binder20jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 20 JANUARI 2021

Gubernur Khofifah Lanjutkan Masa Isolasi Tunda Temui Korban Banjir Jember

Pemprov, Bhirawa Selama 18 hari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menjalani masa isolasi di eks rumah dinas Wagub Jatim Jalan Imam Bonjol Surabaya sejak 2 Januari hingga kemarin, Selasa (19/1). Berbagai tugas gubernur masih harus dilaksanakannya secara virtual lantaran hasil swab ulang yang dilakukan belum memungkinkan untuk mengakhiri masa isolasinya.

Termasuk dalam merespon berbagai bencana yang terjadi di Jatim. Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan keinginannya untuk meninjau langsung masyarakat yang terdampak banjir di Jember dan mendistribusikan langsung bantuan. Keinginan itu disampaikannya melalui instagram pribadinya @khofifah.ip.

“Namun, karena hasil swab saya masih harus melanjutkan isolasi, akhirnya distribusi seluruh bantuan ke posko pengungsian, perwakilan keluarga dan beberapa pesantren terdampak

banjir dilakukan oleh BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Jatim,” tulisnya dalam unggahan instagram yang disertai dengan foto-foto penyerahan bantuan di Kabupaten Jember.

Dari bantuan tersebut, Khofifah berharap masyarakat yang terdampak bencana dapat lebih ringan bebannya.

“Semoga bantuan yang diberikan mampu meringankan beban saudarasaudara kita di Jember dan bencana ini segera berlalu. Aamiin,” sam ke halaman 11 Ist

Bupati Geram dengan Rekrutmen Pegawai Bank

ASN Dukung Teguran Gubernur ke Bupati Faida

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dibuat geram dengan timbulnya kerumunan saat acara rekrutmen pegawai di kantor bank BCA Tulungagung, Senin (18/1) kemarin. Ia pu langsung memanggil manajemen bank swasta tersebut dan memberi teguran.

“Saat ini masih ditegur. Kalau diulangi lagi selain disanksi juga akan kami laporkan ke pimpinanannya (yang lebih atas),” tandas Bupati Maryoto Birowo, Selasa (19/1).

Bupati Maryoto Birowo Mantan Sekda Tulungagung ini pun menyampaikan kekecewaanya pada manajemen bank BCA Tulungagung yang tidak segera datang memenuhi panggilannya sebagai Ketua Satgas Percepatan

Jember Bhirawa Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Jember secara tegas mendukung surat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terbaru. Dalam surat Gubernur Nomor: 131/719/011.2/2027 tertanggal 15 Januari 2021, menegaskan semua SK Bupati Faida yang membebastugaskan sementara Sekretaris daerah dan beberapa pejabat eselon II,III dan IV dan mengangkat Pelaksana tugas

 ke halaman 11

Sepakat Akhiri Dualisme

(Plt) dimasa berakhirnya jabatan Bupati Jember 17 Februari 2021dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Atas dasar surat Gubernur tersebut, saya bersama pejabat eselon II,III dan IV melakukan rapat koordinasi, untuk menentukan sikap,” ujar Sekretaris Daerah Mirfano kepada sejumlah media usai rapat koordinasi  ke halaman 11

Sekda Kab Jember Mirfano

PJ Bupati Sidoarjo Jemput Pejabat Dinas PUPR

MITRA KEPERGIAN anggota Fraksi Golkar DPR RI, Gatot Sudjito di usia 60 tahun membuat duka mendalam sejumlah kalangan. Termasuk politisi muda Partai Golkar, Pranaya Yudha Mahardhika. Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jatim ini menyebut almarhum adalah sosok yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan partai.

“Beliau sosok yang santun, ringan tangan kepada siapa saja, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan oleh partai,” katanya saat dikonfirmasi, senin (18/1) kemarin.

Yudha yang

Mobil dinas PJ Bupati Hudiyono menjemput pejabat dinas PUPR dan Sidoarjo, Selasa (19/1)

Pranaya Yudha Mahardhika

Sentil

PJ Bupati Sidoarjo Jemput Pejabat Dinas PUPR - Ini baru sejarah ASN Dukung Teguran Gubernur ke Bupati Faida - Polemik di akhir jabatan Simatahati Permudah Jenguk Tahanan Tanpa Takut Pandemi - Lepas kangen secara virtual

 ke halaman 11

Sidoarjo, Bhirawa Kurangnya perhatian pejabat dinas PUPR dan SDA Sidoarjo terhadap kerusakan jalan di beberapa lokasi di Sidoarjo membuat kecewa berat masyarakat sehingga banyak pengguna jalan menumpahkan keluhannya ke PJ Bupati, Hudiyono.

PJ Bupati Hudiyono sejenak melupakan protokoler demi kepentingan pelayanan masyarakat Sidoarjo. Hudiyono hanya ditemani ajudan menjemput pejabat dinas PUPR dan SDA, Selasa (19/1) untuk diajak meninjau dan melihat kerusakan jalan. Bupati

Tiga Tertunda, 16 Paslon akan Ditetapkan Sebagai Kepala Daerah

KPU Jatim, Bhirawa Sebanyak 16 pasangan calon kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 lalu akan ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih pekan ini. Ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses rekapitulasi suara selesai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juga, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), Senin (18/1/2021). Dengan kata lain, 16 daerah tersebut secara

Tak Benahi Jalan Rusak

Kehilangan Senior Panutan

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono berkunjung ke Posko Bencana Banjir Jember di Balai Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo pada Senin (18/1) malam.

yang mendatangi kantor dinas, tadinya mau mengajak plt kepala dinas, Yudi Karyawan.

Namun hanya Plt Kabid Jalan dan Jembatan, Mujiono, yang akhirnya turun dari ruang kerjanya di lantai 2.  ke halaman 11

 ke halaman 11

20 Ton Beras untuk Korban Bencana Kalsel dan Sulbar Pemprov, Bhirawa Bencana alam yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir mendorong simpatik berbagai pihak untuk saling membantu. Seperti banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar) yang juga mendapat perhatian sejumlah pihak di Jatim untuk turut memberikan bantuan bagi para korban.

Bantuan tersebut datang dari PT Jaya Kirana Sakti berupa 20 ton beras untuk para korban bencana alam.

Bantuan tersebut diserahkan kepada Pemprov Jatim  ke halaman 11

PT Jaya Kirana Sakti menyerahkan bantuan 20 ton beras ke Pemprov Jatim dan akan dikirim ke Kalsel dan Sulbar.

Siasat Produsen Tempe di Tengah Melambungnya Harga Kedelai

Tak Mau Campur Bahan Baku demi Pertahankan Kualitas, Hanya Perkecil Ukuran

Harga kedelai di Kota Probolonggo naik dari Rp7.500 menjadi Rp 9.400 per kilogramnya. Para pengusaha tempe di kota ini pun harus memutar otak untuk mencegah kerugian. Seperti memperkecil ukuran tempe, karena menaikkan harga tempat suatu hal yang tidak mungkin.

Wiwit Agus P, Probolinggo

Salah seorang pengusaha tempe di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Nur Halid mengatakan, naiknya harga kedelai mulai dirasakan jelang Natal 2020. Meski begitu, Nur Halid tak berhenti memproduksi tempe yang sudah menjadi mata pencaharian keluarganya selama bertahun-tahun. Hanya saja dia

mengurangi ukuran tempe yang dijualnya.

“Seharusnya satu plastik cetak diisi dengan dua kilogram.

Tapi saat ini diisi 1,7 kilogram saja. Harga jual tetap seperti harga normal, namun ukurannya dipertipis. Secara otomatis pendapatan ikut berkurang,” jelas Nur Halid saat ditemui, Minggu (17/1) lalu.

Sementara Sri Astutik, istri Nur Halid mengaku, dalam

wiwit agus pribadi/bhirawa

Salah seorang produsen tempat Nur Alip ditempat pembuatan tempe di Sentra Industri Tempe Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih. Dia tetap mempertahankan kualitas di tengah mahalnya harga kedelai.

usaha tempenya itu bisa menghabiskan waktu 1,5 sampai 2 kwintal kedelai impor. Semua hasil produksi tempe dijual di pasar daerah Kabupaten Lumajang.

Tidak hanya Nur Halid dan istrinya, semua warga yang mempunyai usaha tempe di kampungnya juga tetap berproduksi. “Karena saya tidak ingin kehilangan pelanggan.

Jadi meski mahal harga kedelai kita tetap produksi. Jadi pembeli harus juga paham meski ukuran tempe tidak seperti saat harga kedelai normal,” ujar ibu dua anak ini.  ke halaman 11

EKSEKUTIF Kepala OPD dan Staf Banyak Terpapar Covid-19 Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 2

Probolinggo, Bhirawa Penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemkot Probolinggo, khusus kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diperpanjang.

Namun selain kepala OPD, masih bisa melanjutkan untuk bekerja di rumah.

“Tidak diperpanjang untuk WFH,” ujar Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati, Selasa (19/ 1). Penjelasan lebih lengkap disampaikan Kepala Diskominfo Kota Probolinggo Aman Suryaman. Menurutnya, WFH bagi kepala OPD tidak diperpanjang.

Namun bagi staf tetap bisa melakukan WFH dan WFO. “Dengan pengaturan mekanisme yang sama seperti SE (surat edaran) wali kota seperti sebelumnya,” ujarnya. Berdasarkan SE Wali Kota Probolinggo Nomor 065/5842/ 425.022/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19, menyebutkan pelaksanaan WFH dilakukan sejak 4-15 Januari. Kemudian, dilakukan evaluasi. Hasilnya, WFH untuk kepala OPD tidak diperpanjang.

Namun, terkait alasan tidak diperpanjangnya WFH kepala OPD, baik Ninik maupun Aman, enggan memberikan penjelasan. Namun, dengan masuknya kepala OPD, bukan berarti mereka akan sendirian di kantor. Sebab, staf masuk bergantian melakukan WFH. Aman mengatakan, penerapan WFH dan WFO bagi staf tidak berbeda jauh. Mereka akan bergantian 50 persen ke kantor dan 50 persen bekerja di rumah. “Hanya nomor surat edaran saja yang berbeda. Untuk mekanisme lainnya, sama,” ujarnya.

Sejak 4 Januari 2021, Pemkot Probolinggo menerapkan WHF bagi kepala OPD maupun staf. Staf di setiap OPD diatur masuk ke kantor hanya 50 persen dari total pegawai. Pengaturan jam kerja ini dilakukan pascabanyaknya pegawai di lingkungan Pemkot yang terpapar Covid-19. Bahkan, sejumlah kepala OPD juga dinyatakan positif dan beberapa di antaranya meninggal dunia.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pejabat dan Kepala OPD cek kesehatan di Pospindu cantik.

Kepala OPD yang terpapar Covid dan meninggal itu di antaranya Kepala Dispertahankan Sudiman dan Kepala Dishub Sumadi. Termasuk, Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. Ada juga yang terpapar korona dan sudah sembuh. Di antaranya, Kabag Perekonomian Wawan Soegyantono dan Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Abraar HS Kuddah.

Selain itu Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo Yulius Christian Selasa (19/1) mengaku bersyukur terpapar Covid-19. Alasannya, dirinya mengalami langsung bagaimana rasanya terpapar Covid-19

KILAS BIROKRASI

dan karenanya berupaya menjaga imunitas tubuh.

Mentalnya juga dilatih saat menerima kenyataan terkonfirmasi corona. “Saya bersyukur, bisa merasakan terinfeksi corona sebagai pengalaman.

Bahwa corona itu ada dan bersyukur saya bisa sembuh,” ujarnya.

Yulius yakin tertular dari anak buahnya di kantor. Berdasarkan rentetan pemeriksaan rapid dan swab, dia yakin tertular dari anak buahnya yang sakit. Meski begitu, dia tidak menyalahkan anak buahnya karena yang bersangkutan juga tidak tahu jika terpapar. Anak buahnya itu sakit tapi tetap bekerja.

Setelah Yulius terkonfirmasi positif pada awal Januari 2021 lalu,

langsung dilakukan tracing. Hasilnya, istri dan dua anaknya juga positif. Lalu, empat anak buahnya di Diskominfo juga positif. Diskominfo lalu di-lockdown, sementara Yulius bersama keluarganya isolasi mandiri di rumah.

Mantan Camat Sukapura ini berani memilih isolasi mandiri di rumah karena anaknya yang pertama seorang dokter. Jika tak ada orang medis di rumah, Yulius memilih dikarantina di lokasi yang ditentukan Satgas penanganan Covid-19. “Saya isolasi di rumah untuk menjaga orang lain tidak tertular. Rumah saya di-lockdown.

Tapi, isolasi di rumah lebih berat secara ekonomi, karena beli makan, obat

dan vitamin sendiri. Karenanya, warga yang positif sebaiknya dikarantina di tempat Satgas,” tutur Yulius.

Gejala yang dirasakan Yulius selama sakit Covid-19 seperti masuk angin tiap hari dan linu-linu di sekujur tubuh. Mudah lelah dan tak enak badan juga dialaminya. Sedangkan gejala keluarganya tidak sama.

“Pesan saya, jangan masuk kantor kalau sakit. Kalau ada pemeriksaan rapid antigen, sebaiknya ikut. Agar diketahui kita sehat atau tidak dari corona.

Jika sakit dan tetap kerja dan capeknya menumpuk lalu ternyata corona, itu tambah parah. Kebetulan saya mengidap Covid-19 tidak sampai parah,” ujar Yulius.

Pria yang hobi bersepeda ini juga mengaku tidak malu saat diketahui or-

Pemkab Malang Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Perdana Gandeng Influencer

ASN Jember Sumbang Korban Bencana Banjir Pemkab Jember, Bhirawa Para pejabat ASN dilingkungan Pemkab Jember galang dana untuk para korban bencana banjir genangan di Desa Wonoasri Kec . Tempurejo. Penggalangan dana dengan cara “saweran” ini dilakukan sebelum rapat koordinasi para pejabat eselon II,III dan IV yang di aula PB Sudirman, Selasa (19/1).

“Ayo-ayo kita saweran untuk membantu para korban banjir. Yang punya uang silahkan nyumbang secara sukarela. Ayo mas Syafak (petugas protokol) kotaknya dijalankan,” perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano diaula PB Sudirman, Selasa (19/1). Dalam aksi tersebut terkumpul dana sebesar Rp3.726.000.

Sekretaris Daerah (Sekkab) Jember Mirfano mengatakan, penggalangan dana ini dilakukan secara spontanitas para ASN.” Kebetulan saat rapat, kami mendengar air sungai tinggi lagi, khususnya di desa Wonoasri Tempurejo yang paling parah.

Sehingga hasil dari saweran tadi kita titipkan ke Camat Tempurejo yang kebetulan hadir dalam rapat,” ujarnya.

Mirfano mengaku aksi saweran para pejabat tidak ada paksaan. Apalagi para ASN Jember hingga saat ini belum gajian.

“Kami tidak memaksa, kalau yang punya uang silahkan nyawer sesuai dengan kemampuan atau seiklasnya. Bagi yang tidak bawa uang, ndak nyumbang yo gak papa. Karena kita bersedekah, tidak akan menjadi miskin. Bener nggak..,” tandas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tersenyum. [efi]

Hadiri Musrenbang Manisrejo Wali Kota Tampung Usulan Warga

Pemkot Madiun, Bhirawa Beragam usulan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, mengemuka dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) 2022 di Kelurahan Manisrejo, Senin sore (18/1).

Tak tanggung-tanggung, usulan anggaran yang disampaikan mencapai Rp 15 miliar untuk kelurahan tersebut.

Adapun usulan pembangunan non fisik di antaranya terkait pengadaan sarana prasarana di tingkat kelurahan hingga RT/RW, pelatihan keterampilan yang meliputi memasak ikan kekinian, perawatan jenazah, pembawa acara, mengemudi, dan servis motor.

Selain itu, juga ada usulan proyek pembangunan fisik seperti pavingisasi, pengaspalan jalan, RTLH, jambanisasi, dan pengadaan papan nama.

Seluruh usulan itupun ditampung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Kepada pejabat kelurahan, Wali Kota berpesan untuk dapat memeriksa usulan proyek satu per satu. “Usulan harus sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Wali Kota.

Pada kesempatan itu, wali kota juga mengimbau kepada pihak kelurahan untuk memeriksa kembali dokumen usulan pada musrenbang 2021. Jika ada proyek strategis yang sudah diusulkan namun belum dilaksanakan, maka tahun ini dapat diusulkan kembali.

“Dalam pembangunan, setiap warga memiliki hak yang sama.

Jangan berat sebelah dengan mendahulukan kepentingan kelompok tertentu. Dahulukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, wali kota pun berpesan kepada seluruh pejabat dan staf di lingkup kelurahan untuk bekerja secara optimal dan ikhlas. Serta, senantiasa menjalin komunikasi yang baik sehingga, proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar. [dar]

ang banyak mengidap Covid-19.

Sebab, dirinya yang bertugas mensosialisasikan pencegahan Covid-19 bisa mendapatkan wawasan lebih setelah terkena langsung virus tersebut.

Sejak Senin (18/1) kemarin, saya kembali bekerja setelah dinyatakan sembuh pada pekan lalu. Dia berpesan, tidak menghindar tes rapid antigen demi kebaikan dan kesehatan bersama, khususnya demi keluarga.

“Kalau terkena corona sudah lama dan terus menumpuk, semakin parah. Kena corona tapi tetap kerja, bisa bahaya. Itu yang membuat banyak pasien positif lalu meninggal dunia. Kalau sakit, jangan tunda periksa ke layanan kesehatan,” tambah Yulius. [wap]

yoyok cahyono/bhirawa

Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat.

Kabupaten Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana menggandeng para influencer atau seseorang yang memiliki jumlah followers atau pengikut banyak, dan yang memiliki pengaruh kuat bagi followers, saat pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) tahap pertama.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Selasa (19/1), kepada wartawan membenarkan, jika Pemkab Malang dalam pelaksanaan vaksinasi Co-

vid-19 nantinya akan menggandeng influencer.

Dan pihaknya sudah mengajukan 10 orang influencer, namun jika nanti diperbolehkan untuk menambah influencer, maka akan kita tambah.

“Artinya, influencer itu akan menerima vaksin Covid-19 tahap pertama, lalu disusul para Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang,” ungkapnya.

Sedangkan, kata dia, dari 10 orang influencer tersebut tidak semua

disetujui, karena mereka harus di cek terlebih dahulu oleh pihak pusat. Dan nantinya jika diperbolehkan ada influencer sebagai cadangan, sehingga harus kita ajukan. Sedangkan slot bagi influencer untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Kabupaten Malang sebanyak 5 orang, yang akan kita lakukan pada awal bulan Februari 2021.

“Vaksinasi tahap pertama selain disuntikan pada influencer, juga ada 15 pejabat dari Forkompinda. Dan siapa influencer yang paling cocok

untuk menerima suntikan vaksin Covid-19 tersebut, pihaknya masih meminta arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim),” jelas Wahyu.

Dan sejauh ini, masih dia jelaskan, meski kita sudah mengajukan 10 orang influencer, tapi masih belum mendapatkan respons dari Pemprov Jatim. Sedangkan Pemkab Malang dalam hal tersebut tergantung Pemerintah Pusat untuk menentukan influencer. Dan untuk saat ini saja dari 10 orang influencer yang kita ajukan belum ada jawaban. Sehingga jika meminta tambahan influencer, takutnya dipikir apa. Sehingga pihaknya hingga saat ini hanya menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Wahyu mengaku, jika langkah menggandeng influencer untuk menerima vaksin Covid-19 tersebut, untuk lebih meyakinkan masyarakat Kabupaten Malang untuk disuntik vaksin yang berasal dari negeri Cina.

Karena figur seseorang itu sangat mempengaruhi keyakinan masyarakat dalam menerima suntikan vaksin Covid-19. Seperti figur artis, yang mana selama ini banyak dikagumi masyarakat, sehingga hal itu sebagai daya tarik sendiri.

“Melibatkan influencer, itukan untuk mengawali supaya masyarakat Kabupaten Malang juga mau menerima suntikan vaksin tersebut,” tutur dia. [cyn]

Pemkab dan Pemkot Tetap Usulkan Rekruitmen CPNS Pasuruan, Bhirawa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan kapan pelaksanaan rekruitmen CPNS tahun 2021 ini dilaksanakan.

Namun, Pemkab dan Pemkot Pasuruan tetap mengusulkan rekruitmen CPNS di tahun ini. Alasannya adalah kebutuhan ASN tiap tahun selalu bertambah mengingat banyak pegawai yang purna tugas.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan, Henis Widiyanto melalui Sekretaris BKPPD, Bambang Adi Kuncoro menyampaikan tahun ini Pemkab Pasuruan mengusulkan 2.950 calon ASN. Menurut Bambang, besaran usulan itu terdiri dari 2.806 ASN dari jabatan fungsional tenaga guru dengan sta-

hilmi husain/bhirawa

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) Pemkab Pasuruan.

Banyaknya ASN yang purna tugas membuat Pemkab Pasuruan tetap mengusulkan rekruitmen CPNS di tahun 2021 ini.

tus Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (PPPK), 61 CPNS dan 61 PPPK ASN dari jabatan fungsional tenaga kesehatan serta 22 CPNS dari tenaga teknis.

“Semuanya berdasarkan formasi pusat. Kami hanya menindaklanjuti permintaan pusat yang memberikan formasi bagi guru honorer atau sukwan yang usianya di atas 35 tahun

dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia berakhirnya tugas sebagai seorang guru,” ujar Bambang Adi Kuncoro, Selasa (19/1).

Bambang menambahkan banyaknya usulan tersebut mengacu tambahan permintaan kebutuhan ASN dari KemenPAN-RB kepada Pemkab Pasuruan.

Adapun usulan awal pada September 2020 lalu sebanyak 543 ASN. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah ASN Pemkab Pasuruan yang purna tugas (pensiun) di tahun ini.

“Tahun ini, 543 ASN yang pensiun.

Dan September lalu sudah kami usulkan ke pusat,” tambahnya. Ia mengharapkan, adanya usulan tahun ini supaya rekruitmen CPNS tahun ini bisa digelar.

“Harapan kami, semoga dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Tapi semuanya itu kami limpahkan ke pusat. Karena rekruitmen CPNS langsung dari pusat,” tegas Bambang Adi Kuncoro. [hil]

LEGISLATIF

Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 3

Dua Orang Staf Kejari Kepanjen Positif Covid-19

Kabupaten Malang, Bhirawa Puluhan staf Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang telah melakukan swab test Corona Virus Disease (Covid-19). Sedangkan swab test yang dilakukan para staf Kejari tersebut, karena sebelumnya ada dua orang staf positif tertular Covid-19. Sehingga agar Covid19 tersebut tidak menyebar ke staf lainnya, maka dilakukan swab test.

Menurut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang Edi Handoyo, Selasa (19/1), kepada wartawan, jika staf Kejari Kepanjen berjumlah 84 orang, telah melakukan swab test.

Karena ada dua orang staf kami positif terinveksi Covid-19, dan agar yang lainnya tidak terinveksi, maka antisipasinya kita lakukan swab test. Dan selain itu, juga adanya beberapa orang staf Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang positif Covid-19.

“Dua orang staf kami kini telah menjalani isolasi mandiri. Dan hal ini tidak mengganggu jalannya pelayanan di Kantor Kejari Kepanjen,” tuturnya.

Ditegaskan, dua orang staf Kejari Kepanjen setelah menjalani tiga hari menjalani isolasi mandiri di rumah, nantinya yang bersangkutan akan dilakukan swab test yang kedua.

Meski dua staf Kejari Kepanjen dinyatakan positif Covid-19, namun pelayanan di kantor kami tetap berjalan seperti biasa dan tidak kita lakukan lockdown atau menutup kantor. Sehingga dirinya bersama

yoyok cahyono/bhirawa

Petugas medis saat melakukan swab test terhadap staf Kejari Kepanjen, Kab Malang.

staf lainnya masih menjalankan tugasnya masing-masing.

“Tapi kami memperketat penerapan protokol kesehatan di Kantor Kejari Kepanjen, sehingga tamu yang datang dilakukan pengecekan secara

KILAS DEWAN

Pergantian PAW Masih Nyantol di Administrasi Internal Gresik, Bhirawa Pergantian dua anggota DPRD dari partai Gerindra dan PKB, hingga kini belum kelar. Pasalnya usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), masih nyantol pada administrasi internal sehingga belum bisa di proses sesuai ptosedur.

Usulan PAW anggota dewan dari Partai Gerindra, perkembangan nunggu surat pengajuan PAW dokter Asluchul Alif kepada M Ubaidi dari partai Gerindra. Memang sudah dikirim dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Gresik, dalam perjalanan di meja Gubernur Jawa Timur ada yang kurang.

Sehingga terpaksa dikembalikan lagi untuk revisi.

Menurut Ketua DPRD Gresik, M Abdul Qodir mengatakan, bahwa PAW dua orang karena mereka mengundurkan diri ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2020 kemarin.

Sebenarnya dari partai Gerindra, Bupati sudah dikirim ke Gubernur tapi ada yang kurang. Terus di kembalikan untuk perbaikan, kemudian di perbaiki dan dikirim kembali.

“Setelah revisi langsung ditindaklanjuti lagi ke provinsi, sekarang tinggal menunggu SK (Surat Keputusan) turun dari Gubernur Jawa Timur. Untuk yang PAW dari partai PKB, masih mengkaji secara internal. Sekarang masih ditelaah DPP, kita tunggu saja.”ujarnya.

Terkait dengan jabatan wakil Ketua DPRD yang kosong jatah dari partai Gerindra, setelah ditinggalkan oleh dr. Asluchul Alif karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati (Cawabup) kemarin. Menunggu dari PAW dilantik dulu, dan siapa yang ditunjuk tergantung dari Gerindra.

Ditambahkan Abdul Qodir, pada intinya berharap segera di penuhi dua kursi kosong anggota DPRD. Supaya bisa lengkap jumlah anggota menjadi 50 orang, sekarang yang kosong pada jabatan wakil ketua DPRD dan komisi.

Perlu diketahui kembali, dalam Pilkada Gresik tahun 2020 kemarin telah diikuti dua anggota dewan yang maju sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Mereka adalah Fandi Akhmad Yani dari fraksi PKB mencalonkan sebagai Bupati, dan dr. Asluchul Alif (F-Gerindra) selaku Calon Wakil Bupati.

Sehingga berdasarkan ketentuan, keduanya pun wajib mengundurkan diri sebagai anggota legislatif. [kim]

ketat. Dan juga kita batasi tamu yang datang, hal ini agar mencegah penyebaran Covid-19 dilingkungan Kantor Kejari,” tutur Edi. Dia mengaku, jika selama ini pihaknya sudah memperketat

protokol kesehatan dilingkungan Kantor Kejari Kepanjen. Dan pihaknya juga tidak terlalu super ketat, yang penting tamu yang datang memakai masker, dan sebelum ma-

suk kantor harus mencuci tangan dengan sabun yang sudah kita siapkan di depan kantor, serta petugas kami juga mengukur suhu badan tamu dengan thermogun.

“Memang persoalan dalam penyebaran Covid-19 itu, Orang Tanpa Gejala (OTG), yang mana tidak bisa terdeteksi. Dan kemungkinan kedua staf kami itu terinfeksi Covid-19, karena OTG,” tandas Edi. [cyn]

Gugatan Terhadap APBD 2021 Masuki Sidang Perdana Situbondo, Bhirawa Gugatan perdata warga Situbondo atau biasa disebut Citizen Law Suit oleh Narwiyoto terhadap APBD 2021 memasuki agenda persidangan perdana Selasa (19/1).

Kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukum masing masing.

Diantaranya Kuasa Hukum penggugat, Pujiantoro SH dan Dondin Maryasa Adam SH. Sedangkan tergugat (DPRD-Pemkab) didampingi Kuasa Hukum Sayonara SH. Persidangan kemarin hanya berjalan singkat karena hanya mengagendakan jadwal mediasi kedua belah pihak.

DondinMaryasaAdamSHKuasaHukum Narwiyoto mengatakan, secara tegas dirinya siap untuk mengikuti rangkaian acara persidangan pertama dengan agenda mediasi bersama pihak tergugat.

Dondin sebagai Kuasa Hukum Narwiyoto juga tidak mempermasalahkan

sawawi/bhirawa

Majelis Hakim PN Situbondo, memanggil kuasa hukum kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat (DPRD-Pemkab) dalam sidang perdana Selasa (19/1).

penandatanganan Perbub tentang APBD 2021 oleh Gubernu Jatim.

“Itu kan hanya untuk poin poin pembayaran gaji PNS, pembayaran listrik dan telepon saja. Sedangkan untuk poin anggaran yang lain belum bisa dicairkan. Soal mediasi persidangan nanti akan kami bahas,” ungkap Dondin.

Disisi lain, Kuasa Hukum tergugat (Pemkab-DPRD) Sayonara SH, mene-

rangkan, dalam gugatan sidang pertama hakim wajib melaksanakan mediasi terlebih dulu dan dibuktikan dengan tanda tangan berita acara.

Selanjutnya, aku Sayonara, persidangan akan digelar pada 2 Pebruari dengan agenda hasil mediasi.

“UU tidak memperbolehkan hakim langsung memeriksa pokok acara sebelum mediasi. Kami diberi waktu 30 hari. Tadi juga sudah

ditunjuk hakim mediator bapak Agung untuk mengatur mediasi.

Kalau sudah selesai dan sepakat damai, yang nanti dibuatkan kesepakatan damai,” aku Sayonara.

Abdurahman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo yang hadir mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo menjelaskan, sebagai pimpinan DPRD ia merasa lucu karena sebagai tergugat 1 mengkomplain tergugat 2. Dia memahami tidak semua orang mengetahui tentang UU MD3 dan tatib DPRD. “Yang berhak mewakili institusi keluar termasuk ke PN adalah pimpinan DPRD. Saya kesini tidak illegal karena membawa surat tugas dari pimpinan DPRD,” tukas Abdurahman.

Sesuai dengan UU yang ada, tutur Abdurahman, pimpinan DPRD mewakili institusi, termasuk untuk hadir di PN dengan membawa surat tugas dan bukan membawa surat kuasa. Ini perlu dipahami bersama, ucap dia, karena dia hadir bukan atas nama advokat, meski sejak tahun 1998 tercatat sebagai advokat. [awi]

Penetapan Calon Terpilih, KPU Tunggu Salinan BRPK Pasuruan, Bhirawa Salinan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar KPU Kota Pasuruan saat penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwali Kota Pasuruan 2020.

Apabila salinan BRPK belum keluar, maka KPU Kota Pasuruan belum bisa melaksanakan penetapan. Komisioner KPU Kota Pasuruan, Hasan Asuro menyatakan hingga saat ini salinan BRPK dari MK belum keluar. Sehingga belum bisa

melaksanakan penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilwali Kota Pasuruan 2020.

“Penetapan akan dilakukan lima hari usai menerima salinan BRPK. Sampai saat ini kami masih menunggu salinan BRPK,” terang Hasan Asuro, Selasa (19/1).

BRPK itu berisi laporan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Menurut Hasan, merujuk pada jadwal MK, salinan BRPK tersebut sudah dikeluarkan MK pada

tanggal 18 Januari 2021. Salinan itu diserahkan ke KPU pusat kemudian diteruskan ke KPU provinsi hingga KPU kabupaten/kota.

Pada gugatan pilkada saat ini, dalam rekap pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 yang dikeluarkan KPU RI, tidak ada kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada.

Meski demikian, KPU tetap mengacu pada prosedur untuk melaksanakan tahapan selanjutnya. [hil]

Usai 2 Tahun Direvitalisasi, Alun-alun Kota Probolinggo Ditutup Satu Tahun Proses revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo sisi dalam sudah tuntas. Meski begitu, warga dilarang masuk ke dalam, karena dikhawatirkan membuat rumput yang baru ditanam. Hal ini diungkapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo, Rahman Kurniadi, Selasa (19/1).

Dikatakannya, penutupan alunalun dilakukan selama satu tahun ke depan. “Rumput yang ditanam di dalam alun-alun masih dalam proses pemeliharaan. Jadi selama satu tahun, alu-alun akan ditutup,” katanya.

Rahman menuturkan, area yang ditanami rumput tersebut sudah diberikan tanda peringatan untuk tidak diinjak karena masih masa pemiliharaan.

“Agar rumput yang ditanam bisa tumbuh subur, sampai rumput yang kuat untuk diinjak,” jelasnya.

Untuk menjaga agar rumput tetap tumbuh subur, Rahman menyebut bahwa pihaknya melalui konsultan pengawas setiap hari akan melakukan upaya.

“Kalau memang ada laporan nanti akan ditindaklanjuti lagi,” tegasnya. Selama proses pembangunan alun-alun rampung 100 persen, pihaknya akan tetap menutup lokasi alun-alun agar tidak dikunjungi warga.

“Untuk pembangunan tahun ini, proyek alun-alun akan melihat di sisi utara, tepatnya di kawasan PKL,” tandasnya. Setelah 2 tahun, akhirnya proses revitalisasi Alunalun Kota probolinggo selesai.

Alun-alun pun boleh digunakan untuk aktivitas warga. Namun, aktivitas tidak boleh dilakukan di kawasan berumput. Hanya boleh dilakukan di trotoar atau tempat yang berpaving.

Bahkan, di beberapa titik di alunalun ada tulisan larangan menginjak rumput. Untuk saat ini sudah ditutup total selama 1 tahun kedepan.

“Dilarang menginjak rumput Jepang. Masih dalam pemeliharaan.” Demikian isi tulisan berupa larangan itu. Tak ayal, beberapa warga yang berkunjung ke alunalun pun menghindari rumput.

Semua memilih beraktivitas di tempat berpaving.

“Alhamdulillah sudah bagus alun-alunnya. Tapi memang belum

Alun alun Kota Probolinggo kini ditutup selama 1 tahun.

boleh menginjak rumput. Jadi anak saya pegangi terus. Soalnya dari tadi mau lari ke rerumputan,” ujar Kurnia, warga kelurahan Jati.

Kondisi alun-alun sendiri lebih tinggi dibandingkan sebelum revitalisasi. Alun-alun memang ditinggikan karena hujan kerap tergenang. Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Andre Nirwana me-

negaskan, revitalisasi alun-alun memang sudah selesai.

“Namun masih dalam masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ini sekitar 365 hari,” lanjut Andre. Dia pun menegaskan, warga tidak dilarang beraktivitas di alun-alun.

Namun, tidak boleh menginjak rumput di sana.

“Kalau masuk alun-alun tidak masalah. Tapi harus lewat di trotoar

wiwit agus pribadi/bhirawa

yang telah disiapkan. Tidak boleh menginjak rumput dan tanaman lain,” terangnya.

Meskipun telah selesai pembangunannya, alun-alun menurutnya belum diserahkan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo. Saat ini alun-alun masih dalam pengawasan Dinas PUPR Perkim.

Revitalisasi alun-alun ini seharusnya selesai pada 2019. Namun mengalami

keterlambatan, sehingga Pemkot Probolinggo memutus kontraktor pelaksana. Keputusan pemkot itu membuat pihak pemkot digugat secara hukum oleh pihak kontraktor. Yaitu, PT Faradis Mulia Makmur.

Dengan usainya alun-alun tersebut maka sarasna dan prasarana penunjang lainnya, termasuk para pedagang yang ada akan kembali ditatap sehingga akan lebih rapi dan lebih indah di pandang mata. Pada situasi pendami seperti sekarang ini pedagang kaki lima yang biasa mangkal di tempat tersebut di tutup hingga situasi kembali normal, tandasnya.

Alun-alun sudah usai namun beberapa proyek yang lain tak kunjung usai di kota Probolinggo menjadi permasalahan tersendiri, terutama bagi Komisi tiga DPRD kota Probolinggo.

Di pembuka tahun, komisi Tiga gelar rapat dengar pendapat bareng dinas Pekerjaan Umum ( PU ), dan Administrasi Pembangunan di ruang komisi tiga,Senin (18/1) malam.

Selain klarifikasi progres kerja infrastruktur pemkot Probolinggo di tahun 2021, rapat yang dipimpin langsung ketua komisi tiga Agus Riyanto juga minta penjelasan terkait beberapa proyek yang lama terbengkalai seperti pasar baru dan alun-alun. [wap]

OPINI

Rabu Legi, 20 Januari 2021

TAJUK

Lebih Siaga Banjir BADAI, banjir dan longsor sudah mengepung di seantero negeri. Hujan terasa mengguyur lebih lebat, dan lebih lama.

Menyebabkan kawasan resapan air alamiah tidak mampu menampung curah air hujan. Ribuan titik area banjir dan longsor nampak tersebar dari Lhokseumawe (di Aceh) sampai Manado (Sulawesi Utara). Bahkan setiap musim menambah area baru tergenang, dan luruhan longsor baru. Pemerintah (pusat dan daerah) seyogianya lebih tanggap menghadapi potensi hidrometeorologi.

Sudah banyak proposal direalisasi dengan aksi kinerja pemerintah (dan daerah) meng-antisipasi cepat dampak bencana banjir dan longsor. Namun tak jarang Pemda terlambat menetapkan kondisi darurat. Juga abai terhadap penyusutan daya dukung lingkungan. Terutama alih fungsi lahan kawasan perbukitan, dan semakin buruknya kondisi tebing di tepi jalan nasional, jalan milik propinsi, dan jalan milik kabupaten dan kota. Setiap saat pada musim hujan, longsor bisa mengancam jiwa masyarakat.

Sudah terbukti (awal tahun ini) di Sumedang (Jawa Barat), dengan korban jiwa lebih dari 30 orang. Juga banjir yang memicu longsor di kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dengan 5 korban jiwa. Serta ambruknya dua jembatan (penghubung jalan nasional), karena tergerus arus sungai. Konon banjir di Tanah Laut tahun ini merupakan yang paling parah selama 34 tahun. Sebanyak 112 ribu penduduk mengungsi.

Bersadar penjejakan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), peningkatan curah hujan disebabkan efek fenomena La Nina. Sepanjang akhir tahun 2020 hingga triwulan pertama 2021, kawasan samudera Pasifik ekuator terjadi anomaly cuaca. Kawasan di sepanjang khatulistiwa (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) akan terjadi peningkatan badai dan curah hujan. Serta meningkatnya ketinggian permukaan air (rob) yang bisa meluber ke permukiman, dan sawah ladang.

Peningkatan curah hujan dan rob juga meluruh ke selatan khatulistiwa, pulau Jawa, dan sederet kepulauan di Nusa Tenggara. Di Jawa, sungai-sungai yang bermuara akhir ke laut terasa berbalik arah, karena rob di pantai. Di Lamongan (Jawa Timur), sungai Bengawan Jero, meluap, merendam sawah dan sentra usaha tambak. Juga merendam 3.355 rumah di 26 desa. Kerugian masyarakat ditaksir mencapai Rp 13 milyar. Semakin banyak masyarakat menunggak hutang bank, karena gagal panen.

Dampak bencana banjir (dan longsor) selalu terasa pedih.

Kerugian materi pada tingkat rakyat (rumahtangga) sangat besar, berupa kerusakan sawah dan kebun. Serta terputusnya akses infrastruktur perekonomian lain (pasar, jembatan dan jalan). Bertambah pedih, karena selalu terdapat korban jiwa.

Misalnya, empat musim lalu Ponorogo mencatat korban jiwa sebanyak 60 orang, akibat longsor. Disebabkan alih fungsi lahan di perbukitan berubah menjadi areal kebun tanaman lunak.

Kawasan Jawa yang memiliki sungai besar (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) patut waspada.

Terutama Ciliwung (Jakarta), Citanduy, dan Citarum (Jawa Barat), sungai Serayu (Jawa Tengah), dan Kali Brantas (Jawa Timur). Serta yang legendaris, Bengawan Solo (Jawa Tengah hingga Jawa Timur). Maka seyogianya, Pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) menyusun mapping kebencanaan berdasar kondisi terbaru.

Banjir dan longsor, butuh penanganan lebih sistemik.

Antaralain dengan metode lama (normalisasi sungai), serta membuat kanal banjir. Sampai me-masif-kan tutupan vegetatif di hulu hingga hilir, dan memperbanyak tampungan air hujan.

Karena sebenarnya efek La Nina bisa memberi air lebih banyak. Jika ditampung akan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Waduk tidak akan kering.

Tetapi masih diperlukan penegakan peraturan tata-ruang.

Serta pendidikan masyarakat menjaga lingkungan, dan mitigasi bencana. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menyikapi Bencana Secara Bijaksana DI tengah bangsa ini, harus berjuang melawan Covid-19 terus mencabut nyawa, muncul bencana lain secara beruntun.

Mulai dari pesawat jatuh, gempa bumi, longsor, banjir, dan lainnya menjadi ujian berat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sungguh peristiwa-peristiwa bencana tersebut telah menambah duka mendalam bagi negeri dan bangsa ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, di Sumedang, Jawa Barat, tanah longsor di daerah permukiman Kecamatan Cimanggung mengakibatkan 29 orang tewas dan 11 orang lainnya masih hilang. Kemudian, gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, angka korban jiwa mencapai 73 orang. Kemudian, banjir di Kalimantan Selatan menelan korban jiwa lima orang. Sedangkan, di Kota Manado, Sulawesi Utara, banjir dan longsor mengakibatkan lima orang tewas, satu orang masih hilang, dan sekitar 500 jiwa terpaksa mengungsi.

Melihat rentetan bencana tersebut, tentu dibutuhkan sikap bijaksana. Jadi, tidak tepat rasanya jika justru mencari kesalahan. Lebih baik menemukan solusi atas segala permasalah yang terjadi. Sepertinya, halnya tindakan konkret pemerintah dan sejumlah relawan yang terus bahu membahu membantu warga yang tengah menghadapi kesulitan. Termasuk, upaya BNPB yang menyalurkan Rp3,5 miliar untuk penanganan banjir di Provinsi Kalsel. Sementara Pasukan elite dari TNI Angkatan Udara (AU) Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) pun ikut terjun dalam misi kemanusiaan membantu para korban bencana banjir yang terjadi di Kalimantan, Selatan, (Kompas, 18/1).

Pemerintah tidak bisa langsung disalahkan dalam rentetan bencana. Ada peran serta sikap sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan turut andil dalam terjadinya bencana. Oleh sebab itu, mengatasi bencana butuh kontribusi dari semua pihak. Peran pemerintah dan rakyat dalam menangani bencana sama-sama penting.

Selanjutnya, belajar dari retentan bencana harusnya bisa dijadikan pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). Sekaligus, sebagai cermin untuk bersikap bijak terhadap alam agar hukum tata ruang yang mencakup air, bumi, udara, dan langit bisa harmonis.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Merindukan Wakil Rakyat Transformatif di Tengah Pandemi gram mengenai pemerintahan. Artinya wakil rakyat harus berpolitik yang bisa menenteram(Wakil Rakyat: Iwan Fals) kan rakyat apalagi sekarang dimasa pandemi da sesuatu yang baru di kelompok dan partainya covid-19. Harus bisa kalangan DPRD Kabusendiri dan bukan kepenmenjadi peneduh saat paten. Bojonegoro pada tingan masyarakat atau masyarakat mengalami tahun 2021. Perubahan bangsa ini. permasalahan.

Oleh : Peraturan DPRD Nomor 9 Tahun Menurut Podsakoff Kedua, partai politik Susanto 2015 terkait kode etik yang harus dkk (1996) kepemimpiselalu mengingatkan para dipatuhi oleh wakil rakyat. Lebih denan transformatif merukadernya yang duduk di tail dalam berita itu ada 6 point yang pakan faktor penentu dewan jangan terjebak harus dipatuhi oleh anggota DPRD yang mempengaruhi sikap, persepsi, perilaku semau gue dan juga KKN . diantaranya: tidak bermain ponsel, dan perilaku yang pada akhirnya Para elit parpol harus mengawal para tidak boleh merokok, tidak memotong meningkatkan kepercayaan motivasi, wakil rakyat untuk mengedepankan pembicaraan saat anggota DPRD kepuasan sehingga mampu mengu- standar integritas moral, sikap pola lainnya berbicara. Hal lain juga tidak rangi konflik. Esensi dari transfor- perilaku antikorupsi. Mengapa ini ini menggunakan kata kata atau tindakan matif ini sesuai yang dikenalkan oleh penting? Menurut saya banyak elit tidak sopan, tidak meninggalkan ruMc. Gregor Burns bahwa seorang parpol yang terjebak dalam pusaran angan rapat sebelum selesai kecuali pemimpin atau wakil rakyat harus korupsi atau budaya KKN. Misalnya, ada hal mendesak dan izin pimpinan bisa memahami apa yang diinginkan ada seorang ketua umum parpol menrapat. Tidak membaca buku atau oleh bawahan (baca: rakyat) sehingga jadi tersangka oleh KPK karena ada insurat kabar kecuali berkaitan dengan adanya kepercayaan. dikasi melakukan KKN yang melibatpermasalahan yang dibicarakan juga Bertolak dari pemahaman ini ten- kan kader sesama partai. Hal-hal inilah hal baru dalam perubahan kode etik tunya, tentunya wakil rakyat harus semestinya yang perlu mendapatkan itu.(Radar Bojonegoro Edisi Sabtu 16 menjawab keraguan masyarakat. perhatian ekstra dari para elit parpol.

Januari 2021).

Tentunya jawabannya harus mement- Sehingga kader parpol atau nonparpol Terlepas permasalahan di atas, ingkan rakyat bukan partainya. Arti- yang akan menjadi wakil rakyat adalah sejumlah pemasalahan mendasar nya, menjauhkan pola wakil rakyat orang-orang yang memiliki reputasi perlu untuk didiskusikan kembali. yang bergaya transaksional yang dan jiwa mengabdi.

Mengapa wakil rakyat harus patuh lebih mementingkan kekuasaan, dan Ketiga, para wakil rakyat harus pada kode etik dan harus dilaksnahanya mengedepankan pencitraan memberikan teladan kepada rakyat kan? Dan apa yang harus dilakukan (legalitas) semata. Dengan demikian, terkait dengan menampilkan sosok saat pandemi seperti ini? wakil rakyat yang telah dilantik se- keteladan sebagaimana dalam kode lalu memberikan pengaruh kuat pola etik yang telah disahkan sebagaimana Sosok Inspiratif pikir, etos kerja yang menginspirasi. yang telah disahkan. Mengapa harus Wakil rakyat itu harus bisa menyatu Dengan demikian, wakil rakyat benar- demikian? Karena masyarakat saat dengan yang diwakili apalagi saat benar menampilkan sosok pribadi ini dalam menjalani masa masa sulit pandemi seperti saat ini yang sudah wakil rakyat yang transformatif bukan yaitu adanya pandemi covid-19, Panberlangsung sejak Maret 2020. Wakil politisi instan. demi membuat tata kelola perilaku rakyat harus peka terhadap problema masyarakat tentunya menyesuaikan masyarakat di akar rumput. Tentunya Komitmen dengan Masyarakat kondisi. Artinya, para wakil rakyat harus peka terhadap permasalahan Untuk itu, ada beberapa hal yang harus patuh terhadap peraturan atau masyarakat yang dialaminya. Tentuharus dilakukan oleh wakil rakyat. kode etik yang melekat pada dirinya. nya harus menampilkan sosok poliPertama, memiliki komitmen unKeempat, para wakil rakyat harus tisi transformasi dan bukan memilih tuk mengabdi pada rakyat. Mereka memiliki empati kpada rakyat di tengah politisi instan. Sebab bagaimanapun harus selalu menjadi sosok inspiratif pandemi. Lebih bijaksana manakala politisi yang demikian, tentunya akan melakukan pembelajaran politik san- para wakil rakyat juga melakukan penlebih mementingkan diri sendiri, tun, selalu melakukan sosialisasi pro- dampingan kepada masyarakat terkait

Wakil rakyat seharusnya merakyat Jangan tidur kalau sidang soal rakyat

A

P

terkait dampak sosial dan pendidikan saat pandemi seperti saat ini. Dalam bidang pendidikan misalnya selama wabah Covid-19 apa yang dilakukan sehingga para siswa bisa belajar dengan baik. Para wakil rakyat bersinergi dengan konsep merdeka belajar yang digelorakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Para wakil rakyat harus juga melakukan penguatan karakter dalam memahami kompleksitas hidup khususnya dalam hal protokol kesehatan 3 M maupun kampanye terkait dengan perlunya vaksin.

Dalam bidang sosial, para wakil rakyat harus bisa melindungi dan memberikan solusi agar masyarakat bisa terhindar dampak adanya pandemi Covid-19. Terpenting bagaimana masyarakat ada jaminan keamanan dan kesehatan. Jujur harus diakui bahwa selama pandemi banyak masyarakat yang kehilanagan pekerjaan dan juga penghasilannya menurun, Pada tataran inilah para wakil rakyat harus bisa memberikan solusi dan jemput bola untuk ikut mengatasi masalah yang dihadapi.

Nah, di era pandemi seperti ini peran wakil rakyat harus maksimal. harus tetap melakukan penguatan karakter kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat. Covid-19 harus dimaknai oleh wakil rakyat untuk selalu menggelorakan perilaku sportif dan inspiratif. Semangat bersama sama masyarakat untuk Prokes. Sesuai pesan Ibu untuk memakai masker, cuci tangan, social distancing dan juga phsycal distancing harus menjadi perilaku sehat. Dengan demikian, melaksanakan 3 M itu sama terhormatnya juga untuk melaksanakan kode etik DPRD Bojonegoro untuk tidak merokok saat sidang dan main HP saat sidang berlangsung serta menghargai pembicaraan saat orang lain berbicara. Bukankah begitu para wakil rakyat?

Alumni UNS Surakarta.

Vaksinasi Sebuah Ikhtiar Pemulihan Ekonomi

rogram vaksinasi Covid-19 sudah dimulai. Fakta itu ditandai dengan telah diterbitkannya izin kedaruratan atau emergency use authorizations penggunakan vaksin Covid-19 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada hari Senin (11/1).

Seiring dengan berjalannya proses vaksinasi di Indonesia, diharapkan kepercayaan publik meningkat lagi seperti sebelum ada virus Corona.

Vaksinasi juga diharapkan mampu mendorong kembali konsumsi yang bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Melalui program vaksinasi Covid19 ini pula, pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, sehingga menjadi logis adanya jika penanganan Covid-19 dari sektor kesehatan merupakan prioritas utama.

Sebab, jika sektor kesehatan cepat pulih yang membuat masyarakat aman dari virus Covid-19. Begitupun, dengan sektor lain seperti perekonomian juga ikut bangkit. Hal inilah yang membuat vaksinasi sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

Program vaksinasi Covid-19 Trend covid-19 di Indonesia masih belum melandai. Namun, kebijakan terus dibuat oleh pemerintah untuk memperkecil dampak yang diakibatkan oleh pandemi.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah impor vaksin dan mengembangkan vaksin di dalam negeri oleh Bio Farma dan Eijkman yang selebihnya direalisasi dalam program dan distribusi vaksinasi.

Distribusi vaksin yang baik akan menjadi faktor kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, vaksin harus bisa terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Meski prosesnya akan memakan waktu yang cukup panjang, program vaksinasi ini perlu diimplementasikan secara maksimal. Melalui kesungguhan pemerintah dan bangsa ini bersatu mensuksekseskan program vaksinasi

roda perekonomian dunia. setidaknya memberikan Tak terkecuali di Indoneharapan pada tumbuh, sia, yang juga mengalami bangkit dan membaiknya dampak dari pandemi. perekonomian nasional Berbagai upaya dan teroyang terdampak diberbosan pun terus diupayabagai sektor karena pankan oleh pemerintah undemic covid-19. tuk memerangi Covid-19 Sejatinya, berbicara ini. Salah satunya, adalah program vaksinasi saat melalui program vakini tidak ada alasan jika Oleh : sinasi, yang selebihnya kita bangsa Indonesia Novi Puji Lestari diharapkan memberikan menolaknya. Pasalnya, kebaikan pada kesehatan Majelis Ulama Indonesia dan membuat perekono(MUI) sudah menyatakan vaksin Sinovac halal. Vaksinasi mian segera pulih.

Selebihnya, vaksinasi menjadi poin adalah kewajiban, sesuai UU Wabah Tahun 1984. Vaksin ini suatu bentuk krusial untuk mendorong normalisasi pencegahan yang aman dan efisien dari aktivitas ekonomi masyarakat, denberbagai macam viru‎s. Selanjutnya, gan vaksin percepatan pemulihan mengacu pada Undang-Undang (UU) kesehat an bisa membuat ekonomi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keka- nasional berjalan dengan baik. Ada rantinaan Kesehatan, setiap orang harapan yang tumbuh karena proyang tidak mematuhi penyelenggaraan gram vaksinasi membuat psikologi kekarantinaan kesehatan atau mengha- masyarakat akan pulih kembali, tidak langi penyelenggaraan kekarantinaan merasa ketakutan untuk keluar rumah dalam melaksanakan berbagai akkesehatan bisa dipidana.

Jelas adanya, bahwa vaksinasi Covid- tivitasnya, serta kelas menengah kita 19 ini hukumnya wajib. Oleh sebab itu, yang selama ini menyimpan uangnya perlu saling mengingatkan bahwa meno- akan mulai berinvestasi dan berbelak vaksin Covid-19 bakal menghadapi lanja yang akan meningkatkan daya konsekuensi hukum sesuai UU Keka- beli atau konsumsi rumah tangga. rantinaan kesehatan. Berangkat dari Selebihnya, produksi dan distribusi kenyataan itulah, untuk menciptakan akan menjadi perhatian pasar.

Oleh sebab itu, idealnya masyarakat kesadaran masyarakat, maka sosialisasi dari sisi medis pun perlu terus dilakukan. saat ini bisa mendukung dan mensukKalau sudah ada kesadaran, tanpa upaya seskan vaksinasi demi keselamatan paksa dalam konteks penegakan hukum dan kesehatan hingga perekonomian dan pidana pun masyarakat pun akan pulih. Suksesnya vaksinasi, sekiranya bisa berpotensi meningkatkan kemelakukan vaksinasi.

Selebihnya, untuk mensukseskan percayaan pasar dan investor untuk program vaksinasi ini maka distribusi segera masuk menanamkan modalnya ketersediaan vaksi perlu menjadi perha- di Indonesia. Mensukseskan program tian tersediri oleh pemerintah, pasalnya vaksinasi Covid-19 dengan tetap vaksinasi tersedia secara luas akan ber- mematuhi protokol kesehatan dalam prospek memberi pengaruh penting un- setiap kegiatan usaha.

Otomatis ini akan mempercepat tuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Namun, meski sudah mendapat suntikan pemulihan ekonomi dan kesehatan vaksin Covid-19, protokol kesehatan di nasional, sehingga tahun ini jadi 3M, yakni menggunakan masker, men- momentum kebangkitan krisis kescuci tangan dengan sabun, dan menjaga ehatan yang berdampak signifikan terhadap dunia usaha di tanah air. jarak harus tetap dilakukan.

Selebihnya, berikut ini penulis mencoba menawarkan beberapa solusi Normalisasi ekonomi nasional Pandemi Covid-19 yang terjadi guna menormalisasi kegiatan ekonomi memang mengganggu kesehatan dan di tengah pandemi yang hingga kini

belum juga usai.

Pertama, memberikan berbagai stimulus bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di 2021.

Jadi langkah yang patut mendapat apresiasi jika saat ini pemerintah terus mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan dana Rp372,3 triliun untuk mendukung PEN di 2021. Selain alokasi anggaran pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program kerja dan kebijakan, salah satunya pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) untuk menangkap peluang investasi sebagai solusi alternatif pembiayaan pembangunan.

Kedua, pemerintah harus rajin berkomunikasi ke luar dan ke dalam negeri untuk menarik investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jika dimungkinkan perlu dihadirkan PR (public relation) baik dalam maupun luar negeri, untuk menyampaikan perkembangan positif perekonomian nasional.

Sebab, banyak investor asing yang belum mengetahui bahwa Indonesia kini telah berkembang perekonomiannya.

Ketiga, vaksinasi sebuah ikhtiar pemulihan ekonomi. Tepatnya, melalui ketersediaan vaksin dan pelonggaran pembatasan sosial global yang mendukung normalisasi aktivitas ekonomi.

Melalui tiga langkah normalisasi kegiatan ekonomi di tengah pandemi, yang penulis tawarkan diatas, besar kemungkinan jika diimplemtasikan dengan baik akan memberikan dampak positif dan kebaikan bagi perekonomian nasional. Ketika bangsa ini sehat, dan terhindar dari wabah Covid-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program vaksinasi Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Simatahati Permudah Jenguk Tahanan Tanpa Takut Pandemi Halaman 5

Rabu Legi, 20 Januari 2021

Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim terus berkomitmen dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan maksimal ini diperuntukkan bagi tahanan maupun keluarga tahanan yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jatim.

Di masa pandemi Covid-19, keluarga tahanan masih bisa menjenguk di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jatim. Bukan melalui tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan aplikasi Simatahati (Sistem Manajemen Tahanan dan Barang Bukti).

Istimewa

Rapid test rutin untuk tahanan pada Dittahti Polda Jatim, Selasa (19/1).

“Simatahati ini inovasi Dittahti Polda Jatim dalam mengantisipasi Covid19. Jadi tidak ada lagi kunjungan (jenguk) tahanan secara langsung, melainkan melalui aplikasi Simatahati,” Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (19/1).

Melalui Simatahati, sambung Gatot, tahanan dan penjenguk berkomunikasi melalui handphone yang disiapkan Dittahti. Sehingga tidak ada komunikasi tatap muka, melainkan secara virtual. Dari 239 orang (tahanan) tidak ada tahanan yang menggunakan handphone, selain yang disiapkan Tahti untuk komunikasi Simatahati. “Aplikasi Simatahati ini memang khusus bagi keluarga tahanan. Jadi prosesnya hanya melalui scan barcode, bukan download aplikasi,” jelasnya.

Gatot menambahkan, perwakilan keluarga tahanan bisa menscan barcode Simatahati. Petugas Tahti siap melayani pendaftaran. Jika keluarga tidak punya ponsel dan email, bisa didaftarkan oleh anggota. Nanti dapat barcode untuk jadwal dan nomor antrian jenguk tahanan.

Antisipasi pandemi ini dilakukan

juga dengan rapid test seminggu sekali terhadap tahanan. Diakui Gatot, upaya ini dilakukan petugas Tahti dengan menggunakan APD lengkap. Sehingga pencegahan terhadap pandemi Covid-19 ini dilakukan tidak hanya dari luar, melainkan dari dalam juga.

Masih kata Gatot, inovasi lain dalam mecegah pandemi yakni sistem delivery. Nantinya keluarga tahanan masih bisa mengirimkan makanan dari rumah. Tapi sistemnya delivery, tidak bisa ketemu langsung untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang ada di tahanan Polda Jatim. “Keluarga tahanan bisa mengirimkan makanan dengan sistem delivery. Baik dari Tahi Polda Jatim maupun keluarga tahanan, bersamasama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Seperti diketahui, aplikasi Simatahati Polda Jatim ini digunakan mulai 1 Januari 2020. Simatahati ini hanya bisa diakses dan dioperasikan oleh petugas, baik di Polda hingga Polsek. Dan aplikasi Simatahati ini hanya dikhususkan bagi keluarga tahanan.[bed]

Aplikasi SI ASIK, Permudah Update Data Warga

LINTAS PELAYANAN

Selain IMB, Izin Usaha di Surabaya Gratis Surabaya, Bhirawa Dalam rangka melakukan percepatan kinerja investasi di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai kemudahan-kemudahan. Salah satunya adalah dengan mempermudah perizinan bahkan menggratiskan berbagai macam izin usaha.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya, M Taswin menuturkan, Pemkot Surabaya telah membuat langkah-langkah untuk mempercepat usaha. Seperti membuat mall pelayanan perizinan hingga membuat standar operasional prosedur (SOP) pengusursan izin usaha.

“Kecuali IMB (Izin Mendirikan Bangunan) semua izin usaha gratis. Kami juga memberikan kecepatan izin usaha. Seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Kami juga memberikan layanan jemput bola ke kecamatan-kecamatan,” tutur Taswin, Selasa (13/1).

Menurut dia, usaha dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang cukup menggeliat di Surabaya selama 2020 adalah usaha jasa transportasi darat dan industri. Hal ini bisa terjadi karena permintaan jasa transportasi melalui darat ke Indonesia Timur cukup tinggi.[iib]

Bangun Jalan Beton Rigid, Pemkab Bojonegoro Gelontorkan Rp 950 M Bojonegoro,Bhirawa Infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro dibawah kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah. Melalui, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, pada tahun 2021 ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 950 miliar, untuk pembangunan jalan beton rigid (cor beton). Total panjang jalan yang akan dibangun 190 kilometer.

Anggaran itu bersumber dari APBD 2021. Dari anggaran tersebut tersebar di 64 titik diwilayah Kabupaten Bojonegoro. Perbaikan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah volume kendaraan. “Rencana sekitar 190 km tersebar di 64 titik. Pagu anggaran Rp 950 miliar. Saat ini masih proses lelang konsultan pengawas,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang, Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, kemarin (19/1).

Masih menurut Retno bahwa pekerjaan proyek tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. “Pekerjaan ini direncanakan akan tuntas pada akhir tahun 2021,” pungkasnya.

Selain jalan cor, sambung Retno mengatakan, tahun ini juga akan membangun jalan aspal dengan anggaran Rp 29 miliar.

Total panjang jalan yang akan di bangun 20 km untuk 31 titik tersebar di wilayah kabupaten Bojonegoro.

Untuk diketahui, pada tahun 2020, Pemkab Bojonegoro juga telah membangun proyek peningkatan jalan sebanyak 51 ruas jalan, dengan total panjang 121 kilometer, menggunakan konstruksi beton rigid yang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro.[bas]

Surabaya, Bhirawa Kebutuhan akan inovasi teknologi pasti terus berkembang, apalagi dengan adanya inovasi tersebut bisa mempermudah pelayanan maupun kinerja para petugas Kecamatan. Seperti aplikasi Sistem Informasi Asemrowo ASIK (SI ASIK) ciptaan Kecamatan Asemrowo ini juga bisa mempermudah kinerja petugas Kecamatan serta Camat dalam memperoleh data kependudukan warganya.

Camat Asemrowo, Drs. Bambang Udi Ukoro saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (19/1) kemarin mengungkapkan aplikasi SI ASIK ini setiap hari selalu diupdate informasinya baik terkait jumlah penduduknya maupun informasi sekitar kegiatan. “Aplikasi ini sebagai rumah data Kecamatan Asemrowo, sekaligus pemberitaan tentang kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Asemrowo,” terangnya.

Bambang menambahkan awal mulanya diciptakan aplikasi ini merupakan keinginan pak Bambang secara pribadi untuk memudahkan peker-

Achmad tauriq/bhirawa

Camat Asemrowo, Drs. Bambang Udi Ukoro saat mengecek aplikasi Sistem Informasi Asemrowo ASIK (SI ASIK).

jaanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kegiatan lapangan di Kecamatan Asemrowo. “Mengingat ditempat tugas sebelumnya di

DP5A dengan melalui aplikasi, pekerjaan yang berat terutama dalam menghimpun data maupun menyelesaikan tugas secara medsos /online akan leb-

ih Mudah dan Cepat.

Belum lagi melalui Aplikasi arsip data atau tugas administrasi pasti tersimpan rapi terlebih dengan menggunakan dokumentasi/video dokumen. “Bahkan dengan aplikasi ini, kegiatan di seluruh Kelurahan juga bisa diupdate sehingga bisa di lihat kinerjanya oleh Pemkot maupun masyarakat,” jelas Bambang.

Untuk itu pihak Kecamatan Asemrowo menaruh satu orang khusus yang menanggani aplikasi tersebut untuk selalu melakukan update data yang ada. “Dengan aplikasi ini juga memudahkan kinerja saya, seperti saat ada rapat dengan Wali Kota saya sudah tidak lagi repot-repot membawa dokumen. Cukup dengan aplikasi ini, saat Wali kota bertanya jumlah penduduk di wilayah saya sudah tersediah diaplikasi itu,” pungkasnya.

Selain itu aplikasi SI ASIK ini juga sudah terhubung dengan data Kependudukan yang langsung terhubung dengan data Kasi Pemerintahan dalam pelayanan.[riq]

Antisipasi Penularan Covid-19

RSUD Hentikan Rujukan Pasien Bedah Umum dan Kebidanan Kota Madiun, Bhirawa RSUD dr Soedono Madiun menetapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di dalam unit operasionalnya. Yakni, dengan menghentikan sementara rujukan pasien bedah umum dan kebidanan mulai 15 sampai dengan 25 Januari 2021.

Hal ini disampaikan dalam surat nomor 445/2.357/303/2021 kepada kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit se-Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Jumat (15/1). Isi surat tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr.

Soedono Madiun, dr. Hafidin Ilham, Sp.An, Selasa (19/1). Menurutnya, kebijakan itu berlaku bagi operasi bedah maupun kebidanan yang sifatnya terencana. ‘’Untuk tindakan yang sifatnya emergency tetap kami lakukan seperti biasa,’’ katanya.

Dikatakan oleh Hafidin Ilham bahwa pelaksanaan penghentian sementara ini rencananya akan berlaku hingga 25 Januari mendatang. Artinya, penutupan sementara hanya dilakukan selama 10 hari. Langkah ini juga dilakukan untuk membenahi sarana prasarana yang ada di rumah sakit tersebut dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Terkait tenaga kesehatan di RSUD Dr Soedono yang terpapar Covid-19, Hafidin mengungkapkan ada tujuh orang yang terkonfirmasi positif. Meski begitu, seluruhnya sudah diisolasi dan dilakukan tracing terhadap kontak erat. ‘’Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebanyakan yang terpapar justru bukan mereka yang merawat pasien Covid-19.

Dari tracing sekitar 30 kontak erat, semuanya dinyatakan negatif,’’ katanya.[dar]

Gedung RSUD dr. Soedono Madiun.

sudarno/bhirawa

PELAKSANA PUBLIK

Langganan Jalan Rusak Solusinya Harus Dibeton Semua Persoalan jalan rusak hampir merata terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setiap tahun permasalahan ini tak kunjung usai. Di hadapan anggota DPRD Komisi C, Dinas PU BM SDA (Bina Marga dan Sumber Daya Air) beralasan banyak pegawainya yang pensiun. Alasan ini tentu sulit diterima publik.

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono ketika Sidak jalan rusak di wilayah Desa Wedi Sedati Sidoarjo.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono terus melakukan Sidak langsung ke jalan-jalan yang rusak, termasuk di Jl. Raya Sedati Desa Wedi Gedangan Sidoarjo. Rusaknya memang sangat parah. Kendaraan yang lewat harus bergantian, selain itu kondisi lubangnya juga dalam dan banyak.

Dalam kondisi tersebut, sehingga mengakibatkan beberapa hari sebelumnya sudah ada korban mobil

truk terguling. Warga sekitar juga melaporkan banyak pengendara motor yang terjatuh.

Sepanjang Sidak yang dilakukan Hudiyono, Pj Bupati Sidoarjo permasalahannya yang terjadi bukan karena kurangnya tenaga di Dinas PU BM SDA. Penanganan jalan rusak butuh kebijakan prioritas. “Karena jalan raya termasuk fasilitas publik yang vital dan memiliki dam-

pak luas jika tidak ada solusi. Selain sudah banyak makan korban karena kecelakaan, jalan rusak akan menghambat ekonomi,” jelas Hudiyono, pada (19/1) kemarin.

Ia melihat betonisasi adalah jawabannya. Sebagai Pj Bupati yang tak genap 5 bulan menjabat, dirinya berupaya semaksimal mungkin menangani jalan rusak dengan cara ditambal. Meski ini jangka pendek, namun harus dilakukan.

Agar tidak menambah lagi korban kecelakaan. “Setelah saya keliling melakukan Sidak jalan rusak titik-titiknya sangat banyak. Dan rata-rata rusaknya parah. Jadi kalau setiap tahun mengandalkan Dinas PU Bina Marga melakukan perbaikan saya kira

tidak mampu. Solusinya ya jalan kabupaten di beton semua,” ujarnya.

Sebenarnya Pemkab Sidoarjo tahun 2018 sudah mulai melakukan betonisasi, tapi jumlah masih sedikit dari jumlah jalan kabupaten. Jalan yang sudah di beton tidak rusak meskipun musim hujan. Berbeda dengan jalan aspal tiap tahun ada anggaran perbaikan yang dikeluarkan. Karena setiap musim hujan jalan rusak.

“Nanti akan saya sampaikan ke bupati terpilih Gus Muhdor agar jalan kabupaten di beton semua. Karena tiap tahun permasalahan ini selalu muncul. Butuh kebijakan dari Gus Muhdor, anggaran pembangunan gedung Pemkab bisa dialihkan untuk jalan beton,” terang Hudiyono.[ach]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi, 20

Kebutuhan Guru Jatim Cap Dindik Harapkan PPPK Meng PGRI Harapkan PPPK Jadi Solusi Dindik Jatim, Bhirawa Kebutuhan guru di Jatim cukup tinggi. Di tahun 2021 ini, Dinas Pendidikan Jatim setidaknya mengajukan 14.223 kuota guru. Jumlah ini menyesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun di tahun 2020/2021.

Karenanya diharapkan melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bisa mengakomodir kebutuhan guru di Jatim.

Menurut Kadindik Jatim, Wahid Wahyudi, , Selasa (19/1) kemarin, terkait kebutuhan guru pihaknya sudah mengajukan kuota ke pusat

(Kemdikbud). Kendati begitu belum ada kuota yang diberikan kepada Pemprov Jatim. Yang pasti yang bisa mendaftar untuk PPPK maksimal

usianya sampai 59 tahun ini difokuskan untuk GTT saja. Kalau PPT (pegawai tidak tetap) masih belum.

Wahid menjabarkan, di tahap I nantinya tenaga PPPK dengan formasi guru akan diprioritaskan untuk sekolah negeri. Kendati begitu, pihaknya merasa khawatir akan kebutuhan guru disekolah swasta. Pasalnya jika guru swasta mendaftar rekrutmen PPPK, hal itu akan berdampak pada tidak meratanya guru prestasi.

"Kami sampaikan ke Kemdikbud, terkait swasta ini agar diberikan solusi. Karena pembukaan UUD 45

mengamanatkan bahwa tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga negara punya tugas yang harus dipenuhi. Dan seyogyanya pemerintah bertanggung jawab menjaga kualitas pendidikan lembaga pendidikan swasta,'' jabarnya.

Melalui PPPK ini, Wahid menuturkan perekrutan tenaga guru sangat menguntungkan untuk meningkatkan kualitas SDM GTT (guru tidak tetap). Karena disaat kebutuhan pokok terpenuhi maka guru dapat konsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Sementara untuk

CPNS, Wahid menuturkan akan tetap ada meskipun belum mengetahui kapan akan dibuka oleh Kemdikbud.

Sementara itu, kekurangan guru di Jatim juga dikatakan Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Teguh Sumarno.

Bahkan menurutnya jumlah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk tiap sekolah jumlahnya tidak lebih dari separuh. "Jumlah guru honorer se-Jatim mencapai 35.000. Ini berdasarkan data dari link PGRI Jatim,'' ujar Teguh.

Teguh memaparkan, untuk Ma-

diun Kota estimasi kekurangan guru sebanyak 1.500, Ponorogo 2.800, itu belum Surabaya yang tentunya lebih besar. Pria asli Banyuwangi ini menambahkan untuk tiap sekolah jumlah guru yang berstatus PNS hanya sedikit.

Menurutnya ada beberapa sekolah hanya kepala sekolah yang PNS. Sehingga keberadaan guru PNS sangat diharap di sekolah.

"Ternyata pemerintah menggantinya seleksi CPNS dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honor-

Pelajar di Trenggalek Lanjutkan Pembelajaran Secara Daring Trenggalek, Bhirawa Uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk lembaga pendidikan di Kabupaten Trenggalek terpaksa ditunda lagi, pasalnya seiring dengan kembali meningkatnya kasus penyebaran Covid 19. Di Kabupaten Trenggalek kembali masuk zona merah yang artinya menjadi daerah risiko tinggi penyebaran Virus Corona. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto, Mengaku ada dilema yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan meningkatnya kasus penyebaran Covid 19 "Ini yang menjadi dilema di hadapan kita semua, karena wabah pan-

demi Covid 19 yang belum berakhir, justru di Kabupaten Trenggalek masuk zona merah lagi,'' ungkap Kang Obeng Sapaan akrab Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek saat dikonfirmasi di sekertariat gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (19/1).

Kang Obeng mengaku prihatin melihat kondisi anak sekolah, karena dengan terus bergulir nya klaster yang ada di lokal Kabupaten Trenggalek KBM harus dilakukan secara daring secara keseluruhan.

"Sebelumnya memang ada rencana mau memberlakukan PTM secara bergantian di masing - masing lembaga pendidikan baik di SD maupun SMP dengan menggunakan

pola 50% Daring dan 50% nya PTM tetapi tiba - tiba masuk zona merah lagi, dan hal ini yang harus menjadi pemikiran ulang. Apakah PTM yang sudah disiapkan dilanjutkan atau dihentikan,'' ujarnya.

Namun karena Kabupaten Trenggalek dinyatakan zona merah lagi, Jadi konsep yang sebelumnya sudah direncanakan jadi kabur kembali, dan rencana PTM dibatalkan,'' imbuhnya. Politisi Partai Demokrat ini berharap kepada seluruh elemen masyarakat tetunya agar warga masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan, sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah. [wek]

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto

Seribu Guru Honorer Nganjuk Direkrut Menjadi PPPK

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Tim Pengawas SMA Sidoarjo melakukan tandatangan pengesahan data/nominatif.

SMA Negeri se-Sidoarjo Lakukan Nominatif Siswanya Sidoarjo, Bhirawa Persiapan jelang Ujian Sekolah serta EHB2KS (Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone) pengganti UN (Ujian Nasional). SMA Negeri se Sidoarjo yang terakomodir melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Negeri se Sidoarjo talah melakukan Nominatif bagi siswanya, khususnya siswa kelas XII. Menurut Kepala MKKS SMA N Sidoarjo, Dr Panoyo MPd, tahun ajaran 2020/2021 ini untuk siswa kelas XI akan dilakukan AKM (Asesmen Kompetensi Minimum). Sedangkan yang kelas XII akan dilakukan ujian sekolah sekitar awal April 2021 mendatang, sehingga sekarang ini melakukan nominasi untuk persiapan.

Payono yang juga sebagai Kepala SMAN 1 Gedangan, Selasa (19/1) kemarin juga mejelaskan, sebetulnya di sekolah, baik siswanya yang AKM maupun yang ujian sekolah nantinya disesuaikan dengan kebijakan masing - masing. "Mungkin ada tambahan belajar melalui Daring atau bila memungkinkan digelar untuk PTM (Pembelajaran Tatap Muka). Memang kita semua berharap Covid 19 segera berakhir, sehingga proses pendidikan bisa berjalan normal seperti semula,'' harapnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Sidoarjo, Drs Agus Subekti MSi menegaskan, program seperti ini dilakukan rutin tiap tahun. Program ini untuk memvalidasi data siswa, data siswa itu sudah benar atau belum, karena akan ada hubungannya dengan nilai ujian nasionalnya. "Jika datanya sudah benar, tidak ada masalah. Namun jika salah tentu akan merepotkan dikemudian hari saat tercantum di Ijazahnya. Maka, sekarang ini perlunya nominasi, validasi data siswa,'' tegasnya. [ach]

Nganjuk, Bhirawa Pemkab Nganjuk tahun 2021 ini akan merekrut 1000 tenaga pendidikan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk telah mempersiapkan proses rekrutmen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Menurut Kepala BKD Kabupaten Nganjuk, Sopingi melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi, Agus Heri Widodo, ini merupakan kabar baik bagi guru honorer yang memenuhi syarat perekrutan. ''Kedepan sudah tidak ada lagi status guru honorer,'' terang Agus kepada awak media.

Menurut Agus, banyaknya jumlah formasi guru PPPK tahun 2021 didasari harapan Mendikbud Nadiem Makarim, yakni pengangkatan satu juta guru honorer. Dalam hal ini, Agus menjelaskan, pengangkatan guru untuk formasi PPPK oleh Pemkab Nganjuk ini ada batas maksimalnya. Jumlah usulan PPPK tenaga pendidikan dari Pemkab Nganjuk

berdasarkan jumlah guru yang pensiun selama dua tahun ditambah 30%.

"Rata - rata setiap tahun yang pensiun ada 500 orang. Jadi selama dua tahun ada seribu,'' ujar Agus. Sedangan untuk tambahan kuota 30% ini, menurut Agus, nantinya akan digunakan untuk tenaga teknis. Artinya sekitar 300 orang akan dialokasikan untuk lowongan formasi tenaga teknis lainnya. Kemungkinan yang paling banyak dibuka adalah tenaga kesehatan.

Agus juga menjelaskan, walau sudah membuka seribu lowongan untuk PPPK, jumlah ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Nganjuk. Sebab saat ini, kekurangan guru di Nganjuk lebih dari seribu orang.

Sementara itu, untuk mengikuti seleksi rekrutmen PPPK ini ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Pertama adalah guru honorer yang kini sudah terdata di Dapodik. Kemudian, kedua adalah guru yang belum mengajar tetapi sudah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik). [ris]

ristika/bhirawa

Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan diberikan kesempatan untuk mengubah nasibnya melalui jalur PPPK tahun 2021 ini.

GALERI

Tim Pengembang Perangkat Lunak ITS menunjukkan kelebihan inovasi i- Nose-c-

Telah Diuji Klin

Kembangkan Deteksi Covid-1 Surabaya, Bhirawa Pengecekan suhu, menjadi salah satu langkah awal deteksi awal Covid 19. Seiring berjalannya waktu, deteksi Covid 19 bisa dilakukan dengan deteksi bau keringat ketiak. Terobosan inovasi ini dikembangkan Guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Drs Ec Ir Riyanarto Sarno MSc PhD dinamakan i-nose c-19.

Tim pengembangan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan ini dipimpin guru besar dari Departemen Teknik Informatika ITS, dengan melibatkan mahasiswanya dari jenjang magister dan doktoral. Tak hanya itu, inovasi teknologi tersebut juga telah melalui uji klinis tahap satu. "i-nose c-19 ini merupakan alat screening Covid 19 pertama di dunia yang mendeteksi melalui bau keringat ketiak. Teknologi ini bekerja dengan cara mengambil sampel dari bau keringat ketiak seseorang dan memprosesnya menggunakan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Karena keringat ketiak adalah non-infectious, yang berarti limbah maupun udara buangan inose c-19 tidak mengandung Virus Covid 19,'' ungkap profesor yg karib disapa Ryan ini.

Alat ini, kata Ryan juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan

dengan teknologi screening Covid-19 lainnya. Sampling dan proses berada dalam satu alat, sehingga seseorang dapat langsung melihat hasil screening pada inose c-19. Hal ini tentunya menjamin proses yang lebih cepat. "i-nose c-19 juga dilengkapi fitur near-field communication (NFC), sehingga pengisian data cukup dengan menempelkan eKTP pada alat deteksi cepat Covid-19 ini," jelasnya.

Ryan mengklaim data dalam inose c-19 terjamin handal karena penyimpanannya pada alat maupun cloud. Penggunaan cloud

computing mend tersebut dapat t gan publik, pas maupun laborato "Dengan berb yang ada, i-nose bangsa, hadir u tantangan pande belum terkendali Selain terjami karena menggun teknologi yang m 19 juga tidak keahlian khusus d tasinya. Scanner kan oleh semua perangkat penga

SISWA

Cegah Covid-19 SMP PGRI 1 Bagikan Rapor Secara Drive Thru Agar tidak terjadi kerumanan massa saat pembagian rapor pada semester ganjil 2020/2021 ini. SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo melaksanakan secara drive thru. Cara ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19, agar bisa menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Wali murid sedang mengambil rapor tanpa turun dari kendaraannya.

Menurut Kepala SMP PGRI 1 Buduran, Indrajayanti Ratnaningsih SSi MPd, dengan mempertimbangkan tingginya lonjakan kasus positif terpapar Covid 19 di masyarakat, pihaknya harus semakin waspada dan berhati - hati mengendalikan Prokes di sekolah.

"Pengambilan rapor oleh orang tua/wali peserta didik secara drive thru, dimaksudkan sebagai upaya preventif agar tak terjadi penularan Covid 19

di area sekolah,'' katanya.

Indrajayanti menjelaskan, dengan pembagian rapor secara drive thru, maka orang tua peserta didik yang mengendarai sepeda motor bisa langsung masuk melalui pintu gerbang, sedangkan yang mengendarai mobil dipersilakan memarkir kendaraannya terlebih dahulu.

"Melalui surat edaran saya sudah berpesan agar orang tua bisa hadir sesuai dengan jad-

wal yang telah ditentukan.

Jika berhalangan hadir, dimohon untuk segera konfirmasi kepada wali kelas masing masing,'' terang Indrajayanti, Selasa (19/1) kemarin.

Waka/Kaur Kurikulum SMP PGRI 1 Buduran, Dra Lasmi menyebutkan, nilai rapor kali ini merupakan laporan hasil belajar peserta didik selama masa pandemi Covid 19 yang dilakukan secara Daring. Mulai dari nilai pengetahuan, nilai ketrampilan, nilai sikap, serta nilai ekstrakurikuler.

"Karena perkembangan kasus Covid 19 yang melonjak, PTM (Pembelajaran Tatap Muka) masih ditunda. Kami berharap pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga para siswa bisa masuk sekolah lagi dan bisa belajar secara

Luring,'' katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 SMP PGRI 1 Buduran Drs Koesmoko menegaskan, pihaknya sudah mengimbau kepada warga sekolah dan orang tua untuk selalu disiplin Prokes. Dengan mematuhi 3M (memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer.

"Kami selalu berupaya mengendalikan Prokes di area sekolah, baik untuk warga sekolah maupun para tamu.

Tujuannya hanya satu, yakni mencegah penularan Covid19. Ahamdulillah, selama ini keadaan sekolah kami baikbaik dan aman-aman saja,'' ujarnya Koesmoko yang juga sebagai Humas SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo.[*]

rawa

AYAAN

0 Januari 2021

& OLAHRAGA

ai 14.223, gakomodir er. Ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2020. Kemudian yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer berusia mulai 20 tahun hingga 59 tahun,'' katanya.

Kebijakan itu, menjadi solusi yang baik untuk memfasilitasi guru honorer yang selama ini tidak jelas nasibnya. Tetapi tidak adanya formasi guru pada CPNS 2021 tidak memberikan solusi terhadap berkurangnya jumlah guru PNS karena pensiun.

"Menurut saya harus ada revisi

regulasi terhadap rekrutmen PPPK. Karena ini hanya untuk guru, sedangkan operator sekolah tidak masuk dalam seleksi PPPK,'' ungkapnya.

Persoalan ini, harus ada solusi dan duduk bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mencari solusi. ''Karena kami tahu saat ini tiap - tiap tingkatan memiliki regulasi sendiri-sendiri. Nah kalau duduk bersama pasti ada solusinya,'' tuturnya. [ina]

Halaman 7

Diminta untuk Meningkatkan Prestasi Akademik

Penyegaran, Enam Kepala Madrasah di Mutasi Situbondo, Bhirawa Sedikitnya enam kepala madrasah yang ada dibawah lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo dimutasi, Selasa (19/1). Prosesi mutasi yang dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar diauditorium setempat.

Kepala Kankemenag Kabupaten Situbondo, H Misbahul Munir memimpin langsung seluruh rangkaian acara mutasi dengan didampingi Kasubag TU

dan para Kepala Seksi, serta Kepala KUA se-Kabupaten Situbondo.

Menurut Munir, pelantikan para kepala madrasah didasarkan pada dua alasannya. Pertama, karena rotasi dan kedua karena promosi. Rotasi perlu dilakukan karena cukup lama menjabat ditempat yang lama dan diberi amanah baru ditempat lain.

"Ada lagi kepala madrasah karena faktor kesehatan. Dia ingin menjaga tubuhnya agar sehat sehingga harus

mengangkat kepala madrasah yang baru. Selain itu ada kepala madrasaah yang meninggal dan harus segera diisi,'' beber mantan Kasubag TU Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo itu.

Munir menambahkan, setiap kepala madrasah yang baru ditarget agar dapat meningkatkan prestasi akademis. Sehingga, ucap dia, madrasah yang ada di Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan madrasah lain di Provinsi Jatim.

sawawi/bhirawa

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo, H Misbahul Munir saat memimpin proses mutasi dan pelantikan enam kepala madrasah di lingkungan Kemenag Situbondo, Selasa (19/1).

Munir mengakui, kualitas madrasah yang ada di bawah lingkungan Kemenag Situbondo masih kalah berkompetensi dengan madrasah yang ada di Malang, Gresik dan Surabaya. ''Misalnya dalam lomba Sains dan lomba olahraga kami masih belum masuk di urutan 10 besar,'' jelas Munir.

Dengan mutasi ini diharapkan para kepala madrasah terus memacu diri, sehingga kedepan masing - masing madasah bisa bersaing dengan madrasah yang lain di Jatim. Dipastikan, dalam kurun waktu setahun kedepan sudah tampak adanya perbaikan pada kualitas dan prestasi madrasah - madrasah itu.

"Ya kami menuntut adanya perbaikan kualitas dan prestasi akademis.

Sebab kalau melihat sarpras (sarana prasarana itu murni bantuan dari DIPA pusat,'' pungkasnya. Adapun kepala madrasah yang dimutasi diantaranya Nurul Azizah semula menjabat Kepala MIN 1 Situbondo digeser menjabat Kepala MIN 2 Situbondo. Lalu, Puji Pinarto semula menjabat Kepala MAN 2 Situbondo dimutasi menjadi Kepala MTsN 1 Situbondo.

Selanjutnya, Suherman Kepala MTsN 1 Situbondo digeser menjabat Kepala MTsN 2 Situbondo dan Mohammad Faris yang menjabat Kepala MAN 1 Situbondo digeser menjabat Kepala MAN 2 Situbondo. Sisanya, dua pejabat yang mendapatkan promosi masing masing Agus Rubiyanto menjabat MIN 1 Situbondo dan Sahiyanto menjabat Kepala MAN 1 Situbondo. [awi]

Gandeng Puspeka Kemdikbud, Dindik Gelar Pelatihan Pelajar Pancasila

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

-19, alat deteksi Covid 19 dari bau keringat ketiak yang diklaim pertama di dunia.

nis Tahap Satu

19 Lewat Bau Keringat Ketiak

dukung teknologi terintegrasi densien, dokter, RS orium. bagai kelebihan e c-19 karya anak untuk menjawab mi Covid-19 yang ,'' ujarnya. n dari segi biaya nakan komponen murah, i-nose cmembutuhkan dalam implemenr ini dapat dilakua orang dengan aman yang lebih

sederhana yakni hanya sarung tangan dan masker sebagai perlindungan dasar.

Dikatakan Ryan, i-nose c-19 merupakan hasil penelitian selama empat tahun yang kemudian dioptimalkan dengan menyesuaikan Covid-19 sejak Maret 2019 lalu. Saat ini, i-nose c-19 telah sampai pada fase satu uji klinis.

"Ke depannya akan ditingkatkan lagi data sampling-nya untuk izin edar dan dapat dikomersialkan ke masyarakat,'' ujar dosen Teknik Informatika ITS ini.

Ryan berharap, semoga i-nose c-19 ini dapat segera dikomersial-

kan dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan. Apalagi perkembangan kasus Covid-19 semakin meningkatnya. Sehingga, kata dia dunia membutuhkan banyak teknologi screening yang mudah dan cepat diimplementasikan.

Wakil Rektor IV, Bambang Pramujati ST MScEng PhD menambahkan, penemuan yang digagas tim peneliti ITS ini merupakan salah satu lanjutan dari kontribusi ITS di era pandemi Covid 19 saat ini. Nantinya setelah melewati serangkaian uji coba dan peningkatan sampel, diharapkan bisa mempercepat proses pendeteksian orang-orang yang terduga terjangkit Covid 19 maupun tidak.

"Dengan adanya inovasi dari ITS ini, kami (ITS) juga meminta dukungan dari Pemprov Jatim untuk bisa bersama - sama memperkenalkan dan mengembangkan penemuan ini lebih lanjut,'' ujar Bambang.

Sementara itu, menanggapi inovasi yang diperkenalkan ITS ini, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyampaikan, ITS selama ini telah banyak berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mengembangkan perangkat lunak berbasis kecerdasaran buatan, salah satunya i-nose c-19. [ina]

Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya menggandeng Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Pelatihan dan Pendampingan Profil Pelajar Pancasila untuk Guru dan Kepala Sekolah, serta Pengawas se Kota Surabaya. Pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni Selasa (19/1) hingga Kamis (21/1) mendatang melalui Aplikasi Zoom.

Dalam sambutannya, Kepala Dindik Kota Surabaya Supomo mengatakan, sosialisasi ini diikuti oleh narasumber yang buah pikirannya nanti dapat diaplikasikan oleh para guru atau kepala sekolah saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta bisa menguatkan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

"Keyakinan saya sampai sekarang ini, baik itu kurikulum, materi pembelajaran, kemudian gedung sekolah, semua itu hanya lipstik. Tapi yang paling utama adalah kemauan

bapak - ibu kepala sekolah menerjemahkan itu dan kemudian guru guru mempraktikan di dalam pembelajaran kepada anak,'' ujar Supomo, Selasa (19/1).

Pasalnya, lanjut Supomo sesuatu yang teoritis kemudian tidak bisa dipraktikan dalam kehidupan nyata melalui model - model pembelajaran yang sederhana yang mudah dipahami anak - anak, maka itu hanya sekadar teori. Karenanya, diharapkan jika ada modul modul, ada pembelajaran, atau kurikulum yang dibuat pusat atau dinas pendidikan yang sesuai dengan pelajar di Kota Surabaya. Hal ini jauh lebih penting.

"Karakter sangat penting bagi setiap individu. Sebab, karakter menentukan masa depan semuanya. Jika sekarang memiliki karakter tidak baik, dan yang diberikan juga tidak baik, maka anak-anak mendapatkan karakter yang tidak baik. Saya berharap, kita tetap semangat dalam situasi serba terbatas ini,'' terangnya.

Sementara itu, Kepala Puspeka

Kemdikbud, Hendarman menyatakan, Puspeka merupakan lembaga baru yang dibentuk Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Tujuannya untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Siapa SDM unggul? Ia adalah

pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Pelajar sepanjang hayat ini bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa, melainkan untuk kita semua,'' ungkap Hendarman. [ina]

Kadindik Kota Surabaya, Supomo memberikan arahan pada sosialisasi Profil Pelajar Pancasila melalui zoom, Selasa (19/1).

Tim UM Raih Prestasi di Laga National Virtual Sport Competition Malang, Bhirawa Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) berhasil memperoleh prestasi pada laga National Virtual Sport Competition 2020 yang diselenggarakan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Jawa Timur (BAPOMI JATIM) pada 2 hingga 10 Januari 2021.

Deretan prestasi yang diraih yakni Juara II Bola Voli Putra dan Putri, Juara III Karate Putra dan Putri, dan Juara IV Catur Putra. Menurut Manajer Tim Bola Voli UM, Bagas Teddy Prasetyo, Selasa (19/1) kemarim, berbagai kegiatan olah raga sangat diminati masyarakat luas.

Namun tahun 2020 semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa batal dilaksanakan akibat Covid 19.

"Menghadapi hal ini, BAPOMI JATIM menyelenggarakan kompetisi olah raga bagi kalangan mahasiswa dengan memupuk semangat untuk memperhatikan dan meningkatkan kebugaran jasmani di era pandemi Covid 19,'' ungkap Bagas.

Bagas menjelaskan, National Vir-

tual Sports Competition 2020 dengan pelaksanaan Daring berhasil digagas BAPOMI sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan sistem jasmani. Dalam kompetisi ini terdapat dua tahap seleksi cabang olah raga bola voli yaitu pengiriman video variasi serangan, kemudian melaksanakan final secara live melalui

zoom untuk mempresentasikan kembali variasi serangan setiap tim.

"Pada kompetisi cabang bola voli, UM mengirimkan empat delegasi tim dengan dua tim putra dan dua tim putri,''tambahnya.

Bagas mengungkapkan, pihaknya telah melakukan latihan dengan maksimal 8 Desember 2020 lalu se-

Tim UM meraih sejumlah penghargaan.

belum mengikuti kejuaraan ini. Delegasi UM dalam mempersiapkan BAPOMI JATIM 2020 diizinkan menggunakan area Gedung GKB FIP UM dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

"Kami tetap latihan sesuai Prokes dan melakukan latihan dengan cara bergantian. Karena dalam kegiatan ini yang dilombakan adalah variasi serangan maka kami fokuskan untuk melatih variasi serangan yang dilatih Bapak Nurrul Riyad Fadhli di Gedung GKB FIP UM,'' tambahnya.

Timnya sangat senang atas pencapaian prestasi di BAPOMI JATIM 2020. Sebab event ini menjadi pengalaman pertama dalam mengikuti lomba secara virtual sekaligus bisa mendapatkan juara. "Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelatih kami yaitu Bapak Nurrul Riyad Fadhli dan Bapak Dona Sandy serta Pembina kami yaitu Ibu Ifa Nursanti karena telah memberikan dukungan dan semangat kepada kami,'' tandas Bagas. [mut]

Disparpora Gelar FGD, Sosialisasikan Ijen Geopark menuju UNESCO Global Geopark Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora) dalam hal ini Pengurus Harian Ijen Geopark wilayah Bondowoso menggelar FGD (Forum Grup Discussion) di Aula Disparpora setempat, Selasa (19/1). Sosialisasi Ijen Geopark menuju UNESCO Global Geopark (UGG).

Pada kesempatan kali ini, Pengurus Ijen Geopark wilayah Bondowoso menggandeng sejumlah organisasi kepemudaan di Bondowoso.

Yakni GP (Gerakan Pemuda) Ansor, IPNU (Ikatan Pelajar NU), Pemuda Muhammadiyah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan sejumlah organisasi lain.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Ijen Geopark, Arif Setyo Raharjo SST Par MSi saat dikonfirmasi awak media, untuk proses awal FGD pihakn-

ya sengaja melibatkan organisasi kepemudaan. Karena organisasi Pergerakan, Kepemudaan dinilai memili-

ki energi, punya semangat dan simbol jaringan yang kuat untuk membantu mensosialisasikan Ijen Geo-

park secara masif pada masyarakat.

"Karena Ijen Geopark gawe bersama, tidak hanya pemerintah akan tetapi

ihsan kholil/bhirawa

Disparpora Bondowoso gencar Sosialisasikan Ijen Geopark melalui Forum Grup Discussion dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan, Kemasyarakatan, komunitas, pegiat media sosial dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang diharapkan hingga ke tingkat bawah.

organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan,'' kata Arif.

Arif menjelaskan, dari sisi progres untuk capaian tahun ini yang mana Ijen Geopark menjadi kegiatan dan kerjasama bersama telah memberikan nilai yang baik. Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan secara fisik aminitas, Sarpras (Sarana dan Prasarana) wisata dan sarpras Ijen Geopark sendiri.

Bahkan Sarpras pelayanan umum di delineasi Ijen Geopark.

"Khususnya Kecamatan Ijen, Sumberwringin dan Cermee, itu untuk delineasi utama ditambah 11 kecamatan lainnya. Kita harapkan sosialisasi ini, capaiannya insyaallah sudah bagus untuk awal,'' urainya.

Arif berharap, OPD atau Dinas lain yang terlibat dalam Ijen Geopark ini juga gencar melakukan sosialisasi.

Diantaranya Dinas Pendidikan, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan Diskoperindag. Total 16 OPD yang terlibat.

"Kami harapkan informasi dari Bappeda sebagai koordinator OPD untuk menguatkan Ijen Geopark sebagai tanggung jawab bersama semua OPD yang ada di pemerintah. Ada 16 OPD yang ada SK tim teknisnya,'' terangnya.

Belum lagi tim dari UNESCO diperkirakan akan datang ke Bondowoso antara April - Juni, untuk melakukan assessment atau penilaian. Maka sosialisasi gencar dilakukan untuk memantapkan Ijen Geopark dan keterlibatan masyarakat dalam rangka menyukseskan kegiatan yang bertujuan untuk konservasi, dan juga berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat tersebut.

Maka Disparpora Bondowoso tidak hanya melibatkan organisasi kepemudaan dalam mensosialisasikan Ijen Geopark. Tetapi juga komunitas, pegiat media sosial dan sejumlah elemen masyarakat lainnya hingga ke tingkat bawah. [san]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 8

Bupati Berharap Kementrian PUPR Segera Serahterimakan Pasar Pon Trenggalek ,Bhirawa Mendapatkan kunjungan Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto meninjau bangunan Pasar Pon, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin berharap pasar kebanggaan masyarakat Trenggalek ini bisa segera diserah terimakan.

Alasannya tidak lain adalah upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk saat Pandemi Covid 19. Selesai dibangun akhir tahun 2020, pasar yang sempat ludes hangus terbakar pada tahun 2018 lalu itu diharapkan bisa segera diserahkelolakan kepada Pemkab Trenggalek, dan selanjutnya bisa diterimakan kepada para pedagang.

Diharapkan segera, lanjjut Bupati Nur Arifin ,karena sudah cukup lama penantian dari para pedagang eks Pasar Pon ini untuk bisa berdagang lagi di bangunan baru tersebut. Sementara para pedagang korban kebakaran menempati tempat relokasi di bekas terminal MPU, yang mungkin dianggap masih kurang representatif.

“Jadi memang secara bangunan fisik, Desember kemarin sebenarnya memang sudah selesai dan kontraktor sudah menyerah terimakan kepada Kementrian PU. Hari ini dari Kementrian PU malakukan peninjauan lagi. Mungkin ada yang sedikit kurang atau bagaimana sehingga Pak Direktur meninjau ulang,” terangnya, Selasa(19/1).

Harapannya, lanjut pria yang akrab disapa Gus Ipin tersebut, dokumen-dokumen administrasi bisa terselesaikan dan Kementrian PU segera bisa menyerah terimakan barang milik negara untuk dikelola

oleh Pemerintah Kabupaten.

Ini yang diharapkan oleh pedagang, setidak-tidaknya atau selambat-lambatnya Februari bisa ditempati, tandasnya.

Sedangkan Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR, Iwan Suprijanto dalam kesempatan itu menjelaskan, patut disukuri hari ini saya bisa berkesempatan melihat langsung, selesainya pembangunan salah satu pasar yang diamanatkan kepada Kementrian PUPR. “Pak Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2019 mengamanatkan kepada Kementrian PU untuk membangun beberapa pasar di tanah air dan salah satunya Pasar Pon ini,” ujarnya.

Iwan menyebut kejhadirannya di Trenggalek ingin cek langsung kondisi Pasar Pon dan berharap bupati untuk bisa melakukan percepatan serah terima dan pemanfaatan dari pasar ini.

“Serah terima akan kita upayakan secepatnya. Semoga bisa dalam satu minggu karena ini hanya karena persoalan administrasi saja”, ujarnya.

Meskipun ini masih dalam masa Pemeliharaan Kementrian PUPR melalui kontraktor yang berkontrak dengan kami, guna percepatan dengan perjanjian kerjasama bisa kita serah kelolakan kepada Pemerintah Daerah, tutupnya. [Wek]

KELANA JATIM

Iwan Suprijanto meninjau bangunan Pasar Pon, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin berharap pasar kebanggaan masyarakat Trenggalek ini bisa segera diserah terimakan

Tahun Ini Pemkab Blitar Tetap Gratiskan Pelayanan KB

Silaturrahmi Kapolres Lamongan, Ajak Tomas Sinergi Jaga Kondusifitas Daerah Lamongan,Bhirawa Kapolres Lamongan AKBP.Miko Indrayana, S.IK melakukan silaturrahmi ke beberapa tokoh masyarakat.

Hal itu dilakukanya demi menjaga kerjasama dan menjalin komunikasi ke seluruh tokoh masyarakat demi terwujudnya kondusifitas daerah di bumi Lamongan.

“Maksud dan tujuan Kedatangan kami untuk menjalin silahturahmi guna terjalin kerjasama dan komunikasi antara ulama dan umaro.Sehingga semua permasalahan baik yang sudah terjadi dan kemungkinan akan terjadi bisa terselesaikan dengan tupoksinya masing-masing. Tentu hal ini demi keamanan dan ketentraman di masyarakat Lamongan,” ujar Kapolres Lamongan AKBP Miko usai silaturrahmi ke tokoh masyarakat,Selasa(19/1).

Kapolres yang baru ini juga menyampaikan terkait Mlmasalah banjir yang sekarang terjadi.

Menurutnya, sebenarnya sudah ada langkah kongkrit dan sudah dilaksanakan, tapi kita tidak bisa bekerja sendirisendiri.Untuk itu perlu dukungan pada semua pihak dalam penangannanya,” terangnya.

AKBP Miko juga menanggapi beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya yakni terkait peristiwa pembakaran di salah satu Pondok Pesantren,”saat ini pelakunya sudah ditangkap,” paparnya.

Sementara terkait langkahnya bersana Satgas Covid-19, pihaknya menenkankan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.”Lamongan masih dalam masa PKKM, karena itu masyarakat harus selalu mematuhi protokol kesehatan.Terus terang kami juga pernah terpapar dan alhamdulillah sembuh,” terangnya. [Aha/Yit]

Kapolres Lamongan AKBP.Miko Indrayana, S.IK melakukan silaturrahmi ke beberapa tokoh masyarakat.

Longsor, Pemkot Malang Akan Panggil Pengembang Malang, Bhirawa Musibah longsor Perumahaan Griya Sulfat Inside Kavling 10, Jalan Sadang, RT 9 RW 18, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menyisakan sejumlah masalah , Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan memanggil pengembang perumahan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso mengungkapkan, untuk kawasan perumahan tersebut, sudah ada perizinan yang diterbitkan pada tahun 2015 lalu.

“Nanti akan kami ukur lagi pelanggarannya seberapa jauh.

Sebab, dari bibir sungai, harusnya enam meter. Karena itu jalan buntu, akhirnya digunakan untuk car port, itu yang longsor sebetulnya,” kata hadi Santoso Dia menguraikan, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap sejumlah kawasan yang berada di dekat bibir sungai.

“Nanti akan kami tertibkan. Kami mohon kesadaran masyarakat untuk tetap berhati-hati, yang longsor itu bukan tanah asli, tapi tanah urukan. Kami minta para developer (pengembang) juga berhati-hati dalam membangun, harus dipasang penahan dinding yang kuat agar tidak longsor,” papar dia.

Atas peristiwa tersebut, pria yang akrab disapa Soni itu berencana akan memanggil para pengembang.

“Nanti akan kami undang ke kantor. Kalau menurut pak RT, tadi malam kan sempat datang pengembangnya. Rumahnya di Sukun. Sekarang kami lacak dan ingin diskusi segera agar ada penanganan permanen,” tegas dia. [mut]

Eka Purwanta

Hartono/Bhirawa

Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten (pemkab) Blitar tetap menggratiskan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB P3A) Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengatakan tahun 2021 Pemkab Blitar tetap gratiskan pelayanan KB, hal ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi Covid -19.

“Kami berharap program KB di Kabupaten Blitar tetap berjalan, sehingga pelayanan KB tetap gratis,” kata Eka Purwanta.

Lanjut Eka Purwanta, berdasarkan petunjuk sejauh ini pelayanan KB masih sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada biaya retribusi sama sekali alias gratis. Bahkan dikatakannya pelayanan KB gratis di Kabupaten Blitar sudah mulai memberikan output yang cukup bagus.

“Terbukti saat ini ada sejumlah desa yang mulai menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa atau ADD untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pada program KB,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Eka Purwanta, pihaknya juga berharap adanya pelayanan KB gratis, kesadaran masyarakat Kabupaten Blitar untuk ber-KB semakin tinggi.

“Apabila angka kelahiran direncanakan dengan baik, maka kualitas SDM maupun kebutuhan nutrisi keluarga semakin terjamin,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga berharap di masa Pandemi Covid-19, program KB akan sangat membantu masyarakat Kabupaten Blitar, dan menurutnya adanya Program KB gratis ini juga merupakan kwajiban Pemkab Blitar dalam memfasilitasi perencanaan angka kehamilan keluarga.

“Sosialisasi juga harus tetap dilakukan dalam penerapan program KB ini, apalagi dimasa Pandemi ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya. [htn]

Hadapi Fenomena La Nina, Kapolres Bojonegoro Perkuat Koordinasi Dengan BPBD Bojonegoro,Bhirawa Polres Bojonegoro memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro guna meningkatkan kesiapan sekaligus antisipasi bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina atau curah hujan tinggi.

Dari pantauan akhir-akhir ini curah hujan yang turun mengalami peningkatan sehingga berpotensi menimbulkan bencana alam. Baik itu bencana banjir, angin kencang, hingga tanah longsor seperti yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

Dengan adanya kejadian tersebut, Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, melaksanakan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bojonegoro diterima langsung oleh Kepala Pelaksana (Kala) BPBD Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulfia, bertempat di kantor BPBD Kabupaten Bojonegoro jalan Ahmad Yani Kecamatan Kota Bojonegoro,kemarin (19/1).

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia menyampaikan dengan adanya bencana alam yang terjadi di provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan sebagai perhatian bagi kita. Apalagi kondisi wilayah Kabupaten Bojonegoro dialiri sungai Bengawan Solo, kawasan hutan yang gundul mengakibatkan longsor serta

Polres Bojonegoro memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro meningkatkan kesiapan akibat fenomena La Nina

banjir bandang ditambah lagi angin putting beliung.

Polres Bojonegoro siap dibutuhkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam baik personil maupun sarana dan prasarana. Sehingga perlu adanya kesiapsiagaan, keterpaduan dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayah Kabupaten Bojonegoro mulai dari saat siaga darurat bencana, saat terjadi kejadian bencana dan pasca bencana.

“Pada intinya Polres Bojonegoro siap diterjunkan ke lokasi terjadinya

bencana, baik personil maupun sarana prasarana. Polres Bojonegoro sudah memiliki perahu karet, gergaji, alat selam, dapur umum dan tenda pengungsian. Apabila terjadi bencana alam bisa digunakan sewaktuwaktu,” ucap Kapolres.

Masih menurut Kapolres Bojonegoro, bahwa sebagai bentuk kewaspadaan Polres Bojonegoro menginstruksikan para Kapolsek jajaran untuk memetakan wilayahnya yang rawan bencana atau bahaya alam.

Selain itu, mengaktifkan para Bhabinkamtibmas untuk memberi-

kan himbuan tetap waspada terhadap perubahan cuaca yakni adanya curah hujan yang tinggi pada saat ini, terutama desa yang dialiri sungai Bengawan Solo dan desa yang dekat dengan kawasan hutan.

“Kita sudah instruksikan kepada Kapolsek jajaran untuk memetakan wilayahnya yang rawan bencana atau bahaya alam,” tandas Kapolres AKBP EG Pandia.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Nadif Ulfia menyampaikan, bahwa terjadinya banjir di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian sehingga daya serap air kurang. Untuk banjir sungai Bengawan Solo, 3 tahun terahir debit air tidak terlalu tinggi, sedangkan saat ini yang menjadi ancaman adalah banjir bandang.

BPBD Kabupaten Bojonegoro siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait untuk menanggulangi bencana di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

“BPBD Kabupaten Bojonegoro siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menanggani bencana alam di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Semoga Kabupaten Bojonegoro dijauhkan bencana,” pungkas Nadif Ulfia. [bas]

Rumah Reyot Milik Janda Tua Jadi Langganan Banjir Kondisi rumah reyot yang terbuat dari bambu milik janda tua, Sumriyah, (55), warga Dusun Lembung, Desa Pasean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang,memprihatinkan,. Selain mulai banyak yang runtuh dan lantai masih tanah, hal ini diperparah letak rumah yang selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan.

“Kondisi rumah tidak layak huni ini, terus ditempati Sumriyah karena kenangan dari almarhum suaminya, bahkan kemaren sempat atap dalam kamar runtuh karena bangunan yang tidak terlalu kokoh” ucap Mattali salah satu anak yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi rumah ibunya. Selasa (19/1).

Menurut Mattali ibunya tidak mau diajak tinggal bersama dirumah kami, dan tetap bertahan di rumah peninggalan bapaknya .

“Rumah ibu kami memang sudah

4 kali didatangi orang yang ingin membantu mengajukan bantuan rehab rumah, namun hingga saat ini bantuan tersebut tak kunjung ada, kami sebagai keluarga yang ekonomi pas pasan pasrah saja dan menerima apa adanya’Jelas Mattali yang juga sebagai buruh serabutan.

Sementara Sumriyah saat ditemui dirumahnya, ia tetap ingin bertahan dirumah peninggalan almarhum suaminya, memang saat hujan turun banyak genteng dan atap mulai bocor, bahkan kalau banjir untuk sementara

Kondisi rumah Sumriyah, (55), warga Dusun Lembung, Desa Pasean, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang.

waktu saya mengungsi ke rumah anak.

“Kami hanya berharap ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah warisan almarhum sua-

minya, anak saya 4 dan sudah berpisah dengan keluarga masing-masing”harapnya sambil mata berkacakaca. [Lis]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 9

Satgas Covid-19 Tulungagung Tolak Tuntutan Pelonggaran Jam Malam Tulungagung, Bhirawa Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung menolak tuntutan PMII Tulungagung bersama pelaku usaha tentang pelonggaran jam malam.

Audiensi antara Satgas Percepatan Penagangan Covid-19 dengan PMII Tulungagung dan pelaku usaha berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (19/1).

Satgas berharap para pelaku usaha bersabar menunggu putusan kelanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2021 mendatang.

“Karena di Tulungagung menerapkan PPKM yang disesuaikan maka penerapan jam malam tetap pukul 20.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB,” ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai bersama pimpinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulunaggung melakukan audiensi dengan PMII Tulungagung dan pel-

aku usaha di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (19/1).

Bupati Maryoto Birowo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung ini menyampaikan evaluasi terhadap pemberlakuan jam malam baru akan dilakukan secara nasional pada Senin (25/1) mendatang. Atau setelah batas waktu PPKM. “Evaluasi jam malam sampai tanggal 25 Januari 2021. Evaluasinya secara nasional,” paparnya.

Ia menyebut saat ini yang diperlukan seluruh warga Tulungagung

dapat menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara maksimal. Harapannya, penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Tulungagung dapat menurun dan terputus.

“Kalau membandingkan dengan pasar mengapa tidak dilakukan pembatasan serupa hal ini karena pasar merupakan perkecualian.

Pasar tempat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Namun demikian di pasar tetap dilakukan pengawalan prokes. Harus tetap menerapkan prokes,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMII Tulungagung, Muhamad Afifudin, merasa kurang puas dengan hasil audiensi. Ia menyebut penolakan pelonggaran jam malam akibat Kabupaten Tulungagung gagap dalam menghadapi lonjakan pasien Covid-19.

“Padahal Tulungagung termasuk

yang mempunyai prestasi terbaik dalam penanganan Covid-19. Saat ini seperti baru ada wabah Covid-19 saja, padahal sudah satu tahun,” tandasnya.

Ia pun menyatakan akan menunggu evaluasi PPKM sampai Senin (25/1). “Yang penting keluh kesah pedagang angkringan, PKL dan warung kopi sudah tersampaikan.

Fakta-fakta di lapangan sudah kami sampaikan semua,” paparnya.

Selama ini, lanjut dia, saat pemberlakuan jam malam yang dimulai pukul 20.00 WIB, membuat omset pelaku usaha menurun sampai 80 persen. Bahkan bagi pelaku usaha kuliner yang baru buka sesudah maghrib harus menutup usahanya pada pukul 20.00 WIB. “Ironisnya mereka ada juga yang mendapat tindakan represif saat obrakan. Ini ironi disaat semua mendapat musibah pandemi,” ucapnya. [wed]

KELANA JATIM

Ratusan warga Langgar Jam Malam, Terjaring Operasi Yustisi Mojokerto. Bhirawa Penerapan PPKM.di wilayah Kota Mojokerto, hingga hari ke 3 ,Selasa (19/1) ternyata masih banyak warga ataupun tempat usaha yang tidak mematuhi jam malam yakni pukul 20.00 harus tutup.

Untuk itu sejumlah Pemilik toko warung dan pelanggar prokes. Langsung diitindak tegas berupa sanksi denda oleh petugas gabungan saat menggelar operasi yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tercatat ada 113 lebih warga yang terjaring operasi Yustisi, dengan rincian 16 diantaranya pemilik toko dan warung kopi.

66 orang terjaring karena melanggar prokes. Operasi yustisi akan terus digelar baik pagi siang maupun malam hingga PPKM berakhir 25 /1/21nanti. Namun yudtisi prokes tetap digelar.

Demikian kata Kapolres mojokerto. AKBP. Dedy supriadi menjawab seputar operasi yustisi.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Heryana Dodik Murtono menegaskan, pemilik toko yang nantinya kedapatan melanggar tiga kali akan dilakukan penutupan. [min]

Kodim 0814 Jombang Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 kepada Babinsa Jombang, Bhirawa Kodim 0814 jombang melaksanakan sosialisasi Program Vaksinasi Covid-19 kepada para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil jajaran se-Kabupaten Jombang di Aula Pamungkas, Makodim 0814 Jombang, Selasa (19/01).

Sosialiasi ini dilakukan petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang. Hadir dalam kegiatan ini, Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf Run Harjono dan Pasiter Kodim 0814 Jombang, Lettu Choirul.

Kepala Staf Kodim 0814 Jombang, Mayor TNI M Run Harjono mengingatkan kepada para Babinsa agar tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 dengan 3M (Memakai masker ketika berada di luar rumah, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir).

Terkait Program Vaksinasi Covid-19 ini, Kasdim 0814 Jombang juga mengingatkan para Babinsa agar menyampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara persuasif.

“Sampaikan ke masyarakat secara persuasif, karena ini merupakan program pemerintah,” ujar Mayor TNI M Run Harjono. [rif]

Pelanggar PPKM Kota Batu Didominasi Pengusaha Kuliner Kota Batu,Bhirawa Dalam upaya mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batu, pemkot menerjunkan tim gabungan untuk melakukan operasi penertiban kepada masyarakat dan pelaku usaha pada Senin (18/1) malam. Dalam operasi tersebut terjaring sebanyak 20 pelanggaran. Dari pelanggaran tersebut didominasi oleh para pengusaha kuliner.

“Dalam operasi yang dilaksanakan, kita juga sekaligus memberikan sosialisai terkait PPKM, dan apa yang harus dilakukan serta dipatuhi masyarakat selama PPKM,”ujar Kepala Satpol PP Kota Batu, Muhammad Nur Adhim AP, Selasa (19/1).

Ia menjelaskan bahwa operasi dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batu. Operasi diawali di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan berakhir di Kecamatan Junrejo. Dalam operasi ini lebih menekankan pada pelanggaran batas waktu jam kegiatan.

Adapun yang disasar petugas adalah warga yang masih terlihat menjalankan aktivitas usahanya. Mulai pedagang ayam bakar, warung kopi, cafe, barbershop, pedagang durian hingga pedagang mie ayam. [nas]

sawawi/bhirawa

Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Situbondo Santy Imam Rifa’i menyerahkan bantuan kepada anggota Satlantas yang akan mengirim bantuan ke Mapolda Jatim.

Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Kalsel dan Gempa Sulbar Situbondo, Bhirawa Keluarga besar Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Situbondo mulai menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Mamuju, Majene Sulawesi Barat (Sulbar) dan korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Situbondo Santy Imam Rifa’i dengan didampingi Wakil Ketua Betty Zein di halaman Mapolres Situbondo Selasa (19/1).

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, Santy Imam Rifa’i menyerahkan bantuan kepada sejumlah anggota Satlantas Polres Situbondo yang bertugas mengirim ke Mapolda Jatim. Santy Imam Rifa’i mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa makanan ringan dan sembako. “Ini untuk meringankan beban para korban bencana alam di Sulbar dan Kalsel,” aku isteri Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai itu.

Menurut Santy, terkumpulnya bantuan tersebut berkat adanya kekompakan dan kebersamaan serta adanya dukungan dari se-

mua elemen di Kota Santri Situbondo. Bantuan, ucap Santi, ada yang berupa materi serta bantuan pengepakan paket.

“Semoga bantuan dari kami ini bisa bermanfaat bagi saudara kita yang sedang mengalami bencana di Sulbar dan Kalsel. Bencana ini merupakan sebuah ujian dari Sang Maha Kuasa,” kata Santy kemarin.

Masih kata Santy, bentuk ban-

tuan yang diberikan sebanyak 200 paket yang dirupakan 20 dos. Selanjutnya, ungkap Santi, paket tersebut dikumpulkan bersama Mapolres se-Jatim di Mapolda Jatim. “Ya bantuan itu memang dikumpulkan secara bersama-sama dengan jajaran Polres se-Jawa Timur. Selanjutnya bantuan itu dikirimkan ke lokasi bencana, seperti di Sulbar dan

Kalsel,” jelas Santy.

Disisi lain, Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai melalui Paur Humas Polres Situbondo IPTU Nanang Priambodo menerangkan, jajaran Polres situbondo sangat mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam seperti yang dialami warga asal Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan beberapa hari yang lalu. [awi]

Sebanyak 2.301 Nakes Telah Divaksinasi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Surabaya telah disuntik vaksin Covid19 pada gelombang pertama. Berdasarkan data yang tercatat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Senin (18/ 1), total nakes yang telah menerima vaksinasi sebanyak 2.301 orang.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dari angka 2.301 orang penerima vaksin itu merupakan nakes yang lolos tahap skrining dan sudah divaksinasi. Ribuan nakes yang telah menerima vaksinasi itu bekerja di 109 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang tersebar se-Surabaya.

“Ini masih terus bertambah setiap harinya. Karena pelaksanaannya secara ber-

tahap. Terdiri dari puskesmas dan RS (rumah sakit). Namun ada pula nakes yang belum lolos skrining,” kata Febria Rachmanita di kantornya, Selasa (19/1).

Feny – sapaan akrab Febria Rachmanita mengungkapkan, untuk saat ini ada sekitar 203 nakes yang tidak lolos tahap skrining. Pasalnya, sebagian dari mereka memiliki komorbid seperti hipertensi, gastritis serta kelainan darah dan beberapa faktor lainnya. Bahkan, ada beberapa nakes yang tengah menyusui maupun hamil.

“Jumlahnya untuk hipertensi ada sekitar 23 orang. Lalu nakes menyusui ada 10 orang, kemudian gastritis ada lima, serta ada pula yang penyitas dan komorbid lain mengharuskan untuk tidak dilakukan vaksin,” paparnya.

Namun, kata Feny, hingga hari ini para

nakes masih melakukan vaksinasi secara bertahap sesuai dengan jadwal.

Sedangkan total sasaran nakes penerima vaksin di Surabaya sebanyak 33.993 orang. Sementara nakes yang sudah mendaftar ulang atau verifikasi sebanyak 26.801 orang.

“Artinya masih ada yang menunggu SMS blast dan verifikasi data,” urainya.

Ia menambahkan, meskipun telah menerima vaksin, para nakes diminta untuk tetap disiplin ketat protokol kesehatan. Mulai dari menjaga jarak, mengenakan masker serta mencuci tangan.

Pihaknya juga berharap dari vaksin dan disiplin prokes ini, Covid-19 dapat segera hilang dari Kota Surabaya.

“Semoga virus ini segera hilang dari kota kita tercinta. Tetap jaga kesehatan, dan jauhi kerumunan,” pungkasnya. [iib]

Banjir Surut, Jalan Raya Porong Dibuka Kembali Lalu lintas jalan raya Porong Kab Sidoarjo, yang Senin 18 Januari ditutup akibat tergenang air hujan, Selasa (19/1) kemarin, mulai dibuka kembali.

Genangan air hujan yang sempat menggenanginya, telah surut. Pengguna jalan kelas provinsi itu, arah Surabaya - Malang atau sebaliknya, sudah bisa lewat kembali.

Hanya saja, 3 desa yang ada di wilayah Kec Porong, seperti Desa Pesawahan, Desa Candipari dan Desa Wunut, genangan air, sampai Selasa (19/1) sore, belum juga surut.

Menurut Plt Camat Porong, Khoirul Anam SSTP MAP, karena ketiga wilayah desa langganan banjir tiap musim hujan itu, mendapatkan kiriman buangan air hujan dan sampah di sungai dari wilayah yang ada di bagian hulu.

“Saat ini kami bersama dengan BPBD Sidoarjo masih terus melakukan pendataan, berapa rumah warga dan bangunan yang menjadi korban banjir ini,” komentar Khoirul

Anam, Selasa (19/1) kemarin, saat dihubungi.

Para staf Kec Porong, petugas dari BPBD Sidoarjo dan petugas Koramil Porong, kemarin, juga sempat membersihkan sampah-sampah yang banyak menyangkut di jembatan.

“Kita sudah melakukan penyedotan pada titik -titik genangan air, tapi belum bisa maksimal. Sebab kondisi sungai yang melewati 3 desa itu volume airnya masih tinggi.

Apalagi laut juga sedang pasang,” tutur Anam.

Dari 3 desa itu kondisi yang parah, kata Anam, banyak di Desa Pesawahan dan Desa Candipari.Di Desa Pe-

sawahan, air hujan selain menggenangi sejumlah jalan desa, juga rumah warga yang pondasinya rendah.

Juga SD Negeri Pesawahan dan kantor Balai Desa Pesawahan. Di Kantor Balai Desa Pesawahan, aktivitasnya ditutup sementara. Sebab genangan airnya hampir selutut orang dewasa.

“Untung anak- anak sekolah saat ini belajar secara Daring, sehingga proses belajar masih bisa tetap berjalan,” ujar Khoirul Anam, yang kemarin, juga masih turun langsung ke rumah-rumah warga desa dan menyapa mereka, untuk memantau kondisi banjir.

Sementara Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, minta supaya Baznas Kab Sidoarjo bisa memberi bantuan kepada warga Desa di Kec Tanggulangin, yang saat ini masih menjadi korban banjir dan belum surut, akibat hujan yang deras,

beberapa hari lalu.

Diantaranya Desa Kedungbanteng, Desa Banjarpanji dan Desa Banjarsari. Baznas Sidoarjo, Selasa (19/1) kemarin, pengurus Baznas Sidoarjo diundang oleh Hudiyono, ke Pendopo Delta Wibawa, untuk berkoordinasi terkait masalah tersebut.

Wakil Ketua III Baznas Sidoarjo, Ilhamudin, mengutarakan sebelum bantuan diberikan pihaknya akan melakukan survei lebih dulu, kirakira bantuan apa yang tepat bagi warga desa.

“Supaya bantuan yang akan kita salurkan tepat sesuai dengan kebutuhan warga desa saat ini,” komentar Ilham, ditemui usai menghadap Pj Bupati, Hudiyono.

Survei kata Ilham, akan direncanakan pada Rabu (20/1) atau hari ini, bersama-sama dengan Pj Bupati, Hudiyono.

alikus/bhirawa

Plt Camat Porong, Khoirul Anam, turun ke lokasi banjir dan menyapa warga desa yang rumahnya kebanjiran

Namun sebelum datang ke desa korban banjir di Kec Tanggulangin itu, Hudiyono bersama Baznas Sidoarjo lebih dulu datang ke Desa

Seketi Kec Balongbendo, untuk menyerahkan bantuan rehab rumah kepada salah satu warga, nilainya sebesar Rp10 juta. [kus]

EKONOMI OJK Tetap Fokus Jaga Industri Jasa Keuangan Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik di tahun 2020 di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid19. OJK sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong serta memulihkan perekonomian nasional yang termuat dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar secara virtual di Jakarta. Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh pelaku industri jasa keuangan, pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Kepala Daerah, serta pelaku

usaha mikro dan pimpinan media massa tersebut.

Wimboh menjelaskan, bahwa pandemi Covid-19 merupakan badai besar yang membawa guncangan hebat bagi perekonomian dan pasar keuangan global. Perekonomian nasional pun terkontraksi cukup dalam, sehingga menekan kinerja sektor riil dan mengurangi pendapatan masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 itu, OJK pada

2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan forward looking dan countercyclical policies yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk dapat bertahan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sangat membantu dengan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif. “Kebijakan-kebijakan tersebut sangat efektif sehingga perekonomian domestik secara bertahap terus membaik Selain itu, stabilitas sistem keuangan sampai saat ini masih terjaga dengan baik,” kata Wimboh.

Di industri pasar modal, kebijakan pengendalian volatilitas yang dikeluarkan OJK sejak awal pandemi serta tindakan tegas pengawasan OJK telah meningkatkan

m ali/bhirawa

Pertemuan Tahunan OJK yang dihadiri Presiden Jokowi.

kepercayaan investor yang tercermin dengan membaiknya IHSG di atas 6.000 pada awal 2021 setelah sebelumnya terpuruk di posisi terendah di 3.937,6 pada 24 Maret 2020.

Penguatan IHSG tidak terlepas dari meningkatnya jumlah investor ritel di pasar modal yang mencapai 3,88 juta investor. Sementara penghimpunan dana melalui penawaran umum mencapai Rp118,7 triliun

dengan 53 emiten baru yang merupakan angka tertinggi di ASEAN. Di industri perbankan, pelambatan aktivitas di sektor riil dan belum penuh beroperasinya korporasi besar membuat kinerja intermediasi perbankan mengalami tekanan dan terkontraksi -2,41% (yoy) di 2020. Namun demikian, kredit Bank BUMN masih tumbuh 0,63% dan BPD tumbuh 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh 9,50%.

Di sektor UMKM, berbagai kebijakan stimulus yang diberikan oleh OJK dan pemerintah berdampak pada stabilnya pertumbuhan kredit UMKM dan mulai tumbuh positif secara month to month pada beberapa bulan terakhir. Penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp66,7 triliun telah disalurkan sebesar Rp323,8 triliun atau memberikan leverage sebesar 4,8 kali. [ma]

Pj Bupati Minta Industri Besar Gandeng UMKM Sidoarjo, Bhirawa Usai mengikuti acara nasional, yakni penandatanganan MoU antara Industri besar PMA/PMDN dengan UMKM yang disaksikan Presiden Joko Widodo Via Zoom di COC (Command of Operational Center) Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Pj Bupati Hudiyono minta industri besar yang ada di Sidoarjo melibatkan UMKM/UKM. Karena sudah menjadi amanah undang-undang, maka harus direalisasikan secepatnya di Sidoarjo.

Menurutnya, Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM/UKM terbanyak. Lebih dari 206 ribu UKM (Usaha Kecil Menengah) dan 6 ribu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sedangkan jumlah industri besar 664 dan industri sedang 297. Dari data BPS per Oktober 2019 yang tersebar di 18 kecamatan, paling banyak di wilayah Kecamatan Waru sebanyak138 industri besar dan 60 industri sedang.

Selain itu, menjamurnya pasar swalayan modern dan minimarket bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil menengah untuk memasarkan produknya. Tentunya dengan bantuan dari pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hudiyono juga minta ada data akurat dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mengenai data investor yang masuk di Sidoarjo. Investor yang bergerak pada perdagangan dan jasa akan diminta libatkan UKM/UMKM. “Jadi, ketiga dinas, yakni DPM PTSP, Disperindag dan Dinkop UMKM bisa segera melakukan koordinasi untuk memfasilitasi kerjasama ini. Karena potensi UMKM kita sangat besar. Sidoarjo sudah dikenal sebagai Kota UMKM. Dan lagi produknya juga sudah banyak yang dipasarkan di luar daerah maupun luar negeri,” kata Hudiyono, Selasa (19/1) kemarin.[ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Hudiyono saat melihat produk UMKM di wilayah Kecamatan Buduran Sidoarjo.

BURSA EKONOMI

Setelah Atasi Kebocoran, Target Retribusi Parkir Naik Signifikan

Wali Kota Madiun Dorong Petani Penuhi Kebutuhan Dalam Kota Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Maidi terus mendorong petani untuk dapat menyediakan kebutuhan masyarakat dalam kota. Terutama, komoditas tertentu yang mendukung daya tarik wisatawan terhadap Kota Madiun. ‘’Kita menjadi Kota Pecel. Tapi, bahan kebutuhan untuk membuat pecel, seperti cabai, kacang, dan sayuran didatangkan dari luar daerah. Seharusnya kita bisa menyediakan sendiri,’’ tutur wali kota saat menghadiri rapat pemilihan struktur organisasi koperasi tani di rumah dinas Wali Kota, Selasa (19/1).

Pada kesempatan itu, Wali Kota mengajak petani untuk bisa mengambil peluang pasar. Apalagi, daerah persawahan di Kota Madiun tidak besar. Tentu akan sulit menyaingi daerah lainnya jika hanya terfokus pada tanaman padi saja. [dar]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2247 RAI, Honda, a/n. Winarsih, Ds. Ngrance, Pakel – T.Agung No. 7791/IMB/BI-IV/2021

TUBAN Kehilangan STNK, S-5482-FR.An. An.Suliyem, Kel Sugiharjo, Dsn Winong, RT 001/006, Kec Tuban, Kab Tuban No. 7792/IMB/BI-IV/2021

anas bachtiar/bhirawa

Dengan memperbaiki sistem manajemen dan penerapan parkir berlangganan diharapkan target PAD sektor parkir tahun ini bisa tercapai.

Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan perbaikan sistem untuk mengatasi tingginya tingkat kebocoran retribusi parkir.

Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem manajemen dan menerapkan parkir berlangganan. Dengan perubahan ini maka target pendapatan parkir dinaikkan cukup signifikan.

Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar. Padahal tahun sebelumnya PAD sektor ini hanya Rp 600 juta. “Di tahun sebelumnya target Rp 600 juta itupun juga tidak tercapai atau hanya terpenuhi Rp 305 juta,” ujar Kadishub Batu, Imam Suryono, Selasa (19/1).

Ia menjelaskan dalam metode baru ini para juru parkir harus menye-

torkan perolehan retribusi parkirnya melalui rekening bank. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyetoran retribusi parkir dilakukan secara manual.

Selain itu, untuk mencegah kebocoran PAD sektor parkir, Dishub juga menerapkan sistem parkir berlangganan. Hal ini untuk menggantikan sistem karcis parkr yang selama ini

dianggap tidak berjalan maksimal.

Karena banyak oknum yang tidak memberikan karcis parkir kepada para pemilik kendaraan yang sedang parkir.

“Supaya tidak ada permainan, retribusi parkir langsung disetor rekening Bank Jatim.

Jadi kita bisa memantau persis bagaimana perolehan parkir pada setiap titik,” jelas Imam.

Pihaknya juga telah mengkalkulasikan perolehan parkir pada masingmasing titik. Hal ini untuk mengukur apakah ada kebocoran di titik- titik parkir tersebut. Untuk melaksanakan sistem parkir baru ini, pada tahun 2020 lalu Pemkot Batu dan DPRD telah menyiapkan regulasinya. Yaitu, Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan.

Regulasi ini menggantikan perda parkir sebelumnya, yakni Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2010. Dalam perda lama, dirinci tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1000, roda empat Rp 2000. Serta kendaraan niaga hingga bus sebesar Rp 5000 sampai Rp 10 ribu. Sedangkan dalam perda baru ada kenaikan tarif parkir.

Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2000, mobil pribadi maupun pick up dan taksi sebesar Rp 3000. Bus mini dan kendaraan niaga sebesar Rp 5000. Serta bus, truck maupun truk gandengan sebesar Rp 10 ribu. [nas]

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Hapus Denda Pajak Tahun 2020 Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menjadi wajib pajak (WP) harus memanfaatkan kesempatan emas ini. Karena mereka yang telat membayar pajaknya di tahun pajak 2020 lalu, pada tahun 2021 ini ada program penghapusan sanksi administratip/ denda pajak.

Yang telah dimulai sejak 1 Januari 2021 sampai 30 April 2021 mendatang. Kegiatan ini dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke162 tahun 2021. “Silakan segera dibayar keterlambatan pajak di tahun 2020 lalu.

Mumpung ada program penghapusan denda. Segera manfaatkan,” ujar Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD ) Kabupaten Sidoarjo, Drs Joko.Santosa MSi, Selasa (19/1) kemarin.

Menurut Joko, ada 9 pajak daerah tahun 2020 lalu yang dendanya dihapus. Yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dikatakan Joko, penghapusan denda pajak ini diatur dalam keputusan Bupati Si-

doarjo nomor 188/809./ 438.1.1/3. 2020. Informasi ini sudah dikirimkan kepada Camat, Lurah, Kades se Kab Sidoarjo. Juga kepada Ketua IPPAT Sidoarjo.

Untuk membayar keterlambatan pajak tahun 2020 itu, masyarakat Sidoarjo bisa melakukannya di sejumlah tempat. Di antaranya seperti di Bank Jatim, Kantor BPPD Sidoarjo, OCBC Bank, BNI 46 dan BRI. Program penghapusan sanksi administratip/denda pajak daerah ini, kata Joko, juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo untuk membayar pajak daerah.

Kesadaran masyarakat Sidoarjo dalam membayar pajak

daerah, menurut Joko, akan sangat membantu dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Diungkapkan Joko, hampir sebesar 60% dari total pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo, selama ini diperoleh dari pemasukan 9 pajak daerah tersebut.

Dari 9 pajak daerah itu, diakui Joko, tiap tahunnya ada tiga pajak daerah yang pendapatannya tergolong dalam tiga besar. Diantaranya dari pajak penerangan jalan (PPJ), kemudian BPHTB, selanjutnya pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Khusus untuk PBB, pada tahun 2021 ini target kita sebesar Rp257 miliar,” katanya. [kus]

ali kusyanto/bhirawa

Masyarakat Sidoarjo membayar pajak di loket Bank Jatim yang tersedia di ruang pelayanan Kantor BPPD Kab Sidoarjo.

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 20 Januari 2021

20 Ton Beras untuk Korban Bencana Kalsel dan Sulbar l

Sambungan hal 1

untuk kemudian akan didistribusikan kepada para korban bencana alam di Kalsel dan Sulbar.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono di Halaman Depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (19/1).

Penyerahan bantuan ini disambut baik oleh Sekdaprov Jatim. Mewakili Ibu Gubernur, ia menyampaikan terimakasih. Menurutnya, bantuan ini akan didistribusikan kepada para korban bencana alam di Kalsel dan Sulbar.

Heru mengatakan, sesuai arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, rencananya Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan untuk dua daerah tersebut berupa uang masingmasing sebesar Rp 1 milliar.

“Untuk bantuan masing-masing Rp 1 milliar tersebut masih dalam proses administrasi dan akan dikirim bila proses administrasi tersebut telah terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Jaya Kirana Sakti, Gagah Eko Wibowo mengatakan, dalam satu minggu ini di Indonesia mengalami rangkaian bencana alam baik di Kalsel dan Sulbar.

Untuk itu, pihaknya tergerak untuk memberikan sumbangsih untuk korban bencana.

Tidak hanya itu, 20 ton beras bantuan tersebut merupakan hasil dari para petani di Kediri dan termasuk program pemulihan ekonomi dampak Covid-19. “Kami mendengar Pemprov Jatim melalui BPBD akan mendiatribusikan bantuan untuk daerah tersebut. Beras yang kami berikan ini berupakan beras dari petani kediri yng merupakan program pemulihan ekonomi. Semoga usaha kami ini bisa sedikit memebrikan sumbangsih bagi korban bencana alam,” pungkasnya. [tam]

Tiga Tertunda, 16 Paslon akan Ditetapkan Sebagai Kepala Daerah l

Sambungan hal 1

resmi tak terdaftar di Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).

“Tiga hari setelah BRPK terbit, maka itu menjadi batas waktu KPU kabupaten/kota untuk penetapan pasangan calon terpilih. Ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU),” kata Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto.

Komisioner KPU Jatim, M Sedangkan tiga Arbayanto daerah lain, yakni Surabaya, Banyuwangi, dan Lamongan masih akan menghadapi gugatan di MK. Sehingga, ketiga daerah akan menunda penetapan kepala daerah. “Pada dasarnya, kami sudah tahu daerah mana saja yang mendapat gugatan di MK dengan melihat laman resmi MK yang bisa dibuka siapa saja. Nah, untuk daerah yang tak menghadapi gugatan bisa melakukan penetapan,” katanya.

Sejumlah KPU saat ini telah melakukan persiapan. “Untuk teknisnya, pelaksanaan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan berdasarkan PKPU 13 tahun 2020,” katanya. “Di antaranya, siapa saja yang diundang, berapa yang hadir, semuanya diatur.

Prinsipnya, ini sesuai dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi,” katanya.

Penetapan tersebut akan dituangkan dalam berita acara dan diterbitkan dalam surat keputusan. “Kemudian, KPU akan menyampaikan kepada DPRD,” katanya.

Sebelumya, proses rekapitulasi suara di KPU 19 daerah di Jatim telah rampung pada pertengahan Desember 2020. Mayoritas daerah kemungkinan akan memiliki kepala daerah baru.

Sebab, dari 15 petahana yang mencalonkan kembali, hanya lima figur yang berhasil meraih kemenangan. Sisanya, petahana di 10 daerah lainnya berakhir kekalahan.

Selain memperlihatkan nama pasangan calon yang menang, KPU juga memberikan catatan pada tingginya angka partisipasi masyarakat (parmas). Dalam pemilu serentak di Jatim angka parmas mencapai 70,58 persen.

Angka ini naik 6,63 persen dibandingkan Pemilu Serentak 2015 lalu. KPU mengutip data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kota Blitar menjadi menjadi daerah dengan persentase parmas tertinggi di Jatim.

“Angkanya, mencapai 79,20 persen atau naik 8,33 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Gogot Cahyo Bagaskoro di Surabaya, sebelumnya. [geh]

Kehilangan Senior Panutan l

Sambungan hal 1

juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, sebagai kader muda telah menerima banyak ilmu dari almarhum anggota DPR RI dari Dapil Jatim VII ini. Mulai memunculkan rasa semangat, tidak putus asa dalam membesarkan partai dan sebagainya. “Yang nantinya partai akan bisa menyalurkan asipirasi rakyat agar makin sejahtera,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Yudha, almarhum Gatot Sudjito juga merupakan mantan anggota DPRD Jawa Timur. “Pak Gatot merupakan senior yang tak berjarak dengan kader lainnya. Beliau memberikan banyak petuah organisasi kepada kami,” imbuhnya.

Nasihat maupun petuah tersebut juga banyak menjadi pedomannya dalam memimpin organisasi. “Beliau merupakan figur yang enak untuk diajak berdiskusi dan banyak memberikan solusi,” pungkas Yudha. [geh]

Halaman 11

Pemprov Jatim Siap Kawal Akselerasi KEK Singosari Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menyatakan siap mengawal akselerasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari di Kabupaten Malang. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut KEK Singo­sari menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi virus Covid-19.

“Tapi saya lihat pengembang KEK Singosari memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan ekonomi kreatif dan digital. Maka kita mencoba bahwa KEK ini membawa manfaat,” katanya saat membahas akselerasi KEK Singosari bersama Bupati Malang Sanusi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/1).

Suami artis Arumi Bachsin itu mengibaratkan KEK Singosari sebagai sebuah Sandbox yang merupakan wadah inkubasi ekonomi digital yang digaungi anak muda. Emil Dardak mengapresiasi Bupati Malang Sanusi yang telah berkomitmen untuk bersama-sama mendukung KEK Singosari.

“Alhamdulillah, konsep ini disambut baik oleh KEK Singosari dan tadi Pak Bupati Malang menyampaikan komitmennya dan telah merumuskan insentif-insentif apa yang akan diberikan,” katanya.

Wagub Emil memastikan Menteri Keuangan sudah menerbitkan peraturan yang memberikan insentif-insentif untuk investor yang masuk KEK. Selanjutnya, dia menandaskan, banyak hal terkait KEK Singosari yang segera

dimatangkan bersama Bupati Sanusi.

“Kita menyadari bahwa ini harus segera diselaraskan dengan rencana pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Banyak talenta yang ada di Malang dan ini yang tadi kita bahas dan matangkan bersama dengan Pak Bupati,” ucapnya.

KEK Singosari ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019

pada 27 September 2019. Menteri Pariwisata Arief Yahya telah menyerahkan beleid tersebut kepada Gubernur Jatim.

Pada pasal 2 PP tersebut disebutkan bahwa KEK Singosari memiliki luas wilayah mencapai 120,3 hektare, yang berada pada wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Dalam kurun waktu 90 hari sejak diundangkannya PP Nomor 68 Tahun 2019, Bupati Malang mendapat tugas

Gubernur Khofifah Lanjutkan Masa Isolasi Sambungan hal 1 bung Khofifah.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono secara langsung meninjau Posko dan Dapur Umum Bencana Alam Banjir yang terjadi di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kab. Jember, Senin (18/1) malam.

Turut mendampingi dalam ke­ sempatan itu Kepala Dinsos Prov.

Jatim Alwi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Baju Trihaksoro, dan Kepala Bakorwil Jember Tjahjo Widodo. Setibanya di Posko, Heru menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 15 warga terdampak banjir. Tak hanya itu, Heru juga meninjau dapur umum yang berada dalam satu lokasi Posko l

Bencana Banjir. Ia ingin memastikan makanan tersebut layak dikonsumsi masyarakat.

Seusai menyerahkan bantuan, Heru mengatakan, dirinya diminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memastikan penanganan banjir di Jember berjalan dengan baik. Penanganan tersebut harus disertai dengan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir.

“Kami mengecek dan memastikan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga terdampak banjir.

Warga yang terkena dampak akan langsung diberikan kebutuhan yang telah disiapkan di posko. Seperti sembako, pakaian, obat-obatan, dan makanan,” jelas Heru.

Lebih lanjut dikatakan, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama. Ini yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim.

“Bencana adalah bukan hanya tanggung jawab kabupaten, bukan hanya tanggung jawab kota, bukan hanya tanggung jawab provinsi.

Namun kalau itu kewilayahan tanggung jawab bersama masyarakat,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, BPBD Provinsi Jatim telah memberikan bantuan berupa beras 1 ton, makanan tambahan gizi 540 paket, lauk pauk 450 paket, mie instan 100 dos, masker kain 1000 pcs, dan tandon lipat 2 set. [tam,bed]

dan mereka menyadari dengan peermohonan maaf,” bebernya.

Selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, menurut Bupati Maryoto Birowo, dirinya juga sudah meminta agar rekrutmen pegawai bank BCA dilakukan dengan menggunakan teknologi online. Penggunaan teknologi online ini tidak akan menimbulkan kerumunan massa di saat pandemi Covid-19.

Sementara itu, panitia rekrutmen pegawai BCA Tulungagung, Tony Kalay, saat akan meninggalkan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (19/1) ketika dikonfirmasi lebih banyak menyatakan no comment. Ia hanya mengatakan telah menyampaikan pada Bupati Maryoto Birowo terkait pembubaran massa di bank BCA Tulungagung pada Senin (18/1).

Diberitakan sebelumnya, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung membubarkan acara rekrutmen pegawai bank BCA Tulungagung, Senin (18/1). Acara tersebut dinilai menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan virus Covid-19.

Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (18/1), mengatakan pembubaran dilakukan akibat kerumunan pelamar yang sudah tidak terkendali, disamping juga timbul kemacetan arus lalulintas di depan kantor bank swasta tersebut.

“Kami mendapat aduan masyarakat bahwa di sekitar BCA ada banyak warga yang berkumpul. Itu terjadi pada pukul 07.00 WIB dan semakin memuncak pada pukul 08.00 WIB,” ujarnya. [wed]

Bupati Geram dengan Rekrutmen Pegawai Bank l

Sambungan hal 1

Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung begitu terjadi kerumunan massa di kantor bank BCA Tulungagung. Apalagi kemudian pihak bank meminta pemanggilan dengan surat dinas.

“Maksud kami memanggil untuk koordinasi. Saya mempunyai wewenang dari pemerintah pusat sebagai Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Untuk menata terhadap situasi di lapangan agar tetap menerapkan prokes 3 M,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo menegaskan kembali sudah menegur perwakilan manajemen bank BCA Tulungagung yang datang di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (19/1). “Kami katankan anda berada di wilayah Tulungagung.

Kepalamya juga jangan sulit-sulit

PJ Bupati Sidoarjo Jemput Pejabat Dinas PUPR

l

Humas Pemprov Jatim

Pembahasan akselerasi KEK Singosari di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/1).

Sambungan hal 1

Mobil dinas PJ Bupati menunggu di depan kantor dinas, dan ajudan kemudian masuk kantor dinas mengabarkan ada PJ Bupati yang sudah menunggu di halaman parkir kantor dinas PUPR dan SDA sidoarjo tersebut.

Untuk tugas seperti ini bi-

asanya cukup dengan telepon PJ Bupati kepada bawahannya.

Mungkin saja nomer telpon sang pejabat dinas dimatikan sehingga bupati kesulitan menghubungi.

Bukan sekali ini saja, PJ Bupati sebelumnya pernah menjemput plt kadis PUPR dan SDA, Yudi Kartikawan untuk diajak melihat on the spot jalan

menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Singosari. Badan usaha itu bertugas melakukan pembangunan KEK Singosari sampai siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama tiga tahun pascadiundangkan PP Nomor 68 Tahun 2019.

Pengembangan KEK Singosari nantinya akan meliputi dua zona, yakni pariwisata dan zona pengembangan teknologi. [ant]

ASN Dukung Teguran Gubernur ke Bupati Faida l

Sambungan hal 1

dengan para pejabat ASN dilingkungan Pemkab Jember, Selasa (19/1).

Dalam rapat tersebut, ungkap Mirfano ada beberapa beberapa poin penting yang telah disepakati bersama para ASN peserta rapat. Pertama, ungkap Mirfano, para ASN menegaskan akan mendukung surat Gubernur terbaru “ Surat itu ( surat Gubernur) baru diterima kemarin (Senin). Para ASN sepakat akan melaksanakan surat Gubernur tersebut,’ ujarnya.

Kedua, para ASN sepakat akan mengakhiri dualisme kepemimpinan jabatan di sejumlah OPD imbas dari SK Bupati Faida yang membebaskan tugaskan para pejabat dan mengangkat Plt. pejabat yang yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.” Kami tidak ingin ada gap antara pejabat satu dengan pejabat lainnya dilingkungan pemkab Jember. Dengan begitu kita tetap menjadi satu yakni korp ASN,” harapnya pula.

Ketiga, para ASN dibawa koordinasi Sekkab Jember akan mengusulkan kepada Bupati Faida untuk membatalkan Perbub terkait APBD 2021, karena menimbulkan keragu-raguan para pejabat dalam pencairan anggaran yang berdampak pada penundaan gaji para ASN. “Kemudian kami akan mengusulkan kembali kepada Gubernur, Perbub terkait rancangan kas belanja mendahului APBD 2021. Sehingga kita bisa mencairkan belanja wajib (gaji) dan kebutuhan mendesak lainnya. Saya berkeyakinan Bupati mau dan memahami persoalan ini,” tegasnya pula.

Keempat, dari hasil koordinasi para ASN, juga meminta kepada Bupati Faida untuk membatalkan usulan KSOTK 2021 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati yang baru. ” Biasanya kalau KSOTK sudah ditetapkan, tidak begitu lama dilakukan pelantikan. Sekitar 950 jabatan yang perlu diisi. Rancangan KSOTK yang difasilitasi Biru Hukum dan Biro Organisasi Pemprov Jatim sudah oke, tinggal mengundangkannya. Kami berharap, pengundangan KSOTK 2021 nanti dilakukan oleh Bupati Jember baru,” pungkasnya. [efi]

di Sidoarjo yang rusak parah.

“Waktu itu saya mendatangi kantor kepala dinas untuk saya ajak sidak jalan rusak yang dikeluhkan banyak orang,” tandasnya kepada Bhirawa.

Hudiyono ingin memberi respon cepat terhadap pelayanan publik. Hampir tiap hari pendengar radio SS melapor-

kan jalan rusak dan pemerintah harus menjawab dengan memperbaiki jalan rusak itu.

Kerusakan paling parah terjadi di jalan raya Wedi- KetajenBetro. Kendaraan bisa berjoget karena kejeglong lubang yang menganga cukup dalam. Sekujur badan penuh dengan lubang sepanjang 2 km lebih. [hds]

Tak Mau Campur Bahan Baku demi Pertahankan Kualitas, Hanya Perkecil Ukuran l

Sambungan hal 1

Sri juga mengaku, usaha tempe yang digelutinya itu mampu menghidupi keluarga dan juga bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

“Saya berharap agar harga kedelai segera turun dan kembali normal seperti semula,” paparnya.

Dalam sepekan terakhir, sejumlah konsumen tempe di Kota Probolinggo merasakan ada yang berbeda dengan tempe yang mereka beli. Dengan harga yang sama, ukuran tempe menjadi lebih tipis. Kondisi ini dirasakan terutama oleh ibu rumah tangga yang biasa membeli tempe. Meskipun dari segi rasa, tempe yang dikonsumsi tidak banyak berubah.

“Tempenya lebih tipis. Kelihatan sekali saat digoreng. Anak-anak jadi nanya, kok tempenya lebih kecil. Tapi kalau dari rasa tidak beda jauh,” ujar Wilujeng, ibu rumah tangga di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran.

Bagi konsumen tempe seperti Wilu-

jeng, bentuk tempe yang lebih tipis tidak berpengaruh besar untuk konsumsi keluarga. Tiap hari pun tetap beli tempe.

Namun berbeda lagi dengan para perajin tempe. Mereka harus memutar otak untuk terus bertahan di tengah bahan baku yang terus melambung.

Ya, saat ini harga kedelai impor sebagai bahan baku tempe memang melambung tinggi. Kedelai hampir mendekati Rp 10 ribu per kilogram sejak setelah Natal sampai saat ini.

Nur Alip, salah satu perajin tempe di Sentra Industri Tempe Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih. Dia pun harus memutar otak menghadapi kenaikan harga bahan baku tempe. “Harga kedelai memang tidak sampai Rp 10 ribu per kilogram. Sekarang ini kedelai biasa Rp 9.400 per kilogram.

Kalau sudah diselep harganya Rp 9.600 per kilogram. Padahal harga normalnya hanya Rp 7.500 per kilogram,” ujarnya.

Alip menjelaskan, kenaikan harga kedelai menjelang akhir tahun sudah sering terjadi. Namun, kenaikan harga tahun

2020 sangat tinggi. “Kedelai yang kami gunakan untuk tempe ini kedelai impor.

Kami tidak tahu kenapa harganya sampai sepanjang itu. Apa mungkin memperlihatkan oleh importir,” terangnya.

Bapak dua anak ini memastikan, perkiraan saat kedelai ini masih lancar di Kota Probolinggo. Sehingga setiap hari dia tetap bisa produksi seperti biasa. “Cuma ya mahal. Kami tetap produksi dua kuintal setiap kedelai hari. Tapi ukuran tempe disiasati lebih tipis,” lanjutnya.

Biasanya dalam satu kantong plastik tempe diisi 2 kilogram kedelai. Namun, karena harga kedelai naik, dia hanya mengisi dengan 1,7 kilogram kedelai.

“Jadi dikurangi 300 gram tiap satu kantong plastik. Harganya tetap sama, kami jual Rp 15 ribu per pak. Kalau pedagang keliling jualnya Rp 20 ribu per pak tempe,” tandas Alip.

Sebenarnya perajin tempe bisa saja mencampur kedelai dengan bahan lain.

Sehingga, kedelai yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Misalnya, mencampur

kedelai dengan serutan pepaya. Namun, itu tidak berlaku. “Tempe terkuat serutan pepaya ya tetap jadi. Tapi rasanya beda dengan tempe yang dibuat dari 100 persen kedelai. Kami lebih suka mengurangi ukuran tempe lebih kecil dari yang mengubah rasa tempe,” ungkapnya.

Dengan menggunakan kedelai murni, Alip berharap dia bisa mempertahankan kualitas tempe. Sehingga, pelanggannya tetap bertahan. Memang, keuntungannya jadi berkurang. Namun, menurutnya itu lebih baik untuk mempertahankan keuntungan, namun kualitas tempe malah menurun. “Lebih baik kami mengurangi keuntungan, kehilangan pelanggan karena kualitas tempenya berkurang,” tandasnya.

Alip sendiri sudah membuat tempe sejak masih SMP. Saat itu harga kedelai masih Rp500 per kilogram. “Sampai terakhir harga normal kedelai itu Rp7.500 per kilogram. Sekarang ini Rp9.600 per kilogram, ya tetap produksi. Kami tidak mogok produksi,” terangnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Legi, 20 Januari 2021

Halaman 12

Kodim-Pemkab, Gelar Sosialisasi Vaksinasi Sinovac Mojokerto, Bhirawa Kendatipun Vaksin Sinovac yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, kepada Dinkes Provinsi Jatim, belum datang.

Namun kesiapan Aparat Pemda Kabupaten Mojokerto yang didukung penuh oleh Kodim 0815/Mojokerto, nampak sudah matang.

Salah satunya kesiapan itu, melakukan sosialisasi serentak pelaksanaan vaksin sinivac kepada warga baik di perkantoran, pasar maupun tempat umum lainya.

Dandim 0815 Mojokerto. Letkol inf. Dwi mawan Sutanto SH. Selasa 19/1/21. Membenarkan, jika Kodim Mojokerto bersama Koramil Jajaran telah melakukan sosialisasi bersama Pemda, kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi vaksin sinovac yang dimulai hari senin kemarin.

Tujuannya tidak lain agar warga masyarakat paham menggunakan vaksin ini, aman dan halal. Sasaran utamanya Nakes dan warga masyarakat usia 18 sampai 59 thn.

Adapun Koramil yang sudah

melaksanakan lebih dahulu adalah Koramil 0815/10 Bangsal bersama Forpimka dan UPT Puskesmas Bangsal menggelar sosialisasi vaksinasi Covid-19, di Kantor Kecamatan Bangsal, Jalan Raya Bangsal Kabupaten Mojokerto. Jelas Dandim.

Pantauan di lapangan acara diawali Camat Bangsal Sugeng Nuryadi, S.IP., mengajak para peserta sosialisasi untuk menyimak dan memahami materi yang disampaikan narasumber terkait vaksin sinovac untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat luas, demi mensukseskan program pemerintah saat ini yaitu vaksinasi virus Covid-19 (Sinovac).

Selain sosialisasi, upaya lain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui menerapkan

pemberlakuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. jelas Camat.

Hal senada juga diungkapkan

Kapolsek Bangsal AKP Sulianto dan Kepala KUA Kecamatan Bangsal Kepala KUA Bangsal H. Baharudin, telah menambahkan Kepala KUA, Kementrian Agama sudah

menyatakan bahwa vaksin sinovac aman dan halal. Pihaknya juga tetap mempedomani instruksi Satuan Gugus Tugas Covid-19 guna mengurangi penyebaran Covid-19 den-

Anggota Pgs. Ramil dan para nara sumber sedang memberikan sosialisasi kepada warga pelaksanaan vaksinasi sinivac.

gan mengurangi pelaksanaan akad nikah di kantor dan mengalihkannya di rumah dengan kehadiran maksimal 10 orang.jelas Bahrudin Pgs. Danramil 0815/10 Bangsal Letda Inf Purwono, mengajak untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah tentang vaksinasi virus Covid-19 di wilayah Kecamatan Bangsal. Dirinya juga mengajak, sosialisasi kepada masyarakat dengan menjemput bola dengan mendatangi dan memberikan himbauan secara langsung dengan sasaran tempat-tempat strategis/umum seperti pasar, pertokoan dan lain-lain. vaksinasi ini penting dilakukan guna menurunkan angka penderita yang sakit, menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh (imun), melindungi kesehatan dari terjangkitnya virus Covid-19, dan menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak ekonomi masyarakat. Dan masyarakatvakan divaksin dua kali, dengan jeda waktu dua minggu nantinya. Jelas Purwono. [min]

KILAS DAERAH

Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto

Hasil Tracing, Klaster Keluarga Paling Tinggi Penularan Surabaya, Bhirawa Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya baru saja melakukan analisis penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan, sesuai hasil tracing dan laporan para Camat. Dalam analisis tersebut, diperoleh data penyebaran tertinggi adalah karena kontak keluarga yang terkonfirmasi Covid-19 atau klaster keluarga. Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengungkapkan, data analisa penyebaran Covid19 itu merujuk hasil tracing dalam kurun waktu 10-17 Januari 2021 dengan sampel 150 kasus terkonfirmasi Covid-19.

"Hasilnya terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang tersebut tertular ataupun dinyatakan terkonfirmasi Covid19, antara lain kontak erat keluarga yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 dengan persentase 28 persen," ujar Irvan, Selasa (19/1). Angka analisa berikutnya, kata Irvan, karena mempunyai komorbid dan memeriksakan diri ke Rumah Sakit dengan persentase 24,7 persen. Kemudian karena habis bepergian dari luar kota angkanya 14,7 persen. Disusul karena penularan di tempat kerja 12,7 persen. Setelah dari keramaian/kerumunan angkanya 10 persen, pekerja di Rumah Sakit/tenaga medis 7,3 persen.

"Dari 150 sampel kasus terdapat 68 persen orang terkonfirmasi Covid-19 melaksanakan isolasi di rumah/apartemen, dan 25 persen melaksanakan isolasi di Rumah Sakit/Tempat yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta, dan 7 persen di tempat lainnya," katanya. Irvan mengatakan, dari data itu maka perlu adanya evaluasi terkait dengan pelaksanaan isolasi mandiri di rumah, dikarenakan terdapat banyak kasus yang terjadi akibat kontak erat dari keluarga yang terkonfirmasi Covid-19. [iib]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi didampingi Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto mengadakan Rakoor bersama Forkopimda, pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta tokoh masyarakat.

Jelang Kedatangan Vaksin Covid-19

Pemkot Madiun Gelar Rakor dengan Forkopimda Kota Madiun, Bhirawa Sekarang ini, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mematangkan persiapan vaksinasi Covid-19 di Kota Pendekar. Untuk itu, rapat koordinasi pun digelar bersama Forkopimda, pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta tokoh masyarakat.

Seperti tampak pada kegiatan yang berlangsung di Ruang 1 Balai Kota Madiun, Selasa (19/1). Dipimpin oleh Wali Kota Madiun Maidi, rapat tersebut membahas pentingnya vaksin untuk menekan

penyebaran Virus Corona. Serta, memastikan sasaran prioritas vaksin.

"Ini harus kita siapkan. Mulai dari kedatangan, distribusi sampai ke tempat tujuan, hingga penyuntikan kepada masyarakat,''kata Wali Kota Maidi mengawali sambutan. Adapun vaksinasi Covid-19 rencananya akan dilaksanakan di Kota Madiun pada Februari mendatang. Sasaran utamanya merupakan tenaga kesehatan. Khususnya, mereka yang sehari-hari menangani pasien positif terjangkit Virus Corona. Menurut Wali

Kota, vaksin penting untuk segera diberikan. Yakni, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak hanya bagi penerima vaksin, tapi juga orang lain di sekitarnya.

Meski begitu, vaksin yang tersedia saat ini masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Selain itu, juga ada beberapa persyaratan untuk bisa mendapatkan vaksin. Di antaranya, berusia 18-59 tahun, tidak sedang hamil atau menyusui bagi wanita, tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid), maupun autoimun.

Kesempatan itu, Wali Kota mengimbau

kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan pendataan jumlah sasaran prioritas vaksinasi Covid-19. Serta, mempersiapkan vaksinator yang bertugas pada penyuntikan Februari mendatang.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, dan manjaga jarak. ''Meski vaksin sudah ada, tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Maka, kita harus tetap menjaga diri agar tidak tertular Covid19,''tegas Wali Kota. [dar]

GALERI PANDEMI

Kekurangan Alat, PMI Jombang Belum Bisa Lakukan Donor Plasma Konvalesen Karena kekurangan peralatan, Palang Merah Indonesia (PMI) Jombang belum bisa melakukan donor Plasma Konvalesen.

Sehingga saat ini, PMI Jombang baru bisa mendaftar calon pendonor Plasma Konvalesen untuk kemudian dilakukan donor ke Surabaya ataupun Sidoarjo.

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

Pemkot Surabaya Harus Sosialisasikan Vaksin ke Masyarakat DPRD Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pentingnya vaksinasi Covid-19, Pemkot Surabaya diminta secepatnya melakukan sosialisasi.

Pemkot Surabaya pekan lalu sudah menerima vaksin Covid-19 kurang lebih sebanyak 38 ribu vaksin yang kini disimpan di Farmasi Kesehatan Pemkot Surabaya. Menurut anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Hari Santosa, SH, terpenting saat ini Pemkot Surabaya harus melakukan sosialisasi betapa pentingnya vaksin kepada masyarakat.

"Sosialisasi mulai dari pejabat dinasdinas, Lurah, dan Kecamatan, LKMP, RW hingga ke level RT. Jadi kita bersama-sama mengkampanyekan siap vaksin, serta bersama siap menjadi tokoh protokoler kesehatan," ujarnya di DPRD Surabaya, Selasa (19/01/21).

Ia menambahkan, langkah Pemkot Surabaya yang sudah melakukan gerakan vaksinasi kepada pejabat di

Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Hari Santosa, SH

Forkopimda di Balai Kota pekan lalu, hal ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat luas.

"Kami mengapresiasi Pemkot Sura-

baya yang melakukan vaksinasi Covid-19 yang didahului oleh Plt. Wali Kota Surabaya, Ketua DPRD dan sebagian anggota dewan, jajaran Polrestabes, dan Kejaksaan," kata politisi Nasdem Kota Surabaya ini.

Hari Santoso menerangkan, vaksin dilakukan dua kali, jadi jangan sampai ketika pejabat dan masyarakat paham pentingnya vaksinasi dan siap divaksin, lalu pemerintah sendiri yang belum siap dosis vaksinnya.

Karena, kata Hari Santoso, jangan sampai ketika sosialisasi vaksinasi di kalangan masyarakat sudah berjalan baik, pemerintahnya belum siap. Sehingga bisa timbul hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab, yang membuat masyarakat kembali tidak percaya pada vaksin Covid-19.

"Jadi kembali lagi Pemkot Surabaya harus melakukan sosialisasi pentingnya vaksin Covid-19, dengan target memutus mata rantai virus pandemi Covid-19," ungkapnya. [dre.adv]

Hal itu seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Darah PMI Jombang, Rahmat Siswoyo saat diwawancarai sejumlah wartawan, Selasa (19/01). Menurut Rahmat Siswoyo, donor darah Plasma Konvalesen merupakan donor darah yang diambil plasmanya untuk terapi pasien Covid-19.

"Donor Plasma Konvalesen ini dari pendonor yang mantan pasien Covid-19, jadi sudah sembuh dari Covid-19, dan mempunyai antibodi

Rahmat Siswoyo saat diwawancarai, Selasa (19/01).

yang tinggi," kata Rahmat Siswoyo.

Untuk syarat menjadi pendonor Plasma Konvalesen ini, terang Rahmat Siswoyo, harus berusia antara 18 hingga 60 tahun, kemudian pendonor juga harus pernah positif Covid-19, dan memiliki antibodi yang cukup untuk melawan Virus Corona (Covid-19).

"Minimal 160, kurang dari itu belum kuat untuk melawan virus.

Karena antibodi ini nanti berfungsi

Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Jombang, Selasa (19/01).

untuk melawan virus yang ada dalam pasien Covid-19," terangnya.

Sejauh ini dari kabar yang didengarnya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, sudah ada permintaan Plasma Konvalesen ini. Namun untuk data validnya, pihaknya masih belum mengetahuinya.

"Kita harus inden (pesan) dulu ke PMI Surabaya, untuk pemesanan Plasma Konvalesen ini," sambungnya. Saat ini berdasarkan data yang ada di PMI Jombang, sudah ada 3 orang pendaftar calon pendonor Plasma Konvalesen.

Rahmat Siswoyo menyebutkan, Plasma Konvalensen terbukti sangat baik untuk terapi pasien Covid-19. "Karena selama ini yang ada di daerah lain, di Jakarta maupun Surabaya, dengan terapi Plasma Konvalesen ini, pasien bisa cepat sembuh," jelas Rahmat Siswoyo.

Di PMI Jombang sendiri lanjut Rahmat Siswoyo, untuk donor Plasma Konvalesen, karena keterbatasan alat, maka jika ada pendonor yang datang, pihaknya masih bisa sebatas mendaftar kemudian membawanya ke Surabaya atau Sidoarjo untuk dilakukan donor di sana. [*]