binder21jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 21 JANUARI 2021

PT INKA Siapkan Gerbong KA untuk Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Kota Madiun, Bhirawa Penambahan ruang isolasi terus diupayakan Pemerintah Kota Madiun. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi meninjau gerbong isolasi yang dipersiapkan PT INKA, Rabu (20/1). Gerbong-gerbong tersebut rencananya bakal digunakan untuk ruang isolasi pasien Covid-19 di Kota Madiun dan sekitarnya. ‘’Hari ini Jatim bagian barat, Madiun dan sekitarnya diberlakukan PPKM. Salah satu kriterianya karena ruang isolasi penuh. Saya berterima kasih sekali kepada PT INKA yang menyiapkan gerbonggerbong kereta untuk ruang isolasi. Insya Allah akan kita pinjam untuk Kota Madiun dan sekitarnya,’’ kata Wali Kota usai meninjau Emergency Medical Train (EMT) di PT INKA. Setidaknya terdapat tiga trainset dengan total 24 gerbong. Rinciannya 18 gerbong untuk pasien dan enam gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan.

Kereta medis darurat tersebut dapat menampung 252 pasien dan 72 medis. Selain itu kereta juga dilengkapi fasilitas kesehatan. Mulai lemari penyimpanan obat, lemari pendingin, alat bantu pernafasan lengkap dengan oksigennya, dan lain sebagainya. ‘’Alatnya lengkap semua dan memang didesain untuk itu (urusan medis). Ini terus kita koordinasikan termasuk untuk tenaga medisnya. Semoga dalam minggu-minggu ini sudah bisa digunakan,’’kata orang nomor satu di Pemkot Madiun berharap.

Kendati begitu, Wali Kota Madiun, Maidi berharap kereta medis darurat itu tidak sampai digunakan. Artinya, sudah tidak ada lagi penambahan kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Madiun. Kalaupun di ke halaman 11 Sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat meninjau fasilitas EMT di PT INKA yang rencanannya untuk ruang isolasi pasien Covid-19, Rabu (20/1).

60 Ribu Ton Gula Milik Petani Belum Terjual

Dilaksanakan Setengah Hati, PPKM Tetap Dilanjut Penambahan Kasus Aktif Tinggi, Penurunan Mobilitas Minim

cahyono/Bhirawa

Lahan pertanian tebu di wilayah Kabupaten Malang, yang saat ini menghasilkan ratusan ribu ton gula.

Kabupaten Malang, Bhirawa Imbas masuknya gula impor di Indonesia, hal ini telah berdampak pada penjualan gula lokal turun drastis, bahkan tidak terjual. Seperti di Kabupaten Malang sebanyak 60 ribu ton gula lokal tidak laku dijual. Saat ini gula lokal tertumpuk rapi di dalam dua gudang Pabrik Gula (PG) Krebet Baru, di wilayah Kecamatan Bululawang dan PG Kebonagung, di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.  ke halaman 11

MITRA

Covid-19 Jadi Prioritas

Hari Purnomo

SETELAH dilantik Bupati Jombang menjadi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jombang yang baru, Hari Purnomo pun langsung tanjap gas. Dirinya akan melakukan hal-hal sesuai dengan skala prioritas dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinsos yang berkaitan dengan masalah-masalah soaial, salah satunya yakni, terkait penanganan Covid-19.

Kata Hari Purnomo, penanganan Covid-19 ini juga merupakan penguatan dari pemerintah pusat yang memiliki perhatian yang sangat luar biasa. “Khusus-

Sentil

60 Ribu Ton Gula Milik Petani Belum Terjual - Yang impor lebih menggoda Pejabat Sepakat Tak Hadiri Panggilan Bupati Jember - Sakitnya dicuekkin Dilaksanakan Setengah Hati, PPKM Tetap Dilanjut - Akhirnya episode berlanjut

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Pemerintah berencana akan melanjutkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk periode kedua setelah dilaksanakan selama 14 hari sejak 11 - 25 Januari mendatang. Hal ini memantik pesimisme dari berbagai pihak mengingat PPKM tidak mempan dalam menekan angka mobilitas masyarakat sekaligus penularan Covid-19.

Pakar Epidemologi Universitas Airlangga (Unair) dr Windhu Purnomo menegaskan, pelaksanaan PPKM berjalan setengah hati. Sehingga, kasus aktif Covid-19 tidak ada tanda-tanda melandai. “Melandai saja tidak. Terus terang PPKM ini kebijakan set-

engah hati,” jelas dr Windhu saat dikonfirmasi, Rabu (20/1).

Dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan dengan ketentuan yang cukup ketat, dr Windhu mengakui

Hasil Operasi PPKM

Tren Penambahan Kasus Positif Selama PPKM di Jatim Tanggal

Kasus

11 Januari

792

12 Januari

844

13 Januari

815

14 Januari

981

15 Januari

1.198

16 Januari

1.160

17 Januari

974

18 Januari

849

19 Januari

972

20 Januari

955

 ke halaman 11

Pejabat Sepakat Tak Hadiri Panggilan Bupati Jember

Jember, Bhirawa Menjelang masa berakhirnya sebagai Bupati Jember, tingkah Faida semakin tidak terarah.

Bahkan setelah kalah dalam kontestasi Pilkada kemarin, owner RS Bina Sehat Jember justru membuat kebijakan yang aneh dengan mengirimkan surat ke beberapa pejabat eselon II yang dinilainya melanggar disiplin pasal 3 dan 4 PP 53 Tahun 2010.

Lucunya, redaksional  ke halaman 11

Surat panggilan Bupati Faida yang dilayangkan ke sejumlah pejabat Pemkab Jember dianggap tidak lazim.

799 Orang Terkena Sanksi, 10 Cafe Disegel Satpol PP, Bhirawa Kepatuhan masyarakat untuk menjalankan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( P P K M ) y a n g d i g elar mulai 11-25 Januri ternyata masih rendah.

Terbukti masih ada banyak pelanggaran yang dilakukan.

Hasil operasi yang dilakukan oleh tim gabun-

Hingga 16 Januari Perorangan Teguran Lisan : 2.425 Kali Kerja Sosial : 178 Kali Sanksi Administrasi : 799 (Penahanan KTP dan Denda) Kurungan : Pelaku Usaha/Penyelenggara Tegoran Lisan : 304 Kali Tegoran Tertulis : 34 Kali Sanki Administrasi : 69 Kali Kurungan :Penyegelan/Penutupan : 10 Cafe

gan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dan elemen masyarakat menyebutkan 799 orang terkena sanksi dan ada 10 cafe yang disegel karena terindikasi melanggar aturan (data lengkap lihat tabel).

Selain itu data dari Satpol PP Jatim juga me ke halaman 11 ist

Tim gabungan saat menyegel salah satu rumah hiburan yang diindikasi melanggar PPKM.

data dari Satpol PP Jatim

Cerita Suwandi, Perajin Mebel yang Layani Pesanan Peti Mati

Mulai Terima Pesanan Peti Mati Sejak Pandemi, Tak Mau Tinggalkan Usaha Mebel

Banyaknya masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona atau Covid-19 mendongkrak penjualan peti mati di Kabupaten Jombang. Seperti yang dialami salah seorang perajin mebel yang kini ‘nyambi’ melayani pesanan peti mati, Suwandi. Menurut dia, selama pandemi ini dirinya banyak menerima pesanan peti mati.

Arif Yulianto, Kab Jombang

Siang itu, Suwandi yang merupakan warga Dusun Rembug Wangi, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tengah disibukkan dengan membuat peti mati di tempat usaha mebelnya, yang berada di sisi timur fly over Tol Jombang-Mojokerto.

Dengan telaten, Suwandi

tampak memaku di bagian penutup peti mati yang dikerjakannya. Diambilnya paku dari kaleng bekas cat, kemudian ditancapkan paku itu di bagian atas penutup peti mati. Sesekali, penutup peti mati itu pun dibolak balik oleh Suwandi untuk melihat kekurangan-kekurangan pengerjaannya.

Sementara, dua orang karyawannya tampak mengambil

peran berbeda. Seorang mengangkat penutup-penutup peti mati dari dalam di bawa keluar untuk dikerjakan lebih lanjut.

Seorang lagi mengerjakan bagian utama dari beberapa peti mati.

Tampak, karyawan itu tengah menghaluskan bagian utama peti, kemudian dipelitur.

Rupanya, pembuatan peti mati yang dilakukan Suwandi ini berdasarkan pesanan dari seseorang untuk kebutuhan di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Usaha utama Suwandi membuat mebel tetap berjalan, meski sekarang banjir pesanan peti mati.

Suwandi mengaku, ia me ke halaman 11

arif yulianto/ bhirawa.

Pembuatan peti mati di tempat usaha mebel milik Suwandi di Dusun Rembug Wangi, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

EKSEKUTIF

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 2

Wali Kota Ingin Wisata Religi di Kuncen Makin Maksimal Pemkot Madiun, Bhirawa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) akhirnya tuntas. Musrenbangkel 27 kelurahan telah beres. Terakhir, Wali Kota Madiun, Maidi menghadiri Musrenbangkel di Kelurahan Kuncen, Selasa sore (19/1).

Seperti di kelurahan lain, berbagai usulan juga mengemuka di sana. Di antaranya, usulan pembangunan menara masjid, saluran, penerangan jalan umum, hingga pelatihan dan bantuan bibit bunga.

Wali Kota Madiun, Maidi menyebut Kelurahan Kuncen memiliki potensi wisata religi

yang besar. Karenanya, beberapa program tak jauh dari bidang keagamaan tersebut.

Harapannya, potensi wisata religi di sana makin maksimal. ‘’Tolong itu dimasukkan.

Kalau bisa menaranya dibuat sekalian yang bagus. Bisa lihat di masjid-masjid kuno daerah lain,’’ kata Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan sejumlah rencana konsep pembangunan ekonomi ke depan. Salah satunya terkait budidaya lebah madu. Hal itu sejalan dengan program Kota Sejuta Bunga.

Wali kota sengaja memanfaatkan lahan di Ngrowo untuk kebun bunga. Saat ini mulai

penanaman. Luasnya sekitar dua hektar. Kebun bisa sebagai tempat berswafoto. Juga fungsi keindahan. Namun, dibaliknya juga menghasilkan melalui budidaya lebah madu tersebut. ‘’Di sana (Ngrowo Bening.red) juga saya sediakan tempat untuk pelatihan. Yang mau belajar silahkan ke sana,’’kata Wali Kota menyarankan.

Gayung bersambut, salah seorang warga langsung tertarik. Warga tersebut mengusulkan bantuan bibit bunga untuk di tanam di wilayah Kelurahan Kuncen. Kebetulan terdapat lahan kosong.

Wali Kota langsung menginstruksikan OPD terkait untuk

menyiapkan bibit bunganya.

Bahkan, kotak rumah lebah juga akan diberikan setelah bunga telah bermekaran. ‘’Kota kita memang kecil.

Tidak punya banyak lahan.

Tetapi bukan berarti kita tidak menghasilkan. Ke depan, kita bisa menjadi salah satu daerah penghasil madu,’’ jelasnya.

Wali Kota juga tak lupa mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan.

Sebab, kasus Covid-19 sedang meningkat. Begitu juga dengan kasus kematian karena Covid-19. Karenanya, wali kota berharap masyarakat waspada dan mematuhi aturan.

Bukan sebaliknya. [dar]

sudarno/bhirawa

Akhirnya tuntas dari kegiatan Musrenbangkel 27 kelurahan di Kota Madiun. Terakhir, Wali Kota Madiun, Maidi menghadiri Musrenbangkel di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, Selasa sore (19/1).

hadi suyitno/bhirawa

Hudiyono meninjau jalan poros Sedati - Gedangan.

Pj Bupati Sayangkan Dinas PU Tidak Tanggap Kerusakan Jalan Sidoarjo, Bhirawa Bila menyayangi mobil atau truk anda tidak mau rusak sebaiknya hindari lewat jalan raya Wedi - Ketajen, yang berada keterbatasan kec Gedangan - Sedati.

Lubangnya sedalam lutut dan pekan lalu truk terguling dan masuk sungai.

Dan anehnya pejabat terkait yakni dinas PUPR dan SDA seperti menutup mata.

Berbulan bulan jalan rusak sepanjang lebih 2 km itu dibiarkan. Tidak ditambal. Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, Rabu (20/1) siang, meminta sebaiknya dilakukan perbaikan sementara dulu daripada tidak sama sekali.

Bukan hanya di situ, menurut Usman, di desa Kalanganyar, Sedati juga sama parahnya.

“Mestinya diupayakan dulu dengan tambal sulam, daripada tidak,” ujarnya.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, menaruh perhatian serius terhadap rusaknya jalan raya Wedi - Ketajen, Kec Gedangan, yang teramat sangat parah.

Hudiyono Penjabat Bupati Sidoarjo meninjau lokasi jalan rusak di Raya Sedati Kilometer 2, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan. Hudiyono melihat banyaknya jalan lubang di lokasi itu. Mobil harus berjalan pelan saat melintas. Sementara roda dua melewati jalan kecil di seberang sungai.

KILAS BIROKRASI

Dia sempat berbincang dengan warga setempat yang membantu mengatur lalu lintas pengendara. Pria itu menunjukkan kedalaman lubang kepada Hudiyono.

“Segini, Pak,” kata pria itu di hadapan Hudiyono dengan membenamkan kakinya ke lubang. Air di lubang itu hampir setinggi lutut pria tersebut.

Di lokasi ini, pada 11 Januari kemarin, sebuah truk terguling dan masuk sungai karena menghindari lubang. Tidak jarang, mobil kecil terjebak lubang yang tidak terlihat saat jalan tergenang, setelah hujan deras sehingga perlu mendapat bantuan.

“Sudah rusak parah ini. Saya lihat tidak ada drainase di kiri kanannya. Kami akan

bikin drainase, dikeluarkan dulu airnya lalu kami lakukan pengaspalan,” ujarnya.

Pengaspalan, menurut Hudiyono, adalah langkah sementara. Dia perkirakan pengaspalan itu akan mampu bertahan setidaknya selama setahun.

Untuk jangka panjang, dia tegaskan, Jalan Raya Sedati 2, Desa Wedi, Gedangan itu perlu dilakukan betonisasi. “Karena ini jantung utama industri,” ujarnya.

Hudiyono juga akan meminta pemilik industri di sekitar lokasi jalan rusak ini untuk turut serta membantu penanganan jalan, terutama bila terjadi genangan.

“Ya, setidaknya turut mengeluarkan air dari jalan ini. Ya, entah dengan memompa

atau apa. Sementara itu yang akan kami lakukan,” ujarnya.

Hudiyono mengeklaim, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, sudah mengerjakan perbaikan jalan di sejumlah lokasi merespons keluhan masyarakat.

Di Jalan Brigjen Katamso, Waru misalnya. Tepatnya di depan PT Hanil Jaya Steel. Jalan yang tadinya berlubang memang sudah diaspal hari ini.

“Sore ini tadi sudah dikerjakan di sebelah timur. Ini nanti di sebelah barat, yang lebih parah, akan kami perbaiki.

Besok, besok. Besok akan kami kerjakan,” ujarnya. [hds]

Wabup Gresik Lantik Ratusan Pejabat Fungsional Baru

491 Pegawai Pemkab Pensiun Pada Tahun 2021 Pemkab Jombang, Bhirawa Sebanyak 491 pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akan pensiun pada tahun 2021 ini. Sementara pada tahun 2020 yang lalu, sebanyak 471 pegawai Pemkab Jombang pensiun.

Tekait dengan formasi PPPK/P3K maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang, Senen, menjelaskan, ada formasi 962 untuk Kabupaten Jombang pada tahun 2021 ini.

Disinggung kapan formasi ini dilaksanakan, Senen menjelaskan, sesuai rapat yang dilakukannya, masih belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan, namun yang jelas, akan dilaksanakan di tahun 2021.

“Kemudian dari 962 itu, untuk formasi PPPK/P3K, ada 775, kemudian yang untuk PNS, 187,” rinci Senen. Jumlah 962 formasi untuk PPPK/P3K dan PNS untuk Kabupaten Jombang tahun 2021 ini sambung Senen, sudah diajukan Pemerintah Kabupaten Jombang kepada pemerintah pusat.

“Insya Allah sudah disetujui kemarin, jumlah 962 itu. Tapi paling banyak tetap formasi PPPK/P3K,” tandasnya. Senen juga menyampaikan, ada beberapa pejabat setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang juga akan pensiun pada tahun 2021 ini. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang, Rabu (20/01).

Para pejabat fungsional saat menjalani prosesi pelantikan di Halaman Kantor Pemkab.

Pemkab Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik Mohammad Qosim melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 461 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (20/01/ 2021) yang dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain yang hadir di Halaman Kantor Bupati Gresik, pada pe-

kerin ikanto/bhirawa

lantikan kali ini juga diikuti oleh Pejabat Fungsional yang ada dan bertugas di kepulaun Bawean.

Setidaknya, ada empat tempat di Pulau yang terletak 80 mil dari Gresik daratan itu yaitu di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Wabup Qosim mengingatkan agar para pejabat fungsional yang dilantik selalu disiplin dalam penerapan protocol kesehatan. “Kita harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi covid 19.

Toh, tidak mungkin Pemerintah akan mencelakakan masyarakatnya. Pandemi ini sudah sangat mengorbankan berbagai berbagai sendi kehidupan” tadas Qosim.

Wabup Qosim meminta para pejabat yang baru dilantik ini untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi, agar kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud.

“Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh, perkara rejeki kita serahkan kepada Allah SWT. Semoga kelak anda yang dilantik ini bisa dipromosi menjadi pejabat tinggi” ungkap Qosim.

Sementara, Kepala BKD Gresik melalui Kepala Bagian Humas dan Protocol Reza Pahlevi, menjelaskan jumlah pejabat fungsional yang dilantik kali ini sebanyak 461 orang. Kebanyakan penjabat yang dilantik itu adalah para CPNS yang baru masuk. [eri]

Bupati Nur Arifin Dorong Masyarakat Daftarkan Tanahnya Melalui Program PTSL Pemkab Trenggalek, Bhirawa Tahun 2021 Terdapat 27 Desa di 11 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yang akan menjadi sasaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan dilaksanakan dengan konsep Desa Lengkap yang artinya dalam satu Desa harus tuntas dalam satu tahun anggaran.

Dengan target kurang lebih 46.250 sertifikat serta 30.000 peta bidang tanah.

Kepala BPN Trenggalek, Kusworo Sjamsi, S.H. mengungkapkan bahwa tahun ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek mendapat target sebanyak 46.250 sertifikat serta 30.000 peta bidang tanah pada PTSL.

“Targetnya kurang lebih 46.250 sertifikat serta 30.000 peta bidang tanah pada PTSL, melalui konsep Desa Lengkap, artinya itu nanti seluruh Desa terpetakan, jadi tidak ada lagi yang tertinggal yang akhirnya nanti menjadi peta lengkap,” ujar Kepala BPN saat pencanangan program PTSL tahun 2021 di Balai Desa Prambon Kecamatan Tugu, Rabu (20/1).

Sementara itu dengan adanya program PTSL ini Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengajak kepada masyarakat untuk ikut memanfaatkan program tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga ke depan dengan PTSL dapat mewujudkan peta tanah secara lengkap

serta memudahkan Pemerintah dalam menentukan kebijakan.

“Perlu kita sosialisasikan ke masyarakat karena ini program yang sangat baik untuk masyarakat, serta memastikan kepastian hukum atas tanah hak masyarakat, sehingga ke depan tidak terjadi sengketa dan lain sebagainya,” tutur Bupati Nur Arifin.

Mengingat sangat penting sertifikat tanah dari setiap bidang tanah lanjut Bupati Trenggalek yang kerap disapa Gus Ipin tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat agar semangat untuk mendaftarkan tanahnya di Program PTSL, dengan harapan seluruh tanah bisa terpetakan secara digital serta batasnya terpantau jelas. [wek]

LEGISLATIF 5.280 Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Tulungagung Hari Jumat Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 3

Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 2.640 tenaga sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Tulungagung bakal divaksinasi Covid-19 untuk pertama kalinya pada Februari 2021 mendatang. Vaksin tersebut rencananya akan tiba di Kabupaten Tulungagung pada Jumat (22/1) besok.

“Untuk tahap pertama termin pertama Tulungagung akan mendapat sebanyak 5.280 dosis. Vaksin sejumlah itu diperuntukkan bagi 2.640 tenaga SDM kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Rabu (20/1).

Dokter Kasil selanjutnya menyatakan jika jumlah vaksin yang akan tiba di Tulungagung pada Jumat (22/1) belum memenuhi kebutuhan semua tenaga SDM kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

“Data yang kami setor untuk tenaga SDM kesehatan sebanyak 6.394. Kalau jumlah vaksinnya belum memenuhi untuk semua tenaga SDM kesehatan nanti sisanya dilakukan pada termin kedua,” tuturnya.

Disebutkannya, jumlah 5.280 dosis vaksin pada tahap pertama termin

pertama merupakan penjumlahan dua kali lipat dari 2.640 tenaga SDM Kesehatan. Sebab setiap tenaga SDM kesehatan bakal mendapat suntikan vaksin sebanyak dua kali.

Mantan Ketua IDI Tulungagung ini juga menjelaskan tenaga SDM kesehatan tidak hanya tenaga kesehatan seperti dokter, bidan atau perawat, tetapi semua orang yang berkecimpung di fasilitas kesehatan. Termasuk tenaga cleaning service dan satpam.

Saat ini, menurut dr Kasil, Kabupaten Tulungagung sudah siap melakukan vaksinasi Covid-19.

Untuk tenaga vaksinator telah disiapkan sebanyak 40 orang dan jumlah faskes yang akan dijadikan tempat vaksinasi sebanyak 40 faskes, terdiri dari 32 puskesmas dan delapan rumah sakit.

wiwieko/bhirawa

Komisi C DPRD Tulungagung melihat kesiapan cold chain yang akan menjadi tempat penyimpanan vaksin Covid-19 saat sidak di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Rabu (20/1).

“Termasuk penyiapan cold chain untuk tempat penyimpanan vaksin.

Kami sudah siap. Nanti kalau vaksinnya datang di Tulungagung pada Jumat (21/1) langsung disimpan di cold chain

di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kami belum tahu datangnya pagi atau sore,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, dr Kasil membeberkan daya tampung cold

chain di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bisa sampai 10.000 dosis vaksin. Apalagi ada tambahan tiga unit cold chain baru.

“Jika sebelumnya dengan cold

chain yang sudah ada bisa menampung 6.000 sampai 7.000 dosis vaksin, ditambah yang baru daya tampungnya bertambah menjadi 10.000 dosis,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, mengapresiasi atas kesiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam vaksinasi Covid-19. Seusai Komisi C DPRD Tulungagung melakukan sidak di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Rabu (20/1) siang, ia menyatakan persiapan vaksinasi Covid-19 di Tulungagung sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

“Persiapan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Dinkes sudah sangat siap. Kami melihat sendiri kesiapan yang mereka lakukan,” tandasnya.

Bahkan Komisi C DPRD Tulungagung, lanjut dia, juga melakukan sidak di Puskesmas Karangrejo untuk melihat langsung simulasi vaksinasi Covid-19 di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri tersebit. “Semuanya berjalan bagus,” tuturnya. [wed]

KILAS DEWAN

Dewan Gagas Gerakan Informasi Vaksinasi Covid-19 DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menegaskan, pihaknya menggagas gerakan informasi vaksinasi sampai ke tingkat kepala rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan munculnya gerakan anti vaksin Covid-19.

“Kita perlu tahu dulu apakah anti vaksin itu dilakukan oleh orang yang belum mendapat informasi secara utuh, soal pentingnya vaksinasi. Jangan sampai mereka ini belum mengetahui pentingnya vaksinasi kemudian menyebarkan informasi yang salah,” terangnya.

Khusnul menambahkan, karena itu penting gerakan memberikan informasi soal vaksinasi Covid-19 untuk herd imunity, sampai ke tingkat kepala rumah tangga.

Yang dilakukan semua elemen masyarakat terutama Pemkot Surabaya.

“Agar masyarakat tidak takut lagi akan vaksinasi,” ujarnya.

Menyinggung soal sanksi denda Rp5 juta bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. Khusnul mengatakan kalau kebijakan itu perlu diperkuat upaya agar masyarakat menerima vaksinasi.

“Caranya dengan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut untuk memperkuat imun tubuh,” jelasnya.

Khusnul kembali menjelaskan, seluruh warga Surabaya akan mendapat vaksin Covid-19 secara bertahap sampai Maret 2022.

“Mereka sudah didata dan diverifikasi melalui applikasi.

Sehingga semua masyarakat bisa saling mengetahui dan turut memantau,” ungkapnya. [dre]

trie diana/bhirawa

Pasar Ikan Gunungsari Dirazia

Petugas gabungan, Trantib (Ketentraman dan Ketertiban) Pol PP Kecamatan Wonokromo Surabaya, dipimpin Sekcam Wonokromo, Drs Ali Subiyanto MM, bersama Muspika Kec Wonokromo, Dishub Surabaya, dan Kelurahan Sawunggaling Surabaya, merazia tanpa masker di Pasar ikan Gunungsari. Sekitar 13 orang terjaring razia dan petugas menindak dengan memberikan surat ketetapan terhadap pelanggaran berupa denda Administratif sebesar Rp150 ribu, Rabu (20/1).

Perda Reklame Dibahas Ulang, Komisi A Undang Pakar

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Kota Surabaya mengundang beberapa pakar untuk pembahasan Pokok-pokok pikiran rencana perubahan Perda no 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Reklame. Ruh atau Gagasan perubahan ini berawal dari Diktum –ada perubahan UU no 12 tahun 2011 yang diubah menjadi UU no 15 Tahun 2019.

Komisi A menghadirkan 2 pakar yaitu DR Rusdianto Sesung, SH. MH dan Bambang Ariyanto, SH. MH., untuk membedah aturan hukum terkait penyelenggaraan reklame.

Analisa awal di rapat internal komisi A bahwa masih ada beberapa hal yang tidak atau belum diatur dalam Perda no 5 Tahun 2019 sehingga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan reklame di kota Surabaya.

“Tidak ada ketentuan mengenai pengendalian dan penertiban persebaran reklame yang ada di kota Surabaya. Ketentuan ini merupakan salah satu yang krusial karena berkaitan dengan persebaran reklame yang harus memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, ketertiban umum dan estetika kota”, papar Dr Rusdianto Sesung, SH. MH. Rusdianto juga menyampaikan bahwa batas waktu Pembongkaran reklame juga belum diatur apabila masa berlaku SIPR telah berakhir dan jaminan pembongkaran.

Menurutnya aturan ini seyogyanya juga diatur dalam bab tersendiri.

Selain itu belum ada ketentuan mengenai kewajiban Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap reklame yang SIPR nya masih berlaku namun belum/tidak mena-

yangkan materi iklan oleh penyelenggara reklame, yang pada pokoknya agar reklame tidak boleh dibiarkan kosong atau tanpa materi reklame.

Sedangkan Bambang Ariyanto menyoroti beberapa hal diantaranya mulai konsiderans misalkan bahwa prinsip perda itu haruslah berlandaskan 3 hal : landasan Filosofis, Sosialogis dan Yuridis.

Misalnya, kalimat “ketentuan reklame agar lebih efektif” masih biar dan kurang jelas arahnya kemana. Apa yang membuat perda reklame ini dibutuhkan oleh masyarakat? Tentu arahnya pada Penataan Estetika Kota atau pendapata daerah “Menurut saya, kriteria penyelenggara reklame adalah pemerintah, orang pribadi, badan usaha dan biro reklame. Di

Lantik Kades PAW Desa Beddurih dan Desa Tanjung

Bupati Pamekasan, Kades Perhatikan Kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan Rakyat Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam disela pelantikan Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) Baddurih, atas nama Ny. Humawardah dan Desa Tajung, atas nama Ny. Saridah, berpesa agar pemimpin tingkat desa memperhatikan Kejahteran, Pendidikan dan Kesehatan rakyatnya.

“Atas nama pemerintah kabupaten, saya ucapkan selamat dan sukses, semangat terus mengabdi. mudah-mudah proses demokrasi desa ini membaik,” ucap Bupati Baddrut, diacara dihadiri Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman, Forkopimda, Sekdakab Pamekasan,Kepala OPD, Pamekasan.

Sumpah jabatan dipimpin Bupati Baddrut Tamam, dilanjutkan penyematan lencana dan penyerahan SK pengangkatan sebagai Kepala Desa, di Pandhapa Ronggosukowati, Rabu (20/1) disaksikan Forkopimka Pademawu dan Pegantenan, Ketua BPD dan perangkat desa Beddurih dan Tanjung.

“Alhamdullah, Allah SWT sudah memberikan nikmat. Kita doakan agar ibu Kades yang baru ini diberi kesehatan. Niat perjuang bergelora untuk mendorong daya upaya untuk bisa menjadi kepemimpinan ini sebagai alat mengabdi agar desanya semakin makmur dan sejahtera,” lanjutnya.

Menurut Bupati, tugas kepemimpin ini bukan tugas yang mudah. Pertama, tidak

Bupati Pamekasan, berfoto dengan Kades Baddurih, Ny. Humawardah dan Kades Tanjung, Ny. Saridah bersama perangkat desa dan Ketua BPD desa masingmasing. syamsudin/bhirawa

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat menyerahkan SK pengangkat sebagai Kepala Desa hasil PAW. mungkin ada pemimpin yang biasa melakukan yang luar biasa. Mendengarkan yang ada di masyarakat, dirumuskan baru dijadikan kegitan program, baru indikator manfaat di masyarakat barus dievalusi.

“Karena jadi pemimpin itu, harus mendengar, baru pikiran sama hati luas. Tidak bisa melihat persoalan dari sudut pandang hitam putih, kita harus melihat dari sudut pandang dari sudut pandang aturan tetapi seluruh aspeknya,” katanya.

Tanpa kita sadari di Desa ini ada lokus budaya dan trasidi yang harus dipertahankan. Maka positif kita pertahankan namun tidak melanggar aturan. Bagaimana budaya ini dikembangkan sebagai potensi nilai sosial baku.

Selanjutnya, Bupati Baddrut berpesan agar ibu Kades Beddurih dan Tanjung dapat memberi manfaat dan kehidupan yang berkeadilan, serta sebagai pelayan masyarakat. Kedua, mandat Presiden RI, yaitu memperhatikan kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan pendidikan generasi penenus.

Mantan Anggota DPRD Prov Jatim, berpesan selain desa tanpa kelaparan dan pendidikan, juga harus memperhatikan persoalan kesehatan rakyat. “Mengapa ini berat, kita butuh sosialisasi. Semoga Ke depan, Desa Beddurih dan Desa Tajung semakin maju dan makmur,” harapnya.

Informasi Bhirawa, dilantihnya Kepala Desa Beddurih, Kecamatan Pademawu, Ny. Humawardah, karena suaminya sebagai Kades meninggal karena sakit.

Sedang Ny. Saridah dilantik sebagai Kades Tanjung, Kecamatan Pegantenan, menggantikan suami yang meninggal karena kecelakaan. [din.adv]

perda 5, pemerintah tidak masuk. Sistem Zonasi dalam rangka penataan reklame perlu di detailkan dan tegas misalkan kawasan umum, khusus, seletif atau kawasan tanpa reklame. Juga perlu dipikirkan adanya Perizinan yang disatukan dalam pelayanan unit terpadu sehingga bisa memangkas birokrasi yang terlalu panjang”, tambah Bambang Ariyanto SH. MH dalam ulasannya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna untuk penataan wilayah memang harus dilakukan demi estetika wajah kota surabaya. ‘’Nantinya akan diberlakukan kawasan kendali ketat, kawasan kendali sedang, kawasan kendali rendah, kawasan khusus, kawasan tanpa reklame. Hal ini kita

lakukan supaya bisa mengontrol keberadaan reklame di kota surabaya,” ujar Pertiwi Ayu Khrisna.

Kesepakatan ini menurutnya dilakukan dengan beberapa pakar salah satunya pakar Dr Rusdianto Sesung, S.H, M.h. dan OPD terkait. “Pemantuan secara online kami harapkan segera bisa menjadi kenyataan agar mimpi kami dari Komisi A DPRD Kota Surabaya bisa diwujudkan oleh pihak terkait,” imbuh Ayu. Nantinya semua pengawasan satu pintu apabila ada pengusaha reklame yang akan habis masa berlakunya secara otomatis akan ada peringatan secara online dan bila masih membandel tidak membayar pajak, akan mati secara online reklame videotron tersebut. [gat.dre]

Masyarakat Keluhkan Penerapan Jam Malam Wali Kota Hadi: Demi Memutus Penyebaran Covid-19

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo telah mengambil kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakatnya. Wajar jika kebijakan tersebut akan mendapat berbagai respon dan berdampak bagi pihak tertentu. Salah satunya adalah penerapan jam malam bagi pelaku usaha sejak akhir tahun 2020 lalu.

Pasalnya, banyak masyarakat mengeluh tentang adanya pembatasan waktu jam operasional malam hari di akun medsos milik Pemerintah Kota Probolinggo.

“Jawabannya, corona memang tidak hanya di malam atau siang hari, tetapi kebanyakan kerumunan terjadi di malam hari. Maka Pemkot membatasi supaya tidak terjadi kerumunan. Tolong jangan dipikir untuk diri sendiri tanpa memikirkan kemashlahatan yang lainnya,” tegas Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Rabu (20/1) Hingga hari ini (20/1) masyarakat yang terpapar Covid 19 di Kota Probolinggo mengalami penurnan sebanyak 9 orang. Yang dirawat ada 196 orang. Sehingga total terkonfirmasi positif mencapai 1.817 orang, Sembuh 1493 orang dan meninggal dunia 128 orang.

Untuk itu, Wali Kota Habib Hadi selalu mengingatkan masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Menurutnya, cara memutus mata rantai sangat mu-

Petugas gabungan lakukan operasi yustisi jam malam.

dah dengan disiplin 4M yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

“Kami bersama TNI-Polri setiap hari selalu melakukan operasi yustisi, jika masyarakat tidak disiplin tentunya tidak ada hasil yang maksimal. Semuanya tentu ingin kembali ke zona hijau. Jika masyarakat disiplin kegiatan perekonomian tidak akan ada pembatasan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu juga menyampaikan, dengan adanya vaksin Covid 19 menjadi langkah terbaik untuk bisa hidup normal dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ia mensyukuri tahapan vaksinasi sudah berjalan di In-

wiwit agus pribadi/bhirawa

donesia yang didahului dengan Presiden Joko Widodo. Sedangkan di Jawa Timur, Wagub Emil E l i s t i a n t o D a r d a k s u d a h d ivaksin berikut tiga wilayah lainnya di provinsi ini.

“Inilah yang menjadi dasar bahwa vaksinasi sudah aman dan tidak ada keraguan lagi. Ada hasil dari MUI, BPOM dan penelitian lainnya.

Jangan termakan isu seakan vaksin Covid 19 ini banyak mudhorotnya,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

Perencanaan vaksin di Kota Probolinggo jumlah sasaran 2.233 tenaga kesehatan, sedangkan jumlah seluruh sasaran 144.967. Target vaksinasi 28 sesi per hari, 15 orang per sesi, 420 orang sasaran tervaksin per hari.

Dengan jumlah vaksinator sebanyak 80 orang. [wap]

OPINI

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

TAJUK

Inflasi Dampak Cuaca DAMPAK cuaca hujan ekstrem, niscaya berdampak pada kenaikan harga bahan pangan. Banjir menjadi kendala transportasi (darat, laut, dan udara) menyebabkan kerentanan distribusi bahan pangan. Begitu pula curah hujan yang deras menyebabkan gagal panen, dan gagal jual. Ditambah faktor “persaingan” kebutuhan, maka inflasi menjadi keniscayaan. Tetapi kinerja pengendalian inflasi patut diapresiasi karena cepat tanggap mengendalikan harga. Inflasi hanya berkisar 0,45%.

Banjir telah menyergap semakin meluas, termasuk melanda sentra tanaman pangan. Penyusutan daya dukung lingkungan, telah menimbulkan multiplier-effect. Terjadi. inflasi, yang dipicu kenaikan harga bahan makanan dan minuman, terutama kedelai, ikan, sayur, telur dan bumbu-bumbuan. Cabai, tetap menjadi “motor” penggerak inflasi. Serta harga produk olahan kedelai (tahu dan tempe) yang naik, karena ketergantungan impor kedelai yang bersaing pada pasar global.

Panen buah juga tidak akan menggembirakan. Tetes air hujan yang menembus kulit buah menyebabkan fermentasi lebih cepat, berakibat pembusukan. Begitu pula sayur dan aneka tanaman bumbu (bawang merah, tomat, sawi, brokoli), semuanya sangat rentan terhadap guyuran hujan. Padahal musim hujan baru berjalan tujuh pekan. BMKG ((Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) me-warning, cuaca ekstrem uncak musim hujan masih akan berlanjut sampai Maret (2021) nanti.

Berdasar penjejakan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi selama Desember 2020 sebesar 0,45% (disbanding November 2020). Sedangkan inflasi bulan Januari 2021 diperkirakan tak lebih dari 0,40% (dibanding Desember 2020). Indeks Harga Konsumen (IHK) turut terdongkrak menjadi 105,68.

Artinya, secara riil terjadi pertambahan harga pada tingkat pasar konsumen sebesar 5,68%. Setiap daerah memiliki IHK berbeda, bergantung prinsip suplai and demand, walau tidak mencolok.

Sudah banyak hamparan jalan (milik negara dan jalan propinsi) yang direndam banjir akibat hujan dengan instensitas tinggi. Problem yang sama juga dialami perdagangan interinsuler (antar-pulau) terkendala oleh cuaca berupa badai dan ombak besar. Di pelabuhan Jangkar (Situbondo), dan pelabuhan Mayangan (Probolinggo), misalnya, puluhan kapal memilih bersandar di dermaga. Hal yang sama terjadi di pelabuhan Cirebon, dan pelabuhan di jajaran Pelindo II (BUMN kepelabuhan).

Sehingga ratusan kontainer berisi bahan kebutuhan sehari-hari tak terangkut. Pelabuhan lain di Jawa Timur, juga dipenuhi truk yang berjejer. Antaralain di pelabuhan Bawean (Gresik), pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Pemandangan makin memprihatinkan tergambar pada seluruh tempat pelelangan ikan (TPI) dalam kawasan pelabuhan rakyat. Hampir tidak ada transaksi hasil tangkapan, karena tidak ada nelayan yang melaut (manakala gelombang laut mencapai 1,25 meter atau lebih).

Perekonomian petani, nelayan, dan pedagang kecil makin terpuruk karena tidak dapat menjalankan aktifitas nafkahnya.

Bahkan merugi karena banyak sawah yang baru disemai (sebagian malah siap panen) habis tersapu banjir. Begitu pula areal tambak dan kolam budidaya ikan tersapu air bah.

Masih disyukuri jika kawasan banjir yang kotor tidak menyebarkan penyakit.

Tekanan multiplier dampak hujan, patut diwaspadai sebagai “bencana susulan” yang tak boleh sering-sering terjadi. Karena itu diperlukan kebijakan antisipatif lebih komprehensif. Bukan sekadar proposal perbaikan infra-struktur (jalan dan jembatan).

Melainkan juga program bersifat karitatif dan penegakan peraturan Rancangan Tataruang dan wilayah (RTRW). Musim hujan seolah-olah menjadi “periode” merosotnya perekonomian.

Maka seyogianya pemerintah tidak menaikkan tarif barang, dan jasa yang tergolong administered price, termasuk harga eceran tertinggi. Serta terutama tarif dasar listrik (TDL), dan harga BBM. Namun ironisnya, sebagian pemerintah daerah malah menaikkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Serta pulsa token listrik yang dirasa cepat habis. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Urgensi Tata Kelola Ketersediaan Pangan PANDEMI Covid-19 yang hingga kini masih melanda tanah air telah memberikan dampak diberbagai sektoral, termasuk ketersediaan pangan. Lebih-lebih dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sebagai langkah efektif memutus rantai penyebaran Covid-19 membuat sejumlah masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan pangan. Berbicara soal pangan dan ketersediaannya memang tidak akan ada habisnya selama hayat masih dikandung badan, sehingga logis adanya jika pangan dan ketersediaannya akan menjadi perhatian publik, terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini, bayang-bayang krisis pangan mengkhawatirkan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Kekhawatiran soal pangan dan ketersediaan pangan di negeri ini sejatinya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, jika tata kelola pangan bener-bener cermat dan teliti. Merujuk dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa cadangan pangan meliputi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan dari masyarakat ini dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang dan industry rumah tangga.

Melalui UU 18/2012 tentang Pangan tersebut di atas, jelas adanya bahwa tata kelola ketersediaan pangan bener-bener sudah diatur di negeri ini. Salah satunya adalah melalui penguatan lumbung pangan masyarakat yang sejatinya sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, terlebih di era new normal, agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperkokoh peran lumbung pangan masyarakat desa.

Selebihnya, lumbung pangan desa bisa dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan bahan makanan pokok masyarakat desa guna mengantisipasi kondisi rentan, seperti masa paceklik, ketahanan pangan yang terancam, dan kondisi darurat hasil panen pertanian minim, serta perladangan untuk kelanjutan hidup masyarakat desa itu sendiri. Jadi jelas adanya bahwa melalui Lumbung Pangan Masyarakat Desa, ketahanan pangan masyarakat akan semakin kokoh. Berangkat dari kenyataan itulah, sekiranya semakin menyadarkan pada kita semua bahwa tata kelola ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19 ini menjadi penting adanya.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Motivasi Belajar di Tengah Pandemi memaksakan siswa mencapai target pembelajaran seperti ketika pembelajaran tatap muka. Namun menciptakan hati yang nyaman sehingga mereka masih yakin untuk tetap belajar dan menyongsong masa depan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Mengajak siswa menpengaruhi motivasi belajar Oleh : jaga kesehatan, tetap sesiswa. Jika dalam pemRistituta Andang M mangat menjalankan sobelajaran langsung, guru cial distancing dan saling mampu menciptakan suamemberi motivasi kepada sana kelas yang kondusif untuk menjaga motivasi belajar siswa yang lain untuk tetap semangat dalam agar pembelajaran bisa tercapai karena belajar. Misalnya siswa diajak untuk suasana kelas memiliki pengaruh yang mengirimkan foto kegiatannya di rumah dan pendapatnya dalam melakasanakan signifikan dengan motivasi belajar.

Namun kondisi pembelajaran dar- pembelajaran daring dan pencegahan ing menyebabkan guru kesulitan untuk Covid-19. Saling memberi semangat mengontrol dan menjaga suasana belajar dan di-share di grup belajar.

Hal ini bertujuan membangkitkan karena keterbatasan dalam ruang virtual. Kondisi ini menyebabkan motivasi suasana kekeluargaan, mengobati jeda belajar siswa dapat menurun bahkan waktu yang cukup lama tidak ketemu, sekaligus saling memberi motivasi mempengaruhi hasil belajar siswa.

Belajar bukan hanya sekedar transfer atau semangat belajar. Motivasi belajar knowledge , namun merupakan suatu adalah hal penting dalam proses belaproses yang dialami seseorang untuk da- jar. Motivasi dalam belajar memiliki pat memahami apa yang dipelajari. Proses peran untuk menumbuhkan rasa senang, inilah yang sangat penting, di mana ada gairah, dan semangat untuk belajar.

Pada pembelajaran online, peserta yang berhasil dan ada pula yang gagal.

Proses belajar yang diberikan kepada didik dapat menjadi kurang aktif dalam siswa agar dapat memahami apa yang kita menyampaikan aspirasi dan pemikiransampaikan harus membuat siswa senang nya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang dan termotivasi untuk belajar.

Semenjak tanggal 16 Maret 2020, siswa yang mengalami kejenuhan dalam siswa mulai melakukan pembelajaran belajar akan memperoleh ketidakmajuan secara daring. Rasanya, kini, semangat dalam hasil belajar. Oleh karena itu, dipermereka sudah tidak seperti awal diter- lukan pendorong untuk menggerakkan apkannya pembelajaran secara daring. siswa agar semangat belajar sehingga Pengumpulan tugas-tugas terlambat, dapat memiliki prestasi belajar.

Semangat belajar dapat dimiliki bahkan ada siswa yang tidak mengumdengan meningkatkan motivasi belajar. pulkan tugas.

Kendala banyak dijumpai di lapan- Motivasi belajar adalah sebuah penggan, banyak siswa mengeluh kehabisan gerak atau pendorong yang membuat kuota internet untuk mengikuti pembela- seseorang akan tertarik kepada belajar jaran dengan baik. Juga banyaknya tugas sehingga akan belajar secara terusyang menumpuk, rasa bosan dengan menerus. Motivasi yang rendah dapat pembelajaran yang monoton. Semua menyebabkan rendahnya keberhasilan guru memberi tugas dan meminta siswa dalam belajar sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. memfotokan tugasnya.

Indikator Tingkat Motivasi Belajar Eksistensi pembelajaran yang menyenangkan akhirnya berubah men- pada Siswa, menurut Wulandari (2013), jadi pembelajaran yang membosankan. meliputi: a. Ketekunan dalam belajar Siswa bukan sebagai subyek namun b. Minat dan ketajaman perhatian damenjadi obyek pembelajaran, oleh lam belajar c. Ulet dalam menghadapi karena itu perlunya langkah untuk kesulitan d. Mandiri dalam belajar e. memotivasi siswa kembali dalam be- Keinginan berhasil dalam belajar f. lajar. Pembelajaran online tidak harus Reward/pujian/penghargaan.

Untuk membangkitkan semangat belajar siswa, guru dapat memberikan materi pembelajaran dengan lebih menarik dan tidak hanya memberikan tugas atau soal saja. Guru dapat membuat power point atau video pembelajaran, atau memberikan contoh-contoh perhitungan agar siswa memahami materi yang disampaikan.

Selain itu, guru memberikan kesempatan tanya jawab dengan siswa sehingga mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan guru.

Mendengarkan kendala siswa dalam mengerjakan tugas maupun dalam mengirimkan tugasnya. Serta mencari solusi yang terbaik agar tetap dapat pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik.

Implementasi berkurangnya tingkat poprogram langit biru lusi udara di masa pandemi Program pengendalian ini menjadi momentum pencemaran udara yang yang baik sekaligus mediupayakan oleh pemernyadarkan masyarakat intah Indonesia secara akan pentingnya udara nasional adalah Program bersih. Sehingga, ketika Langit Biru yang dicanankondisi tidak lagi pandemi gkan pada tanggal 6 Aguspolusi tidak kembali tingtus 1996 di Semarang oleh gi. Itu artinya, kesadaran Oleh : Menteri Negara Linguntuk menjaga kelestarian Asri Kusuma Dewanti kungan Hidup. Program lingkungan memang harus langit biru bertujuan menmenjadi kesadaran kolektif gendalikan pencemaran bangsa untuk menuju lingudara, khususnya yang kungan lebih baik. bersumber dari sektor transportasi. TuAdapun, penerapan program lanjuannya adalah untuk mencapai kualitas git biru yang dicanangkan pemerintah udara ambien yang memenuhi standar adalah dengan menggunakan Bahan kesehatan manusia dan makhluk hidup Bakar Minyak (BBM) ramah lingkunyang lain. Upaya pengendalian yang gan, sehingga seharusnya pemerintah terkait dengan program tersebut antara meniadakan penjualan jenis BBM oktan lain adalah: pemantauan kualitas udara rendah. Artinya, peniadaan BBM preambien, pengendalian pencemaran mium atau jenis BBM lain yang tidak udara dari sarana transportasi. ramah lingkungan, bukan saja urgen unHal tersebut meliputi penggunaan tuk mengurangi tingginya polusi, tetapi bahan bakar bersih, pengembangan juga menjaga kesehatan masyarakat. manajemen transportasi, mengubah Program langit biru sangat tepat ditemesin kendaraan, dan memasang alatrapkan, mengingat kondisi udara yang alat pembersih polutan pada kendaraan, semakin tidak baik. Sebab itu, program serta pemantauan emisi gas buang kenini menjadi keharusan karena sesuai daraan bermotor. Selain itu, dilakukan dengan peraturan KLHK. upaya mempertahankan “paru-paru” Program ini sangat urgen untuk dikota dengan memperluas pertamanan implemntasi di Indonesia secara medan penanaman berbagai jenis tumbuhnyeluruh. Pasalnya, program langit biru tumbuhan sebagai penangkal pencemerupakan perwujudan kualitas lingkunmaran udara. Nah, untuk mewujudkan gan yang sehat, seperti dijelaskan dalam itupun tidaklah semudah membalikkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik terlapak tangan butuh proses dan kesaIndonesia, Nomor 1407/Menkes/SK/ daran masyarakat. Berikut ini, penulis XI/2002 tentang Pedoman Pengendalian tawarkan beberapa langkah agar impleDampak Pencemaran Udara. Melalui mentasi program langit biru bisa mudah regulasi tersebut, setidaknya menggugah dijalankan oleh masyarakat Indonesia. kesadaran masyarakat akan pentingnya Pertama, mengedepankan aspek edukesehatan lingkungan dalam kehidupan kasi. Proses edukasi sekiranya sangat mahluk hidup dan keberadaan benda-benbaik, dan perlu terus digaungkan oleh da lainnya. Hal ini berarti pemanfaatannya pemerintah agar masyarakat mengerti harus dilakukan secara bijaksana dengan dan mau beralih ke BBM ron tinggi. memperhitungkan kepentingan generasi Melalui edukasi bagus yang dijalankan sekarang dan yang akan datang. Mendapemerintah, secara perlahan publik akan patkan lingkungan hidup sesuai dengan menyadari dampak positif menggunatingkat kualitas yang diinginkan maka kan BBM Ron tinggi. pengendalian pencemaran udara menjadi Kedua, setop produk BBM octan dan sangat penting untuk dilakukan.

cetane rendah. Itu artinya, pemerintah sebenarnya hanya perlu melakukan penggunaan BBM Ron tinggi karena memiliki banyak kelebihan, mesin awet, tenaga kendaraan terjaga. Implentasi ke dua ini intinya sangat merekomendasikan untuk mendorong kebijaksanaan energi dalam penggunaan hahan bakar yang lebih bersih bagi lingkungan hidup.

Ketiga, dukungan regulasi. Artinya, implementasi program langit biru ini sejatinya bisa menggunakan dukungan regulasi dari pemerintah. Salah satunya, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.20/2017. Peraturan Menteri tersebut mengatur kendaraan bermotor yang sedang diproduksi wajib memenuhi baku mutu emisi gas buang untuk kendaraan berbahan bakar bensin, dengan spesifikasi BBM yang dipersyaratkan.

Keempat, siap mengantisipasi tantangan terkait segmen konsumen tertentu yang memiliki daya beli rendah.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari mereka memilih menggunakan BBM yang kualitasnya lebih rendah. Memang diperlukan proses yang berliku dan lama. Karena mengubah kesadaran banyak orang tak semudah membalikkan telapak tangan.

Kata-kata saja tidak cukup. Diperlukan tindakan nyata dan biaya mahal untuk bisa mengubah dunia. sebagaimana kata orang Jawa, jer basuki mawa beya, sukses itu memerlukan ongkos yang besar.

Melalui keempat langkah agar implementasi program langit biru berjalan secara lancar maka sudah seharusnya mendapatkan dukungan yang penuh dari semua pihak. Baik dari pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada. Dengan demikian, komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi hingga 29% pada 2030 bisa terealisasikan dengan begitu lingkungan Indonesia jadi aman bagi kesehatan.

Kebersamaan guru dengan siswa dalam 11 bulan terakhir, terampas oleh wabah Covid-19. Implikasinya, pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang mengalami permasalahan. Kualitas pendidikan saat ini sedang mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya virus Covid-19. Pembelajaran tatap muka yang sedianya dilakukan per 4 januari lalu, saat masuk hari pertama semester Genap, harus kembali dilupakan.

A

kibatnya, pemerintah harus bekerja sama untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan supaya seluruh masyarakat Indonesia melakukan Sosial Distancing atau menjaga jarak. Pembelajaran pun masih dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Kemendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan saat ini oleh semua siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebenarnya, pembelajaran daring bukanlah termasuk hal yang baru, model pembelajaran daring ini sudah dikembangkan sejak lama sebelum adanya wabah virus Covid19. Keadaan ini tentu saja memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran. Guru dan siswa yang sebelumnya berinteraksi secara langsung di ruang kelas kini harus berinteraksi dalam ruang virtual yang terbatas.

Guru dituntut memberikan pengajaran yang baik dan menciptakan suasana yang kondusif serta kreatif dan inovatif dalam menggunakan media belajar agar siswa dapat memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran bisa tercapai.

Selain itu, motivasi belajar siswa juga berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran akan mencapai keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Oleh sebab itu motivasi belajar sangat penting untuk dimiliki setiap siswa, baik motivasi dari dalam diri sendiri (intrinsik) maupun motivasi dari luar (ekstrinsik).

Suasana belajar yang diciptakan dalam pembelajaran daring turut mem-

B

elakangan ini, seiring dengan adanya pandemi yang belum juga berakhir penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan kian menjadi tren di dunia. Tanpa terkecuali di Indonesia. Selain bermanfaat untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, pemakaian energi bersih juga bisa mendukung program bauran energi baru dan terbarukan. Serasa tidak mau mengabaikan lingkungan, negeri inipun memiliki suatu program dalam menjaga lingkungan. Salah satunya, adalah program langit biru.

Urgensi program langit biru Program langit biru merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan baik dari sumber tidak bergerak (industri) maupun sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.

Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi hingga 29% pada 2030. Secara umum, tingkat polusi udara selama masa pandemi ini bisa dibilang mengalami penurunan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada Juli lalu menunjukkan terjadinya penurunan tingkat konsentrasi partikel PM 2,5 di beberapa daerah di Indonesia.

PM 2,5 adalah partikulat berukuran 2,5 mikrometer yang terkandung di asap dan udara yang berbahaya bagi pernapasan manusia. Sedangkan, beberapa daerah yang mengalami penurunan tingkat polusi udara antara lain Jambi, Aceh, Padang, Batam, Makassar, dan Jakarta. Di Jakarta, partikel PM 2,5 turun 15% dengan nilai rata-rata sebesar 26,87 mg/m3. Penurunan polusi di daerah-daerah itu berkisar antara 14-18%, (Kompas,11/1).

Capaian tersebut, tentu tidak harus cepat membuat kita berbangga. Pasalnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar baku mutu PM 2,5 idealnya di angka 10 mg/m3. Justru

Peran Pendekatan dan Model Pembelajaran Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya. Inilah yang bisa mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan menggerakan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar.

Di dalam kondisi yang serba terbatas saat ini, dibutuhkan pemahaman dan kreatifitas guru dalam mengemas pembelajaran onlinenya agar menarik perhataian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Pemilihan pendekatan dan model pendekatan yang tepat, serta dukungan berbagai pihak menentukan keberhasilan pembelajaran online. Evaluasi pada pembelajaran online penting untuk dilakukan.

Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif maka dapat melakukan modifikasi pada system pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sangat terkait dengan silang sengkurat dan kekhawatiran semakin rendahnya motivasi belajar siswa saat ini, penulis berharap semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan pembelajaran kembali normal.

Program Indonesia Langit Biru

Guru SMAN 1 Driyorejo, Gresik

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Banyak Musibah

Pemkot Buka Lagi Posko Surabaya Peduli Bencana Surabaya, Bhirawa Kepedulian jajaran di lingkup Pemkot Surabaya terhadap korban bencana alam seperti sudah menjadi budaya sejak di era kepemimpinan Tri Rismaharini. Bahkan, hingga saat ini, budaya tanggap bencana melalui pendirian posko kemanusiaan kembali dibuka.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan, posko peduli bencana ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap para korban yang sedang tertimpa musibah. Tujuannya untuk men-

gakomodir dan mendistribusikan semua bantuan kepada korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita instruksikan membuka Posko Surabaya Peduli ini supaya kita turut membantu sau-

dara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara,” kata Whisnu di Balai Kota Surabaya, Rabu (20/1).

Whisnu menyatakan, Posko Surabaya Peduli Bencana ini dibuka sejak Senin (18/1/2021) kemarin. Rencananya, posko ini akan terus dibuka sampai kebutuhan bantuan di lokasi bencana sudah terpenuhi. “Artinya kita tidak ada time limit (batas waktu) sampai kapan kita buka.

Supaya bantuan itu terus mengalir ke sana,” terang dia.

Sementara untuk mekanisme penyalurannya sendiri, pihaknya mengaku bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Nantinya, apabila bantuan sudah terkumpul, pemkot langsung mengirimkannya ke lokasi bencana. “Kalau bantuannya sudah terkumpul untuk bisa dikirim, ya segera kita kirimkan. Tapi posko tetap kita akan terus buka,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki rezeki lebih agar turut

serta membantu saudara-saudara yang saat ini sedang membutuhkan. Berbagai jenis bantuan baik uang, makanan, masker, atau baju layak pakai dapat disalurkan langsung melalui posko peduli bencana di Balai Kota Surabaya. Di sisi lain, donasi berupa uang juga dapat ditransfer melalui rekening Bank Jatim dengan nomor 0017739-140, atas nama ‘Surabaya Peduli Bencana’.

“Kita sampaikan kepada seluruh warga Surabaya yang ikut peduli ingin membantu saudara-saudara kita yang ter-

timpa musibah ini bisa menyampaikan bantuannya dalam bentuk apapun ke posko kita di Balai Kota Surabaya. Kita juga sudah kasihkan edaran ke semua ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa menyalurkan bantuannya,” pesan dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPB dan Linmas Kota Surabaya, Yusuf Masruh menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini bantuan yang mendesak di lokasi bencana adalah tenda dan makanan. “Di sana yang

krusial saat ini makanan dan tenda yang dibutuhkan. Bagi warga surabaya kalau ada rezeki lebih bisa menyalurkan bantuan melalui Posko Surabaya Peduli Bencana,” kata Yusuf.

Ia mengungkapkan, hingga hari kedua dibuka, pihaknya sudah menerima bantuan berupa barang dan uang. Bantuan yang diterima ini berasal dari warga dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. “Nanti setelah ini terkumpul baik berupa uang ataupun barang bisa segera kita salurkan,” pungkasnya.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Alat PCR Covid-19 di RSUD Kota Pasuruan Belum Layani Tes Mandiri Pasuruan, Bhirawa Sebuah alat Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan sudah beroperasi. Namun, PCR tersebut belum melayani tes mandiri. Kabid Pelayanan RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Tina Soelistiani menyatakan alat PCR Covid-19 di RSUD dr R Soedarsono sudah beroperasi khusus untuk memeriksa spesimen hasil tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pasuruan. “PCR belum untuk menerima tes mandiri. Saat ini hanya memeriksa spesimen hasil tracing dari Dinkes,” terang Tina Soelistiani, Rabu (20/1).

Sejak beroperasi tanggal 11 Januari 2021, PCR RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan sudah memeriksa ratusan spesimen.

Dalam sehari, bisa mampu memeriksa 96 spesimen. Sebelum beroperasi, PCR tersebut melalui rangkaian hingga mendapatkan izin dari Pemprov Jatim. “Untuk hasil pemeriksaannya langsung kami sampaikan ke Dinkes,” papar Tina Soelistiani.

Kasus Covid-19 secara keseluruhan terkonfirmasi di Kota Pasuruan, hingga, Selasa (19/1) sebanyak 1.095. Terdapat 24 kasus aktif dan pasien yang menjalani perawatan. Ada 121 pasien meninggal dunia dan 950 pasien dinyatakan sembuh.[hil]

107 Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi Prokes di Pemkab Jombang Jombang, Bhirawa Sebanyak 107 pelanggar terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) yang digelar petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang dan TNI-Polri dari Kodim 0814 Jombang dan Polres Jombang di Simpang 4, Sambong, Jombang, Rabu (20/01).

Perwira Pengawas (Pawas) Operasi Yustisi, AKP Moch Mukid mengungkapkan, operasi dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Jombang. “Personil gabungan yang terlibat sebanyak 57 orang,” ujar AKP Moch Mukid.

Pria yang menjabat Kasatresnarkoba Polres Jombang ini menjelaskan, 107 orang pelanggar terjaring Operasi Yustisi Prokes kali ini. Mereka terjaring petugas karena kedapatan tidak menggunakan masker. “Dengan rincian, 4 KTP pelanggar dilakukan penyitaan, 11 pelanggar diberikan sanksi sosial di tempat, dan kepada 92 pelanggar lainnya, diberikan teguran lisan,” rinci AKP Moch Mukid.

Kepada 57 petugas yang bertugas melaksanakan Operasi Yustisi Prokes ini, AKP Moch Mukid mengingatkan bahwa, sebagai garda terdepan pencegahan penyebaran Covid-19, agar mereka melaksanakan tugas dengan penuh keseriusan dan semangat yang tinggi. “Mengingat semakin banyak masyarakat yang terpapar Covid-19,” tandasnya.[rif] Operasi Yustisi Prokes yang dilakukan petugas gabungan di Simpang 4, Sambong, Jombang, Rabu (20/01).

istimewa

Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi turun langsung mengangkat tumpukan sampah yang selama seminggu menyumbat saluran irigasi di Desa Sambiroto.

ristika/bhirawa

Wabup Bersihkan Sampah di Sungai Sambiroto Nganjuk, Bhirawa Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah yang menyumbat saluran irigasi di Desa Sambiroto Kecamatan Baron. Satu truk penuh sampah busuk berhasil dipindahkan oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Nganjuk.

Tumpukan sampah di tepatnya di

pinggir jalan umum Desa Sambiroto ini dikeluhkan warga selam berharihari. Sampah yang berasal dari rumah tangga serta sisa panen menumpuk dan menyumbat pintu air irigasi.

Karena sangat mengganggu dan bahkan jika dibiarkan dapat menimbulkan penyakit dan bau tidak sedap.

“Sudah satu minggu lebih tumpukan sampah tersebut menumpuk dan

tidak ada pihak yang berupaya memngurai tumpukan sampah tersebut,” ujar Hendro, warga setempat.

Tentu saja tumpukan sampah tersebut sangat meresahkan warga maupun pengguna jalan yang melintas.

Pasalnya dengan adanya musim penghujan ini, sampah mudah membusuk dan menimbulkan bau menyengat.

Tumpukan sampah yang menyumbat

Kabupaten Probolinggo Entry Calon Penerima Vaksin Tahap II Probolinggo, Bhirawa Vaksinasi tahap II di Kabupaten Probolinggo sudah mulai disiapkan. Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten setempat, mulai entry data calon penerima vaksin tahap II. Setidaknya sudah ada sekitar 2.000 orang lebih calon penerima vaksin tahap II di Kabupaten Probolinggo.

Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica saat dikonfirmasi, Rabu (20/1) data calon penerima vaksin tahap II terus bergerak. Pihaknya, kini masih terus kumpulkan dan entry data calon penerima vaksin tahap II tersebut. “Karena belum semuanya masuk dan di-entry datanya ke pusat,” katanya.

Dewi menjelaskan, vaksinasi tahap II nantinya diprioritaskan pada TNI/Polri, petugas pelayanan terhadap masyarakat sep-

erti Satpol PP, Dinas Perhubungan, terminal dan lainnya. Sejauh ini, data yang masuk calon penerima vaksin tahap II terbanyak itu dari TNI 460 orang dan Polri 620 orang.

“Masih banyak data calon penerima vaksin tahap II yang belum masuk. Seperti halnya kantor pelayanan pemerintahan, pedagang pasar dan guru. Jadi dapat dipastikan jumlah penerima vaksin tahap II ini jauh lebih banyak dibanding penerima vaksin tahap pertama,” terangnya.

Untuk vaksin tahap pertama diperkirakan akan dilaksanakan Februari. Sedangkan tahap II sendiri, diperkirakan bakal dilakukan April mendatang. “Tidak ada perubahan rencana jadwal vaksinasi,” tandasnya, Diketahui sebelumnya, Kabupaten Probolinggo entry 3.772 orang calon penerima vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes) dan

pembantunya. Namun, Kabupaten Probolinggo hanya dialokasikan 3.175 dosis vaksin tahap pertama. Pasalnya, dari 3.772 orang calon penerima, hanya 3.175 orang yang memenuhi syarat untuk divaksinasi.

Pemkab Probolinggo menyiapkan anggaran pendukung pelaksanaan vaksinasi serentak yang cukup fantastis. Anggaran sekitar Rp 38 miliar disediakan untuk mendukung vaksinasi di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2021. Anggaran itu dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dilakukan refocusing anggaran 2021.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai petunjuk dari pusat, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Probolinggo. [wap]

irigasi Desa Sambiroto itu diperkirakan berasal dari sampah warga desa diluar Desa Sambiroto yang ikut hanyut aliran irigasi.

Sampah seperti popok bayi, bantal, potongan kayu-kayu dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, air sungai pun menghitam hingga mengeluarkan bau tidak sedap. “Baunya itu lo mas, meski saat mengendarai motor, baunya tetap mengganggu” keluh Hendro.

Mendapat keluhan warga, Wabup Marhaen Djumadi, turun ke lokasi langsung untuk memastikan di bagaimana kondisi lapangan. Ternyata memang tumpukan sampah di sungai yang berdampak tertutupnya aliran irigasi Desa Sambiroto. “Tumpukan sampah ini sangat banyak dan menyumbat aliran sungai irigasi,” tegas Marhaen.

Tanpa canggung, Wabup Marhaen ikut mengangkat sampah dari sungai bersama petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah sampah yang menumpuk dipindahkan ke atas truk sampah kondisi sungai yang awalnya hitam dan berbau busuk berangsur bersih. Bau tak sedap dari sungai hilang.

“Kita harus punya kesadaran pribadi dengan membuang sampah pada tempatnya, karena kalau membuang sampah di sungai resikonya dapat merugikan orang lain,” kata Marhaen. [ris]

PELAKSANA PUBLIK

Stasiun Transit Bayeman Tunggu Persetujuan Menhub

Bakal Jadi Stasiun Pariwisata Penunjang Bromo dan Madakaripura Kejelasan menjadikan Stasiun Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, sebagai stasiun transit masih menggantung. Karenanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo berencana melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk mempertanyakan kejelasannya.

Semua proses pengajuan untuk menjadikan Stasiun Bayeman, sebagai stasiun transit sudah dilakukan. Mulai dari kajian sampai melengkapi berkas dan pesyaratannya.

Bahkan, proses terakhir tinggal menunggu persetujuan Kemenhub.

“Sebenarnya proses pengajuan menjadikan Stasiun Bayeman, sebagai stasiun transit tinggal menunggu persetujuan dari Pak Menteri Perhubungan. Kami sudah ajukan dan berkoordinasi tahun kemarin, termasuk melengkapi berkas-berkas persyaratannya,” hal ini diungkapkan Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Rabu (20/1).

Heri mengatakan, pihaknya akan berupaya menjemput bola dengan melayangkan surat ke Kemenhub.

Sebab, sampai saat ini proses persetujuan dari Kemenhub jalan di tempat. “Makanya kami akan kembali coba mengirimkan surat ke kementerian. Dengan harapan bisa segera direspons dan disetujui oleh Pak Menteri,” harapnya.

Heri berharap pengajuan Stasiun

Bayeman menjadi stasiun transit ini bisa secepatnya disetujui. Jika nantinya stasiun ini resmi beroperasi, diharapkan juga sudah ada kendaraan pendukung. Yaitu, kendaraan khusus untuk mengantarkan wisatawan dari Surabaya hingga ke Sukapura. “Itu justru menjadi pelengkap dan rutenya juga bisa mampir ke Stasiun Bayeman, Tongas.

Harapannya seperti itu. Apalagi saat ini juga sudah persiapan reaktivasi destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Dengan adanya peningkatan Stasiun Bayeman, diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo dan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Probolinggo. Juga semakin mudah dijangkau melalui jalur kereta api.

Selama ini, wisatawan yang menggunakan kereta api turun di Stasiun Probolinggo. Lokasinya lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara Stasiun Bayeman ke Bromo.

Stasiun Bayeman merupakan stasiun kereta api kelas III atau kecil yang

terletak di Desa Dungun, Tongas, Probolinggo. Lokasi stasiun ini terletak paling barat dan utara di Kabupaten Probolinggo dan termasuk dalam Daerah Operasi (Daop) IX Jember.

Sepintas, dari tepi jalan raya Tongas, Stasiun Bayeman ini tampak kurang tampak. Apalagi sering kali kendaraan besar (truk) parkir di lapangan. Namun, berbeda saat sudah masuk ke dalam Stasiun Bayeman tersebut. Hampir sama dengan stasiun pada umumnya, petugas penjaga. Meski tidak ada pengunjung. “Kalau mau tanya soal stasiun ini, langsung saja pada Daop 9 Jember, Mas. Kami tidak berlaku, “kata salah satu petugas Stasiun Bayeman, Suparman.

Mahendro Trangbowono, Manajer Humas Daop 9 Jember mengatakan, Stasiun Bayeman itu kelas III atau kecil dan hanya memiliki dua jalur kereta api. Yaitu dengan jalur 1 sebagai kereta api melaju lurus dan jalur satunya, untuk berhenti persilangan. Meskipun diberi nama Bayeman, stasiun ini tidak terletak pada wilayah administratif Desa Bayeman.

Stasiun ini terletak di Desa Dungun.

“Tidak semua kereta api yang berhenti di stasiun sini. Saat ini satu-satunya kereta api yang berhenti di Stasiun Bayeman hanya KA Wijayakusuma tujuan Surabaya bersambung Cilacap untuk bersilang dengan KA Sri Tanjung tujuan Banyuwangi yang

melintas langsung,” terangnya.

Mahendro mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung Pemkab Probolinggo yang menghidupkan dan menjadikan Stasiun Bayeman menjadi stasiun transit. Karena, tidak ada aturan yang melarang dalam satu wilayah wilayah beberapa stasiun.

Sehingga, sangat terbuka Stasiun Bayeman itu menjadi stasiun transit. “Stasiun Bayeman itu masuk kelas III. Nanti bisa dinaikkan kelas II maupun I seperti Stasiun Kota Probolinggo,” tuturnya.

Hanya saja, bisnis Mahendro, dalam peningkatan stasiun itu dibutuhkan pembangunan. Salah satunya, memang jumlah jalur rel KA harus memiliki lebih dari dua jalur.

Seperti di Stasiun Jember, masuk stasiun besar memiliki 8 jalur. “Kebutuhan jalur itu berapa, baru bisa dinaikkan kelas berapa. Yang pasti perlu infrastruktur, salah penambahan jalur kereta api,” paparnya.

Terpisah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengaku, pihaknya masih proses melakukan kajian. Namun, pihaknya siap untuk menambah atau membangun infrastruktur di Stasiun Bayeman, sebagai upaya untuk menaikkan status stasiun atau menjadikan stasiun transit. “Memang perlu penambahan pembangunan

Stasiun Bayeman segera jadi stasiun transit.

jalur kereta api. Kemudian infrastruktur lainnya. Tetapi, untuk bangunan stasiunnya akan kami pertahankan.

Jika memang dibutuhkan, ditambah bangunan baru saja,” ujarnya.

Tutug mengungkapkan, rencana pemkab menjadikan stasiun transit bukan tanpa alasan. Tetapi, upaya mendorong sektor pariwisata dan mendekatkan transportasi KA ke masyarakat. Dimana, saat menjadi stasiun transit, pemkab optimistis akan jadi tempat tumbuhnya perekonomian pula. Karena penumpang KA bisa naik turun di Stasiun Bayeman tersebut.

“Yang paling penting, Stasiun

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bayeman menjadi stasiun transit, mendekatkan dan memudahkan wisatawan yang berada di tempat wisata di Kabupaten Probolinggo.

Sektor pariwisata di wilayah barat.

Ada Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, dan banyak destinasi wisata lainnya di Sukapura-Sumber,” ungkapnya.

Apalagi selama ini wisatawan yang pergi ke Bromo, paling turun di Terminal Bayuangga. Banyak pula yang membawa kendaraan pribadi dan langsung menuju Bromo.

Jika stasiun transit ini mampu direalisasikan, maka tempat pemberhentian akan semakin banyak.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing, 2

Dindik Jatim Cairkan Rp35 BPOPP di Awal Triwulan P Dindik Jatim, Bhirawa Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahap satu untuk periode tiga bulan pertama Januari hingga Maret tahun ajaran 2020/2021 telah cair.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan Jatim memastikan dana BPOPP itu sudah masuk ke rekening masing - masing sekolah per tanggal 19 Januari 2020 lalu. Ini angin segar bagi sekolah, sebab tahun sebelumnya pencairan BPOPP di lakukan di

Wahid Wahyudi

akhir triwulan.

Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, tahun ini pencairan BPOPP dilakukan di awal triwulan pertama periode Januari hingga Maret, dengan besaran anggaran Rp35.266.161.014 untuk 790 lembaga SMA/SMK dan

PKPLK negeri di Jatim. Sementara untuk lembaga swasta pencairan masih dalam proses pengajuan penetapan SK gubernur.

"Untuk SMA/SMK dan PKPLK swasta ini masih kita proses. Kalau pun nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak.

Tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan,'' ujar dia, Rabu (20/1).

Dindik Jatim juga telah menganggarkan Rp518.051.820.000 un-

tuk 3.214 SMA/SMK dan PKPLK swasta di Jatim. Kendati begitu, anggaran akan disalurkan setelah proses dokumen lembaga yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar. Kelengkapannya meliputi pengajuan proposal, RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah), dan pakta integritas.

"Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan gu-

bernur,'' katanya.

Dikatakan Wahid, pencairan BPOPP di awal triwulan itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Dindik Jatim. Sebab, jika mengacu pada tahun - tahun sebelumnya, pencairan BPOPP di akhir triwulan justru mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.

"Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau enggak, ini kan

Dindik Kota Surabaya Gelar Sosialisasi

AN Pendidikan Nonformal Jadi Syarat Kelulusan Dindik Surabaya, Bhirawa Asesement Nasional (AN) mulai diterapkan tahun ini. Tak hanya untuk pendidikan formal, AN juga akan diterapkan di pendidikan non formal. Bedanya, jika pendidikan formal AN ditujukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan proram kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Namun, bagi pendidikan non formal, AN akan dijadikan salah satu syarat kelulusan.

Dengan kata lain, AN merupakan ujian kesetaraan. Karenanya, peserta AN dalam pendidikan jalur non formal tidak dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terkait hal itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya kembali melakukan sosialisasi AN. Sosial-

isasi diberikan kepada lembaga pendidikan non formal se-Kota Surabaya, yaitu pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Kepala Pondok Pesantren Salafiyah (PPS), Rabu (20/

1), melalui zoom meeting.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian dan Olahraga Pendidikan (PDKOP) Dindik Kota Surabaya, Thussy Aprilliyandari menuturkan,

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, PDKOP Dindik Kota Surabaya Thussy Aprilliyandari memberikan sosialisasi AN untuk pendidikan nonformal.

AN untuk pendidikan formal diikuti murid yang dipilih secara acak dari kelas V, VIII, dan kelas XI di setiap sekolah/madrasah. Sedangkan pada program kesetaraan, pesertanya adalah seluruh siswa di tingkat akhir dalam masing - masing jenjang.

"Artinya, untuk AN Paket A/Ula peserta seluruhnya adalah siswa kelas VI, kemudian Paket B/Wustha pesertanya adalah kelas IX, dan Paket C/Ulya adalah warga belajar kelas XII. AN merupakan ujian kesetaraan yang wajib diikuti agar warga belajar bisa dinyatakan lulus pendidikan non formal,'' katanya.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Kemendikbud, kata Thussy AN Paket A dan Paket B dilakukan pada minggu pertama di bulan Juni. Sementara Paket C akan dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Maret. [ina]

Senang Maupun Susah Masyarakat Harus Membaca Alquran

BANGKU POJOK

m taufiq/bhirawa

Fakultas Pertanian UB Gelar Wisuda Sekolah Lapangan secara Virtual.

Wisuda Sekolah Lapang Secara Virtual Digelar Fapet UB Malang, Bhirawa Wisuda Sekolah Lapangan Angkatan II secara virtual digelar Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Brawijaya (Fapet UB) Rabu (20/1) kemarin. Dekan Fapet UB, Prof Dr Sc Agr Ir Suyadi MS IPU, hadir pada kegiatan yang ke 14 ini.

Menurut Suyadi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam penentu keberhasilan. Namun kondisi geografis Indonesia yang subur memunculkan falsafah 'Apa Pun Yang Dilempar Akan Tumbuh'. Akibatnya masyarakat terlena pemikiran ini sehingga pada beberapa sektor, pengembangan, SDM belum menjadi prioritas.

"SDM yang berbobot sangat penting dalam pengembangan usaha, karena besarnya modal secara materi dan kelengkapan sarana prasarana saja belum cukup,'' Suyadi, Prof Suyadi menjelaskan, pengembangan potensi SDM sangat diperlukan, apalagi untuk usaha kecil dan menengah agar mampu mengikuti persaingan dagang.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Dr Ir Tri Eko Susilorini MP IPM ASEAN Eng memaparkan, kini kelompok ternak di KAN Jabung memiliki permasalahan utama yang menghambat produktivitas ternak, yakni pemilihan bibit dan pakan ternak.

"Permasalahan ini muncul akibat kurangnya pengetahuan peternak akan manajemen beternak. Apabila dapat terselesikan maka Insya Allah akan meningkatkan produktivitas ternak sapi perah,'' jelasnya. [mut]

Sidoarjo, Bhirawa Umat Islam yang ada di Kab Sidoarjo, tidak boleh berhenti membaca kitab Suci Alquran, dalam keadaan apapun. Senang atau susah. Apalagi kini masyarakat sedang dicoba kesabarannya oleh Allah SWT, dengan masa pandemi Covid 19.

Semoga dengan membaca Alquran setiap waktu, semua kesusahan bisa segera dimudahkan Allah SWT. Menurut Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam keadaan senang atau susah Umat Islam harus selalu membaca Alquran. Terlebih saat ini ketika sedang diuji dengan adanya pandemi Covid 19 maka baca Alquran harus menjadi budaya yang terus ditingkatkan dan harus istiqomah atau rutin, setidaknya setelah Salat Subuh dan Salat Magrib, dengan harapan pandemic yang terjadi hampir satu tahun ini segera hilang, sehingga semua orang bisa kembali beraktivitas secara normal.

"Dalam kondisi pandemi Covid 19 saat ini Umat Islam harus memperbany-

ak membaca Alquran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari - hari secara istiqomah, terutama setelah Salat Subuh dan Salat Magrib agar pandemic Covid 19 ini bisa segera berakhir,'' pinta Hudiono, saat menyaksikan penyerahan bantuan Alquran metode follow line dari Yayasan Sunan Ampel Sidogiri, Pasuruan, Sabtu (16/1) akhir pekan lalu, di Pendopo Delta Wibawa.

Sedangkan terkait metode line dalam membaca Alquran ini, Hudoyono menegaskan, akan memudahkan para santri dalam belajar membaca dan menulis Alquran. Metode ini santri hanya dengan menebali hurufnya dengan pensil saja.

"Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi para santri yang ada di Kab Sidoarjo. Karena jumlah santri di kota yang termasuk sebagai salah satu kota Santri di Provinsi Jawa Timur ini, yang jumlah pondok pesantrennya mencapai ratusan.

Mulai dari yang kategori kecil, sedang dan besar,'' tandas Hudiono. [kus]

Tim Sanggar Kesenian Merdeka Sendiri Situbondo saat menyampaikan pesan pentingnya tertib b

Wujudkan Tertib Prokes Bersama S

alikus/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, saat menyaksikan penyerahan bantuan Alquran dengan metode Follow line kepada TPQ yang ada di Kab Sidoarjo.

GALERI

Situbondo, Bhirawa Agar program tertib berlalu lintas (Lantas) dan tertib Protokol Kesehatan (Prokes) tepat sasaran, jajaran Satlantas Polres Situbondo melakukan kolaborasi dengan seniman pantomim yang tergabung dalam Sanggar Kesenian Merdeka Sendiri Kabupaten Situbondo.

Dua elemen ini melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas dan tertib Prokes dengan program utama mensukseskan

vaksinasi Covid 19 kepada masyarakat di perempatan Alun alun Kota Rabu (20/1).

Untuk menarik perhatian masyarakat, sosialisasi dilakukan dengan cara berbeda. Diantaranya para seniman menggelar pantomim dengan illustrasi kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Anak muda yang tergabung dalam pecinta kesenian pantomim di Kota Santri itu ikut menyebarkan himbauan Prokes serta menyampaikan program vaksinasi Covid-19.

Menurut Ded seniman panto bangga dilibatka tan ini. Sebab k pengendara mo ugalan dalam m daraan di jalan mengakibatkan celakaan lalu lin melakukan him masyarakat agar netapkan progr kesenian pantom Dedi menjela

SISWA

PGRI Bantu Pemerintah Meningkatkan SDM Guru Kualitas guru memang harus terus ditingkatkan. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Mereka harus berkreasi dan berinovasi dalam belajar mengajar dengan memanfaat sarana teknologi yang sudah ada.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Pengurus baru PGRI Sidoarjo periode 2020 - 2025 dalam acara serah terima pengurus.

Menurut Ketua PGRI Sidoarjo, Drs Edy Wuryanto MPd, maka PGRI akan memberikan pelatihan peningkatan kualitas guru secara online.

Program ini merupakan salah satu bentuk upaya PGRI membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM guru Edy menuturkan sebagai organisasi profesi tentunya juga harus ikut membantu pemerintah daerah, bagaimana dalam rangka mendorong para guru untuk meningkatkan pro-

fesionalitasnya. Tentunya bisa melalui beberapa badan badan yang ada di PGRI Sidoarjo. Karena mereka sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

"Jadi dalam rangka peningkatkan profesionalisme guru, yakni bisa mengoptimalisasi gedung megah yang sudah dimiliki. Gedung semegah ini kalau tidak dimanfaatkan untuk peningkatan profesionalitas guru, sangat disayangkan,'' tutur Edy usai serah terima Pen-

gurus PGRI Sidoarjo periode 2015 - 2020 kepada pengurus baru periode 2020-2025, pada Rabu (20/1) kemarin..

Disamping optimalisasi gedung, juga akann melakukan pendekatan sosial kepada para anggota. Misal, dalam rangka membantu anggota yang terkena musibah, selama ini memang kurang pendekatannya, karena anggaran yang kecil, sehingga tidak cukup hanya kemandirian saja, tetapi juga ingin campur tangan dari pemerintah.

Selain itu, prioritas peningkatan yang pertama diantaranya tetap melanjutkan program PGRI Sidoarjo yang sudah berjalan dengan baik, termasuk terus meningkatkan kualitas kompetensi para guru.

Kedepan kompetensi guru terus ditingkatkan secara maksi-

mal, dalam kepengurusan ini semua perwakilan terakomodir. Yakni ada perwakilan dari guru setingkat SMA/SMP/SD bahwa TK dan PAUD. Pada kondisi pandemi Covid 19 saat ini, PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru harus banyak dilakukan secara Daring, agar tidak terjadi klaster baru.

"Jadi harus tetap berhati hati, tetap waspada dan jangan sampai lupa penerapan Protokol Kesehatan secara ketat.

Saya juga minta doa restu masyarakat, serta media agar dalam mengemban tugas ini bisa amanah, dan bisa berjalan dengan baik untuk memajukan pendidikan di Sidoarjo,'' tandas Ketua YPLP Dasmen (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah) PGRI Jawa Timur ini. [*]

rawa

& OLAHRAGA

AYAAN

21 Januari 2021

M Lebih Pertama kasian. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan. Pencairan di awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara Daring,'' jabarnya.

Untuk BPOPP di tahun ini APBD Jatim baru mengalokasikan anggaran untuk enam bulan. Kekurangannya, lanjut Wahid akan diusulkan kembali di perubahan anggaran.

Diharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi

Halaman 7 S O S O K

Gemar Menelusuri Sejarah Tak berlebihan kiranya kalau hobi menelusuri sejarah dan menulisnya, menjadikan dirinya ditunjuk PCNU Sidoarjo sebagai salah seorang tim penulis buku Sejarah NU Sidoarjo.

"Bersyukur dan bangga dipercaya menjadi tim penulis buku sejarah Ormas terbesar di nusantara ini.

Alhamdulillah bukunya juga telah terbit,". Itulah ungkapan Yupiter Sulifan MPsi guru BK (Bimbingan Konseling) SMAN 1 Taman Sidoarjo.

Pria berkumis ini mengatakan, kalau salah satu hobinya adalah menelusuri sejarah masa lalu.

Maksudnya ? "Sedari muda saya ini suka sejarah. Tempat-tempat bersejarah, makam, bangunan, candi ataupun alam yang masih alami dan bernuansa sejarah. Saking sukanya pada tempat-tempat angker, oleh teman-teman saya diberi gelar Sarkub, sarjana kuburan," kenang Pak Juve_sapaan akrabnya, pada Rabu (20/1) kemarin.

"Menelusuri jejak-jekak sejarah bukan tertarik klenik, mistis ataupun supranaturalnya melainkan menikmati indahnya relief, arsitek masa lalu yang penuh keindahan dan kemegahan. Bukan hanya peninggalan masa kerajaan, tapi juga peninggalan jaman kolonial penjajahan juga menarik saya minati," ungkap S2 Psikologi Untag Surabaya ini.

Sosok yang satu ini bisa dibilang multitalent. Ia memiliki seabrek aktifitas dan keahlihan. Selain guru BK, juga menjadi Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling

APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan Covid 19,'' ujarnya.

Wahid juga berharap, dengan pencairan BPOPP di awal triwulan bisa segera digunakan sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, terlebih di era pandemi Covid 19 ini, sehingga proses pembelajaran tetap terus berjalan. Dan meminta sekolah mengoptimalkan pemanfaatan untuk kegiatan yang sangat urgent. [ina]

(MGBK) SMA negeri/swasta sePak Juve akan menerbitkan buku Sidoarjo 2017/2021, juga sebagai sejarah yang berkaitan dengan Koordinator Komunitas Guru BK di peninggalan jaman Hindu dan cerita Sidoarjo. "Untuk Ketua MGBK tahun rakyat yang ada di Sidoarjo. ini sudah berakhir dan harus diganti, "Data-data pelengkap regenerasi," ujarnya. sudah terkumpul, Juvu juga mengaku, sejak tahun tinggal menatanya.

2014 hingga 2017 menjadi InstrukUntuk terbitnya, tur Nasional (IN) guru BK Implemaaf, saya mentasi Kurikulum 2013 untuk rahsiakan dulu SMA/SMK di Jawa Timur. "Walauwaktunya," katanya. pun IN khusus SMA/SMK tapi Untuk memperteman-teman MGBK SMP/MTs juga dalam bukunya, Ia mengundang saya untuk menjadi harus belajar bahasa nara sumber K13. Ini bentuk kerja Jawa kuno dan sama yang saling menguntungkan bahasa Belanda agar antara guru BK SMP/MTs dengan bisa menerjemahkan guru BK SMA/SMK/MA," aku kitab dan buku kuno pengurus Ikatan Bimbingan sebagai sumber pustaKonseling Sekolah (IBKS) Sidoarjo. kanya. Selain bantuan Lanjutnya, meskipun berjibun kamus dan translate, juga aktifitas dan organisasi profesi berkorespondensi dengan yang diikuti, tidak membuat kendor beberapa pemerhati memberikan layanan BK kepada sejarah dan ilmuan. siswanya. Sekira 350 siswa Semua ini saya asuhnya selalu bisa terlayani sajikan untuk anak dengan baik, dengan layanan BK cucu kita agar yang penuh inovatif dan kreatif. " mereka Dan telah beberapa kali hasil memahami inovasi dalam layanan BK telah bahwa dimuat di harian Bhirawa “Sedari muda saya ini suka sejarah. ini," Tempat-tempat bersejarah, makam, katanya bangunan, candi ataupun alam yang sembari masih alami dan bernuansa sejarah.� tersenyum riang.

Yupiter Sulifan M Psi Dalam waktu dekat,

kebesaran nenek moyangnya itu memang nyata, dan ini harus menjadi penyemangat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta.

"Jadi, manfaat menulis itu bisa membagikan atau sharing pengalaman mengajarnya kepada guru lain. Juga, sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri," pungkas Pak Juve. [ach]

Belum Terima Aturan Baru Tentang PPPK

Pemkot Probolinggo Ajukan Formasi CPNS Guru Probolinggo, Bhirawa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi, terkait rencana pemerintah menghentikan atau tidak membuka formasi CPNS untuk guru di tahun 2021.

Walau begitu, tahun ini BKPSDM masih mengusulkan formasi guru.

Namun dari 100% hanya 30% saja, sisanya yakni 70% pada formasi PPPK. Pengujuan formasi total, bukan hanya guru sebanyak 600 formasi. Formasi yang jumlahnya banyak itu diajukan karena di tahun sebelumnya

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi mengajukan 300 tenaga CPNS.

belum dilakukan rekrutmen.

Menurut Kepala BKPSDM Kota Probolinggo, Gogol Sujarwo, Selasa (19/1), memang ada rencana pemerintah memutuskan tak akan membuka formasi CPNS di formasi guru pada 2021. Alasannya, selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antar daerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS. Meskipun menghentikan pengangkatan guru menjadi CPNS, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN, berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Hanya saja, rencana ini masih belum diketahui secara resmi oleh Gogol. Mengingat, hingga Senin (18/1), belum ada surat resmi dari pusat. Sehingga kemarin masih

tetap mengajukan sekitar 600 formasi untuk CPNS. Termasuk Guru dan PPPK di dalamnya.

"Kan harus ada dasar secara resminya. Sampai saat ini kami belum terima, sehingga kami masih ajukan untuk guru namun jumlahnya tidak banyak. Jika dipersentasekan sekitar 30% saja untuk CPNS guru. Sisanya PPPK,'' katanya.

Jumlah ini merupakan jumlah dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat untuk tahun 2020 juga tidak ada formasi CPNS. ''Iya jadi angka itu dobel. Lantaran tahun 2020 lalu kan belum ada formasi,'' tandasnya. Diinformasikan Kemendikbud membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi PPPK pada 2021.

Seleksi dibuka karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, diperkirakan kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta orang, di luar guru PNS yang saat ini mengajar. [wap]

Siswa MAN Temukan Serbuk Pemberantas Larva Aedes Aegypti

sawawi/bhirawa

berlalu lintas dan mematuhi Prokes melalui pantomim di perempatan Alun alun Kota, Rabu (20/1).

Sanggar Kesenian Merdeka Sendiri

di, koordinator omin, pihaknya an dalam kegiakini banyak para otor yang ugalmelajukan kenn raya sehingga n terjadinya kentas. "Kami juga mbauan kepada r selalu tertib meam 3-M melalui mim,'' jelas Dedi. askan, dengan

penekanan itu angka kasus sebaran Covid 19 di Kabupaten Situbondo menurun. Caranya, Tim Sanggar Kesenian Sendiri bersama warga diminta untuk selalu disiplin dalam menerapkan Prokes.

"Kami optimis melalui jalur kesenian pantomim sebaran Covid 19 bisa terus ditekan. Termasuk kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas akan juga meningkat,'' ungkap Dedi.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Indah Cit-

ra Fitriani menerangkan, polisi sengaja menggandeng seniman pantomin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Prokes yang benar dan tertib berlalu lintas yang sesuai dengan aturan.

"Ini dilakukan dengan cara berbeda agar pesan dan imbauan bisa langsung sampai kepada masyarakat. Kami juga minta agar masyarakat bisa mendukung program vaksinasi Covid 19,'' tandass Indah. [awi]

Sidoarjo, Bhirawa Mengantispasi berkembang biaknya jentik nyamuk, khususnya larva aedes aegypti di musim penghujan ini. Lima siswa MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Ssidoarjo membuat serbuk pemberantas larva dari daun ketapang dan limbah kulit udang.

Dipilihnya dua limbah ini, karena keduanya terdapat kandungan bakteri yang bisa membunuh sistem pernafasan pada nyamuk aedes aegypti hingga menyebabkan kematian.

Limbah daun ketapang dan limbah kulit udang yang biasanya dibuang oleh masyarakat, ternyata masih bisa dipergunakan untuk memberantas jentik nyamuk yang mematikan. Kedua limbah itu berhasil diolah bersama tim, yaitu lima siswa kelas XI IPA, Almayra Khanza Fahrani, Firda Salsabillah Prima, Shabrina Nur Mutia M, Risma Dewi Fitria Noer Asiyah dan Rizky Daffa Fahrezzy.

Menurut Sabrina, salah satu pembicara, dalam meracik daun ketapang dan kulit udang itu bisa menjadi serbuk sangat sederhana tanpa menggunakan bahan kimia. Pertama, daun ketapang dan kulit udang

ditumbuk hingga lembut, yang sebelumnya kedua limbah ini dikeringkan terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil yang lembut disaring menggunakan alat ayakan hingga halus. Kedua, dari hasil halus serbuk cairan ditimbang untuk memastikan takaran yang diinginkan.

Setelah itu dicampur dengan air tawar sesuai ukurannya.

"Serbuk cairan itulah yang sudah

jadi kemudian diuji cobakan terhadap jentik nyamuk aedes aegepty yang masih hidup,'' kata Sabrina yang didampingi Almayra, Rabu (20/1) kemarin.

Sabrina juga menjelaskan, dalam ekstrak daun ketapang terdapat senyawa kuinon yang bekerja sebagai racun kontak, dan racun lambung serta terdapat flavonoid dan alkoloid yang dapat membunuh sistem

achmad suprayogi/bhirawa

Siswa MAN Sidoarjo sedang mempraktekan pembuatan serbuk pembasmi nyamuk aedes aegypti.

pernafasan pada nyamuk. Sedangkan pada ekstrak limbah cangkang udang (litopenaeus vannamei) terdapat bakteri kitinolitik yang dapat menyebabkan kematian serta kerusakan pada skeleton.

Sementara itu, Kepala MAN Sidoarjo, Abdul Jalil, sangat mengapresiasi temuan kelima siswanya, yang berhasil mengukir prestasi dibidang lingkungan ditingkat internasional, dalam ajang Indonesia Internasional Applied Sscience Project Olympic yang diselenggarakan ITS dan IYSA. Dan hasilnya bisa memberantas jentik - jentik nyamuk aedes aegypti "Karena serbuk cairan seperti itu sangat diperlukan di musim penghujan dalam memberantasan jentik nyamuk aedes aegypti agar dapat dicegah pertumbuhannya. Jadi, inovasi ilmiah ini merupakan hasil pemikiran para siswa, kemudian dikonsultasikan kepada guru pembimbing. Sehingga bisa selaras untuk mendalami seberapa manfaat limbah yang digunakan sebagai bahan pemberantas jentik nyamuk aedes aegypti," tandas Abdul Jalil. [ach]

Program Baznas Monev Akselerasi Pendidikan Kesetaraan Probolinggo, Bhirawa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo melakukan program Monitoring dan Evaluasi (Monev), akselerasi peningkatan akses dan mutu pendidikan kesetaraan di PKBM Luniaz Kecamatan Kotaanyar, Rabu (20/1) kemarin.

Monev yang dilakukan di Kantor Desa Curahtemu, Kecamatan Kotaanyar ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), antara Baznas Kabupaten Probolinggo dengan Dispendik Kabupaten Probolinggo Tentang Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan diikuti ini wajib belajar dari Desa Curahtemu dan Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kotaanyar, ini dihadiri Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo, H Ahmad Muzamil didampingi Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo, KH Syi-

habuddin Sholeh, Ketua PKBM Luniaz Kecamatan Kotaanyar Sukandar, tutor dan pengurus PKBM Luniaz sebagai penyelenggara.

Menurut Ketua PKBM Luniaz Kecamatan Kotaanyar, Sukandar,

pihaknya optimis untuk melaksanakan tugas pendidikan kesetaraan ini terus menerus dan tidak terhambat dengan dukungan dana dari pemerintah karena ada kepedulian dari Baznas Kabupaten Probolinggo.

"Kami bertanggung jawab untuk bekerja secara profesional dan objektif sampai nanti warga belajar selama tiga tahun terakhir dapat lulus total. Kami sudah melakukan koordinasi dengan para tutor dan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Baznas melakukan Monev di Kecamatan Pakuniran.

warga belajar. Kami merasa bersyukur atas kunjungan dari Baznas, karena kami merasa mendapatkan kepercayaan,'' ungkapnya.

Sukandar menerangkan, program akselerasi pendidikan kesetaraan di PKBM Luniaz mengikuti warga belajar dari Desa Curahtemu dan Desa Tambak Ukir, dengan rincian 43 warga belajar Paket B dan 28 warga belajar Paket C dari Desa Curahtemu dan 10 warga belajar Paket B dan 18 warga belajar Paket C dari Desa Tambak Ukir. Mereka dipandu oleh 7 tutor Paket B dan 8 tutor Paket C. "Alhamdulillah, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat bagus. Harapannya terus berjalan, dan warga belajar antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sampai lulus. Kami mengharapkan pemantauan dari Baznas dan Dinas Pendidikan terus berlanjut,'' tegasnya.

Sementara Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo, H Ahmad Muzamil menyampaikan, kunjun-

gannya ke Desa Curahtemu ini bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MoU antara Baznas Kabupaten Probolinggo dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, melalui PKBM dalam rangka ikut serta meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Probolinggo melalui program akselerasi pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B dan C. "Untuk Desa Curahtemu dan Desa Tambak Ukir Kecamatan Kotaanyar ini adalah Paket B dan Paket C. Kami datang kesini untuk melakukan silaturahim dengan wajib belajar, tutor dan pengurus PKBM Luniaz sebagai penyelenggara,'' katanya.

Muzamil menegaskan, kegiatan Monev di Desa Curahtemu Kecamatan Kotaanyar ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Probolinggo dalam program akselerasi pendidikan kesetaraan kejar Paket B dan C. [wap]

JATIM MEMBANGUN Merugi Rp 500 Juta Lebih, Pengelola PLTD Masalembu Pilih Mundur Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 8

Sumenep, Bhirawa Karena merugi ,pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan/ Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Koprerasi Energi dan Ketenagalistrikan (Koperlindo) menyatakan mundur per tanggal 1 Februari 2021. Koperlindo telah lima tahun mengelola PLTD di Pulau terpencil itu.

Ketua Koperlindo, Hairul Anwar, mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Pemkab Sumenep sebagai pengelola PLTD Masalembu tersebut. Surat tersebut telah diajukan ke Pemkab pada tang-

gal 7 Januari 2021.

“Kami sudah mengajukan surat itu pada hari Rabu, 7 Januari 2021. Sesuai surat yang kami ajukan, sejak awal Februari 2021, kami bukan pengelola listrik di Masalembu lagi,”

kata Hairul Anwar, Rabu (20/1).

Mundurnya sebagai pengelola PLTD itu, ia mengaku sudah waktunya mundur. Selain itu, ia juga mengaku selalu mengalami kerugian selama mengelola. Bahkan, jika dihitung selama lima tahun mengelola, kerugian yang ditanggung itu lebih dari Rp 500 juta bahkan hingga Rp 600 juta.

Kerugian itu disebabkan karena dana operasional dengan hasilnya tidak imbang. Harga minyak di pasaran terus naik, sedangkan tarif pelanggan tetap.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan kenaikan tarif langganan ke Pemkab, tapi tidak pernah ada balasan. Pemkab mungkin punya alasan juga kenapa tidak menjawab permintaan kenaikan tarif itu. Tapi faktanya begitu, kami yang menjadi korban,” jelasnya.

Selama 5 tahun mengelola PLTD Masalembu, ia mengaku selalu melakukan subsidi solar, perbaikan mesin dan perbaikan jaringan. Itu semata demi layanan listrik untuk masyarakat Pulau Masalembu, Sumenep.

“Kalau terus-menerus kami yang harus menanggung kerugian itu, lebih baik kami mundur. Biar pihak lain yang mengelolanya, bisa dikelola oleh BUMD atau pihak swasta lainnya,” paparnya.

Disinggung terkait jika ditunjuk kembali menjadi pengelola PLTD oleh Pemkab, pihaknya mengaku masih mikir-mikir. Apalagi tidak ada penyetaraan tarif sebagaimana diajukan oleh pengelola. Sebab, harga solar dan alat kelistrikan lainnya setiap tahun terus naik.

“Biar yang lain saya yang men-

gelola lah. Kami kasih kesempatan bagi yang lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna DPMD Sumenep, Fadholi mengatakan, surat pengunduran diri dari Koperlindo sebagai pengelola PLTD Masalembu masih bersifat pengajuan. Hal tersebut akan dirapatkan dengan tim Kabupaten Sumenep guna menyikapinya.

“Masih dalam proses pengajuan pengunduran. Nanti akan dirapatkan dengan tim. Menunggu hasil rapat tim,” kata Fadholi. [sul]

KELANA JATIM

Polres Amankan Pelaku Penyebar Hoak Meninggalnya Kasdim 0817 Gresik, Bhirawa Setelah dilakukan penyelidikan Satreskrim Polres Gresik, tim cyber Polres dan cyber Polda Jatim. Akhirnya, tak lama berhasil mengungkap pelaku penyebaran berita hoax. Meninggalnya Danramil Kebomas 0817 Gresik, Mayor Infantri Sugeng Riyadi setelah di vaksin Sinovac.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, saat press release di Mapolres Gresik memgatakan. Polisi masih tetap melakukan perkembangan, akan ada jaringan dari pelaku penyebar hoax. Pelaku diketahui TS (44) asal dan domisili Gresik, ditangkap di Gresik. ”Yang telah dilakukan pelaku ini, berkaitan dengan program apa yang dilakukan pemerintah Indonesia vaksinasi. Kami himbau seluruh bangsa masyarakat, untuk mendukung sebagai Ikhtiar bagi bangsa Indonesia agar terhindar dan bebas Covid-19.

Mari kita amankan program pemerintah, proses vaksinasi yang berlangsung.”ujarnya.

Pelaku membuat konten berita hoax meninggalnya Kasdim 0817 Gresik, Mayor Infantri Sugeng Riyadi pasca di vaksin Sinovac setelah mendapatkan foto pemakaman meninggalnya seorang anggota Koramil, yang saat itu Danramil Kebomas Mayor Kav Gatot Supriyono dari whatsupp.

Kemudian foto tersebut di copas dan ditambah narasi, “ Innalillahi wainna ilaihi rojiun, vaksin pertama, kasdim 0817 Gresik.

Mayor Sugeng Riadi, tadi malam Danramil Kebomas Gresik meninggal akibat siang disuntik vaksi. Pagi proses pemakaman, hati-hati bahaya vaksin ini nyata.”katanya.

Ditambahkan Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bahwa pelaku dijerat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat 1 Undang-undang RI No.19 th 2016. Tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Th 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI No.11 th 2008.

Tentang Informasi dan transaksi elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 milyar.

Sementara pelaku lain juga telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian, seperti dinyatakan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

“Sudah diprofiling dan diidentifikasi,” kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (20/1).

Gatot menjelaskan, terduga pelaku diketahui lebih dari satu orang. Terduga pelaku diidentifikasi berada di dua tempat yang berbeda. Dua orang di antaranya berada di luar Jatim, yakni satu di DKI Jakarta dan satu lagi di Yogyakarta.[kim.bed]

Demo Kejaksaan Tuntut Terapkan Kebiri Kimia Sampang, Bhirawa Belasan massa yang tergabung dalam Korps Putri (KOPRI) PC PMII Sampang, geruduk Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang, Rabu (20/1), menuntut Kejaksaan terapkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak..

Berdasarkan pantauan di lokasi aksi turun jalan tersebut, dilakukan untuk menuntut Kejari Sampang agar memberlakukan PP Nomor 70 Tahun 2020. Yang berbunyi tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap dua tersangka kekerasan seksual di Sampang yang akan menjalani proses sidang.

Massa demonstran yang terdiri kaum hawa tersebut, mulai melakukan aksi dari Jalan Jamaludin tepatnya area utara Taman Kota Sampang. Kemudian, menyisiri Jalan Raya setempat hingga menuju ke Jalan Jaksa Agung Suprapto, tepatnya depan Gedung Kejari Sampang.

Korlap Aksi dari KOPRI PC PMII Sampang, Miatul Khoir mengatakan, alasan di berlakukan PP Nomor 70 Tahun 2020 terhadap kedua untuk memberikan efek jera.

Menurutnya, hingga saat ini kasus kekerasan di wilayah Sampang cukup tinggi sehingga perlu adanya tindakan tegas agar setiap tahunnya tidak semakin meningkat.

“Perempuan merupakan aset Indonesia untuk melahirkan para penerus bangsa, jadi kami sebagai wadah pemberdayaan perempuan tentu harus inklud di dalamnya dan menggelar advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Salah satu kasus yang menjadi bagian tuntutan demonstran adalah atas dua tersangka merupakan R dan S yang terlibat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (16) pada awal 2020 lalu.[lis]

Wali Kota Sutiaji, menandatangani RKPD tahun 2022 disaksikan sejumlah pejabat.

Libatkan Berbagai Komponen Susun Rancangan Awal RKPD 2022 Malang, Bhirawa Pemkot Malang melibat berbagai komponen masyarakat untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022.

Wali kota Malang, Drs. H. Sutiaji Rabu (20/1) kemarin, membuka sekaligus memberikan arahan dalam Forum Konsultasi Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2022, yang dilaksanakan di Ngalam Command Center (NCC), Balaikota Malang. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan melalui video conference.

Forum Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kota Malang Tahun 2022 bertujuan untuk mendapatkan saran dan

masukan dari segenap pemangku kepentingan dari berbagai komponen masyarakat di Kota Malang, agar dokumen rancangan pembangunan tahun 2022 kedepannya dapat terwujud secara komprehensif dan berkualitas.

“Konsultasi publik tidak dapat terpisahkan dari yang namanya proses membuat aturan. Kami melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk merangkum aspirasinya. Hari ini kita mulai dengan rancangan awal RKPD,” ujar Wali Kota Sutiaji Pihaknya memaparkan bahwa dalam kurun waktu 2018-2020, mayoritas Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Malang menunjukkan tren yang positif.

Hal ini ditinjau dari berbagai segi, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, layanan infrastruktur, pembangunan masyarakat dan gender serta kinerja layanan pemerintah.

“Semua komunitas yang tergabung hari ini saya harap dapat memberikan kritik dan saran, bagaimana pembangunan Kota Malang kedepan yang terintegrasi dan goalnya ke arah Kota Malang yang bermartabat,papar Sutiaji.

Kedepannya, tema RKPD 2022 yang ditentukan adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi Serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi.

“Sinkronisasi arah prioritas dan tema pembangunan kedepannya berdasarkan masukan-masukan dari panjenengan semua, karena apapun yang menjadi kegiatan kita selalu bersifat aspiratif, akomodatif, tidak berjalan ditempat dan melihat ke depan secara futuristik,” ujar orang nomor satu di Kota Malang tersebut.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh sembilan belas undangan yang hadir di NCC; diantaranya Ketua DPRD, Dandim 0833, Kapolresta, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Bappeda, serta beberapa perwakilan Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah.[mut]

Regulasi Belum Selesai Jadwal Pilkades Serentak Mundur Bondowoso, Bhirawa Belum ditetapkannya jadwal Pemilihan Kepala desa serentak Kabupaten Bondowoso akibat belum ditetapkannya sejumlah regulasi dan aturan hukum terkait pelaksanaan pesta rakyat tersebut oleh Pemkab Bondowoso.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Haeriyah Yulianti, S.Sos, MM menjelaskan, bahwa tertundanya penetapan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 itu karena masih adanya beberapa hal yang harus dipersiapkan.

Seperti diantaranya, terkait regulasi yang harus menyusun Perbup dan juga pendanaan, serta keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Belum adanya jadwal Pilkades ini sempat membuat perwakilan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir di tahun 2021 ini mengadu pada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Haeriyah, menyebut bahwa pembentukan BPD yang telah berakhir pada tahun 2020 belum dilakukan pembentukan ulang. Karena adanya moratorium BPD. Sedangkan surat pemberitahuan dari Mendagri pada bulan Januari 2021 yang mana

Haeriyah Yulianti

pelaksanaan pemilihan BPD sudah bisa dilaksanakan.

“Itu sudah kami sosialisasikan kepada Desa, sehingga ada sekitar 50 desa yang BPD nya sudah berakhir masa jabatannya,” papar Haeriyah saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/1).

Dari hal itu, harus dilakukannya pemilihan dan pembentukan BPD terlebih dulu, sebelum melangkah pada pembentukan Panitia Pilkades.

“Karena kunci dari pembentukan panitia itu ada di BPD. Bagaimana BPD bisa bersurat ketika statusnya berakhir masa jabatannya,” jelasnya.

Terkait anggaran Pilkades, Haeriyah menjelaskan bahwa pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik. Karena, di APBD awal pihaknya menganggarkan dana TPS sejumlah 171 desa.

Akan tetapi, adanya surat edaran dari Mendagri bahwa, hak pilih yang bisa dilayani di satu TPS sebanyak 500 hak pilih. Jika hal itu diterapkan, maka tentunya ada penambahan jumlah TPS disetiap Desa.

“Sudah tentu dengan bertambahnya jumlah TPS maka anggaran yang dibutuhkan juga akan membengkak.

Yang awalnya di TPS dianggarkan 171 TPS. Dengan asumsi 500 per TPS jumlah hal pilihnya, itu dibutuhkan 981 TPS,” terangnya.

Dari itu, sudah jelas ada penambahan TPS dan Dana yang dibutuhkan.

Sehingga diperkirakan anggaran kurang sekitar Rp. 6 miliar lebih.

“Jadi kebutuhannya berkisar Rp. 17 miliar, jika itu dipenuhi. Belum lagi yang lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, maka hal itu menjadi kesulitan pula bagi pihaknya.

Karena pihaknya tidak mungkin menambah anggaran, yang mana APBD telah di tetapkan.

“Sementara surat itu (SE Mendagri)

baru kita terima setelah APBD ditetapkan. Jadi ketentuan terkait dengan penambahan jumlah TPS itu baru diterima setelah APBD ditetapkan,”katanya.

Haeriyah pun menerangkan, yang mana sudah barang tentu Perbup nya akan berubah dengan adanya pandemi Covid-19. Terkait bagaimana proses Pilkades yang harus mengacu pada protokol kesehatan.

“Jadi karena memang ketentuannya pada pelaksanaan Pilkades itu, protokol kesehatan itu menjadi syarat,” urainya.

Lebih lanjut Haeriyah pun menjelaskan, bahwa Pilkades serentak tahun 2021 ini tidak bisa dilaksanakan jika masih ada Desa yang belum membentuk BPD, yang mana sekitar ada 50 Desa yang belum terbentuk.

Hal itu pula yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso belum menentukan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak ini.

“Namanya juga Pilkades serentak, jadi harus dilaksanakan bersamasama. Kita tidak boleh melaksanakan Pilkades setahun dua kali. Kami kan harus menyiapkan regulasinya seperti membentuk Peraturan Bupati (Perbup) hingga pendanaannya,”pungkasnya. [san]

Maksimalkan Kinerja, Awal Tahun 2021 Kades Jiwut Blitar Mutasi Perangkat Desa Kabupaten Blitar, Bhirawa Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa, Kepala Desa Jiwut Kecamatan Nglegok lakukan mutasi Perangkat Desa yang dihadiri langsung oleh Muspika Kecamatan Nglegok, Tokoh Agama maupun masyarakat di Balai Desa Jiwut (20/1) Kepala Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Yanwar mengatakan kegiatan Mutasi Jabatan di Pemerintah Desa Jiwut sudah sesuatu hal yang wajar dan sah-sah saja, karena sesuai dengan regulasi tersebut sudah tertuang di Permendagri, Perbup dan Perdes.

“Sehingga, rotasi jabatan ini merupakan hal yang wajar, dan salah satu tujuan mutasi Per-

angkat Desa ini untuk penyegaran dan saling mengenal di tempat yang baru, serta semua Perangkat Desa bisa merasakan bagaimana jika berada di posisi yang baru dan supaya petugas tidak jenuh,” kata Yanwar.

Tambah Yanwar, pada Mutasi Perangkat Desa ini ada lima jabatan yang dilelang, diantaranya, Sekretaris Desa, Kasi Kesra, Kaur Umum, Kaur Perencanaan

dan Kamituwo yang juga diharapkan, dapat memberikan output yang bagus bagi kemajuan Pemerintah Desa Jiwut.

Hal senada juga diungkapkan Camat Nglegok, Aan Ernawanto, dimana pelaksanaan rotasi jabatan Perangkat Desa sudah sesuai dengan peraturan berlaku, dimana Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam masa jabatannya untuk melakukan lelang jabatan kepada bawahannya.

“Ini hal yang wajar dan merupakan kewenangan Kepala Desa, sehingga kami juga berharap Pemerintahan Desa bisa lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat,” ujar Aan Ernawanto.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blitar, Dwi Novyanto mengatakan, terkait rotasi jabatan perangkat desa sudah diatur di peraturan daerah nomor 10 Tahun 2019. Sehingga, Kepala Desa diperbolehkan melakukan mutasi jabatan sebanyak dua kali dalam satu periode kepimpinannya.

“Sesuai dengan mekanisme, bagi Kepala Desa yang ingin merotasi jabatan Perangkat Desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat setiap wilayah, dan pelaksanaan mutasi Perangkat Desa Jiwut sudah sesuai dengan mekanisme,” pungkasnya. [htn]

Hartono/Bhirawa

Kepala Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Yanwar saat melaksanakan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jiwut yang baru di Balai Desa Jiwut, Rabu (20/1)

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 9

Pemerintah Pusat Memberi Lampu Hijau Sidoarjo Kelola Pulau Lusi Sidoarjo, Bhirawa Kedatangan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Rahayu ke Pulau Lusi atau lumpur Sidoarjo, beberapa hari lalu, telah memberi sinyal lampu hijau kepada Kab Sidoarjo, bahwa Pemerintah Pusat merestui realisasi pengembangan wisata di pulau yang semula terbentuk dari endapan lumpur itu.

Kepala Bappeda Kab Sidoarjo, DR Heri Soesanto, menjelaskan selama ini, Pulau Lusi merupakan aset nasional di bawah kewenangan KKP. Saat ini Pulau Lusi, lanjut Heri, juga sedang dalam proses pensertifikatan untuk menjadi milik KKP. “Karena dulu dari PPLS, yang diserahkan kepada KKP,” kata Heri Soesanto, Rabu (20/1) kemarin.

Adanya PP No.27/2014, tentang pedoman pengelolaan barang milik Negara / Daerah, menurut Heri, bisa

sebagai dasar kerja sama pemanfaatan Pulau Lusi. Antara pihak KKP dan Kab Sidoarjo.

Menurut Heri, dengan adanya lampu hijau yang diberikan KKP itu, Kab Sidoarjo diminta pro aktip menangkap peluang emas tersebut. Misalnya segera mempersiapkan regulasi yang sekiranya nanti dibutuhkan.

“Kalau soal SDM, saya yakin kalangan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di tempat itu siap, namun kalau masalah anggaran kita masih

belum. Sebab, kita tahu sendiri saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” kata Heri.

Bila ada kerja sama dalam pemanfaatan Pulau Lusi, menurut Heri, diharapkan akan ada multi player efek yang positif untuk mengangkat perekonomian sekitar.

Di Pulau Lusi, kata Heri, saat ini sudah disiapkan sejumlah sarana, misalnya spot-spot destinasi wisata dan spot kuliner. Sementara spot pelayanan lainnya masih belum ada. Maka itu menurut Heri sejumlah OPD terkait harus sinergis mengembangkannya. Misalnya Disporapar, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Disperindag Kab Sidoarjo Pemanfaatan Pulau Lusi, juga bisa sebagai interkoneksi dengan Jabon Long Term. Yang saat ini, kata Heri, master plannya sudah disusun. Misalnya Geowisata Lumpur

dan kawasan rumput laut di sekitar wilayah itu.

TB Haeru Rahayu, ketika berkunjung ke Pulau Lusi, sempat menuturkan dirinya diminta Menteri KKP untuk melihat Pulau Lusi. Apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan perekonomian disana bisa menggeliat.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam kunjungan Dirjen KKP, kala itu sempat mengatakan, bahwa dalam waktu dekat Dirjen KKP akan datang lagi ke Sidoarjo. Dan masalah kerjasama pemanfaatan Pulau Lusi tersebut pasti bisa selesai secepatnya.

Sebagaimana diketahui Pulau Lusi ini terletak di sebelah tenggara Ab Sidoarjo. Pulau seluas sekitar 93,4 hektar ini terbentuk dari endapan lumpur yang berasal dari bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Kec Porong.

Selama hampir 12 tahun lumpur yang meluap dibuang ke Sungai Porong. Lalu aliran sungai menghantarkan lumpur yang kemudian membentuk pulau baru itu. Warga sekitar menamakan pulau baru itu dengan sebutan Pulau Sarinah atau Pulau Lusi.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berencana mengembangkan Pulau Lusi sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).

Didalam Pulau Lusi sudah dibangun Tambak Wanamina seluas sekitar 2,73 hektar yang tujuan awalnya untuk memantau perilaku biota ikan. Yakni apakahbada pengaruh lumpur terhadap kehidupan ikan di muara.

Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga tahun berjalan, ikan tetap dapat hidup dengan baik. Bah-

Heri Soesanto

alikus/bhirawa

kan berhasil diproduksi ikan bandeng. Sedangkan sisa lahan seluas 90,77 hektar belum dimanfaatkan secara optimal. [kus]

KELANA JATIM

Tebing Desa Lubawang Longsor, Kerugian Puluhan Juta Rupiah Situbondo, Bhirawa Tensi hujan yang belakangan meningkat mengakibatkan sejumlah titik tanah tebing di Kabupaten Situbondo longsor.

Sebelumnya sempadan sungai Deluwang Kecamatan Suboh ambrol dan Selasa malam (19/1) giliran tebing Dusun Curah Guno RT 012/RW 05, Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, longsor setelah diterjang hujan deras dalam kurun waktu lama.

Hingga saat ini, kejadian longsornya tebing sepanjang puluhan meter itu masih dalam pengawasan tim Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasional) BPBD Kabupaten Situbondo. Disisi lain, warga bersama jajaran aparat Muspika setempat.

Menurut Puriyono, Koodinator Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo, pada Selasa malam (19/1) hujan turun dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan tebing (plengsengan) setempat longsor sepanjang puluhan meter.

Lokasi ambrolnya tebing, aku Puriyono, tepat berada di belakang rumah Dimas (40) dan rumah Safira (30) asal Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur. “Untung tidak sampai menelan korban luka atau korban jiwa,” beber Puriyono. [awi]

Pemprov Jatim kembali mendapat bantuan kemanusiaan yang diperuntukkan bagi korban bencana gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.

Bantuan Kemanusiaan Korban Gempa Sulbar Mengalir dari Jatim sawawi/bhirawa

Tebing Dusun Curah Guno RT 012/RW 05, Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, longsor setelah diterjang hujan deras sepanjang malam Selasa (18/1).

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim kembali mendapat bantuan kemanusiaan yang diperuntukkan bagi korban bencana gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Bantuan kali ini berasal dari Persatuan Rumah Sakit BUMN Jawa

Timur, yang tergabung dalam Pertamina Bina Medika.

Bantuan yang diserahkan oleh Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra (PHC) Abdul Rofid Fanany tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Jatim Heru Tjah-

jono, di lobby Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya pada Rabu (20/1) siang.

Mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Sekdaprov Heru mengungkapkan rasa terima kasih Pemprov Jatim atas kepedulian berbagai

Pakai Sepeda,Letkol Inf Sidik Salurkan Sembako ke Warga Terdampak Banjir Lamongan,Bhirawa Masyarakat Kabupaten Lamongan mendapatkan kesedihan ganda.Selain masih dihadapkan pada pandemi Covid-19, Bencana alam banjir masih melanda wilayah Kabupaten Lamongan.

Melihat itu, Pimpinan TNI Kodim 0812 Lamongan terus bergerilya dalam penanganan bencana banjir.

Mulai dari mengerahkan pasu-

kanya untuk normalisasi air, hingga pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Hal itu dilakukanya, dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat di daerah bencana.

Dengan komunitas Gowes Seliut Community Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono turun langsung bersepeda menerjang air demi menyalurkan paket sembako bagi warga yang terdampak banjir di daerah

Bengawan Njero.

“Bakti sosial ini kami Lakukan Semata mata untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,” ujar Letkol Sidik di lokasi Desa Pomahanjanggan, Kec.Turi,Kab.Lamongan,Rabu(20/1).

Dijelaskanya, kegiatan ini merupakan suatu wujud kepedulian kami terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesusahan dan terkena dampak bencana banjir. [Aha/Yit.]

Bupati Pamekasan Ajak Pejabat Kerja Cepat dan Inovatif bagian Pondasi Pembangunan Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengajak pejabat untuk bekerja cepat dan inovatif karena itu pondasi dalam percepatan pembangunan.

Kerenanya kebiasan dari nilai, pedoman dan kebijakan moral dan lainnya, menghasil outcame, maslahat, cepat dan inovatif.

“Apalagi di tengah revolusi industri, sebentar lagi menuju 5.0, dinamisasi itulah yang menuntut kita untuk berkreasi atas sesuatu aturan sebagai pejabat yang diberi amanat dalam mengabdi sebagai pelayanan masyarakat,” kata Bupati Baddrut, dihadapan 14 pejabat Administrator dan Pengawas yang baru dilantik dan diambil sumpahnya.

Bupati mengucapkan selamat dan sukses menegaskan penggeseran tempat bukan hal yang istimewa. Ia berpesan, kepada pejabat untuk bekerja sungguh-sungguh, tidak sekedar mencari uang saja melainkan mencari kebaikan dan bekerja luar biasa.

“Kerja biasa jangan pernah berharap hasil yang luar biasa. Bahkan etika dalam agama mengatakan jika kita keluar rumah hanya mencari uang maka yang kita dapatkan uang sementara kebaikan dan kebahagian tidak akan didapatkan,” tuturnya.

Perjuangan kita mengukir sejarah menjadikan Kabupaten Pamekasan menjadi inspirasi. Syukur alhamdulillah.

Kita berkometmen manjadi kabupaten ini Radja, Bardjah tor Bharjugah. “Semua itu tergantung kita, mau dicatat tinta hitam putih atau emas. Perjalanan sejarah akan berdampak pada hasil yang kita buat,” katanya Perjalanan ini kita buat dengan in-

ovasi dan kreasi. Kita buat orang bangga kepada kita semua. Mumpung Allah, SWT memberi kita hidup untuk mengabdi kepada bangsa ini karena umur kita tidak ada yang tahu, maka kita maksimalkan.

Maka itu, komunikasi menyampai informasi bisa diserap agar tidak menimbulkan salah paham atau paham yang salah yang menjalan pemerintahan, terutama Lima program prioritas pembangunan Pamekasan, yakni Pendidikan, Kesehatan. Insprastruktur, reformasi biroksasi dan ekonomi.

“Bagi utama itu, bagi membangun birokrasi. Yakni membangun identitas.

Membangun atmosfer kehidupan yang baru, membangun carabaru yang luar biasa. Dengan membangun akselerasi untuk pembangunan lebih cepat dan maju,” tandas Baddrut.

Dengan itu, pejabat baru dilantik supaya bekerja lebih baik. Ayo majukan Pamekasan lebih baik lagi. “Siapa yang tidak siap silahkan mundur. Siapa yang siap berjuang bersama membawa Pamekasan hebat, karena sayaw ingin membangun atmosfer kehidupan baru dan tidak berjarak,” tambahnya.

Pelantikan 14 pejabat Administrator dan Pengawas dihadiri Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono, Asisten Setwilda, Kepala OPD, berlangsung di Peringgitan Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Rabu (20/1). [din.adv]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono bersama komunitas Gowes Seliut Comunity menyalurkan paket sembako ke warga terdampak banjir di Bengawan Njero.

Alimun Hakim/ Bhirawa

pihak akan bencana yang tengah melanda di Sulawesi Barat.

“Yang pertama adalah ucapan terima kasih dari Ibu Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Jatim selalu hadir di dalam merajut kebersamaan untuk membantu masyarakat Indonesia yang pada saat ini terkena bencana,” ungkap Heru Tjahjono dalam sambutannya.

Menyampaikan arahan Gubernur Khofifah, Sekdaprov Heru menyebut bahwa bencana tahun ini adalah bencana yang multi Kompleks, yaitu bencana dalam kondisi Covid-19.

Hal ini menyebabkan proses evakuasi yang dilakukan pun harus lebih selektif dari bencana alam sebelumsebelumnya. Jjika dahulu evakuasi bencana bisa dengan mudahnya dicampur, maka kali ini harus dilakukan pemilahan terhadap yang reaktif, negatif dan positif. [tam]

Harapan Warga Bekucuk,Yang Selalu Kebanjiran setiap Musim Hujan Dusun Bekucuk Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, setiap musim hujan tiba selalu kebanjiran. Air menggenangi seluruh areal sawah, kebun, rumah dan tempat ibadah serta sekolah tempat anaknya menimba ilmu.

Paska banjir surut, kini ganti berharap dan menuntut pada Pemkab. Mojokerto untuk segera mencarikan jalan keluar agar sungai Watudakon dan Sungai Avour yang menjadi penyebab utama banjir tahunan segera ditinggikan tanggulnya dan melakukan pengerukan dasar sungainya.

“Disamping itu Api Abadi Bekucuk yang selama ini menyala dan dipakai untuk objek wisata Desa bisa dinyalakan kembali. guna menambah pendapatan warga yang mengais rejeki dengan berjualan disekitar tempat api menyalah ini. Disamping juga untuk menghangatkan diri dimusim hujan, “ dikatakan Rohmad (60 thn ) tokoh dan warga Bekucuk. Rabu (20/1).

Hal senada juga dikatakan Wujud (56) jika Obyek wisata Api Abadi Bekucuk, dulu merupakan obyek wisata andalan Mojokerto khususnya wilayah utara sungai brantas.

Tapi kini hanya tinggal kenangan.

Pasalnya, sekarang sumber apinya mati,dan terendam lumpur dan air

Dusun Bekucuk Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, setiap musim hujan tiba selalu kebanjiran

saat kebanjiran dua pekan ini.

Warga mengharap kepada Pemkab, Mojokerto untuk segera bisa menyalahkan kembali api abadi Bekucuk.jelas wujud.

Pantauan di lapangan Obyek wisata api abadi Bekucuk ini sempat melejit tahun 1990-an, api ini sangat indah, menyalah dalam lubang kecil dari perut bumi pada areal lingkaran sekitar 6 hingga 10 meter.

Disamping disakralkan juga dikenal angker oleh warga sekitar.

Sementara di tempat lain yang tak jauh dari objek utama juga muncul nyala api di sekitaran rumah warga dan digunakan untuk memasak kala itu.

Pada tahun 1993 Gubernur Basofi

Soedirman menjabat Gubernur Jawa Timur, api abadi Bekucuk Mojokerto tidak kalah populer dengan api abadi yang ada di Madura dan Banten, Api Abadi ini dijadikan Api Penyulut Obor PON dan event-event lainnya yang diselenggarakan di Jawa Timur dan daerah lainnya dan dulu sangat ramai dikunjungi wisatawan yang lagi melakukan perjalanan jalur utara sungai Brantas, dikunjungi wisatawan domestik maupun manca negara.

Akan tetapi pasca banjir tahunan menggenangi desa bekucuk. Api abadi tidak nyalah lagi karena tertimbun lumpur dan tergenang air luapan sungai Avour. Kotor dan tak terawat kondisinya. [min]

EKONOMI Kadin Dorong Bea Cukai Perketat Peredaran Rokok Ilegal Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto mendorong pemerintah, dalam hal ini Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jatim untuk memperketat peredaran rokok ilegal di wilayah Jatim. Dorongan ini diungkapkan Adik pasca melihat kegigihan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut Bea Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau dan Bea Cukai Tembilahan dalam menggagalkan penyelundupan rokok ilegal di perairan Pulau Buluh, Riau.

Kesibukan di bea cukai.

“Karena peredaran rokok ilegal ini tidak hanya terjadi di Riau saja, di Jatim pun sebenarnya sangat besar cela bagi pelaku rokok ilegal untuk melancarkan aksinya. Dan saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Wilayah Khusus Kepulauan Riau yang berhasil menggagalkan

aksi penyelundupan rokok ilegal tersebut,” ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu (20/1).

Upaya tersebut menurut Adik selayaknya dilakukan mengingat sumbangan cukai rokok terhadap penerimaan negara sangat besar. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau atau rokok

hingga November 2020 mencapai Rp 146 triliun atau 88,53 persen dari target sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 164,94 triliun. Capaian tersebut tumbuh 9,74 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu mencapai Rp 133,08 triliun.

“Dan Jatim adalah provinsi yang memberikan sumbangan terbesar.

Jika peredaran rokok ilegal ini tidak diperketat, maka pemerintah akan berpotensi kehilangan penerimaan, terlebih dengan adanya rencana kenaikan cukai rokok sebesar 12,5 persen di Februari nanti,” ujar Adik.

Dengan adanya kenaikan cukai tersebut, ia memprediksi peredaran rokok ilegal akan mengalami kenaikan menjadi 6 persen dari tahun 2020 yang mencapai 4 persen. “Ini yang harus diwaspadai oleh pihak Bea Cu-

kai. Karena dengan kenaikan cukai harga rokok semakin tidak terjangkau.

Dan ini menjadi lahan empuk bagi peredaran rokok ilegal,” kata dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya Sulami Bahar, selain menjadi penyebab kerugian pendapatan negara, juga menjadi penghambat berkembangnya industri rokok nasional.

“Tindakan tegas dari Bea Cukai dinilai perlu diambil guna memberikan pesan yang jelas kepada para oknum, bahwa negara akan selalu siap melindungi para pelaku industri rokok nasional. Selain itu, pengawasan berkala juga perlu dijalankan untuk menekan aksi kriminal oknum rokok ilegal yang biasanya dikelola oleh sekelompok pihak tertentu,” pungkasnya.[ma]

BURSA EKONOMI

Warga-Wisatawan Tetap Diminta Waspada Longsor di Lereng Gunung Bromo Pasuruan, Bhirawa Warga yang tinggal di lereng Gunung Bromo, di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan tetap diminta waspada terhadap longsor di musim penghujan. Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap terjadi di kawasan Tosari dan sekitarnya.

“Lereng Bromo di Tosari masih rentan longsor. Karenanya, kami minta masyarakat sekitar harus tetap waspada,” ujar Plt Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris, Rabu (20/1).

Selama musim penghujan, di kawasan Tosari sudah terjadi beberapa longsor. Bahkan, jalur wisata menuju Gunung Bromo sempat tertutupi material longsor hingga terdapat beberapa rumah yang terdampak longsor.

“Para wisatawan di lereng Bromo juga kami minta waspada.

Menyusul saat ini kondisinya masih musim hujan,” kata Ridwan Harris. [hil]

Pertashop Mulai Hadir di Pelosok Desa di Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pertamina terus melayani masyarakat dalam hal kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di wilayah Desa Asemkandang, Kecamatan Kraton, Pertamina meluncurkan Pertashop.

Pertashop merupakan SPBU versi lebih sederhana. Luasnya lebih kecil dan jumlah produk yang bisa didistribusikannya juga lebih kecil.

Tentusaja, kehadiran Pertashop itu bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan BBM, Khususnya masyarakat di pelosok-pelosok Desa.

Owner Pertashop, Dwi Hardono menyampaikan diluncurkannya Pertashop 5P.671.04, untuk melayani konsumen yang selama ini belum terlayani oleh lembaga penyalur BBM, seperti SPBU. “Pertashop adalah lembaga penyalur dari Pertamina versi sederhana. Adapun sasarannya pengguna kendaraan bermotor yang lokasinya ada di pelosok-pelosok Desa. Pertashop memang ada jauh dari SPBU, jaraknya minimal 5 kilometer dari SPBU yang ada,” terang Dwi Hardono, Rabu (20/1).

Dwi menambahkan, harga dan kualitas yang diberikan sama dengan SPBU. Takarannya resmi dari Pertamina, karena Pertashop memiliki izin resmi dari Pertamina. Pertashop tersebeut beroperasi selama 12 jam mulai pukul 06.00-18.00.

Peluncuran Pertashop pada Senin (18/1) kemarin masih melayani Pertamax. Sedangkan untuk Dexlite masih dalam tahap pembangunan. Rencananya, di area Pertashop juga akan memberikan gudang gas LPG ukuran 12 Kg.[hil]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3926 RDI, Yamaha, th.2014, Putih, a/n. Achmad Mardjuki, Jl. Mastrip, Ds. Beji, Boyolangu – T.Agung No. 7793/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5266 RBS,Honda, a/n. Sakri, Ds. Nglutung, Sendang – T.Agung No. 7794/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-4745-FG. An.M Ali Imron, Ds Gesikharjo RT 004/002, Kec

Palang, Kab Tuban No. 7795/IMB/BI-IV/2021

Tanah di wilayah Kabupaten Malang yang mampu meningkatkan pajak BPHTB, dari hasil transaksi jual beli tanah

cahyono/Bhirawa

Transaksi Jual Beli Tanah di Malang Tak Terpengaruh Pandemi Covid-19 Kab Malang, Bhirawa Transaksi jual beli tanah di wilayah Kabupaten Malang ditemgah terjadinya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), tidak berpengaruh. Hal itu dapat dibuktikan dengan tingginya pendapatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Made Arya Wedanthara, Rabu (20/1), kepada wartawan menjelaskan, bahwa pendapatan BPHTB sepanjang tahun 2020, telah mendapatkan pemasukan yang cukup tinggi di sektor pajak daerah.

Karena pendapatan dari BPHTB tersebut mencapai Rp 110,2 miliar. “Ini membuktikan jika transaksi jula beli tanah di wilayah Kabupaten Malang

sangat tinggi, padahal masih dalam kondisi Pandemi Covid-19,” tuturnya.

Sebelumnya, dia menjelaskan, dirinya telah menargetkan pendapatan dari BPHTB tahun kemarin sebesar Rp 73 miliar. Namun di akhir tahun 2020, Bapenda Kabupaten Malang telah mampu merealisasikan pajak tersebut masuk pada angka Rp 110,2 miliar. Sehingga dengan menebus angka itu, maka Dispenda surplus pendapatan dari sektor

pajak daeran sebesar 51 persen. Sedangkan dengan bisa mencapai surplus pajak itu, tentunya tidak terlepas dari kerja keras para petugas BPHTB. “Kami memang selama terjadi Pandemi Covid-19, pihaknya selalu meningkatkan pelayanan dengan menerapkan sistim pembayaran yang berbasis online. Sehingga hal itu telah mempermudah masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Made.[cyn]

Gandeng Perusahaan, BLK Optimalisasi Penyerapan Naker Bojonegoro, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bojonegoro terus melakukan kerja sama dengan perusahaan, di antaranya PT Baladewa yang bergerak dalam bidang apliksi online teknisi ( Oltek) service center. Hal tersebut dilakukan guna optimalisasi penyerapan tenaga kerja (naker) bagi alumni atau lulusan BLK Bojonegoro.

Kegiatan yang diadakan di Aula UPT BLK setempat, diikuti 47 peserta yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan pada tahun 2020.

Dalam acara tersebut mereka diberi-

kan sosialiasi untuk masuk mitra kerja melalui online teknisi. “Kegiatan ini bentuknya sosialisasi terkait bagaimana menjadi mitra kerja melalui online teknisi di PT Baladewa dan kedepanya seperti apa sistem kerjanya,” kata Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro, Agus Gunawan, kemarin (20/1).

Lanjut Agus Gunawan menuturkan, bahwa adanya OSC ini mampu memberikan peluang bagi angkatan kerja yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2020, khususnya dalam bidang otomotif. Sehingga mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan.

“Seusai mengikuti sosialisasi ini, diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Selain itu, adanya kondisi pandemi membawa banyak perubahan di masyarakat, dari kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini mampu memberikan ruang bagi angkatan kerja baru maupun bagi masyarakat yang sebelumnya diberhentikan dari pekerjaanya.

“Oltek ini menguntungkan semua pihak, baik oprator olteknya sendiri, baik alumni maupun masyarakat umum yang membutuhkan service

secara cepat dan tidak perlu pergi jauh-jauh. Karena teman-teman alumni ini siap datang sesuai pesanan melalui aplikasi tersebut,” imbuhnya.

Masih kata Agus panggilan akrabnya, bahwa para lulusan dari BLK Bojonegoro juga telah banyak bekerja diberbagai perusahaan, baik di Bojonegoro maupun luar Bojonegoro.

Namun juga tidak sedikit para lulusan yang telah membuka usaha sendiri, mulai dari tata rias manten, membuka salon rambut, membuka bengkel dan lain-lainya. “Banyak lulusan dari BLK Bojonegoro berhasil bekerja diperusahan maupun buka usaha sendiri,” tandasnya.[bas]

SELAYANG PANDANG

Laili WAITEU Sedekah Extreme untuk Korban Bencana Melalui ACT Jatim CEO dan Founder Laili WAITEU, Laili Purnamasari turut peduli dengan kondisi Negara Indonesia yang diterpa beragam bencana. Laili bersama para stafnya, Rabu (20/ 1) mengeluarkan sedekah ekstreme hasil penjualan produknya senilai Rp100 juta melalui ACT (Aksi Cepat Tanggap) Jatim, untuk diteruskan kepada korban gempa bumi di Majene dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dan korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, serta banjir bandang di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Bertempat di Kafe Kopi Kutho, melalui salah satu bisnis produk minuman kecantikan dengan brand Laili WAITEU. Laili—sapaan akrab pebisnis muda ini, menyerahkan sedekah ekstremenya kepada ACT Cabang Jatim dan diterima Kepala Cabangnya, Ponco Sri Arianto, untuk diteruskan kepada korban bencana alam di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

Menurut Laili, bantuan sedekah ini merupakan ungkapan rasa syukur dirinya, sebab se-

lama tahun 2020, meski di tengah - tengah adanya pandemi, namun produk brand Laili WAITEU yang dikeluarkan PT Karya Laili Mendunia tetap mampu bertahan. ‘’Produk yang dikeluarkan PT Karya Laili Mendunia berupa minuman kolagen dengan Brand Laili Waiteu, laris manis di pasaran, menjadi pilihan bagi siapapun yang ingin meningkatkan income pada saat pandemi dan resesi ekonomi dengan menjadi resellernya,’’ jelas Laili.

Laili menjelaskan, kesuk-

trie diana/bhirawa

CEO dan Founder Laili WAITEU, Laili Purnamasari didampingi stafnya, Robert Bay dan Cicik Setyo Budi Utami secara simbolis menyerahkan Sedekah Ekstreme sebesar Rp100 juta kepada Head of Marketing Communication ACT Cabang Jatim, Moch Rohadi didampingi Humas ACT Jatim, Denny Baskoro untuk diteruskan kepada korban bencana alam.

sesan tetap survive itu tak lepas juga dari peran resseler Laili WAITEU sendiri, yang terdiri dari para Ibu rumah tangga, karyawan kantor, dokter, bidan, apoteker, guru, siswa SMP - SMA, Mahasiswa, dosen dan berbagai profesi lain-

nya, di desa maupun di kota, berkumpul bersama untuk meingkatkan penghasilan yang jumlahnya mencapai sekitar 13.200 orang. ‘’Alhamdulillah sejak launching 20 minggu yang lalu sampai hari ini, terjual 10 juta box Laili Waiteu

Collagen drink,’’ ucap Laili.

Laili menambahkan, meskipun tidak banyak perusahaan baru yang berani untuk mengadakan sedekah extreme seperti ini apalagi dengan nominal sedekah yang tidak main-main.

Namun Laili dan tim percaya

bahwa semua rezeki yang mereka dapat lewat produk bernama Laili WAITEU itu merupakan rezeki yang datangnya dari Allah SWT. Sehingga, sudah wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk ‘mengembalikan’ kepada yang punya rezeki. ‘’Sebenarnya agenda sedekah seperti ini selalu dilakukan bersama tim kami setiap bulan di tanggal 25, tetapi karena tim melihat di awal tahun ini banyak sekali bencana yang terjadi, maka agenda sedekah dipercepat. Jadi bismillah In sya Allah walaupun nominalnya tidak seberapa, kami tetap berharap bantuan ini dapat tersebar dengan rata dan tentunya mampu membantu banyak orang di luar sana, terutama yang terkena bencana,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang ACT Jatim, Ponco Sri Arianto menambahkan, sedekah esktreme dari Laili WAITEU ini merupakan bentuk kepedulian para pengusaha di Jatim atas

bencana dan sebagai solidaritas atas korban bencana alam yang menimpa di beberapa daerah di Indonesia. Dan diharapkan bisa menjadi inspairasi kepada para pengusaha lainnya agar mempunyai kepedulian terhadap korban bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. ‘’Kami berharap tidak hanya Mbak Laili saja yang mempunyai kepedulian terhadap korban bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Tetapi juga ada pengusaha lainnya yang mempunyai kepedulian dan memberikan donasi untuk saudara – saudara kita yang sedang tertimpa musibah,’’ kata Ponco.

Ponco juga berharap adanya kepedulian seperti Laili WAITEU ini bisa meringankan beban korban bencana alam. Dan Kepedulian Laili WAITEU ini menjadi bagaian gerakan yang digagas ACT Jatim yakni #JatimBergerakSelamatkanBangsa dalam rangka membantu korban bencana alam.[fen]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Makin Banyak Pengembang Patuhi Penyerahan PSU

Pejabat Sepakat Tak Hadiri Panggilan Bupati Jember l

Sambungan hal 1

surat panggilan itu dibuat di atas kertas berkop Garuda tanpa ada nomer surat. Selain itu, para pejabat yang menerima surat panggilan diharap menghadap Bupati Faida (tanpa menyebut lembaga Inspektorat atau Sekda Pemkab Sebagai koordinator ASN ) di Pendopo Wahyawibawa Graha untuk dilakukan pemeriksaan pada Rabu (20/1).

Para pejabat yang menerima surat khusus dari Bupati Faida, yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, M.Jamil, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dedy Nurahmadi, Kepala Bagian Pembangunan, Hadi Sasmito dan Staf Ahli Bupati Widi Prasetyo.

Menanggapi surat panggilan Bupati Faida, para pejabat pemkab yang diminta menghadap Bupati Faida, rame-rame tidak mau memenuhi undangan Bupati Faida. Mereka beralasan, pimpinannya tersebut dianggap sudah kelewat batas merusak sistem birokrasi dan prosedur yang berlaku.“Sumber biang kegaduhan di Bu Faida,” kata Widi Prasetyo Staf Ahli Bupati yang juga Jubir para pejabat penerima surat panggilan Bupati Faida dalam pernyataan terbukanya di kantor Pemkab Jember, pada Rabu, (20/1).

Widi yang juga mewakili sejumlah pejabat mengatakan, mereka mengaku wajib menghormati pimpinan, asal tidak melanggar aturan. Sikap menolak panggilan bukan bentuk pemberontakan, melainkan lebih didasari keyakinan terhadap Faida yang dirasa cenderung menyimpang dari mekanisme dan azas regulasi.“Pelajarannya ASN adalah patuh kepada undang-undang,” tegas mantan Kepala Bakesbangpol Linmas Jember itu.

Menurut dia, kesalahan Faida sangat prinsip dan signifikan. Diantaranya, tiada penjelasan pasti mengenai pokok perkara dugaan pelanggar­ an yang akan diperiksa. Selain itu, Faida selaku kepala daerah tidak lazim melakukan pemeriksaan secara langsung.

“Surat Bupati tanpa nomor tidak lazim di tata pemerintahan, dan kami diduga melanggar Pasal 3 dan 4 PP Nomor 53 tahun 2010. Pelanggaran yang mana tidak jelas? Karena disitu kan banyak mengenai hak kewajiban dan larangan. Dan lagi, enggak ada dalam republik ini kepala daerah memeriksa ASN,” sebutnya.

Widi memetik ketentuan Pasal 23 dalam PP Nomor 53 tahun 2010 bahwa pemeriksaan ASN dilakukan oleh atasan langsung, yang dalam hal ini Sekretaris Daerah, dan secara teknis melalui inspektorat. Sedangkan, posisi kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian yang berwenang mengeksekusi rekomendasi hasil pemeriksaan.

Para pejabat menegaskan terpaksa blakblakan lantaran perilaku Faida sebagai Bupati sudah mengarah ke perbuatan sewenang-wenang.

Mereka tidak bisa lagi menahan diri untuk terus menerus diam. Seharusnya, kata Widi, mosi tidak percaya yang pernah dilayangkan 350 ASN bisa menyadarkan Faida.

Terlebih lagi sambung Widi, Bupati Faida sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tim Gabungan yang dibentuk Kemendagri, Komisi ASN bersama Pemerintah Provinsi Jatim. “Yang diperiksa saat ini kan Bupati oleh pusat, bukan kami. Ada apa kami yang berupaya menjaga kondusifitas dan memberikan pelayanan malah mau dia periksa?,” pungkasnya.

Sementaram, Bupati Faida saat dikonfirmasi sejumlah media terkait surat panggilan kepada sejumlah pejabat teras dilingkungan pemkab Jember, hingga berita ini dibuat, belum membuahkan hasil. [efi]

799 Orang Terkena Sanksi, 10 Cafe Disegel l

Sambungan hal 1

nyebutkan di Surabaya terjadi 51 pelanggaran, Sidoarjo (140) dan Gresik (71).

Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santosa menjelaskan, selama ini anggota Satpol PP bersama tim gabungan sudah melakukan operasi di beberapa daerah yang menerapkan PPKM sehari tiga kali, yakni pagi, siang dan malam. “Kita pantau check point di Cito, Terminal Osowilangan dan Jembatan Suramadu,” katanya, Rabu (20/1).

Lebih lanjut ia mengatakan ada beberapa sasaran yakni, resto, warkop, cafe, karaoke dan rumah hiburan (RHU) yang masih beroperasi hingga pukul 22.00. “Tindakan kita mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020, Perda 2 Tahun 2021, Pergub 53 Tahun 2020, keputusan Gubernur 11 tahun 2021 dan Perda di 15 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM,” jelas Budi Santosa.

Sebelumnya tim gabungan melakukan razia di tempat karaoke di Jalan Arjuno, kemudian Hollywings, Gosadera, Rasa Sayang. [wwn]

Covid-19 Jadi Prioritas l

Sambungan hal 1

nya terkait dengan beberapa Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka untuk pengamanan sosial bagi masyarakat terdampak (pandemi) Covid19,” ujar Hari Purnomo.

Meski begitu, Hari Purnomo menambahkan, dirinya tentunya akan melakukan penyempurnaan terkait data penerima Bansos warga terdampak Pandemi Covid-19. Hal ini sambung dia, agar tahun 2021 ini akan lebih baik, terutama terkait dengan data penerima Bansos.

“Jadi, kita di Dinsos tetap berangkatnya yang pertama adalah dari data. Kita mencoba memperbaiki data, termasuk terkait pengurangan-pengurangan, kalau memang kondisi masyarakat di bawah masih layak menerima, mungkin karena ada kekurangvalidan data atau apa, segera kita perbaiki. Tetapi, harus ada kerjasama yang erat dari pemangku kepentingan wilayah, mulai dari kepala desa, perangkat desa dengan operator, kemudian kecamatan dan tingkat kabupaten,” tandasnya. [rif]

Halaman 11

Alimun Hakim/Bhirawa

Petugas Dinas Kesehatan saat meemperlihatkan kesiapan tempat untuk vaksin Covid-19.

Lamongan Menanti Vaksinasi Covid-19 Lamongan,Bhirawa Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Lamongan masih menantikan kepastian giliran pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Sebab,pihak Satgas Penanganan Covid-19 sampai saat ini belum mendapatkan kabar soal jadwal pelaksanaan vaksinasi.”hingga saat ini kami masih belum mendapat kabar kapan vaksin asal Cina tersebut tiba di Lamongan,” ujar Koordinator Bidang Preventif dan Promotif Satgas Penanganan Covid-19 Lamongan, dr. Taufik Hidayat,Rabu(20/1).

Taufik menjelaskan, Lamongan bukan satu-satunya kabupaten yang menanti giliran pelaksanaan vaksinasi. “Di Jatim itu baru Surabaya, Gresik dan Sidoarjo,”jelasnya.

Terlepas dari itu, ia mengatakan, Kabupaten Lamongan sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan vaksinasi,

mulai dari tempat penyimpanan hingga menyiapkan 410 tenaga vaksinasi, baik dari Puskesmas maupun rumah sakit.

“Kami juga sudah punya tim yang akan terus monitor reaksi yang ditimbulkan vaksin, baik reaksi jangka pendek, maupun jangka panjang,” kata Taufik, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Lamongan tersebut.

Sementara untuk sasaran vaksinasi Covid-19 tahap awal adalah tenaga kesehatan, yang jumlahnya sebanyak 6.040 orang.

“Sasaran awal adalah Nakes, sudah terdata untuk alokasi (vaksin) sebanyak 6.040, data akan terus berkembang,” tuturnya.

Sembari menanti giliran vaksinasi Covid-19, Taufik mengajak masyarakat Lamongan untuk tetap menerapkan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak) sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. [aha]

Kota Batu,Bhirawa Di bulan awal tahun 2021 ini bertambah lagi pengembang perumahan di Kota Batu yang menyerahkan prasara sarana utilitas (PSU) kepada pemkot.

Hal ini menunjukkan tingginya minat pengembang untuk membangun rumah bersubsidi, termasuk kelengkapan untuk hunian yang aman dan sehat. Dengan demikian di tahun ini peluang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Batu untuk mendapatkan rumah bersubsidi semakin terbuka.

Beberapa waktu lalu ada tambahan lima pengembang perumahan yang menyerahkan PSU. Sebelumnya hanya ada sembilan pengembang perumahan yang menyerahkan PSU. “Jadi sekarang totalnya ada 14 pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU,”ujar Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, Bangun Yulianto, Rabu (20/1).

Diketahui, Pemkot Batu bersama DPRD telah mengesahkan Perda Kota Batu nomor 4 tahun 2020 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU. Di perda tersebut di antaranya menyebutkan beberapa poin bahwa setiap orang berhak hidup sejahteta lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bangun menjelaskan bahwa penyerahan PSU wajib diselesaikan hingga tahun 2024. Penyediaan PSU diatur dalam pasal 14 hingga pasal 16 Perda Kota Batu nomor 4 tahun 2020. Sedangkan prosentase

Dilaksanakan Setengah Hati, PPKM Tetap Dilanjut Sambungan hal 1 PPKM jauh dari PSBB. Namun, PSBB sendiri hasilnya tidak membuat kasus itu melandai, bahkan meningkat.

Maka PSBB saat itu kemudian dihentikan. “Jadi di Jatim saja yang dulu lebih ketat hanya sempat ngerem sedikit meski bukan melandai kasusnya. Apalagi yang ini, kegiatan tidak esensial sekarang tetap berjalan, mal hanya dibatasi jamnya saja, tempat ibadah tetap beroperasi, kantor-kantor juga tetap buka meskipun hanya 25 persen,” ujar dosen pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair tersebut. dr Windhu kembali menegaskan, PSBB yang pernah dilaksanakan sebelumnya sesungguhnya bukan keharusan, melainkan opsional. Maka ketika opsi itu hanya dijalankan sete­ngahsetengah seperti PPKM ini, maka sebaiknya tidak dilanjutkan. “Yang lebih penting itu testing dan tracing itu dan sampai sekarang masih lemah.

Pakem untuk menangani masalah wabah itu ya penemuan kasus. Salah satunya melalui testing dan tracing,” tegas dia.

Sayangnya, lanjut dr Windhu, testing dan tracing itu dikerjakan tapi belum maksimal. Sekarang ini jumlah testing masih sekitar 2 persen dari jumlah penduduk. “Harusnya ya sebanyak mungkin testing dan tracing itu dilakukan. Bukan seperti sekarang, dari 222 negara yang melaporkan testingnya, kita urutan ke 159 testing ratenya,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan perpanjangan bagi provinsi di wilayah Jawa dan Bali yang penurunan positifity rate-nya masih rendah.

Dengan perpanjangan ini sejumlah daerah diharapkan mampu menurunkan angka kasus Covid-19. Serta menaikkan beberapa indikator dalam penanganan Covid-19 antara lain, indikator kesembuhan dengan memperbaiki kapasitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui.

Di Jatim, tercatat sebanyak 15 l

daerah yang saat ini melaksanakan PPKM hingga 25 Januari mendatang. Ke-15 daerah tersebut antara lain, Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar. Selain itu, empat daerah tambahan PPKM adalah Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

Sejak dilaksanakan PPKM pada 11 Januari hingga 20 Januari, tercatat peningkatan kasus positif di Jatim sebanyak empat kali dan mengalami penurunan angka positif sebanyak lima kali. Hingga kemarin, data Gugus Tugas Covid-19 di Jatim telah menunjukkan angka kasus positif aktif sebanyak 7.636 orang dan kasus kumulatif di Jatim telah mencapai 102.152 kasus.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengakui adanya perpanjangan masa PPKM tersebut.

Namun, hingga saat ini surat dari pusat belum turun ke provinsi. “Intinya ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar kita siap mengikuti arahan Mendagri,” tutur Heru.

Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut mengaku, Pemprov akan melakukan evaluasi untuk menentukan daerah mana saja yang akan melaksanakan PPKM tahap kedua. Karena setiap dua hari sekali, Pemprov bersama jajaran Polri dan TNI melakukan evaluasi PPKM. “Evaluasi tadi (kemarin) kita lakukan evaluasi untuk daerah Madiun Raya,” jelas dia.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov, ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM mulai melandai kasusnya seperti Kabupaten Kediri, Malang, Batu. Namun, Heru tidak menampik bahwa ada pula beberapa daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19. “Tetapi yang penting adalah tingkat kepatuhan masyarakat sudah naik sampai 75 - 80 persen.

Ini informasi dari Forkopimda yang

kita evaluasi dua hari sekali. Artinya PPKM, operasi yustisi, kampung tangguh dari Polri, TNI dan satgas Covid Jatim berjalan sangat efektif,” jelas dia.

Dalam evaluasi PPKM, Heru mengakui pentingnya optimalisasi tracing.

Karena dikhawatirkan banyak OTG yang tidak melakukan isolasi. Namun, salah satu inovasi Kabupaten Madiun sangat baik yakni screening hasil rapid antigen setiap akan masuk daerah tersebut. Selainitu, beberapa daerah juga telah melakukan pembatasan kegiatan sosial, pesta pernikahan kecuali akad nikah yang hanya diperbolehkan dihadiri pengantin, saksi, wali dan pengulu.

“Itu semua kita tegaskan untuk mengurungi mobilitas manusia yang diharapkan bisa sampai 40 persen.

Termasuk tempat wisata beberapa kembali ditutup,” jelas Heru.

Di Surabaya, lanjut dia, pembatasan juga dilakukan dengan menutup rumah hiburan. WFH juga di sweaping untuk memastikan 75 persen. “Ini komitmen kita menurunkan angka positif covid semua harus disiplin kalau nggak disiplin bisa bisa lockdown juga. Pemkot Surabaya minta izin ke kantor-kantor Pemprov untuk sweaping memastikan WFH dilakukan 75 persen. Kita izinkan itu,” pungkas Heru.

Sebelumnya, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto juga mengatakan, upaya untuk menekan mobilitas pendudukan akan terus ditingkatkan hingga akhir PPKM pada 25 Januari mendatang. Pihaknya berharap, dengan upaya peningkatan tersebut target 40 persen dapat dicapai. “Dengan adanya PPKM ini pemerintah pusat mengharapkan penurunan mobilitas penduduk turun hingga 40 persen. Tapi sampai satu minggu PPKM untuk Jatim baru 13 persen. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya ini akan ditingkatkan terus,” tutur Mayjend TNI Suharyanto usai menghadiri rapat evaluasi PPKM di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (18/1). [tam]

PT INKA Siapkan Gerbong KA untuk Ruang Isolasi Pasien Covid-19 l

Sambungan hal 1

gunakan tidak semua rangkaian gerbongnya. Hal itu, tak akan maksimal tanpa peran masyarakat akan disiplin protokol kesehatan. ‘’Kalau warga tidak patuh dan kasus terus bertambah sedang ruang isolasi penuh, apa tidak kasihan.

Pemerintah memang berkewajiban menyiapkan dan ini sedang kita upayakan. Tetapi masyarakat juga

harus patuh. Jangan maunya sendiri,’’ tegasnya.

Kondisi semakin sulit dengan keterbatasan tenaga medis. Sudah banyak medis terpapar dan harus isolasi. Bahkan tak sedikit juga yang meninggal. Artinya, tenaga medis berkurang namun pasien yang ditangani terus bertambah. Wali Kota berharap masyarakat turut peduli. Paling tidak peduli menjaga diri sendiri dan keluarga agar tidak tertular. Tidak

menambah beban pekerjaan tenaga medis. ‘’Kalau masyarakat acuh, kasus semakin banyak sedang SDM dan sarananya terbatas. Artinya, penanganan tak akan berjalan maksimal. Sekali lagi, ini tanggung jawab kita bersama.

Paling tidak jaga diri sendiri dan keluarga agar tidak sampai tertular.

Caranya, ya dengan disiplin protokol kesehatan,’’ pungkas Wali Kota Maidi. [dar]

penyediaan PSU yang harus dipenuhi oleh pengembang perumahan telah diatur dalam pasal 17 dan pasal 18.

DPKPP berkomitmen akan merampungkan seluruh kekurangan PSU yang belum diserahkan oleh pengembang.

Mengingat ketentuan tersebut merupakan instruksi yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Proses penyelesaian akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Penyerahan PSU tidak bisa secara langsung diserahkan. Harus melalui beberapa prosedur. Diperiksa dulu keabsahan datadatanya, observasi lapangan, survey dan sebagainya.Nanti akan disinkronkan data dari pengembang,” jelas Bangun.

Selain menyelesaikan PSU, di tahun ini DPKPP juga akan melanjutkan program penomoran rumah yang sempat terhenti.

Untuk itu DPKPP telah mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar untuk pengadaan 13.721 keping plat nomor rumah.

Program ini mulai dilaksanakan pada 2014, dan ditargetkan rampung pada 2016 lalu. Namun hingga kini, program ini masih belum tuntas. Tercatat saat ini ada 61.884 unit rumah yang mendapat program penomoran rumah.

Diketahui, program ini sebagai salah satu upaya pemkot untuk mempercantik semua hunian yang ada di Kota Batu. Karena plat nomor rumah ini berbentuk akrilik dengan bentuk buah seperti apel, jeruk ataupun stroberi. Program ini hanya menggantikan plakat nomor rumah lama yang sudah usang dan tidak layak pakai. [nas]

60 Ribu Ton Gula Milik Petani Belum Terjual l

Sambungan hal 1

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki, Rabu (20/1), kepada wartawan mengatakan, ribuan ton gula yang berada di gudang PG Krebet Baru dan PG Kebonagung milik petani tebu warga Kabupaten Malang. Menumpuknya gula tersebut, tentunya disebabkan belum ada tangan kedua yang bisa menampung hasil tani tebu itu. Gula lokal yang belum terjual itu, karena masuknya gula impor ke Indonesia.

“Investor yang awalnya akan membeli gula hasil dari petani tebu Kabupaten Malang itu tidak jadi dibeli karena banyaknya jumlah gula impor yang masuk ke Indonesia yang akhirnya berdampak pada penuruanan daya beli gula lokal,” terangnya.

Dijelaskan Pantja, pada bulan November 2020, PG Kebonagung menghasilkan produksi gula seberat 24 ribu ton, dan untuk PG Krebet Baru seberat 62 ribu ton. Sedangkan selama masa giling, Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (PKPTR) dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perekonomian (Kemenko), serta Komisi VI DPR RI, yang disepakati harga gula lokal sebesar Rp 11.200 per kilogram. Dan jumlah gula lokal yang disepakati itu seberat 800 ribu ton, yang akan dibeli investor.

“Namun dalam perjalanan waktu, ternyata investor tidak cukup berkomitmen dan tidak ada pembayaran atau menyetor uang terhadap hasil panen petani tebu. Sehingga tidak ada tebu yang dikeluarkan dari kedua PG yang ada di wilayah Kabupaten Malang,” ungkap dia.

Dan tak lama kemudian, masih Pantja, muncul kabar bahwa telah ada penandatanganan impor gula ke Indonesia sebanyak 1.946 juta ton gula. Sehingga hal tersebut, gula yang ada di dua PG itu tidak bisa terjual dengan harga sesuai kesepakatan, dan investor juga tidak mau membel. Dengan dasar itu, para kelompok petani tebu rakyat akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan penjualan gula secara bebas ke beberapa pihak.

“Tapi tidak semua gula yang ada di dua gudang pabrik gula itu terjual, hanya yang terjual 22 ribu ton saja, yang bisa diuangkan. Sehingga saat ini masih ada 60 ribu ton gula yang belum bisa terjual,” sebutnya.

Sementara, lanjut dia, di gudang PG Krebet Baru kini terdapat 40 ribu ton gula, dan di PG Kebonagung terdapat 20 ribu tob gula. Sehingga dengan terjualnya gula yang berada di gudang dua pabrik gula tersebut, maka berimbas pada pembayaran keuntungan hasil tani tanaman tebu rakyat yang belum bisa dibayarkan. Karena gula dari produksi tebu mereka belum terbeli.

Sehingga petani tebu belum bisa merasakan hasil keuntungan gula mereka.

“Petani tebu Kabupaten Malang yang hasil produksinya digiling di PG Krebet Baru sebanyak 16 ribu petani. Sedangkan petani yang menggilingkan hasil produksi tebunya di PG Kebonagung, dirinya masih belum mengetahui berapa jumlah petani,” tandas Pantja. [cyn]

Mulai Terima Pesanan Peti Mati Sejak Pandemi, Tak Mau Tinggalkan Usaha Mebel l

Sambungan hal 1

layani pesanan pembuatan peti mati sejak awal Pandemi Covid-19. “Ada yang memesan untuk daerah Surabaya.

Kalau untuk Jombang tidak ada,” kata Suwandi.

Pada awalnya, lanjutnya, pesanan peti mati ini tidak begitu banyak seperti sekarang. Saat itu, rata-rata dalam satu minggu, hanya menerima pesanan empat

buah peti mati. “Namun akhir-akhir ini meningkat. Pada Januari 2021 ini, satu minggu bisa sekitar enam sampai delapan peti mati,” jelasnya.

Soal harga pesanan peti mati ini, lanjut Suwandi, awalnya harga cukup mahal. Namun, karena adanya persaingan, sehingga harga dari pemesannya pun diturunkan. “Sekarang harganya Rp700 ribu per peti,” ucapnya.

Untuk bahan pembuatan peti mati ini,

Suwandi menggunakan bahan-bahan dari hard board, triplek maupun dari kayu maoni hingga kayu jati atau sesuai pesanan. “Pesanan terbanyak dari Surabaya. Akhir-akhir ini ada dari Porong, Sidoarjo. Mereka datang sendiri,” tambah dia.

Selain karena adanya pesanan membuat peti mati ini, Suwandi menyebutkan, juga karena faktor kasihan. “Kalau tidak ada yang berani buat bagaimana

peti mati, nanti bagaimana. Kan kasihan juga jika harus kesulitan pesan peti mati,” tuturnya.

Suwandi berencana akan tetap membuat peti-peti mati selama masih ada pesanan yang masuk. Sementara, usaha utamanya membuat mebel juga tetap berjalan. “Mebel masih tetap berjalan meski pesanan peti mati banyak. Karena usaha mebel ini yang utama,” tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Pahing, 21 Januari 2021

Halaman 12

Distribusi Vaksin Covid-19 di Surabaya Tuntas Dinkes Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas kesehatan (Dinkes) kembali mendistribusikan vaksin Covid-19 buatan perusahaan Tiongkok, Sinovac untuk Surabaya Raya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Pendistribusian tahap kedua ini dilaksanakan pada Rabu (20/1) kemarin.

Dinkes kembali mendistribusikan vaksin Covid-19 buatan perusahaan Tiongkok, Sinovac untuk Surabaya Raya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.

KILAS DAERAH

Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd

Selama PPKM, Wali Kota Blitar Larang Masyarakat Gelar Hajatan Kota Blitar, Bhirawa Tingginya jumlah kasus Virus Corona (Covid-19) Kota Blitar serta diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wali Kota Blitar berikan larangan digelarnya hajatan selama PPKM belum berakhir.

Wali Kota Blitar, Drs. H Santoso, MPd mengatakan memperketat kebijakan pelaksanaan PPKM di Kota Blitar serta masih tingginya kasus Covid-19 di Kota Blitar pihaknya memberikan larangan digelarnya hajatan pernikahan dan sejenisnya untuk sementara waktu ini.

"Kebijakan ini juga untuk mendukung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat disejumlah daerah di Jawa Timur," kata Wali Kota Santoso saat ditemui Rabu (20/1).

Lanjut Wali Kota Santoso, meskipun status zonasinya berada di warna orange, secara tegas pihaknya tetap meminta semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang masih dilarang, selian itu pihaknya juga harus menyesuaikan kebijakan daerah tetangga, seperti di Kabupaten Blitar yang saat ini masih berzona merah dan masuk dalam daftar daerah yang melaksanakan PPKM. "Bagi masyarakat yang sudah mempersiapkan hajatan pernikahan dan mengantongi izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, agar menangguhkan acaranya terlebih dahulu," ujarnya. Bahkan dikatakannya warga yang ingin menikah dianjurkan untuk melangsungkan akad terlebih dahulu, dengan pembatasan tamu undagan maksimal 30 orang. Jika ada yang melanggar, menurut Wali Kota Santoso akan dibubarkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Meski tidak tertuang dalam SE Walikota No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pencegahan Pengendalian Covid-19, namun hal itu bisa menjadi acuan masyarakat bahwa pembatasan di Kota Blitar saat ini sedang diperketat," ujarnya. [htn]

Kepala Dinkes Jatim, dr. Herlin Ferliana memastikan kalau ketiga kabupaten/kota tersebut akan mendapatkan alokasi sisa dosis vaksin pada tahap kedua ini. Sebelumnya pada tahap pertama, Rabu (13/1/2021), masing-masing mendapatkan jatah beberapa dosis vaksin saja.

"Kota Surabaya dari alokasi 33.420, tahap pertama telah didistri-

busikan sejumlah 15.000, dan pada tahap kedua telah didistribusikan sejumlah 18.420 vaksin," ujarnya.

Lebih lanjut, Herlin menyampaikan untuk Kabupaten Sidoarjo mendapatkan jatah alokasi 8.720 vaksin. Sementara pada tahap pertama baru menerima 4.000 vaksin.

Maka tahap kedua ini sisanya sebanyak 4.720 vaksin telah didistribusikan oleh Dinkes Jatim.

"Kabupaten Gresik dari alokasi 5.920, tahap I telah didistribusikan sejumlah 3.000, dan pada tahap II telah didistribusikan sejumlah 2.920 vaksin," kata dia.

Ada dua hal yang menjadi catatan penting dalam pendistribusian vaksin ke masing-masing kabupaten/kota, yaitu kemanan dan armada. Untuk keamanan, Herlin menyampaikan, dari ke-

polisian akan memback-up pengawalan distribusi vaksin dari Dinkes Jatim ke seluruh kab/kota hingga ke tempat vaksinasi.

"Yang kedua adalah armada, yang digunakan untuk membawa vaksin adalah armada yang standart, yang bisa menjamin suhu antara 2-8 derajat celcius. Ini yang kita jaga supaya kualitas vaksinnya terjaga," pungkasnya. [geh]

Hakim dan Panitera Pengganti Positif Terpapar Covid-19 Jombang, Bhirawa Ke-10 pegawai Pengadilan Negeri (PN) yang positif terpapar Covid-19 merupakan hakim dan panitera pengganti, dengan rincian, 3 orang hakim, sementara yang lainnya yakni, panitera pengganti. Hal itu seperti disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Anry Widyo Laksono saat diwawancarai sejumlah wartawan, Rabu (20/01).

"Hari ini kita masih lakukan Swab lagi, karena kemarin kita koordinasi dengan rumah sakit daerah (RSUD Ploso), itu bertahap, jadi tidak bisa bersamaan. Mungkin karena keterbatasan rumah sakit itu sendiri, dan saking banyaknya yang diswab, sehingga kita bagi," kata Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Sehingga lanjut dia, pegawai PN Jombang yang belum mengikuti Uji Swab pada kelompok sebelumnya, mengikuti Swab pada Rabu (20/01).

Sekadar diketahui, jumlah pegawai PN Jombang sebanyak 56 orang, jumlah tersebut termasuk pegawai honorer.

Dengan adanya 10 pegawainya yang positif Covid-19, setelah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya, Anry Widyo Laksono kemudian memastikan, pihaknya memberlakukan 'lock down' selama 1 pekan ke depan, tepatnya hingga tanggal 28 Januari 2021.

"Dalam rangka untuk memutus rantai penularan Covid-19, di mana dari hasil Swab, ada 10 orang (positif Covid-19), dan nanti tetap kita lanjutkan, tetap penjagaan yang lainnya harus Swab semuanya," terang Ketua Pengadilan Negeri Jombang.

Terkait masalah pelayanan, sambung dia, untuk pelayanan yang 'urgent' tetap dilakukan, dengan pengamanan yang lebih ketat lagi. "Persidangan yang tahanannya masih longgar kita tunda, kemudian untuk yang sudah mepet, yang harus kita selesaikan, ya kita selesaikan," sambungnya.

Meski ada 10 pegawainya yang positif Covid-19, sejauh ini kata dia, pihaknya masih belum bisa menduga mereka

terpapar dari mana. "Karena yang jelas, semuanya ini OTG (Orang Tanpa Gejala), kita hanya inisiatif, pada saat ada seorang yang sudah dinyatakan positif (Covid-19), maka dari yang merasa dekat, berinisiasi sendiri untuk melaku-

kan tes, kemudian juga positif, kemudian kami memerintahkan panitera pengganti untuk Swab kemarin, ada 20 orang yang kita Swab, 8 di antaranya positif (Covid-19)," papar Ketua Pengadilan Negeri Jombang. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Rabu (20/01).

Dandim 0815, Orang Pertama yang Bakal Divaksinasi Kota Mojokerto. Bhirawa Ada yang menarik dari gelaran Cangkruan Diskusi Kamtibmas dan sosialisasi vaksin Sinovac. yang diselenggarakan Walikota Ika Puspitasari bersama Forkopimda Kota Mojokerto, di pendopo rumah rakyat. Jln gajah mada Mojokerto selasa sore 19/1/21.

Hal ini karena Dandim 0815/Mojokerto Letnan Kolonel Dwi Mawan Sutanto, S.H. di depan Forkopimda dan puluhan PKL serta segenap OPD. mengaku siap menjadi orang pertama yang bakal di vaksin Sinovac.di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto.

Karena Ibu Walikota mojokerto Hj, Ika Puspitasari dan Pak Kapolres Deddy Supriyadi, tidak bisa menerima vaksin ini. Beliau berdua sudah pernah terkonfirmasi positif. virus Covid-19. Jelas Dandim.

Lebih lanjut Dandim menambahkan pihak TNI (Kodim 0815/Mojokerto)

siap mendukung dan mensukseskan program pemerintah demi pembangunan yang berkelanjutan, termasuk program vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan Pemkot Mojokerto kepada masyarakat Kota Mojokerto yang

diawali dari jajaran Forkopimda.

Namun karena Bu Walikota dan Pak Kapolres sudah pernah terkonfirmasi posotif virus covid-19. maka tidak bisa menerima vaksin ini, gantinya saya siap divaksin sebagai orang per-

Walikota, Dandim bersama Forkopimda sedang bergantian menjelaskan kepada warga PKL Wijaya kusuma seputar Vaksinasi Sinovac.

tama di Kota Mojokerto.

Adapun tujuannya Pemerintah memberikan vaksin agar kita semuanya memiliki kekebalan tubuh dari virus Covid-19. “Ini semua demi kemaslahatan orang banyak, termasuk adanya donor darah, kita laksanakan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,� tandasnya.

Lebih jauh ditambahkan Dandim, kebijakan Pemerintah harus kita dukung dan sukseskan, termasuk menyebarkan berita-berita yang positif terkait pelaksanaan vaksinasi, karena beberapa hari lalu kita ketahui banyak sekali pemberitaan negatif bahkan hoax terkait vaksinasi sinovac, seperti pemberitaan salah satu anggota TNI yaitu Kasdim 0817/ Gresik Mayor Inf Sugeng Riyadi, yang disertai keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia usai disuntik vaksin Sinovac. [min]

GALERI PANDEMI

Wali Kota Cek Lokasi Pembangunan Sambil Bersepeda Pembangunan harus cepat, tepat, dan bermanfaat. Karenanya, pembangunan tak hanya berangkat dari usulan warga. Namun, juga harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau lokasi calon pembangunan yang diusulkan untuk melihat kondisi riil di lapangan.

Oleh: Sudarno, Kota Madiun

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi bersama staf sengaja meninjau lokasi calon pembangunan yang diusulkan untuk melihat kondisi riil di lapangan sembari giat bersepeda, Rabu pagi (20/1).

Peninjauan tersebut dilakukan sembari giat bersepeda bersama sataf, Rabu pagi (20/1). "Pembangunan yang cepat, tepat, dan bermanfaat adalah pembangunan yang sesuai dengan usulan serta kondisi lapangan. Jangan hanya dirembug bersama. Tapi juga harus tahu kondisinya juga,'' kata Wali Kota.

Benar saja, banyak temuan di

lapangan. Salah satunya terkait usulan pembangunan drainase di Kelurahan Nambangan Lor tepatnya di dekat Rusunawa. Wali Kota Maidi menemukan kondisi drainase yang memang butuh dilebarkan. Hal itu lantaran air buangan dari Rusunawa yang bisa saja membludak karena banyaknya warga di sana. Karenanya, Wali Kota menginstruksikan untuk dilakukan pembangunan segera.

"Setelah kita cek, air buangan dari kamar mandi warga Rusunawa segitu banyaknya. Kalau tidak segera dilebarkan air bisa meluber kemana-mana. Kondisi seperti ini tidak akan diketahui kalau tidak ditinjau langsung,'' jelasnya.

Wali Kota tak ingin skala prioritas malah dikerjakan belakangan.

Sebaliknya, yang belum cukup mendesak malah didahulukan.

Karenanya, wali kota sengaja berkeliling meninjau lokasi calon pembangunan yang diusulkan agar tidak salah menyusun jadwal pengerjaan. Wali kota tak ingin ada pencoretan usulan hanya dari laporan yang masuk.

"Saya tidak ingin Musrenbang hanya menampung usulan sebanyak-banyaknya tetapi yang menerima usulan tidak tahu riilnya. Jadi usulan yang sudah final saat Musrenbang tingkat kota nanti, sudah benar-benar sesuai dengan skala prioritas berdasar kondisi riil di lapangan. Yang jelas, tidak ada pencoretan usulan hanya dari atas meja,"jelas Wali Kota. [dar]