binder20mei21

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 20 MEI 2021

DPRD Jatim Tolak Tidak Dimasukkannya BNPB ke Revisi UU DPRD Jatim, Bhirawa Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafawih mengaku sepakat dengan Komisi VIII DPR RI dengan tegas menolak tidak dimasukkannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) dan justru mengaturnya lewat Peraturan Presiden (Perpres).

Padahal, Indonesia khususnya Jatim merupakan wilayah yang rawan akan bencana. Bahkan, lembaga ini seharusnya diperkuat.

“Kami Komisi E DPRD Jatim sepakat dengan Komisi VIII. Lembaga pemerintah yang spesifik menangani bencana malah mestinya dikuati perannya.

Utamanya di lini disaster reduction, pengurangan risiko bencana,” kata Hikmah saat dikonfirmasi, Rabu (19/5) kemarin.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII M. Husni

dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (17/5) menyampaikan pada dasarnya, salah satu tujuan Komisi VIII mengajukan revisi UU Penanggulangan Bencana adalah untuk memperkuat BNPB. Sebab, penguatan lembaga tersebut merupakan bagian dari memperkuat manajemen bencana di Indonesia. “Kalau pun tidak bisa diperkuat, paling kurang apa yang telah ada kemarin sebelum kita lakukan Panja, keberadaannya itu harus ada,” ujar Husni.

Penelusuran Bhirawa menunjukkan payung hukum pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini adalah Perpres 8/2008, karena dalam UU 24/2007 tidak secara eksplisit disebutkan keberadaannya.

Dalam UU 24/2007 hanya disebutkan keberadaan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator dan  ke halaman 11

Keberadaan BNPB dan BPBD menjadi ujung tombak utama untuk menangani bencana di Indonesia secara cepat dan efektif, seperti saat penanganan bencana di Lumajang Bulan April 2021.

Pemkab Sidoarjo Luncurkan Layanan Kesehatan Gratis Sidoarjo, Bhirawa

Mulai bulan Mei ini, seluruh warga Kota Sidoarjo bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan milik Pemkab Sidoarjo, serta swasta yang menjadi rekanan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. Hal tersebut, disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi yang ditemui usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo pada Rabu (19/5) siang. “KesepakaWakil Bupati Sidoarjo, tan sudah kami tandatangani H. Subandi dan tinggal launching saja. Tapi program itu sudah berlaku mulai bulan ini,” katanya.

Terkait kepastian hari dan tanggal acara launchingnya, politisi asal Sedati tersebut berjanji akan segera mengkoordinasikan dengan Bupati. “Setelah itu akan kami sosialisasi pada pemerintah desa dan kecamatan agar seluruh masyarakat tahu kalau Pemkab Sidoarjo punya program  ke halaman 11

Ribuan Nakes Ponkesdes di Jatim Belum Gajian Kadinkes: ‘Insyaallah Sudah Terbayar Semua Sekarang’

DPRD Jatim, Bhirawa Risiko besar, perhatian minim, begitulah yang dirasakan tenaga kesehatan (Nakes) yang ada di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jatim. Mereka sama sekali belum menerima honor bagian dari haknya lantaran imbas refocusing.

Dwi Hari Cahyono

Ketua Fraksi Bintang Keadilan Nurani (FKBN) DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono pun angkat bicara. Ia mengatakan sampai saat ini tenaga kesehatan yang ada di Ponkesdes sama sekali belum menerima honor.

“Ironisnya lagi, para tenaga kesehatan tersebut belum menerima gajinya sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2021 sekarang ini,” katanya, Rabu (19/5).

Pembentukan tenaga kesehatan di

Ponkesdes tersebut, kata Dwi Hari Cahyono berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 4 Tahun 2010 tujuannya untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Dipaparkan oleh Dwi Hari Cahyono, dalam pergub tersebut pada 12( c ) hak tenaga kesehatan di Ponkesdes antara lain mendapatkan gaji sesuai  ke halaman 11

Optimalkan Dolomit untuk Pupuk Hingga Baterai

MITRA

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima CEO PT. Polowijo Gosari, Deddy Harnoko Sucahyo di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/5).

Desak Evaluasi Vaksinasi AstraZeneca

AKIBAT adanya korban jiwa di DKI Jakarta setelah divaksin AstraZeneca mengundang banyak perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandy Firdaus, yang meminta agar vaksinasi menggunakan AstraZeneca dihentikan sementara.

“Untuk di Jatim saya mendesak untuk dihentikan agar

Suwandy Firdaus

Sentil

Ribuan Nakes Ponkesdes di Jatim Belum Gajian - Semoga tabah DPRD Jatim Tolak Tidak Dimasukkannya BNPB ke Revisi RUU - Harusnya lembaga penanggulangan bencana diperkuat Bupati Maryoto Punya PR Muluskan Jalan Selama Dua Tahun - Kalau tidak selesai, berarti tidak lulus jadi bupati

 ke halaman 11

Pemprov, Jatim Tingginya potensi dolomit di Jatim mendorong berbagai upaya untuk dimaksimalkan dalam berbagai produk bernilai ekonomis yang tinggi. Pemprov Jatim sendiri terus mendorong pemanfaatan dolomit sebagai pengganti pupuk

kimia hingga magnesium baterai untuk mendukung produksi kendaraan listrik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap ikhtiar tersebut akan terus meningkatkan kualitas dan produktifitas pertanian di Jatim. Hal tersebut secara khusus

disampaikannya saat menerima PT Polawijo Gosari Gresik, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pupuk. Khofifah menegaskan, Gresik saat ini memiliki stok dolomit yang berlimpah.  ke halaman 11

Momen bahagia Gubernur Khofifah Indar Parawansa di ulang tahunnya yang ke 56, Rabu (19/5).

Ultah ke-56, Khofifah Siapkan Cover Lagu Damai untuk Palestina Pemprov, Bhirawa Kegembiraan menyelimuti hati Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di momen ulang tahunnya yang ke 56, Rabu (19/5). Ucapan selamat dan do’a mengalir dari berbagai pihak yang turut berbahagia di momen tersebut.

Dalam momen bahagia tersebut, Gubernur Khofifah menyebut tengah mempersiapkan sebuah cover lagu dari grup musik Nasida Ria. Judul lagu tersebut adalah ‘Damailah Palestina’ sebagai bentuk harapan agar perdamaian segera terwujud di Palestina. “Sudah selesai rekamannya. Itu lagu lama sekali,” ujar Khofifah saat menemui awak media di  ke halaman 11

Gebrakan Wali Kota Surabaya Mudahkan Layanan Adminduk

18 Layanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri Kini Bisa Diurus di Kecamatan Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya terus menggebrak dengan berbagai inovasi, memberikan kemudahan pelayanan publik bagi warganya. Diantaranya adalah 18 layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang sebelumnya bisa diurus dan sidang di Siola, kini layanan tersebut dapat diakses warga di kantor kecamatan.

Zainal Ibad, Kota Surabaya Guna memastikan program ini mulai berjalan dengan maksimal, Wali Kota Eri bersama jajarannya meninjau langsung layanan adminduk terintegrasi dengan PN di Kantor Kecamatan Tambaksari, Rabu (19/5).

Dalam momen ini, wali kota bersama Hakim PN Surabaya, Yo-

hanes Hehamony, secara simbolis juga menyerahkan dokumen kependudukan akta kematian kepada salah satu warga pemohon. Penyerahan ini disaksikan pula Wakil Ketua beserta seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri mengaku bersyukur, lantaran kerjasama atau sinergi antara pemkot dan PN Surabaya

yang sebelumnya telah terealisasi di Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Siola dapat dikembangkan di tingkat kecamatan. Sehingga warga cukup datang ke kantor kecamatan jika ingin melakukan pengurusan adminduk yang berhubungan dengan PN Surabaya.

“Insya allah setelah kerjasama PN Surabaya dengan pemkot, sidangnya dapat dilakukan di Kantor Dispendukcapil untuk pertama kali. Tapi setelah itu dapat dilakukan di masing-masing kecamatan, untuk mendekatkan dengan masyarakat biar tidak terlalu jauh,” kata Wali Kota Eri.  ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau langsung layanan adminduk terintegrasi dengan Pengadilan Negeri di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

EKSEKUTIF Bupati Maryoto Punya PR Muluskan Jalan Selama Dua Tahun Kamis Legi, 20 Mei 2021

Tulungagung, Bhirawa Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Tulungagung, Suprapto, menyatakan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, harus segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini banyak rusak.

Paling tidak tahun 2023 mendatang sebagian besar jalan di Tulungagung sudah dalam keadaan mulus semua.

“Ini sesuai kesepakatan bersama antara Pansus IV dan Tim Asistensi Pembahas Ranperda Pemkab Tulungagung saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023,” ujarnya, Rabu (19/5).

Suprapto menandaskan pembangunan infrastruktur jalan saat ini di Kabupaten Tulungagung masih banyak kekurangan. “Masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” sambungnya.

Ia berharap di dua tahun sisa jabatan bupati tersebut, Bupati Maryoto Birowo dapat memperbesar

alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan. “Meski tidak disebutkan secara eksplisit, sudah ada ketentuan belanja modal sekurang-kurangnya 25 persen dari total dana APBD. Sehingga dari 25 persen tersebut untuk alokasi infrastruktur jalan bisa diperbesar,” paparnya.

Suprapto selanjutnya mengatakan pada tahun 2023 infrastruktur jalan di Kabupaten Tulungagung sebagian besar sudah harus dalam keadaan mulus. Tidak banyak lagi yang rusak seperti sekarang ini. “Paling tidak antara 70 persen sampai 80 persen jalannya sudah bagus dan mulus,” tuturnya.

Lebih lanjut, politisi asal PDI Perjuangan ini pun membeberkan pula jika dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 dibahas pula soal transparansi pengelolaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Ia menandaskan harus ada keberanian dari BPKAD untuk mengekspose item anggaran sampai surat perintah pembayaran dana (SP2D).

“Tahun depan transparansi anggaran ini sudah bisa dilakukan. Di

Halaman 2

PAK APBD tahun 2021 ini akan dipersiapkan segala infrastrukturnya untuk itu. Kami kira tidak sulit. Ada aplikasinya dan tinggal ekspose di web,” ucapnya.

Sebelumnya, soal perbaikan jalan rusak ini juga mengemuka saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 beberapa waktu lalu. Bupati Maryoto Birowo menanggapi rekomendasi dewan tersebut menyatakan akan menindaklanjutinya. “Ini untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Tulungagung,” katanya. [wed]

Suprapto

KILAS BIROKRASI

Terdeteksi OT, Dinsos Melalui TKSK Bantu Pemprov, Bhirawa Satu keluarga terdeteksi sebagai orang terlantar, dikarenakan di masa pandemi membuat kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tempat kerjanya.

Akibatnya, kepala keluarga tersebut (sebut RM, red) tidak mampu membayar biaya kontrakan, sehingga dia beserta istri dan keempat anaknya terlantar di jalanan.

Kondisi RM dan keluarganya mendapat atensi dari Dinas Sosial Provinsi Jatim. Di bawah arahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum, Dinas Sosial Jatim menerjunkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jatim untuk melakukan penjangkauan kepada RM dan keluarganya.

Koordinator TKSK Provinsi Jatim, Nur Sholeh mengatakan, berdasarkan data KTP, keluarga RM beralamat di Jalan Yos Soedarso, Kel. Bedilan, Kec. Gresik, Kab. Gresik.

“Sebelumnya pada Selasa (11/5/2021) lalu, kami menjangkau penerima manfaat (PM) di penampungan Rusun Sumur Welut Surabaya,” kata Cak Nur, sapaan akrabnya.

Berdasarkan hasil assesment, lanjut Cak Nur, PM akan ditempatkan di Kampung Margo Utomo, kampung binaan Dinsos di Dusun Jetis, Desa Prodo, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan. Akan tetapi, sebelum ditempatkan di Kampung Margo Utomo, keluarga RM dimasukkan ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya (RSBK) Pasuruan milik Dinsos Jatim. [rac]

Pemkab Mulai Siapkan Pendaftaran Perekrutan CPNS Tahun 2021 Pemkab Blitar, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai mempersiapkan tahapan pendaftaran perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan berdasarkan rapat secara virtual bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan ada pendaftaran CPNS tahun ini yang akan dilakukan antara tanggal 30 Mei hingga bulan Juni 2021 mendatang.

“Hasil dari rapat secara virtual dengan Menpan dan BKN akhir bulan Mei ini sampai bulan Juni mendatang akan dilaksanakan pendaftaran CPNS tahun 2021,” kata Mashudi.

Lanjut Mashudi, untuk kepastian waktunya secara pasti pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat, kemudian langkah awal yang akan dilakukannya adalah mengunduh formasi yang sudah ditentukan oleh Pusat.

“Akan kami siapkan semua kebutuhan untuk tahapan Pendaftaran CPNS tahun ini, namun kami masih menunggu dari Pusat,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Mashudi, jika semua persyaratan pendaftaran lengkap dan mengetahui berapa formasi kebutuhan untuk Kabupaten Blitar, pihaknya akan mengajukan ke Bupati untuk diumumkan ke publik beserta dengan jadwal waktu pendaftarannya. [htn]

Wabup Gresik Ingin Berkantor di Balai Desa Pemkab Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah punya keinginan untuk berkantor di balai desa. Itu akan dilakukan di semua desa yang ada di Kabupaten Gresik secara bergilir.

Keinginan itu bahkan sudah dibicarakan dengan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Gus Yani, biasa bupati Gresik itu dipanggil tidak keberatan.

“Beliau tidak keberatan. Sampai akhir masa bakti kami nanti. Kami sudah bisa mendengar keluhan banyak masyarakat desa seluruh Gresik.” tutur Bu Min, Wabup Gresik Pernyataan Bu Min disampaikan kepada seluruh Pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab. Gresik yang

menghadap Wabup untuk bersilaturahmi. Mereka para Pengurus AKD yang dipimpin oleh Ketuanya, Nurul Yatim.

Melalui AKD, Bu Min mengajak seluruh Kepala Desa se Kabupaten Gresik untuk berkolaborasi bersama menuju Gresik baru yang lebih baik.

“Mari kita samakan langkah untuk mendukung program yang telah dicanangkan oleh Bupati Gresik.

Program itu yaitu normalisasi Kali Lamong, pembangunan infrastruktur jalan, dan perbaikan data” katanya.

Berbagai argumentasi yang disampaikan Bu Min terkait program pembangunan dimasa pemerintahan Gus Yani dan Bu Min ini pembangunan dan perbaikan jalan sangat penting. Bu Min mengakui hampir

seluruh jalan yang ada di Gresik tidak ada yang baik.

“Keadaan jalan di Gresik sangat buruk apalagi bila dibandingkan dengan jalan-jalan yang ada di wilayah Kabupaten kota sebelah. Hal ini sangat terlihat bila kita ada di perbatasan. Saya berharap seluruh Kepala Desa yang sudah sudah mempunyai dana desa yang sangat besar untuk mendukung program ini,” kata Bu Min. Bahkan Bu Min sudah meminta kepada Ketua DPRD agar dana Jasmas lebih dialokasikan untuk pembangunan jalan sebagai skala prioritas.

Setidaknya 50% dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

Selain membangun jalan, Gus Yani dan Bu Min juga akan melakukan

Pemkot Mulai Buka Pendaftaran Sekda Kota Blitar

Pemkot Blitar, Bhirawa Adanya kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar sejak awal bulan Januari 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini mulai membuka pendaftaran seleksi Calon Sekda KOta Blitar mulai tanggal 17 Mei kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto mengatakan Pemkot Blitar telah membuka pendaftaran seleksi calon Sekda yang dilaksanakan mulai tanggal 17-21 Mei 2021, dimana untuk pengumuman pendaftaran dilakukan secara online melalui website milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar.

“Untuk pendaftaran dan penyerahan berkas dilaksanakan mulai 17-21 Mei

2021 di Kantor BKD KOta Blitar,” kata Suyoto. Lanjut Suyoto, bagi pendaftaran dari Kota Blitar, untuk berkas dokumen persyaratan bisa dikirim ke Kantor BKD Kota Blitar, sedang pendaftar dari luar Kota Blitar untuk berkas dokumen persyaratannya cukup discan dan dikirim melalui surat elektronik ke panitia seleksi Sekda Kota Blitar, dimana seleksi calo Sekda Kota Blitar ini dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti pejabat di Jatim dari luar Kota Blitar.

“Siapapun yang daftar semua dilakukan secara terbuka, bahkan bukan hanya diikuti pejabat di Kota Blitar juga termasuk pejabat di Jawa Timur yang harus berstatus Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemkot Blitar atau di wilayah Provinsi Jatim,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Suyoto, untuk kualifikasi pendidikan harus S-1 dan menduduki pangkat atau golongan paling rendah pembina tingkat I (VI/ b) serta sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon Iib dan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat sedang maupun berat.

“Sedangkan untuk tahapan seleksi administrasi pendaftar calon Sekda Kota Blitar, sesuai dengan jadwal juga akan dilakukan mulai tanggal 17-24 Mei 2021, dan pengumuman hasil seleksi administrasi calon Sekda Kota Blitar dilakukan pada 25 Mei 2021

mendatang,” Tambah Suyoto, untuk pelaksanaan pendaftaran calon Sekda Kota Blitar sama sekali tidak dipungut biaya apapun, dan sampai sekarang diakui Suyoto belum ada pendaftar seleksi calon Sekda Kota Blitar yang melakukan pendaftaran dan memasukan dokumen pendaftaran.

Sementara perlu diketahui kekosong jabatan Sekda Kota Blitar sejak awal Januari 2021 lalu, dimana pejabat lama Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko memasuki masa pensiun pada awal Januari 2021, dan untuk mengisi kekosongan jabatan sementara diisi oleh Hermasnyah Permadi selama tiga bulan sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kota Blitar yang berakhir pada bulan April kemarin. [htn]

Sebanyak 1.074 GTT Kota Batu Berebut Jatah 154 Formasi P3K Kota Batu, Bhirawa Para Guru Tidak Tetap (GTT) di Kota Batu tahun ini bersaing untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini menyusul dibukanya 154 formasi P3K untuk tenaga pendidik. Namun tahun ini Pemkot Batu tak mendapatkan jatah kuota CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, Siswanto mengatakan, semula pihaknya mengajukan sebanyak 183 formasi P3K guru. Jika diakumulasi dengan non guru kebutuhan yang diajukan tahun sebanyak 337 formasi P3K. “Namun kuota P3K yang diterima Pemkot Batu sebanyak 154 formasi. Dan semua formasi itu ditujukan untuk kebutuhan tenaga pendidik,” ujar Siswanto, Rabu (19/5).

Jatah rekrutmen P3K guru itu untuk ditempatkan di setiap jenjang satuan pendidikan mulai tingkat TK hingga menengah pertama. Dengan hanya mendapatkan 154 formasi guru P3K dari Kemenpan-RB maka tahun ini Pemkot Batu tak menyelenggarakan seleksi CPNS. Diketahui, saat ini jumlah GTT di Kota Batu sebanyak 1074 orang. Pada Januari lalu, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu berharap agar rekrutmen P3K guru bisa diikuti oleh semua guru tidak tetap.

Kemudian dindik telah memasukkan semua GTT ke dalam formasi P3K. Tapi karena basis data ada

kerin ikanto/bhirawa

Wabup Gresik saat menera anggota AKD dalam rangka silaturahmi.

Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto saat mengikuti sebuah giat di Balai Kota Batu.

di Dapodik jadi mengacu kebutuhan sesuai yang ditetapkan dalam kuota.

Saat ini, lanjut Siswanto, pihaknya tengah mempersiapkan tahapan- tahapan dalam proses

anas bachtiar/bhirawa

rekrutmen P3K tersebut. “Untuk pelaksanan pendaftarannya pada 31 Mei hingga 21 Juni 2021 ini, targetnya di tahun anggaran 2021 sudah rampung,” tandasnya. [nas]

perbaikan data agar lebih Valid.

Dicontohkan data stunting misalnya, antara data PKK, data Dinkes dan data KBPP semuanya tidak sama. Tentu hal ini sangat sulit untuk dipakai.

Ketua AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim menyatakan siap membantu dan mendukung program Pemkab Gresik untuk kebaikan seluruh masyarakat Gresik.

“Kami siap membantu dan mendukung, kami akan manut untuk melaksanakan program Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Kami mohon selalu diingatkan dan diarahkan apabila dalam melaksanakan tugas sebagai kepala Desa. Kami akan selalu manut apa yang sudah menjadi kebijakan program Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap Nurul Yatim. [eri]

Pemkab Malang Dapat Kuota Ribuan Tenaga Baru PPPK Kabupaten Malang, Bhirawa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia (RI) membuka lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sehingga dengan lowongan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diberi kuota sebanyak 2.081 orang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Rabu (19/5), kepada wartawan mengatakan, PPPK rencananya akan di gelar KemenPAN RB pada tahun 2021 ini. Sehingga dengan kesempatan itu, Pemkab Malang mendapatkan kuota sebanyak 2.081 orang calon pegawai.

“Dari jumlah tersebut, hanya diperuntukkan bagi PPPK, dan tidak untuk CPNS,” ungkapnya. Ditegaskan, kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tentunya harus kita laksanakan.

Meski, jika bicara tentang kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan teoritis sebetulnya masih kurang. Sedangkan pemberian kuota yang mencapai 2.081 orang itu, sudah berdasarkan Keputusan MenPAN RB Nomor 809 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Pemkab Malang Tahun Anggaran 2021.

Sehingga dengan keputusan MenPAN RB tersebut, maka Pemkab Malang men-

dapatkan alokasi formasi sebanyak 2.081 PPPK untuk tenaga guru.

“Karena itu kewenangan dari Pemerintah Pusat, maka kita terima dan kita laksanakan. Padahal pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 2.600 orang. Sehingga dengan ketetapan kuota sebanyak itu, secara otomatis tetap kita jalankan,” jelas Nurman.

Meski masih jauh formasi PPPK yang kita ajukan, lanjut dia, maka Pemkab Malang akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional (Kanreg) II, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Pemprov Jatim) untuk menentukan penetapan pelaksanaan secara teknisnya. Sehingga dengan adanya penetapan jumlah kuota PPPK yang diberikan kepada Pemkab Malang, tetap akan kita terima dan kita laksanakan sesuai dengan aturan.

“Untuk itu dengan alokasi formasi tersebut, maka pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Malang, agar PPPK dapat dimanfaatkan secara maksimal mungkin,” ujar dia.

Dan Nurman berharap agar lowongan PPPK ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan mendaftarkan diri. Sedangkan untuk teknis pendaftarannya masih menunggu Pemerintah Pusat. Dan pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada 30 Mei-13 Juni 2021. [cyn]

LEGISLATIF

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Halaman 3

Pemkab Petakan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo sudah melakukan pemetaan jabatan administrasi struktural yang rencananya nanti akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Sebagaimana perintah dari Presiden Joko Widodo.

Bahkan pemetaan yang dilakukan antara Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah dikirimkan kepada pihak Pemprov Jawa Timur.

“Hampir di semua OPD ada pengalihan jabatan ini. Tetapi saya lupa rinciannya,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemkab Si-

doarjo, Arif Mulyono SSTP MHP, Rabu (19/5) kemarin.

Menurut Arif, sebagaimana surat Mendagri kepada Menpan RB, ada jabatan struktural yang masih dipertahankan, namun juga ada jabatan yang tidak dipertahankan.

Yang dipertahankan tetap struktural diantaranya, di Bagian pengadaan, di wilayah kelurahan, di RSUD dan UPT. Selebih itu, tidak dipertahankan. Jabatan yang akan dialihkan ke jabatan fungsional ini adalah yang diduduki oleh para pejabat struktural eselon IV. “Bola sudah kita lempar ke Pusat.

Kami tinggal menunggu saja,” ujar-

nya. Dalam masa menunggu ini, diakui Arif, ada kebimbangan yang ia nyakin juga dirasakan semua daerah.

Diantaranya, sampai saat ini masih belum ada Juknis uraian pekerjaan untuk jabatan fungsional ini. Lainnya, Juknis yang mengatur soal tunjangan pada jabatan fungsional itu.

“Dua point ini masih belum ada.

Sehingga kami masih bimbang.

Padahal dalam surat, akhir Juni 2021 sudah harus ada pelantikan,” komentarnya.

Karena masih belum jelasnya 2 point tersebut, menurut Arif, pihaknya tidak akan memaksakan diri. Sebab,

dalam perjalanan nantinya pasti akan menghadapi masalah.

“Kita tidak akan memaksakan diri,” lanjutnya. Pada Bulan Juni nanti, pihaknya akan mengundang perwakilan OPD yang ada di Pemkab Sidoarjo untuk mengikuti pertemuan sosialisasi terkait pengalihan jabatan ini. Supaya semua ASN semakin paham. Diakui selama ini mereka sudah mengikutinya di grup Medsos.

Pertemuan itu menurut Arif dianggap penting, sebab akan ada hal yang harus dipahami para ASN. Supaya tidak salah persepsi. Diantaranya, dengan jabatan fungsionl

jangan sampai nanti para ASN bekerja hanya sibuk dengan mengurusi angka kredit poinnya saja, supaya bisa naik pangkat. Sehingga tidak sempat mengurusi tanggung jawab pekerjaannya.

“Ini perlu dipahami. Ini penting,” kata Arif. Lainnya yang juga harus dipahami para ASN, lanjut Arif, jabatan fungsional ini masa pensiunnya tidak semuanya pada usia 60 tahun. Yang pensiun pada usia 60 tahun adalah jabatan fungsional utama. Jabatan fungsional dibawahnya masa pensiunnya tetap pada usia 58 tahun. [kus]

Arif Mulyono

Dua Nama Bupati dan Ketua DPW Disebut Potensial Jelang Muswil PPP Jatim PPP Jatim, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jatim, nama dua Bupati dan Ketua DPW saat ini masih terus menguat. Muswil PPP bakal digelar pada akhir Mei mendatang.

Sekda Syaifullah bersama tim asessemen dari unsur birokrasi, tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi saat menguji Sekretaris DPRD kemarin.

sawawi/bhirawa

Pemkab Gelar Uji Kompetensi bagi 26 Pejabat Eselon II Pemkab Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 26 pejabat yang terdiri dari asisten, staf ahli dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo mengikuti uji kompetensi (asesement) dalam rangka Seleksi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) selama 3 hari sejak 18-20 Mei 2021.

Tes seleksi digelar secara tertutup di ruang Kantor Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman mengatakan, asesement diadakan untuk memetakan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Selain itu, imbuh Fathor Rakhman untuk mengetahui kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama dengan jabatan yang dipangku.

“Ini mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Untuk itu penilaian kompetensi ini sangat penting dalam rangka peningkatan manajeman SDM para ASN,” jelas mantan Kadispendikbud Kabupaten Situbondo itu.

Fathor kembali menambahkan, di dalam PP RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, di isyaratkan bahwa pemetaan kompetensi cukup penting untuk melihat kesesuaian maupun kesiapan dari pejabat untuk duduk dijabatan tinggi pratama.

“Adapun tujuannya untuk memetakan kepemimpinan di Kabupaten situbondo sesuai dengan peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil,” beber Fathor.

Sedangkan untuk tahapan evaluasi yang dijalani, sebut Fathor, meliputi tes kompetensi dan pendalaman materi. Tes kompetensi itu sendiri meliputi kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural dan kompetensi manajerial.

Sedangkan tes pendalaman materi atau wawancara dilakukan satu per satu di depan panitia seleksi dan tim assessor. “Ya sebanyak 26 pejabat eselon dua itu mengikuti asesement selama dua hari,” pungkas mantan Staf Ahli Bupati Situbondo itu.

Sementara salah satu anggota seleksi Sofwan Hadi berharap kegiatan asesement selama 3 hari bisa berjalan dengan baik. Mantan Kadispendukcapil Kabupaten Situbondo itu menerangkan, ia akan memberikan pembelaran terbaik bagi semua peserta sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing – masing pejabat. [awi]

Dari sejumlah informasi yang beredar, nama Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Bupati Bangkalan RA Latief Imron dan Musyaffa Noer masih mendominasi rumor figur potensial di Muswil mendatang. “Hari ini tiga nama itu masih menguat,” kata sumber internal PPP, Rabu (19/5) kemarin.

Ketiga nama itu memang sudah sejak lama muncul seiring dengan mencuatnya rencana Muswil PPP Jatim.

Ketiganya dianggap mumpuni dan memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan PPP di Jawa Timur.

Nama Musyaffa Noer yang merupakan Ketua DPW PPP Jatim saat ini kabarnya masih didorong dan mendapat dukungan dari DPC untuk kembali memimpin PPP Jatim. Namun Musyaffa memang sudah dua kali menjadi Ketua DPW. Sementara dua nama bupati itu memang terus berseliweran dan dianggap mampu memimpin DPW PPP Jatim. Selain menjadi kepala daerah, keduanya dinilai dapat menjadi simbol kuat di Jawa Timur.

Mundjidah atau Bu Mun merupakan putri dari K Wahab Hasbullah. Sementara Ra Latif Imron merupakan cicit dari Syaikhona Kholil Bangkalan.

Sejumlah pandangan menyebut, Muswil PPP Jatim mendatang memang terbilang krusial. Apalagi, Jawa Timur termasuk lumbung suara PPP. Pada Pemilu sebelumnya, suara PPP dari Jawa Timur

dapat menjadi penopang suara nasional. Disamping itu, Gelaran Muswil PPP Jawa Timur akhirnya dapat dipastikan. Itu setelah DPP menyetujui usulan dari DPW PPP Jatim, yaitu Muswil bakal digelar pada 31 Mei hingga 1 Juni mendatang.

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Norhadi mengatakan surat balasan dari pengurus pusat memang sudah dikantongi. “Sudah ada balasan dari DPP, tanggalnya itu fix yang kemarin kita ajukan,” kata Norhadi saat dikonfirmasi dari Surabaya.

Terkait tanggal pelaksanaan, rencana Muswil beberapa kali diundur. Setidaknya rencana Muswil sudah berembus sejak awal Juli lalu.

Namun ternyata diundur lantaran berbagai pertimbangan. Setelah merumuskan tanggal dari rapat yang dilakukan DPW PPP Jatim barulah rencana Muswil diajukan kepada DPP. Pengajuan Muswil dari PPP Jatim secara resmi dikirimkan ke DPP beberapa waktu lalu untuk menyelenggarakan Muswil pada akhir Mei mendatang. Surat tersebut berupa pengajuan izin untuk menggelar Muswil.

Sebab, aturan terbaru memang mengharuskan seperti itu. Beda dari sebelumnya, Muswil cukup dengan surat pemberitahuan. Lantaran sudah mendapat kepastian tanggal pelaksanaan Muswil, PPP Jatim saat ini makin getol dan ngebut mempersiapkan segala hal untuk gelaran Muswil nantinya. [geh]

Pemkot Siapkan Penyusunan SOP Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Probolinggo, Bhirawa Sekda drg. Ninik Ira Wibawati Rabu (19/5) menuturkan, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintahan untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government.

Yaitu, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil

Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Sekda Ninik dalam acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, di Puri Manggala Bhakti.

“Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah

dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik,” ujar Ninik.

Ninik menuturkan momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan

strategi nasional pengembangan e-government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimikilinya.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang evaluasi dan pemantauan SPBE, maka pemerintah pusat akan melakukan penilaian evaluasi SPBE setiap tahun kepada pemerintah daerah guna mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan SPBE secara maksimal. [wap]

Bapemperda dan BK DPRD Gresik Study Banding DPRD Magetan Tidak ada waktu kosong bagi anggota DPRD, meski setelah hari raya Indul Fitri. Di hari pertama masuk langsung kebut kinerja, dengan melakukan study banding ke DPRD Magetan. Bertujuan untuk studi komparasi, terkait mekanisme usul ranperda hak inisiatif DPRD dan tata beracara BK. Kujungan study banding dipimpin Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim, dan Mujid Ridwan. Di tambah dari Bapemperda sebanyak 12 orang, dan badan kehormatan ( BK ) 5 orang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, bahwa kedatangan rombongan yang diterima Kabag Perundang undangan DPRD Kabupaten Magetan. Setiap daerah selalu memiliki perbedaan, dan standar masing masing dalam pengajuan Ranperda Inisitaif.

“Tujuan study banding adalah, terkait mekanisme usul rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hak inisiatif DPRD, dan tata beracara badan kehirmatan (BK). Untuk mencari pembanding sekaligus alternatif, terkait proses dan

rokim/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim. teknis pengajuan Ranpeda Inisiatif pengajuan Ranperda Inisitaif. MeDPRD serta tata beracara BK,” ujarnya. makai jasa konsultan tim ahli dari Sebelum ranperda di bahas, tugas perguruan tinggi swasta (PTS), serta dari kita mencari bahan materi di adanya public hearing komisi dan berbagai daerah yang sudah melapublic hearing personal. DPRD Gresik, kukanya. Dan berusaha mencari cara memakai jasa konsultan dari peryang paling efektif, tentu saja diseguruan tinggi negeri (PTN) dan hanya suaikan dengan kondisi yang ada. menggelar public hearing personal, Ditambahkan Ahmad Nurhamim, bukan komisi dan nanti akan di lalukan bahwa DPRD Magetan dalam proses kajian lagi. [kim.adv]

Study banding di DPRD Magetan.

rokim/bhirawa

OPINI

Kamis Legi, 20 Mei 2021

TAJUK

Bangkitkan Keguyuban PADA masa pandemi global, visi Boedi Oetomo, patut digelorakan sesama anak bangsa. Terutama memperkuat “ikatan” kebangsaan yang plural (bhinneka tunggal ika).

Bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, dan bahasa. Pergerakan Boedi Oetomo sesungguhnya aktifitas politik tingkat tinggi, namun tidak pragmatis. Sehingga mampu menarik kalangan “mapan” (priyayi, bangsawan Jawa), dan intelektual memajukan bangsa yang tertindas bangsa asing.

Boedi Oetomo, didirikan bukan sekadar menggali rasa nasionalisme. Karena sejak 200 tahun sebelumnya, rasa nasionalisme selalu berkobar, secara terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi. Digelorakan di surau-surau, dan masjid, sekaligus di-transformasi-kan sebagai kurikulum kalangan pengajaran pribumi. Namun nasionalisme (kebangsaan) seolah-olah kelelap penjajahan total. Spirit nasionalisme nyaris punah.

Hari pembentukan Boedi Oetomo (20 Mei) diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Selalu dilakukan seremonial kenegaraan. sebanyak 76 kali sejak kemerdekaan RI. Menjadi saat tepat me-reorientasi makna kebangkitan nasional, karena banyak elit (pusat dan daerah) terjebak politik pragmatis. Partisan pula, hanya berebut sengit kekuasaan pemerintahan. Berujung pada nafsu kapitalisasi kekayaan negara. Perilaku ke-negarawan-an nyaris punah.

Begitu pula bersaing rebutan kekuasaan melalui pemilu (dan pilkada) sering melupakan asas ke-gotongroyong-an pesaudaraan sesama bangsa. Menyebabkan keterbelahan sosial secara diametral. Ironisnya, suasana perpecahan bagai “dipelihara.” Terbukti, beberapa tokoh masih terlibat posting penistaan, dan ujaran kebencian di media sosial (medsos).

Politik pragmatis (dan partisan) bertentangan dengan visi Boedi Oetomo. Seperti ditulis RM Suwardi Suryaningrat (bagian public relations), “Een voor Allen maar Ook Allen voor Een” (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu). Visi politik kebangsaan Boedi Oetomo di-propaganda-kan oleh Suwardi Suryaningrat, dan diadopsi ke dalam konstitusi Negara Kesatuan RI (NKRI). Antara lain, pembukaan UUD alenia pertama, dan alenia ke-empat.

RM Suwardi Suryaningrat, yang kelak dikenal sebagai Ki hajar Dewantara, menulis dalam surat kabar De Expres (yang dipimpin Douwes Dekker), menghujat pemerintah kolonial.

Terbitan De Expres 13 Juli 1913, ditulis, “Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pestapesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas… .”

Visi kebangsaan Boedi Oetomo bertumpu pada memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa. Seperti tercantum dalam alenia ke-empat UUD-RI. Visi dilaksanakan melalui tradisi kebersamaan, gotongroyong, yang dimiliki seluruh suku bangsa Indonesia. Di Minahasa, disebut Mapalus.

Suku Batak, juga memiliki tradisi Marsiadapari, yang dilakukan serentak di ladang untuk meringankan pekerjaan. Di Sulawesi Selatan juga biasa dilakukan Mappalette Bola, gotongroyong puluhan orang untuk memindahkan bangunan rumah.

Di Aceh juga terdapat tradisi Alang-tulung dalam kegiatan ekonomi (di kebun), dan kegiatan sosial bersama. Hal yang sama terdapat di Subang (Jawa Barat) disebut Sabilulungan. Ke-guyuban sosial menjadi perekat kebangsaan. Namun bisa jadi, suasana nasional (politik, maupun kesenjangan ekonomi) bisa mempengaruhi spirit kebangsaan. Bisa pasang, bisa pula surut.

“Dimana bumi dipijak disitu langit di junjung.” Begitu kata pepatah, menunjukkan penghormatan terhadap rasa “se-bangsa,” sekaligus ke-setia kawan-an nasional. Dimulai dari kecintaan terhadap kampung tempat tinggal, serta menjaga pranata sosial.

Namun spirit kebangsaan senantiasa memerlukan peng-geloraan, agar tak lekang oleh suasana politik sesaat. Karena kebangkitan kebangsaan (nasional) tak kenal kata akhir.

Keguyuban sosial nasional patut digelorakan. Lebih lagi pada masa pandemi, telah melanda seluruh propinsi. Menyebabkan aksesi perekonomian menyusut tajam. Wabah pandemi harus dihadapi bersama, dengan gotongroyong, seperti visi Boedi Oetomo. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Warning, Jatim Kemasukan 2 Mutasi Corona Baru LAGi-lagi, kasus mutasi Corona baru ditemukan di Indonesia.

Berita terbaru, mutasi baru virus corona ditemukan di Jawa Timur.

Penularan varian virus corona hasil mutasi tersebut terdeteksi dalam pemeriksaan menggunakan metode PCR pada dua pekerja migran yang sedang menjalani karantina di fasilitas pemerintah.

Identifikasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi kasus baru penularan virus corona penyebab Covid-19 varian B117 asal Inggris dan varian B1351 asal Afrika Selatan.

Keduanya sama-sama membawa variant of concern (VOC) yang diwaspadai dunia. Penularan dua varian virus corona hasil mutasi tersebut ditemukan pada pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Indonesia. Jumlah kasus penularan virus corona varian B117 seluruhnya 14 kasus dan jumlah kasus penularan virus corona varian B1351 seluruhnya dua kasus.

Merujuk dari hasil genome sequencing dari ITD Unair, kedua kasus varian baru Corona menambah deretan kasus penularan covid-19. Adapun total tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditemukan positif Corona setiba di Jatim sebanyak 78 kasus. Sebanyak 76 di antaranya, saat diperiksa, sampelnya masih varian lama.

Sedangkan 2 PMI, saat sampelnya di-sequencing, menunjukkan varian baru. Sedangkan, merujuk Data Pemprov Jatim, kasus Covid-19 di wilayah setempat bertambah 202 orang per Senin (17/5/2021) sehingga kumulatif ada 151.450 orang. Pasien sembuh bertambah 279 orang sehingga kumulatif 138.809 orang.

Pasien meninggal bertambah 27 orang sehingga kumulatif 110.97 orang. Kasus aktif di wilayah dengan 38 kabupaten/kota ini sebanyak 1.544 orang, (Surabaya-Bisnis.com, 18/5/2021).

Melihat potensi penyebaran, penularan dan peningkatan angka kasus Covid-19 di Jatim, maka sudah saatnya para kepala daerah mengambil langkah antisipasi lebih awal dengan memperbanyak pemeriksaan untuk mendeteksi penularan varian baru virus corona serta mengingatkan warga untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona.

Konkretnya dengan melakukan testing secara masif. Selain itu, masyarakat juga wajib tetap menjalankan protokol kesehatan 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Asri Kusuma Dewanti Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Masa Depan KPK dan Uji Formil Belakangan terakhir ini eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sedang dipertanyakan, bahkan KPK sedang mengalami krisis kepercayaan publik (public distrust). Hal tersebut dikarenakan merosotnya skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 yang dirilis Januari 2021, menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 27/100 jika dibandingkan pada tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara dan berada di skor 40/100.

K

inerja KPK semakin dipertanyakan tatkala KPK untuk pertama kali menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap aktor yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yakni Sjamsul Nursalim dan Istrinya. Perlu diketahui dalam kasus BLBI negara ditaksir mengalami kerugian 4,5 Triliun. Banyak ahli yang mempertanyakan legal reasoning terbitnya SP3.

Bahkan di tengah merosotnya peringkat Indeks Persepsi Korupsi dan kinerja KPK yang tidak menentu arahnya. Ada oknum penyidik Internal KPK yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai Sumatera Utara bahkan dalam kasus ini diduga melibatkan salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tentu hal demikian semakin mempertebal ketidakpercayaan publik terhadap kinerja KPK dalam upaya memberantas korupsi. Rasanya akan menjadi sia-sia jika ingin membersihkan kotoran namun alat sapunya telah kotor.

Nasib KPK Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK), ada beberapa substansi yang dinilai bermasalah di antaranya perubahan format kelembagaan dan kehadiran organ baru KPK. Pertama, KPK saat ini ditasbihkan sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Kedua, kini KPK mempunyai Dewan Pengawas yang wewenangnya adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang masuk dalam kategori pro justitia. Ketiga, perubahan status Pegawai KPK yang beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk poin ketiga, sekarang ini proses peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN sedang mendapat perhatian publik. Sebabnya ada beberapa penyidik senior yang akan tersingkir dari KPK karena tidak lulus tes ases-

M

EMBACA tulisan Agus Setiawan yang berjudul “Buku dan Keterpurukan Pendidikan” di harian ini (18/05) ada semacam keprihatinan melihat rendahnya minat baca orang Indonesia. Padahal menurutnya, dengan membaca dapat melatih seseorang berpikir kritis.

Meminjam bahasa Rocky Gerung, justru dengan berpikir kritis itulah dimungkinkan dapat memulihkan akal sehat publik.

Namun apa hendak dikata, bangsa Indonesia memang tergolong sebagai bangsa yang kurang suka membaca.

Keprihatinan Guru SMAN 1 Driyorejo, Gresik, itu bukan tanpa alasan.

Mulai dari minimnya akses terhadap ketersediaan buku terutama di daerahdaerah tertinggal, harga buku yang cenderung melangit, hingga mental daya tarik membaca yang kurang ditanamkan sejak di bangku sekolah.

Membaca adalah Jihad Membaca sesungguhnya jihad dengan aksara dan buku merupakan bahan pokok yang lebih utama dari sembako. Kita simak heroisme para ulama dahulu dalam mencari ilmu yang mungkin tidak akan dijumpai lagi pada masa kini dan masa yang akan datang.

Hanya dengan bantuan 26 huruf atau abjad, seluruh pengalaman bahkan angan-angan masa depan manusia dapat dituangkan ke dalam lembaranlembaran kertas yang kemudian dijilid.

Benda inilah yang disebut buku.

Para pendahulu yang juga disebut sebagai penyangga peradaban, rela mendedikasikan diri mereka demi mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya melalui buku yang mereka tulis dan koleksi. Ada dari mereka yang

Ada beberapa persoalan prosedural yang telah dilanggar oleh DPR bersama Pemerintah dalam pembentukan Revisi UU KPK di antaranya: pertama, UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas; Kedua, RUU KPK tidak disertai Naskah Akademik; Ketiga, proses Oleh : pembentukannya tidak Adam Setiawan, S.H., M.H. men yang dilakukan oleh sesuai dengan Asas-asas KPK bekerjasama denpembentukan peraturan gan Badan Kepegawaian perundang-undangan Negara. Dari 1351 pegawai KPK Pegawai yang memenuhi yang baik (beginselen van behoorlijke syarat sebanyak 1274 orang, ada sekitar wetgeving); Keempat, proses pembentukannya tidak partisipatif. Hal yang 75 orang yang tidak lulus.

Kritik mengarah pada proses asesmen dikemukakan tersebut kurang lebih tes wawasan kebangsaan yang dinilai menjadi dasar pemohon mengajukan tidak layak untuk ditanyakan kepada para uji formil Revisi UU KPK. Untuk menguji keabsahan prosepegawai KPK. Misalnya “apakah anda bersedia melepas jilbab”. Pertanyaan dural pembentukan undang-undang, seperti itu rasanya tidak pantas untuk telah tersedia mekanisme pengujian ditanyakan karena berpotensi melanggar formil (procedural review) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hak-hak yang telah dijamin UUD. Selain itu ketentuan mengenai penga- sebagaimana disebutkan dalam Undanglihan status Pegawai KPK diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang UU KPK jo PP Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Notentang Pengalihan Pegawai Komisi mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Konstitusi. Untuk batasan waktu permomenjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara honan pengujian formil dalam waktu 45 dan Peraturan Komisi Pemberantasan (empat puluh lima) hari.

Dalam konteks pengujian formil Tindak Pidana Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Revisi UU KPK, Mahkamah KonstiPegawai Komisi Pemberantasan Ko- tusi melalui Putusannya menyebutkan rupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil kriteria untuk menilai konstitusionNegara. Jika ditinjau secara yuridis no- alitas suatu undang-undang dari segi menklatur dari pengaturan tersebut formilnya adalah pertama, bentuk adalah Pengalihan Status menjadi ASN yang tepat (approriate form); kedua, bukan rekrutmen atau seleksi ASN institusi yang tepat (approriate instiKPK. Namun praktiknya pengalihan tution); ketiga prosedur yang tepat status tersebut layaknya seperti seleksi (appropriate procedure).

Dalam putusannya Mahkamah Konkarena menggunakan sistem gugur.

Akibat proses asesmen tersebut ada stitusi (MK) menilai proses pemstigma bahwa ada upaya pelemahan bentukannya telah sesuai ketentuan KPK secara sistematis dari dalam. prosedural yang berlaku. Misalnya Kendati proses pengalihan status MK berpendapat merujuk fakta-fakta ASN merupakan domain KPK, perlu yang disebutkan dalam persidangan ada langkah progresif yang dilakukan bahwa RUU KPK telah terdaftar dalam Presiden agar proses pengalihan status Prolegnas dan berulang kali terdaftar ASN diadakan secara objektif terhin- dalam Prolegnas Prioritas. Kemudian MK menilai bahwa tentang status RUU dar dari conflict of interest.

KPK dilakukan jauh sebelum prolegnas 2015-2019 karena tidak ada ketentuan Uji Formil Selain persoalan substansi ada per- yang mengatur mengenai batas waktu soalan prosedural dari pemberlakuan berapa lama RUU harus diselesaikan.

Sikap MK saat menilai tidak adanya Revisi UU KPK. Revisi UU KPK cukup menyita perhatian publik karena ketentuan yang mengatur batas waktu proses legislasi Revisi KPK dari tahap RUU harus diselesaikan, menunjukan ante legislative hingga post legislative MK tidak lagi progresif seperti sebehanya memakan waktu yang relatif lumnya. Hendaknya MK membuat singkat. DPR melalui rapat paripurna, tafsir tentang batas waktu berapa lama seluruh anggotanya sepakat dengan suatu RUU harus diselesaikan dengan suara bulat untuk merevisi UU KPK tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty) mengingat sebagai inisiatif DPR.

tugas pembentuk undang-undang yang merepresentasikan kepentingan rakyat harusnya diberikan batas waktu yang jelas, karena undang-undang khususnya UU KPK mempunyai dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pertimbangan MK yang mengatakan pembentuk UU KPK telah mengikuti syarat formil yaitu asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. MK menilai Baleg dan Panitia angket DPR telah melakukan prosedur yang tepat mulai Raker hingga penyerapan aspirasi dengan mengundang elemen masyarakat. Dalam hal ini MK alpa karena tidak mempertimbangkan situasi dampak dari terbitnya Revisi UU KPK. Dimana penolakan secara masif dari masyarakat melalui demonstrasi di berbagai daerah atas terbitnya Revisi UU KPK. Seyogianya MK menilai secara utuh makna keterbukaan dan partisipatif untuk menghasilkan produk hukum yang responsif, dengan melihat kondisi sosiologis yang ada di masyarakat, apakah masyarakat mengakui dan mendukung keputusan yang diambil oleh Pemerintah. Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan prioritas utama dalam membentuk suatu undang-undang yang baik sebagaimana dikemukan Eugen Ehrlich yang berpesan bahwa hendaknya undang-undang yang dibentuk memperhatikan apa yang hidup dan diimpikan oleh masyarakat.

Kendati Putusan MK menolak seluruh provsi Pemohon, namun Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan salah satu argumentasinya agar pembentuk undang dapat mengulang proses pembentukan undang-undang mengenai KPK dengan cara yang lebih baik dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional.

Adapun putusan MK yang menolak permohonan uji formil terhadap Revisi UU KPK, kita semua berharap besar terhadap political will pemerintah (di masa depan) untuk mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga yang independen dalam memberantas korupsi, tidak masuk rumpun kekuasaan manapun dan terbebas dari segela bentuk intervensi.

menolak jabatan sebagai tulisan. Bandingkan dengan Malaysia yang menteri karena harus memindahkan buku-buku penduduknya hanya karya dan koleksinya ke 1/10 Indonesia, indeks rumah dinas. Ada pula produktivitas bukunya yang akhirnya kehilangsudah mencapai 15 ribu, Jepang 60 ribu dan Inggris an penglihatan karena ketekunannya menelaah 110 ribu buku. buku dalam penerangan Pembanding lain, yang sangat terbatas. siswa di Amerika Serikat Oleh : Pertanyaannya, apakah diwajibkan membaca Ahmad Fatoni 32 judul buku satra per wajah para pemimpin masa kini masih tampak tahun. Siswa di Jepang 15 seperti para pendahulu judul, Brunei tujuh judul, yang sangat menggilai Singapura dan Malaysia buku? Atau, jangan-jangan hanya sibuk enam judul, Thailand lima judul, dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan siswa Indonesia nol judul buku.. selama memegang jabatan tertentu?

Nasib naas buku di negeri ini Buku senyatanya dapat dijadikan diperparah lagi oleh jumlah pengguna sebagai indikator kemajuan atau internet yang diperkirakan mencapai kemunduran peradaban sebuah bangsa. 82 juta orang, pemakai facebook 65 Dengan kata lain, tinggi rendahnya juta orang, dan penggandrung twitter kualitas peradaban sebuah bangsa 19,5 juta orang. Sementara pelanggan ditentukan oleh berapa banyak buku telepon seluler sebanyak 180 juta yang ditulis dan dibaca oleh bangsa itu. orang. Adapun pemilik TV sekitar 50 Ironisnya, seperti dilaporkan oleh juta rumah tangga. Kondisi tersebut, pihak penerbit, dalam setahun Indonesia diakui atau tidak, kian menumpulkan hanya menghasilkan sekitar 24,000 minat baca masyarakat Indonesia. judul buku dengan total cetak seitar 72 juta buku. Berbanding populasi Nasib Buku Sastra (Puisi) yang 240 juta, berarti satu buku dibaca Jika diurut menggunakan skala priempat orang. Padahal, menurut standar oritas, buku kumpulan puisi berada di ideal UNESCO, satu orang senyatanya nomor buncit dalam antrean penerbitan membaca tujuh judul buku per tahun. setelah novel dan kumpulan cerpen.

Bandingkan dengan Jepang yang Dalam perbincangan para penggiat warganya gemar membaca, sampai bisnis penerbitan buku, nasib malang tahun 80-an negeri berpenduduk 127 buku puisi terkait masalah untung juta jiwa itu sudah mencetak lebih dari rugi. Buku puisi, dari segi pemasaran, 1 triliyun buku. hampir dipastikan merugi.

Menurut Dirjen Pendidikan Dasar Sekadar contoh, karya-karya tahun Kemendikbud Hamid Muhammad, 90’an penyair sekelas Sitor Situmorang rendahnya indeks produktivitas buku masih bertumpuk-tumpuk dan terongmenjadi indikator bahwa masyarakat gok lesu di toko buku karena sudah Indonesia belum memiliki kegemaran berdiam selama belasan tahun lebih. Itu u n t u k b e r k a r y a d a l a m b e n t u k selevel Situmorang. Bagaimana halnya

penyair pendatang baru yang tetap ‘nekad’ menerbitkan buku puisi? Buku kumpulan puisi penyair baru, sangat boleh jadi, tidak kalah tragis nasibnya.

Begitulah gambaran skeptis soal daya serap buku puisi. Dengan jumlah penduduk yang katanya 240-an juta jiwa, pangsa pasar buku puisi barangkali cuma nol koma nol nol nol sekian persen. Lantas, biasanya, penerbitan buku puisi rata-rata cuma 1.000 eksemplar. Di mata penerbit yang bermazhab 3.000 eksemplar, angka 1.000 jelas jauh dari kata untung. “Jangan pernah mengharap keuntungan dari sebuah buku puisi. Kalau pun kami menerbitkannya, alasannya lebih kepada idealisme,” demikian ujar seorang sahabat penggelut sebuah penerbitan buku.

Dalam beberapa kasus, menurut pengakuan sebagian penyair, selain penerbitan bukunya tidak beranjak dari angka 1.000, royaltinya pun kadang dikonversi dalam bentuk buku.

Sehingga menjadi pemandangan biasa, penyair mengasong bukunya kemanamana untuk dijual sendiri.

Jenis buku apapun yang ditulis di dunia ini, tidak ada yang tidak membawa manfaat. Setiap buku akan memberi manfaat bila pembaca mampu menangkap makna dan hikmah di dalamnya. Jika seorang pembaca masih kesulitan menangkap makna dan hikmah dari suatu buku, berarti ia harus meningkatkan keterbukaan pikirannya. Hikmah dan makna sebuah buku tidak akan merasuk ke dalam pikiran yang tertutup. Justru buku yang tidak membawa manfaat adalah buku yang tidak dibaca.

Jihad Membaca Buku

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab UMM

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Mulai Hari Ini, Wali Kota Berkantor di Kelurahan Halaman 5

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi akan berkantor di kelurahan mulai hari ini, Kamis (20/5). Untuk hari pertama, orang nomor satu di lingkup Pemkot Surabaya ini bakal berkantor di Kelurahan Bubutan dan Krembangan Selatan.

Eri Cahyadi

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa rencana untuk berkantor di kelurahan ini lantaran keinginannya agar dapat mendengar langsung keluhan serta keinginan masyarakat.

Ia berharap, melalui masukan-masukan yang disampaikan oleh warga itu, pemkot tidak salah ketika akan mengambil sebuah kebijakan.

“Fainsyaallah mulai besok hari Kamis, saya ngantornya di kelurahan, gantian di kelurahan. Jadi kalau nanti ingin bertemu saya secara langsung, silahkan bertemu

saya langsung di kelurahan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Rabu (19/5).

Di samping itu, Wali Kota Eri juga berharap, warga di kelurahan sekitar dapat menyampaikan keluhan atau keinginannya tersebut. Bagi dia, tidak ada maksud lain untuk berkantor di kelurahan. Keinginannya ini hanya sebagai salah satu bentuk istiqamah dalam melayani warga Surabaya. “Karena jabatan yang kami punya itu akan kami per-

tanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah,” tutur dia.

Wali Kota Eri mengaku, rencana berkantor di kelurahan itu akan dilakukannya setiap hari. Tentunya kelurahan yang dituju akan dijadwalkan secara bergantian. Untuk hari Kamis, (20/5) mulai pukul 09.30 WIB, ia akan berkantor di Kelurahan Bubutan. Kemudian, pada pukul 13.30 WIB, ia berkantor di Kelurahan Krembangan Selatan.

“Setiap hari saya akan ada di Kelurahan. Karena saya ingin dengar betul bagaimana sebenarnya keluhan dan keinginan masyarakat. Karena kalau saya tidak mendengar sendiri, saya takut mengambil sebuah kebijakan yang salah,” tutur dia.

Sebab menurutnya, seorang pem-

impin itu mengemban sebuah tanggung jawab yang besar kepada rakyatnya. Bahkan, amanah yang diemban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Maka dari itu, melalui cara ini, Wali Kota Eri ingin setiap kebijakan yang akan diambilnya itu benar-benar stay on the track.

“Masyarakat yang ingin ketemu saya langsung silahkan, baik ingin mengeluhkan kinerjanya lurah, mengeluhkan kinerjanya camat, silahkan disampaikan. Nanti kita carikan solusi,” katanya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan, bahwa langkah yang diambilnya ini bukan bertujuan untuk mencari siapa yang salah dan benar. Tapi bagaimana mencarikan solusi setiap permasalahan yang

ada. “Fainsyaallah tidak ada yang salah dan benar di sini. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan kepentingan masyarakat,” terang dia.

Wali Kota Eri juga menyatakan, bahwa siapa saja yang dapat bekerja dan mengemban amanah melayani masyarakat, silahkan menjadi seorang pemimpin. Namun, hal itupun juga berlaku sebaliknya. Siapapun selama tidak bisa menjalankan amanah, maka silahkan keluar dari seorang pemimpin.

“Apakah itu saya pribadi, apakah itu lurah, apakah itu camat, ayo kita koreksi bersama-sama. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Karenanya ayo kita bekerjanya dengan hati, ayo yang menjadi solutif,” pungkasnya.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Grup Astra Dukung Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja Surabaya, Bhirawa Sebagai wujud nyata dukungan kepada pemerintah dalam mempercepat vaksinasi COVID-19, Grup Astra melalui PT Astra Otoparts Tbk (AOP) dan PT United Tractors Tbk (UT) turut serta dalam pelaksanaan Penyuntikan Perdana Vaksinasi Gotong Royong kepada karyawan yang ditinjau langsung secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Selasa (18/5).

Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto menjelaskan, Grup Astra menjadi salah satu dari 18 perusahaan yang ikut berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada vaksinasi Gotong Royong tahap awal ini.

Partisipasi Grup Astra dalam program Vaksinasi Gotong Royong sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan tujuan ketiga Kehidupan Sehat dan Sejahtera pada pilar sosial Sustainable Development Goals.

PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASI.[ma]

Kerja keras petugas PLN seperti inilah yang memberi kepercayaan pelanggan

Semarak Ramadan dan Idulfitri PLN

Lebih dari 20 Ribu Pelanggan Manfaatkan Promo Vaksinasi Covid-19 dari Group Astra untuk para pekerja

Selama Libur Lebaran, PJT I Perketat Prokes Delapan Lokasi Wisata di Jatim Surabaya, Bhirawa Masa libur lebaran banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur mengunjungi lokasi wisata. Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku pengelola delapan lokasi wisata waduk atau bendungan di Jawa Timur tetap melakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengoperasionalkan lokasi wisata.

Kepala Sub Divisi Air Bersih, Pengembangan dan Jasa Lain PJT I, Inni Dian Rohani menjelaskan, tidak semua lokasi wisata yang dikelola PJT I dibuka untuk umum. Dari delapan lokasi, tiga ditutup sementara menyesuaikan kebijakan pemkab, yakni Taman Wisata Wlingi dan Lodoyo di Blitar sejak 12-17 Mei 2021 dan Taman Wisata Bening di Madiun sejak 4-17 Mei 2021.

Kendati ditutup, pihak PJT I tetap melakukan perawatan lokasi wisata dan menyiagakan petugas di pos masuk lokasi wisata Wlingi dan Lodoyo serta Bening. “Giat personel ketiga taman wisata adalah merawat aset dan meminta putar balik pengunjung yang datang ke lokasi,” kata wanita berjilab itu saat dikonfirmasi, Rabu (19/5). [rac]

Surabaya, Bhirawa Program promo tambah daya listrik ‘Ramadan Peduli’ dan ‘Ramadan Berkah’ disambut baik oleh pelanggan. Hingga 16 Mei 2021, lebih dari 20 ribu pelanggan telah mendaftar untuk memanfaatkan promo tambah daya tersebut.

“Kami sangat senang animo pel-

anggan cukup tinggi untuk memanfaatkan program promo Ramadan Peduli dan Ramadan Berkah. Kami ingin mempermudah masyarakat untuk menggunakan listrik dan semakin produktif,” tutur Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi.

Melalui Ramadan Peduli, pelang-

gan rumah tangga daya 450 VA sampai dengan 7.700 VA dapat membeli produk Renewable Energy Certificate (REC) sebesar Rp 115.500,- yang ditujukan untuk mendukung pembangunan energi terbarukan sekaligus ikut serta dalam aksi sosial berupa pasang baru bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bonus tam-

3.927 Unit Rumah Program RTLH Direalisasikan 2021 Bojonegoro, Bhirawa Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau (Aladin) atap rumah, lantai dan dinding rumah hingga kini masih menjadi salah satu fokus kerja Pemkab Bojonegoro. Yang mana tahun 2021 ini, Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 78,540 milliar, untuk perbaikan 3.927 unit rumah.

Kabid Pertanahan, Pemakaman, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Cipta Karya Bojonegoro, Zamroni mengatakan, anggaran RTLH tahun

ini sebesar Rp. 78,540 milliar bersumber dari APBD 2021, untuk perbaikan 3.927 unit rumah atau program Aladin.

Adapun mereka yang akan menerima program Aladin atau RTLH yakni, warga miskin atau kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro. Dengan syarat memperoleh keterangan dari Kepala Desa setempat.

“Syarat mendapatkan RTLH berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Bojonegoro, diusulkan melalui Kepala Desa,” katanya, kemarin (19/5).

Terkait perbaikan RTLH sendiri di-

lakukan pada tiga titik. Yakni, atap rumah, lantai dan dinding rumah (Aladin).

Dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 20 juta untuk per kepala keluarga (KK). Di tahun 2021 untuk jumlah total RTLH akan dibedah dan dibangun telah mencapai 3.927 unit. Jumlah tersebut tersebar di 325 Desa pada 28 Kecamatan di Bojonegoro. “ Ada dua tipe RTLH atau rumah aladin, diantaranya bedah rumah dan membuat yang baru.

Tahun ini sudah mencapai 3.927 unit,” tambah Zamroni. [bas]

bahan, pelanggan akan mendapatkan harga spesial layanan tambah daya hingga 11.000 VA hanya dengan biaya sebesar Rp 202.100.

“Dalam program ini, kami mengajak pelanggan rumah tangga untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih demi masa depan yang lebih baik, untuk itu kami berikan penawaran bundling dengan membeli REC pelanggan akan ikut serta dalam pembangunan energi terbarukan dan aksi sosial, sekaligus mendapatkan penawaran spesial untuk menambah dayanya,” tutur Agung.

REC merupakan suatu sertifikat yang membuktikan bahwa konsumen menggunakan listrik yang berasal dari energi baru terbarukan. Pembelian REC dapat dilakukan melalui situs web https://layanan.pln.co.id/renewable-energycertificate. [ma]

LH Kini Miliki UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Probolinggo Sebagai salah satu dari tiga Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, UPTD Laboratorium Lingkungan memegang peranan penting dalam mengontrol dan pengujian kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Probolinggo.

Diinisiasi sejak awal tahun 2009, UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Probolinggo telah memegang dua sertifikasi penting antara lain dari KAN/Komite Akreditasi Nasional yang diraih pada tahun 2016 serta dari KLHK (Kementerian Lingkungan dan Kehutanan) Republik Indonesia pada tahun 2017 sebagai laboratorium penguji sekaligus sebagai laboratorium lingkungan.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Sri Wulandari, Rabu (19/5) mengatakan, UPTD Laboratorium Lingkungan selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan dalam uji sertifikasi, salah satunya adalah dengan terus memperbarui masa berlaku sertifikasi. “Kami sudah memperbarui lagi akreditasi dan alhamdulilah telah lolos, jadi pada tanggal 8 Maret tahun 2021 yang berlaku masa akreditasinya sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2025,” terang Ndari,

sapaan akrabnya.

Pada tahun 2020, UPTD Laboratorium Lingkungan telah melakukan pengambilan sampel dan pengujian pada 19 titik air di wilayah Kota Probolinggo. Sementara itu, pada tahun 2021 karena adanya refocusing anggaran dampak pandemi Covid-19, UPTD menargetkan 5 titik uji air dan 6 titik uji udara.

Keseluruhan data yang diperoleh, lanjut Ndari, untuk mendukung DLH dalam menentukan kebijakan terkait lingkungan hidup. “Data kita itu dipakai sebagai program kerjanya DLH, seperti dokumen untuk kegiatan proklimas (Program Kampung Iklim), untuk kegiatan adipura serta dokumen lingkungan hidup lainnya,” jelasnya Ndari.

Tidak hanya melayani kebutuhan pengambilan dan pengujian sampel air, tanah dan udara di Kota Probolinggo saja, cakupan permohonan pengujian dari pihak luar juga datang dari

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Hal tersebut dimungkinkan karena fasilitas UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Probolinggo adalah salah satu dari 90 fasilitas pengujian yang telah memiliki sertifikasi KLHK di wilayah timur Provinsi Jawa Timur. Beberapa diantaranya adalah pengelola kolam renang, tempat pemrosesan akhir dan pelanggan industri lainnya. Tercatat ada 20 pelanggan tetap untuk wilayah Probolinggo setiap bulannya.

UPTD Laboratorium Lingkungan yang terletak di Jalan Anggrek, dekat kawasan Taman Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Probolinggo ini juga memiliki beragam inovasi pada bidang edukasi lingkungan hidup antara lain Diksun Mama, Pakdesun dan Saungdeksun.

Diksun Mama adalah kependekan dari Detektif Kecil Sungai Memantau Bersama yakni program pembelajaran sistem pemantauan lingkungan menggunakan pengamatan biologi / bio assessment secara langsung bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Probolinggo.

Program yang telah berjalan sejak 7 tahun lalu itu, menargetkan siswa pelajar untuk berpartisipasi dalam pemantauan kualitas lingkungan khususnya sungai dengan metode dan bahan bahan yang mudah. Terakhir tahun 2020, sebanyak 30 peserta berpartisipasi mengikuti program ini.

Ada lagi Pakdesun, yakni Partisipasi Komunitas Difabel untuk Sungai, khusus bagi pelajar SMP dan SMA. Untuk memfasilitasi berbagai kegiatan tersebut juga telah dibangun Saung Deksun yang berada di wilayah Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan, menjadi semacam balai pertemuan yang bisa dimanfaatkan untuk sharing pembelajaran bersama.

UPTD Laboratorium Lingkungan yang dipimpin Sri Wulandari sejak akhir 2016 ini telah meraih berbagai capaian positif. Pada tahun 2020 mampu melampaui target PAD yang mencapai 180% atau sebesar Rp 44.468.800.

Kemudian menambah parameter pengujian dari 10 parameter menjadi 11 parameter dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Serta telah menjadi salah satu laboratorium lingkungan

wiwit agus pribadi/bhirawa

UPTD laboratorium lingkungan Kota Probolinggo.

teregistrasi KLHK yang memiliki kapabilitas dalam pengujian pada kasus pencemaran lingkungan hidup.

Kedepan, Sri Wulandari masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dikejar untuk memenuhi harapan pelanggan serta sertifikasi yang makin ketat. “Peningkatan kapasitas SDM, nah itu perlu ditingkatkan

mulai dari diklat. Karena otomatis kalau penambahan dari parameter temen-teman ini harus ada pelatihan, harus bersertifikasi juga,” ungkap Ndari yang berharap adanya peningkatan sarana prasarana peralatan laboratorium dan penambahan anggaran operasional penunjang laboratorium.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi,

Akomodir Calon Mahasiswa Baru Berprestasi, ITS B Surabaya, Bhirawa Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memberi kesempatan bagi siswa yang tak lolos SNMPTN ataupun UTBK-SBMPTN untuk mengikuti Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Seleksi Kemitraan, Mandiri dan Prestasi (SKMP) program sarjana dan sarjana terapan (vokasi).

Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang berprestasi.

Direktur Pendidikan ITS, Dr Eng Siti Machmudah dalam sosialisasi jalur SKMP secara Daring.

Menurut Direktur Pendidikan ITS, Dr Eng Siti Machmudah ST Meng, kini ITS bersiap membuka jalur terakhir yakni SKMP untuk memberi kesempatan pada para siswa yang masih memiliki nilai UTBK rendah atau gagal masuk ITS lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN. Mereka masih bisa masuk ITS melalui Program SKMP ini dengan cara mengikuti ujian tulis Tes Kemampuan Akademik (TKA) ITS yang dilakukan secara Daring atau tetap menggunakan nilai UTBK yang sudah didapat.

"Seleksi ini (SKMP, red) dapat diikuti siswa dari lulusan SMA, SMK, maupun MA dengan mengikuti seleksi UTBK atau TKA ITS, menyertakan nilai rapor, dan deskripsi diri serta portofolio untuk prodi tertentu,'' jelasnya, Rabu (19/5).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini jalur yang sebelumnya hanya SKM diperbarui dengan penambahan jalur prestasi menjadi SKMP untuk calon mahasiswa baru.

Jalur prestasi ini berguna untuk menjaring para siswa yang mempu-

nyai prestasi akademik dan nonakademik, baik tingkat internasional, nasional, dan provinsi.

Machmudah menyebut, prestasi yang didaftarkan bisa berupa olahraga, olimpiade sains, karya tulis ilmiah, seni, organisasi (ketua OSIS), dan hafidz dengan melampirkan sertifikat yang mendukung prestasinya.

"Prestasi yang diperoleh minimal harus didapatkan semasa masih di jenjang pendidikan SMA atau sederajatnya,'' ujar dia, Rabu (19/5).

Untuk jalur prestasi ini, Machmudah menambahkan, ITS siap mewadahi siswa berprestasi yang akan diakomodasi dengan keistimewaan khusus. Yaitu, mahasiswa khusus jalur prestasi ini hanya perlu membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa perlu mem-

bayar biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

"Sistem SKMP akan mewadahi dengan penuh agar mahasiswa dapat menuntut ilmu sesuai hasil yang telah diujikan. Kini ITS menyediakan 79 Program Studi (Prodi) dalam berbagai jenjang dengan penambahan dua prodi baru, yaitu Teknik Lepas Pantai dan Teknik Pangan.

Terdapat 16 Prodi Program Doktoral, 21 Prodi Program Magister, 34 Prodi Program Sarjana, serta delapan Prodi Program Vokasi dengan 39 departemen yang terbagi dalam tujuh fakultas siap menerima calon mahasiswa baru tahun ajaran 2021/2022,'' ujar dosen Teknik Kimia ini.

Terkait jalur Kemitraan dan Mandiri pada SKMP, Machmudah menjelaskan, oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Admisi ITS Dr Eng

Tak Memakan Tempat

BANGKU POJOK

Usung Konsep Space Saving Furniture untuk Sistem WFH dan SFH

wiwit agus pribadi/bhirawa

Gedung SDN Resongo IV, sudah rampung siap laksanakan PTM.

Gedung SDN Resongo IV Rampung dan Bisa Ditempati Probolinggo, Bhirawa Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Probolinggo terus dilakukan. Kini, Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat terus menambah lembaga atau sekolah yang menggelar PTM. Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, H Fathur Rozi, di tiap kecamatan ada 10 SD dan lima SMP/MTs yang menggelar PTM. Semuanya menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat. Jadi, setiap kecamatan sudah ada 15 lembaga yang menggelar PTM. Untuk kuota siswa tetap dibatasi 50%.

Rozi panggilan akrab Fathur Rozi, PTM mulai dilaksanakan di sebagian lembaga SDN/SMPN. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan PTM berjalan sesuai rencana dan menerapkan Prokes. Jika ada sekolah yang tak menjalankan Prokes, akan ditutup. Tujuannya, agar penyebaran Covid 19 tidak terjadi di klaster pendidikan. Saat awal dilaksanakan, PTM diikuti empat SD dan dua SMP/MTs di tiap kecamatan.

Evaluasi mingguan pun terus dilakukan. Hasilnya, Progres PTM berjalan dengan baik. Semua sekolah di 24 kecamatan menjalankan PTM dengan menerapkan Prokes ketat. Kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan tidak ditemukan. Sehingga jumlah lembaga yang menggelar PTM ditambah.

Rozi berharap, uji coba PTM terus berjalan dengan baik.

Sehingga tahun ajaran baru yang diperkirakan Juli mendatang sudah berjalan dengan normal. "Butuh dukungan dari semua lapisan, terutama untuk memutus peredaran Covid-19, utamanya tidak sampai terjadi di lingkungan pendidikan.

Kami terus evaluasi setiap pekan,'' tuturnya.

Asa siswa dan guru SDN Resongo IV, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, memiliki gedung baru dan layak benar - benar terwujud. Kini, gedung baru sudah rampung dibangun. Direncanakan, gedung anyar itu akan difungsikan mulai tahun ajaran baru 2021/2022. Kepala SDN Resongo IV, Sugianto mengatakan, pengerjaan pembangunan gedung SDN Resongo IV, rampung sejak awal Mei. Sejak saat itu tidak ada aktivitas pekerja. Namun, sejauh ini belum difungsikan.

"Alhamdulillah, pembangunan gedung sekolah sudah rampung. Ternyata lebih bagus dari bayangan. Lengkap, ada gedung ruang belajar, pagar, dan pintu gerbangnya,'' katanya.

Dengan adanya gedung baru ini, kata Sugianto, diharapkan menjadi penyemangat baru bagi siswa. Diharapkan gedung ini bisa difungsikan atau digunakan mulai tahun ajaran baru ini untuk PTM yang sudah lama didambakan. Namun, kepastiannya, masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan (Dispendik).

"Kami berharap gedung yang baru dibangun itu bisa digunakan mulai tahun ajaran baru ini. Supaya menjadi penyemangat baru bagi siswa-siswa dan guru di sana,'' ujarnya. [wap]

Surabaya, Bhirawa Mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) merancang meja berkonsep space saving furniture untuk Work From Home (WFH) dan Study From Home (SFH). Ide pembuatan rancangan produk bermula dari adanya imbauan pemerintah agar masyarakat menerapkan sistem WFH untuk mencegah terjadinya cluster baru Covid-19 di wilayah perkantoran. Namun agar tetap produktif meski bekerja di rumah.

Seperti dibuat Tim PT Jati Raras Wesi dengan produk Prasaja ini diperuntukkan bagi para pegawai yang melakukan WFH. Produk ini dilengkapi beragam fitur seperti rak buku, penyimpanan stationery, tempat tablet atau i-pad, handphone, dan stopkontak. Terdapat pijakan kaki di bagian bawah meja untuk mendukung kenyamanan pengguna. Tim ini beranggotakan Nabilah Alpha Maharani, Gusti Anandia Saylendra, Bryan Dave Reyhan Tjoanda, Elsha Ramadhanti Wahyuningtyas, dan M Shiddiq Ardikaputra yang merupakan mahasiswa Teknik Industri.

"Kami membuat rancangan produk furniture berupa meja kantor dengan mengusung konsep space saving, estetika dan multifungsi. Karena kami melihat rumah yang tidak terlalu besar menjadi persoalan sebagian masyarakat dalam membuat ruang kerjanya sendiri,'' ujar Perwakilan Anggota Tim PT Jati Raras Wesi, Nabilah Alpha Maharani.

Nabila menjelaskan, dalam memenuhi mata kuliah Kerja Praktik 1, pihaknya melakukan simulasi bisnis pemasaran dan berperan sebagai sebuah indus-

tri atau perusahaan yang menciptakan suatu produk bagi masyarakat.

"Jadi kami memulai dengan membuat perusahaan, melakukan market riset, merancang produk, promosi dan menjual ke masyarakat hingga membuat laporan keuangan,'' katanya.

PT Jati Raras Wesi juga memperhatikan unsur estetika dan ergonomis dalam merancang produk. Produk yang didesain buka tutup seperti lemari ini, tidak hanya berfungsi sebagai meja.

Saat selesai menggunakannya produk bisa ditutup menjadi sebuah rak penyimpanan sehingga tetap menjaga estetika ruangan di dalam rumah. Prasaja tidak memakan banyak tempat karena memiliki ukuran 115 x 115,4 x 150 cm ketika posisi terbuka dan 37 x 100 x 150 cm saat ditutup. Produk ini dibanderol dengan harga Rp2.990.671.

"Nama perusahaan diambil dari kata Sanskerta, jati yang berarti kayu jati, raras artinya nyaman, dan wesi berarti besi. Tidak hanya sekedar nama perusahaan, tetapi rancangan produk yang dibuat diharapkan juga kuat dan nyaman sehingga bisa digunakan untuk masyarakat nantinya,'' terangnya.

Sementara itu, Tim PT PAPELA membuat rancangan produk meja dengan konsep space saving furniture untuk para pelajar SD sampai SMP yang melakukan SFH bernama Peek-A-Boo Desk. Rancangan produk ini dibuat tim yang terdiri dari I Made Panca Bayu Tarsa Ragacca, I Gusti Ayu Galuh Candraningrum, Ni Putu Pradnya Widyasari, Patricia Sempang Liamata, dan Muhammad Firdaus Al Faaiz. [ina]

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Satgas Covid-19 Tingkat Sekolah B

Gus Ipul Pastikan PTM d Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, melakukan pengecekan ke sejumlah sekolah di Kota Pasuruan menjelang uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid 19 yang digelar Kamis (20/5) hari ini. Hasilnya, semua sekolah siap melaksanakan PTM. Uji coba PTM menanggapi keluhan orang tua yang ingin anaknya kembali ke sekolah.

"Tadi saya sudah mengecek ke semua sekolah di Kota Pasuruan. Hasilnya, persiapan PTM ini sudah matang semua. Besok itu, Insyallah bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional dan Pemkot Pasuruan akan melaksanakan uji coba PTM untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid 19,'' ujar Gus Ipulsapaan akrab wali kota, usai sidak, Rabu (19/5).

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini berharap, momentum Kebangkitan Nasional menjadi suntikan semangat sebagai tanda bangkitnya dunia pendidikan di Kota Pasuruan. Ini juga sekaligis sebagai ikhtiar bersama agar generasi bangsa bisa kembali sekolah. Tentu ada jaminan kesehatan mereka.

"Semuanya sudah siap. Guruguru juga sudah divaksin semua, termasuk tenaga pendidik lainnya.

Sekolahnya sudah disemprot dis-

infektan hingga protokol kesehatan secara ketat. Harapan kami, mudah-mudahan anak-anak aman saat PTM," kata gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, Pemkot Pasuruan juga sudah memberikan sosialisasi langsung ke siswa melalui orang tua. Siswa diberi penjelasan mekanisme mulai berangkat sekolah, saat berada di sekolah hingga pulang dari sekolah. Semuanya dijelaskan secara rinci.

Sekolah juga w Tim Satgas Co sekolah. Gugus ya yang bertang semua yang ada lai dari pencega anganan ketika siswa yang saki "Dalam pence Covid 19 di tingka iapkan segala ke pan protokol ke tempat cuci tanga

Salah satu tim PT Jati Raras Wesi menunjukkan rancangan produk Prasaja.

GALERI

SISWA

Rajin Ikuti Program Internasional, Pengajar BIPA UMM Diberi Gelar Duta Bahasa Indonesia Tidak hanya aktif di dunia pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tetapi juga aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Seperti yang dilakukan Sri Ayu Rahmadhani yang memperkenalkan Bahasa Indonesia. Ia mengenalkannya kepada penduduk Filipina dan Vietnam melalui Program Duta Bahasa Negara dua tahun belakangan.

Oleh: M Taufik, Kota Malang

m taufiq/bhirawa

Inilah cara Sri Ayu Rahmadani mengenalkan Bahasa Indonesia yang mengantarkannya menjadi Duta Bahasa Indonesia.

Program ini diusung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari berbagai universitas.

Rini sapaan akrabnya, bercerita dirinya telah menyukai pelajaran bahasa sejak Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun impian untuk belajar bahasa secara formal kandas karena

tidak disetujui orang tuanya.

Meskipun tidak bisa mengambil peminatan Bahasa ketika SMA dan kuliah, Rani tetap belajar Bahasa asing melalui lembaga non-formal dan kegiatan internasional di UMM. "Meskipun saya tidak bisa menempuh pendidikan formal untuk belajar berbagai bahasa, namun pendidikan non formal seperti Kursus Bahasa Asing (KBA), Belajar di Mandarin

Corner UMM, pelatihan dari badan bahasa Jakarta, dan juga belajar dari mahasiswa Vietnam di UMM. Semuanya sangat membatu saya memahami berbagai bahasa,'' ungkapnya.

Keaktifan Rini di BIPA UMM membuatnya terdorong untuk mengikuti program Duta Bahasa Negara. Setelah tiga kali ditolak, tetapi tahun 2019 Rani terpilih sebagai Duta Bahasa Negara di Filipina. Berbagai kisah menarik dialaminya selama mengajar bahasa Indonesia di Filipina.

"Saya datang di saat banyak gempa mengguncang Filipina. Setiap harinya selalu ada gempa dan skalanya sangat besar. Selain itu sangat berbahaya sekali bagi orang muslim untuk berkeliaran tanpa pengawalan, karena bisa

saja dikira teroris. Selain dua hal itu, saya sangat senang mengajar Bahasa Indonesia kepada masyarakat Filipina karena mereka sangat antusias,'' terangnya.

Setelah setahun di Filipina, tahun 2020 Rini kembali menjadi Duta Bahasa Negara namun di Vietnam. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Rini harus mengajar secara Daring karena pandemi. Pada awal mengajar, ia sangat kesulitan untuk menyampaikan materi.

Hal itu terjadi karena banyak masyarakat Vietnam tidak bisa berbahasa Inggris, sementara kemampuan bahasa Vietnam Rani masih dasar. Untuk menanggulangi kendala itu, dalam menjelaskan arti dari sebuah kata saya menggunakan gambar - gambar. [*]

rawa

& OLAHRAGA Buka Jalur SKMP

AYAAN 20 Mei 2021

Halaman 7

STIE Perbanas Bertransformasi Menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Unggul Wasiwitono ST MEng Sc, program ini merupakan dua jalur yang berbeda. Program Kemitraan hanya ditujukan untuk siswa utusan instansi mitra yang mempunyai nota kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ITS. Sedangkan Program Mandiri ditujukan bagi seluruh siswa dari masyarakat umum yang berminat masuk ITS. "Hanya berkas yang dilampirkan pada persyaratan tetap sama untuk kedua jalur masuk itu,'' jelas dosen Teknik Mesin ini.

Sementara itu, untuk prosedur pendaftaran SKMP, lanjut Unggul, keduanya bisa diakses melalui laman https://smits.its.ac.id/. Khusus untuk jalur Kemitraan, instansi kemitraan terkait wajib mengirimkan resume atau rekap calon peserta SKMP yang direkomendasikan ke-

pada Wakil Rektor I ITS melalui wr1@its.ac.id, serta surat tembusan kepada Kasubdit Admisi ITS melalui e-mail: kasubdit.admisi@its.ac.id.

"Untuk pendaftaran jalur SKMP akan dibuka mulai tanggal 9 Mei sampai 17 Juni 2021,'' jelasnya.

Jalur SKMP ini melewati penilaian dari nilai UTBK atau bisa juga dengan TKA ITS yang akan dilaksanakan secara daring. TKA sendiri adalah tes yang diadakan oleh ITS yang nilainya akan dipergunakan untuk penerimaan calon mahasiswa baru jalur SKMP ini.

"Peserta diharapkan menggunakan perangkat Laptop dengan sistem operasi Windows 10, Webcam, Software Zoom Meeting, dan kecepatan internet yang stabil di atas 5 Mbps,'' pungkasnya. [ina]

Surabaya, Bhirawa STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekoomi) Perbanas resmi bertransformasi menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Hasil ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126/E/O/2021 tanggal 9 April 2021 dari Kepala LLDIKTI Wilayah VII. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim, Rabu (19/5) kemarin, pada Hari Jumat (21/5) besok, akan dilakukan penyerahan secara simbolik salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126/E/O/2021 tanggal 9 April 2021 dari Kepala LLDIKTI Wilayah VII atau yang mewakili, kepada Pengurus Yayasan.

Pada kesempatan Halal bi Halal di kampus setempat, Halim menyampaikan moment Lebaran membawa berkah bagi pihaknya. Sebab, izin perubahan nama perguruan tinggi menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya telah diterima.

Di moment Halal bi Halal Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim sampaikan rasa syukur STIE Perbanas bertransformasi jadi Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

Selain itu, pihaknya berharap kondisi pandemi covid-19 dapat dilalui bersama - sama. Serta memberikan hikmah kepada semuanya serta jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan.

Sementara itu, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Dr Yudi Sutarso, mengajak civitas akademika untuk bersyukur karena status universitas sudah diterima. Apalagi ge-

dung baru di Jl Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya, sudah berdiri.

Kampus berkonsep Ramah Lingkungan dengan ketinggian 10 lantai ini akan dimanfaatkan untuk proses perkuliahan dengan sejumlah ruangan. Diantaranya Perpustakaan, Laboratorium, Ruang kelas, hingga Auditorium berbentuk teater.

"Mudah-mudahan semuanya yang diperoleh menjadi berkah bagi kita semua,'' tambahnya.

Pada kesempatan ini, Yudi turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Kegiatan ini menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memaafkan perlu dipelihara. Selaras dengan tema ceramah oleh Ustadz dr Agus Ali Fauzi tentang Hijrah Menuju Derajat yang lebih tinggi.

Halal bi Halal di Universitas Hayam Wuruk Perbanas diikuti oleh segenap civitas akademika mulai dari Pengurus Yayasan, Pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, hingga pegawai yang sudah purna tugas. [ina]

Dinkop Gelar Lomba Karya Tulis Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa Sidoarjo, Bhirawa Upaya menumbuh kembangkan dan meningkatkan kecintaan terhadap koperasi kepada generasi muda. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan lomba karya tulis Perkoperasian untuk tingkat SMA/ SMK dan Mahasiswa.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammadi Edi Kurniadi ST MM, tujuan lomba karya tulis untuk meningkatkan kreasi dan inovasi di bidang perkoperasian, khususnya kalangan muda. Tema lomba 'Pengembangan Koperasi di Kabupaten Sidoarjo' Sub Temanya ekonomi adalah optimalisasi peran koperasi sebagai badan usaha untuk peningkatan dan pemerataan perekono-

mian di Kabbupaten Sidoarjo. Transformasi koperasi menjadi badan usaha profesional guna mewujudkan koperasi yang berdaya saing.

Sedangkan untuk sub tema teknologi 'Implementasi dan Optimalisasi Teknologi Tepat Guna Sebagai Upaya Modernisasi Koperasi'. Sementara sub tema pendidikan 'Perbaikan Pola Pembinaan dan Pendidikan Perkoperasian untuk Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

"Bentuk dan jadwalnya pendaftaran, seleksi naskah, pengumuman 20 abstrak untuk SMA dan Mahasiswa terbaik, pengumpulan naskah fullpaper dan presentasi. Kegiatan Lomba Karya Tulis dilaksanakan mulai tanggal 28 April hingga 21 Juni 2021,'' katanya.

Jadi syarat peserta adalah individu (perorangan) dengan status pelajar tingkat SLTA aktif di sekolah/mahasiswa aktif, dan mengikuti proses seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Siswa peserta lomba adalah penduduk Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar aktif atau surat keterangan sekolah, kelas X, XI, XII pada saat kegiatan diadakan.

"Bagi peserta pelajar wajib didampingi pembimbing. Guru yang mengajar di sekolah yang sama. Begitu juga untuk tingkat mahasiswa. Peserta yang telah melakukan pendaftaran wajib melakukan konfirmasi kepada panitia dengan format LKT_Nama Pengirim_Judul Karya_Nama Institusi dikontak 081216373637,'' tandas Edi Kurniadi. [ach]

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Muhammad Edi Kurniadi

Telkomsel Scholarship Program With Ikatan Dinas Resmi Dibuka

hilmi husain/bhirawa

Kota Pasuruan, Mualif Arif saat mengecek ke SDN Kebonagung Kota Pasuruan, Rabu (19/5).

Bekerja Sama dengan Puskesmas

i Kota Pasuruan Matang

wajib membentuk ovid 19 tingkat tugas itu nantingung jawab atas a di sekolah. Muhan hingga penditemukan ada t. egahan, Satgas at sekolah menyeperluan peneraesehatan. Mulai an, handsanitizer,

alat pengukur suhu badan dan lain sebagainya. Itu harus dipastikan semuanya lengkap,'' urai Gus Ipul.

Sedangkan terkait penanganan, tambah Gus Ipul, Satgas tingkat sekolah harus sudah menjalin kerjasama dengan Puskesmas terdekat dari sekolah. Sehingga, saat terjadi apa - apa, penanganannya bisa cepat dan tidak sampai terlambat. Hal ini menjadi penekanan Satgas sekolah.

"Kami juga mengajak Bapak

Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil ikut mengawasi ujicoba PTM ini. Saya hanya berharap semuanya berjalan lancar dan baik. Saya juga meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk mensukseskan ujicoba PTM ini,'' tegas Gus Ipul.

Sebagai tahap awal, Pemkot Pasuruan hanya memberlakukan 30 persen dari total siswa yang ikut ujicoba PTM di sekolah. Sisanya, tetap mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). "Ini masih uji coba.

Apabila sudah diberlakukan secara resmi oleh kementrian secara serentak, mudah-mudahan kapasitas siswa yang masuk bisa lebih banyak,'' tambah Gus Ipul.

Terpisah, Kepala SDN Kebonagung, Hamidah mengaku sudah menyabut PTM tersebut. Terlebih terkait prokes ketat, sudah dilakukan sesuai intruksi Pemkot Pasuruan.

"Protokol kesehatannya sudah kami siapkan penuh. Mulai dari kebersihan kamar mandi dan kelas sudah diperhatikan, lengkap dengan segala kelengkapan di dalamnya. Kami ada 30 kelas, wastafel atau tempat cuci tangan kami siapkan 45 buah. Sudah ada handsanitizer, sabun dan tisunya. Insyallah kami siap sukseskan ujicoba PTM,'' kata Hamidah. [hil]

Surabaya, Bhirawa Bersama Telkom University, Telkomsel mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk program beasiswa Telkomsel dengan ikatan dinas (Telkomsel Scholarship Program with Ikatan Dinas) yang berlangsung selama periode pendaftaran 11 Mei hingga 7 Juni 2021.

Menurut Direktur Human Capital Management Telkomsel, R Muharam Perbawamukti, program beasiswa ini merupakan bentuk lanjutan dari kolaborasi yang dilakukan Telkomsel dengan Telkom University dalam menemukan, mendidik dan membangun para siswa lulusan terbaik di SMA-nya untuk menjadi bagian dari komunitas digital talent masa depan Indonesia yang berkualitas unggul, serta dapat memenuhi kebutuhan industri teknologi untuk mengakselerasi transformasi digital Bangsa Indonesia menjadi bangsa dengan kedaulatan dan kemandirian digital yang kuat.

"Program beasiswa ini merupakan wujud komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan perusahaan yang meliputi penguatan tiga aspek, yaitu technology, process, dan people. Program beasiswa ini merupakan upaya penguatan di aspek people, khususnya dalam mempersiapkan digital - talent masa depan Indonesia. Kami optimis program beasiswa ini dapat membuka lebih banyak peluang lahirnya talenta - talenta digital unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadirkan lebih banyak manfaat teknologi terdepan bagi seluruh lapisan masyarakat,'' terangnya, Rabu (19/5).

Muharam menambahkan, sedikitnya ada tiga program studi jenjang S1 yang disiapkan oleh Telkom University di dalam Program Beasiswa Telkomsel ini, di antaranya Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Desain Komunikasi Visual.

Adapun syarat untuk dapat

mengikuti program beasiswa adalah siswa tersebut harus menjadi lulusan terbaik di sekolahnya.

Bagi calon mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program beasiswa ini, nantinya akan melewati sejumlah tahap seleksi yang ketat sampai nantinya bisa terpilih sebagai penerima beasiswa. Proses seleksi yang dimaksud, dimulai dari seleksi administratif sebagai seleksi bagi para calon mahasiswa di tahap pertama, hingga tahap akhir berupa tahap seleksi yang akan dilakukan oleh Telkomsel dan Telkom University.

"Proses penyeleksian Program Beasiswa Telkomsel ini sangat ketat. Hanya mereka yang sangat tertarik dan ingin belajar lebih jauh di bidang teknologi, serta memiliki motivasi untuk membangun ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat terpilih. Kami memastikan hanya mereka yang benar - benar layak dan

ingin berkontribusi lebih bagi kemajuan Indonesia sebagai bangsa digital yang dapat menjadi bagian dari Telkomsel. Ke depannya, Telkomsel berencana mengajak institusi pendidikan lainnya untuk melanjutkan langkah inisiatif strategis ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya digital talent yang unggul dan berdaya saing global,'' jelas Muharam.

Bagi calon mahasiswa yang berminat mengikuti Telkomsel Scholarship Program with Ikatan Dinas di Telkom University, dapat mengakses informasi lebih lengkap dengan mengunjungi link tsp.smbbtelkom.ac.id, atau menghubungi Telkom University melalui email telkomscholarship@smbbtelkom.ac.id, telepon ke 0811-2025-200 atau 0811-2025-300, pesan WhatsApp di 0811-2233-9123, serta media sosial Instagram di @telkomuniversity. [riq]

SMAN 4 Sidoarjo Jadi Sub Kampus Politeknik Eloktronika Negeri Surabaya

Kepala SMAN 4 Sidoarjo Imam Jawahir

Sidoarjo, Bhirawa Setelah dilakukan kerjasama SMAN 4 Sidoarjo dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) pada 3 Mei 2021 lalu, bertujuan pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Antusias peminatnya cukup baik, terbukti sudah ada 32 pendaftar berminat menjadi calon mahasiswa Program PJJ D3 atau PJJ D4.

Menurut Kepala SMAN 4 Sidoarjo, DR Imam Jawahir MM MPd, kerjasama sudah diperkuat melalui nota kesepahaman antara kedua belah pihak tentang pengembangan PJJ, Nomor 2276/PL14/KS/2021 tertanggal 3 Mei 2021, tentang Pengembangan PJJ. "Dengan adanya Sub Kampus PENS di SMAN 4 Sidoarjo, dapat membantu Alumni SMAN 4 Sidoar-

jo melanjutkan kuliah jurusan Vokasi dengam biaya murah dan terjangkau. Termasuk warga Sidoarjo yang lain juga bisa meningkatkan SDM jurusan Vokasi di SMAN 4 Sidoarjo Sub Kampus PENS,'' jelas Imam Jawahir.

Tahun ajaran 2021/2022 Sub Kampus PENS SMAN 4 Sidoarjo menerima pendaftaran mahasiswa baru untuk jurusan Teknologi Informasi, Teknologi Telekomunikasi, pendaftar lulusan SMA/SMK/MA, untuk biaya kuliah sesuai dengan UKT, selain itu juga menerima calon mahasiswa penerima KIP/PIP. Untuk proses perkuliahannya dilaksanakan di SMAN 4 Sidoarjo dan PENS. "Jadi kerjasama kami selain pengembangan PJJ juga optimasi poten-

si sumber daya masing-masing pihak, guna menunjang proses pelajar mengajar dan peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutkan dalam melakukan inovasi, alih teknologi, peningkatan profesi bekerja dan kemandirian dalam wiraswasta,'' jelasnya.

Ruang lingkupnya meliputi pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM, kerjasama dalam PJJ pada Prodi D3 Teknik Informatikan dan PJJ pada Prodi D4 Telekomunikasi, dimana pihak pertama sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang menyelenggarakan PJJ dan pihak Kedua pusat PBJJ (Pusat Belajar Jarak Jauh) dan Sub Kampus pada Program Studi PJJ. Juga sebagai pengembangan Program Dual Track di sekolah kami sudah berjalan dengan baik. [ach]

Sukses Laksanakan Kejuaraan E-Sport, Pemkot Pasuruan Segera Gelar Tingkat Nasional Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan menggelar kejuaran e-sport lokal. Kejuaraan yang digelar sebagai upaya mencegah anak muda Kota Pasuruan agar tidak mudik mendukung program pemerintah terbilang sukses. Buktinya pesertanya membludak yang diikuti 225 tim. Suksesnya kejuaraan ini menumbuhkan semangat untuk menggelar olahraga elektronik tingkat nasional.

"Banyak anak muda hebat yang perlu diwadahi dan difasilitasi. Talenta milenial Kota Pasuruan ternyata luar biasa. Saya ingin menciptakan panggung semacam ini sebanyak mungkin.

Supaya prestasi para anak muda Kota Pasuruan semakin banyak.

Makanya ke depan, saya akan berjuang untuk membuat acara seperti ini lagi. Dan Isyaallah, Agustus saya akan membuat lomba e-sport tingkat nasional,'' ujar Wali Kota Pasuruan, H Saifullah

Yusuf, Rabu (19/5).

Gus Ipul menambahkan, acara positif seperti itu perlu banyak digelar sehingga anak-anak muda Kota Pasuruan semakin produktif.

Pihaknya, berkomitmen memberi banyak ruang dan tempat untuk mereka mengembangkan bakatnya.

"Lomba e-sport bukan hanya sekadar lomba biasa. Tapi sudah

menjadi bagian olahraga dan diakui oleh dunia,'' kata Gus Ipul.

Tak hanya kejuaraan e-sport, Pemkot Pasuruan juga menggelar lomba video pendek serta desain

poster dalam angka memfasilitasi anak-anak muda yang tidak mudik. Semua lomba berlangsung sukses dan sudah diumumkan para pemenang.

"Terdapat 255 tim yang ikut lomba e-sport kali ini. Adapun, untuk video pendek dan desain poster diikuti puluhan peserta,'' tambah Gus Ipul. [hil]

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, memberikan hadiah pada kejuaraan e-sport. Kejuaraan e-sport mencegah anak muda Kota Pasuruan untuk mudik sebagai upaya mendukung program pemerintah.

JATIM MEMBANGUN Kemenkumham Jatim Terapkan Access Card untuk Hindari Calo Kamis Legi, 20 Mei 2021

Halaman 8

Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim menggalakkan pembangunan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Itu dibuktikan dengan berbagai macam inovasi yang sudah ada.

istimewa

Sistem Acces Card mulai diuji cobakan di Kanwil Kemenkumham Jatim, Rabi (19/5).

Terbaru, Kanwil Kemenkumham Jatim menerapkan sistem Access Card bagi pelayanan publik yang ada. Yaitu mekanisme bagi pengguna layanan publik di Kanwil Kemenkumham Jatim yang harus mempunya Access Card agar bisa masuk dan mendapatkan layanan.

“Acces Card ini merupakan kebi-

jakan baru kami dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan. Sekaligus sebagai penyekat bagi oknum calo yang hendak masuk ke Kanwil Kemenkumham Jatim,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono, Rabu (19/5).

Krismono menjelaskan, kebija-

kan ini diuji cobakan pada Rabu (19/5). Nantinya Kanwil Kemenkumham menginstall smart door lock di pintu utama ruang pelayanan. Dan dapat diakses dengan menempelkan kartu berchip RFID. Yaitu kartu seperti tap e-money saat melintas di gerbang tol.

Masyarakat, sambung Krismono, nantinya diminta untuk mendaftar.

Selanjutnya akan diberi kartu chip RIFD untuk masuk di ruang pelayanan publik Kanwil Kemenkumham Jatim. Setelah mendapat pelayanan, kartu tersebut kemudian dikembalikan pada pegawai Kemenkumham Jatim. Pihaknya pun mengakui bany-

ak pengguna layanan yang masih bingung akan kebijakan baru ini.

“Mekanisme ini memang masih baru, tapi akan terus kami sosialisasikan sehingga masyarakat mengerti dan terbiasa,” ucapnya.

Krismono menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Karena tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang layanan. Hanya masyarakat yang sudah terdaftar dan pegawai saja.

“Ini sekaligus sebagai upaya kami dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” pungkasnya. [bed]

KELANA JATIM

Dinkes Batu Kordinasi dengan Kadin Siapkan Vaksinasi Gotong Royong Kota Batu,Bhirawa Program vaksinasi Gotong Royong diharapkan bisa dilaksanakan di perusahaan yang ada di Kota Wisata Batu. Untuk itu Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah berkordnasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang ada di kota ini.

Diketahui, pengelolaan vaksinasi gotong royong berada di bawah kementerian BUMN. “Karena itu untuk melaksanakan vaksinasi Gotong- Royong ini, perusahaan di Kota Batu bisa mendaftarkan diri ke Kadin Kota Batu,”ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, dr Susana Indahwati, Rabu (19/5).

Namun demikian program vaksinasi Gotong- Royong ini berbayar. Karena itu dalam pelaksanaannya bergantung pada kesanggupan dari badan usaha atau perusahaan. “Artinya pelaksanaan vaksinasi gotong- royong ini tidak memaksa,” tambah Susan.

Namun demikian Dinkes Batu akan terus berkoordinasi dengan Kadin Kota Batu. Nantinya Kadin Kota Batu bisa mendata mana saja badan usaha yang akan mengikutkan karyawanya dalam program vaksinasi ini.[nas]

Terbangkan Balon Udara, 17 Orang Diamankan Sat Reskrim Polres Madiun Kabupaten Madiun, Bhirawa Setidaknya 17 orang pelaku penerbangan balon udara di daerah Hutan Jatilawang, di Dusun Sirahnogo, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun di amankan Sat Reskrim Polres Madiun, Rabu (19/5).

Kapolres Madiun, AKBP R. Bagoes Wibisono melalui Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Ryan Wira Raja Pratama, menjelaskan, dari 17 orang tersebut ada kesesuaian wajah dengan video yang viral beredar di medsos. Selain 17 orang, 3 balon udara juga diamankan sebagai barang bukti. “ Kita telah mengamankan 17 orang, kaitannya dengan penerbangan balon udara tanpa awak yang diterbangkan dari wilayah hukum Polres Madiun, yaitu dari Kecamatan Dolopo, “ kata AKP Ryan Wira Raja Pratama, Rabu (19/5).

Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Madiun, kejadian pengamanan pelaku penerbangan balon udara itu, berawal dari anggota Sat Reskrim Polres Madiun yang melakukan penyelidikan terkait maraknya balon udara yang jatuh di area Kabupaten Madiun.

Selanjutnya, anggota mendapatkan informasi tentang adanya masyarakat yang telah menerbangkan balon udara di daerah Hutan Jatilawang, masuk Dusun Sirahnogo, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil penyelidikan petugas akhirnya berhasil mengamankan 17 orang yang diduga membuat dan menerbangkan balon udara pada Jum’at (14/5/2021) sekitar pukul 05.30 WIB. Petugas juga berhasil mengamankan barang buktinya. [dar]

Wali Kota Minta Segera Perbaiki Plengsengan Jebol Probolinggo, Bhirawa Menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait rusaknya plengsengan yang jebol di wilayah RT 5, RW 5 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin langsung meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Perkim setempat untuk mengecek kondisi sekaligus ketersediaan anggaran.

Rencananya, dalam bulan ini pengerjaan kerusakan plengsengan sepanjang kisaran 20 meter dengan tinggi sekitar 3 meter itu akan dimulai.

“Langsung nanti dari Bidang SDA (Dinas PUPR dan Perkim) akan memperbaiki plengsengan dan saluran airnya. Saluran air dari rumah warga tidak tembus keluar (plengsengan) sehingga airnya menggerus tanah sehingga jebol,” tutur Habib Hadi, usai melihat langsung kondisi plengsengan, Rabu (19/5).

Siang itu, wali kota tidak sendiri, ia didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setiorini Sayekti, Kepala Dinas PUPR dan Perkim Agus Hartadi, Camat Kanigaran Agus Rianto, Kabid SDA Asep S.Lelono dan Lurah Kanigaran Dwi Arianto.

Menurut Asep, plengsengan ini sudah dibangun sejak dua tahun lalu dan dilaporkan mengalami jebol sekitar awal tahun 2021. Ia membenarkan jika penyebab kerusakan plengsengan karena tergerus air pembuangan dari permukiman warga setempat.[wap]

sawawi/bhirawa

Supriyono SH MHum saat bersama peserta tes seleksi perangkat Desa/Kecamatan Jatibanteng menggelar audiensi dengan Wabup Situbondo di IR Pemkab Situbondo, Rabu (19/5).

Tudingan Gratifikasi Serta Kebocoran Soal Test

Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Ngadu ke Polres dan Pemkab Situbondo, Bhirawa Sejumlah peserta tes calon perangket desa yang tersebar di lima desa Kecamatan Jatibanteng dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Supriyono SH mendatangi Mapolres Situbondo, Rabu (19/5).

Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan adanya penyuapan atau gratifikasi dalam proses seleksi tersebut. Rombongan Supriyono SH yan semula diterima SPKT, lalu diarahkan menyampaikan pengaduan ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Situbondo.

Menurut Supriyono, SH sebagai Kuasa Hukum Muhli dan kawan kawan, ia menyampaikan pengaduan kepada Kapolres Situbondo cq Kasat Reskrim Polres Situbondo men-

genai adanya dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi yang mengacu pada pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa berdasarkan aturan hukum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Kami juga mengacu kepada PP RI Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Supriyono.

Tak cukup disitu, Supriyono SH bersama sejumlah peserta tes seleksi perangkat desa juga mengadukan dugaan temuan kunci jawaban soal ujian yang bocor ke Pemkab Situbondo. Dalam penyampaian pengaduan itu, rombongan di terima Wakil Bupati Hj Khoirani di IR Pemkab Situbondo. Ikut mendampingi Wabup Khoirani, diantaranya Camat Jatiban-

teng Wira Mukti.

Semua permasalahan dan temuan dugaan kecurangan dalam seleksi calon perangkat desa dikupas dalam audiensi kemarin.

Kata Supriyono, jika permintaan ulang tes seleksi disetujui Pemkab, dirinya tetap akan melanjutkan proses hukum di Mapolres Situbondo. Namun demikian, Supriyono mengaku berterimakasih kepada Wabup Khoirani yang telah meluangkan waktu untuk menerima dirinya bersama peserta tes di ruang IR Pemkab Situbondo.

“Apa yang disampaikan semua calon peserta itu ditanggapi oleh Ibu Wabup. Bagi kami dengan ditemukannya kunci jawaban itu patut dipertanyakan. Yang jelas ini tidak melaporkan siapa siapa, namun hanya

ada indikasi suap dan gratifikasi.

Salah satu buktinya ada kunci jawaban di baju salah satu calon peserta di Desa Patemon, yang kini sudah melarikan diri,” jelas Supriyono.

Di sisi lain, Wakil Bupati Situbondo Hj Khoirani menandaskan, jika memang betul ada kebocoran dalam seleksi calon perangkat desa maka aspirasi dari para calon perangkat desa yang meminta diadakan tes ulang maka patut diperhatikan.

“Namun untuk hasil akhir harus juga diterima. Saat ini saya akan musyawarah dengan Bupati, karena kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nanti hasilnya nunggu dari Bupati. Kalau menurut saya, ini belum ada keputusan dan keputusan tertinggi nanti dari Bupati,” pungkas Hj Khoirani. [awi]

Personel Korem 084/BJ Dibekali Kemampuan Pengamanan VVIP Surabaya, Bhirawa Personel jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ) mendapat pembekalan kemampuan pengamanan (PAM) VVIP. Pembekalan yang diberikan langsung oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 084/ BJ, Kolonel Inf Handoko ini dilakukan di Ruang Data Makorem 084/ Bhaskara Jaya, Rabu (19/5).

“Latihan ini sekaligus sebagai pembekalan prajurit dalam penyambutan tamu penting atau VVIP yang berkunjung di Jawa Timur. Yaitu seperti Presiden, Wakil Presiden dan Kepala Negara Asing,” kata Kolonel Inf Handoko.

Handoko menjelaskan, PAM VVIP ini merupakan salah satu realisasi program kerja Kodam V/Brawijaya TA 2021. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan prajurit di satuan jajaran Kodam V/Brawijaya. Sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan

istimewa

Rakok pembekalan kemampuan pengamanan VVIP yang dilakukan personel Korem 084/BJ beserta anggota Polri, Rabu (19/5).

yang handal dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP secara berhasil dan berdaya guna.

Dengan mengedepankan protokol kesehatan, sambung Handoko, pembekalan ini sangat penting dilaksanakan pada jajaran Kodam V/Brawijaya. Mengingat, wilayah Kodam V/

Brawijaya khususnya Jawa Timur sering dijadikan tempat penyelenggaraan even-even berskala nasional maupun internasional yang dihadiri Kepala Negara, Kepala Pemerintahan maupun tamu negara.

“Kepala Negara maupun unsur Pemerintahan ini sangat perlu pen-

gawalan dan pengamanan ketat. Sehingga pengamanan VVIP ini sudah menjadi protap bagi tamu-tamu negara maupun pejabat negara yang berkunjung di Jawa Timur,” tegasnya.

Ditambahkannya, pembekalan PAM VVIP ini dihadiri juga oleh unsur Polri di wilayah Surabaya dan sidoarjo. Sehingga kekompakan antara TNI-Polri dalam PAM VVIP ini tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan pengamanan maupun pengawalan.

Masih kata Handoko, pejabat negara maupun tamu negara ini merupakan simbol negara yang harus mendapat perlakuan pengamanan secara khusus. Sehingga petugas pengamanan VVIP dituntut setiap saat harus mampu melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap berbagai kegiatan VVIP dengan intensitas yang tinggi secara tertib, aman dan lancar.[bed]

Pemuda Lamongan, Kembali Mengabdi dan Berkontribusi Lamongan,Bhirawa Bupati Yuhronur Efendi (YES) mengapresiasi upaya Diaspora Muda Lamongan dalam menyalurkan kontribusinya demi kemajuan Lamongan.

Hal itu disampaikanya, Rabu (19/ 5) saat menerima audiensi organisasi pemuda Lamongan Diaspora Muda Lamongan, di Ruang Kerjanya,Rabu(19/5).

Selain menerima audiensi, Bupati YES juga menyerahkan secara langsung reward kepada tiga penulis terbaik dalam proyek nulis buku bareng (PNBB) jilid IV. Bertemakan Lamongan di Masa Pandemi, proyek ini merupakan proyek buku keempat

setelah buku Pemuda Rantau Lamongan (Pulang atau Mengabdi dari Jauh), buku Senarai Asa untuk Lamongan, dan Lamongan Discovery.

“Hasil karya anak-anak muda ini luar biasa, memandang Lamongan dari luar. Jadi ketika mereka melihat Lamongan dari luar Lamongan, maka akan banyak hal positif yang bisa dibawa kembali ke Lamongan, ditiru, bahkan dimodifikasi untuk kemajuan Lamongan,” ucap YES.

Kegiatan PNBB ini dalam rangka untuk mengakomodir pemuda perantau asli Lamongan yang memiliki gagasan dan ide-ide terkait pembangunan Kabupaten Lamongan.

Diungkapkan Ketua Diaspora Muda Lamongan Abdul Jalil, bahwa semua yang mereka lakukan adalah bentuk kontribusi sebagaimana jargon mereka yakni kembali mengabdi berkontribusi.

“Buku Lamongan Discovery ini mengungkapkan tidak hanya keluh kesah tapi potensi Lamongan yang ada baik dari segi pertanian, perikanan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kembalinya kita meski raga kita tidak

semuanya di Lamongan, tetapi kontribusi ide, gagasan, wawasan yang kita dapatkan di luar Lamongan kita sumbangsihkan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan,” terang Jalil.

Diaspora Muda Lamongan merupakan organisasi yang awalnya diperuntukkan untuk pemuda-pemudi Lamongan yang sedang melaksanakan studi di luar negeri, namun seiring berjalannya waktu ternyata banyak pemuda-pemudi Lamongan lainnya memiliki antusiasme yang besar untuk berkarya demi kemajuan Lamongan, sehingga nama Diaspora kemudian diubah menjadi Diasda (Media Aspirasi Pemuda) Lamongan.[Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memberikan reward kepada para pemuda Lamongan.

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Halaman 9

Satgas Covid-19 Sampang Gelar Rapid Tes Antigen Secara Acak Sampang,Bhirawa Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Sampang gelar rapid tes swap antigen di sejumlah titik rawan kerumunan dan tempat wisata di wilayah Kota Bahari.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) serta untuk mencegah adanya varian baru dari virus tersebut.

Kapolsek Sampang, Iptu Tomo mengatakan, bahwa gelaran itu dilakukan secara acak ditempat yang berpotensi terjadi kerumunan.

Bahkan gelaran itu akan terus dilakukan hingga nanti pada hari raya

ke-7 yakni lebaran ketupat.

“Kami bersama TNI dan Dinas Kesehatan Sampang serta instansi terkait melakukan tes rapid antigen hingga nanti lebaran ketupat,” ungkapnya, Rabu (19/5).

Lanjut Iptu Tomo menjelaskan, menurutnya pelaksanaan rapid tes antigen yang dilakukan secara acak kepada masyarakat sampang mau-

pun yang dari luar daerah.

Tentunya hal itu untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa pandemi Covid-19 masih ada dan mengancam kesehatan.

“Sehingga bisa menjaga dan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) yang berlaku,” jelasnya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi mengatakan, bahwa gelaran itu dilakukan untuk mengetahui penyebaran Covid-19 di kabupaten Sampang.

“Untuk mengetahui penyebaran

Covid-19 selama hari raya Idul Fitri hingga hari raya ke-7 (Ketupat), yang merupakan tradisi berkumpul keluarga,” tuturnya.

Agus juga menambahkan, bahwa selama gelaran tersebut dari 13 orang yang dipilih secara acak untuk mengikuti screning antigen hasilnya cukup memuaskan.

Sebab dari 13 orang yang mengikuti rapid antigen untuk diambil sample hasilnya negatif.

“Dengan hasil mengembirakan ini tentunya akan menjadi indikator bahwa masyarakat aman,” Pungkasnya. [Lis]

Proses pelaksanaan Rapid tes antigen oleh Satgas Covid-19 Sampang

Kodim-Polres-Satpol PP Perketat Opsgakplin Prokes Covid-19 Pasca Lebaran

Percantik Jembatan Sawunggaling

trie diana/bhirawa

Petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, setiap hari mempercantik Jembatan Sawunggaling Joyoboyo, Surabaya, dengan membersihkan lantai jembatan dan menyiram tanaman disekitar area, Rabu (19/5).

KELANA JATIM

Tim Gabungan Gelar Program KRYD dengan Penyekatan Kendaraan Situbondo, Bhirawa Jajaran personil tim gabungan mulai TNI/Polri/Dishub/Satpol PP dan Dinas Kesehatan berikut jajaran Puskesmas mulai melaksanakan program KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) sejak Selasa malam (18/5). Jajaran timgab tersebut mulai siaga pertama di pos penyekatan di Kecamatan Banyuglugur yang merupakan perbatasan Kabupaten Probolinggo-Kabupaten Situbondo mulai paska libur lebaran Idul Fitri 1442 H. Menurut Kompol Yatno Mardi, Kabag Ops Polres Situbondo, menjelaskan, pos KRYD Banyuglugur mulai melakukan penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke wilayah Situbondo. Selain itu, tim gabungan juga membagikan masker sekaligus mengajak masyarakat pengguna jalan raya untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Ini demi untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Yatno Mardi.

Masih kata Yatno Mardi, selaku pengendali KRYD ia meminta agar kegiatan rutin terus ditingkatkan dengan tujuan pengetatan masuknya atau kembalinya masyarakat yang lolos pada saat penyekatan. “Ya saat digelar operasi Ketupat Semeru juga dilakukan tes swab antigen. Ini murni untuk memastikan bebas Covid-19 sebelum masuk atau kembali ke wilayah Kabupaten Situbondo,” papar Yatno Mardi. [awi]

Anggota Persit dan Warga Vaksinasi Covid-19 di Makodim Tulungagung, Bhirawa Ratusan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0807 Tulungagung melakukan vaksinasi Covid-19 di Makodim 0807 Tulungagung, Rabu (19/5). Mereka melakukan suntikan vaksin covid-19 tersebut bersama purnawirawan TNI dan masyarakat umum.

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0807 Tulungagung, Mayor Inf Wahono, Rabu (19/5), mengungkapkan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Makodim 0807 Tulungagung merupakan program dari Kodam V Brawijaya.

“Pelaksanaannya di Makodim selama dua hari. Mulai Selasa (18/5) kemarin sampai sekarang Rabu (19/5),” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut dapat berjalan maksimal. Terlebih karena juga melibatkan masyarakat umum, utamanya lansia.

“Jadi tidak hanya KBT (keluarga besar TNI) saja seperti anggota Persit dan purnawirawan, tetapi juga masyarakat. Ini merupakan bentuk karya bakti TNI pada masyarakat,” paparnya.

Kaposkes Kodim 0807 Tulungagung, Letda Budiyono, mengatakan hal yang sama. Ia menyebut sararan dari vaksinasi Covid-19 yang vaksinnya didistribusikan oleh Kesdam V Brawijaya itu tidak hanya bagi anggota Persit dan purnawirawan TNI, tetapi juga masyarakat umum.

“Untuk masyakarat umum kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung terkait sasaran orangnya.

Dan kami bersyukur pelaksanaannya sejauh ini berjalan lancar,” ucapnya.

Letda Budiyono selanjutnya mengungkapkan target dari vaksinasi Covid-19 di Makodim 0807 Tulungagung sebanyak 700 orang. Pada hari pertama yang tervaksin sejumlah 242 orang.

Sedang pada hari kedua diharapkan sebanyak 300 orang. [wed]

Mojokerto. Bhirawa Munculnya kembali satu korban terpapar virus Covid- 19, yakni seorang ibu berusia 58 tahun warga Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, yang kini sedang dirawat di RSU.dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Pasca lebaran, Rabu (19/5).

Ditambah PPKM diperpanjang mulai 18 hingga 31 mei 2021. Mengharuskan TNI-Polri dan Satpol PP di Mojokerto Raya semakin memperketat pelaksanaan Operasi Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan (Opsgakplin Prokes) Covid-19.

Sebagaimana dilakukan oleh Tim Opsgakplin Prokes Covid-19 dipimpin Kasubag Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda MK Umam, S.E., selaku Perwira Pengendali.

Kegiatan diawali dengan pengecekan personel serta diikuti Serda M. Ilyas dari Kodim 0815/Mojokerto beserta tiga personel lainnya, personel Polresta dan Danru Satpol PP Kota Mojokerto, Nurhadi beserta lima anggota.

Selanjutnya aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Mojokerto terbagi dalam dua tim, melaksanakan operasi dalam bentuk patroli. Satu tim menuju wilayah Magersari melalui route Jalan Bhayangkara – Pasar Tanjung Anyar – Pasar Burung Empu Nala dan Jalan Raya By Pass Kota Mojokerto sedangkan tim lainnya menuju wilayah Prajurit Kulon dengan menggunakan dua unit kendaraan dari Polresta dan Satpol PP.

Dandim 0815. Mojokerto. Letkol inf. Dwi Mawan Sutanto SH.rabu 19/ 5/21. Antara lain mengatakan, Operasi Yustisi atau Opsgakplin Prokes Covid-19 merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Selain itu, yang mendasari Opsgakplin ini yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019.

Sementara di wilayah Kota Mojokerto, ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Mojokerto.

Sementara itu Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0815/Mojokerto Lettu Inf Akhmad Rifa’i, menambahkan, Operasi Yustisi atau Opsgakplin Prokes Covid-19 paska lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah kian diintensifkan di wilayah dengan tujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Mojokerto. [min]

Pengetatan Pasca Lebaran

Puluhan Kendaraan Digeledah Petugas di Perbatasan Jombang, Bhirawa Puluhan kendaraan roda 4 berbagai jenis yang hendak masuk Jombang dari arah Mojokerto, digeledah dan diperiksa petugas di Pos Check Point Perbatasan Mojoagung, Jombang, Selasa malam (18/05).

Pelaksanaan kegiatan operasi pengetatan itu melibatkan puluhan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Linmas, petugas kesehatan, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang.

Pemeriksaan tersebut merupakan pengetatan perjalanan bagi pengemudi kendaraan setelah pemberlakuan perpanjangan larangan mudik Lebaran Idulfitri 2021 yang berlangsung mulai tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

“Malam ini telah kita lakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di depan pos, jumlahnya sekitar 40 kendaraan,” kata Perwira Pengendali Check Pospam Mojoagung Rayon Timur, Iptu Rudi Sudarianto di lokasi.

Satu per satu kendaraan dari arah timur dihentikan petugas dan ditepikan. Selain memeriksa kelengkapan kendaraan serta surat keterangan bebas Covid-19 yang masih berlaku, petugas juga menggeledah isi ken-

daraan serta barang bawaanya.

Penggeledahan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya barang terlarang dan berbahaya yang masuk ke Kabupaten Jombang, seperti minuman keras (miras), bahan peledak petasan maupun Narkoba.

“Semua mobil kami periksa, termasuk mobil boks, dan kendaraan penumpang. Antisipasi kemungkinan adanya yang membawa Narkoba, petasan dan lainnya. Pemeriksaan seperti ini akan dilakukan terus menerus,” imbuhnya.

Selama masa pengetatan pasca Lebaran Idul Fitri 2021 tanggal 18 hingga 24 Mei 2021, transportasi umum sudah mulai dibuka. Para pengguna jasa transportasi umum wajib memenuhi dokumen yang disyaratkan.

Salah satunya yakni, surat bebas Covid-19 yang masih berlaku 1×24 jam dari masa pengambilan sampel.

Selain itu, para pelaku perjalanan tidak perlu lagi membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

“Kami lakukan penempelan stiker bebas Covid-19 pada kendaraan, tanda bahwa kendaraan tersebut sudah kami periksa surat keterangan Rapid Antigen Negatif Covid19,” tandas dia.

Sementara itu, Perwira Pengawas

istimewa

Petugas saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kendaraan roda 4 di Pos Check Poin Perbatasan Mojoagung, Jombang, Selasa malam (18/05).

Polres Jombang AKP Moch Mukid yang malam itu melakukan pengecekan menyatakan, selama pemeriksaan kendaraan, tidak ditemukan barang mencurigakan yang dibawa oleh para pelaku perjalanan.

“Banyak mobil boks yang kita hentikan di sini. Kita periksa, digeledah, semua masih aman. Tidak ditemukan kendaraan yang membawa petasan, Miras, maupun Narkoba,” terang AKP Moch Mukid.

Kasatresnarkoba Polres Jombang

tersebut menambahkan, sejumlah pengemudi juga telah membawa surat keterangan Rapid Antigen dengan hasil negatif Covid-19.

Namun, AKP Moch Mukid tetap berpesan dan mengingatkan kepada masyarakat agar melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Di masa pandemi ini harus tetap jaga kesehatan dengan selalu menjalankan Prokes agar terhindar dari Covid-19,” ucapnya. [rif]

Terus Bergerak, Istri Prajurit TNI dan Purnawirawan Divaksin Kesekian kalinya untuk melawan penyebaran Covid-19, Kodim 0812/ Lamongan terus menggelar kegiatan vaksinasi.

Dengan sasaran istri prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXVII Kodim 0812/Lamongan Rem 082/ CPYJ dan Istri Purnawirawan TNI. PJ. Pasipers Kodim 0812 Lamongan, Kapten Cku Yanto Budi selaku penanggungjawab mengungkapkan, setelah kemarin memberikan vaksin kepada Para anggota TNI dan Purnawirawan kini Vaksinasi Covid-19 diberikan pada ibu-ibu Persit dan istri purnawirawan.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh agar kuat melawan virus Covid-19,”ujarnya di di Aula Kadetsuwoko kodim 0812/Lamongan dengan,Rabu (19/5).

Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dilokasipun mengungkapkan jika kegiatan

vaksinasi yang di selenggarakan secara bergelombang ini diberikan kepada 310 peserta.Mereka merupakan para istri Purnawirawan dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVII dan sistimnya dibagi pergelombang.

Dengan pemberian vaksin ini, kata Dandim, imun tubuh para anggota persit dan istri Purnawirawan terjaga, serta memiliki daya tahan tubuh yang prima di tengah pandemi Covid-19.

“Kita juga mengedukasi masyarakat dilingkungan tempat tinggal masing-masing agar selalu menerapkan prokes dan pelaksanaan vaksin Covid-19 ini aman dan baik untuk melawan virus covid-19,” pungkasnya. [Aha/Yit]

Para istri prajurit dan purnawirawan saat jalani vaksin.

Alimun Hakim/Bhirawa

EKONOMI Pelaku Usaha Mikro Dibimbing Supaya Segera Go Online

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Halaman 10

Sidoarjo, Bhirawa Pelaku usaha mikro di Kab Sidoarjo dibimbing untuk terbiasa memasarkan produknya secara online. Ada 71 orang pelaku usaha mikro, yang dibimbing oleh BPSDMP Surabaya, mulai 18-19 Mei. Pelatihan tersebar di Kantor BPSDMP Surabaya dan di Kantor Pemkab Sidoarjo.

Pembelian produk secara online, saat ini banyak diminati masyarakat.

Menurut data dari BPSDMP Surabaya, pada tahun 2020 lalu, prospek pemasaran secara online dievaluasi sampai 9 kali lipat dari transaksi biasa pada tahun 2015 lalu.

“Ini potensi luar biasa bagi usaha mikro untuk bisa GO Online,” kata Kepala BPSDMP Surabaya, Eka Handayani, SE, MM, saat membuka pelatihan Digital Entrepreneurship

academy, Selasa (18/5) kemarin, di ruang Delta Graha Setda Sidoarjo.

Karena prospeknya yang positip, menurut Eka, kini sudah mulai banyak pelaku usaha mikro yang beralih dengan cara online. Alasannya, pasarnya dianggap lebih luas, bisa memangkas biaya operasional, kegiatan tidak harus ada di lokasi bisa dimana-mana dan pitensi pendapatan yang tidak terbatas. “Kami tahun 2021 ini kami menargetkan bisa

alikus/bhirawa

Pelaku usaha mikro di Sidoarjo diberikan praktik cara-cara memasarkan produk secara online.

memberi pelatihan sampai 22.000 orang peserta,” katanya.

Pelatihan digital entrepreneurship ini, menurut Eka, dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan, daya saing dan SDM masyarakat di bidang

teknologi informasi dan komunikasi.

Supaya SDM nya unggul di dalam era revolusi industri 4.0 saat ini.

Untuk kegiatan ini, BPSDMP Surabaya menggandeng kerjasama dengan Dinas Kominfo Kab Sidoar-

jo. Pelatihan digital entrepreneurship ini, diharapkan oleh Plt Kepala Dinas Kominfo Kab Sidoarjo, Sulistyanto ST MT, bisa memberikan banyak manfaat.

Diakuinya saat ini kecanggihan teknologi informasi telah masuk kedalam sendi kehidupan sosial masyarakat. Pelatihan digital bagi pelaku usaha mikro di Kab Sidoarjo, ia harapkan bisa membantu membangkitkan ekonomi masyarakat di dalam masa pandemi Covid -19 ini.

Menurutnya dengan digitalisasi, pelaku usaha mikro di Sidoarjo bisa mengembangkan usahanya. Sebab sisi positifnya, biaya operasiona lebih murah dan pasar lebih luas.

“Dengan cara digital, bisa kerja dimana saja. Semoga bisa melahirkan wirausaha dan pebisnis digital han-

dal dari Sidoarjo,” katanya.

Sub Koordinator Pengembangan SDM dari BPSDMP Surabaya, Bagus Winarko, S.Kom, MT, mengatakan di Kabupaten Sidoarjo banyak wirausaha yang berminat untuk mengikuti pelatihan gratis digital entrepreneurship academy itu.

Mereka yang menjadi peserta pelatihan ini, kata Bagus, diantaranya harus ber KTP Sidoarjo, sudah punya akun di Medsos. Mereka yang sudah punya usaha maupun maupun wirausaha pemula, juga bisa mengikuti pelatihan ini. “Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah pengembangan ekonomi bagi masyarakat sehingga tidak sampai ada yang menganggur. Dan kemiskinan bisa dikurangi,” ujarnya.[kus]

BURSA EKONOMI

Pengelola TWAW Bakal Perkarakan Lembaga Galang Donasi Pakan Monyet Malang, Bhirawa Sepinya pengunjung di Taman Wisata Air Wendit (TWAW) yang berlokasi di wilayah Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, telah berdampak pada satwa monyet yang selama ini sebagai penghuni taman wisata tersebut, yang kini diduga mengalami kelaparan. Sehingga dengan adanya kelaparan itu, maka monyet-monyet itu turun ke rumah warga di sekitar TWAW untuk mencari makan.

Namun dugaan satwa monyet di area TWAW kelaparan ini dibantah oleh salah satu Staf Pengelola Keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) TWAW Esterlina, Rabu (19/5). Kepada wartawan, ia menyatakan, tidak benar ada monyet di TWAW sampai kelaparan.

Karena meski tempat wisata ini sepi pengunjung, tapi untuk memberikan makan monyet sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Karena TWAW merupakan tempat wisata yang hingga kini masih sebagai aset Pemkab Malang.

“Bahkan meski ada Refocusing atau pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19, namun untuk anggaran makanan monyet di TWAW tidak ada pemotongan. Jadi tidak benar monyet penghuni TWAW mengalami kelaparan,” ujarnya.

Ester mengaku, memang jika dalam beberapa bulan terakhir ini atau selama Pandemi Covid-19, TWAW sepi pengunjung.

Meski sepi pengunjung tidak berpenagruh pada kebutuhan makan monyet-monyet tersebut. Sedangkan TWAW ini hingga saat ini dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang. Karena makanan monyet sudah dianggarkan oleh Pemkab Malang, maka keberadaan monyet di tawan wisata legenda ini tidak terjadi adanya kelaparan.

Lanjut dia makanan yang disiapkan setiap dua hari sekali yakni berupa pisang dan ketela. Bahkan, makanan juga sering mendapatkan sumbangan dari masyarakat. “Sehingga jika monyet-monyet itu dikatakan kelaparan tidak benar, mungkin monyet itu turun ke perkampungan karena suhu udara panas yang kini masuk pada musim kemarau. Tapi jika monyet itu kelaparan bisa dilihat dari kondisi tubuhnya kurus, dan tidak ganas pada orang. Namun sebaliknya monyet yang ada ini tidak kelihatan kurus,” ungkap Ester.[cyn]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5277 REK, Honda,Th. 2011, Putih, a/n. Sulistiani, Ds/Kec. Rejotangan – T.Agung No. 8035/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 2407 RBC, Honda, Th. 2016, Hitam Coklat, a/n. Ragillia Harnum Sari, Ds. Wates, Campurdarat – T.Agung No. 8036/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-4006-ED. An.Pebri Sudrajat, Ds Karang, Dsn Krajan RT 002/ 001, Kec Semanding, Kab Tuban No. 8037/IMB/BI-IV/2021

BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 5703 AAD, a/n Ahmad Cahyono, Ds Tlogorejo, Kec Kepohbaru Bjn No. 8038/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 2966 AAX, a/n Sari F, Ds Semanding, Kec Bjn No. 8039/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3288 DZ, a/n Ahmad Abdul K, Ds Balongcabe, Kec Kedungadem Bjn No. 8040/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 2443 AD,a/n Selvi Kurniasih, Ds Sumurejo, Kec Kepohbaru Bjn No. 8041/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4742 BY, a/n Agung Sudarto, Ds Margorejo, Kec Ngraho Bjn No. 8042/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5034 BC, a/n Sumini, Ds Suwaloh, Kec Balen Bjn No. 8043/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 1915 BH, a/n Arip Suryanto, Ds Bubulan, Kec Bubulan Bjn No. 8044/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6974 AAE, a/n Pratikno, Ds Grenjeng, Kec Purwosari Bjn No. 8045/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3101 DA, a/n Sukiswanto, Ds Jari, Kec Gondang Bjn No. 8046/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4442 CH, a/n Suhanto, Ds Soko, Kec Temayang Bjn No. 8047/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 2374 DC, a/n Titik Nurhayati, Ds Sukorejo, Kec Tambakrejo Bjn No. 8048/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5996 AR, a/n Sungkono, Ds Kayu Lemah, Kec Sumberrejo Bjn No. 8049/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4074 DO, a/n Supriyono, Ds Pasinan, Kec Baureno Bjn No. 8050/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5039 AT, a/n Siswaji, Ds Tambahrejo, Kec Kanor Bjn No. 8051/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 2401 DX, a/n Sukamto, Ds Pekuwon, Kec Sumberrejo Bjn No. 8052/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6016 AAL, a/n Subandi, Ds Kedungbondo, Kec Balen Bjn No. 8053/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4626 CB, a/n Hanto, Ds Kedungrejo, Kec Kedungadem Bjn No. 8054/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4738 AA, a/n Yunita, Ds Leran, Kec- Kalitidu Bjn No. 8055/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4117 CX, a/n Lilik M, Ds Banjarjo, Kec Bjn No. 8056/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6062 AAP, a/n Suratman, Ds Tlogo Agung, Kec Baureno Bjn No. 8057/IMB/BI-IV/2021

Penandatanganan perubahan RPJMD di Hotel Ijen Suites Rabu (19/5) kemarin.

Target RPJMD Berubah

Sutiaji Minta Tetap Kuatkan Pemulihan Ekonomi Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, saat memberikan arahan dalam kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2018-2023, di Ijen Suites Hotel and Convention, Rabu (19/05) kemarin meminta agar tetap dilakukan penguatan ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Malang yang tengah dalam proses perubahan, menjadikan Renstra, peranan Perangkat Daerah harus ikut menyesuaikan. “Bencana nasional pandemi Covid-19 menjadikan perlunya perubahan RPJMD tersebut dilakukan,” tutur Sutiaji.

Menurutnya Banyak kota kabupaten di Jawa Timur ini mengalami perubahan semua, karena RPJMD yang dulu 20182023, sekarang di tengah jalan ada

masalah pandemi. “Jadi capaian-capaiannya, indikator-indikatornya itu ada perubahan. Targetnya tentu juga ikut turun. Maka ketika RPJMD-nya berubah, Renstra nya-berubah,” ujar Sutiaji.

Ia mengungkapkan bahwa perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 terbatas pada perubahan target indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mengalami penurunan.

“Tadi ada enam indikator, yaitu Indeks Pembagunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, serta Angka Kemiskinan,” paparnya.

Dijelaskan dia IPM yang semula pada 2021 ditargetkan sebesar 83,00 saat ini targetnya turun menjadi 81,705. Kemudian Indeks Pendidikan tahun 2021 yang sebelumnya ditargetkan sebesar 0,82 berubah menjadi 0,77. Sedangkan pertumbuhan eko-

nomi pada awalnya dicanangkan mencapai 5,85% di tahun 2021, turun menjadi 5,806%. Dipaparkan juga, di tahun berikutnya, 2022 dan 2023, juga terjadi penurunan target dari yang telah ditetapkan semula.

Kendati terjadi penurunan target yang diakibatkan Pandemi Covid-19 tersebut, Walikota yang juga ustadz itu, tetap meminta kepada seluruh OPD untuk terus melakukan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan perlunya konsistensi pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. “Saat ini kan sudah masuk dalam recovery ekonomi semua. Jadi kegiatan-kegiatannya banyak mengarah ke sana,” tukasnya.

Seluruh kota dan kabupaten di In-

donesia, imbuhnya, sedang berjibaku dengan peningkatan ekonomi di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional tentu adalah akumulasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ini harus dikuatkan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan agar isi dokumen Renstra Perangkat Daerah pada tahun 20182023 semakin baik, lengkap, dan menjadi perwujudan dari kerja serta kinerja perangkat daerah.

“Penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah adalah suatu kesatuan dalam proses penyusunan RPJMD. Oleh karena itu, keselarasan antara rancangan Renstra perangkat daerah dengan rancangan perubahan RPJMD Kota Malang harus tetap terjaga,” ujar Dwi.[mut]

SSH Penuhi Kebahagiaan Konsumen Surabaya, Bhirawa PT Sharp Electronics Indonesia terus memenuhi kebutuhan konsumennya dengan menyemarakkan hari raya untuk menghadirkan keceriaan pada saat momen Lebaran. “Pada momen spesial ini, kami ingin memberikan keceriaan khusus kepada pelanggan setia kami melalui peluncuran program belanja terbaru, yaitu Sharp Share Happiness: Lebaran Ceria.

Kami ingin berbagi kebahagiaan dan keberkahan dan juga sebagai langkah untuk mengapresiasi konsumen setia kami,” kata Head of Marketig Communication PT Sharp Electronics Indonesia, Agus Soewadjie.

Agus menambahkan Sharp Share Happiness (SSH) sendiri merupakan program belanja terbaru oleh Sharp Indonesia sebagai langkah inovasi setelah keberhasilan program Sharp Lover’s Day (SLD) yang telah berjalan selama lebih dari tiga tahun. Program ini secara khusus digelar sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen setianya dengan menghadirkan berbagai hadiah utama dan juga hadiah langsung dengan total hadiah bernilai ratusan juta Rupiah.

Pada kesempatan ini Sharp Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai partner bisnis, termasuk E-Commerce dan toko online guna memberikan penawaran menarik untuk memiliki produk Sharp dengan harga spesial. “Perubahan nama ini merupakan upaya Sharp dalam meningkatkan layanan program, Kami ingin memberikan dampak yang lebih luas dan dalam lagi pengalaman berbelanja konsumen setia Sharp. Melalui program ini, kami tidak hanya akan memberikan kebahagiaan berupa beragam hadiah yang menarik, namun kami pun mengajak konsumen kami ikut untuk menyebarkan kebahagiaan melalui aksi sosial yang kami sematkan. Dimana Sharp Indonesia akan menyisihkan sebagian hasil kegiatan untuk disalurkan ke berbagai program CSR guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Agus.[riq]

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Optimalkan Dolomit untuk Pupuk Hingga Baterai 

DPRD Jatim Tolak Tidak Dimasukkannya BNPB ke Revisi UU 

Sambungan hal 1

komando penanganan kebencanaan tanpa menyebutkan nama badannya secara jelas.

Dalam sejarahnya pembentukan BNPB juga merupakan jawaban atas keberadaan lembaga kebencanaan sebelumnya yaitu Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) yang berada di bawah Wakil Presiden namun sifatnya ad hoc.

Sementara penanganan kebencanaan memerlukan koordinator yang kuat untuk mengkoordinir sejumlah kementerian dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan paska bencana secara cepat dan efektif.

Sebagai catatan, saat ini BNPB juga mengelola Dana Siap Pakai yang bisa dipergunakan untuk penanganan penanggulangan kebencanaan secara cepat tanpa harus menunggu persetujuan yang rumit dari berbagai komponen.

Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Jatim secara otomatis terhapus, Hikmah yang juga politisi PKB ini pun mengaku tidak ada kejelasan juga. “Nah, ini juga belum jelas,” terangnya.

Pasalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. “Kewenangan BPBD selama ini ada pada pemerintah daerah,” pungkasnya.

Wacana tersebut mencuat pasca Komisi VIII DPR RI bersikeras bahwa kelembagaan BNPB harus diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).

Hal yang mendasari perlunya penguatan nomenklatur kelembagaan BNPB dalam RUU PB, yakni Indonesia merupakan “supermarket” bencana alam. Ditambah menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana kesehatan atau non-fisik, BNPB seharusnya menjadi penting untuk mengoordinasikan kebijakan. [geh]

Pemkab Sidoarjo Luncurkan Layanan Kesehatan Gratis 

Ajak Pegawai Pemkot Jadi Orang Tua Asuh Anak MBR

Sambungan hal 1

“Itu yang sebetulnya hari ini sangat dibutuhkan, untuk menyiapkan konversi dari pupuk kimia ke organik,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/5).

Bahkan, menurut Khofifah, keberadaan dolomit menjadi kebutuhan dari banyak sektor pertanian, termasuk padi. Dari beberapa tren kebutuhan untuk menyiapkan beras organik, maka pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman padi, juga harus pupuk organik.

“Ini yang sedang kita komunikasikan termasuk adalah update teknologi untuk mobil berbasis batrai. Bahwa magnesium yang ada di dalam kandungan dolomit ini potensial untuk menjadi sumber batrei,” imbuhnya.

Baterai dengan menggunakan magnesium memiliki keunggulan untuk digunakan pada kendaraan listrik. Seperti lebih aman dari potensi meledak, harganya lebih rendah dan energinya lebih tinggi. Baterai untuk kendaraan listrik dengan bahan magnesium mulai banyak dikembangkan di Jepang.

Berbagai pemanfaatan dari dolomit ini menurut Khofifah menjadi penting untuk dikomunikasikan, dan dibangun sinergitas bersama. Karena bagi Indonesia, lanjut Khofifah, tidak hanya butuh ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan.

“Dan teman teman juga mengetahui, bahwa 16 Provinsi di Indonesia Timur, ini hampir 80 persen logistiknya disuplay oleh Jatim,” tambahnya.

Sementara itu, CEO PT. Polowijo Gosari, Deddy Harnoko Sucahyo mengaku senang dengan Pemerintah Provinsi Jatim, yang terus mengkampanyekan bagaimana menggunakan resources atau sumber daya yang dimiliki daerah sendiri.

“Jadi kami mempunyai cadangan magnesium yang cukup tinggi, dan mungkin sangat tinggi di Indonesia. Dan kami akan berupaya semaksimal mungkin ini bermanfaat untuk nusantara ini dan menjadikan material maju, khususnya untuk pertanian dan juga untuk industri,” ucapnya.

Bahkan, kata Deddy, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jatim, yang memiliki cadangan sumber daya alam yang luar biasa. Pihaknya mengaku akan terus mendukung apapun kebijakan Pemprov Jatim, khususnya memberdayakan sumber daya tersebut. [tam]

Sambungan hal 1

itu. Alhamdullilah sudah selesai,” jelas Subandi bersama Ketua Dewan Sidoarjo H. Usman.

Lebih lanjut Wabup menjelaskan bahwa skema yang dipakai dalam program layanan pengobatan gratis ini tetap mengacu pada rekomendasi yang diberikan oleh Pimpinan DPRD Sidoarjo pada pihaknya beberapa waktu lalu.

“Yakni manfaat ini akan diberikan pada semua warga yang sudah memiliki KTP Sidoarjo minimal 6 bulan sejak penerbitannya. Selain itu fasilitas layanan yang diberikan sesuai dengan standar kepesertaan BPJS kelas 3,” katanya.

Berikutnya, warga yang mendapatkan layanan ini secara otomatis langsung tercatat sebagai peserta BPJS kelas 3 dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kabupaten Sidoarjo 2021. Pun demikian bagi peserta mandiri yang tidak perlu lagi membayar iurannya karena sudah ditanggung Pemkab.

Begitu juga dengan warga Sidoarjo yang sebelumnya berstatus peserta BPJS non aktif karena memiliki tunggakan iuran, bisa memanfaatkan program layanan ini. Tunggakan mereka untuk sementara akan dibekukan oleh BPJS selama pembayaran iurannya masih menjadi tanggungan Pemkab.

Subandi berharap dengan program ini akan meningkatkan kualitas kesehatan warga Sidoarjo.

“Karena mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan beban biaya pengobatan untuk mendapatkan layanan perawatan medis,” harapnya. [ach]

Halaman 11

Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh pegawai Pemerintah Kota Surabaya menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang keluarganya tidak mampu atau masuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami tidak ingin ada anak Surabaya yang putus sekolah meski di tengah pandemi Covid19 yang mempengaruhi perekonomian warga,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (19/5).

Ajakan tersebut tertuang dalam surat resmi Wali Kota Surabaya bernomor 421/4075/436.7.1/2021.

Dalam surat tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Surabaya, dan berdampak pada segenap aspek kehidupan, khususnya ekonomi.

Keadaan ini telah berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan semakin banyak warga kehilangan pekerjaan ataupun pendapatannya berkurang. “Apabila pemerintah tidak segera hadir dalam keadaan ini, akan berpengaruh pada bidang pendidikan, dimana anak–anak akan kesulitan mengenyam pendidikan dikarenakan tidak adanya biaya,” kata Eri. Oleh karena itu, ia bermaksud ingin mengajak saudara bersama pegawai lainnya untuk turut hadir dalam menangani permasalahan kota tercinta, terutama masalah pendidikan sebagai orang tua asuh dengan menyalurkan rezeki yang dimiliki pada Program Beasiswa Pendidikan.

Menurutnya, program tersebut akan diperuntukkan kepada warga Kota Surabaya dari keluarga tidak mampu/ MBR pada jenjang SMP Swasta.

“Asumsinya masing–masing anak sebesar Rp125 ribu per bulan selama 3 tahun atau sampai dengan lulus. Jika bersedia untuk berpartisipasi, silahkan mengisi form kesediaan pada link: http://bit.ly/partisipasi-programbeasiswa-pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo memastikan surat imbauan itu sudah dikirim ke semua jajaran di lingkungan Pemkot Surabaya. Bahkan, pemkot juga sudah melakukan rapat koordinasi untuk mensukseskan acara ini.

“Pendaftaran untuk menjadi orang tua asuh dalam program ini paling lambat hari ini, 19 Mei 2021, dan sesuai rencana, besok (20/5), kita akan rakor lagi soal ini,” kata Supomo.

Ia memastikan bahwa orang tua asuh ini berbeda dengan program orang tua asuh yang sudah ada sebelumnya. Kali ini, dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga MBR, sedangkan program yang sebelumnya, dikhususkan bagi anak-anak eks lokalisasi.

“Jadi, sasarannya berbeda dengan program sebelumnya,” katanya. [ant]

Ribuan Nakes Ponkesdes di Jatim Belum Gajian 

Sambungan hal 1

dengan kemampuan APBN, APBD Jatim dan APBD kabupaten/kota.

“Ada ribuan tenaga kesehatan di Ponkesdes di Jatim yang belum menerima gajinya dari provinsi.

Padahal mereka ini terdepan dalam menangani masyarakat dalam hal kesehatan, terlebih saat ini sedang pandemi,” jelasnya.

Soal besaran gaji yang harus dibayar untuk tenaga kesehatan di ponkesdes tersebut, Dwi Hari Cahyono belum menyebutkan angka pastinya.

Politisi asal PKS ini mengatakan nasib tenaga kesehatan di ponkesdes tersebut sangat memprihatinkan.

“Disaat beberapa hari lalu semua merayakan idul fitri 1422 H dengan suka cita dimana semuanya menerima THR. Tapi para tenaga kesehatan ini sampai saat ini belum menerima gaji dari Propinsi,” jelas pria asal Malang ini.

Diungkapkan olehnya, seharusnya Pemprov Jatim memperhatikan nasib para tenaga ponkesdes tersebut. “Semua tahu kalau APBD Jatim saat ini sedang refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19.

Namun, untuk hak dari para tenaga kesehatan di ponkesdes yaitu gaji, tentunya jangan sampai ikut juga

di refocusing. Pemprov harus punya cara bagaimana nasib mereka diperhatikan. Jelas tak keren lah urusan hak orang kok direfocusing,” pungkasnya.

Sementara itu Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim membantah jika tenaga kesehatan yang ada di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) belum terima honor. Sebanyak 3.213 perawat Ponkesdes yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota telah menerima honor sebanyak Rp 1.550.000.

Menurut Kepala Dinkes Jatim, dr Herlin Ferliana, seluruh perawat di Ponkesdes telah menerima honor dan dipastikan tuntas meski dirapel empat kali mulai bulan Januari hingga April. “Baru kemarin terbayar hari raya kurang 2 hari itu clear semua. Memang mulai bulan Januari, Februari, Maret dan April baru terbayar kemarin. Insyaallah sudah terbayar semua sekarang,” katanya.

Kenapa tidak setiap bulan sekali diberikan?, dijelaskan Herlin ada beberapa kendala antara lain adanya perubahan-perubahan lantaran refocusing. “Nah, ini kan kemarin ada beberapa kali perubahan anggaran ditarik untuk pandemi. Sehingga akhirnya, dari dana itu sebenarnya sudah direncanakan berubah lagi,”

ulasnya.

Diakui Herlin, memang Ponkesdes sejak 10 tahun yang lalu pembayaran perawat lancar sebelum adanya refocusing. “Dulu itu lancar sebelum adanya refocusing seperti ini, sejak Desember sudah kita buat perencanaan. Lalu dimasukkan dalam dana bantuan keuangan.

Jadi dikirim ke Kabupaten dan Kabupaten yang bayar. Jadi uang itu diturunkan ke Kabupaten, dan Kabupaten yang bayar,” terangnya.

Ditanya ada berapa sumber anggaran untuk perawat di Ponkesdes, Herlin menyebut sumber anggaran ada dua, yakni dari Pemkab/Pemkot dan Provinsi. “Jadi, di Provinsi perawat terima Rp1,6 juta dan di Kabupaten diharapkan bisa membackup ada yang menambahi Rp1 juta, macam-macam ya, minimal 30 persen dari Provinsi,” paparnya.

Dengan demikian, Herlin mengklaim bahwa honor untuk perawat di Ponkesdes sudah clear dalam empat bulan terakhir. “Nanti sisanya akan ditata lagi. Memang ini kan berubah-rubah terus karena zamannya agak sulit. Kami sudah matur (komunikasi) ke Pak Sekda (Plh Sekdaprov Jatim, Heru Thahjono, red) agar dirapikan lagi,” pungkasnya. [geh]

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Desak Evaluasi Vaksinasi AstraZeneca 

Sambungan hal 1

tidak menimbulkan korban jiwa seperti di DKI,” ungkap politisi asal Partai Nasdem ini.

Pria asal Mojokerto ini mengatakan selain menghentikan, juga dilakukan evaluasi ulang dari penggunaan vaksin tersebut. “Harus benar-benar dilakukan penelitian ulang sebagai upaya pencegahan dini kasus yang terjadi di Jakarta setelah disuntik vaksin AstraZeneca beberapa hari kemudian meninggal dunia,” jelasnya.

Dikatakan oleh Suwandy, pada prinsipnya pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dengan melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh masyarakat atas Covid-19.

Namun, sebelum dilakukan vaksinasi, dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap vaksin yang disuntikkan tersebut. “Jangan sampai tanpa penelitian dan langsung disalurkan ke masyarakat.

Kalau timbul korban jiwa akibat disuntik vaksin terus sapa yang bertanggungjawab,” jelasnya.

Sekedar diketahui, pemuda asal Jakarta, Trio Fauqi Virdaus dikabarkan meninggal dunia 24 jam setelah menerima vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 dengan gejala sakit kepala berat, selain Trio, ada satu pasien lagi yang profilnya tak terungkap juga meninggal dunia setelah disuntik AstraZeneca tersebut.

Data Kemenkes,vaksinAstraZeneca batch CTMAV547 saat ini berjumlah 448.480 dosis yang merupakan bagian dari 3.852.000 dosis vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 melalui skema Covax FacilityWHO. Batch tersebut sudah didistribusikan kepada TNI dan sebagian ke DKI Jakarta juga Sulawesi Utara.

Adanya korban jiwa tersebut, pemerintah akhirnya menghentikan vaksinasi AstraZeneca batch CTMAV547 di semua daerah di Indonesia. [geh]

Ultah ke-56, Khofifah Siapkan Cover Lagu Damai untuk Palestina 

Sambungan hal 1

Gedung Negara Grahadi.

Dalam kesempatan itu, Khofifah sempat mencoba menyanyikan penggalan liriknya di hadapan wartawan.

“Damailah, hai umat Yahudi, ingatlah petunjuk Allah daam kitab suci Taurat.

Damailah hai umat Nasrani, ingatlah petunjuk Allah dalam kitab suci Injil.

Damailah wahai umat Islam, ingatlah petunjuk Allah dalam Qur’an. Kembalilah Pada Yang Maha Esa,” lantun Khofifah menyanyikan lagu Damai Palestina.

Pada kesempatan itu, Khofifah juga mendapatkan kejutan dari para awak media yang meliput di Pemprov Jatim berupa dua nampan nasi kebuli. Kepada para wartawan, Khofifah berdoa agar masing-masing mendapatkan usia yang

barokah dan rizki yang lapang. “Mudahmudahan kita semua diberikan panjang umur, kesehatan dan dilapangkan rizkinya.

Terimakasih untuk kebersamaan dan rasa cinta kita semua,” tutur Khofifah.

Selain para awak mudia, di Gedung Negara Grahadi Gubernur Khofifah juga mendapatkan ucapan selamat dari kader Muslimat NU di berbagai daerah yang disampaikan secara virtual melalui meet-

ing zoom. Begitu juga para kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengucapkan selamat melalui video singkat berdurasi 23 detik. “Ibu Khofifah Gubernur Jatim kesayangan kami, do’a dari rakyat Jabar dan do’a dari saya barakallahu fi umurikum. Sehat selalu dan semangat bersama-sama membangun Indonesia khususnya Jatim,” ujar Kang Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar. [tam]

18 Layanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri Kini Bisa Diurus di Kecamatan 

Sambungan hal 1

Wali Kota Eri menjelaskan, 18 jenis layanan adminduk yang diintegrasikan dalam program ini, biasanya harus diurus dan mengikuti sidang di PN Surabaya. Adapun 18 layanan itu adalah pelayanan perubahan biodata akibat perbedaan data pada NIK ganda, perubahan nama pada akta kelahiran, perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran.

Kemudian, perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, perubahan nama pada akta kematian, perubahan nama pada akta perkawinan, perubahan nama pada akta perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, dan pengakuan anak.

Lalu, perubahan nama pada akta pengesahan anak, perubahan nama pada akta pengangkatan anak, perubahan nama pada akta pengakuan anak, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda, akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazah, pencatatan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan atau keterangan kematian, dan permohonan orang yang sama.

“Alhamdulillah berkat hebatnya Kepala Dispendukcapil dan Ketua PN Surabaya, sekarang cukup datang sekali (di Kecamatan) akta-nya sudah jadi, pengesahan pengadilannya, akta kematiannya langsung diterima.

Kalau perubahan nama, KK dan KTP-nya juga langsung diterima,” ujar Wali Kota Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengungkapkan, bahwa layanan sidang PN Surabaya yang

terintegrasi dengan adminduk ini nantinya akan berputar di 31 kecamatan. Misalnya, ketika berkas pengajuan sidang warga Kecamatan Sukomanunggal banyak, maka Hakim PN Surabaya akan berada di sana.

“Insya allah ini akan berputar, tidak hanya di kecamatan ini (Tambaksari), akan berputar sidangnya. Jadi nanti kita kumpulkan, oh ternyata yang banyak Kecamatan Sukomanunggal kita berubah ke sana.

Kalau di Kecamatan Benowo yang sudah terkumpul banyak, kita berubah di sana.

Saya mantur nuwun (terima kasih) kepada Ketua PN Surabaya karena beliau berkenan berputar di kecamatan,” terang dia.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga menyatakan, bahwa keberhasilan mendekatkan layanan publik kepada warga ini berkat adanya support dari PN beserta DPRD Kota Surabaya. Bagi dia, terobosan pemkot ini tak akan terealisasi tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak.

“Karena itu saya mohon support dan doanya, kami semua yang hadir di sini sebagai perwakilan pemerintah maupun DPRD Surabaya agar selalu bisa istiqomah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti yang turut hadir dalam peluncuran tersebut menilai, bahwa inovasi pelayanan adminduk terintegrasi dengan PN Surabaya ini merupakan solusi solutif untuk menjawab permasalahan warga. Bahkan menurutnya, inovasi yang baru diluncurkan di Surabaya ini menjadi yang pertama di Jawa Timur.

“Jadi di Jawa Timur belum ada terkait dengan penyelesaian administrasi kepen-

dudukan yang menghadirkan PN (Pengadilan Negeri) itu di tingkat kecamatan.

Saya kira memang beberapa permasalahan sering muncul ketika kita turun ke masyarakat adalah persoalan administrasi kependudukan,” kata Reni saat ditemui usai acara.

Reni menyebut, salah satu contohnya adalah ketika warga harus mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal puluhan tahun. Untuk mendapatkan akta tersebut, keluarga yang ditinggalkan harus mengikuti beberapa kali sidang di PN Surabaya. Tentu hal itu membutuhkan waktu dan menambah biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

“Ada 18 layanan yang bisa disolusi melalui kebijakan yang saat ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Selain misal ada kesalahan nama akta harus di pengadilan, kemudian pengurusan akta kematian yang sudah lama dan sebagainya,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, Reni mengapresiasi inovasi yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi tersebut. Kebijakan yang dijalankan ini, merupakan solusi solutif menjawab persoalan yang selama ini ada di masyarakat.

“Nanti juga dikembangkan lagi untuk Pengadilan Agama, terkait dengan surat nikah dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya juga mendorong pemkot terkait masalah pembiayaan sidang bagi warga tidak mampu.

Sebab, di pengadilan sendiri memang ada aturan terkait biaya yang harus dikeluarkan warga ketika mengikuti sidang.

Sebab, bagi Reni, tak hanya kemudahan layanan yang harus didapatkan warga, tapi

pembiayaan juga menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah program.

“Saya tadi menyampaikan bahwa sebaiknya kalau dia tidak mampu, dia masuk database MBR itu nanti pemerintah kota yang membiayai. Karena kalau masyarakat yang tidak mampu kan tidak hanya kemudahan layanan, tapi kemudian bagaimana pembiayaan itu menjadi faktor juga. Jadi kita dorong untuk pembiayaannya juga ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Edwin Junaidi, salah pemohon dokumen adminduk ini mengaku bersyukur. Sebab, setelah mengikuti sidang beberapa menit di kantor Kecamatan Tambaksari, akta kematian ayahnya yang telah meninggal pada 1985 telah rampung.

“Yang luar biasa waktu sidang, begitu (data) dicocokan dengan yang asli, selesai sidang saksi ditanya terus selesai dan langsung keluar, sudah ada aktanya. Sidangnya tidak sampai 5 menit, cepat sekali,” kata Edwin yang merupakan warga Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak Surabaya ini.

Oleh sebab itu, Edwin mengapresiasi terobosan terbaru terkait pelayanan adminduk yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi tersebut.

Bahkan, ia menyatakan belum pernah mengetahui sistem pelayanan adminduk seperti ini di kota/kabupaten lain di Indonesia.

“Saya sangat mendukung sekali terobosan yang dilakukan Pak Eri dengan sistem baru kerjasama Pemkot Surabaya dengan pengadilan. Dan itu suatu langkah terobosan yang luar biasa, yang selama ini belum pernah ada dilakukan di daerah mana belum pernah saya dengar,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Legi, 20 Mei 2021

Halaman 12

Biro Perekonomian Setdaprov Jatim

Akselerasi Berkelanjutan Pemulihan Ekonomi Jatim Jadi Lokomotif Perekonomian Nasional, Pertegas Posisi Lumbung Pangan Nusantara Pemprov, Bhirawa Geliat perekonomian Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang semakin positif di tengah berbagai upaya pengendalian Covid-19 terus dimaksimalkan. Ha itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2021 yang terakselerasi menuju pemulihan berkelanjutan.

Perekonomian Jatim di awal tahun 2021 ini mampu terakselerasi 0,11 persen (q to q), meskipun masih terkontraksi 0,44 persen dibandingkan dengan tahun lalu (y on y). Kontraksi Pertumbuhan ekonomi ini tercatat lebih baik dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi di provinsi lain yang setipe. Seperti DKI Jakarta yang terkontraksi 1,65 persen, Jawa Barat yang terkontraksi 0,83 persen, dan Jawa Tengah yang terkontraksi 0,87 persen.

Pada awal tahun ini Jatim masih menjadi lokomotif perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,45 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I tahun 2021 dan 24,62 persen PDRB pulau Jawa.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat S Suwardi menjelaskan, kerja keras Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Jatim terakselerasi secara berkelanjutan. Hal ini diantaranya ialah dipengaruhi lapangan usaha

yang mampu berkontribusi sebesar 80,45 persen terhadap PDRB. Kontribusi itu bersumber dari enam sektor lapangan usaha antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, akomodasi makanan dan minuman, serta informasi dan komunikasi.

"Dari keenam sektor lapangan usaha tersebut, ada tiga sektor utama yang mampu tumbuh positif pada Triwulan I ini. Yaitu sektor pertanian, informasi dan komunikasi serta perdagangan," ujar Tiat, Rabu (19/5).

Recovery sektor perdagangan yang berhasil tumbuh positif ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti relaksasi pajak PPnBM yang telah mendorong penjualan mobil dan mengakibatkan peningkatan penjualan sebesar 16,90 persen. Selain itu, para pelaku usaha menyambut baik pelonggaran jam op-

erasional serta kapasitas kunjungan di mal saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan.

"Pertanian menjadi motor penggerak perekonomian di tengah pandemi. Bahkan pada periode ini sektor pertanian melanjutkan pertumbuhan positifnya dan produktivitasnya terakselerasi sehingga memperkuat Jatim sebagai lumbung pangan nusantara,"jelas Tiat.

Di sektor lain, struktur PDRB Jatim yang bersumber dari pengeluaran atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumahtang-

ga sebesar 60,04 persen PDRB, pembentukan modal tetap bruto sebesar 27,48 persen, ekspor luar negeri sebesar 13,05 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 4,38 persen, dan impor luar negeri sebesar 15,80 persen.

Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi sebesar 1,92 persen (y on y) dan 2,18 persen (q-to-q) dipicu adanya larangan bepergian di beberapa hari libur Nasional pada Triwulan I-2021. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang tumbuh posi-

tif dari sisi pengeluaran. Pada triwulan ini konsumsi pemerintah mampu tumbuh sebesar 0,53 persen (y on y) dan terkontraksi sebesar 31,45 (q to q). "Konsumsi ini diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid19," tutur Tiat. [tam*]

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim

Perluas Akses Perdagangan Antar Wilayah Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang berhasil melakukan recovery hingga mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini akan terus ditingkatkan dengan berbagai upaya yang telah disiapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat S Suwardi mengatakan, perluasan akses pemasaran akan menjadi pendorong lapangan usaha perdagangan baik dalam dan luar negeri, online maupun offline. Terlebih pada Triwulan II ini ada momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

Maka untuk mendorong sektor tersebut perlu memaksimalkan fasilitasi UMKM untuk mengakses pasar melalui berbagai market place. Selain itu, misi dagang antar provinsi menjadi pendorong kinerja perdagangan antar daerah yang dapat mengungkit neraca perdagangan Jatim. Berdasarkan data Perdagan-

gan Antar Wilayah Indonesia yang dipublikasi BPS, terdapat 4 daerah Pembeli dan Penjual Terbesar Produk Jawa Timur yang dapat dipertimbangkan menjadi sasaran Misi Dagang, antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Provinsi Asal Pembelian Terbesar Provinsi Asal PenjualanTerbesar: - DKI Jakarta Rp. 33,27 Triliun DKI Jakarta Rp. 85,39 Triliun - Jawa Tengah Rp. 23,23 Triliun Jawa Tengah Rp. 33,08 Triliun - Kalimantan Timur Rp. 11,43 Triliun Jawa Barat Rp. 30,26 Triliun Selain perdagangan, optimalisasi juga perlu dilakukan pada sektor pertanian yang terbukti mampu bertahan positif di masa pandemi ini. Di Jatim sendiri, masa panen raya padi telah terjadi sejak bulan Maret 2021, sehingga terjadi pen-

ingkatan produksi padi yang signifikan sebesar 57,43persen (y on y). Permasalahan yang muncul setiap panen adalah penurunan nilai tukar petani. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penyerapan produk hasil pertanian oleh Bulog maupun BUMD melalui PT. Jatim Grha Utama/ PT. Puspa Agro. Selain itu, para petani juga perlu difasilitasi untuk mengoptimalkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) agar petani mendapat perlindungan resiko ketidakpastian usaha pertanian.

"Untuk sektor konstruksi masih terkontraksi cukup dalam. Karena itu percepatan realisasi belanja pemerintah untuk belanja modal/ infrastrukur sangat penting. Termasuk realisasi Perpres 80 Tahun 2019 yang saat ini terus dikerjakan dan realisasi belanja pemerintah pada program penanganan dampak Pandemi Covid-19," pungkas Tiat. [tam*]

23 Ahli Waris Korban Covid-19 Terima Santunan Jember, Bhirawa Sedikitnya 23 orang ahli waris korban Covid 19 di Kabupaten Jember terima santunan dari Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim. Dana santunan sebesar Rp.5 juta per orang tersebut langsung dikirim melalui rekening masing - masang ahli waris.

Atas dasar informasi tersebut, Dinas Sosial Kab. Jember melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh Camat se Kabupaten Jember

untuk melakukan cross cek ke ahli waris terkait santunan tersebut, "Surat sudah kami layangkan ke 31 Camat agar melakukan cross cek ke ahli waris sesuai nama-nama yang terdata di Dinas Sosial Provinsi Jatim" ujar Plt. Dinas Sosial Kab. Jember Widi Prasetyo saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Widi, jumlah total korban covid 19 di Kabupaten Jember sesuai dengan data Dinas Kesehatan Kab.Jember per Februari 2021 berjumlah 513 orang." Dari

jumlah itu, baru 23 orang yang terealisasi sesuai dengan pengajuan awal (tahap pertama). Sisa 490 orang yang belum diajukan menunggu petunjuk lebih lanjut dari Provinsi,' ujarnya.

Oleh sebab itu, Widi meminta kepada ahli waris yang belum menerima santunan untuk bersabar." Kami masih melakukan koordinasi dengan provinsi, karena kami belum tahu kekuatan anggaran yang ada. Berapa kuota anggaran yang tersedia di Provinsi,"pungkasnya. [efi]

Komisi B Minta Pemkot Tegas Soal Pasar Tunjungan

achmad suprayogi/bhirawa

Juru Bicara Fraksi-fraksi Bambang Pudjianto menyampaikan laporan pandangan umum kepada Ketua Dewan.

DPRD Menyetujui Raperda Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan Sidoarjo, Bhirawa Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo, dalam Rapat Paripurna II DPDR Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan H. Usman, M Kes yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi SH, pada Rabu (19/5) kemarin.

Persetujuan tersebut diputuskan usai pembacaan pandangan umum para Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Fraksi Gerindra dengan juru bicara Bambang Pudjianto.

Ia katakan, bahwa Raperda tersebut sudah melalui pembahasan oleh tim Pansus 8 dan OPD terkait, atas kerjasama dan sumbang saran ser-

ta partisipasinya dalam pembahasan Raperda yang dimaksud. Sehingga menambah masukan bagi Fraksifraksi dalam mensikapi dan menelaah serta mengkritisi demi kesempurnaan Raperda tersebut.

Menurutnya, setelah mencermati dan menyerap aspirasi dari masyarakat, akan saya sampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi, diantaranya Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan suptansinya, sehingga selaras dan harmonis dengan peraturan di tingkat nasional.

Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan pemerintah pusat sedang mempersiapkan peningkatan sarana dan prasarana persampahan di Tempat Pemrosesan Air Sampah (TPA) dengan sistem sanitary landfill, saat ini kontruksi sudah memasuki tahap akhir dan akan siap dioperasikan pada tahun 2021. "Jadi pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhak menutup sel

TPA lama dan melakukan pemantauannya, karena sudah ada TPA yang baru," jelas Bambang Pudjianto.

Lanjutnya, untuk mewujudkan pengoperasian sarana dan prasarana tersebut, secara berkelanjutan dibutuhkan dukungan regulasi yang memadai agar sistem tersebut dapat dioperasikan dan dipelihara dengan baik.

Regulasi Pemerintah Daerah yang baru tersebut dapat menjawab aspek-aspek sistem persampahan yang baru secara terperinci untuk terciptanya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Terkait hal tersebut, Fraksi-fraksi memberikan pandangan yang sangat setuju dengan pendirian TPS3R di desa yang diajukan pendiriannya melalui DLHK. "Fraksi-fraksi juga mengusulkan, sebaiknya retribusi itu masuk di Perda yang mengatur retribusi umum. Sehingga dipisah retribusi pelayanan dan retribusi persampahan," jelas Bambang Pudjianto yang mewakili seluruh fraksi-fraksi. [adv.ach]

DPRD Surabaya, Bhirawa Menindaklanjuti pengaduan dari perkumpulan pedagang terkait kondisi pasar Tunjungan Surabaya, Komisi B menggelar rapat bersama PD Pasar Surya dan Dinas Perekonomian Pemkot Surabaya. Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno mengatakan, rapat ini berdasarkan surat yang masuk dari stan pasar Tunjungan. Namun rapat kali ini, menurut Legislator PDIP ini tidak melibatkan pedagang pasar Tunjungan.

"Sebenarnya mulai kemarin sudah mulai hearing, tetapi ditunda karena ada kementrian yang datang di surabaya.

Kita akan menggali banyak dari Dinas Perekonomian dan PD Pasar Surya," ujar Anas Karno Rabu (19/05/2021).

Menurut Anas Karno, PD Pasar Surya harus mempunyai ketegasan terhadap kondisi pasar Tunjungan dimasa pandemi. PD Pasar Surya, kata dia, sudah berjanji akan memberikan data terkait [asar Tunjungan seperti stand yang dipakai tetap membayar, ada juga yang tidak membayar sewa.

"Ada yang menempati ada yang tidak karena terbebani biaya sewa. Ada juga stand yang disewakan ke orang lain membayar, dan ada juga stand yang kosong tapi tidak bayar," ungkap Anas Karno. Karena itu, pihaknya meminta dicatat berapa stand yang disewakan dan berapa yang tidak membayar sewa stand pasar Tunjungan.

"Itu nantinya akan benar benar membantu," kata Anas Karno. Melihat kondisi pasar Tunjungan saat ini, pihaknya memberikan masukan kepada PD Pasar Surya banyak hal yang harus dilakukan.

"Artinya ada pihak ketiga (Investor) yang mau bekerja sama agar pasar

Tunjungan ini bisa eksis dan bagus lagi.

Harapan komisi B pasar Tunjungan bisa kembali normal meskipun dimasa pandemi saat ini," imbuh Anas Karno usai rapat. Sementara itu, Plt Direktur Teknik dan Usaha Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, Muhibuddin mengatakan, saat ini pihaknya melakukan koordinasi antara Komisi B, PD Pasar bersama Pemkot Surabaya.

"Sebenarnya secara umum ingin melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh PD Pasar Surya, tetapi ada topik khusus masalah pasar Tunjungan," ujar Muhibuddin. Dia menjelaskan, apa yang sudah dilakukan oleh PD Pasar dengan kondisi seperti saat ini seperti apa. Akan tetapi, kata dia, pihaknya harus mengetahui kondisi PD Pasar Surya sekarang seperti apa.

Menurut Muhibuddin, terkait rencana revitalisasi yang pernah disampaikan, jika revitalisasi memakai dana in-

vestor harus mempunyai hitung hitungan dan PD Pasar tidak mau rugi.

"Jika hitung-hitungan versi investor merugi jelas dia tidak mau ikut apalagi barangkali sistem bagi hasilnya juga tidak menarik," kata Muhibuddin.

Sementara itu Kepala Bagian Admistrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menambahkan, bahwa sikap pemkot terbuka terhadap investor untuk pasar tunjungan.

"Cuma disini untuk investornya harus sesuai dengan ketentuan baik secara tunjuk langsung atau lelang. Jangan sampai nanti investor yang ada setelah masuk dan lain sebagainya ada halhal yang bertentangan dengan hukum, jadi kita tidak mau ada istilah tanda kutip seperti pasar turi dua," ," ujar Agus Hebi Djuniantoro. Karena itu, pihaknya membenahi dahulu dasar hukum yang kuat lalu kemudian ketentuan ketentuan yang bagaimana agar tidak salah melangkah kedepannya.

"Sebenarnya tidak hanya investor itu saja tenant tenant yang besar pun bisa," tutur Hebi. Pihaknya juga mendorong PD Pasar agar berkoordinasi menggait tenant yang besar seperti KFC, MC Donald, dan gerai gerai besar lainnya.

"Untuk ditarik ke situ (Pasar Tunjungan) kan tidak harus yang membangun PD pasar tetapi juga mereka yang membangun tergantung bagaimana perjanjiannya," kata Hebi. [dre.adv]