Binder22sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Selain itu juga ada staf ahli dan Satpol PP yang bakal ditingkatkan menjadi Eselon II yang harus diisi, kerena lembaga itu sudah diputuskan oleh DPRD beberapa waktu lalu,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Sekda Pemkab Tuban Budi Wiyana

Selasa Wage, 22 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 10.00 15.30

Melakukan Penandatanganan Naskah MoU Tentang Transmigrasi di Jakarta.

Soft Launching Gelora Joko Samudro di Gresik.

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.30 18.00

Menghadiri Pernikahan Putra Habib Syech di Solo Jawa Tengah.

Menyambut Rombongan Menkopolhukam di Bandara Juanda.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja.

Adukan BPJS, Penderita Kanker Datangi Dewan Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Penyakit bagi masyarakat tidak mampu, tidak hanya membuat mereka merasa sakit, tapi juga menambah beban mereka karena seringkali masyarakat miskin kesulitan dalam mendapat pelayanan kesehatan seperti yang dialami penderita kanker asal Banyuwangi dan Tulungagung yaitu Nazwa Azhara, balita berusia 20 bulan menderita hemagioma atau tumor pembuluh darah dan Anisa ayu Nabila 9 tahun neorofibromatosis atau tumor saraf, dimana orangtuanya mengadu ke Komisi E DPRD Jatim terkait permasalahan BPJS. Lia Dahlia, ibu Nazwa menuturkan, anaknya adalah peserta BPJS mandiri harusnya BPJS mengcover biaya pengobatan, tapi malah harus membayar sendiri seperti obat yang dibeli sendiri. BPJS tidak mau menanggung sedangkan kondisi ekonominya tidak sanggup. Sementara suaminya hanya bekerja menjadi satpam perusahaan percetakan.

“Saya sudah mendatangi pihak BPJS menan-

 ke halaman 11

BKD Tulungagung Toleransi PNS Berhari Raya Besok Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung menolerensi PNS setempat yang merayakan Hari Raya Idul Adha, Rabu (23/9) besok. Mereka bisa meminta izin pada atasannya masingmasing saat merayakan hari raya yang disebut juga hari raya qurban itu.

“Yang jelas kita toleransi (bagi PNS yang merayakan Idul Adha tanggal 23 September),” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung, Indah Karunia Ratri SH MH pada Bhirawa, Senin (21/9).

Indah Karunia Ratri Pernyataan Indah Karunia Ratri ini menjawab pertanyaan Bhirawa terkait dua versi Perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 23 dan 24 September 2015. Apakah bagi PNS lingkup Pemkab Tulunngagung yang merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 23 September 2015 diberi kebijakan libur atau

trie diana/bhirawa

Calon Wali kota Surabaya Dr Rasiyo bersama sopir angkot saat menempel stiker one way bergambar Rasiyo-Lucy di kaca bagian belakang angkot di Terminal Joyoboyo,Senin (21/9).

Rasiyo Janji Permudah Permodalan Sopir Angkot

Surabaya, Bhirawa Calon Wali kota asal DemokratPAM, Dr.Rasiyo berjanji akan membantu pembentukan dan pengembangan koperasi angkutan kota.

Salah satu realisasi janji tersebut, Rasiyo menyatakn siap membantu penyaluran permodalan untuk koperasi dari Bank UMKM. Janji tersebut diucapkan saat

Rasiyo bersama rombonngan mengunjungi Terminal Joyoboyo untuk menempel stiker one way bergambar Rasiyo-Lucy di kaca bagian belakang angkot.

Sedikitnya ada lima angkot dari berbagai jurusan yang ditempeli stiker. Antara lain, Lyn S, M, P, H4W, A4C, dan Lyn JTK. Untuk launching kali ini, ada 100 stiker

 ke halaman 11

Gubernur Tolak Kenaikan UMK 2016 DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim tidak akan memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan UMK tahun ini (2016). Mengingat kondisi ekonomi saat ini tak memungkinkan perusahaan dituntut untuk menaikan UMK. Apalagi UMK yang diberlakukan pada tahun 2016 sudah dipaksa untuk berlaku pada tahun 2015 ini.

Gubernur Jatim,DR H Soekarwo menegaskan saat ini bukan saatnya untuk menaikkan UMK buruh di Indonesia khususnya di Jatim. Kalau sampai ring satu

yang meliputi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik melakukannya pastilah akan jebol. Dipastikan banyak pengusaha yang kabur dari Jatim dan memilih untuk

pindah di luar Jatim.

Pria yang akrab dipanggil pakde Karwo ini mengatakan dirinya sudah menemui buruh dan pengusaha untuk membicarakan hal tersebut. “Saya sudah bilang ke pengusaha saat ini sedang krisis. Saya minta agar kenaikan ongkos produksi dan tuntutan kenaikan UMK ditahan dulu sampai krisis benar-benar pulih,”jelasnya.

 ke halaman 11

Janjikan Korbannya Lolos Jadi CPNS

Mantan PNS BKD Jatim Divonis 8 Bulan Penjara

 ke halaman 11

‘Orang Disbun Tak Boleh Sakit’ P E J A B AT nomor satu dilingkungan Dinas Perkebunan Jatim mempunyai motto tersendiri dalam menyemangati jajaran karyawannya. Motto tersebut yaitu ‘Orang Disbun Tidak Boleh Sakit’ dalam arti jika semangat kerja tetap dipupuk dan dilandaskan niat yang tulus mengabdi pada perkebunan diharapkan tidak akan mudah

yang ditempelkan di transportasi Kota. “Ini adalah bentuk komunikasi dan kepedulian yang selalu saya bangun dengan siapapun. Jadi tidak hanya dengan sopir lyn, tapi juga dengan warga masyarakat,” katanya, Senin (21/9).

abednego/bhirawa

Eka Purnama (42) mantan PNS BKD Jatim dan Sanuji bin Ramut (50) divonis delapan tahun penjara atas kasus penipuan CPNS, Senin (21,9).

PN Surabaya, Bhirawa Eka Purnama bin Margono (42) dan Sanuji bin Ramut (50) harus pasrah dengan putusan Ketua Majelis Hakim Moestofa yang menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara atas kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan keduanya.

Eka, mantan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, bersama dengan terdakwa Sanuji terbukti melakukan penipuan CPNS dengan korban Dwi Saroh.

Tak tanggung-tanggung, Eka meminta uang pendaftaran Rp 35 kepada Rohman Rowi (ayah korban) untuk menjanjikan anaknya masuk sebagai CPNS. Hakim Moestofa mengatakan, adapun hal yang meringankan yakni, terdakwa mengakui pebuatannya dan mengaku bersalah.

 ke halaman 11

Sidak Hewan Kurban, Bupati Nyono Beli Sapi 6,8 Kwintal Jombang, Bhirawa Tiga hari menjelang hari Raya Kurba, Bupati Nyono Suharli sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap hewan kurban yang dijual beberpa kelompok peternak. Disamping Sidak Bupati secara pribadi membeli seekor sapi jantan untuk kurban keluarganya. Harganya Rp 28 juta, dengan berate sapi 6,8 kuintal.

 ke halaman 11

Pendaftaran UN Perbaikan Dibuka Hari Ini

Daerah Belum Terima Info Resmi

Surabaya, Bhirawa Setelah sempat tertunda, pendaftaran Ujian Nasional Perbaikan (UNP) akhirnya akan dibuka mulai hari ini, Selasa (22/9).

Para lulusan SMA/MA/SMK dan Paket C

 ke halaman 11

Jadwal Ujian Nasional Perbaikan (UNP) 22 September – 23 Oktober 2015

Pendaftaran peserta melalui website unp.kemdikbud.go.id 11 - 16 January 2016 Mengecek lokasi dan ruang ujian 11 - 31 January 2016 Mencetak Kartu Peserta melalui web 1 - 10 February 2016 Daftar Ulang ke tempat Ujian

 ke halaman 11

Dulu Menjadi Buah Kebanggaan Kabupaten Malang

Manisnya Salak Suwaru Kini Sudah Dilupakan Mendengar kata Desa Suwaru yang berada di kecamatan Pagelaran, bayangan kita langsung tertuju pada buah salak, karena di desa ini dulu terdapat Pasar Salak Suwaru yang memiliki ciri khas rasa manis. Buah warna coklat tua dengan kulit bersisik tajam ini sempat menjadi buruan wisatan lokal maupun mancanegara.

 ke halaman 11

Suprianto, Malang Moch. Samsul Arifien

Sentil..  Jelang Pilkada, Pejabat Eselon II Diroling  Dag..dig..dug..jabatan basah dan kering  Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pamitan  Semoga berjumpa lagi…  Rasiyo Janji Permudah Permodalan Sopir Angkot  Jadi atau tidak, harus direalisasi…gitukan paklik

Pasar Salak Suwaru dulu sangat dikenal oleh wisatawan. Di pasar inilah wisatawan biasanya membeli oleh-oleh salak Suwaru yang dikenal sangat manis. Tak hanya wisatawan, sejumlah tengkulak dari berbagai daerah juga melakukan transaksi di pasar yang sekarang ini berubah menjadi pasar pracangan dan deretan kios. Lahan perkebunan salak pun dibabat dan digantikan komoditas tanaman tebu dan sengon laut.

Sriani salah satu warga desa Suwaru kecamatan Pagelaran, mengatakan pasar Salak Suwaru akhirnya

hilang setelah pasar yang dikelola desa setempat ini direnovasi. “Dulu pasar salak ini berupa kios-kios terbuka di pertigaan jalan desa Suwaru.

Karena salak Suwaru begitu dikenal luas, maka banyak wisatawan dan pedagang yang datang,” ungkapnya.

Namun ketika pasar ini direnovasi beberapa tahun lalu, lokasi berjualan salak ditaruh ditengah-tengah dan tertutup. Sedangkan sisi luar justru digunakan kios untuk toko kelontong dan lainnya, sehingga wisatawan

 ke halaman 11

suprianto/bhirawa

Kios Pasar Salak Suweru ketika masih berada di sepanjang jalan Desa Suweru, kini lahan tersebut menjadi kebun tebu dan sengon.

SURABAYA

2

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Siapkan Skema Kredit Khusus UMKM Berbunga Rendah Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr Soekarwo menegaskan bakal merealisasikan rencana skema pembiayaan khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah. Gubernur juga menegaskan telah melakukan pembicaraan terkait hal ini dengan semua unsur termasuk jajaran legislative.

“Beberapa waktu lalu saya telah diskusi bersama pimpinan DPRD Jatim dan pimpinan fraksi. Prinsipnya setuju jika ada pembiyaan baru model Jatim dengan suku bunga rendah. Pembiayaan ini menggunakan APBD Jatim yang dititipkan ke Bank Jatim,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Senin (21/9).

Menurut Gubernur ,program ini harus diluncurkan untuk melindungi usaha kecil agar tak tergerus pasar global ditambah

krisis yang terus berkepanjangan.

Saat ini , lanjut Soekarwo, suku bunga di bank konvensional sudah sangat tinggi mencapai 18 persen. Begitu pula dengan suku buka di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang awalnya 24-30 persen, naik hingga 30-40 persen.

Suku bunga tersebut, lanjut pria yang akrab disapa pakde ini, sudah terlalu tinggi untuk usaha kecil apalagi jika baru merintis usaha. Jika masalah itu tak segera diatasi, usaha kecil pasti

PANGGUNG BIROKRASI

M. Siroj Paling Berpeluang Calon Kuat Ketua DPW PKS Jatim DPW PKS Jatim, Bhirawa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil) pada tanggal 4 Oktober mendatang. Tiga anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim berpeluang menjadi Ketua DPW PKS Jatim menggantikan Hamy Wahjunianto. Mereka adalah Yusuf Rohana (Ketua), Irwan Setiawan (Sekretaris), M. Siroj (Anggota). Meskipun dari segi usia tergolong muda tapi ketiganya tergolong kader senior partai.

Hamy Wahjunianto, Ketua DPW PKS Jatim yang sebentar lagi demisioner mengakui kalau calon orang nomor satu di PKS Jatim mengerucut pada sosok Yusuf, Irwan dan Siroj. ”Calon Ketua DPW mengerucut pada tiga nama yakni Yusuf Rohana, Irwan Setiawan dan M. Siroj. Biar nanti peserta Muswil menentukan siapa yang berhak jadi Ketua,” tutur Penasehat FPKS Jatim ini, Senin (21/9).

Salah satu kandidat Ketua DPW PKS, Irwan Setiawan mengelak saat ditanya kans dirinya memimpin PKS Jatim. Baginya saat ini yang terpenting adalah fokus agar Muswil berjalan sukses. Terlebih dirinya diberi amanat untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana Muswil. Karena itu, tugas utamanya adalah memfasilitasi para peserta Muswil agar bisa melaksanakan hak pilihnya.

“Sebagai Ketua Panitia, saya fokus ke masalah teknis Muswil. Untuk calon Ketua, saya kira Pak Yusuf dan Siroj lebih pas,”imbuh anggota Komisi C DPRD Q cty Jatim itu.Q

Terkait BUMD, Dewan Tuding Wali Kota Lemah Soal Leadership DPRD Surabaya, Bhirawa Tiga BUMD milik kota Surabaya saat ini sedang dirundung masalah, baik PDAM, PD Pasar maupun PD RPH yang sampai saat ini masih dikendalikan oleh orang-orang lama.

Menurut M Mahmud, persoalannya karena pemkot Surabaya (Walikota) tidak berani mengambil keputusan yang cepat terkait rekrutmen jajaran direksi di BUMD. Anggota komisi C DPRD Surabaya M Mahmud, yang diperiode sebelumnya sebagai ketua Komisi B yang membidangi perekonomian, secara tegas mengatakan bahwa tiga BUMD milik pemkot Surabaya sedang bermasalah.

“Kondisi BUMD kota Surabaya memang sedang bermasalah, tiga-tiganya bermasalah, yaitu PDAM, PD Pasar dan PD RPH, di PD Pasar sampai sekarang masih dijabat oleh Plt, direktur keuangan menjabat Plt direktur utama, tapi badan pengawas PD Pasar itu belum ada sampai sekarang, artinya Cuma satu orang yang merupakan stok lama,” tegasnya kepada SPNews. (21/9/15) Meskipun rekrutmen telah dilakukan, dan hasilnya telah sampai di meja Walikota, namun Mahmud menilai bahwa Walikota lemah di bidang leadership, karena terbukti tidak berani mengambil keptusan cepat terkait masa depan BUMD Q gat milik pemkot Surabaya.Q

kalah berkompetisi karena ongkos produksi mahal.

“Sebenarnya, UMKM kita tidak hanya berkompetisi dengan UMKM dari luar negeri saja, tapi juga berkompetisi dengan UMKM dari provinsi lain di Indonesia. Saya beri contoh, jika kompetisi UMKM Jatim kalah dengan UMKM dari Jawa Barat pasti UMKM Jatim akan mati,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan skema pinjaman modal yang bunga lebih rendah agar pembiayaan produksi murah.

“Jika pinjaman ke perbankan regular pasti mahal. Seluruh Indonesia sama mahalnya. Kita harus melakukan skema suku bunga murah yaitu hanya 10 persen saja,” tegasnya.

Pada sebuah kesempatan Soe-

karwo menyatakan skema pembiayaan tersebut akan melibatkan Bank Jatim dengan mekanisme loan agreement dengan BPR nanti yang menyalurkannya dengan jasa 2%. Dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp500 miliar plus 2 Triliun untuk idle cost, menurut Gubernur diharapkan UMKM bisa mendapatkan kredit lunak dengan bunga jauh di bawah bunga perbankan regular.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menyatakan, sebenarnya bantuan modal dengan cara hibah bisa saja dilakukan. Tapi cara itu tidak mendidik karena penerima hibah tidak ada upaya untuk mengembalikan hibah tersebut.

Jika sudah demikian, biasanya usaha untuk meningkatkan

produksi tidak ada, karena tidak ada tantangan.

“Jika untuk rumah tangga miskin bantuan hibah itu penting.

Tapi jika untuk kelas industri, yang paling tepat adalah dengan cara system banking. Mereka hutang, mereka harus bayar. Itu namanya learning entrepreneurships. Pinjam uang untuk melakukan produksi, untung dan untuk bayar hutang,” paparnya.

Konsep ini, lanjut Pakde Karwo, hanya diperuntukkan untuk industry primer saja. Yaitu industry yang mengolah dari bahan mentah menjadi barang yang lebih bernilai. Industri calon penerima bantuan modal ini sudah by name by address.

“Contohnya usaha pisang diolah menjadi kripik, usaha kayu yang diolah menjadi mebel.

Kalau usaha mebelnya, tidak termasuk industry primer tapi sudah masuk kategori industry skunder,” jelasnya.

Kapan skema modal tersebut bisa diberlakukan ?. Mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, untuk anggaran yang didapat dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), bisa dilakukan Oktober bulan depan. Sementara untuk 2016 anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp2 triliun.

“Untuk yang dimulai Oktober ini perkiraan anggaraannya sekitar Rp400 miliar. Sedangkan yang 2016 itu didapat dari Silpa plus anggaran potongan dari SKPD-SKPD serta dana untuk bencana yang tidak terpakai, sehingga totalnya ada Rp2 triQ iib.tam liun,” tandasnya.Q

Siswa SDN Penjaringansari I Tempati Gedung Setengah Jadi Wali Kota Janjikan Penuhi kekurangan Pemkot, Bhirawa Meski pengerjaan fisik belum kelar 100 persen, para siswa SDN Penjaringansari I sudah harus menempati gedung barunya sejak, Senin (21/9) kemarin. Wali kota Tri Rismahrini , saat peresmian gedung SD itu , menjanjikan secepatnya memenuhi kekurangan fasilitas di gedung tersebut.

Wali Kota Tri Rismaharini yang saat itu membuka peresmian menjamin air akan segera tersedia. “Saya akan usahakan nanti sore (kemarin) air sudah ada. Nanti sore, saya sendiri yang kembali meninjau ke sini,” kata Risma di sela-sela acara peresmian SDN Penjaringan 1 Surabaya, kemarin.

Memang sekolah yang semula berlokasi di jalan Pandugo itu direlokasi di jalan Kendalsari Selatan, Rungkut, Surabaya. Gedung lama sekolah itu harus digusur dalam waktu dekat karena masuk dalam proyek pelebaran jalan.

Sayangnya, saat hari pertama menempati gedung barunya, siswa belum bisa menikmati fasilitas yang seharusnya tersedia. Tidak hanya fisik bangunan yang belum tuntas.

Sarana dan prasarana juga belum sepenuhnya tersedia. Ketersediaan air misalnya. Belum seluruh bagian gedung dialiri air.

Sementara terkait bangunan fisik sekolah. Beberapa gedung memang pembangunannya sudah selesai.

Namun ada juga gedung yang pengerjaannya masih belum beres.

Misalnya di gedung daerah tengah sekolah. Rencananya, gedung itu akan dibangun berlantai tiga. Di sekitar gedung itu pun masih ditutupi pagar seng. Sementara pada sudut lain, ada bangunan yang masih

tam/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau bangunan SDN Penjaringan 1 Surabaya yang belum 100 persen tuntas. dalam tahap pengecoran.

Ia berharap, relokasi itu akan menjaring anak-anak di wilayah Terkait hal ini, Risma menuturkan, membuat para siswa dapat belajar sekitar. Sebab, selama ini pilihan SD pembenahan sekolah yang belum dengan lebih tenang. Soalnya, di mereka cukup jauh. tuntas akan dibantu oleh Dinas gedung sekolah lama, beberapa Seharusnya di wilayah tersebut Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. bangunan sudah berusia tua. Siswa, lebih membutuhkan sekolah baru.

Hal itu agar pihak sekolah tak kata Risma, sangat mungkin takut Namun, Dindik Surabaya lebih terbebani. “Jangan sampai Pemkot dan terganggu atas hal itu. memilih lahan itu dimanfaatkan membangun gedung baru, namun “Sekolah yang lama juga dekat untuk merelokasi sekolah lama. masih ada warga sekitar yang kedengan jalan raya. Pastinya itu Alasannya, belum ada lahan yang bisa susahan untuk sekolah. Sekolah ini menganggu. Lah, kalau gedung sekolah dipakai buat SDN Penjaringansari 1 terwujud atas permintaan warga, yang baru ini ada di dalam kampung. yang terancam digusur. Karena itu, sangat sayang jika warga tidak bisa Pastinya juga lebih sepi,” katanya. sekolah tersebut akan menambah ikut menikmati. Untuk dua kelas Kepala Dindik Kota Surabaya kuota penerimaan peserta didik yang belum selesai, saya berikan Ikhsan menambahkan, kebutuhan hingga dua kali lipat tahun depan. waktu dua minggu penyelesaian. sarana pra sarana sekolahbisa “Harus ada tambahan kuota seNantinya, satu kelas akan digunakan diajukan ke Dinas untuk dibantu. kitar 80 siswa tahun depan. Kami untuk siswa yang masuk siang, dan Sehingga fasilitas belajar mengajar akan menyiapkan dua ruang kelas satunya lagi siswa pindahan sekolah bisa tercukupi dengan baik. Ikhsan baru,” tutur Kepala SDN Penjaringan Q tam.dre yang lokasinya jauh,” tegas wali kota. juga berharap, relokasi itu bisa 1 Dwi Wahyu Indriati.Q

Demokrat Harap KPU Tepat Ambil KBS Segera Miliki Harimau Sumatera Keputusan Atas Rasiyo-Lucy Surabaya, Bhirawa Partai Demokrat berharap upaya pendaftaran pasangan calon Rasiyo-Lucy tidak berakhir negative seperti pasalon usungan Demokrat-PAN sebelumnya. Demokrat mengaku , dalam pengambilan keputusan KPu Surabaya masih masih dianggap sering melanggar aturannya sendiri.

Kondisi ini disampaikan Dedy Prasetyo wakil Sekretaris IV DPC Demokrat Surabaya yang saat ini dipercaya sebagai wakil ketua tim pemenangan paslon RasiyoLucy, bahwa dirinya merasa ragu dengan indepensi KPU Surabaya yang dinilainya masih sering melanggar aturannya sendiri.

“Secara pribadi saya masih ragu dengan KPU Surabaya, karena selama ini saya nilai sering melanggar aturannya sendiri, untuk itu saya juga masih mencurigai bahwa KPU bakal membuat keputusan yang kembali mengecewakan kami (demokrat) lagi,” ujarnya kepada SPNews di ruang fraksi Demokrat DPRD Surabaya (21/9) Makanya, Lanjut mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini, pihaknya merasa gamang dengan keputusan yang akan diambil oleh KPU Surabaya di tahapan penetapan untuk paslon Rasio-Lucy.

Menurut Dedy, keyakinan Paslon Rasiyo-

Luci untuk mendapatkan status Memenuhi Syarat (MS) hanya 75 persen saja, karena yang 25 persen sangat bergantung kepada situasi dan kondisi politik yang berkembang di lingkungan KPU Surabaya dan KPU pusat, yang sering mengambil kebijakan yang kontra produktif.

Hal senada juga di katakan M Anwar wakil sekretaris V DPC Demokrat Surabaya yang saat ini dipercaya sebagai ketua bidang penggalangan massa di tim pemenangan paslon Rasiyo-Lucy, bahwa komisioner KPU Surabaya dianggap hanya sebagai tukang stempel, karena tidak pernah bisa memutuskan sendiri dengan alasan harus dikoordinasikan dengan KPU pusat.

“Kita lihat saja selama ini, mana pernah KPU Surabaya bisa mengatasi masalahnya sendiri dengan memberdayakan anggota komisionernya, padahal mereka itu terpilih kan melalui tahapan yang tidak gampang, sehingga dinilai sebagai personil yang tepat dan mumpuni, tetapi dalam praktiknya tidak lebih dari tukang stempel saja, karena segala sesuatunya hanya bergantung kepada kebijakan pusat, termasuk saat mengambil keputusan penting untuk Kota Surabaya yang sifatnya kedaerahan,” tandas mantan Q gat anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.Q

Surabaya, Bhirawa Para aktivis pecinta satwa di Kota Surabaya mengaku terpanggil dengan membantu Kebun Binatang Surabaya (KBS) agar bisa memiliki tambahan koleksi satwa Harimau Sumatera atau Sumateran Panthera Tigris.

Salah satu aktivis pecinta satwa Singky Soewadji, di Surabaya, Senin, mengatakan kondisi harimau sumatera di Kebun Binatang Surabaya (KBS) sudah lama masuki masa krisis karena sembilan ekor Harimau Sumatera ini semuanya bersaudara, hingga tidak di perbolehkan di kawinkan. “Itu termasuk sudah cukup tua bagi usia Harimau,” katanya.

Menurut dia, pada saat penyelenggarakan Pameran Anjing Ras “Perkin Jatim International dog Show 2015” pada 11 April lalu, pihaknya bertemu dengan Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Jansen Manansang dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Di hadapan Risma, saya todong Jansen Manansang supaya sumbangkan sepasang Harimau Sumateranya ke KBS, dan itu disetujui.

Namun saya tidak tahu kenapa, proses administrasi dan pelaksanaannya tertunda hingga sekarang,” katanya.

Singky mengatakan pada Jumat (18/9) lalu, ia bersama advokat senior Trimoelja D. Soerjadi S.H. di undang bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya. Risma menyampaikan akan urus sendiri proses kedatangan Harimau tersebut. “Sore ini tadi, saya dapat kabar proses kedatangan Harimau sudah beres,” katanya.

Ia mengaku sudah dihubungi Jansen Manansang jika Kementerian Perhubungan (Kemenhut) sudah terbitkan suratnya dan diperintahkan agar Harimau segera di kirim ke Surabaya. “Kami berharap Harimau Sumatera ini bisa di serahkan sebelum Risma mengakhiri masa Q geh,ant jabatannya pada 28 September mendatang,” ujarnya.Q

Whisnu : Bu Risma Sudah seperti Ibu Saya Sendiri Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengaku memiliki kesan khusus selama mendampingi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Surabaya.

geh/bhirawa

Menjelang serah terima jabatan, Wawali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat ditemui di Rumah Kediamannya, Senin (21/9) kemarin.

Kesan itu adalah sejak awal dia selalu menganggap bahwa Risma seperti ibunya sendiri, karena kedekatan antara Risma dengan almarhum ibunya sangat luar biasa. “Jadi, ketika saya kehilangan ibu, maka saya anggap beliau seperti ibu saya sendiri,” kata Whisnu kepada puluhan awak media saat di rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya, Senin (21/9) kemarin.

Bahkan, dia mengakui kesan itu sudah cukup lama, sebelum Risma menjadi Wa-

li Kota Surabaya. Selain itu, lanjut dia, sebagai orang baru di birokrasi, Risma diakuinya banyak mengajari dunia birokrasi yang sesungguhnya, terutama dalam menjalankan roda Pemerintahan Kota Surabaya.

“Sehingga saya bisa melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan di birokrasi, terutama untuk kepentingan rakyat Surabaya,” kata dia.

Menurut Whisnu, Risma adalah kader PDIP yang sengaja dititipkan kepada

birokrasi, sehingga pada prinsipnya pembagian tugas antara keduanya sudah jelas, yaitu apabila urusan politik PDIP menjadi tugas Whisnu, sementara tugas Risma difokuskan pada urusan program pemerintahan, sehingga seringkali Risma seakan bungkam ketika ditanya tentang politik.

“Urusan politik itu saya, kalau program dan urusan resminya Bu Wali (Tri Rismaharini, red). Jadi saya hanya sebagai supporting,” pungkasnya.

Selama ini, kata dia, mengaku sengaja bermuka dua dengan Risma, karena untuk mengantisipasi lawan politiknya di Kota Surabaya.

Dengan cara itu, maka peta

politik di Kota Surabaya bisa berubah. “Padahal, kami sebenarnya fine-fine aja kok,” ujarnya.

Buktinya, tambah dia, pada waktu Rapat Kerja Khusus PDIP Kota Surabaya, Risma memakai seragam merah yang menunjukan kader PDI Perjuangan. “Bahkan, sejak saya dilantik menjadi wakil wali kota, tidak ada satu pun program yang saya ganjal, saya selalu support,” kata Whisnu.

Di detik-detik masa akhir jabatannya, Whisnu tetap membutuhkan dukungan rakyat Kota Surabaya untuk lima tahun mendatang. “Kalau bicara optimis, kita harus Q geh menang,” tambahnya.Q

SURABAYA

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Miniatur KA dari Masa ke Masa Dipamerkan Surabaya, Bhirawa Sebanyak 25 koleksi miniatur dan perlengkapan kereta api dari masa ke masa dipamerkan mulai 4 September-4 Oktober 2015 di House of Sampoerna Surabaya.

Melalui siaran rilisnya, Senin, pameran dengan tema “Kereta Api dari Masa ke Masa” bekerja sama dengan Heritage Railways Jakarta dan Komuter Surabaya untu mengajak masyarakat lebih mengenal sejarah perkeretapian dan peninggalannya.

“Sebanyak 25 koleksi perlengkapan dan miniatur kereta api milik Heritage Railways Jakarta ditampilkan mewakili setiap masanya,” kata Manager Museum dan Marketing House of Sampoerna (HoS), Rani Anggraini di Surabaya.

Ia mengatakan, beberapa koleksi yang dipamerkan adalah miniatur loko uap yang masuk ke Indonesia pada tahun 1929, serta mesin cetak tiket edmonson yang dipergunakan sejak tahun 1875-1990.

“Ada 14 koleksi milik kolektor dari Komunitas Peduli dan Pecinta Kereta Api (Komuter) Surabaya, seperti tiket kereta api Jogja-Magelang tahun 1970 yang hanya tersisa satu di Indonesia, Kereta api baut SS tahun 1878, dan lampu hansin yang digunakan untuk memberangkatkan kereta api di malam hari,” paparnya.

Pameran ini, ia menambahkan merupakan bentuk kepedulian akan sejarah panjang kereta api sebagai salah satu moda transportasi massal di Indonesia, serta berkaitan dengan hari ulang tahun PT KAI ke-70.

“Untuk memperingati ulang tahun PT KAI pada 28 September mendatang, HoS menggelar berbagai kegiatan berkaitan dengan kereta api, selain pameran di museum, bis keliling Surabaya Heritage Track (SHT) dan program jalan kaki Klinong Klinong nang Suroboyo (KKS) menggelar tur khusus dengan mengunjungi beberapa stasiun kereta api di Q geh,ant Surabaya,” tandasnya.Q

Perempuan Bagian Penting Peradaban bangsa Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menyebut perempuan merupakan bagian penting dari peradaban sebuah bangsa. Peran perempuan hingga kini tidak pernah surut dan terus mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kongres XV Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Gedung Olahraga (GOR) Kertajaya, Surabaya, Sabtu (19/9).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur menjelaskan prestasi Jawa Timur mengenai pembangunan gender selama enam tahun berturut-turut cukup membanggakan yakni mendapatkan predikat pertama di Indonesia. “Hal ini menunjukkan keseriusan Jatim dalam mengembangkan programnya secara berkelanjutan, karena perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban,” terang Pakde.

Sejumlah program, tuturnya, telah dilakukan Pemprov Jatim dengan memfasilitasi pendirian sebanyak 3.500 Koperasi Wanita Syariah di tingkat desa.

Langkah tersebut untuk mendukung pemberdayaan perempuan. “Dengan semakin berkembangnya kelompok wanita berbasis fungsional salah satunya melalui majelis taklim dan fatayat, maka pembentukan koperasi wanita syariah ini akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Lebih lanjut, program lainnya yang juga menjadi fokus Pemprov Jatim adalah Jalin Matra dengan kegiatan (luk)unggulan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Sasarannya yakni kepala rumah tangga peremQ inf puan.Q

Tidak Tampak Imbauan penyeberang yang berada di depan Polsek Wonokromo Surabaya tidak begitu tampak jelas sehingga para penyeberang sembarangan masih saja kerap terjadi.

Alangkah baiknya banner imbauan tersebut diletakkan ditempat yang semestinya sehingga bisa mengurangi para penyeberang jalan sembarangan, Senin (21/9).

trie diana/bhirawa

Jatim Siap Kembangkan Blueprint Wisata Bromo-Tengger-Semeru Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendukung dibuatnya blueprint atau kerangka kerja terperinci, sebagai landasan pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Bromo-Tengger-Semeru (BTS).

Dukungan itu diungkapkannya ketika menerima kunjungan Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Oneng Setya Harini beserta rombongan di Ruang Kerja Wagub, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (21/9).

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, pengembangan pariwisata di kawasan Bromo Tengger Semeru membutuhkan tata kelola detinasi pariwisata yang terpadu dan terintegrasi dengan menekankan pada pelestarian alam dan budaya, serta keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pariwisata.

“Karena itu, dibutuhkan blueprint, agar tata kelola dan strategi antara stakeholder kepariwisataan bisa sejalan. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus samakan strategi dulu, jangan sampai pusat arahnya ke kiri, provinsi ke kanan,

iib/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menerima tim dari Kementerian Pariwisata yang membahas soal blueprint wisata Bromo-Tengger-Semeru, di ruang kerja wagub. kabupaten ke timur. Itu namanya Keseriusan Gus Ipul dalam pemJoko Sembung naik ojek, nggak nyambentukan blueprint dibuktikannya bung jek,” katanya, yang langsung dengan menunjuk Kepala Dinas Paridisambuta tawa. wisata Jatim, Jarianto untuk meGus Ipul menambahkan, blueprint nyiapkan blueprint tersebut. “Pak dapat menjadi semacam “kitab suci” Jarianto, tolong disiapkan pada 2016 kepariwisataan bagi pemerintah, dianggarkan bikin blueprint sebagai sehingga pembangunan kawasan BTS pegangan, nanti dibahas sedetailnya, pada 10-20 tahun mendatang tetap baik desainnya, siapa mengerjakan konsisten dan mengacu pada strategi apa, termasuk SDM nya, investornya, pembangunan yang terdapat pada dan pelaku parwisiata” katanya. kitab tersebut.

Pentingnya membuat blueprint

Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi PT Pami Kembali Gagal

Lagi-lagi Eks Wabup Pasuruan Mangkir Dari Panggilan Penyidik Kejati Pemkot Ajukan 78 Blok Rusun Baru Kejati Jatim, Bhirawa Mantan Wakil Bupati (Wabup) Pasuruan Eddy Paripurna rupanya tak mengindahkan panggilan yang dilayangkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait permintaan keterangan atas kasus dugaan penyelewengan pengelolaan migas pada BUMD Pemkab Pasuruan.

Sejatinya, Eddy harus memenuhi panggilan penyidik pada Senin (21/9) kemarin.

Namun, untuk kedua kalinya Eddy tak memenuhi panggilan penyidik. Dengan begitu, permintaan keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan pengelolaan migas oleh PT Pasuruan Migas (Pami) harus

gagal untuk kedua kalinya.

Dari pantauan Bhirawa, hingga sekitar pukul 16.00, mantan Wabup Pasuruan itu tak juga nampak di Gedung Kejati Jatim Jl A Yani, Surabaya. Selain Eddy, dua orang dari PT Pasuruan Migas (Pami) yakni, Direktur Utama (Dirut) Samsul Arifin dan Direktur PT Pami HR Khoiron juga tak memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan.

Plt Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan, harusnya panyidik memintai keterangan dari tiga saksi tersebut. Sayangnya, hingga sore hari ketiganya tidak datang memenuhi panggilan penyidik. Untuk itu, Dandeni

akan menjadwalkan pemanggilan ulang bagi ketiganya.

“Sampai saat ini (ke ma rin), ketiganya tak nampak memenuhi panggilan penyidik. Padahal surat panggilan sudah dilayangkan pekan lalu,” kata Plt Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Senin (21/9).

Adakah upaya panggil paksa jika nantinya mereka tetap tidak datang pada panggilan yang ketiga ? pria yang juga menjabat Kasitut Pidsus ini mengaku, pihaknya akan tetap melakukan panggilan sesuai SOP yang ada. Dandeni meyakini jika pada panggilan ketiga kalinya, mantan Wabub dan dua orang dari PT Pami pasti Q bed akan datang.Q

Pekan Ini Berkas Tersangka Bawaslu Bakal Selesai Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memastikan akan menyelesaikan pemberkasan empat tersangka dugaan korupsi dana hibah ke Bawaslu Jatim pekan ini.

Terget percepatan pemberkasan ini mengacu pada

tidak hanya untuk mendukung terbentuknya Forum Tata Kelola Pariwisata BTS. Lebih dari itu, dari blueprint lah pemerintah bisa menciptakan sektor industri kreatif dan lapangan usaha baru, sehingga ekonomi masyarakat juga ikut terangkat.

Senada dengan Gus Ipul, Asisten Deputi Tata kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata RI, Oneng Setya Harini mengatakan, diperlukan pegangan yang pasti untuk membangun destinasi wisata BTS. Pasalnya, BTS termasuk dalam Top 10 destinasi pariwisata di Indonesia.

“Kita perlu mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam destinasi tersebut, baik aksebilitasnya, kebutuhan masyarakatnya, lalu sarana prasarananya, semua harus sejalan. Kami akan coba menyinergikan strategi pembangunan BTS antara kementerian dan pemda” ujarnya.

Oneng melanjutkan, kedatangannya ke Jatim adalah untuk meminta dukungan dibentuknya Forum Tata Kelola Destinasi BTS. “Kami sudah memfasilitasi untuk forum ini sejak empat tahun lalu dimana anggotanya ada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Kami targetkan tahun ini forum Q iib ini bisa terwujud,” katanya.Q

keterbatasan masa penahanan keempat terdakwa.

Pada berkas yang nantinya akan dilimpah ke Pengadilan, terdapat nama empat tersangka, yakni Sekertaris Bawaslu Amru, Bendahara Bawaslu Gatot Sri Widodo, serta Indriyanto

dan Ahmad Khusairi (keduanya adalah rekanan penyedia barang dan jasa).

Keempatnya merupakan hasil pelimpahan tahap II (barang bukti dan tersangka) yang dilakukan penyidik kepolisian, Senin (14/9) lalu.

Kepala Kejari (Kajari) Su-

rabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, saat ini penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan masih tahap pemeriksaan berkas. Sebab, pihaknya menginginkan pemberkasan selesai pada minggu ini, mengingat masa penahanan tersangka terbatas

oleh waktu.

“Insya Allah pekan ini berkas sudah rampung, dan akan kita limpahkan ke Pengadilan untuk segera disidangkan,” tegas Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, Senin Q bed (21/9).Q

Pemkot, Bhirawa Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya menyediakan rumah susun (Rusun) diutamakan warga kota Surabaya yang belum mempunyai rumah tinggal.

Untuk itu menurut Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Tanah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Agus Suprio, Pemkot Surabaya sudah mengajukan usulan pembangunan 78 blok Rusunawa baru ke Kementrian Pekerjaan Umum di lahan siap bangun.

Ke-78 blok itu tersebar di berbagai wilayah di Surabaya.

Diantaranya di Benowo sebanyak 25 blok, Bulak sebanyak 20 blok, Keputih di eks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 12 blok, Dukuh Menanggal enam blok, Tambaksari empat blok, hingga di Jambangan sebanyak satu blok.

Usulan Pemkot untuk membanguin Rusunawa baru tersebut guna memenuhi kebutuan hunian warga Surabaya yang masih cukup tinggi. Untuk Rusunawa Romokalisari, sebenarnya ada 2.700-an warga yang mengatre huni. Namun, karena keterbatasan unit huni, mereka harus mengantre.

“Usulan ke Kementrian Pusat ini sesuai dengan keinginan ibu wali kota agar pembangunan Rusunawa terus bertambah guna mengurangi jumlah warga yang indeen (mengantre huni),’’ pungkas Agus.

Terkait syarat bagi warga yang ingin tinggal di Rusunawa, Agus mengatakan warga kota Surabaya yang ber-KTP dan ber-KK (Kartu keluarga) Surabaya.

Selain itu menurut pria berkacamata minus ini untuk anggota keluarganya tidak lebih dari empat orang anak karena ruangannya bertipe 24 C sekaligus demi kenyamanan keluarga yang menghuni Rusunawa tersebut. Selain itu diketahui RT dan RW setempat.

“Yang bersangkutan tidak punya tempat tinggal. Ini mutlak. Biar diketahui memiliki tempat tinggal, akan didiskualifikasi. Juga harus berpenghasilan karena nanti membayar listrik dan air,” sambung Agus kepada Bhirawa..Q dre

Hindari Ternak Antrax, Penjual Hewan Kurban Disarankan Ambil dari Jatim Dinas Pertanian (Distan) Surabaya menyatakan sementara ini hewan kurban di Kota Pahlawan masih aman. Untuk menjaga kualitas hewan kurban agar terhindar dari antrax, Distan menyarankan agar pedagang mengambil stok dari wilayah Jawa Timur.

Dalam Sidak di beberapa sentra penjualan hewan kurban, Distan Surabaya menyatakan hewan kurban di Kota Pahlawan sementara aman dari antraks.Tidak ada virus mematikan yang menjangkiti hewan-hewan yang dijual di tepian jalanan, misalnya antrax.

Penyakit yang ada sebatas mata belekkan atau lecet dan mencret. Ini lebih dikarenakan proses pengiriman hewan-hewan itu dari daerah asalnya. Kesimpulan sementara ini disampaikan Kepala Distan Surabaya, Joestamadji disela pemeriksaan hewan qurban di

sentra penjualan, Jalan Mulyosari, kemarin.

Menurut dia, tahun ini titik penjualan serta jumlah hewan yang ada tidak berbeda dengan tahun 2014.

“Tahun kemarin ada 28 kecamatan yang ketempatan penjual hewan. Ada 177 pedagang, dengan 10 ribu kambing dan 2.600 sapi.

Dari referensi ini kita lakukan pemeriksaan hari ini (kemarin). Titik penjualan tahun kemarin dan sekarang cenderung sama,” kata Joestamadji Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya pada Bhirawa saat ditemui di kawasan Mulyosari, Senin (21/9) kemarin.

Selama pemeriksaan di sentra penjualan, Joes begitu sapaannya, Distan Surabaya mengajak Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta pihak Fakultas Kesehatan Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Pemeriksaan akan berlangsung hingga 27 September 2015. Termasuk di sejumlah lokasi penyembelihan. “Tahun lalu ada 170 lokasi penyembelihan yang didatangi. 4.000 kambing dan 1.600 sapi dinyatakan sehat. Kalau pun ada cacing yang ditemukan, itu di rongga mulut dan isi perut,” kata Joes.

Sementara itu, Kabid Perternakan Distan Surabaya Meita Irene Wowor yang juga memeriksa hewan kurban di sentra penjualan menambahkan, selama pemeriksaan pihaknya menemukan

geh/bhirawa

Tim sidak dari dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya saat memeriksa salah satu hewan kurban di daerah Mulyosari, Senin (21/9) kemarin sebelum dijual oleh pedagang. hewan pilek dan mencret.

Meita menjamin semen- aman dari virus mematikan, “Vitamin sudah kami be- tara ini hewan kurban yang antrax salah satunya. Ini rikan,” kata Meita. dijual di Surabaya masih karena hewan-hewan yang

ada berasal dari daerah lain di Jatim. Ada dari Mojokerto, Kediri, Trenggalek, Tulungagung dan lainnya.

“Kalau dari Jatim sendiri aman. Lain jika ada hewan dari luar, misalnya Sulawesi Selatan, Jateng, dan NTB yang belum dinyatakan bebas antrax oleh pusat,” sebut Meita.

Keberadaan antrax cukup membahayakan karena spora bakterinya mampu bertahan 100 tahun. “Karena itu jika ada hewan mati karena antrax harus dikubur sedalam mungkin,” sebutnya.

Sementara itu, Sukirno, salah seorang penjual hewan kurban di tepian jalanan di Surabaya mengaku mendatangkan kambing dari kampung asalnya, di Dawarblandong Mojokerto. Dia merasa tidak ada masalah dengan hewan-hewan yang Q geh dijual.Q

4

OPINI Tajuk

Kepatutan Hewan Kurban HARI raya Iduladha sebentar lagi. Pembagian daging hewan kurban akan menjadi pengharapan masyarakat. Lebih dari dua juta ekor hewan ternak (sapi, kambing dan kerbau) telah diperdagangkan sebagai hewan kurban. Hal ini sebagai aksi sosial makan daging gratis terbesar di dunia. Sekaligus sebagai “jawaban” terhadap kelangkaan daging. Tetapi harus diwaspadai, masih banyak ditemukan hewan tidak layak kurban.

H-2 hari raya Idul Ad-ha, menjadi puncak penjualan hewan kurban. Di berbagai sudut kota (dan desa) dijadikan “lapak” perdagangan sapi dan kambing. Harga melonjak.

Seekor sapi sehat (serta usia lebih dari 2 tahun), dibanderol dengan harga Rp 15,5 juta per-ekor. Ada yang sampai Rp 20 juta (jenis limousin). Begitu pula harga kambing, menjadi Rp 2,3 juta per-ekor. Berat hewan kurban sapi rata-rata 360-an kilogram. Dan kambing seberat 40-an kilogram.

Pasar hewan dadakan, mestilah direspon dengan pemeriksaan hewan oleh Dinas terkait, termasuk oleh ulama. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, masih banyak ditemukan hewan yang tidak layak kurban, karena sakit atau belum cukup umur. Bahkan untuk tahun 2015 ini, di Kaliwates, Jember sudah ditemukan hewan kurban yang masuk kategori tidak layak tersebut. Jika tidak berhati-hati, maka pembeli dapat dirugikan karena membeli sapi, kambing atau domba yang tidak layak kurban.

Hewan kurban harus sehat. Secara kasat mata harus bebas dari penyakit kuku, mata dan mulut. Tahun lalu, banyak ditemukan cacing hati setelah hewan kurban disembelih. Dinas Peternakan Provinsi (dan kabupaten serta Pemkot) perlu menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Perguruan Tinggi. Perlu pula melibatkan PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta MUI (Majelis Ulama Indonesia). Diharapkan, seluruh hewan dijamin telah layak kurban, terutama secara syariat.

Beberapa hadits shahih telah men-syarat-kan kondisi hewan kurban. Usia sapi sudah harus mencapai dua tahun, serta kambing telah berusia lebih dari 12 bulan. Begitu pula terdapat larangan (tidak sah-nya hewan kurban). Yakni, telinga atau ekornya terpotong, ompong (giginya), puting susu hilang, tidak bertanduk (hilang maupun terpotong), serta pincang. Dan larangan keras menyembelih hewan gila.

Selain kondisi fisik, yang mesti diperhatikan adalah tatacara menyembelih hewan kurban. Harus “manausiawi,” tidak membuat stress hewan kurban. Terutama pisau, harus sangat tajam, dan tidak boleh mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Jika hewan telah siap disembelih, harus diperlakukan secara baik. Antaralain, penyembelihan menghadap Ka’bah (posisi kepala di utara), lalu disembelih tuntas, tidak mengangkat pisau sebelum benar-benar memutus urat leher.

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, harus dilakukan antara tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah (sampai tiga hari setelah shalat Idul Ad-ha). Karena itu tidak perlu tergesa-gesa menyelesaikan penyembelihan (dalam sehari). Hal ini agar setiap hewan tertangani secara baik sesuai syariat. Begitu pula terhadap limbah bekas penyembelihan (darah dan kotoran hewan) mesti dibersihkan dengan persyaratan higienis.

Pelaksanaan berkurban pada hari raya Idul Ad-ha, merupakan napak tilas pengurbanan nabi Ibrahim a.s.

Keluarga ini menjadi sangat dermawan, karena menguasai sumber air zam-zam, sebagai perbekalan utama perjalanan di jazirah Arab. Setiap tanggal 10–13 bulan Dzulhijjah, setelah melaksanakan haji dilakukan penyembelihan hewan ternak. Dagingnya dibagikan ke seluruh penduduk Mekkah dan para kafilah langganannya.

Pada puncak kekayaannya, keluarga nabi Ibrahim a.s. menyembelih 1000 onta dan lembu plus 3000 domba (saat ini senilai Rp 20 milyar) sekaligus. Kedermawanan ini menjadi pelajaran kesetiakawanan sosial global. Hikmah haji dan kurban, adalah kesetiaan dan saling percaya kepada keluarga, untuk mewujudkan sakinah (ketenteraman). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Media Televisi Bisa Picu Teroris Lakukan Aksi MEDIA terutama televisi turut memotivasi para teroris untuk melakukan aksinya yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Media televisi yang menyiarkan langsung penggerebekan teroris atau dampak peledakan bom oleh teroris, bukannya membuat para teroris menghentikan teror, tapi malah semakin membuat para teroris bersemangat.

Media televisi seharusnya tidak perlu menyiarkan secara langsung kegiatan penggerebekan oleh aparat petugas atau dampak peledakan bom di lokasi kejadian. Yang mesti menjadi fokus perhatian media dalam peledakan bom oleh teroris adalah penderitaan korban atau keluarga korban dari akibat ledakan bom dan bukan justru meminta komentar mantan teroris atau anggota kelompok teroris sendiri. Dengan meminta komentar mantan teroris atau anggota kelompok teroris yang disiarkan langsung oleh televisi, mmebuat para teroris bangga dan terus mencari celah untuk menebar terror.

Oleh karena itu, kata dia, jika media terutama televisi ingin berperan dalam pencegahan teroris, maka jangan lagi menyiarkan keterangan mantan teroris atau anggota kelompok secara langsung, termasuk penggerebekan teroris atau dampak ledakan bom di lokasi kejadian.

Menyiarkan secara langsung kegiatan penggerebekan teroris oleh petugas, sangat membahayakan keselamatan petugas sendiri, sebab anggota kelompok teroris yang sedang menonton televisi dengan mudah memberikan informasi pergerakan petugas kepada rekan-rekannya yang sedang digerebek. Dengan mengetahui informasi pergerakan petugas, kata dia, maka para teroris bisa dengan mudah mengarahkan senjata atau bom kepada petugas atau mereka meloloskan diri dari sergapan petugas.

Seorang jenderal bintang tiga di India mati tertembak oleh teroris akibat pergerakan dari sang jenderal tersebut yang disiarkan langsung televise. Dengan mengetahui posisi sang jenderal melalui kontak telepon dari anggota teroris, pelaku teror dengan mudah mengarahkan senjata ke arah jenderal dan menembaknya. Kasus ini harus menjadi perhatian bagi media untuk tidak menyiarkan langsung kegiatan penggrebekan teroris oleh aparat.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Wage, 22 SEPTEMBER 2015

Menakar Kebijakan Paket Ekonomi Presiden Paket ekonomi yang di keluarkan presiden masih menjadi pro kontra,dalam tayangan tv pakar ekonomi dan staf menteri keuangan Indonesia beradu argument.

Opini-opini public pun terbentuk dengan paket kebijakan ekonomi ini, pemerintahan terlihat sangat tidak kompak dalam pengatasan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin melemah.

P

emerintah terlihat salah langkah karena kebijakanya dulu menaikkan BBM padahal BBM adalah pendongkrak bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi meningkat.Menurut pakar ekonom yang berada dalam siaran tv 11 september 2015 lalu menyebutkan bahwa pemerintah selalu menyalahkan factor eksternal.

Opini publik yang terbentuk akan membahayakan pemerintahan karena di kawatirkan public menjadi tidak percaya kepada pemerintah,Sehingga lebih baik di gelar sebuah diskusi antara pemerintah dan para pakar ekonom agar dapat jalan keluar untuk masalah ini.

Karena mereka menunggu paket kebijakan pemerintah yang mampu melakukan perubahan trend yang selama ini menurun dan lambat menjadi trend positif dan lebih cepat.

Dan setelah ditunggu berbulan-bulan, akhirnya pada tanggal 9 September 2015, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian dan sejumlah Anggota Kabinet Kerja, melalui televisi nasional mengumumkan sebuah Paket Kebijakan Ekonomi. Yang intinya Presiden mengatakan paket ini berisi 3 langkah. Pertama, mendorong daya saingindustri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian berusaha.

Ada 89 peraturan yg akan dirubah dari 154 yang masuk ke tim sehingga dapat menghilangkan duplikasi, memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing.

Untuk itu sedang disiapkan 17 rancangan PP, 11 rancangan Perpres, 2 rancangan Inpres, 63 rancangan peraturan BI, dan 5 aturan lain. Selain itu akan di-

N

bagai program yang dampaknya jangka menengah dan panjang. Oleh karenanya, penulis pelajari bahwa paket kebijakan ekonomi yang baru saja disampaikan oleh pemerintah, masih lebih banyak lakukan percepatan berdampak jangka Oleh : penyederhanaan perimenengah dan panNur Qomar jinan dan prosedur jang. Artinya perceperijinan, kualitas patan pelaksanaan pelayananberbasis program Nawacita sistem elektronik. Pasaja. Padahal yang ket deregulasi diharapkan selesai dibutuhkan pasar adalah paket pada bulan September-Oktober. kebijakan yang fokus menahan Kedua, mempercepat proyek pelemahan kurs dan kenaikan strategis nasional dengan menghiharga-harga atau inflasi, dan langkan hambatan dan sumbatan menjaga daya saing dunia usaha dalam perijinan, penyelesaian tata dan daya beli masyarakat. ruang dan penyediaan lahan, dan Peluncuran paket kebijakan mempercepat pengadaan barang ekonomi, untuk merespons perdan jasa pemerintah, dan memekonomian nasional yang lesu. perkuat peran pemda dalam penyePaket itu terkait dengan delesian proyek strategis dimaksud. regulasi, yakni revisi terhadap Ketiga, meningkatkan investasi 89 peraturan (dari 154 peraturan di bidang properti, khususnya yang ada), melonggarkan syarat bagi masyarakat berpenghasilan membuka rekening dolar AS rendah. bagi warga asing di Indonesia, Semua paket ini dimaksudkan juga pemberiaan insentif kepada untuk meningkatkan fondasi sekusaha sektor pariwisata. tor riil, memperkuat daya saing Banyak pihak menyambut positif industri nasional, mengembangpaket itu, meski tetap saja ada yang kan koperasi dan UMKM, memmengatakan bahwa paket tersebut perlancar perdagangan antar belum tentu efektif. Untuk menarik daerah, menggairahkan pariwisainvestor, misalnya, pemerintah ta, meningkatkan penghasilan mempermudah perizinan investasi nelayan dan mengurangi beban sebagaimana sering dikemukakan biaya operasi nelayan dengan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal konversi BBM ke elpiji. mempermudah pengurusan izin Jadi, kebijakan ekonomi yang investasi, sesungguhnya tidak dibutuhkan tidak hanya kebijakan semata soal syarat administratif, yang memberi dampak pada jangtetapi juga terkait dengan kesiapan ka menengah dan panjang, tetapi personel pelayanan. justru lebih urgent adalah kebiKita tahu, pengurusan perjakan ekonomi yang berdampak izinan selalu melibatkan persegera/ instan untuk menahan sonel lintas instansi. Banyak atau bahkan merubah trend pengusaha mengeluh, kurangnya penurunan indikator ekonomi. koordinasi dan tiadanya standar Tentu kita bersyukur karena Prespelayanan yang sama antara satu iden Jokowi telah mencanangkan instansi dan instansi lainnya program Trisakti-Nawacita untuk kerap menjadi kendala. Selain 5 tahun ke depan, pada akhir tafaktor perizinan, ada faktor lain hun 2014 lalu, dan sebagian telah yang juga perlu serius ditangani. tampak berhasil dimulai pelakSebut, misalnya, soal kepassanaannya, seperti pelayanan tian hukum dan keprofesionalan perijinan satu atap dan pembanbirokrasi. Masing sangat hangat gunan sejumlah infrastruktur kasus investasi pembangunan jalan tol, LRT, waduk, dsb. kereta api cepat Jakarta—BandTetapi semua ini diakui seung yang melibatkan investor

dari Jepang dan Tiongkok, tibatiba Presiden Jokowi mengatakan proyek tersebut dibatalkan.

Sangat mungkin terjadi tarikmenarik yang alot dan seru antara investor dari Tiongkok dan dari Jepang dalam proyek tersebut. Kalau itu yang terjadi tentu pemerintah Indonesia harus bisa menengahi agar proyek bisa segera berjalan. Tapi, tentang pembatalan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek tersebut dibatalkan karena akan memprioritaskan proyek kereta cepat jarak jauh, Jakarta—Surabaya, misalnya.

Jadi, bisa saja paket yang diluncurkan pemerintah kali ini sangat menarik secara teori. Persoalannya ada pada pelaksanaannya. Belum lagi ketika investor sudah oke, masih ada persoalan lain tentang pembebasan lahan untuk infrastukturnya, bukan tidak mungkin juga akan menghadapi sejumlah kendala yang perlu ada kebijakan untuk mengatasinya.

Itu soal investasi. Kebijakan lain tentang pelonggaran aturan orang asing membuka rekening dolar sampai senilai US$50 ribu, secara terori juga bagus. Untuk apa? Untuk menambah jumlah dolar di perbankan nasional.

Pertanyaannya, apa iya orang asing membutuhkan kemudahan itu? Apa keuntungan mereka membuka rekening dolar di bankbank Indonesia? Apalagi, selama ini bisa jadi mereka menggunakan kartu ATM dalam bertransaksi.

Kecuali, misalnya, dalam upaya menarik simpanan dolar AS bagi orang asing itu disertai imingiming pajak yang lebih rendah, atau iming-iming lainnya.

Dengan begitu, persoalannya tak berhenti pada kebijakan di atas kertas. Koordinasi lintas instansi, keprofesionalan birokrasi, pemberian intensif lain bagi investor dan pelaksanaan di lapangan adalah tantangan berikutnya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau halhal seperti itu tidak juga diatasi, paket sebaik apa pun akan sia-sia.

Mudah-mudahan tidak.

inilah yang dikeluhData di Kementekan Menteri Dalam rian Desa, PembanNegeri Tjahjo Kumolo, gunan Daerah Terbeberapa hari lalu. tinggal, dan TransmiAlih-alih mengumbar grasi juga menyebutkeluh-kesah ke media, kan baru 18 ribu desa Menteri Dalam Negeri yang telah menerima seharusnya cekatan dana desa. Jumlah menjatuhkan sanksi yang amat sedikit berat kepada para bujika dibandingkan pati itu. dengan total desa di Oleh : Penyimpangan Republik ini, yakni pengucuran dana Ani Sri Rahayu 74.093 desa. bantuan seharusnya Pembiaran terhsudah diprediksi oleh adap tindakan buKementerian Dalam pati ”menyandera” Negeri. Soalnya, penggelontoran dana desa sungguh disesalkan. dana desa dilakukan menjelang Kementerian Dalam Negeri sekampanye pemilihan kepala harusnya segera menjatuhkan daerah serentak, Septembersanksi kepada para bupati bandel November tahun ini. Sudah jamak yang menahan dana desa. Mereka pengucuran dana seperti ini selalu mencederai amanat rakyat, hanya dijadikan alat politik oleh para mencairkan bantuan bila kepala penguasa daerah. Pembagian desa atau lurah mendukung penbantuan sosial kepada kelompokcalonan bupati inkumben dalam kelompok pendukung bupati atau pilkada. gubernur adalah cerita lama yang Tindakan bodoh itulah yang seharusnya dijadikan pelajaran. kini menjadi salah satu penyebab Penyimpangan yang sekarang mandeknya penyaluran lebih terjadi, bagaimanapun, merupakdari 60 persen dana desa. Di an kesalahan Kementerian Dalam antara 74 ribu desa, baru 40 ribu Negeri. Mereka semestinya memyang menerimanya. Macetnya pebuat sistem agar pemberian dana nyaluran dana ini bisa berbuntut ini tak perlu melalui pemerintah panjang: pembangunan terhenti, kabupaten. Dana puskesmas, roda ekonomi juga tersandung. contohnya, ditransfer langsung Dampaknya, rakyat makin terkepada kepala puskesmas di kecekik krisis. camatan tanpa melalui kepala diIde memberikan dana desa nas kabupaten/kota. Yang terjadi sebenarnya merupakan upaya pesekarang, bupati seperti raja. Memerintah untuk memotong mata rekalah yang berhak mencairkan rantai birokrasi. Desa bisa langdana. Padahal sejatinya mereka sung membuat program pembanhanyalah ”kurir”, bukan pengelola gunan nyata yang meningkatkan dana, sehingga tak berhak menenkesejahteraan warganya, tanpa tukan apakah dana tersebut perlu melewati keruwetan birokrasi dicairkan atau tidak. di kecamatan dan kabupaten.

Mereka hanya dapat menaPemerintah kabupaten sejatinya han uang itu jika memang ada hanya menjadi kanal penyaluran, alasan kuat, seperti persyaratan bukan penentu dana desa yang yang belum lengkap. Sejumlah digelontorkan pemerintah pusat. desa, misalnya, belum memilih Tahun ini, sebagai pembuka, pendamping desa yang nantinya pemerintah menyalurkan dana akan mengontrol penggunaan Rp 20,77 triliun ke lebih dari 74 dana tersebut. Ada juga desa yang ribu desa. Tahun depan, dana itu belum menyusun anggaran. meningkat menjadi hampir Rp 47 triliun. Bila bisa bergulir, dana Menanti Kucuran Dana Desa ini bisa menggerakkan ekonomi Upaya membereskan dana banpedesaan. tuan desa ini bukan tugas ringan.

Masalahnya seperti berbagai Tapi Menteri Tjahjo seharusnya dana lain, ia rawan dimanfaatkan menjawab harapan publik dengan untuk kepentingan politik. Hal

tindakan tegas. Rakyat sudah menunggu roda ekonomi bergulir lagi dengan bantuan dana desa.

Selama dana desa masih mengendap di kabupaten atau kota, ia tidak punya arti bagi desa. Dana desa hanya bermakna ketika ia sudah disalurkan ke desa sehingga perangkat desa dan masyarakat punya modal untuk membangun.

Kita mendesak seluruh pihak yang terkait dengan dana desa untuk tidak main-main. Kita mengingatkan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota bahwa ada sanksi jika mereka melanggar ketentuan dalam menyalurkan dana desa. Batas waktu penyaluran tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di kas daerah wajib dipatuhi, atau penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil kepada daerah ditunda.

Sanksi tegas wajib diterapkan karena dana desa menyangkut uang rakyat dalam jumlah besar.

Uang bisa menyilaukan, apalagi bagi mereka yang bersinggungan dengannya. Rupa-rupa modus untuk mengutip keuntungan dari pengelolaan dana desa bukan tak mungkin dilakukan. Bahkan, ada indikasi dana desa menjadi ajang mainan demi memenangi pilkada serentak nanti.

Tersendatnya penyaluran dana desa tak lepas pula dari banyaknya aturan, sementara di sisi yang lain terbatasnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa menjadi rintangan. Karena itu, kita mendukung penuh langkah pemerintah menyederhanakan aturan-aturan tersebut. Salah satunya ialah meniadakan rancangan pembangunan jangka menengah desa sebagai salah satu syarat penyaluran dana desa.

Kita ingin dana desa betul-betul menjadi mesin pemberdayaan masyarakat desa. Tak ada satu pun pembenaran untuk menghambat dana itu segera sampai ke desa dan secepatnya digunakan untuk membangun desa.

Aktif sebagai jurnalis di Ibu Kota dan pendidik, tinggal di Lamongan

Hentikan Penyanderaan Dana Desa

egeri ini masih saja tersandera oleh kebiasaan buruk, yakni rajin memproduksi kebijakan, tetapi malas dalam implementasi.

Tak sedikit kebijakan majal dalam upaya menyejahterakan rakyat karena pelaksanaan di lapangan kedodoran.

Paradoks itu rupanya terus saja dipertontonkan para pejabat di berbagai tingkatan. Mereka kerap mengeluh tak dapat optimal menggerakkan roda pembangunan karena terkendala oleh anggaran.

Namun, tatkala anggaran telah disediakan negara, mereka berlamban-lamban menyerapnya.

Dari tahun ke tahun serapan anggaran terus menjadi persoalan. Tak cuma lambat, anggaran tak maksimal diserap sehingga pembangunan tak maksimal pula. Persoalan itu bak penyakit kronis yang selalu kambuh meski beragam obat dan berbagai terapi telah diberikan.

Ironisnya lagi, ibarat virus yang menular, penyakit tersebut juga menjangkiti pelaksanaan penyaluran dana desa. Dari sisi kebijakan, dana desa sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas amat positif. Dengan kebijakan itu, desa diberi dan berwenang mengelola dana dari APBN demi kemaslahatan masyarakat.

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk kepedulian sekaligus pengakuan negara akan pentingnya desa. Semangat itu begitu bagus sehingga semestinya tiada secuil pun alasan untuk tak selekasnya mengalirkan dana tersebut ke desa.

Penyanderaan dana desa Fakta di lapangan justru bertolak belakang. Sebagian besar dana desa yang sudah disediakan negara belum bisa disalurkan ke desa.

Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2015 menyebutkan dana desa yang dicairkan ke rekening pemerintah kabupaten atau pemerintah kota telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80 persen dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Namun, 60 persen-nya masih mengendap di rekening kabupaten/kota.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

Pemkab Ujicobakan 10 BRT Sidoarjo, Bhirawa Setelah tertunda cukup lama dan masih adanya masalah yang belum terselesaikan. Mulai masalah 16 halte yang terdapat di trotoar jalan, serta masalah kesepatakan dengan lyn yang terkena imbasnya. Ternyata Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo meresmikan armada Bus Rapid Transit (BRT) atau Bus Trans Sidoarjo.

Proses peresmiannya dilakukan langsung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto SH MM dengan ditandai pecah kendil yang langsung melakukan ujicoba terhadap 10 bus, dari 30 bus yang mendapatkan bantuan dari APBN/Kementerian Perhubungan, pada Senin (21/9).

Kepala Dinas Perhubungan, Joko Santoso mengatakan, kalau BRT Sidoarjo ini disediakan sebanyak 16 halte yang sudah di tentukan. Bus-bus ini nantinya juga tak diperkenankan untuk menaikan dan menurunkan penumpang di luar halte-halte yang sudah tersedia. ‘’Untuk ujicoba pertama kali ini, masyarakat yang menumpang tak dikenakan biaya, alias gratis. Setalah itu baru ditetapkan tarifnya, jarak dekat atau jarak terjauh sebesar Rp5 ribu sekali jalan,” ujar katanya.

Menurutnya, BRT bisa lebih murah dan hemat ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Bus yang nanti akan di-

kelola PO Damri itu bisa mengangkut sampai 60 penumpang. ‘’Harapan kami, akan bisa mengurangi kemacetan, terutama di jam-jam berangkat dan pulang kerja,’’ harap Joko Santoso.

Disisi lain, menanggapi molornya realisasi yang direncakanakan Bulan April 2015, ternyata baru kali ini bisa dilakukan. Joko Santoso menegaskan, kalau tinggal menunggu kesiapan di lapangan saja, terutama pembangunan halte-halte bus yang belum bisa berfungsi dengan baik.

Joko juga membantah pembangunan halte menabrak aturan, terutama UU Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Pasalnya, halte ini didesign tinggi dan bawahnya masih bisa dilewati pejalan kaki, sehingga pejalan kaki bisa dengan mudah melewatinya. Halte itu bagian dari trotoar juga. Karena itu dibuat halte tembus. ‘’Dengan demikian pejalan kaki bebas melintas melewati halte meski bukan penumpang BRT,’’ je-

KELANA

Peminat Transmigrasi dari Kab Sidoarjo Tinggi Sidoarjo, Bhirawa Warga di Kab Sidoarjo yang berminat menjadi peserta transmigrasi ke luar Pulau Jawa sangat banyak. Setelah memberangkatkan lima KK atau 25 jiwa ke Puso, Sulawesi Tengah, baru-baru, Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo kembali akan memberangkatkan 10 KK ke Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan ke Provinsi Gorontalo.

Menurut Kasi Transmigrasi Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Joko Susilo Hadi, lima KK yang diberangkatkan ke Puso, berasal dari 1 KK di Kec Taman, 1 KK di Kec Prambon dan 3 KK dari Kec Sidoarjo. Dari 5 KK ini jumlahnya ada 25 jiwa. ‘’Mereka termasuk keluarga miskin yang tak mempunyai rumah, sehari-hari bekerja serabutan,’’ kata Joko, Senin (21/9) kemarin.

Pada akhir Desember 2015 ini, lanjut Joko, Dinsosnakertrans Sidoarjo juga akan kembali memberangkatkan 10 KK. Saat ini masih dalam proses penjaringan pesertanya. Peminatnya banyak sekali, sementara ini sudah ada 50 KK yang daftar, nanti jelas akan diseleksi siapa saja yang betul-betul berminat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan tak cuma hanya setengah hati saja. Sebab kami tak berharap setelah tinggal disana mereka ingin balik lagi ke Sidoarjo,’’ papar Joko.

Menurut Joko, dari sementara 50 KK yang sudah mendaftar, paling banyak dari wilayah kecamatan Krian. Peminat lainnya, juga ada dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo. Para KK yang ikut menjadi peserta transmigrasi ini, selain diberi pembinaan, juga diberi uang saku, alat bertani dan alat dapur. Mereka menyatakan siap, karena ingin merubah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar lebih baik. Bahkan menurut Joko, ada lulusan sarjana dari Kab Sidoarjo, yang pernah berangkat menjadi peserta transmigrasi.Q kus

Danrem CPYJ Mojokerto Realisasikan Satu Juta Jamban Mojokerto, Bhirawa Instruksi Kepala Staf TNI AD kepada jajarannya untuk membantu mendirikan satu juta jamban bagi warga kurang mampu .Langsung direspon Korem 082/CPYJ Mojokerto. Seperti dilakukan di lingkungan Ketidur, Kel Surodinawan, Kec Prajurit kulon, Kota Mojokerto Senin (21/9) kemarin.

Danrem 082/CPYJ Mojokerto, Kol Inf Irham Waroihan beserta Dandim Damdim Mojokerto, Dandim Jombang, Dandim Kediri, Dandim Lamongan, Dandim Bojonegoro diajak menyaksikan langsung pembangunan jamban yang pertama dibantukan kepada Saekan di lingkungan Ketidur, Kota Mojokerto, juga hadir dalam kesempatan ini Forpimda Kota Mojokerto dan sekitar 100 undangan.

Danrem Mojokerto dalam sambutannya mengatakan, berawal dari kondisi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar bantaran Kali Ciliwung Jakarta, diperoleh keterangan kalau masyarakat di bantaran Kali Ciliwung ternyata lebih dari 60% tak memiliki Jamban, sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan masyarakat setempat.

Sehingga Kasad menyikapi kondisi itu dengan memunculkan inisiatif TNI AD untuk membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jamban, dalam program non kurikuler TNI AD sebagai stimulus bagi CSR atau komponen masyarakat lainnya, dalam pembuatan sejuta jamban Sementara untuk mengawali pembuatan jamban ini Kodim 0815 mojokerto yang telah berhasil bekerja sama yang sinergis dengan Pemda setempat hingga bisa langsung dilaksanakan. Selanjutnya akan disusul oleh Kodim 0812 Lamongan.

Selama ini soal jamban jarang tersentuh pembagunannya yang layak.Q min

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto bersama petugas dari Dishub Jatim meninjau BRT. lasnya.

Adapun jalur yang akan dilewati mulai dari terminal Porong - Jl Raya Porong - Jl Raya Tanggulangin - Jl Raya Candi - Jl Sunandar PS - Jl Diponegoro - Jl Pahlawan - Tol Sidoarjo - Tol

Waru - Terminal Purabaya.

Untuk sebaliknya terminal Purabaya - Tol Waru-Tol Sidoarjo - Jl Pahlawan - Jl Thamrin - Jl Gajahmada - Jl Mojopahit - Jl Raya Candi - Jl Raya Tanggulangin - Jl Arteri Baru Porong.

‘’Jalur sepanjang itu tarifnya sangat murah, hanya Rp5 ribu sekali jalan,’’ pungkas Joko Santoso.

Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan, kalau bus itu bisa digunakan dengan sebaik-baik-

nya. Sedangkan keberadaan halte-halte BRT Sidoarjo di atas trotoar tak ada masalah. ‘’Karena halte-halte itu bisa digunakan untuk pengguna jalan kaki, gak masalah masih bisa untuk jalan kaki,’’ katanya.Q ach

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pamitan Sidoarjo Bersinar Menilai Semua Paslon Bupati Saingan Berat Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh Qosim berpamitan. Sebab, pada 27 September 2015 mendatang, kedua pejabat teras Pemkab Gresik ini masa jabatannya telah berakhir setelah lima tahun memimpin Gresik. Hal itu disampaikan Bupati dan Wabup pada saat apel pagi di Halaman Kantor Pemkab, Senin (21/9) kemarin.

Setelah apel selesai, ucapan selamat jalan terus mengalir dilakukan para pegawai Pemkab kepada Bupati dan Wabup yang kini kembali maju sebagai Cabup dan Cawabup pada

Pilbup Gresik yang bakal digelar 9 Desember 2015 mendatang itu. ‘’Kami berdua mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Pegawai Negri Sipil atau masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan program-program pembangunan,’’ kata Bupati Sambari.

Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan yang diraih selama ini bukan semata dari kehebatannya bersama Wabup Qosim. Namun, lanjutnya, keberhasilan itu kerja keras semua masyarakat. Ditambahkan Bupati, pada 27

kerin ikanto/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati pamitan kepada para PNS setelah apel pagi Senin (21/9) kemarin.

September 2015 bersama Wabup Moh Qosim masa jabatannya telah berakhir. ‘’Saya bersama mitra kerja saya akan menanggalkan seragam.

Kami akan kembali lagi pulang kekampung berbaur bersama warga seperti dahulu sebelum mengabdi di pemerintahan,’’ tutur Bupati Sambari.

Menurut bupati, selama lima tahun memimpin Gresik, tentu tentu ada kurang dan lebihnya.

Dalam kurun waktu itu Bupati dan Wabup berusaha tak mem bade-bedakan antara staf maupun pimpinan. ‘’Semua sama.

Namun, jika kami harus memotong rantai birokrasi dalam mengambil kebijakan, itu semata karena ingin mempercepat pelayanan publik,’’ terang Bupati.

Selain itu, bupati juga minta kepada para pegawai Pemkab siapapun nanti yang menjadi Pj Bupati Gresik, harus tetap menjadi pelayanan yang baik bagi masyarakat. ‘’Saya mohon setelah ada Pj Bupati, siapapun itu orangnya,tolong ikuti dengan baik.’’ pinta Bupati.

Bupati juga pesan kepada seluruh PNS agar tak melakukan dukung mendukung terhadap pasangan calon (Paslon) BupatiWakil Bupati Gresik dalam Pilbup 9 Desember 2015 mendatang.

Sebab, jika itu dilakukan nanti akan rugi sendiri.Q eri

Sebar 132 Verifikator, Bantu PNS Gaptek Lakukan e-PUPNS Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto menugaskan 132 verifikator ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tenaga yang mumpuni dibidang IT (Informarsi Tehnologi) itu ditugaskan membimbing PNS yang gagap tehnologi (Gaptek) dalam mengisi data untuk pendataan ulang PNS. Penyebaran verivikator ini menyusul kewajiban pada abdi negara melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS).

Verifikator yang notabene PNS di bagian kepegawaian yang tersebar di 34 SKPD akan memandu setiap PNS untuk entry data PUPNS 2015, diantaranya data pokok kepegawaian (core data), data riwayat (historical data) menyangkut kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, jabatan dan keluarga.

‘’Hingga kini yang sudah melakukan entri data sekitar 60% dari total 3.329 PNS, tapi kami optimis hingga batas akhir pendataan seluruh PNS akan selesai,’’ kata Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto, Senin (21/9) kemarin.

Dikatakan Agus, sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang pedoman pelaksanaan e-PUPNS 2015, pendataan untuk pengembangan sistem informasi manajemen ASN harus sudah selesai akhir Desember 2015. ‘’Alur kerja proses e-PUPNS sebenanya sangat mudah. Diawali regristrasi untuk login sistem PUPNS, lalu login dan entri form PUPNS, verifikator SKPD, verifikator BKD atau Biro Kepegawaian Instansi dan terak-

hir verifikator BKN Pusat atau kantor regional,’’ papar Agus.

Menurut Agus, beberapa kendala di lapangan menyebabkan entry data tak mulus, kendatipun sosialisasi e-PUPNS sudah dilakukan pihaknya. Paling banyak, soal kesulitan memasukkan asal sekolah PNS yang bersangkutan. Bisa jadi karena sekolahnya tak masuk dalam data base BKN. Jika data yang dimasukkan terpental sistem e-PUPNS, ada helpdesk yang bisa dijadikan pintu masuk menyesaikan e-PUPNS. ‘’Kami berharap e-PUPNS selesai sebelum deadline. Karena ada sanksi bagi PNS yang tak mengikuti PUPNS 2015. PNS yang bersangkutan tak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN. Juga tak akan mendapatkan layanan kepegawaian,’’ tutup Agus. Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Sekretaris Tim Pemenangan Sidoarjo Bersinar, Abdillah Nasich menyatakan, tak pernah mempunyai pemikiran untuk merehmehkan kekuatan tiga Paslon Bupati Sidoarjo lainnya. Seperti Paslon Sidoarjo Hatiku, Kubu Uswatan dan Kubu Wani. Semuanya dinilai berat, kuat dan mempunyai kesempatan yang sama dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2015 ini. ‘’Walau kami kubu incumbent, tapi tak pernah merasa yang paling kuat, kami tak merehmenkan Paslon Bupati lainnya, karena ibarat kejuaraan mempertahankan itu biasanya lebih berat dibanding merebut, seperti sepak bola kalau belum 90 menit bisa saja berubah, sebab bola itu bundar,’’ komentar Abdillah Nasich, Senin (21/9) kemarin.

Karena semua Paslon Bupati Sidoarjo dianggap saingan berat, maka Tim Pemenangan Sidoarjo Bersinar, kata Nasich, tentu saja mempunyai cara tersendiri dan trik khusus untuk merebut dan memperoleh dukungan dari masyarakat Sidoarjo yang jadi pemilih. ‘’Yang jelas dalam kampanye nanti, kami akan menyampaikan dan dengungkan, bahwa Paslon Sidoarjo Bersinar itu mempunyai prestasi, merakyat dan peduli dengan rakyat,’’ kata Nasich.

Selama kampanye Pilbup Sidoarjo ini berlangsung,

ali kusyanto/bhirawa

Abdilah Nasich

Nasich mengevaluasi persaingan antar Paslon Bupati Sidoarjo masih wajarwajar saja. Tak sampai ada antar Paslon yang melakukan Black Compaign.

Seperti memfitnah dan men jelek-jelekkan Paslon tertentu. Itu tentu saja dilarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun UU. Tim Pemenangan Sidoarjo Bersinar, menurut Nasich, selama ini belum sampai tersudutkan oleh kampanye dari Paslon Bupati Sidoarjo lainnya. Secara umum dianggap masih wajar, sebab namanya kompetisi. ‘’Kalau sekedar gojlokgojlokan di sebuah forum, seperti baru-baru ini di Umsida, secara umum masih kami anggap wajar, kalau ada sedikit senggolan dalam batas wajar tak ada masalah, karena itu hingga kini hubungan antar Paslon Bupati di Sidoarjo masih dinamis,’’ kata Nasich.Q kus

Pemkot Mojokerto Siapkan Mutasi Besar-besaran Pemkot Mojokerto, Bhirawa Gerbong mutasi besar-besaran tampaknya bakal digelar Wali Kota Mas’ud Yunus.

Mutasi ketiga yang digelar dikabarkan bakal merombak posisi sejumlah pejabat eselon II. Selain itu, pengisian jabatan eselon III pejabat pensiun juga masuk dalam gerbong mutasi itu. Beberapa pejabat eselon III juga bakal berpotensi naik dipromosikan menduduki eselon II. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto tak menampik rencana mutasi itu. ‘Untuk keperluan organisasi, mutasi memang diperlukan.

Tapi kapan pelaksanaannya itu merupakan hak prerogratif wali kota,’’ terang Endri Agus, Senin (21/9) kemarin.

Menurut Endri Agus, selain soal waktu pelaksanaan, soal berapa jumlah PNS yang dimutasi juga menjadi kewenanangan wali kota. ‘’Yang jelas kami di BKD selalu siap.

Sewaktu-waktu diperlukan kita langsung siap suguhkan kepada wali kota,’’ lontarnya.

Informasi yang dihimpun Bhirawa, dari seorang pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto menyebutkan, mutasi yang bakal digelar kali ini untuk pergeseran sejumlah pejabat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekretaris. ‘’Akan ada pergeseran pimpinan SKPD. Selain itu juga ada promosi,’’ jelas pejabat yang menolak namanya dikorankan ini.

Pergeseran jabatan pimpinan SKPD dan sekretaris dilakukan untuk memberikan peluang bagi pejabat untuk penyegaran. ‘’Pergeseran itu juga merupakan hasil evaluasi dari kinerja pimpinan SKPD,’’ tambah pejabat setingkat eselon III di SKPD Pemkot Mojokerto ini.

Suliyat Ketua Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto menyebut, mutasi pejabat jika dilakukan harus berdasarkan reward. ‘’Mutasi jangan hanya berdasarkan like and dislike. Tapi ukuranya harus jelas. Standard penilaiannya juga jelas,’’ terang politikus PDIP ini. Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

Panwaslih Jember Tertibkan APK KPUD Targetkan 75 Persen Kehadiran Pemilih dalam Pilkada Kediri Jember, Bhirawa Memasuki hari ke 26 tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember 2015, Panitia Pengawas Pemilih mulai melakukan monitoring serta sejumlah tindakan guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon.

Dari hasil monitoring yang dilakukan diterminal tawang alun Jember, Panwaslih menemukan dan menindak tegas sejumlah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terbukti melanggar aturan yakni ditempatkan pada kaca kendaraan angkutan umum.

Ketua Panwaslih Jember, Dima Akhyar, sesuai P-KPU no 7 tahun 2015, ukuran alat peraga kampanye sticker atau tempel yang diperbolehkan adalah berukuran 5x10 Cm, namun kenyataan di lapangan masih banyak pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan.

"Sebelumnya kita (Panwaslih,red) sudah melakukan sosialisasi kepada masing-masing Paslon serta tim kampanye agar mentaati peraturan yang berlaku, tapi bisa kita lihat bersama jika masih banyak pelanggaran yang dilakukan," ujar Dima Akhyar, Senin (21/09).

"Dari hasil monitoring kami pada hari ini, banyak temuan kendaraan angkutan umum yang memasang sticker pada kaca belakang dan melebihi ukuran yang telah ditentukan. Maka dari itu, kita langsung melakukan tindakan tegas berupa pencopotan sticker tersebut," tegasnya.

Penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Daerah Jember 2015, melibatkan sejumlah pihak terkait yakni, Dinas Perhuhungan, dan Satuan Lalulintas Polres Jember. "Kita akan lakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di sejumlah tempat secara bertahap diantaranya terminal kendaraan angkutan umum serta beberapa tempat yang disinyalir rawan pelanggaran," pungkas Dima Akhyar.

4.378 KS Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Jember sudah semakin dekat. Penyelenggara Pemilu Kab. Jember sudah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan tahapan yang ada. Salah satunya menyiapkan kotak suara. Saat ini Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember telah merakit sebanyak 4.378 kotak suara Pilkada. “Sudah dua

minggu ini kami merakit Kotak Suara. Hingga hari ini sudah rampung sekitar 2.000 kotak suara,” kata Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Jember, Dwi Endah Prasetyowati, Senin (21/9).

Kotak Suara tersebut, lanjut Endah, akan didistribusikan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di setiap kecamatan se Kabupaten Jember.

“Untuk kotak suara yang ditempatkan di TPS se Kabupaten Jember sebanyak 4.347. Sedangkan untuk kotak suara yang ada di kecamatan, masing masing 1 buah atau sebanyak 31 se Jember. Jadi total ada 4.378 kotak suara,” kata Endah.

Endah menambahkan, perakitan kotak suara ini diprediksi akan selesai awal Oktober 2015 mendatang. Setelah perakitan, pihaknya akan melakukan pengadaan perlengkapan TPS. “Seperti nantinya akan ada lelang pengadaan SS

(Surat Suara),” ujar Endah.

Targetkan 75 Persen Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kediri menargetkan tingkat kehadiran dalam Pilkada Kabupaten Kediri hingga 75 Persen. Target ini lebih tinggi dari target tahun-tahun lalu. Dikatakan komisioner KPUD Kabupaten Kediri Syamsuri dalam sosialisasi pemilih pemula, jika target tahun ini meningkat hingga 10 persen dari taun-tahun sebelumnya, sebab dalam kurun 5 peningkatan jumlah pemilih yang menyalurkan suaranya hanya 1 persen. "Pada tahun 2005 kita hanya dapat 63,8 persen, sedangkan tahun 2010 kita hanya 63,3 persen, besar target kita dan harus kerja keras untuk mencapai peningkatan target 10 persen itu," kata Syamsuri.

Sementara, jumlah pemilih

pemula di Kabupaten Kediri cukup tinggi, mencapai 20 persen dari jumlah 1.000.200 pemilih, sehingga KPUD dalam mencapai target yang cukup tinggi ini membidik pemilih pemula untuk diberikan sosialisasi. "Kita harus benar benar bisa memanfaatkan peluang yang ada, pemilih pemula dikabupaten kediri cukup besar, ada beberapa srtaategi dalam hal ini," terang Syamsuri.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Kediri untuk diberikan materi yang tidak membosankan pada pemilih pemula yang berada di sekolah.

"Kita berikan kegiatan yang cukup menyegarkan, dan kemudian kita sisipkan beberapa materi, tak hanya itu kita akan mengadakan lomba selfi bagi pemilih pemula usai mencoblos dengan menunjukkan tinta di tangannya.Q efi,van

KILAS JATIM

Nasdem Ajukan PAW Anggota Dewan Tulungagung, Bhirawa DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Tulungagung akhirnya menyerahkan berkas PAW (pergantian antarwaktu) anggota DPRD Tulungagung asal partai politik tersebut, Senin (21/9). Berkas PAW diserahkan pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, di Kantor DPRD Tulungagung.

Ketua DPC Nasdem Tulungagung, Fuad Saiful Anam, pada Bhirawa mengatakan penyerahan berkas PAW untuk mengganti keanggotaan Janta Wiwaha SE MM yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sebagai penggantinya Nasdem mengajukan nama Imam Sukamto.

Menurut Fuad Saiful Anam masih ada kekurangan persyaratan dalam berkas yang dibawanya kemarin. Persyaratan tersebut adalah surat kematian dari Janta Wiwaha. “Masalah kekurangan ini akan kami selesaikan secepatnya,” katanya.

Dipaparkan Fuad yang mantan Ketua DPC PKNU Tulungagung ini, berkas PAW Janta Wiwaha sudah disetujui oleh DPP Partai Nasdem. “Rekomendasinya sudah turun dari DPP pekan lalu,” ujarnya.Q wed

Banleg DPRD Kota Probolinggo Mulai Bahas Perda Mihol

nurkholis/bhirawa

Mahasiswa demo di depan kantor dinas kesehatan Sampang.

Amburadul Dana Kapitasi, PMII Demo Tuntut Kadinkes Mundur achmad tauriq/bhirawa

Wali Kota Probolinggo Hj Rukmini SH MSi di dampingi Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, H Imam Utomo S saat memberikan cinderamata kepada salah satu penggerak sukarela donor darah.

Probolinggo, Bhirawa Mengundang SKPD terkait di antaranya Dispobpar, Satpol PP, BPMPP, Bagian Hukum serta Bakesbangpolinmas, serta stakeholder lainnya, Banleg DPRD Kota Probolinggo mulai membahas pelaksanaan Perda Mihol (minuman beralkohol) serta hiburan malam di ruang sidang utama DPRD. Pembahasan pelaksanaan Perda mihol dipimpin Ketua Banleg Hamid Rusdi dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, seluruh anggota Banleg, Sekretaris DPRD serta SKPD terkait dan dilanjutkan dengan pembahasan untuk meminta masukan dari stakeholder seperti pengusaha tempat hiburan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Ketua Banleg Hamid Rusdi, Senin (21/ 9) mengatakan bahwa, pertemuan yang digelar untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Mihol, pengusaha siapa yang dapat izin, dan sampai kapan izinnya.

"Perda mihol ini sampai sekarang tanpa pro aktif Dinas terkait tidak akan berjalan,” kata Hamid Rusdi.

Secara terpisah Kabag Hukum Wahono Arifin mengatakan bahwa, saat ini satu Perda izin hiburan malam sudah ada draft Perwalinya, sedangkan perwakilan BPMPP menyampaikan bahwa, untuk Perda Mihol Agustus lalu telah dilakukan sosialisasi dengan mengundang 50 peserta yang berasal dari pengusaha, distributor, Kleurahan, kecamatan, MUI, Polresta, serta SKPD terkait dengan narasumber Kabag Hukum dan Kabid Perdagangan.Q wap

Pemda Diminta Perhatikan Prasarana PMI Probolinggo, Bhirawa Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan sarana prasarana maupun infrastruktur kantor PMI yang ada di daerahnya masingmasing.

Imbaunan ini disampaikan Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, H Imam Utomo S usai melakukan upacara HUT Palang Merah Indonesia ke 70 di Kota Probolinggo yang juga dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Hj Rukmini SH MSi beserta jajarannya dan juga seluruh anggota PMI Kota Probolinggo, Senin (21/9) kemarin.

Menurut Imam Utomo, sebenarnya kondisi PMI di Jawa Timur ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya namun masih ada beberapa kekurangan salahsatunya adalah peralatan pengolahan darah yang termuktahir dimiliki PMI Kab/Kota.

“Untuk itu saya mengimbau kepada bupati dan wali kota supaya untuk membantu UDD dengan peralatan yang baru sehingga bisa membantu keamanan darah yang akan diberikan ke masyarakat betul-betul darah yang aman, berkualitas dan bagus,” jelas mantan Gubernur Jawa Timur.

Meskipun sebenarnya peralatan yang ada masih sangat bagus tapi tetap harus dimuktahirkan. “Masih bagus dan bisa digunakan dengan baik hanya perlu adanya pengembangan peralatan yang baru sehingga stok darah

bisa terpenuhi dengan cepat,” ujarnya.

Sementara itu kendala di Jawa Timur terhadap bencana alam adalah musim kekeringan yakni kurangnya air bersih. Sebab sampai saat ini PMI Provinsi hanya memiliki sekitar 20 truk tangki air saja. “Kalau dihitung disetiap daerah hanya memiliki satu atau dua tangki saja masih dibutuhkan dan kurang, kita butuh sekitar empat sampai lima tangki,” terangnya.

Imam Utomo menambahkan, untuk itu bupati dan wali kota bisa menambahkan tangki-tangki air khususnya untuk daerahdaerah yang terdampak. “Kalau bencana alam saya rasa sudah ditunjukan oleh Jawa Timur kalau mampu mengatasi bencana salahsatunya bencana gunung kelud dan hasilnya tidak mengecewakan,” katanya.

Sedangkan menurut Wali Kota Probolinggo, Hj Rukmini SH MSi sangat mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan PMI Kota Probolinggo khususnya peralatan untuk penyimpanan darah. “Meskipun kita jauh dari gunung dan laut sehingga jauh dari bencana, kita masih memperhatikan stok para pendonor kalau pun kekurangan darah kami selalu bantu untuk mencarikan darah,” pungkasnya.

Untuk itu Pemda Probolinggo sudah memastikan akan membantu apapun yang dibutuhkan oleh PMI Kota Probolinggo baik peralatan maupun infrastruktur. “Kalaupun ada kelebihan darah kami siap memberikan bantuan berupa peralatan penyimpanan darah,” tandasnya.Q riq

Sampang, Bhirawa Amburadulnya pengelolaan dana Kapitasi tahun 2014 di Dinas Kesehatan Sampang senilai Rp 21 miliar terus menjadi sorotan.

Salah satu dari mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, melakukan aksi unju rasa di depan kantor Dinas Kesehatan dan mendesak kadinkes dr. Firman Pria Abadi mundur dari Jabatannya, Senin (21/ 9).

Zainal Alim koordinator Aksi mengatakan, amburadulnya pengelolaan dana kapitasi di dinas kesehatan Sampang, sebagai salah satu indikator bahwa kepala dinkes Sampang gagal melakukan pembinaan terhadap anak buahnya, di 21 Puskesmas se-Kabupaten Sampang.

"Misalnya terkait penggunaan dana kapitasi dari 21 miliar, ada kelebihan pembayaran jasa pelayanan melebihi 60 persen yang tidak sesuai aturan, kemudian 40 persennya untuk operasional dan pengadaan barang masih manjadi rahasia dapur dinas Kesehatan,” tegasnya di hadapan kadinkes dr. Firman Pria Abadi yang menemui pengunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Sampang.

Hal senada juga dikatakan Hamid salah satu orator aksi, kelebihan pembayaran jasa pelayanan ter-

sebut yang diamini temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, ini sebagai salah indikator bahwa dinas kesehatan Sampang telah menjadi sarang korupsi dana kesehatan yang semestinya dirasakan masyarakat.

"Aksi ini merupakan salah satu upaya kami sebagai kontrol pada pejabat pemerintah yang melaksanakan anggaran untuk masyarakat, dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan penyelewengan ini pada ranah hokum,” tegasnya sambil membubarkan diri dengan tertib.

Sementara dr. Firman Pria Abadi kepala Dinas Kesehatan Sampang yang menemui pengunjukrasa, ia berterima kasih atas penyampaian aspirasi mahasiswa, memang BPK beberapa waktu lalu menemukan kelebihan belanja pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas dengan total kurang lebih 60 juta.

“Namun hal itu menjadi salah satu kelemahan kami dari sisi perencanaan, sebab dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) kami, terkait pengguna layanan badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Kesehatan mematok angka tetap tidak ada perubahan, namun yang terjadi setiap bulan pengungguna layanan BPJS ini selalu berubah,” tegasnya di hadapan para pengunjuk rasa.Q lis

Cetak Siswa Ahli Peneliti/Penulis, Dipendik Gelar Bimtek OPSI Guna untuk mencetak siswa ahli peneliti/penulis, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kab Situbondo menggelar bimbingan teknis (bimtek) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) se-Situbondo pagi kemarin (21/9). Acara yang dimulai pukul 09.00 wib tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dipendik Kabupaten Situbondo, Agus Hadi Putranto bersama Kepala Seksi SMA, Akhmad Fauzan. Acara bimtek OPSI kali ini diikuti sedikitnya 80 siswa SMA bersama satu guru pendamping.

Menurut Agus HP, program OPSI merupakan suatu kegiatan dimana penyeleggaranya adalah Kementerian Pendidikan Pusat dan kemudian di brekadown ke Pemerintah Kab/Kota dalam tehnis penyelenggaraannya. Pasalnya, kata Agus HP, kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan harus difasilitasi oleh Dipendik.

“Intinya kegiatan ini menggali prestasi dan potensi yang dimiliki siswa. Sebab menggali potensi pasti akan berbuah prestasi. Kegiatan semacam ini memiliki 4 jenjang

yakni OPSI, olimpidae olahraga, Olimpiade sains dan F2SLN,” tutur Agus HP dengan didampingi Kasi SMA Akhmad Fauzan.

Kegiatan OPSI ini, lanjut Agus HP, tidak semua dilaksanakan oleh Dipendik Kab/Kota diseluruh Indonesia karena mengacu kepada kebijakan daerah masing masing.

Khusus di Dipendik Kab Situbondo, kata Agus HP, program OPSI ini sudah dilaksanakan sejak 2008 dan menjadi penyelenggaraan rutin hingga tahun 2015 ini. “Sejak 2008, prestasi Situbondo selalu

mencapai finalis. Hanya tahun 2010 tidak ikut berkiprah dan tahun 2014-2015 kita ikut berlomba kembali dalam seleksi prestasi ini,” papar Agus HP. Mantan Kasi SMA Dipendik Kab Situbondo itu menambahkan, dari pengalaman siswa tersebut selanjutnya diberi motivasi guna diikutkan pada tingkat nasional. Dalam bimtek OPSI kali ini, aku Agus, pihaknya sengaja mendatangkan dosen dari Unibraw dan Unmuh Malang, yang notabene merupakan putra daerah dan jebolan OPSI .

“Dua narasumber ini sudah lama bekerjasama dengan kami dan mereka sukses menempuh S2 di luar negeri. Mereka berdua juga memiliki keterampilan dan metodologi penelitian dan penulisan tersendiri,” ungkap Agus HP. Agus menambahkan, kedepan jumlah peserta bimtek OPSI bisa lebih banyak lagi, terutama bagi sekolah besar yang ada di Kabu-

paten Situbondo. Minimal, kata dia, tiap sekolah mengirimkan 34 siswa dengan satu guru pendamping. Selain itu, Agus berharap kedepan bimtek penelitian dan penulisan ini bisa menjadi bekal bagi siswa, sehingga anak anak lebih tajam dalam meneliti/menulis karya ilmiah. “Dengan pendamping guru, nantinya siswa tidak mengarang semaunya sendiri. Makanya bimtek ini difasilitasi agar siswa memiliki pengembangan bakat dan minat dengan tepat sesuai potensi yang dimiliki,” terangnya.

Dari kegiatan ini, Agus optimis siswa SMA bisa memahami cara menulis karya ilmiah yang bagus, tentunya harus ditopang dengan pola penelitan yang komprehensif.

Sebab dalam penelitian itu, bebernya, selalu dihadapkan pada suatu obyek, latihan menganalisa sampel dan melatih wawasan menulis. “Nanti yang terbaik, akan dikirim ke tingkat pusat,

sawawi/bhirawa

Drs Agus Hadi Putranto, Kabid Dikmen dan H Akhmad Fauzan, Kasi SMA Dipendik pada acara Bimtek OPSI yang diikuti 80 siswa SMA se-Kabupaten Situbondo, digedung STKIP PGRI, pagi kemarin. sebab Pemprov sudah lama menyerahkan prosesnya ke tingkat Kab/Kota. Khusus di tingkat Kab Situbondo, dalam setahun ini

jumlahnya sudah mencapai ribuan karya ilmiah dan sedikitnya 120 jenis dikirim ke Pemprov,” pungkas Agus HP.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

7

Jelang Pilkada, Pejabat Eselon II Diroling

KILAS JATIM

Panitia Pilkades Cari Dana Talangan Lumajang, Bhirawa Pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak yang dilaksanakan di 15 kecamatan di 32 desa se-kabupaten Lumajang yang rencananya digelar pada tanggal 26 November 2015 mendatang , hingga saat in masih menunggu proses PAK yang masih dalam proses di DPRD Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan tahapan yakni pembukaan pendaftaran calon Kades tahap pertama yang dibuka pada tanggal 18-27 September 2015 hingga berita ini diturunkan masih menyelesaikan 2 desa yang telah memiliki calon tetap yang siap digelar pelaksaannya pada jadwal yang telah di tentukan.

Menurut kabag Pemerintahan Desa, Arif sukamdi melalui Kasubag kelembagaan Pujianto menjelaskan bahwa hingga saat ini terlapor baru dua desa di kecamatan Candipuro yang telah siap melaksanakan Pilkades serentak yang rencananya di gelar pada tanggal 26 November 2015.

“Kami baru mendapatkan data secara tertulis dari Panitia Pilkades masih 2 desa di kecamatan Candipuro,” ujar Pujianto.

Masih menurut Pujianto bahwa pihak Pemdes untuk mengantisipasi hal tersebut kahirnya membuka pendaftaran Calon Kepala Desa tahap ke dua yang dimulai tanggal 21 September sampai dengan 15 Oktober 2015 untuk mendapatkan calon yang siap melangkah pada pilkades serentak tersebut.Q mb10

Tuban, Bhirawa Hampir dipastikan dalam waktu dekat bakal dilakukan roling pejabat Eselon II. Bahkan, semua pejabat Eselon II kini tengah melakukan asesmen di Balai Diklat Pemprov Jawa Timur di Surabaya. “Hari ini memang semua pejabat Eselon II melakukan asesmen di Surabaya,” kata Kabag Humas Pemkab Tuban, Teguh Setya Budi (21/9).

Dikatakan, pihaknya juga belum tahu secara pasti, apakah dalam waktu dekat ini bakal ada mutasi atau tidak.

Yang pasti dari 21 jabatan Eselon II ada yang kosong, yakni, Kepala Bappeda yang

sekarang dirangkap Sekkab Budi Wiyana dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dirangkap Kepala Dinas Pertanian, Heri Prasetya.

“Selain itu juga ada staf ahli

khoirul huda/bhirawa

Sekda Pemkab Tuban Budi Wiyana

Ditemukan NIK Ganda Saat Evaluasi PBDT Sumenep, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep telah menuntaskan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dengan sasaran rumah tangga miskin, terkait pendataan penerima Kartu Indoneia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beberapa program bantuan dari Pemerintah.

Namun, saat dievaluasi oleh BPS pusat, ditemukan adanya nomor induk kependudukan (NIK) ganda.

Kepala BPS Sumenep, Suparno menyatakan, pelaksanaan pemutahiran basis data terpadu dengan sasaran rumah tangga miskin sudah memasuki tahap evaluasi oleh BPS pusat. Hasilnya, ditemukan NIK ganda disejumlah kecamatan, baik diwilayah daratan maupun kepulauan.

"Setelah BPS pusat melakukan evaluasi terhadap PBDT, disinyalir terjadi banyak NIK ganda. makanya, kami libatkan semua tim koordinator statistik kecamatan untuk melakukan penelitian terhadap NIK yang disinyalir ganda itu, apakah benar-benar ganda atau salah enty, ternyata memang benar-benar ganda," kata Suparno, Senin (21/9).

Ia menyampaikan, untuk menindak lanjuti, pihaknya akan mengkonfirmasi langsung hal itu kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Sebab, hasil konfirmasi yang dilakukan stafnya ke Dispendukcapil, informasinya tidak mungkin terjadi NIK ganda. Q sul

Bakesbangkol Sinergikan Kepentingan Ormas dan Pemkab Jember Jember, Bhirawa Ratusan organisasi kemasyarakat (Ormas) dan LSM satukan sinergitas dengan Pemkab Jember. Acara yang digagas oleh Bakesbangpol Kab. Jember menghadirkan Ketua STAIN Jember Prof.

Babun Suharto, Kepala Bappekab Jember Eddy Budi Susilo dan Kepala Bakesbangpol Jember Widi Prasetyo sebagai naras sumber, Senin (21/9).

Kepala Bakesbangpol Kab. Jember Widi Prasetyo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, visi dan misi antara Pemkab Jember dengan seluruh ormas yang ada. Jika semua elemen bersinergi, Widi menjamin bahwa kepentingan masyarakat akan mampu terkoordinasikan."Bahkan sebaliknya, jika kita tidak bersinergi, apa yang menjadi keinginan masyarakat tidak akan tersampaikan," tandasnya pula.

Kegiatan yang bertemakan "Sinergitas organisasi kemasyarakatan dengan Pemda akab mewujudkan kesamaan persepsi, visi dan misi guna mendukung pembanbgunan daerah" ini, dihadiri oleh ratusan ormas dan LSM se Kab. Jember. Selain itu, mereka dibekali wawasan kebangsaan untuk bersama-sama mempertahankan NKRI yang langsung disampailkan oleh Bakesbangpol Kab. Jember.Q efi

dan Satpol PP yang bakal ditingkatkan menjadi Eselon II yang harus diisi, kerena lembaga itu sudah diputuskan oleh DPRD beberapa waktu lalu,” tutur Teguh Setya Budi.

Dari jumlah itu, lanjut Teguh, ada beberapa jabatan di Eselon II yang harus dilelang, karena PNS di Tuban eselon II tidak mencukupi dengan jabatan yang ada. “Nanti lelangnya diikuti jabatan eselon di bawahnya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretais Daerah Pemkab Tuban Tuban Budi Wiyana membebenarkan

jika sejumlah pejabat Eselon II tengah mengikuti asesmen di Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk melihat potret para pejabat eselon II yang ada. Sehingga, bisa diketahui apakah pejabat sekarang ini sudah jenuh atau belum.

Selain itu juga untuk mengetahui kecenderungan potensi masing-masing pejabat.

“Nanti, akan ada rekomendasi yang diberikan ke pimpinan daerah terkait potret kemampuan masing-masing pejabat,” terang Budi Wiyana.Q hud

mb8/bhirawa

Demontrans, Membakar Keranda, sebagai Simbol Matinya Kesejahteraan Petani.

Peringatan Hari Tani Diwarnai Tuntutan Mundur Kadispertanak

sawawi/bhirawa

Massa LSM Penjara saat berdemo di depan Kejari Situbondo, kemarin. Massa mendesak tersangka ITE, untuk segera diusut tuntas.

Ratusan Massa LSM Penjara Demo Kantor Kejaksaan Situbondo, Bhirawa Ratusan massa yang menamakan dirinya LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia) Situbondo, menduduki Kantor Kejari Situbondo, di Jalan Basuki Rahmad, Senin pagi kemarin (21/9). Massa yang berangkat dengan menaiki motor dan sejumlah truck terbuka dari Sekretariat Jalan PB Sudirman, Kelurahan Patokan itu dipimpin Halili, Habib Jakfar S. Aljufri dan Sayonara dengan pengawalan ketat puluhan personil polisi. Sesampainya di halaman Kejaksaan Situbondo, ratusan massa membagikan poster dan dilanjutkan dengan orasi demo.

Dalam tuntutannya, massa LSM Penjara meminta Kepala Kejari Situbondo untuk sungguh-sungguh menuntaskan kasus yang melibatkan LL yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka kasus informasi tehnologi elektronika (ITE). Massa yang mengaku dari barisan anti korupsi aparat negara itu juga meminta segera menyeret sejumlah aktor pengganggu ketertiban dan keamanan Situbondo, terlebih menjelang pilkada 9 Desember mendatang. “Usut kasus tersangka ITE,” demikian salah satu tuntutan pendemo yang disuarakan massa LSM Penjara, kemarin.

Sayonara, salah satu pimpinan demo meminta Kejaksaan untuk bersikap adil dan secepatnya memproses kasus-kasus hukum dengan cepat.

Sebab, kata dia, kasus yang melibatkan LL, sudah lebih 6 bulan dilimpahkan dari Polres Situbondo.

“Kenapa sampai saat ini kasus LL itu masih P19 dan tidak segera ditetapkan menjadi P-21.

Kalau memang terhambat oleh adanya saksi, coba cari saksi yang lain. Ternyata benar hukum saat ini hanya tajam dibawah dan tumpul ke atas,” tegas Sayonara.

Puas berorasi, perwakilan massa ditemui

Kepala Kasi Pidum, Kasi Pidsus dan Kasi Intel dilantai II Kantor Kejari Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, Sayanora bersama perwakilan LSM Penjara sempat membandingkan penanganan kasus LL dengan kasus Asiyani, yang berjalan sangat lamban. Indikasinya, ujar dia, kasus ITE yang melibatkan LL sampai saat ini belum ada kabar yang memuaskan. “Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada respon, maka kasus ini akan saya laporkan kepada Pengawas Kejagung,” ungkap Sayonara seraya meminta untuk segera melakukan penahanan.

Sementara itu Kepala Kejari Situbondo, Heny Wahyu Purwati, melalui Kasi Pidum Yusuf Hadiyanto, kepada wartawan memastikan bahwa kasus tersebut akan terus ditangani secara tuntas oleh jajarannya. Sebab, katanya, hingga kini Kejari masih menunggu kelengkapan bukti materil dan formil. “Kami sudah menujuk jaksa peneliti dan hasll penelitian masih diperlukan adanya kelengkapan bukti materil dan formil. Itu sudah saya sampaikan kepada penyidik untuk segera dilengkapi,” ujarnya.

Jika unsur bukti-bukti itu sudah terpenuhi, lanjut Yusuf Hadiyanto, pada intinya Kejari Situbondo siap untuk memberlakukan persamaan didepan hukum kepada siapapun. Selain itu, ujar Yusuf, pihaknya tidak bisa semua buti dan petunjuk yang ia miliki diungkapkan kepada masyarakat.

Sebelumnya juga ada demo dari elemen LSM Geram Maki yang dipimpin Khalilurrahman.

Pria yang akrab dipanggil Lilur itu mendesak Kejari Situbondo agar dalam waktu tiga pekan kedepan bisa memberikan bukti penyelesaian secara kongkrit kasus penyelesaian jembatan limpas Sliwung-Kotakan.Q awi

Bangkalan, Bhirawa Permasalahan pertanian yang selama ini mencekik para tani tidak pernah menjadi perhatian yang serius dari pemerintah, sehingga komuditas pertanian semakin menurun, bahkan semakin terperosok dalam jurang keterbelakangan, hal ini membuat petani semakin terbelakang.

Hal ini juga dikeluhkan oleh para petani di Kabupaten Bangkalan Madura, karena selama ini setiap akan memulai penggarapan ataupun panen padi, petani selalu mengeluhkan sulitnya sarana, alhasil, pencapaian kualitas hasil pertanian tambah menurun, hal ini diungkapkan para petani saat melakukan aksi di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan, Senin, (21/9).

"Kondisi Pertanian di Bangkalan sangat ironis sekali, hal ini karena minimnya alat-alat pertanian yang modern, ini juga diperparah tidak adanya sosialisasi dari dinas terkait, bagaimana menghasilkan padi yang kualitasnya baik," ungkap orator Aksi.

Lebih lanjut, kelompok tani yang tergabung dalam Fraksi Bangkalan Independen (FBI), mengelu-elukan agar Kepala Dispertanak Bangkalan mundur dari jabatannya, karena dianggap tebang pilih dalam melaksanakan program pertanian.

"Yang mendapat bantuan alat-alat pertanian modern hanya kelompok-kelompok tertentu," teriaknya.

Aksi yang dimulai dari Stadion Bangkalan dengan jalan kaki menuju Kantor DPRD dan Berakhir di Kantor Dispertanak Bangkalan, diwarnai pembakaran kerenda tepat di depan pintu masuk Dispertanak, hal ini dianggap sebagai simbol matinya kesejahteraan petani di Kabupaten Bangkalan?. "Dewan harus lebih

meningkatkan pengawasannya serta proaktif terhadap pelaksanaan program ataupun proyek pertanian," tandasnya saat mengakhiri aksi di depan Gedung DPRD Bangkalan.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan saat menemui para pendemo, menyampaikan, sebetulnya pada tahun 2015 ini Pemerintah Bangkalan telah mengeluarkan bantuan untuk para petani sebanyak 100 Hendraktor. "Kalau memang tidak tepat sasaran ini harus dilaporkan, maka semua harus mengawasinya," ucap Khotib, salah satu anggota Komisi B, saat menemui para pendemo.

Bahkan, ?lanjut Politisi Asal Partai PKB ini, usulan yang disampaikan oleh para demonstran ini, dewan akan mengakomudir pada anggaran tahun 2016 yang akan datang, namun ia menekankan agar kelompok tani yang bukan fiktif, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, merespon positif terhadap aksi yang dilakukan para petani, menurutnya, ini merupakan bentuk masukan yang positif untuk kemajuan pertanian di Bangkalan. "Saya sangat berterima kasih, karena masyarakat juga mengontrol program-program yang dilakukan pertanian," ucap Kadispertanak, Abd. Rozak, di tengah-tengah para demonstran.

Ia juga mengatakan, Dispertanak siap menjadi mitra bagi kelompok tani (Poktan) yang merasa terabaikan, ?bahkan akan melakukan evaluasi terhadap Poktan, asalkan Poktan yang diajukan legal. "Di tiap Kecamatan udah banyak Poktan, jadi harus antri untuk mendapatkan program pertanian," ucap Rozak.Q mb8

Kemarau, Berkah bagi Perajin Bata Merah di Bojonegoro Datangnya musim kemarau, bukan berarti petaka bagi sebagian masyarakat di Bojonegoro. Justru sebaliknya, teriknya sengatan matahari dirasakan sebagai berkah tersendiri bagi para pengrajin batu bata merah.

Pasalnya, dengan terik matahari yang cukup panas, mereka bisa memproduksi batu bata merah lebih banyak.

Ribuan bata merah mentah yang telah di cetak siap dibakar dan di pasarkan ke toko material dan pemesan dengan harga Rp 550 per batu bata merah. Para pengrajin membuat batu bata merah di sepanjang bantaran sungai bengawan solo mulai bergairah dengan mencetak batu bata di musim panas.

Seperti di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sejak sebulan lalu kuwalahan menerima pesanan. Hasim, salah satu perajin bata dari Desa Leran menyebutkan, saat ini pihaknya bisa mencetak batu bata

sebanyak Tiga ribu biji dalam kurun waktu tiga pekan. Jumlah ini cukup tinggi dibandingkan musim-musim sebelumnya. ”Dengan jumlah ini, kami bisa menyediakan stok yang cukup banyak bagi pembeli. Apalagi, harganya cukup murah. Kalau ditempat, cukup Rp 550 ribu per seribu, sedangkan kirim seputar kota antara Rp 600 ribu sampai Rp 650 ribu itu sudah plus ongkos kirim,” kata Hasim kepada Bhirawa dilokasi, kemarin.

Hasim menambahkan, untuk harga bisa lebih murah disaat musim kemarau. Sebab proses pembuatan

bata lebih mudah. “Kalau dimusim hujan harganya lebih tinggi. Kalau ditempat, harga mencapai Rp 550 ribu per seribu,” jelasnya.

Menurut Hasim, setiap musim kemarau tiba, permintaan bahan material berbahan baku tanah liat tersebut meningkat signifikan. Kebanyakan pemesannya, lanjut dia, para kontraktor pemenang tender proyek. Sebagian kecil lainnya, masyarakat yang kebetulan akan membangun atau merenovasi tempat tinggalnya.

Tak tanggung-tanggung, sekali terima order jumlahnya hingga puluhan ribu biji. “Terkadang untuk memenuhi pesanan, saya harus mencetak batu merah hingga Tiga ribu biji setiap minggunya,” kata ucap lelaki paruh baya itu.

Soal keuntungan, kata lelaki asal desa setempat ini, terbilang cukup lumayan. Hanya bermodal satu juta, bisa menghasilkan keuntungan hingga tiga kali lipat.

“Kalau hujan, jarang sekali orang membangun. Selain itu, proyekproyek pemerintah juga banyak yang selesai,” ucapanya.

Selain di Kalitidu, geliat pengrajin batu-bata merah juga nampak di Ledok Kulon berlokasi di sebelah Barat Kota Bojonegoro, juga dikenal dengan hasil batubata merahnya. Apalagi saat musim seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar warga di bantaran sungai bengawan solo tersebut sangat antusias memproduksi batu-bata merah. “Mumpung masih panas (kemarau) mas, kita genjot terus,” kata Suyanto, salah seorang pengrajin batu-bata setempat dengan sumringah.

Sebulan ini harga bata merah cukup stabil mencapai Rp 600 ribu per seribu bata dari lokasi perajin. Kendati banyak permintaan, para perajin tidak menaikkan harga. Ini demi menjaga harga dipasaran.Q bas

Salah satu pengrajin batu bata merah sedang melakukan penjemuran.

basir/bhirawa

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs USD

JUAL

BELI

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (9 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Bank Mandiri Siapkan Rp 10 T untuk UMKM Surabaya, Bhirawa Guna membantu membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Surabaya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk wilayah Jatim telah menyiapkan pinjaman atau kredit modal bagi UMKM hingga Rp10 triliun. Hal ini diambil sebagai langkah memperkuat UMKM guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. Seperti disampaikan Regional CEO Bank Mandiri Kanwil VIII Surabaya, Agus Haryoto Widodo, di sektor UMKM di Jatim masih memiliki pertumbuhan yang baik, bahkan jumlah UMKM Jatim saat ini tercatat 6.2 juta usaha. ‘’Sektor UMKM masih akan terus tumbuh, bahkan untuk Jatim, kini tercatat 6.2 juta dan akhir awal tahun 2016 dipastikan jumlah UMKM masih bisa bertumbuh lagi. Seperti sektor industri atau manufaktur dan perdagangan di Jatim masih memiliki kans yang cenderung positif, apalagi UMKM nya. Sampai Juni 2015 penyaluran kredit untuk mikro di Bank Mandiri sudah 112 ribu0 nasabah dengan NPL 3,5%,’’ jelasnya Senin (20/9/2015).

Lanjut Agus, untuk potensi pertumbuhan penyaluran kredit usaha produktif itu dapat dilihat dari avarage penyaluran kredit mikro Bank Mandiri Jatim yang mencapai Rp300 miliar per bulan. ‘’Dari angka itu, kita bisa melihat bahwa terdapat pertumbuhan kredit mikro yang cukup stabil,’’ imbuhnya.

Sedangkan untuk sektor usaha mikro, Bank Mandiri Jatim hingga di penghujung tahun telah mentargetkan penyaluran kreditnya bisa terserap sebesar Rp4,6 triliun, dan bagi sektor kecil menengah bisa tercapai Rp6 triliun. Berdasarkan total penyaluran kredit dari Bank Mandiri Jatim ditargetkan bisa mencapai Rp50 triliun, diantaranya kredit UMKM, kredit usaha skala besar, kredit konsumer (KPR/KPA dan individu) dan kartu kredit. ‘’Dalam rentan waktu semeter I kemarin, target total penyaluran kredit sudah terealisasi Rp45 triliun dan terjadi peningkatan kalau dibandingkan total kredit sepanjang 2014 yakni Rp44 triliun,’’ tuturnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG5220RAK, a/n. Muyati, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 1769/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah Hitam, AG6680RF, a/n. Hanny Ervianto, kel. Karangwaru-T.Agung No. 1770/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam, AG3259TT, a/n.

Asroy, Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo-T.Agung No. 1771/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Merah, AG3327TB, a/n.

Faza Faiyatul Ummah, Kel. Karangwaru-T.Agung No. 1772/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5092TW, a/n.

Supriyo, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 1773/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, AG6670TD, a/n. Jasmun, Dsn. Soireng RT 08/02, Ds. Keboireng, Besuki-T.Agung No. 1774/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG3275RF, a/n.

Dini Waseso, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 1775/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG6793RN, a/n. Sitin, Ds. Tanggul Welahan, Besuki-T.Agung No. 1776/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Silver, AG2847OB, a/n. Sutaji, Ds. Sidorejo, Kauman-T.Agung No. 1777/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Merah, AG2780SN, a/n. Yasito, Ds. Balerejo, Kauman-T.Agung No. 1778/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Spd Mtr, th. 2013, Biru Putih, AG4185RAD, a/n. Fita Nurhalimah, Ds. Sukoharjo, Bandung-T.Agung No. 1779/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Orange Biru, AG3005RAH, a/n. Naimatun, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1780/IMB/BI-II/2015

Selasa Wage, 22 SEPTEMBER 2015

Kekeringan Capai 28 Juta Ha Tak Pengaruhi Target Produksi Tanaman Pangan Pemprov, Bhirawa Kemarau panjang akibat El Nino yang terjadi di Jatim berdampak pada lahan pertanian. Kini jumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan terus meluas mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Padahal di pertengahan tahun ini sekitar 20 hektar saja yang dilanda kekeringan.

Meski demikian, kekeringan panjang pada tahun ini tak akan berpengaruh pada target produksi tanaman pangan di Jatim. Karena petani sudah sadar ketika aliran air sudah

sulit, mereka langsung beralih menanam komoditas pertanian lain. ‘’Kebanyakan petani yang tahu lahannya alami kekeringan maka menanam komoditi lain yang tak memerlukan air banyak, seperti semangka, garbis, kedelai, pacang ijo ataupun kacang tunggak,’’ kata Kepala Distan Jatim melalui Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Ir Achmad Nurfalakhi.

Selain itu, optimisme ini juga didukung naiknya produktivitas padi di Jatim dari 60 kwintal per hektar menjadi 62,62 kwintal per hektar.

Hingga akhir Agustus 2015, total lahan padi yang mengalami kekeringan sudah mencapai 28.166 hektar. Luas itu naik dibanding data pertengahan Juli 2015 yang masih sekitar 20.978 Ha. Nurfalakhi juga memaparkan, kekeringan terbesar terjadi di Bojonegoro dengan luas lahan 10.623 hektar. Dengan perincian, kekeringan ringan mencapai

8.785 hektar, kekeringan sedang 445 hektar dan kekeringan berat sekitar 1.110 hektar. Sementara yang mengalami puso mencapai 283 hektar.

Wilayah yang juga mengalami kekeringan yakni Tuban mencapai 2.816 hektar. Dengan perincian, yang mengalami kekeringan ringan mencapai 1.804 hektar, kekeringan sedang 908 hektar dan kekeringan berat mencapai 104 hektar.

Selain Bojonegoro dan Tuban, lahan padi di Lamongan juga mengalami kekeringan yang cukup luas, yaitu sekitar 2.774 hektar. Dengan perincian yang mengalami kekeringan ringan mencapai 1.615 hektar, 559 hek-

Jumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan terus meluas mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Padahal di pertengahan tahun ini sekitar 20 hektar saja yang dilanda kekeringan.

OPPO Luncurkan Smartphone Mewah Harga Terjangkau Surabaya, Bhirawa Mirror 5 dan R7 Lite menjadi unggulan OPPO untuk kategori Valuably Impressive Phone (VIP).

Mirror 5 dan R7 Lite akan diperkenalkan di beberapa kota besar di Indonesia dalam rangkaian acara Fashion, Young, and Innovative Experience Tour (FYI). Mirror 5 mulai dipasarkan semenjak diperkenalkan ke publik pada 19 Agustus 2015 dengan harga Rp2.999.000, sementara R7 Lite tersedia pada Bulan September 2015 dengan harga Rp3.999.000 Seiring berkembangnya teknologi, tuntutan konsumen terhadap smartphone dengan berspesifikasi tinggi kini terpenuhi.

Dengan desain eksterior nan cantik juga menjadi salah satu pertimbangan utama konsumen ketika membeli smartphone.

Sebab smartphone menjadi aksesoris mewah yang tak hanya menjalankan fungsi komunikasi, namun juga untuk menunjang gaya hidup seseorang.

Sehingga produsen smartphone terus mengedepankan inovasi teknologi dan desain, OPPO berusaha menjawab tantangan ini dengan memperkenalkan sebuah kemewahan yang terjangkau melalui jajaran produk VIP. ‘’OPPO memahami betul kebutuhan dan keinginan konsumen atas smartphone yang tak hanya

berestetika tinggi dan berpesifikasi canggih, namun juga memiliki harga terjangkau. Sehingga kami meluncurkan Mirror 5 dan R7 Lite.

Dimana kedua produk ini akan menjadi andalan OPPO untuk kategori VIP yang membawa keanggunan desain eksterior, kamera berkualitas tinggi, spesifikasi canggih, namun dalam harga yang lebih kompetitif,’’ ujar Ivan Lau, CEO OPPO Indonesia. Jajaran produk VIP OPPO akan diperkenalkan pada sebuah rangkaian acara bertajuk FYI Experience Tour, dan akan diadakan di beberapa kota besar di Indonesia dimana kota keenam yang disinggahi adalah Surabaya. Q ma

Pemkab Blitar Jamin Hewan Kurban Aman Kab Blitar, Bhirawa Pemkab Blitar menjamin aman jumlah hewan kurban untuk peringatan Hari Raya Iduladha 1436 H/2015 yang akan dilaksanakan pada Kamis (24/ 9) lusa. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Peternakan Kab Blitar, Mashudi yang memastikan ketersediaan hewan kurban aman. “Kami jamin aman jumlah hewan kurban di Kab Blitar, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan hewan kurban yang ada di pasar hewan,’’ kata Mashudi.

Ditambahkan Kasi Hygiene dan Sanitasi Kesmavet Dinas Peternakan Kab Blitar, Muhamad Imadudin, seperti ketersediaan hewan kurban khususnya kambing, menjelang Hari Raya Iduladha tahun ini sangat memadai dan tak mengalami kekurangan. ‘’Dibandingkan tahun lalu ketersediaan, hewan kurban sama dengan pada tahun ini. Hingga kini ketersediaan hewan kurban masih banyak di semua pasar hewan yang ada di Kab Blitar,’’ jelas Muhamad Imadudin.

Selain itu, pihaknya juga te-

lah melakukan Sidak di beberapa pasar hewan seperti di pasar hewan Sutojayan dan Lodoyo pada 18 September lalu. Dari pantuan di lapangan hampir semua kambing yang dijual kepada konsumen langsung secara keseluruhan layak dengan fisik sehat yang dilihat melalui kualitas kulit yang mengkilap, keak-

tar mengalami kekeringan sedang dan 471 hektar mengalami kekeringan berat. Sementara yang mengalami puso mencapai 129 hektar. ‘’Kekeringan akan terus berlanjut jika tidak ada upaya pemberian air.

Dan yang mengalami gagal panen juga akan bertambah, karena yang mengalami kekeringan berat akan menjadi puso, yang mengalami kekeringan sedang akan menjadi berat dan yang ringan akan meningkat menjadi sedang,’’ katanya. Sementara saat ini, dari 28.166 hektar lahan yang mengalami kekeringan tersebut, sebanyak 1.966 hektar mengalami gagal panen atau puso.

Sedangkan lahan padi yang mengalami kekeringan berat di seluruh Jatim mencapai 3.361 hektar. Q rac

tifan dari hewan itu, cuping hidung serta bisa dilihat dari mata yang sehat dari kambing kurban yang dijual. ‘’Ada juga hewan yang memiliki sakit kulit seperti kudis, namun hal itu tidak masalah karena yang diambil saat penyembelihan adalah dagingnya dan kondisinya tak terlalu parah,’’ ujarnya. Q htn

Pemkab Blitar menjamin aman jumlah hewan kurban untuk peringatan Hari Raya Iduladha 1436 H/2015 yang akan dilaksanakan pada Kamis (24/9) lusa.

Tarif BPHTB 50 Persen Dikalikan NPOP Lamongan, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah Kab Lamongan mengumumkan dasar perhitungan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan) dengan tarif 5% dari Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP). Penentuan tarif ini berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tantang pajak dan restribusi daerah pasal 87 dan Perda Kab Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 125. Dalam UU itu masingmasing mengatur dan menetapkan dasar pemgenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab Lamongan, Drs Mursyid MSi saat ditemui Bhirawa, Senin (21/9) mengatakan, atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan ini maka diketahui terdapat tiga klasifikasi nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB. Tiga Klasifikasi itu pertama, perolehan hak karena jual beli menggunakan harga transaksi. Kedua, proses atau penyebab peralihan hak atas tanah yang menggunakan nilai pasar. Ketiga, peralihan hak karena penunjukkan pembeli dalam lelang menggunakan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Mursyid juga menjelaskan, 13 proses atau penyebab peralihan hak atas tanah dalam klasifikasi nilai pasar inilah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/Kep/ 413.013/2015 tentang Zona dan Nilai pasar tanah sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB di Kab Lamongan.

13 belas proses atas pe-

nyebab peralihan hak atas tanah antara lain tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak baru atas tanah sebagau kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah,’’ jelas beliau Dalam keputusan Bupati Lamongan tentang zona dan nilai pasar tanah disebutkan, dalam ketetapan kedua dan ketiga yang berbunyi dalam hal nilai transaksi untuk obyek pajak lebih besar dari nilai pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, maka nilai transaksi itu ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB dan Jika perolehan obyek pajak berdasarkan nilai transaksi tak ditemukan dalam satu zona maka nilai transaksi tanah didasarkan pada lampiran keputusan. Berdasarkan pembahasan rapat Sosialisasi dan Evaluasi BPHTB pada 16 Juni Lalu di ruangan Sasana Nayaka Setda Kab Lamongan, yang dihadiri PPAT dan PPATS seKab Lamongan dalam rangka menyikapi ketetapan ketiga dalam keputusan bupati itu apabila ditemukan nilai transaksi dibawah harga pasar, maka dalam penyetoran SSPD untuk divalidasi Dinas Pendapatan Daerah Lamongan supaya melampirkan surat pernyataan kebenaran data harga yang ditandatangani penjual dan pembeli mengetahui Kepala Desa/Lurah dan atau PPAT/ PPATS. Q mb9

SALP Inovasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan Seimbang Praktik pertanian berkelanjutan dan konservasi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat serta menjaga lingkungan. Untuk mencapai sebuah pertanian berkelanjutan, kawasan alam prioritas di dalam lahan pertanian perlu diidentifikasi dan dilindungi.

Praktik-praktik pertanian berkelanjutan juga harus ditingkatkan di dalam lahan pertanian yang dikelola saat ini serta mencegah perluasan ke dalam kawasan alam yang penting.

Selain itu, praktik-praktik pertanian berkelanjutan juga harus ditingkatkan di dalam lahan pertanian yang dikelola saat ini serta mencegah perluasan ke dalam kawasan alam yang penting.

Proyek Sustainable Agriculture Landscapes Partnership (SALP) bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pakpak Bharat melalui peningkatan produksi pertanian, pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta peningkatan mata pencaharian petani. Pakpak Bharat, Sumatera Utara dipilih sebagai lokasi proyek karena secara geografis

merupakan titik penting sebagai koridor keanekaragaman hayati di Sumatera Utara. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki potensi yang tinggi bagi pertanian berkelanjutan dan konservasi hutan.

Melalui pelatihan dan pendampingan bagi petani dan dinas pemerintah lokal yang terkait untuk peningkatan keterampilan dan kapasitas dalam pertanian berkelanjutan, proyek ini juga memperkenalkan dan menerapkan praktik-praktik terbaik bersama masyarakat lokal untuk mendukung rehabilitasi hutan dan menjaga sumber air.

Pada skala yang lebih besar,

proyek ini bertujuan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia mencapai kedaulatan pangan, sekaligus pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi. Model sukses dari proyek ini akan memberikan masukan strategis bagi pemerintah lokal dalam menciptakan kebijakan dan model bagi pertanian berkelanjutan dan praktik-praktik konservasi.

Selain itu, praktik-praktik terbaik dari proyek ini juga akan menyediakan sebuah model yang dapat direplikasikan pada lokasi lain di Indonesia.

Untuk menghadapi tantangantantangan ini,Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Conservation International (CI) dan Monsanto Indonesia mengadakan diskusi berjudul Memberikan

Solusi Pertanian Berkelanjutan, Melindungi Keanekaragaman Hayati Terbesar yang Kita Miliki di Planet Ini (Delivering Sustainable Agricultural Solutions, Protecting Our Largest Biodiversity on This Planet). Diskusi yang diadakan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pertanian berkelanjutan dan pentingnya bagi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan serta ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Vice President of CI, Ketut Putra, Indonesia menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Demikian cepatnya pertumbuhan penduduk dunia dan perubahan iklim kian membebani sistem alam planet kita yang berimplikasi pada ketahanan pangan. Q ma

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Pemkab Belum Bisa Alokasikan Uang Lauk Pauk Kabupaten Malang, Bhirawa Di saat PNS seluruh pemda sudah mengalokasikan anggaran tunjangan tanbahan penghasilan, PNS Pemkab Malang harus bersabar. Pasalnya Pemkab Malang masih belum bisa memberikan uang lauk pauk kepada PNS. Sebab anggarannya sangat besar.

“Hasil simulasi 2010, dengan uang lauk pauk hanya Rp 5000 per hari, maka akumulasi anggarannya Rp 23 miliar,” jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang, Senin (21/9).

Hal itu karena jumlah PNS Pemkab Malang sekitar 17.000-an pada 2010.

Tapi jumlah itu sudah berkurang karena setiap tahunnya ada 500 - 700 PNS yang pensiun dan tidak ada gantinya karena kebijakan moratorium.

Menurut Malik, walaupun ada instruksi dari Menteri Keuangan untuk pemberian uang lauk pauk atau uang makan, tetapi besarannya tetap menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Dikatakan kalau Pemkab Malang masih belum mampu karena anggarannya cukup besar. Sebab dari APBD tahun ini, untuk membayar gaji PNS saja sudah menyerap lebih dari 60 persen. Sehingga kalau dipaksakan, maka dikhawatirkan tidak ada pembangunan karena dana yang ada hanya untuk mengurusi PNS. Menurutnya, ia tidak bisa memprediksi kapan Pemkab Malang mampu memberikan uang lauk pauk. “Ya kalau ada kemampuan di APBD. Tapi masalahnya banyak program yang perlu diprioritaskan untuk mendukung tercapainya visi misi Madep Mantep,” tukasnya.Q sup

Bus Patas Batu-Surabaya Segera Beroperasi Batu,Bhirawa Tak ingin Batu menjadi pusat kemacetan, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat ingin mengurangi kepadatan kendaraan bermotor, khususnya mobil, yang keluar-masuk ke Kota Wisata. Hal ini dilakukan dengan segera mengoperasikannya trayek Bus Patas jurusan Batu-Surabaya PP oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo).

“Dengan adanya bus Patas BatuSurabaya ini, diharapkan akan mengurangi penggunaan mobil pribadi oleh masyarakat Surabaya yang hendak berlibur ke Kota Wisata Batu,”ujar Kepala Dishubkominfo Kota Batu, Bambang Kuncoro, Senin (21/9).

Dengan adanya bus patas ini, katanya, maka masyarakat tidak perlu lagi mencari ataupun menggunakan kendaraan miliknya untuk berangkat ke Kota Batu, ataupun sebaliknya. Bambang optimis, langkah ini akan mampu mengurangi kemacetan di Kota Batu terutama pada musim liburan.

Di sisi lain, rencana pengadaan Bus Patas ditanggapi dingin oleh supir angkutan di yang ada di Terminal Kota Batu.

Para supir angkutan mengaku tidak mau ambil pusing dengan adanya bus patas karena tetap aja angkutan sepi.

“Kalau ada Patas ya mungkin nanti sepi, tapi Patas kan tidak menaikkan penumpang di sembarang tempat. Jadi, mungkin tidak terlalu pengaruh,” ujar Antonius Sukardi, mewakili para supir di Terminal Batu.

Saat ini, kata Sukardi, para supir angkutan hanya mengandalkan penumpang murid sekolah saja. Sehingga penumpang penuh hanya di pagi hari saat murid berangkat sekolah, dan siang hingga jam 13.00 WIB saat siswa pulang.

“Setelah siswa di sekolah, atau pulang, ya sepi lagi. Kalaupun ada dari ibu-ibu itu habis magrib saat mereka pulang bawa belanjaan,” tambah pengemudi trayek Batu-Ngantang-Kasembon ini.Q nas

Pemkot Malang “Rayu” Otsuka Lanjutkan Revitalisasi Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang terus “merayu” PT Amerta Indah Otsuka untuk melanjutkan program revitalisasi Hutan Kota Malabar melalui kucuran dana tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) hingga tuntas.

“Kami sudah memberikan kesempatan PT Amerta Indah Otsuka untuk berdiskusi kembali agar mau melanjutnya program revitalisasi di Hutan Kota Malabar ini.

Kami sudah berdiskusi lagi, mudahmudahan perusahaan minuman itu mau melanjutkannya hingga tuntas,” kata Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Senin.

Dalam diskusi itu, kata Anton, PT Amerta Indah Otsuka menginginkan adanya revisi site plan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang.

“Yang terpenting sekarang PT Otsuka mau melanjutkan revitalisasi, meski Pemkot Malang harus mengubah site plan,” ujarnya. Selain akan mengadakan rapat kerja dengan DKP terkait perubahan site plan seperti yang disyaratkan PT Otsuka, Anton mengatakan dirinya juga akan menggelar forum diskusi dengan aliansi masyarakat, baik yang pro maupun kontra dengan program revitalisasi Hutan Kota Malabar tersebut, dengan melibatkan para pakar, kalangan akademisi serta para pemangku kepentingan.

Dalam forum diskusi itu nanti, wali kota akan membahas site plan revitalisasi yang akan diubah sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan dengan forum.

“PT Otsuka sekarang tinggal menunggu revisi site plan saja, lalu mereka akan melanjutkan program CSR-nya untuk merevitalisasi Hutan Kota Malabar,” katanya.Q ant

MALANG RAYA

9

Beda Hari Raya, PNS Tetap Masuk Kerja Usai Salat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memutuskan untuk menyelenggarakan Sholat Idul Adha pada Kamis (24/9).

Namun mereka tetap menghormati PNS yang melaksanakan Sholat Idul Adha pada tanggal 23 September. Namun Pemkot mewajibkan agar PNS tetap masuk kerja di tanggal tersebut (23/9).

“Jadi silahkan saja jika ada PNS yang merayakan Idul Adha dan melaksanakan Sholat Ied pada hari Rabu (23/9).

Namun usai melaksanakan sholat Ied, PNS tersebut tetap harus masuk kantor dan bekerja seperti biasanya. Mereka baru bisa melaksanakan libur Hari Raya Kurban pada tanggal 24 September,” papar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Senin (21/9).

Sementara dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha kali ini, Pemkot Batu telah menyediakan 5 ekor sapi jenis Limousin untuk dikurbankan.

Kelima sapi berkuruan jumbo (besar-red) itu merupakan hewan kurban untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD Batu Cahyo Edi Purnomo, dan dua sapi lainnya untuk ketua 1 dan ketua 2 DPRD Kota Batu.

Adapun 1 ekor sapi jenis Limousin yang dikurbankan Walikota memiliki berat sebesar 1 ton dengan harga Rp 50 juta. Sapi tersebut diambil/ dibeli dari peternakan Kelompok Tani Sri Sejati, Dusun

istimewa

Sapi-sapi jenis limousine yang disediakan Pemkot Batu dalam peringatan Idul Kurban 2015 berada di kandang milik Supangat di Dusun Jeding, Desa Junrejo. dagingnya nanti kurang lebih ada 5 kuintal,” ujar Supangat Di peternakan sapi itu, lanjutnya, ada tiga jenis sapi super yang dijual. Selain Limousine juga ada sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan Fresh Holland (FH). Semuanya akan laku menjelang Hari Raya Idul Adha seperti saat ini, dengan kisaran harga paling dari Rp 15 juta hingga Rp 50 juta.

“Pembeli sapi kami bukan hanya dari Kota Batu, tapi se Malang Raya, termasuk juga

Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo.

Pengelola peternakan, Supangat (50) mengatakan, Walikota sudah empat kali membeli sapi kurban di tempatnya.

Tahun-tahun sebelumnya harga sapi tidak sampai Rp 50 juta. Namun karena saat ini harga daging naik, harga sapi juga melonjak naik.

“Hitungan membeli sapi itu bobot dagingnya. Kalau miliknya pak wali ini berat hidupnya 1 ton, kalau berat

dari Surabaya hingga Gresik.

Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka lebih suka beli di sini dibanding tempat lain,” ujar Supangat.

Hingga saat ini, sapi miliknya sudah terjual 35 ekor dari berbagai jenis. Tinggal 20 ekor lagi sapi yang belum ada pemiliknya. Namun Supangat optimis semua sapi miliknya akan habis terjual.

Disinggung asal sapi itu sendiri, Supangat memberitahukan kalau ia membeli

Pemkot Batu Tunda Pelaksanaan Proda Batu, Bhirawa Dalam rapat internal pimpinan Pemkot Batu dengan para kepala SKPD, Senin (21/9), disampaikan bahwa Program Daerah Agraria (Proda) berupa sertifikasi tanah tidak bisa dilaksanakan di tahun ini.

Sisa waktu hanya tiga bulan menjadi alasan utama bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu untuk menunda Proda di Kota Wisata ini. Akibatnya, anggaran Proda sebesar Rp 1,5 miliar terpaksa dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang terdapat dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015.

Pihak BPN menyatakan di Wakil Walikota Batu, Punjul tahun ini yang hanya menyi- Santoso, Senin (21/9). sakan waktu Oktober, NovemNamun demikian, lanjutnya, ber, dan DesemPemkot tetap meber, tidak mennjamin bahwa cukupi untuk meProda ini akan telaksanakan Protap terlaksana. da. BPN membuKarena ada ketuhkan waktu lewajiban Pemerinbih banyak untuk tah Daerah untuk melaksanakan melakukan sertisemua tahapan fikasi tanah milik yang ada dalam warga kurang maproses sertifikasi mpu. Tak hanya tersebut. itu, dengan terla“Mulai dari ksananya program proses pengukusertifikasi ini ran maupun mem akan mampu mebuat gambar atas ningkatkan Penanas bachtiar/bhirawa tanah yang didapatan Asli Dasertifikatkan erah (PAD) Kota Punjul Santoso membutuhkan Batu ke depan. waktu yang tidak sedikit. Pa- PAD ini diperoleh dari Bea dahal petugas yang ada di BPN Perolehan HAk atas Tanah dan sangat terbatas. Karena itu Bangunan (BPHTB) yang diProda ini kita tunda pelak- bayar masyarakat pemilik sanaannya tahun depan,”ujar tanah.

Dengan tertundanya pelaksanaan Proda di Kota Batu, maka anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang semula disiapkan dengan otomatis tak terpakai.

Dalam PAK 2015 yang disusun Timgar dan Banggar, anggaran Proda dialihkan ke kegiatan lain yang masih kekurangan dana dan bisa terlaksana di tahun ini.

Dijelaskan Punjul, beberapa waktu lalu Inspektorat telah memanggil 13 SKPD terkait dilakukannya efisiensi anggaran sebesar Rp 6,2 miliar.

“Adapun dana yang ada dalam efisiensi tersebut berasal dari Proda, penghematan program bedah rumah, dana cukai, dan dana pendamping pembangunan Pasar Sidomulyo,”jelas Punjul.

Sementara, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Batu, Teguh Wijayanto, mengatakan di tahun ini pihaknya telah merencanakan melaksanakan bedah untuk 600 unit rumah. Namun ternyata, yang siap dan memenuhi syarat untuk dibedah hanya 516 unit rumah saja.

“Jadi ada 84 unit rumah yang tidak jadi dibedah di tahun ini.

Dan anggaran bedah 84 rumah yang nilainya sebesar Rp 1,26 miliar sudah dialihkan dalam PAK kemarin,”ujar Teguh. Q nas

dari peternak di kampungkampung, kebanyakan dari Kecamatan Bumiaji. Termasuk sapi yang dibeli oleh wali kota ini, dulu ia mendapatkannya usia 3 tahun lebih.

“Saya dulu dapat usia 2 tahunan, tapi masih kurus.

Harganya saya beli sudah Rp 24 juta. Sekarang usia bertambah satu tahu dan gemuk, jadi wajar harga demikian.

Bahkan ada yang seharga Rp 60-70 juta di tempat lain,” pungkas Supangat. Q nas

BPBD Tetapkan Status Siaga Kekeringan Kabupaten Malang, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, telah menetapkan darurat kekeringan yang melanda di wilayah kabupaten setempat.

Penetapan darurat kekeringan itu diperkirakan hingga akhir bulan Oktober 2015 mendatang.

Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafi Lutfi, Senin (21/9), kepada wartawan mengatakan, kekeringan di wilayah Kabupaten Malang saat ini semakin meluas dan berdampak pada kebutuhan air, baik untuk kebutuhan air bersih rumah tangga maupun kebutuhan air untuk lahan persawahan.

“Kekeringan di wilayah Kabupaten Malang ini dampak dari musim kemarau, sehingga ada beberapa daerah kekurangan air bersih,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dalam musim kemarau ini ada lima kecamatan kekurangan air bersih, seperti Singosari, Pagak, Sumberpucung, Bantur, dan Kalipare. Dengan kekeringan di lima kecamatan tersebut, maka BPBD menetapkan status siaga kekeringan di Kabupaten Malang. Karena sebelumnya hanya dua kecamatan yang mengalami kekeringan, yaitu Kecamatan Singosari dan Sumberpucung. Namun, jumlah daerah yang mengalami kekeringan bertambah tiga kecamatan.

Untuk membantu kebutuhan air bersih, lanjut Hafi, pihaknya bersama PDAM dan Dinas Cipat Karya dan Tata Ruang (DCKTR) memasok air bersih setiap harinya, yakni sebanyak 15 ribu liter.

“Dan total pasokaan air bersih yang sudah kita distribusikan ke wilayah kekeringan hingga kini sudah mencapai 700 ribu liter,” terangnya. Selain lima kecamatan tersebut, masih dia katakan, Kecamatan Dau juga termasuk rutin menerima pasokan air bersih karena saluran pipa penyalur air, mengalami kerusakan. Akibatnya, warga terpaksa menggantungkan kebutuhan air bersih pada bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sementara, pada tahun 2014, musim kemarau tiba pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus, artinya hanya berlangsung satu bulan. Namun jika dibandingkan dengan tahun ini, Hafi menjelaskan, musim kemarau baru terjadi pada bulan Agustus 2015, tapi hingga bulan September ini belum turun hujan. Sehingga dengan belum turunnya hujan, maka warga di lima kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan tersebut, kini mengalami kekeringan. “Karena sumber air yang biasa digunakan warga setempat, saat ini dalam kondisi kering,” tuturnya. Q cyn

Dua Cabup Tunjukkan Keakraban

Hilangkan Kesan Permusuhan Meski Sama-Sama Merebut Kursi N1 Dua Calon Bupati (Cabup) Malang yakni Hj Dewanti Rumpoko nomor urut dua dan Nurcholis nomor urut tiga telah menunjukkan keakraban. Meski kedua cabup sebagai lawan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015, namun mereka tidak merasa seperti lawan atau tidak menunjukkan permusuhan.

Hal itu dibuktikan ketika mereka berdua menghadiri undangan pernikahan anak salah satu pengusaha Kota Malang, pada Minggu (20/9) malam, di salah satu hotel wilayah Kota Batu. Sehingga dengan keakrabannya itu, maka banyak tamu undangan yang hadir memberikan rasa simpatinya.

“Ini bisa menjadi contoh cabup-cabup yang lainnya, meski dalam Pemilukada menjadi lawan, tapi mereka tetap bisa menjaga kedamaian,” kata seorang anggota DPRD Kabupaten Malang H Mustofa Hadi, Senin (21/9), kepada Bhirawa.

Menurutnya, jika ketiga pasangan calon (paslon) bisa menjaga kedamaian, dan sa-

ling menghormati dalam berkampanye atau menerima kekalahan maupun kemenangan, maka Pemilukada Kabupaten Malang 2015 akan terasa damai dan aman. Sebab, dalam Pemilukada Kabupaten Malang yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat, pada 9 Desember 2015 mendatang, diikuti tiga paslon Bupati Malang yaitu nomor urut satu H Rendra Kresna-HM Sanusi, nomor dua Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi, dan nomor urut tiga NurcholisMuhammad Mafudz.

Sementara itu, Cabup Malang nomor urut tiga Nurcholis menyatakan, dirinya secara personal tidak ada masalah

cahyono/bhirawa

Cabup Malang Hj Dewanti Rumpoko (kiri) dan Cabup Malang Nurcholis (kanan), menunjukkan keakraban dan sama-sama menunjukkan jari sebagai simbol kemenangan di Pemilukada Kabupaten Malang 2015 dengan paslon yang lainnya.

Demikian juga dengan cabup nomor urut dua Dewanti Rumpoko, meski dalam bergulatan politik sebagai rival di Pemilukada Kabupaten Malang, tapi dirinya tidak bermusuhan.

Sehingga kami ketemu dimana saja selalu berkomu-

nikasi layaknya tidak ada pergulatan politik.

“Kami tidak akan mencari musuh, namun sebaliknya mencari saudara, meski dirinya dengan Dewanti Rumpoko samasama merebut kursi N1. Namun, kita sama-sama untuk menjaga kedamaian, agar masyarakat

Kabupaten Malang merasa aman, tentram, dan nyaman dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Bupati (Pilbub) Malang,” kata dia.

Menurut cabup dari independent ini, kalah dalam suatu permainan itu, hal yang biasa.

Sehingga ketika dirinya nanti kalah dalam Pemilukada, akan menerima kekalahan. Karena terpilih dan tidak terpilih sebagai Bupati Malang, itu semua tergantung masyarakat yang memilih. Dan masyarakat Kabupaten Malang lebih paham siapa yang pantas menjadi Bupati Malang Periode 2015-2020.

“Sebab, lima tahun kedepan nasib masyarakat Kabupaten Malang akan ditentukan oleh bupati terpilih. Sehingga kami berharap agar masyarakat jangan salah memilih pemimpin, dan jika salah dalam memilih pemimpin maka tidak akan membawa perubahan apa-apa di Kabupaten Malang,” tegas Nurcholis, yang masuk kategori cabup dhuafa.

Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Jambi Kirim 13 Atlet Ikut Prakualifikasi PON Jambi, Bhirawa Pengurus Provinsi Wushu Indoenesia (Pengpprov WI) Jambi mengirimkan 13 atletnya untuk mengikuti kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON ydijadwalkan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 22-26 Setember 2015.

Tim Manajer Wushu Jambi, Erwin saat dihubungi, Senin, mengatakan kini timnya sudah berada di Bandung dan siap mengikuti babak prakualifikasi PON dengan target dapat meloloskan banyak atlet ke PON 2016.

Pada prakualifikasi kali ini, Jambi menurunkan 13 atlet yang terdiri atas 11 atlet nomor tarung atau sanda dan dua atlet untuk nomor seni atau taulo.

"Khusus untuk nomor tarung atau sanda kita menurunkan atlet di semua kelas pertandingan putra tujuh dan putri empat sedangkan seninnya akan turun nomor dullian berpasangan putri," kata Erwin.

Untuk nomor tarung putra atlet yang diturunkan adalah kelas 48 kg ada Rudy, Okky kelas 52 kg, Aria Ardik (56 kg), Tegus Wijaya (60 kg), Efrizal (65 kg), Boungkimpe (70 kg) dan Rio kelas 75 kg.

Sedangkan untuk putrinya ada Friska yang turun kelas 48 kg, Mellysa kelas 52 kg, Rani F Umarella (56 kg) dan Hawaris kelas 60 kg.

Sedangkan untuk seni atau taulo ada Nanda dan Karen akan diturunkan pada nomor dullian berpasangan.

"Hari ini tim Jambi akan mendaftarkan secara resmi para atletnya khusus dinomor sanda karena pendaftaran baru dimulai dan akan ditimbang berat badan para atlet tersebut," kata Erwin.

Cabang wushu salah satu olahraga andalan Jambi pada beberapa kali kejuaraan nasional maupun PON karena atletnya berhasil menyumbangkan medali disetiap kejuaraan tersebut.Q ant

Kejurnas TROI 2015 Seri II

Putri Jatim Perkasa, Pria Loyo Surabaya, Bhirawa Tim putri Jatim berhasil meraih hasil maksimal di kejuaraan Paragliding Trip of Indonesia (TROI) 2015 seri kedua. Sayangnya prestasi itu tidak diikuti oleh tim putra yang tampil loyo dan harus puas di peringkat lima. Kejuaraan ini hanya berlangsung satu putaran lantaran terkendala kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Pada event yang dihelat di bukit Labaong, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Sumbawa, 17-20 September lalu, Jatim menerjunkan 11 atlet Puslatda.

Mereka adalah Ardi Kurniawan, Jonni Effendi, Rizky Dhermawan, Reza Kambey, Ifa Kurniawati, Jafro Megawanto. Ada juga nama Roni Pratama, Permadi Chandra, Ike Ayu, Rika Wijayanti dan Dyah Kristina.

Dari ke-11 atlet andalan tersebut, Jatim menguasai kelas senior putri. Posisi pertama menjadi milik Ike Ayu Wulandari diikuti Ifa Kurniawati pada posisi kedua dan Diah Kristina menguntit di tempat ketiga. "Kami gagal di kelas senior putra karena hanya menempati urutan lima," terang salah satu pelatih Puslatda Paralayang Jatim Yustira Ramadhani, Senin (21/9).

Dia mengatakan kejuaraan ini memang hanya menandingkan satu nomor lomba yakni ketepatan mendarat. Sedangkan kelas yang dilombakan, pertama senior putra, kedua

senior putri, ketiga junior putra, junior putri dan kelas tandem.

"Untuk kelas tandem Jatim menempati posisi kedua dan ketiga atas nama Ardi Kurniawan serta Joni Effendi. Semua kelas hanya dipertandingkan satu putaran dari lima yang dijadwalkan karena faktor cuaca yang tidak mendukung," sebut Rama - sapaan Yustira Ramadhani.

"Hasil ini tentu kurang melegakan karena kegagalan di kelas putra. Kalau ada putaran selanjutnya tentu kami bisa mengejar dari posisi kelima itu," tambahnya.

Meski demikian, Rama menyatakan target utama Jatim adalah kejuaraan nasional di Kota Batu, awal Oktober mendatang. Dia mengaku kejuaraan TROI hanya sebagai pemanasan para atlet sebelum kejurnas. "Tapi, hasil di TROI serie kedua tetap diakui karena semua peserta telah terbang. Kami akan lebih serius pada kejurnas di Batu mendatang," tandasnya. Q wwn

ist

Tim putri Jatim berhasil meraih hasil maksimal di kejuaraan Paragliding Trip of Indonesia (TROI) 2015 seri kedua, sayangnya tim putra hanya di peringkat lima.

Selam Jatim Kantongi Dua Emas

Penyelenggara Jamin Hadiah Piala Presiden Tak Tertunda Surabaya, Bhirawa Panitia penyelenggara menjamin hadiah bagi tim-tim pemenang turnamen Piala Presiden 2015 tak akan tertunda karena sudah dipersiapkan sebelumnya sekaligus sebagai bentuk profesionalitas.

"Hadiah tidak akan tertunda dan segera kami berikan kepada yang juara karena itu hak mereka nantinya," ujar ketua panitia pengarah Piala Presiden 2015 Maruarar Sirait ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Pada turnamen yang diikuti 16 tim tersebut, peringkat pertama berhak mendapat hadiah sebesar Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, peringkat ketiga Rp1 miliar dan tim peraih peringkat empat Rp500 juta.

Tidak itu saja, pemain dengan pencetak gol terbanyak dihadiahi uang tunai Rp100 juta, pemain terbaik selama turnamen berlangsung sebesar Rp200 juta dan tim paling "fair play" berhak atas Rp300 juta.

Tidak hanya menggelontor tim dengan hadiah besar, Mahaka Sports and Entertainment selaku promotor turnamen juga menggandeng "Price Waterhouse Coopers" (PWC), salah satu perusahaan jasa audit internasional, untuk memastikan penyelenggaraannya berlangsung profesional.

"Ini menjadi bukti bahwa turnamen bertujuan menjadikan sepak bola Indonesia ke kelas dunia dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sepak bola bahwa penyelenggaraannya benar-benar bernuansa olahraga tanpa ada kepentigan lain," ucapnya.Q ant

PSM Makassar Optimistis Tembus Semifinal Makassar, Bhirawa PSM Makassar optimistis bisa membalikkan keadaan sekaligus melaju ke semifinal saat menghadapi Mitra Kukar pada babak delapan besar Leg II di Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulsel, 26 September 2015.

Pelatih PSM, Assegaf Razak di Makassar, Senin, mengatakan peluang timnya lolos kebabak berikutnya masih terbuka lebar meski pada pertemuan pertama mengalami kekalahan 1-0 di kandang Mitra Kukar.

"Meski bukan hal yang mudah, kami optimistis mampu melewati rintangan ini dengan baik. Kami juga berharap dukungan dan doa masyarakat agar pada pertandingan kedua nanti bisa meraih hasil terbaik," jelasnya.

Untuk lolos ke babak semi final memang bukan hal mudah. PSM Makassar minimal bisa meraih kemenangan dengan keunggulan minimal dua gol agar bisa memastikan tiket semifinal. Hal itu setelah kalah di leg I di Stadion Madya Aji Imbut Tenggarong Kutai kartanegara, Kalimantan Timur, 19 September 2015.

Terkait kondisi itu, dirinya mengaku tetap percaya diri bisa melewati adangan Mitra Kukar. Apalagi tim Juku Ejajulukan PSM kali ini akan tampil sebagai tuan rumah di Makassar.

Dukungan penuh dari ribuan suporter fanatiknya tentu akan membuat motivasi setiap pemain lebih meningkat untuk bisa mengalahkan tamunya sekaligus tampil di babak semi final Piala Presiden 2015.

Selain dukungan suporter, PSM juga memiliki rekor baik saat menjalani babak penyisihan Grup D Makassar. Menghadapi tiga tim lain masing-masing Persegres Gresik United, Persipasi Bandung Raya dan Pusamania Borneo FC (PBFC), tim PSM tidak terkalahkan dan juga tidak mengalami kebobolan di tiga laga tersebut.Q ant

Selasa Wage 22 SEPTEMBER 2015

Forki Sulsel targetkan seluruh atlet bisa lolos ikut berlaga di PON.

Sulsel Targetkan Seluruh Atlet Lolos ke PON Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Sulawesi Selatan menargetkan seluruh atlet bisa lolos ikut berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX, Jawa Barat pada 2016.

Pelatih Karate Sulsel Mursalim Badoo di Makassar, Senin, mengatakan 18 atlet yang akan tampil mengikuti babak kualifikasi PON di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 2015 itu merupakan karateka yang punya banyak pengalaman dan prestasi di sejumlah ajang baik nasional hingga internasional.

"Target kami di Pra-PON 2015 tentu ingin meloloskan seluruh atlet. Ini memang bukan hal yang mudah namun kami akan berupaya mewujudkannya nanti," jelasnya.

Pada Pra-PON 2015, Sulsel menurunkan sebanyak 18 atlet antara lain Fidelys Lolobua, Hendro Salim, Andi Tommy Aditya, Aspar Sesari, Bayu Ramadhan, serta Duhril Ramadhan.

Selain itu adapula Faisal Zainuddin, Wiwik Pertiwi, Ayu Syafitri, Serlita, Darwansyah, Fahri, Feby Ramadhan, Sulhandra, Magfirah, Tri Wulan, serta Ifka Widyasari.

Khusus enam nama awal tersebut merupakan atlet yang kini mendapat panggilan mengikuti pelatnas jangka panjang untuk persiapan ajang internasional seperti halnya SEA Games dan

Asian Games 2018.

"Kami akui seluruh atlet yang akan berlaga di Pra-PON tentunya sudah mempersiapkan diri secara matang demi menjaga peluang lolos. Namun kami tetap optimistis meloloskan atlet sebanyak mungkin karena memang punya potensi untuk itu," katanya.

Saat ini, kata dia, tim pelatih terus fokus mematangkan persiapan seluruh atlet. Salah satunya dengan melakukan uji tanding dengan karateka asal Sulawesi Tengah di Makassar.

"Kami akan terus memanfaatkan waktu tersisa untuk lebih mematangkan persiapan seluruh atlet sebelum berlaga di babak kualifikasi," ujarnya.

Sementara itu, dari 18 atlet yang akan memperkuat Sulsel di Pra-PON 2015, sembilan diantaranya merupakan mantan atlet pelatnas di berbagai kejuaraan internasional. Para mantan pelatnas itu mendapatkan jatah "wild card".

Jatah wild card itu, kata dia, memang didapatkan setelah adanya pembatasan usia bagi atlet yang akan berlaga di Pra-PON. Untuk kategori kata sendiri memang sudah ditetapkan usia atlet maksimal berumur 27 tahun.

Sementara untuk atlet yang lain merupakan hasil seleksi panjang yang dilakukan Pengprov Forki Sulsel. Seluruh atlet dinilai memiliki kualitas yang tidak diragukan dan layak bersaing mewakili Sulsel.Q ant

Jakarta, Bhirawa Peselam Jatim yang berlaga di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) untuk sementara berhasil mendulang 2 emas, 6 perak dan 2 perunggu. Jumlah medali itu kemungkinan bisa bertambah karena hingga berita ini diturunkan masih ada beberapa nomor yang dilombakan.

Pada lomba yang digelar di Kolam Renang Senayan Jakarta 21-23 September, dua medali emas itu berhasil direbut oleh Angelina Soegianto 800 m dan Janis Rosalita 100m. sedangkan Perak diraih, Pricillia Gunawan 800 m ,Bima Dea S A 800m, Guntur Pratama 100 m bifin, Dio Novandra 100 m, Seroja Mutiara 100m dan Rodrik Luhur 200m.

Untuk perunggu di sumbangkan Nadim Issad 100m bifin, Lukas Wibisono 800 m. "Medali yang di perebut-

kan di Pra PON ini sebanyak 22 medali emas ini terbagi dari nomor kolam dan nomor Orentasi Bawa Air (OBA) atau nomor laut," kata Sekum Pengprov POSSI Jatim Mierza Muetaqin via telepon, Senin (21/9).

Lebih lanjut Mierza mengatakan, target POSSI Jatim di Pra PON kali ini adalah merebut tiket sebanyak mungkin untuk bisa beratnding di PON XIX 2016 di Bandung mendatang.

Jatim mengirim 27 atlet Puslatda untuk Pra PON. Daftar nama-nama atlet dan official cabor selam Pra PON XIX 2016 Nurul Anshori Pelatih kepala, Mokh Riyad, Ir Prakoso, M Mahfuzd, Anan H Mursal (pelatih), Mengku Adji Pramukti dan Paini (Mekanik) Andi Loekito dan Fahruk Anam (official), Atlet putera nomor kolam Dio Novandra Wibawa, Da-

nang Ramadhani, Bima Dea Sakti Antono, Lukas Wibisono. Guntur Pratama Putra, Ferian Dicky Pratama, Nadim Issad, Rodrick Luhur, Donny Rahardian dan Abi Nuraffdi, Sedangkan untuk atlet putrid Janis Rosalita Supriyanto, Seroja Mutiara Abadi, Fachriza Rosyadi, Angeline Soegianto, Pricillia Gunawan, Josephine Chritabel Suryanto, Andhini Mutia Maulida< Camelia Widya Putri dan Katrin Yuliani, Nomor OBA putra Rodick Luhur (Finswimming), Miki Wowor (Finswimming), Iswandi (OBA), Basirun (OBA), M Samson (OBA), M Rohman (OBA), sedangkan untuk atlet putri Priscillia Gunawan (Finswimming),Syarifah Nikmah (Finswimming),Widyasari Pramukti (OBA), dan Azalia Asti Novianingrum (OBA). Q wwn

12 Atlet Sulsel Lolos PON 2016 Makassar, Bhirawa Sebanyak 12 atlet Sulawesi Selatan berhasil lolos ke PON 2015 setelah tampil maksimal pada kejuaraan nasional sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Bandung, Jawa Barat pada 1219 September 2015.

Pelatih Anggar Sulsel Irawati Sir Idar di Makassar, Senin, mengatakan 12 atlet yang akan memperkuat Sulsel di PON 2016 itu yakni Aryanto, Sukri Bahtiar, Rahmad Hidayat, Andi Okky Setya (floret beregu putra) 12 atlet Sulsel berhasil lolos ke PON 2015 setelah tampil maksimal di Isnawati Sir Idar, Andi Al- kejuaraan nasional sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. maidah, Arina Nur Andini, banyak pengalaman dan prestasi di berClaudya pada kategori degen beregu putri. bagai kejuaraan sebelumnya.

Selanjutnya ada nama Chris K, ChaeSetelah memastikan tampil di PON ruddin, Syamsu Chandra serta Muhammad 2016, kata dia, seluruh atlet akan terus Haerullah yang sebelumnya sukses meredimatangkan kemampuannya agar bisa but medali di SEA Games 2015. menjaga persaingan sekaligus merebut "Untuk floret beregu putra dan degen medali bagi kontingen Sulsel pada ajang beregu putri bukan hanya lolos namun juga olahraga terbesar se- Indonesia tersebut. mampu merebut medali emas di kejurnas Dia menjelaskan pelaksanaan PON 2016 Pra-PON 2015. Hasil ini tentu sudah memang masih cukup jauh. Namun hal itu sepatutnya kita syukuri," jelasnya. bukan berarti tidak mempersiapkan diri Mengenai keberhasilan sejumlah atlet sejak sekarang. Apalagi persaingan di PON menembus PON 2016, dirinya mengaku 2016 tentu akan jauh lebih berat dibansudah sesuai yang diharapkan. Apalagi dingkan pada babak kualifikasi.Q ant atlet tersebut memang sudah memiliki

Kabupaten Lahat Fokus Bina Atlet Muda

Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Kabupaten Lahat, Sumsel, fokus membina atlet muda berusia di bawah 18 tahun.

Palembang, Bhirawa Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, fokus membina atlet muda berusia di bawah 18 tahun untuk mengatasi buruknya regenerasi di daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Pelatih Tenis Lahat Wijayanto di Palembang, Senin, mengatakan, sebanyak 34 atlet yang terbagi dalam kelompok umur usia 7 tahun hingga 18 tahun dilatih secara intensif di Lapangan Tenis Tiara Remaja Kabupaten Lahat sejak tiga tahun terakhir.

"Berkat pembiaan secara berkesinambungan, dua atlet

sudah bisa berprestasi, yakni Rafhidiya M (16 tahun) dan Rahmat (18 tahun) berhasil meraih tiket ke PON Jabar tahun 2016 mendatang. Rafhidiya sendiri saat ini berada pada urutan ke tiga kelompok junior pada rangking nasional," kata dia.

Ia mengemukakan, para atlet muda putra daerah Lahat ini sudah menunjukkan kemajuan setelah berlatih secara intensif setiap hari.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dari sisi mental bertanding, para atlet ini mendapatkan kesempatan beruji coba dengan dibiayai

oleh Pemkab dan Dinas Pemuda dan Olahraga Lahat.

"Keberpihakan pemerintah untuk membina olahraga menjadi salah satu kunci sukses Lahat bisa menelurkan atlet muda berbakat. Prediksi saya, pada PON tahun 2020 sudah bisa diperhitungkan, asalkan dibina secara terus menerus," ujar dia.

Ketua Umum Pengprov Pelti Sumsel Ade Karyana mengatakan setiap pengcab diharapkan mulai fokus membina atlet muda karena Pengurus Besar Pelti sudah mengatur mengenai pembatasan usia atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional.Q ant

Selasa Wage, 22 SEPTEMBER 2015

Adukan BPJS, Penderita Kanker Datangi Dewan Jatim l Sambungan hal 1

kan obat yang harusnya dibayar tapi malah saya bayar sendiri, tapi pihak BPJS tidak memberikan jawaban atas permasalah­ an itu, mereka hanya diam. Sedangkan kondisi ekonomi keluarga saya terbatas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr agung Mulyono mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan klarifikasi data Dan jika itu terbukti Komisi E akan memanggil pihak BPJS. Bagaimanpun dr agung Mulyono itu salah ha­ ru s n y a . B P J S menanggung obat pasien bukan malah pasien membayar sendiri.

“Apapun ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kondisi mereka sangat memprihatinkan.

Karenanya, perlu dilakukan klarifikasi terkait permasalahan ini agar mereka tidak terbebani,”tegasnya. n cty

Mantan PNS BKD Jatim Divonis 8 Bulan Penjara l Sambungan hal 1

salah. Sementara hal yang memberatkan yakni, pebuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang. “Mengadili kedua terdakwa dengan pidana kurungan penjara selama delapan bulan,” tegas Ketua Majelis Hakim Moestofa dalam amar putusannya, Senin (21/9).

Selain itu, lanjut Hakim Moestofa, perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Moestofa.

Kasus ini mencuat saat Unit Reserse Mobile (Resmob) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan oknum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari kasus ini, petugas berhasil mengamankan dua tersangka, yakni mantan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Eka Purnama (42) warga Simo Sidomulyo Surabaya dan Sanuji (50) warga Dusun Sidoraharjo, Kedamean Gresik.

M o d u s n y a , t e r d a k w a S a n u j i m enyampaikan kepada terdakwa Eka, bawasanya ada seorang (Rohman Rowi) yang ingin masuk menjadi CPNS. Selanjutnya, terdakwa Eka menyuruh Sanuji untuk membawa korban Rohman Rowi ke kantor BKD Surabaya. Pertemuan pun terjadi, dan terdakwa Sanuji memberitahu bahwa Rohman Rowi (korban) ingin memasukkan anaknya Dwi Saroh menjadi CPNS. Selanjutnya, terdakwa Eka menyanggupi dan menjanjikan bawah Dwi Saroh akan menjadi CPNS, dengan syarat membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 35 juta dibayar terlebih dahulu. Untuk tak membuat curiga korban, Eka berjanji akan mengembalikan uang tersebut jika anaknya tidak diterima masuk jadi CPNS. Sayangnya, hingga lama korban Dwi Saroh tak juga dipanggil untuk mengikuti tes CPNS. Sementara uang pendaftaran sebesar Rp 35 juta telah dibagi-bagi oleh terdakwa Eka kepada saksi Usa Mashuri sebesar Rp 20 juta, terdakwa Sanuji mendapat bagian sebesar Rp 5juta, sementara sisanya yakni Rp 9,5 juta digunakan terdakwa Eka untuk keperluan pribadi.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Rahayu dari Kejari Surabaya menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan. n bed

‘Orang Disbun Tak Boleh Sakit’ l Sambungan hal 1

terserang penyakit.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir. Moch. Samsul Arifien, MMA mengatakan, apalagi kalau sakitnya adalah sakit perasaan, maka itu sangat - sangat tidak boleh menjadi kebiasaan. “Jika ada yang seperti itu, maka saya sendiri yang akan mengobati,” katanya.

Dikatakannya, semangat ini perlu terus ditingkatkan mengingat beban kerja yang semakin banyak sedangkan jumlah kar­ yawan menurun dari semula 200 orang, sekarang hanya tinggal 120 orang saja. Selain itu, jika semangat dalam bekerja dengan tetap tinggi maka nantinya diharapkan bisa meningkatkan kapasitas kerja yang lebih baik ke depan.

Apalagi, saat ini banyak program kerja dalam menyukseskan program pembangunan perkebunan Jawa Timur. Seperti areal tebu terluas sepanjang sejarah, produksi gula yang memaniskan separuh nusantara, tembakau on the track dengan areal yang tidak terdegradasi, kopi yang merambah dunia internasional diakui kualitas cita rasanya. Semuanya itu merupakan sekelumit contoh berhasilnya pembangunan perkebunan di Jawa Timur.

Adanya dorongan semangat itu juga se­i ring yang diungkapkan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM yang selalu mengajak PNS agar merubah pola berpikirnya menjadi aparatur negara yang bersemangat, inovatif dan kreatif. n rac

11

SAMBUNGAN Gubernur Tolak Kenaikan UMK 2016 bil malah mengarah pada PHK. “Ini yang harus dihindari betul,” tegasnya. Dirinya menambahkan masa seperti ini harus disikapi dengan bijak. Dimana sejumlah solusi bisa diterapkan jika memang kenaikan UMK seperti yang diminta buruh tidak bisa terealisasi. Salah satunya dengan memberikan sejumlah jaminan yang sudah memihak buruh.

Lanjut mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini, mendaftarkan buruh ke BPJS kesehatan itu sebenarnya menjadi kewajiban perusahàn. Dan disinalah posisi pemprov untuk mendor-

l Sambungan hal 1

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar minta pemprov segera mencarikan solusi tengah yang tidak merugikan buruh dan perusahaan. “Memang upah layak kedepannya harus diperjuangkan.

Tapi momentum saat ini yang kurang bagus. Jangan sampai teriakan ini menjadikan jurang yang sangat dalam antara buruh dengan pengusaha,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini.

Menurutnya jangan sampai nantinya kebijakan yang diam-

ong mereka memberikan hak buruh. “Hal Ini diharapkan menjadi solusi. Buruh terjamin, perusahaan bisa efisien dalam kondisi perekonomian yang lesu dan peluang investasi tidakbertutup,” terang iskandar.

Bagaimana jika buruh ngotot minta kenaikan UMK? Iskandar menjelaskan ini perlu duduk bersama untuk mencari solusi tengah. Karena bagaimanapun ketidakpastian ini akan berimbas pada investasi. “Semua pihak harus berpikir lebih luas dengan mengesampingkan ego,” tukasnya. n cty

Pendaftaran UN Perbaikan Dibuka Hari Ini l Sambungan hal 1

yang mendapat nilai kurang dari 55 dalam UN lalu dapat segera mendaftar secara online melalui aplikasi yang telah tersedia di laman unp.kemdikbud.go.id.

Sesuai jadwal yang dirilis Badan Satandarisasi Nasional Pendidik­ an (BSNP), pendaftaran akan dibuka selama satu bulan hingga 23 Oktober mendatang. Dalam situs tersebut dijelaskan sejumlah persyaratan untuk mendaftar.

Diantaranya calon peserta ujian harus melengkapi sejumlah kolom isian dalam aplikasi. Yakni nomor peserta UN, data diri, dan mata ujian yang dipilih untuk diperbaiki.

Selain itu, siswa juga perlu memilih lokasi ujian yang dikehendaki. Bisa di daerah tempat sekolah asal, bisa juga di daerah lain.

Setelah mendaftar, calon peserta dapat melihat lokasi dan ruang ujian melalui website pada 11-16 Januari 2016. Selain itu, calon peserta diwajibkan melakukan daftar ulang ke tempat sekolah tempat ujian yang telah dipilih.

Daftar ulang dilakukan pada 1-10 Februari dan pelaksanaan ujian dilakukan pada 22 Februari 2016.

Meski telah dibeberkan secara rinci tata cara pendaftaran UNP. Namun sayang, hingga saat ini Dinas Pendidikan (Dindik) provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah belum mendapat informasi resmi terkait pendaftaran tersebut. Seperti diakui Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi maupun imbauan resmi dari pusat. Padahal, peran provinsi maupun daerah cukup penting dalam menyosialisasikan ke calon

1 - 13 February 2016 22 February - 5 Maret 2016 19 Maret 2016

Latihan ujian di lokasi ujian Pelaksanaan UNP Pengumuman Hasil UNP

*) Sumber : unp.kemdikbud.go.id

peserta. “Ya sudah kalau tidak ngasih informasi. Silahkan pusat sendiri yang menyosialisasikan ke calon peserta,” tutur Saiful saat dikonfirmasi, Senin (21/9).

Kendati tak ada imbauan, Saiful mengaku tidak bisa tinggal diam.

Pihaknya tetap akan berusaha memfasilitasi peserta yang ingin melakukan pendaftara. Selain itu, tim di provinsi akan tetap fokus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian. “Memang UNP tidak wajib. Tapi kalau animo peserta minim jangan salahkan kita. Itu karena sosialisasinya kurang saja,” ungkap dia.

Ketidakjelasan terkait mekanisme UNP ini masih menghantui dirasakan oleh Dindik kabupaten/kota hingga satuan pendidikan. “Memang belum ada surat edaran secara resmi dari pusat. Namun, sekolah sudah dihimbau untuk terus memantau informasi melalui website Kemendikbud,” ujar Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Sudarminto.

Meski begitu, Sudarminto mengungkapkan telah menghimbau kepada seluruh sekolah utnuk melakukan persiapan. Misalnya, memberikan informasi kepada siswa yang mendapatkan nilai UN dibawah standar kompotensi lulusan (SKL) atau kurang dari nilai 55. “Dari jauh-jauh hari, kami sudah suruh sekolah untuk mendata siswa yang ingin ikut UN perbaikan,” Mantan Kepala SMAN 16 tersebut.

Memang UN perbaikan bersifat tidak wajib, namuan Sudarminto

berharap siswa dapat mengikuti UN perbaikan. “Kalau sudah diterima di kuliah yang diingkan, pasti kebanyakan sudah malas untuk ikut UN perbaikan. Namun, itu tugas sekolah untuk menghimbau siswa,” terang Sudarminto.

Sekolah diharapkan mampu menarik perhatian siswa untuk ikut UN perbaikan. Manfaatnya, siswa memiliki peluang untuk memperbaiki nilai dalam ijazah.

“Kalau nilai di ijazah semakin baik, pasti tidak akan malu,” terangnya.

Dia menjelaskan mekanisme pendaftaran dilakukan secara online. Masing-masing siswa dapat mendaftar sendiri. Namun, sekolah juga menampung siswa apabila ingin melakukan pendaftaran di sekolah. “Sekolah juga bertugas menerima pendaftaran siswa. Tapi bagi siswa yang tinggal jauh, tidak perlu khawatir, karena bisa daftar sendiri. Tidak harus ke sekolah,” terang dia.

Kepala SMAN 20 Mamik Pujowati mengaku baru mendapatkan informasi dari Dindik Surabaya kemarin. Meski begitu, Mamik mengaku belum menerima surat edaran secara pasti dari pusat.

“Kami peroleh arahan dari dinas untuk terus mendata siswa yang ingin melakukan UN perbaikan,” ujarnya. Dia berharap animo siswa melejit untuk mengikuti UN perbaikan. “Informasi terus kami lakukan dan upayakan untuk mereka bisa ikut,” pungkasnya. n tam

Rasiyo Janji Permudah Permodalan Sopir Angkot l Sambungan hal 1

Di percakapan dengan para sopir Lyn, Rasiyo langsung disambati sopir angkot, mereka mengeluhkan munculnya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemilik angkot untuk mengurus badan hukum (Koperasi).

Salah satu pilihannya berbentuk koperasi dengan empat wilayah pembagian kerja, yakni wilayah Surabaya Utara, Timur, Barat, dan Seletan. Angkot yang beroperasi di wilayah tersebut, wajib menjadi anggota koperasi sesuai wilayahnya.

Ketua Angkot H4W, Ronggo mengatakan, kebijakan itu karena kepemilikan angkot harus dibaliknamakan koperasi. Padahal, sebagian besar pemilik angkot menggunakan nama pribadi.

“Kami khawatir jika dibaliknamakan koperasi, kemudian koperasinya hancur, kami bisa ikutikutan hancur,” Keluh Ronggo..

Dia mencontohkan, dulu pernah ada koperasi untuk sopir angkutan serba guna (Angguna). Nasibnya kini hancur. Sopir angkot pun tidak ingin bernasib sama dengan Angguna. “Anggota saya ada 160an, kami ingin Pak Rasiyo memperhatikan nasib kami dengan membatalkan kebijakan itu,” keluhnya.

Mendengar keluh kesah itu, Rasiyo akan mempelajarinya terlebih dahulu. Namun, pada prinsipnya badan hukum berbentuk koperasi harus mampu menyejahterakan anggotanya. “Koperasi itu bertujuan menyejahterakan anggota dan pengurusnya harus orang yang bertanggung jawab. Jangan malah menyusahkan anggota. Koperasinya sih oke, tapi jangan sampai mengurusnya itu atas nama koperasi,” jawab Rasiyo.

Paklik Rasiyo-begitu sebutannya menegaskan, bila kebijakan itu tidak bisa diubah, dirinya siap memberi kemudahan pinjaman di Bank UMKM Jatim terhadap koperasi milik sopir angkot. “Kalau saya terpilih jadi wali kota, saya siap memberikan kemudahan permodalan bagi sopir angkot,” kata

pria yang juga menjabat Komisaris Utama Bank UMKM Jatim itu.

Disinggung rencana penambahan angkot, Rasiyo mengaku akan menolaknya. Sebab, saat ini jumlah angkot sudah mencukupi. Selain itu, jumlah penumpang semakin sedikit karena beralih ke kendaraan roda dua sebagai moda transportasi.

“Kalau penumpangnya berkurang lynnya ditambah, ini mateni rezeky. Jadi prinsipnya kalau saya diamanahi jadi Wali Kota, akan saya benahi yang sudah ada,” kata Dr Rasiyo yang saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama Bank UMKM Jatim ini.

Sementara itu, Liaison Officer (LO) pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari, Didik Darmadi terlihat mendampingi Rasiyo mengatakan, dari total 6000 angkutan kota yang ada di seluruh Kota Surabaya menargetkan 50 persennya telah ditempeli stiker Rasiyo-Lucy. “Target 50 persen keatas atau lebih dari 3.000 jumlah angkot yang ada di Surabaya,” terang Didik.

Saat disinggung mengenai tudingan bahwa ia mencuri start kampanye, dengan tegas Rasiyo menolaknya, menurutnya ia hanya melakukan sosialisasi dan menyerap asipirasi warga Surabaya.

“Calon petahana lebih mencuri start dari pada saya. Setiap kegiatan melibatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), itu lebih parah.

Ditambah lagi masang gambar dimana-mana di setiap RW/RT. Bahkan gambar itu menunjukkan itu loh calon Wali Kota. Saya ini hanya komunikasi dengan mereka (sopir lyn),” katanya.

PDIP Tak Khawatir PDIP tidak akan mempersoalkan pasangan calon (paslon) Rasiyo-Lucy Kurniasari yang telah mendahului terjun ke masyarakat. Paslon incumbent justru tetap berkonsentrasi menghabiskan masa jabatan yang berakhir Senin (28/9) mendatang.

Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, untuk saat ini pihaknya tidak akan membicarakan soal kampanye atau

apapun yang berkaitan dengan sosialisasi paslon ke masyarakat.

Usai masa tugas Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana sebagai walikota dan wakil walikota habis, kampanye bakal gencar dilakukan.

“Kami selesaikan amanah dulu, setelah itu semua kegiatan akan mengarah kepada Pilkada,” kata Whisnu saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Walikota Surabaya.

Ia menjelaskan, langkah paslon Rasiyo-Lucy yang diusung Partai Demokrat dan PAN tidak membuat PDIP khawatir. Bekal menjadi pemimpin Kota Surabaya selama lima tahun dianggap cukup untuk menandingi paslon Rasiyo-Lucy. Apalagi, berdasarkan rapat kerja cabang (Rakercab) DPC PDIP Surabaya tempo lalu, semuanya optimistis PDIP mampu meraih 93 persen suara.

Disinggung adakah kekhawatiran terhadap Rasiyo-Lucy, Whisnu justru khawatir paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pengalaman yang sudah-sudah. “Sebelum penetapan paslon, tidak ada yang kami khawatirkan. Justru kami khawatir mereka (Rasiyo-Lucy,red) TMS,” ungkap pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Whisnu menegaskan, semua pihak yang bertarung dalam Pilkada Surabaya akan dirangkul supaya pelaksanaannya berjalan baik. Dia menyebut politik seperti seni. Keindahan seni itu tergantung dengan masing-masing individu yang mengambil bagian.

“Perkara hasil kita serahkan kepada warga Surabaya,” kata dia.

Disinggung masalah harmo­ nisasi hubunganya dengan Risma, Whisnu menganggap Risma sebagai ibunya sendiri. Risma yang menuntunnya menyelami birokrasi karena waktu itu masih baru di dunia pemerintahan. “Saat ini pembagian tugasnya jelas, bagian politik itu saya. Sementara Bu Risma fokus kepada kegiatan resmi pemerintahan dan menjalankan program,” tandasnya. n geh

Sidak Hewan Kurban, Bupati Nyono Beli Sapi 6,8 Kwintal l Sambungan hal 1

Bersama Kepala Disnakkan Jupri, Kabag Humas Agus Usman Panuwun, dari kantor pemkab Bupati Nyono langsung menuju lokasi kandang sapi Kelompok Ternak Lembu Lambuni Dusun Sumbernongko, Desa Denanyar. Kedatangan Nyono dan rombongan disambut Didik Purnomo, Ketua Kelompok Ternak Lembuni. Selanjutnya, didampingi Didik dan petugas dari Disnakkan, Nyono mengamati satu demi satu belasan sapi di kandang.

Nyono sempat memerintahkan petugas dari Disnakkan memeriksa tiga ekor sapi sebagai sampel.

Hasilnya, tak ditemukan penyakit pada sapi-sapi tersebut. Melihat itu, Nyono langsung membeli salah satu sapi jantan milik Kelompok Ternak Lambuni tersebut. “Harganya kami Rp 47.000 per kilogram daging hidup Pak Bupati. Jadi harus ditimbang dulu,” kata Didik.

Setelah ditimbang ternyata bobotnya 608 kilogram atau 6,8 kuintal. “Kami kalkulasi total harganya Rp 18,5 juta.

Tapi khusus untuk Pak Bupati Nyono saya diskon lima ratus ribu rupiah.

Jadi harganya Rp 28 juta.

Harga segitu sudah sampai di lokasi pembeli,” kata Didik, disambut tawa rombongan. Transaksi pun dilakukan. Nyono membayar secara tunai kepada Didik, disaksikan rombongan.

Bupati Nyono usai sidak mengaku, sidak dilakukan untuk memastikan keberadaan sapi-sapi yang dijual untuk hewan kurban dalam kondisi sehat, sehingga benar-benar layak untuk konsumsi.

“Dan ternyata sejauh ini belum kami temukan adanya penyakit pada hewan kurban yang dagingnya bisa membahayakan kesehatan manusia. Kalau penyakit pilek dan mata merah, insyaallah saat Idul Adha sudah sembuh karena Dinas Peternakan sudah membagikan obat untuk penyembuhannya,” kata Nyono.

Terkait stok kebutuhan hewan kurban di Jombang, Bupati Nyono menjamin tidak akan kekurangan.

“Bahkan ada surplus sekitar 10 persen. Jadi kalau ada warga luar daerah yang mau beli di Jombang,

silakan,” pungkas bupati Nyono membeberkan.

Dinas Inseksi Hewan Kurban Sementaa itu, Inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya dilakukan Dinas Peternakan Jombang terhadap peredaran hewan kurban di wilayah kota santri tersebut. Dalam sidak, ditemukan banyak kambing yang berpenyakit skabies (penyakit kulit) dan influenza (flu).

Sidak terhadap hewan kurban dilakukan pihak Dinas Peternakan Kabupaten Jombang di sepuluh titik. Diantaranya di kawasan Jalan Raya Hasyim Asyari Parimono dan jalan Pahlawan.

Petugas dari Dinas Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehat­ an, baik mata, mulut kulit dan organ vital. Nampak semua tak luput dari pemeriksaan petugas dari sidak ini sejumlah dokter hewan dari Dinas Peternakan menemukan banyaknya kambing kurban yang tak sehat.” Rata-rata penyakit yang di hewan kurban antara lain penyakit skabies atau kudisan karena jamur atau parasit yang menempel pada kulit kambing influenzakarena iritasi saluran pernafasan dampak faktor perubahan cuaca termasuk karena sanitasi kandang sementara tempat berjualan yang tidak layak,” ujar drh. Azis Daryanto Kabid Pengawasan Hewan Disnak Jombang mengatakan.

Selanjutnya Dinas peternakan langsung memberikan suntikan vitamin untuk seluruh hewan kambing yang diketahui sakit sekaligus memisahkan kambing yang sakit dari yang lainnya hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kedua penyakit yang gampang menular tersebut.

Terkait penemuan sejumlah hewan kurban yang berpenyakit tersebut Dinas Peternakan menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dan waspada dalam memilih hewan sebab jika dipaksakan untuk dikonsumsi akan berdampak kepada kesehatan fisik manusia.” Masyarakat harus tetap berhati hati saat memilih hewan kurban yang dijual di pinggirpinggir jalan,”pungkas Azis mengingatkan. n rur

BKD Tulungagung Toleransi PNS Berhari Raya Besok l Sambungan hal 1

keringanan absen.

Menurut mantan Kabag Hukum Kabupaten Tulungagung ini, PNS yang merayakan Idul Adha sehari sebelum yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa meminta izin pada atasannya masingmasing. “Kita serahkan pemantauannya pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” terangnya.

Di tempat terpisah, menjawab pertanyaan yang sama khususnya untuk siswa di Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd, mengatakan pihaknya masih tetap meng­acu pada putusan pemerintah mengenai perayaan Hari Raya Idul Adha.

Menurut dia, sampai kemarin belum ada sekolah yang melapor terkait pelaksanaan Idul Adha pada tanggal 23 September 2015. “Jadi kami tetap mengacu pada putusan pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, dari

Kantor DPRD Tulungagung, Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro, menyatakan perbedaan perayaan Idul Adha pada tahun ini jangan sampai membuat kegaduhan. Menurut dia, bagi PNS atau siswa yang ber-Hari Raya Idul Adha pada, Rabu (23/9), jangan dihalang-halangi.

“Mereka bisa izin saat ber-hari raya pada tanggal 23 September. Jadi tidak perlu dipersoalkan,” katanya.

Izin libur saat merayakan Hari Raya Idul Adha, menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, sama dengan izin-izin pada hari biasa. “Tidak saat hari raya qurban (Idul Adha) izin juga tidak apa-apa kan. Izin kan diperbolehkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis (24/9).

Sedang sebagian Ormas Islam seperti Muhammadiyah telah memutuskan pula jika Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu (23/9). n wed

Manisnya Salak Suwaru Kini Sudah Dilupakan l Sambungan hal 1

tidak tahu kalau ada pasar salak di dalamnya.

“Kebanyakan wisatawan mengira kalau di sini sudah tidak ada oleh-oleh salak. Ka­ rena semakin sepi, kios salak yang ada di dalam berubah menjadi pasar sayur dan kebutuhan dapur,” tutur Sriani.

Petani salak akhirnya menjual panenannya ke pengepul un-

tuk dikirim ke sejumlah daerah di Jatim. Dan ada sebagian yang dijual di depan rumah atau diolah menjadi kripik.

Sriani kemudian bercerita tentang kenangannya saat salak Suwaru pada masa jayanya. Berkat buah salak, dia sempat mewakili Kabupaten Malang dalam berbagai event pameran produk pertanian di Jatim maupun Indonesia.

“Dulu, saya dan ibu-ibu di sini bangga dengan adanya Pasar Salak Suwaru.

Selain mendapat penghasilan karena meningkatnya nilai jual salak, juga ka­rena desa Suwaru sering didatangi wisatawan,” jelasnya.

Kondisinya semakin parah ketika sejumlah perkebunan salak pun berubah fungsi menjadi perkebunan tebu dan tanaman sengon.

Terkait dengan hal ini, Cabup Malang Dewanti Rumpoko menilai bahwa hilangnya pasar salak Suwaru dan penggantian tanaman salak menjadi komoditas tebu dan sengon laut tentu kerugian besar. Pasalnya keberadaan pasar salak tersebut sangat menunjang untuk pariwisata. “Suwaru kan dilewati jalan utama menunju Bale­ kambang. Sehingga potensial

dikembangkan menjadi desa wisata salah,” tuturnya.

Oleh karena itu, untuk tahap awal pasar salak harus dibangun lagi. Tal hanya buah salak, tetapi juga menyediakan aneka makanan dari buah salak. “Kan di Suwaru ada banyak industri kripik rumahan. Kalau pingin maju, maka harus ada rest area untuk singgah wisatawan,” tandasnya.*

UTAMA

12

Komisi C Deadline PWU Hentikan The Frontage

LINTAS PERISTIWA

Pemprov Jatim Kesulitan Tutup Lokalisasi Mojokerto Pemprov, Bhirawa Upaya penutupan lokalisasi di Kota Mojokerto hingga saat ini masih belum bisa dilakukan. Padahal dari 47 lokalisasi di Jatim seluruhnya sudah berhasil ditutup, dan hanya menyisakan lokalisasi Balongcangkring yang ada di Kota Mojokerto. “Balongcangkring memang sulit ditutup karena sejak awal mereka tidak mau mendapatkan stigma lokalisasi,” kata Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM, Senin (21/9).

Selain itu, pemerintah Kota Mojokerto hingga saat ini juga jalan ditempat dan terkesan membiarkan keberadaan lokalisasi tersebut sehingga Pemprov Jatim juga tak bisa berbuat banyak. “Kami hanyalah mengimbau pengelola Balongcangkring untuk membersihkan praktek lokalisasi yang bercampur dengan kegiatan sosial,” kata dia. Karakter lokalisasi di Kelurahan Balongcangkring, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto itu memang berbeda dari komplek lokalisasi yang sudah di tutup di Jatim. Selain pengelolanya dekat dengan salah satu elit di Mojokerto, lokalisasi tersebut juga bercampur dengan kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, setelah berhasil menutup 46 lokalisasi di seluruh wilayah di Pemprov Jatim saat ini juga mulai melakukan kegiatan lanjutan paska penutupan. Q iib

Selasa Wage, 22 SEPTEMBER 2015

DPRD Jatim, Bhirawa Pembangunan apartemen The Frontage terus menuai kecaman dari DPRD Jawa Timur. Pasalnya, apartemen yang dibangun oleh anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) yakni PT Bekizaar secara konsorsium tersebut berdiri di atas lahan aset BUMD.

Khoirul Huda/bhirawa

Warga Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Tuban sedang berebut untuk mendapatkan air bersih. tampak mereka menyediakan jurigen dan ember.

29 Desa di Tuban Kekurangan Air Bersih Tuban, Bhirawa Hingga September 2015 ini, sudah terdapat 29 Desa yang tersebar di delapan Kecamatan di Kabupaten Tuban yang mengalami kekurangan air bersih. Delapan kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Senori, Semanding, Gerabagan, Rengel, Soko, Merakurak, Kerek, dan Montong.

Seperti yang disampikan oleh Kepala Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban, Joko Ludiyono, dalam mengantisipasi dampak kekeringan ini petugas BPBD setiap hari telah mengirim air bersih sebanyak 3 kali. Dengan rincian setiap desa medapatkan jatah 1 truk tangki. Jumlah kekeringan ini bakal bertambah, mengingat musim kemarau diprediksi akan sampai nopember 2015 mendatang.

“Bisa saja bertambah,

mengingat musim kemarau yang diprediksi masih panjang,” kata Joko (21/9).

Mantan Camat Gerabagan ini menghimbau agar masyarakat agar tidak risau. Karena saat ini BPBD telah kerja sama dengan perusahaan maupun stokeholder yang ada di Tuban agar turut membantu menyalurkan air bersih pada desa yang berdampak kekeringan. Q hud

Terkait hal itu, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah yang notabene adalah mitra kerja PWU memberi peringatan sekaligus deadline selama seminggu kepada pengelola Apartemen The Frontage yakni PT PWU agar menghentikan pembangunan apartemen super blok tersebut.

Jika tidak, Komisi C akan melakukan penyegelan karena apartemen tersebut berdiri di atas lahan milih pemprov Jatim.

“Komisi memberi deadline seminggu kepada pengelola untuk menghentikan pembangunan proyek itu sampai permasalahan clear (tuntas-red),”tegas Sekretaris Fraksi PKB Jatim itu, Senin (21/9). Anggota Dewan terpilih asal daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo itumengatakan, Komisi C sudah berulang

kali mengirim surat teguran kepada PT PWU agar menghentikan pembangunan hingga ada kejelasan tukar guling atau pembelian lahan tersebut. Namun BUMD milik Pemprov Jatim itu tidak mengindahkan teguran dan tetap melakukan pembangunan.

Karena itu tak ada pilihan lain, Komisi C akan mengambil opsi penyegelan kalau pihak PWU tetap membandel. Politisi perempuan PKB itu optimis penyegelan apartemen tersebut tidak menimbulkan masalah hukum, meskipun nantinya ada potensi kerugian. Sebab DPRD menjalankan fungsi kontrol yang melekaat sebagai wakil rakyat. Terlebih, Komisi C sudah melakukan rapat dengan anggota membaha permasalahan apartemen yang terdiri atas tiga tower tersebut. Q cty

AKD Keluhkan Lambannya Penyerapan Dana Desa

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan mengeluhkan lambannya penyerapan Dana Desa (DD). Sehingga, pemerintah desa tersebut menjadi ragu dalam menggunakan DD.

Petugas kesehatan Disnak Jatim sedang mengambil sample darah untuk memastikan kesehatan hewan kurban.

Kadisnak Jatim, Ir Maskur MM ketika menjelaskan mengenai hewan kurban.

Bazar Ternak, Patut Dicontoh Kab/Kota di Jatim Mulai dari 19/9 hingga 24/9 pada saat Hari Raya Idul Adha 1436 H, Dinas Peternakan Jatim menggelar Bazar Ternak yang diikuti berbagai pedagang yang ada di Jawa Timur di halaman perkantorannya di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Ketua AKD Kabupaten Pasuruan, Elok Dwi menyampaikan saat ini kapasitas pemerintah desa belum bisa memenuhi segala administrasi yang berkaitan dengan penyerapan DD. Pasalnya, administrasi penggunaan dana tersebut dianggap terlalu rumit.

“Saat ini Kementerian pusat haruslah bisa memahami pola pikir orang desa. Jika dipersulit penyerapan DD ini otomatis tidak akan bisa terserap,” tandas Elok Dwi disela-sela tanya jawab pada Diskusi Publik HUT Kabu-

paten Pasuruan ke 1.086 bertajuk Menjadikan Desa Sebagai Fokus Pembangunan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (21/9).

Elok Dwi yang juga Kepala Desa Beji, Kecamatan Beji mencontohkan penerapan Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) penggunaan DD menjadi salah satu alasan rumitnya penyerapan tersebut. Direktur Pelayanan Dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Hanibal Hamidi mengakui bahwa administrasi penggunaan dana desa itu dianggap ter-

D

alam bazar ternak, masyarakat yang membeli bisa hewan kurban sapi dan kambing serta mendapatkan jaminan berupa surat keterangan sehat dan layak kurban yang langsung dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dari petugas kesehatan Disnak Jatim.

“Pola penjualan seperti ini seharusnya patut dicontoh Kabupaten/kota di Jatim.

Adanya surat keterangan sehat hewan kurban, maka akan menjadikan sebuah kenangan bagi masyarakat seklaigus mereka tidak khawatir karena mendapatkan ternak yang sehat dan tidak mengandung penyakit yang berbahaya,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM. Maskur menjelaskan bazar ternak juga membantu masyarakat dalam memperoleh daging kurban yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Disnak Jatim mendatangkan hewan kurban bekerjasama dengan 11 peternak (9 peternak kambing dan 3 peternak sapi).

Dalam setiap harinya, ada sekitar ratusan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang bisa dipilih dan dibeli masyarakat. Jika stok menipis, peternak akan kembali mendatangkan hewan ternak mereka dari kota asal.

Berkaitan dengan harga hewan kurban di bazar ternak, Disnak Jatim memberikan keleluasaan pada peternak se-

Kadisnak Jatim, Ir Maskur MM meninjau stan bazar ternak hewan kurban.

bagai dan masyarakat sebagai pembeli untuk saling bernegoisasi. Namun, diakui Maskur, harga hewan kurban memang ada peningkatan dari tahun ke tahun dalam kisaran 15 persen.

“Harga yang bagus maka peternak juga menyiapkan ternaknya dengan bagus pula.

Menjadi kebanggaan peternakan jika harga jualnya juga cukup bagus,” ujarnya.

Disisi lain, Maskur juga mengharapkan, dari tahun mendatang dalam klasifikasi hewan kurban harus ditingkatkan diantaranya mempersiapkan sejak dini melalui ekspo ataupun kontes ternak di masingmasing kab/kota. Ketua Panitia Bazar Ternak sekaligus Kabid Kesmavet, drh Kusnoto menambahkan, Ia menerangkan, tugas dan tanggung jawab pemeriksaan pada hewan kurban bukan hanya di pemerintah provinsi. Tapi juga dinas peternakan kabupaten dan kota.

Kusnoto mengimbau, agar masyarakat tidak sembarangan membeli hewan kurban. “Masyarakat diharapkan membeli hewan qurban yang sudah dilakukan pemeriksaan, hewan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan agama,” katanya.

Sedangkan Kasi Pengendalian Kesehatan dan Penyakit Disnak Jatim, Iswahyudi turut menjelaskan, bagi masyarakat atau peternak yang mempunyai hewan kurban bisa memeriksakannya langsung. “Tidak lama untuk mengetahui, hewan kurban ini dalam kondisi sehat atau tidak. Prosesnya paling cepat setengah jam saja,” katanya.

Ditempat yang sama, salah satu peternak Teguh asal Dampit, Malang mengatakan, dirinya telah mengikuti bazar ternak yang telah diselenggarakan Disnak Jatim. “Hasilnya cukup lumayan kalau ikut bazar ternak ini,” akunya. Q rac*

hilmi husein/bhirawa

Direktur Pelayanan Dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Hanibal Hamidi (kiri dua), Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf (kanan dua) pada Diskusi Publik HUT Kabupaten Pasuruan ke 1.086 bertajuk Menjadikan Desa Sebagai Fokus Pembangunan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (21/9).

lalu rumit. Menurutnya, ia akan menyederhanakan LPJ oleh pemerintah desa terkait penggunaan ADD. “Kami akui dan masalah itu tentu akan kami sederhanakan. Tapi, bukan berarti penggunaan DD tanpa Laporan Pertanggung Jawaban,” kata Hanibal Hamidi.

Imbasnya adalah serapan DD masih sangat rendah.

Sejumlah problem yang melatarbelakangi lemahnya serapan itu antara lain problem pada tiga kementerian yang terkait dengan DD, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa serta Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

“Nilai tukar rupiah yang sangat melemah menjadikan daya beli masyarakat juga berkurang. Makanya salah satu cara mengatasi hal ini adalah APBN segera ada di tingkat desa,” imbuhnya.

Selain itu solusi yang lain adalah kewajiban pemerintah desa untuk memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan demikian, setidaknya hal tersebut merupakan jalan yang praktis mengintegrasikan RPJM menuju RPJMDes. Tentusaja, upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pencairan DD dengan mengintegrasikan RPJM disambut positif oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. Q hil

SLTA Sukodono, Waru, Prambon Jadi Prioritas KUAPPAS Dalam satu pekan kwe depan. DPRD Sidoarjo dapat menyelesaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plavon Anggaran Sementara ) 2016. Pembahasan KUA PPAS sebenarnya sudah tuntas namun tertunda karena dewan harus menyelesaikan PAK APBD 2015. Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan Senin (21/9) siang, mengungkapkan PAK harus selesai dulu, baru setelah itu membahas KUA. Tetapi karena draft PAK belum diserahkan maka dewan membahas KUA dan itu sudah selesai 80%. Saat menuju 100%, terputus oleh pembahasan PAK. Nah setelah selesai baru dewan melanjutkan pembahasan KUA PPAS. “Ini yang akan kita serahkan dalam satu-dua pekan ke depan, “ ujarnya.

Ia menjelaskan dalam KUA itu sudah mengusulkan perlunya dibangun 3 SLTA yaitu Gedung sekolah SMAN Sukodono, SMK Waru, SMK Prambon. proyek sekolah untuk tingkat SLTP ke atas mulai tahun 2016 akan ditangani Pemprov Jatim. Sebenarnya rencana membangun 3 sekolah sudah ada sejak lama tapi karena regulasinya begitu maka disampaikan dalam KUA. Pemkab harus mendorong agar Pemprov merealisasi pembangunan karena ini sudah menjadi tupoksi Pemprov. “ Kita senang saja kare-

Ketua DPRD Sulamul Hadi Nurmawan didampingi Wakil Ketua Taufik Hidayat.

na biaya pembangunan ditanggung Pemprov, “ tukasnya.

Ia mengingatkan target pembangunan itu tertunda dan terkatung-katung.Sudah lama masyarakat menunggu. Untuk feasibility study sudah ada dan akan disampaikan ke Pemprov apakah akan dipakai atau tidak. Dalam FS tersebut adalah beberapa prioritas lokasi lahan. Terserah mana yang dipilih yang penting segera dibangun. Di Kecamatan Sukodono belum ada sekolah se tingkat SLTA begitu pula di Kecamatan Prambon dan Waru belum ada sekolah SMK. Sidoarjo beruntung dari sisi ini karena tidak menguras

APBD Sidoarjo. Tetapi eksekusi pembangunan ada di tangan Pemprov Jatim. Apakah ini akan dibangun tahun depan atau berikutnya, keputusan ada di Pemprov. Dalam menyikapi pembangunan tahun depan, dewan lebih fokus obyek mana yang dibutuhkan masyarakat. Ada beberapa poin penting seperti mobil dinas untuk kepala desa. anggaran mobdin ini sempat menjadi pembicaraan menjelang PAK. Namun pengadaan ini rawan untuk diusulkan jelang Pilkada. Dengan pertimbangan itu akhinya didorong untuk direalisasi tahun 2016 ketika Pilkada sudah selesai. Q hds*