Binder22okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Wage, 22 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

10.00 Membuka Pameran Jewellery di Hotel Shangri-La Surabaya 13.30 Melantik Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 Acara Pengajian Toriqoh Naksabandiyah di PP Darul Ulum Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Usulan Pakde Karwo Soal Bunga Murah Diterima Pemerintah Pemprov, Bhirawa Rapat Kerja Pemerintah (RKP) antara Presiden dengan kepala daerah yang membahas sinergitas pemerintah pusat dengan daerah terkait kesiapan pemilukada, penyerapan anggaran, dana desa dan persoalan pelaksanaan pembangunan di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/10) dilaksanakan dalam dua sesi.

Sesi pertama diikuti oleh gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, sedang sesi kedua diikuti oleh wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Rapat kerja ini diawali paparan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution soal paket kebijakan ekonomi nasional, dilanjutkan Menko Polhukam Luhut

Binsar Panjaitan yang mengetengahkan tentang tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Pada kesempatan itu Wapres Jusuf Kalla juga menyampaikan pokok pikirannya terkait kesiapan memasuki MEA, karena Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat di acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bersama Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/10).

13.30 Menghadiri Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 15.00 Rapat Terkait Aset Pemprov Jatim di Hotel Papilio

Rencana Pembangunan Terminal MPU Kertosono Disoal

Investasi Rp 12,5 Miliar, Pendapatan Cuma Rp 15 Juta Nganjuk, Bhirawa Tingkat kebocoran retribusi angkutan umum di Terminal Kertosono Nganjuk cukup tinggi dan hasilnya tidak sebanding dengan rencana investasi pembangunan Terminal Kertosono baru. Namun demikian, Pemkab Nganjuk tetap menggelontorkan anggaran Rp 12,5 miliar untuk membangun terminal baru itu.

Kabid Angkutan Dishubkominfo Pemkab Nganjuk Nur Banra menjelaskan pembangunan Terminal Kertosono telah disetujui dan dianggarkan pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Namun demikian, pembangunan terminal angkutan umum ini masih harus melalui proses panjang, karena pembangunannya diwajibkan mengantongi surat rekomendasi persetujuan pembangunan dari instansi terkait.

“Rekomendasi dari instansi terkait, seperti dari Dirjen Bina Marga, dan kepolisian. Izin kedua instansi ini menjadi keharusan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas yang mensyaratkan setiap pembangunan terminal harus mendapat persetujuan dari pihak terkait,” ujar Nur Banra, Rabu (21/10).

Lebih jauh Nur Banra menyatakan, sebenarnya pihaknya sudah siap mengawali pembangunan terminal pengganti Kertosono pada November

 ke halaman 11

Pelanggaran HAM di Lumajang dan Sampang Perlu Ketegasan Jokowi-JK Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPD RI Prof Farouk Muhammad menilai setahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum cukup waktu untuk dibilang tidak berhasil. Terlalu tingginya harapan publik pada setahun kinerjanya memang banyak yang tidak bisa diwujudkan. Janji perubahan pada masa kampanye, juga tak bakal terpenuhi hanya dalam jangka waktu setahun.

“Rapor merah pemerintah Jokowi-JK terutama pada perlambatan ekonomi oleh sebab eksternal maupun internal. Juga bertambah banyaknya pengangguran/PHK, naiknya harga bahan pangan/kebutuhan dan jumlah penduduk miskin makin meningkat. Namun di beberapa sektor, ada rapor biru yakni ketegasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal- kapal pencuri ikan. KemenPUPera dalam membangun infrastruktur tol dan waduk-waduk, dan 512.000 rumah rakyat. Penuntasan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo-Jatim,” ungkap Farouk M, senator

 ke halaman 11

Lambannya SK Pengunduran Diri Calon Pilkada Disinyalir Dipolitisir Surabaya, Bhirawa Lambannya turunnya surat keputusan pengunduran diri Kartika Hidayati (Cawabup Lamongan) dan Sugiri Sancoko (Cabup Ponorogo) dari Mendagri dikhawatirkan dipolitisasi. Pasalnya, surat itu sendiri sudah dikirim dua bulan yang lalu, namun kenyataannya baru, Rabu (21/10) kemarin turun dari Depdagri. Adapun surat itu ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo tertanggal 19 Oktober 2015.

Pengamat Politik Bangun Indonesia Agus Mahfudz Fauzi menegaskan lambannya turunnya surat keputusan pengunduran diri calon kepala daerah ada dua kemungkinan. Dipolitisir atau surat yang masuk ke meja Mendagri terlambat. Tapi jika melihat kenyataan yang

ada tentunya dikhawatirkan hal itu karena dipolitisir. Kalau ini sampai terjadi imbasnya pelaksanan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dikhawatirkan berjalan amburadul. Di sisi lain seharusnya KPU tidak harus bertumpu pada

Dindik Surabaya, Bhirawa Persiapan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 tidak hanya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Secara teknis, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya juga tengah disibukkan menata persiapan untuk pelaksanaannya. Khususnya dalam menyiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) UKG. Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Surabaya Yusuf Masruh mengungkapkan saat ini telah ada 47 sekolah yang ditunjuk sebagai TUK UKG 2015.

Sekolah-sekolah tersebut tersebar merata di lima wilayah. Yakni Surabaya Pusat, Barat, Timur, Utara dan Selatan. Hal ini diakui Yusuf agar para guru lebih mudah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Penumpang Sepi, Ajak PNS Naik Angkot Kota Batu, bhirawa Penumpang angkutan kota (angkot) di Kota Batu dari tahun ke tahun terus menurun. Kondisi ini berbalik 90 derajat dibandingkan dengan terus membanjirnya

wisatawan ke Kota Batu.

Terkait dengan terus menurunnya penumpang angkot, Ketua Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) Kota Batu Heri Junaedi meminta

adanya hari Naik Angkot. Di mana di hari tersebut seluruh warga kota diharapkan tidak naik kendaraan pribadi, khusus-

 ke halaman 11

Tidak Kekurangan Akal S E K WA N D P R D Sidoarjo Ir Endang Soesijanti tidak pernah kehilangan akal, kalau toh nanti ada partai tidak mengajukan permohonan PAW anggota dewan yang mengikuti Pilkada Sidoarjo 2015.

T i g a anggota dewan setempat secara resmi sudah menjadi Paslon Pilkada.

Adalah Ketua Fraksi Golkar/ PPP/

PBB Warih Andono sebagai Cabup, Ketua Komisi C dari PKB Nur Achmad menjadi Cawabup dan Abdul Kolik dari Fraksi PKB juga mencalonkan Cawabup. Usulan baik dari PKB maupun Golkar kepada

 ke halaman 11

47 Sekolah Disiapkan Jadi Tempat Uji Kompetensi Guru 2015

Baru Empat Daerah Tetapkan UMK 2016 Hari Ini Jadwal Deadline Usulan ke Provinsi

Pemprov, Bhirawa Menjelang deadline penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kamis (22/10) hari ini, ternyata hingga Rabu (21/10) kemarin baru empat daerah yang telah menyelesaikan pembahasan UMK 2016. Padahal kabupaten/kota harus segera mengirim usulan UMK agar bisa dibahas di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Jatim.

“Memang baru empat daerah saja yang telah mengirim usulan UMK. Tapi kami sudah kirimkan surat agar mereka mempercepat pembahasan, sehingga segera bisa dibahas di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim Drs

Animo masyarakat untuk naik angkot terus menurun dari tahun ke tahun, karena itu Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) Kota Batu mengusulkan agar Pemkot Batu mewajibkan para PNS untuk menggunakan angkot berangkat ke kantor pada hari-hari tertentu.

 ke halaman 11

Meriahnya Lomba Olah Vokal Anggota Korpri Provinsi Jatim

Bergaya bak Penyanyi Profesional, Urusan Juara Belakangan Ku memang terlanjur mencintaimu/ Dan tak kan pernah ku sesali itu/ Seluruh jiwa telah kuserahkan/ Mengenang janji setiaku/ Ku mohon jangan jadikan semua ini/ Alasan kau menyakitiku/ Meskipun cintamu tak hanya untukku/ Tapi cobalah sejenak mengerti.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Ir Endang Soesijanti

Sentil..  Kapolsek Batu Baru Diminta Lebih Melayani  Mindset PNS sulit diubah, maunya dilayani  Jatim Masih Jadi Lahan Subur Pengembangan Idiologi ISIS  Semoga bukan disengaja dipupuk, dan dianggap bagian proyek besar  Dewan Sinyalir Banyak Minimarket Langgar Perda  Imbas penegakan hukum lemah

Demikian penggalan bait lagu berjudul ‘Bila Rasaku Ini Rasamu’ ciptaan Badai Kerispatih, sangat merdu didengarkan. Namun kali ini bukan vokalis Kerispatih yang membawakan lagu itu, tapi salah seorang staf protokol di Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.

Mengenakan jas hitam dipadu dengan celana hitam serta sepatu warna senada, Arif Darmawan mencoba mengerahkan semua kemampuan seni vokalnya agar bisa membawakan lagu tersebut dengan sempurna. Bergaya seperti penyanyi profesional, dia bisa membawakan lagu itu dengan

baik. Itu terbukti dengan standing applause dari penonton yang siang itu hadir di Gedung Cak Durasim Surabaya, Rabu (21/10).

Pria yang biasa disapa Wawan ini mengaku, memang sengaja membawakan lagu berjudul ‘Bila Rasaku Ini Rasamu’. Alasannya, lagu tersebut sangat terkenal, musik dan syairnya sangat berbobot namun tidak semua orang bisa membawakan lagu itu. “Biasanya untuk lomba karaoke semacam ini lagu-lagu yang

 ke halaman 11

Staf Protokol Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Arif Darmawan alias Wawan saat beraksi di atas panggung dalam lomba olah vokal anggota Korpri Provinsi Jatim di Gedung Cak Durasim, Rabu (21/10).

SURABAYA

2

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

KPU Jamin Netralitas Panelis Debat Pilkada KPU Surabaya, Bhirawa KPU Surabaya menjamin kenetralan panelis dan moderator padsa debat public Pilkada Surabaya. Debat public sendiri diagendakan dalam tiga kali debat publik kesempastan. Debat publik pertama dimulai 30 Oktober mendatang, kedua pada 6 November, dan terakhir 27 November.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Miftakhul Gufron menyatakan, debat publik rencananya disiarkan oleh salah satu televisi swasta. Tapi, apakah metodenya siaran langsung atau siaran tunda, pihaknya masih membahasnya.

Gufron menyatakan, saat ini tengah disusun materi debat publik. KPU menjalin kerjasama dengan tim perumus yang terdiri atas akademisi, pengamat, hingga tim pemenangan calon. “Ini juga untuk menentukan moderator debat publik sampai panelis yang

dipilih,” kata Gufron kemarin.

Dia menegaskan, netralitas panelis terhadap dua paslon yang mengikuti debat publik bisa dijamin. Tim perumus akan melihat profil-profil calon panelis secara ketat. “Nanti semua kita koordinasikan terlebih dahulu dengan tim pemenangan paslon supaya melihat profil pengamat atau panelis yang dipilih,” tandasnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono mengeluhkan petunjuk teknis (juknis) skema debat yang dibuat KPU Surabaya.

Debat pemilihan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota tahun ini berbeda dengan pemilihan lima tahun lalu.

“Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang,” ungkap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Pria yang akrab disapa Didong ini menyesalkan adanya beberapa batasan yang mengakibatkan keriuhan dan kegembiraan dalam Pilkada tidak terlihat lagi. “Sudah alat peraganya sedikit, keriuhan juga dilarang. Begitu banyak aturan pada pilkada kali ini,” keluhnya.

Pada pelaksanaan pilkada 9 Desember depan, lanjut dia, terkesan partisipasi masyarakat ditekan, serta menumpulkan kreativitas tim pemenangan pasangan calon. “Ini (Pilkada) jauh lebih buruk dari 5 tahun

lalu,” ungkapnya.

Perhatikan Kualitas Surat Suara Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Calon Wakil Wali kota Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana minta pihak rekanan pencetak kertas surat suara Pilkada Surabaya agar mengontrol kualitas surat suara sesuai contoh yang diberikan ke KPU. Juru bicara pasangan RismaWhisnu, Didik Prasetyono juga minta kualitas tinta yang ditunjukkan melalui contoh cetak, sesuai dengan faktanya.

“Kami minta perusahaan pemenang tender untuk mencetak kertas suara di mesin cetaknya dulu, agar kualitasnya kelihatan terlalu gelap atau terang,” kata Didik, di sela rapat tertutup terkait profing surat suara dan debat paslon, di kantor KPU Surabaya, Selasa (20/10).

Terkait atribut yang dikenakan

Risma-Whisnu, pasangan nomor urut 2 ini mengenakan atribut simbol Bendera Merah Putih di dada kiri. Menurut Didik, pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini ingin membangkitkan semangat, bahwa siapapun pilihan masyarakat, Merah Putih tetap yang utama.

“Tidak ada perpecahan dan konflik setelah pilkada digelar,” jelas mantan anggota KPU Jatim ini.

Sedangkan, baju putih yang dipakai, menurutnya, melambangkan ketulusan. Meski diusung PDI Perjuangan, namun pasangan calon Risma–Whisnu tak memakai baju partai, karena keduanya sudah menjadi milik warga Surabaya.

“Biarkan masyarakat Surabaya memiliki Risma-Whisnu, dan Merah Putih di dada melambangkan bakti kami untuk Indonesia,” tuturnya.

Sedang soal acara debat kandidat

yang dijadwalkan KPU digelar 30 Oktober depan, lanjut Didik, juknis (petunjuk teknis) skema debat yang dibuat KPU tersebut beda dengan Pilkada sebelumnya.

“Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang,” papar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu.

Pria yang akrab disapa Didonk ini menyesalkan adanya beberapa batasan yang mengakibatkan keriuhan dan kegembiraan dalam pilkada tidak terlihat lagi. “Sudah alat peraganya sedikit, keriuhan juga dilarang. Begitu banyak aturan pada pilkada kali ini,” keluh Didik.

Pada pelaksanaan pilkada 9 Desember depan, imbuh dia, terkesan partisipasi masyarakat ditekan, serta menumpulkan kreativitas tim pemenangan pasangan calon. “Ini (Pilkada) jauh lebih buruk dari 5 tahun Q geh.gat lalu,” ungkapnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI Periksa Penampungan Air

Satpol PP Tertibkan Pedagang Pasar Burung Kupang Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) kota Surabaya Rabu (21/10) kemarin melakukan penertiban pedagang pasar burung Kupang.Sekitar 20 lapak pedagang burung dan hewan di jalan Empu Tantular atau yang lebih dikenal dengan pasar burung Kupang dibongkar dan dibuat kalang kabut oleh satuan Satpol PP kota Surabaya.

Penertiban dilakukan terhadap pedagang yang umumnya menggunakan lapak semi permanen. Bangunan semi permanen mereka langsung dibongkar dan dipaksa untuk mengangkuti dagangannya.

Selain itu sedikitnya 70 personil Satpol PP juga dengan sigap membongkar lapak yang terbuat dari tenda-tenda kecil.

Menurut Kasie Operasional Satpol PP Kota Surabaya, Joko Waluyo ketika ditemui diselasela kegiatan mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan untuk melakukan normalisasi saluran yang sudah lama tidak aktif.

Selain itu ada juga laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan aktivitas para pedagang yang semakin banyak membuka lapaknya. ‘’Penertiban ini kami lakukan atas dasar laporan dari warga yang merasa terganggu karena aktivitas para pedagang tersebut, menurut warga ada ambulan yang tidak bisa masuk untuk mengagkut orang sakit sehingga orang sakit tersebut sampai Q dre meninggal dunia” ujar Joko.Q

Hukuman Kebiri Setimpal bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hukuman tambahan dalam bentuk pengebirian syaraf libido dianngap sudah setimpal meski belum tentu efektif untuk memberikan efek jera.

Hal tersebut diungkapkan pakar sosial dari Universitas Airlangga Bagong Suyanto. Menurutnya, hukuman kebiri cukup bisa dimaklumi dalam perspektif korban.

Sebab, kasus pelecehan seksual terhadap anak sesungguhnya lebih kejam dari pada pembunuhan. Kalau pembunuhan korban meninggal dan selesai sampai di situ.

Sementara kejahatan seksual pada anak, korban memang masih hidup. Tapi selama hidupnya itu dia akan menanggung trauma selamanya.

“Sangat bisa dimaklumi jika para korban dan orang dekat mereka menyuarakan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku,” tutur Bagong saat dikonfirmasi, Rabu (21/ 10). Bagong pun sepakat, jika hukuman kebiri ini dijadikan hukuman tambahan di samping sanksi dipenjara yang sudah ada saat ini.

Kendati sudah setimpal, Bagong mengakui hukuman tersebut belum tentu akan memberikan efek jera. Karena hukuman yang berat menurutnya tidak ada hubuQ tam ngannya dengan tingkat kejahatan.Q

Menekan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Kelompok Dasa Wisma dan PKK Rukun Tetangga (RT) 07 RW IV Jetis Kulon IV, Kel Wonokromo, Kec Wonokromo, Kota Surabaya memeriksa penampungan air secara rutin.

Pemeriksaan seminggu sekali untuk melihat apakah ada Jentik Nyamuk, seperti bak mandi, dispenser air, tempat minum burung, tendon air dan vas bunga. Tampak Ketua Bumantik (ibu pemantau jentik) RT 07, Ny Suryadi bersama anggotanya saat memeriksa bak mandi milik warganya, Selasa (20/10). trie diana/bhirawa

Kelana Resmi Gantikan Soedjatmiko Pimpin DPD Hanura Jatim Barpus Surabaya Tingkatkan Budaya Membaca Surabaya, Bhirawa Anggota DPC Hanura Kota Pasuruan, Kelana Aprilianto, resmi memimpin DPD Hanura Jatim periode 2015-2020 dalam Musda Ke-2 Hanura Jatim yang digelar di Hotel Pullman Surabaya. Pengusaha yang berangkat bukan dari pengurus partai ini berhasil menggulingkan incumbent Soedjatmiko.

Kelana sendiri terpilih secara aklamasi setelah ditetapkan sebagai calon tunggal dalam pemilihan ketua DPD Hanura dalam forum Musda II di Hotel Pullman Surabaya. Pemilihan ketua DPD yang memakan waktu lima jam itu akhirnya mengantarkan Kelana dengan meraih 18 dukungan DPC. Sementara Soedjatmiko meraih 11 dukungan DPC. Sebanyak 9 DPC memilih abstain.

“Kalau saja Pak Jat (Soedjatmiko) mendapat dukungan 12 DPC saja, ceritanya akan lain.

Akan ada pemungutan suara dan sengit,” ucap Ony Fillipus, Ketua DPC Hanura Surabaya.

Sebelum terpilih secara aklamasi, proses pemilihan ketua DPD partai ini berlansung alot dan penuh intrik. Dibutuhkan waktu 6 jam untuk menyelesaikannya. Itu pun gagal terjadi pemungutan suara. Begitu dibuka sidang dengan agenda pemilihan ketua DPD, tidak lantas lancar.

Apalagi saat ada persyaratan setiap bakal calon yang sudah direkomendasi DPP harus didukung minimal 30 persen suara dari 38 DPC yang ada di Jatim.

Artinya minimal harus ada dukungan 12 DPC untuk bisa ditetapkan sebagai calon ketua DPD. Baru diadakan pemungutan suara. Sementara incumbent hanya mendapat dukungan 11 suara saja.

Dimana, tambah Ony seharusnya cuma ada 43 total suara

yang berhak memilih. Selain 38 DPC, 2 dari DPP dan 3 dari organisasi sayap dan pemuda Hanura. Namun saat pencalonan, tiba-tiba ada 52 dukungan DPC. Sebanyak 28 mendukung Kelana dan 24 mendukung Soedjatmiko.

Melihat kenyataan tersebut oleh pimpinan sidang dan forum Musda meminta veriilfkasi.

Proses ini pun berlangsung lama dan tegang. Situasi memanas karena disepakati dilakukan klarifikasi langsung kepada ketua dan sekertaris. Baru pada pukul 15.30, semua terklarifikasi bahwa ada dukungan ganda.

Setelah itu akhirnya diketahui bahwa dari 38, sebanyak 18 DPC mendukung Kelana. Sementara 11 DPC mendukung Soedjatmiko dan 9 abstain. Karena tak memenuhi sarat 30 persen, Kelana secara aklamasi terpilih sebagai ketua DPD mengganQ cty tikan Soedjatmiko.Q

Dewan Siapkan Alokasi Anggaran Khusus untuk Hari Santri DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jawa Timur akan menyiapkan anggaran untuk peringatan hari santri nasional tahun depan. Pernyataaan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, Rabu (21/10).

Menurutnya, pada tanggal 22 Oktober nanti akan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. “Pasti akan disiapkan untuk tahun depan akan disiapkan anggaran di APBD Jawa Timur,” tegas Gus Nanang (sapaan Halim Iskandar).

Pria yang juga ketua DPW PKB Jatim itu berharap bukan hanya Provinsi Jawa Timur,

tetapi juga pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga sepatutnya menyiapkan anggaran dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun depan karena sudah ditetapkan resmi oleh pemerintah.

Ia juga menyebut, lebih khusus Jawa Timur karena sesuai dengan historis munculnya hari santri berdasarkan peristiwa Resolusi Jihad yang dilakukan oleh kaum pesantren dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Itulah alasannya pada tanggal 22 Oktober merupakan tonggak perjuangan santri,” tegas Q cty cucu KH Bisri Syamsuri ini.Q

Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya terus menggalakkan budaya literasi kepada para pelajar. Upaya ini dilakukan dengan berbagai program kerja Badan Arsip dan Perpustakaan (Barpus).

Program-program tersebut antaranya, bimbingan membaca pada siswa Sekolah Dasar (SD), bimbingan belajar untuk siswa SD dan SMP, hingga kegiatan parenting, serta pelatihan kepada bunda Paud.

Kegiatan yang bertujuan untuk menyentuh masyarakat secara langsung ini, kian lama samakin menunjukan hasil. Terhitung sejak tahun 2009, minat membaca masyarakat kian meningkat, di tahun yang sama prosentase kunjungan ke ruang baca sekitar 28 persen, naik menjadi 59,6 persen di tahun 2015.

Dengan indeks yang awalnya rendah, pada tahun ini meningkat menjadi sedang. Pada tahun 2015, dibuka sebanyak 28 ruang baca baru untuk menampung banyaknya animo masyarakat yang berkunjung ke ruang baca.

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih menjelaskan melalui pembimbingan oleh mentor yang dilakukan secara intensif, reading habit (kebiasaan membaca) seorang anak akan terbentuk paling cepat enam bulan, nantinya reading habit tersebut akan dibawa hingga dewasa.

Selain itu, sinergi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Barpus menetapkan program kerja 1000 buku per tahun untuk Kota Surabaya.

“Nantinya, untuk satu siswa SD dan SMP diwajibkan membaca 30 judul buku per tahun, untuk siswa SMA,SMK, dan MI diwajibkan untuk membaca 50 judul buku per tahun.

Melalui pendampingan secara intensif, siswa akan mampu membaca secara cepat (speed reading), kemudian memahami kembali melalui story telling (bercerita),” tegas Arini ketika ditemui di kantornya Rabu (21/10).

Arini juga menjelaskan, bahwa hasil kerja sama Barpus dengan Dispendik Kota Surabaya untuk menggalakan budaya membaca mulai dari tingkat pendidikan terendah, berhasil menjadikan Kota Surabaya menjadi barometer sekaligus pioner dalam melaksanakan Kurikulum Wajib Baca (KWB) Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di bawah pimpinan Menteri Pendidikan Anies Baswedan.Q dre

Tanda Alam Rasiyo Menang Para pemilik pusaka di Surabaya mendukung pasangan Cawali-Cawawali nomor satu, Dr Rasiyo - Lucy Kurniasari. Pasangan yang diusung Partai Demokrat-PAN terus mendapat dukungan oleh banyak elemen masyarakat. kali ini, Dukungan disampaikan bersamaan dengan proses jamasan pusoko atau pencucian pusaka setiap bulan Syuro di wilayah Kendangsari Selasa (20/10) malam.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Paklik Rasiyo hadir secara langsung dalam prosesi tersebut.

Selain itu, puluhan orang pemilik pusaka yang diruwat juga hadir, bersama ratusan warga lainnya.

Tokoh Masyarakat yang memiliki lebih dari 100 pusaka, Mbah Karni (68) mengatakan jumlah pusara keramat yang dicuci sebanyak 200 buah.

Ratusan pusaka tersebut milik para penggemar dan kolektor pusaka di Surabaya. Jenisnya beragam, mulai keris, tombak, patrem, pedang, trisula, badik, rencong, batu kapak kuno, dan berbagai jenis pusaka lainnya.

“Rata-rata merupakan pusaka bertuah dan andalan yang menjadi monumen nasional serta dirawat dengan baik oleh pemiliknya,” katanya.

Menurut Mbah Karni, ruwatan dan pencucian pusaka dilakukan

setahun sekali. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan air degan kelapa hijau, jeruk nipis, pace, dan kembang setaman. “Selain itu, wayang juga kita pakai sebagai media untuk memprediksi kondisi alam,” tegas kakek sembilan cucu ini.

Sementara mengenai nasib Pilkada Surabaya kali ini, berdasarkan pertanda alam yang dilihat dan dirasakannya, mantan Guru SMPN 11 dan SMPN 16 Surabaya ini yakin pasangan Rasiyo - Lucy yang diusung Partai Demokrat dan PAN bisa mengalahkan pasangan petahana Tri Rismaharini - Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP. “Pertanda alamnya seperti itu.

Insyaallah Pak Rasiyo menang, meski dengan selisih suara yang tipis,” terangnya.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XXIII TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id geh/bhirawa

Dr Rasiyo saat bertemu dengan para penggemar dan kolektor pusaka di Surabaya.

Disinggung alasan pemilik pusaka lau nanti Paklik Rasiyo jadi Wali di Surabaya mendukung Rasiyo, Kota beliau lebih bisa memanusiakarena mantan Kepala Dinas Penkan manusia,” pungkasnya. didikan dan Kebudayaan Jatim Pada kesempatan tersebut Mbah sekaligus Sekdaprov Jatim ini Karni yang didampingi beberapa dinilai sangat peduli dengan penpelestari budaya Jawa lainnya didikan dan kebudayaan. Pendimenyampaikan harapan mereka dikan menjadikan anak-anak panterhadap Rasiyo agar bisa jadi Wali dai sehingga tidak mudah dibodohi Kota Surabaya 2015. Semoga sedan dijajah pihak lain. Sedangkan bagai Wali Kota Surabaya nantinya kebudayaan merupakan simbol Paklik Rasiyo bisa diharapkan perilaku manusia secara terus memintarkan generasi muda, agar menerus dari masa ke masa. tidak lupa untuk melestarikan Q geh “Dengan peduli kebudayaan, kabudaya yang ada.Q

2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 22 Oktober 2015

TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

3

Vonis Hakim Jauh dari Tuntutan Jaksa

Rugikan Negara Rp 55 Miliar, Pengemplang Pajak Divonis Ringan PN Surabaya, Bhirawa Lagi-lagi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa pengemplang pajak. Padahal, dari kasus dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan Nancy Wahyuti Sungkono dan Agus Sumarwoto, negara diduga merugi sebesar Rp 55 miliar.

hms

Ketua KKOW Prop jatim menyerahkan cendramata kepada pimpinan rombongan BKOW DI Yogykarata.

BKOW DIY Ngangsu Kaweruh ke BKOW Provinsi Jatim Pemprov Jatim, Bhirawa Rombongan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY yang dipandegani Hj Diah Suminar, SE ngangsu kawruh ke BKOW Provinsi Jatim, Rabu(21/10). Rombongan BKOW Yogya ini diterima langsung oleh Ketua Umum BKOW Provinsi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf, di Gedung Grahadi .

Maksud dan tujuan kunjungan ke Jatim, saling tukar pengalaman dan tukar pikiran, dan bisa saling melengkapi. Karena BKOW masingmasing Provinsi punya kekurangan dan kelebihan, Menurut Fatma yang juga isteri Wakil Gubernur Jatim ini, Kunjungan BKOW DIY ingin mencari informasi tentang Koperasi/ UMKM. “Yang sering kami lakukan selama ini yaitu pelatihan-pelatihan, BKOW bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM,” tambahnya Selama ini teman-teman dari BKOW Provinsi lain melihat kegia-

tan BKOW Prov Jatim melalui media, kemudian tertarik dan akhirnya benar-benar ingin belajar disini, melihat dari dekat apa saja yang dilakukan BKOW Provinsi Jatim.

Selain berbagai pelatihan untuk UMKM, BKOW Provinsi Jatim juga memiliki koperasi yang bisa dibanggakan yaitu Koperasi Citra Padma Wanita, yang awalnya hanya beranggotakan 33 orang pengurus dengan modal awal Rp 33 juta, sekarang sudah berkembang Rp 1,2 Miliar dengan 300 orang anggota. Setiap bulan mengadakan eprtemuan dan kegiatan yang memberikan tambahan wawasan, baik pelatihan, seminar ataupun masak memasak. Sehingga produknya bisa dijual di bazar-bazar.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian mereka adalah Jambore, yang baru pertama kali diadakan di Jatim, karena kegiatan ini bisa membangun sinergi kerja sama BKOW Provinsi Jatim bersama 138 anggota Pleno.

Kebanggaan BKOW Provinsi Jatim lainnya bisa menerbitkan majalah AINA terbit setiap triwulan, dan akhir Oktober tepatnya 29/10 BKOW Provinsi Jatim akan memperingati HUT ke 53 sekaligus launching website BKOW. BKOW Provinsi Jatim dinilai paling aktif oleh BKOW provinsi lain, sampai-sampai BKOW Provinsi DKI Jakarta juga ingin berkunjung ke Jatim, awal Nopember mendatang.

“Alhamdulillah kalau semua yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi bagi BKOW Provinsi lain. Meski mendapat suport anggaran dari Pak Gubernur tapi juga perlu menjaring kemitraan dengan Dinas/ Badan, dan sponsor yang tidak mengikat,” ujarnya.

Rombongan Kunker BKOW DIY berada di Jatim selama dua hari.

Didampingi Pengurus BKOW Provinsi Jatim mengunjungi Dinas Koperasi dan UMKM, industri makanan dan bordir di Sidoarjo, dan industri Q hms lainnya.Q

Prostitusi Artis yang Diduga Melibatkan Anggita Sari

Pemberkasan Kasus Prostitusi Artis Terhambat Tahap II Penyidik Polisi Kejari Surabaya, Bhirawa Dua pekan lamanya berkas kasus prostitusi artis yang diduga melibatkan artis sekaligus model Anggita Sari dinyatakan P21 (sempurna) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Tapi, pemberkasan kasus ini harus terhambat oleh penyidik Polisi (Polrestabes Surabaya) yang hingga saat ini belum melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap II).

Lamanya tahap II yang tak segera dilakukan penyidik Polisi, membuat Kejaksaan harus menunda sejenak pemberkasan kasus yang tersangkanya yakni Allen

Saputra (23) dan Alviana Tiar Sisilia (25), sepasang mahasiswa kampus di Semarang. Hal ini juga yang mempengaruhi lamanya pelimpahan berkas dari Kejaksaan ke Pengadilan.

“Berkas sudah dinyatakan P21 (sempurna). Tapi, sampai saat ini penyidik Polisi belum menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kami (Kejaksaan,” ungkap Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (21/10).

Perihal alasan belum dilimpahkannya tahap II oleh penyidik Polisi, Didik eng-

gan berkomentar terkait hal ini. Pihaknya mengarahkan untuk bertanya langsung kepada penyidik Polisi yang menangani kasus ini. “Untuk hal itu, tanyakan langsung kepada penyidik Polisi,” katanya.

Mengenai nama Anggita Sari yang direncanakan menjadi saksi dalam sidang kasus ini, Didik mengaku nama AS (Anggita Sari, red) memang tercantum dalam berkas kedua tersangka. Pihaknya juga tak menampik jika AS akan dihadirkan pada persidangan kasus prostitusi artis. “Nama AS memang ada dalam berkas,” terangnya.

Jikalau pada persidangan nantinya Anggita Sari tak hadir, pria yang pernah menjadi wartawan ini memastikan AS akan hadir menjadi saksi dalam kasus prostitusi artis. Bila tidak datang, pihaknya akan melakukan penetapan paksa.

“Kalaupun AS tidak hadir dalam persidangan, kami akan melakukan penetapan paksa yakni, jemput paksa,” tegasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi Bhirawa via seluler dan sms oerihal belum adanya pelimpahan tahap II yang dilakukan penyidik PolresQ bed tabes Surabaya.Q

Wanita 54 tahun ini hanya diganjar pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan penjara. Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolvis menuntut terdakwa Nancy dengan pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 9,4 miliar. Ironisnya, oleh Ketua Majelis Hakim Sukadi, Nancy divonis 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 9 miliar subsidair 1 bulan kurungan penjara.

Dalam amar putusan Hakim, Nancy terbukti melanggar Pasal 39A huruf (a) jo Pasal 43 ayat (1) UU No 6 /1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16/2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 5 /2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU jo pasal 64 ayat (1) KUHP. “Menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan 4 bulan penjara, serta denda sebesar Rp 9 miliar subsidair 1 bulan kurungan,” tegas Hakim Sukadi dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang Cakra, Rabu (21/10).

Selain itu, Hakim Sukadi memerintahkan Jaksa untuk mengembalikan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang disita saat penyidikan ke ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. “Memerintahkan JPU untuk mengembalikan dokumen ke Dirjen

Pajak,” katanya.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa Nancy maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro Riski masih menyatakan pikir-pikir. “Kami akan pikir-pikir dulu,” ungkap keduanya.

Terpisah, Ketua Majelis Hakim Mustofa memvonis terdakwa Agus Sumarwoto dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 760 juta subsidair 1 bulan kurungan. Padahal, Jaksa Endro Riski menuntut terdakwa Agus Sumarwoto dengan pidana kurungan penjara selama 3 tahun dan denda Rp 740 juta.

“Menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 760 juta Subsidair 1 bulan kurungan,” terang Hakim Mustofa dalam sidang yang di gelar di ruang Sari.

Sebagaimana diberitakan, terdakwa Nancy Wahyuti Sungkono dan Agus Sumarwoto diduga terlibat dalam penjualan faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh PT CAP dan PT CBT. Penyidikan atas kedua tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan kasus faktur pajak fiktif sebelumnya yang melibatkan tersangka MM alias MR alias H alias G alias TP (DPO). Atas kasus ini, negara diduga merugi sebesar Rp 55 miliar.Q bed

Puskesmas Harusnya Wajib Miliki Dua Tenaga Gizi Surabaya, Bhirawa Minimnya tenaga gizi di Puskemas membuat informasi tentang gizi di masyarakat tidak berjalan maksimal. Kasus di lapangan ditemukan masih banyak Puskemas belum memiliki tenaga gizi.

“Kasus gizi buruk memang lebih banyak ditemukan di daerah, selain karena akses informasi yang kurang, kurangnya tenaga gizi juga ikut ambil bagian, karena mereka yang dapat mengedukasi dan mendampingi masyarakat. Harusnya disetiap puskesmas terdapat dua tenaga gizi,” tegas Agus Sri Wardoyo, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim.

Dijelaskan Agus di Jatim terdapat sekitar 900 puskesmas, dan sebagian besar belum memiliki tenaga gizi, padahal seharusnya minimal ada dua tenaga gizi di puskemas.

Dengan kecukupan jumlah tenaga gizi akan dapat mengurangi masalah gizi.

Tidak lain karena dengan adanya tenagagizi yang cukup yang nantinya tugasnya melakukan edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat. Masyarakat akan lebih tahu berbagai informasi mengenai gizi, mencukupi kebutuhan gizi, dan makanan-makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi.

“Hal ini juga akan mampu menggeser paradigm masyarakat tentang makanan bergizi selalu dianggap makanan yang mahal, padahal masyarakat didaerah kebanyakan adalah golongan menengah kebawah,” papar Agus.

Pembenahan pola piker dan edukasi terhadap masyarakat ini lebih penting dibandingkan pemberian bantuan makanan pendamping dan vitamin. Karena merupakan tindakan preventif yang dampaknya kedepan dan jangka panjang. Kenapa setidaknya disetiap puskesmas harus memiliki dua tenaga gizi, yaitu agar dapat mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam memahami dan pemenuhan gizi. Mereka juga dapat terjun ke posyandu untuk lebih dekat menjangkau masyarakat dan membantu mereka Q dna memahami tentang kebutuhan gizi dan kecukupannya.Q

Persebaran Dokter Gigi Tidak Merata Surabaya, Bhirawa Saat ini persebaran dokter gigi masih belum merata di Jawa Timur.

Banyak dokter gigi memilih berpraktek di Surabay dan wilayah kota. Akibatnya masyarakat banyak yang belum mendapat pelayanan dari dokter gigi.

Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, kota Surabaya memiliki sekitar 578 dokter gigi atau sekitar 14,4% dokter gigi Jawa Timur berdomisili di Surabaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,110,187. Maka kota Surabaya memiliki rasio perbandingan dokter gigi dan pasien sebesar 1:5.363.

Mengacu pada indikator Indonesia Sehat setiap dokter gigi diharapkan dapat melayani sekitar 10.000 pasien dengan demikian Jatim telah memiliki cukup dokter gigi.

Sementara dari 28,6 persen masyarakat Jatim yang memiliki masalah gigi dan mulut, baru 30% saja yang menerima pelayanan. Padahal, di Surabaya khususnya, yang berpenduduk 3 juta lebih memiliki sekitar 578 dokter gigi sebagaimana data Dineks tahun 2012.

Artinya, rasio perbandingan dokter gigi dan pasien di Surabaya hanya sebesar 1:5.363. Mengacu pada indikator Indonesia Sehat 2010, setiap dokter diharapkan melayani 10.000 pasien.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, sampai saat ini jumlah dokter gigi di Jatim ada sebanyak 3.586 orang dan lebih dari separuhnya mereka berada di Surabaya.

Padahal jumlah penduduk jatim saat ini adalah Q dna 37.476.001 jiwa.Q

4

OPINI Tajuk

Bravo, Bobotoh Persib SUPORTER sepakbola Surabaya, Bonek-mania, mengucapkan Bravo, kepada “saudara” Persib Bandung. Kemenangan Persib pada even Piala Presiden, bagai penglipur lara. Pada ajang itu, klub Bonek FC (wakil kebanggan arek Surabaya), gagal melaju ke final, karena ngambek. Walau sudah berakhir, Piala Presiden wajib dijadikan “kaca benghala” prestasi per-sepakbolaan nasional. Sekaligus laporan ke FIFA, bahwa sepakbola Indonesia siap mengikuti ajang internasional.

Beberapa pengalaman bisa dipetik sebagai pelajaran untuk perbaikan. Antaralain penggunaan teknologi di mistar gawang.

Juga keputusan wasit busuk yang tidak netral, akibat (dugaan) suap untuk memenangkan tim yang membayar. Sedangkan prestasi paling membanggakan adalah dukungan superter yang tertib (dan menghibur). Sejak pertandingan pertama di stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, sampai penutupan di stadion Gelora Bung Karno, suporter sangat menghibur.

Viking, (bobotoh, suporter Bandung) memang patut memperoleh apresiasi, berkarakter kuat, seperti piala presiden (yang terbuat kayu jati berukir). Sebanyak 8 pertandingan yang dilalui Persib, selalu dikawal oleh bobotoh, secarta simpatik. Termasuk ketika tandang. Dukungan itu menjadi spirit Persib tak pernah kalah. Terutama ketika Zulham Zamrun mencetak gol. Hasilnya, Zulham, menjadi top score (dengan 6 gol), sekaligus pemain terbaik Indonesia 2015.

FIFA, mestilah mempertimbangkan penyelenggaraan liga sepakbola piala presiden, sebagai kemajuan Indonesia.

Masih ada “nafas” yang menggelora pada per-sepakbolaan di Indonesia. Masih banyak klub dengan pemain ber-talenta kuat. Pada sisi lain, pemerintah mesti segera membangkitkan PSSI sebagai induk cabang olahraga sepakbola. Olahraga merupakan domain msayarakat, sedangkan domain pemerintah pada pembinaan dan fasilitasi.

Buktinya, pertandingan sepakbola antar-kampung tetap berjalan. Walau pemerintah telah membekukan PSSI (dan seluruh pertandingan tidak diberi izin) oleh pemerintah, termasuk penyelenggaraan babak kualifikasi Pra-PON XIX. Laga sepakbola Indonesia tidak mati benar. Beberapa pemain profesional coba bermain pada ajang amatir, laga antar kampung. Selain untuk mempertahankan ketrampilan, juga untuk mempertahankan “urusan dapur.” Sebab selama pembekuan liga, seluruh pemain tidak memperoleh penghasilan yang biasa diperoleh dari klub.

Liga Piala Presiden 2015, digelar selama 50 hari dengan 38 pertandingan. Agaknya, cukup memadai sebagai “warming” (pemanasan) menyongsong prestasi. Pengharapan prestasi sepakbola Indonesia, mulai bersemi.

“Dahaga” gibol (penggila sepakbola) mulai terobati. Pelatih dan pemain, bisa kembali memberi penghiburan kepada masyarakat. Maka pertandingan liga sepakbola Piala Presiden, , bagai titik tolak per-sepakbola-an.

Selanjutnya, pemerintah perlu melobi FIFA, agar Indonesia bisa kembali diakui. Situasi FIFA saat ini telah berubah, menjelang mundur Sep Blatter sebagai pucuk pimpinan (presiden).

Pencairan hubungan dengan FIFA sangat diperlukan, agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam ajang internasional, setidaknya pada even ASEAN Games. Bukankah Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games, 2018?

Liga Piala Presiden, telah digelar sejak 30 Agustus 2015) lalu, terbagi empat grup di empat kota, terasa lebih elok. Yakni di Gianyar (Bali), Malang (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), dan Makasar (Sulawesi Selatan). Pada masing-masing grup diikuti empat klub. Sistem kompetisi berjenjang dengan empat babak. Yakni 16 besar, delapan besar (perempat final), empat besar (semi final), serta final.

Rating piala presiden pada jajak pemirsa televisi menduduki peringkat teratas. Ini menunjukkan dahaga sepakbola telah ter-lipur. Sebanyak 16 klub mengikuti Piala Presiden, tiga diantaranya promosi dari Divisi Utama.

Selain animo klub, kerinduan terhadap liga sepakbola juga dibuktikan dengan jumlah penonton yang memadati tribun.

Hampir seluruh stadion full-seat.

Piala Presiden sudah sukses. Tetapi masih diperlukan kompetisi lain per-sepakbola-an. Sebagaimana di Spanyol, dan di Inggris. Ini demi revolusi per-spakbola-an Indonesia! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Patut Diduga Ada Desain Pembakaran Hutan KEBAKARAN hutan dan lahan kali ini bersifat masif dan sistimatis seperti ada desain khusus, karena itu negara harus melihat bahwa kebakaran saat ini bukan peristiwa biasa sehingga perlu penanganan khusus. Karena itu, saya menduga ada yang mendesain kasus kebakaran ini dengan menjastifikasi kemarau yang panjang.

Apa motivasi mendesain kebakaran hutan dan lahan ?

Motivasinya adalah masalah politik ekonomi. Lahan yang terbakar sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas.

Kelapa sawit itu akan jadi lawan minyak nabati. Karena itu, asing melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Norwegia, berusaha mematikan potensi nasional.

Pemerintah untuk objektif dan jangan asal menuduh apalagi memvonis perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Pemerintah untuk tidak asal mempercayai pernyataan beberapa LSM, karena banyak dari mereka menjadi operator kepentingan asing. Karena ada kasus di Kalimantan Barat (Kalbar), dimana pemerintah mencabut izin usaha PT MAS. Ini lucu karena PT MAS di Kalbar belum mendapat izin beroperasi, tetapi pemerintah mengumumkan mencabut izinnya. Karena itu saya berkali-kali meminta BIN dan aparat Kepolisian untuk menyelidiki LSM-LSM yang suka mendiskreditkan kebijakan nasional, katanya.

Saya sunnguh menyayangkan sikap pemerintah dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan seperti menghadapi kasus kejahatan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dimana si pelaku dipanggil hadir dalam suatu persidangan kilat hanya untuk mendengarkan vonis hakim tanpa ada proses pembelaan sedikit pun.

Di pihak lain, ada perusahaan yang dituduh membakar hutan, tetapi tanpa disertai bukti-bukti valid. Kemudian perusahaan itu diberi sanksi. Padahal dari satelit yang dimiliki perusahaan tersebut dengan jelas membuktikan bahwa kebakaran ternyata berada di luar lahan perkebunan. Bahkan titik awal kebakaran justru ada di luar lokasi perkebunan. Ini membuktikan bagaimana mungkin perusahaan mau membakar lahan sawit atau hutan produksinya sendiri. Kan aneh dan tidak logis.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Wage, 22 OKTOBER 2015

Hooliganisme dan Bela Negara Aksi penyerangan oleh para suppoter Persija Jakarta menjelang pertandingan final Piala Presiden 2015 menjadi babak baru preseden buruk sepak bola nasional.

Meskipun ini bukan yang pertama akan tetapi ditengah kondisi kondisi sepak bola nasional yang terpuruk dan adanya sanksi FIFA, bagi saya pencinta bola rasanya ini kondisi yang menyayat hati dan memalukan. Apa yang terjadi membuat polisi menetapkan kondisi disekitar Gelora Bung Karno (GBK) menjadi

S

tatus pengamanan siaga satu dan telah menetapkan 39 suporter sebagai tersangka. Sepak bola yang harusnya melahirkan semangat kemanusiaan seperti kedamaian, persaudaraan dan solidaritas di antara pemain dan penonton kini minim kita jumpai dalam sepak bola nasional.

Prestasi yang minim dan kondisi sepak bola nasional yang kacau tentunya akan semakin membuat eksisitensi Indonesia dimata dunia melalui sepak bola semakin terpuruk. Mengingat sepak bola dan olahraga lainnya oleh banyak pemimpin dunia semakin dijadikan sebagai arena untuk menunjukkan eksistensi, kemuliaan dan kehormatan bangsanya. Bahkan, sejak 1960 Robert Kennedy mengatakan, sepak bola dapat dipandang sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu bangsa di mata internasional.

Dalam kondisi yang demikian, anggota DPR RI di Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Minggu (19/10). Mengungkapkan dalam sebuah berita on-line bahwa fenomena kekerasan yang dilakukan suporter yang rata-rata anak muda semakin meyakinkan dia bahwa program bela negara yang diinisiasi Kemenhan memang harus ada. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin kekerasan dalam supporter bola mampu diselesaikan dengan program bela negara.

Hooliganisme Suporter Istilah Hooliganisme muncul sejak akhir abad ke 19, tepatnya pada 1898 di Inggris. Sementara studi mengenai suporter sepak bola dimulai akhir 1960-an. Sejak itu pula, ada kepedulian politis, sosial, dan media yang besar terhadap hooliganisme sepak bola Inggris. Secara definisi Hooliganisme adalah perilaku merusak dan senang akan kultur kekerasan yang terlebih dilakukan

B

eberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan RI memberikan pernyataan yang mengejutkan publik. Sebuah pernyataan yang menarik perhatian berbagai media massa. Yaitu terkait gebarakannya mengenai “Bela Negara”. Sontak pernyataan Menhan tersebut mendapatkan sambutan yan beragam di tengah masyarakat. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Perbedaan pendapat tersebut adalah bentuk respon publik terhadap pernyataan Menhan.

Karena konsep “Bela Negara” yang diusung Menhan masih belum memberikan kejelasan di tengah masyarakat. Bahkan sebagian dari masyarakat khawatir bahkan sangsi, jangan-jangan program/ agenda tersebut adalah salah satu cara untuk memasukkan rakyat sipil ke dunia militer.

Tidak ada yang tahu kepastian terkait hal tersebut.

Di sisi lain, Kementrian Pertahanan juga berencana akan merekrut 100 juta kader dalam jangka waktu tertentu. Sekilas nampaknya rencana tersebut cukup ambisius. Mengingat dalam merekrut jumlah kader juga membutuhkan sokongan atau suntikan dana yang cukup. Tanpa pendanaan yang memadai program tersebut hanya sebuah ilusi kosong. Oleh karenanya perlu ada komunikasi dan kordinasi yang intens antara Kemenhan dan DPR. Karena bagaimanapun juga masalah pencairan anggaran untuk Kemenhan harus mendapatkan persetujuan oleh DPR. Agar nantinya alokasi dana untuk program tersebut bisa dimasukkan dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Hal penting lainnya adalah Kemenhlan perlu menjelaskan kepada publik secara terperinci dan mendetail terkait program “Bela Negara”.

Ryamizard selaku Menhan

penggila bola ini akan berakhir?

Kekerasan dan Bela Negara Kekerasan atas nama suporter bisa jadi merupakan salah satu kegagalan negara dalam merumuskan konsep atas Oleh : keberagaman yang Dr dr Sukadiono, MM ada. Indonesia yang oleh anak muda. Ini multi-etnis, multikonon berawal dari ras, multi-agama pemberitaan di Londan multi-suporter don Newspaper pada adalah sebuah keniscayaan. KegApril - Mei 1894 yang mereportase agalan memelihara dan meramu penangkapan seorang anak muda keberagaman bisa jadi menjadi berusia 19, Charles Clarken, oleh musibah yang membahayakan. pihak keamanan London.

Kekerasan atas nama suporter Apa yang kerap terjadi di Inadalah satu hal dari persoalan disdonesia atas fenomena supporter harmoni yang dihadapi Indonesia. memang berbeda dengan apa yang Tidak jarang terjadi pengerusakan terjadi di Inggris. Akan tetapi bahkan jatuh korban jiwa ketika bahwa sudah sangat lama Indonepertandingan berlangsung. Memsia punya rekam jejak kekerasan bangun harmoni keberagaman adayang dilakukan oleh suporter baik lah tugas kolektif, tentunya mempembakaran, perusakan fasilitas butuhkan sinergi antar bidang dan bahkan sampai jatuh korban sektor. Negara harus hadir menjadi jiwa merupakan satu hal yang

Mencanangkan program bela negara untuk membuat warganya lebih cinta tanah air dan otomatis jauh dari aksi-aksi kekerasan adalah logika yang dipaksakan.

Apalagi inisiatornya adalah sebuah institusi militer seperti TNI. Bagaimana mungkin materi program yang katanya berupa materi pelatihan tentang rasa cinta tanah air, 4 pilar konsensus bangsa dan latihan baris berbaris yang durasinya konon cuma seminggu bisa membuat warganya sadar akan rasa cinta tanah air dan mampu membangun keberagaman.

bisa kita samakan dengan definisi hooliganisme. Sebagai negara besar yang mempunyai banyak klub bola yang sangat loyal dan militan, tentunya kemungkinan akan terjadi gesekan antar supporter sangat besar. Persoalannya apakah cukup menghukum para supporter yang kebanyakan anak muda dengan menetapkan menjadi tersangka?. Dalam konteks hukum mereka memang bersalah dan harus dihukum, akan tetapi apakah dengan itu perilaku ‘barbarian’ yang dilakukan para

bagian penting dalam membangun sinergi tersebut. Negara bukan hanya menjadi hakim penentu salah benar, bukan pula menjadi tangan fasisme baru yang berusaha mendisiplinkan warganya melalui program-program.

Kehadiran program bela negara sangat mungkin diarahkan pada usaha diatas. Meskipun tidak dikatakan sebagai wajib militer, rasanya secara paradigmatik susah untuk menjauhkan kesan tersebut ketika program tersebut berjalan. Kekerasan yang

Polemik Seputar Bela Negara tersebut. sempat berkomenPenulis bisa tar bahwa program sedikit memberikan tersebut adalah unbeberapa beberapa tuk menumbuhkan pernyataan terkait rasa nasionalisme di polemik yang terjakalangan generasi di. Pertama, sebagai muda serta mengembagian dari anggota bangkan jiwa pamasyarakat, penulis triotisme dalam meminta kepada Kejiwa mereka. Beliau menhan agar memberpendapat bahberikan penjelas an wa tidak ada unsur Oleh: serta pengertian militer dalam proMuhammad Aufal Fresky kepada masyarakat gram tersebut. Inti terkait “Bela Negadari “Bela Negara” ra”. Kedua, Segera yaitu menumbuhkomunikasikan dan kordinasikan kan rasa cinta tanah air dalam dengan DPR mengenai rancangan jiwa segenap komponen bangsa. serta perencanaan untuk ke deBerangkat dari pernyataan Menpan terkait “Bela Negara”. Ketiga, han, maka penulis menyatakan Kemenhan mesti berunding dan bahwa untuk sementara tidak berembuk dengan berbagai pakar, ada indikasi pemaksaan kepada intelektual, cendikiawan, tokoh masyarakat untuk terjun atau

masyarakat bisa menolak melalui berbagai cara yang ditentukan, semisal dengan demonstrasi, mengirimi surat kepada Kemenhan, dan sebagainya. Sampai saat ini, negara ini masih menegakkan demokrasi dalam segala aspek kehidupan. Intinya tetap berpikiran positif dan jangan memandang segala sesuatu hanya dari satu sisi. bergelut ke dalam dunia militer.

Beliau hanya menginginkan kesa daran dalam diri kita agar mempunyai jiwa patriot serta bersedia melakukan segala hal yang terbaik bagi bangsa ini.

Penulis tidak sepenuhnya membela Menhan, pun demikian juga tidak turut menolak program tersebut. Karena konsep besar atau grind design dari program tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Bahkan ada salah satu anggota DPR yang pernah menyatakan di media masaa bahwa jika program “Bela Negara” ingin direalisasikan, maka harus memiliki payung hukum yang jelas. Artinya perlu ada UU yang mengatur terkait agenda besar

agama, pimpinan masyarakat, budayawan, elemen mahasiswa dan elemen lainnya terkait “Bela Negara”. Jangan sampai niatan baik dari Menhan bisa tersendat karena tidak mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat Indonesia.

Tentunya semua bisa merasakan bahwa saat ini bangsa kita sedang mengalami krisis multidimensional. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi merambah ke berbagai sektor. Semisal krisis kepemimpinan, krisis tauladan, terdegradasinya nasionalisme generasi muda, maraknya budaya instan, narkoba yang semakin merajalela, KKN yang semakin

kerap terjadi atas nama supporter yang kebanyakan berusia remaja bisa jadi merupakan inspirasi atas kondisi bangsa yang telah lama dihiasi aksi-aksi kekerasan.

Aksi kekerasan yang terkadang negara menjadi bagian dari itu semua. Dari peristiwa 1965, kasus tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, Munir, penembakan aktivis mahasiswa 1998, Salim Kancil dan aksi-aksi lain yang tidak mungkin saya sebut satupersatu. Inspirasi yang saya maksud adalah adanya semacam kewajaran yang akhirnya menubuh (embodied) dalam benak khalayak Indonesia. Pertanyaannya kenapa Negara begitu tegas terhadap kejahatan anak-anak belia (suporter) tapi kepada kejahatan yang jelas-jelas HAM berat mudah sekali menguap. Selain itu juga, persoalan menyangkut supporter juga tidak bisa dilepaskan dengan kondisi PSSI dewasa ini.

Sebuah organisasi yang lebih banyak bergerak diwilayah politik dari pada prestasi. Bisa jadi apa yang terjadi pada supporter kita hari ini adalah ekses dari carut-marutnya para elit di PSSI. Dari kecurangan atur skor, mafia pertandingan sampai bentuk kecungan lain adalah hal yang sering kali dipertotonkan.

Militansi suppoter yang harusnya jadi satu energi yang besar untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia kini berubah menjadi bahaya yang kapan saja bisa mengintai. Mencanangkan program bela negara untuk membuat warganya lebih cinta tanah air dan otomatis jauh dari aksi-aksi kekerasan adalah logika yang dipaksakan.

Apalagi inisiatornya adalah sebuah institusi militer seperti TNI. Bagaimana mungkin materi program yang katanya berupa materi pelatihan tentang rasa cinta tanah air, 4 pilar konsensus bangsa dan latihan baris berbaris yang durasinya konon cuma seminggu bisa membuat warganya sadar akan rasa cinta tanah air dan mampu membangun keberagaman. Tidak bermaksud pesismis, paling tidak hadirnya tulisan ini merupakan upaya agar kekerasan atas nama suporter tidak menjadi alat legitimasi negara untuk menjalankan program bela negara.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya/ Pecinta Sepak Bola

subur dan semacamnya. Memang jika ditarik lagi, benang merahnya adalah berbagai persoalan yang terjadi disebabkan oleh tidak adanya rasa cinta tanah air dalam jiwa kita. Sehingga dampaknya adalah segala perkataan dan perbuatan yang menyimpang dan menyalahi aturan dianggap hal yang biasa. Kejujuran menjadi barang langka. Karena sebagian pemimpin kita telah terjebai dalam kehidupan yang serba materialistis. Tidak ada sedikit rasa malu terhadap amanah dan jabatannya. Bahkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air adalah suatu yang tabu bagi diri mereka yang melacurkan dirinya ke lembah korupsi. Jika kita berpikir positif, mungkin maksud Menhan mengadakan sebuah gebrakan luar biasa yaitu untuk membenahi mentalitas kita yang telah terinfeksi berbagai penyakit. Selain itu, program “Bela Negara” ini adalah salah satu wadah bagi kita untuk menggembleng jiwa nasionalisme serta menciptakan generasi yang memiliki mentalitas yang kuat serta memiliki kepemimpinan yang baik. Oleh karena itulah, sampai sekarang masyarakat perlu mendengarkan dengan kepala dingin berbagai hal yang akan dikatakan oleh Menhan dan jajarannya terkait program tersebut.

Jika ada kejanggalan, masyarakat bisa menolak melalui berbagai cara yang ditentukan, semisal dengan demonstrasi, mengirimi surat kepada Kemenhan, dan sebagainya. Sampai saat ini, negara ini masih menegakkan demokrasi dalam segala aspek kehidupan. Intinya tetap berpikiran positif dan jangan memandang segala sesuatu hanya dari satu sisi.

Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Aktivis HMI Komisariat Ekonomi Airlangga

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

40 Persen Pemilih Masih Galau

MKP - Nissa Berpeluang Sama Besar Kab Mojokerto, Bhirawa Hingga satu setengah bulan menjelang pemilihan Bupati Mojokerto, ternyata jumlah pemilih galau atau undecided voters masih tinggi. Dari sekitar 850 ribu suara pemilih di Kab Mojokerto ada sekitar 40% atau setara 340 ribu suara belum menentukan pilihannya. ‘’Angka undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan masih besar. Masih ada di kisaran angka 40%. Ini cukup mengkhawatirkan. Padahal, coblosan tinggal beberapa pekan lagi,’’ terang Dian Permata, Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), dihadapan wartawan, Rabu (21/10) kemarin.

Alumnus University Sains Malaysia (USM) itu memaparkan, tingginya angka undecided voters menjelang Pilbup Mojokerto ini, di luar kelaziman dari Pilkada yang lain. Biasanya, jika tinggal beberapa pekan saja jelang coblosan, angka undecided voters berkurang dan telah mencair kepada kandidat yang akan bertarung merebutkan kursi kepala daerah. ‘’Ada sejumlah langka yang bisa dilakukan kandidat untuk

menarik kelompok uncided voters menjadi pemilih riil. Diantaranya membuat program spektakuler dan melakukan door to door marketing,’’ tambahnya.

Dari tiga Paslon, dua kandidat yang betarung dalam Pilbup Kab Mojokerto masih memiliki peluang yang sama. Hal ini disebabkan belum adanya satu pasangan pun yang angka tingkat keterpilihan—elektabilitas, mencapai 50%. Baik itu pasangan Choirun Nisa - Arifudinsjah ataupun Mustofa Kamal Pasa - Pungkusiadi. Karena itu, di sisa waktu, keduanya harus maksimal dengan memanfaatkan programprogram yang efektif dan massif. ‘’Peran tokoh agama dan organisasi keagamaan sangat penting untuk dijadikan sebagai pendulang suara. Siapa calon yang memiliki kedekatan dengan

kelompok itu, berpeluang besar memenangkan Pilbup ini,’’ timpal Racmad Syaiful Rahmadani, Dosen Fisip Unim Mojokerto yang kemarin ikut mendampingi.

Dari hasil Survey yang dilakukan Founding Fathers House (FHH), dari hasil sigi di Kab Mojokerto, ada 81.8% responden yang tahu bakal diadakan Pilbup.

Namun, hanya 28.8% saja yang tahu persis tepatnya pelaksanaan Pilbup itu sendiri. Kata Dian, tingkat partisipasi itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan publik tentang pelaksanaan Pilbup. ‘’Jadi harus ada rangsangan dan stimulannya,’’ tambah Dian yang merupakan peneliti senior di FHH. Dari hasil sigi diketahui, 47.5% publik tak suka dan sangat tidak suka dengan pertunjukan musik di tempat terbuka. 36.3% publik tak suka dan sangat tidak suka dengan rapat umum di lapangan terbuka.

57.1% publik publik tak suka dan sangat tidak suka dengan pawai kendaraan di jalan umum. Sedangkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang disukai adalah kaos 41.5%, baliho 15%, spanduk 13%,

dan kalender 10.3%.

Preferensi pemilih untuk menjatuhkan lantaran dipengaruhi faktor tokoh menurut hasil survei 21.8% tokoh agama/ulama/agamawan, 13% pimpinan lingkungan, 8.5% tokoh pemerintahan lokal, 7.8% tokoh politik/ politisi, 2.8% tokoh terpelajar/ guru/dosen, 2.8% tokoh pemuda, 1.5% tokoh bisnis, dan 42% tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan untuk tingkat lembaga 18.3% organisasi keagamaan, 13.5 organisasi kemasyarakatan/Ormas, 9.5% partai politik, 3.3% lembaga swadaya masyarakat, 2.5% organisasi propesi, 1.3% organisasi kepemudaan, 1.3% aparatur desa, 0.3% mahasiswa, dan 50.3% tidak tahu atau tidak menjawab.

Persepsi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang di atas 50% hanya pada dua bidang saja. 57% publik merasa sangat puas dan puas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan. 55.6% publik merasa sangat puas dan puas di bidang keamanaan dan ketertiban.

Bidang lainnya, seperti pe-

nanganan masalah gelandangan, pengemis, dan pemukiman liar, di bidang penanganan masalah kemacetan, di bidang penanganan masalah kaki lima, di bidang penanganan masalah sampah, di bidang penanganan pemberantasan KKN dan pungutan liar, di bidang penanganan pemiliharaan taman dan kebersihan kota, di bidang penanganan pelayanan publik dan perizinan, di bidang penanganan transportasi kota, di bidang penanganan pembangunan drainase atau saluran air, di bidang penanganan pembinaan

olah raga dan generasi muda, dan di bidang penanganan lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di bawah 50%. ‘’Survei ini dilaksanakan mulai 14 September hingga 14 Oktober 2015 di 18 kecamatan di Kab Mojokerto. Jumlah 400 orang.

Tingkat kepercayaan sebesar 95%. Margin of error sekitar 4.9%.

Pengambilan data melalui teknik wawancara dengan bantuan kuisioner. Responden adalah yang sudah memiliki hak pilih serta bukan TNI/Polri aktif,’’ pungkas Dian Permata.Q kar

kariyadi/bhirawa

Dian Permata (berdiri) memaparkan hasil survey dihadapan sejumlah wartawan, Rabu (21/10) kemarin.

Sejumlah Kantor Pemkab Sidoarjo Ingin Berubah Status

Ratusan buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab kemarin.

kerin ikanto/bhirawa

Ratusan Buruh Demo Kantor Bupati Tuntut Kenaikan UMK 22 Persen Kab Mojokerto, Bhirawa Ratusan buruh tergabung dalam FSPMI Kab Mojokerto demo di depan Kantor Bupati Mojokerto, Rabu (21/10) kemarin. Dalam aksinya para buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga sebesar 22%.

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini turut mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnakertrans) Kab Mojokerto dicopot dari jabatannya.

Di depan Kantor Pemkab Mojokerto, ratusan buruh yang datang dengan mengendarai empat bus pariwisata, truk dan puluhan motor ini langsung berdiri berjajar dan meneriakkan yel-yel ‘Hidup Buruh, Hidup Buruh’. Mereka juga membentangkan poster bertulisan Disnakertrans Mesin PHK Buruh, Disnakertrans Lebih Berpihak Pengusaha dan Naikkan Upah Buruh Sebesar 22 Persen.

Dijaga puluhan aparat Kepolisian, sejumlah perwakilan buruh juga tak gentar melontarkan kritikan pedas terkait memblenya kinerja Disnakertrans Kab Mojokerto. ‘’Copot Kepala Disnakertrans Kabupaten Mojokerto,’’ seru Eka Ernawati, Pimpinan Cabang FSPMI Kab Mojokerto dalam orasinya diatas bak truk terbuka.

Eka menyebut, dalam menjalankan tugasnya, Kadisnakertrans tak pernah sedikit pun memihak kepada kepentingan buruh, melainkan hanya berpihak kepada kepentingan pengusaha saja. ‘’Berapa kasus buruh yang kami laporkan dan berapa berkas yang sudah kami

kirimkan ke Disnakertrans.

Baik soal pelanggaran upah, nihilnya jaminan kesehatan buruh dan kasus kecelakaan kerja, tapi tak pernah didengar dan ditanggapi serius,’’ lontar Eka. Senada juga dikatakan Ardian Safendra, KepalaRatusan Buruh Demo Kantor Bupati Tuntutan Kenaikan UMK 22 Persen—sub Cabang FSPMI Kab Mojokerto ini juga menuding Kadisnakertrans tak becus pimpin instansinya. ‘’Kadisnakertrans kerap memberi statement kebohongan publik, bahwa banyak buruh yang di PHK akibat tingginya upah buruh di Kab Mojokerto dan banyak investor yang lari.

Faktanya, itu omong kosong, kita punya data riil bahwa buruh yang di PHK itu adalah buruh kontrak yang memang telah habis masa kontraknya.

Dan investor tak ada yang lari tapi jumlahnya justru bertambah. Ini sesuai data yang kita pegang dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim,’’ ungkap Ardian.

Kepala Disnakertrans Kab Mojokerto, Tri Mulyanto didepan perwakilan buruh membantah tegas jika pihaknya tak bekerja membela buruh. Ia mengaku, sejak menjabat sebagai Kepala Disnakertrans, pihaknya telah melakukan kegiatan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan yang tersebar di Kab Mojokerto.

Terkait tuntutan kenaikan upah sebesar 22% tahun 2016 nanti, Triyanto mengaku masih menunggu ketentuan dari provinsi. Tapi pihaknya mene-

kankan jika tuntutan perhitungan UMK harus disesuaikan dengan Surabaya sangatlah berat. ‘’Hitungan KHL di Kab Mojokerto dan Kota Surabaya jelas beda, makanya standar hitungan UMK pun jelas tak sama dengan Surabaya,’’ pungkasnya.

Tolak RPP Ketenagakerjaan Tolak RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Ketenagakerjaan, ratusan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja yang ada di Kab Gresik unjuk rasa di Kantor Bupati, Rabu (21/10). Mereka menolak RPP Keternagakerjaan, terkait pengupahan karena dinilai sangat merugikan buruh.

Koordinator lapangan LEM SPSI, Ali Muksin mengatakan, dalam RPP yang telah ditetapkan dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden RI itu, bahwa penghitungan UMK didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. ‘’Ini akan sangat merugikan buruh.

Bahkan, bisa jadi tidak akan ada kenaikan upah,’’ tegas Ali. Sehingga buruh menolak RPP. KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Pemerintah juga tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, pemerintah tak bisa mengontrol harga kebutuhan pokok di pasar. Harga-harga sembako terus melonjak naik. Ali juga menyoroti tentang pasal 41 sampai pasal 45 dalam RPP. Pasal itu sangat merugikan buruh. Sebab, kenaikan upah hanya 10% tak berdasarkan KHL.Q kar.eri

Pak Tjip Bantu Korban Kebakaran Sidoarjo, Bhirawa Merasa iba dengan korban kebakaran, janda Murani (65) warga Dusun Kedungturi, RT 03 RW I, Desa Kedungboto, Kec Porong, Sidoarjo, yang rumahnya habis dilalap si Jago merah, pada Selasa (20/10) sore hari.

Melihat kondisi warganya seperti itu, akhirnya Calon Bupati H MG Hadi Sujipto SH MM, Rabu (21/10) kemarin mendatangi lokasi kebakaran, agar ibu janda ini bisa bangkit kembali, bisa bergairah lagi dalam kehidupannya sehari-hari.

Kedatangan Pak Tjip—sapaan akrab H MG Hadi Sutjipto dalam Paslon nomor satu ini, bersamasama dengan rombongan memberikan bantuan uang sebesar

Rp10 juta, yang diterima langsung oleh Murani, disaksikan Kepala Desa Kedungboto, Yusuf.

Usai menyerahkan bantuan, Pak Tjip mengatakan, kalau pemberian bantuan ini merupakan dana pancingan. Sebagai bentuk kepeduliannya, dan mensupport warga untuk bergotongroyong melakukan perbaikan kembali rumah yang terbakar.

Kami berharap, bantuan ini bisa bermanfaat bagi ibu Murani. ‘’Sebab pasca kebakaran, kondisi rumah dan barang-barang berharga habis dilalap Si Jago Merah,’’ ujarnya Untungnya saat terjadi kebakaran pemilik rumah tak ada di tempat atau rumah dalam keadaan kosong. Hanya anaknya,

tetapi berhasil selamat dari kobaran api. Jadi dana bantuan ini, murni uang pribadi bukan dari pemerintah daerah. ‘’Sedangkan kedatangan di rumah ibu Murani ini, sebagai wakil Bupati.

Bukan karena calon, hanya karena kemanusiaan,’’ tegas Pak Tjip.

Menurut Kepala Desa Kedungboto, Yusuf, kebakaran di rumah warganya terjadi diduga akibat hubungan arus pendek listrik.

Rumah itu sering dikosongkan, karena korban sering pergi ke rumah saudaranya yang ada di daerah Tulangan. ‘’Jadi paling ya konsleting listrik, karena saat terjadinya kebakaran rumah dalam kondisi kosong,’’ katanya.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah Bagian, Kantor, Badan dan Dinas yang ada di Pemkab Sidoarjo, berencana untuk merubah status kelembagaan SKPD nya, untuk sementara ini harus menunggu dan bersabar. Karena Kemendagri meminta menunggu dulu sampai terbitnya PP baru tentang kelembagaan perangkat daerah, sebagai PP pengganti PP Nomor 41 tahu 2007.

Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Kusmanto SSos MA, mengakui kini ada sejumlah SKPD di Kab Sidoarjo, yang telah mengusulkan perubahan status kelembagaannya. Mulai dari yang tingkatannya ringan sampai yang berat. ‘’Tingkatan ringan itu seperti itu pembangian Tupoksi dalam SKPD, sedangan yang berat seperti peningkaan status bentuk kelembagaan SKPD dari eslon III jadi eselon jadi eselon II dan

pemecahana SKPD menjadi dua atau lebih,’’ jelas Kusmanto, Rabu ( 21/10) kemarin.

Kusmanto menyebut, peningkatan status kelembagaan yang termasuk berat itu seperti yang telah diusulkan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Bagian Humas Protokol Pemkab Sidoarjo.

Meski kini PP baru pengganti PP Nomor 41 tahun 2007 belum ditetapkan, tapi menurutnya drafdrafnya sudah disosialisasikan untuk penyempurnaan. Kemendagri menjanjikan, PP pengganti itu akan bisa diterbitkan maksimal pada Oktober 2016.

Drs Sucipto MM, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo, menyampaikan, beberapa alasan mendasar

mengapa lembaga yang punya sasaran mencerdaskan bangsa dengan gemar membaca ini, dirasa sudah waktunya untuk perubahan status kelembagaan yang lebih tinggi dari saat ini.

Salah satu ukuran bisa berubah status yang lebih tinggi adalah volume kerja. Seiring dengan menyongsong UU Nomor 23 tentang pemerintahan desa, maka pelayanan perpustakaan diharap harus merambah masuk sampai ke desa-desa.

Pimpinan SKPD lain yang juga telah mengusulkan perubahan status kelembagaan adalah, Ali Imron SH MM, Kepala BPMPKB Kab Sidoarjo. Menurut Imron, di tempatnya ada dua Bidang yang status kelembagaannya ada induknya. Yakni Bidang Perlindungan Perempuan Anak yang berada di Kementrian Pemberdaayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Bidang KB yang di Pusat ada induknya yakni BKKBN.Q kus

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Ribuan Massa Duduki Kantor Pemkab Sampang Sampang, Bhirawa Ribuan massa dari empat Desa di Kabupaten Sampang, Rabu (21/10) menduduki Kantor Pemkab Sampang. Mereka mendesak Bupati Sampang segera menghentikan tahapan pemilihan Kepala Desa di 4 Desa di Kabupaten Sampang, karena dianggap cacat hukum dengan tidak meloloskan calon Kepala Desa yang nyatanyata lengkap administrasinya.

Aksi massa dari empat Desa di Desa Batu Poro Barat Kecamatan Kedundung, Desa Tolang, Desa Nagesareh Kecamatan Banyuates dan Desa Petapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, diawali dengan aksi mendatangi kantor DPRD Sampang untuk mendesak pemkab Sampang menghentikan tahapan Pilkades di 4 Desa yang masih bermasalah.

Perwakilan warga ditemui langsung ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dan jajarannya, perwakilan massa menyampaikan beberapa persoalan terkait tahapan pilkades di 4 Desa yang cacat hukum dan harus dibatalkan.

Dalam dialognya ketua Dewan benjanji akan segera menindaklanjuti laporan perwakilan dari 4 Desa tersebut, dengan memanggil pihak pemerintah Sampang yang memiliki kewenangan terkait tahapan Pilkades serentak yang akan digelar 28 Oktober 2015 mendatang.Q lis

Wali Kota Serahkan Bantuan Alat UMK Probolinggo, Bhirawa Pemerintah kota Probolinggo, melalui Diskoperindag membagikan sebanyak 278 peralatan pada warga di lima Kecamatan dan 29 Kelurahan. Pembagian peralatan seperti kompor gas, kompor jos timbangan, diesel, gilingan es, seler, rombong dan tenda dibagikan di kantor Diskoperindag.

Wali Kota Hj Rukmini, Rabu (21/10) mengatakan, maksud dibagikannya peralatan pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membina dan mendorong masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas produknya serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kususnya pelaku usaha.

Menurutnya di lima kecamatan, khususnya di 29 kelurahan ada sejumlah 278 penerima bantuan, para penerima bantuan tahap pertama sebanyak 105 dan sisanya 173 diberikan pada tahap berikutnya. Pada saat bersamaan Wali Kota Probolinggo Hj Rukmini menegaskan bahwa usaha kecil menengah di Kota Probolinggo masih butuh sentuhan, salah satunya diberikanya bantuan peralatan oleh Diskoperindag.

Rukmini mengatakan, adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Probolinggo. Diharapkan dengan adanya bantuan perlatan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak untuk dijual lagi.

Ke depan tiap SKPD agar bisa lebih selektif dalam memberikan bantuan supaya tidak sampai penerimanya mendapatkan dobel bantuan.Q wap

Stadion Jadi Ajang Balap Liar Pelajar Bangkalan, Bhirawa Stadion Gelora Bangkalan yang dekat dengan masyarakat dengan sebutan SGB Bangkalan, seringkali menjadi tempat yang sangat asik buat pemuda ataupun pemudi bahkan sampai orang dewasa? untuk sekedar mencari tempat hiburan keluarga.

Namun kondisi itu tidak selalu menjadi hal yang positif? akan tetapi menjadi negatif ketika disalahgunakan. Hal ini dikeluhkan oleh beberapa masyarakat yang sering berlalu lalang atau hanya sekedar menghirup udara segar di sekitar Stadion kebanggaan masyarakat Bangkalan.

Rusman yang siang itu, Rabu, (21/10)?, menyayangkan keasrian Stadion kebanggaan itu dijadikan tempat ajang balap liar, bahkan yang paling parah banyak pemuda-pemudi berbuat mesum di sekeliling Stadion termegah di Pulau Madura itu. "Setiap hari pasti ada pelajar disini mas, baik yang pacaran bahkan balapan liar," keluhnya.Q mb8

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

Jatim Masih Jadi Lahan Subur Pengembangan Idiologi ISIS Jombang, Bhirawa Jawa Timur masih menjadi daerah subur pengembangan faham Radikalisme Teroris Dan Islamic State Of Iraq dan Syiria (ISIS).

Faham Radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa ini kini telah menyebar di beberapa kabupaten dan kota khususnya pantura.

Hal ini disampaikan Sekretris PW NU Prof Dr. Ahmad Muzaky dalam Dialog Faham Radikalisme Teroris dan ISIS bertentangan dengan Faham Ahlussunah Wal Jamaah yang digelar BNPT bersama Sarbumusi di Aula Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Rabu (21/10). “Hampir seluruh daerah pinggiran di Jawa Timur telah dimasuki faham Radikal dan ISIS, dan polanya sebarnya sama,” ujarnya mengungkapkan.

Salah satu pola yang digunakan mereka penyebar faham radikal dan ISIS ini adalah melalui keluarga yakni adanya garis keturunan seperti yang ada di Magetan. Yang kedua adalah adanya kesama-

an gerakan atau pola organisasi. ”Termasuk mereka memanfaatkan warga yang menjadi TKI dan TKW. Dan mereka ini di Jawa Timur jumlahnya sangat banyak,” imbuhnya seraya membeberkan beberapa daerah yang rawan diantaranya Surabaya, Malang, Madura dn juga Magetan.

Dr Muzakky menambahkan, tingginya penyebaran faham radikal ini harus mendapatkan perhatian semua pihak terutama kalangan pemerintah.

Karena rata rata mereka yang direkrut adalah ekonomi lemah, meski belakang ada seorang berprofesi dokter. ”Karenannya pemerintah perlu memberikan sentuhan

pembangunan khususnya di daerah pantura agar tidak ada ketimpangan. Dan juga program ekonomi untuk mereka,” tandasnya seraya kesenjangan ekonomi serta idiologi menjadi pemicu mereka ikut faham radikal dan ISIS ini.

Hal yang sama juga disampaikan Deputi II Bidang Peninadakan, BNPT, Mayjen Pol Arief Dharmawan bahwa Jawa Timur masih menjadi Basis faham radikal diantara 13 propinsi di Indonesia. Dan ini perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk kalangan kyai dan pemuda. ”Data di kita Jawa Timur merupakan salah satu basis, hampir semua daerah meski tidak semuanya telah terdeteksi adanya jaringan faham radikalesme dan ISIS ini,” tandasnya.

Sementara itu, Abdurrahman Ayub mantan Anggota Jamaah Islamiyah Mantiki Australia mengakui bahwa jaringan radikalisme masih berkembang di Indonesia.

ramadlan/bhirawa

Prof Dr Ahmad Muzakky Sekretaris PW NU Jatim bersama Abdurrahman Ayub mantan Petinggi Jamaah Islamiyah memaparkan bahaya pemahaman radikalisme teroris dan ISIS, diaula Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar.

Pihaknya mengaku keluar dari Jamaah Islamiyah saat di Australia. Karena menilai ajaran yang di doktrinkan sudah mlenceng dari Islam yang sebenarnya. ”Seperti mengkafirkan, menthoghut-

kan dan juga membunuh sesama muslim, ini yang harus dimaspadai di Indonesia.

Apalagi baiat untuk menjadi anggota sekarang sudah bisa dengan Online,” tandasnya.Q rur

Jatim Siapkan 300 Kader Pembina Bela Negara

din/bhirawa

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, S.IK, didampingi Kabag Humas Polres Pamekasan, AKP Soebagio Supriatmanto, pada sambutan acara Forum Diskusi Polres dengan insane Pers, di Balai Rejo, Rabu (21/10).

Polres dan Wartawan Jalin Kemitraan Pamekasan, Bhirawa Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, S.IK, menandaskan, dibangunnya jalin kemitraan antara Polres dengan Wartawan Pamekasan, selain untuk mempererat tali silaturrahmi serta saling kenal mengenal satu sama lainya. “Pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Di forum ini, awal kita untuk saling mengenal satu sama lain,” ujarnya.

Di forum diskusi antara Polres dengan insan Wartawan itu, Kapolres menegaskan, tujuan visi dan misi itu, bahwa pihaknya bersama media masa dalam berkerjasama untuk dapat memberi pencerahan kepada masyarakat, baik mengenai keberhasilan maupun penanganan bidang hokum dan Kamtibmas.

Kerja sama ini, kata Kapolres, selain mempererat jalinan kemitraan, juga untuk membuka ruang komunikasi antara jajarannya dengan insan Pers. Terutama mengenai ekspost pemberitaan yang ditagani pihaknya (Polres, Red) sehingga dapat digali oleh rekan Jurnalis. “Misalnya, ada penanganan perkara, bila ada hubungan emo-

sional dapat kita saling komunikasikan,” tambahnya.

Sebelum acara diskusi dilanjutkan dan makan siang. Kabag Humas Polres Pamekasan, membagikan Rompi “Kemitraan Kamtibmas” dan Topi bertulis “Humas Polri” kepada sejumlah Wartawan yang berugas di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Di acara diskusi, beberapa wartawan menyampaikan uneg-unegnya. Misalnya mengenai kemudahan mendapatkan informasi dan konfirmasi kasus yang ditangani Polres dan jajaran? Kapolres, menyatakan dirinya siap dikonfirasi seputar tindak pidana criminal maupun tindak pidana korupsi yang ditangani jajaran.

Mengeni kemudahan informasi, AKPB Sugeng Muntaha, pernah bertugas di Sudan, meminta kepada Kabag Humas membuat akses komunikasi yang efek supaya rekan wartawan dapat dengan mudah memperolehnya. “Kemitraan antara Polres dengan Wartawan, semoga berlanjut dan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat,” harapnya.Q din

Lumajang, Bhirawa Bakesbangpol Provinsi rencananta akan menggodok 300 orang yang akan di persiapkan sebagai pelatih dan pembina Bela negara untuk di tahun 2015 ini. Demikian kata Kabid Integrasi Kebangsaan Bakesbang pol Provinsi Jawa Timur , R. Tjahjo Widodo SH M Hum usai melaksanakan kegiatan pembukaan bela negara yang bertempat di aula Pure mandara giri semeru lumajang Rabu (21/10) kemarin.

Menurut Tjahjo widodo kegiatan tersebut merupakan agenda rutinitas dari bakesbangpol propinsi jwatimur dalam rangka menindak lanjuti program dari kementrian pertahanan yang mencanangkan 100 juta kader bela negara daopat terealisasi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan bahwa khusu untuk Jawa timur pihaknya mengkader sekitar 300 orang yang nantinya dapat di persiapkan sebagai pelatih dan pembina bela negara. Kegiatan yang berlangsung di Pure Mandara Giri Semeru tersebut dihadiri oleh bseluruh kepala bakesbang pol kabupaten/kota se bakorwil Malang yang meliputi Kabupaten / Kota Malang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi , Lumajang dan Kabupaten / Kota Probolinggo.

Pembukaan tersebut dilaksanakan oleh Bupatiu Lumajang Drs. Asat malik Mag dan dihadiri oleh ormas pemuda, beberapa ormas keagamaan, pelajajar dan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB se kabupaten lumajang.

Dalam sambutannya Bupati lumajang menjelaskan bahwa Bela Negara itu bukan semata –mata menjadi tanggung jawab kementrian pertahanan saja tetapi tanggung jawab bersama. .

Bela negara adalah semangat dan jiwa kejuangan

semua anak bangsa. Bela negara sebagai kewajiban seluruh anak bangsa untuk menjaga negaranya.

Masih menurut As’at Malik, poihaknya sangat menyambut baik kegiatan bela negara ini. “Kita jangan berhalusinasi tentang yang muluk-muluk dulu. Umpamanya kita lihat lingkungan disekitar kita, banyak yang harus diselesaikan, misalnya tentang adanya sampah yang menumpuk, kalau tetap didiamkan saja , kan nantinya akan mengakibatkan banjir pada waktu musin hujan. Kita harus paham dulu dengan lingkungan kita, bagaimana cara kita untuk mencintai tanah air kita,” ujarnya.

Secara terpisah Tjahjo bahwa isu SARA dan kasus kerusuhan yang lainnya merupakan cerminan bahwa banyak warga nefara yang masih kurang wawasan kebangsaannya. Untuk itu pihaknya akan bersama – sama menggandeng berbagai element masyarakat untuk bersama- sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.bahkan di a juga mencontihkan kasus di Singkil Aceh yang terjadi kasus SARA merupakan menjadi perhatian agar kasus serupa tidak akan terulang di masa mendatang.

Dengan pembekalan terhadap para kader pembina bela negara tersebut diharapkan juga untuk menciptakan situasi bangsa menjadi lebih kondisif. “Untuk itu pihaknya melalui kader bela negara akan terus menggalang kerukunan umat beragama,” jelasnya.

Masih menurut Tjahjo , untuk jawa timur pelaksanaannya pelatihan Kader Bela Negara di tempatkan di Malang dan di Magetan. Untuk yang di malang di laksanakan Rindam Malang sekitar 200 peserta sedangkan di magetan bertempat di Secapa Rindam Magetan berjumlah 100 peserta.Q mb10

Tingkatkan Siswa Berkarakter, Disdik Gelar Workshop Pengembangan Mansis Guna untuk meningkatkan mutu, kecerdasan dan mencetak siswa berkarakter, Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Situbondo, melalui Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) menggelar workshop Pengembangan Manajemen Kesiswaan (mansis) bagi 40 pengurus OSIS SMA/SMK Situbondo dan 15 guru pembina Osis, pagi kemarin (21/10). Program ini digelar untuk memberikan pemahaman penyusunan kerja osis, sehingga kedepan bisa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Osis.

Kabid Pendidikan Menengah Disdik Kab Situbondo, Agus HP, mengatakan, program workshop ini sangat sejalan dengan program peningkatan mutu SDM yang digagas Dinas Pendidikan Situbondo, terutama perihal perbaikan manajemen Osis maupun perbaikan kesiswaan. “Sasarannya menyangkut pembinaan kesiswaan dan manajemen Osis. Dimana dalam hal ini, mungkin ada sekolah yang belum menggunakan pedoman pembinaan osis, seperti yang digariskan

Disdik Situbondo,” papar Agus HP. Masih kata Agus, program ini diadakan agar perkembangan siswa optimal, dengan karakteristik pribadi, bakat minat, kreatifitas siswa tersebut, sesuai standart kompetensi pembinaan yang ada. Untuk itu, harap Agus, para Wakasek kesiswaan harus mencanangkan kompetensi itu dengan memahami peserta didik serta ruang lingkup pembinaan kesiswaan. “Ini agar tidak berbenturan dengan Wakasek yang

lain,” ujar Agus HP. Agus menambahkan, kerapkali ditemukan kegiatan kesiswaan tidak datur dalam program dan tiba-tiba dilaksanakan, sehingga mengakibatkan tidak sinkron dengan program kebijakan Disdik. Untuk itu, kata Agus, sekolah harus memiliki agenda ruitn yang masuk dalam program kesiswaan. “Ini penting bagi sekolah sehingga memiliki program yang terukur. Artinya jumlah program yang akan dilakukan jelas. Baik itu dari segi ekonomi dan penganggarannya juga jelas,” urai Agus HP. Untuk itulah, tutur Agus HP, Disdik memfasilitasi kegiatan ini agar konsep kesisiwaan baik dari sisi kualitatif maupun kuantitaif tidak menimbulkan masalah sehingga sekolah aman.”Saya juga berpesan agar persoalan tertib lalu lintas terus digelorakan dan diketuk tularkan agar siswa punya kesadaran tinggi

dalam tertib lalu lintas. Agar ini efektif, kami menghadirkan narasumber dari Polres, untuk memberikan materi tatacara budaya berlalu lintas yang benar,” pungkas Agus.

Sementara itu, Kasi SMA Disdik Kab. Situbondo, H Fauzan, berharap dengan pembinaan program kesiswaan ini Osis bisa membuat tehnik penyusunan program kesiswaan selama masa setahun kedepan. Kata H Fauzan, ada tiga materi yang diberikan kepada peserta workshop, diantaranya soal motivasi hipnoterapi, tehnik penyusunan program dan tertib lalu lintas yang dilanjutkan dengan praktek penyusunan program. “Pembicara dari unsur kepolisian dan internal (Sarwoko Mpdi-guru SMAN I Besuki) serta dari konsultan multivision Paiton Probolinggo yang mengupas soal penyusunan program,” papar Fauzan.Q awi

sawawi/bhirawa

Puluhan pengurus OSIS SMA/SMK se-Kab. Situbondo saat mengikuti workshop pengembangan manajemen kesiswaan, di Kampus STKIP PGRI, kemarin.

JAWA TIMUR

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Politisi PKS Tak Sepakat Pedofil Dikebiri Kota Kediri, Bhirawa Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kediri Eko Retno tidak sepakat usulan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Dia Menilai hukuman kebiri terlalu ekstrem bila dilakukan di Indonesia.

Dikatakan Eko Retno, Jika Kejahatan Seksual terhadap anak ini, sudah meresahkan kepentingan umum, dan itu sudah menjadi tanggung jawab negara, namun jika hukuman Kebiri bagi pelaku pelecehan seksual pada anak ini terlalu ekstrim.

"Memang kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sangat meresahkan, tetapi tidak extrem dikebiri, tetapi paling tidak harus ditindak sampai akarnya. Karena ini masalah kejiwaan, akan kambuh, dan bagi anak-anak dampaknya panjang," kata Eko Retno, Rabu (21/10).

Lebih lanjut, Anggota DPRD Kota Kediri itu, hukuman terhadap pelaku pedofilia, manut terhadap UndangUndang Perlindungan Anak. Tetapi, menurutnya sanksi dalam UU harus direvisi, di mana hukuman maksimal 15 tahun penjara diubah menjadi minimal 15 tahun dan maksimal seumur hidup.

Diketahui juga Presiden Jokowi menyetujui hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Dimana dalam rapat tersebut hadir pula Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkes Nila F Moeloek, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jederal Badrodin Haiti, Memdikbud Anies Baswedan, Seskab Pramono Anung dan Ketua KPAI Asrorun Niam.Q van

Panwas Keluarkan Rekom Penetapan Ulang DPT Pilkada Sumenep, Bhirawa Panitia pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep mengeluarkan rekomendasi agar KPU setempat melakukan penetapan ulang daftar pemilih tetap (DPT) pilkada.

Pasalnya, ditemukan ribuan pemilih bermasalah masuk ke DPT. Ketua Panwas Kabupaten Sumenep, Moh Amin menyatakan, rekomendasi yang berisi permintaan agar penyelenggara pilkada melakukan penetapan ulang terhadap DPT itu karena hasil evaluasi Panwas, sebanyak 5.021 daftar pemilih bermasalah masuk DPT pilkada.

Dari 5.021 pemilih itu meliputi meninggal dunia sebanyak 738 orang, data fiktif 502 orang, data ganda sebanyak 3.186 orang, pindah domisili 545 orang, dibawah umur ma-

suk DPT 38 orang, sakit jiwa 6 orang, TNI/polri 6 orang dan sebanyak 582 orang tidak terdaftar dalam DPT padahal sudah memenuhi syarat. "Kami mengeluarkan rekomendasi itu karena pemilih bermasalah yang masuk ke DPT itu sampai mencapai 5 ribu lebih, jadi tidak cukup hanya di coret," kata Moh Amin Rabu (21/10).

Ia meminta, pleno penetapan ulang DPT itu harus dilakukan sebelum penetapan DPTB 1.

Untuk mempermudah penghapusan data bermasalah, pihak-

nya juga menyertakan data pemilih bermasalah dalam surat rekomendasi tersebut.

"Semuanya sudah lengkap, KPU tinggal menghapusnya dan memasukkan data yang tidak masuk," bebernya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumenep, Moh Rahbini menerangkan, ia akan berkonsultasi ke KPU Propinsi Jawa Timur sebelum menindaklanjuti rekomendasi Panwas terkait permintaan penetapan ulang daftar pemilih tetap (DPT) pilkada.

"Kami menganggap perlu konsultasi ke KPU Jatim sebelum melaksanakan rekomendasi Panwas itu, karena selama ini tidak ada regulasi yang mengatur terhadap pleno ulang atas penetapan daftar pemilih yang telah menjadi DPT

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P2763.FD, a/n WIWIK SOFIANI KEL.MIMBAAN RW.18/01 KEC.PANJI, SITubondo.

No. 2043/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6493.FE, a/n MUJIANTO DS.GUNUNG MALANG RW.01/01 KEC.SUBOH SITubondo.

No. 2044/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.4525.EU, a/n ASNAFIYAH DS.TALKANDANG RW.01/03 KEC. Kota SITUBONDO. No. 2045/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6377.EZ, a/n MOH.JAELANI DS.WR.ANOM RW.03/05 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 2046/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol .P.6666.FD, a/n EKO SUSILOWATI DS.BESUKI RW.01/01 KEC.BESUKI SITubondo.

No. 2047/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6008.EU, a/n DARSONO DS.KEDUNGLO RW.07/02 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No. 2048/IMB/BI-II/2015

pilkada," papar Rahbini.

Selama ini, kata Rahbini, KPU hanya melakukan pencoretan terhadap data pemilih bermasalah dan menambahkan data yang belum masuk, tapi pencoretan itu tetap tidak bisa merubah terhadap jumlah DPT yang telah diplenokan.

"Sesuai aturannya, kalau masih ditemukan data pemilih bermasalah setelah ditetapkan, maka KPU hanya bisa mencoret dan menambahkan data yang belum masuk, tapi pencoretan itu tidak bisa merubah jumlah total DPT," imbuhnya.

DPT Pilkada Sumenep sebanyak 903.164 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 426.023 orang dan perempuan sebanyak 477.141 orang. Angka tersebut berkurang dari

data pemilih sementara (DPS) sebanyak 909.610, setelah melalui pemutahiran data.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berahir pada bulan Oktober 2015, sedangkan pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.Q sul

Dewan Sinyalir Banyak Minimarket Langgar Perda

KEHILANGAN HILANG STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2008, Merah Perak, AG3857TG, a/n. Istikomah, Ds. Blendis, Gondang-T.Agung No. 2036/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2000, Abu-abu Hitam, AG5954RG, a/n. Abdul Latif, Ds. Mirigambar, Sumbergempol-T.Agung No. 2037/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Biru, AG4553RAH, a/n.

Ida Inggirwati, Ds. Majan RT 01/01, Kedungwaru-T.Agung No. 2038/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam Perak, AG2006SW, a/n. Gunawan Sidik Waskito, Sembung-T.Agung No. 2039/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Biru Hitam, AG6242TV, a/n. Jazit Basthomi Drs, RT 14/06 Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 2040/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Sedan Daihatsu, th. 1981, Abu-abu, AG605R, a/n. Dyah Rini, Kelurahan Botoran-T.Agung No. 2041/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Hitam, AG3694TT, a/n.

Eny Wahjuni, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 2042/IMB/BI-II/2015

7

mb12/bhirawa

Demonstrasi nelayan di halaman pemkab Banyuwangi.

Nelayan Minta Peraturan Menteri KKP Dicabut Banyuwangi, Bhirawa Ratusan nelayan dari wilayah Pancer, Lampon dan Rajegwesi kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi Rabu siang menggelar demonstrasi damai menuntut pencabutan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan lobster, rajungan dan kepiting di kantor Pemerintah Kabupaten dan di gedung DPRD Banyuwangi.

Di kantor pemkab Banyuwangi perwakilan nelayan yang didampingi oleh aparat keamanan diterima di Lounge Pelayan Publik pemkab Banyuwangi dan ditemui oleh Asisten Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Wiyono yang didampingi Pudjo Hartatnto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Banyuwangi.

Menurut Sunaryanto, salah seorang nelayan sebelum adanya per menteri Kelautan dan Perikanan R I nelayan di wilayah Pancer dan sekitarnya dengan menangkap benur dan lobster mampu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan dan kesejahteraan mereka bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknya hingga Perguruan Tinggi.

Namun imbuh Sunar, sejak adanya per menteri perikanan nelayan tidak bisa menjual tangkapan mereka kepada pengepul lobster sehingga pendapatannya menurun dan kehidupannya menjadi sulit. Mereka datang ke pemkab dan DPRD untuk mengadukan nasib

dan menyampaikan aspirasi mereka untuk diteruskan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sementara Suharsono alias Paeno, perwakilan nelayan yang lain menyatakan, pada dasarnya nelayan sepakat terhadap aturan menteri kelautan untuk tidak menangkap lobster yang tengah bertelur, menghindari penggunaan potassium, boom ikan dan alat tangkap berbahaya lain yang bisa merusak habitat laut.

Namun dengan adanya aturan tentang penangkapan lobster dari KKP telah mengakibatkan kehidupan nelayan semakin terpuruk Apabila larangan penangkapan benur dan lobster dengan ukuran tertentu dicabut, menurut Paeno selain mampu memberikan penghasilan yang cukup bagi nelayan juga akan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemkab Banyuwangi dari sektor retribusi. ”Untuk kami berharap agar pemerintah pusat mencabut aturan yang mengakibatkan para nelayan sengsara dan membuka ijin ekspor benur dan lobster agar kesejahteraan masyarakat nelayan semakin meningkat,” ujar Paeno.

Sementara Wiyono Asisten Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pemkab Banyuwangi, menyatakan, pada dasarnya sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pengelolaan bidang kelautan menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga kabupaten tidak berhak dan tidak boleh mengelola kelautan. Q mb12

Tulungagung, Bhirawa Jumlah minimarket yang kian bertambah di Kabupaten Tulungagung diduga melanggar Perda (Peraturan Daerah) No.6/2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Salah satunya, pendirian minimarket di dekat pasar tradisional.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Rabu (21/ 10), menduga pendirian minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional telah melanggar perda. “Dari pendataan yang kami peroleh, ada beberapa minimarket yang berdiri di dekat pasar tradisional disinyalir beroperasi setelah terbitnya Perda No. 6/2010 pada tahun 2010,” ujarnya.

Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini mengakui tidak semua minimarket yang berdiri di dekat pasar tradisional dapat diduga telah melanggar perda. Minimarket di dekat pasar tradisional yang telah berdiri sebelum terbitnya Perda No.6/2010 memang diperbolehkan untuk tetap beroperasi.

“Yang terjadi kemudian setelah terbit Perda No.6/ 2010 masih ada minimarket yang berdiri di dekat pasar tradisional. Padahal, aturannya dalam perda disebutkan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern minimal 1.000 meter (1 km). Ini yang menjadi keprihatinan kami,” bebernya.

Tidak itu saja, Supriyono juga menduga pendirian minimarket di dekat pasar tradisional bisa terealisasi akibat permainan manipulasi data. Utamanya, tanggal atau tahun pendirian.

“Bisa saja kan dibuat data tanggal atau tahun pendiriannya sebelum tahun 2010. Padahal kenyataan pendirian bangunannya dan beroperasi pada tahun 2011

atau tahun-tahun berikutnya. Lihat saja, sekarang sampai ada tiga minimarket di dekat salah satu pasar tradisional,” paparnya.

Supriyono menyatakan masih melakukan pengumpulan data terkait sinyalemen tersebut. Bahkan, dia merencanakan untuk memanggil Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Tulungagung, Drs Santoso MSi. Dugaan pelanggaran perda tentang pendirian minimarket semakin kental saat Bhirawa membuktikan adanya pendirian minimarket baru di dekat pasar tradisional Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu. Minimarket tersebut menurut sejumlah warga setempat baru beroperasi sekitar sepekan lalu.

“Buka sudah semingguan.

Tidak tahu kok bisa membuka minimarket di sana. Utaranya sedikit itu kan sudah pasar tradisional,” kata salah seorang di antaranya.

Santoso yang Rabu (21/10) kemarin berada di ruang kerjanya, enggan menerima Bhirawa saat akan dikonfirmasi terkait pendirian minimarket di dekat pasar tradisional yang diduga melanggar perda.

Kabid Data dan Sistem Informasi BPPTPM Kabupaten Tulungagung, Drs Agung Prawidodo MM yang kemudian menerima Bhirawa tidak bisa memberi banyak pernyataan. Menurut dia, BPPTPM akan melakukan pengecekan terkait dugaan minimarket yang melanggar perda.

Termasuk beroperasinya minimarket di dekat pasar tradisional di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu.

“Masalah perizinan melibatkan sekitar 12 instansi (SKPD) yang tergabung dalam tim,” katanya.Q wed

Komisi D Hearing Dispendik dan Kemenag Maraknya laporan pungutan liar (pungli), baik di sekolah negeri maupun swasta, membuat komisi D DPRD Gresik, Rabu (21/10), melakukan hering di ruang komisi D, bersama beberapa intansi terkait, guna mencari solusi, agar pendidikan gratis yang telah di gembar-gemborkan bupati bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat pada khususnya.

Rapat hering hering komisi D, dimulai sekitar pukul 12.00 Wib dan berakhir sekitar pukul 14.00 Wib. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala dinas Pendidikan Moh Mahin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik Ali Afandi, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Gresik Harisudin dan Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMP dan SD. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan, masih maraknya pungli dikarenakan Kadispendik kewalahan menghadapi kepala sekolah yang dibawahinya. Terbukti, sampai saat ini intruksi yang dikeluarkan tidak digubris sama sekali.

Salah satunya, terkait pemasangan spanduk larangan pungli di depan halaman sekolah. Beberapa sekolah memilih tidak me-

masang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pungli maupun tarikan yang ada di sekolah tidak bakalan bisa hilang.

Lemahnya ketegasan kadispendik terhadap sekolah, membuat sekolah masih berbuat seenaknya, karena dalam melakukan pungutan didasarkan pada PP. "Ini yang selama ini dibuat celah, padahal penarikan di perbolehkan harus se izin bupati.

Apalgi modus tarikan yang dilakukan sekolah sekarang, yaitu tanpa menggunakan kuitansi. Itu dilakukan, bila terjadi laporan tidak ada bukti," ujarnya.

Ditambahkan Ruspandi politisi dari partai PKB, terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta maupun negeri dari naungan kemenag. Dari kemenag tahu tidak boleh lempar tangung jawab, sehingga sekolah tidak

bisa menarik seenaknya.

Hasil kesimpulan rapat adalah, menindaklanjuti hasil kesepakatan antara dinas dan kemenag, membuat edaran kepada kepala sekolah dalam membuat RAPBS disahkan kepala dinas, bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan agar dibuat sangsi. Selain itu, iuran yang di pungut harus ada kuitansinya, pemasangan baliho dipasang dalam posisi yang tepat.

Hal senada disampaikan anggota komisi D Syaiku Busiri. Ia mengatakan, keluhan yang muncul, karena pemaksaan. Dan orang tua wali murid tidak pernah dapat pilihan, seperti pada pembelian seragam sekolah, buku, kalender dan lainnya yang harganya luar biasa mahal dibandingkan beli di luar.

Bila sekolah fair dan bisa transparan, hanya tinggal menunjukkan contoh sehingga siswa atau orang tua siswa bisa melakukan pembelian alternatif yang bisa mengirit biaya. Karena keberadaan kemampuan orang tua siswa, semuanya tidak sama.

Sementara anggota komisi D Abdullah Syafi'i mengatakan, bahwa pada prinsipnya yang dila-

Ketua komisi D Ruspandi Sunaryo kukan sekolah dalam bentuk pungutan tidak dibenarkan. Baik berupa sumbangan maupun iuran, apalagi sekarang banyak yang tidak ada kwitansi ada nominalnya.

Dan kejadian sekarang harus diselesaikan, karena kejadian tersebut sudah berkali-kali dilakukan hampir tiap tahun. Dan pihak dispendik belum juga memberikan sangsi terhadap sekolah, kalau dispendik tegas maka pu-

Suasana hering di ruang komisi D. ngutan seperti ini tidak akan ada lagi karena pihak sekolah takut.

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Gresik Moh Mahin mengatakan, untuk yang SMP N 3, terkait sumbangan tidak sesuai prosedur, sudah dilaporkan pada Pj Bupati.

Untuk yang lainya, pihaknya masih butuh mekanisme untuk mengambil sikap. Sementara ini, sudah dilakukanya, dalam bentuk surat edaran kepada semua sekolah. Tidak boleh menarik, tanpa seizin bupati.

Kepala Kantor Kementrian Agama Gresik Harisudin mengatakan, bahwa pihaknya meminta agar dibuatkan aturan tentang sumbangan-sumbangan yang diperbolehkan. Sebab, dalam aturan perundang-undangan sumber anggaran pendidikan, salah satunya memang dari masyarakat. “Jadi sebenarnya boleh, kalau tidak boleh maka kami minta ada aturan apa saja yang boleh ditarik," ujarnya.Q kim,adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Kapolsek Batu Baru Diminta Lebih Melayani Batu, Bhirawa Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, mengingatkan agar pejabat Kapolsek memiliki kinerja yang baik, mudah bergaul, mempunyai pemikiran yang smart, memiliki gaya kepemimpinan yang ngemong (melayani). Hal ini disampaikan dalam upacara serah terima jabatan Kapolsek Batu di halaman rumah dinas Polsek Batu, Jl Ahmad Yani, Selasa (20/10).

Pejabat Kapolsek Batu yang lama, AKP Slamet Riadi SH sebagai Kapolsek Batu berakhir kemarin. Perwira polisi bertangan dingin ini menyerahkan jabatannya kepada AKP Arinto Priyo Sularso SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Dau. Kepindahan kapolsek ini memang mengundang kesedihan bagi anggota dan masyarakat kecamatan Batu. Pasalnya, Slamet menjabat Kapolsek Batu selama 7 tahun hingga hubungannya dengan anggota dan masyarakat pun cukup erat.

“Mutasi ini adalah hal yang biasa di jajaran Kepolisian, tidak perlu disimpulkan yang macam-macam,” tegas kapolres.

Dalam catatannya, lanjut Decky, Kapolsek Batu yang lama memiliki kinerjanya bagus, dan selalu siap siaga kapan pun juga. Dari sisi penanganan kasus pun, Slamet Riadi yang keseharian terlihat tenang dan ramah, kinerjanya tergolong bagus. Tahun 2014, Polsek Batu menyelesaikan 36 persen kasus yang masuk di Polsek Batu. Jumlah ini meningkat tajam tahun 2015, meski baru menginjak bulan ke-10, Slamet Riyadi dan jajarannya berhasil mengungkap 51 persen kasus yang ada. ”Itu bentuk keberhasilan yang sudah ditorehkan kapolsek dan anggotanya, kapolsek baru harus meningkatkan, dipertahankan, Anda (Arinto) harus rajin keluar bergabung dengan anggota, care dengan masyarakat, atensi dilaksanakan, bagaimana pun juga Polsek Batu ini merupakan barometer polsek-polsek di wilayah Polres Batu,” pesan Kapolres.

Arinto sendiri di kalangan Polres Batu bukanlah nama asing, sebelumnya ia pernah menjabat di beberapa jabatan di Satuan Reserse Kriminal Polres Batu dan pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Batu, hingga ia tahu persis bagaimana karakteristik wilayah Kecamatan Batu. Q nas

Baznas Hentikan Penyaluran Dana Kematian Malang, Bhirawa Pemberian dana kematian sebesar Rp. 1000.000 tiap orang, dipastikan sudah tidak boleh lagi diberikan. Karena itu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang menghentikan penyaluran dana santunan kematian pada bulan November 2015 ini. .

Ketua Baznas Kota Malang Fauzan Zenrif menjelaskan ihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri soal penyaluran dana santunan kematian ke masyarakat.

Kemendagri, lanjutnya, secara lisan hanya memperbolehkan pencairan dana santunan kematian yang sudah terlanjur dianggarkan pada 2015.

“Secara tertulis kami belum mendapatkan jawaban. Kemendagri hanya memperbolehkan secara lisan. Kita tetap menunggu aturan yang resmi, karena aturan tidak bisa hanya disampaikan secara lisan, harus ada bukti tertulis,”tuturnya. Makanya Baznas masih menunggu surat tertulis dari Kemendagri soal itu. Untuk itu, pencairan dana Baznas pada November ini akan dihentikan dulu.

Fauzan menambahkan, Kemendagri juga menyarankan untuk tahun depan dana santunan kematian disalurkan lewat Dinas Sosial, bukan Baznas.

Penyaluran dana santunan harus melalui program di SKPD, bukan bentuk hibah lewat Baznas.

“Kemungkinan dana santunan kematian tetap bisa diberikan, tapi lewat program di SKPD. Bisa jadi. nanti disalurkan lewat Dinas Sosial,”imbuh Fauzan.

Pemkot Malang menghibahkan dana Rp 4 miliar ke Baznas pada 2015. Dana itu digunakan untuk santunan kematian, membantu TPQ, dan operasional Baznas.

Nilai dana yang digunakan untuk santunan kematian sekitar Rp 2,8 miliar.

Menurutnya, mulai Januari-September 2015, dana santunan kematian yang sudah terserap mencapai Rp 1,147 miliar. Artinya, dana santunan kematian yang tersisa mencapai Rp 1,653 miliyar.

Diakui dia, pada bulan ini sudah ada 31 pemohon dana santunan kematian.

Tapi, tidak bisa mencairkan langsung dana tersebut. Dan masih menunggu surat dari Kemendagri. Sebenarnya, kata dia dana santunan kematian ini dibutuhkan oleh masyarakat. Pihaknya menghimbau masyarakat agar tetap mengajukan dana santunan kematian ke Baznas. Tapi Baznas tidak berjanji dapat mencairkan anggaran tersebut secara langsung. Jika ada kepastian dari Mendagri,ada Baznas segera mencairkan dana santunan kematian ke masyarakat.

“Kami juga minta maaf ke masyarakat karena tidak bisa langsung mencairkan dana kematian, karena terbentur aturan,”imbuhnya. Q mut

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

Warga Batu Konsumsi Air Tercemar E-Coli Kota Batu, bhirawa Air yang diminum warga kota Batu ternyata masih ada yang belum memenuhi kelayakan karena ada sebagian yang tercemar bakteri Escherichiae Coli (E-Coli). Hal ini berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu dalam 2 tahun terakhir.

Dalam tahun 2015 ini, Dinkes juga masih menemukan bakteri E-Coli dalam air bersih yang dikonsumsi warga kota wisata tersebut. Baik itu air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu maupun air yang berasal dari Himpunan Penduduk dan Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang dikelola pihak desa.

Walaupun bakteri E-Coli tidak mematikan, namun bakteri ini bisa menyebabkan penyakit diare dan hepatitis. Bahkan dalam jumlah kandungan bakteri EColi tertentu bisa menyebabkan keracunan makanan.

Temuan bakteri E-Coli tersebut didapatkan dari hasil uji sampling air bersih di 50 titik, yaitu 14 sampling dari pipa PDAM Kota Batu dan sisanya 36 titik dari pipa HIPPAM. “Hasil uji lab menunjukkan bahwa mayoritas masih mengandung bakteri E-Coli,” ungkap Sekretaris Dinkes, Sri Raharti, kepada wartawan, Rabu kemarin (21/10).

Dijelaskan, pengambilan sampling untuk jaringan PDAM dilakukan di wilayah Junrejo 5 titik dan wilayah Batu sebanyak 9 titik. Sedangkan untuk HIPPAM diambil 11 titik di kecamatan Batu, 16 titik di kecamatan Bumiaji dan sisanya 9 titik di kecamatan Junrejo.

“Kami sengaja menurunkan tim untuk menguji kelayakan air bersih yang dikonsumsi warga. Karena air merupakan kebutuhan utama dan sekaligus bisa mem

anas bachtiar/bhirawa

Dengan mengenakan pakaian adat Madura, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, ikut menari dengan para penari Sanduk yang digelar di Jl.Sultan Agung.

Ribuan Penari Sanduk Malang Raya Unjuk Kebolehan Batu, Bhirawa Kemarin (21/10), warga yang ingin mendatangi instansi pemerintahan yang berkantor di Jl.Sultan Agung, terpaksa harus mengurungkan niatnya.

Hal ini dikarenakan dijalan tersebut digelar Gebyar Kesenian Sanduk yang diikuti seniman sanduk se-Malang Raya. Tak kurang dari 106 perkumpulan sanduk atau sekitar 3180 orang ikut meramaikan ajang seni secara kolosal tersebut. Tak heran beberapa ruas jalan menuju Jl.Sultan Agung terkena macet.

Tak seperti biasanya, dalam gelar Kesenian Sanduk kali tak hanya diikuti seniman sanduk dari Kota Batu. Namun beberapa perkumpulan sanduk dari Kota Malang dan Kabupaten Malang juga ikut serta meramaikan gelar Kesenian Sanduk di Kota Batu. tak heran dalam pelaksanaannya, mampu menimbulkan

kelompok tarian sanduk dengan peserta sangat banyat dan panjang sekali.

Di tengah-tengah Jl.Sultan Agung, para peserta melewati sebuah panggung kehormatan. Hadir di panggung tersebut, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Ketua Tim Penggerak PKK Dewanti Rum poko, Ketua KPUD Batu Rochani, dan sejumlah pejabat SKPD. Bah kan Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso turun dari panggung dan ikut joget bersama para seniman.

“Saya sengaja menggunakan pakaian adat seperti ini agar bisa ikut bergabung dan berjoget dengan para seniman sanduk,”ujar Punjul Santoso yang datang mengenakan pakaian adat Madura serta membawa senjata khas daerah tersebut. Bahkan dalam salam satu atraksi, Punjul juga mampu mengimbangi

tarian yang diperagakan seniman sanduk.

Tak mau kalah dengan Wakil Walikota, Dewanti Rumpoko juga ikut berjoget dengan para seniman sanduk. Ia Nam pak menikmati dan dan tidak malu menunjukkan kebolehannya dalam menari. Seniman yang diajak joget pun turut bergembira, bahkan mereka juga mengajak Dewanti beratraksi.

Salah satu peserta Gelar Sanduk kali ini berasal dari Pujon, Kabupaten Malang.

Perkumpulan Sanduk Jaya Sumekar, Pujon, Kabupaten Malang kemarin membawa 40 peserta untuk ikut berpartisipasi dalam HUT ke 14 Kota Batu ini. “Senang juga ikut gebyar Sanduk seperti ini untuk menyebarkan budaya masyarakat. Kesenian ini kan sudah menyatu di masyarakat,” kata pengasuh Sanduk Jaya Sumekar, Jayusman. Q nas

Dinsos Jatim Tangani Anak Tersangkut Hukum Kota Malang, Bhirawa Permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim Dr Sukesi, Apt MARS saat memberi pengarahan pada Bimbingan Teknis Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) yang digelar di Unit Pengembangan Kesejahteraan Sosial (UPTKS) Malang, Rabu (21/10) kemarin.

Menurut Sukesi, berdasar data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan hingga bulan April Tahun 2015

anak yang berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus.

“Angka itu tentu angka yang sangat memprihatinkan kita bersama,” ungkap Sukesi prihatin.

Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa akhir-akhir ini kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Untuk itu, maka perlindungan anak harus menjadi arus utama dalam pembangunan. “Mari kita selamatkan anak-anak. Anak-anak adalah masa depan kita, masa

muhammad taufiq/bhirawa

Bimbingan Teknis Pendampingan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) yang digelar di Unit Pengembangan Kesejahteraan Sosial (UPTKS) Malang, Rabu (21/10) kemarin.

depan bangsa,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Sukesi juga mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini karena momentnya tepat, bisa menjadi langkah awal dan sekaligus titik pijak dalam mengupayakan penyiapan pendamping ABH sehingga akan terwujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dari perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak yang melekat sesuai dengan Undang-Undang.

Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan semua. Keluarga lanjut Sukesi, sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik.

Program tentang perlindungan anak terus menerus mengalami kemajuan yang signifikan. Pemerintah berusaha membuat program pelayanan semaksimal mungkin agar anak Indonesia terbebas dari permasalahan anak.

“Permasalahan anak merupakan tanggung jawab negara, bukan hanya pemerintah tetapi lebih baik terbangun sinergi seluruh jajaran yang memiliki peran dan kepedulian,” tegas Sukesi lagi. Q mut

pengaruhi derajad kesehatan warga masyarakat Kota Batu,” tutur Sri Raharti. Oleh karena itu, kegiatan pengujian kelayakan air bersih ini dilakukan secara rutin sebagai upaya pencegahan penyebaran pen yakit, khususnya diare dan hepatitis. Atas temuan tersebut, Dinkes merekomendasikan kepada penyedia air bersih dalam hal ini PDAM dan HIPPAM untuk menyediakan air bersih yang bebas bakteri E-Coli. Dan secara rutin menguji kelayakan air minum yang dijual ke masyarakat. Apalagi kandungan bakteri EColi pada air bersih ini sudah ditemukan Dinkes sejak 2013 dan sampai saat ini masih saja mengandung bakteri yang bersumber dari kotoran manusia dan hewan tersebut.

Sementara itu Kepala Bagian Teknis PDAM Kota Batu Muhammad Yusuf menampik temuan tersebut.

Sebab berdasarkan hasil uji laboratorium, air bersih PDAM tidak ditemukan adanmya pencemaran. Uji laboratorium tersebut dilakukan 6 bulan sekali dan bekerja sama dengan Jasa Tirta Malang.

“Hasilnya bagus dan tidak ada kandungan bakteri E-Coli. Jadi air bersih yang kita salurkan ke pelanggan layak dan baik untuk dikonsumsi masyarakat,” bantah Yusuf. Dikatakan, pemeriksaan uji laboratorium dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air bersih PDAM dan sekaligus untuk memberikan rasa nyaman bagi pelanggan. Q sup

Batu Jadi Kota Kecil Terbaik Nasional Batu, Bhirawa Di usia yang relatif muda, Kota Batu mampu menunjukkan kemampuan dan jati dirinya sebagai kota yang bisa memberikan kemakmuran dan mencerdaskan warganya. Pada Selasa (20/10) bertempat di hotel di Jakarta, Kota Batu dinobatkan sebagai Kota Kecil Terbaik se-Indonesia oleh Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015. Batu mampu menyisihkan 40 Kota Kecil lain yang juga berhasil masuk dalam nominasi.

Penghargaan sebagai Kota Kecil Terbaik untuk Kota Batu diberikan kepada Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, yang datang bersama Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Selain penghargaan untuk Kota Batu, dalam waktu yang sama juga diberikan penghargaan yang sama untuk kategori Kota Besar Terbaik, Kabupaten Terbaik, dan Propinsi Terbaik.

“Kota Batu yang masih berusia 14 tahun, ternyata bisa menjadi yang terbaik di antara 41 kota kecil yang masuk dalam nominasi. Ternyata upaya pembangunan yang telah dilaksanakan di segala aspek ini dinilai tim ISNA mampu menjadi kota pintar, dan mencerdaskan warga kotanya,”ujar Cahyo Edi Purnomo yang dihubungi melalui selulernya, Rabu (21/10). Untuk menentukan pemenang, ISNA telah menerjunkan 14 juri yang melakukan penilaian dengan mendatangi kota yang masuk dalam nominasi.

Awalnya Tim Isna menetukan 41 Kota Kecil untuk mengikuti penjurian. Dari jumlah tersebut dipangkas menjadi 10 besar, 5 besar, dan 3 besar.

Dalam hasil penjurian 3 besar, Kota Batu mampu mengumpulkan nilai yang tertinggi. Ia mampu mengungguli Kota Blitar dan Kota Bontang yang masuk dalam urutan kedua dan ketiga. Sedangkan dalam penjurian 5 besar, Kota Madiun dan Kota Pasuruan tidak lolos menuju 3 besar. “Memang dalam penjurian 5 besar ini, semua Kota Kecil yang terpilih berasal dari JAwa Timur,”jelas Cahyo.Q nas

Bupati Blitar Kembali Minta Warga Segera Urus e-KTP Bagi penduduk Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-KTP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat diharapkan bisa tuntas tahun ini.

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH meminta kepada semua warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-KTP untuk segera melakukan pengurusan.

“Kami berharap penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-KTP segera mengurus, sehingga di Kabupaten Blitar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar wajib memiliki e-KTP,” kata Bupati Blitar.

Selain itu dikatakan Herry, dengan dimilikinya e-KTP, akan memudahkan pendataan penduduk di Kabupaten Blitar, dimana jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 1 juta lebih

tentunya setiap tahunnya akan mengalami perubahan wajib eKTP karena usianya bertambah.

“Bagi masyarakat yang sudah wajib mengurus e-KTP, sebaiknya segera dilakukan.

Karena e-KTP sebagai data induk untuk melakukan kepengurusan administrasi lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, untuk Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang pen-

H Herry Noegroho, SE, MH duduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTPnya. Misalnya dapat digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya, menyembunyikan identitas (seperti teroris) serta memalsukan dan menggandakan KTP. “Karena itu didorong oleh pelaksanaan Pemerintahan Elektronik (E-Government)

serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Sedangkan fungsinya, selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, juga untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah

mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK).

“Jika dibandingkan dengan KTP biasa ada banyak perbedaan, untuk E-KTP selain terdata secara Nasional, data yang ada pada masing-masing e-KTP tidak bisa dipalsukan karena tersimpan secara elektronik,” terangnya. Bahkan untuk melakukan pendataan EKTP pihaknya menyiapkan personil yang bekerja sesuai dengan jam kerja, yakni pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan istirahat selama satu jam pada pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. “Untuk loket pelayanan kami buka setiap hari pada jam kerja dengan sistem antrian agar tertib serta teratur dalam pelaksanaan pendataan. Kami juga menghimbau untuk tidak menggunakan jasa calo yang bisa merugikan masyarakat,” imbuhnya. Q htn, adv

OLAHRAGA

Kamis Wage 22 OKTOBER 2015

LINTASAN

Buleleng Siap Tuan Rumah Polo Air U-16

Singaraja, Bhirawa Kabupaten Buleleng, Bali menyatakan siap menjadi tuan rumah ajang Kejurnas Polo Air U-16 yang akan digelar mulai 3 November mendatang.

"Kejurnas Polo Air diharapkan menjadi batu lompatan jelang kejuaraan nasional renang lain yang diselenggarakan 2016," kata Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra di Singaraja, Rabu.

Ia menuturkan, meski sampai saat ini belum memiliki tim polo air, dan olahraga air itu masih terbilang awam, namun pemerintah tetap menyatakan berminat menjadi tuan rumah.

Alasannya Kejurnas Polo Air bisa menjadi pintu pembuka Buleleng menjadi tuan rumah Kejurnas Renang Perairan Terbuka (Open Water Swimming) serta Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI) pada 2016. "Di Bali, hanya Buleleng memiliki kolam renang standar olimpiade," imbuhnya.Q ant

9

Bonek FC Antusias Sambut Turnamen Piala Panglima TNI Surabaya, Bhirawa Kabar adanya turnamen Piala Panglima TNI setelah Piala Presiden dan Kemerdekaan, disambut antusias oleh Bonek FC, klub asal Surabaya itu berharap pemerintah bisa mewujudkannya agar atmosfer sepak bola di Indonesia bisa terus eksis pasca dibekukan oleh Menpora dan terkena hukuman FIFA. Wacana turnamen baru dimunculkan Presiden Jokowi ketika mengundang seluruh peserta turnamen Piala Presiden 2015 di Istana Negara, Senin (19/10) kemarin. "Saat itu Bapak Presiden (Joko Wi-

dodo) berjanji akan ada turnamen baru pada November nanti," kata Ibnu Grahan, Rabu (21/10).

Ibnu head coach Bonek FC ini mengaku senang bila turnamen itu benar-benar ada.

"Tentu kami gembira kalau turnamen ini benar-benar ada dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden, yakni November," lanjut Ibnu.

Kabar yang diterima, turnamen tersebut nantinya akan diberi nama Piala Panglima TNI. "Saya sendiri belum tahu titel turnamennya. Saya juga nggak tahu siapa yang akan jadi operator turnamen itu," tutup Ibnu.

Meski demikian, klub Bonek FC tak mau buru-buru meng-

ambil langkah. Mereka juga belum memiliki rencana untuk mengumpulkan pemain.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada rencana untuk mengumpulkan seluruh pemain. "Sebab kepastian turnamennya juga belum ada. Kita belum tahu kapan mulainya, siapa operatornya dan siapa saja pesertanya," jelas Ibnu.

Mantan Gelandang Persebaya itumenambahkan, selama belum ada kepastian tentang turnamen yang diwacanakan Presiden Jokowi itu,

Bonek FC tak mau gegabah.

"Kami menunggu saja. Kabarnya setelah tanggal 24 Oktober ada kepastian siapa operatornya," lanjut Ibnu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sempat mengatakan bahwa Piala Panglima TNI akan diikuti klub dari Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama. "Garis besarnnya, selama belum ada kepastian turnamen ini, kami tak akan buru-buru bergerak," tegas Ibnu. Q wwn

Empat Mantan Persela Lamongan Tiba di Sinjai Makassar, Bhirawa Empat mantan pemain Persela Lamongan yang menjadi incaran Perssin Sinjai sudah tiba di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Turnamen Habibie Cup di Stadion Gelora Mandiri Parepare, 28 Oktober-10 November 2015.

Sekretaris Perssin Sinjai, Makram yang dihubungi dari Makassar, Rabu, mengatakan empat pemain itu yakni Bijahil Chalwa (striker), Zainal Arifin (gelandang), Ahmad Rajendra (gelandang) serta Zainal Haq yang berposisi sebagai pemain

bertahan telah tiba Senin malan, pada pukul 23.00 Wita.

Para pemain ini sudah ikut berlatih bersama untuk persiapan tim. Kami bersyukur komitmen para pemain untuk bisa mengangkat prestasi tim Sinjai di turnamen Habibie Cup. Ia menjelaskan, dengan bergabungnya empat pemain ISL tersebut membuat komposisi tim berjuluk Kuda Jantan Dari Selatan itu kini lengkap. Adapun pemain lain berasal dari gabungan pemain asal Makassar dan alumni Perssin Sinjai di kompetisi Divisi Utama sebelumnya.

"Kami sudah tidak menunggu pemain lagi karena sudah memenuhi kebutuhan tim. Kami hanya berharap dengan keberadan empat eks Persela ini memberikan efek positif bagi tim khususnya perkembangan pemain lokal Sinjai," katanya.

Mengenai peta persaingan di turnamen yang memperebutkan Piala Mantan Presiden RI ke-3 BJ Habibie itu, dirinya mengaku tetap mewaspadai tuan rumah Persipare, serta Sidrap United yang memang pada turnamen kali ini begitu dominan dalam mendatangkan pemain bintang.

Q ant

BNN Sidoarjo Siap Rehabilitasi Napi Narkoba Lapas Porong Tim puteri sepak takraw Sulsel dipastikan lolos ke PON 2016 usai tampil maksimal pada babak kualifikasi PON wilayah D.

Tim Puteri Sulsel Lolos PON 2016 Makassar, Bhirawa Tim putri sepak takraw Sulawesi Selatan dipastikan lolos ke PON 2016 setelah tampil maksimal pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) wilayah D di Kendari, Sulawesi Tenggara, 20-24 Oktober 2015.

"Alhamdulillah tiket PON sudah aman setelah tim putri mampu meraih tiga kemenangan secara beruntun di Pra-PON. Untuk laga ketiga menghadapi Papua Barat, kita meraih kemenangan 21," jelas Sekretaris Umum PSTI (persatuan sepak takraw Indonesia) Sulsel Saleh Gottang, saat dihubungi dari Makassar, Rabu.

Ia menjelaskan, tim putri Sulsel masih akan melaksanakan pertandingan terakhir menghadapi tuan rumah Sulawesi Tenggara.

Jika mampu meraih kemenangan di partai terakhir, kata dia, maka Sulsel akan tampil sebagai juara I pada babak kualifikasi tersebut.

"Sementara untuk tim putra, baru akan melaksanakan pertandingan babak semi final malam ini. Kami tentu berharap dukungan dan doa masyarakat agar tim putra juga bisa merebut tiket PON 2016," katanya.

Pelatih Sepak Takraw, Muhammad Amkar, sebelumnya memang optimistis bisa meloloskan tim putra dan putri ke PON XIX 2016 di Jawa Barat.

Menurut dia, untuk persaingan di Wilayah D Sulawesi ini memang akan lebih ketat meski peluang untuk lolos ke PON memang cukup terbuka lebar.

"Kami tentu optimistis bisa bersaing merebut tiket ke PON. Kami juga meminta seluruh atlet untuk fokus sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di babak kualifikasi ini," ujarnya.

Menghadapi Pra-PON Wilayah D, Sulsel menurunkan sebanyak 24 atlet yang terdiri dari 12 putra dan putri. Seluruh atlet akan tampil pada dua nomor baik tim dan beregu putra dan putri.

Para atlet itu diantaranya Kusnelia, Dina, Nur Hidayah, Madiana, Astriana, Ayu Syamsuddin, Zulfikar Wahab, Firmansyah, Marsudi, Askar, Rusman wajib, Kastang, Novrisal, Ardiansyah, Sudarmin, hingga Rahmat Hidayat.

Keterlibatan sejumlah atlet SEA Games diharapkan semakin

meningkatkan kualitas dan menjaga peluang kita lolos ke PON 2016.

Tim Sepak Takraw Sulsel pada babak kualifikasi ini tergabung bersama beberapa provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, serta tim sepak takraw Papua Barat yang juga sempat hadir pada Pra-PON 2015.

Pelatih yang sempat beberapa kali dipercaya menangani timnas itu menjelaskan, seluruh tim akan memulai pertandingan pada besok. Untuk pertandingan awal ini, kata dia, memang difokuskan pada nomor tim putra dan putri.

Selanjutnya untuk nomor regu putra dan putri akan dilaksanakan kemudian. Hal itu dilakukan karena daerah yang lolos di nomor tim secara otomatis juga bisa mendapatkan jatah tiket PON pada nomor regu.

"Pra-PON Wilayah D ini akan meloloskan dua tim terbaik. Grup Sulawesi ini memang bisa dikatakan grup neraka karena melibatkan daerah yang punya potensi di cabang sepak takraw termasuk Gorontalo," katanya.Q ant

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo telah memberikan pendampingan pada para Napi Narkoba yang ada di Lapaskelas 1 Surabaya di Kec Porong, Sidoarjo, sebanyak dua kali di tahun 2015 ini.Sehingga pihak Lapas menyampaikan terimakasihnya, karena menganggap upaya pencegahan itu bias menciptakan lingkungan yang bebas Narkoba.

Tetapi pada tahun-tahun yang akan datang, mereka berharap juga akan ada upaya lagi berupa rehabilitasi, bagi Napi yang dimungkinkan masih ada ketergantungan dengan obat yang berbahaya dan dilarang oleh Pemerintah itu. ‘’Terimakasih atas kerjasama dan pembinaan yang diberikan selama ini, untuk yang akan datang, kami mohon pembinaannya bias berupa rehabilitasi bagi Napi yang mungkin masih ada yang ketergantungan dengan Narkoba,’’ ujar Kabid Pembinaan Lapas Porong, Projo Hirwono, saat membuka kegiatan pendampingan BNNK Sidoarjo pada Napi Narkoba di Lapasitu, Rabu ( 21/10) kemarin.

Disampaikan Projo, Lapas Kelas 1 Surabaya itu, sebenarnya bukan Lapas khusus Narkoba, tapi lapas untuk kasus umum.Kapasitasnya adalah untuk 1005 Napi.Tapi semakin tahun jumlahnya semakin tambah banyak.Sehingga saat ini sudah termasuk overload, Karena ada 1035 Napi. Dari jumlah itu, kata Projo, khusus Napi Narkoba jumlahnya sekitar 700 Napi.

Di Lapas Porong, menurut Projo, para Napi selama ini mendapat pembinaan berupa kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pendidikan, intelektual dan kesadaran hokum.

Sedangkan pembinaan kemandirian, berupa pelatihan bakat dan minat.Pelatihan itu diharapkan akan bias dikembangkan bila nanti sudah keluar dari penjara dan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH MHum, mengingatkan pada para Napi Narkoba agar apa yang dialami oleh mereka saat ini supaya dijadikan pengalaman berharga dan dijadikan pengalaman yang pertama dan terakhir serta tobat tidak akan diulangi kembali. ‘’Sebab gara-gara Narkoba semuanya akan hancur berantakan, baik itu yang sekolah, yang bekerja dan yang berumah tangga,’’ kata

anggota Polisi ini.

Dengan pembinaan yang selama ini didapat dari BNNK Sidoarjo maupun dari dalam Lapas Porong sendiri, ia harap bias bermanfaat untuk menyadarkan paraNapi. ‘’Bila masih tidak bias menghindari, minta bantuan kita untuk merehablitasi, kita siap, jangan khawatir, ini gratis tidak ada biaya,’’ tandas Supryanto.

Farid, seorang Napi asal Surabaya yang divonis 4 tahun karena memakai sabu-sabu, mengatakan, ia menggunakan Narkoba karena pengaruh lingkungan. Ia memakai karena ingin coba-coba. Setelah tahu dampak-dampaknya, ia mengaku sudah kapok.

Seorang Napi lainnya, Gatot, 54 tahun, menyampaikan, ia divonis 10 tahun karena tertangkap oleh petugas saat rumahnya di Perumahan Delta Sari, Waru, digerebek oleh petugas, karena dijadikan transaksi sabu-sabu. Q kus. adv

Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, minta pada napi narkoba di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong, kemarin, agar tobat dan tidak mengulangi lagi berurusan dengan masalah narkoba.

Pemkab Mojokerto Peringati 1 Muharram 1437 H

Teladani Hijrah Nabi, Berubah Menuju Kebaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar peringatan 1 Muharram 1437 H. Peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriyah merupakan titik balik peringatan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Peringatan tahun baru dirayakan i dengan khidmat oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto lewat acara siraman rohani yang dihelat di Pendopo Graha Majatama, milik Pemkab Mojokerto.

Heri Suwito, Plh Bupati Mojokerto, dalam kegiatan itu menuturkan, bahwa peringatan 1 Muharram dan makna yang terkandung di balik sejarah hijrah panjang Nabi Muhammad ini, harus direnungkan maknanya dan diaplikasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dengan semua entitasnya, harus berubah kinerjanya ke arah yang lebih baik.

Sebab dalam hijrah, tersirat makna ‘berubah ke lebih baik’ demi kepentingan bersama.

“Nabi kita berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan memikul misi untuk merubah kota yang masih jauh dari Islam pada waktu itu. Beliau berjuang agar semua menjadi baik setelahnya, tentu dengan usaha keras dan tekad kuat menjalankan perintah Allah. Nilai itu

wajib kita contoh sebagai sebuah berita petunjuk bagi kita, tidak terkecuali dalam mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat demi Mojokerto lebih baik,” ucap Heri Suwito.

Acara yang juga dihadiri oleh Forkopimda, perwakilan Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto, SKPD, Camat serta Karyawan – Karyawati. Menjadi perenungan dan menguatkan mental spiritual yang diberikan oleh K.H. Nurhadi atau familiar dikenal sebagai Mbah Bolong sebagai pengisi ceramah dan pengajian.

"Semua karyawan dan karyawati pemkab Mojokerto saya sarankan untuk berubah kinerjanya. Dalam pengertian kearah yang lebih baik.

Berubah dalam kinerjanya, dalam semangatnya, dan yang terpenting hasil yang dirasakan masyarakat harus menjadi lebih baik," tandas Hery Suwito.

Sementara itu, Mbah Bolong dalam dakwahnya meemberi siraman rohani terkait 1 Muharram yang lekat dengan sejarah

perjuangan syiar Islam yang keras di masa lalu. Pembawaannya yang luwes dan penuh gimmick ketika berdakwah, mampu mencairkan atmosfer Pendopo Graha Majatama hari itu. Pendakwah dengan gaya yang ceria tersebut berpesan agar semua amalan Nabi jadi suri tauladan kita semua.

Proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri memang mengandung banyak hikmah. Setiap insan di

masa sekarang diharuskan melakukan hijrah atau berpindah dari satu keadaan menuju maqom atau tempat yang lebih baik dalam arti proses berpindahnya sifat - sifat buruk menuju kebaikan, sehingga peringatan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam mampu menghadirkan momentum berharga dan mendatangkan manfaat lahir bathin bagi orangorang yang berakal tidak hanya sekedar mengetahui sejarahnya saja melainkan mampu mem-

kariyadi/bhirawa

Plh Bupati Mojokerto memberikan samnutan di acara 1 Muharram.

Hery Suwito Plh Bupati Mojokerto bersama jajaran Forpimda dalam acara 1 Muharram.

bawa i’tibar besar bagi umat.

Asisten 1 Sekkab Mojokerto, Akhmad Jazuli, juga memberi beberapa sambutan dan kesannya terhadap makna perayaan 1 Muharram yang tidak banyak terdengar gemuruhnya dari tahun baru kelender Masehi. Ia ingin agar tradisi bersholawat dan mengaji bersama seperti forum siraman rohani pada hari tersebut, menjadi kegiatan yang terus dipelihara. Tidak hanya merayakannya, tapi juga dengan menyelami maknanya.

“Nabi Muhammad butuh waktu kurang kebih 23 tahun untuk merubah jazirah Arab ke arah yang lebih baik dengan sinar Iman dan Islam. Dengan usaha yang getol dan tak kenal lelah menjalankan amanat, sejatinya menjadi bahan perenungan yang dalam bagi kita untuk mengaplikasikan hal yang sama terhadap aspek kehidupan kita, tidak terkecuali bekerja keras merubah Kabupaten Mojokerto untuk selalu lebih baik dan baik lagi,” harapnya.

Q kar.adv

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Aru Armando saat memberikan data keberhasilan KPPU dalam menekan biaya SMS dari Rp350 menjadi Rp.100 per SMS.

Kamis Wage, 22 OKTOBER 2015

Realisasikan Pembangkit 35 GW dengan Sistem Hybrid Surabaya, Bhirawa Pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan pembangkit listrik 35 giga watt (GW) dengan menggunakan sistem hybrid atau sistem pembangkit listrik yang terdiri dari dua atau lebih sistem pembangkit dengan sumber energi yang berbeda, untuk mengaliri listrik di wilayah perbatasan dan kepulauan terdepan.

Upaya ini dilakukan untuk mendorong peran pelaku industri ketenagalistrikan khususnya manufaktur lokal dalam meningkatkan Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi, diharapkan pemerintah lebih mempersiapkan SDM lokal yang lebih mumpuni untuk menjadi leader dalam mewujudkan proyek pembangkit 35 GW. “Kita akan kenalkan nanti suatu sistem hybrid, atau campuran dari beberapa pembangkit, seperti solar cell digabung dengan gas atau lainnya, atau biasa disebut den-

gan ‘mikrogrid’ sistem,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ir Jarman M.Sc, usai meresmikan Pameran Kelistrikan Indonesia 2015 di Grand City Convetion & Exhibition Surabaya, Rabu (21/10).

Ia berharap, sejumlah wilayah di Tanah Air yang kini belum dialiri listrik bisa menikmati listrik dengan sistem tersebut, dan termasuk dalam rangkaian merealisasikan mega proyek pemerintah yakni pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt (MW).

“Tidak hanya di sisi pembangkitan tapi juga di sisi

transmisi kita juga lakukan, kalau tidak maka akan kembali rule-1nya tidak tercapai, jadi dalam hal ini semua transmisi distribusi juga bersama-sama kita perbaiki” ujar Jarman.

Pemerintah sudah berkomitmen bahwa tahun 2020, 99 persen rasio elektrifikasi tercapai.

“Artinya memang kita akan melakukan usaha sehingga tiap tahun ada peningkatan hasil legitasi paling tidak 3 sampai 4 persen pertahun,” jelasnya.

Sedangkan upaya untuk tercapainya peningkatan itu diantaranya dengan membuat jaringan distribusi dan program instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu. “Katakanlah masyarakat tidak mampu itu tetap bisa mendapatkan aliran listrik meskipun tidak memiliki uang,” katanya. Selain itu pemerintah akan meningkatkan angka rasio elektrifikasi Nasional khususnya di sektor rumah tangga. Q riq

Bupati bersama Danrem dan Kadis Pertanian menunjukkan varietas unggulan yang dikembangkan di BPP Besuk.

Dinas Pertanian Raih Penghargaan dari Mentan

Bupati Berharap Jadi Cambuk bagi SKPD Lain Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni memberikan apresiasi khusus untuk Dinas Pertanian yang telah berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dalam bidang inovasi pangan dan pertanian dari Kementerian

KPPU Surabaya Ajak Media Awasi Kartel Monopoli Perdagangan Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diwakili oleh Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya mengajak wartawan untuk lebih peduli dalam memantau praktek perdagangan yang sifatnya monopoli di daerah. Dengan mengusung tema ‘Peran KPD Surabaya Dalam Mereformasi Pasar Terkait Otonomi Daerah’ yang diselenggarakan di Restoran Ria, di Jl Kombes M Duryat dihadiri oleh para awak media cetak, online, tv, dan radio.

Aru Armando, selaku kepala KPD Surabaya mengungkapkan tugas utama dari KPPU berlandaskan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang pengawasan terhadap persaingan usaha serta melakukan penilaian apabila terjadi praktek monopoli.

“KPPU cabang Surabaya bertugas membawahi 4 provinsi, Jatim, Bali, NTT dan NTB, tugas kami memang melakukan penindakan apabila terjadi praktek kartel monopoli. Seperti perkara yang pernah kami usut terjadinya monopoli terhadap susu, dimana setiap koperasi susu yang ada wajib menyetorkan susunya kepada PT Nestle, pada hal perusahaan susu lain juga masih ada seperti Indolackto. Q wil

Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Ia berharap penghargaan tersebut bisa menjadi “cambuk” bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemkab Bondowoso sekaligus memotivasi untuk mencetak prestasi.

“Kita memang harus unggul di bidang pertanian, sebab Bondowoso itu memang memiliki potensi di situ. Dan sudah tujuh tahun kami bekerja keras agar sektor pertanian ini menjadi sumber kesejahteraan dan sekaligus jadi ikon yang membanggakan dan itu nyata,” kata bupati saat dihubungi kemarin, Kamis (21/10).

Bupati menambahkan bahwa penghargaan yang diraih oleh Dinas Pertanian ini adalah salah satu penghargaan yang diterima oleh Pemkab Bondowoso. “Memang banyak pengharagaan yang saya terima termasuk penghargaan upaya khusus (Upsus) swasembada pangan ini. Alhamdulillah,” tegasnya.

Penghargaan kepada Dinas Pertanian Bondowoso ini menurut Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, H. Hindarto, SP diserahkan langsung oleh Mentan, Dr Ir H Amran Sulaiman, MP. Penghargaan tersebut merupakan wujud nyata dari pemerintah daerah untuk masyarakat petani. Q har

Raperda APBD 2O16 Dorong Pembangunan Tiga Sektor Turunnya ekonomi Jawa Timur per triwulan II 2015, dengan posisi 4,67 persen dari tahun-tahun sebelumnya, yang didasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indicator pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Namun tidak pada sector pengolahan, perdagangan dan pertanian. Hal ini, memberikan peluang untuk lebih mengoptimalkan pembangunan di ketiga sektor tersebut, sehingga bisa terjadi kemungkinan peningkatan PDRB lebih besar dan mampu mengimbangi PDRB sector lainnya.

W

akil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario mengatakan mencermati kondisi angga ran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu kebijakan umum untuk diarahkan pada peningkatan target daerah, dengan mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan sertaa perluasan sumber-sumber penerimaan daerah atau ekstensifikasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

“Diperlukan strategis dan prioritas untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan melalui rencana kerja, berupa pengembangan kebijakan pendapatan daerah dengan penagihan piutang pajak daerah, optimalisasi kegiatan sosialisasi ke masyarakat sehingga terbentuk kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan pembayaran pajak,” terang Tjutjuk. Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan selain itu pemerintah juga harus melakukan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah dengan mewujudkan pelayanan public yang baik, terpercaya dan transparan. “Upaya lain dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur potensial, berintegritas, professional serta membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi,” urai dia.

Mencermati kondisi kebijakan anggaran, lanjut Tjutjuk mengapresiasi pada konsep efisiensi pengalokasian belanja daerah, efektifitas pemanfaatan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya tetap maupun pembiayaan program pembangunan. “Sehingga beban belanja yang dikeluarkan benar-benar memenuhi kaidah system akuntasi yang berorientasi pada pembangunan responsible,” tandasnya.

Dengan kemampun pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur 2015 diperkirakan Rp22,239 triliun yang terdiri dari pendapatan

asli daerah sebesar Rp15,92 miliar, dana perimbangan Rp3,434 miliar dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp3,712 miliar diperlukan pengetatan kebutuhan belanja. Karena itu, kekuatan belanja daerah pada RAPBD 2016 diperkirakan sebesar Rp22,627 triliun yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp16,66 triliun dan belanja langsung sebesar Rp6,560 triliun. Untuk itu, Tjutjuk mendorong Pemprov Jatim mampu meningkatkan PAD dari sector lainnya yang sesuai peraturan perundang-undang dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan beralihnya ijin tambang dari kabupaten/ kota ke Provinsi Jawa Timur.

Apalagi Pemprov Jatim dan DPRD Jatim telah melakukan evaluasi terhadap 61 tambang di Kabupaten Lumajang, ada golongan tambang B dan tambang C. Termasuk mendorong pembatasan tenaga kerja asing yang harus mentaati peraturan termasuk tidak bisa memakai bahasa Indonesia, dengan melakukan pengawasan ijin tinggal pada tenaga kerja asing. Upaya lain menghindari isparitas, dalam misi RPJMD dengan meningkatkan pembangunan berkelanjutan dengan penataan ruang, dimana pembangunan dalam RTRW harus diwujudkan dalam singkronisasai yang harmonis, dengan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara FPDIP melalui juru bicaranya, Agatha Retnosari mengatakan untuk meraih kesejahteraan memang harus melalui kerja keras dan perjuangan. Bahkan perjuangan sudah dilakukan sejak pemerintahan terdahulu. Kerja keras terus dilakukan, terutama untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat di sekor pertanian, dimana hasil produksi pertanian di Jawa Timur mencapai 12 juta ton tertinggi secara nasional. Meski dengan kapasitas air sebanyak 800 ribu meter kubik yang ditampung pada danau, waduk atau embung.

Selanjutnya, Aghata Retnosari mengatakan, untuk meningkatkan kualitas hidup disektor pertanian, sudah saatnya Pemprov membangun lebih banyak tempat penampungan air, baik berupa embung atau waduk. Karena Jawa Timur memiliki ketersediaan air hingga 52,2 miliar meter kubik, namun yang bisa dieksploitasi hanya sebesar 19.3 miliar meter kubik. “Sedang kebutuhan ideal mencapai 22,2 miliar meter3. Sebab problem utama adalah pada ketersediaan air pada system resapan dan penyimpanan,” kata Aghata.

Politisi perempuan asal parpol berkepala banteng dengan moncong putih ini, mengatakan saat ini, sejumlah teknologi sudah dilakukan. Salah satunya dengan teknologi bio pori, namun masih memerlukan teknologi tambahan. “Sebab, selama musim kemarau, seluruh waduk milik Jatim cenderung mengering. Misalnya waduk Notopuro, Madiun selama musim

kemarau dimanfaatkan sebagai tenagalan, karena lahannya mengering,” urai dia.

Untuk kebutuhan anggaran APBD Jatim 2016, PDIP Mendorong seluruh SKPD dan jajaran BUMD kerja lebih keras. Dimana penyelenggaraan pemerintah seharusnya menganut asas entre prenership government. “Sehingga PAD tidak hanya berpangku pada memungut pajak dari rakyat, namun mampu memenuhi kebutuhan sendiri melalui usaha.

Sedang juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Simandjuntak mengaku ditengah perekonomian yang serba sulit, namun kebutuhan mensejahterakan masyarakat dengan berbagai upaya terus dilakukan. Dimana kebijakan umum APBD atau kebijakan umum anggaran (KUA) merupakan formulasi kebijakan pemerintah provinsi yang digunakan sebagai acuan perencanaan operasional dalam menyusun RAPBD. Dengan tujuan akhir yaitu penyusunan APBD dapat lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prioritas. “Komitmen ini penting, agar perencanaan Pemprov Jatim tidak menjauh dari kepentingan pelayanan rakyat,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua Simandjuntak. Untuk itu, Fraksi bergambar pohon beringin lebat ini mendorong Pemprov Jatim penataan dan penggelolaan APBD Jatim tahun anggaran 2016 tetap membangun pilar kemandirian ekonomi untuk menghadapi MasyarakatEkonomi ASEAN (MEA).

Dikatakan Sahat, trend pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semeseter I Tahun 2015 pada 5,25 persen lebih baik dari tingkat nasional yang tumbuh 4,67 persen. Termasuk kinerja perdagangan yang mengalami surplus, meski kinerja investasi mengalami perlambatan sampai 18,8 persen. Kondisi yang sama juga disususl kinerja per bankan yang mengalami perlabatan, dilihat dari penyaluran kredit, dana pihak ketiga dan akumulasi asset. “Ini jelas berpengaruh pada likuditas dana di masyarakat,” urai Sahat. Politisi yang maju melalui daerah pilihan (dapil) Surabaya-Sidoarjo ini, terus mendorong Pemprov Jatim tetap berkomitmen untuk mendistribusikan kekuatan APBD bagi mengangkat daya beli masyarakat ditengah perlambatan ekonomi dan maraknya hubungan kerja.

Terpisah, terget penerimaan retribusi daerah dalam RAPBD TA 2016 sebesar Rp113.073.774.240.00 mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar Rp147.772.599.700.00 harus menjadi pemacu, agar kebutuhan pelayanan kesejahteraan rakyat tidak terganggu. Untuk itu, Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) mendorong SKPD dan BUMD milik Pemprov Jatim lebih mampu mengoptimalkan untuk menambah PAD. Meski tidak sesua SKPD mempunyai fungsi sebagai dinas penghasil (Budgetair). “Kami yakin bisa dioptimalkan, karena masih bayak asset-aset milik pemprov yang berada didaerah,” terang Achmad Sillahu-

din anggota Fraksi Persatuan Pembangunan.

Parpol bergambar ka’bah ini, juga mendorong BUMD lebih mengoptimalkan diri untuk mensejahterakan kepentingan rakyat dengan peningkatan kontribusi untuk PAD. Untuk itu, FPPP mengkritisi pajak, pada tingkat komisi dari hasil kekayaan yang dipisah, khususnya kontribusi BUMD. Dalam nota keuangan disebutkan, target hasil yang dipisah diproyeksikan sebesar Rp343,9 miliar. “Target ini sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan seluruh asset yang dikelola semua BUMD dan kontribusi APBD yang disuntikkan untuk BUMD,” urai dia. Dimana data FPPP menunjukkan, total penyertaan modal provinsi untuk BUMD sebesar Rp 3,638 triliun lebih. “Untuk itu, BUMD harus mampu menjelaskan dari sisi managemen ataupun keuangan, serta nilai sumbangan masing-masing BUMD terhadap PAD,” tutur dia.

Terhadap suntikan dana APBD yang cukup besar, seharusnya perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan asli daerah.

Namun faktanya, selama ini, kinerja BUMD, terutama yang berorientasi profit ternyata sangat rendah mensupport PAD. “Minimnya kontribusi pada PAD, mengindikasikan Pemprv belum berhasil mensehatkan kinerja BUMD,” tegas Achmad Sillahudin. Sementara itu juru bicara dari FPKS, Artono menegaskan hingga kini tidak ada perubahan bearti dalam struktur perekonomian Jawa Timur. Dimana masih didominasi tiga sector utama, yaitu pertanian, sector industri pengolahan dan sector perdagangan dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil. Meski tidak sector ini, bukan penyokong tertinggi. Namun pada kenyataanya, kontribusinya sangat dominan.

Pada semester I tahun 2015, kontribusi sector industry pengolahan terhadap PDRB mencapai 29,45 persen, sector perdagangan besar dan eceran sebesar 17,44 persen, sector pertanian mencapai 14,67 persen .

“Dimana secara keseluruhan ketiga sector ini, mampu menyumbang 61,56 persen pada

perekonomian Jawa Timur,” ujar anggota Fraksi PKS, H Artono. Poitisi yang juga pengusaha ini, adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi akan memiliki konsekwensi yang tidak menggembirakan bagi perekonomian masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, termasuk target lainnya yaitu penurunan kemiskinan dan pengangguran di tahun 2015 ini.

“Yang jelas tidak bias dilakukan secara langsung, karena pertumbuhan ekonomi relative rendah. Ini tentunya memerlukan rumusan yang lebih baik untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran,” terang dia.

H Artono juga mempertanyakan jurus jitu apa yang mampu dilakukan pemprov Jatim dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

“Agar penurunan angka kemiskinan dan pengangguran bisa terwujud,” urai dia. Untuk itu, dominasi tiga sector dituntut dalam penyediaan lapangan kerja , karena ketiga sector menjadi tumpuhan ekonomi di Jawa Timur dalam menyerap lapangan kerja. Dimana sector pertanian memiliki urutan pertama dengan mneyerap 7,212 juta orang atau 19,8 persen juta orang yang bekerja di Jatim. “Dengan demikian sector pertanian menyediakan 36,42 persen lapangan kerja,” kata dia. Urtutan kedua, adalah sector perdagangan sebesar 4,148 juta orang atau 20,94 persen dan urutan berikutnya adalah sector industry pengolahan sebesar 2,780 juta orang atau 14,04 persen.

Terpisah FPAN lewat juru bicaranya Suli Da’I’m bersikap lebih keras mengkritisi kebijakan anggaran pada APBD TA 2016, dimana fraksi bergambar matahari terbit ini, melihat masih belum sinkronnya perencanaan dan program, membuat postur anggaran yang belum idieal untuk terciptanya ekonomi daerah yang memperkuat kemandirian ekonomi. Dimana FPAN menemukan masih dominannya belanja tak langsung yang tentunya menjadi fakta yang tidak mengembirakan bagi pertumbuhan kemandirian ekonomi di Jawa Timur.

Dengan kondisi seperti itu, melalui anggota Fraksi PAN Suli Daim mendorong Pemprov Jatim bersama segenap mitra kerja atau BUMD, secara bersama-sama mengubah arah APBD Jatim 2016 lebih fokus kearah kemandirian ekonomi yang berbasis pada kekuatan pelayanan dasar. “Karena kuatnya pelayanan dasar masyarakat akan menopang kerentanan ancaman kualitas kesejahteraan,” ujar Suli Daim. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini, mengatakan prioritas kebijakan dan program anggaran diseluruh sector agar focus pada upaya memperkuat kemandirian perekonomian rakyat yakni berbasis agro, dengan memicu peningkatan daya saing produk, khususnya pada era MEA. “Dengan cara memperluas dan memperbesar anggaran belanja langsung untuk menciptakan ruang fiscal bagi penguatan kemandirian ekonomi,” kata Suli. Q cty*

Kamis Wage, 22 OKTOBER 2015

Baru Empat Daerah Tetapkan UMK 2016 l Sambungan hal 1

Sukardo MSi, Rabu (21/10).

Menurut dia, empat daerah yang telah menyelesaikan pembahasan itu adalah Kabupaten Kediri dengan usulan UMK sebesar Rp 1,320 juta atau naik sebesar 4,7 persen dibandingkan UMK tahun ini yakni Rp 1,319 juta. Selain itu Kota Probolinggo juga telah melakukan usulan dengan besar­ an UMK Rp 1,555 juta atau naik sebesar 7,6 persen dibandingkan UMK sebelumnya yang hanya Rp 1,362 juta.

Lalu, Kabupaten Magetan juga telah menyelesaikan usulannya sebesar Rp 1,465 juta, atau naik sebesar 1,3 persen dibandingkan UMK 2015 yang hanya Rp 1,36 juta. “Kabupaten Jember juga sudah menyelesaikan usulan UMK-nya yaitu Rp 1,6 juta atau naik dibandingkan sebelumnya Rp 1,579 juta,” jelas Sukardo.

Sukardo mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim juga telah minta seluruh daerah menyelesaikan pembahasan UMK sehingga segera bisa dihabas di Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi. “Sesuai jadwal, UMK 2016 harus segera ditetapkan Gubernur paling lambat pada 22 november mendatang,” ujarnya.

Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini juga menjamin, pembahasan UMK 2016 tidak akan terpengaruh dengan polemik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Peng­ upahan, yang kini mendapat penolakan dari buruh. Apalagi, RPP Pengupahan itu hingga saat ini juga belum diundangkan sehingga belum bisa dijadikan patokan. n iib

Pelanggaran HAM di Lumajang dan Sampang Perlu Ketegasan Jokowi-JK l Sambungan hal 1

asal NTB dalam dialog kenegaraan ‘Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK’ di pressroom DPR RI, Rabu (21/10).

Nara sumber lain, politisi Demokrat Ruhut Sitompul, pejuang HAM Ketua Setara Institute Hendardi, peneliti senior LIPI Dr Siti Zuhro.

Ruhut Sitompul anggota Komisi III DPR RI sependapat dengan senator Farouk Muhammad. Bahwa setahun usia pemerintahan Jokowi-JK belum cukup tempo untuk menilai kinerja secara menyeluruh.

Apalagi tempo setahun itu, kegiatan kerja Jokowi-JK, efektif berjalan hanya sekitar 6 bulan. Sejak pelantikan 20 November 2014, berbulan-bulan kemudian waktu Jokowi-JK habis untuk meredakan kegaduhan politik KIH (pendukung) melawan KMP (oposisi).

“Bagaimanapun, Presiden Jokowi adalah pilihan rakyat. Jadi marilah kita tidak merecoki jalannya pemerintahan, mari kita dukung. Tapi saya heran, PDIP partai pendukung bahkan seringkali jadi oposisi. Masih saja ada yang mengganjal, bukan hanya dari lawan politik, justru dari partai pendukung,” ungkap Ruhut.

Hendardi mengingatkan agar Jokowi JK mengutamakan penegakan Hukum dan HAM serta memberantas korupsi.

Sebab ketiga hal tersebut merujuk pada NawaCita pemerintahan Jokowi-JK dan konsep Trisakti Bung Karno yang diidamkan olehnya. Dalam pemberantasan korupsi, Satgas pemberantasan korupsi di Kejagung yang dibentuk Jokowi tidak jelas kinerjanya.

Di bidang hukum, kinerja pemerintah dan DPR sangat rendah. “Di bidang HAM, pembakaran masjid di Tolikara-Papua dan pembakaran gereja di Singkil-Aceh adalah kegagalan nyata Jokowi-JK. Lalu pembunuhan aktivis penentang pertambangan pasir di Lumajang. Ketidakhadiran negara dalam melindungi rakyatnya adalah pelanggaran HAM. Ketidakadilan dari pembiaran ini harus diakhiri Jokowi-JK,” cetus Hendardi.

Dr Siti Zuhro menyatakan, akan mengkritisi Jokowi-JK agar pemerintahannya jadi kuat. Dia tidak mau hanya membeo.

Kebijakan yang menindas dan menyengsarakan rakyat harus dikritisi, dilawan.

Sebaliknya kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat harus didukung. n ira

Tidak Kekurangan Akal l Sambungan hal 1

Gubernur Jatim sudah disampaikan untuk diproses pergantiannya. Dan surat persetujuan gubernur juga sudah turun.

Endang menunjukkan surat persetujuan Gubernur Jatim untuk PAW tiga anggota dewan tersebut. “Ini suratnya sudah di tangan saya,” kata Endang sambil melambailambaikan surat tersebut kemarin.

Dengan turunnya surat gubernur ini berarti legal formalnya sudah selesai. Untuk sampai tahap pelantikan masih menunggu satu tahap lagi yakni surat permohonan pelantikan. Surat itu harus dikirim kepada Ketua DPRD. DPC PKB juga sudah menyampaikan surat tersebut ke dewan. Saat ini masih menunggu surat DPD Golkar Sidoarjo.

Surat ini terakhir harus masuk 24 Oktober 2015. Pihaknya tidak menunggu terlalu lama. Bila surat Golkar tidak masuk sampai tanggal yang sudah ditetapkan, dewan secara resmi akan melaporkankan ke KPU Sidoarjo. Dengan harapan KPU yang menunjuk calon penggantinya berdasarkan nomor urut. Untuk surat PKB ada penjelasannya, Nur Achmad akan diganti Abdilah Nasih. Abdul Kolik digantikan Faturrozi.

Yang belum masuk adalah siapa pengganti Warih Andono. Kalau berdasarkan nomor urut di bawah yang tertera di KPU adalah Ali Sucipto.

Walaupun sudah mengetahui namanya namun dewan tetap menunggu surat resmi Golkar. Dia mengharapkan Golkar segera berkirim surat ke dewan sehingga pihaknya tidak perlu repot menulis surat ke KPU. Pendeknya Oktober ini harus selesai supaya masuk November sudah diisi pejabat baru.

Ini berkaitan dengan tunjangan dan gaji untuk yang berhak menerimanya. “Saya nggak kurang akal. Kalau partainya tidak mengusulkan pelantikan, berdasarkan UU dewan bisa meminta KPU untuk menyerahkan nama yang bakal dilantik nanti,” tegasnya. n hds

11

SAMBUNGAN Lambannya SK Pengunduran Diri Calon Pilkada Disinyalir Dipolitisir l Sambungan hal 1

surat dari Mendagri. Namun dengan bukti pengiriman surat ke Mendagri sudah cukup bagi KPU untuk jadi bahan pertimbangan.

“Seharusnya dengan menunjukkan surat pengajuan ke Mendagri sudah cukup bagi KPU untuk meloloskan calon. KPU tidak bisa membuatkan keputusan semena-mena tanpa adanya pertimbangan,” tegas mantan komisioner KPU Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya ini, Rabu (21/10).

Ditambahkannya, bahwa SK pemberhentian calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari anggota PNS, DPRD, dan BUMD itu bukan hal yang prinsip. Sebab yang mengeluarkan SK pemberhentian itu bukan kewenangan calon, tetapi instansi lain di luar lembaga penyelenggara pemilu.

“Harusnya penyelenggara pemilu menghormati proses tertib administrasi di lembaga lain. Prinsipnya, para calon itu sudah memproses dan bukan main-main. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya tanda terima atau surat apa yang disertai dengan materai,” tegas Agus Mahfud Fauzi saat dikonfirmasi Rabu (21/10) kemarin.

Karena itu, tambah Agus, KPU kabupaten/kota tidak bisa mendiskualifikasi calon hanya karena belum menyerahkan SK pemberhentian dari anggota PNS, DPRD maupun BUMD. Alasannya, kewenangan KPU itu hanya bersifat administratif saja.

“Kalau didiskualifikasi, calon bisa mengajukan gugatan baik ke PTUN karena dirugikan oleh lembaga ne­ gara, atau ke PN karena dirugikan secara materi, bahkan bisa ke DKPP karena penyelenggara pemilu menghalangi hak politik seseorang,” tegas Agus Mahfud Fauzi.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, sebanyak tujuh pasangan calon (paslon) kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Jatim yang mengikuti Pilkada serentak

pada 9 Desember 2015 mendatang, terancam dicoret KPU Jatim karena dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pasalnya calon kepala daerah/wakil kepala daerah hingga kini belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pejabat negara.

Mereka adalah Hj Kartika Hidayati (Anggota DPRD Jatim) Calon Wakil Bupati Lamongan, Warih Andono (Anggota DPRD Kab Sidoarjo) Calon Bupati Sidoarjo, Rasiyo (Komisaris Bank UMKM Jatim) Calon Wali Kota Surabaya, Dr Husnul Khuluk (PNS Gresik) Calon Bupati Gresik, Sugiri Sancoko (Anggota DPRD Jatim) Calon Bupati Ponorogo, Misranto (PNS Bojonegoro) Calon Bupati Bojonegoro dan Nur Achmad (Anggota DPRD Sidoarjo) Calon Wakil Bupati Sidoarjo.

Mereka di antaranya adalah Hj Kartika Hidayati anggota DPRD Jatim sebagai Calon Wakil Bupati Lamongan, Warih Andono anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, calon Bupati Sidoarjo, Rasiyo Calon Wali Kota Surabaya sebagai Komisaris Bank UMKM Jatim.

Senada, pengamat politik dari Unair Surabaya Fahrul Muzakki menilai ketidakmampuan calon yang maju di Pilkada serentak menyerahkan SK pemberhentian dari anggota PNS, DPRD maupun BUMD itu lantaran sistem yang mengatur Pilkada se­ rentak waktunya singkat sehingga terbentur dengan prosedur ideal di instansi lain.

“Untuk memenuhi syarat ideal, calon Pilkada harus mundur permanen dari instansi pemerintahan itu sulit terpenuhi, sehingga KPU perlu membuat diskresi. Kalau KPU ngotot mendiskualifikasi itu kurang bijaksana dan berlebihan,” tegas Fahrul Muzakki.

Ia menyarankan agar KPU memastikan calon Pilkada yang belum menyerahkan SK pemberhentian tetap diloloskan. “Asal mereka tidak bisa kembali ke status semula baik menjadi PNS, DPRD, TNI/Polri maupun

BUMN/BUMD karena itu bagian dari konsekuensi mereka maju di Pilkada.

Saya kira ini lebih fair,” beber Fahrul Muzakki.

Dosen FISIP Unair Surabaya itu juga menenggarai ada unsur kesengajaan dari calon yang maju di Pilkada untuk tidak segera menyerahkan SK pemberhentian hingga batas akhir jadwal yang sudah ditentukan KPU. Alasannya, itu bagian dari strategi cost politik untuk mendukung biaya politik Pilkada.

“Acuan formal, selagi calon belum menerima SK pemberhentian dari instansinya maka dia masih berhak menerima gaji. Ini adalah celah dari UU Pilkada, seperti kasus calon tunggal sehingga diperlukan diskresi untuk penyempurnaan aturan Pilkada,” dalih mantan aktivis PMII ini.

Terpisah, Hj Kartika Hidayati Cawabup Kab Lamongan yang masih berstatus anggota DPRD Jatim mengakui bahwa kemarin dirinya dikabari pimpinan DPRD Jatim bahwa SK dari Mendagri yang ditandatangani Dirjen Otoda Kemendagri tentang pemberhentian dari anggota DPRD Jatim sudah turun.

“SK itu tertanggal 19 Oktober 2015 dengan tembusan 20 instansi, seperti ke Presiden RI, Wakil Presiden RI, MK, MA, KPU RI, Dirjen Otoda Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemndagri, Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, ketua DPP PKB dan lainlain,” terang politisi asal PKB. Sementara itu Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan bahwa KPU akan tetap tegak lurus pada aturan UU dan PKPU. Artinya, jika calon Pilkada tidak bisa serahkan SK pemberhentian maka akan dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi.

“Kecuali jika KPU mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang membolehkan tidak harus ada SK pemberhentian dari instansi terkait tapi cukup bukti surat pengajuan pengunduran diri ke instansi yang bersangkutan,” pungkas Choirul Anam. n cty

Usulan Pakde Karwo Soal Bunga Murah Diterima Pemerintah l Sambungan hal 1

pasar besar maka harus menciptakan industri yang kuat.

Sebelum dibuka tanya jawab, Presiden Jokowi menyampaikan soal pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Jokowi minta agar pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengambil kebijakan. “Tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah bukan pidana tapi perdata karena menyangkut administrasi sehingga kepala darerah tidak perlu ragu mengambil langkah, dyscrasy policy untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa dipidanakan kecuali disengaja untuk kepentingan dirinya atau golongannya,” tegasnya.

Pada kesempatan tanya jawab dengan Presiden Jokowi, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum ini melontarkan

tiga usulan strategis dan mendapat perhatian presiden. Pakde mengusulkan agar setiap kebijakan yang dipaparkan oleh para Menko, Wapres dan Presiden dalam rapat kerja ini segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden. “Kepres soal keputusan rapat ini penting agar segera dapat diimplementasikan dan bisa kita laksanakan di daerah. Pembahasan hari ini (Rabu kemarin, red) perlu segera kita laksanakan sebagai wujud nyata rapat kerja kita,” ujar Pakde Karwo yang disambut setuju oleh peserta rapat.

Ditambahkan oleh Pakde Karwo, bahwa lebih mendidik dan bermanfaat jika ada kesalahan administrasi dikenakan sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karena administrasi bukan tindak pidana. “Bila perlu ganti ruginya seratus atau dua ratus persen, karena kesalahan administrasi bisa jadi karena kelalaian,” tambah Pakde Karwo.

Di bagian lain Pakde Karwo mengusulkan agar negara dalam hal ini pemerintah memberikan suku bunga murah kepada rakyat melalui APBN atau APBD. “Usul kita sudah diapresiasi oleh Menteri Keuangan yakni akan diluncurkan loan agreement,” tegas Pakde Karwo.

Soal perizinan yang masih dirasakan sebagai penghambat, Pakde Karwo mengusulkan kepada BKPM dan menteri sektoral agar memberikan kewenangan kepada daerah. Untuk mempercepat perizinan investasi, pemerintah pusat cukup memberikan norma standar prosedurnya dan daerah yang melaksanakan akan cepat selesai. “Misalnya kebutuhan lahan untuk industri, kepala daerah yang paling tahu karena pemilik wilayah.

Maka cukup kepala daerah baik bupati atau wali kota yang memberikan rekomendasi dan BPN yang melegitimasi,” tambah Pakde Karwo. n iib

47 Sekolah Disiapkan Jadi Tempat Uji Kompetensi Guru 2015 l Sambungan hal 1

menjangkau lokasi ujian.

Sehingga waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal akan lebih efektif. “Jangan sampai guru kerepotan hanya gara-gara tempat ujian yang sulit dijangkau,” tutur Yusuf, Rabu (21/10).

Dia berharap, pemerintah yang melaksanakan UKG ini benar-benar mempertimbangkan lokasi ujian dengan wilayah mengajar guru.

Misalnya, guru yang mengajar di Surabaya Timur bisa mengikuti UKG di wilayah yang sama.

Selain tempat, pihak Kemendikbud sendiri juga cukup pro aktif dalam melakukan kesiapan teknis. Hal ini ditunjukkan dengan pem-

belan teknis bagi operator UKG di sekolah. Surabaya sendiri telah menyiapkan sebanyak 54 operator UKG yang terdiri atas guru dan bagian IT. Mereka akan menjadi pengawas sekaligus teknisi.

“Mereka sudah dibekali kesiapan perangkat untuk UKG mendatang agar tidak terjadi error. Tapi yang lebih penting, mereka bisa menjelaskan kepada peserta bagaimana teknis ujian yang dilakukan dengan sistem semi online tersebut,” kata Yusuf.

Pria yang akrab disapa Ucup ini menjelaskan, pelaksanaan UKG berbasis computer semuanya serba online. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang

IT. “Nanti 54 operator ini akan disebar ke - 47 Tempat Uji Kompetensi (TUK) UKG di Surabaya,” jelas dia.

UKG sendiri, kata Ucup, dilaksanakan mulai 9-27 November mendatang. Di Surabaya, jumlah guru yang akan ikut serta dalam UKG ada 20.159 orang. Rinciannya 10.125 guru pegawai negeri sipil, 5.000 guru tidak tetap, dan 14.034 guru tetap yayasan. “Semua guru wajib ikut, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum,” tegasnya.

Ucup mengaku, UKG dipakai sebagai jalur pemetaan para guru yang sudah sertifikasi. Sementara untuk guru yang belum tersertifikasi, UKG akan dijadikan tolok ukur

menuju ke sana. Selain itu, pihaknya mengusulkan kepada pusat agar data hasil UKG kelak bakal dibagikan ke Dindik Kota/Kabupaten.

Tujuannya agar Dindik bisa mempersiapkan jenis pelatihan yang cocok bagi para guru sesuai dengan kekurangannya masingmasing. Sehingga pada UKG selanjutnya, kompetensi guru dapat mencapai standar yang diharapkan. ”Kalau pelatihan bagi guru di Surabaya, kami sudah memfasilitasi dengan P2KGS (Pemetaan dan Penguatan Kompetensi Guru Surabaya). Tapi ini akan lebih baik jika dipadukan dengan hasil UKG agar lebih tepat sasaran,” pungkas dia. n tam

Penumpang Sepi, Ajak PNS Naik Angkot l Sambungan hal 1

nya dari kalangan PNS. “Hampir semua trayek angkutan di Kota Batu mengalami sepi penumpang.

Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Kondisi ini jika dibiarkan tentu lama-lama akan mematikan angkot,” ungkap Heri kepada wartawan, Rabu (21/10).

Jumlah angkot dan angkudes di Kota Batu awalnya berjumlah kurang lebih 350 armada, saat ini hanya tersisa 300an. Itupun tidak semua beroperasi setiap hari karena sepinya penumpang. Banyak armada yang terpaksa dikandangkan dan baru dikeluarkan saat ramai saja karena pendapatannya tidak mampu memenuhi ongkos BBM dan pengemudi.

“Pemerintah harus segera memberikan solusi. Antara lain dengan membuat rest area di sejumlah titik pintu masuk Kota Batu, sehingga kendaraan wisatawan tidak langsung masuk objek wisata. Angkot dan angkudes dapat digunakan untuk transportasi menuju objek wisata ,” ungkap Heri.

Heri kemudian mengambil contok terminal rest area Sidomulyo yang saat ini telah beroperasi. Pengelola rest area telah bekerjasama dengan paguyuban untuk melayani wisatawan yang akan melakukan wisata petik apel atau menuju objek wisata di Bumiaji. Kerjasama ini telah mampu meningkatkan pendapatan angkot.

“Terminal tetap seperti di Sidomulyo itu kan bisa dibuat juga dari arah Kota Malang, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu cukup kami layani. Selain menghidupkan angkot, di sisi lain juga mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama Kota Batu,” tegasnya.

Selain itu dia juga meminta untuk adanya Hari Angkot, dengan mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Batu untuk menggunakan angkot saat berangkat ke kantor. “Kan bisa mewajibkan PNS untuk menggunakan angkot untuk berangkat kerja, khusus hari Jumat misalnya,” tandasnya. n sup

Investasi Rp 12,5 Miliar, Pendapatan Cuma Rp 15 Juta l Sambungan hal 1

nanti. Rencananya akan menempati lokasi di perempatan kota lama Kertosono. Pihaknya juga telah melakukan penyusunan Amdal Lalin, namun harus terhenti menunggu turunnya surat rekomendasi dari dua instansi itu.

Sedangkan dipilihnya lokasi itu sudah memenuhi syarat, karena pihak Bappeda Nganjuk telah melakukan uji kelaikan (feasibility study), lokasi itu berada di pusat pertumbuhan kota dan diestimasikan keberadaan terminal itu kelak akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Dalam rencana pembangunan, pihak Dishubkominfo mengalokasikan dana sebesar Rp 12,5 miliar. Nur Banra tidak menjelaskan secara rinci penggunaan dana itu, tapi dia hanya menguraikan bahwa dana sebesar itu bersumber dari PAK APBD 2015 sebesar Rp 7,5 miliar, sisanya akan dialokasikan melalui APBD 2016 sekitar Rp 5 miliar.

Di sisi lain Nur Banra mengungkapkan bahwa Terminal Kertosono baru hanya diperuntukkan untuk angkutan pedesaan atau angkot. Sedangkan untuk bus antar kota dalam provinsi tidak diperbolehkan masuk terminal. Padahal pendapatan retribusi dari angkutan pedesaan hanya berkisar Rp 15 juta per tahun. “Retribusi dari MPU atau angkutan pedesaan berkisar Rp 15 juta,” terang Nur Banra.

Sementara itu, kalangan DPRD menilai pembangunan Terminal Kertosono baru harus dikaji ulang. Karena dari hasil studi kelayakan diketahui bahwa pendapatan dari retribusi MPU sangatlah kecil setiap tahunnya. Sehingga tidak sebanding dengan nilai investasi yang dianggarkan APBD Nganjuk.

Selain itu, dengan pendapatan retribusi yang sngat minim tidak akan mampu menutup biaya pemeliharaan selama setahun. “Mengapa perlu dikaji ulang, karena belakangan diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh tidak akan mampu menutupi biaya pemeliharaan dan biaya operasional,” ungkap Yusmanto, anggota Komisi B DPRD Nganjuk.

Politisi Partai Nasdem ini juga menilai, bahwa besaran retribusi Rp 15 juta per tahun itu diyakini akibat salah pengelolaan. Karena banyak oknum Dishub yang mengambil keuntungan dari retribusi MPU untuk kepentingan pribadi. n ris

Bergaya bak Penyanyi Profesional, Urusan Juara Belakangan l Sambungan hal 1

sulit, tapi kita bisa membawakannya dengan baik akan mendapat penilaian khusus dari juri,” katanya.

Selain membawakan lagu berjudul ‘Bila Rasaku Ini Rasamu’, ia juga menyanyikan lagu berjudul ‘Juwita Malam’ sebagai lagu wajibnya. Tak hanya itu, agar penampilannya berbeda dengan peserta lainnya, Wawan juga bernyanyi menggunakan alat musik elekton sendiri saat menyanyikan lagu ‘Juwita Malam’. Praktis hanya dirinya yang bernyanyi sambil dilengkapi alat musik, sedang peserta lainnya hanya karaoke saja.

Agar bisa tampil maksimal, Wawan juga mengaku tidak sampai membuat persiapan khusus. Sebab tugasnya sebagai staf protokol mempersiapkan acara gubernur, wakil gubernur hingga sekdaprov sangat padat dan cukup menguras tenaga. Untuk itu, jika ada waktu luang dan seng-

gang, ia sempatkan untuk menyanyi khususnya setelah pulang kerja.

“Kalau latihannya lebih se­ ring di rumah. Pernah ke tempat karaoke setelah didukung dan difasilitasi Pak Kepala Biro (Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Drs Supratomo MSi). Saya mendapat banyak dukungan termasuk atasan saya Pak Kabag Protokol (Aris Agung P SSTP, MM) juga sangat mendukung. Makanya saya tampil semaksimal mungkin,” tuturnya.

Wawan mengatakan, soal juara itu urusan belakangan.

Namun yang terpenting adalah tampil sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan atasan kepadanya. Sebab dalam lomba olah vokal anggota Korpri Provinsi Jatim ini, dirinya membawa nama besar SKPD Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.

“Dari Biro Humas dan Pro-

tokol selain saya ada tiga perawakilan lainnya. Yaitu Hasto Yuwono, Yunus Herlina dan Aris Wibowo,” kata Wawan, yang juga mengaku bisa bermain semua alat musik dan pernah punya band lokal sebelum menjadi PNS ini.

Dan hasilnya, usaha maksimal Wawan berbuah manis. Ia berhasil menyabet juara pertama lomba karaoke kategori pria. Ini adalah juara pertama untuk kedua kalinya setelah sebelumnya pada lomba olah vokal 2011 lalu ia juga meraih juara pertama.

“Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT, keluarga, teman-teman protokol yang telah mendukung saya.

Saya ucapkan terima kasih khusus untuk pimpinan saya dan sukses juga atas penyelenggaraan lomba ini oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Jatim,” ungkapnya.

Selain Wawan, dewan juri juga telah menetapkan juara lainnya. Untuk kategori peserta pria yang berhasil meraih

juara dua yaitu Widodo dari Badan Kepegawaian Daerah serta juara tiga Suko Wicaksono dari Disbudpar. Sementara juara harapan satu diraih Hasto Yuwono dari Biro Humas Protokol dan Arif dari Dinas Koperasi dan UMKM. Lalu juara harapan dua Abd Jabar dari RSU dr Soetomo, Nur Yuda dari Dispora dan Didit Wicaksono dari Disnakertransduk.

Sedangkan untuk kategori wanita juaranya yaitu, Ria Kumalasari dari Disnakertransduk sebagai juara pertama, Diah Sukma Noviati dari Disbudpar juara dua dan Wahyuningtyas dari Dishub dan LLAJ meraih juara tiga. Untuk juara harapan satu diraih Belinda dari Dispora dan Hercahyani dari Dishub dan LLAJ, juara harapan dua diraih Aminatun dari Dinas Pendidikan, Indira Dwi Kuskirana dari Dinas Perkebunan dan Tantiana dari RSJ Menur.

Sementara itu, lomba yang digelar dua hari mulai 20-21 Oktober ini diikuti total 88

peserta. Rinciannya 45 peserta putera dan 43 peserta puteri.

“Jumlah peserta lomba tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Begitu pula dengan kualitas pesertanya juga lebih baik. Suaranya sangat merdu,” kata Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprajitno SH, MSi. Agar lomba ini berjalan fair, kata Boedi, panitia mendatangkan dewan juri yang profesional dan ahli di bidang seni suara. Mereka adalah Isfan Hari, Hanna Kapti dan Cut Esti. Mereka bertiga merupakan alumni ISI (Institut Seni Indonesia) Jogjakarta.

“Setiap pemenang nanti akan mendapatkan uang pembinaan, tropi dan sertifikat.

Dari masing-masing kategori akan diambil juara pertama, kedua, ketiga, harapan satu dan harapan dua,” jelas Boedi, didampingi Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim Moh Hazainollah. *

12

Kamis Wage, 22 OKTOBER 2015

Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-70 Hindari Makanan Cepat Saji

Bakorwil Bojonegoro Galakkan Makanan Khas Daerah Guna memasyarakatkan makanan khas daerah dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro mengadakan kegiatan Festival Makanan Khas Daerah (FMKD). Kegiatan tahunan dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 ini, dipusatkan di Kabupaten Kediri, bertempat di gedung Convention Hall, Selasa (20/10) kemarin.

A

Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Drs. Agung Harianto, M.Si saat memberikan sambutan dalam festival makanan khas daerah.

cara tersebut di hadiri langsung oleh Ke pala Bakorwil II Bojonegoro, Drs. Agung Harianto, M.Si, Sekertaris Bakorwil II Bojonegoro Dedy Ferdinand, Bupati Kabupaten Kediri yang di wakili Sekertaris Daerah,H. Supoyo, M.Si, juga hadir istri Bupati Tuban serta Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dan Badan/Kantor Ketahanan Pangan se-Bakorwil.

Dalam sambutannya,Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Drs. Agung Harianto, M.Si mengatakan, kegiatan ini untuk menanamkan rasa cinta terhadap makanan/masakan khas daerah, tradisional dan nasional kepada generasi muda. Terutama menghindarkan dari masa-

Kepala bakorwil Bojonegoro bersama istrinya (tengah) foto bersama peserta lomba festival makanan khas daerah di kabupaten kediri.

kan modern yang lebih di kenal dengan makanan instan cepat saji, sebab makanan cepat saji dianggap berdampak pada kesehatan terlebih kalangan muda sekarang banyak yang terserang penyakit Hipertensi dan Stroke.

Kepala Bakorwil Bojonegoro didamping sekkab Kediri serta jajaran meninjau stand festival makanan khas daerah.

“Menanamkan kepada masyarakat terutama kalangan generasi muda tentang masalah kesehatan agar cinta makanan/masakan khas daerah, tradisional dan nasional,” tegasnya. Menurutnya, terlebih lagi kegiatan ini untuk memasyarakatkan makanan khas daerah sebagai salah satu tujuan akhir untuk pengembangan pariwisata dan perekonomian secara umum serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pentingnya mengkonsumsi makanan khas daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman untuk dapat meningkatkan kualitas hidup.

“Festival ini merupakan rangkaian kegiatan di Bakorwil Bojonegoro dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur, dengan mengambil thema makanan khas daerah mendukung pengembangan perekonomian di daerah untuk negeri dalam menyongsong MEA,” ungkapnya. Selain itu festival ini memberikan kesempatan untuk memamerkan produk-produk UMKM yang merupakan produk unggulan daerah masing-masing. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang perlu disosialisasikan sampai pada tingkat terkecil dalam kelompok masyarakat, yaitu keluarga.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Perekonomi-

an Bakorwil II Bojonegoro, Ir Teguh Satoto MM. Menurutnya pelestarian makanan khas daerah perlu dilakukan menginggat adanya era MEA ini banyak makanan khas yang tergerus dengan makanan siap saji atau instan.

“Ya pelestarian makanan khas daerah perlu dilakukan, apalagi kita akan menghadapi era globalisasi MEA atau yang sering di sebut perdagangan bebas. Jadi dalam MEA nanti makanan khas tidak akan terlupakan,” pungkasnya. Sementara itu, dalam paparannya Bupati Kediri yang di wakili oleh Sekertaris Daerah, H. Supoyo, M.Si mengatakan pihaknya mendukung positif dengan adanya pagelaran Festival Makanan Khas Daerah semacam ini.

“Kita sangat mendukung positif kegiatan ini. Dan kedepannya diharapkan kegiatan ini bisa terus berlangsung,” tegasnya. Kegiatan ini sendiri menurutnya bisa mendorong dan meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kuliner makanan khas daerah khususnya.

Dalam acara tersebut dilaksanakan lomba makanan khas daerah yang memperebutkan Piagam, Tropy, uang dan uang ganti bahan masakan yang disediakan oleh Bakorwil Bojonegoro. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak lima kali sejak tahun 2011, dan kegiatan ini sendiri merupakan ikon dari Bakorwil Bojonegoro. Q bas*

Tuban Sabet Juara I Festival Makanan Khas Daerah Bakorwil Bojonegoro Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, H. Supoyo, M.Si saat memberikan sambutan dalam festival makanan khas daerah.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Perekonomian Bakorwil II Bojonegoro, Ir Teguh Satoto MM saat melaporkan kegiatan.

Makanan khas asal Kabupaten Tuban yakni Garang Asem Manyung, Botok Takerang, Kare Rajungan Pantura, Sambalado Jambu Mente dan Urap Sambel Klopo Cos serta di tunjang dengan minuman seperti Es Dawet Siwalan Ayu meraih penghargaan juara I dalam lomba Festival Makanan Khas Daerah.

Kegiatan ini yang di selenggarakan oleh Bakorwil II Bojonegoro dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke 70 yang berlangsung di Kabupaten Kediri, Selasa (20/10) kemarin. Kabupaten Tuban menyisihkan pesaingnya dari 7 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro seperti Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten/

kota Mojokerto, Kabupaten/Kota Kediri.

Penentuan juara setelah dilakukan oleh Tim Juri dari beberapa unsur yang ahli di bidangnya seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa) jurusan Tata Boga Dr. Rita Isnawati, M.Kes., Akademi Gizi Surabaya, Sekolah Perhotelan Surabaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Hariyanto, S.Sos., MM dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Menurut Ketua Tim Juri, Bagus Supomo, setelah dilakukan penilaian bersama anggota juri yang lain akhirnya di putuskan Kabupaten Tuban meraih juara terbaik I dengan perolehan nilai 1.860 poin, dan di susul Juara terbaik II yakni Kabupaten Jombang dengan perole-

Istri Pj bupati kediri didampingi istri bakorwil Bojonegoro sedang meninjau stand festival makanan khas daerah.

han nilai 1.852 poin. “Serta di susul Juara terbaik III Kabupaten Kediri selaku tuan rumah dengan perolehan nilai 1.793 poin.” terang Bagus Supomo dalam mengumumkan pemenang. (selengkapnya baca di tabel).

Usai mengumumkan pemenang, dirinya mengimbau kepada generasi muda yang ada sekarang ini jangan sampai tidak mengenal makanan khas daearah sendiri dan minimal mereka harus mempertahanan makanan khas.

“Kita jangan mengeluh saja dengan maraknya makanan asing, harus bisa bersaing dengan mengolah makanan khas daerah menjadi icon di seluruh Indonesia,” tegasnya. Oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada penerus genera-

Salah satu juri sedang mencicipi masakan yang disuguhkan peserta dalam lomba festival makanan khas daerah.

si muda harus melestarikan makanan khas daerah, jadi tidak hanya dibikin sendiri dalam lomba festival makanan daerah. Akan tetapi mereka nantinya juga bisa di komersialkan sehingga mampu menghasilkan income.

“Jadi kita juga harus mempromosikan ke tingkat nasional, agar nantinya tidak akan mati di gerus jaman. Salah satunya di buat peluang bisnis usaha yang bisa mendorong perekonomian masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, ada satu Kabupaten yang tidak hadir dalam festival Makanan Khas Daerah kali ini, dimana yang tidak hadir Mojokerto Kota. Sedangkan lainnya hadir dan menempati stan yang telah di sediakan oleh panitia. Q bas*

Selain melihat festival makanan khas daerah, para pengunjung mengunjungi stand produk-produk daerah.

TABEL PERINGKAT JUARA/PEMENANG FESTIVAL MAKANAN KHAS DAERAH SE-BAKORWIL BOJONEGORO TANGGAL 2O OKTOBER 2O15

Tim Juri/Penilai Keterangan/Pemenang PESERTA Kabupaten Tuban Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kota Kediri Kabupaten Mojokerto Kabupaten Lamongan Kabupaten Bojonegoro Kota Mojokerto

KETERANGAN

HIDANGAN

MINUMAN

TOTAL

JUARA

1,005 1,006 989 978 972 890 866 -

855 846 804 813 797 795 766 -

1,860 1,852 1,793 1,791 1,769 1,685 1,632 -

JUARA TERBAIK I JUARA TERBAIK II JUARA TERBAIK III JUARA TERBAIK IV JUARA TERBAIK V JUARA TERBAIK VI JUARA TERBAIK VII -

Tari Sesaji asal Kota Kediri ikut memeriahkan festival makanan khas daerah yang diselanggarakan Bakorwil Bojonegoro.

Tari Sesaji Buka Kegiatan Festival Makanan Khas Daerah 2015 Kegiatan acara Festival Makanan Khas Daerah (FMKD) yang di selenggarakan oleh Bakorwil II Bojonegoro, dipusatkan di Kabupaten Kediri, Selasa (20/10) ini cukup marak dengan menampilkan kesenian budaya tari Sesaji yang merupakan tarian tradisional dari Kota Kediri untuk membuka acara tersebut.

Tarian yang baru di ciptakan tahun 2015 itu di mainkan oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa dari Sangar Budaya

Nusantara Kota Kediri. Menurut pelatih tari sekaligus pencipta bernama Ambarwati mengatakan, tari tradisional ini dimainkan dengan mengambarkan manusia tidak ada yang sempurna perlu adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya.

“Tujuan tarian ini untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, dan tarian ini baru saya ciptakan di tahun 2015,” jelasnya.

Dan pihaknya sangat mendukung adanya kegiatan Festival Makanan Khas Daerah semacam ini. Selain memilik tari Sesaji, kota Kediri juga memiliki tari Gregah sebagai tarian khasnya. Untuk tari Gregah sendiri menggambarkan mesejajarkan kaum wanita dengan kaum laki-laki. “Kita bersyukur bisa di percaya untuk membuka kegiatan ini, selain ada tarian Sesaji juga tarian Gregah,” imbuhnya. Q bas* Kepala Bakorwil Bojonegoro beserta tamu undangan festival makanan khas daerah di kabupaten kediri.