binder21sep21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Kliwon, 21 SEPTEMBER 2021

Jaringan Provider Bermasalah, Ganggu SKD CPNS Pemprov, Bhirawa Sejumlah peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS mengeluhkan gangguan server akibat jaringan provider yang sedang bermasalah. Proses menunggu soal yang lemot hingga aplikasi yang berhenti terjadi pada sesi II pelaksanaan tes SKD di Graha Unesa Surabaya, Senin (20/9) kemarin.

Seperti yang dialami Muhammad Faris Subiarto, peserta tes CPNS Pemprov Jatim asal Kabupaten Pasuruan tersebut mengaku sempat mengalami kendala karena aplikasi yang digunakan mengerjakan soal tiba-tiba hang (berhenti) beberapa menit.

“Sempat dua kali berhenti. Tidak bisa melewati soal atau menyimpan jawaban soal. Yang hang pertama harus log out dulu baru log in kembali. Yang kedua cukup direfresh,” tutur Subiarto ditemui usi tes.

Hal serupa juga dialami Nailul Ma’ali di sesi ujian yang sama. Peserta tes CPNS asal Sidoarjo itu mengaku beberapa kali mengalami delay untuk mengerjakan soal. “Jadi setelah soal di jawab atau dilewati itu soal berikutnya tidak langsung muncul. Lemot, harus nunggu beberapa detik baru muncul,” tutur dia.

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni mendampingi Ketua Komisi A DPRD Jatim saat meninjau tes CPNS di Graha Unesa Surabaya, Senin (20/9).

Sektor Pertanian Harus Miliki Kebijakan Agribisnis

Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menilai sektor pertanian harus memiliki sudut pandang kebijakan agribisnis, terlebih saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19.

“Terutama komoditas buah dan florikultura. Harapannya, kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dengan agribisnis

Plh Sekdaprov Tekankan Integritas dan Loyalitas

ist

MITRA

Membesarkan KEK Perlu Pengorbanan MEMBESARKAN kawasan ekonomi khusus (KEK) perlu pengorbanan yang tidak sedikit, karena diperlukan pengungkit atau dukungan yang nantinya diharapkan bisa membangun ekosistem bergulir. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Dr H Emil Elestianto Dardak Bbus MSc, Emil Elestianto Dardak

Sentil

Pejabat dan Wali Kota Malang Wisata, Akhirnya Minta Maaf - Selalu itu endingnya Presiden Kirimkan Bantuan Jagung untuk Pendemonya - Ini baru demo yang menghasilkan Program Seragam Gratis Terhenti - Yang penting tak ada pemaksaan harus beli seragam

 ke halaman 11

Kepala OPD Baru Jalani Masa Orientasi

 ke halaman 11

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) menanam pohon saat kunjungan kerja dan memantau sektor pertanian di Kabupaten.

Kondisi ini cukup mengganggu lantaran peserta ujian harus kejar-kejaran dengan waktu yang terbatas.

Dengan total soal tes SKD 110 butir, waktu yang diberikan adalah 100 menit.

Persoalan jaringan provider juga sempat terjadi pada tes SKD hari kelima.

Bahkan pelaksanaan sesi I sempat ditunda hingga tiga jam dan baru dimulai pukul 11.15 WIB. Berbeda dengan pelaksanaan tes CPNS tahun sebelumnya yang dilakukan menggunakan server di lokasi ujian. Sehingga tidak membutuhkan jaringan provider untuk internet.

“Tahun ini kita memang pelaksanaan full online dari server pusat. Sehingga jika ada gangguan provider, pelaksanaannya jadi begitu.

Sabtu kemarin itu sampai ditunda tiga jam,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat memberikan pengarahan kepada kepala OPD baru yang menjalani masa orientasi di BPSDM Jatim, Senin (20/9).

Pemprov, Bhirawa Setelah dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, 16 kepala OPD baru yang lolos seleksi terbuka mulai mengikuti orientasi dan pengembangan kompetensi kepemimpinan JPT Pratama di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Jatim di Jl. Balongsari Surabaya, Senin (20/9).

Dalam kesempatan itu, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono menekankan pentingnya bertindak jujur dalam menjalankan tugas.

Hal itu dirasa sangat penting karena kecakapan dalam bidang-bidang tertentu dapat  ke halaman 11

Presiden Kirimkan Bantuan Jagung ke Pendemonya Blitar, Bhirawa Sempat diamankan Polres Blitar Kota dan dipanggil langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas aksinya membentangkan tulisan keluhan harga jagung mahal dan telor murah, peternak ayam Kabupaten Blitar, Suroto mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Jokowi di sebanyak 20 ton jagung.

“Saya sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas pemberian bantuan Jagung sebanyak 20 ton yang juga berkualias sangat bagus standart internasional ini,” kata Suroto, Senin (20/9).

Bahkan dikatakan Suroto, dirinya tidak menyangka apresiasi

 ke halaman 11

 ke halaman 11

istimewa.

Pengukuhan Bupati Mundjidah Wahab sebagai Bunda PAUD Kabupaten Jombang oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Senin (20/9).

Bupati Mundjidah Dikukuhkan Gubernur sebagai Bunda PAUD

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dikukuhkan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sebagai Bunda PAUD Kabupaten Jombang, bersama dengan Bunda PAUD se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/9).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, setiap desa memiliki lembaga Pendidikan  ke halaman 11

Pejabat dan Wali Kota Malang Wisata, Akhirnya Minta Maaf

Hartono/Bhirawa

Peternak ayam asal Kabupaten Blitar, Suroto saat mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Jokowi di sebanyak 20 ton jagung gratis.

Malang, Bhirawa Heboh pemberitaan wisata Wali Kota Malang Sutiaji dan rombongan di kawasan Pantai Kondang merak Kabupaten Malang, Minggu, (19/9) lalu, akhirnya Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso menyampaikan permohonan maaf, kepada seluruh masyarakat Malang Raya, Senin (20/9) kemarin.

Meski permintaan maaf Pemkot Malang tidak disebutkan secara keseluruhan terhadap

 ke halaman 11

Cerita Pilu Sima, Warga Situbondo Pengidap Tumor Ganas

Mau Operasi Tak Ada Biaya, Tidak dapat Layanan Kesehatan Gratis karena KK-KTP Hilang

Di Kabupaten Situbondo hingga kini masih ada warga miskin yang luput dari perhatian dan bantuan pemerintah. Satu diantaranya seperti dialami Sima, ibu tiga anak yang beralamat di Dusun Bandusa, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa sudah belasan tahun mengidap tumor ganas di bagian organ perutnya. Dia mengaku selama ini hidup merasa kesulitan dan belum pernah tersentuh bantuan.

Sawawi, Kab Situbondo

Sima, perempuan yang mengaku berusia 55 tahun itu kondisinya kian memperihatinkan. Betapa tidak, dia setiap harinya hanya bisa tiduran atau duduk di teras rumahnya yang sangat sederhana.

Sima juga mengaku kebingungan harus mengadu kemana, karena dari kerabat dekatnya sudah sangat maksimal memberikan bantuan.

Namun, penyakit tumor yang sudah cukup lama di idapnya belum kunjung dioperasi.

Dibagian perut Sima tampak kian membesar. Namun dia sedang tidak hamil. Warga Dusun Bendusa, RT 06, RW 02 itu positif menderita penyakit tumor ganas. Seingat Sima, penyakit yang ia idap sudah berjalan selama 19 tahun lamanya. Namun, keadaan ekonomi yang terbatas,

membuat dia tak bisa berbuat lebih jauh dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya tersebut.

“Saya sempat mendatangi rumah sakit di Situbondo. Namun, harus balik pulang karena pihak rumah sakit tidak bisa menangani,” ujar Sima, yang tidak mau menyebut rumah sakit tersebut.

Yang lebih ironis, Sima ternyata tidak bisa mengakses bantuan fasilitas kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, dirinya tidak memiliki KTP maupun kartu keluarga (KK).

Kondisi ini membuat beban Sima semakin parah, karena dihadapkan pada kondisi pelik tersebut. “Ya  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Sima, Warga Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo didampingi kerabat dekatnya mengaku belasan tahun menderita penyakit tumor ganas di bagian perutnya.

EKSEKUTIF Lamongan Assessment PPKM Level 1 Pertama di Pulau Jawa Selasa Kliwon, 21 September 2021

Halaman 2

Pemkab Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membeberkan kunci keberhasilan kota yang dipimpinya mampu menjadi daerah pertama yang menduduki assessment PPKM level 1 di Pulau Jawa berdasarkan assessment situasi dari Kemenkes RI. Pak Yes sapaan akrabnya menyebut ada dua kunci utama keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam penanganan Pandemi Covid-19, kunci utama tersebut yakni sinergitas yang dilakukan 3 (Pemerintah, TNI, POLRI) dan seluruh upaya masyarakat Kabupaten Lamongan dalam mentaati protokol kesehatan.

“Sejak awal banyak sekali yang bertanya kok lebih baik dari pada kota sebelah-sebelahnya? kuncinya hanya dua. Kunci pertama tentu upaya sinergitas 3 pilar, serta dukungan dari masyarakat

Kabupaten Lamongan. Dua kunci ini benar-benar efektif, kehadiran pemerintah benarbenar dirasakan oleh masyarakat, begitupula masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah,” ujar Bupati Yuhronur dihadapan Serdik Sespimment (Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah) Polri saat melakukan audiensi di Ruang Kerjanya, Senin (20/9).

Lebih lanjut Bupati Yuhronur membeberkan jika koordinasi terus dilakukan baik dari rencana yang akan dilakukan oleh Polres maupun

Kodim dengan pemerintah, sehingga rencana yang telah disusun matang itu memiliki satu kesatuan dan tujuan yang sama.

“Kami (pemerintah) bersama Kodim dan Polres pasti memiliki target kegiatan dalam penanganan Covid-19. Itu terus kami koordinasikan sehingga menjadi satu kesatuan, tidak jalan sendiri-sendiri.

Kemudian setelah dilakukan kegiatan aksi, kami juga melakukan evaluasi menyeluruh, artinya itu yang bisa melandaikan angka Covid-19 di Lamongan,” tuturnya.

Tak hanya upaya pemerintah saja, Bupati Yes juga mengungkapkan jika seluruh elemen masyarakat juga turut andil penuh atas keberhasilan itu. Beliau menceritakan bahwa tidaklah sulit untuk mengajak masyarakat dalam

mentaati protokol kesehatan.

Ketika surat edaran diterbitkan, masyarakat langsung bergegas untuk mematuhinya.

“Meski pada awalnya sulit, bukan masyarakat saja yang kesusahan, kita saja juga awalnya berat. Tapi lambat laun masyarakat mengerti dan tidak sulit diatur, bahkan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memerangi Covid19,” lanjutnya.

Meski kondisi yang sudah membaik ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mewaspadai dan berupaya agar tidak ada lonjakan kembali.

Upaya sosialisasi bahwa Covid-19 masih ada kepada masyarakat serta membudayakan pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun/hand danitizer serta menjaga jarak terus digalakkan. [aha]

alimun hakim/bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi saat menerima audiensi dan membeberkan kunci keberhasilan Lamongan PPKM Level 1 di hadapan Serdik Sespimment (Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah) Polri.

KILAS BIROKRASI

Sekda Trenggalek Ir. Joko Irianto, M.Si.

wahyu asmoro/bhirawa

Sekda Ingatkan Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Pemkab Trenggalek, Bhirawa Semakin kondusif, status Pandemi Trenggalek masuk level 2. Tentunya dengan status level 2 ini maka aktivitas masyarakat akan lebih longgar dibanding level-level sebelumnya.

Meski masuk pada level ini, Sekda Trenggalek Ir. Joko Irianto, M.Si., ingatkan untuk tidak euforia. “Euforia ini yang tidak diperbolehkan, ingat karena merasa aman beberapa negara kasusnya kembali melonjak,” pesannya saat memberikan arahan pada apel pagi ASN di halaman Sekretariat Daerah, Trenggalek, Senin (20/9).

Kasus penyebaran Covid 19 di beberapa negara tetangga saat ini kembali melonjak. Singapura misalnya, dikatakan Joko kembali naik, bahkan rumah sakit disana mulai kewalahan. ‘’Bahkan Amerika sendiri, jumlah yang terpapar tiga kali lipat dari yang sehat. Kita harus tetap waspada. Meskipun mulai kembali longgar, karena masuk level 2, kita tidak boleh lengah. Terus patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan hindari kerumunan,” pesannya.

Putra mantan Bupati Trenggalek, Brigjen Soetran itu juga mengisyaratkan pembukaan kembali beberapa aktivitas masyarakat. Namun hal tersebut dilakukan secara bertahap. Jajarannya juga diminta untuk mempersiapkan regulasi yang aman.

Sektor pariwisata misalnya, dalam kesempatan mengambil apel pagi di dinas pengampu beberapa waktu lalu, Sekda Joko mempersilahkan pembukaan sektor wisata ini. Namn diwantiwanti untuk keamanannya benar-benar dijaga.

“Wisata kita lebih kepada wisata alam, sehingga perlu banyak pengawas yang ditujukan mengingatkan bila terjadi kerumunan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek, dr.

Saeroni, MMRS., membenarkan kabar Trenggalek yang masuk pada zona level 2 Covid 19. Menurutnya, penurunan level ini dikarenakan beberapa indikator sudah mengalami perbaikan. [wek]

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan seorang bayi perempuan di kebun jati di Ds. Nyamplong Kec. Gayam Kab. Sumenep pada 18 Mei 2021.

Berdasar penyerahan dari Dinsos Kab. Sumenep, Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan seorang bayi perempuan di Jl. Menur Ronowijayan Siman Ponorogo pada 15 Juni 2021.

B e r d a s a r p e n y e r a h a n d a r i D i n a s S o s i a l P P d a n PA K a b .

Ponorogo, Saat Ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan warga seorang bayi perempuan di pinggir jalan Ds. Ngringin Kec. Lengkong pada 23 Juli 2021.

B e r d a s a r k a n p e n y e r a h a n d a r i D i n a s S o s i a l P P d a n PA Kab. Nganjuk, Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo Tlp. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan bayi laki-laki di pondok sawah pinggir jalan raya Dsn. Popongan Ds. Benelan Lor Kec. Kabat Kab. Banyuwangi pada 17 Juni 2021. Berdasar penyerahan dari Dinsos PP dan KB Kab. Banyuwangi, Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo Tlp. 8941814

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan seorang bayi perempuan di pos kamling Dsn. Kendal, Ds, Sragi Kec. Songgon Kab. Banyuwangi pada 2 April 2019. Berdasar penyerahan dari Dinas Sosial Kab. Banyuwangi, Saat Ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814

Bupati Maryoto harus melalui pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan tempat ujian CPNS, Senin (20/9).

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Apresiasi Penerapan Prokes dalam Ujian CPNS Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengapresiasi pelaksanaan ujian SKD CPNS Pemkab Tulungagung yang menerapkan protokol Kesehatan (prokes) dengan ketat.

Bahkan ia pun harus pula mengikuti aturan prokes ketat saat melakukan peninjauan pelaksanaan ujian tersebut di salah satu hotel ternama di Kota Tulungagung, Senin (20/9).

“Ini menandakan prokes sudah dilakukan dengan baik saat ujian CPNS,” ujarnya ketika memberi sambutan sebelum pelaksanaan ujian. Ia berharap semua peserta ujian dapat melaksanakan ujian SKD dengan rasa aman

karena prokes sudah dijalankan dengan ketat.

“Saya pun berharap semua dapat lulus. Meski itu tidak mungkin, karena jumlah formasi yang terbatas,” sambungnya.

Bupati Maryoto Birowo yakin semua peserta ujian CPNS yang saat ini mengikuti ujian SKD merupakan orang pilihan. Apalagi mereka sudah lolos seleksi adminstrasi.

“Bagi yang nanti dinyatakan tidak lulus jangan berkecil hati. Jangan putus asa. Ada jalan lain atau bidang lain untuk mengabdi untuk Kabupaten Tulungagung,” paparnya.

Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo berpesan agar peserta ujian CPNS tidak terbujuk dengan rayuan

jalan pintas untuk menjadi CPNS. Saat ini untuk menjadi CPNS harus melalui ujian yang ketat pula.

“Ujian CPNS sudah menggunakan CAT (system computer assisted). Jadi begitu selesai mengerjakan soal ujian akan kelihatan nilainya. Ndak bisa dimanipulasi,” paparnya.

Sedang jumlah formasi CPNS tahun 2021 Pemkab Tulungagung yang hanya berjumlah 171 formasi, mantan Sekda Tulungagung ini mengakui cukup terbatas untuk mengganti PNS yang pensiun. Ia mengungkapkan jumlah PNS yang pensiun di Pemkab Tulungagung rata-rata per tahun sampai 300 PNS. “Makanya dengan tambahan 171 CPNS masih kurang untuk mengganti

PNS yang pensiun. Kami akan terus berusaha agar Pemkab Tulungagung tahun depan dapat memperoleh formasi CPNS yang lebih banyak lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menambahkan jika pun nanti ternyata jumlah PNS di Pemkab Tulungagung terus berkurang, harapan selanjutnya tertumpu pada perangkat komputer. Komputerisasi diharapkan bisa memaksimalkan kinerja PNS meski dengan jumlah personel yang terbatas.

Rencananya, ujian SKD CPNS Pemkab Tulungagung tahun 2021 yang diikuti 2.500 peserta ini akan berlangsung selama lima hari. Setiap hari dilakukan tiga sesi ujian. [wed]

Tinjau SKD CPNS di GOR Pancasila, Wali Kota Pastikan Sesuai Prokes Pemkot Surabaya, Bhirawa Surabaya melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Pelaksanaan SKD yang berlangsung pada 20 - 23 September 2021 itu, bertempat di GOR Pancasila, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelaksanaan SKD CPNS itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Para peserta wajib mengisi form deklarasi sehat online H-1 seleksi.

Kemudian, peserta wajib membawa hasil swab PCR (2x24 jam) atau swab antigen (1x24 jam) negatif. Lalu, peserta juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis pertama dan lembar deklarsi kesehatan.

“Jadi, sebelum sesi dimulai kita lakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Peserta sesi pertama keluar, kita semprot disinfektan lagi, baru peserta sesi kedua bisa masuk ke dalam gedung,” kata Wali Kota Eri saat meninjau pelaksanaan SKD CPNS, Senin (20/9).

Wali Kota Eri menyebut, Pemkot Surabaya juga menyediakan ruangan tersendiri untuk peserta yang saat diukur suhu tubuhnya mencapai 37,3 derajat celcius atau lebih. Bahkan, Di ruangan tersebut juga telah disediakan komputer agar peserta tetap dapat mengikuti SKD. “Bagi peserta yang positif Covid-19 dapat melapor ke panitia untuk dilakukan

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di GOR Pancasila.

penjadwalan ulang seleksi di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” sebutnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, pelaksanaan hari pertama SKD CPNS sempat mengalami kendala. Sebab, server atau jaringan yang digunakan bermasalah. Meski demikian, ia menjamin peserta yang mengikuti SKD tetap mendapatkan waktu yang sama untuk mengerjakan soal-soal ujian.

“Insya Allah sudah berakhir (kendalanya). Tadi sempat mengalami kendala pada server/jaringan. Tidak hanya di sini, di tempat lain juga.

Mereka yang tadi saat login jaringannya rusak, ketika mereka login lagi maka dihitung waktunya sejak dia login kembali. Makanya, tadi bisa dilihat ada beberapa yang masih mengerjakan soal. Padahal, peserta yang lain sudah selesai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi mengatakan, SKD CPNS berlangsung selama empat hari, yakni 20 - 23 September 2021. SKD CPNS kali ini diikuti oleh

1.417 peserta yang terdiri dari 1.162 peserta CPNS Teknis, 175 peserta CPNS Kesehatan, dan 80 peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan.

“Untuk yang tes SKD di GOR Pancasila itu sebanyak 1.339 peserta.

Sedangkan, sebanyak 78 peserta lokasi tes SKD-nya di BKN luar Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pelaksanaan SKD dalam sehari kita bagi menjadi tiga sesi. Setiap sesi diikuti oleh 150 peserta,” kata Mia. [iib]

LEGISLATIF

Selasa Kliwon, 21 September 2021

Halaman 3

Komisi II DPRD Dukung Layanan Kesehatan Hewan Terpadu DPKH Situbondo, Bhirawa Abdul Aziz Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, sangat mendukung program layanan kesehatan hewan terpadu yang digagas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo.

Abdul Aziz yang merupakan politisi Partai Gerindra itu menilai gagasan DPKH Kabupaten Situbondo patut untuk diapresiasi karena dapat membantu peningkatan potensi para peternak di kota santri kedepan.

Masih kata Abdul Azis, program layanan kesehatan hewan terpadu secara gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten

Situbondo menilai program tersebut banyak sisi positif dan manfaatnya bagi kesinambungan nasib peternak di Kabupaten Situbondo.

Untuk itu, imbuh Abdul Azis, wakil rakyat yang ada di Komisi II ikut memberikan dukungan secara total.”Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan terpadu secara gratis oleh DPKH yang tersebar di 17 kecamatan cukup efektif.

Namun perlu ditingkatkan lagi seperti penambahan pelayanan agar bisa menyasar ke semua desa dan kelurahan,’ pinta Abdul Azis.

Dia juga berharap layanan tersebut bisa berjalan secara maksimal dan merata ke semua wilayah dan dapat dirasakan oleh semua peternak di Kabupaten Situbondo.

Tentunya, sambung Abdul Azis, penambahan pelayanan tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk itu, urainya, tim kesehatan hewan (Keswan) DPKH Situbondo harus dapat memberikan pelayanan prima dan selalu tanggap dan aktif.

“Salah satunya dengan cara mendatangi langsung lokasi peternak untuk memantau kondisi kesehatan hewan ternak. Misalnya saja seperti sapi, domba, kambing dan hewan jenis yang lain,” papar Abdul Azis.

Dalam pandangan Abdul Azis, layanan pemeriksaan kesehatan hewan gratis berupa pengecekan kesehatan, penyuntikan, pemberian vitamin dan obat-obatan yang diselenggarakan oleh DPKH Situ-

Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo saat menggelar hearing bersama perwakilan peternak.

bondo sangat membantu masyarakat peternak di Kabupaten Situbondo. Apalagi dimasa pandemi

Covid-19 saat ini, ungkapnya, sejumlah peternak sempat menutup usaha ternaknya.

sawawi/bhirawa

“Ini karena mereka mengalami kendala biaya untuk memeriksakan hewan ternaknya,” pungkas Abdul Azis. [awi]

Dewan Bakal Tindak Lanjut Perpres Dana Abadi Pesantren Jombang, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang bakal melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren atau yang dikenal Dana Abadi Pesantren.

alimun hakim/bhirawa

187 pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan resmi dilantik.

Bupati Lamongan Lantik Pejabat Eselon II, III, dan IV Pemkab Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Senin (20/9), melantik 187 pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Bertempat di Aula Pertemuan Gajah Mada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Pak YES mengintruksikan agar pejabat yang dilantik sesegera mungkin menempati tempat tugas baru masing-masing, hal tersebut ditujukan agar pejabat dapat segera beradaptasi dengan tantangan yang ada.

“Segera pejabat baru menempati posnya masing-masing, agar segera bisa beradaptasi dengan tantangan, baik itu dalam pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tuntutan

peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun kondisi infrastruktur,” kata Pak YES. Dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang ada, Pak YES menginginkan pejabat yang mampu menyesuaikan diri, dan adaptif dengan tuntutan, keadaan serta perubahan zaman.

“Dalam menghadapi isu dan permasalahan tentunya dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang adaptif, responsif, kolaboratif, dan inovatif.

ASN tidak boleh terkungkung dengan paradigma lama dan harus berpikir ke depan,” himbau Pak YES. Selain itu, Pak YES juga mengharapkan dengan dilantiknya pejabat

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH menandatangani berita acara Penetapan Propemperda Kota Madiun Tahun 2022 untuk mendapatkan prose lebih lanjut, disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd, Senin (20/9).

baru di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamongan, budaya kerja instansi pemerintah dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, juga dapat meningkatkan kinerja dan capaian prestasi dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pak YES juga mengungkapkan, bahwa pelantikan ini adalah sematamata untuk kepentingan organisasi, dan untuk melakukan peningkatan kinerja agar tidak terjadi kejenuhan dalam bekerja.

Beliau juga menambahkan, RPJMD Lamongan harus menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan di Lamongan, hal tersebut Wali Kota Madiun, Maidi menandatangani berita acara Penetapan Propemperda Kota Madiun Tahun 2022 untuk mendapatkan prose lebih lanjut, disaksikan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH bersama Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd, Senin (20/9).

sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

DPRD Sehari Sidang Dua Kali, Penetapan Propemperda dan Nota Penjelasan Pengusul (Bapemperda) Legislatif Ajukan 6 Raperda Inisiatif DPRD dan Ekskutif 23 Raperda

Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2022 DPRD Kota Madiun bakal membahas 29 Raperda untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Terdiri 6 Raperda Inisiatif DPRD yang menjadi Propemperda Tahun 2022. Sedang dari Ekskutif sebanyak 23 Raperda.

Sidang Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono. M.Pd dan Hadir pula Wali Kota Madiun, Maidi bersama beberapa Kepala OPD serta hadir pula Forkopimda, di gedung Paripurna DPRD setempat, Senin (20/9).

Kesempatan yang sama, juga diselenggarakan Rapt Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Pengusul (Bapemperda DPRD Kota Madiun) atas 3 Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 yang dipimpin dan dibuka Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd. Rapat paripurna itu, dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Anggota DPRD di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun.

Ketiga Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun Tahap II Tahun 2021 yakni Raperda tentang cagar budaya dan Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dibacakan oleh Hari Santoso. Sedang Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif yang dibacakan F. Bagus Panuntun.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono. M.Pd menyatakan, dari keenam Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun itu di antaranya, Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Raperda tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kependudukan, Raperda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Ketahan Keluarga, Raperda tentang Lembaga Keuangan Kelurahan, Raperda tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Rapaerda tentang Pengawasan Mutu Air Minum.

Sementara itu berdasarkan lampiran surat Wali Kota Madiun Nomor : 180/745/401.013/ 2021 tanggal 15 September 2021 terdapat daftar inventarisasi Program Pembentuan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022

harus menjadi komitmen bersama dalam mencapai visi misi Lamongan, yakni mewujudkan Lamongan yang berkeadilan.

Pejabat yang dilantik ini memiliki rincian 13 orang pejabat Eselon II dan 174 pejabat Eselon III dan IV. Tiga orang pejabat Eselon II yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yakni Dianto Hari Wibowo menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siti Rubikah menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta M. Jupri menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. [aha]

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, pihaknya secara otomatis akan melakukan pembahasan untuk menindaklanjuti Perpres tersebut bersama eksekutif.

Namun Mas’ud Zuremi mengatakan, pada agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2022 yang digelar Senin (20/09), item tindak lanjut dari Perpres 82 Tahun 2021 ini belum ada atau belum muncul.

“Karena memang baru kemarin (Perpresnya), sehingga setelah ini nanti mungkin masuk pada P-APBD 2022 akan kita diskusikan. Akan kita bahas dengan tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Jombang,” ungkap Mas’ud Zuremi, usai paripurna, Senin (20/09).

Menurut dia, pembahasan itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anggaran Pemkab Jombang untuk bisa menyisihkan anggaran untuk pondok pesantren yang berupa dana abadi pesantren, termasuk besaran anggaran dan aturan-aturannya.

“Kami melihat kalau pondok pesantren ini (jumlahnya) ratusan di Jombang, apakah itu bisa semuanya. Kemudian apakah sama, anggaran yang

akan kita ploting dana abadi itu antara pondok pesantren yang besar, menengah, dan kecil, ini harus adil,” beber Mas’ud Zuremi.

Sehingga lanjut dia, untuk saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan terkait besaran anggaran untuk Dana Abadi Pesantren di Kabupaten Jombang.

“Karena baru kemarin lusa Perpres ini dikeluarkan, kemudian di Rancangan APBD 2022 ini belum masuk, jelas. Sehingga itu nanti akan menjadi pembicaraan kami di DPRD dengan eksekutif,” imbuhnya.

Sementara itu sebelumnya, pada Jumat (17/09) kemarin, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, saat berkunjung ke Jombang mengatakan, Presiden RI Joko Widodo memiliki komitmen kuat terhadap penguatan pesantren di Indonesia.

“Yang pertama bisa dikenali dari ada Hari Santri, itu sudah lama jadi keinginan dari saudara-saudara tentang pesantren.

Pak Jokowi membuat keputusan pada Hari Santri Nasional. Berikutnya diikuti lagi dengan Undang-Undang Pesantren, ini sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan ada Undang-Undang Pesantren,” papar Moeldoko.

Namun sambung Moeldoko, dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, akhirnya Undang-Undang Pesantren sudah terwujud. [rif]

Peminat Tes CPNS di Sidoarjo Luar Biasa Banyaknya Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Di tengah masa pandemi covid-19, tes CPNS tahun 2021 Kab Sidoarjo tahap seleksi kemampuan dasar (SKD), berhasil digelar oleh BKD Kabupaten Sidoarjo, sejak 14 September. Akan berakhir nanti pada 6 Oktober mendatang.

Pelaksaan tes CPNS yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, jalan Majapahit nomor 5 Sidoarjo itu, pesertanya sungguh luar biasa banyaknya.

Untuk formasi umum yang quotanya total 286, berasal dari tenaga kesehatan sebanyak 199 dan tenaga teknis 87, saat pelaksaan tes CPNS 2021 ini, diikuti sebanyak 7.209 orang peserta.

Sedangkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang quotanya 2.259, saat tes

diikuti 3.405 orang peserta. Untuk tes kompetensi I formasi P3K ini, dilakukan pada 13 - 17 September 2021, di sejumlah sekolahan.

Kepala BKD Kab Sidoarjo, Ridho Prasetyo Sstp MAP, menjelaskan untuk tenaga formasi umum pelaksaan tes menjadi tanggung jawab BKD Sidoarjo. Sedangkan untuk formasi PPPK, menjadi tangung jawab Kemendikbud.

“Semoga pelaksaan terus lancar sampai selesai,” komentar Ridho, didampingi Kabid Pengembangan BKD Sidoarjo, Zainul Arifin Umar Sstp MA, Senin (20/9) kemarin.

Khusus formasi tenaga umum, 286 tersebut, yang diikuti 7.209 peserta, tidak semuanya berada di Sidoarjo. Namun juga di 13 titik lokasi di sejumlah kota di Indonesia. Diantaranya Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Makasar, Medan, Palembang, Denpasar, Manado, Pekanbaru dan Manokwari. [kus]

Kabupaten Mojokerto Terpilih Jadi Tempat Penyelenggaraan SKPP sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd mengangkat dan menunjukan berita acara Penandatanganan Penetapan Propemperda Kota Madiun tahun 2022 untuk mendapatkan prosses lebih lanjut, Senin (20/9). terdapat 23 judul Peraturan Daerah (perda).

Terdiri 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Ketiga. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan danPengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. 5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan.

Ketujuh. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. 8. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 9. Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 10. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 11.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Kedua belas. Perubahan Atas PeraturanDaerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 13. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 14. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 15. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 16. Popok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketujuh belas. Persetujuan Bangunan Gedung. 18. Retribusi Persetujuaan Bangunan Gedung. 19. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 20. Perubahan Kedua Atas Peraturaan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 22. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 23. Pertanggungjawaban Pelaksannaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020. [dar.adv]

Bupati Ikfina saat memberikan sambutan arahannya pada peserta SKPP.

Mojokerto, Bhirawa Kabupaten Mojokerto akhirnya mendapat kepercayaan dari Bawaslu RI. Menjadi tempat diselenggarakannya Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) tahun 2021, dengan peserta dari Kabupaten Sodoarjo dan Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan yang dijadwalkan selama tiga hari mulai tgl 19 sampai tanggal 21/9/21ini dibuka oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Firtz Edward

hasan amin/bhirawa

Siregar anggota Bawaslu RI serta Aris Fahrudin Asy’at Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, di Hotel Arayanna Trawas Mojokerto minggu 19/9 sore.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia, atas dipercayanya Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pelaku partisipan pengawasan pemilu dalam wadah SKPP. Selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, Bupati

Ikfina menekankan agar kegiatan ini selalu mengutamakan prokes pencegahan Covid-19 demi keamanan bersama.

“Kami sangat bersyukur telah dipercaya sebagai salah satu tuan rumah pelaksana SKPP Bawaslu RI. Saya harap tetap waspada dengan mematuhi prokes yang ketat, meski para peserta sudah melakukan rapid antigenCovid-19. Semoga semuanya lancar dan aman,” ujar bupati.

Selain itu, bupati berharap agar SKPP yang diselenggerakan Bawaslu RI, dapat membawa manfaat yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaran pemilu yang bermartabat.

“Saya harap kegiatan ini bermanfaat bagi peserta, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membantu Bawaslu dalam rangka mewujudkan pemilu yang transparan dan bermartabat,” lanjut bupati.

Selanjutnya Firtz Edward Siregar, dalam sambutannya menyebut bahwa para peserta SKPP, bisa menjadi investasi bangsa karena akan menjadi generasi yang lebih peduli dengan proses pengawasan dan konsep demokrasi. [min]

OPINI

Selasa Kliwon, 21 September 2021

TAJUK

Gebuk Teroris dan KKB TERORIS dan kelompok separatis punya ketrampilan gerilya, namun TNI dan Polri lebih memiliki kemahiran dan strategi melumpuhkan. TNI dan Polri juga lebih didukung rakyat. Tak terkecuali rakyat di Papua yang menyambut kedatangan tim BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terosisme). Kelompok kriminal bersenjata (KKB) berkedok separatis di Papua, sudah menebar teror dengan membunuh, dan menyerang tenaga kesehatan. Maka negara wajib segera hadir melindungi rakyat.

Di seluruh dunia tenaga kesehatan tidak boleh diserang.

Tetapi di kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, KKB benarbenar menyerang petugas medis. Menyiksa, memperkosa, membunuh dan melemparkan ke jurang. Keberingasan KKB, bukan kriminal biasa, bukan separatis biasa, juga bukan teroris biasa. Melainkan kekejian luar biasa, yang wajib segera ditangani dengan operasi gabungan Kepolisian dan TNI secara militer. Bahkan di kabupaten Puncak KKB menembak mati Perwira tinggi TNI. Ulah KKB sudah tergolong ultra extra ordinary crime. Setara pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Wajib segera ditumpas. Selama ini Kepolisian telah menggelar operasi keamanan. Tetapi KKB tidak surut. Malah semakin berulah. Di kabupaten Intan Jaya, KKB berani menyerang pos peninjauan (milik TNI), menewaskan seorang prajurit. Sedangkan di Papua Barat, KKB berani menyerang Koramil (Komando Rayon Militer), menewaskan 4 prajurit TNI. KKB tidak dapat mengklaim sebagai gerakan separatis pembebasan Papua (dan Papua Barat). berkedok separatis di Papua, sudah menebar teror dengan membunuh, dan menyerang masyarakat. Lebih tepat dikategorikan sebagai terorisme.

Karena menyerang guru, anak-anak, dan masyarakat sipil dibunuh tanpa alasan. Seluruh tindakan brutal, dan kekejaman yang dilakukan, dapat “ditimbang” dengan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Definisi tentang terorisme tercantum dalam pasal 1 ayat (2).

Dinyatakan, “… menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakanatau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Sesuai persis dengan ulah KKB di Papua.

Dengan menggolongkan realita kriminal bersenjata sebagai terorisme, maka negara dapat melakukan operasi pemberantasan terorisme lebih effisien. Sekaligus lebih melindungi rakyat. Termasuk mengerahkan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI anti terorisme. Beranggota personel TNI lintas matra, Koopsus ini memiliki 100 “ahli gebug” terlatih, disertai 400 intelijen fungsional yang mahir. Negara mampu memburu teroris sampai ke liang (lembah pegunungan dan belantara hutan) seluruh teritorial Indonesia.

Kemampuan negara menggebuk teroris sudah terbukti di teritorial Sulawesi Tengah, terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pimpinan MIT sebelumnya, Santoso, sudah tertembak sejak Operasi Tinombala, Juli 2016 lalu. Ruang gerak MIT dipersempit. Kini Ali Kalora, dan Qatar (keduanya penggani Santoso) telah tewas tertembak. Juga disita berbagai senjata, termasuk jenis M16. Dipastikan ada yang memasok senjata, dan kebutuhan hidup terorisme.

Biaya gerakan terorisme juga memiliki jaringan anggaran.

Diantaranya melalui kotak amal yang disebar di berbagai tempat umum. Meng-atasnama-kan yayasan anak yatim, dan pesantren.

Seluruhnya abal-abal. BNPT juga telah memiliki daftar nama pesantren yang terindikasi menyokong terorisme. Sebelas diantaranya berada di Jawa Timur. Begitu pula KKB di Papua (dan Papua Barat) juga memiliki pendukung di tengah masyarakat.

Seluruh teritorial NKRI, termasuk Papua, dan Papua Barat, adalah Indonesia. Tersambung secara adat, budaya, dan kesejarah-an. Serta dalam perlindungan satu konstitusi. Perbedaan warna kulit, dan bahasa, menjadi keniscayaan pluralisme (ke-bhineka-an) Indonesia. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perihal Renovasi Ruang Kerja Mendikbud BELUM usai dan tuntas menjawab kontroversi terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan, diikuti pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), kemudian Permendikbud tentang Dana BOS, kini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) tengah menggulirkan wacana terkait renovasi ruang kerja. Renovasi itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merujuk dari regulasi itulah, akhirnya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I staf ahli menteri dimungkinkan terjadi, sehingga dinilai perlu adanya renovasi ruang kerja Kemendikbud-Ristek.

Dengan alasan, perlu menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru Kemendikbudristek beserta tim kerjanya. Dana yang teralokasikan untuk renovasi ruang kerja itupun, bisa terbilang sangatlah fantastis.

Dari Kemendikbud-Ristek telah menyiapkan anggaran senilai Rp 6,5 miliar. Adapun, renovasi ruang kerja MendikbudRistek teragendakan hingga ruang kerja staf khusus (stafsus) menteri. Detailnya, dana renovasi ruang kerja tersebut, terlihat pada nilai pagu paket yang tertulis di situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) senilai Rp 6,5 miliar.

Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505,00 (Rp 5,3 miliar), (Kompas, 12/9/2021).

Sontak, rencana renovasi ruang kerja Kemendikbud-Ristek tersebutpun, kini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya, anggaran yang terkalkulasikan tersebut sangatlah besar. Seharusnya Kemendikbud Ristek bisa lebih sensitif terhadap situasi pandemi yang saat ini belum berakhir. Apalagi pendidikan adalah salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19, sedangkan renovasi ruang kerja bisa terbilang bersifat pribadi dan tidak ada manfaat apapun kepada masyarakat di sektor pendidikan. Terlebih, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diberlakukan dan perkantoran belum beroperasi dalam kapasitas penuh, sehingga renovasi ruang kerja dan ruang rapat sama sekali tidak memiliki urgensi. Itu artinya, dalam situasi saat ini ada baiknya renovasi ruang kerja Kemendikbud-Ristek ditunda dulu.

Muhammad Yusuf Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Ironi Pengangguran Terdidik Kita didikan kewirausahaan menciptakan hubungan antara komunitas bisnis dan komunitas perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan dipandang oleh pemimpin usaha sebagai aplikasi pendekatan yang bernya beralih ke lapangan manfaat untuk belajar Oleh : kerja informal. bisnis dan ekonomi, dan Faizi Ketiga, tidak sinkromereka telah membuka nnya antara pendidikan diri bersedia mendanai dengan kebutuhan pasar program kewirausahaan pun menjadi salah satu penyebab serta menyediakan tempat untuk mengapa pengangguran terdidik magang. Kelima, karena tidak ada terus meningkat dari tahun ke tahun. pendekatan yang baku untuk pendidiArgumen ini biasa diungkapkan kan ini dan kewirausahaan berada di oleh para pakar pendidikan di dalam luar batas disiplin ilmu tradisional, negeri. Argumen ini kurang lebih maka memungkinkan sekali untuk menyatakan bahwa pendidikan tinggi melakukan percobaan-percobaan pada Indonesia kurang lebih memberikan kulikulumnya (Charney dan Libecap, pelatihan dan ilmu yang sesuai de- 2000). ngan tuntutan pasar kerja. Mereka Atas dasar paradigma di atas, penterkesan mengejar kuantitas lulusan didikan kewirausahaan mestinya bertanpa memperhatikan kualitas para jalan secara berkesinambungan serta lulusan. Implikasinya adalah perlu ada menjadi bagian tak terpisahkan dari penambahan pendidikan agar sesuai seluruh proses pendidikan baik di sekodengan permintaan pasar kerja yang lah maupun di perguruan tinggi. Upaya ada, untuk mengurangi penganggur tersebut perlu dilakukan untuk mengaangkatan kerja terdidik. tasi pengangguran terdidik yang terus meningkat dari tahun ketahun. Salah Belajar pada negara maju satunya, misalnya, dengan menyiapkan Belajar pada negara-negara maju lulusan sekolah tinggi/perguruan tinggi lainnya, pendidikan kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi sebagai mendapatkan perhatian yang lebih pencari kerja, tetapi juga sebagai dengan mempertimbangkan lima kebi- pencipta lapangan pekerjaan. Dalam jakan mendasar. Pertama, pembuatan konteks ini, sesungguhnya lembaga rencana usaha dengan mengarahkan pendidikan kita memiliki peran yang siswa/mahasiswa untuk menggabung- strategis dan signifikan dalam mengakan akuntasi, ekonomi, keuangan, tasi problem akut ini. pamasaran dan disiplin bisnis lainnya.

Secara ekplisit ketentuan yuridis Sehingga menjadikan pengalaman pen- yang berkaitan dengan perlunya setiap didikan yang terpadu dan memperkaya lembaga pendidikan terutama perguwawasan dan pengalaman sekaligus. ruan tinggi untuk lebih memberikan Kedua, pendidikan kewirausahaan da- orientasi pendidikannya kepada pepat mempromosikan pendirian usaha serta didik pada wilayah pengayaan baru oleh lulusan atau memperkuat sikap kemandirian dan jiwa kewirauprospek penerimaan kerja dan keber- sahawan begitu jelas dalam pasal 3 SK hasilan lulusan di pasar tenaga kerja. Mendiknas No. 232/U/2002 tentang Ketiga, pendidikan kewirausahaan da- arah perguruan tinggi. Yakni bagaimapat mempromosikan transfer teknologi na lulusan perguruan tinggi diarahkan dan perguruan tinggi ke pasar melalui menjadikan lulusan yang berkualipengembangan rencana usaha yang fikasi menguasai dan menerapkan berbasis teknologi. Keempat, pen- dasar-dasar ilmiah dan keterampilan

pada bidang keahliannya, mampu memahami dan menyelesaikan masalah dalam kawasan keahliannya untuk kegiatan produktif dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan sampai saat ini ketentuan di atas tidak pernah direvisi pemerintah.

Melihat pergeseran pemikiran di atas, lembaga pendidikan kita, khususnya perguruan tinggi dituntut untuk menciptakan dan mendesain pola dan proses kegiatan belajar-mengajar agar menjadi lebih aplikatif dan menstimulasi keinginan mahasiswa untuk berwirausaha. Salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam konteks ini adalah mata kuliah kewirausahaan. Di hampir setiap perguruan tinggi, mata kuliah ini memang diajarkan. Namun dalam proses belajar-mengajar masih belum memberikan daya rangsang bagi mahasiswa untuk merubah paradigma berfikirnya. Hal ini disebabkan implementasi kurikulum dari mata kuliah ini cenderung bersifat teoritis yang pada gilirannya menyebabkan mahasiswa terkungkung pada problematik teoritis. Sehingga berwirausaha tetap menjadi pilihan kedua atau ketiga setelah melamar pekerjaan tidak diterima. Untuk itu, sebaiknya perguruan tinggi memberikan penekanan lebih besar lagi pada mata kuliah ini untuk tidak hanya menjadi mata kuliah complementer (pelengkap) namun seharusnya menjadi mata kuliah unggulan.

Tidak hanya desain mata kuliah yang diperbaiki, melainkan juga ditingkatkan korelasi substansi keilmuannya melalui kuliah kerja usaha, magang kewirausahaan, karya alternatif kewirausahaan dan klinik konsultasi bisnis. Oleh karenanya peran kualitas kurikulum, kualitas dosen dan praktisi yang mengajar serta kompetensi lainnya yang berkaitan dengan upaya menunjang kegiatan proses belajar-mengajar perlu didukung sedemikian rupa.

untuk pakan, sedangkan terakhir juga mengauntuk konsumsi pangan lami kenaikan sebesar hanya sekitar 30%, dan 90-100% dari USD 135 selebihnya untuk kebuper ton pada Juli 2020 tuhan industri dan bibit. menjadi USD 272 per ton Dengan demikian, peran pada Juni dan USD 260 jagung sebetulnya sudah per ton pada Juli 2021. berubah lebih sebagai Meski harga jagung naik, bahan pakan dibanding Kemendag memastikan sebagai bahan pangan. tidak akan melakukan Oleh: Mengutip data Gabunimportasi jagung untuk Sutawi gan Perusahaan Makakebutuhan pakan ternan Ternak (GPMT), nak. Pemerintah memiserapan jagung untuk lih melakukan substitusi jagung dengan gandum impor sebesar pakan ternak pada 2020 mencapai 6,5 juta ton dan menghasilkan pakan 300.000 ton.

Kenaikan harga pakan ternyata ternak dengan volume total 14,85 juta diperparah dengan fluktuasi harga ton. Artinya, kandungan jagung dalam telur yang cenderung menurun. Per- pakan ternak mencapai 43,7 persen.

Kebutuhan jagung sebagai babandingan ideal harga pakan dan harga telur adalah 1:3. Kalau harga pakan Rp han baku pakan ternak dipenuhi dari 8.000 per kilogram, maka harga telur produksi nasional dan jagung impor. di kandang idealnya Rp 24.000 per ki- Produksi jagung nasional sebenarnya logram. Harga telur di pasaran sempat sudah mencapai tingkat swasembada mencapai level tertinggi sebesar Rp dengan nilai SSR (Self Suffinciency 25.000 per kilogram pada pertengahan Ratio) sebesar 98%. Nilai SSR terseApril 2021, sedangkan harga terendah but berarti bahwa produksi jagung beberapa hari ini mencapai Rp 15.000 domestik telah mampu memenuhi per kilogram. Dengan harga serendah 98% kebutuhan dalam negeri, sedanitu, peternak mengalami kerugian gkan ketergantungan terhadap jagung sekitar Rp 3000-4000 per kg. Harga impor hanya 2%. Impor jagung tahun telur ayam di tingkat peternak saat 2015-2019 dibatasi oleh pemerintah ini di kisaran Rp 16.000-Rp 17.000 dengan tujuan produksi jagung dalam per kilogram. Harga tersebut jauh di negeri dapat terserap oleh industri bawah harga acuan pemerintah sebesar pakan. Impor jagung diperlukan jika Rp 19.000-Rp 21.000 per kilogram, produksi nasional kurang mencukupi berdasarkan ketentuan Permendag untuk kebutuhan pabrik pakan. Volume Nomor 7 Tahun 2020. Ketimpangan impor jagung tahun 2016 menurun antara HPP dan harga telur sudah ter- dibandingkan tahun sebelumnya sebejadi sejak pemberlakuan PPKM yang sar 61,96% atau sebesar 1,33 juta ton dari tahun sebelumnya 3,50 juta ton terus diperpanjang.

Masalah harga pakan yang mahal dan tahun 2017 relatif rendah 46,34% merupakan pandemi berkala pada atau sebesar 714,50 ribu ton. Pada industri ayam yang tidak pernah jelas tahun 2018 dan 2019, volume impor solusinya. Harga pakan mahal hampir jagung kembali meningkat sebesar selalu disebabkan ketersediaan jag- 60,98% atau sebesar 1,15 juta ton dan ung dalam negeri yang tidak mampu 25,49% atau sebesar 293,21 ribu ton. memenuhi kebutuhan industri pakan. Hingga bulan Juli 2020 impor mencaDiperkirakan lebih dari 55% kebutuh- pai 724,21 ribu ton atau masih rendah an jagung dalam negeri digunakan dari perode tahun 2019.

Pada sisi konsumsi, penurunan harga telur tidak serta merta diikuti kenaikan permintaan dan konsumsi telur karena pendapatan masyarakat juga menurun selama pandemi Covid19. Konsumsi telur penduduk Indonesia saat ini sebanyak 6,78 kg/kapita/ tahun, lebih rendah dibandingkan Malaysia 17,9 kg, Singapura 17,7 kg, dan Thailand 12,4 kg. Harga yang lebih mahal dan pendapatan penduduk yang lebih rendah menyebabkan konsumsi produk peternakan penduduk Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga. Penurunan pendapatan mendorong penduduk mengutamakan konsumsi makanan pokok beras dan sumber protein nabati dan ikan yang lebih murah dibanding produk peternakan.

Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan konsumsi produk peternakan. Pertama, pengangguran meningkat. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19. Peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, ditambah gangguan rantai pasokan produk peternakan, pada gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas konsumsi produk peternakan. Kedua, selama pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun, perekonomian nasional yang mengalami kontraksi minus 2,09%.

Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatkan kemiskikan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0% (Vos et al., 2020). Penyusutan ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,99,9% (Hermanto, 2020).

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini adalah meningkatnya jumlah pengangguran, terutama pengangguran kaum terdidik. Betapa tidak, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diisi 79,5 persen lulusan SMA/SMK, 20,4 persen lainnya adalah lulusan perguruan tinggi.

D

ata ini mengonfirmasikan bahwa berhasil menamatkan sekolah dengan pendidikan tinggi, dalam hal ini SMA/SMK ke atas, tidak menjamin kemudahan mendapatkan pekerjaan.

Alhasil, pengangguran terdidik di Indonesia masih tergolong tinggi.

Pertanyaan yang muncul adalah, apa penyebab melonjaknya angka pengangguran terdidik kita? Dari wacana publik yang berkembang saat ini, setidaknya ada tiga penyebab utama, yakni fenomena parasit lajang, informalisasi pasar serta anggapan adanya ketidaksesuaian pendidikan yang ada dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertama fenomena parasit lajang, menurut pakar ekonomi, Profesor Aris Ananta (2017) dari National University of Singapore, merupakan sebutan bagi para generasi muda yang manja dan terlalu bergantung pada orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain adanya jaminan kelangsungan hidup meski mereka tidak bekerja.

Karenanya, bagi sebagian besar dari mereka, tidak bekerja seolah tidak menjadi sebuah masalah besar.

Kedua, informalisasi pasar kerja dan tidak sesuainya antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin sempitnya lapangan kerja pada sektor formal. Ciri dari lapangan kerja informal antara lain bersifat tidak tetap, upah rendah, bahkan tidak mendapat kompensasi sama sekali, dan memiliki tingkat produkitvitas yang rendah. Dengan berkurangnya lapangan kerja formal, maka mau tidak mau para penganggur terdidik akan mencari alternatif lain untuk mensiasatinya, salah satu-

S

Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Harga Pakan Melambung, Peternak Limbung

eorang peternak di Blitar ditangkap aparat keamanan ketika membentangkan poster meminta bantuan kepada Presiden Jokowi (Selasa, 7/9/2021) terkait tingginya harga jagung beberapa bulan terakhir. Peternak ayam Blitar memang sangat berkepentingan terhadap masalah harga jagung karena Blitar merupakan sentra populasi dan produksi telur Jawa Timur, bahkan Indonesia. Populasi ayam petelur di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 96,543 juta ekor (32,55%) dari populasi ayam petelur nasional 281,108 juta ekor dengan produksi telur mencapai 1.732.437 ton (32,56%) dari 5.044.395 ton produksi telur nasional. Kabupaten Blitar memberikan kontribusi terbesar yaitu 32,76% terhadap populasi dan 33,82% terhadap produksi telur di Jawa Timur.

Dalam mengelola bisnis ayam petelur, peternak berada pada posisi terjepit antara biaya dan harga (farm cost-price squeeze). Biaya sarana produksi peternakan cenderung meningkat, sementara harga jual telur sangat berfluktuasi. Dalam struktur biaya produksi ayam petelur, biaya pakan memiliki peran 70% dalam perhitungan harga pokok produksi (HPP). Komponen utama (sekitar 50-60%) pakan ayam adalah jagung.

Harga jagung mengalami kenaikan harga sejak awal tahun 2021. Harga jagung yang semula Rp 4000-an per kg melejit menjadi Rp 6000-7000an per kg saat ini. Akibatnya, harga pakan pun melambung melampaui Rp 8000 per kg. Tingginya harga jagung disebabkan masih belum optimalnya produksi jagung di dalam negeri dan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diduga berdampak pada kenaikan biaya logistik jagung antar daerah. Sementara itu, harga jagung dunia selama satu tahun

Dosen Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Petugas Lapas Dilatih Elemen Inti Standar Pengamanan Halaman 5

Selasa Kliwon, 21 September 2021

Kemenkumham Jatim, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim menggelar Pelatihan Elemen Inti Standar Pengamanan dan Tim Tanggap Darurat, Senin (20/9). Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan International Criminal Investigate Training Assistance Program (ICITAP), pelatihan diperuntukkan bagi petugas Lapas dan Rutan jajaran. “Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah skill petugas dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan jajaran,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono.

Krismono menekankan para peserta agar sungguh-sungguh dalam pelatihan. Terutama dalam memahami materi yang diberikan dalam pelatihan. Pihaknya juga menekankan bagi para peserta untuk dapat terus melakukan deteksi dini terhadap situ-

asi keamanan dan ketertiban dalam Lapas maupun Rutan. “Deteksi dini sangat penting. Karena dari fungsi intelijen inilah kita bisa segera memetakan masalah dan mengantisipasi sedini mungkin segala gangguan yang akan terjadi,” tegasnya.

Masih kata Krismono, diperlukan fokus dalam menjalani pelatihan ini.

Dikarenakan perubahan mindset dan tetap menjaga komitmen adalah kunci terbaik dalam mengemban tugas.

Sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku.

Pihaknya juga berharap ada perubahan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan ini. “Ini merupakan pelatihan sangat penting, karena itu segera implementasikan ilmu yang telah didapat setelah pelatihan ini berakhir,” pesannya.

Sementara itu, Senior Corrections Adviser ICITAP, Gene Langheld mengaku sangat bersemangat dalam melakukan pelatihan ini. Apalagi pihaknya melihat keberagaman

petugas yang menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. “Ada petugas senior dan petugas junior, ini sangat bagus sekali,” ungkapnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kalapas di salah satu negara bagian Amerika Serikat ini mengatakan, banyaknya permasalahan di Lapas Indonesia, sebenarnya juga terjadi di Lapas Amerika. Namun hal itu dapat diatasi dengan deteksi dini dan kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan keamanan diberbagai situasi dan kondisi. “Serap lah ilmu yang didapat. Kemudian bagikan sebanyak mungkin kepada rekanrekan kerja. Saya yakin ini sangat membantu anda dalam bertugas,” pungkasnya.[bed]

Istimewa

Pelatihan Elemen Inti Standar Pengamanan dan Tim Tanggap Darurat petugas Lapas, Senin (20/9).

LINTAS PELAYANAN

Bupati Lamongan Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Bhirawa Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja serta perluasan kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) di Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menandatangani kesepakatan bersama bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, Senin (20/9).

Dituturkan Pak YES, sapaan akrab Bupati Lamongan, data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan sebanyak 614.130 tenaga kerja. Dari total potensi tersebut, terdapat 39.360 tenaga kerja yang sudah mendaftar per 31 Agustus ini.

“Dari sekitar 614.130 tenaga kerja baru 39.360 yang mendaftar kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, artinya masih banyak sekali yang harus diikutsertakan. Ini supaya tenaga kerja bisa mendapatkan asuransi, agar bisa lebih tenang, lebih baik lagi, dan meningkat kinerjanya,” kata Pak YES. [aha,yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Pihak BPJSTK Cabang Lamongan Teken MOU dengan Pemkab.

Covid Tinggi, Target Pendapatan RSUD Waluyo Jati Naik Rp 31 M Probolinggo, Bhirawa Kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo dalam dua bulan terakhir meningkat. Hal itu membuat target pendapatan dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan diproyeksi naik hingga Rp 31 Miliar. Pada awal APBD 2021, RSUD Waluyo Jati diproyeksikan menerima pendapatan daerah dari klaim pelayanan pasien sekitar Rp 70 miliar. Namun, karena RSUD sempat dijadikan khusus pasien Covid-19, membuat klaim pendapatan ke Kemenkes meningkat. Diproyeksikan dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2021 bisa mencapai sekitar Rp 101 miliar.

“Proyeksi pendapatan BLUD RSUD Waluyo Jati, naik sekitar Rp 31 miliar. Awalnya kami proyeksikan hanya Rp 70 miliar. Ternyata klaim pelayanan kesehatan tinggi dan diproyeksikan mencapai Rp 101 miliar,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, Senin (20/9).

Melesatnya pendapatan BLUD RSUD Waluyo Jati, kata Dewi, karena tingginya kasus Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dalam dua bulan terakhir. RSUD Waluyo Jati juga dipusatkan untuk menangani pasien Covid-19.[wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

RSUD Waluyo Jati Krakssaan naikkan target PAD di masa pandemic.

Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Dr. Ir. Hadi Sulistyo melaunching bengkel keliling alsintan (alat mesin pertanian) berbasis online Jabling (Jasa Sewa dan Bengkel Keliling Alsintan), Senin (20/9), di Taman Agropark Trenggalek.

Dispertapan Jatim Launching Bengkel Alsintan Keliling Trenggalek , Bhirawa Menumbuhkan semangat dan gairah para petani maka, Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Dr. Ir. Hadi Sulistyo melaunching bengkel keliling alsintan (alat mesin pertanian) berbasis online Jabling (Jasa Sewa dan Bengkel Keliling Alsintan), Senin (20/

9), di Taman Agropark Trengalek.

Ditemani Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Kepala Dispertapan Jatim ini berharap dengan Jabling, alsintan yang dihibahkan kepada Gapoktan selama ini bisa diperbaiki dan difungsikan kembali. Dengan begitu alsintan yang ada, dapat mampu mendukung perkembangan

di sektor pertanian.

Dalam kegiatan launching Jabling kali ini Pemerintah Provinsi menyerahkan bantuan 1 kendaraan bengkel alsintan yang dilengkapi peralatannya kepada Trenggalek. Alsintan pra panen Cultivator, 2 Hand Trakctor, pompa air dan berapa alsintan lainnya, serta beberapa bibit buah. “Ban-

Kuatkan Edukasi Donor Darah, PDDI Luncurkan Website Malang, Bhirawa Edukasi terkait donor darah kepada masyarakat gencar dilakukan. Sehingga semangat masyarakat untuk melakukan donor darah semakin tinggi. Salah satu upaya untuk memberikan edukasi adalah dengan membentuk website bernama www.pddimalang.id.

Peluncuran website tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PDDI Kota Malang yang juga Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (20/9) kemarin. Peluncuran website yang digelar di LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Malang ini juga merupakan rangkaian perayaan HUT PDDI ke-43.

Sutiaji, mengutarakan literasi mengenai donor darah merupakan hal yang penting. Di era 5.0 ini, pemanfaatan teknologi melalui internet menjadi media yang tepat sebagai sarana sosialisasi.

“Saya harap website ini tidak hanya beri-

si tentang informasi yang biasa dan hanya mengenai PDDI saja, tetapi menunya harus sesuatu yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Sutiaji.

Menurutnya, website PDDI bisa berisikan soal ketersediaan darah di PMI, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Kemudian informasi soal alur dan upaya penghimpunan pendonor. “PDDI bisa kerjasama dengan PMI, kami yang menghimpun kemudian diserahkan pada PMI untuk mengeksekusi,” katanya.

Selanjutnya, website itu juga harus berisi tentang edukasi bahwa donor tidak membahayakan tubuh, namun justru menyehatkan. “Selain itu juga website ini saya harapkan mampu menangkal berita hoaks soal jual beli darah. Memang mendapatkan darah itu gratis, tetapi dalam prosesnya perlu ada screening

dulu tidak serta merta diberikan, nah proses itu kan juga perlu biaya,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, PDDI Kota Malang juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan LPP RRI Malang terkait upaya sosialisasi dan edukasi. “Kami mengapresiasi LPP RRI Malang yang berkolaborasi dengan PDDI, PMI dan instansi terkait lainnya.

Kolaborasi ini tentu diniatkan sebagai ibadah demi kepentingan masyarakat luas,” tandas Sutiaji.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Malang, Yanto, SH., MH. mengungkapkan, upaya sinergitas PDDI dengan RRI akan terus dilakukan. Pihaknya pun bertekad melakukan edukasi pada masyarakat soal donor darah. “Setetes darah sangat berarti untuk keselamatan nyawa manusia, sehingga RRI akan terus bersinergi dengan PDDI,” pungkasnya.[mut]

tuan ini merupakan inovasi kami di Jatim, sejak tahun 2020 kemarin,” tutur Hadi Sulistyo.

Selama ini bantuan-bantuan kepada kabupaten atau gapoktan banyàk tidak terurus, imbuhnya.

“Artinya setelah rusak banyak anggapan mau diperbaiki dengan modal siapa, terus siapa yang memperbaikinya,” lanjutnya.

Dengan inovasi ini mudah-mudahan para gapoktan penerima bantuan alsintan, bisa memperbaiki alsintan yang rusak. Dengan begitu bisa dimanfaatan kembali untuk bertani.

Menyampaikan alasannya kenapa memilih program perbaikan alsintan, Hadi menambahkan, “pertanian kedepan tidak bisa lepas dari mekanisasi. Karena alsintan sangat berperan penting dalam kemajuan pertanian,” jelasnya.

Dicontohkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim itu, “panen padi dengan menggunakan Combine Harvester hasilnya akan lebih maksimal dibanding dengan cara konvensional. Karena menggunakan cara ini lose-nya tidak lebih dari 1% bahkan bisa 0 %. Sedangkan cara konvensional bisa mencapai 10% gabah yang hilang,” terangnya. [wek]

Bantu Percepatan Vaksinasi, Pemkot Kirim Ratusan Nakes ke Sidoarjo Wilayah aglomerasi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terutama dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Karenanya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya sepakat untuk membantu penanganan Covid-19 di wilayah sekitar, terutama dalam upaya percepatan vaksinasi.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, bahwa upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Forkopimda Surabaya tak hanya difokuskan untuk Kota Pahlawan.

Sebab, situasi Covid-19 di Kota Surabaya, juga dipengaruhi wilayah aglomerasi. “Saya dan Pak Kapolrestabes selalu mengatakan bahwa pergerakan kita ini tidak hanya untuk kota kita sendiri, karena Surabaya dipengaruhi aglomerasi,” kata Wali Kota Eri, Senin (20/9).

Di samping itu, Wali Kota Eri menyebut, bahwa Surabaya tidak bisa berdiri tanpa kota-kota lain sebagai penunjang. Makanya, ketika Sidoarjo maupun daerah sekitar

membutuhkan percepatan vaksinasi, Forkopimda Surabaya siap membantu ke sana.

“Kami (Pemkot Surabaya) akan mengirimkan nakesnya (tenaga kesehatan) dan Pak Kapolrestabes juga mengirimkan mobil vaksinnya. Sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi dan selanjutnya menggerakan ekonominya,” ujarnya.

Bagi Wali Kota Eri, memutus mata rantai pandemi di wilayah aglomerasi tidak bisa dilakukan sendiri.

Karenanya, dibutuhkan gotong-royong dan kerjasama seluruh elemen.

Baik itu antar kepala daerah maupun masyarakatnya. “Kepala daerah harus saling bahu-membahu, ber-

gotong-rotong. Sehingga menjadi satu bagian, aglomerasi tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Makanya, mulai besok, pemkot bersama Polrestabes Surabaya mulai mengirimkan nakes beserta mobil vaksin ke Sidoarjo. Ini dilakukan untuk membantu percepatan vaksinasi. Bahkan, Wali Kota Eri bersama Kapolrestabes Surabaya, Akhmad Yusep Gunawan berencana hadir langsung dalam launching perdana. “Nakes kita kirimkan, mobil vaksin kita kirimkan. Dan Fainsya Allah, saya dan Pak Kapolres besok akan ke Sidoarjo,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antar kepala daerah itu penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. Utamanya, dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. “Karena kebersamaan kita antar kepala daerah, antar Forkopimda itu yang terbaik buat negeri ini Indonesia. Sehingga pandemi ini bisa kita lewati bersama,”

tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan, mulai besok pemkot akan membantu percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi. Untuk tahap awal, pemkot bakal mengirimkan nakes ke Sidoarjo. “Besok kita sudah mulai mengerjakan vaksinasi di aglomerasi, itu di Sidoarjo. Dibuka juga oleh Bapak Wali Kota Eri Cahyadi.

Untuk besok sekitar 300 nakes,” kata Feny panggilan lekatnya.

Akan tetapi, kata Feny, ketika nanti di Sidoarjo ada giat vaksinasi massal, maka pemkot akan menambah jumlah nakes lebih banyak. Sedangkan untuk titik lokasiny, akan ditentukan oleh Dinkes Sidoarjo. “Nanti kalau ada vaksin massal kurang lebih 600-700 nakes. Besok belum ada vaksin massal. Mungkin vaksin massal hari Kamis. Untuk titik-titik lokasinya yang menentukan Kepala

Eri Cahyadi

Dinkes Sidoarjo,” jelasnya.

Feny juga mengungkapkan, bahwa nakes yang dikirim dari Surabaya ini berasal dari beberapa instansi. Seperti, klinik, sekolah kesehatan, relawan, fakultas kedokteran hingga nakes dari puskemas dan ru-

mah sakit di Surabaya. “Jadi kolaborasi. Walapun kita bantu di Sidoarjo, (vaksinasi) di Surabaya tetap jalan. Insya allah tidak mengganggu. Kita juga dapat bantuan mobil (vaksin) dari Polrestabes,” pungkasnya.[iib]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Kliwon, 21

Angkutan Pelajar di Kota Probolinggo Juga Dihentikan

Program Seragam Gratis Terhenti Probolinggo, Bhirawa Program seragam gratis di Kota Probolinggo dihentikan. Bahkan, kini pihak sekolah menyerahkan pembelian seragam kepada wali murid.

Termasuk seragam olah raga dan batik. Sebelumnya angkutan pelajar yang disubsidi pemerintah kota juga dihentikan.

Sejumlah sekolah di Kota Probolinggo telah melaksanakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Kini, banyak pelajar yang telah kembali belajar di sekolah. Namun, ternyata banyak yang tak berseragam.

Terutama ketika mengikuti pelajaran olah raga. Seperti terlihat di SDN Sukabumi 10 Kota Probolinggo.

Sejak PTM dilaksanakan sekolah di Jl Mawar, Kota Probolinggo, itu

tampak anak didiknya mengenakan pakaian berbeda - beda. Sejumlah siswa kelas II tengah mengikuti pelajaran olahraga, namun para siswa masih mengenakan seragam sekolah sebelumnya, yakni sekolah saat masih TK. "Untuk seragam kami memang tidak menyediakan. Sesuai petunjuk Wali Kota terkait dengan sekolah gratis. Lantaran tak ada anggaran se-

ragam, kami juga tidak bisa menarik iuran atau semacamnya untuk seragam,'' ujar Kepala SDN Sukabumi 10 Mimik Dharmawati, Senin (20/9).

Maka terkait seragam, Mimik mengaku menyerahkan kepada setiap wali muridnya. Namun, ia memastikan kebutuhan utama agar siswa mendapatkan pembelajaran yang baik terpenuhi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch Maskur menjelaskan, pada tahun 2018 ke bawah semua seragam dibebankan kepada wali murid. Mulai 2019, ada program sekolah gratis, temasuk seragam. Karenanya, pengadaan serag-

am difasilitasi pemerintah.

Namun, pada 2020 dan 2021 program ini mandek. Tidak ada lagi seragam gratis. Anggaran seragam gratis tergerus pandemi Covid 19. Dananya dialihkan untuk penanganan Virus Corona. Karenanya, untuk tahun 2020-2021 pengadaan seragam kembali diserahkan para wali murid.

"Untuk tahun 2022 kami akan upayakan untuk tetap memberikan seragam gratis,'' ujar Maskur.

Menurut Maskur, anggaran untuk seragam siswa baru itu sebelumnya dialokasikan Rp4,2 miliar. Adanya kejelasan soal tidak adanya seragam gratis ini disambut baik oleh sejumlah wali murid. Salah satunya

Sebanyak 5.280 Siswa SD dan SMP dapat Seragam Gratis Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 5.280 siswa SD dan SMP negeri dan swasta yang ada di wilayah Kota Mojokerto, di tahun ajaran baru ini telah mendapat baju seragam dan peralatan sekolah gratis dari Pemkot Mojokerto. Penyerahan secara simbolis dilakukan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari kepada beberapa siswa perwakilan di Pendopo Rumah Rakyat, di Jl Hayam Wuruk, Jumat (17/9) lalu.

Menurut Ning Ika-sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, penyerahan kain seragam dan perlengkapan sekolah ini bagian dari upaya Pemkot Mojokerto untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun.

"Ini Program Pendidikan yang wajib dilaksanakan karena sudah

berlaku secara nasional. Capaian pendidikan di Kota Mojokerto tak boleh terpaku pada Wajar 9 tahun ini saja. Karena ada target lain yang

harus diperjuangkan secara bersama - sama yakni menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto,'' tandasnya.

hasan amin/bhirawa

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat menyerahkan kain seragam dan peralatan sekolah gratis kepada perwakilan siswa.

BANGKU POJOK

Petugas Si Bontas Satlantas Polres Situbondo saat memberikan materi bahan pelajaran tentang Prokes kepada siswa TK Jauharul Ulum Desa/Kecamatan Kendit.

Siswa TK Jauharul Ulum Kendit Terima Materi Pelajaran Prokes Situbondo, Bhirawa Menurunnya level PPKM berpengaruh besar bagi dunia pendidikan yang sudah melakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun pelaksanaannya kini masih diperlukan edukasi khususnya kepada para siswa TK. Ini yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Situbondo melalui Unit Dikyasa menggelar edukasi materi Protokol Kesehatan (Prokes) di TK Jauharul Ulum Desa, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Sabtu (18/9) lalu.

Menurut Kasat Lantas, AKP Anindita Harcahyaningdyah, pembelajaran Prokes ini dilaksanakan dengan jajaran si Bontas (Boneka Lalu Lintas) Satantas Polres Situbondo.

Para siswa mengikuti kegiatan bermain sambil belajar tentang Prokes. Mereka semua siswa TK Jauharul Ulum mempelajari tata cara mencuci tangan yang baik, memakai masker dan memberikan sosialisasi agar selalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

AKP Anindita menjelaskan, disaat masa pandemi Covid 19 yang hingga kini belum berakhir, edukasi tentang Prokes sangat penting. Terlebih bagi siswa TK yang persiapan mengikuti PTM di sekolah masig -masing. ''Sebelum mengikuti PTM para siswa perlu diberi pengertian karena menyangkut kesehatan individu anak dan orang lain,'' jelas AKP Anindita.

AKP Anindita menegaskan, kondisi kesehatan anak - anak menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa. Maka dengan memberikan edukasi tentang pentingnya penerapan Prokes pada anak usia dini, diharapkan dapat melindungi mereka dari resiko terpapar Covid 19. [awi]

Ning Ika menjelaskan, indikatornya rata - rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, itu yang harus ditingkatkan. Jika hari ini IPM Kota Mojokerto di angka 7,7, maka kedepan angka ini akan terus ditingkatkan lagi. Sumber daya manusia (SDM) Kota Mojokerto tidak hanya dicapai dengan standar Wajar 9 Tahun. Dan tidak hanya pendidikan setingkat SMA saja, serta tidak hanya dicapai dengan nolnya angka buta huruf, tetapi harus lulusan perguruan tinggi.

"Saya ingin SDM Kota Mojokerto banyak yang lulusan perguruan tinggi. Karena semakin banyak lulusan sarjana maka mengindikasikan semakin tingginya kualitas SDM Kota Mojokerto,'' terangnya. [min]

seperti diungkapkan Nurafniayti.

Salah soerang wali murid asal Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Dia mengaku tidak keberatan bila harus mengeluarkan duit untuk membeli seragam untuk anaknya. Sebab, jika hanya berharap kepada pemerintah, dipastikan anaknya belum bisa mengenakan seragam. Hal itu bisa membuat anak tidak nyaman.

"Kami sebagai orang tua memang akan mengeluarkan uang lagi.

Apalagi lagi saat ini (pandemi), keuangan keluarga juga sedang ditata dengan baik. Agar porsinya tetap seimbang. Namun, jika menyangkut anak, mau bagaimana lagi.

Sebab, hal itu jadi tanggung jawab kami sebagai orang tua,'' ujarnya.

PTM di tingkat SD-SMP di Kota Probolinggo, sudah diberlakukan.

Namun, untuk angkutan pelajar belum dimanfaatkan. Bahkan, sejauh ini operasionalnya masih dihentikan.

Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengatakan, meski PTM sudah berlangsung, untuk angkutan pelajar belum difungsikan.

Mengingat, kondisinya masih belum memungkinkan. Bahkan, saat ini sejumlah siswa yang mengikuti PTM, diatur dengan ketat oleh guru dan orang tuanya. Orang tua harus mengantarkan dan menjemput anaknya tepat waktu. [wap]

Pemkab Jember dapat Bantuan Kendaraan Perpustakaan Keliling Jember, Bhirawa Pemkab Jember menerima bantuan satu unit kendaraan perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional. Bantuan ini diterima Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto, Sabtu (18/9) lalu. Bupati Hendy mengaku sangat berterima kasih atas bantuan kendaraan perpustakaan keliling ini. Ini tidak lepas dari upaya Anggota DPR RI Muhammad Nur Purnomosidi Komisi X Dapil Jember-Lumajang dari partai Golkar. "Beliau ini orang Jember, tepatnya warga Tanggul, Alhamdulillah Jember dapat tambahan lagi satu unit mobil perpustakaan keliling ini, terima kasih,'' kata Bupati Hendy. Hendy menyebut, dengan bertambahnya mobil perpustakaan keliling ini, pihaknya akan luncurkan tak hanya di perkotaan, tapi juga sampai ke pinggiran bahkan ke ujung-ujung Jember supaya budaya membaca semakin meningkat.

"Saat ini ada enam unit mobil perpustakaan keliling, ditambah satu lagi ini, setiap akhir pekan akan diluncurkan, tentunya karena saat ini masih pandemi Covid 19 jadi akan kami terapkan pembatasan supaya tidak terjadi kerumunan, tidak hanya di perkotaan saja, bahkan ke pelosok dan desa - desa, mobil perpustakaan keliling akan kami sebar merata,'' sambungnya.

Hendy juga menjelaskan, perpustakaan saat ini sudah terintegrasi dengan pusat, sudah bisa mengakses versi digitalnya melalui mobil ini. [efi]

Rektor UMS Janjikan Bonus Khusus untuk Sembilan Mahasiswa Berlaga di PON XX Surabaya, Bhirawa Sembilan mahasiswa Universitas Muhammdiyah (UM) Surabaya menjadi kontingen dalam ajang PON XX 2021 Papua. Delapan diantaranya membela Jawa Timur untuk Cabang Olah Raga (Cabor) panjat tebing, karate dan dayung. Sedangkan satu mahasiswa lainnya akan membela Banten di Cabor panjat tebing. Sebelum keberangkatan ke Papua, para atlet mendapat kesempatan paparan motovasi dan dukungan dari Rektor UM Surabaya, Sukadiono.

Dan dalam agenda itu, Sukadiono bahkan menjanjikan bonus bagi para atlet mahasiswa yang mendapatkan medali.

"PON kali ini menjadi ajang pembuktian mahasiswa atlet. Buat bangga Provinsi yang kalian wakili dan harumkan nama kampus di Pentas Nasional,,'' pesan Sukadiono kepada para mahasiswa, Jumat (17/9) di Gedung Attauhid Tower. Sukadiono juga mengingatkan kepada para mahasiswa yang akan berlaga dalam PON untuk tetap menjaga stamina dan tetap fokus pada latihan yang akan dijalani.

"Penting bagi kalian untuk menyeimbangkan kesehatan fisik, mental dan spiritual. Ketika kalian mampu melakukan itu, maka kalian akan mampu men-

jadi juara. Kami akan sambut kalian semua ketika pulang dan tentunya akan memberikan bonus khusus bagi kalian yang memperoleh mendali,'' tegas Sukadiono yang merupakan dokter yang menekuni bidang ilmu sport science.

Sementara itu, untuk perkuliahan yang akan mulai aktif bulan ini, dijelaskan Sukadiono jika hal itu bisa diantisipasi mahasiswa. Sebab, pelaksanaan perkuliahan masih secara Daring.

"Perkuliahan dari sisi akademik tidak masalah. Jika ada waktu kuliah online ya dipersilahkan. Tapi jika padat (jadwal kompetisi) atau kendala internet ya tidak masalah kalau tidak bisa ikut kuliah. Ini bisa diatur tinggal dikomunikasikan dengan dosen pembimbing.

Mungkin ada kelas khusus untuk kelas PON Papua,'' jabarnya. Sisilia Agustiani Ora salah satu mahasiswa yang menjadi atlet PON di Cabor karate mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada pimpinan kampus.

"Pesan Rektor akan menjadi energi tersendiri bagi kami. Saya mewakili teman - teman berjanji akan berlaga semaksimal mungkin. Sampe titik darah penghabisan,'' janji gadis yang menyabet medali dalam Internasional Turkey Open 2018. [ina]

Para mahasiswa yang akan menjadi kontingen Jawa Timur di ajang PON XX Papua 2021 mendapatkan uang saku dari Rektor UMSurabaya. Janji bonus khusus diberikan jika berhasil membawa mendali.

GALERI

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi kursi pintar, inovasi buatan mah

Es-Cede, Kursi Pintar Inovasi M

Wali Kota Eri Cahyadi Janjikan Pe Surabaya, Bhirawa Peningkatan sarana prasarana dilengkapi Universitas Muhammdiyah (UM) Surabaya. Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), para dosen dan mahasiswa yang mendapat dana pengembangan inovasi pembelajaran dan teknologi bantu (teknologi asistif) untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Kemendikbud ristek dalam membuat kursi pintar. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat peninjauan vaksinasi model Layanan Tanpa Turun (Lantatur) atau Drive Thru di UMSurabaya.

"Apresiasi setingginya kepada UMSurabaya yang telah memperhatikan temen-temen disabilitas dengan membuat inovasi kursi pin-

tar ini. Kita kasih nama Es-Cede ya, agar mudah diingat," tambah Eri. Dikatakan Eri, UMSurabaya merupakan kampus ramah disabilitas yang dapat menjadi contoh kampus lainnya. Karenanya, pada kesempatan itu, ia juga menjanjikan pekerjaan kepada 2 alumni penerima beasiswa disabilitas jurusan Ilmu Hukum.

"Untuk mas Halim dan mas Diksa karena baru lulus nanti akan saya beri pekerjaan. Karena mereka lulusan ilmu hukum, maka nanti mereka bisa bekerja sesuai dengan disiplin ilmu mereka," tutur Eri. Rektor UM Surabaya, Dr. dr.

Sukadiono M.M menyampaikan rasa terima kasih atas pekerjaan yang ditawarkan untuk kedua lulusan mahasiswanya.

"Alhamdulillah, terima kasih kep selaku Wali Kota memberikan kes alumni kami khus fable untuk bekerj baya. Saya kira i penghargaan pe kepada lulusan khususnya disabi erja di manapu kesempatan yang Sedangkan un pintar yang dibua Sukadiono meny diperuntukkan mudah mobilitas t menjalani aktifit Sebab selama in fabel kesulitan s dengan mahasis

SISWA

Dikenal dengan Aeng Cellep-nya, Santri hingga Berasal dari Bangka Belitung Terletak di dataran tinggi Pulau Madura sehingga mempunyai rata - rata hari hujan tertinggi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang juga dikenal dengan kultur nahdliyyinnya. Diantara salah satu ikon di wilayah perbukitan ini adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Al-Faisholiyah Bunten Barat, Ketapang.

Oleh: Zainal Ibad, Kabupaten Sampang

zainal ibad/bhirawa

Wakil Sekretaris MUI Jatim yang juga Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim, Lia Istifhama saat berkunjung ke Ponpes Darussalam Al-Faisholiyah Bunten Barat, Ketapang, Sampang.

Ragam sisi menarik Ponpes yang diasuh KH Ayatulloh Mubarok ini, diulas Lia Istifhama, Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur yang sekaligus Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim. Dalam kunjungannya itu, putri Alm KH Masykur Hasyim ini terlihat antusias menggali profil Ponpes dan Yayasan yang menaungi tingkat Pendidikan dari PAUD, TK, SD, MI, SMP,

MTS, SMK, dan MA. "Suasana di Ponpes ini sangat sejuk, tenang, dan damai.

Tentunya, hal ini disebabkan faktor geografis yang sangat mempengaruhi. Tak heran, Ponpes ini ini pun dikenal dengan aeng cellep-nya, yaitu air dingin yang mengalir di Ponpes dan wilayah sekitar,'' ujarnya yang saat itu diantar KH Mohammad Subhan, cucu KH Alawy Muhammad, ulama

legendaris Madura.

Ning Lia-sapaan Lia Istifhama menjelaskan, kesan yang didapatnya pun terlihat sama dengan kesan yang ada dalam benak santri. ''Para santri, terutama santriwati, terlihat ceria saat disapa. Memang sih, beberapa terlihat malu-malu.

Tapi rona keceriaan terlihat kuat di raut wajah mereka.

Tentunya ini bukti bahwa mereka kerasan dan bahagia disini,'' jelasnya.

Mendapat apresiasi dari Ning Lia, KH Ayatulloh pun menyambut hangat dan menjelaskan, keunggulan lain dari Ponpes yang memiliki pilar terwujudnya 'IMTAQ, Intelektualitas, dan Akhlaqul Karimah'.

"Alhamdulillah Ponpes kami sangat diterima baik oleh masyarakat Madura. Terbukti

banyak dari warga sekitar yang mempercayakan putra putrinya untuk mengenyam pendidikan disini. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga santri yang berasal dari wilayah lain, bahkan terjauh dari dari Bangka Belitung,'' terangnya.

Sedangkan KH Subhan, tokoh ulama setempat yang merupakan Ketua PPP Sampang, menjelaskan, keberadaan Ponpes ini sangat membantu menjaga religiusitas warga. ''Sebagai pondok tertua di Sampang, Al Faisholiyah memiliki peran sentral dan penting agar nilai - nilai Islam, khususnya NU, tetap terjaga agar kelak anak - anak muda Madura tumbuh menjadi calon-calon pemimpin yang tidak kehilangan ruh Islam-nya,'' tandasnya. [*]

rawa

AYAAN

1 September 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

Bupati Hadiri Pembekalan PON ke XX Papua bagi Atlet Gresik

Skuad renang Jatim yang akan berlaga di PON XX Papua.

Renang Jatim Belum Tentukan Target di PON Papua Surabaya, BHirawa Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Jatim mengirimkan perenang terbaiknya untuk berburu emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Namun pengurus masih belum menentukan target emas.

Kekuatan skuad renang Jatim sebenarnya tidak jauh berbeda saat berlomba di PON Jabar 2016, sperti Ressa Kania Dewi, Glen Victor Susanto, Patricia Yosita Hapsari, Nurul Fajar Fitriyani, serta Adinda Larasati Dewi. Glen, Nurul, dan Adinda kini berstatus atlet Pelatnas.

Menurut Ketua Umum Pengprov PRSI Jatim, Riswanda Tarsoni Ade, untuk Cabor renang memang belum berani menentukan target karena selama masa pandemi hampir tidak ada lomba di level nasional, sehingga ia juga mengaku be-

lum mengetahui kekuatan lawan.

Selam pandemi, para pelatih renang Jatim juga banyak melakukan inovasi latihan untuk menjaga kondisi atlet."Hal ini juga dialami daerah lain. Siapa yang paling inovatif selama pandemi ini, itulah yang nanti bisa unggul di PON. Siapa pun itu," kata Riswanda Tarsoni Ade, Senin (20/9).

Ia juga mengaku terbantu dengan program Puslatda New Normal yang digagas oleh KONI Jatim. Sebab dengan program itu para atlet bisa kembali berlatih walau mereka tidak melakukan uji coba dengan atlet dari provinsi lain. "Kami juga melakukan simulasi untuk mengetahui perkembangan atlet," katanya.

"Kami sudah persiapan sebaik mungkin selama hampir lima tahun ini. Kini kami melakukan program tapering. Volume latihan mulai diturunkan secara per-

lahan, tapi intensitas tetap tinggi. Dengan harapan mereka berada dalam peak performance saat pertandingan. Mereka bisa meledak di PON," tambah Riswanda.

Manajer Tim Renang Jatim, Chusaini Matleq mengatakan kondisi para atlet sudah siap untuk berlomba di PON. "Kalau dari catatan waktu, yang cukup melegakan adalah perenang senior. Kondisinya sudah mulai membaik. Semula kami khawatir catatan waktu mereka tidak bisa kembali. Tapi dalam evaluasi terakhir di Jakarta Open, mereka sudah mendekati personal best time-nya," katanya.

Pada PON Papua, Jatim akan turun full time dengan diperkuat 14 atlet di nomor kolam dan enam atlet renang perairan terbuka. Ressa, Adinda, dan atlet asal Gresik, Nanda Wahyu Jendro akan tampil di kedua disiplin itu. [wwn]

Pemkab Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) membuka acara Pembekalan Atlet, Official dan Wasit Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX Papua, akan digelar mulai 2 hingga 15 Oktober mendatang. Pembekalan digelar Senin (20/ 09), di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik ini juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Hj Aminatun Habibah, Forkopimda Kabupaten Gresik, Ketua KONI Gresik, dr Anis Ambiyo Putri, Kepala Dispora Gresik Agustis Halomoan Sinaga, jajaran Pengurus KONI serta atlet, Official dan Wasit PON XX. Pembekalan ini juga diadakan secara Daring untuk menghindari kerumunan karena pandemi Covid-19.

Gus Yani -sapaan akrab Bupati Gresik berharap atlet Gresik yang dikirim mampu meraih prestasi terbaik dan mendapatkan medali emas. Ia menekankan semangat juang pantang menyerah seperti yang dimiliki oleh patriot bangsa harus digelorakan dalam jiwa atlet dalam mengikuti PON XX. "Patriot menunjukkan semangat luar biasa, dalam hal ini dalam kancah olah raga. Kedisiplinan dan juga kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang baik,'' ujar Gus Yani.

Gus Yani dalam sambutannya juga menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh untuk kegiatan olah raga dan terutama untuk atlet -

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Pembekalan PON ke XX Papua.

atlet yang berjuang di PON XX ini. ''Kami sudah menyiapkan reward untuk adik adik atlet yang berprestasi di kancah PON. Mudah - mudahan ini menjadi tambahan semangat untuk meraih prestasi yang terbaik,'' ungkap Gus Yani.

Perhelatan PON yang digelar tiap empat tahun sekali ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena diadakan di masa pandemi Covid 19. Untuk itu Gus Yani berpesan kepada kontingen yang berangkat, baik itu atlet maupun official agar terus menjaga kesehatan.

Selain itu, ini juga merupakan momen

yang tepat untuk mencatatkan prestasi olahraga Gresik di kancah Nasional.

"Tetap optimis membawa nama harum Gresik, yang bisa menjadi kontribusi energi yang positif untuk masyarakat,'' pesan Gus Yani.

Diakhir acara pembekalan, Gus Yani juga menyapa para peserta pembekalan yang mengikuti via Daring. ''Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini.

Sudah siap berangkat ke Papua?,'' sapa Gus Yani. ''Selamat dan sukses, sehat selalu. Doa kami selalu menyertai kalian samua,'' tandas Gus Yani. [eri]

Bupati Yuhronur Delegasikan 12 Peserta PON XX Papua Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi secara virtual melalui platform zoom meeting melepas para atlet yang berjuang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, Minggu (19/9).

Sebanyak 12 peserta PON XX Papua yang berlaga terdiri dari enam orang atlet, satu orang mekanik, empat orang pelatih, dan satu orang wasit juri yang tergabung dalam

Kontingen Jawa Timur delegasi Kabupaten Lamongan.

Delegasi Lamongan yang dikirim mengikuti PON XX Papua ini diharapkan Bupati Yuhronur mampu memperkuat Kontingen Jawa Timur di Cabang Olah Raga (Cabor) bermotor, bola tangan, panahan, panjat tebing, gulat, aeromodelling, pencak silat, renang, dan catur.

Selain menyapa satu per satu atlet, mekanik, pelatih, dan wasit juri

asal Kabupaten Lamongan, Bupati juga memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan spirit para peserta. Bupati menginginkan, atlet - atlet Lamongan dapat terus menjaga prestasi, bahkan dapat kembali pulang sebagai juara dan membawa medali.

"Beberapa kali Lamongan sudah menjuarai Cabor, maka tetap jaga prestasi ini, jaga kebiasaan - kebiasaan, jaga tradisi, atle t -atlet dari

Lamongan nanti pulang membawa prestasi, pulang bawa medali.

Yang penting siap dulu, dan harus semangat, kemudian berpikir untuk menang, terus konsentrasikan pikiran untuk menang. Karena dengan apa yang kamu pikirkan, maka nanti akan didorong untuk menjadi kenyataan, untuk menjadi pemenang, berprestasi, dan mendapatkan medali,'' terang bupati saat membakar motivasi para atlet. [aha.yit]

Wali Kota Tinjau Pelaksanaan PTM Hari Pertama Jenjang SMP

hasiswa dan dosen UMSurabaya dalam peninjauan vaksinasi secara drive thru.

Mahasiswa UM Diapresiasi Eri

ekerjaan untuk Alumni Disabilitas

, kami sangat berpada Bapak Eri, Surabaya karena empatan kepada susnya alumni Dija di pemkot Suraini adalah bentuk emkot surabaya UM Surabaya, ilitas mampu bekn dan diberikan g sama," ujarnya. ntuk inovasi kursi at mahasiswanya, yebut, inovasi ini untuk mempertuna daksa dalam tas perkuliahan. ni, mahasiswa disaat berinteraksi wa lain.

"Dari (inovasi) ini kami tugaskan mahasiswa dan dosen untuk membuat karya inovasi yang multifungsi untuk mahasiwa yang mengalami kesulitas mobilitas, alhamdulillah ininterealisasi," uraitnya.

Permudah Mobilitas Mahasiswa Difabel Dijelaskan Sukadiono, kursi pintar secara otomatis bisa maju-mundur, ada alat pengontrol kecepatan dan menggunakan bateri listrik. Selain digunakan di outdoor, alat tersebut bisa digunakan indoor di ruang kelas. Tergambar dibagian kemudi ada meja yang bisa dijadikan sebagai tempat menulis atau meja bagi laptop dan alat tulis lainnya.

"Juga dilengkapi dengan keranjang dan charger laptop/hand-

phone. (Produk) ini (didesain) untuk mempermudah mahasiswa difabel dalam berinteraksi dengan orang lain," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) Idham Choliq, menambahkan setidaknya ada lebih dari 10 mahasiswa difabel dengan tuna daksa dan tuna grahita. Rencananya, kursi pintar ini akan. mulai digunakan pada perkuliahan tatap muka. Pasalnya, kursi pintar yang dibuat ini masih dalam tahap uji coba.

"Jika sudah layak digunakan dan nyaman digunakan mahasiswa difabel kami akan diproduksi masal," kata dia. Dalam pembuatan alat ini, Idham menyebut total biaya yang dihabiskan sebanyak Rp. 10 juta. [ina]

Kota Madiun, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dimulai di Kota Madiun, Senin (20/9). PTM terbatas ini setidaknya untuk jenjang SMP. Ada delapan SMP yang melaksanakan PTM di hari pertama ini. Wali Kota Madiun, Maidi, meninjau gelaran PTM menyebut secara keseluruhan berjalan baik dan lancar.

"PTM hari ini lancar. Hasilnya cukup bagus. Sebelum masuk kelas kita swab antigen semua. Yang sakit langsung kita bawa ke RS,'' kata Wali Kota Maidi disela - sela pemantau PTM jenjang SMP di Kota Madiun, Senin siang (20/9)..

Kesempatan itu, tidak ada temuan.

Wali Kota menyebut sudah di dapat 1.200 pelajar yang dilakukan antigen hingga saat peninjauan PTM. 1.200 pelajar dari empat sekolah

tersebut tercatat negatif Covid 19 berdasar swab antigen.

"Artinya, anak-anak ini sehat-sehat. Kalau sehat ketemu sehat, sudah.

Mau berkegiatan juga aman. Setelah ini orang tua pelajar yang be-

lum divaksin juga kita data. Petugas akan datang untuk vaksin di tempat,'' jelasnya. Wali Kota juga memeriksa kesiapan sekolah. Tak terkecuali sarana dan prasarananya.

Mulai ketersediaan tempat cuci,

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi memantau pelaksanaan PTM jenjang SMP di Kota Madiun, Senin (20/9).

Rusunawa UIN SATU Tulungagung Tak Lagi Dijadikan RSDC Tulungagung, Bhirawa Rencananya, dalam waktu dekat Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung akan menyerahkan kembali Rusunawa dan Gedung Ma'had UIN SATU Tulungagung yang selama ini dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) pada UIN SATU Tulungagung. Pengembalian Rusunawa dan Gedung Ma'had sesuai peruntukan-

nya itu seiring dengan akan diberlakukannya kembali Perkuliahan Tatap Muka (PTM) di UIN SATU Tulungagung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad,Senin (20/9) mengungkapkan, kini tengah dilakukan persiapan untuk mengosongkan Rusunawa dan Gedung Ma'had UIN SATU dari pasien Covid-19. "Nanti sete-

lah kosong akan dibuatkan berita acara penyerahan pada UIN SATU Tulungagung,'' ujarnya.

Dr Kasil menyebut sejak seminggu lalu, RSDC UIN SATU Tulungagung sudah tidak lagi menerima pasien Covid 19 baru. Pasien baru dialihkan perawatannya dan isolasinya di Rusunawa Jepun milik Pemkab Tulungagung. Artinya Rusunawa dan Gedung Ma'had UIN

Bawa Pulang Lima Medali dari Kickboxing Surabaya Open Tuban, Bhirawa Lima atlet Kickboxing Kabupaten Tuban yang dikirim dalam kejuaraan Kickboxing Surabaya Open pada 18 hingga 19 September lalu, berhasil meriah lima medali. Menurut Bendahara sekaligus Humas Pengurus Kickboxing Tuban, Yogie Biantoro, ada lima atlet yang kita kirim, dan alhamdulilah swmua bawa pulang medali. Rinciannya, satu medali emas, tiga medali perak dan satu medali perunggu.

Yogie menjelaskan, kelima atlet itu, Muhammad Zunit di kelas usia 20 tahun medali emas. Kemudian tiga medali perak masing - masing Eka Satria Sandy Putra usia 17 tahun, Dannava Billy Putra Setiawan usia 15 tahun dan Ilham Gigih Purnama usia 16. Sementara satu medali perunggu adalah Alang Febrianto usia 12 tahun.

Semuanya di Kategori Kicklight. Sedangkan terkait medali yang diraih kontingen Tuban, dinilai masih bisa di maksimalkan lagi dengan latihan yang lebih intensif lagi dan porsi lati-

sabun atau hand sanitizer, sampai kesiapan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). UKS, kata wali kota, harus maksimal. UKS juga harus bisa melakukan swab antigen secara mandiri. Karenanya, berbagai fasilitas dipenuhi termasuk kesiapan petugas dari pihak sekolah.

"UKS harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau era pandemi seperti sekarang ini, ya harus bisa melakukan antigen. Akan kita persiapkan semuanya,'' ungkap Wali Kkota.

Selain PTM, Wali Kota juga meninjau pelaksanakan vaksinasi dosis kedua untuk pelajar. Seperti yang berlangsung di SMPN 14 Kota Madiun.

Vaksinasi dengan sasaran pelajar memang terus dikejar. Setidaknya, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90%. Sementara itu, pemberian dosis kedua sedang dimulain. [dar]

Para Atlet Kickboxing asal Kabupaten Tuban yang membawa pulang lima medali dalam ajang kejuaraan Kickboxing Surabaya Open pada 18-19 September 2021 di Surabaya.

han yang di tambah.

"Dengan total peserta 180 dari berbagai kabupaten dan camp, saya rasa Tuban sangat memilki bibit - bibit atlet bagus dan berkompeten dengan membuktikan memperoleh medali di

semua atlit yang di berangkatkan,'' bebernya. Setelah kejuaraan kemarin, Pengurus Kickboxing Tuban akan melanjutkan Program Latihan yang sudah berjalan untuk memaksimalkan persiapan event Kerjurprov yang ke-

mungkinan akan di adakan di Bulan Oktober atau November mendatang.

"Ini kita juga memberikan support buat Ahmad Asyari yang baru tiba di Papua mewakili Tuban dan Jatim di event exibisi PON Papua. Nanti setelah Mas Asyari tiba kembali di Tuban maka akan melanjutkan program latihan untuk fokus di Kejurprov,'' kata Yogie.

Dalam even Surabaya Open kemarin, ada beberapa wasit dan juri yang berasal dari Tuban. KBI Tuban juga ada panggilan wasit dan juri untuk event Surabaya Open kemarin, yang di wakili Krisna Dwi. Diharapkan Kabupaten Tuban memiliki wasit dan juri yang sudah bertaraf Provinsi.

Sementara itu, Dewan Pembina KBI Tuban sekaligus Sekretaris KONI Tuban, Zainal Maftuchien menyampaikan selamat dan sangat mengapresiasi atas capaian prestasi itu. ''Ini sangat membanggakan kita semua utamanya insan olahraga Bumi Wali. Mengingat KBI Tuban baru berdiri dan menjadi anggota KONI Tuban,'' bebernya. [hud]

SATU Tulungagung akan benar benar kosong setelah 10 hari pasien Covid-19 yang terakhir masuk.

Dr Kasil mengakui pengembalian Rusunawa dan Gedung Ma'had atas permintaan UIN SATU Tulungagung. Mereka sudah mengirim surat pada Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. "Kampus yang meminta. Surat sudah masuk dan disposisi bupati,'' ucapnya. [wed]

POJOK DAERAH

LKK PBNU Susun Modul Community Parenting untuk Anak-anak PMI Jakarta, Bhirawa Semua anak tak terkecuali anak - anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan generasi penerus bangsa, yang akan menentukan kejayaan Bangsa Indonesia pada masa datang.

Mengatasi hal ini, Kemnaker bekerjasama dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LKK PBNU), melakukan penguatan pengasuhan anak secara bersama (community parenting). Dengan menghadirkan modul Community Parenting Desmigratif. Penyusunan modul, dilakukan dalam forum Expert Meeting Komunitas Parenting di Demigatif Pembangunan Pola Pengasuhan Berbasis Pekerja Migran.

"Kepedulian kita semua terhadap per kembangan anak - anak PMI dapat menjadi lebih nyata. Terutama melalui peyusunan konsep dan model pembangunan community parenting di Desmigratif,'' kata Menaker, Ida Fauziyah saat membuka forum pertemuan para ahli, Hari Sabtu (18/9) di Jakarta.

Menaker menyatakan kegembiraannya, karena modul yang akan dikembangkan bukan saja untuk anak - anak PMI. Melainkan, juga untuk PMI-nya sendiri serta untuk pengganti orang tua dan lingkungan sekitar. Juga untuk fasilitator yakni petugas Desmigratif. [ira]

Selasa Kliwon, 21 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Agar Desa Bisa Berkembang

Kades dan BPD Harus Bisa Bersinergi Pemkab Gresik,Bhirawa Kemajuan desa memang tak lepas dari sinergisitas antara desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh sebab itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) berharap Kades dan BPD bisa saling bekerja sama.

Harapan itu disampaikan Gus Yani saat membuka Rapat Kerja (Raker) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) perkumpulan BPD di Hotel Purnama, Batu Malang pada Minggu (19/9).

Menurut Gus Yani, BPD mempunyai peran penting dalam pemerintahan tingkat desa.”Saya berharap BPD bisa bersinergi dengan desa sehingga program pemerintah yang ada di tingkat desa bisa berjalan dengan baik dengan dukungan penuh BPD” ujar Gus Yani sapaan akrabnya.

Gus Yani juga berharap semua anggota BPD ini kompak sehingga tidak

ada benturan di desa terkait adanya perkumpulan BPD. Gus Yani juga menekankan agar BPD dan desa bersama-sama dalam perbaikan data guna keberlangsungan pembangun di desa.

“Kita bisa mengatasi kemiskinan di tingkat desa itu juga karena berpatokan dengan data. Segala aspek pembangunan di desa juga berdasar pada data. Untuk itu mulai saat ini data-data yang ada di desa harus dibenahi dan ditata dengan baik,” pungkas Gus Yani.

Selain membuka Raker, Gus Yani juga di dapuk menjadi nara sumber

kerin Ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Saat menghadiri acara Raker Perkumpulan BPD.

dan memberikan materi tentang ‘Membangun Gresik Baru, dan Kebijakan Pemerintah Daerah’ yang disampaikan dihadapan peserta

Bimtek. Setelah paparan Gus Yani memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdialog panjang lebar terkait kebijakan pemerintah

daerah saat ini.

Selain Gus Yani, narasumber lain diantaranya Edy Hadisiswoyo yang memberi materi tentang ‘ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan tingkat desa’ terlihat juga Kepala dinas PMD Malahatul Farda yang memaparkan tentang ‘pembinaan dan pemberdayaan fungsi dan tugas BPD’ , Kepala dinas KBPP dr Ghozali yang memberikan materi tentang ‘pemberdayan perempuan dan anak di tingkat Desa dan Ketua AKD, Nurul Yatim yang memberikan pemaparan tentang ‘ membangun sinergitas dalam pemerintahan desa’.

Kegiatan Raker dan Bimtek perkumpulan BPD Gresik ditutup oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. Dalam sambutan penutupan Bu Min, panggilan akrabnya memin-

ta BPD membantu mewujudkan program pemerintah daerah dalam dukungan pada pemerintah desa. “ Pemerintah daerah memiliki beberapa program yang harus disukseskan, dengan kekompakan BPD ini semoga turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah daerah melalui pemerintahan di tingkat desa” ujar Bu Min. Sementara itu Suyanto, Ketua Perkumpulan BPD kabupaten Gresik mengatakan Kegiatan ini bimtek pengurus diharapkan dapat memberikan pengarahan ke desa desa.

“Dari rapat kerja akan dilaksanakan bimtek tiap tahun dan Dari usulan ke Bupati untuk mendapatkan honor, tunjangan, BPJS dll. Pemerintah juga akan Melibatkan BPD dalam setiap kebijakan yang ada di tingkat desa.” pungkasnya.[eri]

KELANA JATIM

Hari Pertama Job Market Fair, Ratusan Pencaker Ikuti JMF Pemprov, Bhirawa Hari Pertama Job Market Fair 2021 yang diselenggarakan UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengundang antusias yang tinggi dari ratusan pencari kerja yang mendaftarkan diri untuk turut dalam lowongan kerja secara virtual, Senin (20/9) Per pukul 16.00 wib, sebanyak 675 orang mendaftarkan diri langsung melalui virtual ke masing masing perusahaan yang turut dalam JMF. “Jumlah itu, masih hari pertama dalam masih terus bergerak hingga Jumat ke depan,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo.

Ia mengatakan, JMF merupakan salah satu kegiatan dalam membantu masyarakat mencari pekerjaan di masa pandemi Covid 19 ini. JMF ini memfasilitasi pencari kerja dan pengguna perusahaan yang turut dalam JMF, yang nantinya masuk dalam indikator kinerja Jawa Tinur dalam mengurangi pengangguran di Jawa Timur Di hari yang sama Kepala UPT BLK Disnakertrans Jatim di Surabaya, Siswanto mengatakan, dari 27 perusahaan yang turut dalam JMF, dengan jumlah lowongan untuk sebanyak 7.866 orang.

“Ini masih ada dua perusahaan yang turut kami tetap fasilitasi. Bahkan ada satu perusahaan membutuhkan 2000 pekerja,” katanya.

Dikatakannya berbagai bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan yang turut dalam JMF. “Ternyata banyak pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan di masa pandemi saat ini.

Ada JMF ini tentunya bisa membantu pencaker untuk bisa kembali meraih kerja,” katanya.

Disampaikannya kalau job market fair yang berlangsung selama lima hari ini menggunakan akses virtual. Dimulai pada tanggal 20-24 September 2021. “ Jadi silahkan para pencari kerja bisa klik https:// surabayajobmarketfairvirtual.com, kemudian memilih perusahaan yang diminati. Rabu (22/9) akan ada tujuh perusahaan yang membuka offline di BLK Surabaya,” katanya.[rac]

FPRB Pamekasan Tim Terbaik se-Jatim, Jambore Relawan 2021 di Trawas Pamkab Pamekasan, Bhirawa Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pamekasan meraih penghargaan sebagai Tim terbaik se-Jawa Timur pada Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) dan Jambore Relawan di Obis Camp Trawas, 17 - 19 September 2021.

Sekjen FPRB Kabupaten Pamekasan, Budi Cahyono mengatakan, penilai itu dititik beratkan pada penanganan penanggulangan Bencana baik Pra saat dan Pasca Bencana. Selain itu juga menjadi peserta FGD terbaik serta pengelolaan media sosial dan kerjasama dengan media dan OPD. “Alhamdulillah, Tim FPRB Kabupaten Pamekasan menjadi forum terbaik dalam melakukan aksi, baik dalam penanggulangan bencana. Seperti mitigasi, saat bencana dan pasca bencana, juga peserta terbaik dalam mengelola media sosial, kerja sama dengan tim,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung selama 3 hari ini para relawan mendapatkan materi berupa Focus Group Discussion (FGD) Destana, Sekolah Aman Bencana, dan Proker di masa pandemi Covid-19 yang akan menghasilkan rekomendasi kegiatan FPRB. Rakornis yang dihadiri perwakilan dari 34 kabupaten/kota se-Jatim itu dikemas dalam bentuk jambore relawan.

“Acara ini penting untuk diikuti agar relawan memiliki bekal bagaimana manajemen bencana dilakukan. Baik sebelum bencana, saat bencana, sampai setelah bencana,” ujar Budi.

Menurutnya, relawan harus memahami ketiga hal kunci penanganan bencana tersebut. “Setelah dibekali teori penanganan bencana, maka relawan harus melaksanakannya di lapangan. Baik pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana,” harapnya.

Budi mengaku bangga kepada perwakilan relawan yang ditugaskan mengikuti Jambore Relawan 2021. “Tidak salah kami mengirim mereka ke jambore ini. Apalagi Relawan Pamekasan mampu menjadi peserta terbaik se-Jawa Timur,” pungkasnya. [din]

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor saat meninjau stan layanan DPMPTSP di MPP sebelum pandemi.

Pemkab Sidoarjo Mulai Buka Kembali Layanan MPP Sidoarjo, Bhirawa Seiring perkembangan kondisi pandemi virus Covid 19 mulai membaik. Pemkab Sidoarjo kini kembali membuka akses layanan secara bertahap. Salah satunya adalah MPP (Mall Pelayanan Publik) yang memfasilitas beberapa layanan satu atap, bertempat di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Sidoarjo selaku pengelola MPP di Lingkar Timur telah mempersiapkan layanannya kembali pasca ditutupnya sejak bulan Juli 2021.

Kepala DPMPTSP Sidoarjo Ari Suryono mengakatakan kalau persiapan membuka layanan telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Namun yang lebih memperhatikan perkembangan aturan protokol kesehatan saat ini setelah adanya varian delta C19.

“Langkah-langkah tersebut diantaranya, tetap menghimbau proses layanan secara daring melalui SiChat dalam Sippadu 2.0, pengaturan pembatasan kuantitas secara ketat, layanan tatap muka jika terpaksa,” tegas Ari Suryono, Senin(20/9) kemarin Menurutnya, manfaatkan adanya

aplikasi jadwal janji temu untuk konsultasi secara daring, juga ada dalam Sippadu 2.0. “Selain itu juga dilengkapi penggunaan aplikasi peduli lindungi terhadap pengguna layanan di MPP yang memang sangat terpaksa datang secara fisik,” jelasnya.

Pada kesempatan kemarin, Ari menegaskan , mulai Senin 20 September 2021 telah membuka kembali layanan DPMPTSP pada MPP Sidoarjo, yang untuk selanjutnya hal tersebut dapat diikuti kembali oleh semua penyedia layanan di MPP Sidoarjo.

“Kebijakan berikutnya adalah akan berkoordinasi dengan Satgas Covid

19 Kabupaten Sidoarjo untuk dapat membantu melakukan pemantauan terhadap fasilitas umum tersebut. “ Dalam hal upaya penyehatan lingkungan kerja maupun SDM yang ada. Seperti halnya secara berkala melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kerja dan area layanan juga check up kesehatan bagi petugas layanan di MPP,” katanya.

“Jadi, pesan saya tetap jangan lupa tetap patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas” pesan Ari Suryono.[ach]

Pancasila Adalah Etika & Landasan Kehidupan

Sosialisasi Pancasila Layak Diteruskan Jakarta, Bhirawa Menurut Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid (PKB), Pancasila adalah etika dan landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan “azimat” yang ditemukan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

“Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupa kan kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Semua konsep Pancasila bisa masuk dalam sendi-sendi kehidupan. Keberadaan Pancasila, tidak perlu lagi di pertentangan dengan agama,” tandas Jazilul dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “Mengkokohkan Pancasila Ditengah Kehidupan Ber-

masyarakat”, Senin siang (20/9).

Nara sumber lainnya, anggota MPR RI dari kelompok DPD RI Dr Agustin Teras Narang, dan staff khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susatyo Pria yang akrab dipanggil Gus Jazil ini, lebih jauh mengatakan; Cita-Cita Pancasila sangat ideal. Namun, antara idealnya Pancasila dengan realita yang ada di masyarakat, sering tidak nyambung. Agar Pancasila bisa hidup ditengah masyarakat atau bisa diamalkan, maka nilai-nilai yang ada harus dipahami.

“Kiiat untumemahamkan dasar negara Pancasila itu harus ditempuh lewat pendidikan dan ketauladanan.

untuk men-sosialisasikan Pancasila itu, tidak cukup bila hanya dilakukan oleh MPR dan BPIP saja. MPR dan BPIP memiliki tugas untuk menguatkan Pancasila, agar hidup ditengah masyarakat,” ucap Gus Jazil, putra kelahiran pulau Bawean-Gresik.

Dikatakan, agar Pancasila bisa menjadi gaya hidup dalam keseharian, maka harus ada sosok yang bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilainilai Pancasila. Anak-anak milenial jaman sekarang, butuh sosok seperti itu.

Romo Benny Susatyo menyebutkan, seseorang yang mengamalkan Pancasila itu, bisa dilihat. Apakah dia dalam kehidupannya mempunyai rasa keTuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persatu-

an. Bila nilai-nilai itu ada, maka seseorang itu mampu membuat tatanan kehidupan sesuai dengan apa yang kita inginkn “Nilai-nilai yang demikian ada pada sosok Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bung Hatta disebut merupakan sosok yang bisa dijadikan tauladan. Elit politik, harus memberikan contoh ketauladan seperti Bung Hatta,” ucap Romo Benny.

Menurut Agustin Teras Narang, sosialisasi Pancasila adalah pekerjaan yang tidak boleh pernah dihentikan.

Kemudian, pekerjaan ini harus juga didasari kepada era dan harus mampu menyesuaikan era, itu. Kondisi-kondisi real, didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. [ira]

Komunitas Trail Surabaya Jelajahi Alam Gunung Welirang-Arjuno di Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Komunitas motor trail dari Surabaya dan Pasuruan melakukan touring di kawasan hutan dataran tinggi Gunung Arjuno-Welirang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, kemarin.

Hilmi Husain/ Bhirawa

Komunitas motor trail dari Surabaya dan Pasuruan saat menikmati kopi Arabika dan Robusta asli dari dataran tinggi Gunung Arjuno-Welirang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Salah satu anggota komunitas trail, Sugianto, menyatakan kegiatan tersebut untuk mengeksplor keindahan alam, yakni memetik biji kopi petik merah bersama para pekerja perkebunan di Dusun Jeruk, Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Pihaknya berharap kawasan hutan yang memiliki ketinggian 850

meter di atas permukaan laut (mdpl) bisa lebih dikembangkan sekaligus ditata oleh pemerintah atau pihak swasta dengan menggandeng lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Desa Ledug.

“Pemandangan hutannya luar biasa dan masih alami. Udaranya juga sangat segar. Kopinya juga memiliki citra rasa tersendiri. Ada

Kopi Arabika dan Robusta. Tentunya kawasan ini sudah bagus dan harus kembali dikembangkan,” ujar Sugianto.

Pengusaha asal Kota Surabaya yang mengikuti komunitas trail, Firman menyampaikan jika trek alam yang ditempuhnya kali ini sangat menantang. Tentunya keindahan dan alamnya natural.

“Touring di sini terasa sangat istimewa. Cukup 45 menit dari Surabaya. Biasanya kami ke Kota Batu, tapi di lereng Arjuno-Welirang di Kabupaten Pasuruan sangat menarik, menantang dan seru. Makan-

ya, kami mau planning lagi untuk dapat bersama komunitas lainnya ke sini,” jelas Firman.

Salah satu pekerja kebun kopi di Dusun Jeruk, Desa Ledug, Kabupaten Pasuruan Suprapto mengaku gembira dengan aksi komunitas trail yang mengeksplor lokasi.

Selain kopi, di lokasi ini juga tersedia keunggulam hasil bumi lainnya. Misalnya alpukat dan pisang.

“Kelebihannya disini, udaranya sangat segar, kopinya mantap dan terasa enak. Kebun kopi disini tumbuh istimewa,” kata Suprapto. [hil]

Selasa Kliwon, 21 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Operasi Tumpas Narkoba Polres Lebihi Target Polda Jatim Gresik, Bhirawa, Operasi Tumpas narkoba 2021 oleh Polres Gresik melampaui target Polda Jatim sebanyak 5 Kasus. Polres dalam pelaksanaannya berhasil ungkap kasus sebanyak 23 kasus, dan 25 orang tersangka. Juga barang bukti Shabu sebanyak 22.04 Gram, serta pil double L sebanyak 60 butir.

Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis didampingi Kasat Narkoba AKP Irwan Tjatur Prambudi mengatakan, bahwa keberhasilan polres dalam melakukan ungkap kasus narkoba. Berkat bantuan partisipasi masyarakat dan instansi terkait, berharap masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba dan mari kita ciptakan Gresik zero narkoba.

“Dengan hasil ungkap kasus, maka polres dapat menambah 18 kasus dari yang ditargetkan oleh Polda Jatim sebanyak 5 kasus.

Adapun dari 25 orang tersangka, dijerat atau kenakan ancaman hukuman.”ujarnya.

Sebanyak 20 orang tersangka dijerat Pasal 114, ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009.

Tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan minimal 4 tahun, sampai dengan maksimal 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Sebanyak 3 orang tersangka dijerat

Pasal 132, Ayar 1 Jo Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 127 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009. Tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, atau denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Sebanyak 1 orang tersangka dijerat Pasal 112 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Ditambahkan AKBP Mochamad Nur Azis, bahwa sebanyak 1 orang tersangka dijerat Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2008 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 10 tahun. Dan dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009, tentang kesehatan. [kim]

KELANA JATIM

Hari Pertama Operasi Patuh, Polisi Bojonegoro Sebar Brosur Bojonegoro,Bhirawa Hari pertama Operasi Patuh Semeru 2021, Wakapolres Bojonegoro Kompol Muh Wahyudin Latif didampingi para pejabat utama Polres Bojonegoro, perwakilan dari Kodim 0813/Bojonegoro, Satpol PP dan Dishub Bojonegoro membagikan brosur Operasi Patuh Semeru 2021 sekaligus imbuan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Arus Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di jalan MH. Thamrin depan Mapolres Bojonegoro, kemarin (20/9).

“Operasi ini digelar selama empat belas hari kedepan, mulai tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Hari pertama diberlakukannya Operasi dengan membagikan brosur imbuan kepada pengguna jalan,” ucap Wakapolres.

Ia menambahkan Operasi Patuh Semeru 2021 ini berbeda dengan Operasi Patuh sebelumnya. Operasi Patuh Semeru 2021 diprioritaskan kegiatan simpatik dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Meliputi kegiatan edukasi protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas berupa baksos, bagi masker, serta pemasangan stiker imbauan protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas.

“Intinya peningkatan disiplin protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang mantap di wilayah hukum Polres Bojonegoro,” tandas Muh Wahyudin Latif.

Sementara itu, Muh Wahyudin Latif juga mengimbau kepada pengguna jalan yang melintas di jalan MH. Thamrin untuk tetap mematuhi tata tertib berlalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan selama wabah pandemi masih ada. [bas]

sebnyak 25 tersanga di keler di halaman Mapolres Gresik

Polresta Malang Kota Gelar Operasi Patuh Semeru, Penegakan Prokes Malang, Bhirawa Aktivitas masyarakat mulai meningkat di tengah penurunan angka penyebaran Covid-19. Namun upaya penegakan protokol kesehatan harus tetap dilakukan.

Polresta Malang Kota, akan menggelar Operasi Patuh Semeru 2021.

Operasi yang digelar selama 14 hari mulai 20 September hingga 3 Oktober 2021 ini memang difokuskan untuk melakukan penegakan protokol kesehatan.

Pimpinan Apel gelar pasukan, Waka Polresta Malang Kota, AKBP Deny Heryanto, saat menyampaikan amanat Kapolda Jatim, mengatakan, Operasi Semeru menyasar kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti tempattempat wisata, tempat hiburan dan fasilitas public yang telah beroperasi.

“Karena masyarakat mulai aktif di tempat-tempat tersebut, mengingat penyebaran Covid-19 masih belum selesai,” kata AKBP Deny di sela apel gelar pasukan Operasi Patuh Semeru 2021 di Mapolresta Malang Kota, Senin (20/9) kemarin.

Menurut dia Operasi ini dilaksanakan serentak oleh Polda Jatim termasuk Polda Polda lain di seluruh Indo-

Polresta Malang Kota, akan menggelar Operasi Patuh Semeru 2021.

nesia. Selain di lokasi tersebut, operasi ini juga menyasar pengendara kendaraan bermotor, mengingat di Kota Malang terdapat peningkatan volume kendaraan selama tiga hari pada saat akhir pekan.

“Jumlah kendaraan meningkat signifikan dua kali lipat di banding hari hari biasanya, maka diperlukan bagi pengendara ataupun penumpang un-

tuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas),” ungkapnya.

Lebih lanjut AKBP Deny menjelaskan, berdasarkan anev Ditlantas Polda Jatim, jumlah laka lantas yang terjadi pada periode 2020 di banding

kurun waktu yang sama pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8 persen, namun korban meninggal dunia mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen.

“Penurunan jumlah laka lantas yang terjadi di Kota Malang merupakan salah satu dampak dari penerapan PPKM yang dilaksanakan oleh Satgas Gabungan,”ujarnya.

Dalam Operasi Patuh Semeru 2021 dilaksanakan oleh Polda Jatim dan jajaran dibantu oleh instansi terkait dalam melaksanakan tracing ke tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, seperti kafe, pusat kuliner dan objek wisata dengan tetap mengedepankan pendekatan secara edukatif, persuasif dan humanis.

Sebanyak 75 anggota Polresta Malang Kota diterjunkan dalam operasi kali ini, didukung instansi terkait yakni Denpom, Dishub, dan Satpol PP. Pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2021 dilaksanakan secara kondisional dengan senantiasa mengedepankan protokol kesehatan.

“Kami berharap seluruh anggota selama operasi berlangsung tidak melakukan tindakan kontra produktif serta selalu menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. [mut]

Polres Bersama Timgab Gelar Operasi Patuh Semeru 2021 Situbondo, Bhirawa Jajaran Mapolres Situbondo berharap tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap rambu rambu lalu lintas semakin meningkat dan memiliki kepatuhan dalam penerapan prokes.

Agar semua itu bisa terwujud dengan baik, Polres Situbondo mengadakan Operasi Patuh Semeru 2021 sejak Senin (20/

9). Kesiapan itu dipaparkan Wakapolres Situbondo Kompol Pujiarto saat memimpin apel pasukan kesiapan pelaksanaan Operasi yang dihadiri instansi terkait kemarin.

“Apel gelar pasukan dilaksanakan di halaman Mapolres Situbondo,” ujar Wakapolres Kompol Pujiarto.

Masih kata Pujiarto, apel

untuk kesiapan operasi juga diikuti anggota Polres, Kodim 0823, Sub Denpom V, Dishub dan Satpol PP. Kompol Pujiarto mengatakan, Operasi Patuh Semeru 2021 digelar selama 14 hari mulai 20 September hingga 3 Oktober 2021 mendatang.

Sasarannya adalah segala bentuk kegiatan masyarakat

yang berpotensi menyebabkan klaster baru Covid-19, masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

“Selain itu operasi ini juga menyasar masyarakat yang tidak patuh berlalu lintas dan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas maupun keramaian atau kerumunan,” beber mantan Kasat Intel Mapolres Situbondo itu. [awi]

Menuju Desa Tangguh Bencana dan Tangguh Covid-19

Koramil 0815/17 Trawas Kawal Vaksinasi Lansia Desa Duyung Bangun Box Culvert

trie diana/bhirawa

Pemerintah kota (Pemkot) terus berbenah untuk mengantisipasi genangan air pada musim penghujan dibeberapa kawasan di Surabaya, seperti dikawasan Jl Jetis dan Ketintang Surabaya, mulai dipasang box culvert.Tampak pekerja proyek saat melakukan pengerukan, Senin (20/9).

Mojokerto,Bhirawa Desa Duyung Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang kini menjadi sasaran TMMD. Ke-112. Tahun 2021.

Kini benar benar mengalami perombakan wajah maupun SDM warganya untuk bisa tampil menjadi desa yang tangguh dalam luar dalam,untuk menghadapi bencana alam maupun wabah penyakit uta-

manya Corona.

Sebagaimana yang menjadi sasaran dalam program TMMD. Kali ini sedikitnya ada 5 sasaran fisik dan 8 sasaran non fisik.

Kegiatan vaksinasi berlangsung di Balai Desa Duyung dilanjutkan ke rumah-rumah warga Lansia secara door to door tersebut, dipantau langsung Bupati Mojokerto, dr. Hj. Ikfina Fahmawati, M.Si., serta

dihadiri Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Camat Trawas, Danramil 0815/17, Kapolsek, Ka UPT Puskesmas Trawas dan Kades Duyung.

Danramil 0815/17 Trawas Kapten Arh Suminto, senin 20/ 9/21 membenarkan adanya kegiatan vaksinasi dan penyaluran Sembako dari Bupati Mojokerto di Dusun Duyung dan Dusun Bantal Desa Duyung, Trawas.

Untuk sasaran vaksinasi dan penerima Sembako dikhususkan bagi warga Lansia.

Pantauan di lapangan, untuk pelaksanaan vaksinasi jenis sinovac dosis 1 dan 2 ini diberikan bagi 128 warga Lansia. Sedangkan untuk bantuan Sembako diterimakan bagi 152 warga penerima manfaat. Penyerahan Sembako ini dilakukan bagi warga yang selesai divaksin. [min]

Launching Mobil Masker, Antisipasi Alasan Warga Tidak Bisa Beli Masker Cara unik untuk menyadarkan warga akan pentingnya bermasker. Kali ini sedang dilaksanakan di Pemkot Mojokerto, yakni Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kapolresta AKBP. Rofiq Ripto Himawan sedang melaunching Mobil masker,di Mapolres setempat. Senin (20/9).

Mobil masker ini akan bergerak ke penjuru wilayah Kota Mojokerto, untuk membagikan masker secara gratis kepada warga yang didapati tidak menggunakan masker di manapun tempatnya, utamanya tempat yang menjadi kerumunan masa.

Sebagaimana disampaikan Kapolresta Mojokerto AKBP. Rofiq Ripto Himawan, jika saat ini tidak

lagi alasan warga tidak menggunakan masker karena tidak punya uang untuk membelinya, karena mobil masker akan membagikan masker secara gratis.

Karena menggunakan masker menjadi syarat utama supaya kehidupan normal ini bisa kita laksanakan dengan aman dan nyaman salah satunya harus meng-

gunakan masker.

“Kemudian coba mendownload aplikasi PeduliLindungi. di situ juga disyaratkan ketika nanti sudah meng-install aplikasi PeduliLindungi maka kemudian vaksinasi juga akan muncul di situ sudah berapa kali di vaksin,” ujarnya.

“Hari ini sengaja kami datangkan figur Patih Majapahit dan Putri Tribuana Tungga Dewi agar masyarakat Mojokerto merasa malu kalau tidak melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan dari leluhur.

Tentunya keselamatan, kenyamanan dan kemajuan wilayah Mojokerto pasti menjadi harapan leluhur kita

yang ada di Majapahit,”jelasnya Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Mojokerto AKP Heru Sudjio Budi Santoso, S.H mengatakan, dalam rangka melaksanakan perintah pimpinan terkait masalah operasi patuh Semeru 2021 yang sudah kita laksanakan. Kita melaksanakan apel gelar pasukan.

“Hari ini total ada 250 masker yang kita bagikan. Selain itu juga kami bagikan probiotik dan bingkisan untuk anak-anak. Operasi patuh kali ini tetap kita fokuskan untuk antisipasi tentang pentingnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan,”tutup kasatlantas [min]

Tampak dalam foto Kapolres betsama walikota saat menyiran bunga pada cap mobil masker pertanda telah dimulainya operasional mobil masker

EKONOMI

Selasa Kliwon, 21 September 2021

Halaman 10

Kadin Jatim optimistis

Realisasi Ekspor Melalui ECS Capai US$ 100 Juta di 2021 Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa upaya Kadin Jatim dalam menyukseskan program Export Center Surabaya (ECS) bersama Kementerian Perdagangan telah membuahkan hasil yang maksimal.

“Hingga Agustus 2021, realisasi ekspor melalui ECS sekitar US$ 70 juta dan hingga akhir 2021 kami optimistis bisa mencapai US$ 100 juta dari target sebesar US$64 juta.

Ini adalah hasil kerja bersama antar Kadin Jatim, Rumah Kurasi dan Pemprov Jatim,” ujar Adik Dwi Dwi Putranto di Surabaya, Menurutnya, ada sekitar 100 eksportir baru yang telah melakukan ekspor melalui ECS. Sebagian besar komoditas yang di ekspor diantaranya adalah komoditas furniture,

makanan dan minuman atau mamin, kerajinan, emas perhiasan serta minyak jelanta. “Adapun negara tujuan ekspor terbesar adalah ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia,” tambahnya.

Menurut Adik, sebenarnya masih ada banyak pelaku usaha yang memiliki potensi besar untuk melakukan ekspor tetapi hingga saat ini belum terealisasi karena berbagai faktor, salah satunya adalah pelaku usaha batik.

“Sudah ada pembeli dari hawai

Adik Dwiputranto Ketua umum Kadin Jatim

dan Afrika tetapi mereka ingin bahan yang digunakan bukan katun karena akan dipakai di pantai, sementara biasanya batik itu berbahan dasar kain katun. Ini masih dalam perbincangan. Ada juga komoditas

yang potensial dan layak ekspor tetapi masih dalam proses, diantaranya adalah komoditas agro atau hortikultura, fashion dan skincare,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Kadin Jatim Tommy Kayhatu disela Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Jatim, Kamis (9/9/2021) mengungkapkan bahwa seluruh target ECS yang diberikan sepenuhnya telah terealisasi.

“Tidak hanya nilai ekspor yang tercapai, tetapi target yang lain seperti jumlah konsultasi yang diberikan kepada pelaku ekspor, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi dan pembeli luar negeri melalui ECS, hingga kenaikan nilai ekspor yang menggunakan Surat

Keterangan Asal atau SKA preferred tariff yang digunakan pelaku usaha juga sudah mencapai 16,57 persen dari target yang hanya 5 persen,” ujar Tommy.

Sementara itu, data Pemprov Jatim menyatakan bahwa pada tahun 2021 kinerja ekspor Jatim telah menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020. Hingga Semester I/ 2021, total nilai ekspor Jatim ke berbagai negara mencapai Rp 166,23 triliun. Sementara nilai impor pada periode yang sama tercatat mencapai Rp 197,78 triliun.

“Sehingga nilai neraca perdagangan luar negeri Jatim pada semester I/2021 masih mengalami defisit sebesar Rp 31,55 triliun. Untuk itu, perlu kerja keras bersama agar defisit bisa semakin mengecil, salah satunya dengan menggenjot ekspor

melalui program ECS,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sejauh ini, kolaborasi dan sinergitas Pemprov Jatim dengan Kadin Jatim sudah terbentuk cukup bagus, mulai dari peningkatan sektor perdagangan, pariwisata, investasi, hingga peningkatan kualitas SDM. “Ada sejumlah kegiatan yang menjadi prioritas Pemprov guna meningkatkan laju ekspor, di antaranya adalah pengembangan industry, mulai dari diversifikasi produk, fasilitasi pengembanan produk hingga pebentukan industry halal. Selain itu, ada juga peningkatan standarisasi dan desain produk industry serta peningkatan teknologi IKM. Harapannya, agar nilai ekspor bisa terus dipacu,” pungkas Khofifah.[ma]

BURSA EKONOMI

Layanan TelkomGroup Mulai Kembali Normal Surabaya, Bhirawa Layanan TelkomGroup baik fixed maupun mobile broadband di beberapa wilayah Indonesia sudah berangsur pulih pasca terjadinya gangguan pada sistem komunikasi kabel laut JaSuKa (Jawa, Sumatera dan Kalimantan) ruas Batam - Pontianak mulai sekitar pukul 17.33 WIB kemarin (19/9). Layanan mulai kembali normal sejak tengah malam hingga pagi ini.

“Sejak terjadinya gangguan kemarin malam, kami segera melakukan rerouting trafik sebagai alternatif jalur komunikasi menuju Batam termasuk penambahan kapasitas beberapa link di wilayah Indonesia seperti dari Papua, Kalimantan maupun Jawa dan mengoptimalkan gerbang internasional di Manado. Fokus kami hanya satu, agar layanan segera kembali normal dan digunakan pelanggan seperti sediakala,” ungkap Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono, Senin (20/9).

Pujo menambahkan gangguan teridentifikasi berasal dari titik sekitar 1,5 Km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter bawah permukaan laut. “Dengan diketahuinya titik gangguan, kami segera mempersiapkan upaya perbaikan agar secepatnya infrastruktur tersebut dapat segera berfungsi normal,” ujarnya.

Pujo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan pelanggan yang selalu setia menggunakan layanan TelkomGroup. “Telkom berkomitmen untuk memberikan akses konektivitas terbaik di seluruh Indonesia, guna memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggan,” pungkasnya.[riq]

Penghargaan Walikota Surabaya Kepada OJK KR4 Jatim dan Self Regulatory Organization (SRO) Padar Modal Surabaya, Bhirawa Surabaya, 17 September 2021. Dalam rangka HUT Palang Merah Indonesia (PMI) ke 76, Walikota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang berkontribusi pada pelaksanaan tugas PMI terutama di wilayah Surabaya antara lain pedonor darah, penggerak pedonor darah, pendonor plasma konvalesen, donatur dan penggerak donatur.

Pemerintah Kota Surabaya memberikan penghargaan kepada OJK Regional 4 Jawa Timur, SRO Pasar Modal (BEI, KSEI, KPEI) dan Konsulat Jenderal Jepang yang telah berperan sebagai penggerak donatur dan berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PMI khususnya di wilayah Surabaya.

Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada para penerima penghargaan, karena di masa pandemi Covid-19 mereka masih tergerak untuk melakukan kegiatan kemanusian baik memberikan bantuan dengan tenaganya, dengan darahnya maupun dengan kemampuan hartanya.

“Saya berharap dengan jiwa-jiwa sosial yang tinggi seperti njenengan ini bisa dicontoh oleh generasi penerus kita” ujar Eri.[ma]

KEHILANGAN SURABAYA HILANG STNK, Suzuki, th 2004, Abu-abu Metalik, Nopol : W – 1388-QC, a/n.

ANIK UMI SALAMAH, SH, alamat : Jl. Merak II/P-6 Rewwin RT. 10/09 Wedoro Waru Sidoarjo No. 8172/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3562 RBG, Honda, a/n. Desi Kurniasari, Dsn. Serut RT/ RW:002/007,Ds. Tapan, Kedungwaru – T.Agung No. 8173/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5090 TO, a/n. Nur Srianik, Jl. Teuku Umar Vl/36 RT 3/1 Kel. Kutoanyar – T.Agung No. 8174/IMB/BI-IV/2021

Para narasumber saat menyampikan materi saat siaran di Radio Pradya Suara milim Pemkab Tuban dalam program Monday Talk, Senin, (20/09)

Percepat Konvergensi Stunting Melalui Ketahanan Pangan Tuban, Bhirawa Perencanaan permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Tantangan tersebut harus ditangani dengan baik untuk mencetak generasi ungul, berdaya saing, dan berkualitas.

Kabupaten Tuban saat ini tengah fokus dalam penanganan stunting.

Meski angka stunting di bawah nasional, namun tidak menjadi pengecualian dalam penanganan stunting dengan optimal melalui program kolaboratif antar OPD. Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Kondisi fisik anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-

teman seusianya. Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kementerian Desa, Agus Wahid, saat siaran di Radio Pradya Suara dalam program Monday Talk, Senin (20/ 09).

Menurut Agus Wahid, berdasarkan Permen Desa PDTT Nomor: 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, salah satu prioritas nasional skala desa adalah penanganan stunting. Untuk itu, diminta Pemdes lebih serius dalam menangani problema itu melalui penambahan alokasi dana desa di APBDes. Desa juga harus memfasilitasi Kader Pembangunan Manusia yang telah ada di desa. Mereka harus dioptimalkan dalam menjalankan lima paket layanan konvergensi stunting. “Paket itu meliputi Layanan Kesehatan

Ibu dan Anak, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial, dan Layanan PAUD. Semuanya harus digarap oleh lintas OPD. Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan, sebab kami kementerian tidak bisa sendiri,” tutur Agus.

Sedangkan Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pipin Diah Larasati, menyatakan, selain antar OPD, masyarakat juga harus dilibatkan. Pihak swasta hingga pendampingan dari universitas dianggap sangat perlu.

Ia mengungkapkan, intervensi penanganan secara sensitive maupun spesifik tidak bisa dilakukan sendiri.

“Ada anggaran yang harus direfokusing untuk penanganan covid-19, untuk itu semua pihak harus terlibat agar lebih ringan,” ucap Pipin.

Ia tambahkan, Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan juga telah membuat program yang mendukung dalam upaya konvergensi stunting. Terdapat tiga aspek dalam membangun ketahanan pangan. Yaitu, ketersediaan, keterjangkauan, dan aspek kemanfaatan.

“Kami fokus disini, dan berkolaborasi dengan TP PKK melalui program pemanfaatan pekarangan rumah, dan Ibu Cerdas B2SH. Lalu juga bagaimana mendorong untuk pengaktifan kembali lumbung pangan di desadesa,” urainya panjang lebar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan, Imron Kholiq, mengatakan, penguatan di bidang produksi perikanan dan peternakan melalui penjaminan ketersediaan, pengolahan hasil serta konsumsi melalui penganekaragaman menjadi fokus penanganan di dinasnya.[hud]

Tempat Bergantung Pelaku UMKM, Selecta Buka Pemkot Batu, Bhirawa Sepekan yang lalu atau Senin (13/ 9) Taman Rekreasi Selecta (TRS) Kota Batu telah mendapatkan rekomendasi dan diperbolehkan untuk buka. Namun manajemen TRS saat itu mengambil kebijakan untuk tidak membuka wahananya karena terkendala aturan bahwa anak-anak dan lansia tidak diperbolehkan masuk wahana wisata. Senin (20/9) kemarin akhirnya TRS kembali beroperasi walaupun aturan pembatasan usia belum dicabut.

“Hari ini (kemarin) merupakan hari pertama Taman Rekreasi Selecta dibuka kembali. Meskipun aturan pembatasan usia belum dicabut namun

kita juga harus memikirkan kondisi ekonomi warga,” ujar Direktur Utama Taman Rekreasi Selecta, Sujud Hariadi, Senin (20/9).

Ia menjelaskan bahwa wahananya menjadi tempat bergantung warga.

Banyak pelaku UMKM yang menitipkan produknya seperti souvenir untuk dijual di TRS. Demikian juga dengan para pelaku kuliner pujasera yang otomatis tidak bisa bekerja selama TRS ditutup.

Sebenarnya, kata Sujud, kondisi menjadi sulit ketika pihaknya harus membuka tempat wisata di tengah aturan pembatasan usia. Sedangkan, Taman Rekreasi Selecta merupakan wahana wisata keluarga. Aturan ini

dianggap menyulitkan pengelola.

“Jadi yang usia di bawah 12 tahun tidak boleh masuk. Di atas 70 tahun tidak boleh masuk. Di atas 70 tidak masalah kita. Tapi di bawah 12 tahun tidak boleh masuk ini sangat menyulitkan kita karena sebagai tempat wisata keluarga tentunya wisatawan membawa serta anak anaknya,”jelas Sujud.

Sebenarnya batasan usia otomatis akan hilang ketika status PPKM Kota Batu berada di level 2. Namun tidak ada kepastian kapan level 2 ini bisa tercapai di Kota Batu. Padahal pihaknya juga harus memikirkan kebutuhan ekonomi pelaku UMKM dan Pujasera di TRS. Akhirnya, kemarin Taman Rekreasi Selecta resmi dibuka kembali.

Di hari pertama beroperasi, TRS langsung diserbu pengunjung. Bukan hanya wisatawan dari Jawa Timur saja, banyak juga wisatawan dari luar provinsi di Jawa bahkan luar pulau Jawa.

Kemarin Bhirawa memantau wisatawan yang datang ke TRS berasal dari Jakarta, Kediri, Sidoarjo, Surabaya dan Blitar. Adapun wisatawan dari luar Jawa mengaku berasal dari Kalimantan Timur. “Sampai siang ini sudah lebih dari 50 wisatawan yang datang ke Selecta. Diperkirakan hari ini akan ada sebanyak 100 wisatawan,” tambah Sujud. Kemarin juga terpantau ada lima mobil wisatawan yang terpaksa balik kanan karena ada anak kecil yang ikut serta.[nas]

Swalayan yang Ada di Sidoarjo akan Membantu Seribu Toko Kelontong Seribu toko kelontong milik masyarakat yang ada di 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo, akan mendapat bantuan dari swalayan atau toko ritel yang ada di Kab Sidoarjo. Program kemitraan ini akan dilakukan sampai tahun 2024 mendatang. Pada akhir tahun 2021, diharapkan bisa segera dimulai.

Menurut Listyaningsih SE, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kab Sidoarjo, bantuan dari para swalayan atau toko ritel ini, bentuknya tidak sama. Tapi bermacam-macam sesuai kebutuhan.

Ada yang membantu secara fisik dengan membedah bangunan toko, juga ada yang membantu sarana, membantu barang, juga ada yang membantu strategi marketing cara membesarkan omset toko yang bersangkutan. “Sebab kebutuhan setiap toko tidak sama,” komentar

Listyaningsih, saat Sosialisasi program kemitraan bedah warung oleh swalayan/toko ritel di Kab Sidoarjo, Senin (20/9) kemarin, di hotel Aston Sidoarjo.

Hadir dalam kegiatan sehari itu diantaranya perwakilan dari 19 swalayan/toko ritel yang ada di Sidoarjo, Ketua DPRD, perwakilan 18 kecamatan dan OPD terkait. Dalam program ini, setiap swalayan, menurut Listyaningsih mendapat quota masing-masing dalam merealisasikan membantu 1.000 toko kelon-

tong di 18 kecamatan.

Untuk tahu kebutuhan setiap toko kelontong yang akan dibantu, maka petugas dari pihak swalayan akan melakukan surveynya. Camat Krembung, Dra Dana Riawati MSi, dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi program yang sangat ditunggu pelaku usaha kecil tersebut.

Di wilayah Kec Krembung sampai saat ini hanya ada 19 toko ritel.

Toko swalayan ini diakui belum banyak masuk di wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Kab Mojokerto itu. “Dari 19 desa di Kec Krembung, bahkan ada desa yang tidak ada toko ritel ini,” ujarnya.

Dirinya sangat berharap keberadaan toko ritel di sana, bisa membantu para pelaku usaha toko kelontong. Supaya bisa usaha mere-

ka bisa lebih maju dan berkembang.

Sekcam Gedangan, Ardi Anindita Sstp MAP, berpendapat program kemitraan ini mungkin lebih banyak saja diberikan di wilayah kecamatan yang selama ini termasuk dalam zona kemiskinan di Kab Sidoarjo.

Sebab kalau program ini diberikan pada wilayah yang tingkat kemiskinannya sudah rendah, maka akan kasihan pelaku usaha kelontong yang ada di wilayah zona kemiskinan Kab Sidoarjo. “Agar usaha ekonomi masyarakat di wilayah zona merah kemiskinan itu banyak yang bisa tumbuh dan berkembang,” pendapatnya.

Dirinya berpendapat mungkin wilayah-wilayah seperti Kec Waru, Taman dan Gedangan, pelaku usaha toko kelontongnya sudah lumayan

ali/bhirawa

Dengan difasilitasi Disperindag, toko swalayan di Sidoarjo akan membantu 1.000 pelaku usaha toko kelontong.

berjalan. Karena di wilayah-wilayah ini perputaran ekonominya lebih dinamis. Beberapa faktor yang menyebabka ekonomi disana lebih

dinamis, seperti mobilitas penduduknya tinggi, banyak industrial, banyak perumahan. Sehingga lebih mudah untuk menjalankan suatu usaha.[kus]

SAMBUNGAN

Selasa Kliwon, 21 September 2021

KPK Monitoring Implementasi Tata Kelola Pemerintahan di Kota Malang Malang, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, Jatim, untuk mewujudkan tata kelola yang baik, bersih, dan bebas perilaku korupsi.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, di Kota Malang, Senin, mengatakan kedatangannya di daerah ini bertujuan melihat perkembangan implementasi tata kelola pemerintahan melalui Program “Monitoring Center for Prevention” (MCP).

“Kami ingin melihat perkembangan implementasi tata kelola Pemerintahan Kota Malang melalui Program MCP,” kata Bahtiar, Senin (20/9).

Bahtiar menjelaskan dalam Program MCP, ada kurang lebih delapan area yang dipantau KPK,.di antaranya pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan aset, pengelolaan pengadaan barang, dan jasa.

Selanjutnya, pengelolaan pelaksanaan penganggaran dan perencanaannya.

Ia menambahkan saat ini proses monitoring tengah berjalan dan Kota Malang hingga September 2021 memiliki nilai 91 atau dalam kondisi yang baik.

“Kami memberikan penekanan kepada teman-teman di Kota Malang untuk bekerja lebih baik dan jauhkan potensi perilaku korup terhadap keuangan daerah dan kewenangan jabatan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa potensi tindak pidana korupsi paling tinggi terjadi pada tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Kemudian manajemen ASN dan tentang perencanaan penganggaran.

“Potensi terjadinya korupsi ada pada tata kelola pengadaan barang dan jasa. Ini sangat potensial. Kedua tentang manajemen ASN. Ketiga, yang saat ini mungkin jarang terlihat tentang perencanaan penganggaran,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, lanjutnya, Pemkot Malang berupaya untuk meningPelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi MCP dan tematik yang digelar Pemkot katkan pendapatan asli daerah Malang bersama Tim Satgas Wilayah III Korsupgah KPK di Kota Malang, Jatim, Senin (20/9).

(PAD) dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa mela“Laporan dari Wali Kota Malang hingga merupakan bagian dari upaya impleSeptember 2021 nilai yang dicapai mentasi tata kelola pemerintahan yang lui berbagai inovasi.

“Laporan wali kota, Pemerintah Kota sudah 91. Harapan kami, pencapaian baik, bersih, dan bebas dari perilaku nilai MCP di Jawa Timur harus di atas korupsi. Ia mengingatkan seluruh Malang sudah melakukan berbagai 90,” katanya. pemerintah daerah untuk menjauhkan macam hal dan inovasi agar jauh dari perilaku korupsi,” katanya. [ant] Pengawasan tersebut, lanjutnya, perilaku korupsi.

Plh Sekdaprov Tekankan Integritas dan Loyalitas

Jaringan Provider Bermasalah, Ganggu SKD CPNS

l

l

Sambungan hal 1

dipelajari. Namun, loyalitas dan integritas menjadi sesuatu hal yang hanya bisa dibentuk oleh individu masing-masing.

“Saya tidak akan menerangkan teori menyusun keuangan atau organisasi, karena pasti sudah jagoan semua. Yang paling prinsip saat ini adalah dedikasi, integritas dan loyalitas karena hal-hal ini sulit dicari dan tidak bisa didapatkan dari sekedar pelatihan saja,” ujarnya.

Selain itu, Heru menambahkan, soal pentingnya sebuah kejujuran dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan dan karyawan di bawah kepemimpinannya. “Jangan pernah berbohong, karena lama-lama pasti ketahuan juga. Kalau sudah tidak dipercaya, tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan itu. Dan harus gentle, ambil tanggung jawab penuh jika ada kesalahan sekecil apapun. Lalu kalau ada anggota yang keliru, harus backup,” tuturnya.

“Ini juga berlaku saat kita mengerjakan tugas dari pimpinan. Kalau terjadi kesalahan dan ditanya orang kenapa, jangan sampai bersembunyi di belakang kata ‘Ini tugas dari atasan.’ Harus berani mengakui kesalahan dan perbaiki itu,” lanjut Heru.

Di samping itu, Plh Sekdaprov Heru juga menekankan pentingnya etika seorang birokrat. Sebab, segala tindakan yang dikerjakan merupakan wajah dan representasi pemerintahan. “Birokrat harus beretika, sampai hal sekecil apapun seperti cara duduk dan tidak melangkahi pimpinan. Kita ini mewakili pemerintah. Apa yang dilihat orang lain dari kita adalah bagaimana mereka melihat pemerintah. Jadi harus dijaga etikanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Heru berpesan agar semua OPD menjaga kekompakan dan saling membantu. Terlebih, di tengah krisis yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Covid-19. “Situasi sekarang ini, kalau kita tidak kompak akan sakit semua. Jadi harus saling bantu dan mindset-nya tidak boleh individu lagi. Bahkan, setiap bangun tidur, harus ada di benak kita siapa yang akan kita bantu hari itu,” tutupnya.

Sementara itu, orientasi dan pengembangan kompetensi kepemimpinan JPT Pratama di Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak 20-22 September 2021. “Mereka rata-rata pejabat eselon III yang dipromosikan ke eselon II. Maka tentunya berbeda semua bagaimana cara memimpin,” kata Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai.

Diharapkan Aries, lanjut dia, dengan naiknya status pejabat maka pola pikir dapat berubah sehingga diperlukan pembekalan dan pelatihan.

“Mereka dididik dan dibekali berbagai hal, seperti integritas (menghindari korupsi) dan kolaborasi, serta yang paling penting adalah mampu mempelajari visi misi gubernur,” pungkas dia. [tam]

Membesarkan KEK Perlu Pengorbanan l

Sambungan hal 1

saat menjadi narasumber acara Program Dinamika Jawa Timur.

Disampaikannya, KEK harus memiliki kriteria tertentu untuk investasinya, untuk dapat insentif fiskal saja harus ada investasi sekurangkurangnya Rp100 miliar ini untuk insentif pajak yang paling kecil dan paling pendek dan akan bertambah seiring dengan besaran investasi yang masuk jadi ditargetkan biasanya untuk investasiinvestasi yang skala besar bahkan internasional untuk masuk ke KEK. Wagub mengatakan, syarat-syarat untuk mendapat KEK juga tidak mudah, salah satunya adalah harus menyiapkan lahan lebih dari 100 ha dan seberapa strategis lokasi tersebut. Keberadaan KEK ini menurut Wagub, diharapkan ada efek untuk menciptakan daya saing ekonomi dan menarik investasi lain diluar KEK. Ada efek ganda atau multiplayer effect, missal kalau digital yang ada di KEK Singhasari diharapkan kapasitas industri digital akan berkembang sehingga akan mendorong daya saing sektor-sektor lain yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia, sedangan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) di kawasan industrial Gresik, punya tantangan untuk bisa menarik investasi strategis nasional dan masuk kategoti heavy industri. [tam]

(BKD) Jatim Indah Wahyuni.

Yuyun, sapaan akrab Kepala BKD Jatim mengakui, panitia pelaksana saat ini telah menggunakan dua jaringan provider untuk mendukung pelaksanaan tes. Selain menggunakan Telkomsel, juga menggunakan provider lintasarta (Indosat). “Kita juga bekerjasama dengan Kominfo Jatim untuk penyiapan jaringannya. Bahkan sampai di dobel, supaya jika terjadi masalah dengan jaringan yang satu bisa di-backup,” tutur dia.

Kendati demikian, Yuyun memastikan bahwa peserta tidak akan dirugikan jika terjadi persoalan dari aplikasi. Sebab, waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal tidak

akan berkurang jika ada masalah.

Termasuk jika ada penundaan sesi, peserta tetap memdapatkan hak untuk mengerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan. “Semua lancar, bahkan dari Komisi A DPRD Jatim hari ini (kemarin) juga datang meninjau pelaksanaan tes mulai dari verifikasi administrasi, implementasi prokes sampai teknis pelaksanaan,” tutur dia.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengadaan BKD Jatim Hasyim Asy’ari menambahkan, berdasarkan informasi dari BKN memang terjadi gangguan pada sistem komunikasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Hal itu berdampak pada penurunan kualitas di semua layanan Telkom Group baik fixed maupun

mobile broadband. “Pihak Telkom sudah menyampaikan alasannya ke BKN terkait kendala tersebut.

Masalah jaringan ini memang berdampak karena server BKN menggunakan provider Telkom,” ujar Hasyim.

Sementara itu, hingga sesi II kemarin tercatat 1.408 peserta yang tidak hadir lantaran Covid-19 dan alasan lainnya. Bagi peserta yang melaporkan diri terkonfirmasi Covid-19, maka peserta dapat mengikuti tes dengan perubahan jadwal. Namun, bagi peserta yang tidak hadir secara otomatis gugur.

“Jumlah kehadirannya sudah cukup stabil. Total 82 persen atau 6.188 peserta yang hadir mengikuti SKD CPNS,” pungkas Hasyim. [tam]

Sambungan hal 1 Anak Usia Dini (PAUD). PAUD yang holistik integratif yakni, pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial.

“Mungkin ada Sarpras-nya (Sarana dan prasarana) yang kurang atau mungkin pembinaan guru PAUD yang harus dikuatkan,” tutur Khofifah Indar Parawansa usai mengukuhkan 35 Bunda PAUD Kab/ Kota Provinsi Jatim Tahun 2021.

Berbicara tentang pendekatan holistik integratif, Gubernur Khofifah mengakui bahwa, PR (Pekerjaan Rumah) nasional adalah

menurunkan stunting secara lebih signifikan. Antara lain salah satunya di saat anak-anak mengikuti pendidikan PAUD, juga menjadi penting agar asupan gizinya semua termonitor dengan baik.

“Karena Bapak Presiden itu melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita, daya saingnya itu dari tiga item. Pertama adalah dari stunting, dua Angka Kematian Ibu (AKI), tiga Angka Kematian Bayi (AKB). Tiga hal ini sudah melekat pada Bunda PAUD,” terangnya.

Pasca dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Jombang, Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan bahwa, dengan doa restu dan dukungan semua pihak, Kepala OPD terkait, Ketua Penggerak PKK

akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Kabupaten Jombang, dan melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di Kabupaten Jombang.

“Saya akan menjalankan amanah yang diberikan ini dengan sebaik mungkin, dan akan mengkoordinasikan, mengkolaborasikan dengan Ketua Tim Penggerak PKK, OPD terkait, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, yang holistik integratif sebagaimana harapan Gubernur Jatim,” beber Bupati Mundjidah Wahab.[rif]

Sambungan hal 1

Bupati Mundjidah Dikukuhkan Gubernur sebagai Bunda PAUD l

Sektor Pertanian Harus Miliki Kebijakan Agribisnis Sambungan hal 1 sehingga ini menjadi tantangan,” ujarnya di Surabaya, Senin (20/9).

Kebijakan agribisnis, kata dia, diharapkan tidak menjadi “kelatahan”, melainkan memiliki waktu untuk terus mengembangkan dari segi kualitasnya. “Kalau satu menanam porang, maka semua tidak harus menanam porang. Jadi ada waktu-waktunya,” ucap dia.

Orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut mengapresiasi upaya untuk menghasilkan ekonomi keahlian yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Yakni, membangun kawasan 200 kampung buah dan sayur, serta diagregasi di lahan seluas 10 hektare. “Di Jawa Timur, sepertiga penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun PDRB-nya hanya dikisaran 11 l

hingga 13 persen,” kata dia.

Terkait persoalan pandemi Covid-19 yang saat ini mulai menurun, Emil Dardak berharap pemulihan ekonomi dapat kembali bangkit, dan di sektor pertanian hortikultura memiliki potensi cukup besar, utamanya di hulu hingga hilir.

Ia juga menyatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memiliki perhatian luar biasa dalam sektor pertanian, dan harapannya terdapat Belanja Inovasi (Belanova). “Atensi kami tahun lalu di sektor kesehatan, namun tahun ini saatnya melirik ke sektor pertanian. Pemerintah harus paling depan untuk mendorong inovasi, bukan hanya menerima saat sudah matang,” tuturnya.

Di sisi lain, Wagub Jatim pada

Minggu (19/9) hadir pada proses penandatanganan komitmen antara Universitas Brawijaya (UB) dan Pemkab Malang yang diselenggarakan di UB Forest Malang.

Bupati Malang Sanusi mengatakan pemkab akan terus mengembangkan komoditi Alpukat Pemeling, apalagi potensi tersebut sudah mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo karena hak ukurannya yang besar.

“Alpukat ini berasal dari Wonorejo, Lawang. Asal bibit dan induknya menjadi nominasi holtikultural se Indonesia. Pak Presiden tertarik dan layak dijadikan alpukat terbaik di Indonesia. Sehingga, Pak Presiden meminta untuk pengembangan 1 juta bibit yang akan disebar di Indonesia,” katanya. [ant]

Halaman 11

Presiden Kirimkan Bantuan Jagung ke Pendemonya l

Sambungan hal 1

Presiden Jokowi sangat cepat dan tanggap atas keluhan yang disampaikannya sebagai peternak ayam di Blitar yang saat ini terpuruk dengan naiknya harga jagung ditambahkan turunnya harga telor dipasaran mencapai Rp. 13.500,- per kilogramnya.

“Bapak Presiden Jokowi mengutus langsung sekretaris pribadinya untuk menemui saya, dan memberikan bantuan gratis. Saya sangat bangga dan terharu atas apresiasi Bapak Presiden Jokowi yang sangat tanggap dan cepat,” jelasnya.

Lanjut Suroto, atas pemberian bantuan jagung ini, selain dimanfaatkan sendiri, dirinya juga akan membagikannya kepada tetangga dan peternak ayam lainnya. “Secukupnya akan saya ambil, dan sisanya akan saya bagikan kepada tetangga yang juga peternakj, karena ini juga berkat namanya untuk bisa dibagi-bagi kepada yang lainnya,” ujar Suroto yang kini hanya memiliki 4 ribu ekor ternak ayam petelur yang sebelumnya mencapai 8 ribu lebih.

Sementara Kabid Budidaya Peternakan Disnakkan Pemkab Blitar, Indriawan Wicaksono, selain adanya bantuan jagung gratis untuk Peternak Ayam Blitar, Suroto sebanyak 20 ton, di Kabupaten Blitar juga mendapatkan jagung subsidi bagi peternak Blitar lainnya sebanyak 80 ton jagung pakan ayam layer.

Kini telah didistribusikan sebanyak 50 ton kepada peternak di Kecamatan Ponggok. Dan sebanyak 30 ton kepada peternak di Kecamatan Kademangan yang merupakan wilayah Suroto. “Memang benar ada 80 ton jagung subsidi untuk peternak ayam di Kabupaten Blitar, dimana sebanyak 50 ton untuk Kecamatan Ponggok dan 30 ton untuk Kecamatan Kademangan,” terang Indriawan Wicaksono.

Lanjut Indriawan Wicaksono, sebanyak 80 ton jagung bersubsidi tersebut diberikan seharga Rp 4.500 per kg, dan para peternak mendapatkan subsidi harga sebanyak Rp 1.300 per kg, karena harga jagung di pasaran saat ini masih di kisaran Rp 5.800 per kg.

“Untuk teknisnya Disnakkan tidak dilibatkan, namun para peternak bisa membelinya melalui koperasi di masing-masing kelompok peternak,” paparnya.

Tambah Indriawan Wicaksono, untuk kebutuhan jagung pakan ayam layer di Blitar sebelum pandemi sebanyak 800-1.000 ton per hari, dimana kebutuhan itu untuk populasi ayam layer sebanyak 21 juta. Namun jumlah populasi itu menurun saat pandemi di kisaran 19 juta ekor karena para peternak menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada.

“Karena terbebani harga jagung yang mahal, ditambahkan turunnya harga telor dibawah pasaran, sehingga banyak peternak yang mengurangi jumlah hewan ternaknya,” imbuhnya. [htn]

Pejabat dan Wali Kota Malang Wisata, Akhirnya Minta Maaf l

Sambungan hal 1

masyarakat Malang Raya, tetapi permintaan maaf ini, menandakan jika dia mengakui bahwa wisata itu melanggar ketentuan PPKM. Erik menyatakan, keberadaan rombongan gowes Wali Kota Malang ke Panti Kondang merak sudah dilakukan koordinasi dua hari sebelumnya. “Waktu itu sempat ada perdebatan sedikit kami dengan Satgas Covid-19 setempat. Disebabkan, miskomunikasi dan miskoordinasi, ditambah lagi terkendala signal jaring­ an seluler. Sehingga komunikasi tidak bisa teralirkan dengan baik,” kata Erik.

Pihaknya juga menyangkal adanya istilah pemaksaan masuk Pantai Wisata Kondang Merak. “Karena kami sudah ada komunikasi sebelumnya, bahkan sebagian rombongan sudah ada di dalam pantai wisata,”terangnya.

Erik menyampaikan, gowes tersebut dijadikan permasalahan hukum baik Polsek atau Polres Malang.

Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan mematuhi dan mengikuti alurnya.

Patut diketahui, rombongan gowes Wali Kota Malang Sutiaji di Kondang Merak, Sumberbening, Bantur Kabupaten Malang, viral.

Ada dugaan gowes Sutiaji dan jajarannya melanggar peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di pantai Kondang Merak. beredar di WhatsApp Group, sejak Minggu (19/9),kemarin.

Terlihat beberapa mobil dinas berplat merah dengan huruf AP parkir di lokasi pantai Kondang Merak. Sedangkan para pejabat Pemkot Malang juga kabarnya berada dalam rombongan tersebut. Termasuk Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Selain Erik, dikabarkan juga ada Kadishub Kota Malang, Heru Mulyono dan beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang juga turut serta dalam kegiatan tersebut. Bahkan, Camat se-Kota Malang, perwakilan Lurah se-Kota Malang serta anggota Dishub Kota Malang.

Rombongan tersebut sempat dilarang oleh petugas lokal. Karena lokasi wisata seperti Kondang Merak sedang tutup karena masih PPKM level 3. Polsek Bantur langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Malang.

Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono mengakui dia telah mendapatkan laporan tersebut. Menurut Bagoes, saat ini wilayah Kabupaten Malang masih masuk dalam PPKM level 3. Sehingga semua tempat wisata, termasuk Kondang Merak masih tutup. [mut]

Mau Operasi Tak Ada Biaya, Tidak dapat Layanan Kesehatan Gratis karena KK-KTP Hilang l

Sambungan hal 1

sebenarnya dulu sempat punya KTP dan KK. Namun sudah hilang. Saya tidak bisa mengurus dokumen itu karena tidak punya biaya sama sekali,” keluh Sima.

Saat ini, Sima hanya tinggal bersama anak perempuannya yang baru tiga tahun menikah. Untuk biaya hidup setiap harinya, Sima harus menumpang kepada menantunya yang bekerja serabutan. Penghasilan setiap harinya hanya sebesar Rp 30 ribu.

Uang sebesar itu untuk hanya cukup untuk kebutuhan makan empat orang. “Saya kalau urusan makan harus menumpang. Ya numpang dari hasil jerih payah menantu. Saya sendiri sudah tidak bisa bekerja. Setiap hari hanya bisa tidu-

ran dan duduk di rumah,” imbuhnnya.

Sima juga mengaku memiliki tiga anak. Dua laki-laki dan satu perempuan.

Akibat keterbatasan ekonominya sejak lama, saat ini hanya satu anaknya yang mengenyam bangku pendidikan. Sedangkan dua orang lagi tak bersekolah, karena terbentur oleh biaya. “Untuk makan saja sangat sulit, apalagi untuk biaya sekolah. Karena tidak mampu kedua anak saya terpaksa tidak sekolah lagi,” ungkap Sima, yang tak teras bulir air matanya menetes.

Taryo, tetangga dekat Sima mengakui bahwa Sima telah menderita tumor di bagian perutnya selama belasan tahun lamanya. Taryo bahkan ikut prihatin dengan kondisi Sima yang tidak bisa

mengakses bantuan dari pemerintah.

Kata dia, untuk meringankan beban hidup Sima, pemerintah seharusnya turun tangan dengan cepat. “Saya berharap dan berdoa semoga dalam waktu dekat ini ada jalan keluar untuk biaya operasi Sima sehingga dia bisa merasakan kenyamanan di sisa hidupnya,” ujar Sutaryo.

Ia bersama sejumlah warga yang dekat dengan kediaman Sima, sudah sering meberikan bantuan seadanya. Ini dilakukan, aku dia, sebagai rasa simpati antara sesama warga di Dusun Bendusa.

Dalam pandangan Taryo, sosok Sima sangat sabar menjalani cobaan berat yang lama di derita. “Kami sangat berharap ada pihak lain yang mampu ikut membantu

upaya operasi tumor ganas yang ada di bagian perutnya,” terang Taryo.

Disisi lain, Kepala Desa Jatisari, Rayudi juga mengaku sudah meminta Kepala Dusun Bandusa untuk segera mengurus kelengkapan administrasi Kependudukan dan KIS milik Sima.

Sebab kelengkapan itu, tegas Rayudi, sebagai persyaratan awal untuk mendapatkan pelayanan medis secara gratis dari fasilitas pemerintah.

“Kami siap dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kesembuhan Sima. Semoga saja apa yang menjadi ikhtiar kami diberikan kemudahan sehingga Sima bisa hidup normal seperti warga yang lain. Doakan semoga lancar,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

Selasa Kliwon, 21 September 2021

UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Kominfo Jawa Timur

Kopilaborasi Sambang Pesantren Hadir di Kota Madiun Dukung Program OPOP, Wali Kota Siapkan Kafe Kontainer Jadi Galeri Produk Pesantren Pemprov, Bhirawa Dukungan kepala daerah di Jatim terhadap program OPOP Jatim terus mengalir. Hal itu tampak dari berbagai forum Kopilaborasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim di sejumlah daerah di Jatim.

Walikota Madiun , Drs H Maidi MM MPd, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program One Pesantren One Product (OPOP) Jatim di Kota Madiun. Menurutnya, OPOP merupakan program unggulan Gubernur Jawa Timur yang harus didukung sebagai upaya pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren. "Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren menjadi Visi Program OPOP Jatim," ujar Maidi saat menghadiri Dialog Kopilaborasi di Pondok Pesantren Al Mardliyyah Al Mujadadiyyah Madiun, Kamis (16/9) Sebelumnya, Wali Kota Madiun juga menerima silaturahmi Tim OPOP Jatim di Kantor Balaikota Madiun, Rabu (15/09) sore. Sebagai bentuk dukungan terhadap OPOP, pihaknya menyiapkan kafe kontainer milik Pemkot Madiun untuk digunakan sebagai galeri produk produk koperasi pondok pesantren (kopontren) yang tersebar di Kota Madiun. Dengan kafe kontainer, produk kopontren bisa dipasarkan dan lebih dikenal masyarakat yang imbasnya adalah banyak produk yang terjual dan ekonomi ponpes meningkat.

"Saya ingin ponpes di bawah naungan OPOP Kota Madiun turut berkiprah dan berkolaborasi dengan OPOP Jatim untuk melakukan aktifitas dalam upaya pemberdayaan ekonomi di Madiun melalui basis pesantren. Saya sudah minta ke Kadisnakerkop untuk memberikan fasilitasi kafe kontainer yang kita miliki untuk dipakai teman teman ponpes," ujarnya. Sekretaris OPOP Jatim, M Ghofirin menjelaskan, OPOP dilaksanakan melalui pemberdayaan pesantren, santri dan alumni.

Melalui Tiga Pilar OPOP, yaitu Pesantrenpreneur, Santripreneur dan Sosiopreneur. Lebih lanjut Ghofirin menjelaskan, tiga pilar tersebut dilaksanakan dengan fokus dan perlakuan yang berbeda. Santripreneur, Fokus pada upaya pemberdayaan santri dalam kewirausahaan. Santri diharapkan mendapatkan teori dan praktek kewirausahaan di pondok pesantren.

Dengan demikian memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal boyong/lulus dari pondok pesantren.

Pesantrenpreneur, fokus pada upaya pemberdayaan perekonomian pondok pesantren. Satu pesantren didorong untuk memiliki minimal satu

Halaman 12

Operasi Patuh Semeru Polda Sasar Disiplin Prokes dan Tertib Lalin Polda Jatim, Bhirawa Operasi Patuh Semeru 2021 mulai digelar Polda Jatim pada Senin (20/9). Selama 14 hari atau hingga 3 Oktober 2021, Operasi Patuh Semeru 2021 menyasar 4 poin yang berkaitan dengan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan tertib lalu lintas (lalin).

"Operasi Patuh Semeru 2021 ini

mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif. Kemudian penegakan hukum secara selektif priorirat pada masyarakat yang melanggar empat sasaran operasi ini," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afintas saat memimpin apel gelar pasuka Operasi Patuh Semeru 2021, Senin (20/9).

Nico menjelaskan, sasaran utama

operasi ini yakni segala bentuk kegiatan masyarakat yang berpotensi pada penularan maupun penyebaran Covid-19. Kedua, menyasar mayarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Ketiga, menyasar masyarakat yang tidak disiplin berlalu lintas. Terakhir, yakni menyasar lokasi rawan pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan rawan kerumunan. [bed]

Komisi C Tindak Lanjuti Pengaduan Warga yang Lingkungannya Tercemar Sampah Hotel dan Restoran Dibuang ke TPS Kayoon

Walikota Madiun, Maidi (tengah), saat menjadi pembicara pada dialog Kopilaborasi Sambang Pesantren mengupas peran agrobisnis dalam pembangunan ekonomi pondok pesantren di Pondok Pesantren Al Mardliyyah Al Mujadadiyyah Madiun, Kamis (16/9).

produk unggulan. Pesantren didorong memiliki Badan Usaha berupa Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren).

Pendampingan dilakukan melalui 5 aspek, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, produk, pemasaran dan pembiayaan. Sedangkan Sosiopreneur fokus pada upaya pemberdayaan Alumni Santri. Alumni didorong mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampirwanto mengatakan, untuk memperkuat keberadaan produk santri, berbagai upaya dan terobosan dilakukan Diskominfo Jatim. Antara lain dengan mengadakan pelatihan, workshop dan talkshow. Salah satunya talkshow Kopilaborasi yang saat ini digelar di Pesantren Al Mardliyyah Al Mujadadiyyah.

Hal ini, tentu mempunyai tujuan antara lain membantu meningkatkan wirausaha santri untuk memiliki keterampilan yang memadai. Baik itu kemampuan manajeman, kemampuan koordinasi berbagai kegiatan bisnis, maupun konsep bisnis yang mencukupi. "Melalui dialog Kopilaborasi ini diharapkan wirausaha santri mampu meningkatkan keunggulan dan daya saing yang belum maksimal. Dengan begitu membuat wirausaha santri mampu meraih keunggulan serta daya saing yang berkelanjutan," ungkap Benny.

Pengasuh Ponpes Al Mardliyyah Al Mujadadiyyah, KH Agus Mustofa mengatakan, dengan digelarnya dialog Kopilaborasi Sambang Pesantren di Ponpes Al Mardliyyah ini diharapkan bisa menguatkan ukhuwah wathoniyah dan ma'hadiyah pada semua. Menurutnya, OPOP merupakan peluang

bagi pesantren mengembangkan usahanya. Santri harus mempunyai peran, sebab ilmu yang dipelajari lengkap.

Tidak hanya memahami ilmu agama namun juga ilmu lain yang mendukung kehidupan mereka. "Insya Allah dengan begitu santri menjadi manusia yang beruntung. Sebab otomatis melalui kegiatan ini dan melalui Program OPOP juga maka santri sebenarnya sedang mengikuti Fiqih Muamalah," imbuhnya.

Di pondok yang diasuhnya kini telah berkembang wirausaha agrobisnis melon, padi, dan sayur sayuran.

Selain itu, ada jasa boga pembuatan kue kue untuk rapat, ketrampilan menjahit dan percetakan. Ini dilakukan sebagai upaya pondok pesantren memberikan pendidikan wirausaha kepada santri selain mengaji. Kabid Komunikasi Publik Dinas Kominfo Prov Jatim, Edi Supaji mengatakan, OPOP Jatim merupakan program unggulan Pemprov Jatim dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian di Jawa timur dengan mengambil basis pesantren. Pondok pesantren di Jawa Timur yang berjumlah besar atau seperempat dari jumlah ponpes di Indonesia memiliki peluang besar untuk turut serta menyejahterakan maayarakat Jawa Timur.

Dinas Kominfo Prov Jatim selaku Bidang Marketing dan Komunikasi OPOP Jatim terus berupaya mempublikasikan semua program dan geliat OPOP Jatim agar lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui berbagai media baik cetak, elektronik, media online, media sosial maupun media media lain yang mudah, cepat, dan langsung diakses masyarakat luas. [tam*]

DPRD Surabaya, Bhirawa Terkait maraknya hotel dan restoran di Surabaya yang membuang sampah dan limbah B3-nya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jl. Kayoon, Komisi C DPRD Kota Surabaya memanggil pihak hotel. Dalam hal ini, Komisi C geram dengan kelakuan vendor atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan hotel maupun restoran soal pembuangan sampah.

Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, menindaklanjuti laporan warga karena lingkungannya tercemar limbah sampah hotel dan restoran, Komisi C memanggil pihak hotel seperti, Dafam Hotel, Sheratoon, JW Marriot, Hotel Bumi, Windham Hotel untuk mengetahui bagaimana pihak hotel membuang limbahnya.

"Mayoritas hotel dalam mengelola pembuangan limbahnya bekerjasama dengan vendor, atau pihak ketiga, jadi pihak hotel tidak tahu menahu soal

Ketua Komisi C, Baktiono

buang limbahnya. Untuk itu kami akan secepatnya panggil vendor atau pihak ketiga, untuk mengklarifikasi soal

buang sampah atau limbah cair ke TPS di Jl. Kayoon," ujarnya kepada wartawan usai hearing dengan pihak hotel di ruang Komisi C, Senin (20/9).

Baktiono menjelaskan, dari hasil pengakuan penjaga TPS di Kayoon, bahwa limbah hotel yang dibuang ke TPS adalah sampah bekas makanan, bekas minyak yang menimbulkan bau tak sedap dilingkungan sekitar Kayoon. ''Sudah kami cek juga ke lokasi TPS di Kayoon. Untuk itu hari ini kita panggil pihak hotel, dan kami minta pihak hotel untuk melakukan evaluasi internal menyeluruh kepada vendor soal membuang sampah hotel," terang Baktiono.

Dirinya menegaskan, dari hasil hearing ini Komisi C meminta pihak vendor harus melakukan perbaikan ulang baik dengan hotel, restoran, mall yang membuang sampah ke TPS. Karena, dalam Perda No. 5 Tahun 2014 sudah jelas yaitu, TPS hanya untuk sampah rumah tangga, dan untuk sampah hotel, restoran, maupun mall, bahkan pasar sekalipun harus menyediakan IPAL atau, Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah. Selain itu kata Baktiono sampah juga harus dipilah, baik sampah kering, basah, dan limbah B3-nya ini sudah diatur dalam Perda No.5 Tahun 2014. "Ini jelas kesalahan vendor, dimana pembuangan sampah hotel dan restoran dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, bukan ke TPS," tegas Baktiono.

Sementara itu Iwan, perwakilan dari Hotel Harris Gubeng mengatakan, selama ini sampah kami sudah di pilah-pilah kan, baik sampah kering dan basah. Sementara limbah B3 kami ada di basemen hotel. "Untuk pembuangan sampahnya kita sudah, kerjasama dengan vendor, jadi tidak tahu kalau sampah hotel kami dibuang ke TPS di Jl. Kayoon," ungkap Iwan. Sayangnya, dalam hearing antara Komisi C dengan sejumlah hotel yang buang sampah di TPS Kayoon, tidak dihadirkan pihak vendor, padahal pihak Vendor inilah yang membuang sampah hotel ke TPS di Jl. Kayoon. [dre.adv]