Binder21okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pon, 21 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

21 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Rapat Kerja dengan Presiden di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf -

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00 Rapat Pembentukan Tim P3D di Ruang Rapat Brawijaya

Pemprov Janji Teruskan Tuntutan Buruh ke Pusat BEM Seluruh Indonesia Nilai Jokowi-JK Gagal

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berjanji akan mengirim rekomendasi tuntutan buruh ke pemerintah pusat terkait penolakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

“Pemprov Jatim memfasilitasi dan akan mengirimnya ke pemerintah pusat,” ujar Asisten III Setdaprov Shofwan

kepada ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/10).

Pihaknya juga mengaku telah mengakomodir aspirasi kaum buruh Jatim, bahkan draf surat kepada Presiden terkait penolakan RPP Pengupahan juga sudah dibuat bersama dan tinggal ditanda-

tangani Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. “Surat penolakan RPP Pengupahan tinggal ditandatangani Gubernur lalu akan disampaikan ke pemerintah pusat secepatnya,” ucapnya.

Sedangkan, terkait Perda Perlindungan Pekerja Jatim, kata dia, sudah masuk dalam Prolegda perubahan 2015 dan tinggal dibahas antara

eksekutif dan DPRD Jatim.

“Kami akan melacak sampai di mana Raperda itu saat ini. Jika mengalami hambatan tentu akan dicarikan solusi bersama-sama serikat pekerja, termasuk menyangkut legal drafting dan naskah akademisnya,” katanya.

 ke halaman 11

KPU Jatim Pastikan Siap Gelar 19 Pilkada Serentak Tahun Ini Sumenep, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pilkada secara serentak 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim menggelar rapat koordinasi dengan 38 pimpinan KPU Kabupaten/Kota seJatim selama dua hari di salah satu hotel di Sumenep, mulai Senin (19/10) hingga Selasa (20/10).

Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito mengatakan, rapat pimpinan KPU tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap agenda kerja KPU se-Jawa Timur meliputi proses tahapan Pilkada dan persiapan dana serta kegiatan umum yang ada di masing-masing KPU daerah.

“Salah satu hasil rapat pimpinan KPU se-Jawa Timur, 19 kabupaten/ kota yang akan menggelar Pilkada serentak Desember 2015 ini sudah siap secara teknis.

Artinya tidak ada kendala apapun untuk melaksanakan Pilkada,” kata Eko Sasmito, Selasa (20/10).

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Gabungan buruh saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa (20/10). Mereka menolak RPP Pengupahan melalui Paket Kebijakan Jilid IV.

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melambat, juga mempengaruhi kinerja laba Bank Jatim pada kuartal ketiga 2015 ini. Laba bersih perseroan menurun sekitar 6,19 persen atau sekitar Rp 696 miliar.

Bank Jatim Salurkan Kredit Rp 29,23 Triliun DPRD Jatim, Bhirawa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) membukukan penyaluran kredit periode September 2015 sebesar Rp 29,23 triliun atau naik sekitar 12,07 persen, dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim Suudi mengatakan, bahwa kontribusi poertumbuhan terbesar kredit berasal dari kredit komersil sebesar Rp 6,59 triliun. Diikuti oleh kredit konsumer sebesar Rp 17,94 triliun, dan kredit UMKM sebesar Rp 4,71 triliun.

“Diharapkan, gairah kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan dapat mendorong kredit lebih baik lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi tengah berada di Jakarta, Selasa (20/10).

Dari komposisi tersebut, ia mengemukakan, pertumbuhan terbesar di kredit komersial didominasi oleh kredit sindikasi yang naik sebesar

Tujuh Paslon Kepala Daerah di Jatim Terancam TMS KPU Jatim, Bhirawa Sebanyak tujuh pasangan calon (paslon) kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Jatim yang mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, terancam dicoret KPU Jatim karena dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pasalnya calon kepala daerah/wakil kepala daerah hingga kini belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pejabat negara.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan jika pihaknya belum mendapatkan surat pengunduran diri dari tujuh calon tersebut sebagai syarat maju sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah. Mereka di antaranya adalah Hj Kartika Hidayati anggota

7 Calon Kepala Daerah - Wakil Kepala Daerah Terancam Dicoret KPU Jatim Nama

Jabatan Lama

Hj Kartika Hidayati Warih Andono

Anggota DPRD Jatim Anggota DPRD Kab Sidoarjo Rasiyo Komisaris Bank UMKM Jatim Dr Husnul Khuluk PNS Gresik Sugiri Sancoko Anggota DPRD Jatim Misranto PNS Bojonegoro Nur Achmad

Anggota DPRD Sidoarjo Calon Wakil Bupati Sidoarjo

 ke halaman 11

Jakarta, Bhirawa Sejumlah hasil dari lembaga survei menyebutkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama setahun. Namun, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, survei tersebut dilakukan saat

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Sinergitas Mandul, Kontribusi PAD Minim Komisi C Kritisi BUMD dan BLUD di Jatim

Berkah Suka Ngomong maupun orang lain yang belum dikenal.

Inilah yang dialami Public Relations Mercure Grand Mirama Surabaya, Harold Alfred Theofilus Pah yang memiliki hobi ngomong ini.

Berkat hobinya itu berkah selalu menghampirinya karena di

Calon Wali Kota Surabaya Calon Bupati Gresik Calon Bupati Ponorogo Calon Bupati Bojonegoro

Sumber : KPU Jatim

 ke halaman 11

KEBIASAAN suka ngomong memang bisa memiliki dampak yang positif karena bisa dengan cepat menjalin komunikasi dengan siapa pun yang dihadapinya.

Entah itu pimpinan, teman

Mencalonkan Calon Wakil Bupati Lamongan Calon Bupati Sidoarjo

Kinerja Jokowi-JK Tak Memuaskan, Seskab Lakukan Pembelaan

Puspa Agro salah satu anak perusahaan PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang pasar induk agrobis dinilai tidak bisa bekerja maksimal karena produknya sulit menembus BUMD maupun BLUD. Padahal, Pemprov Jatim memiliki 5 rumah sakit rujukan dan 9 UPT yang setiap harinya juga membutuhkan produk-produk agrobis untuk keperluan makan dan minum.

DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Jatim mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Jatim. Pasalnya, kontribusi perusahaan pelat merah tersebut belum signifikan mampu mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tengah mengalami krisis.

Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi bidang keuangan DPRD Jatim, diketahui bahwa akar persoalan minimnya sumbangsih PAD dari BUMD dan BLUD milik

 ke halaman 11

Pramono Anung

Kasus KSO Pasir, Mantan Sekda Lumajang Resmi Ditahan Lumajang, Bhirawa Setelah tidak terdengar kabar hasil putusan kasasi dari Mahkamah Agung terkait sengketa kasus Kerjasama Operasional (KSO ) pasir Lumajang dengan pihak ketiga yakni PT Mutiara Halim di era Bupati H Achmad Fauzi akhirnya berakhir setelah mantan Sekda Lumajang Endro Prapto Ariyadi masuk bui.

Kasus KSO pertambangan pasir antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim yang sempat menyeret mantan Bupati Lumajang H Achmad Fauzi, mantan Sekda Lumajang Endro Prapto Ariyadi dan Direktur PT Mutiara Halim yaitu Setiadi Laksono Halim menjadi tersangka, selama ini tinggal mantan Sekda Lumajang saja

 ke halaman 11

Kampung Wisata Panci Taman Dayu

Sulap Barang Sortiran Rumah Tangga, Omzet hingga Ratusan Juta Sebagian masyarakat menyatakan sampah merupakan kata yang tak enak untuk didengar. Namun, ungkapan itu tak berlaku bagi Amin Marzuki (45), warga Dusun Sukorejo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Hilmi Husain, Pasuruan

Harold Alfred Theofilus Pah

Sentil..  Pemprov Terima Permohonan Izin 750 Pertambangan Baru  Waspadai jangan sampai merusak lingkungan  Mayoritas Daerah Kelola Sampah Asal-asalan  Sepertinya tidak hanya sampah  BI Prediksi Kegiatan Usaha Triwulan IV Positif  Namanya juga prediksi

Mengolah sampah bagi Amin, ternyata membawa berkah tersendiri.

Bahkan, sampah yang diolahnya dari dua pabrik rumah tangga ternama di Indonesia menjadikan sumber penghasilan hidupnya hingga beromzet ratusan juta setiap bulannya.

Saat Bhirawa berkunjung ke Kampung Wisata Panci (KWP) Taman Dayu, Selasa (20/10), puluhan pekerja terlihat sibuk beraktivitas.

Ada yang memperbaiki panci, menambal rantang, membuat tutup teko, mengecat panci serta ada pula yang melayani para pembeli.

Beberapa saat kemudian, Agung

Budi Santoso (23), anak dari Amin Marzuki menemui Bhirawa, lantaran pemilik dan penggagas Wisata Panci sedang keluar kota. Dengan detil, putera sulungnya itu menceritakan usaha sang ayah. Pertama kali yang memperkenalkan bisnis panci dan peralatan rumah tangga adalah paman ayahnya pada 1986 silam.

“Berkat jasa paman ayahlah yang membuat keluarga kami menjadi berkembang seperti ini. Pada 1986, paman memberi jalan untuk membeli per-

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah pekerja saat memperbaiki sekaligus melengkapi sebuah peralatan rumah tangga di KWP Taman Dayu, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10).

SURABAYA

2

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PJ Wali Kota Temui Pedagang Pasar Turi Seakan tak kenal lelah dan putus asa, kumpulan pedagang pasar Turi terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang di tengarai telah di rebut oleh investor Pasar Turi yang baru. Karena dirasa mantan wali kota Tri Rismaharini tak mampu menyelesaikan permasalahan ini, Selasa (20/10) kemarin para pedagang kembali mendatangi kantor Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya. Kali ini mereka diterima langsung PJ Wali kota, Nurwiyatno.

Acara pertemuan yang di hadiri sekitar 100 orang peserta sidang, terdiri dari anggota ketujuh organisasi pedagang pasar Turi (HPP, KOMPAG, HP2T,MAJELIS, P3TB, P3T, TPPK), Kuasa Hukum Pedagang PJ Walikota, dan sejumlah staff Pemkot Surabaya ini, berlangsung cukup menarik.

Adapun tuntutan yang di utarakan pedagang dalam sidang pertemuan yang berlangsung tertutup dan penjagaan yang cukup ketat itu yakni keinginannya agar Pemkot mau memutuskan kontrak kerja sama yang telah tersepakati dengan pihak investor PT. Gala Bumi Perkasa selaku pengelola pasar Turi. Mereka beranggapan investor telah banyak melakukan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaanya.

“Delapan tahun sudah kami menderita, penderitaan kami sudah berlarut-larut dan kesabaran kami mulai habis. Sudah

banyak sekali pelanggaran pengelola namun tidak ada tindakan tegas sampai saat ini. Maka dari itu kami datang kesini menemui PJ dengan harapan dapat membantu memberikan keadilan buat kami,” Ungkap H. Taufik yang terdengar samar dari luar ruangan sidang pemkot di lantai dua, Selasa (20/10) kemarin.

Selain menuntut agar pemerintah kota mau memutus kontrak perjanjian, para pedagang nantinya juga meminta agar pihak investor mau meminta maaf secara terbuka dan mengembalikan uang pedagang yang selama ini telah di bayarkan kepada pihak Gala Bumi Perkasa.

“Investor harus meminta maaf secara terbuka kepada pedagang dan seluruh warga Surabaya karena telah melakukan penipuan kepada banyak orang. Dan investor harus mengembalikan uang pedagang yang telah dibayarkan untuk pembelian stand

(strata title.red) dan lain-lain,” ungkap Wayan Titib selaku kuasa hukum pedagang pasar Turi dalam peertemuan.

Wayan menambahkan, Henry selaku pemilik investor telah menghancurkan, menjajah, melakukan pemerasan serta mengintimidasi seluruh pedagang pasar Turi. Karena selain melakukan pengusiran paksa, para pedagang selama ini dilpaksa membayar iuran sertifikasi Strata Title BPHTB, Biaya akte notaris dan bunga pajak yang cukup besar.

“Kita belum masuk ke pasar turi tapi sudah dii tarik uang iuran tiap tahunnya, serta penarikan uang penurunan barang dari mobil pick up dengan tarif Rp. 7500 per kilogram,” ungkap kuasa hukum yang juga dosen Universitas Negeri Airlangga (UNAIR) Surabaya ini.

Sementara itu, PJ Walikota hingga akhir pertemuan menjanjikan adanya ‘win win solutions’ agar tercipta jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Namun demikian sejumlah keluhan pedagang atas realisasi pasar Turi disebut Nurwiyatno sebagai pelanggaran serius.

“Saya akan berusaha sebagai PJ untuk menjembatani antara pedagang dengan pihak pengelola

agar menemui titik terang dari permasalahan yang selama ini terjadi dan belum terselesaikan.

Nanti akan saya pelajari dan diskusikan dengan staff pemkot yang ahli dalam bidangnya, selain itu juga soal strata title yang merupakan masalah pokok yang akan kami jadikan fokus untuk win win solution,” terangnya.

Ia menilai pelanggaran tentang pembangunan gedung yang semula dalam perjanjiannya hanya 6 lantai namun setelah jadi berubah menjadi 9 lantai merupakan suatu pelanggaran yang cukup serius.

Nurwiyatno juga menilai, jika keinginan pedagang yang mengharapkan putus kontrak bukanlah solusi pemecahan masalah yang baik. Namun selama proses berjalannya kasus yang ditanganinya hingga enam bulan lamanya menjabat, menjamin pedagang tidak akan adanya pembubaran atas tempat penampungan sementara (TPS).

“Saya ini kan masih baru menjabat, jadi belum pernah tahu pokok permasalahannya yang sesungguhnya jadi kalau minta keputusan sekarang belum bisa.

Tapi nanti akan saya carikan apakah ada jalan keluar yang terbaik selain pemutusan kontrak itu,” tambah Cak Nur. Perlu di ketahui sebelumnya, H.

geh/bhirawa

Suasana rapat saat Pj Wali Kota Surabaya menemui para pedagang di kantor Pemkot Surabaya.

Taufik menambahkan bahwa hukum skala nasional ini telah Humas PT Gala bumi pernah melakukan audensi dengan semengatakan kepada media jika jumlah pihak terkait Pasar Turi tidak ada strata title, tidak ada di Surabaya. Mahmud menyebut iuran strata title. “Dulu itu hu- beberapa dugaan korupsi memasnya pernah bilang seperti itu, mang sedang menjadi perhatian. tapi dalam kenyataan sebenarnya “Salah satunya adalah pemsangat lah berbeda. Ada pungutan bangunan tempat penampungan starta title dan pungutan-pu- sementara yang janggal. Bangutan lainnya,” pungkas Taufik, gimana tidak dengan anggaran yang juga sebagai ketua HPP setidaknya Rp7 miliar, tapi (Himpunan Pedagang Pasar). ternyata hasilnya tidak optimal, Sementara itu anggota Komisi lihat saja lantai dua penampuC, M Mahmud mengaku sejumlah ngan sementara sama sekali tidak penegak hokum tingkat nasional bisa dipergunakan,” ujar Mahmud. telah melakukan pengumpulan Untuk itu, menurut Mahmud, bukti terkait kasus Pasar Turi jika pihak penegak hukum meyang belum selesai pembangu- mang benar-benar serius menannya sejak terbakar delapan nangani masalah pasar Turi, tahun lalu. pihak legislative akan membantu Q geh.gat Menurut Mahmud, penegak sepenuhnya.Q

Cetak Surat Suara Meragukan, Kedua Tim Paslon Protes KPU Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Tim pemenangan kedua pasangan calon (paslon), baik Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari maupun Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, kompak memprotes contoh surat suara yang diberikan KPU Surabaya. Protes disampaikan saat proofing surat suara di Kantor KPU Kota Surabaya, Selasa (20/10) kemarin.

trie diana/bhirawa

Pendangkalan Air Kalimas

Seorang pemancing memanfaatkan sungai Kalimas dikawasan Ngemplak Surabaya yang mulai dangkal saat surut. Pendangkalan tersebut disebabkan karena sedimen sungai yang menumpuk di bagaian pinggir sungai, Selasa (20/10).

PANGGUNG BIROKRASI

Pembangunan Underpass Dimulai Akhir Tahun DPRD Surabaya, Bhirawa Pembangunan underpass Jalan Mayjen Sungkono ditargetkan dimulai akhir tahun ini. Saat ini, pengembang, DPD Real Estet Indonesia (REI) Jawa Timur sedang melengkapi detail engeneering design (ded).

Sebab, ded yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ada perubahan di lapangan dan perlu penyesuaian.

Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lucida mengaku sedang menggandeng konsultan perencanaan yang dipakai Pemkot Surabaya untuk mempercepat penyesuaian ded. Selain perlu penyesuaian ded, pihaknya sedang menghitung ulang anggaran yang akan dipakai untuk membangun underpas.

“Awal-awal kita anggarkan dolar masih Rp 10 ribu, sekarang sudah naik, jadi anggarannya kita hitung ulang, tapi kami optimis akhir tahun sudah digarap,” ucapnya di Komisi C, Selasa (20/10).

Paulus berjanji, pembangunan underpas tidak akan terpengaruh oleh kenaikan dolar. Apapun kondisi perekonomian global, pembangunan underpas yang diproyeksikan untuk mengurai kemacetan di Jalan Mayjen Sungkono akan terus jalan. Saat ini, DPD REI sedang menyiapkan Q gat anggaran sebesar Rp 80 miliar.Q

Kemendikbud Buka Peluang Sekolah Ajukan K-13 Pemkot, Bhirawa Setelah sempat dihentikan, kesempatan sekolah non sasaran untuk melaksanakan Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya kembali terbuka.

Khususnya bagi sekolah jenjang SMP yang sebelumnya sempat menggunakan K-13 namun kini kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Hanya saja, tidak sembarang sekolah bisa mengajukan diri menjadi pelaksana K-13. Sekolah yang diusulkan menyelenggarakan K-13 harus memiliki beberapa kriteria yang ditentukan. Antara lain telah terakreditasi A, memiliki sumber daya manusia berkualitas, sarana dan prasarana lengkap, dan pelaksanaan PBM (proses belajar mengajar) berjalan dengan baik. Lalu, sekolah usulan juga dapat diambilkan dari sekolah pelaksana K-13 pada tahun 2014.

“Kemendikbud sendiri juga mengusulkan sekolah sasaran baru.

Ada 37 lembaga yang diusulkan. Tapi sekolah itu masih dapat menolak atau menerima,” ujar Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih, Selasa (20/10). Eko menuturkan, kesempatan untuk mengusulkan K-13 ini tertuang dalam surat edaran Kemendikbud tentang penambahan data SMP pelaksana K-13. Berdasarkan surat edaran tersebut, pihaknya mengaku langsung memberikan sosialisasi kepada masing-masing sekolah yang belum melaksanakan K-13.

Eko melanjutkan, sekolah yang diusulkan menyelenggarakan K-13 ini dapat berasal dari penyelenggara mandiri maupun yang belum melaksanakan K-13. Setelah ini, sekolah dapat memberikan pernyataan kesediaan untuk melaksanakan K-13 pada tahun ajaran 2016/2017.

“Nantinya akan digunakan untuk penambahan jumlah sekolah sasaran K-13,” ujarnya.

Menurut Eko, banyak manfaat yang diperoleh sekolah saat menjadi sekolah sasaran K-13. Diantaranya pengadaan buku K-13 gratis dari Kemendikbud, pelatihan guru, dan pelaksanaan training of trainer (TOT).

Seperti diketahui, tahun ini sekolah-sekolah pelaksana K-13 secara mandiri tidak dapat memperoleh buku secara gratis lantaran tidak Q tam masuk sebagai sasaran.Q

Menurut Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1, Dr Rasiyo – Lucy, yakni Agung Nugroho menyesalkan hasil cetakan yang dibuat oleh pihak KPU Kota Surabaya yang diserahkan ke pihak rekanan. Dirinya ingin betul-betul warna yang ada pada surat suara sesuai foto paslon yang telah diserahkan dulu.

“Untuk hasil cetakan yang dibuat pihak rekanan KPU Kota Surabaya, kecerahannya belum persis. Sehingga harus ada perbaikan,” kata Agung Nugroho disela rapat dengan KPU Kota Surabaya terkait pembahasan proofing yang dilakukan secara tertutup kemarin sore di Kantor KPU Kota Surabaya.

Mantan Komisioner KPU Provinsi Jatim ini membeberkan terkait warna baju Paklik Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya tidak sama dengan warna backgroundnya.

“Yang janggal itu terkait warna baju yang sama dengan backgroundnya dan warna wajah Paklik Rasiyo yang tidak sesuai foto yang kami kirim,” tandasnya.

Selain itu, Agung juga menyayangkan kinerja KPU Kota Surabaya yang terkesan lambat terkait pemasangan APK. Menurutnya, kekurangan APK di beberapa Kecamatan yang belum terpasang tak hanya merugikan paslon melainkan juga merugikan masyarakat warga Kota Surabaya. ditambah lagi, dirinya menyatakan banyak APK yang telah hilang dan rusak tak kunjung diganti.

“Kalau penggantian APK yang rusak dan hilang itu menunggu pemasangan di 31 Kecamatan tuntas yang merugi itu warganya. Kalau menunggu kolektif, warga tidak akan tersapa,” terangnya.

Dirinya bahkan mengancam jika tak kunjung diganti terkait APK yang hilang maupun rusak, tim akan menggantikan sendiri tanpa menunggu rekanan KPU Kota Surabaya mengganti. “Kalau KPU tidak segera mengganti APK yang hilang dan rusak, kami akan mengganti sendiri,” tegasnya.

Tak hanya dari Tim paslon nomor urut 1 yang protes, Tim paslon nomor urut 2 juga memprotes keras KPU Kota Surabaya. Juru Bicara Tim Sukses Pasangan Risma-

Whisnu, Didik Prasetyono meminta kepada pemenang tender mencetak surat suara ke kertas terlebih dahulu. Dirinya pun menambahkan, Bukan berupa contoh dari kertas biasa melalui proses print “Biar tidak ada keriwehan lagi, dan kami menyesalkan hal ini. Sudah alat peraganya sedikit, partisipasi masyarakat sangat ditekan. Hal ini jauh lebih buruk dari yang 5 tahun lalu,” kata Didik Prasetyono.

Dikdong sapaan akrabnya menjelaskan, Pria yang akrab disapa Dikdonk ini menjelaskan, pihaknya ingin kontrol terhadap kertas suara dan hasil cetakan benar-benar terjamin kualitasnya. Sehingga, dalam proses proofing, perlu ditunjukan surat suara aslinya. “Nanti ada koordinasi lanjutan soal surat suara ini,” ujarnya.

Dalam surat suara tersebut, lanjut Dikdong, paslon yang diusung PDI Perjuangan mengenakan baju putih dengan simbol bendera merah putih di dada kiri. Sementara untuk latar belakang gambar paslon nomor urut dua, desainnya ditentukan KPU Surabaya. “Sebenarnya kami tidak ada masalah dengan desainnya, hanya ingin contoh surat suara asli,” tandasnya.

Tak hanya menyayangkan KPU Kota Surabaya yang dinilai tidak siap, namun dirinya juga menanyakan kinerja Panwaslu yang terbilang kurang efektif dalam hal pengawasannya. “KPU Kota Surabaya tidak siap pada Pilkada kali ini. Panwas juga kurang pengawasannya,” tambah Dikdong.

Dukungan Golkar Pekan Ini Dibanding partai lain, Partai Golkar paling lama menentukan sikap dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon dalam Pilwali Surabaya. Dipastikan dukungan tersebut baru diumumkan pada minggu ini.

Plt DPD Partai Golkar Jatim, Eddy Kuntadi mengatakan untuk Pilwali Surabaya saat ini masih dalam pembahasan intensif di internal partai Golkar. “Saya masih menunggu masukan dari tim internal karena Q geh.cty dalam minggu ini akan dibahas.Q

Rindu Pasar Pucang Anom, Ning Lucy ‘Belanja Masalah’ Pada Pedagang Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 pendamping Dr Rasiyo, Lucy Kurniasari semakin gencar menyapa warga.

Pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrat-PAN memperbanyak gaya blusukan, termasuk yang dilakukannya di Pasar Pucang Anom, kemarin.

Tepat pukul 07.00 WIB kemarin, Ning Lucy sapaan akrab Lucy Kurniasari kembali ‘belanja masalah’. Sesuai keinginan pasangan calon (paslon) yang diusung Partai DemokratPAN yakni membangun Surabaya dari pinggiran.

Salah satu pedagang klontong Pasar Pucang Anom, Billy Kosala (65) mengeluhkan pada Ning Lucy tentang banyaknya pasar modern yang ada di Kota Surabaya. Dirinya mengatakan, melubernya pasar modern tersebut sangat mengancam keberadaan pasar tradisional saat ini.

“Jangan sampai dibong-

kar pasar ini. Ini salah satu pasar tradisional tertua yang masih eksis. Saya mohon jangan sampai Seperti Pasar Turi,” harap Billy kepada Cawawali Kota Surabaya Lucy Kurniasari.

Billy yang mengaku sudah berjualan selama 45 tahun silam di Pasar Pucang Anom mengklaim bahwa tanpa harus diperbaiki pasar Pucang masih terlihat bagus dan kokoh. Hanya saja menurutnya, perlu direvitalisasi tanpa harus dipindahkan di tempat yang lain.

“Saya trauma kalau nanti kasusnya sama seperti pasar turi. Pinginnya pedagang di-

sini adalah fasilitas yang membuat pembeli bisa terasa nyaman saja,” katanya.

Keluhan padagang klontong langsung ditanggapi Cawawali Kota Surabaya Lucy Kurniasari. Wakil dari Dr Rasiyo ini menyerap semua keluhan pedangan Pasar Pucang Anom.

“Keluhan pedagang yang masih mempertahankan tradisionalnya ini harus ditampung dan diimplementasikan saat kepemerintahan mendatang. Harus dibuat nyaman, piye carane orang beli bisa betah,” kata Ning Lucy sapaan akrabnya.

Lucy menuturkan bahwa Pasar Pucang Anom harus dipertahankan keberadaannya. Menurutnya, revitalisasi pasar tradisional sangatlah penting ditengah banyaknya pasar modern yang berdiri. “Oleh sebab itu, sangatlah penting ada re-

geh/bhirawa

Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Lucy Kurniasari menyapa warga saat mengimunisasikan balita di Posyandu Mawar RW V Kelurahan Kertajaya seusai dari Pasar Pucang Anom, Selasa (20/10) kemarin. vitalisasi pasar tanpa harus Intinya, kita harus mem- keberadaan pasar tradimemindahkan pedagang ke berdayakan pasar tradi- sional jika terpilih menjadi tempat yang lain. Karena sional,” terangnya.

Wakil Wali Kota Surabaya saya dulu juga sering beDisamping itu, Dirinya mendatang bersama Paklik lanja disini tahun 70an. juga akan memperjuangkan Rasiyo Mantan Dinas Pen-

didikan Jawa Timur ini sebagai Wali Kotanya.

“Meski pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional sedang lesu, Surabaya jangan sampai terjadi. Kedepan, pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada warga Surabaya,” pungkas Lucy yang juga Mantan Anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini.

Tak jauh dari pasar Pucang Anom, Lucy bersama Timnya sempat mengunjungi Posyandu Mawar RW V Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng. Di posko tersebut, Lucy menyapa warga saat ada kegiatan imunisasi balita.

“Kami memberikan dorongan dan terus memperhatikan. Ke depan, pemerintah akan memperhatikan secara merata agar Surabaya terhindar dari gizi buruk,” Q geh harapnya.Q

SURABAYA

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pj Bupati Ngawi Berikan Santunan Korban Lawu Pemprov, Bhirawa Pemerintah Daerah Kab Ngawi berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kepulangan jenasah korban kebakaran gunung lawu yang berada di RSUD Kab.Magetan untuk segeranya di makamkan di kampung halamannya masing-masing.

Setelah mendapat berita dari tim DVI Polda yang mengurusi jenasah dalam musibah kebakaran gunung lawu Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM langsung memimpin rombongan yang terdiri dari Kepala BPBD dan Kepala Dinas Sosial Kab.Ngawi beserta beberapa unit mobil jenasah untuk berangkat ke RSUD Kab.Magetan untuk segeranya mempercepat pemulangan korban bencana kebakaran gunung lawu.

Selain itu, Mantan Kepala Dinas Sosial Jatim juga menemui perwakilan keluarga korban bencana gunung lawu untuk memberikan bantuan agar bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

“Masing-masing korban meninggal dunia tersebut kita beri santunan sebesar Rp 2 juta,” kata Sudjono yang

Korban Mati Gunung Lawu : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

gat/bhirawa

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM langsung memimpin rombongan yang terdiri dari Kepala BPBD dan Kepala Dinas Sosial Kab.Ngawi beserta beberapa unit mobil jenasah untuk berangkat ke RSUD Kab.Magetan untuk segeranya mempercepat pemulangan korban. juga menjabat Kepala Badan Per- kematian segera dikeluarkan oleh Setelah melalui beberapa propustakaan dan Kearsipan Pemprov pihak yang mengurusi korban ses yang cukup cepat akhirnya Jatim, Selasa (20/10). bencana gunung lawu untuk bisa Tim DVI Polda Jatim yang diSelain itu Sudjono juga mem- mempercepat pemulangan jena- dampingi Pj.Bupati Ngawi , bantu agar proses penerbitan akte sah korban bencana lawu.

Bupati Magetan, Polres Magetan

Awang (20 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur Sumarwan (50 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur Nanang Setyo Utomo (17 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur Rita Septi (14 tahun), warga Ngawi, Jawa Timur Joko Prayitno, Kebun Jeruk, Jakarta Kartini berasal dari Jakarta Mr. X, masih dalam identifikasi

dan Pihak-pihak terkait yang membantu evakuasi korban bencana lawu menggelar Media Center kepada para awak media dan juga menyerahkan Akte kematian kepada Pj.Bupati Ngawi dan Bupati Magetan untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan keluarga korban bencana sebagai berkas kelengkapan pemulang jenasah ke daerah masing-masing.

Setelah diberikannya akte kematian yang sudah diberikan kepada perwakilan keluarga korban jenasah beserta barang-barang korban bencana gunung lawu langsung dibawa kerumah masingmasing dengan dikawal oleh pihak kepolisian dan juga diikuti Pj Bupati Ngawi beserta rombongan.

Sudjono juga mengharapkan,

agar kasus sama tidak terulang di kemudian hari, Pemkab Ngawi dengan lembaga terkait lainnya akan menggencarkan sosialisasi kepada warga. Tujuannya, menghimbau agar warga berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keselamatan jika mau mendaki Gunung Lawu.

Selain itu, jika petugas melarang dan menutup jalur pendakian untuk sementara waktu karena pertimbangan faktor keselamatan, pihaknya, lanjut Sudjono minta hal itu dipatuhi masyarakat.

“Yang penting lagi, gunakan jalur yang sudah ditentukan dan jangan lewat jalur tikus yang menantang bahaya. Jangan nekad menantang maut. Nyawa tetap sangat berQ gat harga, tandasnya.Q

Audit BPKP Masih Menjadi Kendala Penyidikan

Kejati Janji Selesaikan Tunggakan Penyidikan Sebelum Hari Anti Korupsi Suhu Udara Tinggi, Pasien RSUD Soetomo Meningkat Surabaya, Bhirawa Tingginya suhu udara yang terjadi saat ini membuat jumlah pasien ISPA dan diare di RSUD dr Soetomo semakin banyak. Data yang dihimpun di RSUD Soetomo menyebutkan jumlah penyakit ISPA dan diare meningkat 10 persen. ‘’Jika bulan lalu Agustus jumlah pasien ISPA rata-rata 100 orang maka bulan ini bisa mencapai 115 pasien dan ini berlaku sama pada pasien diare yang meningkat dari 350 pasien menjadi 380 pasien perbulannya,’’ ujar * Kepala IGD RSU dr Soetomo Surabaya, dr Urip Murtedjo.

Urip menyatakan, selain penyakit ISPA dan diaere ada juga beberapa penyakit yang mengalami peningkatan yaitu penyakit panas (demam) dari 120 kasus di bulan sebelumnya, kini menjadi 122 kasus di Juli hingga Agustus., Penderita radang paru-paru juga meningkat, dari 93 kasus menjadi 96 kasus. Sehingga sebanyak 189 kasus selama 2 bulan ini. Sementara penderita Asma 90 pasien menjadi 93 pasien. Penyakit-penyakit ini menyerang pada anak dan dewasa.,

Polusi udara sebabkan seseorang terkena ISPA.

dna/bhirawa

Menurutnya, dengan menjaga pola hidup sehat menjadi solusi untuk menghindar dari berbagai macam penyakit medik. “Seperti tidak makan sembarangan, banyak minum air bersih untuk menghindari dehidrasi, menjaga lingkungan sekitar, dan memakai masker untuk menghindari debu di jalan, ,” tuturnya.

Kemarau panjang menyebabkan kekeringan, membuat cuaca panas saat siang hari, serta dingin sekali pada malam hari, membuat kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi tidak stabil.

Akibatnya banyak warga terserang penyakit.,Kondisi cuaca ini juga menyebabkan virus diare dan saluran pernapasan mudah me-

nular melalui udara. Udara bercampur debu mudah masuk dan menyerang saluran pernafasan.

Selain itu udara yang membawa bakteri hinggap pada makanan yang dikomsumsi.

Urip menambahkan pihaknya juga sedang mengatur sistem rujukan dari pasien BPJS agar tidak overload. “Makanya pasien ini juga banyak yang di poli,” paparnya.

Ia mengungkapkan penyakit yang sering ditangani di IGD, yakni konjungtivitis. Di mana penyakit ini ialah penyakit mata merah. “Tapi nggak begitu parah sebanyak diare sama ispa,” Q dna ungkapnya.Q

Peningkatan Pasien RSUD dr.Soetomo Akibat Peningkatan Suhu Udara Penyakit

Agustus

September

ISPA Demam ASMA Diare

100 120 90 350

115 122 93 380

Baperpusip Jatim Gelar Workshop Kearsipan bagi BUMN

RAGAM INFO

Polda Jatim Tangkap Bandar dan Dua Pelajar SMP Penguna Narkoba Polda Jatim, Bhirawa Ditreskoba Polda Jatim bersama dengan Den Gegana Sat Brimob Polda Jatim berhasil menangkap satu orang bandar narkoba kelas teri, Masrami bin Mitro (33) dan dua orang pelajar kelas VII SMP yang positif kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu di Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Sampang, Madura.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono menjelaskan, penangkapan tersangka MR dan dua orang lainnya bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Namun untuk kedua orang pengguna yang masih dibawa umur, dilakukan upaya assessment (penahanan sebentar dan direhabilitasi).

“Dari informasi yang didapat, petugas kami berhasil mengamankan tersangka MR dan dua pengguna narkoba yang masih di bawah umur. Untuk dua penggunan di bawah umur, kami lakukan assessment,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Q bed Pol RP Argo Yuwono, Selasa (20/10).Q

rac/bhirawa

Kepala Baperpusip Jatim Drs Sudjono, MM saat membuka acara workshop kearsipan bagi kalangan BUMN. Surabaya, Bhirawa Kepala Cabang PT Indo Arsip Badan Perpustakaan dan Jawa Timur.

Kearsipan (Baperpusip) Provinsi Kepala Baperpusip Jatim Jawa Timur menggelar workshop Drs Sudjono, MM ketika dikearsipan yang diperuntukkan temui Bhirawa di sela-sela bagi kalangan Badan Usaha acara workshop mengungkapMilik Negara (BUMN) di Jatim. kan kegiatan yang digelarnya Workshop yang berlangsung tersebut merupakan agenda selama dua hari tersebut dari y a n g r u t i n d i g e l a r s e t i a p tanggal 19 sampai 20 Oktober tahun. tersebut menghadirkan nara“Kami merespon keinginan sumber dari Arsip Nasional teman-teman BUMN yang beRepublik Indonesia (ANRI) dan berapa di antaranya kesulitan

dalam mengelola arsip yang dimilikinya,” kata Sudjono.

Menurut Sudjono, persoalan arsip memang kadang masih dianggap remeh, namun sesungguhnya arsip menjadi faktor penentu untuk menilai akuntabilitas lembaga.

“Kalangan KPK pun hari ini juga menekankan betapa pentingnya pengelolaan arsip utamanya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen keuangan. Bila tidak hati-hati, amburadulnya dokumen keuangan bisa menjadi pintu masuk terjadinya kasus korupsi dan persoalan serius lainnya,” jelas Sudjono.

Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI Drs M. Taufik MSi yang menjadi salah satu narasumber dalam workshop tersebut mengingatkan pentingnya kalangan pengusaha utamanya BUMN untuk mempunyai pusat data arsip (record center). Menurut Taufik, keberlangsungan organisasi yang terus berjalan membutuhkan pengelolaan arsip yang komprehensip dan Q rac terpadu.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terpaksa bertahan dipenyidikan, karena harus menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Meskipun begitu Kejati berjanji akan menuntaskan kasus tersebut sebelum Hari Anti Korupsi yang jatuh pada 9 Desember nanti.

Adapun tiga kasus korupsi yang ditangani Kejati dan masih di penyidikan yakni, dugaan korupsi PT Pasuruan Migas (Pami), dugaan korupsi dana PKNL di PT Garam (Persero), dan dugaan kasus korupsi penambangan pasir besi di Lumajang oleh PT Indonesia Minning Modern Sejahtera (IMMS).

Plt Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana mengatakan, penyidikan tiga kasus itu harus bertahan dipenyidikan karena menunggu audit BPKP. Seharusnya, kasus tersebut sudah mulai pada penuntutan dan segera di sidangkan di Pengadilan Tipikor. Tapi pihaknya berjanji akan menuntaskan penyidikan kasus itu dan segera melimpahkan ke Pengadilan.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak BPKP terkait hasil audit kasus korupsi yang kami minta. Tapi hasilnya belum keluar-keluar. Jika memang belum keluar, kita

akan gunakan audit dari tim Kejati dan ahli untuk menuntaskan penyidikan sebelum Hari Anti Korupsi,” tegas Ply Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdianan, Selasa (20/10).

Dijelaskannya, selama ini Kejati Jatim sendiri sudah melakukan audit dengan tim yang ada di Pidsus.

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi jika suatu saat audit BPKP tak kunjung keluar. “Kita sudah siap semua, jadi kelengkapkan berkas yang sudah kita siapkan,” ungkapnya.

Terkait audit kerugian negara tiga kasus itu, Dandeni mengaku, perhitungan kerugian pada kasus dana PKPBL di PT Garam sangat membutuhkan waktu panjang. Meskipun dua kasus lainnya juga membutuhkan waktu lama untuk audit kerugiaan negaranya. Tapi, kasus dana PKBL menjadi sorotan public karena dugaan kerugian negaranya hingga puluan miliar.

“Sembari melakukan perhitungan audit sendiri, kami masih tetap menunggu audit resmi dari BPKP Jatim,” terangnya.Q bed

Tumor Otak Didominasi Kaum Hawa Surabaya, Bhirawa Sebagai kaum hawa, wanita diharapkan lebih berhatihati terhadap penyakit tumor otak. Penyakit yang menyerang otak ini banyak diderita oleh wanita, sedangkan untuk pria jarang ditemukan.

Dari beberapa pantaun di RSUD dr Soetomo menujukkan 85 persen penderita kanker otak terjadi pada wanita sedangkan 15 persen lainnya diderita laki-laki. ‘’Wanita lebih rentan terharap kanker otak daripada laklaki, sehingga wanita harus waspada terhadap kanker otak,’’ ujar Kepala Bidang Pelayanan Medik RSU dr Soetomo Surabaya, Dr Joni Wahyuhadi dr SpBS. Menurut Joni, jumlah kasus penyakit tumor otak setiap tahunnya meningkat dan sebagian besar diderita kaum perempuan. Meski bukan yang tertinggi, kasus tumor otak masih menjadi salah satu momok bagi sebagian masyarakat setelah kanker serviks, payudara, dan paruparu. * “Sebanyak 85 persen penderita tumor otak adalah perempuan. Sampai saat ini belum ada studi mengapa penyakit ini banyak diderita perempuan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, 61,7 persen penderita tumor otak yang dioperasi di RSU dr Soetomo adalah tuQ dna mor otak jinak, sisanya adalah kanker otak.Q

Prioritaskan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin, 303 Advokat KAI Disumpah PT Surabaya Sebanyak 303 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya menjalani prosesi pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Selasa (20/10).

Harapannya, advokat baru ini diminta untuk memprioritaskan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ketimbang kepentingan fulus semata.

Pengambilan sumpah advokat KAI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PT Surabaya Abdul Kadir. Dan dihadiri oleh Presiden DPP KAI Indra Sahnun Lubis, Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik dan Sekretari KAI Rakhmat Santoso.

Adapun pelaksanaan sumpah advokat dari KAI ini dilakukan dua tahap.

Tahap pertama, sebanyak 139 advokat disumpah pada Senin (19/10) lalu. Sedang-

kan tahap duanya dilakukan pengambilan sumpah terhadap 164 advokat pada Selasa (20/10) KEMARIN. Wakil Ketua PT Surabaya Abdul Kadir menjelaskan, pengambilan sumpah advokat KAI ini berlandaskan Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015. “Intinya, Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap ad-

vokat yang sudah memenuhi syarat dari organisasi manapun,” tegas Abdul Kadir usai acara pengambilan sumpah, Selasa (20/10).

Surat tersebut membatalkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang intinya PT hanya berwenang menyumpah advokat dari Peradi. Beberapa alasan kenapa selain Peradi boleh mengajukan penyumpahan advokat. Di antaranya, “Peradi saat ini juga pecah jadi tiga. Selain itu jumlah advokat masih terbilang sedikit, sementara pencari keadilan banyak,” terang Kadir.

Sementara itu, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis berharap, advokat yang baru

bed/bhirawa

303 advokat KAI menjalani diambil sumpah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Abdul Kadir, Selasa (20/10).

disumpah lebih banyak membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Advokat juga diminta berani menentang atau mengkritisi aparat penegak hukum yang justru melakukan perbuatan melawan hukum saat menangani perkara. “Jadi advokat harus berani,” ucapnya.

Sekretaris KAI Jatim Rakhmat Santoso menambahkan, meski dilakukan dua tahapan, penyumpahan 303 advokat tersebut bukan berarti KAI pecah. Menurutnya, KAI hanya ada satu, yakni KAI yang dipimpin oleh Indra Sahnun Lubis. “Ini kelebihan KAI sekarang, dari pada Peradi yang saat ini pecah jadi tiga,” pungkasnya.Q bed

4

OPINI Kepastian Nominal UMK Tahun 2016

Tajuk

Insentif Lebih Nendang PAKET kebijakan untuk menggairahkan roda perekonomian, terus digagas oleh pemerintah. Paket pertama, dan kedua,terasa kurang “nendang.” Karena masih menunggu waktu sangat lama. Serta penataan birokrasi membutuhkan berbagai regulasi dan pembiasaan. Kini pemerintah, sedang meng-kalkulasi kebijakan lebih “nendang,” yang dapat dirasakan dampaknya dalam waktu pendek. Sekaligus mendongkrak popularitas.

Pilihan itu tak lain, penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).Walau Bank Indonesia telah me-warning, agar pemerintah tidak sekadarmencari popularitas. Karena menaikkan atau menurunkan harga BBM harus dikalkulasi cermat. Konon sudah terdapat mekanisme yang disepakati (hitung ulang setiap tiga bulan). Transparansi kalkulasi juga perlu dilakukan, agar masyarakat memahami. Yang dikhawatirkan adalah, turun harga sedikit, tetapi pemerintah kehilangan kredibilitas (karena tidak berdampak positif).

Dua kebijakan terdahulu (diumumkan pada bulan September), diakui tidak mudah direalisasi. Tidak dalam waktu dekat.Paket kebijakan (pertama) diantaranya berupa percepatan proyek infrastruktur strategis, dan meningkatkan daya saing industri, serta meng-geber property. Namun sektor ekonomi, niscaya tidak mudah kepincut kebijakan tanpa melihat realisasi. Pertumbuhan ekonomi yang melemah membutuhkan berbagai “kemudahan.” Terutama pada birokrasi perizinan, serta murahnya bunga kredit sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Sektor UMKM, patut memperoleh insentif. Pada masa resesi ekonomi terdahulu (1998 dan 2006), sektor UMKM tampil sebagai “pahlawan” pergerakan ekonomi. Saat ini sektor UMKM telah tumbuh menggurita. Ditaksir jumlahnya mencapai belasan juta unit, mulai bermodal Rp 2 juta sampai Rp 2 milyar. Namun sangat sedikit pelaku sector ini yang memperoleh fasilitasi perbankan. Antaralain disebabkan agunan asset tidak bank-able.

Begitu pula kebijakan kedua, tentang kemudahan izin investasi. Konon, izin penanaman modal (akan) bisa selesai hanya dalam tiga jam. Bisa ditunggu bagai membuat pas-photo. Ini janji pemerintah untuk menggairahkan iklim investasi. Berbagai usaha yang di-modali investasi dalam negeri maupun asing, langsung bisa realisasi. Walau disadari janji ini tidak mudah.

Harus diakui, masih banyak suap dan pungutan di bawah meja, menjadi kelaziman.Bukan hanya ketika berhadapan dengan birokrasi. Melainkan juga pemburu rente (commitment fee) kalangan rezim. Juga “serbuan” jajaran legislatif, sampai pensiunan pejabat tinggi. Sudah menjadi pembicaraan publik, bahwa perusahaan BUMN pun, harus menyetor “upeti” untuk memenangkan tender proyek pemerintah.

Melalui berbagai sidang pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi), “upeti” terungkap, dan nyata-nyata telah menjadi penghambat realisasi usaha. Seluruh pengusaha, termasuk BMUN, mesti meng-ancang-ancang ongkos suap sebagai biaya produksi. Nilai pungutan liar ditaksir berkisar antara 14% hingga 23% dari total biaya produksi.

Akibatnya, harga jual produk (barang maupun jasa) lebih mahal. Itu yang menyebabkan produk dalam negeri tidak kompetitif. Hambatan gerak perekonomian, bukan hanya pada banyaknya “meja” yang harus dilalui. Tetapi berlanjut pada saat realisasi usaha, termasuk pada sekto distribusi. Misalnya, proses ekspor dan impor masih harus melalui perizinan berbagai Direktorat Kementerian. Tidak gratis pula (selain retribusi dan pajak).

Pilihan menurunkan harga BBM seharusnya keniscayaan. Karena ICP (Indonesia Crude Price, harga minyak Indonesia) saat ini hanya US$ 54,32 per-barel. Bukan hanya BBM premium dan solar, melainkan juga harga BBM avtur perlu diturunkan. Karena harga avtur Indonesia tertinggi di ASEAN. Pemerintah hanya perlu mengurangi hak margin keuntungan pada penjualan BBM. Begitu pula pajak penjualan atas BBM (saat ini masih sekitar Rp 1.110,- per-liter untuk premium) perlu dikurangi. Penurunan harga BBM memang akan tersa “nendang” seketika.

Yakni, daya beli masyarakat akan meningkat. Dus, pemerintah akan memperoleh “cash-back” (berupa pajak dan retribusi) dari pergerakan ekonomi yang tumbuh lebih baik. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

MPR Terus Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan. Empat pilar kebangsaan mampu menjaga keberadaan adat istiadat dan budaya lokal, sehingga terbangun budaya nasional.

Kepedulian masyarakat adat juga harus dipupuk rasa nasionalismenya, sehingga mampu menjaga stabilitas, keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat di negeri ini.

Saya senang masyarakat adat mau hadir dan turut berusaha mengamalkan empat pilar kebangsaan, mengingat warga Lampung bukanlah satu suku melainkan beragam budaya,” kata Zulkifli yang juga asal Lampung itu pula.

Keberagaman budaya khususnya budaya adat Lampung dapat terus berkembang, sehingga mampu menunjang peningkatan kesejahteraan warganya.

Pemimpin harus bisa merangkul seluruh masyarakat termasuk warga adat, sehingga mampu mengaplikasikan empat pilar kebangsaan di kalangan warga Lampung.

Segenap elemen bangsa Indonesia tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia harus tetap kokoh dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bhinneka Tungga Ika akan sangat relevan untuk dapat dipertahankan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI ini, diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini juga diharapkan dapat turut mengembangkan nilai-nilai budaya lokal di Indonesia Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pon, 21 OKTOBER 2015

Buruh, (Kini) Boleh Hidup Layak Kerja ..., kerja ..., dan kerja .... Begitu slogan pemerintahan Jokowi berupaya meningkatkan perekonomian nasional.

Setelah tidak cukup “nendang” dengan dua paket kebijakan “long-time” preview, kini Pemerintah coba dengan dua paket kebijakan pro-rakyat. Yakni, menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), dan menaikkan upah buruh. Pada intinya, untuk seluruh empat kebijakan, pemerintah dituntut ber-kinerja lebih berkeringat, terutama memberantas pungli.

B

oleh jadi, tak perlu ada ribuan buruh unjukrasa.

Bolos kerja, dan menembus terik matahari demi memperjuangkan hak (kesejahteraan) yang dijamin UUD 1945.

Demo buruh sudah berulang-ulang, dan bisa menjadi “tumpangan” politik paling empuk. Bahkan manakala Pemerintah Daerah tidak cukup mengakomodir nasib buruh, bisa jadi akan menyulut unjukrasa lebih besar, berujung pada penutupan akses perhubungan.

Bisakah dibayangkan (kerugiannya) andai buruh menutup akses jalan menuju bandara, dan bertelentang-an di sekitar pelabuhan (serta menutup gerbang tol)? Dua tahun lalu, aksi buruh itu sudah dilakukan oleh buruh kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Penyebabnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) tentang nominal UMK. Saat ini, Daerah (kabupaten maupun kota) tida bisa lagi “bermain mata” dengan pengusaha untuk menetapkan upah buruh minimalis. Forum tiga stake-holder perburuhan tripartit (pemerintah, asosiasi buruh dn asosiasi pengusaha), sudah dihapus oleh pemerintah pusat. Sehingga upah buruh, mulai tahun 2016, ditetapkan berdasar UMK tahun sebelumnya, ditambah situasi perekonomian nasional, dan inflasi.

Pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupaten/kota) mestilah transparan dalam menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi pilar utama penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Begitu pula akademisi (termasuk guru besar) yang “disewa” oleh Pemerintah, mestilah memakai “kacamata manusia.” Sebab, konon selama ini menghitung biaya makan saja, standarnya sekedar kecukupan kalori, mirip jatah pakan ikan hias. Nilainya sekitar Rp 3 ribu-an, sekali makan. Seharusnya, menghitung ongkos makan adalah harga sebungkus nasi (plus minum) di warung-warung pinggir jalan, harganya sudah Rp 7.000,-.

Perhitungan KHL, agaknya, selalu menjadi biang keributan dalam peyusunan UMK. Karena

K

peroleh kelayakan upah, sebagaimana dijamin UUD 1945 pasal 28D ayat (2), yang mengamanatkan mengamanatkan: ““Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja kerja.” PemOleh : da memiliki kewajiban menyangkut kepentingan hajat orang banmenegakkan amanat Yunus Supanto yak, lazimnya KHL UUD ini sebagai upaya dikalkulasi secara minimal pensejahteraan penduduknya. transparan, dengan Lebih lagi jika penduduknya mau melibatkan berbagai komponen menuntut pelaksanaan UU Nomor 40 masyarakat. Begitu pula penetapan tahun 2004 tentang Sistem Jaminan nilai komponen KHL harus bisa Sosial. Kepala daerah-nya pasti lebih dimonitor dan diawasi oleh semua kelimpungan. pihak. Selama ini KHL hanyalah Tetapi kepentingan pengudiurus “setengah kamar” oleh tim saha, mestilah diakomodir secara kecil yang hampir tak terjangkau proporsional. Anataralain dengan oleh siapapun (bahkan tak direkam upaya mewujudkan pemerintahan kamera cctv). yang bersih dan transparan. Segala pungutan liar dan hambatan Upah Pro-Buruh perizinan usaha harus dikikis Kalkulasi KHL yang diurus habis. Berdasarkan jajak studi “setengah kamar,” pasti, penuh yang dilakukan seorang ekonom slintutan dan sarat dengan ke(dan sudah dipublikasikan di Inpentingan sepihak. Artinya buruh donesia), komponen biaya buruh wajib tekor. Nilai UMK di bawah sebenarnya hanyalah 9% hingga KHL sesungguhnya menciderai 12% dari harga pokok produksi. rasa kemanusiaan dan keadilan Sedangkan besarnya pungutan sosial. Bahkan, seharusnya UMK liar bisa mencapai 19% hingga ditetapkan di atas KHL, seperti di24% dari harga pokok produksi. lakukan Gubernur Pakde Karwo.

Tahun lalu (November 2014) beraBuruh sebagai Mitra ni mem-pagu UMK sebesar 28,34% Maka sejatinya, andai pungli diatas KHL. Padahal Pemprop bisa dihentikan, maka pengusaha Jawa Timur memprediksi pertumakan mampu menggaji buruhnya buhan ekonomi hanya 7,5%. dua kali lipat. Tetapi umumnya Faktor KHL menjadi titik perdePemda (Propinsi maupun kabupaten/ batan, karena terdiri dari 180-an kota) “bertekuk-lutut” dihadapan item dengan patokan harga berpengusaha. Sehingga faktanya, laku. Sebagiannya dianggap bukan pengusaha berkesempatan besar mekewajiban perusahaan. Prosedur nambah pabrik dan produksi (dengan UMK dimulai dari usulan Bupati fasilitasi pemerintah). Sebaliknya dan Walikota, serta rekomendasi buruh hanya bisa menambah utang.

Dewan Pengupahan Propinsi.

Di dalam pabrik yang besar, terdapat Pihak pengusaha, dan aliansi ribuan buruh yang tidak dilindungi buruh biasanya juga dihadirkan hak-haknya sebagaimana ditentusebagai pembanding. Terutama kan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 untuk mengukur tingkat produktentang Ke-tenaga kerja-an. tivitas. Jika produktivitas naik, Buruh atau pegawai berhak maka buruh berhak memperoleh memperoleh kelayakan upah, sebakenaikan upah lebih memadai. gaimana dijamin UUD 1945 pasal Ukuran produktivitas bisa pula 28D ayat (2), yang mengamanatkan: dilihat pada pertumbuhan ekonomi “Setiap orang berhak untuk bekerja daerah, yang biasanya selalu diserta mendapat imbalan dan perlaporkan tumbuh positif. Memang lakuan yang adil dan layak dalam tidak mudah menghitung UMK dan hubungan kerja.” Pemda (propinsi UMSK (Upah Minimal Sektoral, dan kabupaten serta kota) memisesuai jenis usaha). Selain ditakar liki kewajiban menegakkan amanat dengan realita standar kebutuhan UUD ini sebagai upaya minimal hidup layak, juga sangat dipengarpensejahteraan penduduknya. Lebih uhi iklim perekonomian nasional lagi pada era pilkada langsung. dan global. Dan patut dicatat, bahKepala Daerah yang mem-pagu wa buruh masa kini akrab dengan UMK (dan KHL) rendah, tidak patut media masa, sehingga mengetahui mengharap dukungan rakyat. iklim perekonomian nasional dan Kenaikan UMK bisa dianggap global. Serta “melek” regulasi. sebagai pencerahan paradigma ditaBuruh atau pegawai berhak mem-

taran Kepala Daerah (Gubernur serta Bupati dan Walikota) yang mulai peduli dengan masyarakatnya. UMK memang hak kewenangan gubernur untuk menetapkannya. Dalam UU Ketenagakerjaan, pasal 89 ayat (3) dinyatakan: “upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan / atau Bupati / Walikota.”

Mulai tahun 2016, standar upah buruh akan dikalkulasi dengan menyertakan pertumbuhan ekonomi, plus inflasi. serta bonus perhitungan KHL (Kebutuhan Layak) yang direvisi setiap 5 tahun. Sehingga untuk daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Timur dan Jakarta, UMKnya pasti lebih dari Rp 3 juta.

Konon, gagasan pemerintah ini untuk menghindari rezim upah murah, yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Tetapi pemerintah wajib berupaya keras melindungi kondisi investasi.

Apindo, tidak bisa tidak, wajib mematuhi nominal UMK. Jika belum mampu menunaikan UMK, bisa mengajukan penangguhan kepada pemerintah, serta “nego” dengan karyawan. Buruh harus dipandang sebagai mitra kerja pengusaha, bukan budak. Pada sisi lain, setiap perusahaan dituntut memenuhi persyaratan usaha, terutama K3 (keamanan dan keselamatan kerja), asuransi, serta amdal. Perusahaan pasti terhindar dari pungutan liar oleh aparat, manakala telah memenuhi persyaratan.

Masih banyak perusahaan “main mata” dengan pemerintah, khusus pada perluasan (peningkatan) produksi. Antaralain dengan sistem kerja outsourcing (alih daya). Beberapa unit usaha terkait langsung dengan produksi, malah di-outsourcingkan. Pada sisi lain, ketika memasuki bursa saham, jumlah pekerja dicatat sebagai kekayaan (aset) perusahaan, untuk meningkatkan bargaining harga saham. Sebab, dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, secara langsung dianggap sebagai besar (dan bonafide).

Perusahaan nakal yang memanfaatkan celah peraturan outsourcing, wajib diperingatkan.

Akal-akalan outsourcing, tak lain, hanya untuk menghindari kewajiban pemenuhan hak-hak karyawan (buruh). Khususnya berkait dengan tunjangan dan ke-asuransi-an. Sehingga UMK outsourcing berbeda dengan buruh tetap. Pemerintah seyogianya lebih cermat terhadap izin perluasan perusahaan padat karya. wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Membangun Kesadaran Kolektif Melindungi Anak

ekerasan terhadap anak seolah datang silih berganti. Berbagai upaya yang sudah dilakukan, termasuk tingginya perhatian publik terhadap setiap kasus yang menimpa anak, belum mampu menyurutkan langkah pelaku dengan berbagai motifnya untuk melakukan kekerasan.

Teranyar menimpa gadis kecil, ia bernama Putri Nur Fauziah (PNF, 9). Nasib yang menimpa murid kelas dua sekolah dasar tersebut begitu memprihatinkan.

Dia ditemukan dalam kardus yang diletakkan di pinggiran jalan tol di kawasan Kalideres, Jakarta Barat (2/10) setelah sehari hilang.

Kasus yang menimpa PNF kembali mengingatkan kekerasan yang menimpa Engeline, murid cantik yang menjadi korban kekerasan keluarga angkatnya di Bali beberapa waktu lalu, dan sejumlah rangkaian kekerasan lain yang membetot perhatian publik, seperti pencabulan sejumlah anak TK di Jakarta Internasional School (JIS), dan lainnya.

Darurat Kekerasan Anak Fakta-fakta tersaji tersebut pun bermuara pada kesimpulan: kekerasan masih terus mengincar anakanak kita. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kekerasan anak dengan berbagai bentuknya ternyata terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2012 sebanyak 2.637 kasus.

Di tahun 2013, bertambah pula menjadi 3.339 kasus. Pada 2014, sempat menurun menjadi 2.750 kasus. Untuk tahun ini selama rentang Januari hingga Mei, sudah terdata 500 laporan kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak.

Tentu data-data di atas tidak termasuk kasus yang tak dilaporkan, misalnya karena kurangnya

kembang, kelangsungpengetahuan dan an hidup dan partisikesadaran terhadap pasi anak terwujud. perlindungan anak, PKSA sampai saat kultur masyarakat ini telah melayani leyang belum terbuka, bih dari 1 juta anak. maupun sikap apaProgram ini didukung tisme sosial terhadap Satuan Bakti Pekerja kondisi di sekitar yang Sosial 670 orang yang menyebabkan ruang bertugas mendampingi kekerasan dan pedan merespons berbagai nyiksaan anak baik di kasus anak. Ada pula dalam maupun di luar Oleh : 25 rumah perlindungan rumah terlegitimasi.

Asri Kusuma Dewanti sosial anak, 15 telepon Okupasi terhadap sahabat anak (TeSA) eksistensi anak untuk berupa akses telepon hidup normal, bebas bebas pulsa untuk anakdari ketakutan kian anak korban kekerasan dengan masif karena struktur sosial dan menekan nomor 129, 12 tim reaksi ekonomi keluarga. Masalah kemiskcepat di pusat dan provinsi, serta 28 inan, peliknya beban hidup memlembaga perlindungan anak. buat keluarga terjebak menjadikan Sekalipun demikian impeleanak sebagai sasaran kecemasan mentasinya belum maksimal lewat verbalisasi bahasa dan pememotong lingkaran kekerasan rilaku kasar termasuk menjadikan terhadap anak, apalagi dengan anak sebagai instrumen eksploitasi modus kejahatan yang berusaha ekonomi yang merenggut siklus disamarkan secara struktural. terpenting dalam proses tumbuh Menilik kembali kasus PNF, Engekembangnya yaitu pembentukan line, dan anak TK JIS, kekerasan kepercayaan diri dan kemampuan anak bisa terjadi di mana saja: di eksplorasi (Hasan&Shaver 1987). lingkungan masyarakat, lingkungan Padahal kedua kemampuan sekolah, hingga lingkungan keluarga. ini menjadi variabel krusial bagi Bahkan, hasil monitoring dan evaluasi anak untuk mengidentifikasi diKPAI pada 2012 di sembilan provinsi rinya dengan kebutuhan sosialmenemukan 91% kekerasan anak terkonstruktif seperti berlatih bergaul, jadi di lingkungan keluarga. Lantas, di mengembangkan bakat dan kemana lagi anak bisa mendapat perlmampuannya, berkompetisi secara indungan secara aman jika ancaman fair hingga memapankan diri daterhadap mereka bisa terjadi kapan lam hal emosi dan perilaku untuk pun dan di mana pun? menjadi manusia seutuhnya.

Bisa dipahami jika kondisi saat Berkaitan dengan itulah sejak ini sudah menapak darurat ketahun 2009 pemerintah meluncurkerasan anak. Kondisi demikian kan Program Kesejahteraan Sosial tentu tidak bisa dibiarkan hingga Anak (PKSA)sesuai Instruksi Prekekerasan anak terus terjadi, tersiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang jadi, dan terjadi. Konstitusi sudah Program Pembangunan yang Bermengamanatkan perlindungan keadilan. PKSA bertujuan mewuanak dari kekerasan. UU Perlinjudkan pemenuhan hak dasar anak dungan Anak juga sudah menegasdan perlindungan terhadap anak kan bahwa setiap anak berhak atas dari penelantaran, eksploitasi dan kelangsungan hidup, tumbuh dan diskriminasi, sehingga tumbuh

berkembang secara normal.

Strategi Perlindungan Anak Mengingat tren kekerasan yang terus meningkat, termasuk level sadistisnya, penjabaran implementasi Nawacita menjadi strategi perlindungan anak harus jauh lebih komprehensif dan konkret dari yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini bisa diwujudkan dengan terlebih dahulu mengevaluasi keberadaan kelembagaan yang ada, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, Polri, pemerintah daerah, dan lainnya, apakah peran mereka sudah cukup kuat.

Peran pemerintah daerah, misalnya, perlu dievaluasi karena merekalah yang menguasai wilayah. Bisa dibayangkan peran daerah diperkuat dengan mendorong mereka menghadirkan satpol bukan hanya pasar-pasar untuk mengawasi PKL, melainkan juga di sekolah-sekolah atau pusatpusat aktivitas anak. Selain peranperan kelembagaan, beberapa hal lain tak kalah penting untuk diperhatikan, seperti dukungan pendanaan selama ini apakah sudah cukup mampu mendukung implementasi program perlindungan anak, apakah penegakan hukum selama ini mampu menghadirkan efek jera.

Juga apakah kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat secara luas akan pentingnya melindungi anak yang telah ada selama ini sudah konsisten dan masif atau masih hangat-hangat tahi ayam.

Namun, rasanya untuk menghadapi darurat kekerasan anak tidaklah cukup menggantungkan pada institusi negara. Peran serta masyarakat luas, baik itu ormas, LSM, media, dan lainnya juga sangat dibutuhkan.

Pengajar LC (Lembaga Bahasa) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Masih Tercatat Kader , Cabup Dukungan untuk Pak Tjip Terus Mengalir Sambari Hadiri HUT Golkar HUT Partai Golkar ke 51 yang digelar DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar Gresik kali ini terasa istimewa. Ini tak lain karena kedatangan Cabup Sambari Halim Radianto. Meski diusung Partai PKB dan Demokrat, Sambari masih menyempatkan hadir dalam acara partai yang membesarkan namanya itu.

Meski diusung PKB dan Demokrat, Sambari menyatakan, sejauh ini masih kader Golkar. Mantan Bupati Gresik yang kini kembali maju Pilkada Gresik bersama Cawabup Moh Qosim ini menolak jika disebut pindah ke partai lain. Dirinya bahkan masih murni kader Golkar. ‘’Saya asli kader Golkar. Tak akan pindah ke partai lain. Kalau saya diusung partai lain, saya berterima kasih. Saya masih seperti dulu. Buktinya, kami masih bersama seperti apa yang baru saja saya nyanyikan

tadi,’’ tutur mantan Ketua DPD Partai Golkar Gresik ini, Selasa (20/10).

Sambari terpaksa harus maju meng gunakan kendaraan partai lain, yaitu PKB dan Demokrat karena rekom dari DPP Partai Golkar jatuh ke Cabub Ahmad Nurhamim, Sekjen DPD Partai Golkar Gresik. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Gresik ditunjuklah Chriswanto Santoso, sebagai pejabat sementara sampai terpilih ketua difinitiv.

Sementara, Chriswanto dalam sambutrannya menjelaskan, Golkar

kerin ikanto/bhirawa

Cabup Sambari dan Cabup Ahmad Nurhamim bersama Chriswanto Santoso Plt Ketua DPD Partai Golkar Gresik.

KELANA

Komisi B Segera Panggil DPPKAD Gresik, Bhirawa Komisi B DPRD Gresik mengaku kecewa dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik. Karena hingga kini, anggaran bagi hasil pajak dan retribusi belum cair. Apalagi kini sudah memasuki akhir tahun anggaran 2015. Sehingga dalam waktu dekat akan memanggil DPPKAD untuk hearing.

Sekretaris Komisi B DPRD Gresik, H Sujono mengatakan, seharusnya sudah cair karena merupakan prestasi bagi desa setempat dalam melakukan penagihan pada Wajib Pajak (WP). Dan seharusnya sudah dicairkan pada termin satu dan dua, pada akhir tahun ini pencairan termin ketiga. Kalau molor, kasihan pada kepala desa yang sudah giat melakukan kinerjanya. Sebab anggaran itu memang hak desa sebagai apresiasi keberhasilan penarikan pajak. ‘’Kalau sampai saat ini saja anggaran untuk termin satu dan dua belum cair, mana mungkin untuk termin tiga dan empat bisa cair. Apalagi, tahun anggaran 2015 bakal berakhir dua bulan lagi. Kami pesimis bisa terserap 100%, belum lagi penggunaannya yang juga butuh waktu.

Waktu dibutuhkan juga tak sedikit, pasti butuh waktu lama,’’ katanya.

Ditambahkan Sujono, keterlambatan pencairan yang dilakukan DPPKAD akan disikapi dengan serius oleh komisi B, dalam waktu dekat akan memanggil untuk dilakukan hearing. Terkait lambatnya percairan yang menjadi persoalanya. Karena dewan sudah banyak mendapat keluhan dari para kepala desa sebab dananya hingga kini belum cair.

Sebab sejak awal, dewan sudah memperingatkan pada DPPKAD pencairan jangan mepet di akhir tahun.Q kim

Bandara Juanda Bangun Jalan Penghubung T1-T2 Sidoarjo, Bhirawa PT Angkasa Pura I Juanda selaku operator Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jatim, membangun jalan penghubung antara Terminal 1 dan Terminal 2 (T1-T2) Bandara Juanda untuk memudahkan penumpang yang menggunakan jasa layanan di bandara.

General Manager PT Angkasa Pura 1 Juanda Surabaya, Yanus Suprayogi, mengatakan pembangunan jalan penghubung tersebut dilakukan untuk mempermudah para pengguna jasa yang ingin menuju ke T1 dan T2.

“Pembangunan jalan tersebut untuk memudahkan para calon penumpang yang akan menuju ke T1 atau juga ke T2 tanpa harus melewati permukiman warga di Sedati, seperti yang selama ini dilakukan,” katanya, Selasa (20/10).

Ia mengemukakan pembangunan jalan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar dua kilometer yang berada di sisi barat landasan pacu pesawat.

“Kami tidak ingin para calon penumpang, terutama yang keluar tol Juanda harus keluar melalui permukiman di Sedati sebelum menuju ke T2 seperti yang selama ini terjadi,” katanya.

Diperkirakan pembangunan jalan penghubung tersebut akan diselesaikan pada waktu kurang lebih tiga bulan atau sekitar Februari 2016. “Saat ini sudah dilakukan rapat pematangan terkait dengan rencana pembangunan jalan tembus tersebut demi memudahkan penumpang yang menggunakan fasilitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda,” katanya.

Ia mengatakan lamanya pembangunan jalan penghubung tersebut dikarenakan pembangunan jalan tersebut melintasi sungai yang ada di lokasi tersebut.

“Pembangunan jalan ini agak lama karena harus berkoordinasi dengan banyak pihak di antaranya dari pengairan untuk melakukan pembangunan jalan tersebut,” katanya. Qhds,ant

yang ada di Gresik merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga dia mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya kader Golkar memenangkan calon yang diusung. Selain itu, juga mengajak kader Golkar tetap solid. Jangan sampai pecah dan harus bersatu. ‘’Kami tetap akan selalu bersikap netral. Siapapun yang memiliki Golkar, silahkan hadir. Saat ini Golkar memang mencalonkan Nurhamim maju sebagai Calon Bupati Gresik. Tapi, Sambari kan kader Golkar juga,’’ katanya.

Ditambahkan Chriswanto, terkait dua calon yang sama sama dari kader Golkar, meski salah satu calon diberangkatkan partai lain, pihaknya sudah menghimbau dan memberikan intruksi kepada kader Golkar, baik yang ada di atas maupun lapisan bawah.

Bagaimana kader Golkar bisa menang. ‘’Kami sudah mengarahkan kader bagaimana bisa menang,’’ jelasnya.

Sementara, Cabup Ahmad Nurhamim menyampaikan, pihaknya sangat positif menyikapi adanya dua calon dari kader Golkar maju sebagai Cabup. Bahkan menurutnya, itu sudah menjadi keputusan dan sikap partai dalam mengambil posisi setrategis. ‘’Keputusan sikap partai mengambil posisi setrategis yang jitu untuk menentukan sikap, pasti kita akan menangkan. Gak usah bingung gak usah repot. Ada saya dan ada Pak Sambari,’’ ujar Nurhamim.Q eri

Sidoarjo, Bhirawa Lebih dari dua ribu pekerja Pabrik Kopi Kapal Api, komunitas pemilih pemula, pecinta futsal dan warga Perum Tanggulangin Sejahtera II (Perumtas II) siap memberikan dukungan dan mengawal kebijakan Paslon MG Hadi Sutjipto-Abdul Kholik, untuk memimpin Sidoarjo yang lebih baik lagi.

Menurut Pak Tjip—sapaan MG Hadi Sutjipto, kalau menjadikan Sidoarjo lebih baik, bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Sidoarjo harus maju-mandiri-sejahtera tak mungkin dapat diwujudkan tanpa kerjasama secara kolektif. ‘’Warga, pelaku dunia usaha, dan tokoh masyarakat merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan,’’ jelasnya Selasa (20/10) kemarin, usai menyapa karyawan pabrik kopi.

Pak Tjip juga menjelaskan, tumbuhnya kemauan masyarakat untuk menggerakan kemampuan diri menggali sumber penghasilan harus diapresiasi positif.

Hal itu merupakan salah satu indikator kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan adalah ketika masyarakat merasakan ada-

achmad suprayogi/bhirawa

MG Hadi Sutjipto ketika menemui pendukungnya, pabrik kapal api dan pencita futsal. nya perubahan, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan primer.

Selain itu biaya pendidikan dan kesehatan secara berkesinambungan juga harus diperhatikan.

Paslon urutan satu itu menambahkan, ketika mengunjungi Pabrik Kopi Kapal Api dan bertemu pekerja jam, komunitas pemula penggemar olah raga Futsal, dan warga Perumtas II Tanggulangin. Pak Tjip menyampaikan beberapa pesan. ‘’Berilah kesempatan dan bantulah kami

untuk mandiri secara ekonomi, menikmati pola hidup sehat melalui penataan kualitas lingkungan, memperoleh fasilitas kesehatan yang terjangkau dan biaya pendidikan yang proporsional. Jika mungkin gratis seperti di Surabaya dan masih banyak lagi lainnya.

Kami siap menjalankan amanah itu, dan sudah menjadi bagian dari grand desain kebijakan Sidoarjo lima tahun ke depan. Termasuk mengembalikan Sidoarjo sabagai Kota Santri,’’ katanya.Q ach

Tim KARS Uji Standar Pelayanan RSU Kota Mojokerto Tentukan Akreditasi Standar RS Kota Mojokerto, Bhirawa Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pusat mendatangi RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Selasa (20/ 10) kemarin. Tim yang beranggotakan tiga orang itu melakukan penilaian dan mengevalusi standar pelayanan RS disesuaikan dengan standar Kementerian Kesehatan.

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik Akmal Boedianto didampangi Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono berpose bersama Nurul Sari, staf pengajar dari Unair.

Pemkab Buka Pengaduan Online untuk Gakin

Gresik, Bhirawa Untuk meningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Pemkab Gresik membuka layanan pengaduan bagi Warga Miskin (Gakin) secara online.

Sebanyak 100 tenaga operator telah disiapkan dan dilatih melayani pengaduan Gakin di Kab Gresik.

Penjabat Bupati Gresik, Dr Akmal Boedianto berharap kepada operator pengaduan di lingkungan Pemkab Gresik untuk memberi pelayanan lebih kepada masyarakat miskin. Harapan itu disampaikan Akmal saat membuka worshop operator system informasi manajemen penanganan pengaduan masyarakat berbasis Teknologi Informasi yang diikuti 100 orang operator pengaduan bertempat di Ruang Graita Eka Praja, Selasa (20/10) kemarin.

Menurut Akmal, agar dalam menerima pengaduan mas-

yarakat terlebih masyarakat miskin bisa ekstra sabar. Sebab PNS adalah pelayan. Sebagai pelayan tentu harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, terutama Gakin.

Terkait peran operator pengaduan, Akmal menyatakan sangat penting. Operator merupakan ujung tombak pengaduan yang ada di masyarakat. Peran operator menentukan sukses tidaknya pelayanan masyarakat.‘’Anda harus punya intelektualitas, kemampuan menyeleksi serta kecepatan dalam menangani dan menyampaikan pengaduan kepada pembuat kebijakan. Kecepatan ini penting.

Karena akan menentukan kebijakan atas keinginan mas yarakat,’’ jelas Akmal.

Sementara, Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono mengatakan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi,

pengaduan yang ada di Bagian Humas Setda Gresik akan selangkah lebih maju.

Selama ini pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan pengaduan berkala dilaporkan secara manual. ‘’Setelah ikut workshop, mereka bisa langsung melaporkan secara online ke pengaduan.gresikkab.go.id,’’ terang Suyono.

Ditambahkan Suyono, dalam workshop itu tak hanya memberikan pelatihan pelaporan pengaduan online.

Tapi, juga memberikan materi tentang etika pelayanan public sesuai UU Nomor 25 tahun 2009. ‘’Kami juga memberikan materi tentang modul pengoperasian dashboard sisten informasi manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Kami mendatangkan Nurul Sari staf pengajar dari Unair,’’ jelasnya.Q eri

Direktur RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, dr Sugeng Mulyadi SpU mengatakan, kedatangan Tim KARS untuk melakukan simulasi penilaian akreditasi RS versi 2012 untuk kategori paripurna. Terdapat 15 kelompok kerja, 323 standar dan 1.218 elemen penilaian yang akan di survey dan dievaluasi oleh tim. ‘’Sekarang masih dalam tahapan simulasi, jika hasilnya baik maka Desember nanti kami akan ajukan diri untuk diakreditasi lagi oleh KARS,’’ ujar dr Sugeng, kemarin.

Sugeng menjelaskan akreditasi yang dilakukan kemarin sifatnya wajib. RS yang telah terakreditasi berarti mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, baik sarana maupun prasarana yang dimiliki RS itu. ‘’Jika kami dinyatakan lulus akreditasi, itu merupakan syarat mutlak bagi izin operasional sebuah RS. Prosedur yang dilakukan kepada pasien juga sudah sesuai dengan standar KARS yang mengembangkan standar akreditasi versi 2012,’’ tambah pria yang juga dokter spesialis urologi ini. dr Sugeng menambahkan, standar akreditasi versi 2012 mirip dengan standar akreditasi internasional.

Dalam standar akreditasi baru ini terdapat empat kelompok standar yang terdiri dari 1.048 elemen penilaian.

Keempat kelompok standar akreditasi itu adalah standar pelayanan yang fokus pada pasien, standar manajemen RS, sasaran

keselamatan pasien RS, dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) untuk menentukan tingkat kelulusan.

Adapun tingkat kelulusan terbagi dalam 15 sasaran, antara lain keselamatan pasien, hak pasien dan keluarga, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, MDGs, akses dan kontinuitas pelayanan, pelayanan anestasi dan bedah, serta manajemen fasilitas dan keselamatan. ‘’Kami sudah mempersiapkan diri sejak setahun yang lalu untuk penilaian ini.

Diantaranya dengan mendatangkan tim pendampingan dari KARS Jakarta.

Target kami, tahun 2015 ini, kita bisa meraih sertifikat akreditasi paripurna sesuai Standar Akreditasi Versi 2012 dari Kementerian Kesehatan,’’ ujar dr Sugeng.

Sementara itu koordinator Tim KARS, DR Josephine S Boma, MARS saat pemaparan mengatakan tim penilai terdiri dari tiga orang, yakni dari surveior manajemen DR Josephine S. Boma, surveior medis oleh Dr. Budiharto, Sp.B dan surveior pembimbing keperawatan Lannasari S Kp M Kep. Dalam penilaian ini, Pimpinan RS harus mempresentasikan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS. Kemudian tim akan melakukan telaah dokumen, telaah rekam medik tertutup dan telaah rekam medik terbuka serta survey lapangan. ‘’Jika dalam simulasi ini lulus, maka RSU dr Wahidin Sudiro Husodo bisa mengajukan penilaian lagi sesuai dengan kategori yang dimampui,’’ paparnya.Q kar

Pemkab Beri Reward Pada Wajib Pajak Sidoarjo, Bhirawa Reward atau penghargaan telah diberikan Pemkab Sidoarjo kepada Wajib Pajak (WP) yang dinilai patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Reward itu diberikan secara langsung oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dan Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto, Selasa(20/10) di Pendopo Kab Sidoarjo.

Mereka yang telah mendapatkan penghargaan meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, air tanah serta penerangan jalan. Selain itu, penghargaan WP teladan juga diberikan kepada WP parkir dan reklame. Juga diberikan reward kepada lima Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai PPAT teladan dalam pelaporan tahun 2015.

Sebelum menyerahkan penghargaan Bupati Sidoarjo Sa-

iful Ilah menyampaikan, kalau dukungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo sebagian besar didominasi penerimaan pendapatan pajak daerah.

Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 66% dari seluruh penerimaan PAD. Sementara penerimaan pajak daerah itu sendiri, menduduki angka 20% lebih dari seluruh penerimaan daerah. ‘’Artinya, dari penerimaan pajak saja, telah mampu mengkontribusi upaya pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat secara keseluruhan,’’ katanya.

Bupati Saiful Ilah juga mengatakan, kalau Pemkab Sidoarjo telah bekerjasama dengan pihak perbankan dalam penerimaan seluruh setoran apapun. Dalam hal ini Pemkab

Sidoarjo menunjuk Bank Jatim untuk menerima seluruh setoran apapun. Terutama untuk pembayaran pajak daerah yang wajib disetor langsung melalui Bank Jatim. ‘’Jadi, untuk pembayaran pajak daerah baik dilakukan secara langsung atau tunai maupun ditransfer dari Bank lain wajib di bayar ke Bank Jatim. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan serta penyalahgunaan dan kebocoran penerimaan daerah,’’ jelas Saiful Ilah.

Selain menggandeng perbankan, kedepan Pemkab Sidoarjo juga akan membangun pelaporan transaksi obyek pajak daerah online, dan sistem pembayaran online. Gunanya untuk mendekatkan WP dengan tempat pelayanan pembayaran pajak daerah, serta mempermudah

WP dalam menyampaikan laporan omset dan penggunaan obyek pajak. Trobosan itu dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mem-

bayar pajak daerah, serta memastikan bahwa setoran pajak daerah pasti masuk pada rekening kas daerah,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah dan Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto saat menyerahkan penghargaan.

JAWA TIMUR

6

Selasa Pahing 20 OKTOBER 2015

Pemprov Terima Permohonan Izin 750 Pertambangan Baru Warga Jombang Tetap Berjaga Pasca Perusakan Alat, di Nganjuk Galian Ilegal 2.271 Ha Lumajang, Bhirawa Selama tahun 2015 di seluruh Jawa Timur terdapat 750 perizinan tambang baru yang diajukan. Penerbitan izin pertambangan yang didominasi mineral batuan non logam. ‘’Semua masih dalam evaluasi persyaratan yang ketat. Kendati sejauh ini sudah ada izin yang telah diterbitkan,’’ jelas Didik Agus Wijanarko Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas Dinas ESDM Provinsi Jatim.

Lebih lanjut Didik mengungkapkan persyaratan yang dibutuhkan diantaranya jaminan reklamasi, laporan pengelolaan lingkungan, kewajiban bayar pajak dan ketentuan-ketentuan lainnya. ‘’Termasuk, wajib menyerahkan formulir evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan yang telah diisi lengkap beserta lampirannya,’’ tambahnya.

Sementara itu, Pemkab Lumajang telah meloloskan 13 penambang saja yang diizinkan melakukan aktivitas produksi. "13 penambang ini tadi sudah saya kumpulkan di Kantor Pemkab Lumajang dan mulai boleh berproduksi kembali," kata As`at Malik Bupati Lumajang.

Sebelumnya ada 21 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang lolos verifikasi awal sehingga akhirnya 8 dinyatakan gugur. Ke-13 penambang tersebut,lanjut As’at Malik diperbolehkan berproduksi hanya di kantong lahar DAS (Daerah Aliran Sungai) Semeru saja. Ini sesuai hasil koordinasi dengan Pemprov Jatim. "Ke 13 penambang yang hadir, merupakan pemegang IUP dan IPR yang bisa memenuhi syarat sesuai rekomendasi Tim Dinas ESDM Provinsi Jatim," paparnya.

Tetap Berjaga di Lokasi Sementara itu, pasca perusakan alat berat ‘Begho’ milik Kepala Dusun Pucangsimo Bandarkedungmulyo, Jombang, Hari Widodo yang melakukan pengerukan bantaran sungai Konto kemarin, hingga pagi tadi terus dijaga warga setempat. Pasalnya warga takut aktivitas penam-

bangan kembali terjadi dan dikhawatirkan merusak lingkungan.

“Warga sepakat, tetap akan menjaga jangan sampai aktifitas pengerukan kembali terjadi. Kita khawatir dampak lingkungannya, kalau rusak biayanya lebih besar dari perawatan,” ujar Syamsul salah satu warga ditemui di lokasi, Selasa (20/10).

Dikatakannya, penghentian aktifitas penambangan galian C memang kesepakatan warga.

Warga mengaku kalau untuk penambang manual dan pasir untuk keperluan warga setempat,warga tidak akan bertindak anarkis, namun kalau penambangan galian C ,dilakukan dengan alat berat dan untuk kepentingan sendiri warga tidak sepakat.” Pasalnya penambangan dengan alat berat akan merusak llingkungan,kalau muism hujan warga takut longsor akibat penambang liar tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu alat berat ‘Begho’ milik Hari Widodo Kadus Pucangsimo yang dirusak olah warga pada minggu malam, masih terparkir di lapangan desa setempat. Agar tidak ada perusakan yang fatal, polisi memasang police line.

Pasca perusakan sejumlah anggota satpol PP dan perangkat desa langsung mendatangi alat berat dan lokasi penambangan,agar tidak ada gejolak seperti kasus penganiayaan terhadap warga dan menelan korban jiwa seperti yang terjadi di kabupaten lumajang.

Dikonfirmasi terpisah, terkait proyek pengerukan bantaran Sungai di Pucangsimo, Kepala PU Dinas Pengairan Jombang, Arif Gunawan mengatakan, bahwa bantaran sungai Konto yang me-

lintas di Pucangsimo Bandarkedungmulyo adalah kewenangan Propinsi Jawa Timur.

“Kita sebenarnya sudah pernah mengirim surat ke BBWS dan Dinas pengairan Propinsi. Karena dulu sudah pernah ada pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan soal pengerukan bantaran sungai di Pucangsimo itu,” jelas dia.

Capai 2.271 Hektare Sementara itu, luas areal penambangan galian C di Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh penambang illegal mencapai 2.271 hektar. Hingga saat ini sejumlah 19 penambang yang beroperasi, belum satupun mengantongi ijin, bahkan rekomendasi dari Bupati Nganjuk belum juga terbit.

Akibatnya kerusakan lingkungan dan ekosistem sekitar areal penambangan semakin meluas karena tidak ada rencana reklamasi dari lokasi bekas tambang. Sementara aparat penegak hukum maupun Pemkab Nganjuk sendiri, memilih diam.

Belum adanya ijin bagi seluruh penambang diungkapkan oleh Sekretaris Kabupaten Nganjuk, Drs Masduqi MSc MM. Menurut Masduqi, saat ini semua ijin dari pemilik tambang tanah galian masih menumpuk di meja bupati.

Karena memang sesuai aturan bahwa yang berwenang memberikan rekoemndasi soal ijin tambang adalah bupati. “Kami akui bahwa ijin dari tambang tanah galian tergantung bupati,” ungkap Masduqi, saat acara dengar pendapat dengan para pemilik tambang tanah galian di aula DPRD Nganjuk.

Masduqi sendiri juga tidak dapat memastikan kapan rekomendasi dari Bupati Nganjuk soal tambang tanah galian akan terbit. Sebab, kewenangan sepenuhnya terkait rekomendasi ijin tambang adalah bupati.

Sementara, para penambang tanah galian menuntut agar Bupati Nganjuk segera menerbitkan rekomendasi sebagai persyaratan pengajian ijin tam-

ramadlan/bhirawa

Warga Pucangsimo tetap menjaga lokasi penambangan pasca insiden perusakan alat berat Begho milik Kasun setempat yang digunakan melakukan penambangan. bang ke provinsi. Karena tanpa rekomendasi bupati maka pemerintah provinsi tidak akan memberikan ijin kepada para penambang di Nganjuk. “Kami sudah mengajukan ijin sejak setahun lalu, tetapi sampai sekarang katanya masih numpuk di meja bupati, lha ini model pemerintahan yang bagaimana,” ungkap Agus Musonif, salah satu penambang tanah galian asal Desa Lambang Kuning Kecamatan Baron.

Sebaliknya, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Darwis, S.I.K., M.Si telah memerintahkan kepada jajarannya untuk seluruh tambang tanah galian hingga para pengusaha tambang benarbenar memiliki ijin dari provinsi

Jawa Timur. Pasalnya, para pengusaha tambang galian C, yang selama ini masih beroperasi belum memiliki ijin resmi dari pemrintah.

“Tutup semua, sampai mereka benar-benar memilik ijin resmi dari provinsi,” ujar Kapolres Muhhamad Darwis.

Hanya saja, lanjut kapolres, di Nganjuk hingga saat ini belum ada zona penambangan yang dapat dieksploitasi. Menurutnya, wilayah penambangan dikeluarkan oleh provinsi bersamaan terbitnya perijin. Kapolres dengan tegas mengatakan agar seluruh proses penambangan tanah galian dihentikan. Jika masih ada penambang illegal yang nekad, Polisi tidak segan-segan untuk

Kadisdik Mangkir Hearing, Komisi IV DPRD Geram

KILAS JATIM

FKP Laporkan Proyek PJU ke Kejaksaan Sampang, Bhirawa Dugaan korupsi kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang ( PU Cikatarung) Sampang tahun anggaran 2014 dengan nilai total kurang lebih 800 juta, dilaporkan ke kejaksaan negeri Sampang oleh LSM forum kajian publik (FKP) Sampang, Selasa (20/10).

Laporan kegiatan pengadaan proyek tersebut, dilaporkan kejaksaan setelah diduga banyak kejanggalan terkait pelaksanaannya, kegiatan tersebut berada di 5 lokasi di Kabupaten Sampang, diantaranya di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang, Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kota, Desa Banjar Bileh Kecamatan Tambelanga, Kecamatan Sreseh, dan Kecamatan Jregik Sampang, dengan nilai total APBD 2014 kurang lebih sebesar 800 juta.terang Heru Susanto ketua FKP saat ditemui di sela-sela pelaporan di Kejaksaan Negeri Sampang.

Menurut Heru, kegiatan pengadaan tersebut dugaan kejanggalannya di antaranya tiang yang dipakai bekas, penanaman tiang tidak digali, bahkan penempatan lokasi ada beberapa lokasi tidak diletakkan di jalan umum, melainkan berada di areal rumah salah satu tokoh.Q lis

Situbondo, Bhirawa Komisi IV DPRD Situbondo geram atas mangkirnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Situbondo, Fathor Rakhman, dalam hearing terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa 8 murid SDN 1 Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, pagi kemarin.

Kasus yang menyeret guru setempat, sebut saja, Sam, mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo. Untuk mengatasi persoalan itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo memanggil Kadisdik Fathor Rakhman, namun hanya diwakili Sumadi Kepala UPTD Kecamatan Jangkar dan Drs. H. Sjamsul Arifin M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Hearing yang dipimpin oleh Hasanah Tahir Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo ini mencecer sejumlah penanganan guru yang menelanjangi murid tersebut. Hasanah Tahir meminta Disdik Kab, UPTD jangkar dan Kasek harus bertanggungjawab atas kasus memalukan bagi masyarakat Kab. Situbondo.

“Sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan ini ditanggung oleh Sam, guru teladan di Kecamatan Jangkar, tapi yang harus bertanggung jawab penuh yakni Kadisdik Fathor Rakhman. Kegagalan guru dalam memberikan bimbingan terhadap muridnya, karena Dinas Pendidikan tidak memberikan pembekalan yang cukup kepada tenaga pengajar. Dispendik jarang sekali melakukan penguatan SDM kepada para guru,” jelas Hasanah Tahir.

Masih kata Hasanah, bahkan yang ironis hingga saat ini Fathor Rakhman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tidak pernah turun langsung melakukan klarifikasi ke SDN 1 Jangkar. Dia terkesan mengentengkan persoalan tersebut. Padahal, persoalan pelecehan seksual itu tersebut sudah menjadi komoditas nasional.

“Seharusnya yang datang dalam haering ini bukan sekdis maupun kepala UPTD. Kami justru berharap kehadiran Fathor Rakhman selaku pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Setiap di panggil hear-

ing Fathor Rakhman tidak pernah mau hadir dengan alasan yang tidak jelas,” beber Hasanah.

Lebih lanjut, Hasanah menjelaskan, hasil dari klarifikasi Komisi IV DPRD ke SDN 1 Jangkar menerangkan bahwa pihak wali murid tidak mempersoalkan terjadinya peristiwa penelanjangan tersebut. justru mereka merasa keberatan jika Sam di pindah dari SDN 1 Jangkar, karena Samini salah satu guru teladan. “Hasil dari klarifikasi Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, Sam tidak menelanjangi muridnya, tapi dia hanya menyuruh muridnya membuka retsleting hingga bagian paha saja,” jelasnya.

Terkait kasus ini, sambung Hasanah, yang bertanggungjawab sebenarnya bukan hanya kepala sekolah saja yang mendapat sangsi mutasi. Karena dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo juga punya andil untuk menciptakan kualitas tenaga pendidik maupun kualitas kepala sekolah yang mumpuni dalam mengaplikasikan berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Q awi

menindak. Hanya kapolres tidak menyebut, sanksi tegas yang bakal diterapkan terkait praktik penambangan yang sudah berjalan selama ini meski mengetahui mereka rata-rata tidak mengantongi ijin.

Data yang berhasil dihimpun Bhirawa dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan & Energi Pemkab Nganjuk menyebutkan, PT Jaya Sakti Barutama adalah penambang tanah galian yang memiliki obyek galian paling luas. Di Wilayah Kecamatan Berbek, PT Jaya Saktu Barutama memiliki lahan galian 911 hektar. Sedangkan di Kecamatan Wilangan sekitar 747 hektar yang semuanya illegal.Q yat,rur,ris,mb10

Petani Tuntut Kesejahteraan ke Pemkab Kab Kediri, Bhirawa Ratusan petani di Kabupaten Kediri yang tergabung dalam Relawan Kesehatan Indonesia (RKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Aksi unjuk rasa yang dilakukan petani Kabupaten Kediri ini menuntut kesejahteraan. Selasa (20/10).

Koordinator aksi Daniel Arisandi, mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat. Terbukti, para petani dan kaum buruh di Kabupaten Kediri masih mengalami penindasan dari para pemilik modal. "Kami menuntut jaminan kesehatan gratis, berkualitas manusiawi tanpa syarat untuk rakyat, serta mewujudkan jaminan pendidikan gratis berkualitas. Kami juga menuntut pekerjaan layak dan upah layak," kata dia.

Tak hanya itu, mereka menuntut segera ada pembagian tanah kepada mereka. Konflik agraria tersebut sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dalam aksinya mereka juga melengkapi diri dengan spanduk maupun poster yang berisi hujatan pada pemerintah daerah.

Selain itu demonstran juga membawa berbagai poster yang berisi, tuntutan upah layak untuk rakyat, tanah modal teknologi modern untut rakyat, dan relokasi warga korban longsor ke daerah aman. Saat ini perwakilan massa diizinkan masuk untuk menemui pejabat.

Massa yang tertahan di depan pintu keluar kantor yang ada di Jalan Soekarno Hatta itu karena gerbang tertutup dan dijaga oleh Satpol PP maupun personel kepolisian. Dan Praktis aksi itu berlangsung di pinggir jalan menggagu pengguna jalan sehingga polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas.Q van

Festival Muharram 2015 Resmi Dibuka Bupati Amin Said Husni Sekda Berharap Ratusan Stan Jadi Ajang Promosi UMKM Bupati Bondowoso Drs H Amin Saiod Husni resmi membuka acara tahunan Festival Muharram menyambut tahun baru 1437 Hijriah, Senin (19/10) malam di Bondowoso. Acara yang akan berlangsung hingga 30 Oktober 2015 nanti itu ditandai dengan pemukulan bedug itu menarik perhatian masyarakat yang hadir di acara tersebut.

Festival tahunan ini menampilkan seluruh potensi kesenian, budaya, dan ekonomi untuk menggapai prestasi. Sebelum membuka kegiatan festival Muharram, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni berangkat dari Pendopo Kabupaten menuju lokasi pagelaran festival Muharam di alun-alun Ki Bagus Asra dengan menaiki andong bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab termasuk juga Ketua DPRD, H. Achmad Dhafir serta jajaran Forkopimda.

Mereka kemudian berkeliling menuju alun-alun sambil sesekali menyapa masyarakat Bondowoso dengan senyum dan lam-

baian tangan yang berdiri berjejer di pinggir jalan di sepanjang jalan protokol. Kehadiran Bupati di acara pembukaan festival Muharam ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi masyarakat Bondowoso.

Sesampainya di arena festival Muharam, Bupati serta pejabat teras Bondowoso disambut dengan berbagai atraksi dan mendapatkan kehormatan kalung bunga melati dari Kacong Jebing Bondowoso.

Dalam laporannya Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Drs H Hidayat MSi mengungkapkan jika dalam Festival Muharram tahun ini sudah dilakukan bebe-

rapa inovasi untuk menarik perhatian pengunjung, diantaranya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah disiapkan mulai dari hiburan, ajang prestasi hingga ratusan stand bagi para pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Bondowoso.

“Kita sepanjang acara ini tentu akan menyuguhkan berbagai acara menarik, karena selain untuk member hiburan pada masyarakat juga untuk menjadi ajang promosi bagi UMKM di Bondowoso,” katanya.

Sementara itu Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur karena acara yang diinisiasinya sejak baru menjabat Bupati Bondowoso yaitu pada tahun 2008 lalu saat ini terus dilaksanakan.

Karena menurutnya sebagai kota santri Bondowoso ingin merayakan tahun baru Islam dengan kegiatan yang bermanfaat

bagi masyarakat. “Kami sangat bersyukur karena kegiatan yang baik ini terus dilaksanakan, syukur ini wajib disampaikan karena orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah akan dilipatgandakan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Bupati berharap kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh berbagai instansi tersebut bisa berjalan sukses dengan dukungan semua pihak. Bupati juga berharap agar kegiatan yang baik ini terus dilestarikan dan dilakukan berbagai inovasi untuk perbaikan kedepan. “Saya sangat berharap kegiatan yang baik ini dilestarikan dan dilakukan berbagai inovasi untuk perbaikan kedepan,” katanya.

Sebagaimana diketahui berbagai rangkaian acara sudah disiapkan panitia untuk menghibur dan mefasilitasi masyarakat

samsul tahar/bhirawa

Bupati didampingi Kepala Diskoperindag dalam penandatanganan peresmian Festival Muharram. memasarkan produksinya, diantaranya tari Zafin, berbagai lomba seperti Pildacil hingga Festival anak Sholeh bahkan untuk

menghibur masyarakat pecinta music jazz juga akan digelar Jazz de Ijen bertempat dikawasan wisata Kawah Ijen.Q har

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Dirjen Peternakan Luncurkan Program SPR Lumajang, Bhirawa Untuk meningkatkan produksi daging dalam negeri,hari ini (20/10) dirjen peternakan dan kesehatan hewan RI melalui kasubdit bidang pakan datang je lumajang untuk meluncurkan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Kasubdit bidang pakan dari dirjen peternakan dan kesehatan hewan, Ir. Yulizar menjelaskan bahwa tujuan program yang rencananya akan di laksanakan selama 4 tahun ke depan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ternak mulai dari populasi sampai dengan produktivitasnya.

Hal tersebut merupakan program untuk meningkatkan produktivitas daging yang selam ini masih menjadi persoalan bangsa indonesia. Masih menurut Yulizar bahwa guna melaksanakan kegiatan tersebut pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di masing masing daerah. Untuk di jawa timur pihaknya bekerja sama dengan Universitas Brawijaya malang dan Universitas Airlangga surabaya.

Dalam kesempatan tersebut Yulizar juga menjelaskan bahwa kedatangan akademisi yang kana melakukan pendampingan kepada kelompok ternak tersebut sebagai upaya pemerintah untuk merubah perilaku para peternak yang dinilainya masih tradisional.

Karena menurutnya, fakta yang ada selama ini masyarakat belum bisa berkembang karena binatang ternaknya dianggap sebagai kegiatan sambilan saja. Untuk itu pihaknya berencana merubah kebiasaan para peternak tersebut dengan memberikan pendampingan untuk merubah mental mereka sehingga kegiatan tersebut dapat menambah baik si ekonomis," jelasnya.Q mb10

JAWA TIMUR

BPBD Pasang CCTV di Kawah Gunung Bromo Probolinggo, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, akan pasang alat pendeteksi visual aktivitas Gunung Bromo tersebut, berupa CCTV (Closed Circuit Television) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan antisipasi terhadap aktivitas gunung Bromo yang erupsi dengan siklus lima tahunan.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, Selasa (20/ 10) mengatakan, selama ini pihaknya rutin mendapatkan informasi aktivitas gunung Bromo dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Bromo di Cemorolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Hanya saja, sesuai aturan baru PGA Bromo harus melaporkan ke Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung.

“Dari aturan baru tersebut, kami baru bisa menerima aktivitas gunung Bromo dari BMKG. Akhirnya kami berinisiatif untuk mengusulkan CCTV. Rencananya kami akan memasang tiga kamera di kawah Bromo, Pos PGA Bromo dan Pundak Lembu,” katanya.

Kamera CCTV menggunakan energi listrik solar cell (sel

tenaga matahari). “Nantinya hasil dari visual CCTV ini akan dikirim ke Pusdalops PB (Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana) Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Pemasangan kamera CCTV ini, bermanfaat untuk mengetahui lebih dini aktivitas gunung api Bromo secara visual.

Setelah mendapatkan aktivitas visual Bromo, nantinya BPBD akan melakukan konsultasi ke Pos PGA Bromo secara teknis mulai dari gempa tektonik dan dalam sehingga bisa menentukan levelnya.

“Kalau asapnya putih itu normal,” tandasnya.

Dikatakannya, pemasangan kamera CCTV ini untuk menambah alat deteksi bencana selain banjir. Alat deteksi kebencanaan itu meliputi gempa, erupsi dan banjir. Sementara untuk longsor sudah ada

tetapi belum efektif.

Khusus untuk alat deteksi kebencanaan harus berstandar SNI. Termasuk personel BNPB dan BPBD. “Setidaknya dengan adanya CCTV ini akan mempermudah kerja sama dalam memantau aktivitas gunung Bromo ke depan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini yang bisa kami lakukan adalah melaksanakan simulasi, dimana Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, TNI, dan anggota kepolisian bahu membahu menggelar simulasi di lapangan Sukapura karena Gunung Bromo yang mempunyai ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut itu masih dinyatakan sebagai gunung aktif.

Simulasi bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat dan pihak terkait apabila gunung bromo kembali meletus, karena ketika melihat pada peristiwa erupsi tahun 2010 lalu, sedikitnya ada 30 ribu Kepala Keluarga (KK) di lima kecamatan yaitu Kecamatan Sukapura, Lumbang, Kuripan, Sumber, dan Wo-

Gunung Bromo yang kadang kala mengerluarkan asapnya.

wiwit/bhirawa

diselamatkan seperti para lansia, wanita hamil, anakanak, serta warga yang sakit," imbuhnya.

Siklus erupsi bromo tercatat terjadi setiap lima hingga enam tahun sekali, dan tercatat dalam dua dekade ini gunung bromo meletus pada tahun 1994, 1996, 2000, 2004, dan terakhir pada 2010 lalu, tambahnya.Q wap

nomerto menjadi korban.

"Jika gunung berkawah itu kembali meletus maka sedikitnya 30 ribu KK akan terancam dan akan menjadi daerah terdampak bencana letusan gunung bromo, sehingga kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan mengedukasi masyarakat tentang warga yang menjadi prioritas untuk

Madiun Kehilangan Salah Satu Tokoh Silat

Bupati Banyuwangi Resmikan Poliklinik RSUD Blambangan Banyuwangi, Bhirawa Pada hari terakhir menjabat bupati Banyuwangi. Abdullah Azwar Anas Selasa (20/10) kemarin meresmikan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Banyuwangi yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan peninjauan ke beberapa bagian bangunan yang ada di kawasan RS milik pemkab Banyuwangi.

Menurut Bupati Azwar Anas, pada masa awalnya dirinya memimpin Banyuwangi kondisi RSUD Blambangan dinilai seperti bangunan puskesmas yang ada di wilayah pedesaan sehingga banyak pasien, paramedis dan tenaga dokter yang tidak kerasan berada di gedung RSUD. Selanjutnya bupati Azwar Anas menyatakan mengingat keterbatasan alokasi dana yang ada di pemerintah kabupaten Banyuwangi maka penataan pembenaha dilakukan secara bertahap hingga terwujud kondisi seperti yang ada saat ini. ”Dengan semakin bagusnya bangunan gedung yang ada saat ini, kami berharap rumah sakit menjadi tempat yang ramah dan nyaman bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pengobatan,” ujar bupati Azwar Anas.

Dalam kesempatan tersebut bupati Azwar Anas juga menyampaikan hasil survey terakhir yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemkab Banyuwangi tercatat 91,8 % dan hal tersebut secara tidak langsung merupakan tantangan bagi RSUD Blambangan untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada warga masyarakat.

Sementara dr Taufik Hidayat, Direktur RSUD Blambangan Banyuwangi menyatakan, pembanguan gedung Poliklinik yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2012 menghabiskan dana APBD Banyuwangi sekitar Rp. 9,3 miliar.

Untuk lebih meningkatkan kenyamanan bagi warga bagi warga masyarakat yang berobat ke rumah sakit, imbuh dr. Taufik, pihak rumah sakit membangun taman dan kolam yang indah serta menyediakan tempat bermain bagi anak-anak yang antri untuk mendapatkan penanganan dari para dokter maupun tenaga medis yang lain. ”Meskipun lokasinya tidak terlalu luas mudah-mudahan tempat bermain dengan segala fasilitas yang kami siapkan bisa digunakan secara optimal,” ujar dr Taufik.Q mb12

7

efendi/bhirawa

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Jember Drs. Achmad Sudiyono saat komunikasi dengan para petani tembakau Kasturi di halaman gudang salah satu gudang pabrik rokok di sekitar kecamatan Patrang Jember.

Tembakau Kasturi Tembus Rp 32-36 Ribu Jember, Bhirawa Para petani tembakau Jember kini sudah mulai menemukan titik terang, karena tembakau produksinya mulai ditampung oleh pabrikan. Bahkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Drs.Achmad Sudiyono menyempatkan diri melihat secara langsung proses pembelian tembakau jenis kasturi disalah satu gudang pabrik rokok terbesar yang ada di Jember, Selasa (20/10).

"Pabrikan tidak memiliki target berapa kebutuhan yang dibutuhkan, yang penting tembakau petani bagus kwalitasnya, kami akan terus melakukan pembelian," ujar Wongso Budi salah satu penanggung jawab gudang rokok yang ada di Patrang.

Menurut Wongso Budi, proses pembelian tembakau Kasturi ini berlangsung sejak bulan Juli 2015 kemarin. Harga petani tembakau ini dibeli oleh dirinya berkisar antara Rp.32 ribu - hingga Rp.36 ribu/kilogram sesuai dengan kwalitas tembakaunya." Kami membeli daun tembakau bagaian tengah hingga ke atas. Untuk bagian bawah kami tidak membelinya," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagamgan dan ESDM Kab. Jember, Drs. Achmad Sudiyono mengaku bahwa hasil produksi tembakau petani saat ini kwalitas cukup bagus, sehingga pabrikan mau membelinya. Bila dibandung bulan-bulan sebelumnya, kwalitas tembakau rusak akibat debu gunung raung. "Kami tidak mau memaksa pabrikan untuk membeli jika kwalitasnya jelek atau rusak," tandasnya.

Oleh karena itu, harap Achmad, kedepan harus dilakukan kemitraan antara pabrikan dengan petani. Mulai dari berapa kebutuhan yang dibutuhkan pabrikan, kemudian pabrikan melakukan pendampingan mulai dari pembibitan dan pupuk.

"Sehingga kebutuhan pabrikan baik mengenai kwalitas maupun kwantitas dapat terpenuhi. Kejadian sebelumnya, terlihat tidak adanya koordinasi dari pabrikan dengan petani berapa kebutuhan dan kwalitas yang dibutuhkan oleh pabrikan. Sehingga kebutuhan tembakau yang diharapkan pabrikan dan kwantitasnya tidak terukur, sehingga terjadi overload produksi," terangnya pula.Q efi

Kota Madiun, Bhirawa Ketua Dewan Perguruan Silat Setia Hati Terate (SHTerate) Pusat, KRAT. H. Tarmadji Boedi Harsono, SE menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Islam (RSI) Madiun, Selasa (20/10) sekitar pukul 09.15 WIB. Menurut Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Madiun, R. Moerjoko, almarhum mengeluh kelelahan sejak Sabtu (17/ 10) sore. Kemudian oleh pihak keluarga dilarikan ke RSI untuk mendapatkan perawatan. Namun Tuhan berkehendak lain.

"Mulai hari Kamis (15/10), beliau kegiatannya sangat padat. Sama Kapolda di Joglo Taman, Sabtu pagi juga ada acara di Polres.

Beliau sangat kelelahan," kata Moerjoko, kepada wartawan, di rumah duka, Jalan MT Haryono 80 Kota Madiun.

Putra almarhum, Bagus Riski Dinarwan, dalam sambutan pemberangkatan jenazah ayahnya mengatakan, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ayahnya berpesan agar warga SH Terate, rukun.

Karena selama ini ada sedikit dinamika perselisihan di dalam tubuh perguruan silat yang mempunyai ribuan anggota ini. "Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, bapak berpesan agar warga SH Terate rukun. Bapak masih ingat ketika di olok-olok, tapi bapak diam saja," kata Bagus dalam sambutannya.

Usai pemberian sambutan dari pihak keluarga, kemudian jenazah diberangkatkan menuju Padepokan Pusat SH Terate yang berada di Jalan Merak Kota Madiun, dengan kawalan ketat petugas dan diiringi ribuan pelayat yang mayoritas warga Perguruan SH Terate.

Setelah di semayamkan di Pendapa Padepokan, kemudian jenazah satu-satunya pendekar tingkat III di SH Terate ini, dimakamkan di belakang Masjid Umar Al Farouk yang berada di Jalan Nila, Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Meski antara padepokan dengan lokasi makam beda nama jalan, namun jaraknya hanya terpaut sekitar 100 meter.Q dar

sudarno/bhirawa

Jenazah KRAT.H. Tarmadji Boedi Harsono, SE diberangkatkan menuju ke pemakaman umum di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Taman Kota Madiun, Selasa siang (20/10).

Tarik Minat Wisatawan, Disperpar Datangkan Didi Kempot Tepat atau onyek wisata alam, seperti goa adalah tempat wisata yang sulit untuk dikembanghkan dan menarik simpati para wisatawan, jika pengelola tidak memilik jiwa seni tinggi dan interprener serta merasa memilik tanggungjawab akan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

khoirul huda/bhirawa

Seniman Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal Didi Kempot serta Nur KDI Artis kelahiran Tuban saat membawakan lagu-lagu jawa khas Tuban di tempat wisata Goa Akbar Tuban.

Seperti yang dilakukan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, saat ini giat mengoptimalkan potensi objek wisata unggulan sepeti Gua Akbar. Diantara salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar pementasan seniman lokal mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun domestik,” kata Kepala Bidang

Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Sunaryo (20/10).

“Seperti tanggal 18 Oktober kemarin, kita mendatangkan seniman Didi Prasetyo atau yang lebih dikenal Didi Kempot serta Nur KDI, sekali lagi kami ingin sekali dayung dua tiga pulau terlampui,” lanjut Sunaryo.

Selain menarik simpati para wisatawan, dalam kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan wadah berekspresi bagi seniman

lokal untuk mengoptimalkan keterampilannya, dan kualitas keseniannya yang pertengahan tahun ini diisi oleh Sanggar Seni Pesisiran Kolaborasi (SPINK) Tuban pimpinan Listyo Utomo.

Disperpar juga mengapresiasi SPINK karena telah berhasil menggandeng dua artis yang sudah ternama membawakan lagu karya asli Tuban. Terobosan tersebut menjadi salah satu bentuk ekonomi kreatif untuk berkompetisi menjelang MEA yang dilaunching tanggal 24 Desember 2015.

Pasar bebas tersebut harus disikapi oleh semua elemen masyarakat termasuk seniman lokal.

“Jadi, kalau kita tidak kreatif dan inovatif, lambat laut semua tempat wisata akan ditinggalkan oleh para wisatawan, utamanya se-

perti Goa Akbar ini,” tambah Sunaryo.

Sementara itu, Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, mengatakan, pihaknya bakal berupaya keras, dan bersinergi dengan stake holder terkait untuk mengoptimalkan potensi daya tarik wisata setempat.

Salah satunya wisata terpadu mulai Pantai Boom, Makam Sunan Bonang, Goa Akbar, Klenteng Kwan Sing Bio, Goa Ngerong, dan Air Terjun Nglirip yang terletak di Kecamatan Singgahan.

“Kita lakukan pembenahan, dari infrastruktur objek wisata sampai kualitas pelayanannya, agar dapat meningkatkan kualitas wisata yang ada Bumi Wali ini,” terang Farid Ahmadi.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 21 OKTOBER 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Ajang Pamer Budaya dan Produksi Jalur JLS

Pemprov, Bhirawa Sebanyak delapan kabupaten yang ada di jalur kawasan selatan Jatim bakal melangsungkan kegiatan bersama dalam rangka Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) yang berlangsung di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan harus dimaksimalkan oleh beberapa pengusaha atau pelaku UMKM terutama di daerah yang berada di kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) untuk menjual maupun ajang pamer produksi, seni budaya serta pariwisata.

“Tidak menutup kemungkinan juga ada patisipan lainnya dari wilayah selatan pulau Jawa yang ikut serta seperti DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jatim Dr. H. Jarianto MSI, Selasa (20/10). Jarianto menjelaskan, kegiatan FKKS bertujuan membangun kawasan selatan Jatim mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jatim lewat pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Festival ini adalah bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat di kawasan selatan untuk melakukan langkah positif melalui pemberdayaan dalam segala bentuk kreatifitas yang terkait dengan seni dan budaya. “Di tengah derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat dituntut untuk lebih mencintai dan mengembangkan budaya asli daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, ketika pembangunan JLS telah dilaksanakan maka akan mempercepat pertumbuhnan ekonomi rakyat dari Pacitan hingga Banyuwangi. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi proses perubahan budaya. Untuk itu, FKKS hadir untuk menjaga eksistensi budaya yang ada agar tidak hilang khususnya di kawasan selatan Jatim. “Kami akan berkeliling ke delapan daerah yang masuk dalam kawasan selatan Jatim seperti Kab. Pacitan, Trenggalek, Blitar, Tulungaggung, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi untuk terus mengenalkan dan mensosialisasikan kebudayaan agar masyarakat lebih akrab dan mengenalnya,” katanya.

FKKS kali ini banyak memamerkan produk seni budaya dari delapan daerah kawasan selatan. Dalam memeriahkan FKKS 2015, disajikan pameran hasil karya dan cinderamata berupa makanan khas dari daerah, hasil kerajinan masyarakat, batik, pakaian tari, pernak-pernik khas daerah dan permainan kerajinan rakyat daerah. Q rac

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2008, Biru, AG6922TE, a/n.

Lailatul Masroh, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 2028/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Maron, AG4674OC, a/n. Sriana, Ds. Gesikan, Pakel-T.Agung No. 2029/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG4606RAN, a/ n. Eko Setiawan, Ds/Kec. Pagerwojo-T.Agung No. 2030/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 2002, Coklat Tembakau, AG9858RI, a/n. Sairi, Dsn. Kundung RT 04/02 Tanggul Kundung, Besuki-T.Agung No. 2031/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6021RI, a/n.

Danang Yuli Jatmiko, Ds. Sukoharjo, Bandung-T.Agung No. 2032/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Toyota, th. 2008, Hitam Metalik, AG1187RE, a/n. Heru Cahyono, Ds. Mojosari, Kauman-T.Agung No. 2033/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3049.EU, a/n RAHMAN ARIF GUNAWAN DS.Kotakan RW.08/21 KEC. Kota SITUBONDO. No. 2034/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2066.EN, a/n HADIANTO DS.BLiMBING RW.01/02 KEC.BESUKI SITubondo.

No. 2035/IMB/BI-II/2015

Hilmi Husain/bhirawa

Salah satu warga Dusun Paras, Desa Rejosalam, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan saat mengeringkan jagung di wilayahnya, Selasa (20/10).

Dampak Kekeringan, Harga Jagung Melambung Tinggi Pasuruan, Bhirawa Kekeringan membawa dampak besar.

Selain warga terpaksa mengkonsumsi air dari sisa-sisa air disungai yang mulai mengering, lahan pertanian pun juga menjadi imbasnya lantaran kesulitan mendapat

pasokan air tanah. Misalnya, turunnya komoditas jagung akibat kekeringan membuat harga jagung semakin mahal.

Salah satunya petani jagung di Dusun Paras, Desa Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Sulatri (41) menyampaikan buntut kekeringan membuat harga jagung melejit. Jika sebelumnya harga jagung Rp4.000 per kilogram, kini menjadi Rp5.000 per kilogram.

“Naik Rp1.000 per kilogramnya. Harga jagung saat ini mahal karena pengaruh

kekeringan yang melanda desa kami.

Rp5.000 per kilogram itu jagung dalam kondisi baru panen,” tandas Sulatri, Selasa (20/10). Sedangkan jagung yang sudah di kelupas dari Rp5.000 per kilogram menjadi Rp6.000 per kilogram. “Kami menjual ke tengkulak untuk yang sudah terkelupas Rp6.000 per kilogram. Jagung ini untuk pakan ayam ataupun burung merpati,” jelas Sulatri.

Berdasarkan pantauan di pasar besar di Kota Pasuruan, harga jagung yang

sudah dikelupas juga mengalami kenaikan.

Kenaikan itu dipicu karena pengaruh kekeringan yang panjang. “Kenaikan jagung yang terkelupas ini cukup drastis dalam tiga pekan terakhir ini. Sebelumnya dari Rp5.400 per kilogram menjadi Rp5.900 per kilogram. Kemudian, beranjak dari Rp5.900 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Katanya pengepul, imbas kekeringan sehingga harganya pun naik,” tandas Miyanti, salah satu pedagang di pasar besar di Kota Pasuruan. Q hil

BI Prediksi Kegiatan Usaha Triwulan IV Positif Surabaya, Bhirawa Ekspetasi kegiatan usaha di Jatim pada triwulan IV-2015 diprediksi menunjukkan nilai positif, meski masih terjadi penurunan di beberapa sektor, karena adanya gejolak ekonomi global yang terjadi secara keseluruhan.

Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jatim Syarifuddin Basara, mengatakan berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan III-2015 indikator ekspektasi kegiatan usaha masih positif meski cenderung melambat. Ia meyakini pada triwulan IV ekspektasi pelaku usaha terhadap aktivitas ekonomi masih diprediksi positif, meski kondisi itu tidak sekuat Saldo Bersih Tertimbang (STB) triwulan sebelumnya.

“SKDU triwulan III kemarin mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi dibandingkan triwulan II, maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya,” ucap Syarifuddin saat ditemui di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di

Surabaya, Selasa (20/10).

Sementara sektor yang diprediksi mengalami penurunan terbesar adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta Industri pengolahan, meski penurunan itu melambat. “Kinerja sektor pertanian menunjukkan adanya penurunan karena nilai SBT mencapai negatif, yakni sebesar -2,10 persen. Meski demikian kinerja sektor pertanian di triwulan IV diprediksikan meningkat kembali dengan angka SBT prediksi 4,54 persen,” katanya.

Ia menjelaskan, penurunan SBT dikarenakan adanya tekanan pada harga komoditas, dan indikator penggunaan tenaga kerja pada sektor tersebut, karena belum tibanya musim tanam untuk beberapa komod-

itas. “Prediksi kinerja sektor pertanian untuk triwulan IV diprediksi menunjukkan sinyal positif dengan SBT prediksi sebesar 0,25 persen,” katanya.

Sedangkan untuk kinerja sektor industri pengolahan menunjukkan perlambatan karena meski nilai SBT positif yakni 1,33 persen, namun jumlahnya menurun dari triwulan sebelumnya. “Perlambatan juga terjadi pada sub sektor makanan, minuman, tembakau semen, barang galian bukan logam, tekstil, barang kulit dan alas kaki, serta kimia dan barang dari karet,” katanya.

Sementara kinerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) juga menunjukkan perlambatan karena meski nilai SBT positif yaitu 1,47 persen, namun jumlahnya menurun dari triwulan sebelumnya. “Prediksi kinerja sektor PHR untuk triwulan IV menunjukkan sinyal positif yang tercermin dari naiknya SBT dari 1,47 persen menjadi 5,89 persen,” katanya. Q ma,ant

Realisasi Tanam Tebu Menurun di Lamongan Lamongan Bhirawa Realisai tanam tebu Lamongan di musim tanam tahun ini mengalami penuruan produksi dibandingkan musim lalu. Tahun 2014, luas area tanamnya mencapai seluas 3.837,98 hektar, sedangkan tahun ini seluas 3.726,6 hektar. Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan mencatat, tahun lalu dari area tanam seluas 3.837,98 hektar menghasilkan 3.845,3 ton tebu, dengan produktivitas mencapai 1.002 kuintal perhektar.

Sedangkan produksi hablurnya (gula sukrosa yang dikristalkan), mencapai 310,827 kwintal dengan produktivitas sebesar 80,99 kuintal perhektar. Produksi hablur tersebut didapatkan dari rata-rata kualitas rendemen yang sebesar 8,08 persen. Disebutkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan Aris Setiadi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo,

luas areal tanam tebu Lamongan tahun ini mencapai 3.726,6 hektar. Sampai dengan September 2015, lanjut dia, telah dipanen seluas 1.181,1 hektar dengan jumlah produksi mencapai 896 ton dan produktivitas sebesar 759 kw/ha. “Tebu yang dipanen itu adalah yang ditanam pada periode Juni 2015. Sedangkan sisanya biasanya akan

dipanen pada Bulan,” katanya.

Di Lamongan, ungkap Sugeng, tanaman tebu yang adalah tebu sawah tegal yang ditanam di daerah kering dengan mengandalkan pengairan saat musim penghujan. Selama ini, tebu sawah tegal produksi Lamongan dijual kepada Pabrik Gula Djombang Baru dan Pabrik Gula Gempol Kerep. Q yit

suprayitno/bhirawa

Sejumlah buruh perkebunan tebu saat panen di Kecamatan Mantup.

sawawi/bhirawa

Kabag Ekonomi, Sukarsono, didampingi Kanit Ekonomi Sat Intel Polres, Hendro dan Sales Manager Pertamina, Adi, dalam acara sosialisasi pembinaan migas.

Atur Tata Niaga LPG, Pemkab Bina Pemilik Agen Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo melalui Bagian Perekonomian melakukan sosialisasi pembinaan bagi pemilik pangkalan dan agen LPG, pagi kemarin (20/10). Kegiatan ini bertujuan agar pemilik agen LPG mentaati semua aturan, terutama soal harga.

Acara yang digelar sejak pukul 09.00 wib itu dilaksanakan diruang pertemuan Inspektorat Kab Situbondo, Selasa (20/10) dan diikuti sekitar 40 pemilik agen/ pangkalan LPG yang tersebar di Kab Situbondo.

Selain dihadiri Kabag Perekonomian, Sukarsono, pemkab mendatangkan dua pembicara diantaranya Sales Manager Pertamina Wilayah V Jatim, Adi dan Kanit Ekonomi Sat Intel Polres Situbondo, Hendro.

Suasana sosialisasi pembinaan migas yang rutin diadakan setiap tahun itu berjalan cukup lancar. Bahkan para pemilik agen/pangkalan LPG bahkan diberi kesempatan menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada dua narasumber.

Kabag perekonomian, Sukarsono, dalam arahannya meminta para pemilik agen/ pangkalan untuk konsisten memegang peraturan yang berlaku soal migas dan LPG. Sehingga, kata mantan Camat Mangaran itu, di Kab Situbondo tidak dite-

mukan adanya persaingan bisnis LPG yang tidak sehat. “Pegang komitmen bersama dan kami siap untuk mendukung kesepakatan para pemilik agen/pangkalan, senyampang tidak menabrak aturan tata niaga LPG,” tegas Sukarsono.

Menurut Sukarsono, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi pemerintah yang pendistribusian dan harganya ditentukan oleh pemerintah melalui Pergub Jatim nomor 05, tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kg yakni seharga Rp 16.000/pertabungnya.

“Dalam Pergub tersebut ada pasal yang menyebutkan tentang HET LPG tabung 3 kg di Prov Jatim berlaku pada tingkat pengecer yang berada pada radius 60 km dari depot LPG Pertamina atau SPBE sebesar Rp 16.000,” urai Sukarsono.

Disisi lain, Hendro, menandaskan jika ada permintaan LPG 3 kg dalam jumlah besar kepada agen/pangkalan secepatnya berkoordinasi dengan aparat kepolisian, guna mengantisipasi adanya pengiriman LPG 3 kg keluar kota atau ke Bali/Madura.

Selain itu, pinta Hendro, agen/pangkalan untuk selalu waspada terhadap peredaran tabung palsu yang tidak sesuai dengan SNI, demi keamanan pemakaian tabung. Q awi

Perkuat Unggulan Kuliner, Sentra PKL Dijadikan Paket Wisata Keberadaan puluhan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di Kota Surabaya, diarahkan untuk meragamkan destinasi wisata kuliner di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Surabaya, Hadi Mulyono mengatakan, dinasnya saat ini menggagas sentra PKL sebagai bagian paket pariwisata.

andre/bhirawa

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Surabaya saat ini menggagas sentra PKL sebagai bagian paket pariwisata.

Konsepnya, lanjut Hadi, tamutamu yang datang berkunjung ke Surabaya, akan diarahkan untuk berkunjung ke sentra PKL dan menikmati sajiannya.

“Kami inginnya sentra PKL ini menjadi bagian paket pariwisata. Setiap ada kunjungan tamu, wajib untuk datang ke sentra PKL. Syukur-syukur tidak hanya datang, tetapi juga makan sajian di sentra PKL. Tentunya kami akan berupaya memberikan kepuasan yang baik. Tidak hanya makanannya enak dan higienis, juga kesehatan dan kebersihannya terjamin,” tegas Hadi Mulyono.

Menurut Hadi Mulyono, konsep paket pariwisata sentra PKL itu sebenarnya sudah jalan di Dinkop UKM dengan bekerja sama pihak kecamatan dan kelurahan yang terdapat sentra PKL. Nah, ke depan, dia berharap konsep tersebut juga bersinergi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kita sudah siapkan dengan dinas lain. Semuanya sudah biasa kerja bareng dengan mengambil peran sesuai Tupoksi masing-masing. Tetapi kewenangan pembinaan di Dinas Kop-

erasi dan UKM,” sambung dia.

Hadi menyebut, Dinkop dan UKM telah menyiapkan beberapa sentra PKL di setiap kawasan di Surabaya. Dia mencontohkan, di kawasan Surabaya Utara, sentra PKL nya ada di depannya gedung Bank Indonesia.

Kemudian di Surabaya Pusat ada di Taman Bungkul. Lalu di Selatan ada di kawasan Siwalankerto, Jambangan dan Dukuh Menanggal. Setiap sentra PKL di setiap kawasan tersebut memiliki kuliner unggulan masing-masing. “Semisal di Utara ada soto bebek, di pusat ada rawon. Di Siwalankerto ada mie. Memang lebih khusus ke kuliner, kita padukan dengan produk kelurahan. Di setiap sentra kami siapkan koperasi yang menampung produk kreasi warga,” sambung dia.

Nah, kemarin, Hadi Mulyono melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sentra PKL di Siwalan

Kerto. Hadi datang bersama Camat Wonocolo Dodot Wahluyo dan Lurah Siwalankerto, Rury Damayanti. Pantauan di lokasi, sentra PKL yang terletak di belakang kantor Kelurahan Siwalankerto ini bersih. Tidak hanya stan PKL nya, tetapi juga toiletnya. Ada 20 stan yang menawarkan anek kuliner dan minuman.

Yang istimewa, sentra PKL tersebut ramai pengunjung, terutama kalangan mahasiswa dan karyawan Universitas Kristen Petra yang lokasinya tidak jauh dari sentra PKL tersebut.

“Menurut saya pengelolaan sentra PKL di sini sudah bagus.

Kebersihannya terjaga. Dan menu yang dijual juga terjangkau harganya. Repotnya kalau pas lagi ramai, saya kesulitan nyari kursi kosong. Tetapi intinya pelayanannya memuaskan,” ujar Tulus Tri Hatmoko, karyawan UK Petra. Q dre

MALANG RAYA

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

9

Mayoritas Daerah Kelola Sampah Asal-asalan Kab Malang, Bhirawa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menyatakan jika 90 persen Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal dan terkesan asal asalan. Pernyataan tersebut disampaikan saat melaunching Website KLHK serta pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) Pemanfaatan Gas Methane Terbayak Untuk Bahan Bakar Alternatif Dalam Memasak, Selasa (20/10) kemarin.

Kehadiran Bambang yang mewakili Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar saat di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Talangagung, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menegaskan 90 persen Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia juga belum menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehingga, lanjut dia, sebagian besar Kabupaten/Kota itu masih asal asalan dalam melakukan pengelolaan sampah.

“Sampai saat ini dari ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia, baru 35 Kabupaten dan Kota atau sebesar 10 persen saja yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan benar yang sesuai dengan amanat UU,” jelasnya.

Menurut Bambang, dari 35 Kabupaten/Kota itu, ini juga termasuk Kabupaten Malang, yang sudah melakukan pengelolaan sampah dengan berbasis lingkungan. Sehingga bisa memanfaatkan sampah menghasilkan sumber energi

panas yang telah dimanfaatkan 263 Kepala Keluarga (KK), yaitu berupa gas methane yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga seperti memasak.

“TPA Talangagung tidak hanya gas methane dijadikan untuk kebutuhan rumah tangga saja, namun juga bisa menghasilkan energi listrik. Sedangkan dari 35 Kabupaten/Kota yang mengelola sampah berbasis lingkungan tersebut terdapat 2.214 KK bisa menikmati energi listrik, dengan kekuatan daya sebesar 11,7 megawatt,” terangnya.

Bambang juga mengatakan, dengan banyaknya Kabupaten/ Kota yang belum menjalankan amanat UU itu, karena niat dan kemauan Bupati/Wali Kota di masing masing Kabupaten/Kota sangat rendah. Padahal, jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara, KLKH telah memberikan biaya subsidi untuk pengelolaan sampah di TPA mencapai Rp 1 juta per hari.

KILAS AREMANIA

Komisi C Minta Pemkot Serius Tangani Sempadan Sungai Malang, Bhirawa Komisi C DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang serius menertibkan bangunan di sempadan sungai. Selain melanggar bangunan di sempadan sungai, juga menyebabkan terjadinya banjir.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Priyatmoko Utomo menilai, pernyataan Wali Kota Muhammad Anton yang menyuruh kepala SKPD menertibkan bangunan di sempadan sungai bagus. Tapi pihaknya berharap jangan hanya wacana saja, harus segera ada tindakan.

“Jika itu dilakukan oleh Pemkot Malang sangat bagus, karena masalah itu sudah lama, terjadi dan belum pernah ada solusinya,” kata Priyatmoko Oetomo.

Pria yang juga mantan calon Wakil Walikota Malang itu, meminta Pemkot Malang segera membentuk tim khusus untuk menertibkan bangunan di sempadan sungai.

Tim itu gabungan dari beberapa SKPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Satpol PP, serta Kecamatan dan Kelurahan.

Seharusnya lanjut dia ada atau tidak peristiwa bangunan roboh di Kelurahan Oro-oro Dowo (Jl Brigjen Slamet Riyadi), Pemkot harus tegas, tapi kejadian ini bisa harus dijadikan momentum bagi Pemkot Malang untuk menertibkan bangunan di pinggir sungai.Q mut

Bina Marga Tertibkan Penggunaan Dompeng Batu, Bhirawa Hari ini, Rabu (21/10), perwakilan 5 Desa di Kecamatan Bumiaji bersama Pemerintah Kota (Pemkkot) Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Bina Marga meninjau langsung kondisi saluran irigasi yang bersumber di Desa Sumber Brantas. Hal ini sekaligus menertibkan penggunaan air yang menyalahi aturan dan anas bachtiar/bhirawa kesepakatan yang Arif Asshidhiq ada. Diketahui, sejak mengalami kemarai panjang para petani di 4 desa ini mulai berebut air untuk mengaliri sawah mereka.

Adapun 4 Desa yang para petaninya kesulitan mendapatkan air irigasi adalah, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Bulukerto. Sedangkan Desa Sumber Brantas yang ikut dalam pertemuan kemarin, tak mengalami kesulitan air. Karena mata air yang menjadi sumber utama Sungai Brantas berada di desa tersebut.

“Memang saat ini debit sumber mata air Brantas mengalami penurunan. Karena itu kita akan menertibkan adanya pemakaian air yang berlebihan. Termasuk penyalahgunaan ijin penggunaan air oleh perusahaan,”ujar Kabid Kehutanan di Dinas PU Pengairan dan Bina Marga, Heru Waskito, Selasa (20/10). Diketahui beberapa perusahaan peternakan dan pakan ternak yang ada di Kota Batu mengambil air dari Sumber Brantas.

Dan pada saat ini, harga sayur-mayur di pasaran sedang bagus-bagusnya atau berharga tinggi. Karena itu banyak petani berlomba-lomba untuk menanam sayuran di lahan mereka. Kondisi ini membuat para petani membutuhkan banyak air agar tanaman mereka bisa tumbuh subur.

Situasi ini juga mengakibatkan banyak petani yang menggunakan air irigasi secara berlebih. “Hal inilah yang akan kita tertibkan. Jika seorang petani hanya membutuhkan air 2 dim, maka kita akan melarang untuk menggunakan air lebih dari itu,”tegas Heru.Q nas

cahyono/bhirawa

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono (tengah) yang didampingi Bupati Malang H Rendra Kresna (kanan) saat mencicipi tempe goreng yang digoreng 260 orang siswi dengan menggunakan api dari gas methane, yang juga sebagai pemecah rekor MURI Di kesempatan itu, ia menambahkan, tujuan pengelolaan sampah berbasis lingkungan, guna untuk mengendalikan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan

kualitas lingkungan, sehingga bisa menjadi bahan alternatif pengganti bahan bakar. “Jika semua Kabupaten/Kota di Indonesia mengelola sampah seperti di TPA Talangagung ini, maka bisa memberikan

pemanfaatan pada masyarakat,” pintahnya.

Sementara itu, Bupati Malang H Rendra Kresna mengatakan, di TPA Talangagung tidak hanya sebagai tempat penampung bu-

Anti Korupsi Dimulai dari Usia Sekolah Malang, Bhirawa Penanaman nilai-nilai luhur, termasuk didalamnya penyadaran dan pemahaman anti korupsi harus dimulai sejak usia dini, atau pada saat usia sekolah. Jika sudah ditanamkan sejak kecil maka pendidikan tersebut akan dibawa pada saat dia dewasa dan bermasyarakat.

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Giri Suprapdiono disela-sela penandatanganan MoU Malang Cerdas Tanpa Korupsi di Malang, Selasa (20/10) kemarin, menga-

takan dunia ini harus dibangun oleh anak- anak muda yang sudah di tanamkan berpikiran bersih untuk masa depan bangsa.

“Memulai sesuatu yang baik, harus ditanamkan sejak usia dini, itu akan lebih mudah dicerna, dan nantinya akan menjadi kebiasaan mereka, setalah dewasa dan bermasyarakat,” ujar Giri Suprapdiono.

Pihaknya optimis, jika pendidikan anti korupsi ini, akan berhasil dimasa depan dan Indonesia akan lebihh baik ditangan pemimpin masa depan yang memahami pentingnya untuk ber-

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Mohammad Anton dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono saat penandatanganan MoU Malang Cerdas Tanpa Korupsi di Malang, Selasa (20/10) kemarin.

buat jujur tanpa korupsi.

Sementara itu, Deklarasi dan Penandatangan Rencana Aksi “Malang Cerdas Tanpa Korupsi” dan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Pemerintah Kota Malang, diawali dengan pembacaan doa, pembacaan naskah deklarasi dan rencana aksi “Malang Cerdas tanpa Korupsi” dari Dinas Pendidikan serta Pembacaan Komitmen PPG dari Inspektorat Kota Malang.

Acara deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan serta penyerahan dropbox pelaporan gratifikasi dari KPK kepada Wali Kota Malang.

Wali kota Malang, Muhammad Anton menyampaikan dalam reformasi birokrasi di tuntut adanya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan profesional.

“Pemerintah Kota Malang telah berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi dengan telah ditetapkannya peraturan Walikota nomor 20 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2015-2019,” tutur Abah Anton.Q mut

Bupati Belum Terima Laporan Dewan Pengupahan Kab Malang, Bhirawa Pengajuan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada 20 Oktober 2015 telah berakhir. Namun, Bupati Malang H Rendra Kresna belum menerima laporan dari Dewan Pengupahan. Sehingga bupati menunggu berapa upah yang diajukan untuk tahun 2016.

“Hingga batas akhir pengajuan UMK 2016, kami belum menerima laporan dari Dewan Pengupahan. Sesuai mekanisme, besaran UMK terlebih dulu dibicarakan ditingkat Dewan Pengupahan bersama serikat buruh, pekerja dan pengusaha.

Setelah itu baru diserahkan ke

pemerintah daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti ke Gubernur Jawa Timur (Jatim),” ungkapnya, Selasa (20/10), kepada sejumlah wartawan.

Jika tidak ada kesepakatan, kata dia, maka pengajuan dari serikat dan pengusaha samasama diserahkan ke Gubernur Jatim. Namun sebaliknya, jika belum diserahkan, dirinya akan keluarkan diskresi atas dasar telaah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang.

Sementara, Rendra juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru disahkan oleh Presiden

Joko Widodo (Jokowi). Dengan adanya kebijakan baru seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan, yang relevan tetap mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Karena patokannya pada Dewan Pengupahan dan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia berharap, agar ada kesepakatan antara buruh dan perusahaan, jangan sampai buruh menuntut kenaikan melebih kemampuan perusahaan.

“Sebab kenaikan UMK memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kemampuan perusahaan dan situasi ketenagakerjaan,” paparnya.Q cyn

angan sampah dibagian hilir saja, Namun, sampah yang dibuang di TPA ini dari tujuh kecamatan, tidak hanya ditimbun tapi dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, yakni berupa gas methane (CH4) atau biogas.

Di TPA Talangagung ini, ia menjelaskan, telah menerapkan metode pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan tujuan untuk memanfaatkan langsung sampah dari sumbernya mulai dari pemilahan sampah serta pemanfaatan gas methane dengan composter menggunakan multy drums yang dilaksanakan di TPA Talangagung tersebut.

“Usaha pengelolaan sampah tersebut berhasil meraih juara 1 stand terbaik kategori produk ECO Creative dalam “Eco Creative Festival Pekan Lingkungan Hidup tahun 2011,” paparnya.

Dari hasil pengolahan sampah di TPA Talangagung ini, terang Rendra, menghasilkan gas methane dan manfaatnya bisa digunakan seperti sebagai penggerak listrik sebesar 22,5 Kilo Volt Ampere (KVA), menjadi penggerak motor pompa air, stasiun Bahan Bakar Gas (BBG) methane swalayan gratis untuk masyarakat sekitar TPA. Selain itu, di TPA Talangagung juga sebagai wisata edukasi.

Dan banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara untuk mempelajari secara langsung pengolahan sampah menjadi berbagai hal yang sangat bermanfaat.Q cyn

Kandang Sapi Oro Oro Ombo Terbakar di Siang Bolong Batu, Bhirawa Teriknya matahari di Dusun Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu pada Selasa (20/10) siang, terasa semakin panas dengan adanya kabakaran yang menimpa rumah Lukito salah satu warga setempat.

Sebuah kandang sapi ludes tak tersisa setelah dilalap si jago merah. Beruntung, 2 ekor sapi yang ada di sana telah dipindahkan sebelum api membakar kandangnya.

Diketahui, sejak beberapa hari lalu kondisi kesehatan Lukito terus memburuk. Akibatnya, kondisi tubuh Lukito terus melemah hingga ia lebih sering beristirahat dengan berbaring di ranjang ataupun di atas kursi. “Karena kondisinya masih sakit dan terus beristirahat, korbanpun tak menyadari ketika pada pukul 10.30 WIB api mulai membakar kandang sapi yang berada di belakang rumahnya,”ujar Jaelani, salah satu tetangga korban yang ikut menolong memadamkan api, Selasa (20/10).

Api yang terus membesar diketahui pertama kali oleh Huda, tetangga yang rumahnya berada di depan rumah korban. Hudapun segera memberi tahu korban dan warga yang lain. Dengan menggunakan ember dan peralatan yang lain, sekitar 10 warga sekitar rumah korban di RT:03, RW:02 langsung bahumembahu menyiramkan air ke titik api.

“Air diambil dari beberapa rumah warga yang lain yang memiliki saluran PDAM. Sekitar satu jam warga harus berjibaku dengan api hingga api berhasil dipadamkan sebelum ada mobil PMK datang,”jelas Jaelani.

Sekitar 3 jam sebelumnya, korban sempat kedatangan tamu di rumahnya. Tamu tersebut adalah pemiliki 2 ekor sapi yang dititipkan dan dirawat oleh korban. Pemilik sapi mengambil 2 ekor sapi tersebut untuk dijual di pasar hewan.

Dugaan sementara kebakaran tersebut disebabkan adanya hubungan arus pendek atau konsleting listrik yang terjadi di rumah korban. Namun saat terjadi konsleting, listrik di rumah korban tak langsung padam sehingga menimbulkan percikan api dan berunjung kebakaran.

Kepala Desa Oro Oro Ombo, Wiweko, menemukan alat pengaman listrik atau sekering di rumah korban masih utuh meskipun apai telah membakar sebagaian rumah tersebut. Menurut Wiweko, korban memasang serabut kabel yang terlalu besar di sekering tersebut. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Warga memunguti puing kandang sapi milik Lukito yang hangus akibat kebakaran.

Bapemas Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar terus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa sebagai upaya pembangunan Kabupaten Blitar yang lebih merata. Salah satu upaya ini dilakukan dengan bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Bimtek yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar ini diikuti para aparatur Pemerintah Desa.

Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Agus Santoso menjelaskan, Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan Desa dalam pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sehingga ke depan aparat desa mampu mengelola keuangan desa secara lebih akuntabel.

“Pengelolaan keuangan Desa dilakukan aparat Desa setempat, maka perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Apalagi keuangan yang dikelola sangat besar, yang bersumber dari APBD dan APBN,” kata Agus Santoso yang juga mantan Camat Pong-

gok ini.

Diklat tersebut diikuti tidak kurang dari 440 peserta. Terdiri dari bendahara Desa, sekretaris Desa dan Kasi Pembangunan Desa. Bimtek dibagi menjadi 5 gelombang. Diawali sejak tanggal 5 Oktober lalu dari Kecamatan Bakung, Wonotrito, Kademangan, Sanankuon dan Talun. Pada setiap angkatan rata-rata diikuti 55 bendahara Desa dan 55 Sekretaris Desa.

“Karena banyaknya peserta yang berasal dari 22 Kecamatan, maka kita bagi 5 gelombang yang diikuti seluruh Bendahara dan Sekretaris Desa. Karena masing-masing materi membutuhkan waktu yang cukup, maka setiap gelombang dilaksanakan dua hari,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Ba-

pemaas Drs. Ovi Novianto menerangkan, materi Bimtek yang disampaikan sesuai dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) aparatur desa. Materi disampaikan oleh pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bagian Pembangunan, Inspektorat dan Kantor Pajak Pratama. Pada setiap materi disediakan sesi tanya jawab.

Sehingga para peserta diharapkan benar-benar memahami materi yang disampaikan.

Ovi berharap, semua peserta benar-benar menguasai materi yang disampaikan dalam Bimtek ini. Mulai dari tata cara pemotongan pajak, mengatur pengelolaan barang dan jasa serta pelaksanaan berbagai program kegiatan.

Menurutnya, Pemerintah Daerah harus mendorong pengelolaan pemerintahan desa yang semakin baik. Salah satu agenda besar menuju pemerintahan desa yang baik adalah reformasi birokrasi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan

profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik.

“Seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan, kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup,” terangnya.

Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

“Tantangan yang dihadapi Desa ke depan semakin berat.

Untuk itu perlu disiapkan aparatur dengan kapasitas yang memadai,” pungkasnya.

Q htn. adv

achmad suprayogi/bhirawa

Tampak Pelaksanaan Bimtek Tata Cara Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa bagi Bendahara dan Sekretaris Desa.

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Bali Kirim 18 Karate ke Medan Denpasar, Bhirawa Pengurus Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Provinsi Bali mengirim 18 karateka terbaiknya untuk mengikuti kualifikasi PON, di Medan, Sumatra Utara, pada 25-27 Oktober 2015.

"Saya berharap 18 atlet itu mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga dapat merebut tiket lolos PON Jawa Barat," kata Sekretaris Umum FORKI Bali Ardy Ganggas, di Denpasar, Selasa.

Dalam acara pelepasan di KONI Bali itu, 18 karateka andalan Bali yang dikirim dalam ajang itu yakni, Putu Yoga Yudistira kelas kata perorangan atau beregu, Gede Sihaan Yogi Nata kata beregu, Putu Gede Sumantri kata beregu, Ni Made Suci Astuti kata perorangan.

Kemudian, Kadek Megi Wilantari kata beregu, Ni Made Ayu Oktarini kata beregu, Desak Putu Risna Dewi kata beregu, Agus Putra Bimantara kumite 55 kilogram (kg) putra, Komang Bintara Putra (-60 kg), I Gusti Agung Puta Handayana (-67 kg).

Atlet lainnya yakni Ngurah Aprilia Pratama kumite (-75 kg), Aditya Putra Thama (-84 kg), I Made Budi Kertiyasa (+84 kg), Ni Putu Eka Purnama Yanti (50 kg putri), Cok Istri Agung Sanistya Rani (-55 kg), Ni Made Dwi Puspita Sari (-61 kg), Sayu Purnama Sari (-68 kg) dan Made Resa Wirasakti (-68 kg).

"Dalam ajang itu mempertandingkan 15 nomor dan Bali sendiri mengikuti semua nomor yang dipertandingkan," ujar Ardy Ganggas yang juga selaku koordinator pelatih karate Bali itu.

Untuk pesaing terberat dalam pra PON nanti yakni, Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan.

Meskipun lawan yang dihadapi cukup berat, pihaknya optimistis atlet Bali mampu merebut 85-90 persen tiket untuk lolos PON Jawa Barat, karena mempertimbangkan kelas-kelas yang diikuti merupakan atlet yang meraih prestasi di tingkat nasional dan Internasional.Q ant

Beregu Putra Bali Kalah Lawan Maluku Utara Denpasar, Bhirawa Atlet tenis meja dinomor beregu putra asal Bali kalah 0-3 melawan atlet Provinsi Maluku utara (Malut) dalam babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Gedung Olahraga Lila Bhuana, Denpasar, Selasa.

Dalam ajang kualifikasi Kejurnas kualifikasi PON yang berlangsung pada 20-26 Oktober 2015, pada partai pertama Bali yang menurunkan Kadek Sumerta harus mengakui keunggulan Yusuf dengan skor 0-3 (11-13, 3-11, 9-11).

Kemudian, dipartai kedua Komang Sugita juga menelan kekalahan melawan Rupin dengan skor 0-3 (8-11, 6-11, 7-11).

Partai ketiga atlet tenis Bali Putu Tedja bermain habis-habisan saat melawan Hanung dalam laga itu.

Namun karena kurang fokus, maka Maluku Utara berhasil memetik kemenangan dengan skor 1-3 (11-9, 5-11, 911, 6-11). Atas tiga kemenangan itu, atlet tenis meja Bali harus mengakui keunggulan tim beregu putra Maluku Utara itu.

"Dilihat dari kekuatan memang atlet kami kalah pengalaman, karena lawan yang dihadapinya merupakan pemain senior yang sering turun diajang nasional," kata Pelatih tenis meja putra Bali, IB. Paramarta.

Ia mengatakan, Bali menurunkan pemain junior yang memang merupakan hasil binaan Pengurus Provinsi PTMSI di daerah itu sehingga kalah jam terbang dengan atlet dari Maluku yang notabena merupakan atlet yang pindahan dari Jawa Timur dan Jakarta.

"Saya menilai tempo permainan atlet Maluku Utara saat menghadapi Bali terlihat memiliki kualitas baik," ujarnya.

Pihaknya optimistis tim beregu putra Bali saat melawan Sulawesi Tenggara pada Rabu (21/10) nanti mampu bermain "all out" untuk meraih kemenangan.Q ant

Rabu Pon 21 OKTOBER 2015

348 Atlet Bulutangkis Berlaga di Kejuaraan Wali Kota Cup Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 348 atlit bulutangkis dari berbagai kelompok umur berlaga dalam kejuaraan Bulu Tangkis antar Kota Jatim di GOR dan Seni Mojopahit. Acara Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang dibuka Walikota Mojokerto, Masud Yunus itu memperebutkan piala Walikota Mojokerto dan hadiah senilai Rp 25 juta.

Ketua umum PBSI Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo mengatakan ratusan peserta itu dibagi dalam beberapa kelompok yakni mulai umur 12-18 tahun sampai ganda bebas nasional antar perusahaan dan instansi.

"Kita sengaja membagi dua kelompok bertanding, selain

untuk mencari bibit unggul juga dari atlet nasional. Bagi mereka yang lolos dari klasifikasi kelompok umur 1218 tahun akan diakomodir dalam pelatihan Trainning Center (TC) PBSI," kata Ruby Menurutnya, atlet bulu tangkis bertalenta akan

turun dalam kejuaraan ini.

Seperti, Aditya kelompok taruna dan Dani Setyawan kelompok remaja, termasuk Ela dan Desima dari PB Jaya Raya.

Walikota menaruh perhatian lebih dalam usaha membina atlet-atlet bulu tangkis muda. “Saya sangat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis Walikota Cup ini. Karena kegiatan ini mempunyai tujuan yang positif, utamanya dalam meningkatkan dan mencetak kader-kader berprestasi, khususnya di bidang olahraga bulu tangkis di kalangan remaja,” jelas Mas’ud Yunus. Q kar

kariyadi/bhirawa

Walikota Masud melakukan pemukulan pertama menandai pembukaan kejuaraan bulu tangkis, Selasa (20/10) kemarin.

Gulat Try Out ke Vietnam Jatim Calon Tuan Rumah Pra PON Surabaya, Bhirawa Kekuatan pegulat Vietnam yang mampu meraih juara umum di SEA Games 2011 dan 2013, membuat Pengprov Jatim Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jatim tertarik untuk mengirim para atletnya try out ke Vietnam mulai 8-22 Oktober.

Atlet yang saat ini menghuni Puslatda dan dikirim ke Vietnam diantaranya, Bayu Bili, Hasan Sidiq, Andrik, Puji Prasetyo, Arga, Sugiono dan Cyntia. Mereka diharapkan bisa menimba ilmu selama uji coba di Vietnam.

Wakil Ketua I Pengprov PGSI Jatim, Dudi Harjantoro menjelaskan, tujuan try out ke Vietnam adalah untuk mempersiapkan para atlet sebelum mereka turun di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) yang rencanannya digelar di Universitas Negeri Malang, Jatim pada Bulan November mendatang.

Alasan mengirimkan pegulat ke Vietnam, karena perkembangan olahraga di negara Vietnam Rose saat ini cukup pesat.

Terbukti pada SEA Game 2011 Jakarta dan 2013 Myanmar mampu meraih juara umum.

Wakil Ketua I PGSI Jatim, Dudi Harjanto Di SEA Games Myanmar pegulat Vietnam juara umum dengan mengumpulkan 10 Emas Perunggu, disusul Kamboja 4 Emas 2 Perak 4 Perunggu dan peringkat ketiga Indonesia 2 Emas 5 Perak 3 Perunggu.

"Saya dengar, pembinaan gulat di Vietnam sangat bagus dan mereka mendatangkan pelatih dari Rusia. Dan kami berharap para atlet bisa mendapat pelajaran dan pengalaman saat uji coba di sana," kata Dudi Harjan-

to, Selasa (20/10).

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini kekuatan gulat di Indonesia sudah sangat merata, namun Jatim masih melihat Kalimantan Timur menjadi provinsi yang selama ini menjadi rival terberat.

Saat disinggung mengenai Pra PON, Dudi mengaku optimis para bisa meraih medali emas dan meraih tiket berlaga di PON sebanyak mungkin. "Kita memiliki beberapa atlet nasional seperti Hasan Sidiq, Andrik dan Cyntia. Mereka jadi andalan Jatim untuk meraih emas di Pra PON. Tapi kami yakin atlet non Pelatnas juga bisa meraih emas," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda Dispora Jatim itu.

Sementara itu, Dudi Harjanto juga membenarkan kalau Jatim memiliki peluang untuk menjadi tuan rumah Pra PON. Jika disetujuhi oleh PB PGSI, rencanannya event itu akan digelar di Universitas Negeri Malang.

"Sebenarnya tuan rumah Pra PON itu Jambi, tapi karena ada gangguan asap kemungkinan Pra PON akan dipindah ke Jatim," katanya. Q wwn

Pra PON Senam

Jatim Incar Tujuh Emas Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga (Cabor) senam selama ini menjadi salah satu gudang emas bagi Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk membuktikan eksistensinya, Pengprov Persatuan Senam Indonesia (Persani) Jatim berambisi untuk mendulang tujuh emas di ajang Pra PON yang digelar di Bandung, 28 Oktober hingga 5 November mendatang.

Pelatih kepala senam Jatim, Indra Sibarani optimistis target tujuh emas Pra PON itu bisa terealisasi, karena kondisi para atlet baik secara teknik maupun mental sangat mendukung.

Kemampuan para atlet juga sudah terasah mengikuti kejuaraan di Jepang, serta menjalani pemusatan latihan di Qatar.

"Setelah pulang dari luar negeri, anak-anak semakin mengerti teknik-teknik lain yang bisa menambah nilai mereka," ucap Indra, Selasa (20/10).

Ia menjelaskan bahwa para pelatih asing lebih detail dalam memberikan ilmu ke-

Belasan Petinju Ikuti Kejurnas di Ambon Jayapura, Bhirawa Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Papua akan mengirimkan 15 atletnya ke Kota Ambon, Maluku untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional pada 25-31 Oktober 2015.

Petrus T. Ramela, Pelatih Tinju PON Papua, ketika dihubungi Antara melalui telepon selulernya di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya menargetkan minimal ke-15 atletnya lolos masuk PON di Bandung, Jawa Barat.

"Tim tinju kita yang akan berangkat ke Ambon terbagi dalam dua kloter yakni rombo-

ngan pertama dari Jayapura berjumlah empat petinju dan 11 petinju dari rombongan Jakarta," katanya.

Menurut Petrus, pihaknya turun dengan kekuatan penuh dan target minimal meloloskan delapan petinju ke PON XIX Jawa Barat 2016.

"Dari 15 petinju yang terbang ke Kota Ambon, satu petinju perempuan Papua telah lolos PON atas nama Nobertha Tajum," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya tidak muluk-muluk soal target medali emas, namun untuk mendapatkan medali, timnya memiliki peluang yang terbuka

lebar pada kelas-kelas tinju putri.

"Sedangkan untuk petinju putra potensinya juga ada, sekarang kita fokus saja untuk bertanding," katanya.

Dia menambahkan soal peta kekuatan lawan, untuk kelaskelas di atas 70 kilogram, petinju-petinju dari Maluku memiliki kesempatan untuk merebut medali emas dan lolos ke PON. "Pasalnya, dari catatan dan hasil monitior yang kami miliki, para petinju Ambon yang diturunkan pada kejurnas mempunyai jam terbang dan pengalaman bertanding yang tinggi," ujarnya.

Sekadar diketahui 15 atlet tinju Papua yang diturunkan

pada Kejurnas Pra Kualifikasi PON terdiri dari sembilan petinju putra antara lain Hengki Kurni, Agus Gebze, Andre Amunupunyo, Panca Fakdawer, Felix Deda, Riko Amunupunyo, Daniel Seum, M Taufan Parangsa, Semba Ronsumbre yang turun di kelas 46, 52, 60, 64, 69, 75, 81 dan 91 kilo gram.

Sementara itu, enam petinju putri terdiri dari Seli Wanimbo, Salomina Deda, Sophia Mofu, Magdalena Kambayong, Salomina Jerisutouw dan Nobertha Tajum, masing-masing bertanding di kelas berbeda yakni 48, 51, 54, 57, 60 dan 64 kilo gram.Q ant

Pelatih kepala senam Jatim, Indra Sibarani pada Amalia Fauziah dan kawan-kawan. "Mereka sangat detail. Hingga gerakan sekecil apapun. Tidak boleh ada yang terlewat sehingga nilainya bisa maksimal," sambung Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dispora Jatim ini.

Mental tanding anak-anak Jatim juga terangkat usai meraih hasil bagus pada Kejuaraan Asia yang diselenggarakan di Jepang, Juli lalu. Meski tak pulang dengan medali, namun keempat atlet Jatim berhasil menembus babak final.

Agus Adi Prayoko menempati posis kelima di nomor meja lompat. Pada nomor yang sama, Dwi Samsul Arifin duduk di peringkat delapan. Di nomor meja lompat putri, Amalia Fauziah menempati peringkat kedelapan. Sedangkan Rifda Irfana Luthfi berada di posisi enam nomor balok keseimbangan.

"Sekarang anak-anak sudah siap tanding. Kami ditarget meraih tujuh emas di pra-PON. InsyaAllah kami bisa memenuhi target tersebut," ucap Indra. Untuk pesaing, Jatim akan berhadapan dengan Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Lampung di sektor putra. Sedangkan DKI Jakarta akan menjadi lawan terkuat di putri.

Q wwn

Dewan Sidak Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Bernilai Miliaran Dalam sidak komisi C di tiga tempat, pembangunan dan peningkatan drainase. Menemukan kontraktor dalam pengerjaannya, belum sesuai dengan prosentase pengerjaan yang maksimal. Membuat anggota dewan menjadi kesal, dan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ). Bidang pemukiman dan air bersih, lebih fokus dalam melakukan pengecekan supaya hasil pekerjaan bisa tepat waktu.

Sidak dilakukan mulai pukul 10.00 Wib, dimulai dari peningkatan saluran drainase di Desa Banjaranyar, kecamatan Kebomas. Di kerjakan oleh CV Dzarrin Putra Utama, nilai Rp 859.033.450. Mulai dikerjakan tanggal 14 Agustus selesai 12 Desember.

Pembangunan saluran air perumahan Dinari kecamatan Kebomas, dikerjakan oleh CV Karya Jaya Sentosa nilai Rp 1.200.073.600. Dikerjakan mulai tanggal 27 Agustus selesai 12 Desember. Pembangunan saluran drainase di Desa Segoromadu I, kecamatan Kebomas. Dikerjakan CV Hasan Sejati nilai Rp 1.803.923.660. Dikerjakan mulai 22 juli,

selesai 19 November.

Anggota Komisi C DPRD Gresik Noto Utomo mengatakan, pihaknya meminta kontraktor untuk menambah jumlah pekerja. Sehingga, pembangunan saluran ini bisa selesai tepat waktu. Sekarang dari pencapaian progresnya saja, tidak sesuai jadwal bagaimana bisa selesai nanti. Kalau tidak ditambah pekerja, bisa dipastikan akan molor.

Apalagi, sebentar lagi musim penghujan bakal segera datang.

Kondisi ini bakal semakin mempersulit kontraktor untuk menyelesaikan proyeknya. "Makanya kalau bisa sebelum hujan datang, bisa diselesaikan terlebih dahulu.

Karena kalau hujan turun, saluran tersebut terpenuhi air sehingga menyulitkan untuk pemasangan box culvert,’’ ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Gresik Edi Santoso. Pihaknya sangat pesimis proyek bakal selesai tepat waktu. Apalagi, progres pembangunan saat ini kurang dari target yang sudah ditentukan.

Seperti pembangunan saluran air perumahan Dinari, kecamatan Kebomas. Yang dikerjakan oleh CV Karya Jaya Sentosa, seharusnya prosestase mencapai 50 hingga 60 persen. Namun sampai disidak tadi baru dikerjakan, ini sudah tidak benar.

Pada pembangunan saluran drainase di Desa Segoromadu I, kecamatan Kebomas. Yang dikerjakan CV Hasan Sejati, seharusnya prosentasi pencapaian 50 persen. Namun tadi dalam sidak dikerjakan masih sekitar 15 persen, dari pencapaian tersebut.

Kelihatan kontraktor setengah

mengaku masih optimis bisa selesai tepat waktu. Apalagi, saat ini DPU juga fokus melakukan pengawasan agar kontraktor lebih serius dalam bekerja. Sehingga seluruh proyek bisa selesai tepat

waktu sesuai jadwal, kalau terjadi kemoloran. Maka akan jadi evaluasi kinerja DPU untuk tahun depan, bisa juga nanti kalau ikut tender kita tidak menangkan. Q kim.adv

Anggota Komisi C Noto Utomo hati mengerjakan proyek tersebut, dan ini akan terus di pantau oleh dewan."Kalau nanti terjadi kemoloran, pasti nanti akan ada evaluasi,’’ tegasnya.

Sementara Kepala bidang pemukiman dan air bersih Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Ir Sumargono,M.M mengatakan,

Pembangunan saluran drainase di Desa Segoromadu I, kecamatan Kebomas.

Dikerjakan CV Hasan Sejati nilai Rp 1.803.923.660.

Rabu Pon, 21 OKTOBER 2015

KPU Jatim Pastikan Siap Gelar 19 Pilkada Serentak Tahun Ini l Sambungan hal 1

Eko memaparkan, dalam rapim KPU tersebut pihaknya juga meminta masukan dari KPU daerah untuk persiapan pelaksa­ naan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati serentak pada 2018, sebab jika tidak disiapkan jauh sebelumnya dipas­ tikan pelaksanaan Pilkada tidak bakal maksimal.

“Kami juga meminta masukan dari KPU daerah untuk persiapan pelaksanaan Pilgub dan Pilbup serentak pada 2018. Ini kami lakukan agar pelaksanaan Pemilu apapun bisa terlaksana dengan maksimal,” urainya.

Ia menegaskan, bagi KPU daerah yang sampai saat ini proses tahapan Pilkadanya belum terlaksanakan dengan baik, di­ harapkan bisa dipenuhi dalam sisa waktu hingga pelaksanaan pemungutan suara nanti. “Yang jelas kalau persoalan dana sudah beres semua di 19 kabupaten/kota se-Jatim,” bebernya.

Ia menambahkan, dari 19 kabupaten/ kota di Jawa Timur, ada satu kabupaten yang memiliki satu pasangan calon yakni di Kabupaten Blitar. Namun, satu kabupaten tersebut tetap bisa menggelar Pilkada ber­ sama 18 kabupaten/ kota lainnya. “Untuk Kabupaten Blitar hanya ada satu pasan­ gan calon, tapi tetap bisa melaksanakan Pilkada,” imbuhnya. n sul

Bank Jatim Salurkan Kredit Rp 29,23 Triliun l Sambungan hal 1

42,54 persen, dengan total sebesar Rp 1,31 triliun.

Sedangkan pada kredit sektor UMKM, lanjut dia, pertumbuhan terbesar dicatat dari kredit mikro yang naik 197,66 persen, yaitu dengan total sebesar Rp 491 miliar dan diikuti oleh Pundi Kencana yang naik 54,89 persen, dengan total kredit Rp 1,16 triliun.

Di periode September 2015 ini, Suudi juga mengemukakan, perolehan dana pihak ketiga sebesar Rp 43,75 triliun. Naik 22,55 persen, dibandingkan periode sama tahun lalu, serta pendapatan bunga sebesar Rp 3,48 triliun, juga naik 18,60 persen.

“Kontribusi giro menjadi penyumbang angka tertinggi dalam pertumbuhan DPK, sebesar Rp 19,58 triliun. Disusul deposito sebesar Rp 13,93 triliun dan tabungan Rp 10,24 triliun,” paparnya.

Ia menambahkan, bahwa pertumbuhan kinerja Bank Jatim periode September 2015 juga tercermin dari rasio keuangan di atas rata-rata benchmark, antara lain rasio tingkat kecukupan modal (CAR) sebe­ sar 19,02 persen, Return On Assets (ROA) sebesar 2,80 persen, Return On Equity (ROE) sebesar 16,93 persen, dan marjin bunga bersih sebesar 6,56 persen.

Kendati demikian, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melambat mempengaruhi kinerja laba perseroan pada kuartal ketiga 2015 ini. Laba bersih Bank Jatim menurun sekitar 6,19 persen menjadi Rp 696 miliar.

“Namun, Bank Jatim berharap, laba bersih tetap bisa naik menjadi 15-18,8 persen hingga akhir tahun ini,” kata Suudi. n cty

Berkah Suka Ngomong l Sambungan hal 1

setiap dia melamar pekerjaan selalu ditem­ patkan menjadi Public Relations.

“Suka ngomong ini sudah sejak SD, bahkan orangtua sering dipanggil kepala sekolah bukan karena prestasi tapi karena saya kebanyakan ngomong di kelas,” ungkap putera pertama dari Salmun Pah dan Su­ sane Rosalyna Salendu sembari tergelak.

Bahkan saat memilih kuliah pun se­ pertinya ada sesuatu yang mendorongnya untuk memilih jurusan broadcast daripada cita-citanya ingin ambil jurusan arsitek.

“Sebenarnya terbentur biaya sehingga mengabil jurusan kuliah yang murah yaitu broadcast di Universitas Petra,” ujar pria kelahiran Surabaya 1989 ini.

Namun dengan mengambil jurusan broadcast inilah akhirnya hobi ngomongnya bisa tersalurkan. “Setiap melamar peker­ jaan selalu ditawari menjadi Public Rela­ tions. Pernah saya melamar kerja di pabrik kaca, pada waktu itu yang dibutuhkan adalah marketing, padahal dunia marketing sayang nol besar alias tidak tahu apapun,” ujar penggemar musik ini mengenang.

Namun di tengah tugas barunya men­ jadi seorang marketing ternyata pemilik perusahaan sempat meminta penjelasan terkait marketing komunikasi, Harold pun menjelaskan bahwa marketing komunikasi itu berkaitan dengan branding, imej, pro­ mosi dan lain-lain.

“Tiba-tiba owner menyuruh saya men­ jadi seorang markom perusahaan, karena saya dianggap pas menduduki posisi ini.

Sempat nggak kebayang kok masuk PR lagi. Ya itu mungkin sudah jadi rejeki dan jalan hidup saya untuk menjadi seorang PR,” ujar Harold yang baru empat bulan ini menjadi PR Mercure Grand Mirama Surabaya. n riq

11

SAMBUNGAN Tujuh Paslon Kepala Daerah di Jatim Terancam TMS l Sambungan hal 1

DPRD Jatim sebagai Calon Wakil Bupati Lamongan, Warih Andono anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, calon Bupati Sidoarjo, Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya sebagai Komisaris Bank UMKM Jatim. (selengkapnya lihat tabel) “Seharusnya pengajuan pengun­ duran diri tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetap­ kan sebagai pasangan calon. Tapi kenyataannya ada tujuh calon yang belum mengirimkan atau menyerah­ kan surat pengunduran diri ke kami,” tegas Choirul Anam, Selasa (20/10).

Disampaikan Choirul Anam, pen­ gajuan pengunduran diri sudah diatur dalam Peraturan KPU No 12 Tahun 2015 pasal 68. “Jika sampai batas waktu 60 hari sejak ditetapkan me­

reka belum mampu menyerahkan su­ rat keputusan pemberhentian mereka, maka KPU akan menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” urai dia.

Seperti diketahui, dari 19 KPU kabupaten/ kota yang menyelenggara­ kan Pilkada serentak di Jawa Timur kecuali Surabaya, Pacitan dan Blitar telah menetapkan pasangan calon sejak 24 Agustus 2015. ”Kalau dihi­ tung 60 hari sejak paslon ditetapkan, maka 22 Oktober merupakan batas akhir penyerahan SK pemberhentian mereka. Kalau tidak, maka KPU setempat akan menyatakan mereka sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain pencalonannya akan dibatalkan,” tandasnya lagi.

Terpisah, Kartika Hidayati mem­ bantah jika dirinya belum mengajukan

surat pengunduran diri sebagai ang­ gota DPRD Jatim. Bahkan, politisi PKB ini, mengaku surat pengajuan pengunduran diri sebagai wakil rakyat Jatim tersebut sudah ia sampaikan begitu mendaftar ke KPUD Lamongan sebagai Calon Wakil Bupati Lam­ ongan. “Persyaratan tersebut sudah saya sampaikan ke Mendagri melalui pimpinan DPRD Jatim. Kalau seperti ini, domainnya pimpinan dewan atau Mendagri,” terang Kartika.

Ditambahkannya, bisa saja Mendagri menghambat pelaksanaan Pilkada di Jatim. Sebagai bukti hingga kini surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Jatim belum turun.

Padahal persetujuan dari gubernur bagi DPRD kab/kota sudah turun.

“Kami juga menunggu surat rekomen­ dasi dari Mendagri,” tegas politisi asal PKB ini. n cty

Pemprov Janji Teruskan Tuntutan Buruh ke Pusat l Sambungan hal 1

Khusus menyangkut SE peningkatan kualitas KHL, lanjut dia, pihaknya akan menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Gubernur dan diyakini selalu memperhatikan buruh di Jatim.

Untuk diketahui janji serikat buruh yang bakal mengerahkan ribuan massa ke Gedung Negara Grahadi Surabaya ternyata tidak terjadi. Para buruh yang demonstrasi hanya sekitar ratusan orang saja, tidak mencapai ribuan orang seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Pihak kepolisian pun tidak menutup jalan menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang jadi titik kumpul ratusan buruh menggelar unjuk rasa. Oleh karena itu, kemacetan tidak begitu terasa di wilayah Surabaya Pusat seperti demonstrasi sebelum-sebelumnya.

Ratusan buruh yang berunjuk rasa berasal dari berbagai serikat pekerja dan tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Juru bicara aksi, Arif Supriono menga­ takan, alasan buruh menolak karena RPP Pengupahan secara yuridis melanggar konstitusi, yakni UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga neg­ ara berhak atas pekerjaan dan penghidu­ pan yang layak bagi kemanusiaan.

Koordinator KSPSI Jatim Ahmad Jazuli menambahkan bahwa jika RPP Pengupahan diberlakukan maka kenaikan UMK akan berlaku lima tahun sekali, bahkan setiap tahunnya diprediksi kenaikan UMK tak lebih dari Rp 50 ribu. Jika RPP tersebut disahkan akan membuat buruh semakin miskin.

“Kenapa kami menolak rencana pengesahan itu, karena para buruh akan semakin miskin, dan upah buruh semakin murah,” katanya.

Jazuli menjelaskan, rencana pe­ merintahan Jokowi-JK yang akan mengesahkan RPP Pengupahan mela­ lui Paket Kebijakan Jilid IV bertentan­ gan dengan konstitusi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. “Rencana pengesahan RPP ini juga melanggar Pasal 89 UU No 13 Tahun 2003 ten­ tang Ketenagakerjaan,” katanya.

Harusnya, katanya, pengesahan RPP ini dimulai dari tingkat kota/ kabupaten ke provinsi yang kemu­ dian diusulkan ke pemerintah pusat.

Tidak begitu saja pemerintah pusat

membuat RPP tanpa mendengarkan aspirasi dari bawah.

“Harusnya melalui dari provinsi dulu, bukan malah pemerintah pusat yang mengambil alih semuanya. Karena pen­ etapan upah harus disesuaikan survei kebutuhan layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja,” ungkapnya.

Jazuli menambahkan, jika RPP Pen­ gupahan diberlakukan maka kenaikan UMK akan berlaku lima tahun sekali, bahkan setiap tahunnya diprediksi ke­ naikan UMK tak lebih dari Rp 50 ribu.

Hal itulah yang dinilai sangat merugi­ kan buruh dan dipastikan akan semakin menyengsarakan buruh.

Pihaknya juga mengancam akan kembali menggelar aksi lebih besar pada 28 Oktober jika Gubernur tak segera mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kualitas komponen KHL. “Kalau SE ini molor maka bupati/ wali kota juga tidak bisa mengusulkan usulan UMK 2016. Kami juga mendesak komponen KHL ditingkatkan dari 60 item menjadi 86 item agar kesejahter­ aan buruh bisa meningkat,” katanya.

Sekretaris FSPMI Jatim Ardian Safendra berpesan kepada Gubernur Jatim agar tidak mengikuti gerak pemerintah pusat. “Mudah-mudahan Pakde Karwo tidak ikut-ikutan pemer­ intah pusat. Mengingat tenaga kerja asing sudah mulai masuk ke Indonesia khususnya di Jatim,” pesannya kepada Gubernur Jatim Soekarwo.

Jokowi-JK Gagal Sementara dari Jakarta dilaporkan sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia ber­ kumpul dan membacakan hasil survei tentang kepuasan kinerja 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya, mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi-JK cenderung gagal.

Pembacaan survei dilakukan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Mahasiswa berdiri dengan mengenakan jaket almamater masing-masing. Selain itu juga dilaku­ kan deklarasi sikap mahasiswa.

Ada 5 aspek yang mereka survei yaitu aspek ekonomi, politik, hukum, hubungan internasional dan keamanan.

Jumlah responden yang mereka kumpul­ kan 3.498 orang yang berasal dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dari aspek ekonomi, responden diminta

menjawab seputar kondisi perekonomian di Indonesia terutama kondisi kesejahter­ aan ekonomi masyarakat. Mahasiswa melihat Jokowi-JK meragukan dalam melakukan perbaikan ekonomi dan kebi­ jakannya cenderung tidak pro rakyat.

Bidang politik responden diminta menjawab tentang peran pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan pemerin­ tahannya. Mahasiswa meragukan politi­ cal will pemerintah dalam memformu­ lasikan kebijakan pro rakyat. Diragukan juga terkait kerja menteri-menteri dalam Kabinet Kerja dan reformasi birokrasi dianggap tidak berjalan dengan baik.

Dari aspek hukum, mahasiswa men­ coba mencari kondisi aparatur penega­ kan hukum selama setahun dan korupsi di Indonesia. Mahasiswa meragukan perbaikan hukum di Indonesia selama setahun pemerintahan Jokowi-JK. Di sektor hubungan internasional, mempertanyakan seputar peran Indo­ nesia di kancah perpolitikan interna­ sional. Indikator kebijakan luar negeri diragukan ketepatannya. Pengaruh Indonesia dianggap belum cukup sig­ nifikan di kancah internasional.

Di sektor keamanan mempertanya­ kan soal konflik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi-JK. Mahasiswa meragukan di sektor keamanan di era Jokowi-JK dengan ukuran meragukan peningkatan keamanan, berkurangnya konflik SARA serta meragukan kinerja pemerintah dalam mengurangi paham radikal bahkan separatis.

“Ini adalah bukti bahwa pemer­ intahan Jokowi-JK cenderung gagal dalam menjalankan pemerintahan­ nya. Maka dari itu kami BEM seluruh Indonesia akan melakukan sidang rakyat bersama mahasiswa dari selu­ ruh Indonesia dan elemen masyarakat pada 28 Oktober 2015 di depan Istana Negara,” ujar Koordinator Lapangan, Bambang Irawan dalam orasinya.

“Artinya dapat dikatakan pemer­ intahan Jokowi-JK telah gagal dalam tahun pertamanya memimpin Indone­ sia!” imbuh Bambang yang merupakan mahasiswa Unila ini.

Setelah orasi, acara dilanjutkan dengan pernyataan sikap dari selu­ ruh presiden mahasiswa dari anggota aliansi BEM seluruh Indonesia. Mer­ eka diminta keikutsertaannya pada aksi pada 28 Oktober mendatang. n iib, geh, ira

Sinergitas Mandul, Kontribusi PAD Minim l Sambungan hal 1

Pemprov Jatim adalah lemahnya siner­ gitas antar BUMD dan BLUD. Padahal dengan sinergitas yang baik, PAD dari BUMD dan BLUD dipastikan bisa men­ ingkat secara signifikan.

“Kami beri deadline dua bulan agar antar BUMD maupun BLUD bisa me­ nyinergikan potensi yang mereka miliki dengan prinsip saling menguntungkan sehingga kontribusi terhadap PAD bisa meningkat. Jika tidak, maka Komisi C akan memaksa,” tegas Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio, Selasa (20/10).

Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, di tingkat pemerintahan pusat sinergi antar BUMN itu sudah lazim dilakukan. Namun, di tingkat pemerintahan daerah hal itu justru jarang dilakukan oleh BUMD maupun BLUD, sehingga kontribusi PAD juga minim.

“Ke depan, sumber PAD itu jangan hanya mengandalkan pada pajak dan retribusi daerah tapi juga BUMD dan BLUD,” pinta Renville.

Ia mencontohkan, Puspa Agro salah satu anak perusahaan PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang pasar induk agrobis tidak bisa mak­ simal, karena dalam memasarkan produknya sulit menembus BUMD maupun BLUD. Padahal, pemprov Jatim memiliki 5 rumah sakit rujukan dan 9 UPT yang setiap harinya juga membutuhkan produk-produk agrobis untuk keperluan makan dan minum.

“RSU dr Soetomo Surabaya itu kebu­ tuhan agrobisnya mencapai hampir Rp 500 juta per hari. Tapi kebutuhan itu disuplai oleh pihak lain. Bayangkan, kalau bersinergi dengan Puspa Agro tentu BUMD Jatim bisa lebih sehat,” ungkap Renville Antonio memberi gambaran.

Selain dengan Puspa Agro, RS milik Pemprov Jatim yakni RSU dr Soetomo Surabaya, RS Saiful Anwar Malang, RS dr Soedono Madiun, RSU Islam Haji Surabaya dan RS Jiwa Menur Surabaya juga bisa bersinergi dengan PT Casa Husada, anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim yang memproduksi kasa dan kapas untuk kebutuhan rumah sakit.

“Padahal PT Casa Husada selama ini justru menyuplai beberapa rumah sakit swasta di Jakarta, seperti RS Cipto Mangunkusumo, RS Darmais, RS Harapan Kita dan masih banyak lagi.

BUMD bisa bersinergi dengan BLUD otomatis perusahaannya menjadi sehat dan kontribusi PAD menjadi mening­ kat,” beber Renville.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum juga mengakui mengalami kesulitan untuk menata manajemen RS milik Provinsi Jatim, khususnya di RS dr Soetomo Surabaya pasca berubah menjadi BLUD. Bahkan posisi Dirut RS dr Soetomo berasal dari PNS di lingkungan Pemprov Jatim juga masih menyisakan pertentangan.

“Di sana memang banyak friksi antara dokter senior sehingga pemprov sulit menerapkan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel. Kalau DPRD bisa membantu memperbaiki tentu kami juga akan mendukung,” pungkas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo. n cty

Kinerja Jokowi-JK Tak Memuaskan, Seskab Lakukan Pembelaan l Sambungan hal 1

pemerintah tengah menghadapi berba­ gai permasalahan, seperti bencana asap serta melemahnya nilai tukar rupiah.

Dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah, Pramono menilai wajar masyarakat akan memberikan penila­ ian yang tak memuaskan.

“Memang hari ini (kemarin, red) ada­ lah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa survei yang dilakukan ketika katakanlah asap sedang jadi problem kemudian currency rupiah ke­ tika itu 14.500-14.600 sehingga dengan kondisi seperti itu pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik,” kata Pramono di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10).

Kendati demikian, Pramono menilai empat paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat membantu

mengatasi berbagai masalah saat ini. Pra­ mono mengklaim paket kebijakan tersebut dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah serta menurunkan tingkat inflasi.

“Saya yakin kondisi hari ini (kemarin, red) pasti akan berbeda. Jadi yang namanya survei atau apapun dilakukan kan pada saat itu,” kata Pramono.

Lebih lanjut, ia pun meyakini upaya pemerintah saat ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi.

Sebelumnya, Lembaga Survei Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) menilai setahun masa pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat belum merasa merasa puas. Hal ini ditun­ jukan dari hasil survei yang menunjukkan 54,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi.

Juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai masyarakat merasa tak puas se­ bab memiliki ekspektasi tinggi terhadap

pemerintahan Jokowi-JK. Sayangnya, selama satu tahun, pemerintahan Jokowi-JK dirasa belum mampu meny­ entuh masyarakat secara langsung.

Ia menjelaskan, sebagian besar re­ sponden merasa tidak puas pada tiga hal, antara lain harga kebutuhan pokok yang tinggi (35,5 persen), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen), dan lambannya pen­ anganan kabut asap (11,8 persen). “Sisan­ ya publik merasa tidak puas karena harga BBM yang mahal, susahnya lapangan kerja, kinerja menteri yang tidak bagus, biaya kesehatan yang tidak terjangkau, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam setahun pemer­ intahannya meninggalkan kekecewaan yang banyak bagi rakyat Indonesia.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Riza Patria mengata­ kan survei dari Poltracking membuktikan

bahkan publik kurang puas dengan kin­ erja kepala negara tersebut. Karenanya, dia meyakini tahun-tahun selanjutnya Jokowi-JK akan sulit untuk mengambil hati rakyat. “Ini pamor Jokowi makin hilang di tahun ini, dan tahun ke dua akan semakin sulit, dan semakin sulit di Pemilu berikutnya,” ujar Riza Patria dalam sebuah rilis survei yang dilaku­ kan Poltracking di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa kemarin.

Ketua Komisi II DPR tersebut juga mengaku aneh dengan Jokowi, yang ka­ tanya presiden pro rakyat. Tapi sampai saat ini belum terlihat, malah cenderung pro asing, dengan selalu mengajak inves­ tor asing untuk berinvestasi di Indone­ sia. “katanya presiden yang pro rakyat, tapi malah sering berkunjung ke luar negeri, seperti mengajak investasi, pa­ dahal mayoritas Indonesia itu cenderung nasionalis,” tegasnya. n ins

Kasus KSO Pasir, Mantan Sekda Lumajang Resmi Ditahan l Sambungan hal 1

yang masih belum dieksekusi setelah melakukan upaya hukum kasasi.

Akhirnya Endro Prapto Ariyadi res­ mi menjadi penghuni tahanan Lapas Kelas 2B Lumajang sejak 19 Oktober 2015 setelah turun surat keputusan dari Mahkamah Agung .

Mantan pejabat yang berstatus terpidana kasus korupsi kerjasama operasional pasir galian C di Lumajang ini, dieksekusi oleh dua jaksa Kejaksaan Negeri Lumajang yang dipimpin Hami­ di, Kepala Seksi Pidana Khusus.

Kepala Seksi Administrasi dan Tata­

Tertib Lapas Kelas 2B Lumajang Faudi An­ war mengatakan, Endro dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1191K/ pid.sus/2012 tertanggal 25 Agustus 2014.

Endro Prapto Ariyadi didakwa melakukan perbuatan melawan hu­ kum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Ia dipu­ tus empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara sesuai hasil sidang kasasi yang digelar MA. Selanjutnya, Selasa (20/10) sore, pihak Lapas memindahkan Endro ke ruang tahanan di Blok A karena dia mengidap penyakit jantung. “Kalau di ruang tahanan Blok A, ia tidak perlu

lagi naik turun tangga,” ujarnya.

Menyangkut eksekusi Endro yang jangka waktunya lebih dari satu tahun setelah putusan kasasi MA, Kasi Pidus Kejari Lumajang Hamidi menyatakan bahwa hal itu karena petikan putu­ sannya belum diterima. Saat ditanya apakah eksekusi ini dilakukan, karena kasus pasir saat ini menjadi sorotan nasional, ia mengelak.

“Eksekusi ini dilakukan bukan kar­ ena kasus pasir yang belakangan ini mencuat. Namun karena sudah wak­ tunya dan tahapan prosesnya sudah dilalui,” kata Hamidi, Selasa (20/10).

Sebelumnya, Endro Prapto Ariyadi

merupakan salah satu dari tiga ter­ dakwa kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 5,2 Miliar. Dua terdakwa lainnya adalah H Achmad Fauzi mantan Bupati Lumajang dan Direktur PT Muti­ ara Halim Setyadi Laksono Halim.

Ketiga terdakwa terlibat dalam kasus korupsi dengan modus pembo­ rongan pajak melalui kerjasama opera­ sional yang melanggar aturan.

Achmad Fauzi diputus kasasi MA ber­ salah dan dipidana selama 5 tahun pen­ jara dengan denda Rp 500 juta. Sedan­ gkan Setyadi Laksono Halim Direktur PT Mutiara Halim bebas dari hukuman sampai tingkat kasasi. n mb 10

Sulap Barang Sortiran Rumah Tangga, Omzet hingga Ratusan Juta l Sambungan hal 1

alaran dari dua pabrik besar. Dari pabrik itu, barang-barang tak dipakai (barang sortir) yang memiliki kekurangan diper­ baiki sama ayah,” ujar Agung Budi Santoso di lokasi KWP Taman Dayu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, barang yang memiliki kekurangan itu adalah barang yang ter­ dapat bocel pada bagian panci, rantang yang tak memiliki gagang, tutup teko yang penyok hingga yang lainnya.

“Di situlah, ayah membeli barang

yang dianggap kurang sempurna dari dua pabrikan ternama kemudian disem­ purnakan,” jelas Agung Budi Santoso.

Pada 1997, ayahnya mencoba me­ masarkan panci-panci serta peralatan dapur lainnya di rumahnya sendiri.

Hasilnyapun memuaskan, hingga akh­ irnya, pengelola Taman Dayu tertarik untuk ikut membantu promosi.

“Ternyata, banyak pembeli yang datang langsung ke toko. Dan Alham­ dulillah, saking banyaknya membuat pengelola Taman Dayu juga ikut mem­ bantu mempromosikan serta sekaligus

membuat branding Objek Wisata Panci,” jelasnya lagi.

Usaha Amin Marzuki makin berkem­ bang sejak 2000. Berawal dari satu toko kemudian beranak pinak menjadi dela­ pan toko yang diberi nama UD Agung Fajar. Bahkan, warga sekitar ketiban rejeki atas keberhasilannya. Sebanyak 60 warga sekitar ikut bekerja pada usahanya.

Berbicara barang yang dijual kemu­ dian berkembang, Agung menuturkan dari yang hanya jenis BS, selanjutnya naik kelas lagi menjadi barang KW 1

dan KW 2.

“KW 1 dan KW 2 merupakan barang asli dari dua pabrik. Tapi, barang itu tetap ada cacat dan tak terlalu signifi­ kan. Saya contohkan, ada lukisan bunga yang salah ataupun potongan yang tidak rata,” katanya.

Sedangkan semua barang yang dijual di KWP Taman Dayu adalah barang yang bermerek terkenal di Indonesia. Harg­ anyapun jauh lebih murah ketimbang barang aslinya.

“Barang kami ini merupakan barang sortiran. Tapi, perlu diketahui bahan

untuk menambahi kekurangan barang aslinya juga bagus kualitasnya,” tegas Agung Budi Santoso.

Ditambahkan lagi, puncak pengun­ jung ke KWP Taman Dayu biasanya pada Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

“Alhamdulillah, puncak kunjungan pembeli biasanya terjadi pada Sabtu dan paling ramai Minggu. Masyarakat dari berbagai daerah datang ke sini, ada pula warga luar negeri juga datang ke sini. Sedangkan omzet dari usaha ayah saya berkisar antara Rp 250-300 juta per bulannya,” tambahnya. *

12

Rabu Pon, 21 OKTOBER 2015

Kemah Pramuka Pendidikan Karakter SMA 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Camping Ground Hotel Purnama Batu, 19-22 Oktober 2O15

Pembukaan Lomba Olah Vokal, Paduan Suara dan Cerdas Cermat Anggota Korpri Provinsi Jatim

Hasto Yuwono peserta lomba olah vokal dari Biro Humas dan Protokol sedang beraksi di atas panggung berhasil menghibur dewan juri dan penonton.

Asisten IV Sekdaprov Jatim Dr H Mudjib Affan (dua dari kiri) bersama Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprajitno SH MSi (dua dari kanan) saat pembukaan lomba.

Perkuat Soliditas Anggota Korpri Melalui Lomba Kabar gembira datang bagi anggota Korpri di lingkungan Pemprov Jatim yang memiliki kelebihan dalam olah vokal, paduan suara dan cerdas cermat. Sebab Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim kini tengah mengadakan lombalomba tersebut.

Kemah Pramuka Pendidikan Karakter SMA Tingkat Jawa Timur 2015

Harus Siap Digembleng Fisik dan Mental Pengembara Sebagai ekstra kurikuler (Ekskul) wajib, pendidikan kepramukaan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan proses belajar mengajar di kelas. Ini karena pramuka dinilai efektif untuk membentuk karakter peserta didik.

Baik secara psikologis, sosial maupun kultural.

P

embukaan lomba-lomba terse but secara resmi telah dibuka oleh Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum, Dr H Mudjib Afan, di Gedung Cak Durasim Surabaya, Selasa (20/10). Dalam kesempatan itu, Mudjib meminta para peserta lomba untuk serius mengikuti lomba bukan sekedar menggugurkan kewajiban dan sebatas melengkapi.

“Saya minta yang menjadi wakil masing-masing SKPD agar mengikuti lomba ini dengan serius, semangat dan penuh perhatian. Seperti hari ini (kemarin) yang ikut lomba olah vokal atau karaoke yang perempuan berbusana cantik dan menarik. Itu menunjukkan ia ingin tampil semaksimal mungkin, tidak hanya suaranya tapi juga pakaiannya,” katanya.

Mudjib mengatakan, lomba-lomba ini digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Provinsi Jatim ke70 dan HUT Korpri ke-44. Selain itu, lomba ini juga sebagai bentuk realisasi program kerja yang telah ditetapkan yaitu kerohanian, olahraga dan seni budaya. “Untuk itu saya minta kepada dewan juri agar fair dalam memberikan nilai. Harus jelas kriteria-kriteria penilaiannya. Tidak boleh nepotisme dalam memberikan nilai.

Kalau yang nyanyinya bagus ya diberikan nilai bagus, jangan sebaliknya,” pintanya.

Selain lomba-lomba, lanjutnya, Dewan Pengurus Korpri Provinsi

Serunya orientasi dan dinamika kelompok mengisi hari pertama peserta kemah pramuka pendidikan karakter 2015.

Asisten IV Sekdaprov Jatim Dr H Mudjib Affan didampingi Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprajitno SH MSi memukul gong menandai dibukanya lomba olah vokal, paduan suara dan cerdas cermat dalam rangka HUT Korpri ke-44 di Gedung Cak Durasim.

Jatim juga telah melaksanakan chek up kesehatan gratis untuk anggota Korpri Unit SKPD yang dimulai sejak 29 September dan sampai saat ini masih berlangsung. Selain itu, nanti juga akan dilaksanakan kegiatan bhakti sosial merupa khitanan bagi putra-putri anggota Korpri.

“Tak hanya itu, kami juga akan memberikan bantuan sarana pendidikan kepada putra-putri anggota Korpri. Sedang puncak acara HUT Korpri tahun ini untuk tingkat Provinsi Jatim adalah upacara bendera yang akan dilaksanakan pada 30 September di Gedung Grahadi,” terangnya.

Terkait tema HUT Korpri tahun ini, kata Mudjib, mengambil tema ‘Dengan Memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, Korpri Siap Menyukseskan Nawa Cita Melalui Gerakan Ayo Kerja Menuju Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat’.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim, Boedi Prijo Suprajitno SH MSi mengata-

kan, maksud dan tujuan lomba ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan olah vokal dan pengetahuan seni, serta untuk mengembangkan soliditas dan solidaritas serta rasa kesetiakawanan PNS sebagai anggota Korpri. Selain itu, juga sebagai wadah silaturrahmi antar anggota Korpri untuk meningkatkan etos kerja dan wawasan kebangsaan sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat. Boedi menjelaskan, peserta lomba ini diikuti anggota Korpri dari Uni SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Rencananya, lomba olah vokal dilaksanakan 20-21 Oktober bertempat di Gedung Cak Durasim.

Sedangkan lomba paduan suara dilaksanakan 26-27 Oktober dengan tempat yang sama. “Untuk lomba cerdas cermat, babak penyisihan digelar 3-4 November di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jatim, dan finalnya akan dilaksanakan di TVRI Jatim pada 13 November. Kita berharap lomba ini bisa berjalan dengan baik dan semarak,” tandansya. Q iib*

I

mplementasi pendidikan kepramu kaan yang sesuai ketentuan, akan berimplikasi pada keberhasilan pembangunan karakter peserta didik. Untuk mencapai itu, dibutuhkan guru pembina yang kompeten, profesional dan berwawasan luas. Karena itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus berupaya melakukan upaya pembinaan pada guru pembina pramuka di sekolah. Salah satunya lewat kemah pramuka pendidikan karakter SMA tingkat Provinsi Jatim.

“Tahun ini kita bina 1.320 guru SMA se Jatim. Kita berharap, setelah mengikuti kemah ini, para guru memiliki pemahaman yang utuh tentang pramuka penegak dan bisa diimplementasikan di sekolah,” tutur Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas Dindik Jatim Bambang Sudarto di sela pembukaan kemah pendidikan karakter di Camping Ground Hotel Purnama Batu, Senin (19/10).

Bambang mengungkapkan, dalam kemah ini para guru akan digembleng secara fisik dan mental. Mereka akan dihadapkan dalam situasi lapangan sebagaimana pramuka penegak beraksi. “Pramuka penegak itu usianya antara 16-21 tahun.

Kabid PMP-PMA menyematkan tanda peserta kemah pramuka pendidikan karakter SMA 2015 di Camping Ground Hotel Purnama, Batu, Senin (19/10).

Tapi dalam kemah ini, guru usia di bawah 45 tahun yang akan menjadi pramuka penegak dalam sebuah simulasi,” tutur Bambang.

Bambang berharap, para peserta mampu mencapai kompetensi inti yang sudah ditetapkan. Diantaranya ialah kompetensi sikap spiritual, sikap sosial dan keterampilan. “Secara riil, kompetensi seperti ini bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti sikap saling tolong menolong, cinta tanah air, berakhlak mulia dan mencintai alam,” tandasnya.

Ketua Pusdiklat Pramuka Kwarda Jatim Suyatno menegaskan, peserta dalam kemah kali ini harus benar-benar siap secara fisik dan mental selama tiga hari kegiatan. Sebab, selain berkemah di tempat yang sudah disediakan panitia, mereka juga akan dia-

jak safari camp di hutan sehari semalam. “Mereka akan menghadapi situasi yang serba darurat. Mereka harus membuat tenda dari jas hujan, memasak dan tidur di hutan,” kata dia.

Simulasi ini, lanjut dia, akan melatih peserta untuk memahami manajemen resiko. Jika mereka malas, konsekuensinya jelas akan langsung mereka rasakan sendiri.

Sementara itu, Kasie Manajemen PMP-PMA Dindik Jatim Ani Saulina menambahkan, kemah pramuka ini akan dilaksanakan selama enam gelombang. Masing-masing gelombang terdapat 220 peserta yang mewakili sejumlah daerah. Pada gelombang pertama, peserta datang dari Bangkalan, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Bondowoso dan Gresik. Q tam*

Puncak Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-338

1.5OO Tumpeng Warnai Grebek Berkah Jonegaran Dalam rangka puncak Hari Jadi Bojonegoro (HJB) yang ke 338, Senin (19/10) malam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengadakan “Grebek Berkah Jonegaran” jilid Tiga. Kegiatan yang di selenggarakan di Alun-alun Kota Bojonegoro itu di hadiri seluruh masyarakat dan di meriahkan sebanyak 1.500 tumpeng.

K

egiatan ini sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia Tuhan YangMaha Esa (YME) kepada masyarakat dan juga Pemkab, dimana tumpengtumpeng yang telah disiapkan tersebut dibagikan kepada semua orang yang hadir di alun-laun kota Bojonegoro. Bupati Bojonegoro, Drs H Suyoto M.Si dalam sambutan mengatakan acara grebeg berkah jonegaran dilaksanakan dalam rangka mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan YME selama ini, dan juga dalam rangka HJB Bojonegoro yank ke 338.

Sehingga malam ini Pemkab dan juga masyarakat menyiapkan 1500 tumpeng untuk acara ini, yang tumpengnya akan dinikmati bersama.

“Saya minta saat pembagian tumpeng masyarakat yang hadir dan mengikuti acara jangan sampai berebut, sehingga nantinya tidak ada yang terluka.Karena tumpeng akan dibagikan merata kepada masyarakat semua yang hadir,” pungkasnya. Dia juga menjelaskan, kalau tahun ini masyarakat yang hadir dalam grebek berkah jonegaran jauh lebih kondusif daripada yang hadir pada grebek berkah jonegaran tahun lalu. Sehingga dia yakin masyarakat tidak akan sampai berebut

dan saling dorong untuk mendapatkan tumpeng.

“Terima kasih sudah mau dikondisikan, saya berharap peserta dalam grebek berkah jonegaran tahun ini tidak seperti tahun 2014 kemari,” tutur dia Kendati demikian saat pembagian tumpeng dimulai, masyarakat tetap saling mendorong dan berdesakan karena berebut untuk mendapatkan berkah dari tumpeng.Hal itu seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang warga yang hadir bernama Widji (47) mengaku sangat bersemangat dan senang dengan di adakannya kegiatan tahunan semacam ini. “Kami sangat bersemangat untuk mengikuti acara grebek berkah ini, sehingga kami rela untuk berdesak-desakan,” ungkapnya. Sementara itu terlihat ribuan masyarakat yang hadirdialun-alun kota Bojonegoro untuk mengikuti acara grebek berkah jonegaran dengan tema “Ayo kerja cepat, tepat dan bermanfaat untuk mewujudkan wong jonegaran sehat, cerdas, produktif dan bahagia”.

Masyarakat Antusias Menyaksikan Pengambilan ApiAbadi Selain itu masyarakat juga antusias sekali mengikuti prosesi demi prosesi pembawaan api abadi dari pendopo pemkab oleh Bupati Bojonegoro yang diikuti oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, kange yune, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan seluruh stickholder.

Prosesi pengambilan api abadi dari kayangan api di kecamatan ngasem disambut antusias oleh warga sekitar. Dimana warga banyak yang menyaksikan prosesi pengambilan api abadi yang dimulai pada jam 13.30 wib. Dengan upacara yang diawali dengan penyematan rangkaian bunga melati.

Untuk prosesi upacara pengambilan api abadi dibawa menuju ke lapangan Badan Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro. Setelah itu dibawa menuju pendopo Pemkab setempat, kemudian diarak menuju alun-alun kotaBo-

Penyerahan penghargaan dalam upacara HJB ke-338 oleh Bupati Suyoto.

Berikan Penghargaan untuk Orang-orang Kreatif Gunungan “Grebek Berkah Jonegaran” saat diarak menuju Alun-alun Kota Bojonegoro. jonegoro berjalan dengan penuh hikmah.

Ketua sub seksi pengambilan api abadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro, Saeran menjelaskan dalam awal upacara pengambilan api abadi tadi, ditandai dengan penyematan rangkaian bunga melati oleh kepala desa sendangharjo kecamatan ngasem, kepada camat ngasem, yang dibawa oleh kange yune tahun 2015. “Jadi setelah penyematan melati rombongan yang mengambil api abadi berjalan didalam api, dan mengelilingi api sebanyak tiga kali. Kemudian api abadi diambil,” ungkapnya Dia juga mengatakan, setelah prosesi selesai dilaku-

kan dilokasi pengambilan api abadi, rombongan dari kepolisian dan brimob bojonegoro membawa obor yang sudah ada api abadinya dengan cara berlari dari kayangan api, sampai diBakorwil Bojonegoro. Setelah itu camat ngasem menyerahkan obor api abadi tersebut kepada camat kota Bojonegoro untuk di letakan di halaman Bakorwil Bojonegoro. Sedangkan untuk kondisi masyarakat yang dilewati saat pengambilan api abadi tadi, ia tidak menyangka kalau masyarakat Kabupaten Bojonegoro bisa begitu banyak yang menyaksikan, baik dilokasi pengambilan api abadi, maupun disepangjang jalan yang dilewati. Q bas*

Bupati Drs Suyoto: Masyarakat Bojonegoro Harus Bermanfaat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Selasa (20/10) pagi ini mengadakan upacara dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 dan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 338, di Alun-alun kota Bojonegoro. Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro, Drs Suyoto M.Si berpesan agar seluruh masyarakatyang ada dikabupaten bojonegoro selalu mengingat, kalau harus memilikitanggung jawab, dan bisa bermanfaat untuk orang lain serta alamsekitarnya.

Dimana dalam upacara juga diberikan penghar-

gaan untuk masyarakat yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat yang lainnya, dan membuatnamaKabupaten Bojonegoro dikenal di Indonesia. Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan hari jadi diperingati dalamrangka untuk mengingatkan diri kita, kalau kita memiliki tanggungjawab dalam hidup ini yang harus selalu kita jalani. Supaya tidakmelanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

“Dalam upacara hari jadi ini kami memiliki tema Experience BojonegoroThe Origin OfJava, The Real Indonesia,” tegasnya.Menurutnya, bahwasanya

Penerima penghargaan dalam Puncak HJB ke-338 berfoto bersama Bupati Suyono dan Anggota DPRD.

manusia juga harus memiliki manfaat untuk sesamanya, danuntuk alam. Karena dalam hidup ini manusia harus bisa berguna untukmanusia yang lainnya.

“Saya berharap kita semua bisa berlomba-lomba untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebab itulah yang akan menjadikan kabupaten Bojonegoro semakin sejahtera dan dikenal,” tuturnya. Dia menambahkan, jika kedepannya seluruh masyarakat kabupaten Bojonegoro harus mempunyai finansial yang kuat. Dengan fondasi nilai bermanfaat untuk orang lain. Karena kesejahteraan harus dimiliki olehsetiap masyarakat. “Saya berharap masa depan yang kita impikan untuk bojonegoro, adalahmasa depan yang sejahtera,” ungkap pria yang biasa dipanggil kang Yoto itu. Sementara itu dalam sela-sela upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro tersebut, Suyoto jugamemberikan penghargaan secara langsung kepada puluhan orang yang telah bermanfaat untuk Kabupaten Bojonegoro.

“Kami memberikan penghargaan ini, karena mereka telah mengabdi untuk masyarakat kabupaten Bojonegoro, dan dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya Dia juga menuturkan, kalau kriteria orang-orang yang diberipenghargaan pada pagi ini adalah kepala

desa dan camat yang telah berhasil melakukan pembayaran pajak terbanyak. Kedua Penghargaan untukpenangkapan penambang pasir mekanik, diberikan kepada reskrim Polres Bojonegoro. Ketiga Penghargaan untuk atlet di Kabupaten Bojonegoro, yang telah berhasil mendapatkan juara baik tingkat provinsi maupun nasional. “Bahkan ada 2 atlet panah Kabupaten Bojonegoro yang akan mewakili Indonesia untuk perlombaan tingkat dunia. Sehingga kami memberikan penghargaan ini,” tambahnya Orang nomor satu di Kabupaten Bojonegoro tersebut, juga mengungkapkan jika penghargaan tersebut juga diberikan kepada penyelamat sumber mata air di Kabupaten Bojonegoro, untuk orang yang menyelamatkan lingkungan, untuk pengusaha produktif dan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakunya.

“Kami juga berikan Penghargaan untuk pengusaha ternak, untuk pengusaha tembakau, untuk pelopor tani tebu hijau, dan yang bermanfaat untuk bidang yang lainnya lagi,” pungkasnya. Sementara itu, dalam upacara di alun-alun terlihat seluruh SKPD, FORPIMDA serta Sticholder yang lainnya begitu hikmah dalam mengikuti upacara rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi Bojonegoro ke 338 tersebut. Selain itu upacara juga diikuti oleh pelajar di Kabupaten Bojonegoro. Q bas*

Disela-sela acara grebeg berkah Jonegarandalam rangka HJB Bojonegoro ke 338, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga memberikan penghargaan untuk orang-orang yang dianggap berjasa bagi kabupaten bojonegoro.Dimana orang yang diberi penghargaan tersebut merupakan orang yang kreatif dan bersedia untuk membangun Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Suyoto mengungkapkan, kalau Pemkab malam ini juga memberikan penghargaan untuk enam orang yang telah berjasa bagi kabupaten bojonegoro.Karena mereka telah rela mengabdikan dirinya untuk membangun Bojonegoro.Baik dalam bidang kreatifitas, lingkungan, maupun membuat lapangan kerja untuk masyarakat.

“Saya akan memanggil satu persatu, untuk orang-orang yang layak mendapatkan penghargaan dari Pemkab. Sebab telah telah memberikan sumbangan untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro,” katanya. Suyoto juga menuturkan, jika enam orang yang mendapatkan penghargaan tersebut bernama Turmudi, yang diberi penghargaan karena menjaga lingkungan dengan menanam berbagai jenis tanaman diberbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian Kusnan, karena hanya lulusan sekolah dasar (SD) tetapi telah berhasil menjadi peternak sapi, bahkan ternaknya dibeli oleh Presiden dan Gubernur Jawa Timur.

“Kami juga akan memberi penghargaan kepada Didik Jatmiko dari desa Sedahkidol Kecamatan Purwosari, karena telah mempromosikan Bojonegoro dengan IT. Selain itu kami juga memberikan penghargaan kepada Hendro Widodo dan Hendri Leleh, karena sudah menciptakan ratusan lowongan kerja untuk masyarakat,” tambahnya Dia juga menegaskan, kalau Pemkab juga memberikan penghargaan kepada jajaran polres Bojonegoro, yang telah berhasil menyelamatkan bengawan solo dari kerusakan lingkungan.Dengan menangkap dan mengamankan penambang pasir secara mekanik. “Penghargaan untuk polisi, kami berikan kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Hendri Fiuzer, yang mewakili anak buahnya,” pungkasnya. Q bas*