirawa Kendati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memiliki gagasan membuka objek wisata lokal pada libur lebaran, namun rupanya Pemerintah Kota Kediri belum mengizinkan obyek- obyek wisata alam atau buatan di Kota Kediri dibuka.

Sekeretaris Disbudparpora Kota Kediri Sunawan, menyatakan pada bulan ramadhan atau libur lebaran ini obyek-obyek wisata alam atau buatan masih akan tetap ditutup meskipun pemerintah pusat telah mengizinkan, “Kita tetap menunggu petunjuk dari Wali kota, namun hingga sekarang kita masih tetap menutup obyek wisata di kota Kediri”kata Sunawan Lebih lanjut, meski demikian Pemkot Kediri tetap melakukan perawatan dan memperbaikan di obyek-obyek wisata yang dikelola pemkot bila mana dite-

mukan kerusakan-kerusakan, sehingga sewaktu-waktu tempat wisata ini dibuka sudah siap dioperasikan.

“Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan selama obyek wisata tutup ini pemerintah tetap melakukan pemeliharaan, sehingga ketika sewaktuwaktu buka tempat-tempat wisata ini dapat langsung beroperasi”terangnya.

Sementara itu, dalam percepatan pemulihan perekonomian, untuk wisata religi maupun wisata belanja pemerintah memberikan kebijakan dengan mengijinkan sentra UMKM atau Pasar modern tetap buka, namun harus dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk itu dia berharap agar masyarakat tetap bersabar menunggu hingga tempat wisata ini dibuka. Saat ini di Kota Kediri ada progress bagus terkait penurunan jumlah korban Covid-19, diharapkan Kota Kediri segera masuk dalam zona

Kawasan Wisata Gua Selomangleng yang hingga kini masih belum dibuka

hijau secara keseluruhan.

“Untuk itu meskipun sudah banyak yang divaksin, protokol kesehatan tetap digunakan, agar kota Kediri

segera masuk dalam zona hijau, dan tempat wisata serta taman taman dapat segera dapat kembali dinikmati oleh masyarakat.”tandasnya. [Van]

LSM GPI Protes Wabup Blitar Tempati Pendopo Ronggo Hadi Negoro Blitar, Bhirawa LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Blitar gelar aksi untuk menolak Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso yang selama ini menempati Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), Senin (19/4).

Bahkan pada aksi yang direncanakan digelar di depan Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) oleh puluhan anggota LSM GPI Blitar terpaksa harus dialihkan karena hadirnya ratusan massa dari Pemuda Pancasila (PP) berada di Pendopo RHN lebih dahulu yang dikhawatirkan terjadi bentrok.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan mengatakan sesuai surat Pemberitahuan Aksi yang dikirim

LSM GPI Blitar tertanggal 15 April 2021, lokasi aksi di depan Pendopo RHN Jl. Semeru, Kota Blitar, jam 10.00 Wib dengan tuntutan Wakil Bupati Blitar agar segera meninggalkan Pendopo RHN dan Bupati Blitar segera menempati Pendopo RHN. Namun di lokasi aksi sekitar jam 09.00 WIB, lebih dulu hadir ratusan massa mengenakan atribut PP. Sehingga oleh puluhan massa LSM GPI yang dikoordinatori oleh Ketua LSM GPI, Joko Prasetyo dialihkan ke pelataran parkir Wisata Istana Gebang Jl. Sultan Agung, Kota Blitar agar tidak terjadi bentrok.

“Sebagai langkah antisipasi, kita halau dan himbau agar tidak mengge-

lar aksi bersamaan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif yang juga bersamaan dengan bulan Ramadhan,” kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Heri Setiawan, Senin(19/4).

Puluhan massa LSM GPI yang sempat tertahan di pelataran parkir Wisata Istana Gebang, akhirnya bergerak ke Gedung DPRD Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua LSM GPI Blitar, Joko Prasetyo, mengatakan aksi ini dilakukan untuk meminta ketegasan Pemkab Blitar, terkait fasilitas rumah jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, dimana menurutnya mekanisme penempatan rumah dinas Bupati dan Wabup Blitar sudah

ada, tapi tidak dilaksanakan sesuai protokoler yang berlaku.

“Pendopo sebagai rumdin resmi Bupati Blitar, sehingga sesuai protokoler dan anggaran yang ada Wakil Bupati tidak tinggal di Pendopo Ronggo Hadi Negoro,” kata Joko Prasetyo.

Di sisi lain Joko juga menyayangkan adanya aksi tandingan di Pendopo RHN, serta adanya pihak lain yang berusaha membenturkannya dengan lembaga lain.

“Karena kami di sini hanya ingin Pemkab Blitar bisa menerapkan aturan yang ada,” ujar Joko Prasetyo yang kemudian bersama anggotanya membubarkan diri usai melakukan orasi didepan gedung DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro.[htn]

Perda Penanggulangan Penyakit Menular Disosialisasikan Dewan pada Masyarakat Kesehatan sebagai hak asasi Gresik, Bhirawa manusia, harus diwujudkan Pemerintah harus memberikan penyadaran kepada masyarakat, dalam bentuk pemberian berbterkait bahayanya penyakit menular. masyarakat setidaknya, bisa agai upaya kesehatan. Melalui bersama satu kekompakan. Sesuai dengan kapasitas dan kedudukanya, daerah aman dari penyakit tersebut.

Menurut anggota DPRD Gresik Mustajab mengatakan, bahwa dalam sosialisasi Perda nomer 10 tahun 2020. Tentang penanggulangan penyakit menular, ini bahaya kalau segera tidak di lakukan penanganan serius pemerintah.

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia, serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan dijamin oleh negara. Peningkatan derajat kesehatan didasarkan pada prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan," ujarnya.

Pembangunan kesehatan

merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran. Kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal, pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Ditambahkan Mustajab, bahwa dengan perda ini kesehatan masyarakat akan di jamin. Tugas dari pemerintah adalah menyiapakan segala sarana, dan prasarana yang telah di amanatkan perda.

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. [kim.adv]

Suasana masyarakat yang ikut sosialisasi

Berdiri anggota DPRD Gresik Mustajab berikan sambutan

JATIM MEMBANGUN

Selasa Legi, 20 April 2021

Halaman 9

Dua Desa Kecamatan Wringin Dihantam Puting Beliung Bondowoso, Bhirawa Sebanyak 34 rumah di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso mengalami kerusakan, akibat bencana alam hujan deras yang disertai angin kencang. Tepatnya bencana itu terjadi di Desa Jatitamban dan Sumber Malang pada Minggu (18/4) kemarin.

Dari total rumah rusak tersebut, sebanyak 27 rumah rusak ada di Desa Jatitamban dan 7 rumah di Desa Sumber Malang. Adapun kerugian materi akibat puting beliung di dua desa Kecamatan Wringin Bondowoso tersebut sekitar Rp 34 juta.

Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Drs Sunaryadi, M.Si mengatakan, dari 34 rumah tersebut rata-rata yang rusak adalah atapnya. Kerusakan hingga sekitar 30 persen.

“Kerusakannya sama, yaitu rata-rata atapnya. Ada memang yang hampir separuh rusak, melayang gitu. Ada yang genteng, ada yang asbes,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (19/4).

Selain kerusakan rumah, juga terdapat beberapa pohon tumbang dan melintang di jalan. Pihaknya langsung menurunkan dua regu untuk membersihkan.

“Itu kemarin langsung dibersihkan TRC (tim reaksi cepat) BPBD, dan evakuasi sehingga arus kendaraan kembali lan-

car,” bebernya.

Setelah identifikasi kata dia, di dua desa tersebut memeng sering terjadi angin kencang atau puting beliung. Namun kerusakan rumah paling banyak baru kali ini.

“Kami tidak mengira kalau kerusakan rumah kemarin itu, hingga 34 rumah.

Sudah identifikasi bersamasama dan melakukan asesmen,” paparnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui BPBD setemoat, telah memberikan bantuan sembako kepada 34 KK yang terdampak tersebut.

“Kemudian dari pihak Polres sendiri tadi juga memberikan bantuan,” jelas mantan Kabid Pariwisata Disparpora tersebut.

Selain itu, BPBD dan TNIPolri juga bergotong royong melakukan perbaikan terhadap puluhan rumah yang rusak tersebut.”Selain membersihkan serpihan, juga perbaikan atap yang rusak,” imbuhnya. [san]

Tim Wasrik Irjen TNI Pantau Program Kerja Korem 084/BJ Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 tak menghalangi pengawasan dan pengecekan setiap program yang ada di satuan TNI AD. Seperti pemantauan yang dilakukan Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Irjen TNI ke Makorem 084/Bhaskara Jaya (BJ), Senin (19/4).

Tim yang diketuai Kolonel Czi Dody Irwanto ini disambut Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo beserta beberapa Perwira Makorem. Tim Wasrik pun kemudian memantau program-program yang tedapat pada ruang data Makorem.

“Kedatangan Tim Wasrik untuk mengetahui setiap permasalahan di lapangan dan upaya peningkatan kinerja. Serta mampu mengendalikan melanisme kinerja di masing-masing satuan,” kata Danrem 084/ Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Setiap personel maupun staf Korem, sambung Herman, diminta untuk menjelaskan berbagai program yang selama ini sudah dilaksanakan.

Setiap paparan nantinya akan dijadi-

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Irjen TNI bertandang di Makorem 084/Bhaskara Jaya (BJ), Senin (19/4).

Istmewa

kan bahan evaluasi bagi pihak Wasrik. Khususnya di tingkat Komando atas. Sehingga apa yang menjadi evaluasi bisa menjadi bahan acuan bagi Korem agar lebih baik lagi.

“Fungsi pengawasan adalah salah satu bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam setiap proses manajemen Satuan,” jelasnya.

Selain pengecekan program yang sudah berjalan. Tim wasrik, sambung

Herman, juga melakukan pengecekan setiap administrasi dari masingmasing staf. Sehingga tidak yang namanya kesalahan maupun kekeliruhan dalam proses administrasi.

Upaya itu, diakui Herman sebagai bagian dalam mewujudkan Satuan TNI AD yang handal dan profesional. Serta menciptakan semangat dalam mengemban tugas dan menbentuk manajemen administrasi yang baik. [bed]

sudarno/bhirawa

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi (paling kiri) membacakan jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat, Senin (19/4).

Wali Kota Madiun Beri Jawaban PU Fraksi-Fraksi DPRD Dalam Membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 Wali Kota Madiun, H. Maidi menyampaikan Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya. Kesempatan itu, hadir pula Forkopimda dan sebagian Kepala OPD Pemkot Madiun secara langsung dan virtual di Gedung DPRD jalan Taman Praja Kota Madiun, Senin (19/4).

Jawaban Wali Kota Madiun atas PU FraksiFraksi DPRD Kota Madiun itu sebanyak 60 halaman dibacakan oleh Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM, M.Pd bergantian dengan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, SE, MIB itu menjawab Pemandangan Umum tujuh Fraksi DPRD Kota Madiun. Yakni, Fraksi PDI Perejuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Perindo, Fraksi PKB, Fraksi Mantap, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS-PAN Wali Kota Madiun Maidi membacakan jawaban Pemkot Madiun terhadap pertanyaan fraksi-fraksi tersebut terkait meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Serta, besaran SILPA 2020. Dalam jawabannya, Wali Kota tak menampik fakta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, hal tersebut juga tak lepas dari faktor pandemi Covid19 yang menyebabkan sejumlah sektor kehidupan masyarakat terganggu.

“Angka kemiskinan kita memang naik, tapi angka kita masih lebih baik dibandingkan kota/kabupaten lain di Jatim,”kata Wali Kota Madiun, Maidi kepada wartawan usai sidang paripurna penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Untuk itu, kata Wali Kota, strategi penguatan ekonomi telah disusun Pemkot Madiun selama 2021. Salah satunya melalui intervensi berbasis lokal dan mengajak masyarakat

Sambil Bersafari Ramadan, Dandim Ingatkan Prokes Covid-19 Kota Mojokerto. Bhirawa Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H. ternyata mempunyai cara jitu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya selalu melaksanakan prokes di tengah pandemi saat.

Seperti dalam melaksanakan Safari Ramadan kali ini di Masjid Roudhotul Jannah, Jalan Raya Surodinawan Nomor 22, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, minggu malam (18/4).

Usai melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih yang diimami Ustadz Hendik Arrofik, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi positif kepada Takmir dan segenap Jama’ah Masjid Roudhotul Jannah yang melaksanakan Ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan Covid19 sesuai himbauan pemerintah.

Dandim 0815, sambil berbincang santai dengan segenap jamaah. Dandim mengingatkan jika Ramadhan kali ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, untuk itu sangat diperlukan kedisiplinan bagi setiap warga negara

Tampak dalam foto Dandim saat menyerahkan masker kepada Takmir Masjid Raudhotul Jannah

termasuk para Jama’ah Masjid ini, untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Terima kasih atas pelaksanaan Ibadah Shalat Isya dan Tarawih yang tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kami dari Kodim 0815 memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Prajurit Kulon yang melaksanakan ibadah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan”. Jelasnya.

Lebih lanjut abituren Akmil Angkatan 2000 menambahkan, sebagai

manusia wajib berikhtiar dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. “Mudah-mudahan dengan ibadah di bulan Suci Ramadhan ini, Covid-19 segera musnah dari Negara Indonesia khususnya dan negara-negara lain pada umumnya.

Tentunya, dengan kebersamaan yang telah kita jalin, kami berharap kondusifitas wilayah dapat kita jaga”, pungkas Pamen dua melati yang lama berdinas di Papua. [min]

Tim Gabungan Minta Tempat Hiburan Tutup Selama Ramadan

sudarno/bhirawa

Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020. Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya di gedung DPRD setempat, Senin (19/4).

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat memberikan bantuan sembako pada korban bencana alam puting beliung.

untuk lebih mengutamakan membeli produk lokal. Dengan demikian, diharapkan perputaran uang di dalam kota bisa semakin lancar dan mampu mengatasi permasalahan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu terkait SILPA yang cukup besar dibandingkan 2019 juga tak lepas dari pengaruh Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah terpaksa melakukan refocusing anggaran. Sehingga, banyak program dan kegiatan yang tidak berjalan.

Hal inipun juga dimaklumi oleh anggota DPRD. Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH memenyatakan, musim pandemi memang menyebabkan OPD kesulitan menyerap anggaran. Antara DPRD dan pemkot sudah membahas hal ini. Juga masalah kemiskinan dan pengangguran meningkat kata Andi Raya, pihaknya akan memberikan saran program kegiatan fisik, karena program itu secara swakelola masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Andi Raya, untuk

porsi APBD TA 2020 seperti yang dilaporkan Wali Kota tadi, bisa dimaklumi karena kondisi covid-19 tidak banyak yang dilakukan pemerintah daerah Kota Madiun. “Sehingga atas laporan pertanggungjawaban APBD TA 2020 sebagaimana dikatakan Wali Kota tadi, cukup memberikan penjelasan kepada anggota DPRD Kota Madiun,”ungkap Andi Raya.

Disinggung perihal masalah pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Madiun, apakah sudah memihak atau sudah pro ke rakyat ?. Andi Raya BMS, Politikus PDI Perjuangan Kota Madiun ini, menyatakan, sepertinya APBD TA 2020 Kota Madiun sudah memihak dan membantu untuk kepentingan masyarakat di Kota Madiun.

“Yang jelas, setelah Raperda P-APBD TA 2020 ini didok/disahkan menjadi Perda Kota Madiun tahun 2020 beberapa waktu lalu, dewan juga ikut mengawal terus penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan peruntukannya. Dan yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun,”tegas Andi Raya BMS kepada wartawan yang mewawancarainya usai sidang, Untuk diketahui bersama, rapat paripurna masih akan berjalan satu tahap lagi. Yakni, agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Selasa (20/4). Selanjutnya, Raperda tersebut akan dikirimkan ke Pemprov Jatim untuk disahkan. [dar.adv] Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun agenda penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 di gedung DPRD setempat, Senin (19/4). sudarno/bhirawa

Situbondo, Bhirawa Jajaran personil tim gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol-PP mulai melaksanakan patroli dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif pada bulan suci ramadan tahun 2021.

Ini yang dilakukan tim gabungan yang dipimpin Kabag Ops Kompol Yatno Mardi bersama personil gabungan Polres, Kodim 0823 dan Satpol PP Kabupaten Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pelaksanaan patroli meliputi sasaran tempat hiburan yang berada di wilayah Kecamatan Banyuglugur. Dalam patroli tersebut, Kabag Ops Kompol Yatno Mardi mengimbau kepada semua pemilik tem-

pat hiburan agar selama bulan ramadan untuk tidak beroperasi. “Mohon selama bulan suci ramadan tempat hiburan untuk tutup,” pinta Yatno Mardi.

Permintaan tidak dibukanya tempat hiduran bertujuan untuk menghargai dan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, ujar perwira dengan satu melati dipundaknya itu, penutupan tempat hiburan malam untuk mencegah adanya kerumunan di masa Pandemi Covid-19 saat ini. “Ya kami kemarin berpatroli ke tempat hiburan yang ada di wilayah Kecamatan Banyuglugur. Selama bulan ramadaan ini kami mengimbau untuk sementara waktu menutup tempat hiburan,” papar Yatno Mardi. [awi]

Belasan Saluran Air di Kota Pasuruan Dicat Warna-warni Belasan saluran air di Kota Pasuruan dicat warna-warni oleh Pemkot Pasuruan. Pengecatan dilakukan agar enak dipandang serta semakin indah dan bersih.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustav Purwoko menyatakan selama ini kondisi saluran air di Kota Pasuruan kusam dan kurang terawat. Pengecatan tersebut untuk mempercantik Kota Pasuruan.

“Sejak dua pekan yang lalu, kami melakukan pengecatan. Totalnya ada 21 titik saluran air yang dicat warna-warni,” terang Gustav Purwoko, Senin (19/4).

Upaya itu sebagai bagian dari mewujudnya misi Pasuruan Kota Madinah.

Yakni, maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya.

Sesuai komitmen dari Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf akan

Hilmi Husain/Bhirawa

Saluran air di Jalan Raya Ir H Juanda, di Kota Pasuruan yang dicat warna-warni oleh Pemkot Pasuruan.

terus mengembangkan dan mempercantik Kota Pasuruan. Pengecatan ini sebagai salah satu untuk mewujudkan indah kotanya.

“Tidak asal mengecat, ada tema

di masing-masing saluran air. Harapan kami membuat Kota Pasuruan yang berbeda atau lebih berwarna dan semakin indah,” jelas Gustav Purwoko. [hil]

EKONOMI Pulihkan Destinasi Wisata BI Jatim Rangkul Media Selasa Legi, 20 April 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Dampak dari pandemi Covid-19 memang sangat luar biasa, meluluih lantakan tatanan hidup, serta perekonomian perekonomian masyaralat dunia, tanpa kecuali Indonesia, dan khusisnya Jatim.

Untuk memulihkan kondisi tersebut memang tidaklah mudah ,tapi bukan berarti harus pasrah. Usaha dan upaya harus terus dilakukan agar iangam sampai terpuruk.

Dalam rangka inilah Bank Indonesia (BI) Jatim punya kiat tersendiri untuk menghadapi situasi yang sampai saati ini masih belum bisa diprediksi itu. Fokus pada masalah pariwisata di Jatim BI metangkul para pembua berita agar bisa mengabarkan bahwa tempat wisata di Jat masih tetap sangat menarik untuk

dikunjungimya.

Sebagai pembekaln,l, BI juga bekerja sama dengan pihak Disparta Jatim, para senior pembuat berita baik dari cetak, Online, maupun Elektroni. Pembekalan dilakukan selama dua hari yakni Sabtu (17/4) dan Minggu (18/4) di hotel Bisanta Surabaya.

"Tidak bisa berpangku tangan

Kepala perwakilan BI Jatim, Kadis Parta dan Nara simber saat pemberian cindramata

kita punya tanggung jawab sosial untuk mempromosikan pariwisata di Jawa Timu,” ungkap Kepala Perwak-

ilan Wilayah BI Jatim Difi Ahmad Johansyah di sela-sela pemberikan Pelatihan Wartawan, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan Kenapa parriwisat? Karena wisata dianggapnya memiliki posisi yang cukup penting untuk membantu memulihkan perekomian masyarakat Jatim, Karenanya Difi optimis, jika para pembuat berita bisa membuat berita yang baik dan menatik, menurut Difi, wartawan punya potensi besar membantu menggairahkan wisata di Jatim makanya diminta agar mereka bisa memanfaatkan era digital dengan kreatif.

Kepala Disparta Jatim, Sinarto, secara terpisah mengungkkapan, bahwa di Jatim soal pariwisata ini masih kurang di promosikan seraya menyebutkan di Jatim ada 489 desa wisata, karenanya ia sangat berteri-

ma kasih dengan langkah langkah yang dilakukan BI Jatim dengan merangkul para pembuat berita untuk ikut promsikan wisata di Jatim.

Dikatakan, di Jatim banyak obyek wisata yang perlu dipromosikan. Di antaranya disebutkan, di Jatim terdapat 479 Desa Wisata, karena pandemi iniacet total tidak tersentuh promosi.

Sementara itu, sebagai pemberi bekal terhadap para wartawan juga hadir redaktur senior. Hatim Veraby dari Harian Sindo, Elba Damhuri dari Republika, dan Tommy Aryanto dari Tempo Group.dengan materi pembekalan nbagi media cetak dan online. Sedangkan nara sumber intuk media elekyronil ada dua.[ma]

BURSA EKONOMI

Anggota Koramil 0814/06 Jombang Bantu Penggalian Tanah Pipa PDAM Jombang, Bhirawa Untuk menjamin ketersediaan air bersih di wilayah binaannya, anggota Koramil 0814/06 Ploso, Jombang yang menjabat sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Sertu Agus Riadi bersama warga bergotong-royong membantu pekerja PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) menggali tanah untuk pemasangan pipa air di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Senin (19/04).

"Air adalah salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dan mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup, terutama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air. Karena itulah penyediaan air bersih sangat diperlukan," kata Sertu Agus Riadi.

Dia menambahkan, butuh kesadaran dan peran serta warga masyarakat untuk berpartisipasi membantu petugas dalam penyiapan lahan galian untuk pemasangan pipa- pipa air tersebut. "Karena dengan begitu, pengerjaannya akan segera terselesaikan, sehingga warga dapat menikmati air bersih, dan secepat mungkin bisa menggunakan dalam kebutuhan seharihari," lanjutnya.

Komandan Koramil 0814/06 Kapten Arm Edi Sutrisno menngungkapkan, dirinya selalu menekankan kepada seluruh anggotanya agar tetap menjalin kerjasama dan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sehari-hari bersama warga masyarakat di wilayah binaannya.[rif]

Ramadan, Klien UPT RSBN Tadarus Online Pemprov, Bhirawa Di bulan Ramadan, RSBN Malang menggelar kegiatan tadarus online yang bertujuan untuk melatih kemampuan dalam membaca Alquran dan meningkatkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Kepala UPT RSBN Malang, Firdaus Sulistijawan mengatakan, untuk penyandang disabilitas tunanetra, mereka membaca kitab suci Alquran dengan menggunakan cetakan huruf braille secara online.

Meski belum fasih betul membaca Alquran Braille, namun setiap usai Salat Subuh, klien penyandang tuna netra ini selalu menyempatkan untuk Tadarusan di Masjid RSBN Malang.

"Mereka sangat khusuk membaca ayat suci Alquran. Kekurangan fisik sebagai penyandang tuna netra tidak menyurutkan niat untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini," ujar Firdaus, Senin (19/4).

Lebih lanjut Firdaus mengatakan, selain tadarus online, RSBN Malang tetap melaksanakan kegiatan rutin ceramah keagamaan di sore (sebelum buka puasa) melalui cara membaca Aluran bayati dan nahwan yang dibimbing pekerja sosial. Selain itu juga salat taraweh berjamaah di masjid Annur di kompleks RSBN Malang.

Seluruh kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan bimbingan mental spiritual yang masuk dalam kurikulum pembelajaran PM netra. Bimbingan mental spiritual ini diharapkan menciptakan budaya beribadah dan menjadi kebiasaan PM netra jika kelak lulus dan kembali ke keluarga masing-masing," karanya.[rac]

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meninjau lokasi operasi pasar yang berlangsung di Balai RW 05, Jalan Balongsari Tama Blok 3b No 10, Kecamatan Tandes.

Wawali Tinjau Operasi Pasar di Balai RW Surabaya, Bhirawa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meninjau lokasi operasi pasar yang berlangsung di Balai RW 05, Jalan Balongsari Tama Blok 3b No 10, Kecamatan Tandes. Di lokasi tersebut, Cak Ji yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Wiwiek Widayati itu memastikan warga memperoleh sembako dengan harga di bawah pasaran.

Setiba di lokasi, Cak Ji langsung memastikan harga mulai dari minyak goreng, gula, telur, cabai hingga

bawang merah dan bawang putih.

Tak lupa di sela-sela belanja, Cak Ji pun meminta warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Pada kesempatan itu, Cak Ji mengatakan, operasi pasar atau pasar murah ini digelar dengan tujuan masyarakat dapat membeli sembako di bawah harga pasar. Dia memastikan ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantu masyarakat mendapatkan harga sembako lebih terjangkau di tengah pandemi Covid-19. “Tentun-

ya ini adalah upaya warga bisa mendapatkan harga lebih terjangkau.

Namun tidak diperuntukkan bagi pedagang yang ingin memborong atau ‘kulakan’,” kata Cak Ji, di sela tinjauannya, Senin (19/4).

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Wiwiek Widayati menambahkan, operasi pasar ini rutin digelar pada saat memasuki hari-hari besar nasional maupun saat kenaikan harga. Oleh sebab itu, pihaknya terus berusaha semaksimal mungkin mengendalikan harga sembako dengan

Pembiayaan Resi Gudang Triwulan I 2021 Tumbuh 292 Persen Surabaya, Bhirawa PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) telah mencatat pertumbuhan yang posiif dalam pemanfaatan Resi Gudang sampai akhir Triwulan I 2021. Mencapai Rp 17,7 miliar, tumbuh 292 persen dibandingkan nilai pembiayaan dalam periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6,06 miliar.

“Adanya pertumbuhan yang sangat signifikan ini tentunya dipengaruhi oleh makin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari Sistem Resi Gudang.

Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Resi Gudang ini,” terang Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indo-

nesia (Persero), Fajar Wibhiyadi, Senin (19/4).

Fajar Wibhiyadi menambahkan dengan melihat banyaknya komoditas yang ada, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan Resi Gudang. Tantangannya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada petani dan pemilik komoditas terkait manfaat dari Resi Gudang.[riq]

operasi pasar tersebut.

“Nah karena itu operasi pasar ini memang tidak digelar di pasar supaya lebih mendekati masyarakat. Kami mendapat harga yang selisih karena langsung dari distributor. Dengan begitu warga dapat membeli dengan harga yang lebih baik,” kata Wiwiek.

Di momen itu, Wiwiek pun berinteraksi dengan warga untuk menanyakan seputar operasi pasar dan apa saja yang dibeli oleh warga. Alhasil, dari interasinya dengan beberapa warga yang mayoritas ibu-ibu itu, mengungkapkan harga jual sembako memang dinilai lebih baik dan di bawah harga pasaran. “Tadi saya coba tanya ibu-ibu beliau mengatakan biasanya membeli gula satu kilo seharga Rp 12.500. Tetapi di sini kami menjualnya Rp 11.800,” papar dia.

Wiwiek memastikan, operasi pasar ini digelar selama Bulan Suci Ramadan dengan keliling 31 kecamatan yang tersebar se-Suarabaya.

Dalam sehari, dia menyebut sedikitnya ada dua lokasi yang menggelar operasi pasar. “Ini terus kami lakukan, kalau secara kumulatif sejak awal Bulan Ramadan sudah ada sekitar 16 titik lokasi,” ungkapnya.[iib]

Mewujudkan Transparansi dan Membangun Trust Koperasi

Bupati Tantri Tegaskan Semua Pinjaman ASN ke Bank Harus Seizin Pimpinan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan audiensi dengan Gerakan Koperasi Kabupaten Probolinggo dengan tema “Pembaharuan, Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi” di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Probolinggo. Bupati Tantri tegaskan semua pinjaman ASN ke bank harus seijin pimpinan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Probolinggo Joko Rohani Sanjaya, Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PK-KPRI) Kabupaten/Kota Probolinggo Edy Supangkat serta perwakilan pengurus KPRI Gerakan Koperasi di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Senin (19/4) mengungkapkan koperasi di Kabupaten Probolinggo saat ini berjumlah 793 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 664 unit dengan total volume usaha sebesar Rp 419.541.593.885 serta jumlah anggota koperasi sebanyak 47.083 orang. Namun berbanding terbalik dengan perkembangan jumlah keanggotaan ASN yang cenderung mengalami penurunan.

“Langkah-langkah strategis pem-

binaan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Probolinggo telah selangkah lebih cepat dari program pembaharuan pemerintah pusat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati Probolinggo atas segenap dukungan dan keberpihakan kebijakan bagi koperasi di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Menurut Anung, program rebanding koperasi dengan “Membangun Mindset Generasi Milenial Mewujudkan Korporasi Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0” yang dicanangkan Bupati Probolinggo pada tanggal 24 September 2019 saat ini telah mulai terbangun citra positif terhadap Perkoperasian di Kabupaten Probolinggo.

“Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya koperasi-koperasi yang bergerak di sektor riil berbasis generasi muda. Pendirian koperasi-koperasi tersebut diinisiasi oleh generasi millenial dan pengusaha di Kabupaten Probolinggo yang merupakan bentuk pembaharuan koperasi di Kabu-

paten Probolinggo dan mengarah pada pembangunan ekonomi rakyat pada sektor riil,” jelasnya.

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan tantangan dan dinamika koperasi di era Revolusi Industri 4.0 dan pandemi Covid-19 telah banyak merubah dan menggeser seluruh perilaku manusia, sehingga diperlukan modernisasi dalam wujud digitalisasi koperasi yang akan mewujudkan transparansi dan membangun trust atau kepercayaan diantara seluruh anggota.

“Modernisasi koperasi merupakan wujud penatalaksanaan koperasi yang baik serta wujud akuntabilitas koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat serta mampu menyajikan tata laksana koperasi secara real time demi mewujudkan koperasi yang modern kekinian dan energetic. Saya berharap digitalisasi tidak hanya bersifat internal namun juga terbangun koneksi banking sistem melalui sistem payment,” katanya.

Menurut Bupati Tantri, digitalisasi merupakan salah satu tools dari rebranding koperasi dan modernisasi koperasi. Keanggotaan koperasi harus direfresh sesuai Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor : 518/ 23/426.110/2019 Tentang Him-

bauan Keanggotaan Koperasi Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Tanpa sadar saat ini kita dipaksa hidup hedon (konsumtif). Untuk itu saya menugaskan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk merefresh SE Bupati Probolinggo tersebut.

ASN harus bersikap bijak terhadap pengelolaan keuangan dan mengevaluasi keanggotaan ASN di dalam koperasi. Semua pinjaman ke bank harus seijin pimpinannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri meminta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Asisten Administrasi Umum untuk merumuskan penatalaksanaan pengawasan gaji dan TPP ASN agar dapat terpantau dan tidak menabrak sistem yang nantinya akan merugikan banyak pihak.

“Saya mengharapkan ASN lebih cerdas dan lebih selektif dalam memanfaatkan dan merencanakan keuangannya. Demikian pula koperasi melakukan reformasi dan modernisasi dalam membangun koperasi yang berbasis digital, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua anggota koperasi dan selanjutnya mensejahterakan anggota koperasi,” tegasnya.

Bupati Tantri juga menugaskan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama dengan Ketua Dekopinda untuk berkoordinasi den-

Bupati Tantri audiensi dengan pengurus koperasi.

gan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi koperasi dalam pengentasan permasalahan sosial melalui program di Dinsos.

“Koperasi dengan tantangan dan dinamika yang ada saat ini harus mampu menjadi tetap Soko Guru Perekonomian dan Stabilisator Ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Kalau diibaratkan koperasi itu kecil-kecil cabe rawit,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Dekopinda Kabupaten Probolinggo Joko Rohani San-

wiwit agus pribadi/bhirawa

jaya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang terus membangun dan membumikan koperasi di Kabupaten Probolinggo melalui kebijakan dan programprogram bagi gerakan koperasi.

“Sejalan dengan program rebranding koperasi Kabupaten Probolinggo yang dicanangkan Ibu Bupati Probolinggo pada tahun 2019, Dekopin saat ini juga membangun streaming pembaharuan wajah baru koperasi yang berjati diri,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Selasa Legi, 20 April 2021

BPBD Data dan Perbaiki Ribuan Rumah Rusak l

Memuja Simbol Sambungan hal 1

antara lain kita jumpai dalam ayat tentang puasa.

Allah berfirman dalam Quran 2:183, “Hai orang yang beriman! Diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa (kepada Tuhan)”.

Tujuan berpuasa adalah agar manusia terbebas dari segala macam pengaruh keburukan, yang puncaknya adalah menjadi insan yang bertakwa. Oleh karenanya, dalam ayat yang sama disebutkan bahwa kewajiban puasa telah diperintahkan pula kepada umat-umat terdahulu.

Apa yang dimaksud umat-umat terdahulu dalam konteks Quran adalah agama-agama Semitik atau Abrahamik, yakni Yahudi dan Kristen, karena Islam lahir dalam konteks budaya yang nyaris sama. Ini adalah bukti bahwa Islam lahir bukan dalam konteks kekosongan budaya, namun Islam lahir berlatar belakang agama-agama tersebut.

Dalam Quran 29:58 Allah berfirman, “Dan orangorang yang beriman dan beramal salih, kepada mereka akan Kami berikan perumahan di Surga, serambi yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berdiam di dalamnya selama-lamanya. Balasan yang nikmat bagi orang beramal baik”.

Sejak zaman Perjanjian Lama, para nabi telah mengritik dan melawan praktik kesalihan palsu yang dilakukan pada zamannya. Keseimbangan antara hablumminallah dan hablumminannas menjadi perhatian serius para nabi sejak zaman dulu.

Dalam Kitab Nabi Yesaya (58:6-7) Allah berfirman, “Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!”

Setiap nabi mengemban misi suci, yakni revolusi akhlak. Yang ditonjolkan oleh para nabi bukanlah simbol-simbol, terlebih simbol-simbol yang tujuan di baliknya adalah pemecah belah umat. Biarlah simbolsimbol itu ada dan menghiasi indahnya Nusantara kita.

Jangan sampai kita terjebak dalam pemujaan terhadap simbol, namun lupa akan hakikat simbol yang kita puja.

Selamat berpuasa.**

Ajak Peternak Mandiri Sambungan hal 1 MH Riwansia, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Udin, tanaman shorgum di Kabu­ paten Situbondo tidak mengandalkan dari dana APBD Pemkab Situbondo semata, tetapi seba­ liknya di laksanakan dengan pola mandiri dari kalangan petani dan peternak sendiri.

Jadi, sebut mantan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo itu, para peternak dan petani tidak akan berpengaruh besar dengan adanya peralihan kepada tanaman porang. “Ya, kami berkomitmen kedepan akan terus mengandalkan penanaman komoditas shorgum secara mandiri,” ujar Udin.

Masih kata Udin, yang terjadi dampak saat ini hanyalah adanya pengurangan lahan untuk pengembangan tanaman komoditas shorgum. Ini karena, sebut Udin, sejumlah petani atau warga sudah mulai beralih dan tertarik dengan prospek tanaman porang.

Udin optimis, apa yang sudah dirintis ten­ tang pengembangan tanaman sorgum akan terus tumbuh dimasa mendatang. “Makanya, tadi saya kumpulkan semua teman teman yang terkait erat dengan komoditas tanaman shorgum di Kabupaten Situbondo. Semuanya kita bahas,” pungkasnya. [awi] l

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun bersama para pimpinan saat diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Senin (19/4).

Sambungan hal 1

dan untuk rumah ringan sebanyak 3.321 unit.

Sedangkan untuk fasilitas umum (fasum) yang mengalami kerusakan diantaranya gedung sekolah sebanyak 222 unit, tempat ibadah 210 unit, fasilitas kesehatan (faskes) sebanyak 23 unit dan fasilitas umum lainnya sebanyak 45 unit. ”Kami meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kerusakan di link yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Malang, yakni https:// sikat.sinergispasial.com/page/form-pelaporanbencana,” ujarnya.

Kebutuhan yang sangat mendesak untuk di­ gunakan kepada warga yang terdampak gempak, seperti terpaulin, family kit, alat tidur, bahan makanan pokok, makanan cepat saji, makanan balita dan lansia, bahan bangunan, serta alat per­ tukangan. Karena saat ini warga yang rumahnya rusak akibat gempa pada beberapa waktu lalu, kini masih banyak berada di tempat pengungsian.

Sehingga diperlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Ketika bantuan diterima maka langsung kita didistribusikan kepada masyarakat yang menjadi korban dan terdampak gempa. Karena ini meru­ pakan percepatan, sehingga bantuan langsung diserahkan kepada yang membutuhkan,” terang Bambang.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto telah menyampaikan bahwa kerusakan rumah warga akibat bencana gempa akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, melalui alokasi Biaya Tak Terduga (BTT).

Sedangkan masing-masing runah yang rusak akan mendapatkan Rp 10 juta-Rp 14 juta. Hal itu dilakukan pemkab agar mempercepat proses pemulihan pasca gempa bumi yang menimpa sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang, terutama di wilayah Malang Selatan.

“Karena rumahnya rusak, maka untuk semen­ tara warga yang terdampak gempa kini sebagian berada ditenda. Dan dirinya juga memohon kepada masyarakat sambil menunggu rumahnya diperbaiki, maka untuk bersabar berteduh di tenda,” kata dia. [cyn]

l

arif yulianto/bhirawa

PDIP Evaluasi Ketidakhadiran Anggota Saat Paripurna Jombang, Bhirawa Sekretaris Dewan Pimpinan Ca­ bang (DPC) PDI-P Kabupaten Jom­ bang, Donny Anggun menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi atas ketidakhadiran anggota Fraksi PDI-P DPRD Jombang saat rapat paripurna dengan agenda Penyam­ paian Nota Penjelasan Bupati Jom­ bang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2020 dan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Rap­ erda) Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2021, Senin siang (19/4).

Sekadar diketahui, dari 10 anggota Fraksi PDI-P DPRD Jombang, 7 di antaranya tidak hadir pada paripurna tersebut, dan 3 orang hadir mengikuti, meski akhirnya paripurna tersebut ditunda karena tidak kuorum.

3 orang anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Jombang yang hadir tersebut yakni, Donny Anggun yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Jombang, kemudian Choirul Anam, dan Samsul.

“Nanti kita evaluasi, kalau sudah terkomunikasi, kita evaluasi apa yang menjadi penyebab. Saya pikir kalau kalau karena puasa pun, puasa tidak menjadi kendala untuk kerja,” ungkap Donny Anggun saat diwawancarai di Gedung DPRD Kabupaten Jombang.

Donny Anggun sendiri yang meru­ pakan anggota Fraksi PDI-P DPRD Ka­ bupaten Jombang dan juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jom­ bang, hadir pada paripurna tersebut.

Donny Anggun mengaku, pada hari tersebut juga tidak ada acara kepartaian di PDI-P Jombang. Ia mengetahui persis hal ini, karena dirinya merupakan Sekretaris DPC PDI-P Jombang.

Ia pun tidak ingin berasumsi terkait ketidakhadiran 7 anggota Fraksi PDI-P DPRD Jombang ini. “Kalau saya telpon jawabannya itu, saya bisa jawab. Jadi saya telpon satu per

satu teman-teman kenapa kok belum hadir, pertama saya telpon ketua fraksi dulu agar ketua fraksi ini menelpon teman-teman. Karena ketua fraksi ini tidak terangkat, saya telpon sendiri teman-teman. Yang datang 2 (orang) ini, karena mengangkat telpon saya,” beber Donny Anggun.

Berdasarkan catatan Pimpinan DPRD Jombang, dari 50 anggota DPRD Kabupaten Jombang, 23 orang di antaranya hadir mengikuti agenda paripurna ini, dan 27 orang tidak hadir.

Rincian 27 anggota DPRD Ka­ bupaten Jombang yang tidak hadir ini yakni, 7 orang dari Fraksi PDI-P, 5 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari Fraksi Partai Golkar, 4 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 5 orang dari Fraksi PKS-Perindo, dan 2 orang dari Fraksi Amanat Restorasi (Gabungan PAN-Nasdem).

“Fraksi Partai Persatuan Pemba­ ngunan 7 orang semuanya hadir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 10 orang semuanya hadir, dan Fraksi PDI Per­ juangan, dari 10 orang, hadir 3 orang,” terang Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi saat menjelaskan terkait ang­ gota DPRD Jombang yang hadir dan tidak hadir mengikuti paripurna ini.

Terkait ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jombang pada paripurna ini, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, M Syarif Hi­ dayatullah saat dikonfirmasi melalui sambungan Ponsel nya, Senin sore di hari yang sama menjelaskan, ke­ jadian tersebut menurutnya bukanlah masalah yang berarti.

“Ndak sampai deadlock, ini kan cuma ditunda. Yang paling utama itu kan komunikasi, besar harapan saya, ke depan ini komunikasi harus dibangun lebih baik lagi, biar ‘ng­ gak’ seperti ini,” ucap M Syarif Hidayatullah.

Dia menambahkan, setelah

pihaknya melakukan investigasi, menurutnya, Bupati Jombang di­ harapkan harus membangun komu­ nikasi yang lebih baik.

“Teman-teman memang merasa­ kan seperti itu, kurang komunikasi antara legislatif dengan eksekutif,” ujarnya. Sementara, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jombang, Haji Machin melalui sambungan Ponselnya menjelaskan, ketidakhad­ iran anggota fraksinya pada paripurna Penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Bupati Jombang tahun 2020 dan 2 Raperda Partisipatif Kabupaten Jombang Tahun 2021 ini karena ada kegiatan kunjungan Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra ke Kabu­ paten Jombang.

“Kebetulan saja hari ini juga ada kunjungan silaturrahmi DPR-RI, ke­ mudian teman-teman ini kan juga ada yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Ya kayaknya sih miskomunikasi saja, tentang kesiapan LKPJ. Tapi ini bisa terselesaikan kok,” kata Haji Machin.

Pria yang akrab disapa Gus Machin ini kemudian juga menambahkan bahwa, ketidakhadiran seluruh ang­ gota Fraksi Gerindra DPRD Jombang saat paripurna ini juga karena faktor kebersamaan dengan fraksi-fraksi yang lain.

“Ada semacam pola kebersamaan­ lah. Tujuannya kan sama-sama untuk membangun, kita ini kan juga koalis­ inya bupati, kita (Gerindra), Demokrat, kan juga sama. Komunikasi saja yang kurang,” ungkap Gus Machin.

Terkait ditundanya agenda paripur­ na 3 hari ke depan, Gus Machin menjelaskan, para pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Jombang akan dikumpulkan dan diberikan informasi lebih lanjut.

“Lha mungkin setelah adanya komunikasi, minimal kita ini kan tujuannya sama, membangun Kabu­ paten Jombang, itu saja,” pungkas Gus Machin. [rif]

Gubernur Jatim Terima Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya l

Sambungan hal 1

“Berbagi pikiran, program, pen­ galaman, menurut kami menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa saling belajar yang satu dengan yang lain. Berbagi, bagaimana Penanganan Covid-19 yang kita lakukan, mulai ada daerah zona merah pekat atau hitam, hingga sekarang mulai melan­ dai,” ujar Khofifah.

Ia menceritakan, pada masa awal pandemi, kasus harian Covid-19 di Jatim, kerap kali menjadi nomor pa­ ling banyak di antara provinsi lain di Indonesia. Dengan berbagai ikhtiar yang ia lakukan, bersama jajaran Forkopimda Jatim, Kabupaten/Kota, relawan serta lintas sektor.

“Alhamdulillah, sekarang kasus

Covid-19 di Jatim mulai melandai.

Saya rasa sekarang sudah relatif terkendali, tinggal PR kami adalah memasifkan vaksinasi. Jatim selalu tertinggi capaian vaksinasinya meski demikian kami berharap akan terus bisa meningkatkan terutama untuk lansia dan sekarang para guru, karena Juli dimulai pembelajaran tatap muka secara bertahap,” ungkapnya.

Mantan Mensos RI ini menarget­ kan, akan ada zona hijau Covid-19 di Jatim seiring dengan melandainya kasus. “Zona merah sudah tidak ada di Jatim sejak akhir Januari. Sisa zona oranye sekarang dan kuning, kita berharap akan lahir zona hijau dalam waktu yang dekat ini,” imbuhnya.

Khofifah juga membeberkan ber­ bagai upaya untuk meningkatkan per­

ekonomian di Jatim di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya dirinya rutin menggelar gowes di Kabupaten/Kota di Jatim. Selain itu, pihaknya mulai menggencarkan misi dagang di lintas provinsi untuk menyambungkan antara pedagang Jatim dengan pembeli di luar provinsi sesuai marketnya.

Ia juga berpesan kepada pada praja yang berkuliah di IPDN, agar terus melakukan yang terbaik untuk negara.

“Kalau pesan saya tadi jelas sekali, be yourself and do the best. Laku­ kan yang terbaik yang mereka miliki potensi-potensi jejaring-jejaring. Jasa mereka bisa melakukan yang terbaik dan mereka tahu yang terbaik yang bisa lebih produktif dan paling memberikan manfaat dari semua energi yang mereka miliki,” pungkasnya. [tam]

dan saling keterkaitan, seperti Gerbang­ kertasusila. Dan tentunya bukan terkait mudik, namun urusan pekerjaan.

“Pengecualian ini berlaku untuk mereka yang melakukan perjalan pekerjaan. Karena banyak pekerja di Surabaya ini yang berasal dari Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Tapi untuk yang mudik tetap dilarang,” tegasnya.

Untuk urusan pekerjaan, Teddy tetap melakukan pemeriksaan, yakni terkait surat tugas atau surat keterang­ an dari perusahaan masing-masing.

Dengan adanya surat tugas, pihaknya mengaku hal itu berguna dan mem­

bantu petugas di lapangan yang melakukan screening.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi larang mudik Lebaran inj melalu media, spanduk maupun sosialisasi dari Polsek jajaran. Sosial­ isasi ini juga dilakukan pada kegiatan Operasi Keselamatan yang sedang berlangsung. Sehingga masyarakay dapat memahami imbauan dari Pe­ merintah terkait larangan mudik.

“Intinya masyarakat dilarang mudik. Imbauan itu pun sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat.

Termasuk sosialisasi yang dilakukan Polsek jajaran,” pungkasnya. [bed]

Polisi Sekat 13 Titik Masuk dan Exit Tol Surabaya l

Sambungan hal 1

pemeriksaan screening pada tang­ gal 6-17 Mei 2021. Apabila dalam screening ditemukan ada yang mudik, seketika akan diminta putar balik. Be­ gitu juga kalau dijunlai travel maupun angkutan umum melakukan mudik, secara tegas akan ditilang dan mobil­ nya dijadikan barang bukti.

Tindak tegas ini diakui Teddy diberlakukan secara nasional. Jadi setiap Provinsi dan di Kabupaten/ Kota melakukan hal yang sama. Na­ mun aturan itu ada pengecualian bagi aglomerasi atau suatu kesatuan daerah

Halaman 11

Larangan Mudik Berdampak pada Sektor Jasa Tranportasi Kab Malang, Bhirawa Pemerintah melarang mudik lebaran bagi masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah di kampung halaman, hal ini juga berpengaruh pada Perusahaan Otobus (PO), yang mana akan kehilangan penumpang.

Namun meski perusahaan angkutan umum akan kehilangan penumpang saat libur leba­ ram, tapi PO Bagong yang memiliki garasi di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, telah memastikan akan tetap berop­ erasi, dan tidak mengurangi armadanya saat musim libur lebaran mendatang.

Owner PO Bagong Hari Soesilo, Senin (19/4), kepada wartawan mengatakan, larang mudik lebaran oleh pemerintah tanggal 6-17 Mei 2021 mendatang, kita anggap bukan ke­ bijakan yang bijak. Karena diprediksi bakal berdampak pada beberapa sektor, salah satu­ nya adalah sektor industri jasa transportasi, baik darat, laut maupun udara. ”Padahal Hari Raya Idul Fitri itu merupa­ kan salah satu momentum yang ditunggu in­ dustri jasa transportasi umum. Sehingga meski ada larangan mudik lebaran bagi masyarakat, tapi pihaknya tetap mengeoperasikan armada­ nya,” tegasnya.

Menurut dia, karena banyak masyarakat yang ingin merayakan lebaran dengan mudik ke kampung halaman. Sedangkan kebijakan larangan mudik itu merupakan upaya pemerin­ tah untuk menekan jumlah penyebaran Covid19 yang memang sehrausnya masyarakat bisa mendukung. Dan PO Bagong tetap setia melayani pelanggan yang punya rutinitas, se­hingga pihaknya akan jalankan seperti bi­ asanya, Secara otomatis armada kami siapkan untuk memberikan pelayanan pada pelanggan atau penumpang.

“Tapi PO Bagong tetap menerapkan pro­ tokol kesehatan, seperti masker dan jaga jarak.

Bahkan, pihaknya juga menyediakan Hand Sanitizer (HS) dan juga menyediakan masker untuk diberikan pada penumpang yang tidak memakai masker,” ujar Hari.

Disisi lain, dia menambahkan, larangan mudik tersebut jika dilihat dari aspek kesehatan memang untuk menekan penyebaran Covid19. Namun, jika dilihat dari aspek pendapatan, pemilik PO yang jelas mengalami penurunan pendapatan, hal itu akibat adanya regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi, kami anggap hal ini sebagai resiko bagi pelaku industri jasa transportasi. Sementara, saat ini pemerintah sudah menggalakkan vaksin dan kita lihat cukup berhasil.

“Kami selaku pengusaha meminta pemer­ intah untuk tidak terburu-buru membuat pera­ turan itu, karena jasa transportasi umum atau angkutan bus umum di hari lebaran merupakan sarana yang digunakan sebagian masyarakat untuk pulang kampung,” tandas Hari. [cyn]

Pemprov Buat SOP Penanganan Korban Kekerasan pada Perempuan l

Sambungan hal 1

terselesaikan.

Dalam pembuatan SOP penanganan kor­ ban kekerasan terahdap perempuan, DP3AK Jatim melibatkan banyak pihak. Mulai dari lembaga masyarakat, tokoh perempuan hingga perguruan tinggi. “Selama ini belum ada SOP. Yang ada hanya standar minimal penanganan kekerasan pada perempuan yang dikeluarkan Kementerian PPPA. Makanya kami buat SOP ini yang nanti bisa menjadi acuan,” ungkapnya.

Andriyanto mencontohkan, jika terjadi kekerasan di kabupaten/kota, maka Dinas PPPA atau UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T­ P2A) harus mengambil langkah sesuai SOP. Seperti dimasukkan dalam shelter atau rumah aman dengan diberikan permakanan. Di da­ lam shleter ini biasanya selama 7-10 hari.

Selama di shelter, petugas melakukan berbagai macam tindakan. Seperti melaku­ kan visum ke rumah sakit jika diperlukan, memberikan pendampingan kesehatan dan psikologisnya hingga pendampingan hukum.

“Semua pendampingan ini gratis. Termasu visum di rumah sakit juga gratis,” jelasnya.

Meskipun telah membuat SOP penan­ ganan korban kekerasan terahdap perempuan, Andriyanto menyatakan, langkah yang paling tepat tetap melakukan pencegahan. Dengan cara membentuk keluarga yang berkualitas, seperti tidak melakukan pernikahan di bawah umur.

“Selama pandemi ini, jumlah kekerasan meningkat. Sebanyak 60 persen kekerasan yang ada, itu terjadi di rumah tangga. Pe­ nyebab atau faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Makanya melakukan pencegahan adanya kekerasan itu sebenarnya lebih pent­ ing. Dan itu terus kita lakukan,” pungkasnya. [iib]

Pesanan Naik Dua Kali Lipat, Omzet Tembus Rp20 Juta dalam Satu Bulan l

Sambungan hal 1

kan, ini berkah ramadan,” ucapnya.

Imam Mutaqin bercerita, pada 2016 silam dirinya merantau ke Kabupaten Jombang, lalu membuat usaha kerajin­ an tangan berupa mahkota kubah yang terbuat dari bahan stainless.

Selain membuat mahkota kubah, Imam juga meneriman pesanan kaligrafi.

Semuanya ia kerjakan sendiri di rumah kontrakannya. Meski banyak pesanan pada bulan-bulan khusus seperti Bulan Ramadan, Imam tetap mengerjakan sendiri. Alasannya, agar kualitas mah­ kota kubah buatannya bagus dan bisa

bertahan hingga puluhan tahun.

Dengan penuh keterbatasan tenaga, Imam Mutaqin mengaku mampu membuat dan menyelesaikan 20 hingga 25 buah mahkota kubah dalam waktu satu bulan dengan uku­ ran bervariatif. “Cepat atau lamanya pem­ buatan mahkota kubah tergantung model dan besar kecilnya pesanan. Dalam sebulan bisa

mengerjakan sekitar 25 buah,” bebernya.

Imam Mutaqin pun mematok harga harga mahkota kubah bervariatif. Hal itu disesuaikan dengan ukuran pesanan.

Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. “Harganya mulai dari Rp 300 Ribu hingga Rp 3,5 Juta per buah. Sesuai dengan ukuran pesanan,” tutupnya. [*]

Selasa Legi, 20 April 2021

Bhirawa

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim

Ramadan Spesial, Gubernur Khofifah Beri Diskon Pajak Mobil dan Motor Ringankan Beban Masyarakat, Pemprov keluarkan Insentif Pajak Hingga Rp 107,79 Miliar Pemprov, Bhirawa Suasana bulan suci Ramadan tahun ini bakal terasa semakin spesial bagi masyarakat Jawa Timur. Ya, ini karena Gubernur Jatim Khofifah

Indar Parawansa telah menyiapkan berbagai kejutan bagi wajib pajak pemilik kendaraan roda roda 2 dan 3 serta roda 4 atau lebih.

Salah satunya adalah insentif pajak berupa

‘Diskon Ramadan’ yang akan diberikan mulai 20 April hingga 24 Juni mendatang. Diskon tersebut adalah pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 15 persen untuk roda 2 dan roda 3 serta 5 persen untuk roda 4 atau lebih. Tak hanya diskon, wajib pajak di Jatim juga memperoleh kesempatan berupa pembebasan sanksi administratif pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, insentif pajak ‘Diskon Ramadan’ ini akan memberikan keringanan bagi masyarakat di tengah suasana pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Di sisi lain, insentif ini diharapkan juga akan membangun suasana yang istimewa atas datangnya bulan suci Ramadan. “Tahun lalu kita juga telah memberikan insentif pajak berupa Diskon Corona. Antusiasme wajib pajak cukup besar, dan itu artinya banyak masyarakat yang telah terbantu dengan pemberian diskon tersebut,” ujar Gubernur Khofifah.

Tingginya antusiasme masyarakat, lanjut Khofifah, juga diharapkan mampu mendorong gairah pembayaran pajak di Jatim. Karena pada akhirnya, pajak ini akan menjadi sumber daya yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Namun, berdasar catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim sepanjang triwulan I tahun 2021 ini, masih ada 18,09 persen wajib pajak tidak patuh yang belum membayar kewajibannya.

“Bagi masyarakat Jatim yang bulan Januari sampai Maret kemarin belum bayar pajak, monggo silahkan bayar di bulan Ramadan ini. Selain insyaallah akan berkah, juga pasti dapat diskonnya dan hilang dendanya,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Tidak hanya wajib pajak yang sudah lewat jatuh tempo, Diskon Ramadan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang belum jatuh tempo hingga akhir Desember 2021. Jadi wajib pajak yang ingin membayar pajak lebih awal makan juga berhak menikmati potongan Diskon Ramadan ini.

Selain diskon dan pembebasan sanksi kendaraan bermotor, di Bulan Ramadan ini Gubernur Khofifah juga memberikan pembebasan pokok PKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini sekaligus melengkapi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan insentif Bea Balik Nama (BBN) bagi kendaraan listrik.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim

“Banyak insentif yang sudah kita luncurkan.

Asumsi kita dari wajib pajak yang melebihi jatuh tempo maupun yang akan membayar sebelum jatuh tempo akan mencapai 2.999.314 obyek pajak,” rinci Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Secara rinci, asumsi pemanfaatan wajib pajak tersebut terdiri dari roda 2 sebanyak 2.556.759 obyek pajak, roda 4 sebanyak 442.287 obyek pajak dan kendaraan listrik 268 obyek pajak. Dengan jumlah tersebut, Pemprov setidaknya akan mengucurkan Rp107,79 miliar insentif pajak untuk warga Jatim Di akhir penjelasannya, Gubernur Khofifah juga mengaku akan memberikan hadiah spesial di akhir bulan Ramadan ini bagi wajib pajak yang patuh membayarkan kewajibannya. Hadiah tersebut merupakan tabungan umroh senilai Rp 30 juta yang akan diberikan untuk 15 wajib pajak beruntung melalui undian.

“Tahun ini kita perbesar lagi hadiah umrohnya dari tahun lalu 20 orang penerima menjadi 30 orang penerima. Yang 15 penerima lainnya akan kita undi saat momentum HUT Pempro Jatim. Nilai tabungannya pun ditingkatkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta,” pungkas Khofifah. [tam*]