Binder20okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pahing, 20 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

20 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

Kunjungan Kerja ke Korsel dan Taiwan

 Wagub H Saifullah Yusuf

10.00 Membuka Musda Partai Hanura di Pullman Hotel 19.00 Melepas Finalis EJSC ke Amerika Serikat di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Membuka Lomba Olah Vokal, Paduan Suara dan Cerdas Cermat Korpri di Taman Budaya

Kota Pasuruan Raih Prestasi Pencatatan Kelahiran dari Mendagri Pasuruan, Bhirawa Kota Pasuruan ternyata sudah mengantongi akte kelahiran mencapai 78 persen dari jumlah total anak dan remaja di Kota Pasuruan. Sehingga, capaian itu melebihi target nasional.

“Sec ar a n a s i o n a l jumlah anak usia 0 hingga 18 tahun itu hanya ditargetkan sebanyak 75 persen. Tapi di Kota Pasuruan sudah di atas target, yaitu 78 persen,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Pasuruan Budi Widayat, Senin (19/10).

Tentu saja capaian ini merupakan sebuah bentuk prestasi bagi Budi Widayat Kota Pasuruan atas komitmennya dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran dari Mendagri. “Kota Pasuruan mendapatkan

 ke halaman 11

Freeport Bikin Smelter di Mulut Tambang atau Hengkang Jakarta, Bhirawa Poksi VII PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) minta pemerintah tegas dan konsisten melaksanakan amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Khususnya PT Freeport Indonesia (PT FI), harus tunduk dan patuh pada UU yang berlaku di Indonesia. MOU tertanggal 25 Juli 2014 antara Menteri ESDM dengan Freeport yang tertuang dalam surat Menteri ESDM nomor 7522/13/ MEM/2015 perihal permohonan perpanjangan operasi, merupakan tindakan yang gegabah, gagal paham dan merugikan kepentingan bangsa. Juga menyimpang dari amanat Trisakti.

“Tak boleh ada lagi perpanjangan kontrak karya dengan PT Freeport. Baik sekarang maupun 2 tahun sebelum akhir masa kontrak 2021.

Freeport memang menambang emas, tetapi bukan anak emas. Jadi, tidak boleh ada perlakuan istimewa pada Freeport. Semua perusahan tambang di Indonesia harus mematuhi UU yang berlaku di Indonesia,” cetus Adian Napitupulu dari Poksi VII PDI P dalam jumpa pers, mempermasalahkan MOU PT Freeport dengan Dirjen Minerba pada 25 Juli 2014, Senin (19/5) siang.

Sekretaris Poksi VII PDIP Julian Gunhak melihat, selama 70 tahun menguasai tambang mineral di Papua, Freeport telah menelan 2 gunung. Yang

Untuk mengurangi kemacetan, Bandara Juanda akan melakukan uji coba perubahan jalur kendaraan penumpang di Terminal I mulai 20 Oktober. Pada percobaan nanti untuk lini 1 Terminal 1 akan digunakan untuk mobil sewa, taksi, shutle bus T1 dan T2, bus Damri dan penyandang cacat. Sedangkan untuk lini 2 akan digunakan untuk kendaraan umum, pribadi dan bus umum.

Jalur Kendaraan Penumpang di Bandara Juanda Diubah Sidoarjo, Bhirawa PT Angkasa Pura I (Persero) selaku operator Bandara Internasional Juanda Surabaya melakukan uji coba perubahan jalur kendaraan penumpang di Terminal I Juanda.

General Manager Angkasa Pura I Juanda Surabaya Yanus Suprayogi mengatakan percobaan perubahan jalur kendaraan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap kali terjadi di jalur tersebut.

Demo Tolak RPP Pengupahan

Pemprov, Bhirawa Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sistem pengupahan buruh yang masuk salah satu paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat protes keras dari kalangan buruh. Bahkan ribuan buruh di Jatim berencana menggelar aksi turun jalan di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/10) hari ini.

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Ahmad Jazuli membenarkan jika ribuan buruh dari berbagai daerah di Jatim akan menggelar aksi demo menolak

RPP Pengupahan dari pemerintah. “Setidaknya ada 1.000 pekerja dari Kota Surabaya dan sekitarnya yang akan ikut demo besok (hari ini, red),” ujar Jazuli, Senin (19/10).

 ke halaman 11

Agus Ulunggono

Sentil..  Operasional RSUD Terkendala Obat  Ujungnya duit lagi  Tak Dilibatkan dalam Pilkada, 13 PAC Datangi Fraksi DPRD  Minta bagian proyek  Kasus Kebutaan Jatim Masih Tinggi  Dan belum ada tindakan preventif nyata

Pertimbangan KSPI Jatim menolak RPP Pengupahan, lanjut Jazuli karena ada tiga hal.

Pertama, secara yuridis RPP itu melanggar atau bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Di mana penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kalau RPP Pengupahan itu disahkan menjadi PP, maka

 ke halaman 11

Muhammadiyah Target 200 Lembaga Ikut Serta

Dari 28 sekolah di lingkungan Muhammadiyah Jatim yang tahun ini menyelenggarakan UNBK, akan ditambah menjadi 200 lembaga. Rinciannya 100 lembaga SMP/MTs dan 100 SMA/SMK.

Komisi II DPR RI Pastikan Dana Pilgub Rp 750 Miliar Surabaya, Bhirawa Keberatan Gubernur Jatim dan Komisi A DPRD Jatim terhadap dana Pilgub Jatim yang diestimasikan mencapai Rp 1,4 triliun mendapat sambutan dari Komisi II DPR RI. Alasan komisi yang membidangi pe

 ke halaman 11

Sekolah Swasta Ramai-ramai Pindah ke UNBK

Spesialis Kehutanan kelahiran Desa Silomukti, Kec Mlandingan, Kab Situbondo. Pasalnya, sejak usia remaja hingga dewasa saat ini, Ulung panggilan akrab Agus Ulunggono, sudah kenyang dengan seluk beluk kehutanan berikut pernak-pernik permasalahannya.

Bahkan pria kalem itu hingga kini sudah dikenal luas di Kab Situbondo dan Bondowoso sebagai pegiat LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Kepada Bhirawa, pria kelahiran 22 A p r i l

Juanda, Senin (19/10).

Ia mengemukakan, percobaan perubahan jalur tersebut akan mulai efektif diberlakukan pada 20 Oktober 2015.

Buruh Jatim Hari Ini Kepung Grahadi

 ke halaman 11

MEMBEDAH soal potensi kehutanan di Kota Santri, tak bisa dilepaskan dari sosok Agus Ulunggono, pria a s l i

“Selain itu, dengan adanya pengaturan jalur kendaraan tersebut diharapkan akan mempermudah para pengguna angkutan yang ada di terminal ini,” katanya saat jumpa media di Media Center Bandara

Surabaya, Bhirawa Kesuksesan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2015 akhirnya menarik minat sekolah swasta untuk mengikuti hal serupa. Sekolah-sekolah yang tahun ini masih menggunakan paper, ramai-ramai mendaftar menjadi penyelenggara UNBK. Di lingkungan Muhammadiyah misalnya, dari 28 sekolah yang tahun ini menyelenggarakan UNBK, akan ditambah menjadi 200 lembaga. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PW Muhammadiyah Jatim Biyanto mengungkapkan, target tersebut akan direalisasikan untuk 100 lembaga SMP/MTs dan 100 SMA/SMK. “Tahun ini kita

Lukman Edi

 ke halaman 11

Persetujuan Bupati/Wali Kota dalam Pengangkatan K2 Bakal Dihapus Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah pusat yang akan mengangkat para guru honorer K2 untuk maju jadi CPNS mendapat kawalan ketat dari Komisi II DPR RI. Buktinya, komisi yang membidangi pemerintahan ini akan segera menghapus persetujuan dari bupati/wali kota yang selama ini menjadi kendala bagi K2 untuk segera diangkat menjadi PNS. Disinyalir bupati/wali kota tak kunjung memberikan persetujuan pengangkatan karena kondisi ini kerap dijadikan alat bargaining.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edi mengakui selama ini bupati/wali kota diketahui sering mempermainkan SK pengangkatan PNS bagi K2. Padahal Men-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Upaya Pemkot Jadikan Kawasan Tunjungan sebagai Destinasi Historis

Gandeng Komunitas dan Pemilik Persil Perindah Fasad Bangunan Asli Kota Surabaya sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki predikat sebagai Kota Pahlawan, tentu saja memiliki berbagai kawasan yang hingga saat ini masih mengandung nilai-nilai sejarah pada masanya.

Andre Endrayana Sasmita, Kota Surabaya Salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah adalah kawasan Tunjungan. Pemkot Surabaya memiliki atensi tinggi untuk menghidupkan kembali kawasan Tunjungan. Setelah sebelumnya Pemkot Surabaya berhasil menghidupkan suasa masa lalu di Jalan Tunjungan melalui Festival Tunjungan Art, kini kawasan yang sejak 1996 disahkan menjadi situs cagar budaya sedang dalam upaya untuk menjadi salah satu destinasi historis Kota Surabaya.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, hingga saat ini persil yang berhasil diamankan adalah bangunan Siola, dan

akan diikuti oleh persil-persil sekitar kawasan Tunjungan ke depannya.

Sementara untuk perencanaan ke depan, pemkot sedang dalam upaya menjadikan kawasan Tunjungan sebagai salah satu destinasi historis. ‘’Dalam artian, secara ekonomis kawasan Tunjungan dapat dimanfaatkan. Namun, tidak mengabaikan keberadaan kawasan ini secara historis. Salah satunyanya adalah dengan upaya membuka fasad (tampak depan) bangunan yang berada di sepanjang Jalan Tunjungan,’’ imbuh Wiwiek saat ditemui di kantornya,

 ke halaman 11

Siola yang kini berubah menjadi Museum Surabaya dan kantor SKPD Surabaya menjadi salah satu bangunan bersejarah di kawasan Jalan Tunjungan yang terus dijaga oleh Pemkot Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Persiapkan Diri Jadi Tuan Rumah Konferensi UN Habitat Pemkot, Bhirawa Mempersiapkan konferensi Preparatory Meeting Committee Meeting 3 (PrepCom 3), Pemkot Surabaya telah memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana di Surabaya.

Dalam salah satu pokok bahasan pertemuan multi-negara The Sixth Asia-Pasific Urban Forum (APUF-6) dan High Level Regional Preparatory Meeting to Habitat III yang digelar di Jakarta pada 19-22 Oktober 2015, yang dibahas adalah terkait kesiapan Surabaya sebagai tuan rumah Preparatory Meeting Committee Meeting 3 (PrepCom 3) Konferensi Habitat III pada Juli 2016.

Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari 57 ne-

gara serta beberapa pengurus UN Habitat itu, Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menyampaikan perkenalan singkat seputar Kota Pahlawan. Adapun yang disampaikan Nurwiyatno lebih banyak soal perkembangan terkini Surabaya, khususnya di bidang penataan permukiman.

Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya periode 2010-2015 juga hadir dalam forum tersebut.

Alumnus ITS itu diundang men-

jadi salah seorang speaker yang menyampaikan materi terkait pengalamannya selama menjabat Wali Kota Surabaya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji yang turut mendampingi Pj Wali Kota Surabaya ketika dikonfirmasi via telepon mengatakan, Pemkot memanfaatkan stan pameran seluas 2x2 meter sebagai sarana memperkenalkan Surabaya pada para peserta forum.

Pemkot Surabaya juga menyediakan photo both gratis langsung cetak sebagai strategi menarik minat peserta. Alhasil, stan Pemkot Surabaya menjadi yang paling ramai dikunjungi.

“Para peserta tertarik berfoto di stan milik Pemkot. Setelah itu, mereka menggali lebih dalam informasi tentang Surabaya melalui buku, pamflet maupun film profil yang terus diputar,” kata Agus, Senin (19/10).

Pria yang pernah menjabat Kabag Bina Program ini mengatakan meski penyelenggaraan PrepCom 3 Konferensi Habitat III terbilang masih lama, namun Pemkot tak ingin menunggu dalam memulai persiapan.

Sejak pertengahan tahun ini, Pemkot telah menggelar rapat rutin guna membahas segala persiapan yang diperlukan demi mendukung kesuksesan acara.

Menurut dia, langkah persia-

pan hingga saat ini telah menyentuh sejumlah unsur. Yakni, penyiapan SDM melalui pelatihan bahasa Inggris bagi para Kepala SKPD. Sebab, bukan tidak mungkin para tamu dari negara lain nantinya langsung bertanya hal teknis yang bisa dijawab oleh para kepala SKPD. Selain itu, liaison officer (LO) atau petugas pendamping juga mulai disiapkan.

Pasalnya, Pemkot akan menjadi tuan rumah bagi sekitar 5.000 orang dari 167 negara. Oleh karenanya, petugas pendamping peserta harus sudah disiapkan mulai jauh-jauh hari.

Tak ketinggalan, kata Agus, Pemkot mulai menggarap proyek-

proyek penunjang berupa pedestrian.

“Tempat acara sudah fix di Grand City. Untuk itu, pedestrian di sekitar lokasi akan kita benahi,” ujarnya.

Adapun pedestrian yang akan dibenahi antara lain, pedestrian di Jl Wali Kota Mustajab dan Jl. Wijaya Kusuma. Di lokasi tersebut, pembenahan pedestrian merupakan hasil kerjasama CSR pihak swasta.

Di samping itu, Pemkot juga akan membenahi pedestrian di Jl. Embong Malang (sisi kanan), Jl. Blauran dan Jl. Praban. Hal itu bertujuan mendukung konsep mlaku-mlaku nang Tunjungan dengan cara menggarap pedestrian di sekitaran kawasan Tunjungan.Q dre

PANGGUNG BIROKRASI

Bus TNI AL Terbakar

Lima Kandidat Berebut Ketua Hanura Jatim Hanura Jatim, Bhirawa Mengantisipasi adanya kericuhan dalam Musda ke-2 Partai Hanura Jatim yang rencananya digelar pada Selasa (20/ 10) hari ini, partai besutan Wiranto ini menolak calon drop-dropan. Karenanya, para calon harus pernah duduk di kepengurusan partai minimal dua tahun dan mendapatkan rekomendasi dari DPP. Ketua SC Musda ke-2 Partai Hanura Jatim Gatot Sutantra menegaskan mereka yang maju untuk jadi bacalon dalam Musda harus mendapat dukungan 30 persen suara.

Sementara jumlah suara yang ada sekitar 40 suara yang terdiri dari DPP 1 suara, DPD 1 suara serta DPC sebanyak 38 suara.

“Yang pasti kami menolak calon dropdropan. Semuanya diserahkan kepada forum Musda sebagai antisipasi adanya kericuhan.

Dan yang perlu digarisbawahi tidak ada sedikitpun intervensi dari DPP. Kami di sini juga menolak intervensi tersebut yang sempat diisukan mereka yang tidak bertanggungjawab,”tegas pria yang juga anggota DPRD Q cty Jatim kepada wartawan, Senin (19/10).Q

Whisnu ‘Ngangsu Kaweruh’ Perkoperasian Surabaya, Bhirawa Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kian meningkat di Surabaya mendapat perhatian khusus Calon Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana. Utamanya menyangkut modal, yang menjadi penghambat kalangan UMKM dalam mengembangkan usaha.

Untuk mencari solusi kendala klasik yang dihadapi UMKM tersebut, Whisnu secara khusus mempelajari sistem perkoperasian. Salah satunya, dengan mengunjungi kantor Koperasi Wanita Setia Bhakti, di kawasan Jemur Andayani, Surabaya, Senin (19/10) kemarin.

Didampingi Ketua I Koperasi, Indri Soeryani, dan Koordinator Pengawas Koperasi, Yusi Erni Wulan, Whisnu bertemu dengan seluruh pengurus dan anggota dari koperasi. Di kantor koperasi yang telah berdiri sejak 37 tahun silam, dan telah memiliki anggota sekitar 13.000 orang itu, Mas WS, sapaan akrab Whisnu, menyerap banyak informasi soal perkoperasian.

Menurut Mas WS, program koperasi yang 90 persen anggotanya kaum perempuan warga Surabaya itu patut dicontoh. “Ini saya dalam rangka belajar. Istilahnya, ngangsu kaweruh bagaimana sistem pengelolaan koperasi bisa dilakukan dalam pengelolaan Q geh UMKM di Surabaya,” jelasnya.Q

Bus TNI AL Nopol 7010-V ludes terbakar di Jl Raya Darmo, Surabaya, Senin (19/ 10) kemarin. Bus yang dikemudikan Serma Mulyono usai mengantarkan para anggota TNI AL di kawasan Gunungsari akan kembali ke Pangkalan Lantamal V. Api diduga berasal dari bagian bawah kemudi pada instalasi dinamo dan tiba-tiba sudah membumbung tinggi dan menjalar keseluruh bagian bus.Dalam insiden itu tak ada korban jiwa. trie diana/bhirawa

Belum Tuntas, APK Banyak yang Rusak dan Hilang Tagana Bangun KSB di Pacitan KPU Akan Sosialisasi ke Jamaah Salat Jumat

geh/bhirawa

Alat Peraga Kampanye (APK) milik paslon nomor urut 2 yang tertempel di dinding Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rangkah Jalan Kenjeran hilang, Senin (19/10) kemarin.

Surabaya, Bhirawa paslon raib. Awalnya, umbulProses pemasangan Alat peraga umbul paslon Rasiyo-Lucy yang kampanye(APK) Pilkada Sura- diusung Partai Demokrat-PAN baya mulai mendapat masalah hilang beberapa hari yang lalu. dengan hilang dan rusaknya se- Hal tersebut sudah dilaporkan jumlah APK di sejumlah lokasi. oleh Liaison Officer (LO) RasiyoKomisi Pemilihan Umum (KPU) Lucy, Achmad Zainul Arifin. KPU Kota Surabaya sendiri mengklaim Kota Surabaya berjanji akan pemasangan Alat Peraga Kam- menggantinya. panye (APK) sudah terpasang Ironisnya, hingga Senin (19/10) hampir di 23 Kecamatan, Senin kemarin umbul-umbul milik (19/10) kemarin. paslon bernomor urut 1 RasiyoDari pantauan Bhirawa di Lucy tidak kunjung diganti. lapangan, APK yang ada di depan Bahkan umbul-umbul milik Balai RW I Sidotopo Wetan paslon nomor urut 2 yakni Tri berupa umbul-umbul kedua Rismaharini-Whisnu Sakti Bua-

na juga ikut kandas.

Tak hanya itu, umbul-umbul yang terpasang di dinding Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rangkah jalan Kenjeran hanya terpampang milik paslon RasiyoLucy. Untuk paslon Risma-Whisnu tidak kelihatan wujudnya.

“Saya berharap ada yang ketangkap polisi, karena itu perusakan atau pencurian aset Negara,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Logistik, Miftakhul Gufron pada Bhirawa Senin kemarin.

Tak hanya umbul-umbul yang hilang, baliho berukuran besarpun menjadi sasaran vandalism . Baliho milik Rasiyo-Lucy di jalan A Yani tepatnya di depan City of Tomorrow ditemukan bolong. Untuk hal ini Gufron mengklaim bahwa sudah diganti dengan yang baru.

“Karena baliho Cuma 5 titik itu langsung kami ganti kemarin malam (Minggu, red),” dalihnya.

Penggantian baliho rusak maupun hilang, menurut Gufron harus secepatnya diganti. Hal ini, menurutnya berbeda dengan umbul-umbul yang hilang maupun rusak harus diinvestariskan Q geh terlebih dahulu.Q

Pemprov, Bhirawa Pekan lalu, Dinas Sosial Jatim bersama Tagana (Taruna Tanggap Bencana) membangun kampung siaga bencana (KSB) di Kabupaten Pacitan, tepatnya Kecamatan Arjosari di Desa Arjosari dan Jatimalang.

Untuk pelatihan dan penyuluhan berlangsung di Desa Arjosari, sedangkan pratek lapangan dilakukan di Desa Jatimalang. Biasanya jika terjadi pengungsian diarahkan ke Desa Jatimalang karena wilayahnya agak lebih tinggi.

Koordinator Tagana Jatim, Alex mengatakan, pembangunan KSB di lokasi yang merupakan kawasan bencana. “Bencana yang ada dikawasan itu biasanya banjir bandang dan tanah longsor. Banjir karena tidak jauh dari laut. Kita mengkaver yang belum terkaver,” katanya, Senin (19/10).

Kendati demikian, ia juga berharap Pemkab/kota yang telah berdiri KSB agar bisa mengembangkan ke kawasan rawan bencana lainnya.

“Sudah kami berikan contoh KSB-nya, lalu mereka bisa mengembangkan. Sayangnya Pemkab/kota yang sudah ada KSBnya belum juga mengembangkan ke kawasan lainnya. Mereka masih mengandalkan Pemprov dan Pemerintah Pusat,” katanya.

Untuk pembangunan KSB, sebenarnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 100 juta dengan persyaratan mempunyai lumbung dan gardu. Lumbung dimanfaatkan untuk menyimpan kebutuhan masyarakat dan gardu sebagai tempat berkumpulnya para warga.

“Sudah ada SOP (standart operational procedure) dan pemetaan bencana. Semuanya sudah lengkap beserta peralatan dapur umumnya. Namun permakanannya masih belum diberikan sebab masih kosong,” katanya.

Dalam pembentukan KSB, Dinas Sosial Jatim juga melangsungkan pembinaan terhadap warga sekitar yang dijadikan pengurus KSB. “Kami membina pengurusnya sebanyak 70 orang, dan ketika simulasi melibatkan 200 orang masyarakat sekitar. Setiap bulannya mereka wajib Q rac melapor dan ada pertemuannya,” katanya.Q

Bubuhkan Wawasan Kebangsaan pada Siswa Sekolah

Danramil Krembangan Pimpin Upacara Bendera di SMPN 38 Pemandangan berbeda nampak pada upacara bendera yang dilakukan di SMPN 38 Surabaya, Senin (19/10). Upacara yang pada umumnya dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah masing-masing, tampak berbeda dengan kehadiran Komandan Koramil (Danramil) Krembangan Mayor Lutfhi sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Kehadiran Mayor Lutfhi sebagai Irup upacara bendera di SMPN 38 Surabaya ini, tiada lain untuk memberikan wawasan kebangsaan pada siswa siswi SMP. Sebab, jiwa nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan sejak dini. Terutama pada generasi muda saat ini, wawasan kebangsaan diperlukan untuk memfilter dari segala jenis kebudayaan yang masuk di Indonesia.

Menurut Mayor Lutfhi, wawasan kebangsaan wajib dan harus ditanamkan sejak dini, terutama pada generasi muda kini. Untuk itu, pihaknya menanamkan jiwa nasionalis di dalam diri para siswa-siswi di SMPN 38. Dan juga untuk mengedepankan semangat kedisiplinan dan tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam upacara yang saya

pimpin di SMPN 38, ini merupakan wujud penanaman wawasan kebangsaan berupa jiwa nasionalis dan patriot pada diri siswa-siswi SMP,” ungkapnya usai menjadi Irup di SMPN 38 Surabaya, Senin (19/10).

Selain menanamkan jiwa nasionalis, kedatangannya ini merupakan bentuk dari kepedulian akan jiwa cinta NKRI yang harus ditanamkan pada siswa-siswi SMPN 38 Surabaya. Sebab, perkembangan zaman membawa budaya-budaya lain masuk di Indonesia. Lutfhi mengaku, hal ini harus disiasati dengan memberikan benteng dan filter terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia.

“Maraknya budaya asing

bed/bhirawa

Danramil Krembangan Mayor Lutfhi saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara bendera di SMPN 38 Surabaya, Senin (19,10). yang masuk ke Indonesia nanamkan jiwa nasionalis Oleh karenanya, saya memharus difilter dengan me- pada generasi muda kini. berikan wawasan kebang-

saan pada generasi muda, yakni siswa-siswi SMPN 38,” imbuh Mayor Lutfhi.

Ia menambahkan, sehubungan dengan adanya perintah dari Dandim Surabaya Utara, Letkol Ahmad Fikri Musmar dalam menghadapi ancaman proxy war. Dirinya bersama personelnya akan berupaya ekstra dalam memberikan wawasan kebangsaan cinta tanah air kepada para generasi penerus. “hal itu merupakan perintah langsung dari atasan (Dandim, red) untuk mengahadapi ancaman proxy war. Kedepan, kami dan personel lainnya akan terus-menerus melakukan kegiatan seperti ini,” pungkasnya.Q bed

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Selasa Pahing, 20 OKTOBER 2015

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Buku Bergambar Tarik Minat Anak Membaca Ketua BKOW Jatim Dongeng di Depan Siswa SD dan PAUD Buku bacaan bergambar merupakan modal awal agar anak-anak untuk gemar dan mulai mencintai membaca.

Oleh sebab itu, semakin banyak memberikan buku cerita bergambar mendorong anak untuk memiliki wawasan yang luas.

D

emikian dikatakan Ketua Badan Koordi nasi Organisasi Wanita (BKOW) Jatim, Ummu Fatma Saifullah Yusuf pada acara Mendongeng Bersama Ibu Fatma Saifullah, di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Semolowaru, Surabaya, Senin (19/10).

Ia menuturkan, buku bacaan bergambar harus dibuat lebih menarik dengan gambar yang bagus, dan kemudian disusun seperti komik. “Sehingga anak-anak akan semakin tertarik untuk membacanya,” ungkapnya.

Buku bacaan bergambar dengan design menarik akan mendorong anak anak usia dini khususnya usia PAUD, TK dan SD untuk mencintai membaca. Tidak kalah pentingnya peran orang tua agar anak tersebut cinta membaca. “Orang tua harus mengenalkan membaca yakni dengan memberikan fasilitas anak untuk membaca. Selain bermanfaat bagi kemajuan intelektual, juga memberikan inovasi agar anak terus berkembang dan berprestasi, asalkan buku yang diberikan adalah buku yang bermanfaat,” ungkapnya.

Selain itu, upaya agar menarik minat anak agar cinta membaca yakni adalah orang tua bersama-sama membaca. Dengan melihat

Ketua Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Drs Soedjono MM saat memberi sambutan (atas). Ketua BKOW Jatim, Ummu Fatma Saifullah Yusuf saat Mendongeng di hadapan ratusan siswa SD dan PAUD se Kecamatan Sukolilo, Surabaya di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Semolowaru, Surabaya (kiri).

PEMENANG LOMBA-LOMBA PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR orang tua membaca, anak-anak secara tidak langsung akan turut mengikuti kebiasaan orang tua. “Kalau ibu belajar, anak juga akan ikut belajar. Istilahnya adalah wayahe ibu sinau,” jelasnya Sementara itu, Ketua Badan Perpustakaan Jatim, Soedjono mengatakan kegiatan mendongeng dikemas lebih menarik dan berkesan bagi peserta. Salah satu caranya dengan bekerjasama dengan BKOW Jatim. Dengan adanya kegiatan mendongeng diharapkan memasyarakatkan untuk mendongeng kepada anak PAUD dan SD. Selain itu, mendongeng juga merupakan salah satu upaya dalam mencintai kebudayaan Indonesia.

Dengan kebergamanan, pendongeng bisa menyisipkan seni dan budaya, sehingga jiwa nasionalisme anak-anak lebih meningkat.

Dalam kesempatan tersebut Soedjono juga menjelaskan, dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, pihaknya juga telah menggelar berbagai lomba perpustakaan se kab/kota di Jatim, “Para pemenangnya langsung mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim Dr Soekarwo yang diserahkan pada upacara HUT Provinsi Jatim, tanggal 12 Oktober 2015,” kata Sudjono.

(Daftar para pemenang lomba perpustakaan selengkapnya lihat tabel).

Kegiatan Mendongeng Bersama Ibu Fatma Saifullah diikuti lebih dari 200 anak yang berasal dari PAUD, TK dan SD yag ada disekitar Semolowaru Surabaya. Cerita yang diangkat pada dongeng kali ini berjudul tentang Si Bungsu yang Mandiri. Q adv

I. Lomba Pustakawan Berprestasi Juara I Muhamamad Rotmianto, A.Md; S. Kom dari Perpustakan SDN Unggulan Magetan Juara II Amelia Marihesya, S.Sos dari Perpustakaan IALF ( Indonesia Australia Language Fondation ) Surabaya Juara III Hesthiyono Sukoadhi, S.Sos dari Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kab. Probolinggo

II. Lomba Perpustakaan Sekolah Terbaik Tingkat SLTA Juara I Perpustakaan SMA NU 1 Kabupaten Gresik Juara II Perpustakaan SMK St. Louis Kota Surabaya Juara III Perpustakaan SMA Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang

III. Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan Juara I Perpustakaan” TUNAS ASA” Ds. Margomulyo, Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro Juara II Perpustakaan Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut Kota Surabaya Juara III Perpustakaan “ GENERASI CERDAS “ Ds. Gadungsari, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

IV. Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas Siswa SLTA Juara Juara Juara Juara

I II III IV

SMA Negeri 1 Bangil Kab. Pasuruhan SMA Negeri 3 Kota Madiun SMKNegeri 2 Buduran Kab. Sidoarjo SMA Negeri 1 Sooko Kab. Mojokerto

V. Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTP Juara I Perpustakaan SMP Negeri 1 Kab. Lamongan Juara II Perpustakaan SMP Negeri 23 Kota Surabaya Juara III Perpustakaan SMP Negeri 1 Tumpang Kabupaten Malang

VI. Lomba Perpustakaan Khusus SKPD Kedatangan Ketua BKOW Jatim, Ummu Fatma Saifullah Yusuf pada acara Mendongeng bersama Ibu Fatma Saifullah, di Sentra PKL Semolowaru, Surabaya, Senin (19/10) disambut antusias siswa SD dan PAUD.

Ratusan siswa SD dan PAUD se Kecamatan Sukolilo, Surabaya terlihat sangat antusias mendengarkan dongeng.

Juara I Perpustakaan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Juara II Perpustakaan Balitbang Provinsi Jawa Timur Juara III Perpustakaan RSUD Saiful Anwar Kota Malang

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim

Sosialisasi Gemarikan di Malang, Kampanyekan Budaya Makan Ikan Serentak, Dipusatkan Desa Randugani, Kec. Tajinan, Kabupaten Malang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim menggelar sosialisasi Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) tahun 2015 di Wilayah Kabupaten Malang, Minggu (15/10). Acara yang dimulai sejak jam 09.00 WIB pagi tersebut dilangsungkan di pendopo kantor kepala desa Randugani Kecamatan Tajinan kabupaten Malang.

B

erbagai acara menarik mewarnai kegia tan tersebut di antaranya Demo Masak Ikan oleh Chef Kohar, Launching Budaya Ikan Makan Ikan, Makan Menu Ikan Bersama, Paparan Tentang Pentingnya Makan Ikan.

Acara Gemarikan yang dihadiri 100 orang kader PKK, Kader, Posyandu dan 100 anak anak dari beberapa Sekolah dasar di Kabupaten Malang tersebut juga dihadiri oleh Ketua Forikan Kabupaten Malang Hj. Jajuk Rendra Kreshna yang juga istri Bupati Malang.

Ketua Forikan Kabupaten Malang Hj. Jajuk Rendra Kreshna saat memberi sambutan mengingatkan tujuan kampanye Gemarikan adalah agar anak – anak pada usia dini ini sudah mulai dikenalkan bahwa makan ikan

Hj. Jajuk Rendra Kreshna saat memberikan penghargaan kepada anggota Forikan Kecamatan di Pendopo Kantor Kepala Desa Randugani Kecamatan Tajinan (atas). Anggota Forikan Kecamatan penerima penghargaan berfoto bersama (kanan).

itu baik bahkan akan menjadikan anak- anak sebagai generasi penerus yang sehat, kuat dan cerdas. “Mari meningkatkan kegiatan konsumsi ikan. Bagi ibu-ibu harus selalu menyediakan menu ikan sehat dirumah dan bagi anak-anak SD yang harus mulai berpikir hidup sehat sejak dini. Karena memakan ikan itu mengadung Omega 3 dan juga baik otak kita,” tutur ibu Hj. Jajuk Rendra Kreshna. Peserta Gemarikan terutama Ibu –

Peserta Ibu-ibu berkumpul di pendopo Kantor Kepala Desa Randugani Kecamatan Tajinan kabupaten Malang.

ibu itu disajikan demo masak oleh Chef Kohar dari Kokita. Chef Kohar dalam demo tersebut mendemonstrasikan membuat masakan olahan yang berbahan baku ikan.

Harapannya, para ibu-ibu akan mempunyai inovasi untuk mengolah ikan menjadi berbagai bentuk sebagai hidangan keluarga.

Menurut Chef Kohar, selama ini masakan berbahan ikan dikesankan kurang menarik, jenisnya itu-itu saja, amis, banyak tulangnya dan sebagainya. Padahal, lanjut Chef Kohar sebenarnya masakan berbahan baku ikan bisa disajikan dengan berbagai menu yang menarik yang tidak lagi amis dan bebas tulang.

“Sehingga tidak lagi berbahaya bagi anakanak dan malah lebih menyehatkan anak-

anak,” tambah Chef Kohar.

Melalui Kegiatan GEMARIKAN ini diingatkan kepada para ibu-ibu agar tidak perlu gusar untuk menyajikan menu ikan bagi anakanaknya sebagai menu pengganti lauk daging, ayam, yahu tempe dan telur. Ikan sebagai sumber protein hewani mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak , terutama dengan adanya kandungan Omega-3 pada daging ikan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan otak anak. Tak hanya itu, beragam kegiatan pun dilaksanakan sebagai wujud terimakasih dan kepedulian terhadap konsumsi ikan di kalangan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya

Ketua Forikan Kabupaten Malang Hj. Jajuk Rendra Kreshna saat memberikan sambutan.

menumbuhkan cinta tanah air dan suka makan ikan bagi anak usia dini. Indonesia negara maritim terbesar didunia sayangnya konsumsi di negara kita justru paling rendah se-Asean.

Maksud kegiatan yang lain adalah juga memberikan beberapa teknologi pengolahan hasil perikanan guna memberikan sajian makanan bergizi dan dengan bahan baku ikan bagi anakanak usia dini. Pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Alih Teknologi dan Informasi (ATI) dalam rangka Kampanye Gemarikan di Kabupaten Malang di laksanakan serentak di 5 Kecamatan yaitu Tajinan, Balulawang, Gondang, Pagelaran dan Wajak. Kegiatan dipusatkan serentak di pendopo kantor kepala desa Randugani Kecamatan Tajinan. Q adv

Chef Kohar saat mendemonstrasikan cara memasak ikan yang benar.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Penyerahan SK PNS Sidoarjo dengan Paperless

KELANA

Perda PKL Solusi Penataan Kota Sidoarjo, Bhirawa Penataan PKL perlu diatur dengan Perda agar mereka tak berjualan di tempat yang salah. PKL harus diletakkan untuk menciptakan kelengkapan perkotaan. Keberadaan PKL Sidoarjo berkembang seadanya.

Mereka bergerak leluasa menempati badan jalan, trotoar, taman yang kontradiktif dengan keindahan kota. Padahal keduanya sebenarnya dapat dipadukan untuk melengkapi kota. Akhirnya bukan mendukung keindahan tetapi malah menciptakan kekumuhan.

Sampah tak terurus dan dibuang sembarangan.

Anggota Pansus XII tentang PKL dan rumah susun DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menyatakan, pandangan PKL adalah masyarakat berekonomi lemah itu tak seluruhnya benar. ‘’Jangan keliru banyak PKL yang berjualan dengan mobil Honda Jazz. Status mereka menjadi PKL premium,’’ ujarnya.

Apa yang disampaikan Bangun terbukti dengan banyaknya PKL di Taman Pinang, GOR dan di jalan jalan strategis menggunakan mobil sebagai media jualan. Penataan PKL tak bisa diselesaikan dengan penggusuran. Pemkab harus memberikan solusi yang benar.

Malah diatur sehingga penampatan tak mengganggu pengguna jalan tetapi justru menghidupkan wajah perkotaan.

Bangun melihat PKL Banyuwangi dan Jember serta Probolinggo diatur dengan baik sehingga keberadaan PKL menjadi elemen penting bagi masyarakatnya.

Jember yang jumlah masyarakat hampir dua kali lipat Sidoarjo menyediakan ruang publik dengan PKL nya. Probolinggo saja ada satu ruas jalan yang disiapkan di sore hari untuk PKL. Banyak daerah yang PKL nya memberi kontribusi daerahnya.Q hds

20 Warga Korban Lumpur Belum Terima Ganti Rugi Sidoarjo, Sidoarjo Sekitar 20 warga korban Lumpur Lapindo hingga kini belum mendapatkan uang ganti sama sekali. Dari pendataan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tercatat setidaknya ada sekitar 20-an berkas yang tak masuk dalam 3.331 berkas yang ditalangi pemerintah.

Kepala Pokja Perlindungan Sosial BPLS, Priyambodo, saat dihubungi Senin (19/10) kemarin mengatakan kalau pendataan dilakukan setelah pihaknya banyak mendapat pengaduan dari warga. ‘’Setelah mendapat pengaduan, mulai hari ini langsung melakukan pendataan,’’ katanya.

Dari pengaduan yang masuk di BPLS, ada sekitar 25 warga yang mengadu belum dibayar sepersen pun. Semuanya tak masuk dalam dana talangan sebesar Rp767 miliar yang sudah dianggarkan pemerintah. Pendataan ini dilakukan dengan cara memanggil satu persatu warga ke Kantor BPLS di Surabaya, ‘’Kita memanggil mereka yang belum sama sekali dibayar. Mereka diminta untuk menjelaskan berkas yang mereka miliki,’’ jelas Priyambodo.

Setelah didata, berkas-berkas itu nantinya akan dikirim ke pemerintah pusat untuk dicarikan solusi. Apakah berkas itu nantinya dibayar pemerintah atau PT MLJ (PT Minarak Lapindo Jaya), kita tidak tahu. ‘’Itu urusan pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Disinggung penyebab mengapa masih ada warga yang belum terdata, Priyambodo mengatakan warga telat mengirim berkas. PT MLJ sudah memberikan batas waktu penyerahan berkas, yaitu pada awal-awal semburan sembilan tahun silam. Karena telat itu, akhirnya mereka terlewat, belum dapat ganti rugi.

Jadi dana talangan dari pemerintah melalui APBN 2015 senilai Rp767 miliar, hanya diperuntukan membayar 3.331 berkas korban lumpur, yang datanya sudah masuk dalam peta area terdampak.Q ach

Dorong-dorongan ratusan PNS di Kab Sidoarjo, saat tanda tangan pembagian SK Kenaikan Pangkat PNS per Oktober 2015, Senin (19/10) kemarin, di Paseban Alunalun Kab Sidoarjo kembali terjadi seperti pada saat pembagian SK Kenaikan Pangkat pada Per April 2015 lalu.

Menurut data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, untuk kenaikan pangkat Per Oktober 2015 ini, diberikan pada 802 PNS. Terdiri dari PNS Fungsional sebanyak 672 dan PNS structural 130 PNS. Untuk kelancaran dan ketertiban proses tanda tangan dan pembagian SK ini, khusus PNS fungsional disediakan empat meja, karena jumlah PNS yang menerima banyak.

Sedangkan untuk PNS structural hanya satu meja saja.

Begitu upacara seremonial penyerahan SK kenaikan pangkat di alun-alun, yang dipimpin langsung oleh Bupati Saiful Ilah dan dihadiri para Kepala SKPD di Pemkab Sidoarjo itu selesai, ratusan PNS ini langsung menyerbu mejameja pembagian SK.

agar PNS tertib. Ia juga menyerukan agar antri, karena menurutnya SK kenaikan pangkat mereka itu, tak akan hilang. Karena tidak tertib dan dorong-dorongan, sampai ada keplek nama PNS yang berjubel itu lepas dari bajunya.

Juga ada PNS hamil yang ikut berjubel-jubel antri.

Bupati Saiful Ilah, dalam kesempatan itu berpesan semoga kenaikan pangkat regular pada PNS Sidoarjo itu bermanfaat. Selain bagi PNS sendiri, juga pada institusinya.

Yakni punya semangat kerja, tanggung jawab dan integritas.

ali kusyanto/bhirawa

Petugas harus menggunakan sound sistem, untuk mengatur PNS fungsional Kab Sidoarjo yang tak tertib saat mengambil SK Kenaikan Pangkat, di Paseban Alun-alun Sidoarjo, kemarin) Di meja khusus PNS structural lancar dan tertib. Tak berapa lama, sekitar 130 PNS selesai mengambil SK Kenaikan pangkatnya. Tapi beda di empat meja khusus PNS fungsional. Karena jumlahnya

ada sekitar 672 PNS, mereka berebut duluan. Sehingga saling dorong-mendorong.

Staf Bagian Humas Pemkab Sidoarjo, Sunarno, yang diminta tolong staf BKD membantu mengatur PNS fung-

sional itu agar tertib, sampai geleng-geleng kepala keheranan, karena PNS sulit diatur untuk tertib. Bahkan petugas Satpol PP yang juga ikut mengatur tetapi tak digubris.

Narno terus menyerukan

Minta PNS Netral Dalam kegiatan itu, Bupati Saiful Ilah, juga sempat berpesan pada ratusan PNS Sidoarjo, agar tetap netral pada Pilkada Sidoarjo, pada 9 Desember 2015 nanti. PNS diminta bekerja dengan professional dan demokratis serta tetap memberi pelayanan yang baik dan berkualitas pada masyarakat.

Menurut Sekdakab Vino Rudi Muntiawan, kegiatan seremonial penyerahan kenaikan pangkat PNS Sidoarjo ini tetap digelar oleh Pemkab Sidoarjo, karena kegiatan ini sudah masuk dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2015. Q kus

Wali Kota Dukung BNN Tes Urine PNS Rapat Bamus Putuskan Sidang Paripurna Minggu Ini Gresik, Bhirawa Penundaan dua kali sidang paripurna dalam agenda prolegda dan nota keuangan PAPBD tahun 2016 akan digelar lagi pada Kamis (23/10) lusa. Setelah Bandan Musyawarah (Bamus) mengelar rapat yang sebelumnya dilakukan rapat antar ketua fraksi untuk menyamakan persepsi.

Rapat Bamus dimulai sekitar pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Dalam rapat sempat terjadi ketegangan diantara anggota, karena beberapa perbedaan persepsi. Sebab dalam sidang paripurna yang kedua kemarin, terjadi aksi boikot yang dilakukan empat fraksi. Tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan tanda tanya. Selama itu juga, pimpinan dewan melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi. Sehingga Senin (19/10) kemari rapat Bamus bisa di-

gelar untuk menjadwal sidang paripurna.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, rapat Bamus tadi berjalan lancar meski sebelumnya telah banyak perdebatan. Namun mencapai titik temu, sehingga rapat bisa dilanjutkan kembali pada Kamis (23/10). Terjadinya persoalan aksi teman-teman dewan kemarin tak sepakat dilaksanakan sidang paripurna, sehingga tidak Quorum dan terjadi penundaan. Sebab dalam jadwal Bamus telah ditentukan pengesahan PAPBD tahun 2016 dilakukan pada 11 Nopember. ‘’Waktunya sangat mepet, selain itu adanya dana hibah yang harus berbadan hukum.

Hingga kini antara dewan dan eksekutif belum mencapai titik temu, sehingga membuat keresahaan anggota dewan.

Karena khawatir kalau aturan

itu mengunakan badan hukum, makan Jasmas yang selama ini melalui perorangan tak akan bisa didapatkan. Akhirnya di dicapai kesepakatan, dewan untuk melakukan konsultasi,’’ ujarnya.

Terpisah Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan mengatakan, persoalan kemarin tak dapat hadir dalam sidang paripurna.

Diantaranya, belum ada titik temu terkait dana hibah antara dewan dan eksekutif. Dalam rapat antar pimpinan tadi dicapai kesepakatan, mengenai dana hibah akan dikonsultasikan kembali. Kalau nanti memang dalam aturan tetap dana hibah harus berbadan hukum, maka dalam penganggaran akan diperjuangkan bisa dicantolkan pada PAPBD tahun 2016. Sehingga Jasmas, yang telah menjadi hak anggota dewan yang disalurkan pada masyarakat tetap bisa.Q kim

Pak Tjip Siapkan Solusi Persoalan Publik Sidoarjo, Bhirawa Untuk membantu mengurai permasalahan yang ada di masyarakat, karena kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Paslon Bupati Sidoarjo H MG Hadi Sutjipto (Pak Tjip) dan H Abdul Kolik SE (Cak Kolik) akan menyiapkan solusinya. Kondisi itu terungkap setelah sepekan tiada henti-hentinya menghadiri undangan simpatisan.

Kegiatan keliling di 40 lokasi itu, selain simpatisan, juga warga Sidoarjo yang ingin mengenal lebih dekat tentang Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2016-2021. Dalam pertemuan-itu banyak tumbuhnya kepedulian warga pada pesta demokrasi Pilbup 9 Desember 2015, serta berbagai harapan dilimpahkan kepada calon pemimpin baru Sidoarjo.

Menurut Caturahadi yang mengawal Paslon dengan jargon Sidoarjo Hatiku Senin (19/10) kemarin, kalau cerita menarik dan perlu diperhatikan. Ada wakil pedagang kaki lima yang tergusur dari alun-alun. ‘’Bahkan ada juga pemilik kios di Jl Dr Soetomo yang baru saja dibongkar, pekerja di sektor home industri yang masih menerima upah rendah, sampai pekerja pabrik yang belum menerima perlindungan kesehatan BPJS dan standar UMR. Termasuk mereka-mereka yang berharap ada kebijakan pemerintah terkait kepastian biaya pendidikan baik di sekolah negeri atau swasta,’’ujar Caturahadi.

Merujuk berbagai keluhan, harapan dan saran masyarakat, MG Hadi Sutjipto atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak

Tjip mengungkapkan, masyarakat kini sudah berfikir realistis dan kritis terhadap berbagai persoalan publik. Masyarakat sangat membutuhkan komitmen kuat dari para calon pemimpin Sidoarjo mendatang.

Menurut Pak Tjip, dalam setiap kunjungan diberbagai komunitas masyarakat, mulai pengajian ibu-ibu dan berbagai tokoh masyarakat. Saya, Pak Tjip dan Cak Kolik siap dikawal warga Sidoarjo. Kami siap dikawal untuk menggali apa sebenarnya kebutuhan masyarakat. ‘’Kami akan segera carikan solusinya, mana yang bisa ditangani pemeritah dengan penguatan piranti kebijakan, atau dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat atau pelaku dunia usaha,’’ katanya.

Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto melakukan tes urine kepada PNS dan anggota DPRD Kota Mojokerto bakal terealisasi. Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus menyambut dengan tangan terbuka rencana BNN yang bakal mencegah peredaran Narkoba dikalangan PNS dan anggota DPRD di Kota Mojokerto.

Di Kota Mojokerto tercatat ada 3.417 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 anggota DPRD. BNN Kota Mojokerto usai diresmikan pekan lalu, berencana bakal melakukan serangkaian tes urine untuk memastikan kandungan Narkoba. ‘’Harus itu. Polisi dan TNI kan sudah di tes urine. Toh itu demi kebaikan mereka (PNS) secara prinsip saya setuju PNS dites urine,’’ ujar Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Senin (19/10) kemarin.

Kepala daerah yang juga seorang ulama ini tak menampik kemungkinan adanya penyalahgunaan Narkoba dikalangan PNS. ‘’Selama ini kita memang tak tau ada atau tak PNS yang terlibat. Karena mereka cenderung tertutup,’’ tambahnya.

Menurut Kiai Ud -sapaan Masud Yunus, kegiatan serupa sudah pernah dilakukan BNN diberbagai daerah.

Namun, pemeriksaan dilakukan hanya pada pejabat eselon II. Persetujuan terhadap rencana tes narkotika ini menyusul status Indonesia yang masuk level darurat Narkoba. ‘’Kini 41 juta penduduk negeri ini masuk daftar sebagai pengguna Narkoba. Padahal, aparatur sebagai teladan masyarakat, harus bebas daftar hitam ini,’’ tandasnya.

Disinggung soal sharing anggaran, Kiai Ud menga-

takan, pihaknya kemungkinan tak bisa memenuhinya. Pasalnya, anggaran BNNK berasal dari pemerintah pusat langsung karena merupakan instansi vertikal. ‘’Kalau anggaran kegiatannya tak akan ikut kita. Karena menjadi instansi vertikal yang sumber anggarannya berasal dari pemerintah pusat langsung,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, BNN Jatim usai pelantikan BNN Kota Mojokerto menyatakan bakal melakukan tes urine PNS dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba. Badan resmi pemerintah itu mengisyaratkan bakal melakukan serangkaian tes urine. Tak hanya mengincar PNS, BNN juga melakukan langkah yang sama terhadap anggota dewan. ‘’Tes urine terhadap PNS dan anggota dewan akan menjadi prioritas dari BNK (Badan Narkotika Kota),’’ cetus Kepala BNN Jatim, Brigjen Sukirman didampingi Kepala BNK, Kompol Suharsi.

Kompol Suharso menyatakan, upaya pemberantasan Narkoba di kalangan PNS bersifat mutlak. ‘’Mereka (PNS dan anggota Dewan) kan contoh masyarakat.

Patutlah terhindar dari efek penyalahgunaan narkotika,’’ tandasnya.Q kar

Ruwat Agung Nuswantoro Majapahit 1949 Saka Bupati MKP dan Forpimda Tampil Membawa Simbol Kebesaran Majapahit Rangkaian kegiatan seni budaya di wilayah Kab Mojokerto semakin menunjukkan jati dirimya, terutama kawasana Trowulan merupakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang termashur. Upaya melestarikan peninggalan seni dan budaya leluhur terus digalakkan.

Dengan menggelar Ruwat Agung Nuswantoro Majapahit 1949 Saka.

Melalui Disporabudpar Kab Mojokerto sebagai leading sector menggelar rangkaian greget budaya. Diawali Kamis (15/10) pekan lalu diadakan Festival Tembang Mocopat pelajar tingkat SMA Sederajat yang diikuti 60 orang peserta se-Kab Mojokerto.

Dilanjutkan kegiatan Mangesti Suro yang dalam acara ini, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menyampaikan kebesaran Mojopahit yang sudah dikenal bukan hanya di lingkup nasional, tapi sudah mendunia ini, saatnya dilestarikan dan diperbaiki.

Langkah Pemkab Mojokerto yang bekerjasama dengan Provinsi Jatim dalam mewujudkan rumah Mojopahit adalah awal dari

sebuah bentuk pengenalan secara luas budaya Majapahit. Rencana mendesain pagar dan gapura di beberapa titik penting di wilayah Kab Mojokerto tahun 2016 harus bisa diwujudkan.

Bupati MKP menguraikan, yang penting saa tini adalah bagaimana dan sejauh apa kita dapat menghargai dan melestarikan budaya setempat. Acara Mangesti Suro ditutup dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki dalang Suwoto mengambil lakon Tumuruning Wahyu Keprabon.

Sabtu (17/10) merupakanpuncak kegiatan Ruwat Agung Nuswantoro. Berbagai bentuk hasil karya para seniman dan budayawan yang berjumlah 30,

yang pesertanya berasal dari kecamatan, perbankan, dan perusahaan. Sebelum kirab diberangkatkan, dilakukan prosesi kirab pusaka Majapahit yang diserahkan ke masing-masing peserta sesuai dengan tugasnya.

Bupati membawa Papaka (simbol Majapahit). Kajari membawa Payung Gringsing Udan Wiris, Kapolres membawa Tombak

Samudera, Dandim membawa pusaka Bendera Gulo Klopo.

Hadir dalam acara ini diantaranya, Wakil Dinas Pariwisata Jatim, Taman Budaya Jatim, DPR Jatim, Parsi Jatim, pengelola hotel, camat dan SKPD. Untuk malam harinya di waktu yang sama dilaksanakan Gebyar Tembang Mocopat (Paguyuban Sesepuh), yang dihadiri oleh

kariyadi/bhirawa

Tari Remo diperagakan di atas karpet merah.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP (tengah) bersama istri berjalan di atas red carpet dalam Ruwat Agung Nuswantoro di Trowulan.

beberapa simpatisan budayawan Mocopat dari Jombang, Kediri, Lamongan, Gersik dan Kertosono.

Gelar Mocopat (Paguyuban Sesepuh), sebagai ungkapan rasa kepedulian, persaudaraan, dan keakraban sesama seniman.

Dilanjutkan dengan acara UnduhUnduh Patirtan, yaitu mengambil air dari tujuh sumber mata air (Patirtan).

Diantara ke tujuh sumur itu antara lain, Sumur R Wijaya di Desa Bejijong, Ratu Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterejo, Hayam Wuruk di Desa Panggih, Damar Wulan/Putri Cempo di Desa Trowulan, Sumber Towo Brawijaya V di Desa Trowulan, Sakti Gajah Mada di Desa Beloh, dan Sumur Upas Candi Kedaton di Desa Sentono Rejo.Q kar.adv

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Kartu Program Bantuan Sosial Nasional Rampung Desember 2015 Lumajang, Bhirawa Kartu Program Bantuan Nasional yang meliputi seluruh penerima program bantuan sosial nasional, baik program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penyaluran beras sejahtera (rastra) dijadwalkan tuntas Desember 2015 mendatang. "Verifikasi dan validasi dilakukan dengan pola cetak dan distribusi. Proses distribusi saat ini sudah dicicil di seluruh Indonesia," kata Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial.

Lebih lanjut Khofifah mengungkapkan manakala ditemukan penerima yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dan naik taraf kehidupannya, maka secara otomatis akan didelete dari master file data nasional. "Pada Januari 2016 depan, data hasil verivali nasional ini semuanya sudah clear dan terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bagi petani bisa digunakan sebagai penanda untuk membeli pupuk bersubsidi. Bagi nelayan bisa digunakan membeli solar bersubsidi. Bagi warga miskin yang rumahnya belum bersertifikat, maka bisa digunakan untuk mengajukan sertifikat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Selain itu, juga bisa sebagai penanda penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM dan elpiji bersubsidi,’’ tambahnya.

Pemegang KKS ini, juga berhak mendapatkan rastra (beras untuk keluarga sejahtera) yang dulunya bernama Raskin.

Khofifah merinci, untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), diseluruh Indonesia didistribusikan untuk 88,2 juta jiwa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 20,5 juta anak-anak umur 6 sampai 21 tahun. "Di dalamnya ada 3,6 juta anak-anak terlantar, anak-anak jalanan dan anak-anak panti asuhan," terangnya.Q yat

Tak Dilibatkan dalam Pilkada, 13 PAC Datangi Fraksi DPRD Situbondo, Bhirawa Merasa tidak dilibatkan dalam tahapan pilkada (pemilihan Kepala Daerah) Situbondo tahun 2015, sedikitnya 13 PAC se-Kab Situbondo ngeluruk Fraksi Partai Demokrat (FPD) pagi kemarin (19/10). Kedatangan rombongan PAC PD yang dipimpin Prabdi Sastra dan diterima dua pengurus Fraksi PD yakni Hadi Priyanto dan Janus Sasra Ananda, diruang presroom Fraksi DPRD Kab Situbondo. Suasana pertemuan berjalan cukup gayeng, meski sesekali ada pertanyaan menukik dari sejumlah perwakilan PAC PD, siang kemarin.

Prabdi Sastra, koordinator PAC PD se-Situbondo, menjelaskan kedatangan dirinya bersama jajaran PAC lain dalam rangka untuk meminta kejelasan kesepakatan penetapan saksi

dalam pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Sebab, kata Prabdi Sastra, info yang berkembang bahwa semua saksi di dominasi perwakilan dari PDIP. “Sebenarnya teman teman ada yang tidak

puas terkait penetapan saksi pilkada. Makanya kami mendatangi Fraksi PD DPRD guna meminta kejelasan soal saksi dalam pilkada tersebut,” jelas Prabdi Sastra.

Masih kata Prabdi, sejak awal proses pilkada para pengurus 13 PAC mengaku tidak pernah dilibatkan dalam tahapan dan tidak pernah diajak ketemu tentang strategi dan sasaran kedepan untuk pemenangan pilkada calon bupati-calon wakil bupati hasil koalisi PDIPPD. “Mereka menjawab karena sama sama tidak adanya anggaran. Bahkan yang aneh kita disuruh untuk gotong royong soal tidak adanya anggaran itu.

Yang jelas, kita arahnya tidak

kesana. Kalau pribadi silahkan saja, asal tidak mengatasnamakan Partai Demokrat,” papar Prabdi seraya membantah 13 PAC tidak akan merubah dukungan ke paslon lain.

Sementara itu, Janur Sasra Ananda mengatakan, pertemuan tersebut menjadi evaluasi bagi jajaran seluruh pengurus internal PD Situbondo, bahwa kekompakan PAC PD harus ditanggapi secara positif.

Sebab, kata Janur, hal itu merupakan girah untuk memenangkan pilkada Situbondo 2015. “Kami menanggapi secara positif kesan semangat mereka untuk memenangkan dan memajukan dalam kontestasi pilkada. Baik itu oleh DPC PD,

mitra Koalisi PDIP dan paslon nomor urut I, Gus Faqih-Untung,” urai Janur.

Janur membantah keras jika kedatangan 13 pengurus PAC itu merupakan bentuk komplain atau protes dan kekecewaan kepada tim paslon cabup-cawabup yang diusung PD-PDIP. Melainkan, lanjut Janur, dipicu oleh adanya kesimpangsiuran informasi yang masuk kepada jajaran PAC PD Situbondo. “Dalam koalisi PDIP-PD, ada kesepakatan pembagian saksi. Disana disebutkan, saksi dari PDIP bertugas di tingkat TPS. Sedangkan saksi di tingkat Desa dan Kecamatan masuh ranahnya PD,” ungkap Janur.Q awi

wiwieko/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo memberikan buku tabungan pada warga penerima program perbaikan rumah tidak layak huni di Kantor Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, Senin (19/10).

Petani Garam Demo Pemkab Sampang Sampang, Bhirawa Puluhan warga yang mengatasnamakan kerukunan pemilik lahan tambak garam (KPLTG) Sampang, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Sampang, Senin (19/10). Mereka mendesak Bupati Sampang, segera melaksanakan proyek jembatan petani garam anggaran APBN 2015 yang nilainya Rp 1.3 miliar, dan hingga kini tanpa ada kepastian.

Puluhan massa pengunjuk rasa membawa sejumlah poster isi tuntutan di antaranya, ‘Bupati harus tegas, DKPP tidak becus mengelola pugar’, ‘petani garam butuh jalan’, ‘Pugar 2015 wajib terealisasi untuk petani garam Sampang’, ‘petani garam butuh jembatan’, ‘mafia proyek harus dimusnahkan dari pugar’, ‘jangan anak tirikan petani garam’, ‘Pastikan jembatan hari ini juga’, ‘jembatan roh petani garam’, dan lain-lain.

Salim, sekretaris KPLTG, dalam orasinya mengatakan tidak ada alas an bagi pemerintah Sampang untuk tidak melaksanakan proyek jembatan atau infrastruktur tambak petani garam tersebut, sebab sudah dua kali proyek tersebut di lelang dan gagal tanpa ada pemenang.

Oleh sebab itu, ketegasan Bupati Sampang kami butuhkan untuk segera meluncurkan proyek 1.3 miliar tersebut.

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang menemui massa di depan kantor Pemkab Sampang, mengatakan proyek tersebut sudah di proses lelang dua kali, namun gagal tidak ada pemenangnya, bahkan tim saat ini masih melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tersebut apakah dimungkinkan dilakukan penunjukan langsung.Q lis

5

Kementerian PU Perbaiki 1.149 Rumah Warga Miskin suprayitno/bhirawa

Salah satu mahasiswi pengunjung Perpusda Lamongan, kini semakin dimudahkan dalam mencarai referensi dengan adanya catalog online.

Perpusda Terapkan Katalog Online, Pengunjung Naik Lamongan, Bhirawa Mulai diaktifkannya catalog online oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Lamongan membuat pengunjung perpustakaan daerah (Perpusda) meningkat hingga 17,57 persen.

Disebutkan oleh Kepala BPAD Lamongan Hurip Tjahyono melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, sampai dengan September 2015 jumlah pengunjung sebanyak 25.691 orang, atau naik 17,57 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21.851 pengunjung.

“Katalog online di website BPAD yang sudah mulai diaktifkan tahun ini memberi kesempatan masyarakat untuk melihat koleksi Perpusda. Sehingga tingkat kunjungannya meningkat. Ini masih ada tiga bulan tersisa, sehingga pengunjung akan mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun lalu, “ tutur dia.

Keberadaan in list pengunjung yang sudah terkomputerisasi juga membuat data pengunjung Perpusda Lamongan semakin akurat untuk pengembangan fasilitas. Karena setiap pengunjung kini diwajibkan mengisi biodata via in list.

Saat ini Perpusda memiliki koleksi sebanyak 82.494 eksemplar dengan 19.415 judul buku berbeda. Jumlah koleksi itu akan ditambah lagi tahun ini sebanyak 6 ribu eksemplar.

Selain itu, sampai dengan saat ini BPAD telah menyalurkan bantuan buku kepada 53 perpustakaan desa. Kemudian untuk layanan terhadap pengunjung, BPAD juga melakukan jemput bola melalui tiga armada mobil perpustakaan keliling.

Mobil tersebut setiap hari Senin sampai dengan Kamis berkeliling ke sekolah-sekolah.

Kemudian pada Hari Jumat ke sejumlah pondok pesantren. Selain itu, salah satu mobil perpustakaan keliling juga dilengkapi alat peraga untuk melakukan kunjungan edukatif ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Perpusda Lamongan kini juga menjadi jujugan favorit mahasiswa untuk mencari buku referensi.

Salah satunya Safitri, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Lamongan yang saat itu bersama lima orang temannya sedang mencari buku referensi untuk mata kuliahnya.Q yit

Tulungagung, Bhirawa Sejumlah 1.149 rumah tidak layak huni di Kabupaten Tulungagung bakal diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Perbaikan dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Rejotangan.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, menyambut gembira perbaikan rumah yang ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. “Program ini akan membuat rumah tidak layak huni di Tulungagung semakin berkurang,” ujarnya seusai secara simbolis memberi buku tabungan pada sebagian warga Kecamatan Ngunut penerima program di Gedung Balai Rakyat Kantor Desa Ngunut Kecamatan Ngunut, Senin (19/10).

Penerima program BSPS mendapat buku tabungan karena dana perbaikan ru-

mah ditransfer ke rekening masing-masing. Besarannya beragam mulai Rp 10 juta, Rp 15 juta dan Rp 20 juta.

Tergantung hasil survei petugas yang mendatangi penerima program.

Menurut Bupati Syahri Mulyo, pada tahun 2015, program BSPS di Tulungagung dilakukan di tiga kecamatan. Yaitu Kecamatan Ngunut, Pagerwojo dan Rejotangan. “Untuk Kecamatan Ngunut diberikan pada 327 warga. Di Kecamatan Pagerwojo untuk 438 warga dan di Kecamatan Rejotangan dibagikan pada 384 warga,” tuturnya.

Diakui Bupati Syahri Mulyo, dari ketiga kecamatan tersebut, baru dua kecamatan yakni Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Pegerwojo yang dapat segera merealisasi program BSPS. Sementara Kecamatan Rejotangan masih menunggu proses keluarnya SK (surat keputusan) dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Q wed

Satpol PP Tutup Aktivitas Galian C Ilegal yang Sudah Bertahun-tahun Di Jombang, Warga Sita Alat Berat Galian C Ilegal di Pucangsimo Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, bersikeras melakukan penutup paksa galian C penambangan sirtu (pasir batu) seluas kurang lebih 6 hektar di sebuah sungai dari aliran lereng gunung Argopuro, Desa Sidorejo, Kecamatan Kotaanyar.

Pihak Satpol PP, melakukan hal itu untuk menertibkan galian C yang ada di Kabupaten Probolinggo. Ditakuti mengalami kejadian serupa yang terjadi di Kabupaten Lumajang.

Ditengarai galian tambang pasir batu ini milik suami salah satu anggota DPRD yang berdinas di daerah setempat. Wargapun sangat menyayangkan aktifitas penambangan sirtu terebut. Karena disungai terebut kerap kali terjadi longsor dan banjir bandang ketika musim hujan.

“Kerusakannya parah, ini sudah sejak lama dilakukan penggerusan memakai alat berat, dan banyak menyisakan galian lubang besar, dan tebing runtuh,” kata Khairi, salah satu warga setempat, saat dikonfirmasi Senin (19/ 10).

Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, petugas melakukan penyegelan terhadap kendaraan excavator, alat penyaring batu serta menutup lokasi tambang galian pasir batu.

Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Muh Abduh Ramin, Senin (19/10) mengaku penyegelan dilakukan berdasarkan laporan warga sekaligus adanya pelanggaran Perda, yang telah dilakukan oleh

pihak pengelola tambang.

“Kami akan tertibkan seluruh galian C yang ada di Kabupaten Probolinggo, akan segera ditutup.

Sementara kami sudah menutup belasan galian C yang ada. Kami lakukan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Abduh.

Sementara itu, menurut Camat Kotaanyar, Suharto, aktivitas penambangan galian pasir batu ini sudah lama dilakukan, sejak bertahun-tahun. Namun, pihak Kecamatan bahkan sudah berulang kali memberi peringatan hingga penutupan. ”Kami memberi peringatan berulang kali. Namun, pihak pengelola galian tambang tidak pernah menggubris dan terus melanggar,” kata Suharto.

Lebih lanjut Abduh mengatakan, jika hal tersebut tidak segera dilakukan penutupan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi pula warga sekitar lokasi penambangan pasir itu sudah semakin tidfak terkendali, hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi seperti di Lumajang.

“Kami tidak mau dikatakan tidak menggubris laporan atau keluahan warga tersebut, dari pada berurusan dengan warga lebih baik kami lakukan penutupan,” kata dia.

“Bisa jadi semakin lebarnya sungai tersebut, dari tahun ketahun bahkan menjadu dua kali lipat itu akibat adanya penambangan pasir tersebut, akibat diambil pasirnya dengan alat berat maka sungan menjadi mudah longsor, puluhan hektar lahan pertanian kini menjadi sungai,” tambanya.

Sita Alat Berat Sementara itu, warga Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo, Minggu (18/10) malam menyita alat berat Becho yang diduga milik Kepala Dusun Dusun Pucangsimo, Hari Setyo Widodo yang digunakan untuk menambang galian C di Desa mereka. Pasalnya aktifitas penambangan galian adalah illegal dan dikhawatirkan merusak lingkungan.

Aktivitas penambangan tanah irigasi yang berada di stren kali awalnya adalah untuk reklamasi dan penanaman pohon yang dilakukan dari Dinas Pengairan. Namun belakangan penambangan terus dilakukan dan warga resah karena dinilai merusak lingkungan.” Warga resah melihat pengerukan terus dilakukan, setelah berembug mereka sepakat untuk menghentikan aktifitas pengerukan karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan,” ujar Masudin salah satu warga mengatakan.

"Berdasarkan laporan masyarakat, pemgerukan itu dilakukan

sore kemarin. Namun langsung ditolak warga. Karena dikhawatirkan merusak lingkungan," ujar Masudin, tokoh masyarakat Desa Pucangsimo, Senin (19/10).

Dikatakannya, sejak awal warga sudah menolak adanya aktifitas pengerukan tersebut. Namun nampaknya penolakan tidak digubris. Dan puncaknya, lanjutnya pegerukan itu dilakukan sore kemarin. “Warga langsung nglurug dan menghentikannya, dan melaporkan ke aparat yang berwajib,” tandasnya.

Kapolres Jombang, AKBP Sujarwoko membenarkan tentang penyanderaan alat berat tersebut. Namun demikian, pihaknya berharap masyarakat tidak melakukan aksi main hakim sendiri.

"Jangan sampai terulang lagi kasus Lumajang di Jombang," ujarnya.

Kapolres menambahkan, atas laporan warga pihaknya sore itu langsung turun kelapangan untuk mengantisipasi amuk masa. Dan memang ditemukan alat berat dilokasi yang kondisinya sudah rusak.” Kini alat berat dan lokasi penambangan sudah kita beri police line,” imbuhnya.

Untuk menghidari amuk massa, Polres Jombang, Lanjutnya akhirnya mengamankan Hari Setyo Widodo (50), Kepala Dusun Pucangsimo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Hari merupakan pemilik tambang galian C ilegal yang ditutup paksa oleh warga setempat. "Kasun tersebut ter-

ramadlan/bhirawa

Polisi turun langsung ke lokasi penambangan yang ditolak warga Pucangsimo Bandarkedungmulyo. paksa kita amankan untuk menghindari amuk warga. Karena sebelumnya warga sudah melakukan perusakan alat berat milik yang bersangkutan," ujar Kapolres Sujarwoko menambahkan.

Terkait status Kadus Hari Widodo, Kapolres mengungkapkan, pihaknya masih mendalami dan melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Jika diketahui aktifitas dan bukti adanya penambangan illegal. Maka yang bersangkutan dijerat pasal 163 UU minerba dengan ancaman 1 tahun penjara. ”Statusnya sampai hari ini masih saksi, kita juga meminta keterangan dari Dinas

Pengairan Jombang terkait proyek pengerukan irigasi itu,” tandasnya.

Data di Polres Jombang hampir seluruh penambangan galian C khusunya hingga kini masih belum ada yang memiliki ijin. Karenannya semua aktifitas galian dihentika hingga ijin penambangan dimiliki oleh pengusaha.” Ada sekitar 7 sampai 8 lokasi penambangan galian, dan semuanya ijinnya belum lengkap. Jadi semuanya kita hentikan aktifitasnya, tidka ada yang boleh melakukan pengerukan,”pungkas Kapolres Sujarwoko membeberkan.Q wap,rur

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Lahan Gedung Baru DPRD Disepakati Hampir Rp 1 Juta per Meter Sumenep, Bhirawa Pemilik lahan dan Pemerintah Kabupaten Sumenep sepakat, harga lahan untuk pembangunan gedung baru DPRD setempat mencapai Rp 950 ribu per meter atau menelan dana APBD 2015 sebesar Rp9 milyar 500 juta untuk lahan seluas satu hektar.

Sekretaris DPRD Sumenep, Moh Mulki mengatakan, setelah ada pembicaraan antara pemilik lahan dengan pemerintah setempat dengan disaksikan banyak pihak, disepakati harga lahan sebesar Rp950 ribu per meter. “Harga lahan yang direncanakan dibangun degung baru DPRD Sumenep itu sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah, yakni Rp 950 ribu permeternya,” jelas Moh Mulki, Senin (19/10).

Mulki menyampaikan, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumenep itu seluas 1 hektar. Total pembebasan lahan tersebut menghabiskan dana APBD 2015 sebanyak Rp 9 milyar 5 ratus juta. “Sedangkan dana yang disiapkan di APBD 2015 ini sebesar Rp10 milyar, jadi masih tersisa Rp5 ratus juta dari pembelian lahan tersebut. Namun, kelebihan dana itu kemungkinan dipergunakan untuk pengurusan setifikat tidak masuk didana Rp9 milyar 5 ratus juta itu,” terangnya.

Selain kesepakatan harga, pemilik lahan juga melakukan pelepasan hak milik atas nama H Syafi’i kepada pemkab setempat. Setelah proses administrasinya sudah tuntas, dokumennya langsung diajukan ke DPPKA untuk diajukan surat permintaan pembayaran (SPP).Q sul

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Enam OKP Siap Bantu Buru Pemboikot Pemilukada KPU Kabupaten Kediri Minta Rekanan Segera Ganti APK Rusak dan Hilang Tuban, Bhirawa Enam Organiasi Kemasyarakatan Pemudana (OKP) di Kabupaten Tuban, mendesak aparat penegak hukum serta penyelengara pemilihan kepala daerah mengambil tindakan dan langkah hukum terkait dengan adanya upaya penggagalan pemilihan umum kepala daerah (Pilukada) yang akan digelar di Bumi Wali Tuban.

Keenam OKP tersebut masing-masing Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Kumunikasi PutraPutri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Pemuda Muhammadiyah (PM) dan Karang Taruna.

“Kami meminta aparat penegak hukum serta penyelengara Pemilukada untuk mengambil tindakan hukum pada oknum yang melakukan penyebaran pamflet ajakan boikot Pemilukada yang dengan sengaja untuk mengagalkan Pemilukada,” kata Warsito Wakil Ketua GP Ansor yang juga Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tuban kemarin (19/10).

Sejumlah pimpinan OKP ini juga mengaku betrsedia mem-

bantu aparat penegak hukum jika diperlukan untuk menemukan dan mengusut aktor dari yang akan mengagalakan proses Pemilukada di Kabupaten Tuban. “Melakukan pemboikotan adalah pelangaran hukum, oleh karena itu kami siap dan bersedia, jika aparat penegak hukum membutuhkan bantuan tenaga kami,” Kata Mukafi Makki Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Tuban dalam konferensi pers setelah menghadiri kegiatan Apel 1000 Banser yang diadakan oleh GP Ansor Kabupaten Tuban.

Terkait dengan masih adanya masyarakat yang mengaku belum mengetahui akan diadakanya Pemilukada pada 9 Desember 2015 medatang, yang dimungkinkan belum mak-

simal-nya sosialiasi yang dilakukan oleh penyelengara Pemilukada para pimpinan OKPI ini juga siap memberikan sosialiasi pada masyarakat akan pesta demokrasi tersebut.

“Ini hajat bersam masyarakt tuban untuk memilih pemimpin yang terabaik di Bumi Wali Tuban, selain kami Siap mensukseskan proses Pilkada terlaksana dengan demoratis, aman dan damai, juga bersedia membantu sosialiasi penyelengara pemilukada memberikan pendidikan politik pada masyarakat yang baik dan benar, terutama pada para pemilih pemula,” kata Nasirul Umam Ketua KPNI Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban, menyambut baik dan sangat berterimasih pada OKP yang ingin membantu pelaksanaan Pemilukada secara baik, demokratis dan berkwalitas. “Kami sangat mengapresiasi dukungan itu, yang pasti kami akan berusaha semaksimalnya untuk menyelengarakan Pemilukada yang demokratis dan berkwalitas, terkait dengan upaya pemboikotan, karena itu merupa-

kan upaya membuat gaduh dan penggagalan, itu adalah rana aparat keamanan,” kata Yayuk DS Salah satu Komisioner KPU Tuban (19/10).

Ganti APK Rusak Sementara itu, setelah Pengawas Pemilu Kabupaten merekomendasikan untuk menganti Alat Peraga Kampanye yang hilang atau rusak, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kediri perintahkan rekanan segera mengganti APK yang hilang maupun rusak.

Tak hanya itu KPUD Kediri juga intensif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat atas APK dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang dimungkinkan terjadi sabotase (Pencurian atau perusakan) yang disengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dikatakan Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru Isworo, Semenjak keluarnya surat edaran KPU RI nomer 629 tahun 2015 terkait pengantian dan perlakuan alat peraga kampanye yang saat ini telah dipasang maka usai mendapatkan rekomendasi dari panwas maka akan melaksanakan atas

rekomendasi tersebut.

"Panwas sudah memberikan rekomendasi dan inventarisir APK yang rusak maupun hilang di beberapa titik, selanjutnya kita memerintahkan rekanan untuk segera mengganti, dan dalam aturannya untuk penggantian APK rusak atau hilang hanya sekali ganti," terang Sapta.

Lebih lanjut Sapta mengatakan, selain pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, pihaknya berharap agar kedua pasangan calon juga ikut berpartisipasi menjaga APK itu, karena dengan kebersamaan untuk menjaga keamanan bisa ditingkatkan. "Kita berharap semua pasangan, juga ikut mengawasi keberadaan APK masing-masing, sehingga keamanan dan kondisi yang kondusif seperti ini bisa terus berlangsung," terang Sapta.

Diketahui, setidaknya apk yang dipasang oleh rekanan kpud kabupaten kediri mulai umbul-umbul sebanyak 1040 lembar. Baliho 10 unit dan spanduk sebanyak 1376 lembar untuk terpasang di 26 kecamatan di Kabupaten Kediri.

Q hud,van

Unej Dapat Nilai Terbaik Ketiga UKNI 2015 Jember, Bhirawa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Jember (Unej) mendapat nilai terbaik ke-3 dalam Uji Kompentensi Nasional Indonesia (UKNI) 2015. "Alhamdullilah kami sangat bersyukur atas perolehan prestasi terbaik ke-3 nasional dan kami semakin bersemangat untuk menghasilkan para ners yang profesional ke depannya," ujar Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Jember Ns.Lantin Sulistyorini.S.Kep.M.Kes. Dalam UKNI yang digelar oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) pusat ini diikuti oleh para Ners dari seluruh Indonesia. “Alhamdulillah secara nasional perolehan nilai dari ners lulusan PSIK

Universitas Jember rata-rata 63,1, dari nilai itulah kami mendapatkan peringkat ke-3 tingkat nasional,” papar Ns.Lantin Sulistyorini.

Perempuan yang akrab disapa dengan Lantin ini mengatakan, penghargaan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kerena menurutnya, dalam tingkat nasional PSIK Universitas Jember termasuk dalam kategori Institusi Pendidikan Ners yang paling muda.”Walaupun paling muda kami tidak pernah minder atau rendah diri dan ini kami buktikan dengan prestasi-prestasi yang telah kami torehkan baik ditingkat nasional maupun internasional,” Imbuh Lantin.

Lantin menambahkan, selain menjadi kebanggaan bagi institusi prestasi ini juga menambah rasa

percaya diri kami kepada para orang tua dalam rangka penjaminan mutu dan standarisasi kompetensi lulusan.

“Prestasi ini merupakan evaluasi pembelajaran secara nasional, yang jelas dari hasil ini lulusan PSIK tidak perlu di ragukan lagi karena kompetensi mereka sudah bisa diuji secara langsung,” tuturnya.

Sementara itu ketua AIPNI pusat Dr.Muhammad Hadi, SKM.M.Kep. memberikan ucapan selamat atas prestasi yang sudah diraih. “Selamat atas prestasi yang sudah diraih dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa untuk sebuah institusi yang baru saja berdiri,” ujarnya saat memberikan penghargaan secara langsung kepada PSIK Universitas Jember.Q efi hilmi husain/bhirawa

Salah satu warga Dusun Paras, Desa Rejosalam, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan mengambil air yang tidak steril dari sungai di desa setempat meski kondisnya terlihat hijau dan berlumut, Senin (19/10).

Komisi C Minta Kontraktor WEP Jilid II Tambah Jumlah Tenaga Kerja Supaya tidak terjadi kemoloran dalam pengerjaan proyek bernilai miliaran, Komisi C DPRD Gresik, kembali melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dengan melakukan sidak langsung, mendatangi proyek pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) jilid II, yang notabenya pengerjaan masih 68 persen, dari yang seharusnya mencapai 80 persen.

Kedatangan komisi C di proyek proyek pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) jilid II, berada di jalan Jaksa Agung Suprapto sekitar pukul 10.00 Wib. Secara jeli semua anggota melihat proyek tersebut, dari bentuk bangunan hingga sudut yang paling kecil di kerjakan oleh pemborong. Pada intinya merasa kecewa, karena dari progres waktu.

Prosentase yang di dapat tidak sesuai, dan meminta pada PT yang mengerjakan, konsultan serta Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) untuk ekstra memperhatikan.

Menurut anggota komisi C DPRD Gresik Mustajab mengatakan, melihat proyek yang dikerjakanya pesimis

Anggota komisi C sidak proyek WEP jilid II.

proyek tersebut batidak sesuai apa lagi kal selesai tepat waknanti datang musim tu. Karena sampai penghujan. Seperti saat ini PT Brantas ada beberapa yang Abipraya, selaku belum di lakukan pekontraktor pelaksana ngecoran, untuk seproyek gagal mencakarang harus lebih pai target yang telah diutamakan. "Makadijadwalkan. Terbuknya kalau bisa, seti, untuk Oktober ini belum hujan datang seharusnya progres pengecoran bisa dipembangunan suselesaikan terlebih dah mencapai 80 dahulu. persen. Namun terDitambahkan Kenyata, progres pemtua Komisi C Anwar bangunan gedung Sadad, juga pesimis olahraga tersebut baproyek sesuai tepat Mustajab ru mencapai 68 perwaktu. Apa lagi prosen. gres pencapaian ma"Kami tadi semua nggota komisi C, sih kurang lebih dari 10 persen, waktu meminta kontraktor untuk menambah yang di butuhkan masih sekitar dua jumlah pekerja. Supaya dari waktu bulan. Apa lagi sekarang belum yang ditentukan, yaitu pada bulan masuk dalam tahap finising, padahal Desember bisa terlaksana. Namun, dalam tahap finising waktu yang di kalau jumlah tenaga kerja tetap ini butuhkan pasti akan lebih lama. saja. Kami tidak yakin dari waktu yang Untuk megejar pencapaian tersebut, ditentukan bisa sesuai, apa lagi pihak kontraktor harus ekstra. Apawaktu yang hanya dua bulan. Sekapun caranya, karena proyek ini nirang harus dikerjakan di kebut, dan lainya milyaran dan kami berharap jangan meremehkan waktu," ujar dia. proyek tersebut harus selesai tepat Ditambahkan Mustajab, sebentar waktu. lagi musim penghujan bakal segera "Proyek pembangunan WEP jilid II, datang. Kondisi ini bakal semakin bakal berakhir pada 19 Desember mempersulit kontraktor untuk menyemendatang. Sehingga, kalau tidak lesaikan proyeknya, belum musim selesai masih bisa menambah waktu penghujan saja progres pencapaian dengan denda hingga akhir tahun anggaran. Dan komisi jauh-jauh hari telah menginggatkan, tapi kalau tidak selesai juga. Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ), harus melakukan blacklist seperti yang dialami PT Baita Sari tahun lalu. Ini dilakukan, supaya kontraktor dalam mengerjakan proyek tidak asal-asalan." tegasnya.

Terpisah Kabid Cipta Karya DPU Kabupaten Gresik Ir H Ahmad Wasil mengatakan, meski pencapaian proyek dari progres waktu percapaian prosentase masih kurang.

Namun kami masih tetap optimisi bisa selesai tepat waktu. Apalagi, saat ini DPU juga fokus melakukan pengawasan agar kontraktor lebih serius dalam bekerja. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua proyek, supaya bisa tepat waktu sehingga DPU tidak disalahkan.Q kim,adv

Kekeringan Meluas, Warga Andalkan Sisa Air Sungai yang Berwarna Hijau Pasuruan, Bhirawa Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Pasuruan ternyata semakin meluas. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengkonsumsi air dari sisa-sisa air di sungai yang mulai mengering. Berdasarkan pantauan Bhirawa dilapangan, Senin (19/ 10), warga di Dusun Paras, Desa Rejosalam, Kecamatan Pasrepan mengambil air yang tidak steril dari sungai di desa setempat.

Meski bercampur sampah dan kotoran rumah tangga, bahkan kondisi air terlihat hijau dan berlumut, namun warga tak punya pilihan lain.

“Tak ada pilihan lain untuk mengambil air yang keruh berwarna kehijau-hijauan ini. Air ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk keperluan masak, mandi serta minum,” kata Sholikin sembari menimbah air ke sungai berkedalaman 20 meter dengan menggunakan timbah kecil.

Pria berumur 41 tahun ini mengatakan ada sekitar ratusan kepala keluarga (KK) kini sudah menggantungkan kebutuhan air bersih dari sisa-sisa air sungai itu. “Sebe-

narnya sumur bor ada, tapi letaknya sangat jauh sekitar 1,5 KM yakni di wilayah Klinter, Kejayan. Karena jarak tempuhnya lama, warga cukup mengambil air di sungai Paras,” jelas Sholikin.

Bencana kekeringan atau krisis air bersih ini sudah dirasakan selama tiga bulan lamanya. Sedangkan suplay bantuan dari Pemkab Pasuruan, belum diterimnya. “Janjinya bapak Bupati gimana, dulu katanya akan mensejahterakan warganya. Tapi kami sudah tiga bulan belum menerima bantuan air bersih. Warga disini berharap pemerintah segera mensuplai kebutuhan air bersih secepatnya,” kata Sumarsih, Warga Dusun Dongbang, Desa Rejosalam.

Diketahui, sebagaian warga di Desa Rejosalam memiliki sumur-sumur pribadi.

Namun, kemarau ini menjadikan sumursumur mereka tak berair akibat penurunan debit air tanah. “Sumur-sumur warga disini juga mengering akibat dampak kekeringan saat ini. Yang kami khawatirkan, musim tahun ini lebih panjang. Jika demikian otomatis kami bersama warga lainnya bakal sangat menderita,” papar Sumarsih. Q hil

CV. YURILA JAYA

CV. TANJUNG MAS

DWIPA YUDHISTIRA NUGRAHA Direktur

AHMAD NURSODIQ Direktur

CV. MAHA MERU

CV.LABA PERSADA

ROBBY HENDRAYANA Direktur

MOCH. ISNANI Direktur

CV. SAFIRA PRASETYONO

CV. PRASETYA KARYA PUTRA

Ir. YUSUF PRASETYONO Direktur

RATNA KENSI Direktur

CV. HAIDAR PUTRA

SMK NEGERI 2 BOJONEGORO

SHOLIKIN Direktur

HIDAYAT RAHMAN,S.Pd,MM Kepala Sekolah

EKONOMI BISNIS

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Kurs Jual

Beli

USD

13,878.00

13,740.00

SGD

9,825.13

9,720.55

EUR

15,626.63

15,465.74

JPY

11,578.51

11,458.59

GBP

21,259.71

21,042.81

Sumber : Bank Indonesia ( 8 OKTOBER 2015 )

RAGAM EKBIS

Indosat Jalin Kerjasama dengan Facebook Surabaya, Bhirawa Indosat, anggota Grup Ooredoo, lewat program startup akselerator Ideabox, menjalin kerja sama dengan Facebook (FB) untuk mendorong pertumbuhan startup di Indonesia. Dengan kerjasama ini, para startup Indosat Ideabox akan memiliki kesempatan untuk mendaftar program FbStart Facebook yaitu program bimbingan dari FB dengan memanfaatkan fasilitas dan utilitas yang dimilikinya.

Tujuan kerja sama ini adalah agar para startup Ideabox mampu mempelajari praktik terbaik yang dilakukan para startup global untuk meraih kesuksesan. “Program startup akselerator Ideabox Indosat telah menjadi perintis dalam komunitas startup di Indonesia dan telah bertumbuh semakin kuat sejak didirikan pada tiga tahun lalu,” kata Prashant Gokarn, Chief Digital Services Officer Indosat, Senin (19/10).

Melalui kemitraan ini, startup Ideabox Indosat yang lulus dan diterima dalam program FbStart FB akan mendapatkan bimbingan langsung dan manfaat lain senilai lebih dari USD 80.000 bagi setiap startup. Indosat juga berencana untuk membawa pemenang demo day hari ketiga Ideabox untuk mengunjungi kampus FB Menlo Park di Silicon Valley.

Demo day sendiri adalah kegiatan demo setelah inkubasi Ideabox berakhir yang berlangsung selama 3 hari dan diikuti seluruh peserta Ideabox.Q ma

Gelar PRSI 2015, Semen Indonesia TargetTransaksi Rp 5,5 Miliar Tuban, Bhirawa Sebanyak 176 pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal di Kabupaten Tuban dan luar Tuban mengikuti Pekan Raya Semen Indonesia (PRSI) 2015 di Graha Sandya, Tuban sebagai rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Semen Indonesia ke-58 selama lima hari atau mulai 19-23 Oktober 2015.

Dalam PRSI 2015 yang mengutamakan UKM binaan PT Semen Indonesia Indonesia yang berada dikabupaten Tuban ini bertujuan untuk membangun networking antar wirausaha UKM baru dan lama.

“Kegiatan rutin ini tidak hanya sebagai perayaan, tapi juga sarana membangun networking antar wirausaha UKM baru dan lama, ajang transfer knowledge UKM di Tuban dengan daerah lain,” kata Direktur SDM dan Hukum Semen Indonesia, Gatot Kustyadji dalam sambutanya (19/10).

“PRSI ini juga sebagai ajang pengenalan produk-produk UKM binaan Semen Indonesia, UKM di Kabupaten Tuban, serta usaha-usaha kecil di sekitar pabrik dan perumahan dinas,” tambahnya.

Dalam event kali ini, perseroan menargetkan nilai transaksi selama PRSI Tuban 2015 sebesar Rp 5.5 Milyar.

Nilai ini meningkat 13% dari tahun 2013 yang bernilai transaksi Rp 4.9 Milyar. “Kami juga mengharapkan PRSI dapat terus meningkatkan gairah perekonomian di Tuban dan sekitarnya,” kata Gatot.

Surabaya, Bhirawa Media online kini menjadi sarana bagi seluruh masyarakat untuk melakukan segalah hal dengan mudah salahsatunya adalah dengan berkomunikasi maupun berbelanja, Bahkan sudah banyak perusahaan telekomunikasi maupun ritel juga menawarkan jasanya melalui media online.

Seperti Telkomsel dan Access Mobile yang telah menambah layanan untuk meningkatkan benefit bagi pelanggannya melalui Digital Advertising, dengan memperkenalkan eKado, sebuah layanan digital mobile voucher yang menawarkan cara baru untuk membeli hadiah berbentuk kupon digital dengan mudah.

Menurut Vice President Digital Advertising Telkomsel, Haryati Lawidjaja saat dikonfirmasi Bhirawa melalui telepon selulernya, Senin (19/10) kemarin mengungkapkan, telah banyak terjadi perubahan gaya hidup masyarakat di era digital ini, salah satunya adalah dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui media online.

“Selain itu masyarakat Indonesia juga terkenal dengan sifat berbaginya atau sosial, menangkap perkembangan ini khusus bagi pelanggan Telkomsel kami hadirkan layanan eKado yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berbagi dengan orang terkasih dimana saja dan kapan saja,” ujarnya.

Haryati menambahkan bahwa Telkomsel Digital Advertising berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pada produk dan layanan digitalnya, untuk meningkatkan benefit dan kepuasan baik untuk para advertiser (pengiklan) maupun pelanggan, termasuk dengan memperluas kerjasama dengan merchant-merchant yang memiliki penawaran menarik bagi para pelanggan.

Sementara layanan Digital Advertising disambut masyarakat sangat positif, terbukti dari pertumbuhan pendapatan Telkomsel Digital Advertising di semester pertama tahun 2015 mencapai 110 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. “Perkembangan positif ini tentunya juga didukung oleh perkembangan ekosistem digital yang signifikan, yang meliputi kesiapan jaringan serta penetrasi smartphone di masyarakat,” katanya.

Sedangkan PT XL Axiata Tbk (XL) juga mengembangkan dan menghadirkan layanan inovatif berbasis Internet of Things (IoT) sebagai solusi bagi kalangan bisnis berbagai sektor dengan menandatangani kerjasama dengan Perusahaan Umum Damri dalam menyediakan sistem pemantauan “Passenger Information System” yang akan digunakan bagi layanan transportasi publik Damri.Q riq

Surabaya, Bhirawa Kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun memiliki risiko kecelakaan, kebakaran, ledakan, keamanan dan pencemaran lingkungan.

Tidak hanya itu, masyarakat konsumen juga mengkhawatirkan insiden seperti yang terjadi dalam beberapa kasus ledakan gas tabung LPG ukuran 3 kg.

SPV Engineering & Operation Management PT Pertamina (Persero), Tanudji D memaklumi kekhawatiran tersebut. Oleh karena itu, tahun ini pihaknya menargetkan zero accident untuk pemakaian gas, baik industri maupun konsumen rumah tangga.

“Target kita tahun ini bisa zero accident untuk semua industri yang memproduksi gas. Kita juga akan memaksimalkan ketersediaan gas,” katanya dalam sebuah seminar di JW Marriot Surabaya, Senin (19/10) kemarin.

Selain itu, melalui Indonesia Gas Society (IGS), pihaknya ingin terus bergerak maju menjalankan misinya untuk menjadikan gas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih dan aman (safe) yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.Q ma

KEHILANGAN Hilang STNK, Suzuki, th. 1997, Hitam, AG6168SR, a/n.

Adi Soesanto, Ds. Mulyosari, Pagerwojo-T.Agung No. 2001/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2011, Hitam Merah, AG2594OF, a/n. Fitri Dwi Endrowati, Ds. Suwaru, Bandung-T.Agung No. 2002/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2014, Biru Merah, AG4601RAK, a/n. Ira Wibawanti, Ds/Kec. Tanggunggunung-T.Agung No. 2003/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4958OL, a/n.

Nofintah Sari, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 2004/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mitsubishi (Truck), th. 2011, Kuning Biru, AG8832US, a/n. Agustyo Budi, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 2005/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2006, Hitam Biru, AG2899SG, a/n. Sutirah, Ds. Tanggulwelahan, Besuki-T.Agung No. 2006/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG6407S, a/n.

Mujiati, Ds. Gedangsewu, Boyolangu-T.Agung No. 2007/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2008, Hitam Merah, AG3376SY, a/n. Yulia, Ds. Pakisrejo, Rejotangan-T.Agung No. 2008/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG2098TD, a/n.

Sunaryo, Ds/Kec. Bandung-T.Agung No. 2009/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG5065RO, a/n.

Pairah, Ds. Tamban, Pakel-T.Agung No. 2010/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mitsubishi, th. 2010, Kuning, AG8464US, a/n. Darmaji, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 2011/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG3767TG, a/ n. Mursam, Ds. Sumberingin Kl, Ngunut-T.Agung No. 2012/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG3870RAM, a/ n. Estuning Cahaya Pertami, Ds. Sidomulyo-T.Agung No. 2013/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG4001SS, a/n.

Suwardi, Ds. Nyawangan RT 04/RW 01, SendangT.Agung No. 2014/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 1992, Hitam, AG5550RD, a/ n. Purwanto, Tanggulangin RT 03/01, Tangjungsari,

Kata bupati.

Bupati yang juga mantan pengusaha batubara ini meminta masyarakat, terutama pemilik UKM memiliki jiwa interprenuer.

“Saya mengubah braind Kabupaten Tuban menjadi “Bumi Wali” tidak lepas dari karakter para wali yang memilik jiwa interprenuer, para wali selain menyebarkan agama juga berdagang, jiwa pedagang itu luwes, jadi kalau ingin sukses juga harus luwes,” Kata Bupati Huda.

Dalam kegiatan PRSI juda diadakan bazar dan pameran. masyarakat akan dihibur oleh berbagai kompetisi dan festival tingkat SMA dan sederajat se Kabupaten Tuban, dengan mengambil bertema “Bersama Semen Indonesia Membangun Ekonomi Lokal Menyongsong Tantangan Ekonomi Global” Q hud

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama rombongan saat meninjau stand PRSI di Gedung Graha Sandiya Tuban.

Lencana dari Presiden RI Joko Widodo. “Ini adalah penghargaan yang luar biasa dan tidak lepas dari dukungan UKM, UMKM serta seluruh perusahan di Kabupaten Tuban,”

Sementara itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengatakan, berkat dukungan masyarakat, UMKM dan PT Semen Indonesia, Kabupaten Tuban mendapat penghargaan Satya

Tingkatkan Benefit Pelanggan dengan Media Online

IGS Jamin LPN Lebih Tahan Api dari LPG

TULUNGAGUNG

7

bas/bhirawa

Kedelai impor diminati salah satu perajin tahu sebagai bahan baku tahu dan tempe di wilayah Bojonegoro

Rupiah Menguat, Harga Kedelai Turun Bojonegoro,Bhirawa Menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap terhadap dolar Amerika Serikat (AS) membuat harga kedelai di beberapa pasar tradisonal di Bojonegoro turun. Namun para pengrajin tempe melihat turunnya harga kedelai itu masih belum di posisi normal Suyanto, salah satu pedagang dipasar kota Bojonegoro harga kedelai bundar seperti bola yang diimpor dari AS adalah kedelai kualitas bagus langganan perajin tempe. Kedelai itu kini dijual Rp 7.300 per kilogram, turun dari harga awal tahun sebesar Rp 7.500 per kilogram, sejak tiga hari lalu.

“Harga kedelai impor sangat dipengaruhi dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Kalau kurs dolar naik, ya harga pengambilan kedelai impor di Surabaya, juga ikut

naik,” kata Suyanto kepada Bhirawa, Senin (19/10).

Suyanto menduga, turunnya harga kedelai impor lantaran stok kedelai melimpah. Meskipun nilai tukar dolar meroket, tak berdampak pada harga kedelai. “Mungkin karena di sana panennya lagi banyak, jadi harga malah turun,” katanya.

Ia menyebutkan harga kedelai impor, semula sekitar Rp 6.900 per kilogram, karena kurs dolar Amerika Serikat naik, kemudian harga kedelai merangkak naik sampai Rp7.500 per kilogram. “Bagi pedagang kedelai seperti saya menaikan harga kedelai impor menjadi Rp7.500 per kilogram, tidak terlalu tinggi, sebab takut kehilang pembeli,” tuturnya.

Ia mengaku bisa menjual kedelai impor rata-rata 3

sampai 4 ton dalam sepekan, tapi karena ada kenaikan harga kedelai impor, juga panen tanaman kedelai lokal, maka penjualan kedelai impor mulai turun. ”Perajin tahu lebih banyak membeli kedelai lokal dibandingkan kedelai impor. Tapi kalau perajin tempe lebih banyak membeli kedelai impor,” jelas Dia. Ketua Paguyuban Tahu dan Tempe Kabupaten Bojonegoro Arifin, membenarkan harga kedelai impor mulai turun, yang dipengaruhi turunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Tapi, katanya, turunnya harga kedelai impor belum pulih, sebab harga kedelai impor semula hanya Rp 6.900 per kilogram. “ Normalnya harga kedelai impor sekarang ini seharusnya sekitar Rp 7.000 per kilogram,” ucapnya.Q bas

Jamin Pemasaran Produksi Rakyat

Boyolangu-T.Agung

No. 2015/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4657RAE, a/ n. Aminudin, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 2016/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG2959RV, a/n. Sulthoni, Ds. Pagersari, KalidawirT.Agung No. 2017/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG6378OM, a/n.

Suranto, Ds. Karanganom, Kauman-T.Agung No. 2018/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG3164TG, a/n.

Ellya Sukoretno, Dsn. Ngreco RT 01/01 Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 2019/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5344TX, a/n.

Suprihatin, Ds/Kec. Kauman-T.Agung No. 2020/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2012, Merah, AG3720ON, a/n. Lela Arisanti, Jln. Patimura IV No. 15 RT 02/06 Tertek-T.Agung No. 2021/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2605TY, a/n.

Tri Agung Yuwono, Ds/Kec. Boyolangu RT 06/01T.Agung No. 2022/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4501RAE, a/ n. Suprihatin, Panggungrejo-T.Agung No. 2023/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 6037 FG, a/n Sukandar, Ds. Trebungan, rw 09/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2024/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 2767 ES, a/n Arim Musiyanto, Ds. Besuki, rw 04/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 2025/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6920 EY, a/n Matsuri, Ds. Gelung rw 02/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2026/IMB/BI-II/2015

SURABAYA Hilang STNK, Chusnul Chotimah, alamat Bendulmerisi Gg 1 Sel No 52 Surabaya, Yamaha hitam, nopol : L 4843 GO, Noka :MH35D9204BJ477237, Nosin : 5D91477325 No. 2027/IMB/BI-II/2015

Pemkab Bondowoso Gandeng Unej Jajaki Pendirian BUMD Untuk memberikan jaminan pemasaran serta harga bagi beberapa produksi rakyat Bondowoso yang saat ini terus meningkat bahkan sudah mampu merambah pasar ekspor, Bupati Amin Said Husni menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lain dengan menggandeng Lembaga Penelitian Universitas Jember (Unej) dalam penelitiannya.

Pada paparan tim peneliti Unej yang terdiri dari Dr H Fathorrozi, Dr H Zainuri, Dr Moh Adenan, Fajar wahyu dan lainya dihadapan Bupati Amin Said Husni serta SKPD terkait dengan difasilitasi Kepala Bappeda Ir Matsakur MSi di Pendopo Bupati kemarin, Senin (19/10).

Dr Zainuri, selaku salah satu peneliti pentingnya pendirian BUMD mengungkapkan, tema yang diambil adalah kajian kelayakan pendirian BUMD di Bondowoso dengan melakukan penelitian keuntungan dan kerugian bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah dalam pendirian Badan Usaha tersebut.

“Dalam kajian ini kita melakukan kombinasi baik dengan penelitian kepustakaan maupun dengan study lapangan, sehingga diharapkan rekomendasi dari penelitian ini sangat obyektif dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah,” katanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah nantinya diharapkan menurut Zainuri ada badan hukum yang menaungi usaha produksi masyarakat baik berupa PD atau PT dalam bantuk holding company sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produksi masyarakat seperti kopi, peternakan sapi dan inseminasi buatan untuk keperluan publik goods “ beli dalam dan jual dalam”.

“Peningkatan produksi di masyarakat itu saat ini perlu ada intervensi pemerintah dalam bentuk jaminan pemasaran dan penjagaan kualitas produksi,” katanya.

Selain itu menurut Zainuri, upaya ini tujuannya untuk mendayagunakan asset pemda dan meningkatkan profit Perusahaan daerah (PD) dengan cara “beli dalam jual luar”. Sehingga ketika masyarakat kesulitan pemasaran BUMD ini mampu menjamin dan melakukan pem belian dan penjualan ke luar daerah dengan konsep profit.

“Jadi inilah pentingnya

har/bhirawa

Dr Zainuri salah satu tim peneliti dari Unej saat memberikan paparan tentang pembentukan BUMD Kopi, Sapi dan IB. pendirian BUMD ini yaitu untuk memberikan jaminan pemasaran, serta menjamin stabilitas harga bagi masyarakat yang saat ini terus berproduksi,” ungkapnya.

Sementara itu Ir Matsakur MSi Kepala Bappeda Bondowoso mengatakan, jika inisiatif penelitian pendirian BUMD ini atas arahan Bupati Bondowoso yang selalu menerima keluhan masyarakat akan sulitnya pemasaran produksi mereka pada saat tertentu seperti kopi, sapi dan Inseminasi Buatan (IB) sehingga diharapkan nantinya ada rekomendari ilmiah berdasarkan penelitian akademik sehingga Pemkab Bondowoso bisa mengambil keputusan yang rasional.

“Kita tentu sudah merasa sangat perlu untuk pendirian BUMD ini, karena masyarakat saat ini terus beproduksi dan selalu dituntut meningkatkan kualitas produksi, sementara pemasaran dan jaminan harga belum dilakukan,” katanya.

Matsakur mengatakan, saat ini Bondowoso sudah masuk dalam produksi kopi rakyat jenis arabika yang mampu menembus pasar eropa, sementara sapi saat ini sudah masuk dalam kategori salah satu penyuplai daging di Jatim sejalan dengan perkembangan IB, sehingga agar tidak terjebak dengan permainan tengkulak perlu intervensi pemerintah dalam bentuk BUMD.Q har

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Dewanti Janjikan Ada Posyandu ABK Kab Malang, bhirawa Banyaknya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kabupaten Malang saat ini ternyata belum mendapat perawatan dan pelayanan secara optimal.

Pengelola Lembaga Pendidikan ABK, dusun Sengkaring desa Tulungrejo kec Donomulyo kab Malang, Siti Liana, mengatakan saat ini ada sekitar 25 ABK yang dibina dari 3 kecamatan tersebut. Jumlah ABK yang ada memang lebih banyak dan hanya sejumlah ABK yang bisa dibinanya.

“Kami memang belum memiliki badan hukum karena memang tidak tahu cara mengurusnya,” ungkap Siti. Oleh karena itu dia berharap agar Bupati yang baru nanti bisa membantu pendirian badan hukum dan biaya operasional pendidikan ABK. Karena selama ini, mereka mengaku tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Kondisi ini menggugah hati Cabup dari Paslon nomor urut 2 Dewanti Rumpoko.

Cabup yang diusung PDIP tersebut menjanjikan akan mendirikan Posyandu khusus ABK, sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan perawatan dan pelayanan yang sama, seperti anak-anak pada umumnya.

“Mereka ini adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada mereka yang kuat.

Tidak semua orang tua mendapat titipan anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Maka sudah saatnya pemerintah harus memfasilitasi anak-anak tersebut agar bisa berkembang seperti anak-anak normal lainnya,” tandas Dewanti. Q sup

Operasional RSUD Terkendala Obat Malang, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Kota Malang, awal bulan depan sudah akan diope rasikan. Tapi, sampai sekarang pihak RSUD Kota Malang masih belum bisa melakukan pengadaan obat-obatan dan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

anas bachtiar/bhirawa

Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo (kiri) saat memeriksa ketiga tersangka dan menunjukkan barang bukti pohon ganja yang berhasil diamankan petugas.

Manfaatkan Kota Batu, Pendatang Bertanam Ganja supriyanto/bhirawa

Para orang tua dan Anak-anak berkebutuhan khusus saat usai berdialog dengan Dewanti Rumpoko di Pagak.

KPU Minim Sosialisasi, Golput Diprediksi Naik Kab Malang, Bhirawa Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian dikatakan, Calon cahyono/bhirawa Bupati (Cabup) Nurcholis Malang dari independent nomor urut 3 Nurcholis, Senin (19/10), kepada wartawan. Menurutnya, minimnya sosialisasi terutama masyarakat desa yang tempat tinggalnya berada jauh dari pusat Ibu Kota Kecamatan atau bisa dikatakan masyarakat pinggiran. Karena minimnya sosialisasi terkait Pemilihan Bupati (Pilbup), maka yang terjadi mereka secara otomatis tidak mencoblos atau golput.

“Ketidak tahuan masyarakat itulah yang menyebabkan angka golput bisa meningkat. Sehingga untuk mengantisipasi angka golput tinggi, maka KPU Kabupaten Malang harus kerja keras untuk melakukan sosialisasi hingga ditingkat pelosok desa pedalaman,” tegasnya.

Nurcholis juga mengatakan, terkait dengan harapan KPU agar menolak money politics (poltik uang), maka dirinya selaku Cabup Malang beserta tim pemenangan nomor urut 3 mendukung penuh langkah KPU dalam memberantas money politics.

Jika nantinya ada paslon yang melakukan money politics, tegas Nurcholis, silakan ambil uangnya, tapi jangan dicoblos orangnya. Sebab, tindakan money politics tidak mencerminkan demokrasi.

Selain itu, money politics telah melanggar UU Pemilu, dan juga masuk pada rana tindak pidana. Serta pelakunya nanti bisa diproses secara hukum, dan bila terbukti terancam akan dipenjara.Q cyn

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Batu, Bhirawa Warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan oleh Kepolisian Resor Batu dan jajaran. Tak hanya menjadi daerah kunjungan wisata, Kota Batu juga mulai dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menanam ganja. Dan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam penanaman ganja tersebut, kini sudah diamankan di Mapolres Batu.

Tiga tersangka yang diamankan petugas itu masing-masing bernama Eki, 22 tahun, Doni, 30 tahun, dan Muhatarom, 23 tahun.

Ketiganya merupakan warga Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti 4 batang tanaman ganja yang ditanam di 2 buah pot.

“Selain itu uang hasil penjualan ganja Rp 191.000, dan sebuah tas milik tersangka juga kita amankan sebagai barang bukti,”ujar Kabag Hamas Polres Batu, AKP Waluyo, Senin (19/10).

Terungkapnya penanaman ganja di wilayah Kota Batu ini bermula dari pengungkapan kasus pencurian uang di salah satu hotel di Kota Batu. Saat itu tersangka Eki tercatat sebagai salah satu pegawai di hotel tersebut.

“Aksi pencurian itu terjadi di hotel pada tanggal 11 Oktober lalu. Namun oleh korban baru dilaporkan 4 hari kemudian.

Kitapun langsung melakukan pelacakan melalui CCTV yang ada di hotel tersebut. Hasilnya, pelaku mengarah pada tersangka Eki,”tambah Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo.

Tak menunggu waktu lagi, petugas segera menangkap Eki di hotel. Saat penangkapan itulah petugas mencurigai bahwa Eki adalah seorang pengguna narkoba. Akhirnya, penyelidikan dilanjutkan dengan mendatangi rumah Eki. Benar saja, dari sana petugas menemukan sisa daun ganja kering yang telah digunakan.

Dalam pengakuan Eki, dirinya mempergunakan ganja tersebut dengan tersangka Muhtarom.

Adapun ganja tersebut dibeli dari tangan tersangka Doni. Atas keterangan itu, petugas segera menangkap Muhtarom dan Doni di tempat yang berbeda.

Dalam pemeriksaan lanjutan yang dilakukan kepada keduanya, diketahui jika ganja tersebut ditanam sendiri dalam sebuah pot dan disembunyikan di daerah Coban Tengah Kota Batu. Namun sebelum tertangkap, tersangka Doni dan Muhtarom sempat memindahkan tanaman ganja itu dan menyembunyikannya di rumah Muhtarom. Diduga, tersangka telah beberapa kali melakukan panen tanaman ganja dalam pot tersebut.

“Atas terungkapnya kasus narkoba ini, maka tersangka kita jerat dengan pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009. Kalau tersebukti bersalah, tersangka bisa dikenakan hukuman pidana minimal 5 tahun penjara,”pungkas Joko. Q nas

APKLI Dukung Perda Pasar Modern Kab Malang, Bhirawa Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Malang mendukung (Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Perda yang dibuat Pemerintah (Pemkot) Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang pasar modern. Sebab, dalam Perda tersebut sudah jelas jika pasar modern diizinkan untuk melakukan usaha ritail di kedua wilayah tersebut.

Karena, kata Ketua APKLI Kabupaten Malang Safril M, Senin (19/ 10), kepada Bhirawa, jika ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Pemuda Demokrat yang akan melakukan class action kepada Pemerintah Daerah (Pemda), terkait agar perda tentang pasar modern diverifikasi faktual terhadap operasional dan tata kelola toko modern, maka dirinya menilai mereka masih belum paham tentang Perda tersebut.

“Apalagi mereka juga akan melakukan class action. Padahal class action tidak boleh dilakukan oleh lembaga atau mereka itu mewakili siapa,” tegasnya.

Menurutnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hal ini yang

dimaksud dengan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan hanya satu penjual.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yangdalam bentuk perkulakan.

“Berdasarkan luasnya, bahwa toko modern dibagi menjadi beberapa macam persyaratan diantaranya harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), serta harus berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain,” kata Safril.

Ditegaskan, toko modern seperti Indomaret, Alfamart, Giant, Hy-

permart, serta toko modern yang lainnya, yang berdiri di wilayah Malang Raya, sudah menjalani proses perizinan dan juga sesuai dengan Perda. Dan jika ada toko modern melanggar Perda, maka yang berhak menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara, toko modern dan pasar tradisional merupakan ekonomi kerakyatan yang nyata.

Di tempat terpisah, salah satu pedagang Pasar Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Sulastri, membenarkan, jika dirinya pernah pendapatkan pelatihan di bidang pengelolaan usaha dengan cara modern, yang saat itu penyelenggarannya dari salah satu toko modern dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Q cyn

cahyono/bhirawa

Sulastri pedagang sayur mayur di Pasar Pakis, Kec Pakis, Kab Malang, yang pernah mendapatkan pelatihan dari salah satu toko modern dan Dinkop dan UMKM

Hingga saat ini Pemkot Malang belum mengeluarkan izin operasional RSUD Kota Malang. Informasi yang diperoleh, Izin RSUD tinggal menunggu tanda tangan Wali Kota Malang, Muhammad Anton. Sementara, terkait rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dan Dinas Kesehatan Kota Malang sudah keluar.

Direktur RSUD Kota Malang Rohana kepada wartawan, Senin (19/10) kemarin, mengatakan pihaknya optimis operasional RSUD bisa dilakukan 12 November 2015. Tapi, kalau pengeluaran izin operasional mepet, pihaknya mengaku kesulitan.

“Sekaran persiapan pembukaan RSUD sudah mencapai 90 persen, jadi kami tinggal menunggu ijin pemkot,” kata Rohana.

Pihaknya, mengatakan belum keluarnya izin operasional RSUD sampai sekarang berpengaruh pada persiapan pembukaan rumah sakit milik Pemkot Malang itu. Ia kesulitan melakukan pengadaan obat-obatan. Karena pengadaan obatobatan harus ada izin operasional RSUD dari Pemkot Malang.

“Tidak hanya pengadaan obat-obatan yang tidak bisa dilakukan, Termasuk kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum bisa dilakukan, padahal itu mutlak kita lakukan karena RSUD menjadi rumah sakit rujukan,”tuturnya.

Pihaknya berharap Wali Kota Malang, Muhammad Anton, segera menandatangani izin operasional RSUD Kota Malang. Sebab, kalau izin operasional belum keluar sampai 12 November 2015, rencana pembukaan RSUD bisa tertunda.

“Dari sisa waktu yang ada sekitar tiga minggu, Mudah-mudahan izin operasionalnya segera keluar,” kata Rohana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono ditempat terpisah, menyatakan Pemkot berjanji izin operasional RSUD Kota Malang akan keluar pekan ini.

“Izin operasional RSUD tinggal menunggu tanda tangan Wali Kota Malang. Makanya hari ini saya memanggil Direktur RSUD. Untuk membahas izin itu. Pekan ini izin operasional RSUD sudah ada.

RSUD tetap bisa dibuka 12 November 2015,” kata Cipto Wiyono. Q mut

Serapan Anggaran Kota Batu Terkendala DPA Batu, Bhirawa Dalam sisa waktu 2,5 bulan penggunaan APBD 2015, masih ada sisa anggaran Rp 284,6 miliar yang harus dibelanjakan SKPD sesuai dengan program kegiatan yang dibuat. Namun dalam rapat SKPD di Balaikota Batu kemarin (19/10), masih ada 35 dari 42 SKPD yang belum menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Akibatnya, Pemkot kesulitan meningkatkan angka serapan anggaran yang saat ini mencapai 81 persen. anas bachtiar/bhirawa Diketahui, angPunjul Santoso garan pembangunan dalam APBD Kota Batu tahun ini berjumlah Rp 723 miliar.

Hingga saat ini anggaran tersebut sudah terserap Rp 588 miliar atau sekitar 81 persen dari anggaran yang ada. Kondisi ini mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk mengefisiensikan 2,5 waktu tersisa untuk memaksimalkan serapan APBD di tahun ini.

“Namun dalam rapat SKPD tadi, baru ada 6 SKPD yang telah menyusun dan menyerahkan DPA untuk sisa waktu ini. Penyusunan DPA ini diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran hingga akhir tahun nanti,”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Senin (19/10). Dengan kondisi ini, lanjut Punjul, pihaknya terus mendesak dan menginstruksikan kepada 35 SKPD dari 42 SKPD yang ada untuk segera menyusun DPA. Hal ini sekaligus untuk meminimalisir adanya SIsa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun ini.

Dalam rapat kemarin, tercatat 3 SKPD yang memiliki serapan anggaran paling tinggi.Pertama, Bagian Umum yang serapan anggarannya mencapai 77,4 persen atau Rp 11,9 miliar. Kedua, Sekretariat DPRD yang mencapai 76,8 persen atau Rp 3,9 miliuar. Dan Ketiga, Kantor Perpustakaan yang mencapai 72 persen atau Rp 2,1 miliar. Q nas

Tahun Depan Dispendukcapil Siapkan KIA Mulai tahun 2016 mendatang Pemerintah Kabupaten Blitar akan mencanangkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak dibawah 17 tahun.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso menjelaskan saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar berwacana untuk mengadakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak dibawah umur 17 tahun mulai tahun 2016 mendatang.

“Mulai tahun depan akan kita canangkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak dibawah 17 tahun,” kata Eko Budi Winarso.

Dikatakan Eko Budi Winarso, dengan adanya KIA nantinya bisa dipergunakan sebagai kartu identitas untuk anak-anak saat ia baru lahir hingga menuju usia 17 tahun yang nantinya akan diganti menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Jadi sebelum masuk usia di-

atas 17 tahun, maka anak-anak akan memiliki KIA, dimana kartu KIA ini sama dengan KTP fungsinya. Namun setelah usianya diatas 17 tahun maka baru memiliki KTP sebagai tanda atau identitas kependudukan,” ujarnya. Selain itu menurutnya dengan adanya KIA ini, akan diawali sejak anak baru lahir harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Akte Kelahiran lalu KIA sebagai identitas resmi kependudukan pada usia anakanak sebelum memiliki KTP. “Namun saat ini masih belum terlaksana karena masih belum dilakukannya penyinkronan jumlah cakupan akta 5 tahun lalu non SIAK menjadi SIAK tahun ini, dan saat penyinkronan harus memenuhi target di cakupan akhir

hartono/bhirawa

Eko Budi Winarso tahun hingga 70-80 persen,” jelasnya.

Tambah Eko Budi Winarso, KIA ini merupakan pemenuhan program Nawa Cita Pertama yang merupakan rintisan Presiden Joko Widodo agar mudah melakukan registrasi kesehatan

hingga pendidikan agar seluruh data tersinkronkan dengan data base yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

“KIA ini ditargetkan akan mulai dilakukan pada tahun 2016 mendatang, yang akan diwajibkan kepada semua penduduka yang memiliki usia dibawah 17 tahun,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur, mengatakan selama ini pelayanan publik belum menjangkau semua penduduk di berbagai usia. Padahal anak juga berhak memperoleh layanan administrasi kependudukan yang di dalamnya juga harus diberi insentif oleh Pemerintah. Sehingga dengan adanya program KIA ini nantinya bisa menjamin akses Kesehatan, Pendidikan dan lainnya sampai pada kebutuhan perkembangan anak yang berhak mereka dapatkan.

“KIA juga nantinya bisa di-

jadikan sebagai data rekaman identitas seperti KTP Elektronik atau E-KTP bagi penduduk yang memiliki usia diatas 17 tahun.

Bahkan dengan KIA ini anak-anak bisa menggunakan untuk membuka tabungan dan penggunaan data kependudukan lainnya yang fungsuinya sama dengan KTP,” ujar Masykur.

Bahkan pihaknya sangat mendukung Program KIA ini segera dijalankan di Kabupaten Blitar, sebab melihat penggunaan KIA ini nantinya juga akan sangat membantu berbagai program dan kegiatan pendataan seperti data anak serta data kependudukan lainnya yang berkaitan dengan anak yang ada di Kabupaten Blitar.

“Program ini harus segera disiapkan dengan matang, baik secara administrasi serta kelembagaan untuk memudahkan pendataan anak di Kabupaten Blitar. Agar pada tahun depan

penerapan KIA bisa dengan mudah dan lancar,” jelasnya.

Sementara perlu diketahui Kartu ldentiias Anak (KIA) adalah kartu identitas resmi yang diberikan kepada anak yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah. Ada berbagai manfaat dan kegunaan KIA diantaranya bisa dipergunakan untuk pendaftaran sekolah, melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia, untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau di RSUD, sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah, dapat digunakan untuk mengurus SIM dan STNK bagi yang telah berusia 16 tahun, untuk pembuatan dokumen keimigrasian, untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku serta berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak. Q htn.adv

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

LINTASAN

Persebaya Bakal Jajal Kekuatan Persinga Ngawi Surabaya, Bhirawa Setelah menaklukkan Persatu Tuban dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan yang digelar Minggu (18/ 10), kini Persebaya akan mencoba kekuatan tim peserta Piala Kemerdekaan lainnya, Persinga Ngawi.

"Para pengurus masih melobi pihak Persinga dan kami belum dapat informasi kapan pertandingan itu bisa dilaksanakan," kata Achmad Rosyidin, Pelatih Persebaya, Senin (19/10).

Tim Persinga Ngawi tidak bisa dianggap enteng, karena tim ini berhasil menjadi finalis di Piala Kemerdekaan.

Sehingga pertandingan uji coba melawan Persebaya nantinya diprediksi akan seru.

Oleh karena itu, mulai pekan depan, tim berjuluk Bajul Ijo tersebut akan kembali menjalani rutin. Achmad mengatakan, saat ini usai uji coba melawan Persatu, timnya diliburkan. "Kami mulai berlatih lagi pekan depan. Mungkin dua kali seminggu," kata Achmad.

Komposisi pemain yang akan bergabung pun tidak terlalu banyak perubahan.

Pelatih yang juga anggota TNI AL tersebut mengatakan, komposisi pemainnya hampir sama seperti saat melawan Persatu. "Saat ini kami evaluasi dulu. Pekan depan kembali berkumpul dan berlatih," kata Achmad.

Mantan Asisten Pelatih Persebaya 1927 tersebut mengatakan, kerja sama tim saat melawan Persatu telah berjalan.

Hanya saja kendala utama pemain adalah di kondisi fisik. Tidak adanya kompetisi yang berjalan rutin, membuat kondisi fisik pemain menurun. "Kendala utamanya di kondisi fisik. Kami juga tidak bisa memaksakan," kata Achmad.

Apalagi, semasa persiapan melawan Persatu, Mat Halil dan kawan-kawan hanya berlatih satu minggu dua kali.

Hanya satu pekan menjelang pertandingan, Persebaya berlatih tiap hari, itu pun hanya satu kali tiap hari.

Meski demikian, Persebaya menjalani uji coba melawan Persatu dengan cukup meyakinkan. Tim yang bermarkas di Karanggayam tersebut, berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0.

Padahal jika dilihat masa persiapan, Persatu seharusnya lebih siap karena mereka telah berkumpul sejak Piala Kemerdekaan. "Mulai pekan depan, kami akan perlahan membenahi kondisi fisik pemain," kata Achmad. Q wwn

Presiden Minta Keuangan Klub Diaudit Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo meminta agar keuangan klub peserta Piala Presiden diaudit sebagai upaya pertanggungjawaban pada publik.

"Setelah selesai ini harus ada audit, penggunaan uang, meski dari sponsor uangnya namun sebagai pertanggungjawaban pada publik harus ada audit, hal seperti ini yang harus kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan dan budaya, agar turnamen, kompetisi itu memiliki brand atau citra yang baik di masyarakat. Ini yang ingin dilihat oleh masyarakat," kata Presiden dalam wawancara khusus dengan Antara, RRI dan TVRI di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Untuk menciptakan sebuah pengelolaan sepakbola yang baik, selain menyelenggarakan turnamen secara teratur dan berkelanjutan, juga harus dibenahi sisi pengelolaan klub dan juga organisasi pengelolanya.

"Dalam sepakbola, kompetisi atau turnamen itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu meski kita di 'banned' oleh FIFA kompetisi harus berjalan. Ada Piala kemerdekaan dan Piala Presiden dan akan piala berikutnya.," tegas Presiden.

Kepala Negara mengatakan, saat dimulainya kedua turnamen itu, ia meminta pengelolaannya harus transparan, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Saya selalu menekankan, tolong diberikan contoh sebuah turnamen kompetisi yang baik, fair play," tegas Presiden.

Ditambahkannya, "sekarang turnamen ini (Piala Presiden-red) kalau mendekati wasit apalagi memukul kemudian terkena denda kalau tidak salah Rp100 juta.Q ant

OLAHRAGA

Atlet FORMI Borong 43 Medali Sidoarjo, Bhirawa Prestasi membanggakan ditorehkan atlet FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kab Sidoarjo, dalam FORNAS (Festival Olahraga Rekreasi Nasional) III tahun 2015 di Bali. Sebanyak 43 medali dari 10 jenis lomba telah diusung para atlet-atlet Sidoarjo.

Ketua FORMI Sidoarjo, MG Hadi Sutjipro SH MM, Sabtu (17/10) mengatakan, kegiatannya sudah dilakukan tanggal 9 Oktober hingga 11 Oktober 2015 lalu. Kini mereka sudah pulang semua, dan ini bentuk dari syukuran mereka setelah berhasil mengumpulkan medali emas terbanyak.

Pak Tjip sapaan akrab Hadi Sutjipto, mengaku bangga atas prestasi yang dipersembahkan atletnya. Karena prestasi itu tak hanya mengharumkan nama Kab Sidoarjo, tetapi juga mengharumkan nama Provinsi Jatim dan Indonesia.

Alet-atlet yang berlaga tak hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari mancanegara.

FORNAS yang merupakan even nasional ternyata menjadi Bali Open Internasional.

Menurutnya, dalam ajang itu juara dunia Pancho masih dipegang atlet Indonesia yang berasal dari Kab Sidoarjo, dan

berhasil meraih empat medali emas. Selain cabang olahraga Pancho, prestasi yang membanggakan juga diukir atlet cheerleader. Karena mereka bersaing dengan atlet cheerleader dari China dan Fhilipina, Sidoarjo harus puas menjadi juara ketiga. ‘’Ini merupakan kebanggaan kami, Kab Sidoarjo melalui FORMI Kab Sidoarjo dapat menunjukkan prestasinya di ajang internasional,’’ ujarnya.

Sementara salah satu Pengurus FORMI Jatim, Temmy Murwati yang hadir, juga mengaku bangga atas prestasi yang diraih atlet FORMI Sidoarjo, yang juga mewakili FORMI Jatim. Diharapkan di FORNAS mendatang, atlet-atlet FORMI Sidoarjo akan lebih banyak lagi menyumbangkan medali bagi Provinsi Jatim. ‘’Saya percaya FORNAS IV, Kab Sidoarjo sebagai gudang atletnya Jatim akan lebih berprestasi,’’ harapnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua FORMI Sidoarjo MG Hadi Sutjipto memberikan penghargaan kepada salah satu atlet binaannya.

Bonek Saling Lempar Batu di Lamongan Ribuan Peserta Ramaikan Lamongan,Bhirawa Konflik suporter di daerah masih berbuntut dengan aksi fanatisme yang berlebihan hingga terjadi aksi kebrutalan.

Terbukti,Terjadinya bentrok dengan aksi saling lempar batu antara warga dan puluhan suporter bonek yang melintas di jalur jalan raya Lamongan Gresik Minggu (18/10) hingga Senin (19/10) dini hari.

Atas peristiwa yang terjadi membuat pihak kepolisian kerja keras dan berharap bersamasama dengan masyarakat tetap menjaga situasi yang aman .Sebab peristiwa yang terjadi, rombongan suporter berseteru dengan Warga Lamongan tersebut membuat jantungan bagi warga sekitar.

Atas terjadinya peristiwa itu menambah catatan hitam kembali tentang fanatisme yang berlebihan terhadap tim kebanggan di daerahnya masingmasing sehingga kedewasaan untuk meredam emosi spontan sangat sulit dikendalikan.

Sehingga terjadilah konflik yang

berkepanjangan antar daerah.

Terlebih Kali ini,Bentrok yang terjadi bukan lagi antar supporter tetapi sudah merembet pada warga Lamongan. Peristiwa pertandingan uji coba antara Persebaya dan Tuban.

Tiga terluka dalam peristiwa ini.

Informasi yang dihimpun Harian Bhirawa menyebutkan, bentrokan bermula saat rombongan suporter bonek melintas di wilayah Lamongan dikawal polisi mengejek warga di sepanjang perjalanan pulang melewati jalur Jalan raya utama Lamongan - Gresik.

Peristiwa pelemparan terjadi sejak Minggu (18/10) hingga Senin (19/10) dini hari.

Akibat ejekan menyulut emosi dengan saling lempar batu antara supporter dengan warga. Polisi yang mengawal harus bekerja ekstra keras dengan peristiwa ini. Tercatat, empat kali bentrokan antara suporter dengan warga di sepanjang jalan antara Babat hingga Perbatasan Lamongan-

mb9/bhirawa

Terjadinya bentrok dengan aksi saling lempar batu antara warga dan puluhan suporter bonek yang melintas di jalur jalan raya Lamongan - Gresik.

Gresik.

Informasi yang berkembang ada satu suporter yang menjadi korban lemparan batu dan mengalami luka pada tangan kanan. Korban yakni Arianto, warga Balongsari-Surabaya.

Dia sempat dirawat di Polres Lamongan.

Sedangkan 2 warga Lamongan yang juga menjadi korban harus dirawat di RS Muhammadiyah Lamongan (RSML).

Mereka adalah warga PucukLamongan yakni Wahyu dan Barok. Wahyu luka sabetan benda tajam dan mendapat 9 jahitan. Barok mengalami luka di kepala, punggung dan tangan.

Wahyu menuturkan saat itu dirinya di tepi jalan dan tibatiba terkena lemparan batu dari atas kendaraan yang ditumpangi oleh suporter. Sedangkan Barok, berada di warung kopi dan tidak tahu apapun langsung mendapat sabetan benda tajam.

"Barok saat itu berada di warung dan tidak tahu apaapa," kata Paman korban, Nasrudin,saat menunggu Barok di ICU RSML Kepada Wartawan.

Humas Polres Lamongan Rakhsan mengatakan,Atas terjadinya peristiwa ini tentu pihak kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat Lamongan agar tetap bersamasama menjaga suasana tetap kondusif. ’’Sebab,ini sangat berbahaya jika tidak ada kesadaran dan kedewasaan untuk tetap saling menjaga dan menciptakan rasa aman dan tentram di masyarakat,"ujarnya.

Sementara itu Kapolres Lamongan, AKBP Trisno Rahmadi membenarkan peristiwa itu terjadi. Pihaknya sudah menyarankan agar para supporter diarahkan untuk lewat jalur Jombang, saat berada di perbatasan Tuban-Lamongan, namun mereka tetap memaksa masuk Lamongan. Q mb9

Pra PON Futsal

Raih Poin Sempurna, Jatim Optimistis Lolos PON Surabaya, Bhirawa Hasil sempurna yang diraih tim Futsal Jatim dengan menyapu bersih tiga kemenangan di ajang Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON), membuat tim yang dilatih oleh Andri Irawan semakin yakin bisa meraih tiket ke PON Jabar 2016.

Bahkan Andri Irawan mengatakan kalau laga Pra PON Futsal putaran pertama yang digelar 16-18 di GOR ITS itu lebih sulit jika di bandingkan putaran kedua nanti. "Fase tersulit sebenarnya di putaran pertama. Kami optimistis lolos ke PON," kata Andri, Senin (19/10).

Namun ia mengakui masih banyak pembenahan yang harus dilakukan agar para pemainnya bisa meraih poin sempurna di putaran kedua nanti. Mantan Pelatih Timnas Futsal Indonesia itu mengatakan, transisi dari menyerang ke bertahan masih harus dibenahi. Gol-gol yang bersarang ke gawang Jatim, karena lemahnya transisi.

Selain itu, pemain masih mudah terpancing emosi ketika pertandingan berjalan dengan tensi yang tinggi. Andri mengatakan, pihaknya menyukai pemain yang berani fight di lapangan. Namun bukan berarti pemain harus berani berkelahi. "Berani tarung dalam tanda kutip itu yang saya sukai. Bukan berarti harus berkelahi. Pemain harus bisa mengontrol emosi," kata Andri.

Salah satu contohnya saat Jatim melawan Nusa Tenggara Barat, saat itu para pemain tuan rumah mudah terpancing dengan permainan keras yang ditampilkan lawan. Bahkan Andri harus memberikan

9

peringatan keras kepada para pemainnya.

Namun Andri sangat mengapresiasi permainan pemain yang bermain penuh fighting spirit selama pelaksanaan Grup IV. Pelatih yang juga membesut Pingdus Surabaya tersebut mengakui, keberhasilan dari timnya meraih juara grup, tak lepas dari kerja keras pemain di lapangan.

Untuk di putaran kedua, Andri optimistis timnya bisa lolos ke PON. Peluang untuk lolos ke PON lebih besar, karena dari delapan tim, peringkat satu sampai lima lolos ke PON. "Insya Allah kami bisa lolos ke PON," tambah Andri.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jatim, Giri Bayu Kusumah menegaskan kalau Jatim tidak akan mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk putaran kedua. "Kami tidak mengajukan tuan rumah putaran kedua," tegasnya.

PON sendiri nantinya hanya akan dikuti oleh 12 tim. Dua tim yang otomatis lolos, adalah Jawa Barat selaku tuan rumah, dan Sumatera Barat yang merupakan juara bertahan. Sementara 10 tim lainnya, akan diambil dari Pra PON. Selama babak kualifikasi putaran pertama, dari 32 provinsi peserta dibagi menjadi delapan grup. Tiap grup dihuni oleh empat tim. Juara dan runner up, melaju ke putaran kedua. Sedangkan di putaran kedua, akan dibagi menjadi dua grup, Grup IX dan X. Tiap grup akan dihuni oleh delapan tim. Peringkat pertama hingga lima masing-masing grup inilah yang lolos ke PON. Q wwn

Jalan Sehat HUT ke-67 SMPN I Situbondo, Bhirawa Ribuan siswa-siswi berikut tenaga pendidik SMPN I Situbondo dan pengurus Komite Sekolah tumpah ruah di Jalan PB Sudirman, kemarin. Acara yang dirupakan lomba jalan sehat itu diadakan dalam rangka untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-67 SMPN I Situbondo pada tahun 2015 ini. Sebelum memasuki acara puncak, sebelumnya pihak sekolah mengadakan serangkaian acara lomba akademik dan lomba non akademik.

Untuk lomba akademik, kata Kepala Sekolah (Kasek) SMPN I Situbondo, Tatik Krisnawati, meliputi lomba mata pelajaran IPA, IPS dan Matematika yang diikuti oleh siswa siswi SD dan MI se-Kab Situbondo.

Sedangkan untuk lomba non akademik, lanjut Tatik, meliputi lomba kegiatan olahraga, diantaranya catur, basket, tenis, scot telling dan lain-lain. “Dengan berbagai aneka kegiatan dan olahraga itu, puncaknya digelar pada saat lomba olahraga jalan sehat ini,” terang Tatik.

Masih kata Tatik, rangkaian kegiatan lomba sejatinya sudah dimulai sepekan lalu yang berjalan dengan sukses

dan lancar. Ini terwujud, lanjut mantan Kepala sekolah SMPN I Asembagus itu, berkat adanya dukungan penuh dari Komite Sekolah, tenaga pendidik serta stake older yang bermitra dengan SMPN I Situbondo. “Event lomba ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun. Jika tahun ini hanya diikuti peserta dari lokal Situbondo saja, untuk tahun depan kami rencanakan akan dibuka untuk wilayah se Karesidenan Besuki,” papar Tatik.

Sementara itu, Ketua Komite SMPN I Situbondo, Habib Muhammad Al-Muhdar, mendukung penuh seluruh kegiatan yang dilaksanakan sekolah, baik lomba akademik maupun non akademik. Habib Muhammad berharap, kedepan SMPN I Situbondo semakin maju, sehingga tidak hanya mampu mencetak dan menciptakan siswa yang cerdas dan berintelektual, tetapi juga bisa mengkader siswa dengan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

“Bersama guru dan komite kita bersama-sama mengikuti jalan santai. Mudah mudahan apa yang diharapkan sekolah bisa terwujud dengan baik dan selalu dikabulkan oleh Allah SWT,” pungkas Habib Muhammad.Q awi

sawawi/bhirawa

Ketua Komite SMPN I Situbondo, Habib Muhammad Al-Muhdar bersama Kasek Tatik Krisnawati saat memberangkatkan ribuan peserta jalan sehat dalam rangka HUT ke-67, kemarin.

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

08/Peng.35.28/X/2015 Untuk mendapat sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama / Alamat Pemohon

Jenis & Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Marhawi, Dusun Tengah, Desa Sumedangan, Kec. Pademawu

HM.347

00625

Marhawi

27-04-1998

2.

Sri Purwaningsih Cs, Tembok Sayuran I/37 Kel. Tembok Dukuh, Kec Bubutan, Kota Surabaya

HM.290

02849

Leo Benictus Musram Hadisewaja

07-10-1980

3.

Asma Cs, Dusun Tanamera, Desa Larangan Dalam, Larangan

HM.425

00178

Buk Marjani Markani

22-02-1982

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/ Kel c. Kec 7.

Keterangan

8.

a. b.Sumedangan c.Pademawu

a. b.Lawangan Daya c.Pademawu a. b.Larangan dalam c.Larangan

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan pada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Pamekasan, Tgl 19-10-2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ttd Drs Ec RAH UTOMO SH NIP. 19580820 198503 1001

SURABAYA

10

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Nilai K-13 Kembali Gunakan Skala 10-100 dan Hapus Penilaian Sikap Surabaya, Bhirawa Karena dianggap memberatkan para guru dalam melakukan penilaian, Pemerintah mengubah ketentuan penilaian dalam Kurikulum 2013(K13). Ada sistem penilaian yang diubah dalam K13, yaitu penggunaan kembali skala penilaian 110-100 dan menghapus kewajiban penilaian sikap dengan hanya dengan hanya membuat catatan perilasku yang menonjol saja.

dna/bhirawa

Pasien mata memeriksakan mata di dokter mata.

Kasus Kebutaan Jatim Masih Tinggi Surabaya, Bhirawa Saat ini angka kebuataan cujup tinggi. Data World Heatlh Organization (WHO), di Indonesia setiap menit satu orang mengalami kebutaan. Di seluruh dunia ada 45 juta orang yang mengalami kebutaan. Diperlukan kerja sama masyarakat dan berbagai pihak untuk mengurangi jumlah kebutaan ini.

Jika mengacu pada data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, angka kebutaan di Jatim mencapai 2,6 juta orang dan angka katarak 570.000 orang. Sebanyak 38 ribu orang per tahun di Jatim terancam katarak.

Saat ini di Jatim prevalensi katarak 7 persen dari jumlah penduduk Jatim sebanyak 38,85 juta jiwa. Prevalensi kebutaan mencapai 1,5 persen.

Sebanyak 52 persen kebutaan di Jatim disebabkan katarak.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Jatim dr Wimbo Sasono SpM (KUR) menerangkan tingginya angka kebutaan menjadi perhatian semua orang.

“Kita tidak bisa diam saja melihat angka kebutaan yang terus meningkat. Sebagai organisasi profesi, kami tidak hanya berperang melawan kat-

arak dalam institusi pekerjaan kami, tetapi juga menjadi salah satu kegiatan sosial yang bekerjasama dengan banyak pihak,”paparnya Spesialis mata di RSUD dr Soetomo tersebut menjelaskan bahwa penyebab terbesar kebutaan adalah katarak. Katarak berkontribusi 52 persen sebagai penyebab kebutaan, glaukoma 13,4 persen, serta kelainan refraksi 9,5 persen. Sisanya adalah penyakit dan kelainan mata lainnya.

“Kenapa katarak yang mendominasi Itu berkaitan dengan budaya hidup sehat dan nutrisi yang dikonsumsi masyarakat.Apalagi, populasi masyarakat lanjut usia yang tinggi dan di-picu oleh dua hal tersebut membuat katarak menjadi penyakit mata dan penyebab kebutaan terbesar,” tutur Wimbo.

Wimbo berharap, programprogram penanganan kebutaan oleh pemerintah maupun aksi bakti sosial swasta ditingkatkan. Para dokter spesialis matajuga terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kuantitas operasi mata.

“Tidak hanya memberikan pengobatan dan operasi, kami juga giat melakukan sosialisa-

si agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mata,” tuturnya.

Kepala Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jatim Dyah Wiryastini tingginya kebutaan juga disebabkan beberapa hal. Seperti menatap sinar matahari yang memancarkan ultraviolet terlalu lama.

“Jadi kami juga ingin masyarakat menghindari hal-hal penyebab terjadinya katarak,” ujarnya. Saat ini kasus katarak di Jatim masih , faktor usia merupakan salah satu risiko, penyakit katarak yang menyerang mata ini terus bertambah.

Menurut Dyah, kasus katarak kebanyakan akibat proses degeneratif (kemunduran), seiring usia yang mulai lanjut.

Gangguan mata itu umumnya menyerang orang berusia 50 tahun ke atas sehingga dianggap sebagai proses alami yang tak bisa dihindari.

“Faktor penyebab katarak itu juga dari dalam, misalkan karena usia tua, usia diatas 50 tahun itu wajar kalau terkena katarak, tapi ada juga penyebab yang mempercepat katarak, seperti terkena sinar matahari, debu, maupun trauma, itu Q dna bisa juga,” urai Dyah.Q

Dugaan Penyalagunaan Dana PKBL Rp 93,8 Miliar

Penahanan Tersangka PKBL PT Garam Terganjal Audit BPKP Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Belum rampungnya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, diduga menjadi penyebab terhambatnya penahanan lima tersangka kasus dugaan penyalagunaan dana Rp 93,8 miliar pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) di PT Garam (Persero) oleh Kejati Jatim.

Plt Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim mengatakan, penahanan tersangka terganjal akan hasil audit BPKP Jatim.

Padahal, sudah hampir 5 bulan pihaknya meminta bantuan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Jatim. Namun hingga saat ini audit dari BPKP Jatim tak juga turun.

“Selain dinilai kooperatif. Tidak ditahannya kelima tersangka, karena terhambat oleh perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Jatim,” tegas Plt Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Senin (19/10).

Dijelaskan Dandeni, sebenarnya Kejaksaan bisa melakukan audit atas kasus ini. Namun, kewenangan audit kerugian negara ada pada BPKP. Kalau pun bisa, lanjut Dandeni, Kejaksaan harus menggandeng ahli dalam perhitungan kerugian negara.

“Kami sebenarnya bisa melakukan audit sendiri.

Tapi yang lebih berwenang atas hal ini kan BPKP. Jadi, kami sifatnya hanya menunggu,” ungkapnya.

Disinggung terkait perkembangan kasus PKBL, mantan Kasi Intel Kejari Kabupaten Purwakarta ini mengaku, tim Pidsus Kejati Jatim masih melakukan pendalaman dan memeriksa para tersangka. Upaya pendalaman ini dilakukan tim sembari menunggu hasil audit resmi yang dikeluarkan BPKP Jatim. “Intinya kami masih menunggu audit BPKP,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, pekan ini Kejaksaan menkadwalkan pemeriksaan atas kelima tersangka. Senin ini (kemarin) tiga tersangka yakni, Ahmad Fauzi Isyofwani (mantan Kabag PKBL PT Garam Persero), Ir Sudarto (mantan pegawai PT Garam) dan Drs Muchsin HB (Kabag PKBL PT Garam Persero) menjalani pemeriksaan oleh Pidsus Kejati.

Sedangkan kedua tersangka lainnya, Yulian Lintang (Mantan Direktur Keuangan dan Mantan Direktur Utama PT Garam Persero) dan Slamet Untung Irredenta (mantan Dirut PT Garam) diQ bed periksa pada Selasa (20/10) ini.Q

Perda PKL untuk Solusi Penataan Kota Penataan PKL perlu diatur dengan Perda agar mereka tidak berjualan si tempat yang salah. PKL harus diletakkan untuk menciptakan kelengkapan perkotaan.

Keberadaan PKL Sidoarjo berkembang seadanya. Mereka bergerak leluasa menempati badan jalan, trotoar, taman yang kontradiktif dengan keindahan kota.padahal keduanya sebenarnya dapat dipadukan untuk melengkapi kota. Akhirnya bukan mendukung keindahan tetapi malah menciptakan kekumuhan.

Sampah tidak terurus dan dibuang sembarangan.

Anggota Pansus XII tentang PKL dan rumah susun DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menyatakan, pandangan PKL adalah masyarakat berekonomi lemah itu tidak seluruhnya benar. “Jangan keliru banyak PKL yang berjualan dengan honda jazz. Status mereka menjadi PKL premium,” ujarnya. Apa yang disampaikan Bangun terbukti dengan banyaknya PKL di Taman Pinang, GOR dan di jalan jalan strategis menggunakan mobil sebagai media jualan.

Penataan PKL tidak bisa diselesaikan dengan penggusuran. Pemkab harus memberikan solusi yang benar. Malah diatur sehingga penam-

Bangun Winarso nomor 2 dari kanan. patan tidak mengganggu pengguna jalan tetapi.justru menghidupkan wajah perkotaan. Ia melihat PKL Banyuwangi dan Jember serta Probolinggo diatur dengan baik sehingga keberadaan PKL menjadi elemen penting bagi masyarakatnya. Jember yang jumlah masyarakat hampir 2 kalilipat Sidoarjo menyediakan ruang publik dengan PKL nya. Probolinggo saja ada satu ruas jalan yang disiapkan di sore hari untuk PKL. Banyak daerah yang PKL nya memberi kontribusi daerahnya.

Ia memahami PKL selalu membutuhkan badan jalan untuk berdagang.intraksi dengan calon pembeli biar lebih mudah dan cepat. Boleh saja begitu tetapi jangan mengorban-

kan kepentingan umum. Pemkab harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan PKL. Tentang masaalah Rusun atau apartemen, menurutnya perlu dukungan legislasi agar tidak merugikan penjual dan pembeli. Hal itu berkaitan dengan akan maraknya penjualan apartemen di Sidoarjo di masa mendatang. Saat ini sudah ada 2 apartemen yang dibangun yakni apartemen Sipoa di Waru dan di Kahuripan Nirwana Village.

Status kepemilikan seperti apa yang dimiliki pembeli. Hak apa saja yang dimiliki pembeli menyangkut hak miliknya. Sebelum menjadi masalah kemudian hari.ada baiknya perangkat Q hds* hukumnya ditata dulu.Q

Setelah tiga tahun berjalan, implementasi Kurikulum 2013 (K-13) dipastikan akan mengalami perubahan. Khususnya dalam mekanisme penilaian yang selama ini menggunakan skala 1-4, akan dikembalikan menggunakan skala 10-100 sebagaimana yang biasa digunakan dalam model penilaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Perubahan ini secara resmi akan berlaku setelah regulasinya selesai dibahas dan disahkan.

“Sekarang permennya sudah dibahas dan segera diresmikan. Kalau sudah resmi, guru-guru silahkan kembali menggunakan penilaian dengan skala 10-100,” tutur Kabid Analisis dan Sistem Penilaian Puspendik Suprananto, Senin (19/10).

Suprananto menuturkan, dengan adanya perubahan ini, guru akan lebih mudah melakukan penilaian. Sebab, jika menggunakan skala 1-4, proses penilaian membutuhkan dua tahap. Tahap pertama penilaian menggunakan persentase skala 10100 baru kemudian dikonversi ke skala 1-4.

“Meskipun nilainya di rapor selama ini menggunakan skala 1-4, tapi kan penilaian ulangan sehari-hari masih menggunakan persentase skala 10100,” tutur dia.

Pihaknya memperkirakan pada semester dua tahun ajaran 2015/2016 ini model penilaian skala 10-100 bisa dimulai. Kendati demikian, guru tidak perlu khawatir. Karena guru tidak harus mengonversi nilai yang suda ada sebelumnya ke skala 10-100.

“Tidak masalah perubahan di tengah-tengah tahun ajaran. Waktu penghentian K-13 kembali ke KTSP kan juga dipertengahan tahun ajaran,” tutur dia.

Selain perubahan skala, perubahan juga dilakukan dalam penilaian sikap. Selama K-13 berjalan, guru punya kewajiba menilai sikap setiap tatap muka dengan 16 indikator. Hal ini dianggap cukup memberatkan tugas guru. Karena harus melakukan observasi satu per satu. Sedangkan kewajiban guru tidak hanya menilai sikap.

“Karena itu, kita akan mengubah model penilaian sikap. Guru cukup membuat catatan khusus jika

ada perilaku siswa yang menonjol di kelas. Cukup catatan, bukan penilaian,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto menambahkan, konversi nilai 1-4 menjadi 10-100 masih dalam wacana dalam K-13. “Belum ada surat edaran pasti. Pelaksanaannya kapan juga belum tahu.

Kemnungkinan ya tahun ajaran baru nanti,” ungkap Sudarminto.

Dia menerangkan nilai 1-4 dalam K-13 memiliki filosofi sendiri. Penilaian itu disesuaikan dengan penilaian saat di jenjang kuliah. Dengan begitu, siswa diharapkan mampu terbiasa dengan bentuk penilaian tersebut.

Namun, seiring waktui dengan perubahan pemerintahan, bentuk penilaian 1-4 itu dirasa kurang pas. Sebab itulah terdapat wacana konversi nilai kembali dalam bentuk 10- 100. “Kultur masyarakat yang menganggap bentuk nilai 10- 100 itu lebih pas. Kalau nilai 1- 4 itu mereka sepertinya masih mengira-ngira. Tapi itu menurut saya, belum pasti alasan pemerintah mengubahnya,” katanya. Sampai saat ini, Dispendik belum menerma surat edaran resmi terkait wacana konversi nilai dalam K-13 itu..

Mantan Kepala SMAN 16 itu melanjutkan wali murid seringkali lebih mengetahui bentuk nilai 10100 dibandingkan satuan 1-4. Dengan begitu, wali murid lebih dapat mengira-ngira nilai yang diperoleh anak.

“Misal anak dapat 70. Wali murid bisa mendorong atau memacu belajar lagi atau bagaimana.

Dibandingkan anak mendapatkan nilai 2.33, wali murid masih mengira-ngira. Padahal ya hampir sama,” terangnya.

Perubahan tersebut juga berlaku dalam penilaian sikap siswa. “Kemungkinan nanri tidak semua kompetensi dasar (KD) dinilai. Bisa jadi dipilih berdasarkan aktivitas terbanyak yang dilakukan siswa. Tapi itu belum pasti. Kami masih Q tam menunggu permendikbud,” tambahnya.Q

Selasa Pahing, 20 OKTOBER 2015

Kota Pasuruan Raih Prestasi Pencatatan Kelahiran dari Mendagri l Sambungan hal 1

prestasi dari Mendagri atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran,” kata Budi Widayat.

Meski sudah mendapatkan prestasi, pihaknya terus berupaya agar anak dan remaja yang belum memiliki akte kela­ hiran supaya bisa mengurusnya. “Setiap kelurahan sudah didata. Jika masih ada yang belum maka segeralah mengurus.

Semuanya ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya. n hil

Perlakuan istimewa pada Freeport bukan hanya masalah kontrak kerja, tetapi juga wilayah kerja.

Saat ini Freeport menguasai wilayah kerja seluas 2 juta hektare. Padahal aturan yang berlaku, setiap perusahaan hanya boleh memiliki maksimal 25.000 hektare wilayah kerja.

Freeport Bikin Smelter di Mulut Tambang atau Hengkang l Sambungan hal 1

kini tersisa dalam bentuk kuali sebagai dampak eksplorasi tambang yang semenamena. Julian melihat, pembuangan limbah mineral atau tailing, telah mencemari sungai-sungai di Kabupaten Mimika. Alur sungai ke arah laut sudah penuh tailing Freeport, mengancam polusi limbah ke laut lepas.

“Perlakuan istimewa pada Freeport bukan hanya masalah kontrak kerja, tetapi juga wilayah kerja. Saat ini Freeport menguasai wilayah kerja seluas 2 juta hek­ tare. Padahal aturan yang berlaku, setiap perusahaan hanya boleh memiliki maksi­ mal 25.000 hektare wilayah kerja. Apapun alasannya, Freeport harus mengembalikan wilayah kerja yang berlebihan dan melang­ gar ketentuan itu. Setelah KK berakhir 2021 nanti, Freeport harus hengkang dari Papua. “Dengan 50.000 geolog yang kita miliki saat ini, semua tambang bisa kita olah sendiri,” tandas Julian.

Tony Wardoyo Poksi VII PDIP men­ egaskan, Freeport harus membuat smelter di mulut tambang, bukan di Gresik Jawa Timur. Smelter di mulut tambang akan memungkinkan rakyat Papua bisa ikut bekerja dan menikmati kekayaan alam miliknya. Dia juga mencela keputusan yang memberi izin istimewa pada Freeport untuk tetap bisa melakukan ekspor konsen­ trat. Padahal aturan baru yang berlaku, melarang semua perusahaan tambang mineral meng-ekspor konsentrat. Yang diizinkan adalah ekspor barang olahan dari smelter. n Ira

Spesialis Kehutanan l Sambungan hal 1

1974 itu mengatakan, motivasinya berki­ prah dalam kehutanan tak lain untuk memelihara kekayaan alam milik negara untuk kemakmuran hidup para anak cucu mendatang. Selain itu, kecintaannya untuk ikut berjuang dan memelihara hutan secara optimal karena dorongan amanah sebagai makhluk Allah SWT. “Kalau bukan kita yang memelihara hutan, lalu siapa lagi.

Ini merupakan amanah bagi saya,” tegas Ulung kemarin.

Berkat kegigihannya di bidang pen­ ingkatan pemeliharaan hutan, Ulung kini berhasil menyandang sejumlah ja­ batan prestisius di bidang kehutanan. Di antaranya, sebut dia, menjabat sebagai Ketua LMDH Silomukti masa bakti 20062012 dan masa bakti 2012-hingga sekarang.

Lalu menjabat sebagai Sekretaris Asosiasi LMDH Kab Situbondo masa kerja 20072012 dan berlanjut hingga periode kedua, menjadi Ketua sejak 2012-hingga 2015.

“Ini semua saya jalankan dengan penuh tanggungjawab,” papar kader motivator Kehutanan Prov Jatim masa bakti 2012hingga sekarang itu.

Dalam perjalanannya sebagai aktivis kehutanan, banyak hal pro kontra yang ia alami, termasuk soal tuntutan untuk selalu berdampingan dengan pengurus LMDH dan masyarakat dekat kawasan hutan. Ulung pun bersyukur, di sela-sela menekuni dunia kehutanan bisa berjalan sukses dan lancar hingga saat ini. “Kuncinya mudah, yakni selalu menjalankan slogan ‘Bersama Berbagi’ kepada semua elemen kehutanan.

Alhamdulillah tugas itu berjalan seperti yang kita inginkan,” pungkas pria yang kini dipercaya sebagai Ketua Paguyuban LMDH KPH Perhutani Bondowoso mulai 2012-2015 itu. n awi

11

SAMBUNGAN Buruh Jatim Hari Ini Kepung Grahadi l Sambungan hal 1

konsekuensinya peran dan fungsi pemerintah di Dewan Pengupahan menjadi tidak ada,” tegas pria asli Sidoarjo ini.

Kedua, RPP Pengupahan juga men­ gakibatkan disparitas antar daerah semakin tinggi. Artinya daerah yang miskin akan menjadi semakin miskin karena kenaikan UMK tidak bisa signifikan mengangkat disparitas UMK. “Sejatinya RPP Pengupahan itu sengaja dirancang pemerintah untuk menerapkan politik upah murah,” tegas Jazuli.

Sedangkan alasan yang ketiga, kata Jazuli, RPP Pengupahan juga dapat mengakibatkan persaingan tidak se­ hat antar daerah maupun pengusaha.

Bahkan perusahaan di kawasan ring I, seperti Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan akan ek­ spansi besar-besaran ke daerah yang UMK nya lebih murah untuk jangka panjang.

“RPP Pengupahan adalah bentuk nyata pemerintah memiskinkan kaum buruh secara terstruktur dan teren­ cana. Karena itu buruh se- Indonesia akan menolak keras,” tambahnya.

Sekadar diketahui, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa buruh se­ harusnya tidak perlu berunjuk rasa lagi setiap tahun meminta kenaikan upah karena pemerintah telah men­ geluarkan paket kebijakan ekonomi.

“Seharusnya tidak perlu demo lagi.

Buruh sudah menerima upah mini­ mum. Nah ini jangan lupa, minimum 10 persen naik setiap tahun,” ujar JK beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dia menekankan pemerintah mem­ butuhkan stabilitas sosial dan politik untuk pembangunan nasional. “Kita tidak ingin antara pengusaha dan buruh terjadi suatu perbedaan pan­ dang sepanjang tahun. Karena itu dibutuhkan aturan yang jelas, baik untuk buruh dan tentu pengusaha,” terang JK. Rumusan hidup layak bagi pekerja juga sudah dibicarakan sejak lama dan upah yang diterima mereka saat ini dianggap sudah cukup atau mendekati hidup layak yang dirumuskan. Kar­ ena itu jika masih ada UMK yang mendekati rumusan hidup layak itu­ lah yang justru perlu dinaikkan. “Tapi memang tiap tahun penghasilan terg­ erus dengan inflasi. Karena itu kita tambah dengan inflasi dan sebagai bonus produktivitas itulah hasilnya

pertumbuhan ekonomi,” dalihnya.

Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan dan formula peningkatan kesejahter­ aan pekerja melalui pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi, serta program pembangunan rumah dan rumah susun untuk buruh.

Jubir Buruh Arif Supriono menam­ bahkan ribuan buruh yang akan demo mengatasnamakan Serikat Pekerja Buruh Jatim Menggugat (Sapu Jagat).

Mereka berasal dari beragam elemen di antaranya dari FSPMI, SPSI, SPI, SPM, serta beragam elemen lainnya.

“RPP Pengupahan sangat mem­ belenggu kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, massa buruh yang berasal dari seluruh daerah ring I akan men­ desak pemprov untuk menolak RPP tersebut,” kata Arif Supriono.

Rencananya, massa akan datang ke Grahadi dengan mengendarai puluhan bus, serta motor. Mereka dijadwalkan akan tiba di Grahadi sekitar pukul 11.00.

“RPP Pengupahan ini harus di­ tolak karena lebih banyak muatan kepentingan investasi dan modal dibandingkan dengan kepentingan dari kaum buruh,” ujarnya. Selain menolak RPP Perburuhan, massa juga akan mendesak Pemprov Jatim segera mengesahkan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja.

Minta Naik 22 Persen Sementara itu besaran Upah Mini­ mum Kota (UMK) untuk Kota Suraba­ ya pada 2016 hingga kini belum dipu­ tuskan. Meskipun Dinas Tenaga Kerja Pemkot Surabaya sudah melakukan survei KHL, namun rancangan UMK untuk tahun depan masih disimpan jangan sampai bocor.

Meskipun survei telah dilakukan, namun buruh yang berada di kawasan industri atau ring I Jatim (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojok­ erto) menuntut adanya kenaikan UMK 2016 sebanyak 22 persen atau dari Rp 2,7 juta naik menjadi Rp 3,2 juta.

Menurut Sekretaris Federasi Ser­ ikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Djazuli tuntutan kenaikan UMK sebesar itu sudah cukup wajar.

Mengingat harga kebutuhan seharihari terus meningkat dan juga dise­ suaikan adanya inflansi. ‘’Kenaikan sebesar 20 hingga 22 persen itu masuk akal karena dise­ suaikan dengan kondisi yang seka­ rang ini. Dan para pengusaha harus memahami tuntutan buruh,’’ ujarnya,

Senin (19/10).

Djazuli menuturkan, sekarang ini di beberapa daerah sudah selesai melakukan survei KHL. Hanya saja hingga sekarang masing-masing daerah belum menentukan UMK yang bakal diajukan ke Dewan Pengupahan Jatim karena masih menunggu pera­ turan gubernur.

Meski hasil survei KHL belum ditentukan, katanya, hal itu bukan penghalang bagi pihaknya untuk tetap mengajukan tuntutan kenaikan UMK 2016. ‘’Kami berharap Gubernur Jatim nantinya menetapkan UMK sama dengan tuntutan kami,’’ tuturnya.

Djazuli juga menjelaskan sejak awal pengusaha tidak mau menaik­ kan UMK 2016 karena kenaikan UMK 2015 lalu sudah dianggap tinggi. Pe­ nolakan pengusaha itu memang sudah menjadi rutin setiap tahun.

Nyatanya ketika ada kenaikan UMK ditetapkan gubernur, para pen­ gusaha terbukti mampu membayar buruh sesuai dengan UMK yang ada.

“Mereka mengancam relokasi jika ada kenaikan UMK, itu sudah biasa.

Nyatanya banyak pengusaha yang tidak merelokasi dari ring I ke daerah karena relokasi malah banyak menge­ luarkan biaya,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Dwi Purnomo, menjelaskan pihaknya telah selesai melakukan survei KHL di beberapa tempat.

Di antaranya di Pasar Soponyono Rungkut, Pasar Balongsari Tandes dan Pasar Wonokromo. Yang akan segera dilakukan, PLN dan PDAM akan diajak rapat bersama untuk mengetahui tarif listrik dan air bagi kaum buruh. ‘’Kami memang melibatkan PLN dan PDAM untuk mengetahui dasar pengeluaran buruh untuk kebutuhan listrik dan air. Sebab dua hal ini termasuk kebutuhan yang tak bisa ditunda untuk menentukan besaran UMK 2016,’’ jelasnya.

Karena besaran UMK akan diten­ tukan melalui rapat Dewan Pengupa­ han, Dwi Purnomo tak berwenang untuk memberi bocoran terhadap hal tersebut. Sebab nanti yang men­ gumumkan besaran UMK tersebut adalah Dewan Pengupahan. ‘’Jadi berapa besarannya saya tidak bisa mengatakan sekarang, katanya.

Targetnya pada akhir Oktober ini be­ saran UMK 2016 sudah bisa diketahui. n iib, cty, dre

Jalur Kendaraan Penumpang di Bandara Juanda Diubah l Sambungan hal 1

“Hal ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Perhbungan Nomor: HK.209/I/16.PHB.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang peningkatan pelayanan publik di bandar udara selu­ ruh Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan, kebijakan ini se­ bagai upaya untuk memberikan pe­ layanan yang lebih optimal bagi para pengguna jasa transportasi udara.

“Bandar Udara Juanda siap melak­ sanakan sesuai dengan surat edaran

tersebut. Kami ingin perubahan ini di­ siapkan dengan baik agar tidak membin­ gungkan para pengguna jasa,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan hal-hal yang ber­ hubungan dengan uji coba perubahan ini, termasuk berkoordinasi dengan penyedia layanan transportasi.

“Pada percobaan nanti untuk Ter­ minal 1 Bandara Juanda. Untuk lini 1 akan digunakan untuk mobil sewa, taksi, shutle bus T1 dan T2, bus Damri dan penyandang cacat,” katanya.

Sedangkan untuk lini 2, kata dia,

akan digunakan untuk kendaraan umum, pribadi dan bus umum. “Kami akan sangat terbuka untuk tamu VIP yang yang akan menggunakan lini 1, asalkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas,” katanya.

Ia mengatakan, untuk percobaan penggunakan jalur kendaraan ini su­ dah dilakukan di Terminal 2 Bandara Juanda beberapa waktu lalu.

“Kami berharap, dengan adanya peruba­ han jalur ini akan mempermudah pelayanan kepada warga masyarakat yang ada di Ter­ minal Bandara Juanda,” katanya. n wil

Sekolah Swasta Ramairamai Pindah ke UNBK l Sambungan hal 1

sudah pengalaman menyelenggarakan UNBK. Karena itu tahun depan akan ditambah dengan jumlah lebih banyak,” tutur Biyanto, Senin (19/10).

Biyanto yakin, sekolah-sekolah telah siap untuk melaksanakan UNBK. Baik dari sisi mental siswa maupun sarana dan prasarananya. Peningkatan pada tahun depan diharapkan terus menin­ gkat dari tahun ke tahun. Di Jatim, lan­ jut dia, Muhammadiyah memiliki 256 lembaga SMP/MTs dan 330 lembaga SMA/SMK. “Arahnya, semua sekolah Muhammadiyah akan ikut UNBK. Tahun depan akan dimulai dengan 200 lembaga,” tutur dia.

Karena antusiasme swasta yang tinggi, Biyanto berharap pemerintah juga peduli. Artinya, pemerintah jan­ gan sampai menghalang-halangi niat sekolah untuk maju. Sebab, dari pen­ galaman tahun ini terdapat sejumlah sekolah yang ingin melaksanakanm, tapi terkendala izin dari Dinas Pendidi­ kan setempat. “Misalnya di Sidoarjo, SMA Muhammadiyah 2 seharusnya sudah mampu. Tapi karena Sidoarjo tidak menggelar UNBK, maka SMA Muhammadiyah 2 juga akhirnya tidak ikut,” ungkap dia.

Pria yang juga dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya ini men­ gaku, kesiapan untuk sarana dipas­ tikan tidak ada masalah. Termasuk dalam penyediaan komputer satu band­ ing tiga dengan jumlah peserta. Jika ada sekolah yang mengalami kesulitan terkait komputer, pihaknya mengaku sudah punya solusi. “Kita (PW Muham­ madiyah) punya PT DMU yang siap menyediakan komputer untuk sekolah.

Silakan sekolah nanti menyicilnya,” ungkap dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim Ichwan Sumadi. Menu­ rutnya, pelaksanaan UNBK perlu di­ dorong agar lebih banyak peminatnya, tak terkecuali bagi sekolah-sekolah PGRI. Sebab, mau tidak mau teknologi komunikasi akan terus berkembang dan akan diikuti oleh sistem pendidi­ kan. “Kita berharap semua sekolah PGRI akan mengikuti UNBK secara keseluruhan,”ungkap dia.

Kendati demikian, pihaknya ber­ harap pemerintah juga cermat melaku­ kan evaluasi. “UNBK ini butuh persia­ pan IT yang matang. Jadi pemerintah juga harus siap mendampingi sekolahsekolah,” kata dia.

Sementara itu, Kabid Analisis Data dan Sistem Penilaian Puspendik Su­ prananto mengatakan tahun depan penyelenggara UNBK ditergetkan bisa mencapai 2.028 lembaga. Jum­ lah itu adalah sekolah yang sudah mengajukan ke Puspendik dan belum dilakukan verifikasi ke lapangan. “Se­ luruh sekolah akan diverifikasi. Ter­ masuk penyelenggara UNBK tahun ini. Meski verifikasinya tidak akan seketat sekolah yang baru pertama kali akan mengikuti UNBK,” tutur dia. n tam

Komisi II DPR RI Pastikan Dana Pilgub Rp 750 Miliar l Sambungan hal 1

merintahan ini mengestimasikan dana Pilgub Jatim hanya berkisar antara Rp 750 miliar dengan asumsi adanya shar­ ing dana Pilkada di 18 kab/kota se-Jatim serta bantuan dana dari APBN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luk­ man Edi menegaskan sharing dana untuk pelaksanaan Pilkada tidaklah melanggar aturan karena telah ter­ tuang dalam Permendagri. Justru hal itu disarankan untuk meringankan beban keuangan yang ditanggung oleh

kab/kota atau provinsi. Karenanya, kalau ada estimasi dana Pilgub Jatim mencapai Rp 1,4 triliun sangatlah tidak masuk akal. Justru menurut perhitungan Komisi II DPR RI hanya berkisar Rp 750 miliar.

“Asumsinya jika dana Pilgub 2014 mencapai Rp 670 miliar, itupun tanpa dibantu dana sharing dari kab/kota dan APBN, maka dana Pilgub 2018 diperkirakan mencapai Rp 750 miliar dengan syarat ada sharing dengan kab/ kota serta APBN,”papar politisi asal PKB, Senin (19/10) ini.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fandi Utomo. Menurut perhitungannya pada 2018 ada sekitar 18 Pilkada di Jatim.

Dan dari APBN ada bantuan dana sekitar Rp 100 miliar, tentunya dana Pilgub Jatim akan semakin ringan.

“Saya kira dewan tidak perlu khawatir karena dana Pilgub Jatim tidaklah se­ fantastis itu, karena ada sharing dari kab/kota dan pusat,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menyambut

gembira atas saran dari Komisi II DPR RI ini. Meski demikian pihaknya tetap akan melakukan pertemuan dengan KPU RI dan kab/kota untuk mencari nilai pasti untuk dituangkan dalam APBD Jatim terkait dana Pilgub 2018 mendatang. “Yang pasti kami tetap berusaha untuk mendapatkan angka detilnya. Namun dari perkiraan hi­ tungan Komisi II DPR RI nantinya bisa dibuat pegangan saat kita akan melakukan perhitungan untuk di­ masukkan dalam APBD,”tegasnya. n cty

Persetujuan Bupati/Wali Kota dalam Pengangkatan K2 Bakal Dihapus l Sambungan hal 1

PAN dan RB Yudi Chrisnandi sudah mengeluarkan surat disposisi untuk segera dilakukan pengangkatan.

Ditengarai SK ini sengaja dipermaink­ an oleh bupati/wali kota untuk kepent­ ingan pribadi atau jabatannya.

“Berdasar kenyataan ini, dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan memanggil MenPAN dan RB Yudi Chrisnandi untuk menghapus aturan tersebut. Kebetulan seluruh fraksi sudah setuju penghapusan persyaratan tersebut. Artinya, set­ elah SK pengangkatan keluar dari MenPAN dan RB maka bupati/wali kota wajib untuk segera melakukan pengangkatan bagi para K2 tersebut.

Sementara bupati/wali kota hanya sekadar menempatkan di sekolah

mana saja,”tegasnya yang dijumpai usai pertemuan dengan ratusan para guru honorer yang tengah berkeluh kesah, Senin (19/10).

Lebih lanjut dijelaskan jika total jumlah tenaga honorer K2 yang akan diangkat menjadi CPNS mencapai 438 ribu dengan kebutuhan APBN sebesar Rp 34 triliun. Tapi karena kekuatan APBN tidak sebesar itu, maka pengangkatan CPNS dilakukan secara bertahap mulai 2016 sampai 2019. “Yang pasti kami akan terus mengawal pengangkatan K2 jadi PNS hingga tuntas. Sementara untuk Sura­ baya sendiri mencapai 1.500 orang di­ harapkan untuk segera masuk formasi pengangkatan CPNS,”lanjutnya.

Karena keterbatasan anggaran tersebut, maka yang diprioritaskan untuk diangkat CPNS pada 2016

mereka yang usianya akan memasuki pensiun. Dengan begitu mereka tetap akan diperhatikan, mengingat waktu pemberkasan dan proses verifikasi sudah menyita waktu mereka sangat banyak dan lama.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Fandi Utomo mengaku sebenarnya pengangkatan K2 untuk menjadi PNS tidaklah membebani APBN. Pasalnya, anggaran setiap tahun itu tetap kuotanya, seiring dengan banyaknya PNS yang masuk dalam usia pensiun. “Jadi saya kira pengangkatan 438 ribu K2 tidak ada masalah dan tidak membebani APBN. Karena pemerintah sudah melakukan perhitungan. Bahkan pemerintah juga merekrut PNS dari luar,”papar politisi asal Partai Demokrat ini.

Meski begitu pengangkatan K2

diperlukan kehati-hatian. Mengin­ gat banyak kasus yang ditemui oleh Komisi II DPR RI, K2 abal-abal atau palsu. Biasanya mereka ini diselun­ dupkan oleh oknum pejabat atau bupati/wali kota yang nakal, dengan memasukkan mereka dalam daftar K2. Tapi hal itu bisa diantisipasi saat dilakukan verifikasi terkait peng­ gajian. “Saat kita minta daftar gaji, mereka tidak bisa menunjukkan. Dan itu banyak ditemukan, jumlahnya puluhan orang. Kalau sudah begitu, maka BKN tidak segan-segan untuk mencoretnya,”paparnya.

Berdasar temuan di lapangan itu­ lah, akhirnya disepakati ke depannya persetujuan bupati/wali kota dihapus.

Dengan harapan para K2 dapat me­ nikmati kerja kerasnya sebagai PNS. n cty

Gandeng Komunitas dan Pemilik Persil Perindah Fasad Bangunan Asli l Sambungan hal 1

Senin (19/10).

Semangat untuk menghidupkan kembali kawasan Tunjungan, tak hanya datang dari pihak Pemkot Surabaya.

Namun, semangat ini juga datang dari komunitas masyarakat peduli cagar budaya.

Kemarin, komunitas yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, kembali memperindah fasad toko Tjantik dengan melakukan penge­ catan ulang bangunan.

Tak hanya komunitas, pemilik persil yang berada di kawasan Tunjungan juga melakukan hal yang sama. Selain

Hotel Majapahit yang sudah sejak dulu memiliki komitmen besar dalam peles­ tarian cagar budaya. Hotel Verna adalah salah satu persil yang memanfaatkan bangunannya sebagai hotel, namun juga melakukan pelestarian cagar bu­ daya dengan tidak mengubah tampilan fasadnya.

Wiwiek Widayati menjelaskan, persil yang terbaru yang sedang dalam proses adalah bangunan yang berada di Jalan Tunjungan nomor 15-21. “Bangunan yang rencananya akan dijadikan hotel ini, sedang dilakukan pembersihan tampak depannya, dan pihak pemilik persil berjanji untuk mempertahankan keaslian fasadnya,” imbuh Wiwiek.

Pemkot Surabaya juga telah me­ layangkan surat kepada beberapa pemilik persil yang bangunannya masih menyisakan bangunan lama. Wiwiek mencontohkan, Toko As Syifa yang berada di Jalan Tunjungan nomor 31 yang masih memiliki ornamen bangunan lama.

“Konten suratnya berisi tentang im­ bauan untuk membuka penutup fasad milik mereka. Sehingga akan tampak wajah asli bangunannya karena kawasan Tunjungan sudah dijadikan kawasan cagar budaya. Kami berharap pemilik bangunan memiliki kepekaan yang sama seperti pemilik bangunan yang telah dibuka fasadnya karena akan dijadikan

heritage budaya,” tegas Wiwiek.

Pengembangan di kawasan Tunjun­ gan rencananya akan diselesaikan dalam dua sisi. Di satu sisi perbaikan terjadi melalui infrastruktur bangunan, dan di sisi lain diisi dengan menghidupkan kembali atmosfernya dengan kegiatan seni dan budaya.

“Setiap Sabtu dan Minggu sudah ada kegiatan yang dilaksanakan secara pe­ riodik, baik di Museum Surabaya, dan kawasan Tunjungan sendiri,” imbuh Wiweik.

Sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2010 yang dimaksud dengan ben­ da cagar budaya adalah situs yang tangi­ ble dan intagible. Dan untuk menghadapi

UN Habitat pada Juni 2016, Disbudpar bersama Bappeko sedang melakukan pengoptimalan kampung-kampung lama yang memiliki nilai historis.

Salah satunya adalah kampung Pe­ neleh dan Rumah HOS Tjokro Aminoto, serta Kampung Mangga yang terda­ pat rumah WR. Supratman. Anggaran sebesar Rp 800jt diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk kegiatan perawatan ca­ gar budaya, mulai dari kajian arkeologis hingga pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali), Pemkot memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebe­ sar 50 persen kepada pihak swasta yang turut menjaga cagar budaya. *

12

Selasa Pahing, 20 OKTOBER 2015

Wagub Tutup Jatim Fair 2015

Tahun Depan Jatim Fair Harus Lebih Spektakuler Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf resmi menutup pelaksanaan Jatim Fair 2015, yang telah diselenggarakan selama 11 hari non stop, Minggu (18/10) malam. Pameran yang dimulai sejak 8-18 Oktober 2015 ini pun berlangsung sukses dan berhasil menyedot pengunjung mencapai 200 ribu orang.

K

egiatan pameran yang masuk dalam rang kaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 Tahun ini, memang setiap tahun selalu menunjukkan progres yang sangat memuaskan. Tak hanya dari banyaknya pengunjung, tapi juga dalam transaksi selama pameran yang menembus angka Rp54,3 miliar.

Meski selalu menunjukkan tren positif, Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, tetap meminta pelaksanaan Jatim Fair pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya selalu meningkat kualitasnya. Tidak hanya dari jumlah pengunjung dan total transaksi, melainkan ada peningkatan standar pelaksanaannya.

“Penyelenggara hendaknya melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan dimasa mendatang. Terus melakukan peningkatan kualitas dan penataan penyelenggraan yang makin baik dan berdaya saing. Perlu diketahui,

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno melakukan pengundian door prize mobil dan sepeda motor saat penutupan Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya.

Jatim Fair ini ada sejak Gubernurnya Pakde Karwo dan Wagubnya saya. Untuk itu pelaksanaan Jatim Fair tahun depan harus lebih spektakuler,” ungkapnya.

Menurutnya, Jatim Fair masih sangat diminati oleh para pelaku usaha dan tentunya masyarakat sebagai tempat hiburan, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. “Dalam suasana melambatnya

perkembangan perekonomian, di tempat inilah terlihat optimisme para pelaku usaha untuk menyongsong perkembangan ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Gus Ipul mengatakan, pelaksanaan Jatim Fair bila dibandingkan dengan Jakarta Fair masih jauh. Antara lain lama pelaksanaan Jakarta Fair selama 38 hari sedangkan Jatim Fair 11 hari, begitu juga dengan venue area

Jakarta Fair mencapai 120.000 meter persegi, sementara Jatim Fair hanya 15.000 meter persegi. Begitu pula dengan jumlah peserta Jakarta Fair dengan 1.650 peserta dengan 2.500 booth sedangkan Jatim Fair 335 peserta dengan 555 booth. Tetapi, Gus Ipul tetap optimis Jatim Fair mampu berperan sebagai pemicu bagi peningkatan perdagangan, investasi, perluasan lapangan kerja, merang-

Dikunjungi 200 Ribu Orang, Transaksi Tembus Rp 54,3 Miliar Pelaksanaan Jatim Fair dari tahun ketahun selalu ditunggu-tunggu masyarakat Jatim.

Sebab dalam kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang pameran produk unggulan, tapi

Gus Ipul menyerahkan tropi penghargaan kepada stan terbaik diacara penutupan Jatim Fair 2015 yang berhasil menyedot pengunjung hingga 200 ribu orang.

juga bisa menjadi ajang rekreasi keluarga karena ada beberapa hiburan menarik yang mendatangkan artis nasional.

Direktur Utama PT Debindo Mitra Tama, Dadan M Kushendarman mengatakan, setiap tahun transaksi dan jumlah pengunjung Jatim Fair selalu mengalami kenaikan. Seperti pada 2012 jumlah transaksi mencapai Rp45,3 miliar dengan jumlah pengunjung 181.393 orang, pada 2013 jumlah transaksi Rp49,2 miliar dengan jumlah pengunjung 192.916 orang, dan 2014 sebesar Rp52,8 miliar dengan jumlah pengunjung sebanyak 198.607 orang. Sedangkan Jatim Fair 2015 ini diikuti 335 peserta dengan jumlah stand sebanyak 555 stand menempati areal seluas 15.000 m2. Sampai dengan hari penutupan, tepatnya 18 Oktober 2015 pukul 18.00, telah terjadi transaksi sebesar

Rp54,3 miliar dengan jumlah pengunjung sebanyak 199.670 orang. “Kami optimis hingga pukul 22.00 jumlah pengunjung akan mencapai 200.000 orang,” ungkapnya.

Menurut Dadan, kenaikan transaksi Jatim Fair 2015 tidak terlalu besar disebabkan beberapa hal. Yaitu tidak diikuti sektor otomotif dan properti yang biasanya meraih nilai transaksi yang cukup besar. Disamping itu, peserta yang mengikuti lebih banyak menampilkan sektor info-info layanan publik dan info pemerintah, tanpa transaksi. “Penyebab lainnya, Biro Administrasi Perekonomian Jatim yang menyewa 44 stand diisi oleh perusahaan infrastruktur, industri manufaktur dan IKM berorientasi ekspor yang bersifat display promo atau tidak menjual, termasuk warung kopi,” jelasnya. Q iib*

sang inovasi perindustrian, serta mendorong promosi perdagangan untuk lebih bersaing di pasar domestik dan pasar global.

“Jika melihat perkembangan Jatim Fair dari tahun ketahun, jumlahnya selalu meningkat.

Saya rasa Grand City ini tidak bisa menampung animo yang sangat tinggi tiga atau lima tahun kedepan. Mungkin tahun depan masih mencukupi kapasitasnya, tahun depannya lagi mulai kewalahan dan tahun berikutnya pasti membutuhkan gedung dengan fasilitas yang lebih besar lagi seperti di Jakarta,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, penyelenggara juga memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada peserta pameran. Antara lain penghargaan stand kecil terbaik kepada SKK Migas, Stand besar Eksibisi terbaik kepada BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suromadu), Stand Open Space terbaik diberikan kepada Yamaha.

Sebagai catatan, Jatim Fair 2015 juga diikuti Kabupaten Pasuruan sebagai City of Charm, menampilkan enam industri kecil menengah melalui asosiasi dan empat perusahaan besar. Sangat diharapkan Kabupaten Pasuruan mampu menjadi motivator pengembangan industri kecil dan menengah di Jawa Timur.

Selain itu, penyelenggara juga memberikan apresiasi kepada para pengunjung Jatim Fair yang telah ikut menyemarakkan Jatim Fair 2015, dengan memberikan doorprize. Hadiah utama berupa satu buah mobil Honda BRIO, dua buah sepeda motor, dan Gus Ipul menambahkan 10 buah sepeda onthel. Q iib*

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Gubernur Sambangi dan Dengarkan Keluhan TKI di Taiwan Setiap lawatannya ke luar negeri, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan dan kemajuan masyarakatnya.

Seperti kunjungannya ke Taiwan, pada hari pertama diisi dengan menyambangi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim di negara tersebut.

D

alam moment tersebut, Gubernur Soekar wo mendengarkan semua keluh kesah 300 TKI yang waktu itu datang secara khusus ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipe, untuk bertemu mantan Sekdaprov Jatim itu, yang didampingi istri Dra Hj Nina Soekarwo, Minggu (18/10).

Menurut Kepala KDEI Taipei Arief Fadilah, Taiwan yang luas wilayahnya kira-kira sebesar Jatim memiliki penduduk sekitar 26 juta jiwa. Satu persen diantaranya atau 260.000 jiwa merupakan Warga Negara Indonesia dan dari jumlah tersebut 230 ribu jiwa merupakan TKI. TKI di Taiwan didominasi oleh warga Jatim yang mencapai sekitar 88 persen.

Disamping menjadi pembantu rumah tangga, banyak diantaranya bekerja sebagai nelayan dan buruh pabrik. TKI di Taiwan dibandingkan dengan TKI di negara lain seperti di Hongkong, Singapore, Arab Saudi, Malaysia, menerima gaji paling tinggi. Gaji TKI di Taiwan mencapai 17.000 sampai 25.000 dollar Taiwan, atau sekitar Rp8 juta sampai Rp12

juta per bulan. TKI di Taiwan terbilang maju dan solid, mereka membentuk kelompok-kelompok bersama KDEI Taipei untuk mengatasi berbagai persoalan. Seperti masalah gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan seksual, kecelakaan kerja, dan berbagai persoalan lainnya.

“Kami juga mengantisipasi dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan, manakala kami sudah tidak bekerja di Taiwan. Seperti menambah ketrampilan anggota, patungan membeli perahu untuk dioperasikan di tanah air,” kata Kholiq, TKI asal Banyuwangi yang menjadi ketua salah satu kelompok TKI. “Saya dan rombongan nyambangi sampeyan ini disamping ingin mengabarkan keberadaan sampeyan semua, juga ingin bisa membantu apa kira-kira yang dibutuhkan, untuk itu saya tak akan bicara panjang tapi tolong sampeyan yang mengutarakan uneg-uneg.

Sebenarnya sudah beberapa tahun lalu kami ingin nyambangi sampeyan, tapi baru kali ini kesampaian” ujar Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, dalam kesempatan tersebut. Kesempatan dialog yang diberikan Pakde Karwo, langsung dimanfaatkan beberapa TKI untuk menyampaikan uneg-unegnya. “Saya di Taiwan ingin cari modal, hanya saja kami kebingungan kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan di tanah air, karena kami tidak memiliki keahlian,” tanya Adi TKI dari Trenggalek.

“Kerja di Taiwan tak mungkin untuk selamanya, barangkali Pakde bisa menjembatani untuk kami yang sudah bisa bahasa mandarin ini, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan milik Taiwan di tanah air,” ujar Ana TKI dari Madiun. Lain lagi Tantri dari Surabaya yang sudah lebih sepuluh tahun di Taiwan,

Pakde Karwo berdialog dengan para TKI asal Jatim di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipe.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama istri Dra Hj Nina Soekarwo berfoto bersama para TKI asal Jatim yang bekerja di Taiwan.

Dalam kunjungannya ke Taiwan ini, Pakde Karwo secara khusus bertemu dengan para TKI untuk mendengarkan keluh kesah mereka.

dengan bangga menceritakan kelompoknya yang kini sudah bisa membantu sesama TKI untuk menambah pengetahuan dengan membuat perpustakaan. “Barangkali Pakde pun-

ya buku tak terpakai kami sangat berterima kasih kalau diberi untuk menambah koleksi perputakakan kami,” ungkapnya.

“Ya, semua permasalahan kalian akan kami

Bude Karwo berfoto bersama dengan para Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Jatim di Taiwan, disela-sela diskusi.

catat untuk menjadi PR SKPD yang berkaitan, karena sekarang untuk mengeluarkan anggaran atau membuat suatu program harus dirancang dan dibicarakan dengan DPRD, jadi tidak bisa serta merta. Tentang lapangan pekerjaan di tanah air jangan khawatir, banyak yang bisa dilakukan apalagi nanti punya modal, kami siap melatih pekerjaan apa yang dibutuhkan,” jelas Pakde Karwo.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Trasmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim, Drs Sukardo MSi yang ikut mendampingi Gubernur dalam kunjungan di Taiwan, siap membantu para TKI yang tidak kembali lagi bekerja di luar negeri.

“Kami siap membimbing, tergantung mereka kepingin apa, kami siap memfasilitasi, memang tak mungkin selamanya mereka menjadi TKI. Kami juga berpesan, kalau ingin menjadi TKI tempuhlah prosedur yang benar, jangan menjadi TKI illegal, kerja tak akan nyaman dan akan menimbulkan masalah. Seperti baru-baru ini lebih dari 4.700 TKI dipulangkan dari Malaysia, karena mereka illegal. Akhirnya merepotkan semua,” kata Sukardo. Q iib*