binder21jul22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pon, 21 JULI 2022

Selamatkan Tiga Aset Pemprov Jatim Senilai Rp 1,068 Triliun

Berupa Sertifikat RSUD Husada Prima, Aset Tanah RSUD dr Soetomo dan RSJ Menur

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus aktif melakukan upaya penyelamatan aset milik Pemprov Jatim. Terutama aset yang belum memiliki keabsahan kepemilikan, sedang dalam sengketa hingga penguasaan pihak lain.

Buah manis dari upaya tersebut, Gubernur Khofifah berhasil menyelamatkan tiga aset penting milik Pemprov Jatim dengan total nilai mencapai Rp 1,068 Trilliun. Aset yang berhasil diselamatkan yaitu halaman samping RSUD Husada Prima senilai Rp 5 miliar, kemudian aset RSUD Dr Soetomo dengan nilai Rp 705,692 miliar dan RSJ Menur senilai Rp 357,9 miliar.

Dari tiga aset yang berhasil diselematkan itu, satu diantaranya yaitu aset RSUD Husada Prima sertifikatnya diserahkan pada Gubernur Khofifah hari ini, Rabu (20/7). Penyerahan sertifikat aset yang berlokasi di Jalan Karang Tembok No 39 itu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Lantai 3.

Aset Pemprov Jatim di RSUD

Gubernur Khofifah menerima sertifikat aset dari Kepala BPN Jatim Jonahar di ruang rapat Kepala Kejati Jatim, Rabu (20/7).

Menaker Matangkan Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam acara bertajuk “Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun” di Jakarta, Rabu (20/7), Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut

Menaker Ida Fauziyah.

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU  ke halaman 11

MITRA

MPLS Membentuk Siswa Berprestasi KEGIATAN MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Siswa menjadi tradisi baru yang bersifat mendidik. MPLS pada hakikatnya tidak hanya bertujuan agar siswa baru cepat beradaptasi dengan l i n g kungan sekolah, tetapi lebih pada memberikan pemahaman dan motivasi kepada siswa agar menjadi siswa berprestasi, baik pada bidang akadeDr Kodrat Sunyoto SH MSi mik mampun  ke halaman 11

Sentil

Awasi Penerapan Perda KTR, Wali Kota Minta Satpol PP Keliling - Kini giliran perokok yang was-was.

Komnas PA Anggap Preseden Buruk Penegakan Hukum - Sabar, kita tunggu sidang selanjutnya.

Selamatkan Tiga Aset Pemprov Jatim Senilai Rp 1,068 Triliun - Ayo selamatkan aset lainnya.

Kenaikan Kasus Covid-19 Kembali Memuncak

Temukan 114 Sampel Subvarian Omicron BA.5 Surabaya, Bhirawa Kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 di Jatim harus kembali ditingkatkan. Hal ini seiring dengan penambahan jumlah kasus positif yang kembali memuncak setelah cukup lama melandai.

ANTARA

Husada Prima ini merupakan transformasi Rumah Sakit Jiwa Pegirian yang dikelola oleh pemerintah pusat seluas 9.608 m2.

Yang terdiri dari bangunan rumah sakit, gudang, dan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai rumah sakit senilai Rp 5 miliar.

“Rumah-rumah dinas sepanjang itu pada dasarnya adalah milik Pemprov. Pada saat itu, saya minta kepada Plt Sekdaprov Wahid Wahyudi untuk koordinasi intensif supaya jadi amal jariyah beliau. Karena Plt pun masa jabatannya terbatas,” urai Khofifah.

“Alhamdulillah gayung bersambut, dengan berbagai kecepatan dan support dari Bu Mia Amiati sebagai Kepala Kejati Jatim dan Kakanwil BPN Jatim dalam waktu yang sangat cepat kita bisa mendapatkan keabsahan kepemilikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut untuk aset RSUD Dr Soetomo yang berhasil diselamatkan Gubernur Khofifah dengan total Rp 705,692 miliar diketahui merupakan tanah seluas 176.423 meter persegi. Di dalamnya termasuk rumah dinas seluas 1.430 meter persegi.

“Saat ini untuk rumah dinas ke halaman 11

Bahkan dalam sehari, penambahan kasus baru positif Covid-19 mencapai 344 orang.

Penambahan itu tercatat pada data Gugus Tugas Covid-19 Jatim pada tanggal 19 Juli.

Tambahan ini membuat kasus

aktif di Jatim menjadi 564 kasus dan merupakan penambahan kasus tertinggi selama 26 hari terakhir. Tiga kasus aktif terbanyak ada di Kota Surabaya sebanyak 183 kasus.

Disusul Kota Malang 73 kasus

dan Sidoarjo 64 kasus.

Juri bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr.

Makhyan Jibril Al-Farabi mengatakan, subvarian baru omicron telah terdeteksi masuk ke Jatim. Sejumlah sampel yang diambil dari beberapa pasien positif pun terkonfirmasi ada subvarian Omicron B.A5, B.A4 dan B.A2.  ke halaman 11

Penundaan Sidang Tuntutan Terdakwa JEP

Penerimaan Pajak DJP Jatim II Capai Rp13,297 Triliun Sidoarjo, Bhirawa Penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II pada semester I tahun 2022 mencapai Rp13,297 triliun atau setara dengan 57,63 persen dari total target penerimaan pajak

yang diamanahkan sebesar Rp23,073 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II Agustin Vita Avantin dalam keterangan pers, Rabu menyampaikan ki ke halaman 11

Komnas PA Anggap Preseden Buruk Penegakan Hukum

Kota Batu,Bhirawa Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengaku kecewa saat datang dan mengawal jalannya sidang perkara dugaan kekerasan seksual terdakwa JEP di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Rabu (20/7).

Hal ini berkaitan dengan pengajuaan penundaan sidang oleh JPU Kejari Batu yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Rencananya, sidang kemarin nengagendakan pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa JEP. Diketahui, Komnas PA dan berbagai lembaga berlatar pembelaan perempuan dan anak terus mengawal jalannya sidang perkara kekerasan seksual yang terjadi di SMA SPI Kota Batu.

“Saya sangat kecewa dengan  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Pangdam V/Brawijaya saat melakukan kunjungan kerja di Makodim Situbondo.

Pangdam Minta Personil TNI Jaga Profesionalitas Kinerja

Aura kekecewaan ditunjukkan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait saat keluar dari PN Kota Malang menyikapi ditundanya sidang tuntutan terdakwa JEP, Rabu (20/7).

Situbondo, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc dengan didampingi Ketua Persit KCK PD V/ Brawijaya Ny Evy Nurchahyanto melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0823 Situbondo, Rabu (20/7). Kehadiran Pangdam V/Brawijaya di Kodim 0823 Situbondo disambut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo.  ke halaman 11

Melihat Upaya Penanganan Wabah PMK di Probolinggo

Satgas Ajukan Anggaran Rp13,3 Miliar, Peternak Rutin Berikan Empon-empon Peternak di Jawa Timur masih dihantui wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo hingga pemda membuat satgas khusus. Melalui satgas ini, Pemkab Probolinggo dapat memaksimalkan penanganan PMK dengan menggunakan belanja tidak terduga (BTT).

Wiwit Agus P, Kab. Probolinggo

Satgas Penanganan PMK di Kabupaten Probolinggo ini terbentuk melalui surat keputusan (SK). SK Plt Bupati ini menindaklanjuti SK Gubernur Jatim yang menetapkan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, pemkab dapat memaksimalkan penggunaan BTT untuk penanganan kasus PMK. ”Satgas penanganan PMK sudah dibentuk. Termasuk SK Plt Bupati

terkait wabah PMK di Kabupaten Probolinggo sudah diterbitkan. Sehingga dapat memaksimalkan BTT untuk penanganan PMK,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Hasyim Ashari, Selasa (19/7) lalu.

Saat ini, satgas penanganan PMK mengajukan anggaran sekitar Rp13,5 miliar. Namun, tim kembali melakukan penyesuaian dan kajian wiwit agus pribadi/bhirawa terkait penanganan kasus PMK Muslihati merawat sapi perah miliknya dengan memasukkan empon-empon tersebut, termasuk rencana anggaran ke mulut sapinya.

yang dibutuhkan. Sehingga turun menjadi Rp13,3 miliar. “Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan PMK menggunakan anggaran BTT itu sekitar Rp13,3 miliar,” terangnya.

Saat ini, pihaknya masih tahap pengajuan kepada Plt Bupati Proboilnggo tentang penggunaan anggaran BTT untuk penanganan PMK. Anggaran itu diperuntukkan pengadaan obat-obatan, vitamin, dan sarana prasana lain untuk penanganan PMK. ”Kebutuhan untuk penanganann PMK itu tentu sarana prasarana, seperti kulkas tempat penyimpanan  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 2

Siapkan Pencaker Masuk Dudi Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi Kurangi Angka TPT, dan Capai Kesejahteraan Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya mewujudkan misi visi Gubernur dan Wagub Jatim dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, yang bisa mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan diharapkan pencari kerja (pencaker) bisa meraih pekerjaan maka tercipta sejahtera.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Himawan Estu Bagijo M.H mengatakan, Disnakertrans Jatim melalui UPT BLK berupaya mencetak tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, agar mereka masuk dunia usaha dan dunia industri (dudi), dan menghasilkan kesejahteraan.

Kesejahteraan dalam hal ini, kata Himawan, minimal nantinya setelah mengikuti pelatihan kerja dan meraih pekerjaan, maka mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.

“Kebutuhan dasar dalam artian memenuhi Pangan, Sandang, dan Papan,” katanya saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi

Lima Paket di Balai Latihan Kerja Surabaya, Rabu (20/7).

Dikatakannya, ia sangat bersyukur hingga kini Pelatihan Berbasis Kompetensi ini juga ditopang dengan dukungan anggaram dari APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

“Kami berharap pada APBN berikutnya juga masih ada. Yang sedang kita tunggu saat ini adalah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), yang mendahului peeubahan dengan adanya Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang kini sedang berproses,” katanya.

Diharapkannya, dari dana tersebut juga segera bisa keluar dalam mengkover pelatihan berbasis kompetensi ini. Karena banyaknya peminat yang ingin pelatihan berbasis kompetensi ini dan bisa bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki.

“Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi juga mengejar waktu dan jadwalnya juga sangat ketat.

Apalagi dengan hari kerja sebanyak lima hari, maka proses harus dilakukan dengan cepat. Kalau lambat, maka pertanggungjawaban pela-

tihannya akan menjadi tidak bagus.

Untuk itu dibutuhkan percepatan percepatan anggaran yang sudah berproses ‘ tambahnya.

Disisi lain, Himawan menyampaikan, pihaknya acapkali menggandeng dan menghadirkan lembaga pendidikan baik negei maupun lembaga swasta dalam pelatihan berbasis kompetensi.

“Salah satunya yang dilakukan dalam Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi kali ini ada kerjasama dengan SMK Antartika 2 Sidoarjo yang akan menghadirkan 20 kelas, kelas 1. Jika satu kelas ada 40 orang maka ada 800 orang yang kami harus benar benar menampung dan memberikan pelatihanm. Karena nantinya kalau lulus, jangan hanya berijazah tetapi harus memiliki kompetensi,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala BLK Surabaya, Siswanto mengatakan, dalam pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan kali ini ada lima paket yang diikuti 80 orang. Lima paket pelatihan berbasis kompetensi ini adalah multimedia, pratical office advance, yunior administrative assistant,

rachmat caesar/bhirawa

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyaksikan penandatanganan MoU antara BLK Surabaya dengan SMK Antartika 2 Sidoarjo dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, Rabu (20/7).

teknisi perawatan AC Residensial, dan pelayanan pelanggan (customer service).

Dikatakan Siswanto, dalam pelatihan berbasis kompetensi ini tidak hanya hardskill maupun soft skillnya saja yang ditingkatkan. “Seperti yang disampaikan Kepala Disnakertrans Jatim, kekuatan mentalnya dalam

bekerja juga harus lebih dibangun dan ditingkatkan,” katanya.

Siswanto juga mengatakan, dalam menerima peserta pelatihan masih melalui proses seleksi. Waktu lalu, pelatihan kerja banyak diikuti lulusan S1, namun kami masih membuka dan memberikan kesempatan bagi yang lulusan SMK.

“Nantinya untuk lulusan S1 mendapat porsi antara 30-40 persen, dan sisanya lulusan SMK. Ini juga berkaitan dengan banyaknya lulusan SMK yang menjadi pengangguran.

Untuk itu, mereka yang lulusan SMK diberikan pelatihan berbasis kompetensi ini agar mereka bisa meraih pekerjaan,” katanya. [rac.dre]

Empat Isu Prioritas LH Jadi Tantangan Pemkab Lamongan Lamongan, Bhirawa Menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi akibat kepadatan penduduk juga industrialisasi yang terus bertambah di Lamongan, terdapat 4 isu prioritas lingkungan hidup yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, yakni pengelolaan sampah dan limbah B3 medis covid-19 yang belum optimal, penanganan banjir dan kekeringan, terjadinya penurunan kualitas air permukaan, juga adanya alih fungsi lahan dan berkurangnya area resapan.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengungkapkan bahwa Pemkab Lamongan telah mengeluarkan berbagai kebijakan juga memunculkan inovasi-inovasi luar biasa sebagai usaha penyelesaiasn isu prioritas.

Dalam penanganan sampah dan limbah, Pemkab Lamongan memiliki inovasi Samtaku (Sampahku Tanggungjawabku) yang telah berhasil menyumbang pengurangan sampah menjadi 52,3 ton/hari dari yang sebelumnya 20,92 ton/hari, dan menambah nilai ekonomi sampah menjadi naik 500 juta- 1 milyar/ tahun. Hingga menjadikan Lamongan sebagai rujukan studi tiru dari beberapa kabupaten lain di Indonesia.

“Dalam hal limbah ini, selain Samtaku kami juga melakukan optimalisasi program kampung iklim, optimalisasi program adiwiyata di setiap sekolah, kampanye pengurangan sampah plastik, dan program Green and Clean. Juga untuk limbah medis dan B3 yang meningkat karena covid, kami telah melakukan terobosan dengan pembangunan RS Covid-19 yang dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah medis,” terang Pak Yes, Rabu (20/7).

Terkait banjir dan kekeringan, Pemkab Lamongan telah melakukan penanganan yang serius dengan membuat beberapa kebijakan sebagai bentuk komitmen dan penanganan banjir serta kekeringan, melalui berbagai keputusan yang dikeluarkan Bupati Lamongan terkait status tanggap darurat bencana hingga forum koordinasipengurangan resiko bencana. Selain itu juga normalisasi waduk, pengembangan desa

alimun hakim/bhirawa

Nirwasita Tantra merupakan penghargaan pemerintah kepada Kepala Daerah yang dalam kepemimpinannya berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

tangguh bencana, hingga pengembangan tim reaksi cepat tanggap bencana.

“Yang paling penting saat ini masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah daerah yang begitu cepat dalam menangani banjir dan kekeringan sehingga tidak berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Pak Yes. Selain itu, juga berhasil menjaga kualitas air permukaan dengan berbagai kebijakan dan inovasi, salah satunya menggunakan inovasi onlimo untuk pemantauan kualitas air secara kontinu. hasilnya, nilai indeks kualitas air meningkat dari 66,67 di tahun 2019 menjadi 68,18 di tahun 2020.

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Terima Penghargaan Tingkat Nasional Kota Madiun, Bhirawa Prestasi bergengsi tingkat nasional kembali diraih oleh Kota Madiun. Yakni, Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diserahkan di Jakarta, Rabu (20/7).

Adapun penghargaan diberikan kepada Wali Kota Madiun Maidi sebagai Kepala Daerah Kategori Kota Sedang Terbaik II Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2021.

Juga, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra sebagai Terbaik II Kategori Kota Sedang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2021. “Ini kado terindah untuk ulang tahun Kota Madiun,”kata Wali Kota Madiun, Maidi.

Menurut Wali Kota, selama tiga tahun dirinya menjabat sebagai kepala daerah di Kota Madiun, sudah ada 114 penghargaan yang berhasil dimenangkan.

Prestasi inipun semakin bertambah seiring ulang tahun ke104 Kota Madiun. Sebelumnya, daerah berjuluk Kota Pendekar ini berhasil memecahkan rekor MURI untuk pemasangan Sambung Tuwuh terpanjang dalam hajatan Medioen Mantu.

Selain itu, Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pertama se-Jawa Timur sebagai penguatan komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain Nirwasita Tantra, Kota Madiun juga meraih penghargaan UI Green City Metric di Universitas Indonesia, Depok pada Kamis (21/7) lalu.

Juga penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Bogor, Jumat (22/7). “Saya harap, prestasi yang kita raih ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” tandasnya. [dar.dre]

Begitu pula terkait alih fungsi lahan dan berkurangnya area resapan, melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan penghijauan, lamongan green school, konservasi kawasan pesisir, hingga pembangunan taman tematik, Lamongan berhasil meningkatkan nilai IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) nya dari 57,67% menjadi 58,91%.

Melalui usaha dan inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan berkolaborasi dengan pihak terkait baik itu DPRD Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan, kader lingkungan, juga kader RT yang guyub, Rabu (20/7) Pemkab Lamongan

memperoleh peringkat 1 nasional Penghargaan Nirwasita Tantra 2021, Kategori Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, Bupati Yes juga menerima peringkat pertama nasional Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2021 kategori Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Besar.

“Ini merupakan amanat bagi kami untuk tetap mempertahankan komitmen dan kepedulian untuk menjaga lingkungan hidup. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya untuk saat ini tetapi hingga anak cucu kita nanti,” imbuh Pak Yes.

Tidak hanya Pemkab Lamongan, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan juga memperoleh peringkat 1 nasional Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2021 kategori DPRD tingkat Kabupaten Besar.

Nirwasita Tantra merupakan penghargaan pemerintah kepada kepala daerah yang dalam kepemimpinannya berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [aha.dre]

Surabaya Tujuh Kali Raih Penghargaan Nirwasita Tantra

Pemkot Surabaya, Bhirawa Perhatian Pemkot Surabaya dalam penanganan lingkungan hidup akhirnya berbuah manis. Terbukti, Kota Surabaya sudah tujuh kali secara berturut-turut berhasil meraih penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, terhitung sejak 2016 hingga tahun ini.

Penghargaan Nirwasita Tantra 2021 yang penyerahan penghargaannya dilakukan tahun 2022 ini, digelar di Auditorium Dr Ir Soejarwo, Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, pada Rabu (20/7).

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dan diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam acara penganugerahan penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2021 itu, Wali Kota Eri dua

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama kepala daerah lain di Jatim foto bersama usai menerima penghargaan Nirwasita Tantra.

kali naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Pertama, ia menerima piagam penghargaan Nirwasita Tantra sebagai Terbaik 1

Kriteria Pemerintahan Daerah Kategori Kota Besar. Kedua, ia menerima trofi penghargaan Green Leadership “Nirwasita Tantra”

tahun 2021 Kriteria Pemerintah Daerah Kategori Kota Besar. Bahkan, saat itu DPRD Kota Surabaya juga menerima penghargaan Nirwasita Tantra untuk DPRD Tingkat Kota Kategori Kota Besar.

Seusai menerima penghargaan, Wali Kota Eri mengaku bersyukur karena Surabaya untuk yang ketujuh kalinya berhasil meraih penghargaan Nirwasita Tantra. Menurutnya, penghargaan ini sepantasnya diberikan kepada warga Kota Surabaya, karena bersama-sama dengan pemkot menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya.

“Jadi, penghargaan ini saya dedikasikan untuk warga Kota Surabaya.

Dengan kebersamaan antara pemkot dan warga, serta gotong royong kita bersama untuk menjaga kualitas lingkungan, akhirnya Surabaya berhasil meraih penghargaan ini,” kata Wali Kota Eri. [iib.dre]

Bupati Tegaskan Peristiwa PKI Tidak Boleh Terulang Lagi

Kabupaten Madiun, Bhirawa Meski terjadi pada 74 tahun silam, rupanya peristiwa pemberontakan PKI di Kabupaten Madiun memantik pihak BBC yang berkantor pusat di London untuk mewawancara Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami perihal memilukan itu. Bupati terlihat begitu hangat menerima wartawan dan kameramen kantor berita internasional itu, Rabu (20/7).

Cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan wartawan dan dijawab secara jelas oleh Bupati yang akrab disapa

Kaji Mbing. Intinya, Bupati tidak ingin tragedi kelam itu terulang lagi apapun alasan dan dalihnya.

Apalagi, peristiwa berdarah itu tidak dilakukan oleh masyarakat Madiun melainkan orang dari luar Madiun.

Malah, masyarakat Madiun bergabung dengan pasukan Siliwangi memukul mundur PKI dari Kabupaten Madiun.

Namun yang sangat disayangkan Bupati, sekalipun kejadian itu sudah berlalu 74 tahun namun ironisnya emage ‘PKI’ seolah masih melekat sekalipun gerakan berdarah itu tidak dilakukan masyarakat Madiun.

Malah tokoh agama, para kyai, tokoh pemuda, aparat yang notabene masyarakat Madiun menjadi korban kekejaman partai terlarang itu.

Untuk itu, Bupati mengajak kepada siapapun terutama generasi muda untuk menghapus emage itu dari Kabupaten Madiun. Selain memberikan keteladanan, sebagai Kepada Daerah, Bupati Madiun terus membangun rasa aman di kabupaten yang dipimpinnya, karena rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. [dar.dre]

LEGISLATIF

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 3

Rapat Paripurna Pengesahan LPJ Bupati Sempat Tertunda DPRD Trenggalek, Bhirawa Walaupun sempat ada perdebatan ,tentang persetujuan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2021, Rabu (20/7/2022 ).

Akan tetetapi hal itu tidak menjadi hambatan, pada akhirnya resmi disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan tersebut digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek.

Selain persetujuan LPJ Bupati, rapat paripurna tersebut juga digelar untuk menyampaikan penjelasan rancangan KUA dan PPAS pada APBD Trenggalek tahun 2023. Meski telah disetujui, rapat paripurna persetujuan LPJ Bupati tersebut sempat berjalan alot.

Alotnya rapat karena adanya atensi dari beberapa fraksi yang meminta jawaban tertulis dari TAPD atas perubahan anggaran di OPD pada pelaksanaan kegiatan APBD Trenggalek tahun 2021.

Selaku wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi setelah mengikuti rapat menyampaikan, Alhamdulillah pada hari, Ranperda LPJ Bupati pada APBD 2021 telah disetujui menjadi Perda, dan penyampaian KUA PPAS untuk APBD tahun 2023 telah diterima DPRD. Disampaikan Doding, dalam rapat paripurna kali ini ada dua agenda. Pertama rapat persetujuan LPJ Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2021 dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.

Meski sempat berjalan alot saat persetujuan LPJ Bupati, menurutnya proses tersebut sangatlah wajar. Jadi saat akan diputuskan ada fraksi yang meminta dasar hukum dalam pergeseran anggaran tahun 2021 kemarin di sampaikan bukan hanya lisan, tapi juga tertulis. [wek.dre]

Rapat paripurna pengesahan LPJ Bupati sempat tertunda akhirnya resmi disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan tersebut digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek.

KILAS DEWAN

Dewan Akan Perbaiki Sistem Produk Hukum Daerah DPRD Surabaya, Bhirawa Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku tenaga ahli bersama Biro Hukum dari Pemkot Surabaya mendatangi ke Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk membawa pencerahan dalam pelaksanaan Pansus Produk Hukum Daerah.

Menurut Josiah Michael selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa selama ini ada ketidak-sinkronan dalam alur pembentukan Perda di Kota Pahlawan ini.

“Kita ini tadi membahas Panitia Khusus (Pansus) Raperda produk hukum daerah. Dan kota Surabaya ini adalah satusatunya kota besar yang belum memiliki Raperda produk hukum daerah,” ujarnya seusai rapat pansus di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (19/7/2022).

Josiah menerangkan bahwa dari hasil diskusi hari ini, pihaknya akan memperbaiki sistemnya pada produk hukum tersebut. Dan pihaknya akan membahas hal-hal yang mengatur alur pembahasannya.

“Mulai dari Raperda inisiatif DPRD, maupun Pemkot Surabaya karena banyak sekali alur yang belum sesuai dengan Permendagri. Maklum karena kita memang belum tuntas untuk menyelesaikan Raperda produk hukum tersebut,” bebernya kepada awak media.

Legislator asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ini menyampaikan, bahwa kehadiran Dr. Rusdianto Sesung adalah sebagai tenaga ahli. Dikarenakan pada saat pembahasan Raperda kemarin, pihaknya juga meminta pendapat dari tenaga ahli tersebut.

“Doktor Sesung adalah Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Narotama Surabaya yang pada pembahasan Raperda kemarin kita juga meminta pendapatnya selaku dari tenaga ahli hukum,” papar Josiah kepada awak media. [dre]

DPRD Surabaya Desak Pemkot Bentuk Badan Pengelola Cagar Budaya DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua Pansus Raperda Cagar Budaya, Siti Mariyam meminta Pemkot membentuk badan pengelola cagar budaya. Desakan tersebut diungkapkan saat rapat di Ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya.

“Sebelumnya tim cagar budaya menetapkan kategori layak dinyatakan cagar budaya, tapi untuk pengelola cagar budaya belum ada. Alhamdulillah pada hari ini sudah sampai Pasar 10 bab 5,” ujar Mariyam usai rapat dengan pihak Pemkot, Selasa (19/7/2022).

Mariyam menjelaskan, desakan dibentuknya badan pengelola agar cagar budaya menjadi tempat wisata. Lantaran kepemilikan cagar budaya masih bercerai berai, seperti tercatat milik pribadi, Pemkot, ada kawasan dan non kawasan.

Sehingga dengan dibentuknya badan tersebut, ia menilai akan memperoleh banyak manfaat yang luar biasa. “Yang masuk cagar budaya mendapatkan keringanan pajak 50%, air atau listrik dan kalau ada perbaikan mendapatkan bantuan tapi dengan adanya itu (badan pengelolaan cagar budaya) bisa mengambil dari APBD atau CSR,” beber Mariyam.

Namun, lanjut Mariyam kalau sudah dibentuk badan pengelola, mengacu pada Semarang dan Jakarta, cagar budaya di Surabaya akan menjadi wisata yang bagus, serta menambah income APBD yang luar biasa.

“Jadi kita tidak mengurangi APBD tapi menambah APBD yang luar biasa. Ini segi positifnya, dan generasi penerus tidak kehilangan ciri khas kota pahlawan. Jadi spritnya disitu, supaya paham tidak tinggal nama untuk generasi mendatang,” ungkap Mariyam.

Maka, tegas Mariyam perlu dikemas sebagus dan semaksimal mungkin, supaya benar-benar bisa berguna untuk masyarakat Surabaya, dengan menyesuaikan perkembangan zaman. [dre]

wahyu asmoro/bhirawa

Komisi IV Minta Disdik Tak Abaikan Kualitas Pendidikan DPRD Sumenep, Bhirawa Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep meminta agar Dinas Pendidikan setempat tidak abai dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, selama beberapa tahun terakhir ini, bahkan beberapa kali berganti pimpinannya, kualitas pendidikan di kabupaten ujung timur Pulau Garam Madura ini terlihat rendah.

Buktinya, hampir setiap tahun ajaran baru, masih ada sejumlah sekolah dasar yang tidak mendapatkan murid baru, padahal wilayah sekolah tersebut berada di lingkungan padat penduduk.

Masyarakat memilih memasukkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan swasta seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dinilai lebih berkualitas.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan menilai, kualitas pendidikan di bawah naungan Dimas Pendidikan (Disdik) masih jauh dari kualitas yang diharapkan.

Salah satu bukti masih banyak sekolah dasar yang kekurangan murid bahkan banyak yang tidak ada murid baru saat tahun pelajaran baru. Padahal, anggaran untuk pendidikan di Bumi Sumekar ini relatif tinggi dengan harapan pendidikan semakin berkualitas.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan.

“Kami sering menerima keluhan dari masyarakat terkait dunia pendidikan di Sumenep ini. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak ada murid barunya. Ini menandakan kualitas pendidikan masih dipertanyakan,” kata Abu Hasan, Rabu (20/7).

Menurutnya, percuma anggaran di Dinas Pendidikan itu tinggi jika kualitas pendidikan masih tetap rendah. Karena, dunia pendidikan ini memang harus menjadi salah satu titik tekan yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kualitas pendidikan utamanya ditingkat dasar sudah bagus, masyarakat tidak mungkin memilih sekolah swasta. Jangan anggap be-

samsul arifien/bhirawa

ralih pilihan itu hanya fenomena biasa masyarakat. Ini menandakan lembaga pendidikan kita kualitasnya perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Politisi PKB ini menegaskan, selama ini Disdik selalu beralibi banyaknya sekolah dasar yang tidak mendapatkan simpati masyarakat disebabkan oleh tergerus santernya arus lembaga swasta dengan cara menggiring secara masih saat tahun pelajaran baru. Hal tersebut kurang tepat menjadi alasan, karena masyarakat saat ini sudah semakin pintar menilai, lembaga mana yang lebih berkualitas.

“Para orang tua pasti menginginkan anaknya dapat mengenyam pendidikan di lembaga yang maju dan

berkualitas,” paparnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Sumenep, Agus Dwi Saputra mengaku baru tahu kalau ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan siswa baru.

Ia berencana akan melakukan evaluasi terhadap sekolah seperti SDN Meddelan, di Kecamatan Lenteng agar sekolah itu tidak sampai tutup karena kalah bersaing dengan sekolah lain.

“Setelah pendaftaran usai sekarang kami akan evaluasi. Jadi betul-betul kita ada skala prioritas SD mana yang serapan siswanya rendah. Malah tadi ditemukan ada yang nol persen,” kata Agus.

Ia juga meminta sekolah yang siswanya sangat minim atau bahkan nihil agar lebih kreatif mencari masalahnya sehingga bisa ada solusi di masa depan. Misalnya, sekolah harus lebih sering turun ke bawah bertemu masyarakat, kepala desa, dan sebagainya. Sehingga pengelola pendidikan bisa berbaur dengan masyarakat dan lingkungan.

“Jadi kami secara kultural harus ada pendekatan melalui tokoh masyarakat atau kepala desa. Cuma masalah siswa ini kan tidak bisa dipaksa.

Kadang mereka sudah kompak di SD tertentu karena teman mainnya sekolah di SD itu,” ucapnya.

Sebelumnya, SDN Meddelan, Kecamatan Lenteng, sama sekali tidak mendapatkan siswa baru di tahun ajaran baru ini tahun ini. Total siswa di kelas 2-6 saat ini hanya 13 orang. [sul.dre]

Paripurna DPRD Pendapat Akhir Fraksi Raperda LKPJ APBD TA 2021 Pamekasan, Bhirawa Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, agenda penyampaian pendapat akhir (PA) Fraksi mengenai Raperda Tentang pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2021.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membacakan pendapat akhir. Sedang 6 Fraksi lainnya langsung menyerahkan berkas PA kepada pimpinan sidang.

Paripurna dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin, Fraksi PPP lewat juru bicaranya, Abd Rasyid Fansori, mengatakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 terdapat sejumlah program prioritas bupati dan wakil bupati yang kurang maksimal.

Untuk itu Fraksi PPP berharap dalam sisa jabatan bupati yang tinggal beberapa tahun ini agar bisa terealisasikan dengan baik demi tercipta Kabupaten Pamekasan yang hebat.

Pertama, program andalan bupati dan wakil bupati tentang wirausaha baru

syamsudin/bhirawa

Juru bicara Fraksi PPP, Abd Rasyid Fansori saat membicarakan pendapat akhir fraksi.

untuk menciptakan sepuluh ribu calon pengusaha baru yang dianggap kurang maksimal yang dikarenakan dalam beberapa tahun ini Pemkab Pamekasan terkesan masih apatis tanpa adanya sentuhan anggaran sehingga para pelaku wirausaha baru kehilangan arah dalam melanjutkan beberapa prioritas bupati.

“Untuk itu kami Fraksi PPP berharap agar pada pembahasan APBD 2023 dapat di dibahas dan disupot anggaran guna menuntaskan program prioritas bupati dan wakil bupati bisa tercapai sesuai harapan keinginan masyarakat,” katanya.

Adapun kedua terkait kawasan pedesaan, di mana kebijakan

yang dikeluarkan bupati masih menimbulkan masalah di tengah masyarakat, sementara masih banyak jalan poros desa yang rusak sedang dan berat sehingga b e rd a m p a k p a d a l a j u p e r e k o nomian dan akses pendidikan masyarakat. [din.dre]

Komisi C Usulkan Penambahan Exhaust Drilling DPRD Surabaya, Bhirawa Penanganan banjir di Kota Surabaya dalam beberapa tahun ini semakin mengalami peningkatan lebih baik lagi.

Namun di beberapa kawasan masih tetap ditemui menjadi langganan genangan air.

Terlebih lagi, ketika hujan deras dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, beberapa kawasan juga ditemui masih ada genangan. Walau pun cepat surut, akan tetapi hal ini masih tetap menjadi perhatian Komisi C DPRD Surabaya.

“Seharusnya Kota Surabaya sudah bebas banjir di era Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ini,” ungkap Baktiono

selaku Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (19/7/2022).

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini berharap sudah waktunya Pemerintah Kota Surabaya semakin lebih berinovasi lagi dalam penanggulangan banjir.

“Kota Surabaya seharusnya sudah zero alias bebas genangan air. Sedangkan untuk normalisasi sungai, bozem dan sendimen masih bisa menggunakan alat-alat berat dari Pemkot melalui DPUBMP Kota Surabaya,” lanjutnya.

Untuk optimalisasi pekerjaan normalisasi seluruh saluran di Pemkot Surabaya, Baktiono mengusulkan agar bisa

lebih dipercepat dan efektif. Karena selama ini peran satgas penanggulangan banjir dalam merawat seluruh saluran tersebut juga masih terkesan manual.

“Selama ini masih saja menggunakan secara manual dengan tenaga manusia dari Satgas, kesuwen ngunu iku (Terlalu lama kalau seperti itu, red),” ujar Baktiono.

Baktiono juga mengungkapkan sebelumnya, bahwa pihaknya sudah menyampaikan usulan inovasi penanggulangan banjir ke Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta Bagian pemerintahan untuk membeli, atau dengan penambahan Exhaust Drilling jika telah ada.

“Untuk kebersihan selokan saluran air dengan cara modern, sehingga lebih optimal untuk mengeluarkan sedimen dari dalam selokan saluran air,” kata Baktiono.

Menurut Baktiono, alat tersebut lebih efektif dan elastis masuk ke dalam saluran menyedot endapan lumpur secara optimal tanpa merusak saluran secara fisik, dan hanya bisa dilakukan dengan alat bernama Exhaust Drilling (Alat penyedot bor putar, red).

“Ketika sedang dibersihkan dari sedimen di dalam selokan, penataan Kota Surabaya tetap terjaga baik tanpa harus merusak tutup saluran air tersebut,” menurut Baktiono.

Meskipun alat teknologi baru untuk membersihkan selokan saluran air bernama

Exhaust Drilling jika diklaim telah dimiliki oleh Pemkot, namun Baktiono menilai masih kurang untuk pemeliharaan saluran air, agar penanggulangan genangan air dapat lebih cepat.

“Harus ditambahkan lagi jika sudah punya, APBD Kota Surabaya masih bisa untuk membeli Exhaust Drilling lagi.

Supaya penanganan genangan air lebih cepat dan juga lebih efektif untuk membersihkan saluran air yang mampet, karena endapan lumpur secara optimal dan tanpa merusak saluran air secara fisik,” imbuhnya Baktiono,B.A.,S.S., selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. [dre]

OPINI

Kamis Pon, 21 Juli 2022

TAJUK

Jaga “Marwah” Pesantren KALANGAN pondok pesantren seluruh Indonesia terguncang isyu akhlaq “orang dalam” yang dapat merusak marwah (martabat). Lebih sepuluh abad (seribu tahun) pesantren menjadi pusat pendidikan masyarakat. Bahkan sejak abad ke-17 sekaligus menjadi arena penguatan nasionalisme (ke-Indonesia-an). Pesantren juga menjadi tempat pelatihan melawan penjajahan (kolonialisme). Sejak awal kemerdekaan telah disadari, bahwa pesantren memiliki fungsi kependidikan, dan sosial politik strategis.

Pekik perjuangan Allahu Akbar, merdeka atau mati, merupakan jargon perjuangan kemerdekaan yang dicetuskan dari pesantren. Proklamasi Kemerdekaan NKRI tidak akan berumur panjang tanpa terbit “resolusi jihad” 1945. Sebuah fatwa perang suci yang dicetuskan ulama pesantren, untuk mempertahankan kemerdekaan RI. “Resolusi jihad” menghasilkan perang 10 November 1945 di Surabaya. Sekaligus meng-inspirasi perang di daerah-daerah lain (antara lain Ambarawa, Bandung, dan Bali).

Rezim penjajah coba mengerdilkan pesantren dengan berbagai cara. Namun tidak berhasil. Bahkan menjadi semakin meng-gurita di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 27 ribu pesantren, dengan sebanyak 5 juta santri bermukim di dalamnya. Tetapi sebenarnya pondok pesantren memiliki “warga” sebanyak 20 juta-an jiwa. Terdiri dari santri mukim (5 juta orang), santri pelajar sekolah di pesantren tapi tidak mukim (13,5 juta anak), serta tenaga pengajar, dan administrasi sebanyak 1,5 juta orang.

Pertumbuhan jumlah “warga” pesantren setiap tahun bertambah sekitar 10%. Hampir seluruh pesantren memiliki lembaga pendidikan formal umum (SD, SMP, Madrasah Tsanawiyah, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah) sampai perguruan tinggi. Bahkan sejak dekade 1980-an pemerintah memulai kerjasama dengan pesantren, mendirikan sekolah negeri. Hingga kini semakin banyak sekolah negeri berada di dalam pesantren.

Terutama SMP, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan SMK. Tidak semua siswa sekolah di dalam pesantren yang bermukim sebagai santri.

Seluruh “warga dalam” pesantren wajib menjaga martabat, sesuai akidah agama (syariat) dan asas kependidikan. Martabat pesantren selama ini dijaga secara seksama, terutama oleh kyai. Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Pada pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-9, dinyatakan, “Kiai, Tuan Guru, …, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.”

Bahkan UU Tentang Pesantren, dirumuskan secara mandiri oleh kalangan pesantren (bersama anggota DPR-RI yang pernah menjadi santri di pesantren). Sehingga seluruh pasal telah menjadi bagian kehidupan riil pesantren. Terutama tentang tujuang penyelenggaraan pesantren. Dalam pasal 3 huruf a, dinyatakan, “membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat.”

Penyelenggaraan pesantren juga bertujuan mengukuhkan nasionalisme, dan menyokong ke-bineka-an. Tercantum dalam pasal 3 huruf b, dinyatakan, “membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.” Sehingga di setiap daerah, pesantren menjadi “area suci” yang disokong seluruh masyarakat.

Pesantren (kyai) sekaligus menjadi tempat berpulang (konsultasi) berbagai problematika sosial. Maka kasus pencemaran akhlaq (pencabulan) yang terjadi di pesantren bagai virus kejahatan. Wajib segera dituntaskan melalui penegakan hukum. Sesuai kaidah syariah (berdasar Al-Quran, dan Al-hadits), “kalangan dalam” seharusnya berlaku hukuman ganda (pemberatan).

Membersihkan yang kotor sudah menjadi kebiasaan rutin, dan dilaksanakan secara spartan oleh kyai. Agar pesantren tetap menjadi tempat (layak) berpulangnya problematika sosial. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Optimalisasi Subsidi Pupuk Demi Produktifitas Pertanian UPAYA untuk mengantisipasi persoalan krisis pangan global yang belakangan ini menjadi isu perhatian dunia, tanpa kecuali negara kita Indonesia maka sudah semestinya pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan ketersediaan pangan. Salah satunya, dengan peningkatan produktivitas pertanian. Dan, dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian itu, tentu kebutuhan pupuk haruslah tercukupi. Terutama kebutuhan pupuk bersubsidi.

Optimalisasi tata kelola pupuk bersubsidi perlu dilakukan pemerintah yang diselaraskan dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10 Tahun 2022 Tentang Tata Cata Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Minimal ada empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam Permentan No.10/2022 tersebut. Poin pertama dijelaskan bahwa petani yang tergabung ke dalam kelompok tani yang telah terdaftar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dengan lahan paling luas dua hektar permusim tanam.

Dilanjutkan, ke poin kedua, pupuk subsidi diperuntukkan untuk 9 (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Langkah ini diambil agar produk hasil pertanian yang memiliki kontribusi terhadap inflasi dapat terus terjaga. Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Alasan kedua jenis pupuk ini dipilih dikarenakan kedua pupuk ini sangat sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang sangat memerlukan unsur hara makro esensial agar bermanfaat terhadap optimalisasi pertanian.

Dan, keempat mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan), dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B). Langkah-langkah tersebut, perlu diambil oleh pemerintah demi hadapi gejolak kenaikkan harga pangan dan energi global yang disebabkan oleh terganggunya rantai pasok barang dan jasa selama pandemi Covid-19 yang kemudian diperparah oleh gejolak geopolitik dunia akibat perang Rusia-Ukraina.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen Agribisnis Univ. Muhammadiyah Malang HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Ekskalasi Covid-19 dan Ancaman Resesi Global kuartal dalam setahun, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan, peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, dan bahkan kebangkrutan ekonomi.

Oleh : Bagi Indonesia juga harOryz Setiawan us berhati-hati, resesi mikian pemerintah harus tak mengenal kondisi, waspada sebab berdasarIndonesia dihadapkan kan hasil survei Bloomberg, Indonesia pada triple burden of disease atau masuk dalam daftar 15 negara yang beban ganda problematika kesehatan berisiko mengalami resesi. Dalam akibat penyakit yang muncul secara daftar tersebut, Indonesia berada di bersamaan. Ketiga beban penyakit peringkat ke-14. Sri Lanka, yang tersebut adalah prevalensi penyakit mengalami ketidakstabilan ekonomi tidak menular secara cepat, angka dan sosial baru-baru ini, menempati penyakit menular klasik yang masih

Perlahan namun pasti kenaikan kasus Covid-19 kembali melonjak, meski dalam konteks terkendali namun kondisi tersebut sudah harus menjadi warning pemerintah dalam upaya keluar dari jeratan pandemi yang tak berujung. Secara empiris terdapat dua varian baru yang menyebabkan kasus meningkat yakni subvarian BA.4 dan BA.5 yang mendominasi dimana memliki transibilitas tinggi namun tingkat keparahan (rate fatality) tergolong rendah, namun demikian kita semua patut waspada.

Y

ang terbaru adalah munculnya mutan baru Covid-19 yang dikenal dengan BA.2.75 kembali ditemukan secara signifikan di India dan Amerika Serikat. Pendek kata semua harus (tetap) waspada bahwa Covid-19 masih ada. Kondisi ini tak pelak pandemi. Covid-19 tercatat dalam sejarah peradaban manusia merupakan salah satu bencana kesehatan terbesar di dunia dimana nyaris tak ada negara di dunia yang luput dari sebaran virus Covid-19.

Pemerintah tengah mengurangi penularan atau flattening the curve pengetatan seperti menggunakan masker di dalam dan di luar ruangan, menggenjot capaian vaksinasi booster dan melakukan proses pendeteksian yang terdiri dari testing, tracing, dan isolasi.serta strategi terapeutik ditujukan untuk orang yang terinfeksi Covid-19. Strategi terapeutik adalah kapasitas tempat tidak di rumah sakit dan pemenuhan suplai fasilitas kesehatan lainnya seperti oksigen, alat kesehatan, dan SDM. Dunia saat ini tengah mengalami krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi dan moneter hingga krisis energi dan pangan yang selanjutnya sudah mengarah pada resesi ekonomi bahkan berujung kebangkrutan ekonomi beberapa negara. Salah satunya adalah Sri Lanka. Negara berpenduduk 22 juta orang itu juga diperkirakan mengalami kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM), dan obat-obatan yang terus berlanjut. Meski saat ini Indonesia masih relatif aman dimana ditandai dengan indikator-indikator ekonomi makro yang masih baik namun de-

A

Kesiapsiagaan dan konsistensi dalam menerapkan protokol kesehatan masih menjadi kunci untuk menekan laju penularan seiring dengan mulai adanya kekebalan komunal melalui gencarnya vaksinasi. Sudah ribuan trilyun gelontoran anggaran pemerintah untuk mengatasi penanganan kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, di sisi lain masyarakat sudah teramat jenuh atau mengalami keletihan dalam menghadapi pandemi (fatique) berkepanjangan dan tiada yang memastikan kapan bencana massal ini segera berakhir. posisi pertama negara berpotensi resesi dengan prosentase 85 persen.

Beberapa sebab antara lain dampak perang antara Rusia dan Ukraina serta pengetatan kebijakan moneter yang digaungkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve System) atau The Fed serta krisis energi dan pangan dunia terus menghantui serta inflasi mulai tak terkendali yang ditandai dengan melonjaknya harga pangan dan energi. Resesi ekonomi terjadi saat suatu negara mengalami penurunan angka produk domestik bruto (PDB) selama lebih dari dua

relatif tinggi, serta munculnya fenomena ragam penyakit infeksi baru yang berevolusi dari penyakit lama, seperti Covid-19.

Tetap Waspada, Jangan Terlena Di kala pemerintah telah menfinalisasi peta jalan menuju endemi Covid-19 sembari menanti keputusan WHO terkait berakhirnya pandemi, justru kasus kian meningkat walaupun tidak separah dua tahun terakhir. Ya setidaknya akhir bulan ini atau awal bulan depan akan terjawab bagaimana strategi pemerintah menuntaskan

status pandemi Covid-19 yang telah mencengkeram negeri ini lebih dari dua tahun tersebut. Harus diakui bahwa tentu pemerintah telah berhitung dan mengkalkulasi risiko-risiko yang akan terjadi pasca keputusan memperbolehkan mudik lebaran tahun ini sekalgus melakukan kajian mendalam dan meyeluruh dengan berbagai kemungkinan dampak yang muncul. Gencarnya program vaksinasi kedua dan booster menjadi salah satu gacoan pemerintah, selain tetap mempertahankan dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu keputusan pemerintah yang akan terus menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan ini mengandung makna bahwa pemerintah seakan tak mau ambil risiko terhadap setiap kemungkinan lonjakan Covid-19 hingga kasus Covid-19 benar-benar terkendali. Berkaca pada pengalaman dua tahun ketika pasca lebaran dan libur panjang diikuti penambahan kasus yang signifikan, bahkan pada pasca lebaran tahun 2021 terjadi puncak kasus mencapai rekor hingga menembus lebih dari 55 ribu kasus per hari yang hingga kini belum sepenuhnya reda dan cenderung kasus masih fluktuatif atau sewaktu-waktu dapat muncul dan menyebar kembali dengan cepat. Kesiapsiagaan dan konsistensi dalam menerapkan protokol kesehatan masih menjadi kunci untuk menekan laju penularan seiring dengan mulai adanya kekebalan komunal melalui gencarnya vaksinasi. Sudah ribuan trilyun gelontoran anggaran pemerintah untuk mengatasi penanganan kasus Covid19 dan pemulihan ekonomi nasional, di sisi lain masyarakat sudah teramat jenuh atau mengalami keletihan dalam menghadapi pandemi (fatique) berkepanjangan dan tiada yang memastikan kapan bencana massal ini segera berakhir.

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Fenomena Bahasa Slang di Media Sosial

pa yang anda ketahui tentang Bahasa slang?

Dalam hal ini, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa yang berkembang dalam masyarakat semakin beragam jenisnya sehingga terjadi variasi bahasa. Bahasa sejatinya suatu alat untuk berkomunikasi antar manusia.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka penggunaan Bahasa juga mengalami perubahan. Slah satu penyebab perubahan Bahasa ini dikarenakan oleh lingkungannya.

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Firmansyah (2018) bahwa perubahan dan perkembangan bahasa pada seseorang dapat dipengaruhi beberapa hal termasuk lingkungan, yang termasuk lingkungan disini adalah teknologi yang berkembang di masyarakat. Karena adanya fenomena inilah terjadi variasi bahasa.

Variasi Bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi penuturnya seperti usia dan pendidikan.

Salah satu jenis variasi bahasa adalah Bahasa slang. Bahasa slang sering disebut sebagai gaya bahasa yang tidak baku yang biasanya menggunakan istilah-istilah baru seperti singkatan, akronim, terjemahan, plesetan, dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahasa slang merupakan ragam bahasa nonbaku yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu seperti kelompok anak-anak nakal.

Dalam penggunaan bahasa slang ini, media sosial sangat berperan aktif dalam penyebarannya. Hal ini dikarenakan media sosial paling sering digunakan masyarakat untuk berkomunikasi baik antar individu atau kelompok. Melalui media sosial facebook, Instagram, twitter, dll kita bisa melihat fenomena bahasa slang yang digunakan penutur terutama di kalangan remaja. Mereka semakin berselancar menggunakan bahasa slang yang menurutnya sebagai bahasa yang gaul dan trend.

Dalam bahasa slang, munculnya

Menurut Margiyanti kata-kata, istilah, dan dan Yuliyanto pada Jurmakna baru merupakan nal Bapala (2021, Vol hasil kreativitas dari pe8, No 6) tentang pengnuturya sehingga hal ini gunaan bahasa slang tidak bisa dihindari. Baik dikalangan remaja dadari segi lisan maupun tulam media sosial Instalisan bahasa slang sudah gram, digunakan untuk menjadi bahasa informal pergaulan di kehidupan di kalangan masyarakat bermasyarakat. Sebakhususnya remaja.

Oleh: gai alat komunikasi terMenurut Agustin dan Nurhichmah hadap masyarakat sosial.

Chaer dalam Antoro Bahasa slang menjadi (2018:2) slang diciptabahasa yang sering dikan dan digunakan oleh gunakan pada saat ini, baik itu secara kelompok sosial tertentu untuk berlangsung maupun tidak langsung. Hal interaksi secara internal agar tidak ini dikarenakan bahasa slang bukan diketahui oleh orang lain. Penggunaan hanya sebagai bahasa trend akan tetapi bahasa slang pada dasarnya hanya bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang mudah diterima serta dipahami oleh tertentu. Namun, melihat fenomena masyarakat khususnya para remaja. sekarang bahasa slang justru menyeAdanya Bahasa slang ini ditandai bar luas bahkan di ketahui oleh orang dengan adanya situs-situs jejaring di luar kelompok tersebut. sosial yang berdampak signifikan Adapun bahasa slang yang sering diterhadap Bahasa gaul. Dampak dari gunakan seperti baper yang merupakan maraknya Bahasa slang ini antara lain singkatan dari dibawa perasaan, woles eksistensi Bahasa Indonesia semakin yang bermakna santai, kepo yang bepudar dan Bahasa ibu yang terancam rarti ingin tahu, dan lain sebagainya. punah, Bahasa Indonesia yang sejatPenggunaan bahasa slang ini sekainya sebagai identitas bangsa semakin rang banyak beredar di media sosial terpinggirkan. Pengaruh arus globalseperti whatshapp, facebook, Instagram, isasi dalam identitas bangsa terlihat dan twitter. Mereka seringkali membuat pada perilaku masyarakat yang mulai postingan, story, bahkan berkomentar meninggalkan bahasa Indonesia dan dengan menggunakan bahasa trend terbiasa menggunakan Bahasa slang. tersebut. Contoh bahasa slang tersebut Hal ini menjadi salah satu penyebab antara lain “sabi”. Kata sabi sebenarnya turunnya derajat Bahasa Indonesia. berasal dari kata bisa. Namun, pengMaka dari itu, untuk menghindari gunaannya dibalik. Kemudian frasa maraknya penggunaan Bahasa slang “gaskeun” yang merupakan kata variasi di kalangan masyarakat, sekiranya bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. penting untuk menanamkan rasa cinta Frasa gaskeun mempunyai makna ayo. dalam diri generasi bangsa terhadap Selanjutnya frasa “kuy” yang merupaBahasa Indonesia sebagai Bahasa kan kebalikan dari yuk. Frasa ini sering nasional. Dengan menggunakan Badigunakann untuk mengajak seseorang. hasa Indonesia yang baik dan benar Selanjutnya ada frasa “kzl” yang meruberarti kita sudah menjunjung tinggi pakan singkatan dari kata kesel. Bahasa Bahasa persatuan. Selain itu, upaya slang lain yang sering digunakan yaitu lain yang bisa dilakukann yaitu mem“pap”. Pap merupakan singkatan dari beri pengertian yang lebih mendalam post a picture atau kirim gambar. Buakan pentingnya penggunaan Bahasa kan hanya itu, dalam interaksi jual beli Indonesia. Selain Bahasa yang mudah berbasis online sekarang juga banyak untuk dipahami, banyak faktor yang dijumpai bahasa-bahasa slang seperti mendorong seseorang untuk menggumimin yang berasal dari admin memnakan Bahasa slang. Salah satunya dipunyai makna penjual.

ungkapkan oleh Eric Patridge dalam Budiasa, dkk (2019: 195-199) yaitu: Bahasa slang hanya sebagai lucu-lucuan atau senda gurau, Bahasa slang digunakan untuk terlihat berbeda dan kekinian, Bahasa slang terlihat jauh lebih indah, Bahasa slang digunakan untuk menghindari basa-basi, Bahasa slang digunakan untuk memperkaya kosa kata, Bahasa slang digunakan untuk memudahkan dalam berhubungan sosial, Bahasa slang digunakan untuk menunjukkan sebagai bagian dari kelompok tertentu, Bahasa slang digunakan untuk menunjukkan atau membuktikan orang lain bukanlah kelompoknya.

Praktik penggunaan bahasa slang oleh kaum remaja menyebabkan kesenjangan bahasa antar kaum muda dan kaum tua. Bahasa slang yang mudah dipahami oleh para remaja belum tentu dipahami juga oleh kaum tua.

Hal ini justru menyebabkan kesulitan tersendiri untuk kaum tua. Fenomena bahasa slang di media sosial ini menjadi pengaruh juga untuk anak-anak yang sejatinya sedang beranjak dan belajar berbahasa. Seiring dengan berjalannya arus globalisasi, anakanak dipaksakan untuk melek terhadap teknologi, seperti halnya pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring. Mereka akan sering menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi terutama di group whatsapp. Munculnya Bahasa slang ini, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menggunakannya meskipun terkadang banyak yang tidak mengetahui artinya. Untuk itu, penggunaan Bahasa Indonesia yang baim dan benar tentunya perlu di tanamkan sejak dini kepada anak-anak.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penguatan Bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh keberadaan Bahasa slang yang sedang merajalela di masyarakat khususnya di kalangann remaja.

Mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK PT PJB Teken Kerja Sama dengan PT PLN Pusertif

Halaman 5

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Terkait Kalibrasi dan Repair Surabaya, Bhirawa PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi tentang Kerjasama Antar Laboratorium Kalibrasi dan Repair.

Pelaksanaan penandantanganan diadakan di kantor PJB UMRO yang bertempat di Jakarta pada Selasa (19/7) lalu oleh Direktur Operasi 1 PT PJB, M. Yossy Noval dengan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, Septa Hamid.

Adapun kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan pekerjaan laboratorium kalibrasi, repair atau perbaikan peralatan, uji banding antar laboratorium kalibrasi (UBLK), pelatihan dan perluasan ruang lingkup laboratorium maupun kerjasama

dalam kegiatan/bidang lain yang dapat dikembangkan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas akan di lakukan oleh salah satu unit usaha PJB yakni PJB Unit Maintenance, Repair, dan Overhaul (PJB UMRO) yang kegiatan

bisnis salah satunya adalah laboratrium kalibrasi dan repair peralatan elektrikal dan instrumentasi.

Direktur Operasi 1 PT PJB, Yossy Noval mengungkapkan kerjasama ini akan saling saling memberikan manfaat serta mempererat hubungan kelembagaan laboratorium kalibrasi yang dimiliki oleh PT PJB UMRO dan PT PLN (Persero) Pusertif.

“Kompetensi kalibrasi yang dimiliki oleh PJB dapat dimanfaatkan secara internal dan eksternal, sehingga kerjasama dengan PT PLN (Persero) Pusertif menjadi awal yang baik untuk terciptanya kol-

aborasi antar PLN Group. Semoga ke depan semakin banyak kerjasama yang terjalin demi tercapainya sinergi antar PLN Group,” terangnya, Rabu (20/7).

General Manager PT PLN (Persero) Pusertif, Septa Hamid berharap akan kerjasama yang saling menguntungkan ini. “PT PLN (Persero) Pusertif menyambut baik kolaborasi di bidang kalibrasi dengan PJB UMRO, dan berharap agar kerjasama tersebut di implementasikan segera sehingga dapat mencapai efisiensi korporat dalam hal Ini PLN Group,” jelas Septa Hamid.[riq.ca]

Direktur Operasi 1 PT PJB, M. Yossy Noval dan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, Septa Hamid saat melakukan penandantanganan yang diadakan di kantor PJB UMRO yang di Jakarta pada Selasa (19/7) lalu.

LINTAS PELAYANAN

Cangkrukan di Pandean, Warga Usulkan Pembangunan Sekolah hingga Pengaspalan Jalan Kota Madiun, Bhirawa Giat Cangkrukan bersama Wali Kota Madiun terbukti jadi ajang serap aspirasi masyarakat. Hal itu seperti yang terlihat saat Cangkrukan di Kelurahan Pandean, Selasa sore (19/7).

Berbagai usulan dan masukan masyarakat mengemuka. Wali Kota Madiun, Maidi langsung menanggapi usulan yang disampikan masyarakat tersebut. Bahkan, orang nomor satu di Kota Pendekar itu tak segan menelpon pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait jika tak hadir dilokasi.

Salah satunya, terkait usulan pengaspalan Jalan Panorama Raya yang diusulkan salah seorang warga. Tak melihat ada pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wali Kota Maidi langsung minta dihubungkan sambungan melalui telpon. Wali Kota memang tidak ingin menggantung harapan masyarakat.

Setelah diadakan pengecekan, benar saja, pengaspalan jalan di titik tersebut sudah masuk rencana dan dijadwalkan pengerjaan pada November mendatang. ‘’Prinsipnya kalau bisa tahun ini, kita kerjakan segera. Kalau tidak bisa, terpaksa kita masukkan tahun depan,’’ kata Wali Kota Maidi memberikan penjelasan.

Usulan masyarakat cukup beragam. Selain urusan pengaspalan jalan tersebut juga mengemuka usulan bantuan untuk pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Usulan tersebut masih akan dikoordinasikan dengan dinas terkait mengingat sekolah yang dimaksud merupakan sekolah swasta. ‘’Yang masih punya usulan silahkan. Mumpung juga ada dari dewan. Dewan yang sekarang ini sedikit bicara banyak bekerja,’’ungkap Wali Kota.[dar.ca]

Kunker ke Kodim 0822, Pangdam Ajak Laksanakan Perintah Kasad Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka memberi pengarahan kepada prajurit dan Persit serta PNS Kodim 0822/Bondowoso Kostrad. Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Makodim 0822/Bondowoso, yang beralamat di Jl. Letnan Sutarman No. 06 Kelurahan Kota Kulon, Rabu (20/7).

Turut hadir dalam rombongan antara lain Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto, M.Sc, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD V/Brawijaya Ny. Evy Nurcahyanto, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo, S.I.P, beserta istri, Asintel Kasdam V/Brawijaya Kolonel Kav Valian Wicaksono, S. Sos beserta istri, Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Arm Wijang Rimoko Ardani beserta istri.

Pada kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., didampingi Ketua Persit KCK PD V/Brawijaya memberikan Jam Pimpinan/Pengarahan kepada Prajurit dan Persit Kodim 0822/Bondowoso.

Menurut Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap TNI. Untuk itu, pihaknya agar harus saling menghargai sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.[san.ca]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto, M.Sc, saat memberikan pengarahan pada prajurit dan Persit Kodim 0822/Bondowoso.

Ahmad Zaini mendampingi rombongan dari Kemenko Polhukam berkeliling melihat pelayanan di MPP Sidoarjo.

ali/bhirawa

Kemenko Polhukam Pantau Layanan MPP Usai Pandemi Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, yang dipimpin Drs Agung Pratistho, MSi, Rabu ( 20/7) kemarin, melakukan kunjungan kerja di Kab Sidoarjo.

Kedatangan rombongan untuk melihat langsung dan mengevaluasi

pelayanan publik yang terjadi di mal pelayanan publik Sidoarjo, usai tragedi pandemi covid-19. Rombongan keliling di semua stand layanan yang ada di MPP Sidoarjo, yang berada di jalan veteran kawasan lingkar timur Kota Sidoarjo itu.

Agung Pratistho yang didampingi Kabid Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa Kemenko Polhukam,

Kolonel Adm. Dedy Hendra Effendi dan beberapa staf, sempat berbicara dengan petugas pelayanan yang ada di stand MPP. Juga berbicara dengan para custumer di MPP tersebut.

Dirinya sempat mengapresiasi, karena meski sempat ada tragedi pandemi Covid-19, namun layanan publik di Sidoarjo masih tetap terus berjalan.

“Kami sangat menghargai kerja keras

MPLS, Ratusan Prajurit Kodim Bojonegoro Diturunkan Bojonegoro, Bhirawa Ratusan prajurit terbaik dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, diturunkan sebagai pelatih atau instruktur dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) tahun ajaran 2022/2023 yang berlangsung sepekan dari tanggal 18 hingga 22 Juli 2022 mendatang.

Ratusan anggota TNI tersebut, bekerjasama dengan puluhan lembaga pendidikan baik ditingkat SMP/MTs/SMA/ SMK/MA sederajat yang tersebar diseluruh kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro guna memberikan pelatihan kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan

bela negara kepada ribuan pelajar.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudo Purwanto menyampaikan, sekolah merupakan tempat kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mendidik, menempa, mengasah serta mengembangkan potensi para peserta didik baik ilmu pengetahuan, ketrampilan maupun untuk membangun karakter dan kepribadian yang tujuannya agar siswa-siswi tersebut memiliki rasa cinta terhadap sekolah, dan lebih luasnya mempunyai rasa cinta terhadap tanah air.

“Kegiatan MPLS ini dalam rangka membantu adik-adik pelajar baru untuk beradaptasi dengan lingkungan seko-

lah, memotivasi semangat belajar, kemandirian, saling menghormati dan menghargai antara pelajar dan guru,” ujarnya, kemarin (20/7).

Sementara, pelibatan anggota TNI pada kegiatan MPLS tersebut juga merupakan wujud kepedulian TNI untuk berkontribusi positif dalam dunia pendidikan serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa demi keberlangsungan roda pendidikan bagi generasi penerus.

Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan ini salah satunya adalah pembentukan karakter. Menurut Dandim, pembentukan karakter tersebut sangat cocok dan relevan, terlebih bagi generasi muda. [bas.ca]

Pemkab Sidoarjo ini. Data dan fakta ini akan kita jadikan data empirik kepada pimpinan,” kata Agung.

Asisten Administrasi Umum Pemkab Sidoarjo Drs Achmad Zaini MM, kepada tim rombongan Kemenkopolhukam, sempat menjelaskan kalau layanan publik di MPP Sidoarjo saat ini sudah normal kembali, karena status Kabupaten Sidoarjo sudah di level I. “Kini normal lagi, dan sudah ramai lagi,” katanya.

Zaini mengakui saat pandemi covid-19, layanan MPP Sidoarjo terpaksa harus dihentikan, karena hall room MPP di lantai 2, sempat dijadikan sementara sebagai tempat isolasi bagi penderita covid-19. Kabupaten Sidoarjo, lanjut Zaini, selain memiliki MPP, juga mempunyai MPP mini yang berada di lingkungan kantor Kec Sukodono.

Saat ini bahkan, Kabupaten Sidoarjo juga sedang didorong oleh Kemenpan RB, agar aplikasi pelayanan publik SIPRAJA, yang saat ini sedang melaju pada TOP 45 Kompetisi inovasi pelayanan publik, agar juga bisa dimanfaatkan pula sebagai MPP virtual. “Karena inovasi pelayanan publik ini sangat berguna untuk mempermudah pelayanan publik di saat pandemi Covid-19. Saat ini juga sangat bermanfaat,” lanjutnya.[kus.ca]

Wabup-Kadisnaker Kabupaten Situbondo Luncurkan Inovasi Layanan Sistem Berjaya Wakil Bupati (Wabup) Situbondo Hj Khoirani bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kabupaten Situbondo, Didik Sulistiyono secara resmi melaunching program inovasi layanan baru bernama Sistem Berjaya (Bersiap Kerja dan Berkarya), di Kantor Kecamatan Kota Situbondo, Rabu (20/7). Iku hadir diantaranya, Camat Kota Suriyatno bersama Camat se-Kabupaten Situbondo serta Kepala Diskominfosan Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro berikut Kades/Lurah se-Kecamatan Kota.

Menurut Wakil Bupati Hj Khoirani, ia sangat bangga dengan adanya inovasi layanan baru bernama Sistem Berjaya. Pasalnya, ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Situbondo itu, dengan inovasi tersebut warga atau lulusan sekolah yang hendak melamar pekerjaan sangat mudah mengakses AK-1 (Kartu Kuning). “Dengan melalui HP saja sudah bisa membuat kartu kuning dari rumah. Ini kelebihan sistem online dari program inovasi layanan Bersiap Kerja dan Berkarya,” ujar Wabup Khoirani.

Masih kata Wabup Khoirani, agar

program ini cepat berkembang dan diketahui publik, ia meminta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan sosialisasi. Apalagi pembuatan Kartu Kuning ini gratis, imbuh dia, akan sangat memudahkan bagi warga yang membutuhkan kartu kuning.

“Ya sebelumnya warga pelosok desa harus menyediakan biaya akomodasi untuk mengurus kartu kuning ke kota. Namun sekarang sudah tidak perlu lagi. Nanti dengan program ini semua Desa/Kelurahan akan bisa memberikan pelayanan,

sehingga dapat memberikan ketringanan atau efisien waktu,” papar Khoirani seraya meminta semua OPD dan Camat ikut memberikan pelayanan terbaik.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Didik Sulistiyono menimpali, awal muncul ide penerapan inovasi program Sistem Berjaya berawal dari banyaknya keluhan warga yang kejauhan mengurus kartu kuning ke perkotaan.

Akhirnya oleh Bupati, imbuh Didik, Disnaker diminta membuat program inovasi baru dan di sepakati bersama memberi nama Sistem Berjaya. “Para pencari kerja merasa terbantu, yang membutuhkan kartu kuning kini sudah bisa terbantu dengan cepat. Para pencari kartu kuning dari pelosok desa juga mengaku terbantu. Akhirnya disepakati dengan layanan online,” ungkap Didik.

Untuk sosialisasi kepada publik, lanjut Didik, Disnaker bukan hanya

menyebarkan luaskan pembuatan kartu kuning saja, tetapi juga akan meluncurkan pengesahan peraturan perusahaan. Ini karena selama ini banyak kendala, karena pengesahan peraturan perusahaan harus datang ke Kantor Disnaker.

Untuk sarana tehnologi onlinenya, ujar Didik, saat sudah terbantu karena di semua desa sudah ada sarana tehnonogi informasi. “Harapan saya bagi pencari kerja, bisa cepat melayani, efisien waktu, murah dan irit karena tidak usah bolak balik mengurus AK-1 ke kota. Cukup hanya di desa dengan HP sudah selesai. Nanti direncanakan sampai Desember, semua Kecamatan dan Desa sudah selesai mengikuti sosialisasi. Sekarang ini baru di kecamatan Kota Situbondo,” pungkas Didik, yang diamini Kabid Bina Penta Disnaker Kabupaten Situbondo, Lina Yuriana Soeherman.[awi.ca]

Sawawi/bhirawa.

Wabup Hj Khoirani didampingi Kadis Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Didik Sulistiyono serta Kabid Bina Penta Lina Yuriana Soeherman dan Camat Kota Suriyatno saat peluncuran inovasi Sistem Berjaya, Rabu (20/7).

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pon,

KKN UM Surabaya Fokus Atasi Stunting dan Pendamp Masyarakat (LPPM), Dede Nasrullah menambahkan tema yang diangkat pada KKN kali ini terinspirasi dari film dan novel KKN di Desa Penari yang akhirnya melahirkan sebuah gagasan yang mengaitkan program KKN mahasiswa dengan tema lokalitas, gender dan desa wisata. ‘’Sebenarnya tidak hanya tiga, KKN tahun ini memiliki sembilan tema fokus kegiatan dan semuanya itu masalah krusial di masyarakat,’’ jelas Dede.

Kesembilan tema yang dimaksud diantaranya inovasi pendidikan,

Surabaya, Bhirawa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya memberangkatkan 1.026 mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2022 ini. Ribuan mahasiswa ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya, Papua, Makassar dan enam Kabupaten di Jawa Timur diantaranya Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Lumajang dan Pamekasan.

Menurut Rektor UM Surabaya, Dr dr Sukadiono, tahun 2022 ini kegiatan KKN UM Surabaya mengambil tema besar Bangkit dan Berkarya Menuju Masyarakat Berdaya. Selain masalah pendidikan dan ekonomi yang digarap maha-

LIPUTAN

Rektor UM Surabaya Sukadiono bersama perwakilan mahasiswa yang diberangkatkan untuk KKN 2022

siswa, juga masalah kesehatan, utamanya penuntasan stunting. ‘’Dalam pelaksanaan KKN ini kami juga mengusung berbagai program untuk penuntasan masalah stunting, terlebih di Jawa timur an-

BANGKU POJOK

Kodim 0815/Mojokerto memberikan pelatihan baris berbaris kepada para siswa SMA pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kodim Mojokerto Gelar Pelatihan Pembentukan Karakter Siswa SMA Mojokerto, Bhirawa Guna membentuk Karakter siswa agar disiplin dan bertanggungjawab. Kodim 0815/Mojokerto memberikan pelatihan baris berbaris kepada para siswa SMA pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Koramil 0815/Dlanggu Kodim 0815/Mojokerto memberikan materi Peraturan Baris Berbaris (PBB) pada MPLS di SMKN 1 Dlanggu, di Jl Ahmad Yani Nomor 1, Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Senin (18/7) lalu.

Menurut Bati Tuud Koramil 0815/14 Dlanggu, Peltu Giyono saat mengawali pelatihan baris berbaris.

Materi Pelatihan Baris Berbaris diberikan kepada para siswa kelas X, XI dan XII SMKN 1 Dlanggu bertujuan untuk membentuk karakter siswa SMKN 1 Dlanggu. ‘’Pengertian Baris Berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat, yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan atau karakter tertentu,’’ kata Peltu Giyono.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Dlanggu, Samsul Hadi SPd menjelaskan, kedisiplinan bagi para siswa SMKN 1 Dlanggu sangat dan dibutuhkan, SMKN 1 Dlanggu bekerjasama dengan Koramil Dlanggu agar mengirimkan personelnya, baik sebagai pemateri maupun Pembina Peraturan Baris Berbaris.

Pelaksanaan pelatihan materi PBB dihari pertama, berlangsung di Lapangan Desa Pohkecik, Dlanggu dan diikuti sekitar 360 siswa. Sekedar informasi, kegiatan Masa Pengenalan LIngkungan Sekolah (MPLS) Tahun 2022/2023 dimulai Senin (18/7). Diikuti seluruh siswa Kelas X, XI dan XII SMKN 1 Dlanggu, pelaksanaannya satu rangkaian dengan kegiatan MPLS kelas X, lokasinya di lapangan Desa Pohkecik, Dlanggu selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis (21/7) hari ini. [min.fen]

gka stunting masih tinggi,’’ jelas Suko dalam pemberangkatan mahasiswa KKN, Rabu (20/7).

Suko berharap, mahasiswa KKN UM Surabaya yang diberangkatkan akan memberikan kontribusi besar

di tengah masyarakat pasca pandemi, khususnya ide gagasan nyata untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Matsama, MIN 2 Probolinggo Buka Kampus Baru Probolinggo, Bhirawa Seiring datangnya tahun pelajaran baru 2022/2023, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Probolinggo menggelar Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (Matsama), dengan memberikan sosialisasi pengenalan lingkungan sekolah sejak Senin (18/7) lalu hingga Jumat besok.

Matsama MIN 2 Probolinggo diikuti 102 siswa baru yang terbagi dalam tiga kelompok, meliputi Kelompok Abu Bakar As Siddiq, Ustman Bin Affan dan Umar Bin Khattab.

Matsama tahun pelajaran 2022/ 2023 dibuka Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, Moh Barzan. Ditandai dengan pelepasan 10 balon warna - warni yang melambangkan keanekaragaman karakter siswa baru yang siap maju, berprestasi dan unggul di bidangnya masing masing bersama MIN 2 Probolinggo.

Ustadz Barzan mengucapkan selamat bagi para siswa baru yang sudah diterima di MIN 2 Probolinggo. Tentunya semua siswa harus semangat dalam menuntut ilmu hingga sukses menggapai cita - citanya. ‘’Harapan saya dengan bertambahnya siswa MIN 2 Probolinggo dari tahun ke tahun terutama tahun ini yang sangat signifikan, agar semakin bertambah majunya pembelajaran dan prestasi di MIN 2 Probolinggo,’’ ungkapnya, Rabu (20/7).

Sementara itu, Kepala MIN 2 Probolinggo, Ustadzah Sumiati mengatakan, Matsama merupakan serangkaian kegiatan pengenalan lingkungan madrasah kepada siswa baru. Pengenalan itu meliputi kegiatan rutin madrasah, fasilitas, nilai dan norma yang berlaku, sistem pembelajaran, karakter, budaya serta pengenalan civitas madrasah.

Usai pembukaan Matsama, dilanjutkan dengan pembukaan dua kelas di Kampus 2 (kampus baru) MIN 2 Probolinggo yang terletak di TPQ Allawiyah di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron. Penempatan ini dilakukan berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) antara Ketua Komiet MIN 2 Probolinggo H. Hamid dengan MIN 2 Probolinggo. ‘’Kampus 2 ini adalah madrasah alam yang nantinya akan digunakan siswa secara bergilir dalam kegiatan pembelajaran berbasis alam dan lingkungan hidup sesuai salah satu branding MIN 2 Probolinggo,’’ jelasnya.

Pembukaan kampus baru ini ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan dua burung merpati. Merpati ini menggambarkan MIN 2 Probolinggo siap terbang mengepakkan sayapnya menjawab tantangan zaman. ‘’Belajar bukan hanya di madrasah tapi dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan prinsip maju berprestasi menggapai cita - cita dan berinovasi tiada henti,’’ terangnya.[wap.fen]

wiwit agus pribadi/bhirawa

MIN 2 Probolinggo buka kampus baru.

Sebanyak 29 Desa di Gresik Jadi Target Tujuan KKN Unusa Surabaya, Bhirawa Universitas Nahdlatul Ulama melepas 665 mahasiswanya untuk menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2022. Para mahasiswa itu akan ditempatkan di 29 desa di Kabupaten Gresik, tepatnya di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Driyorejo.

Pelepasan dilakukan Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng dan Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kab Gresik, Misbahul Munir, SSos MSi,

pemberantasan dan pencegahan stunting, akses identitas kependudukan, pengembangan literasi, desa wisata (pengembangan dan eksplorasi), pendampingan buruh migran, pendampingan ekonomi dan lingkungan pesisir, penerapan Inovasi Teknologi (TTG) dan gerakan anti korupsi. ‘’Beberapa lokalitas yang ada di film Desa Penari banyak dicari oleh orang, salah satunya adalah Rowo Bayu yang saat ini menjadi desa wisata. Itu juga salah satu yang menginspirasi,’’ imbuhnya.

Rabu (20/7). Mereka dibagi dalam 32 kelompok terdiri dari 31 kelompok dari mahasiswa regular dan satu kelompok mahasiswa dari Bunda PAUD, didampingi 62 Dosen Pendamping Lapangan (DPL).

Rektor Unusa, Prof Jazidie berharap, para mahasiswa bisa berbaur dengan masyarakat untuk membangun beberapa hal seperti yang telah ditetapkan dalam bidang kerja masing - masing kelompok. Seperti di bidang kesehatan, penguatan ekonomi, pendidikan dan teknologi. ‘’Penentuan ini dilakukan guna

membantu masyarakat Gresik untuk bangkit pasca pandemi Covid 19.

Sebelum terjun ke masyarakat, mahasiswa harus memiliki rasa kedekatan dengan warga sehingga keempat program dari KKN ini bisa berjalan dengan baik,’’ terangnya.

Jazidie menjelaskan, selama pandemi banyak masyarakat dipaksa untuk melek teknologi. Kondisi ini membuat Unusa mengajak masyarakat untuk bisa melek teknologi. Terlebih tentang pembelajaran jarak jauh yang memang sudah dilakukan selama masa pan-

GALERI

demi lalu, meskipun pandemi sudah mereda namun teknologi ini terus dilakukan untuk membantu dalam dunia pendidikan.

Mahasiswa KKN Unusa juga diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada UMKM yang ada di sana untuk memperoleh sertifikasi halal. Dimana sertifikasi halal ini sangat dibutuhkan usaha kecil menengah untuk memperolehnya. Jadi pendampingan ini dilakukan mahasiswa bagi pelaku usaha kecil disana memperoleh logo halal.[ina.fen]

Para siswa peserta Fortasi berbagi Sembako kepada para tenaga kerja bag

Fortasi Hari Ketiga Smamda Surabaya D Siswa Diajak Outbound dan Membagikan

Surabaya, Bhirawa Pembekalan Hari ketiga Fortasi (Forum Taaruf Siswa) SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Rabu (20/7) kemarin, digelar di Kebun Bibit Wonorejo, Rungkut, Surabaya dengan outbound dan Charity yakni Bakti Sosial membagikan Sembako kepada tenaga kerja yang ada di Kebun Bibit milik Pemkot Surabaya ini.

Menurut Penanggunjawab Outbound, Adinda Shafaa, Fortasi 2022 Smamda ini tidak hanya diisi dengan materi – materi saja tetapi juga dikembangkan dengan membentuk karakter para siswa dengan melakukan kegiatan langsung dalam implementasinya, kegiatan fisiknya, serta membangun kerjasama, makanya dalam Fortasi ini juga diisi dengan outbound dan permainan game - game. ‘’Sebab dari game – game dalam outbound bisa membentuk karakter para siswa, kerjasama, dan kekompakan, sehingga diantara siswa baru kelas X ini bisa saling kenal dengan teman – temannya. Dalam outbound ini para siswa diajak bermain game – game, diantaranya estafet karet, mengeluarkan bola dari jaring – jaring, menyusun menara gelas dari 45 gelas, juga ada pemberian materi tentang Ekstrakurikuler Hizbul Wathon dan Pos – pos IPM,’’ kata Adinda.

Sedangkan untuk Charity diisi dengan bakti sosial, Ad-

Para siswa mendengarkan paparan tentang materi Ekstraku Wathon, Bund

inda menjelaskan, sebagai seorang Muslim harus bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Jadi bakti sosial ini implementasi dari Charity, maka setiap kelompok yang terdiri dari 15 siswa harus mengumpulkan tiga Paket Sembako berisi beras, minyak dan gula yang dibagikan kepada tenaga kerja yang ada di Taman Flora dan Fauna Kebun Bibit Wonorejo, Rungkut Surabaya. ‘’Bila satu kelompok menyiapkan tiga Paket Sembako, dan kelompoknya berjumlah 30, maka sebanyak 90 bingkisan Sembako diserahkan para siswa kepada semua

tenaga kerja d dan Fauna Wonorejo. Bila maka diserahka penarik becak kebersihan me pah dan kepad membutuhkan kelas XII ini.

Sementara it Seksi Outboun hammad Sjams nambahkan, tu peserta Fortasi lar outbound d dan Fauna Wonorejo, untu pada para sisw tahui keberadaa

PRESTASI

Jadi Ikon SP, SDIT Nurul Anshar Ciptakan Siswa Qurani dan Berakhlak Situbondo, Bhirawa Memasuki hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa baru yang diterima Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Ansor, Senin (18/7) lalu, disambut dengan berbagai pertunjukan seni budaya. Penyambutan juga dilakukan dengan penyerahan siswa baru diwakili salah satu orang tua siswa kepada pihak sekolah.

Menurut Kepala SDIT Nurul Anshar, Sudibyo MPd, berbagai aksi pertunjukan seni dan budaya sengaja ditampilkan saat hari pertama masuk sekolah.

Agar siswa baru dan para orang tua mengetahui kegiatan ekstra kurikuker di sekolah. Penyambutan juga dilakukan para guru sembari melantunkan bacaan dzikir dan shalawat.

Yoyok—sapaan akrab Sudibyo menjelaskan, kegiatan ini digelar bertujuan untuk menjalin keakraban pihak sekolah dengan siswa maupun ka-

langan orang tua. Siswa baru tahun ini sebanyak 111 siswa dengan dua kelas khusus tahfidz dan sejumlah 56 siswa. ‘’Tahun ini sekolahnya telah dinobatkan sebagai sekolah penggerak. Sedangkan untuk menjadi Sekolah Penggerak (SP), harus melalui beberapa tahapan. Salah satu diantaranya, melalui tes kepala sekolah, penilaian administrasi, micro teaching dan penilaian lainnya.

Ketika kepala sekolah lolos tesnya, sekolah itu secara otomatis menjadi

SP. Ini yang menginspirasi saya dengan menggunakan Kurikulum Merdeka. Implementasinya masih fokus kelas I dan kelas IV,’’ terang Yoyok.

Yoyok memaparkan, sekolah yang dipimpinya saat ini selain menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, juga menerapkan aplikasi Ruang Elektronik Ilmu Nurul Anshar (Erina) dan CBT (Computer Best Test) yang merupkan hasil kerjasama dengan Google. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam belajar secara online. ‘’Kami akan terus berkreasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik pada para siswa,’’ tandas Yoyok.

Dengan implementasi kurikulum merdeka diharapkan siswa bisa menunjukkan kreativitas dan inovasi terbaru dalam belajar sesuai

dengan visi misi sekolah. Yakni, mewujudkan generasi qurani berahlak mulia. Sehingga, menjadikan lulusan yang hafidul alim. ‘’Semoga dengan dukungan dan doa, amanah ini bisa sesuai dengan harapan orang tua untuk menjadikan anak yang sholeh dan sholehah.

Kami sangat bangga dengan prestasi. Namun yang terpenting orang hebat bukan karena pintar, tetapi orang yang hebat adalah memiliki ahlak yang mulia,’’ imbuhnya.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Nurrachman Arief, mengaku sangat mengapresiasi keberadaan sistem pendidikan yang diterapkan SDIT Nurul Anshar.

Sekolah unggulan di Kota Santri ini diharapkan bisa mencetak generasi qurani dan berahlak, serta menjadi-

sawawi/bhirawa

Kepala SDIT Nuril Anshar Panji Situbondo, Sudibyo MPd menerima penyerahan siswa baru dari wakil wali murid.

kan siswa yang berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara. ‘’Saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Dengan adanya kelas tahfidz, di-

harapkan anak bisa lancar dan fasih dalam membaca alquran. Selain itu, untuk mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah,’’ tandas Nurrachman.[awi.fen]

& OLAHRAGA pingan Desa Wisata

AYAAN 21 Juli 2022

Halaman 7 S O S O K

Restorasi Ekosistem Daerah Pesisir Antarkan Dr Rudianto MA Raih Gelar Profesor

Menurut Dede, desa wisata saat ini telah menjadi alternatif dalam pembangunan ekonomi lokal yang diterapkan di berbagai daerah. Berwisata di desa, kini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan menggemari tempat wisata di desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja, tetapi juga dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal.

Dede berharap, pelaksanaan KKN ini dapat melakukan pengembangan dan eksplorasi sumberdaya alam yang ada pada suatu wilayah hingga dapat menjadi satu tujuan

wisata yang menyerap wisatawan.

Tak hanya itu, Dede juga berpesan kepada ratusan mahasiswa yang mengikuti KKN tahun in agar menjaga sikap khususnya menghormati adat istiadat di suatu daerah, membaur dengan masyarakat sekitar, dan kompak dengan sesama kelompok. ‘’Penting sebagai pendatang kita menghargai dan menghormati setiap adat istiadat yang dijunjung di setiap daerah, jangan sampai cerita di film KKN Desa Penari terjadi di KKN UM Surabaya karena permasalahan adat istiadat,’’ tegas Dede.[ina.fen]

KHUSUS

Model Restorasi Ekosistem Mangrove Desa Pesisir Untuk Mengatasi kerusakan Pesisir Akibat Perubahan Iklim dan Proses Antropogenik, mengantarkan Dr Rudianto MA meraih gelar profesor.

Dalam orasinya, Dr Rudianto menyampaikan Model Restorasi Ekosistem Mangrove Desa Pesisir (REMDP) merupakan jawaban dari upaya pencegahan perubahan iklim dan kerusakan pesisir yang ditimbulkan akibat proses antrophogenik. ‘’Beberapa diantaranya yakni peningkatan pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, pemanas, transportasi, deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati telah menyebabkan peningkatan gas rumah kaca,’’ urainya.

Menurut Dr Rudianto, Komitmen PBB untuk mendorong setiap negara melakukan restorasi pesisir harus menjadi acuan untuk memperbaiki kerusakan

pesisir termasuk mencegah akan tenggelamnya kawasan pesisir di masa yang akan datang. ‘’Model REMDP merupakan metode dan teknik restorasi ekosistem hutan mangrove yang bersifat terpadu dan harus dilakukan dengan mengedepankan aspek

teknis, aspek kelembagaan dan aspek pembiayaan berbasis desa pesisir dengan pendekatan comanagement,’’ tuturnya.

Dari ketiga aspek itu, jelas Dr Rudianto, perlu didorong partisipasi masyarakat sebagai pilar keberhasilan restorasi ekosistem pesisir. Pemerintah harus memiliki konsep yang jelas, komprehensif dan terukur untuk menangani kerusakan pesisir berbasis desa pesisir. ‘’Dengan menggunakan model REMDP, diharapkan menjawab upaya untuk mencegah terjadinya kebencanaan di wilayah pesisir terutama mulai banyak tenggelamnya wilayah pesisir,’’ tandasnya.

Model REMDP menggunakan Model co-management berdasarkan pengelolaan partisipatif, kolaboratif atau pengelolaan berbasis masyarakat. Mod-

el ini melibatkan unsur masyarakat, pemerintah dan swasta. ‘’Masyarakat memanfaatkan, memelihara, melindungi, dan ikut merestorasi hutan mangrove,’’ timpalnya.

Dr Rudianto juga menyampaikan Pemerintah pemegang mandat atas perintah UU melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir seperti hutan magrove. Sedangkan swasta ikut berkontribusi melestarikan hutan mangrove melalui pembiayaan restorasi. Model kelembagaan untuk restorasi ekosistem pesisir berbasis co-management.

Dr Rudianto dikukuhkan sebagai profesor di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, dan merupakan profesor aktif ke-14 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan profesor aktif ke1 6 9 di UB. Ia dikukuhkan sebagai profesor bersama, Dr Ir Abdul Wahib Muhaimin MS, profesor di bidang Ilmu Majemen Agribisnis ke-30 dari Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-168 di UB.[mut.fen] Komitmen PBB untuk mendorong setiap negara melakukan restorasi pesisir harus menjadi acuan untuk memperbaiki kerusakan pesisir termasuk mencegah akan tenggelamnya kawasan pesisir di masa yang akan datang.

Prof Dr Rudianto MA.

Bupati Salwa Beri Bonus Atlet Peraih Medali Porprov 2022 trie diana/bhirawa

ian pembibitan di Taman Flora dan Fauna Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya.

igelar di Kebun Bibit Wonorejo Surabaya Paket Sembako pada Pekerja Kebun Bibit

trie diana/bhirawa

urikuler Hizbul Wathon dari Pembina Ekstrakurikuler Hizbul da Okto Vina.

di Taman Flora Kebun Bibit a masih ada sisa an kepada para k, para petugas ngangkut samda sesama yang ,’’ jelas siswa

tu, Koordinator nd, Ustadz Mosu Hudaya meujuan mengajak untuk menggedi Taman Flora Kebun Bibit uk mengenalkan wa agar mengean kebun untuk

pembibitan yang menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan bagian dari paru – paru kota. Sehingga para siswa ini bisa memahami bahwa keberadaan taman kota ini harus dijaga dengan baik. ‘’Dalam outbound ini para siswa bisa langsung mengimplementasikan wawasannya tentang Kebun Bibit ini, sehingga mereka ditanamkan karakternya untuk menjaga lingkungan dan taman – taman di kota ini, serta dimanapun berada agar selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan mengambil bibit – bibit tanaman dan memotong

pepohonan secara sembarangan. Artinya, menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pembelajaran,’’ jelas Ustadz Sjamsu yang mengajar Al Islam dan Alquran ini.

Ustadz Sjamsu menjelaskan, pengadaan Paket Sembko oleh para siswa dengan uang sakunya sendiri senilai antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, yang dibagikan kepada semua tenaga kerja di Taman Flora dan Fauna Kabun Bibit Wonorejo, dan Paket Sembako itu masih tersisa maka dibagikan kepada orang membutuhkan yang ada di sekitar taman. ‘’Anak – anak bisa merasakan bagaimana rasanya berbagi dengan sesama. Rasanya sungguh indah ketika mereka yang menerima Paket Sembako mengucapkan matur nuwun, matur nuwun. Padahal bila dikalkulasi nilainya tak banyak, maka ungkapan matur nuwun itu sungguh luar biasa.

Meski nilainya tidak banyak tetapi ini sekedar simbol agar kedepannya mereka care terhadap orang lain. Bila para siswa ini menjadi orang sukses maka nilai sedekahnya bisa ditingkatkan lagi,’’ tegasnya.

Ustadz Sjamsu menegaskan, semua pelatihan selama Fortasi dan implementasinya ini mengandung komitmen dari suatu proses. Semua itu bermuara pada bagaimana para siswa memposisikan diri sebagai Umat Muslim yang bisa bermanfaat bagi orang lain. [fen]

Bondowoso, Bhirawa Sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet sekaligus diharapkan bisa menjadi semangat agar tak berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan bonus pada atlet peraih medali di ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VII Jatim 2022.Bonus diserahkan Bupati Salwa Arifin pada para atlet di Pendopo Kabupaten, Rabu (20/7).

Dana tali asih yang diberikan total mencapai Rp302 juta.

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin, mengucapkan terima kasih kasih kepada seluruh pengurus KONI, pengurus Cabor, pelatih, official serta para atlet atas kesuksesan prestasi yang diperoleh pada Porprov VII dan Fornas VI Tahun 2022. Ke depannya diharapkan para atlet dan pelatih berjuang lebih keras lagi demi prestasi yang lebih tinggi. Dan pembinaan para atlet uga harus terus ditingkatkan. ‘’Jangan sia - sia kan waktu, kita mulai dari sekarang, ayo terus berlatih.

Manfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi,’’ harapnya.

Bupati Salwa mengaku bangga dengan apa yang diraih oleh para atlet. Menurutnya, para atlet menjadi kebanggaan Kabupaten Bondowoso sebab telah berjuang dengan penuh semangat. Bupati berpesan agar tidak merasa puas diri. Dan harus tetap bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi.

Bupati juga meminta agar KONI ke depan meningkatkan komunikasi yang baik dengan para Pengurus Cabor. Sehingga, hal-hal yang menjadi catatan saat pelaksanaan Porprov 2022 ini bisa menjadi pelaja-

ran dan tak terulang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso, Moelyadi mengatakan, total bonus yang diberikan pada atlet yakni mencapai Rp 302 juta yang berasal dari APBD Kabupaten. ‘’Bonus itu diserahkan kepada tujuh atlet peraih medali emas, lima atlet peraih medali perak dan sekitar 15 orang peraih medali perunggu. Besaran bonus yang diberikan untuk kategori perorangan peraih medali emas

ihsan kholil/bhirawa

Para atlet peraih medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jatim 2022 usai mendapatkan bonus dari Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin di Pendopo Bupati setempat.

yaitu Rp15 juta, perak Rp 7,5 juta dan perunggu Rp5 juta. Sedangkan untuk kategori beregu, seperti Cabang Olah Raga (Cabor) sepak bola putri mendapatkan Rp15 juta. Dan setiap pelatih peraih medali mendapatkan bonus Rp3 juta,’’ urainya.

Namun, nilai itu tak termasuk dalam bonus yang diberikan kepada atlet hadang atau gobak sodor yang kemarin berlaga dalam Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (Fornas) di Palembang. Yang masing - masing memperoleh medali emas, dan mendapatkan bonus dari Bupati Salwa Arifin sebesar Rp5 juta untuk tiap regu.

Wakil Ketua 1 KONI Bondowoso, Huzaeni Effendy menambahkan, bonus akan diserahkan secara langsung kepada para atlet usai kirab yang dilakukan Rabu (20/7). Sedangkan terkait official yang tidak mendapatkan bonus, Huzaeni mengaku, hanya pelatih dan atletnya saja.

Huzaeni menyebutkan, diharapkan bonus ini menjadi apresiasi dan sekaligus pelecut semangat. Dan melalui Pengurus Cabor masing masing mulai mempersiapkan diri untuk Porprov tahun 2023 mendatang. [san.fen]

Galakkan Mitigasi Bencana, Tagana Selenggarakan TMS secara Masif Pemprov, Bhirawa Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Jatim menyelenggarakan Tagana Masuk Sekolah (TMS), sebagai upaya menggalakkan mitigasi kebencanaan. Program TMS ini menjadi media sosialisasi untuk

mentransfer edukasi terkait kebencanaan dengan sasaran pelajar, siswa, hingga mahasiswa.

Menurut Koordinator Tagana Jatim, Twi Adi, kegiatan pra bencana melalui mitigasi bencana adalah rangkaian kegiatan penanggulangan bencana,

rahmad caesar/bhirawa

Tagana Jatim saat menggalakkan program TMS ke salah satu sekolah di Jawa Timur.

output-nya adalah antisipasi bencana dan pengurangan risiko bencana. ‘’Langkah efisiensinya adalah membentuk sumber daya manusia (SDM) yang tangguh bencana, melalui edukasi dan sosialisasi,’’ jelasnya.

Twi Adi mengatakan, bencana tidak dapat dicegah dengan sertamerta, ada cara, teori dan ilmunya.

Itulah yang kemudian menjadi tugas Tagana untuk menularkan pengetahuan tentang penanggulangan dan penanganan bencana yang cepat, akurat, humanis, dan terhormat.

Twi Adi menjelaskan, mencerdaskan anak bangsa dalam konteks kebencanaan adalah tugas Tagana yang selama ini telah dilakukan dan akan terus dilakukan, melalui Program TMS. Semoga ke depannya bisa berkembang ke Tagana Masuk Kampus (TMK) dan melahirkan Kampus Tangguh Bencana.

Twi Adi juga memaparkan, dalam

TMS terdapat kegiatan yang disebut Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang melakukan mitigasi bencana di lingkungan pendidikan, dan memetakan titik rawan bencana yang mengancam fasilitas pendidikan, murid dan dewan guru. ‘’Dengan SDM yang tangguh, pengurangan risiko bencana akan mampu kita tempuh,’’ ujarnya..

Sekedar diketahui, dalam menjalankan amanat UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Bencana, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial yaitu, mengurangi secara maksimal titiktitik rawan yang terindikasi dan berpotensi terjadinya bencana, melalui mitigasi bencana. ‘’Masifnya gerakan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana itu, maka harus dilakukan dengan melibatkan multi pihak dan dikemas secara pebtahelix.[rac.fen]

Bupati Tulungagung Bagikan Bonus Atlet Berprestasi Porprov Jatim Tulungagung, Bhirawa Janji Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, untuk memberi bonus pada atlet yang dapat mendulang medali di Porprov Jatim VII Tahun 2022 direalisasikan. Ia membagikan bonus tersebut di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso saat pembubaran kontingen Tulungagung, Rabu (20/7). ‘’Pemberian bonus ini agar mereka (atlet) lebi tertantang dan bersemangat lagi dalam meningkatkan prestasinya,’’ ujar Bupati Maryoto Birowo.

Para atlet yang meraih medali emas untuk Cabang Olah Raga (Cabor) perorangan masing - masing mendapat bonus senilai Rp20 juta. Sedang peraih medali perak dan medali perunggu besarannya Rp10 juta dan Rp5 juta.

Sementara untuk atlet Cabor beregu, mereka yang meraih medali emas ada yang mendapat bonus Rp30 juta dan Rp25 juta. Peraih medali perak (Rp20 juta dan Rp15 juta) dan medali perunggu (Rp10 juta dan Rp7,5 juta).

Bupati Maryoto Birowo bangga dengan prestasi yang diraih kontingen Tulungagung, meski tidak sesuai target. Kontingen Tulungagung dalam Porprov VII

menempati poisi 15 besar dengan perolehan medali sebanyak 34 medali yang terdiri medali emas sejumlah 15 medali, medali perak (17 medali) dan medali perunggu (11 medali). ‘’Jadi kami masih belum puas.

Tetapi ini sudah lebih baik dari hasil Porprov VI dimana Tulungagung tercatat di urutan 18 dari 38 Kota/ Kabupaten di Jatim,’’ paparnya.

Bupati berharap, ke depan para atlet Tulungagung dapat kembali mengukir prestasi yang lebih baik lagi di ajang Porprov Jatim VIII. Apalagi banyak atlet Tulungagung usianya masih belia, usai kelas dua SMP. Bupati Maryoto menyatakan, bakal membangun fasilitas olah raga yang reprentatif. Uta-

manya untuk Cabor yang dapat menyumbang medali terbanyak di ajang Poprprov Jatim.

Sedang terkait bonus bagi tim ofisial yang belum dapat dibagikan, Bupati Maryoto berharap untuk bersabar. ‘’Paling tiga minggu depan sudah bisa cair.

Untuk sementara ngalah dulu sama atletnya,’’ tuturnya.

Ketua KONI Tulungagung, Suwarsono, membenarkan jika untuk ofisial belum dapat dicairkan bonusnya. Ia menyatakan bonus bagi ofisial masih menunggu PAK APBD 2022. ‘’Plafon anggarannya melonjak karena perolehan medalinya juga meledak. Total masih ada kekurang Rp130 juta untuk ofisial,’’ ucapnya.[ wed.fen ]

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo saat menyerahkan bonus pada atlet yang meraih medali Porprov Jatim VII, Rabu (20/7).

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 8

Ratakan Pembangunan Infrastruktur

Bupati Yuhronur Realisasikan Program Super Prioritas Jamula dan Dana Dusun Lamongan, Bhirawa Pemerataan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan agar masyarakat dapat menikmati Pembangunan Daerah.

Program super prioritas Jamula (Jalan Mulus dan Alus Lamongan) dan bantuan Dana Dusun menjadi langkah nyata kehadiran pemerintah memberi aksesibilitas kepada masyarakat.

Diungkapkan Bupati Yuhronur setelah melakukan peninjauan pembangunan jalan ruas Soko-Dagang, Rabu (20/7) ,ada 21 ruas jalan dari 41 ruas jalan program Jamula yang sudah mulai dikerjakan pembangunannya termasuk ruas jalan SokoDagang sepanjang 2.850 meter.

“Ada 21 ruas jalan dari 41 ruas jalan program Jamula yang telah dikerjakan. Baik sudah di cor maupun proses peninggian kontruksi menggunakan agregat kelas A. Bagi ruas jalan yang belum dikerjakan lebih lanjut nanti tetap akan lakukan perbaikan InsyaAllah merata semuanya. Kita berupaya terus agar masyarakat menikmati Pembangunan Daerah,” ucap Bupati Yuhronur, kemarin.

Menjadi salah satu dari tiga ruas jalan yang sudah dicor menggunakan konstruksi Rigit Beton Fs 45 dengan ketebalan 20 cm, pembangunan ruas jalan SokoDagang mencapai panjang 2.850 meter . jalan sepanjang itu ada tiga titik spot (Desa Soko sepanjang 2.350 meter, Desa Margoanyar 100 meter dan Desa Wedoro sepanjang 150 meter dan 350 meter) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7,026 miliar.

Sementara dua ruas lainnya yang telah dicor yakni ruas jalan Laren-Blimbing dan gendongkulon-Plaosan.

Tidak hanya program Jamula, program dana dusun yang menjadi program super prioritas Bupati Yes juga telah direalisasikan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Yes berkesempatan melakukan sidak pembangunan infrastruktur hasil penyaluran dana dusun di beberapa titik lokasi seperti di Desa Ngagklikrejo Desa Soko, masyarakat gotong royong melakukan pembangunan jalan poros desa.

Hal sama juga terlihat di Dusun Duduk Lor Desa Duduk Lor Kecamatan Glagah, masyarakat melakukan normalisasi saluran irigasi tersier memanfaatkan dana dusun.

“Saya telah melihat dari beberapa tempat dan laporan dari camat bahwa pelaksanaan program dana dusun ini disambut baik oleh masyarakat. Bahkan seperti yang kita lihat tadi dana yang awalnya 35 juta hanya bisa bangun Jalan sepanjang 1 KM dengan swadaya masyarakat bisa sampai 2 KM,” tutur Bupati Yes. Melalui dukungan infrastruktur yang baik itu, Bupati Yes berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lamongan.

“Menjadi salah satu program prioritas jamula maupun dana dusun ini diharapkan dusun-dusun bisa menikmati pembangunan daerah,” imbuhnya.

Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengang-

Bupati Yuhronur saat melakukan peninjauan pembangunan jalan ruas Soko-Dagang.

garkan Rp. 200 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dengan rincian Rp. 150 mil-

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran Satpol PP untuk memperkuat pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk itu, ia menginstruksikan agar jumlah personel Satpol PP lebih diperkuat lagi di tempat-tempat terbuka seperti fasilitas umum (Fasum).

“Ini KTR sudah saya minta kepada Kasatpol PP untuk memperkuat lagi yang ada di tempat terbuka untuk dijaga. Jadi nanti Insyaallah saya minta setiap di lapangan tempat Fasum seperti taman itu harus ada petugas Satpol PP,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (20/7).

Bahkan, untuk memasifkan pengawasan di lapangan, Wali Kota Eri Cahyadi telah menginstruksikan jajaran Satpol PP agar setiap harinya berkeliling menggunakan sepeda angin. Nah, salah satu tugas mereka adalah melakukan pengawasan Perda KTR di tempat-tempat umum.

“Sudah saya perintahkan setiap

Perbaikan Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Malang Tuntas Akhir Tahun 2022 Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang saat ini tengah fokus memperbarui beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Perbaikan jalan tersebut seperti Jalan di Jalan Raya Krebet-Gondanglegi, yang saat ini diperbaiki dengan nilai tender proyek rehabilitasi mencapai Rp 8,8 miliar.

Dan untuk dua ruas jalan yang rusak berat lainnya, yakni Jalan Racahyono/Bhirawa ya Pagak-SumbermanKepala DPUBM Kab Malang jing Kulon, serta ruas Romdhoni Jalan Raya Selorejo Ngantang, Kabupaten Malang menuju Desa Krisik, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dianggarkan sebesar Rp 9 miliar.

Demikian yang disampaikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Romdhoni, Rabu (20/ 7), kepada wartawan. Menurut dia, pengerjaan perbaikan tiga ruas jalan di wilayah Kabupaten Malang tersebut sudah dimulai.

Namun, progres rehabilitasi jalan yang kita perbaiki masih 10 persen. Sedangkan untuk perbaikan jalan di jalur KrebetGondanglegi, untuk sementara telah dilakukan agregat merupakan material granular, yang mana dilakukan penutup lubang sejak awal bulan Mei 2022 lalu.

“Tapi saat ini sudah mulai hilang, dan sebagian jalan sudah ada sebagian aspal yang dibongkar sebagai persiapan pemberian aspal baru,” paparnya.

Dijelaskan, jalan yang diperbaiki itu dipastikan akan tuntas selesai di akhir tahun 2022, dan diupayakan tidak telat. Karena pemenang tender sudah memulai pengerjaan sejak bulan Juli ini. Sedangkan pekerjaan jalan khusus untuk Selorejo-Krisik, kita berikan pagu sebesar Rp 1,9 miliar. [cyn.gat]

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran Satpol PP untuk memperkuat pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR.

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka pelaksanaan program Bupati dan Wakil Bupati Jombang Melayani Warga (Bulaga) yang digelar selama 2 hari mulai tanggal 20 hingga 21 Juli 2022 di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Rabu (20/07).

Sebanyak 22 layanan instansi dan 67 layanan terintegrasi dibuka selama 2 hari di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupat-

Nomor : 11/Peng-35.02/VII/2022

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1

2

3

1.

SUMONO Dkh.Krajan Rt.02/Rw.01 Desa.Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Hak Milik No.704/ Singgahan

a. Luas b. GS / SU / UB 4 a. 465 m b.

Surat Ukur:No.51/ 2014Tanggal14-07-2014 2

hari ada Satpol PP naik sepeda. Nanti kita mulai bulan Agustus. Ini masih dibelikan sepeda, nanti dia (petugas) jalan berapa kilometer tidak boleh berhenti, riwa-riwi terus,” jelas dia.

Menurutnya, ketika bulan Agustus 2022 berjalan dan petugas Satpol PP belum terlihat melakukan pengawasan Perda KTR, maka hal itu dapat

mengurangi kontrak kinerja Kasatpol PP Surabaya.

“Kalau itu (petugas Satpol PP) belum ada, nanti kontrak kinerjanya dikurangi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan, bahwa terdapat tujuh kawasan yang memberlaku-

kan KTR. Yakni, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

“Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar 250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan, bagi instansi/pelaku usaha akan diberikan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi 500.000 sampai dengan 50 juta, bahkan pencabutan izin,” kata Nanik.

Menurut dia, menerapkan Perda KTR di Surabaya juga membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat. Yaitu, berupa sumbangsih pemikiran dan penyebarluasan informasi tentang Perda dan perwali KTR. “Ikut menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, seperti mengingatkan setiap orang yang melanggar dan melaporkan pelanggaran ke Pimpinan KTR atau satgas KTR,” ujarnya.

Terdaftar atas Nama

Tanggal Pembukuan

5

6

SUMONO

24-07-2014

en Jombang. Program Bulaga di desa Tengaran ini sendiri merupakan program Bulaga yang ke-7 sejak program tersebut dijalankan oleh Pemkab Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, Bulaga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat serta memberikan pelayanan lebih dekat dan cepat kepada masyarakat.

“Pada Bulaga ke depan, standstand yang ada kita lombakan,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati Mundjidah Wahab juga berharap agat masyarakat bisa memberikan saran dan masukan secara langsung lewat kegiatan tersebut, sehingga pelayanan Pemkab Jombang ke depan bisa semakin baik.

Kegiatan Bulaga di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ini juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Pada kegiatan Bulaga ini, Bupati Mundjidah Wahab juga melakukan peninjauan stand-stand milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jombang yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Bupati Jombang juga berkesempatan melihat proses pernikahan pasangan pengantin di acara tersebut. Setelah melangsungkan pernikahan, kedua mempelai langsung mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin. [rif.gat]

BPBD Surabaya Gelar Simulasi Bencana di Rusunawa

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

lurkan kepada 1.431 dusun dengan besaran Rp. 35 juta untuk setiap dusun. [Aha,yit.gat]

Dekatkan Pelayanan dengan Masyarakat, Bupati Buka Bulaga

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO Jl. Pramuka No.32 Telp. (0352) 481172 Fax (0352) 481546 Ponorogo Kode Pos 63411

Nama / Alamat Pemohon

untuk pembebasan lahan pembangunan ringroad Utara. Serta anggaran Rp 50,085 milyar untuk disa-

Awasi Penerapan Perda KTR, Wali Kota Minta Satpol PP Keliling

KELANA JATIM

No

iar dana untuk pembangunan 41 ruas jalan sepanjang 44,54 KM dan 21 jembatan dan Rp. 50 miliar dana

alimun hakim/ bhirawa

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec 7 a) – b) Singgahan c) Pulung

Keterangan

8 Pengambilan Sumpah Tanggal 06-07-2022

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatankeberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat terebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Surabaya, Bhirawa Suasana Rusunawa Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto mencekam, Rabu (20/7). Warga panik berhamburan keluar gedung, sirine berbunyi keras memekakan telinga, sebagai tanda darurat. Tampak puluhan warga menyelamatkan diri menuju ke titik kumpul lapangan yang ada di depan gedung rusunawa.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Yanu Mardianto mengatakan, suasana mencekam itu merupakan bagian dari simulasi mitigasi bencana alam yang diberikan khusus kepada warga penghuni Rusunawa Sombo Blok H, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto.

Yanu menjelaskan, di kesempatan ini Pemerintah Kota (Pemkot) melalui BPBD Surabaya bersama Wahana Visi Indonesia dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR) berkolaborasi memberikan pengetahuan materi dan praktik mitigasi bencana.

“Tujuannya yaitu, ketika terjadi bencana alam warga tidak mudah panik dan tahu cara melakukan mitigasi penyelamatan diri dan pertolongan pertama ketika ada korban,” kata Yanu.

Menurut Yanu pembekalan itu per-

Penghuni Rusunawa Sombo Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto saat mengikuti simulasi penanganan bencana.

lu, karena kota besar seperti halnya Surabaya tidak luput dari bencana alam. Selain itu, risiko terjadi bencana alam di perkotaan bisa dibilang tinggi, oleh sebab itu pengetahuan mitigasi ini penting diberikan kepada warga yang masih awam soal kedaruratan.

Dari hasil kajian BNPB, risiko tertinggi bencana di Kota Surabaya itu ada dua, diantaranya gempa bumi dan kebakaran. Sedangkan yang paling rawan terjadi itu kebakaran di tempat

padat penduduk seperti di Rusunawa Sombo. Karena itu BNPB Surabaya memberikan pengetahuan cara mudah memadamkan titik api dan bagaimana menyikapi bencana tersebut.

“Bencana dan cuaca ekstrim karena angin puting beliung juga bisa terjadi di perkotaan. Tapi ada dua yang paling berisiko sangat tinggi, salah satunya kebakaran. Karena ini rawan terjadi di lingkungan padat penduduk seperti rusunawa,” ujar Yanu. [iib.gat]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 9

Desak Hukum Maksimal Pelaku Kekerasan Seksual Ratusan Aktivis Lembaga Perempuan dan Anak Gelar Aksi Damai di PN Malang Kota Batu,Bhirawa Ratusan aktivis dari berbagai kelompok dan lembaga perempuan dan anak di Mal menggeruduk kantor Pengadilan Pengadilan (PN) Kota Malang, Rabu (20/7). Mereka melakukan aksi demo damai di halaman PN untuk mendorong dilaksanakannya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus kekerasan seksual di SMA SPI. Mereka mendesak agar terdakwa JEP bisa dihukum maksimal dalam upaya menghilangkan predator seskual dan anak di Negara ini.

Banyak lembaga dan elemen masyarakat yang hadir dan ikut menyerukan perlindungan terhadap anak dan perempian. Di antaranya, Lumbung Informasi Rakyat (Lira), KSPPA, APMR, CPMR, Suara Perempuan Desa, LPA Malang Raya, bahkan LPA Pasuruan juga turut hadir di aksi demo damai ini.

“Kami sengaja datang ke sini (PN Kota Malang) untuk menyuarakan jeritan korban pelecehan seksual, dan mendesak kepada PN Malang untuk memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa Julianto Eka Putra,” ujar Oktarika, orator dari Komite Solidaritas Pelindung Peremuan dan Anak (KSPPA) Malang Raya.

Ditambahkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Batu, Fuad Dwiyono bahwa penegakan hukum dalam perkara terdakwa JEP ini akan terus dikawal hingga menghasilkan putusan. Dan putusan harus seadiladilnya sehingga bisa memberikan rasa berkeadilan bagi para korban.

“Adapun sangsi harus diberikan maksimal kepada terdakwa untuk memberikan efek jera. Selain itu

hukuman maksimal dibutuhkan untuk menghilangkan motivasi adanya predator- predator seksual dan anak lainnya,” jelas Fuad.

Selain dukungan dan desakan kepada para hakim, dukungan serupa juga diberikan kepada jaksa yang menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini. Seperti disuarakan oleh para aktivis Suara Perempuan Desa (SPD) Kota Batu.

Mereka meyatakan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kejaksaan yang telah menangkap dan menyeret ‘sang predator seksual’ ke Pengadilan Negeri.

Selain itu SPD juga menyampaikan kepercayaan bahwa JPU yang menangani perkara ini mampu untuk membawa terdakwa JEP mendapatkan hukuman maksimal. Kemudian Yayasan Selamat Pagi Indonesia harus mencarikan sosok pengganti JEP dalam mengeloka SMA SPI. “Dengan rekam jejak yang buruk maka JEP tidak boleh lagi dilibatkan dalam urusan pendidikan di Kota Batu bahkan di Indonsia. Dan manajemen SMA SPI harus tetap bisa eksis walaupun tidak ada JEP,” ujar Salma Safitri, Ketua SPD Kota Batu. [nas.gat]

Suasana aksi demo damai ratusan simpatisan korban kekerasan seksual di SMA SPI yabg digelar di PN Malang, Rabu (20/7)

BHP Surabaya Pastikan Seluruh WNI Bisa Urus Surat Keterangan Hak Waris

KELANA JATIM

Rugikan Perusahaan, Oknum Pegawai PDAM Sampang Terancam Diberhentikan Tidak Hormat Sampang, Bhirawa Empat oknum pegawai PDAM Sampang terancam diberhentikan dari pekerjaannya akibat tidak loyal dan tidak berdedikasi tinggi terhadap perusahaan.

Keempat oknum pegawai PDAM tersebut telah melakukan perbuatan nakal atau tidak terpuji sehingga menyebabkan kerugian terhadap perusahaan hingga mencapai puluhan juta .

Kecurangan mereka telah melanggar dengan melakukan penambahan pelanggan namun tidak ditambahkan ke data pelanggan PDAM Trunojoyo Sampang.

Ditambah lagi, pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan tidak disetorkan ke perusahaan melainkan diembat sendiri untuk kepentingan pribadi.

“Akibat dari perbuatan tersebut perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp. 20 juta,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Trunojoyo Sampang Deni Darmawan.

Pihaknya menjelaskan bahwa empat oknum tersebut merupakan pegawai tetap bahkan terbilang senior.

“Untuk pemberhentiannya tidak secara langsung namun, bertahap karena empat orang ini melakukan kecurangan tidak secara bersamaan,” bebernya. [Lis.gat]

Pulang Haji Wajib Swab PCR Pasuruan, Bhirawa Pelaksanaan ibadah haji tahun 1443H/2022M akan memasuki fase pemulangan dari tanah suci kembali ke tanah air. Di wilayah Kabupaten Pasuruan, jemaah haji akan tiba akhir Juli 2022.

Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Syaihul Hadi menyampaikan semua jemaah haji yang pulang dari tanah suci menuju wilayah Kabupaten Pasuruan wajib menjalani skrining Covid-19.

Tujuannya, menjamin keamanan dan kesehatan seluruh jemaah haji sebelum kembali ke daerah asal.

“Seluruh jemaah yang pulang, ada prosedur pengecekannya.

Untuk protokol kesehatan nanti itu, begitu sampai di asrama haji harus wajib di swab PCR,” urai Syaihul Hadi, Rabu (20/7).

Menurutnya, apabila ada jemaah haji hasil test PCR-nya positif, maka diwajibkan karantina mandiri di daerah masing-masing.

“Kita masih melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk menyiapkan tempat karantina bagi jemaah yang positif,” urai Syaihul Hadi.

Ia menambahkan untuk pemulangan jemaah haji, dibagi tiga tahap. Total jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan berjumlah 657 jamaah.

Rinciannya, kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 24, tiba di Juanda, Minggu (24/7) sekitar pukul 20.10, lalu kloter 16 dengan jumlah jamaah 188 jemaah, tiba di Juanda, Rabu (27/7) sekitar pukul 03.20.

Sedangkan tahap terakhir, Kloter 17 dengan jumlah jemaah 445 tiba di Juanda, Kamis (28/7) jam 06.55. [Hil.gat]

Surabaya, Bhirawa Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) saat ini tidak hanya dilakukan di Pemerintah Desa/Kelurahan atau notaris saja. Bahkan, Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKHW untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepastian itu disampaikan Plt Kepala BHP Surabaya, Kurniawati saat ‘Sosialisasi Mengenal Lebih Dekat Tugas dan Fungsi BHP’, Rabu (20/7).

Kurniawati mengatakan, kewenangan penerbitan SKHW bagi seluruh WNI itu setelah adanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Sebelum ada aturan tersebut, sambungnya, ada penggolongan WNI dalam permohonan penerbitan SKHW. Dicontohkannya bagi pribumi, SKHW diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui camat.

Sementara untuk WNI keturunan tionghoa dilakukan di notaris. Sedangkan BHP berwenang untuk menerbitkan SKHW untuk WNI keturunan timur asing non tionghoa.

Istimewa

Plt Kepala BHP Surabaya, Kurniawati dalam ‘Sosialisasi Mengenal Lebih Dekat Tugas dan Fungsi BHP’, Rabu (20/7).

“Permohonan penerbitan SKHW sekarang tidak ada lagi penggolongan. Semua WNI bisa mengurus ke BHP,” kata Kurniawati.

Selain cepat dan mudah, Kurniawati menhelaskan, dalam penerbitan SKHW

pihak BHP Surabaya tidak mau sembarangan. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan secara teliti. Tujuannya, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Pihaknya pun ingin memastikan para ahli waris mendapatkan kepastian hu-

kum, sehingga warisan yang ada, ketika akan dimanfaatkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pihaknya mencontohkan, akhirakhir ini kerap ditemui kasus mafia tanah. Para mafia mencaplok tanah yang tidak jelas pemiliknya. Hal itu disebabkan salah satunya karena proses pewarisan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“SKHW ini penting. Sehingga ada kepastian terkait siapa ahli waris yang sah,” tegasnya.

Selain itu, BHP Surabaya juga bersinergi dengan pihak-pihak terkait seperti Pengadilan Negeri dan Kantor Pertanahan. Bentuk konkritnya berupa Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengakomodir Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021.

Tak hanya itu, pada 23 Juni 2022, Kanwil Kemenkumham Jatim juga telah menandatangani MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya untuk mempercepat penyampaian salinan putusan atau penetapan dari PA dan PN se-Jatim ke BHP Surabaya.[Bed.gat]

Tulungagung Bakal Dapat Lagi 142 Ribu Dosis Vaksin PMK

Maryoto Birowo

Tulungagung, Bhirawa Setelah mendapat 82.500 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku

(PMK) dari Pemprov Jatim, Kabupaten Tulungagung bakal mendapat lagi tambahan vaksin serupa. Vaksin PMK tambahan tersebut sebanyak 142 ribu dosis.

“Untuk vaksin PMK akan datang lagi sebanyak 142 ribu dosis,” ujar Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Rabu (20/7).

Ia menyebut datangnya vaksin tambahan tersebut diperkirakan dalam waktu dekat. “Kemungkinan dalam minggu ini,” sambungnya.

Bupati Maryoto Birowo selanjutnya menyatakan dengan datangnya kembali vaksin PMK, dana Rp 700 juta dari APBD Kabupaten Tulungagung untuk penanganan PMK tidak lagi akan dianggarkan untuk pembelian vaksin. Namun untuk penanganan PMK lainnya, di antaranya pem-

belian obat-obatan.

“Karena vaksin sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, dana Rp 700 juta digunakan untuk pembelian obat-obatan dan pembinaan,” paparnya.

Sejauh ini menurut mantan Sekda Tulungagung ini penyakit PMK yang menyerang ternak sapi di Kabupaten Tulungagung sudah mulai menurun. “Seperti penyakit Covid-19, kalau sudah ada vaksin kemudian menurun. Di Tulungagung juga sudah menurun kasus PMK-nya,” tuturnya.

Namun demikian, meski kasus PMK sudah menurun, Bupati Maryoto Birowo masih belum mau membuka pasar hewan. Apalagi saat dibukanya kembali pasar hewan beberapa waktu lalu jumlah pedagang

yang datang hanya 10 orang saja.

“Padahal jumlah pedagangnya bisa sampai 1.200 orang. Karena itu, untuk pembukaan pasar hewan secara alamiah saja. Apabila PMK turun nanti pedagang akan mengikuti,” paparnya lagi.

Sementara itu, data laporan pelaksanaan vaksinasi PMK di Kabupaten Tulungagung sampai tanggal 19 Juli 2022 menyebutkan pelaksanaan vakisnasi ternak sapi dengan 82.500 dosis sudah final.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung pada hari itu melaksanakan vaksinasi 929 ekor sapi dan membuat secara total mencapai 82.085. Vaksinasi PMK tahap I di Tulungagung dinyatakan selesai dengan capaian 99,5 persen. [wed.gat]

Lahan Pertanian Dibego Kades Sidorahayu, Kuasa Hukum Pemilik Tanah Lapor Polisi Sejumlah warga pemilik lahan pertanian Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang melalui kantor pengacara DR HA Rachman Sulaiman SH lapor ke Polres Malang, karena tanah dibego tanpa persetujuan pemilik lahan.

cahyono/Bhirawa

Papan nama pengerjaan proyek irigasi yang terpasang di lahan pertanian milik warga Desa Sidorahayu, Kec Wagir, Kab Malang, yang kini dipersoalkan warga setempat

Sedangkan tanah warga yang dibego itu seluas 2,5 meter di sepanjang irigasi, dan panjang yang dibego mencapai 300 meter. Dan saat ini sudah berubah menjadi saluran pembuangan air kotor.

“Padahal dulu merupakan saluran irigasi, kini sudah menjadi pembuangan air kotor sedalam satu meter, yang dulu merupakan saluran irigasi. Sehingga kini tidak mungkin lagi bisa mengairi lahan pertanian,” ungkap salah satu memilik lahan di Desa Sidorahayu Hariyadi, Rabu (20/7), kepada wartawan.

Dijelaskan, satu tahun yang lalu,

para pemilik lahan itu pernah dikumpulkan oleh Kepala Desa (Kades) Sidorahayu untuk diminta kerelaannya menyerahkan satu meter tanahnya sepanjang jalan pematang sawah untuk alasan proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui program Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang mana dikatakan milik iragsi. Sebenarnya, pada waktu itu dirinya tidak keberatan, namun belakangan ini yang dibego tidak satu meter, tapi hingga 2,5 meter.

Lahan yang dibego itu, kata Hariy-

adi, terdapat papan banner yang tertulis Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang dipasang di lokasi, dan ternyata bukan untuk di Dusun Tulus Ayu, Desa Sidorahayu, tapi Dusun Peniwen. Padahal, Dusun Peniwen itu, terdapat di wilayah Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

“Dan sejak beberapa hari lalu di lokasi juga telah dipasang papan banner Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) senilai Rp 195 juta,” terang Hariyadi.

Sementara itu, Kuasa hukum warga pemilik tanah Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Rachman Sulaiman mengatakan, bahwa warga pemilik tanah di Desa Sidorahayu tersebut, menguasakan persoalan itu, maka pihakmnya sudah melaporkan secara pidana pada Polres Malang, dan juga

berencana melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Kabupaten Malang.

Namun yang jelas sudah setahun ini para petani yang lahannya telah dirubah menjadi parit itu tidak bisa mengairi lahannya. Karena paritnya jauh lebih dalam ketimbang lahan pertaniannya.

Dari laporan yang kita lakukan ke Polres Malang itu, jelas dia, maka penyidik Polres Malang sudah melakukan pengukuran lahan yang tadinya saluran irigasi dirubah menjadi parit.

Sehingga penyidik mulai memeriksa para saksi dan pemilik lahan.

“Bahkan, pada hari Selasa (19/7) siang kemarin, penyidik juga mulai mengukur lahan yang dibego menjadi parit yang dipermasalahkan itu.

Selanjutnya, dirinya juga akan melakukan gugatan perdata ke PN Kepanjen,” tandasnya. [cyn.gat]

EKONOMI Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 Resmi Dilantik Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/ 7), sesuai Keppres No. 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Keppres itu disebutkan jajaran Dewan Komisioner OJK periode 2022 – 2027 sebagai berikut: Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota; Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota; Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; Inarno

Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.

Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap ang-

gota; Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen; Doni Primanto Joewono sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia.

Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen; Doni Primanto Joewono sebagai anggota ex-officio dari Bank Indonesia; Suahasil Nazara sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Direktur Humas OJK, Darmansyah, mengungkapkan dengan pelantikan ini maka Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No. 21/2011 tentang OJK.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara, pelaku industri jasa keuangan serta Anggota Dewan Komisioner OJK periode 20172022,” jelasnya lewat siaran pers, Rabu (20/7).

Sebelumnya Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 dijabat oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Heru Kristiyana, Hoesen, Riswinandi, Ahmad Hidayat dan Tirta Segara serta anggota ex officio Dody Budy Waluyo (Deputi Gubernur BI) dan Suahasil Nazara (Wamenkeu).[ma.ca]

Pelantikan anggota komisioner OJ K priode 2022—2027.

BURSA EKONOMI

Pemkab Peringati Hari Koperasi Nasional ke-75 Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-76 tahun 2022 dalam sebuah upacara di halaman depan Kantor Bupati Probolinggo.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan Perwira Upacara adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto.

Kegiatan ini dimeriahkan dengan bazar UMKM di halaman Kantor Bupati Probolinggo. Sekaligus pemotongan tumpeng oleh Sekda Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono didampingi Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto dan Ketua Dekopinda Kabupaten Probolinggo Joko Rohani Sanjaya. Potongan tumpeng ini diserahkan kepada tokoh koperasi Ismail Pandji.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan perkoperasian. Untuk kategori Koperasi Modern/Digital diberikan kepada KPRI Karya Wira Husada, kategori Koperasi Pengarusutamaan Gender diberikan kepada Koperasi Wanita Kartini Desa Taman Kecamatan Paiton, Pembina Koperasi Siswa diberikan kepada Kepala SMKN 1 Kraksaan dan Kategori Tokoh Penggerak Koperasi diberikan kepada Ismail Pandji.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Rabu (20/7) mengatakan tema Hari Koperasi Nasional tahun 2022 adalah “Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”, merupakan pengejawantahan dari upaya koperasi bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru dan profesional.

“Perjalanan pembangunan koperasi diupayakan secara berkesinambungan agar koperasi dapat tumbuh sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitifitas tinggi dalam pengembangan usaha dan diminati oleh generasi muda. 75 tahun merupakan usia yang menandakan kematangan dalam berorganisasi dan kemampuan menjawab berbagai tantangan zaman,” katanya.[wap.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4189 TB, Yamaha, a/n. Thoyibatul Malikah, Dsn. Krajan RT/ RW : 003/001 Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung No. 8821/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, AG 5383 RCH, Honda, rh. 2018, Merah Hitam, a/n. Rini Utami, Dsn. Ngebong RT/RW : 001/001 Ds. Ngebong, Pakel – T.Agung No. 8822/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda CB150, th. 2017, Merah, AG 4307 RBW, a/n.

Asrofi RT 2/1 Ds. Bangunjaya, Pakel – T.Agung No. 8823/IMB/BI-IV/2022

HILANG Kartu Pengawasan & Pelaksanaan Ijin Trayek Mobil MPU, AG 7243 UP, a/n. PT. Andis Jaya Motor, Jl. Suparyono Timur Lk. Gogosuket 26 Bajang, Talun – Blitar No. 8824/IMB/BI-IV/2022

HILANG Kartu Pengawasan & Pelaksanaan Ijin Trayek Mobil MPU, AG 7022 UK, a/n. PT Andis Jaya Motor, Jl Suparyono Timur Lk. Gogosuket 26 Bajang, Talun – Blitar No. 8825/IMB/BI-IV/2022

sudarno/bhirawa

Usai mengikuti vidcon mengenai verifikasi dan observasi lapangan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Gempur Jatim yang dilaksanakan Menpan RB, Rabu (20/7) dari Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami foto bersama.

Bupati Dukung Program Gempur Jatim Majukan UMKM Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami didampingi Kepala Balai Besar POM Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun mengikuti vidcon mengenai verifikasi dan observasi lapangan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Gempur Jatim yang dilaksanakan Menpan RB, Rabu (20/ 7) dari Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun.

Dalam kesempatan ini Bupati mengapresiasi program Gempur Jatim meski jauh sebelumnya dirinya sudah memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di kabupaten

yang dipimpinnya. Terbukti, sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Madiun jumlah UMKM hanya dikisaran ribuan, kini sudah mencapai 21 ribu.

Dalam UMKM ini, Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menegaskan jika pihaknya tidak sekedar mengejar kuantitas namun kualitas tetap menjadi nomor satu. Karena kesehatan produk pangan sangat penting, sehingga jauh-jauh hari pihaknya sudah bekerjasama dengan BPOM agar produk pangan yang dihasilkan UMKM benar-benar layak dikonsumsi masyarakat luas.

Melonjaknya angka UMKM ini,

lanjut Bupati, juga tidak lepas atas kemudahan izin Produk Industri Rumah Tangga, bahkan izin bisa rampung dalam waktu sehari. “Saya sangat senang dan mendukung program Gempur Jatim ini, karena program ini hadir disaat yang pas dalam rangka terus memberdayakan usaha kecil dan menengah itu,” jelas Bupati.

Dalam kegiatan ini, ada 2 spot UMKM dari Kabupaten Madiun yang melakukan testimoni kepada para panelis terkait adanya program Gempur Jatim. UMKM yang bergerak dalam pengolahan coklat dan pempek ini mengaku sangat terbantu den-

gan Program Gempur Jatim, baik dalam pengembangan usaha, pengurusan perijinan, maupun pemasaran bahkan produk pempek tembus pasar internasional.

Dalam kesempatan ini Bupati menambahkan jika penggunaan IT memang belum maksimal karena UMKM ini kebanyakan digeluti masyarakat desa yang notabene belum ‘melek’ teknologi. Meski demikian, Bupati menjamin jika perlindungan konsumen pasti total, dan tidak ada bahan terlarang dari produk pangan yang dihasilkan UMKM di Kabupaten berjuluk Kampung Pesilat Indonesia.[dar.ca]

Thrips Serang Tanaman Tembakau, Petani Panen Dini Probolinggo, Bhirawa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) dengan Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) dalam rangka pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di ruang pertemuan Pantai Bohay Desa Bhinor Kecamatan Paiton. Disayangkan tahun ini hama thrips serang tanaman tembakau di Probolinggo, akibat-

nya kuatir kwalias tembakaunya semakin jelek petani panen dini.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta dari Gapero Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber terdiri dari 2 (dua) orang dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo. Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Rabu (20/7) mengatakan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sudah melaksanakan pembebasan lahan untuk

KIHT seluas kurang lebih 2,5 hektar dan pada tahun 2022 mulai rencana pembangunan KIHT. “Pembentukan KIHT ini bertujuan untuk mendorong yang illegal menjadi legal, bagian dari upaya pengawasan yang bersifat non represif, mempermudah pengawasan dan pembinaan, sebagai bagian mitigasi dampak kebijakan kenaikan tarif cukai serta upaya melibatkan Pemerintah Daerah agar dana Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan optimal,” katanya.

Dengan adanya kegiatan ini Anung mengharapkan di Kabupaten Probolinggo sudah tidak ada rokol illegal.

Sebab para anggota Gapero Kabupaten Probolinggo akan menempati KIHT yang rencana akan mulai dibangun pada tahun 2022. “Semoga dengan adanya KIHT ini yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” harapnya.[wap.ca]

Pasar Ikan Bersih dan Kuliner Kebon Agung Diresmikan

Kabupaten Probolinggo Menjadi Salah Satu Sentra Perikanan Sangat Penting di Jatim Pasar ikan bersih dan kuliner di Desa Kebon Agung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI diresmikan. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Direktur Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS-PKP) KKP RI Artati Widiarti didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Probolinggo Budi Purwanto dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Evy Afianasari.

Dalam kesempatan juga diserahkan bantuan peralatan pemasaran (coolbox) kepada 40 pedagang yang ada di Pasar Ikan Bersih Kebon Agung Kabupaten Probolinggo.

Sekaligus tasyakuran berupa pemotongan tumpeng. Dilanjutkan dengan peninjauan ke lapak-lapak pedagang di pasar ikan bersih dan kuliner Kebon Agung.

Turut menyaksikan peresmian pasar ikan bersih dan kuliner Kebon Agung ini Direktur Pemasaran Ditjen PDS-PKP KKP RI Erwin Dwiyana, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, perwakilan Dinas Perikanan serta Forkopimka Kraksaan.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Evy Afianasari, Rabu (20/7) menyam-

paikan Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu sentra perikanan yang sangat penting di Jawa Timur.

“Hasil perikanan di Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Untuk itu perlu dukungan pemerintah dalam meningkatkan potensi dan pemasaran perikanan di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Evi mengharapkan agar bantuan coolbox dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga pasar ikan bersih ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar upaya dari pemerintah pusat tidak sia-sia menjadikan ikan sebagai salah satu komoditas pangan utama di Indonesia. “Karena ikan ini tinggi protein dan ini merupakan salah satu visi dan misi dari sektor perikanan dan kelautan di Indonesia,” terangnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Probolinggo Budi Purwanto mengatakan tujuan pembangunan pasar ikan bersih dan kuliner pada mulanya adalah untuk menjaring potensi perikanan dan kelautan di wilayah timur Kabupaten Probolinggo, yang mana Kabupaten Probolinggo adalah daerah yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa yang kaya akan hasil laut dan ikan.

“Kota Kraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo memiliki daya gerak ekonomi yang cukup tinggi. Diharapkan dengan dibangunnya pusat kuliner ikan di pasar ikan bersih Kebon Agung akan mampu menggerakkan potensi perekonomian dan wisata di wilayah timur Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Budi pasar ikan bersih dan kuliner Kebon Agung ini telah beroperasi sejak bulan Mei tahun 2022. Setelah menerima berita acara hibah aset, pengelolaan pasar ikan bersih dan kuliner Kebon Agung ini diserahterimakan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), sebagai dinas pengampu pasar se-Kabupaten Probolinggo.

“Pasar ikan bersih dan kuliner ini

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pasar ikan bersih dan kuliner Kebon Agung diresmikan.

telah menjadi sentra jual beli hasil perikanan dengan jumlah pedagang ikan sebanyak 40 orang dan 3 pedagang sentra kuliner. Aktivitas dan operasional pasar ikan bersih dan kuliner ini berjalan aktif di malam hari sejak pukul 23.00 hingga pukul 06.00 pagi. Yang mana pasar ikan ini sejak sebelum dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkenal sebagai sentra grosir pedagang ikan untuk wilayah Kota Kraksaan dan sekitarnya,” jelasnya.

Budi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan

Perikanan yang memberikan bantuan peralatan pemasaran berupa coolbox atau kotak pendingin untuk penyimpanan ikan kepada 40 pedagang pasar Kebon Agung.

“Insyaallah bantuan tersebut akan sangat membantu para pedagang pasar ikan yang selama ini masih menggunakan coolbox sederhana dari styrofoam yang masih belum terjamin kebersihan dan keamanan bebas dari zat zat berbahaya,” tegasnya.

Sedangkan Direktur Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI Artati

Widiarti mengungkapkan pembangunan pasar ikan bersih ini dibangun melalui APBN tahun 2021 dengan anggaran Rp 2,06 miliar yang terdiri dari 40 lapak ikan dan 3 kios kuliner serta dilengkapi beberapa fasilitas pendukung.

“Dengan adanya pembangunan pasar ikan bersih di Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat lebih meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan serta peningkatan AKI (Angka Konsumsi Ikan) tersebut bersama-sama dengan program-program prioritas yang lain,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan jelas Artati, KKP juga memberikan bantuan peralatan pemasaran berupa coolbox yaitu wadah penyimpanan produk yang bertujuan untuk melindungi, mencegah atau menunda kerusakan maupun terjadinya penurunan mutu hasil kelautan dan perikanan.

“Saya berpesan agar pasar ikan bersih ini dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sesuai peruntukkannya sebagai destinasi belanja, destinasi wisata dan destinasi kuliner ikan serta merancang kegiatan-kegiatan yang dapat menarik konsumen dan menyampaikan laporan secara rutin,” tambahnya.[wap.ca]

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Selamatkan Tiga Aset Pemprov Jatim Senilai Rp 1,068 Triliun Sambungan hal 1 nya ditempati oleh pensiunan dari pegawai RSUD Dr Soetomo. Alhamdulillah aset tersebut telah kembali menjadi milik Pemprov Jatim,” ucap Khofifah.

Lalu untuk aset RSJ Menur yang berhasil diselamatkan kembali menjadi milik Pemprov nilainya mencapai Rp 357,9 miliar. Yang merupakan tanah bangunan perkantoran dengan luas 45.140 meter persegi. Gubernur Khofifah bersyukur aset-aset tersebut telah dimiliki keabsahannya sebagai aset milik Pemprov Jatim.

Untuk itu, Khofifah turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelamatan aset. Terutama Kejati Jatim dan BPN Jatim serta Kantah BPN Surabaya 1 dan 2.

“Terima kasih, ibu Kajati Jatim dan jajaran khususnya Asdatun dan juga Kakanwil BPN. Khususnya Kantah 1 dan 2 BPN Surabaya. Seterusnya, sinergi seperti ini mudah-mudahan akan terus terbangun sehingga aset-aset negara terutama yang ada di dalam sengketa atau penguasaan pihak lain bisa kita dapatkan kembali,” ujarnya.

Selain tiga aset itu, saat ini yang juga tengah dalam proses upaya penyelamatan aset adalah lahan sekitar 476.434 m2 di Puspa Agro dengan nilai perolehan Lahan Rp. 61.902.685.000 dan nilai appraisal Rp. 228.688.320.000. Karena itu, Gubernur Khofifah tengah berupaya agar aset yang kini tengah proses kepengurusan sertifikasi tersebut bisa kembali menjadi kepemilikan Pemprov Jatim.

Sebagai informasi, pada tahun 1952, aset tanah bangunan serta barang inventaris RS Husada Prima tersebut diserahkan kepada Pemerintah Pemprov Jatim seperti yang tertuang dalam PP Nomor 49 Tahun 1952.

Lalu pada 1977, RSJ Pegirian pindah ke Menur yang menyebabkan lahan dan bangunan RSJ Pegirian beralih fungsi menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Surabaya. BP4 Surabaya inilah yang hingga saat ini menjadi RS Husada Prima.

Kemudian pada 28 Juni 2022, Plt. Sekda Pemprov Jatim memohon bantuan hukum non-litigasi kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara.

Permohonan ini lalu segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Jatim dengan berkoordinasi kepada berbagai pihak, khususnya Kantor Pertanahan Surabaya II. Tak lama setelahnya, pada 6 Juli 2022, berhasil dilakukan pengukuran luas lahan oleh tim dari Kantor BPN Surabaya II. Selain penyerahan sertifikat aset yang diberikan kepada Pemprov Jatim, BPN juga memberikan 2 sertifikat aset kepada PT Pertamina (Persero) yang masing-masing berada di Jl. Dr. Soetomo no. 68 dan Jl. Marmoyo no. 2, Surabaya. Sertifikat ini diterima langsung oleh Senior Vice President (SVP) Aset Manajemen Pertamina Yanuar Budi Hartanto. [tam.wwn] l

MPLS Membentuk Siswa Berprestasi Sambungan hal 1 pada bidang minat dan bakat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim, Dr Kodrat Sunyoto SH MSi Rabu (20/7). Menurutnya, MPLS tidak hanya memperkenalkan jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, organisasi siswa (OSIS), maupun sarana prasana yang ada di lingkungan sekolah.

“Tapi, yang lebih penting adalah memperkenalkan penggunaan dan pemanfaatan literasi digital, perpustakaan digital, ruang praktikum, kegiatan magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Mitra, Media Pembelajaran Daring dan Luring, Kurikulum, prestasi siswa dan sekolah dalam berbagai kejuaraan, berbagai produk hasil karya siswa, dan berbagai macam kegiatan ekstrakulikuler di Sekolah,” terangnya.

MPLS yang diselenggarakan 18-20 Juli 2022 bagi siswa SMA dan SMK Provinsi Jatim, politisi Partai Golkar ini menyebut tidak boleh ada kegiatan yang menjurus kepada perpeloncoan atau tindakan kekerasan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik.

Oleh sebab itu, lanjut Kodrat yang juga mantan kepala sekolah swasta di Surabaya Barat ini, Pemprov Jatim, pihak sekolah dan masyarakat harus sama-sama mengawal penyelenggaraan MPLS bagi siswa SMA dan SMK Tahun ini. Agar sesuai dengan tujuan awal penyelenggaraan MPLS. Kodrat juga meminta seluruh pihak agar menaati protokol kesehatan (prokes) saat pelaksanaan kegiatan MPLS terhadap para siswa baru. Selain membuat siswa baru mengenali lingkungan sekolahnya, menurut dia, sekolah juga perlu mendorong agar para siswa baru mengenali era adaptasi kebiasaan baru di era pasca pandemi ini. “Selain dikenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajarkan untuk menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain terhadap para siswa baru, menurutnya, hal tersebut juga berlaku bagi siswa secara keseluruhan selama masa pembelajaran tatap muka. Mulai dari berangkat sekolah, sampai di sekolah, menurutnya penggunaan masker sangat diperlukan.

Selain itu, kata Ketua MKGR Jatim ini, para siswa juga dianjurkan membawa bekal makanan dari rumahnya masing-masing. “Sekolah mempersiapkan tempat cuci tangan, jaga jarak, menciptakan kegiatan yang mengurangi resiko kerumunan, menghadapi adaptasi kebiasaan baru pascapandemi Covid-19,” katanya.

Selain itu, sambung Kodrat, penyelenggaraan MPLS bagi siswa SMA dan SMK harus dilakukan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru dan Buku Panduan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Dalam Rangka Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sekolah Menengah Atas (SMA) 2022 serta Pedoman Pelaksanaan Masa pengenalan Lingkungan Sekolah: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jawa Timur Tahun Pelajaran 2022-2023. [geh]

l

SAMBUNGAN Bupati Mojokerto Resmikan Pembayaran Retribusi Pasar Secara e-Retribusi Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meresmikan peluncuran pembayaran retribusi pasar secara non tunai (e-Retribusi) yang dikemas dalam Sistem Elektronik Membayar Retribusi Pasar (Semar) di Pasar Raya Mojosari Rabu (20/7).

Dalam arahannya, Bupati Ikfina mengatakan, penggunaan digitalisasi atau elektronikasi dalamnretribusi pasar merupakan bagian yang harus dilaksanakan pada semua sektor.

Seperti halnya e-retribusi ini, yakni retribisi pasar ini adalah bagian upaya Pemkab Mojokerto memiliki pendapatan sendiri.

“Yang tentunya nanti akan digunakan untuk membiayai program pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Atau dipakai untuk pemeliharaan, pengembangan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh para pedagang pasar,” jelas Ikfina.

Lebih lanjut ditambahkan Ikfina, adanya elektronifikasi retribusi pasar inim juga bisa menjamin akuntabilitas yangnbisa dipertanggubg jawabkan, karena uang yang dibayarkan para pedagang akan langsung masuk ke rekening kas daerah. “Ketika masuknya secara elektronik, maka ini nanti akan bisa dipantau secara elektronik juga, oleh semua pihak yang punya akses dan kewenangan untuk melakukan pemantauan,” ucapnya.

Selain itu, Ikfina menegaskan, Bank Indonesia telah menargetkan jangka panjang kepada Pemkab Mojokerto untuk menghapus semua bentuk uang fisik, menurutnya, uang fisik tersebut menyerap anggaran yang luar biasa besar dari pemerintah untuk percetakannya. “Lebih baik uangnya secara elektronik, sehingga biaya untuk cetak uang fisik bisa di

Sambungan hal 1 Dari hasil Whole Genome Sequencing (WGS) selama Juli ini, ditemukan sebanyak 114 sampel positif Covid-19 subvarian Omicron BA.5, 37 sampel subvarian Omicron BA.2 dan 14 sampel omicron subvarian BA.4.

Selain adanya subvarian baru tersebut, Jibril menyebut juga masih ada sampel pasien yang terjangkit Covid-19 Omicron B.1.1.529 dan B.1.1. Namun, dia tidak merinci

Bupati Ikfina saat memotong tumpeng tanda dimulainya pembayaran retribusi pasar dengan e-Retribusi.

pakai untuk pembiayaan pembangunan yang lain,” ujarnya.

Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini juga menyampaikan, pembayaran retribusi ini merupakan hal yang tidak mudah dan membutuhkan persiapan panjang. “Yang sangat tidak mudah adalah membiasakan, terutama para pedagang untuk membayar retribusi secara elektronik, tetapi mau tidak mau semuanya harus berproses,” tuturnya.

Ikfina berharap monitoring terhadap kegiatan retribusi Semar ini dilakukan secara berkala, sehingga nanti bisa mengevaluasi kendalakendala yang ada. “Minta tolong ini harus disupport pada kemudahan sinyal untuk proses transaksi atau Insfratruktur digital yang ada di pasar-pasar,” tandasnya.

Ikfina juga mengucapkan terima kasih kepada Disperindag yang terus bergerak. Ia meminta inovasi punokawan milenialnya, termasuk

semarnya ini, terus di monitoring dan dievaluasi. “Kita berharap ini nanti bisa menjadi bagian dari inovasi daerah yang nanti akan diluncurkan untuk mengikuti penilaian,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah mengatakan, pembayaran e-retribusi non-tunai ini, berlaku bagi 10 pasar di Kabupaten Mojokerto yang resmi dimulai tanggal 20 Juli 2022.

10 pasar tersebut diantaranya, Pasar Raya Mojosari, Pasar Niaga Mojosari, Pasar Kutorejo, Pasar Wisata Pacet, Pasar Pugeran, Pasar Dinoyo, Pasar Trowulan, Pasar Kedungmaling, Pasar Lespadangan, dan Pasar Jetis.

“Mulai hari ini, tanggal 20 Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai melaksanakan e-retribusi atau retribusi yang dilaksanakan secara non-tunai di 10 pasar di Kabupaten Mojokerto,” terangnya. [min.wwn]

jumlah pasien yang terpapar varian ini. “Yang jelas data Satgas Covid19 Jatim ada lonjakan kasus pada Selasa, 19 Juli kemarin,” tutur Jibril, Rabu (20/7).

Kendati mengalami lonjakan, Jibril mengaku optimis kasus Covid19 dapat ditekan dengan pencanangan vaksinasi booster. Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis ketiga alias booster untuk segera vaksin. “Karena booster ini sebagai

salah satu cara melindungi dari paparan virus corona SARS CoV-2,” kata dia.

Optimisme itu semakin kuat kasus setelah pemerintah mewajibkan pencanangan booster. “Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya ketika vaksinasi ini digunakan sebagai syarat administratif untuk perjalanan maupun masuk mal, secara langsung banyak masyarakat yang antusias mengikuti program vaksinasi,” kata dia. [tam.wwn]

Pangdam Minta Personil TNI Jaga Profesionalitas Kinerja l

Sambungan hal 1

Pada kunjungan kali ini, Pangdam V/ Brawijaya menekankan kepada anggota TNI AD dan PNS di Kodim Situbondo untuk selalu meningkatkan profesionalitas dalam bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kunjungan kerja kami ini selain untuk memberikan semangat kepada para Babinsa yang membantu masyarakat dalam penanganan

pandemi Covid-19, vaksinasi dan pandemi PMK, juga mengajak seluruh anggota Kodim 0823 Situbondo untuk bekerja secara profesional dan membantu kepentingan masyarakat di wilayah kerjanya masing masing,” jelas Pangdam V/Brawijaya.

Selain memberikan motivasi dan pengarahan kepada anggota Kodim 0823 Situbondo, Pangdam V/Brawijaya juga mengapresiasi kiprah para Babinsa yang telah bekerja siang malam dalam

penanggulangan bencana Covid-19.

“Kami terus memonitor kegiatan yang dilaksanakan para Babinsa dalam membantu penanggulangan Covid19. Untuk itu, jika ada kebijakan dari pimpinan, maka kami akan memprioritaskan para Babinsa yang telah bekerja keras dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak di Kabupaten Situbondo,” pungkas Pangdam. [awi.wwn]

Penerimaan Pajak DJP Jatim II Capai Rp13,297 Triliun l

Sambungan hal 1

nerja penerimaan yang positif ini mencerminkan adanya tren pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19.

“Capaian tersebut selain dari kontribusi wajib pajak secara rutin juga tidak terlepas dari penerimaan dari program pengungkapan sukarela (PPS) yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2022,” ujarnya, Rabu (20/7).

Ia mengatakan, setoran PPh program pengungkapan sukarela adalah sebesar Rp1,251 triliun atau berkontribusi sebesar 5,42 persen terhadap total target penerimaan tahun 2022 Kanwil DJP Jawa Timur II. Ia mengatakan, pertumbuhan penerimaan netto Semester I 2022 Kanwil DJP Jawa Timur II jika tanpa

Komnas PA Anggap Preseden Buruk Penegakan Hukum

Sambungan hal 1 adanya penundaan sidang tuntutan ini. Dan ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penundaan ini juga akan mempertaruhkan wajah Mahkamah Agung,” ujar Arist saat ditemui di PN Kota Malang, Rabu (20/7).

Ia bersama para aktivis perempuan dan anak akan menanyakan langsung kepada Majelis Hakim perihal dikabulkannya pengajuan penundaan sidang tuntutan ini. Mereka tidak bisa menerima adanya alasan yuridis yabg diberikan jaksa. Karena dakwaan yang diberikan kepada terdakwa JEP termasuk pasal- pasal yang digunakan sudah sangat jelas.

“Dakwaan inilah yang perlu dibuktikan jaksa dalam persidangan. Jadi alasan yuridis yang disampaikan dalam persidangan tadi (kemarin), kami anggap tidak ada atau tidak memenuhi unsur untuk diterima,” jelas Arist.

Menurutnya, pada masa persidangan ini sudah tidak membahas lagi pemenuhan unsur yang tidak lengkap, ataupun penggunaan pasal yang tidak sesuai. Ancamannya juga sangat jelas bahwa terdakwa diancam dengan hukuman penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup.

Bahkan, lanjut Arist, persidangan ke-20 kemarin dengan agenda pembacaan tuntutan sudah diagendakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sebagai sidang terakhir. Artinya, jika tidak ada pembelaan dari pihak terdakwa maka pekan berikutnya sudah bisa digelar sidang pemberian vonis oleh Majelis Hakim.

“Penundaan ini jelas- jelas tidak memberikan rasa berkeadilan bagi korban. Setelah masa persidangan yang lama terdakwa tidak ditahan, dan baru beberapa waktu akhirnya terdakwa baru ditahan,” tambah Arist.

Dikonfirmasi terpisah, Kasie Intelijen Kejari Batu, Edi Sutomo SH MH mengatakan bahwa agenda persidangan perkara kekerasan seksual dengan terdakwa JEP seyogyanya membacakan Surat Tuntutan. Namun pihaknya menganggap menganggap Surat Tuntutan tersebut masih memerlukan pengecekan dan perlu penyempurnaan.

“Kami menganggap perlu ditambahkan fakta-fakta dalam persidangan untuk dimasukkan dalam analisa yuridis di dalam Surat Tuntutan tersebut yang berjumlah ratusan lembar,” jelas Edi. Berkaitan dengan itu maka JPU memerlukan kecermatan, ketelitian, dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyusun Surat Tuntutan tersebut.

Kecermatan diperlukan untuk membuktikan dan lebih meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang menangani perkara ini. Dengan penundaan ini maka persidangan selanjutnya akan digelar pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dengan agenda tetap, Pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.[nas.wwn] l

Temukan 114 Sampel Subvarian Omicron BA.5 l

Halaman 11

penerimaan PPS adalah sebesar 24,64 persen. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II atas kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia melalui pajak,” ucap Agustin Vita Avantin.

Menurutnya, dari total 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II, hanya satu kantor yang pertumbuhannya negatif dan 15 kantor lainnya menunjukkan pertumbuhan positif.

Sementara itu, kata dia, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan maupun orang pribadi Semester I 2022 ini Kanwil DJP Jawa Timur II mencapai 87,05 persen. “Dari total 857.444 SPT Tahunan yang ditargetkan, sebanyak 746.392 SPT Tahunan telah

disampaikan oleh wajib pajak,” katanya.

Ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus bekerja giat, pantang menyerah, tetap fokus dan pada akhirnya tidak hanya tercapai 100 persen tetapi bisa lebih dari itu.

Ia menambahkan, apa yang sudah dicapai di Semester I ini agar menjadi evaluasi dan bekal untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas-tugas di Semester II 2022.

“Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan utamanya para wajib pajak. Dengan dukungan para wajib pajak dalam wujud pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu Indonesia akan semakin cepat bangkit dari pandemi menuju ekonomi yang lebih kuat untuk Indonesia maju,” katanya. [ant. wwn]

Menaker Matangkan Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja

Sambungan hal 1 Nomor 40 Tahun 2004.

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022.

“Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara,” kata Ida. Dia mengajak para pihak termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua.

“Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal,” katanya. [ant.wwn]

l

Satgas Ajukan Anggaran Rp13,3 Miliar, Peternak Rutin Berikan Empon-empon l

Sambungan hal 1

vaksin, obat yang dibutuhkan, seperti antibiotik, vitamin, dan banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, wabah PMK ini benar-benar membuat peternak resah.

Di Kabupaten Probolinggo peternak sapi bahkan ada yang melarang masuk ke kandang. Mereka melakukan berbagai cara agar hewan peliharaannya tak terinfeksi. Sejak ada wabah, peternak harus lebih telaten.

Seperti yang dialami Suryadi, warga Desa/Kecamatan Gending itu rutin memberikan empon-empon kepada sepuluh ekor sapi miliknya. Ini untuk menghindarkan PMK menjangkiti. Selain memberikan jamu, juga melakukan

pembersihan kandang dua kali sehari.

“Ini habis membersihkan kandang. Saya bersama istri sehari dua kali melakukan pembersihan kandang,” katanya.

Empon-empon yang diberikan terdiri dari temulawak dan kunyit. Ini rutin dan dianggap berhasil menangkal PMK. Terbukti, sepuluh sapinya tak terinfeksi.

“Yang pasti harus rutin. Karena menjaga kebersihan nomor satu. Saya berharap tidak ada yang terinfeksi seterusnya sapi saya,” jelasnya.

Ia berharap penyakit tersebut segera hilang. Mengingat, penyakit ini sangat merugikan terhadap peternak sapi. Jika terjangkiti maka harga sapi potong akan turun. Sedangkan untuk sapi perah, tidak akan menghasilkan susu. “Saya harap segera bisa diatasi. Kami sebagai

peternak khawatir,” ungkapnya.

Beralih ke Kecamatan/desa Tiris.

Salah satu peternak di sana yakni Sulhan, menjelaskan, dia memiliki 10 ekor sapi perah. Agar terhindar dari PMK, oleh pihak koperasi diberikan probiotik sebagai antibodi. Juga, sehari dua kali dimandikan untuk menjaga kebersihan.

“Yang pasti sebagai peternak ingin segera bisa teratasi. Sampai sekarang saya proteksi kandang sapi saya agar tidak ada yang masuk. Saya sangat khawatir sekali,” terangnya.

Di sisi lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo, juga masih mengantisipasi penyebaran PMK. Selain mengerahkan seluruh petugas di lapangan dalam mencegah penyebaran, keberadaan tu-

juh pos kesehatan hewan (Poskeswan) juga dimaksimalkan.

Medik Veteriner Muda Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo drh. Nikolas Nuryulianto mengatakan, keberadaan poskeswan sangat penting.

Pasalnya, merekalah yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek kesehatan hewan. Sebenarnya Poskeswan yang ada di daerahnya kurang. Mengingat, populasi ternak yang ada di daerahnya cukup banyak.

“Yang ada ini kami maksimalkan.

Kalau dibilang kurang ya kurang. Setiap Poskewan sendiri ditangani 1 orang donter hewan. Dialah yang bertanggung jawab. “Sangat penting. Karena itu, kami meminta mereka untuk memaksimalkan pencegahan,” tambahnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Pon, 21 Juli 2022

Halaman 12

Dandim 0814 Jombang Serahkan Tandon Penampungan Air Bersih Warga Sumberejo Wonosalam Jombang, Bhirawa Komandan Distrik Militer (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi menyerahkan bantuan hasil karya bakti TNI Satkowil semester 1 tahun 2022 berupa pemasangan tandon atau tangki air bersih di beberapa titik di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Rabu (20/07).

Penyerahan sarana air bersih itu setelah selesai semua dikerjakan dan disaksikan Camat Wonosalam, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0814 Jombang, Komandan Rayon Militer (Danramil) Wonosalam, Kapolsek Wonosalam,

Kepala Desa Sumberejo dan warga desa setempat.

Setelah acara penyerahan bantuan tandon, Dandim 0814 Jombang didampingi Forkopimcam Wonosalam dan aparat desa setempat meninjau langsung

lokasi dipasangnya tandon penampungan air serta pengecekan air di tandon penampungan.

Dandim 0814 Jombang menyatakan bahwa, penyerahan tandon air bersih tersebut merupakan salah satu program karya bakti TNI untuk penyediaan air bersih masyarakat, juga untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberejo Wonosalam.

“Semoga dengan adanya tandon penampungan di beberapa titik di desa ini, warga yang kekurangan air bersih bisa tercukupi untuk kebutuhan Sehari-hari.

Karena dengan air bersih, masyarakat terhindar dari stunting,” kata Letkol Inf Muhammad Hanafi.

Dandim 0814 Jombang juga berpesan agar tandon penampungan yang sudah ada dijaga dan dirawat bersama-sama.

“Semoga bermanfaat bagi warga semua,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberejo, Ismiatun bersyukur dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kodim 0814 Jombang yang telah memberikan bantuan untuk warganya yang kesulitan air bersih. [rif.bb]

Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi saat menyerahkan bantuan tandon penampungan air bagi warga Desa Sumberejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Rabu (20/07). arif yulianto/ bhirawa

KILAS DAERAH

Polda Jatim Sosialisasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Mapolres Situbondo Situbondo, Bhirawa Jajaran Polda Jatim mengadakan sosialisasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mapolres Situbondo, Selasa (19/7). Kegiatn sosilisasi disampaikan oleh Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol Drs Adi Karia Tobing bersama tim diantaranya Kompol Moh. Mahmud, dari Bidkum Polda Jatim dan Kompol Dedik Winardi, dari Bidpropam Polda Jatim.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Dr. Andi Sinjaya, Wakapolres Kompol Pujiarto dan Pejabat Utama Polres Situbondo serta Polresta Banyuwangi. Kegiatan sosialisasi Perpol Nomor 7 tahun 2022 berjalan sejak dimulai pagi hari hingga ditutup pada siang hari.

Menurut Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol Drs Adi Karia Tobing, tujuan sosialisasi untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran bagi personil Polri. Disamping itu, aku Adi Karia, untuk menyampaikan lebih mendalam isi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 agar menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas. “Ya tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum personil Polri,” jelas Kombes Pol Drs Adi Karia Tobing.

Masih kata Adi Karia Tobing, pihaknya terus mengigatkan tentang perlunya etika profesi Polri yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Sesuai dengan kode Etik Profesi Polri, ada empat ruang lingkup yang harus dipahami.

Diantaranya etika Kenegaraan, Etika Kelembagan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian. “Mari kita tetap disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Kedinasan,” pinta Adi Karia Tobing di hadapan jajaran Polres Situbondo dan Polresta Banyuwangi.

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Dr. Andi Sinjaya, mengatakan dengan dilaksanakannya sosialisasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri oleh Polda Jatim diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menghindari pelanggaran yang akan merugikan personil polisi dan institusi Polri. [awi.bb]

Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa bersama tim meninjau posko pengendalian lalu lintas hewan PMK di Banyuwangi beberapa waktu lalu.

istimewa

BPBD Jatim Sebut Posko Pengendalian Lalin Hewan PMK di Banyuwangi Masih Aktif BPBD Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim masih mengaktifkan Posko Pengendalian Lalu Lintas (Lalin) Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Meski 9 posko sudah ditutup, namun posko Penyebrangan ASDP Banyuwangi masih aktif.

“Di Banyuwangi (Penyeberangan ASDP, red) posko lalu lintas hewan masih ada. Dan sampai saat ini untuk PMK tidak ada masalah,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa, Rabu (20/7).

Budi menjelaskan, sementara ini 9 posko yang lainnya sudah tutup. Dan yang masih buka hanya di Banyuwangi. Kebetulan di Banyuwangi menurut surat

edaran yang ada harus lockdown. Jadi tidak boleh ada yang masuk dan keluar (lalu lintas hewan ternak).

Hal itu, sambung Budi, sebetulnya sama saja dengan penerapan di Jawa Tengah terkait lalu lintas hewan ternak yang rentan akan Penyakit Mulut dan Kuku. Hanya saja peredaran disana sangat dikhawatirkan, mengingat nantinya akan ada even besar, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali.

“Karena akan ada even G20 di Bali, sehingga di tempat tersebut dan sekitarnya harus benarbenar steril,” jelasnya.

BPBD Jatim, sambung Budi, hingga saat ini telah melakukan penyemprotan disinfektan di

32 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dengan sasaran, yakni 152 lokasi pasar hewan, 112 rumah potong hewan dan 28 kandang hewan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyekatan lalu lintas hewan ternak rentan PMK di 10 wilayah di Jatim pada waktu Iduladha.

Tak hanya itu, ditambahkannya, BPBD Jatim mendapat support dari BNPB terkait bakc up penanganan PMK. Yaitu disinfektan, APD dan vitamin-vitamin yang langsung diberikan kepada Dinas Peternakan. Terkait APD, pihaknya mengaku sudah membagikan ke seluruh Kabupaten/Kota yang selama ini memerlukan APD dan disinfektan. [bed.bb]

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur

Plt Kepala DPMD Jatim Soekaryo saat memberikan sambutan terkait fasilitasi kerjasama dengan lima instansi swasta dan pemerintah (kiri). Plt Kepala DPMD dan Direktur Bank UMKM Jatim Yudhi Wahyu Maharani melakukan MoU dalam acara Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang digelar DPMD Jatim di Hotel Sinar I Juanda, Sidoarjo, Rabu (20/7) (atas).

DPMD Jatim Gandeng Lima Institusi Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Dorong Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Desa Berbagai pencapaian berhasil diwujudkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pembangunan desa. Mulai dari penurunan angka kemiskinan tertinggi hingga jumlah desa mandiri yang terus meningkat di Jatim dan terbanyak secara nasional.

Pencapaian itu tidak membuat Pemprov Jatim puas sampai disitu. Sebaliknya, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui jajaran OPD yang dikomandani Gubernur Khofifah.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim ialah dengan menggandeng lima institusi swasta dan pemerintah untuk peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima institusi tersbut antara lain Koarmada II TNI AL, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, BUMD Bank UMKM Jatim, Institut Teknologi $/Sepuluh Nopember (ITS) dan PT HM Sampoerna.

Penandatanganan kerjasama secara resmi dilakukan oleh Kepala DPMD Jatim Soekaryo bersama lima perwakilan institusi tersebut di Hotel Sinar I Juanda, Sidoarjo, Rabu (20/7).

Plt Kepala DPMD Jatim Soekaryo menjelaskan, kerjasama ini akan diarahkan untuk penguatan ekonomi

Plt Kepala DPMD dan Direktur Bank UMKM Jatim Yudhi Wahyu Maharani melakukan MoU dalam acara Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang digelar DPMD Jatim di Hotel Sinar I Juanda, Sidoarjo, Rabu (20/7).

Plt Kepala DPMD Jatim menunjukkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersama Koarmada II TNI AL.

masyarakat desa melalui kerjasama antar desa. Khususnya desa yang berada di wilayah pesisir, pihaknya berharap ada pendampingan dari Koarmada II dan Politeknik Kelautan dan Perikanan serta ITS. “Kita sangat berharap ada dukungan dari ITS dan Politeknik terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam upaya pengembangan Bumdes di Jatim.

Sehingga, produk-produk unggulan Bumdes dapat semakin berkembang melalui teknologi tersebut,” ujar Soekaryo.

Sementara itu, kerjasama yang dibangun bersama Bank UMKM diha-

rapkan dapat memberi penguatan dari sisi pembiayaan. “PT HM Sampoerna juga akan mendukung melalui program pemberdayaan sekaligus saranaprasarana yang dapat diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat desa,” sambung mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim tersebut.

Upaya-upaya ini, lanjut Soekaryo, merupakan arahan Gubernur Khofifah untuk terus meningkatkan pembangunan di desa. Sebab, saat ini pencapaian yang telah diwujudkan Gubernur Khofifah telah menjadi ba-

rometer nasional dalam pembangunan desa.

Antara lain status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2022 yang tercantum dalam SK Menteri PDTT RI nomor 80 tahun 2022 pada 11 Juli 2022, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 1.490 desa dengan status mandiri, 3.906 desa maju, dan 2.326 desa dengan status berkembang.

“Jumlah desa mandiri ini terbanyak secara nasional,” ujar Soekaryo.

Tak hanya itu, Jatim juga berhasil menurunkan angka kemiskinan selama periode Maret 2021- Maret 2022 (YoY)

sebanyak 391.400 jiwa. Angka ini berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara nasional sebanyak 28 persen. “Penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan satu tahun terakhir periode Maret 2021 - Maret 2022 mencapai 1,36% dari angka 15,05% menjadi 13,69%,” tutur Soekaryo.

Sementara itu, Kabid Kerjasama Desa, DPMD Jatim Neni Hardianawati menambahkan, perjanjian kerjasama ini juga diikuti oleh 29 kabupaten dan 1 Kota Batu.

“Kerjasama ini dilakukan sebagai sinergitas program antara Pemprov Jatim dengan lima instansi terkait,” pungkas Neni.

Sementara itu Direktur Bank UMKM Jatim Yudhi Wahyu Maharani menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan DPMD Jatim.

Pihaknya mengaku, siap mendukung berbagai program yang akan dilakukan untuk pengembangan Bumdes di Jatim. Khususnya terkait masalah pembiayaan. “Kita akan terus berusaha untuk dapat memberikan intervensi pembiayaan dengan bunga ringan untuk pengelolaan Bumdes maupun pelaku UMKM di d e s a , ” t u t u r Yu d h i u s a i m e n a n datangani kerjasama. [adv*]