binder21okt21

Page 1

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

www.harianbhirawa.co.id

1968 - 2021

Kamis Kliwon, 21 OKTOBER 2021

Lima Daerah PPKM Level 1

Gubernur Ajak Masyarakat Waspada Pemprov, Bhirawa Perpanjangan PPKM wilayah Jawa Bali kembali diterapkan mulai 19 Oktober hingga 1 November. Kabar gembiranya, sebanyak lima daerah di Jatim mendapatkan status PPKM level 1. Penetapan kebijakan tersebut berdasarkan Inmendagri nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Status PPKM di Jatim Level 1  Kota Surabaya  Kota Mojokerto  Kota Kediri  Kota Blitar  Kota Pasuruan

Level 2  Kabupaten Sidoarjo  Kabupaten Madiun  Kota Malang  Kota Madiun  Kota Batu  Kabupaten Jombang  Kabupaten Banyuwangi  Kabupaten Lamongan  Kabupaten Gresik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Adapun lima daerah yang masuk dalam level 1 PPKM antara lain yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Pasuruan. Jumlah ini semakin meningkat dibanding Inmendagri No. 47 Tahun 2021 hanya Kota Blitar yang masuk dalam PPKM Level 1. Dengan bertambahnya jumlah PPKM Level 1, maka Jatim menjadi provinsi terbanyak dengan jumlah daerah level 1 di wilayah Jawa Bali. Dimana Jatim terdapat 5 kota, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing terdapat 2 kabupaten/kota masuk PPKM Level 1. Sementara Provinsi DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali masih belum ada daerah yang masuk dalam PPKM Level 1. Sementara untuk PPKM

Level 3  Kabupaten Tulungagung  Kabupaten Trenggalek  Kabupaten Situbondo  Kabupaten Ponorogo  Kabupaten Pacitan  Kabupaten Ngawi  Kabupaten Magetan  Kabupaten Lumajang  Kota Probolinggo  Kabupaten Kediri  Kabupaten Bondowoso  Kabupaten Blitar  Kabupaten Tuban  Kabupaten Sumenep  Kabupaten Sampang  Kabupaten Probolinggo  Kabupaten Pasuruan  Kabupaten Pamekasan  Kabupaten Nganjuk  Kabupaten Mojokerto  Kabupaten Malang  Kabupaten Jember  Kabupaten Bojonegoro  Kabupaten Bangkalan,

Level 2 di Jatim dalam Inmendari No. 53 Tahun 2021 terdapat pada 9 kabupaten/ kota dan untuk PPKM Level 3 terdapat pada 24 kabupaten/ kota (lihat tabel). Selain PPKM level 1 berdasarkan Inmendagri, asesment situasi covid-19 berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, Jatim dinyatakan masuk level 1 dengan 34 Kota dan Kabupaten yang masuk asesmen level 1 berdasarkan Laju kasus dan kapasitas 3T. Meskipun demikian, penerapan level PPKM tidak hanya berdasarkan Assessment Kemenkes RI saja. Melainkan juga ada syarat tambahan di Inmendagri yakni capaian vaksinasi secara umum dan vaksinasi lansia. Atas capaian tersebut,  ke halaman 11

Pemkab Sidoarjo Didesak Batas Waktu 1,5 Bulan Tangani Kemiskinan Ekstrem Surabaya Level 1, Wali Kota Ingatkan Warga Tak Abai Prokes Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Lakukan Tiga Intervensi Lunasi Tagihan BPJS Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo didesak untuk segera melunasi tagihan iuran BPJS bagi para Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang pembayarannya sengaja ditunda dengan dalih menunggu hasil verifikasi dan validasi (verval) ulang kepesertaan. Menurut Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono, proses verval dan juga adendum yang tengah dilakukan saat ini mestinya tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan uang pembayaran iuran. Apalagi hingga saat ini BPJS Kesehatan sendiri masih tetap memberikan layanan pada warga Sidoarjo PBID sekalipun sama sekali tidak menerima pembayaran iuran selama tiga bulan terakhir ini. “Silahkan proses itu berjalan, tapi pembayaran iuran harus tetap dilakukan karena itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap peserta BPJS Kesehatan, termasuk  ke halaman 11

MITRA

Punya Jaringan Luas

 ke halaman 11

Pemkab Sidoarjo Didesak Lunasi Tagihan BPJS - Ayo Dilunasi rek Lima Daerah PPKM Level 1, Khofifah Ajak Masyarakat Waspada - Jangan kendor KPK Usut Aset Lahan dan Bangunan Tantri-Hasan - Tersangka lain diusut juga

Surabaya, Bhirawa Gotong-royong seluruh elemen di Kota Surabaya dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19, akhirnya menuai hasil. Sebab, berdasarkan asesmen Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 per tanggal 19 Oktober 2021, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kota Surabaya berstatus Level 1. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran PPKM di Kota Pahlawan telah berstatus Level 1 berdasarkan Inmendagri. Saat  ke halaman 11

Alimun Hakim/Bhirawa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berdialog dengan segala unsur Pemerintahan Desa untuk mensikronkan data dengan Provinsi Jatim dalam penaggulangan kemiskinan ekstrem.

KPK Usut Aset Lahan dan Bangunan Tantri-Hasan

SEJAK terjun dalam dunia pendidikan puluhan tahun lalu, Gatot Dwi Pujihandoko dikenal para koleganya memiliki kedisplinan yang tinggi dalam bekerja. Terlebih dalam menjalin dengan kalangan orang tua wali murid, juga menjadi atensi Gatot Dwi Pujihandoko. Tak heran, belakangan ini Gatot dikenal memiliki jaringan yang luas. Baik dengan pejabat di internal Kabupaten Situbondo maupun dengan pejabat yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Berbagai bukti prestasi berhasil ditunjukkan Gatot. Baik semasa menjadi pendidik hingga menduduki jabatan sebagai Kepala SMAN 1 Banyuputih, hingga jabatan yang Drs Gatot Dwi Pujihandoko  ke halaman 11

Sentil

Pemprov, Bhirawa Jatim telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari tujuh provinsi yang melaksanakan program penanganan kemiskinna ekstrim. Sebagai upaya percepatan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terjun langsung untuk memastikan pelaksanaan di lapangan dapat segera dilakukan. Sebab, program ini hanya diberi tempo sekitar 1,5 bulan. Gubernur Khofifah mengatakan, kemiskinan ekstrim sendiri merupakan warga dengan standar pengeluaran kurang dari USD 1,9 per hari. Terkait program yang diluncurkan Wapres RI

wiwit agus pribadi/bhirawa

KPK saat menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Tantri dan suaminya Hasan.

Probolinggo, Bhirawa. KPK melayangkan surat ke pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo untuk mengusut aset lahan dan bangunan milik mantan Bupati Probolinggo Tantriana Sari dan uaminya Hasan Aminuddin setelah penyidik KPK yang menelusuri aset tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kepala Desa Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Guna memastikannya, KPK lebih dulu menyurati OPD yang menangani pengelolaan aset daerah, termasuk Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  ke halaman 11

Saat penerapan PPKM level 3 wisatawan yang datang ke Taman Selecta Kota Batu tidak diperbolehkan membawa anak- anak.

Masuk ke Wisata Batu Tidak Ada Pembatasan Usia Kota Batu, Bhirawa Kota batu berhasil menaikkan status ke Level 2 dalam PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2021. Capaian ini membuat kota ini mendapatkan beberapa kelonggaran terkait pemanfaatan fasilitas publik. Selain dibukanya Alun-alun Kota Batu, saat ini tidak ada lagi pembatasan usia bagi pengunjung tempat wisata.  ke halaman 11

Sinergi DKPP Probolinggo dan PLN Bina Petani Bawang Merah

Dengan Electrifying Agriculture PLN, Petani Bawang Panen 5 Kali Setahun

Pemkab Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja sama dengan PLN Cabang Pasuruan, memberikan sosialisasi kepada kelompok tani untuk pemasangan lampu dalam budidaya bawang merah. Tujuannya agar petani bawang merah semakin sejahtera karena hasil yang melimpah. Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan DKPP Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 30 orang petugas dan perwakilan kelompok tani dari sembilan kecamatan potensi bawang merah meliputi Kecamatan Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Paiton, Leces, Tegalsiwalan, Banyuanyar dan Maron. Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi

melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Didik Tulus Prasetyo, mengatakan kegiatan ini merupakan program dari PLN yang ingin memasukkan kegiatan listrik dalam budidaya bawang merah. Intinya semacam pengendalian hama penyakit di bawang merah dengan menggunakan lampu, sehingga diharapkan lampu bisa menarik hama agar tidak mendekati bawang merah. “Upaya ini sangat efektif sebagai pengendalian hama penyakit

dalam budidaya bawang merah. Selama ini petani biasanya menggunakan jaring yang biayanya lebih mahal dari lampu. Harapannya petani bisa mengaplikasikan penggunaan lampu ini agar hasilnya lebih maksimal dan menekan biaya,” katanya. Menurut Tulus, selama ini teknologi pemasangan lampu dalam budidaya bawang merah ini sudah diaplikasikan di lahan seluas 4 hektare di Desa Sekarkare, Kecamatan Dringu. Dengan teknologi ini petani bisa pasang listrik baru dengan biaya lebih murah. Nantinya PLN akan menyiapkan tiang menuju ke hamparan petani. wiwit agus pribadi/bhirawa  ke halaman 11 Pemasangan lampu UV dan LED pada lahan pertanian bawang merah berhasil menekan biaya produksi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
binder21okt21 by Harian Bhirawa - Issuu