binder23feb21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Kliwon, 23 FEBRUARI 2021

Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II

Pejabat Harus Lakukan Percepatan untuk Selesaikan Masalah Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II melakukan upaya percepatan untuk menyelesaikan masalah, terutama di institusi masing-masing.

“Itu yang menjadi tantangan masa kini, sehingga harus ada upaya percepatan dan detil agar hasilnya signifikan,” katanya usai membuka PKN Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (22/2).

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengucapkan selamat kepada peserta PKN Tingkat II dan berharap sebagai calon pemimpin akan datang harus benar-benar berkualitas.

PKN kali ini dilakukan secara Blended Learning atau metode belajar yang proses belajarnya tatap kelas dan berpadu dengan proses e-Learning, yakni pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar secara daring.

“Saya ingin menambahkan dengan presisi yang tinggi, jadi harus tepat,” ucap mantan Menteri Sosial tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries  ke halaman 11 Dok bpsdm jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka PKN II tahun 2021 di Grahadi, Senin (22/2).

Jatim Dapat Kuota Transmigrasi 129 KK Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Provinsi Jatim mendapatkan kuota transmigrasi sebanyak 129 KK (kepala keluarga). Jumlah kuota transmigran tersebut berkurang dibandingkan tahun 2020 ada 165 KK. Namun, 165 KK pada tahun 2020 itu akhirnya keberangkatannya dibatalkan dikarenakan pandemi Covid-19. “Dari 129 kuota transmigrasi saat ini juga belum ada kepastian . Terkadang ditengah perjalanan waktu, ada perubahan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Himawan Estu Himawan Estu Bagijo Bagijo, Senin (22/2).

Daerah tujuan transmigrasi Jatim Tahun 2021 dari hasil sementara, untuk di Aceh sebanyak 20 KK, lalu Kalimantan Timur 10 KK, Sulawesi Selatan 15 KKm Sulawesi Tengah 19 KK,Sulawesi Tenggara 30 KK, dan Sulawesi Barat 35 KK. “Daerah tujuan transmigrasi ini masih belum ada SK

25 Daerah di Jatim Berpotensi Banjir BMKG, Bhirawa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi banjir bandang sebagai dampak dari hujan lebat di 25 wilayah kabupaten atau kota di Jatim.

Kasi data dan Informasi BMKG Juanda Teguh Tri Susanto di Sidoarjo, menjelaskan potensi banjir bandang tersebut sebagai peringatan dini berbasis dampak.

“Info tersebut memang benar sebagai peringatan dini berbasis dampak,” katanya, Senin (22/2).

Ia menjelaskan ke 25 wilayah kabupaten atau kota itu masing-masing,

Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Mojokerto, Kota Batu, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo yang berstatus siaga.

Kemudian Lumajang, Kota Malang, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Kota Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri,  ke halaman 11

Daerah Berpotensi Banjir Status Siaga Malang  Pasuruan  Probolinggo  Sidoarjo  Kota Pasuruan  Mojokerto  Kota Batu  Banyuwangi  Jember  Bondowoso  Situbondo 

MITRA

Lulus Widyaswara

 ke halaman 11

Sentil

Open Bidding OPD Bondowoso Tunggu Rekom KASN - Yang berminat harus bersabar Pertama Kali, Pemprov Angkat Plt dari WI - WI lainnya mungkin menyusul Santunan Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Belum Cair - Ini sangat ditunggu keluarga korban

 Kota

Malang  Gresik  Kota Surabaya  Lamongan  Kota Mojokerto  Jombang  Bojonegoro  Nganjuk, Kediri  Kota Kediri  Blitar  Tulungagung  Kota Blitar

Foto Ilustrasi Banjir yang terjadi di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Selasa pagi pada awal Bulan Februari lalu.

 ke halaman 11

SOSOK Drs H Syaifullah MM, sudah delapan tahun menjabat sebagai Sekda Pemkab Situbondo, mulai tahun 2013-2021. Jabatan birokrasi tertinggi dalam karir ASN itu ia rengkuh paling lama jika dibanding dengan sekda-sekda di era sebelumnya.

Ada banyak catatan yang menghinggapi sosok Syaifullah sehingga bisa meniti karier terlama sebagai Sekda di Pemkab Situbondo. Tentunya, banyak jabatan eselon II yang sudah Drs H Syaifullah MM

Status Waspada  Lumajang

Pelantikan 17 Kepala Daerah

Dilarang Bawa Pendukung, Batasi Jumlah Keluarga Pemprov, Bhirawa Penerapan protokol kesehatan (Prokes) menjadi perhatian serius dalam proses pelantikan 17 kepala daerah yang direncanakan akan digelar 25 atau 26 Februari mendatang. Terdapat dua opsi yang diusulkan Pemprov Jatim untuk memastikan pelaksanaanya berjalan sesuai Prokes, dilaksanakan secara virtual atau hybrid.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Jempin Marbun mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan dari Mendagri terkait waktu dan teknis pelaksanaan pelantikan kepala daerah.

Namun, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan 17 pemerintah daerah terkait pelaksanaan pelantikan.

Khususnya jika dilaksanakan secara hybrid, maka jumlah keluarga yang hadir dipastikan akan sangat terbatas.

“Kalau hybrid jumlah keluarga yang boleh mendampingi di Gedung Grahdi selain istri hanya dua orang saja.

Tidak boleh lebih. Keluarga yang lain bisa menyaksikan secara virtual dari kediaman masing-masing,” ujar Jempin Marbun, Senin (22/2).  ke halaman 11

Open Bidding OPD Bondowoso Tunggu Rekom KASN

Pertama Kali, Pemprov Angkat Plt dari WI Pemprov, Bhirawa Untuk pertama kalinya Pemprov Jatim mengangkat pelaksana tugas (Plt) dari unsur pejabat fungsional widyaiswara (WI) ahli utama.

Jonathan Judianto yang saat ini berstatus sebagai WI ditunjuk sebagai Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Namun demikian, setelah dilantik WI, status Jonathan Judianto sebagai ASN berubah menjadi fungsional ahli utama. Saat dikonfirmasi, Jonathan membenarkan dirinya telah mendapat SK Plt Kepala Bakesbangpol tertanggal 18 Februari lalu. “Sudah-sudah turun SK-nya tanggal 18,” ujar Jonathan kemudian mengakh-

iri pembicaraan karena akan melakukan rapat, Senin (22/2) kemarin.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis mengatakan, usulan penunjukan Jonathan sebagai Plt Kepala Bakesbangpol Jatim sudah disetujui.  ke halaman 11

Ihsan Kholil/Bhirawa

Plt. Kepala BKD Bondowoso, Apil Sukarwan.

Bondowoso, Bhirawa Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso saat ini tengah menunggu proses open bidding (lelang jabatan) untuk pengisian pejabat definitifI. Meski telah lama lowong sejak tahun lalu, sampai saat ini belum ada kabar kapan pengisian dilaksanakan.

Sejumlah OPD di kota Tape saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Diantaranya adalah BKD, Sekda, Dinas Sosial, Asisten I,  ke halaman 11

Cerita Sejarah, Nama dan Tugu Mantup yang Heroik di Masa Penjajahan

Ada ‘Pasukan Kuda Putih Mayangkara’ hingga Kata Mantup Berasal dari Amantubillahi Setiap daerah memiliki cerita sendiri-sendiri yang unik. Termasuk cerita heroik yang dilakoni masyarakat di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Karena kisahnya yang sangat heroik itu, soal nama dan cagar budaya di Mantup menjadi nilai sejarah yang bisa menjadi teladan generasi penerus Alimun Hakim, Kab Lamongan

Kecamatan Mantup secara geografis berada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Di wilayah ini memiliki bukit bernama Mayangkara. Daerah ini dulu saat masa penjajahan menjadi daerah yang diperebutkan oleh Belanda.

Untuk menjaga kedaulatan agar tidak jatuh ke tangan penjajah Belanda, masyarakat Mantup lantas

membuat sebuah gerakan khusus bernama pasukan berkuda. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang tokoh Mantup bernama P Jarot.

“Sejarah Mayangkara pada masa penjajahan Belanda, daerah Mantup diperebutkan Belanda.

Mungkin Belanda menilai daerah ini sangat strategis. Untuk mempertahankannya, maka dibentuklah sebuah gerakan atau pasukan berkuda yang dipimpin P Jarot,” ujar Danramil 0812/09 Koram-

il Mantup, Kapten Arm Yudhi Kurniadi, Minggu (14/2) lalu.

Pasukan khusus yang dibentuk tersebut menunggang kuda putih. Kemudian pasukan tersebut diberi nama ‘Pasukan Kuda Putih Mayangkara’. Setiap melakukan gerakan, pasukan tersebut selalu menerikkan kalimat ‘Amantubbillahi’ yang artinya percaya kepada Allah. Semboyan ‘Amantubbillahi’ inilah yang menjadi asal muasal Mantup yang kini menjadi daerah Mantup.

“Semboyan itulah yang selalu diucapkan pasukan kuda Mayangkara. Mereka semua percaya alimun hakim/bhirawa

Benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah penting dimasa silam tetap dirawat oleh anggota TNI Koramil Mantup dan warga sekitar.

 ke halaman 11

EKSEKUTIF

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 2

Bupati Tantri Canangkan Vaksin Covid-19 Bagi Tokoh Publik Kasus Aktif Capai 74 Kasus Pemkab Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE secara resmi mencanangkan vaksin Covid-19 bagi tokoh publik di Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Vaksin Sinovac Covid-19 telah dinyatakan aman dan halal.

Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, memberikan kekebalan dalam tubuh agar masyarakat tidak terpapar virus Covid19 dan melindungi masyarakat dari bahaya virus Covid-19. Dengan adanya vaksinasi ini nantinya masyarakat agar tetap produktif secara sosial maupun secara ekonomi.

Sejumlah 13 orang tokoh publik yang berkesempatan divaksin Sinovac pada momentum pencanangan vaksin Covid-19. Diantaranya, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Rais Syuriyah PCNU Kota Kraksaan KH. Wasik Hanan, Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton KH. Abdul Hamid Wahid, Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Muhammad Haris dan Wakapolres Probolinggo Kompol Agung Setyono.

Selanjutnya, Pasi Ops Kodim 0820 Probolinggo Kapten Inf. Muhammad Yusuf, Tokoh Pemuda H. Zulmi Noor Hasani, Pengusaha Habib Salim Qurays, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris

Daerah Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, KH. Fadlol dari PD Muhammadiyah, Habiburrahman dari PCNU Kota Kraksaan, Muhammad Hasan dari PCNU Kabupaten Probolinggo dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati.

Sebelum divaksinasi, 13 tokoh publik dengan ketentuan usia dibawah 60 tahun ini mengikuti proses yang telah ditentukan yaitu proses registrasi verifikasi sasaran data sasaran vaksinasi yang diperoleh dari sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di meja 1. Selanjutnya di meja 2 dilakukan skrining dengan anamesa, pemeriksaan fisik dan mengidentifikasi penyakit penyerta/komorbid.

Untuk di meja 3 adalah pelaksanaan prosesi vaksinasi oleh tenaga kesehatan terlatih/vaksinator yang telah mendapatkan pelatihan. Setiap peserta memperoleh dosis vaksin Sinovac 0,5 ml untuk penyuntikan pertama dan proses penyuntikan kedua akan dilakukan dengan interval minimal 14 hari dengan ukuran dosis yang sama.

Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, Senin (22/2) menjelaskan vaksin Sinovac Covid-19 didistribusikan kepada tokoh publik dan telah dinyatakan aman dan halal.

Tentunya ini sebuah kenyataan

sehingga dapat menambah kepercayaan publik.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya secara berkelanjutan pemberian vaksinasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat dijauhkan dari bahaya virus Covid-19.

“Sebagaimana vaksin Sinovac Covid-19 yang pernah dilakukan kepada tenaga kesehatan, para tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo yang sudah divaksinasi tidak menimbulkan reaksi yang mengkhawatirkan. Gejalagejala ringan vaksin Covid-19 adalah mengantuk atau mudah lapar,” ungkapnya.

Menurut Bupati Tantri, kegiatan pencanangan vaksin Covid-19 kepada tokoh publik ini dilakukan sebagai salah satu edukasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat nantinya tambah yakin untuk divaksinasi.

“Sekaligus mensosialisasikan tentang vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat sangatlah penting. Dimana tujuan dilakukannya vaksinasi untuk mengantisipasi adanya penularan virus Covid-19, khususnya di Kabupaten Probolinggo dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya lain bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyatakan vaksin ini tidak berbahaya dan tidak memberikan dampak negatif.

“Benar yang dikatakan oleh pemerintah bahwasannya vaksin Co-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Tantri (tengah) canangkan vaksinasi tokoh publik.

vid-19 ini sangat aman dan tidak menimbulkan gejala-gejala lain.

Harapan kepada masyarakat, janganlah takut untuk divaksinasi dan vaksin ini aman dan halal,” pesannya.

Saat ini di Kabupaten Probolinggo orang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 3.023 kasus dengan keterangan 74 kasus aktif yang masih dirawat dan menjalani isolasi, 2.771 kasus sembuh dan 178 kasus meninggal dunia.

Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica mengatakan total kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

hingga 21 Februari 2021 kembali bertambah sebanyak 15 kasus sehingga totalnya secara kumulatif sudah mencapai 3.023 kasus.

“Penyumbang kasus harian tertinggi berada di Kecamatan Pajarakan dan Paiton masing-masing sebanyak 3 kasus sehingga total kasus secara kumulatif di Kecamatan Pajarakan mencapai 202 kasus dan Kecamatan Paiton mencapai 281 kasus,” katanya.

Penambahan kasus harian tertinggi kedua disumbangkan oleh Kecamatan Dringu sebanyak 2 kasus serta kasus harian selanjutnya disumbangkan oleh Kecamatan Pakuniran, Kraksaan, Gading, Tiris, Tegalsiwalan, Wonomerto dan Gending masing-masing sebanyak 1 kasus.

Dengan demikian, total kasus secara kumulatif di Kecamatan Dringu mencapai 379 kasus, Kecamatan Pakuniran mencapai 95 kasus, Kecamatan Kraksaan mencapai 463 kasus, Kecamatan Gading mencapai 77 kasus, Kecamatan Tiris mencapai 30 kasus, Kecamatan Tegalsiwalan mencapai 45 kasus, Kecamatan Wonomerto mencapai 59 kasus dan Kecamatan Gending mencapai 187 kasus.

“Dari sisi kesembuhannya, hari ini ada tambahan sebanyak 9 kasus sehingga total secara kumulatif untuk angka kesembuhan di Kabupaten Probolinggo mencapai 2.771 kasus dari total 3.023 kasus,” jelasnya. [wap]

Eri Cahyadi Ingin Pembangunan Surabaya Raya Terintegrasi Surabaya, Bhirawa Pembangunan kawasan Surabaya Raya ke depan bakal lebih terintegrasi. Sebab Wali Kota Surabaya terpilih Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo terpilih Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik terpilih Fandi Akhmad Yani sudah duduk satu meja untuk membangun kesepahaman. Para kepala daerah yang akan dilantik pada akhir Februari nanti telah mengadakan pertemuan secara khusus.

trie diana/bhirawa

Rumah Sakit Darurat

Seorang karyawan saat menata tempat tidur pasien di Ruang perawatan Rumah Sakit atau RS khusus Covid Siloam Hospital Group (SHG) Surabaya, Senin (22/2). Rumah sakit darurat ini akan menyediakan 185 tempat tidur pasien dan juga menyediakan ruang ICU 15 tempat tidur pasien.

KILAS BIROKRASI

Terpapar Covid-19, Kepala BPPD Sidoarjo Meninggal Dunia Sidoarjo, Bhirawa Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, Drs Joko Santosa MM, Senin (22/2) kemarin sore, pukul 16.00 WIB, meninggal dunia di RSUD Sidoarjo.

Informasi yang didapat dari Sekretaris BPPD Kab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, almarhum sejak Kamis, 21 Pebruari akhir pekan lalu, sudah tidak masuk kerja. Selanjutnya harus dirawat di RSUD Sidoarjo.

“Diagnosa dokter penyakitnya ternyata macam-macam.

Akhirnya sampai terpapar Covid-19,” jelas Ahadi Yusuf, saat dihubungi lewat selulernya.

Saat dihubungi Yusuf mengaku masih sibuk untuk mengurusi kepulangan jenazah almarhum di rumah duka di perumahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukodono itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman SpPros membenarkan almarhum terpapar Covid-19 dan mulai masuk ke RSUD Sidoarjo pada Hari Sabtu (20/2) akhir pekan lalu.

Pj Bupati Sidoarjo, DR Hudiyono, yang juga sempat dihubungi mengaku almarhum sebagai sosok yang baik.

Sebagai kepala daerah dirinya meminta masyarakat harus terus hati-hati dan waspada akan penularan bahaya Covid-19.

“Karena Covid-19 ini menyerang siapa saja, ayo kita perangi bersama-sama untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama juga,” pesannya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Toto Basuki, mengaku sempat kaget dengan meninggalnya pejabat kelahiran Kota Magetan itu. Pada pukul 15.00 WIB ia mendapat kabar almarhum kondisinya menurun. Dan pada pukul 16.00 WIB meninggal dunia.

“Saya ini posisi juga berada di RSUD,” katanya. Ternyata tidak semua pejabat di Kab Sidoarjo ada yang mengetahui meninggalnya pejabat kelahiran tahun 1965 itu. Mereka menyampaikan bela sungkawa dan mendo’akan almarhum supaya khusnul khotimah. [kus]

ali kusyanto/bhirawa

BPBD Kab Sidoarjo mengundang OPD dan lembaga terkait dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB).

Tak Susun RPB, Kepala Daerah Bisa Kena Sanksi Sidoarjo, Bhirawa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2021 harus segera disusun oleh Kab Sidoarjo.

Sebagai bahan masukan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bupati Sidoarjo terpilih.

Menurut tenaga ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Bambang Munarto, RPB harus segera disusun dan dibentuk karena itu amanat dari Kemendagri.

“Maka itu Kepala Daerah yang sampai tidak menyusun RPB ini bisa dikenai sanksi,” jelas Bambang, Senin (22/2) kemarin, saat memimpin Rakor penyusun RPB Kab Sidoarjo di ruang rapat Delta Karya Setda Sidoarjo.

Bambang mengatakan RPB disusun agar OPD terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana supaya tidak saling lempar tanggung jawab.

“Kalau sudah ada RPB nya, maka harus bisa menjalankan Tupoksinya masing-masing,” kata

Bambang menegaskan kembali.

Dalam kesempatan itu, tim leader dari Konsultan RPB Kab Sidoarjo, Dodik Feriyanto, berharapa keberadaan RPB supaya diatur dalam surat keputusan, Peraturan Bupati ataupun Peraturan Daerah.

Sama seperti yang ditegaskan Bambang Munarto, tenaga ahli BPBD Jatim, dibentuknya RPB supaya OPD terkait dalam menjalankan Tupoksinya untuk penanggulangan bencana di Kab Sidoarjo bisa sinergis. [kus]

“Kami berbicara menyamakan frekuensi, sambil saling bercanda, casual meeting-lah.

Ini penting, karena sesungguhnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik saling berhubungan, relasinya sangat dekat, terutama mobilitas warganya yang saling terkoneksi. Semoga pertemuan ini membawa barokah,” ujar Eri, saat dikonfirmasi, Senin (22/2).

Eri menerangkan. terdapat lima hal yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan selama 120 menit dengan protokol kesehatan tersebut. Pertama, integrasi penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, manajemen transportasi terpadu.

Ketiga, manajemen sungai terpadu. Keempat, pengembangan knowledge management untuk meningkatkan kualitas inovasi antardaerah. Kelima, infrastruktur jalan.

“Misalnya terkait penanganan pandemi, berbagai kebijakan tiga daerah ini harus sinergis. Saling support. Selain aspek pencegahan, untuk tracing semestinnya bisa saling dukung jika memang pasiennnya punya mobilitas di antara daerah-daerah ini,” jelas Eri. Bupati Sidoarjo terpilih, Ahmad Muhdlor Ali, mengatakan, keterpaduan program antardaerah sangat penting. “Contohnya terkait manajemen transportasi terpadu, kami tadi bahas beberapa skema, tentu kami akan konsultasikan ke Pemprov Jatim dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Muhdlor menambahkan, ketiga daerah juga sepakat membangun sistem knowledge management yang memungkinkan adanya replikasi inovasi antardaerah.

“Dengan knowledge management, ide dan gagasan inovatif antardaerah saling bisa diakses, sehingga mendorong kolaborasi dalam melahirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar bupati muda tersebut.

“Kami juga akan intens membahas program bersama yang bisa berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi rakyat di masing-masing daerah, misalnya kita bikin program bersama untuk UMKM, tenaga kerja, industri, dan sebagainya,” ujarnnya.

Bupati Gresik terpilih, Fandi Akhmad Yani, juga mencontohkan pentingnya integrasi program terkait manajemen penanganan banjir. Misalnya soal banjir Kali Lamong yang merupakan problem klasik di kabupaten tersebut.

“Penanganan banjir Kali Lamong harus terintegrasi secara kelembagaan, karena secara kewilayahann, memanng pengaturan sungai dan sistem pengendali banjir Kali Lamong tersebar di Gresik, Mojokerto, dan Surabaya,” ujar Yani, sapaan akrabnya.

Selain itu, imbuh Yani, integrasi pembangunan infrastruktur jalan juga mutlak dilakukan. Contohnya Pemkot Surabaya yang sedang merapungkan Jalan Lingkar Luar Barat yang bakal terhubung dengan tol SurabayaGresik dan Teluk Lamong, hingga ke kawasan Menganti, Gresik. Demikian pula perlunya jalan baru Surabaya-Gresik, termasuk membikin jembatan yang membuka akses anyar antardaerah tersebut.

“Jika nanti semuanya terpadu, saya yakin poros Surabaya Raya bakal semakin tertata, modern, hijau, dan berkelanjutan,” ujar Yani. [iib]

LEGISLATIF Komisi I Panggil DPMD Terkait Polemik Pengisian Perangkat Desa Ngulan Wetan Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 3

DPRD Trenggalek, Bhirawa Polemik pelantikan dua Perangkat Desa Ngulan Wetan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sesuai jadwal Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Dinas terkait guna mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

wahyu asmoro/bhirawa

Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek saat memanggil Dinas terkait guna mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengaku pemanggilan ini berawal dari seleksi pengisian perangkat desa Ngulan Wetan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai jadwal kita sudah memanggil dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi di Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan,” ungkap Husni usai Rapat di ruang Banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek Senin (22/2).

Husni menyebutkan ada beberpa hal yang tidak sesuai

Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengisian perangkat Desa.

“Beberapa poin yang tidak memenuhi prosedur itu diantaranya proses seleksi, penjaringan dan juga tahapan-tahapan yang ada,” kata dia.

“Selain itu tidak memenuhi prosedur itu kuncinya dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.

Surat rekomendasi dari Camat berupa persetujuan itu tidak ada,” imbuhnya.

Menurutnya proses penetapan perangkat desa yag terjadi di Desa Ngulan Wetan bisa dilakukan pembatalan.

“Setelah kita melihat Undang-Undang nomor 30 tahun 2014,” ujarnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto menyatakan sepakat dengan DPRD untuk menindaklanjuti pembatalan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngulan Wetan.

“Kami sepakat dengan DPDR untuk menindaklanjuti pembatalan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngulan Wetan dan akan melaksanakan rencana pembatalan karena dalam pengisian perangkat desa tidak prosedural,” ungkapnya.

Ia menyebutkan akan mengirim surat kepada Kepala Desa yang membuat keputusan untuk membatalkan pengisian perangkat desa tersebut.

“Pembatalannya pakai surat yang isinya kami meminta kepada yang membuat keputusan itu untuk membatalkan.

Kita tunggu beberapa hari kalau surat yang kami minta tidak ditindaklanjuti maka Bupati yang akan menindaklanjuti,” imbuh Edi. Disinggung siapa yang bertanggungjawab memutuskan Edi mengaku ada 3. “yang pertama berhak membatalkan adalah pejabat yang membuat kepusan dengan mengingatkan, yang kedua Bupati, yang ketiga Pengadilan,” tutupnya. [wek]

KILAS DEWAN

Hampir Separuh Warga Enggan Divaksinasi Jakarta, Bhirawa Dari hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, ada sekitar 54,9 % warga yang bersedia divaksinasi. Selebihnya yang 41% warga menyatakan enggan divaksinasi.

“Kesiapan masyarakat untuk divaksinasi, harus menjadi pertimbangan dalam penerapan strategi vaksinasi secara nasional. Agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Langkah sosialisasi yang masif, terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan,” ujar Wakil Ketua DPD RI (Nasdem) Lestari Moerdijat, Senin (22/2).

Dikatakan, hasil survei yang menyatakan masih ada 14 % warga yng enggan divaksinasi harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Strategi yang tepat dan tegas, harus segera diaplikasikan untuk memberi pemahaman kepada hampir separuh warga yang menjadi sasaran vaksinasi nasional.

Berdasarkan catatan pemerintah, untuk mendapat kekebalan komunitas, jumlah penduduk Indonesia yang divaksinasi minimal 70% dari populasi (182 juta orang). Bila hampir separuh jumlah sasaran atau 90 jutaan orang masih enggan divaksinasi. Maka harus segera dilakukan sosialisasi secara masif. Agar pemahamanmasyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19, meningkat.

“Pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan pelayanan publik yang sedang berjalan, harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Untuk menekan munculnya efek samping akibat vaksinasi. dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan dan pelayanan publik, diharapkan menumbuhkan minat masyarakat untuk vaksinasi meningkat,” saran Lestari.

Diharapkan, optimisme dan disiplin dalam menjalankan tahapan vaksinasi, tetap terjaga. Sehingga jumlah masyarakat yang enggan divaksinasi akan berkurang, lalu menjadi mau dan setuju divaksinasi. Ajakan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, harus tetap digaungkan. Agar Prokes memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari. [ira]

sudarno/bhirawa Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didamping Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya secara virtual di gedung DPRD setempat, Senin (22/2).

gatot suryowidodo/bhirawa

TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 menjadi bahan diskusi yang menarik di hearing Komisi A bersama pemerintah kota dan pihak pertamina, Senin (22/2).

SPBU Surabaya Wajib Memiliki Izin TPS Limbah B3 DPRD Surabaya, Bhirawa TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 menjadi bahan diskusi yang menarik di hearing Komisi A bersama pemerintah kota dan pihak pertamina, Senin (22/2).

Hadir dalam Hearing kali ini diantaranya Ali Murtadho selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya, Christanto dan Galuh mewakili Pihak Pertamina, Mohamad Fatchan dan Hoppy Heryawan mewakili Hiswana Migas.

sudarno/bhirawa Tampak suasana sidang paripuran Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 secara virtual di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (22/2).

Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 Secara Virtual

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Sekda Kota Madiun Rusdiyanto mengikuti Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 secara virtual di Pendopo Balaikota Madiun, Senin (22/2).

Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd berlangsung secara virtual di gedung DPRD setempat, Jalan Taman Praja, Senin (22/2). Sedang Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan jajaran Kepala OPD Pemkot Madiun mengikutinya di Pendopo Balaikota Madiun Jalan Pahlawan.

Kesempatan itu, Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya menyatakan, Nota Penjelasan terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 ini, merupakan penjelasan dari Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Wali Kota Madiun melalui Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 18 Februari 2021 Nomor 188/282/401.040/ 2021 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD, yang terdiri dari 3 Rancangan Peraturan Daerah yaitu: Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dan Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Adapun latar belakang disusunnya 3 Raperda tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188- 401.040/16/ 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2021.

Selanjutnya perkenankanlah kami untuk memberikan penjelasan terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 dimaksud dengan harapan akan lebih memberikan kejelasan dari materi Raperda yang kami ajukan sebagai berikut : Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Adalah Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Raperda baru yang disusun sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Adapun tujuan pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan

sudarno/bhirawa Daerah ini adalah melindungi masyarakat dari penularan penyakit; menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan mengurangi dampak social, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

Sedang Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah. Adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel serta bersinergi dan berkelanjutan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang efektif dan efisien.

Dijelaskannya, terkait dengan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran di Kota Madiun, keberadaan perencanaan pembangunan wilayah menuntut perhatian yang lebih serius agar kesejahteraan masyarakat juga terealisasikan dengan nyata dan konsisten sehingga masyarakat dijamin kesejahteraannya dengan adanya pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan.

Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Karena Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan Nasional yang memiliki nilai-nilai moral, estetika dan berkarakter sebagai cerminan jati diri masyarakat yang beragam namun tetap menjaga persatuan.

Landasan yuridis yang menjadi fondasi terbitnya raperda ini adalah adanya ketentuan nasional yang mengarahkan upaya bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Drs. Istono, M.Pd selaku pimpinan Sidang Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kota Madiun Terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2021 usai sidang kepada wartawan menyatakan sebelum nota penjelasan ini disampaikan, telah dilakukan uji publik, pendalaman materi, kunsultasi dengan tim ahli yang akhirnya mengerucut pada hari ini.

“Diharapkan, dengan adanya bisa digolkan raperda ini, DPRD nantinya bisa memberikan penjelasan kepada pemerintah selaku penanggungjawab termasuk kepada masyarakat terhadap apa saja tadi yang kita ikuti penjelasannya tersebut,” tegas Istono.

Dalam hal ini, lanjutnya, bentuk kemitraan DPRD dengan Pemerintah Kota Madiun sangat terukur dan betul-betul bersinergi agar pembangunan di Kota Madiun ini berjalan lancar dan sukses.

“Sehingga kalau pembangunan lancar dan sukses diikuti dengan aturan-aturan yang jelas nanti kesejahteraan akan berada di masyarakat kita. Setelah nota penjelasan ini, nanti akan digelar tahapan-tahapan dengan eskekutif barangkali ada penyempurnaanpenyempuraan draf,”ungkap Wakil Ketua DPRD, Istono “Untuk masalah ini target dari Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun dalam satu tahun ini ada 6 dan dari Eksekutif ada 33. Meski demikian, karena ada aturan yang lebih tinggi, sehingga ada penyempurnaan perda sebelumnya,” jelasnya.

Kalau untuk tiga Raperda inisiatif DPRD ini targetnya secepatnya jadi. “Harapan kami empat bulan awal ini selesai. Sehingga kita susul yang tahap dua kemudian usulan eksekutif pada semester ke dua dan pada triwulan ke tiga sudah dimasukan ke kami (DPRD Kota Madiun, ret). Sehingga apa yang menjadi perpom dan nanti bisa selesai pada akhir tahun. Jadi itu, intinya,”pungkas Wakil Ketua DPRD. [dar.adv]

Sebagaimana diketahui, Tujuan dalam melakukan perancangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 ini adalah untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan bahaya keselamatan serta kesehatan bagi pekerja akibat lepasnya Limbah B3 ke lingkungan sebagaiman disebutkan dalam PP No 101 th 2014, sebagai aturan pelaksanaan dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita semua menyadari bahwa Setiap orang yang menghasilkan

limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana disebutkan dalam PP 101 tahun 2014, namun pemerintah kota akan membantu dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha dalam kaitan izin TPS Limbah B3 ini”, ujar Ali Murtadho.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman,mengingatkan agar ada keseimbangan antara penegakan regulasi dengan support pemerintah sehingga tidak merugikan salah satu pihak, apalagi

PP nya sudah tahun 2014, artinya, regulasi ini sudah 7 tahun berjalan sejak diundangkan dan pada faktanya banyak SPBU yang sudah berdiri sebelum UU atau PP muncul.

“Saya mohon Bagian hukum pemkot bisa memberikan perspektif yang proporsional perihal bahwa hukum itu beberapanya tidak berlaku surut, banyaknya SPBU yang berdiri sebelum UU dan PP muncul harus diberikan kebijikan khusus yang tidak memberatkan namun tetap tidak menabrak regulasi”, jelas Fatkur. [gat]

Optimis Perekonomian di Jatim Bangkit

DPRD Jatim, Bhirawa Perekonomian di Jawa Timur diupayakan bisa bangkit di tengah pandemi covid-19 ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hj. Anik Maslachah menyebut salah satu caranya adalah mengoptimalkan Jawa Timur sebagai buffer stock nasional.

Ada 5 komoditi yang memberikan sumbangsih beras, daging, gula, jagung dan telur.

“Selain itu komoditi kopi, kami berharap ekspansinya ditambah tidak hanya di Lumajang saja, sehingga kopi bisa menjadi tambahan buffer stock dari Jatim, supaya ekonomi Jatim bangkit kembali,” ujar Anik dalam diskusi bertema ‘Ekonomi Jatim Bangkit ditengah Pendemi’ di Hotel Grand Whiz, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (20/2/2021). Hadir dalam diskusi yang digelar Pokja Wartawan DPRD Jatim itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Mantan Birokrat/Ekonom Hadi Prasetyo, pengamat ekonomi dari Unitomo Meithasari, Ketua Komisi C (Keuangan) DPRD Jatim Hidayat Maseaji dan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim KH Muzammil Syafii.

Anik Maslachah menilai industri makanan dan minuman yang paling laku adalah kopi. Ini terlihat dari banyaknya cafe-cafe yang mulai bermunculan.

“Lalu kenapa tidak kita kembangkan untuk hal ini.

Yang menjadi pertanyaan besar, apakah sudah seefektif mungkin kita dianggap sebagai buffer stock industri perekonomian secara nasional terhadap kesejahteraan paling tidak indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelas didepan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Indrapura DPRD Jatim ini.

Posisi Jatim sebagai pemilik buffer stock lima komoditi secara nasional itu harus lebih di efektifkan. Skema, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme yang kurang matang atau ada penghambur-hambur uang yang dampak benefitnya kurang menggigit harus dikaji serius oleh pemprov Jatim.

“Ini sebenarnya bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga legislatif. Bisa saja penempatan formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang salah,” akunya.

Lebih lanjut Anik mengatakan tantangan masyarakat dan pemerintah Jatim saat ini adalah masalah disparitas. Menurutnya sumbangsih perekonomian industri besar angkanya nomor tiga tapi angkanya nomor satu. [geh]

Jelang Pelantikan Wali Kota, Gedung Gradika hingga Rumdin Distrelisasi Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan akan menstrelirkan Gedung Gradika Bhakti Praja dan rumah dinas Wali Kota Pasuruan.

Strelisasi sebagai upaya kewajiban untuk memberikan fasilitas rumah dinas kepada wali kota terpilih.

Wali kota terpilih akan segera dilantik pada 26 Februari 2021 dan secara aturan akan menempati rumah dinas Pendopo Surga-Surgi, yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan.

“Gedung Gradika yang sebelumnya dipakai tempat karantina pasien Covid19 di Kota Pasuruan tidak akan digunakan kembali. Karena, lokasi gedung bersebelahan dengan rumah dinas wali kota. Tentu, akan kami strelirkan dengan disinfeksi seluruhnya.

Baik digedung Gradika maupun di rumah dinas. Sehingga begitu pak wali dilantik, bisa menempati rumah dinas,” papar Jubir Covid-19 Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, Senin (22/2).

hilmi husain/bhirawa

Tampak depan pintu utama rumah dinas Wali Kota Pasuruan dan Gedung Gradika Bhakti Praja, di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan, Senin (22/2).

Sebagai gantinya, pasien Covid-19 yang baru bertempat di Kantor Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan di Jalan Ir H Juanda. “Jadi untuk pasien yang baru terkonfirmasi positif Covid19 akan ditempatkan di selter Bugul Kidul,” terang Kokoh Arie Hidayat.

Saat ini, pasien positif Covid-19 di Kota Pasuruan tinggal 7 orang. Dari total 1.260 pasien positif, sebanyak 1.113 di antaranya sudah sembuh.

Sedangkan 140 pasien meninggal dunia. [hil]

OPINI

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

TAJUK

Adaptasi Iklim Ekstrem WARGA Jakarta, dan daerah sekitar (Depok, Tangerang, Bekasi), wajib menyesuaikan diri dengan “kebiasaan baru” cuaca ekstrem. Curah hujan lebih dari 150 milimeter dalam sehari, makin sering terjadi. Berkonsekuensi penyesuaian infrastruktur daya serap air, secara alamiah, dan teknologi konstruksi ke-sipil-an. Disebabkan perubahan iklim global, anomali cuaca menjadi keniscayaan yang kerap terjadi.

Tak lama, kawasan metropolitan lain (Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar) wajib siaga pula.

Tanggul sungai Citarum di desa Babakan, kabupaten Bekasi, jebol, merendam tiga desa lain di kecamatan Pebayuran. Ketinggian air di perkampungan yang terendam mencapai 2 meter. Membuktikan pemerintah (dan daerah) perlu mengaudit infrastruktur tampungan air. Sedangkan di perkotaan (Bekasi) banjir mencapai 2,5 meter. Keadaan yang sama terjadi di Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Sehingga arus lalulintas ke Jakarta lumpuh.

Adaptasi dengan “kebiasaan baru” cuaca ekstrem berkonsekuensi me-normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan meningkatkan kapasitas waduk. Serta menambah tutupan vegetatif, menanam pohon tegakan tinggi di kawasan hulu. Terutama pohon dengan daya serap (dan menyimpan air cukup besar). Misalnya jenis pohon aren. Juga larangan membuang sampah di sungai, wajib ditegakkan sebagai “protokol” kesehatan lingkungan, disertai sanksi.

Cuaca saat ini sudah tergolong ekstrem, walau masih di bawah intensitas dua musim (tahun 2019) lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan pekan ketiga Pebruari ini sekitar 220-an millimeter per-hari. Sedangkan dua musim silam intensitas mencapai 377 milimeter. Padahal daya serap tampungan air hujan (sungai) di Jakarta hanya sebanyak 100 milimeter per-hari.

Pasti meluapkan air bah.

Banjir bandang di kawasan Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi) telah melumpuhkan akses transportasi nasional. Beberapa perjalanan kereta-api trans Jawa dari stasiun Gambir, dan Pasar Senen, dibatalkan. Sebanyak 13 perjalanan kereta-api dari Jakarta jurusan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ditiadakan. Sedangkan kereta-api yang terlanjur berangkat dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur, berhenti di stasiun di stasiun Cikampek. Dilanjutkan dengan angkutan bus gratis ke stasiun tujuan.

Koneksitas perjalanan dengan bus juga tidak mudah, karena hampir seluruh jalan negara dan jalan propinsi telah terkepung banjir. Bahkan jalan di perkampungan telah terendam air bah.

Begitu pula jalan menuju rumah sakit juga digenangi air setinggi 35 sentimeter. Banjir telah menggenangi seluruh wilayah ibukota negara, dan sekitarnya. Kedatangan banjir bukan periode lima tahunan, melainkan makin cepat, menjadi dua tahunan.

Ke-parah-an banjir bisa dating tiap tahun. Karena daya dukung lingkungan makin susut. Seperti terjadi awal tahun (2020) lalu, walau antisipasi masyarakat (dan petugas penyelamatan), lebih sigap. Tetapi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), korban jiwa dampak banjir sebanyak 16 orang. Kemacetan total lalulintas pada hari kerja pertama tahun 2020, terjadi di seluruh ruas jalan, dan jalan tol.

Kota-kota yang bukan kategori metropolitan juga bisa mengalami dampak cuaca ekstrem. Misalnya Sumedang (di Jawa Barat), Kudus (di Jawa Tengah), serta Jombang (di Jawa Timur) juga telah mengalami dampak cuaca ekstrem.

Anomali yang menyertai ekstremitas cuaca bisa terjadi di seluruh daerah. Maka adaptasi cuaca ekstrem patut pula dibarengi dengan rekayasa cuaca.

Pemerintah perlu melaksanakan Weather Modification Technology (MMT). Pesawat khusus membawa garam dapur yang disemprotkan ke awan di ketinggian. Sudah pernah diujicoba, sukses mengurai awan, dan berhasil mengurangi insitas hujan. Sekaligus mengarahkan hujan tercurah ke perairan (laut), bukan di permukiman. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Evaluasi Upaya Penurunan Kemiskinan PANDEMI Covid-19 mendorong bertambahnya masyarakat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan. Secara spasial, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total penduduk. Bila dibandingkan dengan September 2019 yang sebanyak 9,22 juta orang, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 naik 2,76 juta orang atau naik 0,97% poin. Akibatnya, tren penurunan angka kemiskinan harus terhenti, (Republika, 15/2/2021).

Melihat realitas itupun, sejatinya pemerintah tidak tinggal diam. Peran pemerintah dalam menurukan angka kemiskinan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Sekaligus, tersirat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dilanjutkan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Peraturan Pelaksana Pasal 37 UU tentang Fakir Miskin) Merujuk dari landasan hukum upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan beserta kalkulasi dari BPS tersebut di atas, sejatinya upaya konkret pemerintah dalam mensinergikan antara kinerja dan regulasi dalam menekan angka kemiskinan selama pandemi Covid-19. Salah satunya, melalui perlindungan sosial yang diperkuat dari data Bank Dunia (World Bank) pada Juni 2020 yang membuat simulasi bila tidak ada bantuan dari pemerintah berupa perlindungan sosial, maka angka kemiskinan Indonesia bisa naik 10,7% hingga 11,6%, sedangkan perhitungan BPS menunjukkan peningaktan kemiskinan Indonesia di bawah 1% poin bila dibandingkan dengan masa pra Covid-19.

Itu artinya, program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 sangatlah membantu, sehingga tren penurunan kemiskinan bisa ditekan.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Penguatan Nilai Pancasila Sejak di Rumah dan di momen-momen lainnya.

Seorang individu yang paham dan menghayati soal konsep ketuhanan, akan lebih mudah menghadapi kehidupan. Dia akan memiliki semangat juang sekaligus kepasrahan pada Sang Pencipta.

Dengan demikian, jalan pun orang-orang yang Oleh: : hidup yang ditapaki tidak dituakan, semisal kakek, Rio F. Rachman akan ngawur. Hubungannenek, paman, dan lain nya dengan manusia lain sebagainya. Artinya, merpun relatif bisa dikeneka yang lebih tua, yang tentu lebih paham mengenai pancasila dalikan karena bisa sewaktu-waktu dibandingkan anak-anak di rumah dihubungkan dengan spirit ilahiah.

Nilai kemanusiaan bisa ditanamtersebut, mesti bertanggungjawab.

Pada zaman sekarang, banyak anak- kan dengan memberi arahan pada anak yang sudah akrab dengan gawai anak-anak agar saling menyayangi.

Ada banyak sorotan tentang minimnya gairah patriotisme di kalangan kaum muda kekinian. Salah satunya tersaji dalam salah satu episode bincang-bincang di kanal YouTube Gita Wirjawan, menteri perdagangan 2011 sampai 2014, yang rilis kali pertama pada 17 Februari 2021 silam.

Sementara itu, patriotisme dan kepedulian pada semua aspek kenegaraan termasuk politik, tidak bisa dilepaskan dari pengenalan terhadap nilai-nilai pancasila.

R

iset mengenai pentingnya penguatan wawasan pancasila sudah banyak dilaksanakan. Kecintaan terhadap ideologi bangsa harus dilakukan agar keberagaman terikat erat (Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Syamsudin, 2019). Mengingat, warga negara Indonesia punya latar belakang yang majemuk. Terlebih, di era globalisasi yang membuat batas-batas geografis tertembus melalui internet atau dunia maya. Budaya bangsa mesti diperkuat di segala lini dan dengan cara bagaimana pun jua (Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila, Kaswadi, Dkk, 2019).

Tidak terbantahkan, pancasila mesti menjadi modal dasar kehidupan tiap warga negara. Di dalamnya tarkandung banyak muatan fundamental, antara lain, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan permusyawarat an, dan keadilan.

Pengenalan terhadap nilai-nilai itu seharusnya sudah ditanamkan sejak dan selama di rumah. Sehingga saat seseorang atau anak itu tidak di rumah, semangat luhur itu tetap melekat.

Artikel ini memiliki ruang lingkup anak usia dini dan atau anak usia sekolah dasar. Artinya, diskusi dan pembahasan berkenaan dengan bagaimana menanamkan nilai pancasila dari rumah terfokus bagi mereka yang sedang dalam usia emas tersebut.

Sebab, tatkala pendidikan karakter dibangun sejak kecil, kekokohan pondasinya pun lebih terjaga.

Bila membahas tentang upaya edukasi sejak di rumah, yang punya domain paling dominan adalah orang tua. Baik ayah dan Ibu, mau-

Perspektif persatuan bisa diasah dengan mengenalkan anak-anak pada permainan yang melibat lebih dari satu orang. Ada banyak permainan semacam itu, mulai dakon, lompat tali, kejar-kejaran, dan lain sebagainya. Sambil mengajari mereka bermain, orang tua dapat sekaligus memberi petuah soal bagaimana asyiknya kerja sama. Secara tidak langsung, arti penting persatuan akan tertanam. Hal semacam ini mesti dilakukan berkelanjutan. Pemahaman ini dapat dimasukkan ke otak mereka secara bertahap. Muaranya, anak bisa paham tentang semboyan bineka tunggal ika atau berbeda-beda tapi tetap satu. terkoneksi internet. Jika orang tua tidak menanamkan ideologi luhur pancasila sejak dini, bukan tidak mungkin, prinsip dasar mereka telan malah kultur asing yang menyimpang. Oleh sebab itu, orang tua tidak boleh lepas tangan dan hanya melimpahkan kewenangan pada pihak sekolah.

Pembelajaran tentang nilai pancasila dapat dilaksanakan senyampang anakanak melakukan aktifitas sehari-hari.

Pandangan tentang urgensi aspek ketuhanan dapat disampaikan melalui arahan agar mereka rajin berdoa.

Misalnya, mereka diajari untuk rutin melafalkan doa sebelum tidur, saat akan masuk kamar mandi, sebelum makan,

Misalnya, dengan cara memberitahu mereka agar sayang pada saudara, teman, bahkan orang tua. Kemanusiaan akan tumbuh melalui semangat kasih sayang. Tatkala ada pihak yang perlu bantuan, ajaklah anak untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan penuh kepedulian tersebut. Anak-anak bisa belajar melalui apa yang mereka saksikan.

Perspektif persatuan bisa diasah dengan mengenalkan anak-anak pada permainan yang melibat lebih dari satu orang. Ada banyak permainan semacam itu, mulai dakon, lompat tali, kejarkejaran, dan lain sebagainya. Sambil mengajari mereka bermain, orang tua dapat sekaligus memberi petuah soal

bagaimana asyiknya kerja sama.

Secara tidak langsung, arti penting persatuan akan tertanam. Hal semacam ini mesti dilakukan berkelanjutan.

Pemahaman ini dapat dimasukkan ke otak mereka secara bertahap.

Muaranya, anak bisa paham tentang semboyan bineka tunggal ika atau berbeda-beda tapi tetap satu.

Sementara itu, secara makro, kerakyatan permusyawaratan berhubungan erat dengan musyawarah mufakat di level legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan secara mikro, bisa terimplementasikan melalui laku diskusi dalam lingkup keluarga. Diskusi demi mencapai keputusan, yang menyangkut kepentingan keluarga atau lebih dari satu orang dalam keluarga tersebut.

Sebagai contoh, mendiskusikan mau jalan-jalan ke mana atau memilih menu sarapan apa. Anak-anak bisa dilibatkan. Anak-anak perlu dilatih untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat pihak lain.

Spirit musyawarah harus sudah disemai sedini mungkin. Harapannya, anak tidak egois dan mau menerima masukan dari orang lain.

Ada pun poin keadilan bisa dibentuk melalui bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak di rumah. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan perlakuan substansif pada anak. Memang, aplikasi mungkin berbeda antar si sulung, si tengah, atau pun si bungsu. Maksudnya, tidak mungkin memberi uang saku atau mainan yang sama pada anak-anak yang usia atau tingkatan sekolahnya berbeda.

Meski demikian, substansi atau esensi kasih sayang dan perhatian mesti tetap diberikan secara seragam.

Anak juga perlu dinasihati soal konsep keadilan. Salah satu yang bisa ditempuh, meyakinkan mereka bahwa semua teman adalah sama-sama mesti disayangi. Jangan karena ada teman yang berbeda kemampuan, suku, agama, maupun warna kulit, perlakuan pada mereka pun dibedakan secara diskriminatif. Terpenting, anak tidak boleh terbiasa meremehkan orang lain. (*) Dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Daya Tahan Sektor Pertanian di Tengah Covid-19

P

andemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membawa dampak yang buruk diberbagai sektor kehidupan. Selain berdampak pada sektor kesehatan, sektor ekonomi pun juga mengalami kontraksi yang cukup besar. Namun kendati demikian, ada sektor yang cukup memiliki daya tahan tanggung di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah sektor pertanian.

Daya tahan sektor pertanian dan perbaikan sektor pertanian di tengah pandemi merupakan sebuah realitas yang patut mendapat support dan apresiasi dari semua pihak. Pasalnya, sektor pertanian menjadi salah satu harapan agar perekonomian Indonesia tidak semakin terguncang. Berangkat dari kenyataan itulah, sektor pertanian harus diberi perhatian lebih karena menjadi sektor penyelamat dan mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya.

Performa Sektor Pertanian Di masa Pandemi Covid - 19 sektor pertanian secara umum dapat dikatakan kebal terhadap krisis ekonomi nasional. Pasalnya, pertumbuhan positif sektor pertanian memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekomian nasional. Hal tersebut, didasarkan pada fakta dan data bahwa pertanian merupakan sektor yang memberikan andil besar atau penopang perekonomian nasional.

Merujuk dari data yang dirilis BPS, sektor pertanian pada kuartal IV-2020 pun tumbuh sebesar 2,59 % secara year on year (yoy). Berdasarkan subsektornya, tanaman pangan tumbuh 3,54 %, tanaman hortikultura 4,37 % dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33 %. Namun disisi lain, ada subsektor peternakan yang minus sebesar 0,33 %. Keberhasilan kebijakan dan program sektor pertanian rupanya tidak hanya dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, namun demikian diikuti juga dengan kinerja ekspor. Data BPS juga menyebutkan kinerja ekspor pertanian tahun 2020

lepas dari tanggungjawab mengalami kenaikan pemerintah, sehingga pe15,78% dari tahun sebemerintah idealnya harus lumnya, yakni Rp390,16 bisa berlaku bijak dan adil triliun menjadi Rp451,77 dengan tidak hanya fokus triliun. Itu artinya pemepada produktivitas saja, rintah beserta pemangku melainkan juga memkepentingan, khususnya perhatikan kesejahteraan petani, mampu menjaga petani. Melalui berbagai sektor pertanian tetap ekdukungan layanan dan sis dalam menyelamatkan Oleh : produk yang memungekonomi nasional.

Harun Rasyid kinkan mereka berkemSelain itu, indeks kebang sebagai petani, kotahanan pangan Indomunitas, yang sekiranya nesia terus mengalami bisa memampukan mepeningkatan. Hal itu terbuktikan dari data Global Food Se- reka dalam memenuhi ketahanan para curity Index (GFSI), dimana secara petani itu sendiri.

Selebihnya, untuk mewujudkan keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang kesejahteraan petani perlu adanya signifikan. Berdasarkan data GFSI, ketersediaan akses ke pasar, pengeindeks ketahanan pangan di Indonesia tahuan dan informasi, serta pelatihan kurun waktu 2014-2019 mengalami agronomi di antara kegiatan pendukenaikan dan terus membaik. Pada kung lainnya. Untuk mewujudkan hal tahun 2014 mencapai 46,5 indeks, itu tentunya tidak terlepas dari program tahun 2018 mencapai 54,8 indeks dan pembiayaan mikro karena dengan 2019 mencapai 62,6 indeks sehingga kemudahan akses terhadap sumber Indonesia menduduki peringkat 62 keuangan, dapat meningkatkan taraf dari 113 negara dunia atau peringkat 12 hidup petani kecil.

Oleh karena itu, kemitraan diperdari 23 negara Asia Pasifik, (republika. lukan untuk mengembangkan dan co.id, 19/2).

Setelah melihat fakta dan data yang memperluas akses pembiayaan mikro ada tersebut, sekiranya bisa ditarik untuk petani kecil yang ingin menkesimpulan bahwa Performa pertanian ingkatkan kinerja pertanian mereka. sangat mengembirakan. Selebihnya, Pemberikan kemudahan akses pemrealitas perlu diimbangi dengan men- biayaan mikro kepada petani kecil jaga harga beli panen dan membuat di Indonesia merupakan tanggung kebijakan pengendali inflasi untuk jawab besar bagi Kementerian Pertamenggenjot kesejahteraan petani. Ke- nian yang dapat didukung penuh oleh sejahteraan petani, bisa dijaga melalui sektor swasta. Selebihnya, berikut upaya untuk memastikan kelancaran ini ada beberapa langkah konkret rantai pasok, ketersediaan pupuk yang yang sekiranya bisa dilakukan guna berkualitas, agar harga yang diterima meningkatkan kesejahteraan petani petani tetap stabil. Selain itu, input- di tengah performa sektor pertanian input usaha tani, terutama pupuk, perlu yang terus membaik.

Pertama, kerja sama antar daerah dijaga ketersediaannya dan tingkat harganya agar sesuai dengan harga eceran (KAD) akan meningkatkan kesejahtertertinggi (HET). Intinya, kondisi terse- aan petani menyusul adanya jaminan but, perlu dikelola dengan baik agar ketersediaan pasar dan kestabilan ketahanan sektor pertanian agar tetap harga. Melalui KAD akan menciptaterjaga. Alhasil, petani butuh jaminan kan kestabilan harga, karena dengan menjaga kesejahteraan sekaligus meng- adanya jaminan ketersediaan barang dari daerah pemasok, maka kestabilan gairahkan produksi pertanian. harga di daerah konsumen akan terjaga.

Dengan implementasi KAD di daerah Mensejahterakan Petani Upaya untuk mewujudkan ke- yang letaknya saling berdekatan, sejahteraan petani sejatinya tidak akan menjadikan biaya logistik lebih

efisien.

Kedua, mengoptimalkan SDM pertanian, salah satunya melalui program penumbuhan 2,5 juta petani milenial ini. SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk menggenjot produksi dan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. perkembangan SDM, khususnya generasi muda harus menjadi perhatian lebih karena sumber daya manusia erat kaitanya dengan perkembangan sektor pertanian di masa depan.

Ketiga, meningkatkan infrastruktur pertanian digital. Melalui solusi dihadirkanya infrastruktur pertanian yang berorientasi teknologi akan membantu meningkatkan pendapatan petani Keempat, mendorong produktivitas dengan restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu permodalan petani, sekaligus memperluas subsidi asuransi gagal panen.

Kelima, memotong rantai distribusi dengan memanfaatkan BUMDes, Koperasi Unit Desa (KUD), toko tani atau pasar tani yang dikelola oleh desa, lembaga masyarakat, atau lembaga pemerintahan. Secara teknis, selebihnya bisa memanfaatkan hadir dan adanya Toko Tani Indonesia secara nasional. Pemerintah daerah tingkat II juga dapat membantu memperkuat penyaluran hasil pertanian antardaerah, terutama ke daerah yang berbatasan langsung dengan daerah sentra produksi.

Melalui lima langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan petani tersebut diatas, sekiranya semakin menegaskan bahwa mewujudkan kesejahteraan petani merupakan bagian dari proses pembangunan pertanian yang membutuhkan keterlibatan semua elemen, sehingga besar kemungkinan jika semua itu disinergikan akan berpotesi menunjang performa dan daya tahan sektor pertanian di masa datang jauh lebih baik dan menggembirakan.

Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhmammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Dampak Banjir

Seluruh Perjalanan KA Tujuan Jakarta Dibatalkan Surabaya, Bhirawa Cuaca ekstrim di beberapa wilayah mengakibatkan perjalanan Kereta Api (KA) Jarak Jauh terhambat. Di area Daop 1 Jakarta dampak dari cuaca ekstrim terjadi di petak jalan antara Stasiun Kedunggedeh - Lemah Abang Km 55 +100 s.d KM 53+600 yang sempat terendam banjir pada Minggu 21 Feb 2021 dengan ketinggian air sampai dengan 150 cm Diatas Kop Rel. Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Hakim mengungkapkan tidak hanya membuat jalur rel tergenang, akan tetapi banjir yang mengalir cukup deras juga mengakibatkan pondasi batu balas pada rel tergerus air

sehingga memerlukan waktu untuk proses perbaikan prasarana jalur rel.

“PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa Kereta Api atas pembatalan tersebut dikarenakan

dampak cuaca ekstrim sehingga berpengaruh pada kondisi prasarana dan operasional KA,” terangnya, Senin (22/2).

Luqman menambahkan hingga saat ini tim PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki prasarana yang terdampak banjir tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak. “Dengan mempertimbangkan keselamatan, kondisi jalur rel yang terdampak banjir belum dapat dilalui untuk perjalanan Kereta Api, sehingga pada Senin 22 Februari 2021 seluruh perjalan-

an Kereta Api Jarak Jauh tujuan Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen kembali dibatalkan,” ujarnya.

Total terdapat tujuh KA yang dibatalkan dari area Daop 8 Surabaya, tiga KA tujuan Stasiun Pasar Senen dan empat KA tujuan Stasiun Gambir.

Adapun KA Jarak Jauh tujuan Jakarta yang dibatalkan: Tujuan Pasar Senen, KA Jayabaya relasi Malang - Pasar Senen, KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng - Pasar Senen, KA Dharmawangsa relasi Surabaya Paaarturi - Pasar Senen.

Tujuan Stasiun Gambir, KA

Argo Bromo Anggrek pagi relasi Surabaya Pasarturi – Gambir, KA Gajayana relasi Malang – Gambir, KA Bima relasi Surabaya Gubeng – Gambir, KA 76 Argo Bromo Anggrek malam relasi Surabaya Pasarturi – Gambir.

Sementara itu bagi pelanggan KA yang telah memiliki tiket keberangkatan 22 Februari 2021 tujuan Gambir maupun Pasar Senen dapat melakukan pembatalan tiket hingga 30 hari kedepan, dengan pengembalian 100 persen melalui loket pembatalan di stasiun.[riq]

Petugas KA Stasiun Gubeng Surabaya saat memeriksa tiket para penumpang.

LINTAS PELAYANAN

Dinkes Tulungagung Sudah Data ASN untuk Divaksin Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung sudah melakukan pendataan seluruh ASN di Kabupaten Tulungagung yang akan disuntk vaksin Covid-19 pada tahap dua. Penyuntikan vaksin tersebut bakal dilakukan setelah vaksin tiba di Tulungagung.

Kepala Dinkes Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Senin (22/ 2), mengungkapkan Dinkes Kabupaten Tulungagung sudah menerima data pelayan publik termasuk ASN yang akan divaksinasi Covid-19. “Data yang kami terima sebanyak 225 ribu lebih. Melebihi yang diperkirakan sebelumnya yang 32 ribu,” ujarnya.

Melonjaknya jumlah yang akan divaksin Covid-19 itu, menurut dr Kasli Rohmad, karena tidak hanya pelayan publik yang menjadi sasaran vaksinasi tahap dua. Tetapi juga ada lansia, tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Sehingga semuanya untuk tahap dua terdata 225 ribu lebih,” terangnya.

Ia memperkirakan pula proses vaksinasi tahap dua akan berlangsung sampai bulan Mei 2021. Namun jika kedatangan vaksin di Kabupaten Tulungagung secara bertahap lancar, proses vaksinasi bisa berlangsung lebih cepat. “Saat ini saja ada keterlambatan untuk memulai vaksinasi tahap dua. Seharusnya kan minggu kemarin. Keterlambatanan ini karena belum tersedianya vaksin di Tulungagung, sehingga jadi mundur,” paparnya. [wed]

Silverman dijemput Satpol PP saat beraksi di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Nganjuk.

ristika/bhirawa

Beraksi di Jalanan, Silverman Digaruk Satpol PP Aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung termasuk yang pertama akan divaksin Covid-19 tahap dua yang rencana vaksinnya tiba di Tulungagung pada Senin (22/2) sore.

Nganjuk, Bhirawa Satpol PP Kabupaten Nganjuk kembali melakukan razia pengemis atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam razia tersebut, Satpol PP berhasil mengamankan 7 orang PMKS terdiri dari pengemis dan manusia perak atau silverman di sejumlah ruas jalan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk Drs Abdul Wakhid mengatakan, kegiatan rutin ini sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban wilayah. Dasar kegiatan operasi anjal dan gepeng adalah peraturan daerah Kabupaten Nganjuk nomer 8/2013 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum. “Keberadaan PMKS dapat mengganggu masyarakat dan melanggar Perda nomer 8 tahun 2013.

Jadi, kami rutin melakukan penjangkauan PMKS ke seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk,” ujar Abdul Wakhid kepada Bhirawa.

Menurut Abdul Wakhid, 7 PMKS yang berhasil diamankan tersebut

Pj Bupati Sidoarjo Bekali Petugas SLRT Sidoarjo, Bhirawa Melihat masih tingginya angka kemiskinan dan keluarga tidak mampu di wilayah Sidoarjo, saat ini sekitar 4.000 orang, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan penguatan dan pembekalan kepada 117 tenaga pelaksana terpilih dari 1.610 pendaftar, pada Senin (22/02) kemarin.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono yang hadir untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada tenaga pelaksana SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu), me-

nilai langkah ini sebagai bentuk Quick Respon menanggapi kebijakan program pemerintah pusat.

Ia menilai, di masa Pandemi covid-19 banyak terjadi permasalahan sosial, diantaranya tingginya angka pengangguran, dan terjadinya kontraksi dalam pertumbuhan perekonomian yang mencapai minus 2 dan sebagainya. Sedangkan kementrian sosial dalam meminta inteversi bantuan, selalu meminta data yang valid. “Jjadi supaya valid dan adanya pelayanan yang cepat, hari ini telah menetapkan kawan-kawan yang menangani

pendataan,” ujarnya.

Menurunya, jika program verifikasi data ini dapat dituntaskan, maka program apapun dinilai akan tepat sasaran. Baik program Bantuan Sosial milik Pemerintah Pusat, sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pj Bupati berharap, dengan validnya data, dapat disampaikan kepada pemerintah dan bupati selanjutnya untuk dijadikan prioritas.

“Mudah-mudahan dengan kevalidan data ini, kami bisa menyampaikan evaluasi program, serta memberikan intervensi program pada Bupati selanjutnya, kepada

Kementrian maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mungkin inilah yang harus ditangani secara prioritas,” tegas Hudiyono.

Sementara itu, tingginya inclusion error dan exclusion error dimana masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima, serta sebaliknya menjadi tugas dari tenaga pelaksana (SLRT), berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan. Supervisor juga akan di tempatkan di tingkat kecamatan berkoordinasi dengan kasi kessos dan technical assistant untuk tingkat kabupaten. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Hudiono menyerahkan secara simboli buku petunjuk pelaksana kepada petugas SLRT.

sebagian ada yang dibawah umur. Selain itu banyak dari PMKS yang berkeliaran di sejumlah ruas jalan Nganjuk datang dari luar kota.

Dari hasil razia kali ini diketahui 3 PMKS masih dibawah umur, sedangkan yang berasal dari luar Nganjuk ada 4 orang atas nama Gendis asal Trowulan Mojokerto, Nurhuda asal Pacitan, Sastro asal Dolopo Madiun dan Indra asal Ngawi. Kemudian, oleh Satpol PP dilakukan pendataan kepada seluruh PMKS. Selain itu juga dibuatkan surat pernyataan agar mereka tidak mengulangi lagi.

Bagi anak di bawah umur, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan pembinaan kepada keluarganya. “Kami akan menyerahkan mereka yang dibawah umur ke Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Nantinya mereka akan diberi pembinaan lebih lanjut. Kami bersinergi dengan organisasi perangkat daerah lain terkait pembinaan. Sebab, Satpol PP hanya melakukan penjaringan dan penjangkauan di lapangan,” pungkas Abdul Wakhid. [ris]

Clean Up Bareng Mitra Lingkungan Warnai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo kerja bareng mitra lingkungan hidup menggelar aksi clean up dan berbagi masker kepada masyarakat. Tak disangka, aksi yang berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 09.00 itu menghasilkan 570 kg sampah saat ditimbang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari.

Lima lokasi sasaran clean up di Jalan Pahlawan (pertigaan Jalan Niaga sampai pertigaan Jalan Cokroaminoto), Jalan Pahlawan (pertigaan Jalan Cokroaminoto sampai tempat cucian mobil menuju Brak), Jalan Dr Saleh, Jalan Dr Sutomo dan Alunalun Kota Probolinggo.

Pada aksi tersebut DLH melibatkan mitra lingkungan hidup terdiri dari Paguyuban Peduli Sampah (Papesa), Saka Kalpataru, Formalis (Forum Masyarakat Peduli Sungai), Laskar Hijau, Forjamansa (Forum Manajemen Sampah), Kwarcab, Paguyuban Becak, KPL (Kader Penggerak Lingkungan), Penyandang Disabilitas, Komtari (Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati), Bebek Pro (Bersih-Bersih Kali Probolinggo).

“Hasilnya lumayan cukup banyak, 500 sekian kilo, kurang lebih setengah ton. Kami berharap ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dipertahankan. Kami dari Pemerintah Kota Probolinggo mengucapkan

selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2021, dengan tema sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi, sinergi ini tidak berhenti hari ini saja tapi ke depan bisa kita tingkatkan,” tegas Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, saat di TPA Bestari, Senin (22/2).

Diakui oleh Deta-panggilan akrab Kepala DLH, bahwa sampah yang masuk ke TPA terus meningkat. Bak penampungan pembuangan sampah yang luasannya sekitar setengah hektar sudah mencapai ketinggian 8 meter (2 meter ke bawah, 6 meter ke atas). Tahun 2022-2023 DLH harus menyiapkan bak penampungan baru.

“Menyikapi sampah yang terus meningkat ini kami terus mengedukasi masyarakat, ada tim mitra-mitra yang nantinya membantu Pemkot khususnya DLH. Solusi dari sampah ini adalah pengelolaan sampai melalui komposting, namun lagi-lagi sampah plastik terlalu banyak. Jadi pemilahan sampah di rumah-rumah harus

terus digalakkan,” terang Deta.

Sementara itu, Ketua Papesa Syaifudin, salah satu mitra DLH yang ikut berpartisipasi dalam clean up mengatakan, melalui kegiatan ini ingin mengingatkan kembali kalau sampah harus dikelola bersama. “Ini (sampah) bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga untuk ikut pengolahan sampah,” ujarnya.

Sesuai tema HSPN tahun 2021 membuat sampah menjadi bahan baku ekonomi di masa pandemi, lanjut Syaifudin, nantinya industri juga bisa menggunakan bahan baku dari sehingga jadi green industry dan secular economy. Jadi, sampah tidak harus terbuang menumpuk di TPA, kuncinya adalah pemilahan dari sumber sampah khususnya masyarakat di tingkat rumah tangga.

Papesa berharap, seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan industri menjalankan peran masing-masing. “Mari lakukan peran secara bertanggung jawab. Untuk masyarakat bukan aturan yang mewajibkan melakukan pengelolaan tapi sadarkah kalau kita ramah lingkungan, maka lingkungan akan ramah pada kita,” ujar Syaifudin.

Di hari yang istimewa ini, DLH

juga berbagi bingkisan berupa kelengkapan alat bekerja bagi dua pegiat lingkungan di Kota Probolinggo. Ialah Sukardi, pemilik Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Al Huda di Kelurahan Curah Grinting, Kecamatan Kanigaran dan Basori, pengolah kompos, warga Jalan Soekarno Hatta Gang Sumber Penang, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan.

Lokasi pertama yang didatangi Kepala DLH Rachmadeta Antariksa, Sekretaris DLH Retno Wandansari dan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH) Suciati Ningsih adalah Sukardi. Warga yang tinggal di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan itu mengolah sampah makanan yang ia dapat dari sebuah pabrik, limbah tepung gandum, limbah kopra dan sampah yang dibuang oleh masyarakat di lahan pribadinya.

Sejak 13 Agustus 2020, sampah itu diolah menjadi pakan ikan. Bahkan kini pakan ikan miliknya sudah punya hasil lab dan bersertifikat.

Dalam satu bulan, Sukardi bisa menghasilkan 1 kuintal pakan ikan.

Ia menjualnya dengan harga Rp 6 ribu per kilogram. Sebelumnya, hasil produksi pakan ikannya hanya

wiwit agus pribadi/bhirawa

DLH bersama warga bersih-bersih sampah pada peringati hasi peduli sampah nasional.

dipakai sendiri namun kemudian banyak dibeli orang.

“Terima kasih untuk DLH atas perhatian dan bingkisannya ini,” ujar Sukardi yang mengaku ingin mendapat pembinaan dan difasilitasi dalam pengemasan serta pemasaran produk pakan ikannya ini. Sementara itu, Basori, buruh tani yang mengolah sampah untuk kompos juga mengaku senang mendapat se-

patu karet dan sarung tangan karet.

“Kok tahu saya butuh ini, saya habis kena paku. Saya ucapkan terima kasih. Senang saya punya ini,” terangnya Girang.

Basori baru dua bulan mengolah kompos dan menghasilkan 1 ton 700 kg. Kebanyakan hasil komposnya dibeli oleh PT KTI. Ia mengaku bisa membuat pupuk kompos setelah melihat pengolahan di DLH.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Kliwon, 2

Dukung Pembelajaran Daring

Kopwan SBW Bantu Paket Data 4 Ribu Siswa Malang, Bhirawa Pembelajaran Daring menjadi alternatif di masa pandemi Covid 19.

Untuk menunjangnya kebutuhkan paket data yang memadai.

Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) memberikan bantuan paket data kepada para pelajar putra dan putri anggota SBW. Menurut Ketua Umum SBW, Dr Sri Untari Bisowarno, disela-sela memimpin rapat anggota tahunan (RAT), secara virtual Senin (22/2) kemarin, bantuan ini untuk memberikan suport pada siswa agar giat belajar. Proses pembelajaran para siswa harus didorong terus.

"Kami memberikan bantuan paket data agar anak - anak anggota SBW, bisa terus semangat untuk belajar,'' tutur Sri Untari.

Bantuan diberikan sebagai apresiasi kepada seluruh anggota yang masih terus semangat di masa pandemi Covid 19 ini. Bahkan menorehkan prestasi gemilang pada awal 2021 ini dengan mencatatkan diri masuk dalam jajaran 100 Koperasi Besar Nasional di Indonesia.

Sri Untari uga menjelaskan, hal ini tentu menjadi prestasi membanggakan bagi Koperasi SBW. Ini menjadi cermin bahwa Koperasi SBW dalam pengelolaan usahanya yang transparan dan akuntabel sehingga membangun relasi seluruh anggota.

"Prestasi itu tentu didapat dari proses konsolidasi organisasi yang dilakukan terus menerus. Semua

kami optimalkan, mulai dari urusan simpan pinjam, sosial budaya, keagamaan, hingga kesempatan bekerja,'' kata dia.

Selain itu, kinerja Koperasi SBW selama ini sudah cukup baik, terutama dari sisi tabungan anggota meski dalam masa pandemi Covid 19. Dia berharap terus berperan aktif bisa meningkatkan fungsi dari-

pada Koperasi SBW. Koperasi SBW, ke depannya juga siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kota Batu, hingga Kota Malang.

"Saya pastikan program ke depan yang kami bangun, semoga bisa sinkron dengan apa yang telah diprogramkan pihak Kementerian Sosial dan Pemprov Jatim,'' ujarnya. [mut]

Ketua Yayasan RS Islam Surabaya (Yarsis), Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA mencoba alat i-nose c-19 me

Uji P

ITS Serahkan Alat Skrining m taufiq/bhirawa

Sri Untari Bisowarno saat memimpin RAT Secara Virtual dan menyampaikan bantuan paket data kepada 4 ribu pelajar.

Bupati Salwa Serahkan 312 SK PPPK pada Guru dan Penyuluh Pertanian

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Peserta webinar yang digelar SMK Krian 1 Sidoarjo, Senin (22/2) kemarin.

SMK Krian 1 Gelar Webinar Kunjungan Industri Siap Kerja Sidoarjo, Bhirawa Dalam mempersiapkan peserta didiknya saat memasuki dunia kerja yang lebih nyata, tidak hanya teori seperti di dalam kelas. SMK Krian 1 Sidoarjo bekerjasama dengan PT Amerta Indah Otsuka Kajayan Pasuruan, Senin (22/2) kemarin, menggelar kunjungan industri melalui webinar.

Peserta webinar ini para siswa kelas X dari berbagai jurusan, juga para dewan guru bersama - sama para karyawan di lingkungan perusahaan itu.

Menurut Waka Humas SMK Krian 1 Sidoarjo, Ahmad Robby SKom, para siswa dilatih untuk bisa mempersiapkan diri berkompetisi di dunia industri. Meskipun kegiatan kunjungan industrinya secara online, para siswa sangat antusias mengikutinya dengan penuh semangat.

"Kunjungan industri di PT Amerta Indah Otsuka Pasuruan ini merupakan salah satu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan sekolah. Baik dalam pembinaan siswa, maupun sebagai pusat pelatihan, serta mengembangkan wawasan siswa mengenai dunia industry,'' kata Robby.

Tujuannya kunjungan online di perusahaan ini agar para siswa mendapatkan pengalaman secara langsung terkait tentang budaya industri, product knowledge, terutama tentang jenjang karir yang dapat dicapai setelah menentukan pilihan untuk bergabung.

"Disisih lain, siswa juga mendapatkan motivasi dan semangat belajar melalui proses pendidikan dengan baik serta mampu mengembangkan karier sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka pelajari di sekolah,'' jelas Robby. [ach]

Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyerahkan 213 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada guru dan penyuluh pertanian di Pendopo Bupati Bondowoso, Senin (22/2). Ratusan PPPK yang menerima SK pengangkatan itu, juga dengan perjanjian kerja PPPK, yang dimulai sejak Januari 2021 hingga Desember 2025 dan adanya dievaluasi untuk perjanjian berikutnya.

Menurut Bupati Salwa, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dimana PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

Kata Bupati, PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk itu saya berharap agar nantinya bisa bekerja secara profesional, serta memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya,'' harapnya.

Bupati Salwa juga menjelaskan, PPPK merupakan hal baru dalam dunia pemer-

intahan. Yang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan jika ASN terbagi menjadi dua, yakni ASN dan PPPK. Perbedaannya, ASN diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dari segi kontrak kerja, PPPK dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi hingga batas usia pensiun jabatan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

"Mengenai penghasilan, PPPK akan memperoleh penghasilan relatif sama dengan ASN. Sehingga tidak ada kesenjangan yang signifikan antara PNS dan PPPK untuk jabatan yang sama.

PPPK juga akan memperoleh tunjangan dan penghargaan,'' tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Apil Sukarwan menjelaskan, PPPK akan menerima gaji sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas. Selain itu, PPPK juga mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. [san]

Surabaya, Bhirawa Inovasi i-nose c-19 rancangan guru besar Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Prof Drs Ec Ir Riyanarto Sarno memasuki tahapan baru, uji profile.

ITS bekerjasama dengan RSI Jemursari untuk menggunakan sebagai alat skrining yang aman, murah dan efisien. Sebelumnya, i-nose c-19 juga telah melakukan uji klinis tahap satu.

Menurut Ketua Yayasan RS Islam Surabaya (Yarsis), Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA, alat yang dikembangkan Prof Riyanarto Sarno ini alat untuk skrining awal deteksi Covid-19. Maka harus memenuhi tiga persyaratan.

"Pertama biaya terjangkau tidak sampe Rp10 ribu, kecepatan skrining hingga 3 menit untuk menyimpulkan hasil positif atau negatif. Dan yang tidak kalah penting alat ini aman. Dalam artian, keringat ketiak aman tidak akan menular. Karena penularan Covid 19 lewat mata hidung dan mulut,'' ujarnya usai serah terima alat

i-nose c-19, Senin (22/2).

Apalagi, imbuh Prof Nuh, cara kerja i-nose c-19 yang mudah sangat bermanfaat bagi RS dalam memberikan pelayanan khususnya pada pasien Covid 19. Sebab, selama ini

tes PCR pasien belum dinyat membutuhkan aya relatif mah gan i-nose bis aman dan efisie Sementara it

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin didampingi Wakil Bupati, H Irwan Bachtiar Rahmat saat memberikan SK PPPK kepada pada guru dan penyuluh pertanian di Pendopo Bupati Bondowoso.

GALERI

SISWA

Siswa Kelas XII Mulai Laksanakan Uji Hasil Karyanya Setelah ditiadakannya Ujian Nasional (UN) bagi siswa kelas XII dan sekolah harus menggelar Ujian Satuan Pendidikan (USP) yang mengacu pada Program Kementerian Pendidikan, yakni Merdeka Belajar. Bagi siswa kelas XII juga harus mengikuti Ujian Project hasil karyanya.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Tim kelas XII IPS 2 yang menunjukkan hasil karyanya berupa miniatur ekosistem.

Seperti yang dilakukan siswa kelas XII IPA dan IPS SMA Muhammadiyah 1 Taman (Smamita). Para siswa berlomba - lomba membuat tugas akhir. Ujian Project bisa dilakukan dalam bentuk individu maupun kelompok.

Menurut Koordinator Project, Niar Wulandari Akbari, karena tidak ada UN maka di internal Smamita diadakan Ujian Project untuk menunjukan karya 280 siswa

yang terdiri dari delapan kelas IPA dan IPS. Ini sekaligus membuat inovasi baru atau ide kreatif yang baru. Hasilnya jika karya para siswa bagus kedepanya bisa dibuat lomba dan bisa dijadikan produk unggulan di sekolah.

"Ujian Project karya siswa ini pemilihan temanya bebas.

Para siswai ada yang mengusulkan membuat bisnis plan, teknologi seperti tempat sampah otomatis, dan masih

banyak lainnya. Yang dinilai adalah presentasi, abstrak, cara pembuatan produk dan manfaat produk di masyarakat,'' ujar Bu Niar--sapaan Niar Wulandari Akbari.

Salah satu karya kelas XII IPA 5, yakni 'Prototype Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino Nano dan Infrared Sensor' dibuat saat kondisi adanya pandemi Covid 19. Karya ini dibuat karena melihat banyak korban dan berdampak kepada ekonomi Indonesia.

"Sehingga kami berinovasi untuk membuat tempat sampah otomatis, agar masyarakat tidak perlu berkontak langsung dengan tempat sampah saat membuang sampah. Karena banyak diketahui, tempat sampah merupakan tempatnya berbagai macam kuman dan

bakteri. Jadi mereka tidak perlu menyentuh tempat sampahnya, tapi bisa buka sendiri,'' ungkap Dimas Bachrul Ulum juru bicara tim.

Selain itu, ada juga pembuatan Miniatur Ekosistem yang dibuat Tim XII IPS 2 diantaranya Devita Permata Angel, Frisca Putri Amanda, Anisya Syafitrif Indah Wardani dan Arlinda Oktaviani Putri.

"Miniatur Ekosistem ini terbuat dari bahan bekas yang mudah ditemui setiap hari.

Tujuannya bagi siapapun yang ingin belajar tentang ekosistem tidak perlu jauh jauh mencari di alam sekitarnya, tetapi cukup dengan melihat miniature ini mereka sudah bisa mengerti,'' ungkap Devita Permata Angel selaku pembicara. [*]

rawa

AYAAN

23 Februari 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7 S O S O K

Sebagai Guru akan Bangga Jika Siswanya Berprestasi dan Bergaji Besar Rasa senang dan bangga yang dirasakan para guru apabila siswanya bisa berprestasi, serta bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pula. Bahkan mereka bisa mendapatkan gaji yang melebihi gurunya. "Itu rasanya menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya.

Bukan hanya saya, tetapi juga teman - teman guru, bila siswanya berprestasi rasanya sangat bangga sekali,'' ungkap Waka Kesiswaan SMK YPM 8 Sidoarjo, Didik Teguh Wahyudi SPd MM. Guru kelahiran Sidoarjo, 28 Juni 1967 ini, mengaku sering mendampingi siswa untuk meraih prestasi dalam berbagai lomba. Bahkan sering membatu siswanya untuk mendapatkan pekerjaan usai kelulusan.

"Hal ini saya lakukan karena sebelum menjadi guru, juga pernah bekerja di sebuah perusahaan.

Selain itu juga memang program sekolah yang telah bekerjasama dengan Iduka (Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja),'' terang Didik--sapaan akrabnya saat ditemui, Senin (22/2) kemarin.

Didik yang menjadi guru di SMK YPM 8 Sidoarjo sejak tahun 1999 ini, mengaku kalau menjadi

guru hampir tidak ada dukanya atau selalu senang. Dukanya, bila ada siswa yang malas belajar, bahkan tidak ada semangat untuk belajar.

"Jika ada siswa malas belajar akan kami panggil, untuk duduk bersama. Bila perlu orang tuannya juga dipanggil, untuk mencari akar permasalahannya dan diberikan solusinya, agar permasalahannya tidak berlarut-larut, sebab nantinya siswa itu sendiri yang rugi,'' terang guru PPKn. Finalis Lomba Karya Guru tingkat Kabupaten Sidoarjo ini juga mengaku kalau menjadi guru ini sangat membanggakan, banyak sukanya, bila siswanya banyak yang berprestasi, itu sangat membanggakan.

"Makanya kami sering mendampingi mereka, misalnya dalam lomba

sudah keliling ke semua Wakil Kepala Sekolah, mulai BK, BP, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, Waka Kurikulum dan sekarang menjadi Waka Humas. ''Yang paling lama di Waka Humas, karena saya sangat senang sekali di kehumasan ini, enjoy. Apalagi saya orang PPKn, orang IPS itu harus pandai bicara,'' ungkap lulusan Manajemen Pendidikan ini. [ach]

TTG setiap tahun pasti bisa meraih juara. Untuk kelas XII menjadi kebanggaan saya dan teman - teman guru lainnya, kalau siswa itu bisa bekerja dan gajinya melebihi gaji gurunya. Dan itu banyak sekali, bahkan ada yang gajinya Rp6 juta belum termasuk lemburnya.

Senang dan bangga sekali rasanya,'' ungkap Didik.

Didik mengaku selama menjadi guru, jabatannya

“Jika ada siswa malas belajar akan kami panggil, untuk duduk bersama.

Bila perlu orang tuannya juga dipanggil, untuk mencari akar permasalahannya dan diberikan solusinya.”

Didik Teguh Wahyudi SPd MM

Pendidikan Profesi Guru Unusa Raih Akreditasi B trie diana/bhirawa

elalui keringat ketiak yang diserahkan ITS untuk uji profile di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya.

rofile

i-nose c-19 ke Rumah Sakit

n Covid 19 setakan negatif waktu dan bial. Namun dena lebih mudah en. tu, Prof Drs Ec

Ir Riyanarto Sarno mengakui i-nose merupakan alat skrining awal berbasis artificial intelligent yang tidak bisa menggantikan PCR sebagai golden standart. "Efektifitas alat yang diuji dari keringat

di ketiak pasien ini mencapai 91%. Sehingga memang i-nose bisa membantu tenaga medis untuk melakukan skrining tanpa harus menunggu lama. Apalagi biaya yang dikeluarkan juga tak sampai Rp10 ribu,'' jelasnya.

Prof Riyan sapaan akrabnya menyebut saat ini i-nose belum mendapat izin edar dari Kemenkes. Pasalnya masih dilakukan uji profile dan uji diagnostik yang membutuhkan 2 ribu sampel yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan ini. "Jika hasil uji diagnostik menunjukkan keberhasilan minimal 93% maka inose bisa diproduksi secara massal,'' tandasnya.

Nantinya, empat i-nose c-19 ini akan diletakkan di ruang rawat inap dua unit dan di ruang rawat jalan dua unit. Karena ini untuk mendukung penelitian dari i-nose c-19. Sementara untuk pengaplikasiannya nanti, orang-orang yang akan dites harus sudah di-swab PCR terlebih dulu. Hal ini berlaku untuk pasien dari luar maupun dari RSI sendiri. [ina]

PPG Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mendapatkan akreditasi B (Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor 767/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/II/2021.

Surabaya, Bhirawa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) mendapatkan akreditasi B (Baik) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor 767/SK/ BAN-PT/Ak-PKP/PP/II/2021.

Menurut Koordinator PPG Unusa, Mafiah, hasil ini menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan PPG Unusa lebih baik lagi.

"Hasil ini akan kami tingkatkan untuk mencapai akreditasi Unggul, karena kami telah mendapat berbagai masukan dari para asesor,'' jelas Nafiah.

Lebih lanjut, Nafiah menjelaskan, saat ini PPG Unusa terus menambah fasilitas dan beberapa

kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan nilai akreditasi menjadi unggul. ''Kami targetkan dalam satu tahun akan mengajukan re-akreditasi,'' tambahnya.

Akreditasi PPG ini untuk Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), ke depannya PPG Unusa akan menambah beberapa prodi, seperti PAUD dan Bidang Studi Bahasa Inggris.

"Ke depannya kami akan ajukan beberapa prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unusa untuk menjalankan PPG,'' jelasnya.

Nafiah mengungkapkan, hasil akreditasi ini sebagai bentuk keseriusan Unusa dalam mencetak lulusan PPG yang berkualitas. [ina]

Cari Penyebab, FKH Unair Lakukan Otopsi Pada Paus Terdampar Surabaya, Bhirawa Tim medik Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melakukan otopsi pada paus yang terdampar di Pantai Modung, Bangkalan, Madura Jumat lalu. Dari 49 paus yang mati, 34 paus dapat diidentifikasi.

Sementara tiga dari paus yang dapat teridentifikasi itu kemudian dilakukan pemeriksaan otopsi. Tiga paus yang diotopsi, dua diantaranya jantan dan satu lainnya betina.

Ketua Tim Lapangan FKH Unair, drh Bilqisthi menjelaskan, pemilihan paus untuk dilakukan otopsi, dilakukan dengan pertimbangan berbasis ukuran dan kondisi. Paus yang dipilih untuk diotopsi yang paling besar dengan asumsi, paus yang paling besar itu ketua koloni dengan panjang 5,5 meter dan ber-

jenis kelamin jantan. Sedangkan paus betina yang dipilih berukuran paling besar dengan panjang 3,5 meter. Paus yang dipilih juga dipastikan dalam kondisi tidak busuk, masih baik untuk dilakukan otopsi.

Lebih lanjut, proses otopsi memakan waktu kurang lebih 4,5 jam.

Tidak hanya melakukan otopsi di tempat lokasi kejadian. Tim FKH juga mengambil beberapa sampel untuk untuk pemeriksaan patologi di laboratorium FKH Unair. Pemeriksaan patologi dimaksudkan untuk mengetahui penyebab pasti terdamparnya 52 paus itu.

"Jenis paus yang terdampar adalah paus short fin pilot whale (paus pilot sirip pendek, red). Dugaan awal masih belum bisa kami pastikan karena ketika melihat tidak ada gangguan sonar pada paus, dugaan

Tim Medik Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga Surabaya dan enam relawan mahasiswa melakukan otopsi pada tiga paus terdampar yang teridentifikasi.

aktivitas vulkanik bawah laut juga tidak. Jadi perlu kami dalami melalui pemeriksaan patologi,'' jelas drh Bilqisthi, Senin (22/2) kemarin.

Tim juga pertimbangkan faktor alam karena sebelum kejadian itu sempat terjadi puting beliung di selat Madura. Namun dugaan itu sebagai penyebab peristiwa terdampar paus masih didiskusikan dengan menunggu hasil laboratorium. Menurut drh Bilqisthi, paus short fin pilot whale hidup berkelompok. Ketika bermigrasi, kelompok ini akan mengikuti ketua koloninya. Apabila ketua koloni mati, maka secara hirarki, akan digantikan secara otomatis oleh pejantan yang lebih tua dibawah ketua koloni yang telah mati. Namun jika ketua koloni sakit dan belum mati, maka

kelompok paus akan tetap mengikuti ketua koloninya.

Sebelumnya, terdapat 52 paus yang terdampar di Pantai Modung, Madura. Ketika pertama kali ditemukan oleh nelayan, 49 paus telah mati, dan tiga diantaranya hidup.

Namun, dari tiga yang hidup tersebut, dua diantaranya mati ketika berupaya diselamatkan, sehingga hanya tersisa satu yang hidup dan berhasil dikembalikan ke laut.

Selain tim medik, terdapat enam relawan mahasiswa FKH Unair Surabaya yang juga ikut terjun ke lapangan untuk membantu. Diantaranya adalah Ramadhanty T, Yustisiane Ruth R, Ary Setya Hernanda, Akmal K Ishak, Agus Arisma, dan Shafira R Ruyani. [ina]

Aqua Keboncandi, Opa Patas dan Karang Taruna Gelar Bersih-bersih Sampah Pasuruan, Bhirawa Aqua Keboncandi bersama Opa Patas dan Karang Taruna Desa Keboncandi, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan menggelar aksi bersih - bersih sampah di wilayahnya. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas bahaya dan dampak negatif sampah dibuang sembarangan tempat.

Menurut Ketua Pelaksana, Tri Saputra Wijaya, kegiatan bersih bersih sampah supaya masyarakat sadar dalam menciptakan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih.

"Kami mengajak setiap orang untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih melalui kegiatan bersih - bersih seperti ini. Saat ini merupakan momen baik di Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021,'' ujar Tri Saputra Wijaya di Desa Keboncandi, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Senin (22/2).

Hasil aksi bersih - bersih ini terkumpul 500 kilogram sampah dengan komposisi sampah rumah tangga dan sampah popok bayi.

"Permasalahan sampah ini, tidak

bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kerjasama antar berbagai pihak.

Sehingga cepat teratasi,'' urai Tri Saputra Wijaya.

Selain itu, juga dikemas dengan

AQUA Keboncandi bersama Opa Patas dan Karang Taruna Desa Keboncandi, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan saat membersihkan tumpukan sampah di Desa Keboncandi, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Senin (22/2).

menggelar diskusi yang dikemas dalam acara Ngobrol Samtaku (Sampahku Tanggung Jawabku).

Dengan tema Nasib Sampah Pasca Pandemi ini, diharapkan bisa men-

jadikan masyarakat sekitar lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan di lingkungan.

Hadir beberapa narasumber, antara lain perwakilan dari DLH

hilmi husain/bhirawa

SR Manager AQUA Keboncandi, Hari Wicaksono bersama Opa Patas dan Karang Taruna Desa Keboncandi usai Ngobrol Samtaku dengan tema Nasib Sampah Pasca Pandemi.

Kabupaten Pasuruan, Yeni Kirana, Perwakilan Puskesmas Gondangwetan, dr Dian Megawati, SR Manager PT Tirta Investama Keboncandi, Hari Wicaksono dan pegiat lingkungan dari Bank Sampah Martopuro Purwosari, Nur Hasan.

SR Manager Aqua Keboncandi, Hari Wicaksono mengungkapkan, diskusi ini tetap sesuai dengan Protokol Kesehatan (Prokes).

Sebab perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan material yang terkumpul, sebagai bahan baku kemasan atas produk air minum yang digunakan. Hal itu agar tak mencemari lingkungan.

Hari mengharapkan, aksi bersih - bersih sampah itu bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena bisa mengganggu kesehatan. ''Ada beragam jenis sampah plastik sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah kembali,'' jelasnya. [hil]

JATIM MEMBANGUN Santunan Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Belum Cair Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 8

Pasuruan, Bhirawa Santunan keluarga korban meninggal dunia akibat Covid-19 belum cair. Faktornya belum diketahui, karena itu merupakan kebijakan pusat. Santunan sebesar Rp 15 juta.

Baliho besar berfoto Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan saat memakai masker bertuliskan tetap waspada Covid-19 dan ayo pakai masker terpasang di perkantoran Pemkab Pasuruan, Senin (22/2).

Santunan itu berdasarkan SE bernomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 pada bulan Agustus 2020. Isinya pemerintah daerah diminta untuk mengajukan dana bantuan sosial untuk keluarga korban meninggal Covid-19.

Hilmi Husain/Bhirawa

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menyatakan usai SE itu kemudian pihaknya mengajukan sesuai dengan jumlah orang yang meninggal dunia akibat Covid-19. Namun, pengajuan itu

hingga saat ini belum ada yang cair.

“Kami sudah mengajukan dari Kemensos tahun lalu. Tapi bantuan dari pusat ini belum cair,” ujar Suwito Adi, Senin (22/2).

Di Kabupaten Pasuruan, tercatat ada 226 warga Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia karena virus Corona dan belum menerima bantuan tersebut. Terkait faktor kendalanya, Suwito tak mengetahuinya. Pasalnya, kebijakan itu lang-

sung kewenangan pusat.

Sedangkan perihal penyaluran bantuan, mekanisme pencairan langsung melalui rekening penerima (keluarga). Dalam setiap pengajuan, selalu disertakan rekening penerima pasien yang meninggal karena wabah Covid-19.

“Kami hanya membantu melakukan pengajuan saja. Untuk pencairan langsung ke ahli waris yang bersangkutan,” urai Suwito Adi. [hil]

KELANA JATIM

Wali Kota Sutiaji Minta OPD Tidak Banyak Melakukan Seremonial Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H. Sutiaji minta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak banyak melakukan ceremonial. Pernyataan tersebut disampaikan Sutiajo pada Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, di Hotel Savana Senin (22/2) kemarin.

Wali kota Malang, Sutiaji hadir dan membuka kegiatan dimaksud. Nampak pula, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto hadir mendampingi.

Dalam arahannya, Walikota Sutiaji mengingatkan semua OPD harus bekerja efektif termasuk kepada Disnaker PMPTSP untuk dapat mencari peluang kerja bagi masyarakat Kota Malang.

“Utamanya saat ini di masa-masa pandemi seperti ini; angka pengangguran terbuka kita cukup tinggi. Jadi saya minta DisnakerPMPTSP dapat bekerja maksimal menekan angka tersebut” ujarnya.

Kegiatan ini memang rutin dilaksanakan disetiap awal tahun; namun melalui kegiatan ini dapat melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kota Malang untuk meningkatkan kinerja.

“Tapi jangan banyak upacara, waktunya jadi habis,”tutur Sutiaji.

Orang nomor satu di Kota Malang tersebut juga menekankan agar DisnakerPMPTSP juga fokus dalam melaksanakan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) tahap pertama di Eks Ramayana Mall.

“Tahun 2021 ini, segera lakukan revisi DED dan renovasi interior seperti yang telah direncanakan” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker PMPTSP, Erik Setyo Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

“Selain itu, hasil pembahasannya nanti akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili” tandasnya.[mut]

Satpol PP Bersama Timgab Optimalkan PPKM Skala Mikro Situbondo, Bhirawa Jajaran Satpol PP Pemkab Situbondo bersama tim gabungan (timgab) Polres Situbondo serta Kodim 0823 Situbondo terus mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan pembagian masker kepada masyarakat sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Santri Situbondo. Selain itu, pelaksanaan program tersebut untuk mensukseskan optimalisasi program PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Kabupaten Situbondo.

Salah satu bukti peningkatan dan optimalisasi dilakukan jajaran Satpol PP dan tim gabungan berupa operasi yustisi dan pembagian masker di Taman Kecamatan Asembagus, Senin (22/ 2). Dalam kegiatan ini melibatkan gabungan personil Polres Situbondo dan Polsek Asembagus yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa bersama Koramil Asembagus dan Satpol PP Kecamatan Asembagus.

Paur Humas Polres Situbondo Iptu Nanang Priyambodo mengatakan, operasi yustisi dan pembagian masker terus digalakkan dengan tujuan untuk mendukung suksesnya PPKM skala mikro yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo. “Ya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Caranya, dengan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan prokes mulai dari tingkat terbawah,” tegas mantan Kanit Tipikor Polres Situbondo itu.

Masih kata Nanang, diharapkan dengan optimalisasi PKKM ini masyarakat Kota Bumi Salawat Nariyah tidak akan lengah serta selalu tertib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Kami mengajak semua elemen agar kedepan tidak muncul kluster baru dari penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, mari kita semua wajib mendukung suksesnya pelaksanaan PPKM Mikro ini,” tutur Nanang.[awi]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun Maidi disaksikan Kepala Kajari Kota Madiun Bambang Panca Wahyudi Hariadi, serta Sekda Rusdiyanto bersama CV Nava Lintang Mukti menandatangani kerja sama pengelolaan parkir pada Senin, (22/2). Tampak Wali Kota Maidi menunjukan berita acara kerja sama.

Tanda Tangani Kerja Sama Pengelolaan Parkir

Wali Kota Ingatkan Pihak Pengelola Maksimal dalam Pelayanan Kota Madiun, Bhirawa Pengelolaan jasa parkir di Kota Madiun dipastikan berganti awal Maret 2021 nanti. Setelah sebelumnya berdasarkan hasil lelang pengelolaan parkir tepi jalan umum, memutuskan bahwa CV Nava Lintang Mukti sebagai pihak pemenang. Kepastian itu menyusul ditandatanganinya kerja sama pengelolaan parkir pada Senin, (22/2).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama pihak pengelola, dengan didampingi oleh Kapolresta Madiun

AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Kepala Kajari Kota Madiun Bambang Panca Wahyudi Hariadi, serta Sekda Rusdiyanto.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Maidi menyampaikan dengan tegas kepada pihak pengelola agar mampu menjalankan pengelolaan parkir sesuai aturan yang ada. Tak lupa, wali kota juga berpesan untuk selalu mengedepankan pelayanan dalam melakukan tugas.

“Saya titip, selama ini kota kita tertib. Kebersamaan, kedisiplinan, dan keamanan semua dijaga. Tolong pel-

ayanan yang bagus karena yang parkir tidak hanya warga Kota Madiun,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Wali Kota juga menegaskan terkait identitas juru parkir harus jelas. Mulai dari rompi, tanda pengenal, hingga peluit. Selain itu Wali Kota juga berpesan agar keberadaan juru parkir lama untuk terus diberdayakan, karena mereka sudah terlatih.

Terkait urusan tarif parkir, Wali Kota mengatakan tarif yang berlaku harus sesuai Perda Kota Madiun nomor 22 tahun 2017 tentang retribu-

si pelayanan parkir di jalan umum.

Perda tersebut merupakan perubahan dari perda sebelumnya dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2018 silam.

Besarannya, untuk bus besar dan truk gandeng serta kendaraan sejenis sebesar Rp 8.000. Kendaraan bus sedang, truk, dan kendaraan sejenis sebesar Rp 4.000. Mobil ukuran sedan, pikap dan kendaraan sejenis sebesar Rp 2.000. Sedangkan, tarif parkir untuk kendaraan roda tiga sebesar Rp 1.500, untuk sepeda motor Rp 1.000 dan sepeda Rp 500.[dar]

Dinkes Minta Masyarakat Rutin Imunisasi Bayi dan Balita Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk mencegah penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar berharap masyarakat tetap rutin imunisasi terhadap bayi dan balitanya.

Kasi Survailen dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Blitar, Endro Pramono mengatakan salah satu pencegahan penyakit dalam waktu beberapa tahun kedepan khususnya Bayi dan Balita pihaknya berharap masyarakat tetap rutin melakukan imunisasi terhadap bayi dan balitanya.

“Meski saat ini di masa Pandemi Covid-19, Dinkes Kabupaten Blitar selalu menghimbau masyarakat rutin melakukan imunisasi rutin terhadap bayi dan balitanya,” kata Endro Pramono.

Lanjut Endro Pramono, kalau tidak dilakukan imunisasi rutin, beberapa tahun kedepan dikhawatirkan terjadi ledakan

penyakit, karena menurutnya ada beberapa penyakit yang bisa dicegah hanya dengan imunisasi seperti hepatitis, difteri, pertusis, tetanus, dan campak.

“Artinya jika tidak imunisasi karena takut Covid-19, maka akibat yang ditimbulkan akan terjadi beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Endro, masyarakat juga tidak perlu takut datang ke layanan kesehatan untuk melakukan imunisasi. Sebab masingmasing Puskesmas atau layanan kesehatan sudah mengatur penjadwalan.

“Di masing-masing Puskesmas juga mempunyai strategi, ada yang diarahkan ke Puskesmas Pembantu atau Pustu dan lain-lain. Tetapi tempatnya sudah disiapkan, sehingga tidak sampai berkerumun sesuai dengan protocol kesehatan,” imbuhnya. [htn]

Hartono/Bhirawa

Tampak Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang berada di Jalan Semeru Kota Blitar

KH Marzuki Mustamar Resmikan Graha Nahdlatul Ulama Bondowoso Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke 98 dan sekaligus meresmikan gedung Graha NU Bondowoso, Senin (22/2).

Oleh : Ihsan Kholil, Bondowoso

Peresmian gedung Graha Nahdlatul Ulama ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar didampingi Bupati Salwa Arifin dan para Kiai yang hadir.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Marzuki Mustamar, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Ketua PCNU Bondowoso KH Abdul Qodir Syam, Ketua MUI Bondowoso KH Asy’ari Phasa.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyampaikan dalam sambutannya, bahwa telah banyak yang dilakukan oleh

Nahdlatul Ulama (NU) untuk kemaslahatan agama dan bangsa di harlahnya yang ke 98.

“Nahdlatul Ulama itu adalah sesuai namanya yaitu kebangkitan ulama, yang itu berarti sebenarnya adalah upaya untuk mempertahankan Islam sebagai sebuah tradisi. Artinya NU dari awal berkomitmen untuk mengembangkan polapola Islam yang telah dikembangkan oleh para Wali Songo.

Secara pribadi saya merasa bangga karena sudah memiliki gedung NU yang megah , semoga bermanfaat,”harapnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar menyampaikan agar umat

Ihsan Kholil/Bhirawa

Ketua PWNU Jawa Timur, Dr KH Marzuki Mustamar meresmikan langsung Graha NU Bondowoso ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Nahdlatul Ulama juga turut serta mewujudkan komitmen kebangsaan melalui peran santri.

“Dulu komitmen kebangsaan diwujudkan dengan angkat senjata, namun cara itu belum rele-

van di masa sekarang. Sebab, bentuk penjajahan sudah berwujud pada digitalisasi, ekonomi, serta upaya merusak idealisme,” ujarnya.

Dikatakannya pula bahwa

cara untuk memerangi penjajahan sekarang adalah menjaga integritas, menguatkan keilmuan, serta meneguhkan persatuan dan kesatuan.

“Yakni melalui penguatan Sum-

ber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas,” jelasnya.

Terlebih lanjutnya, karena NU memiliki ribuan santri, yang menurutnya pengembangan SDM santri sangat penting agar bisa menjadi pionir bangkit mengaplikasikan komitmen kebangsaan, mewujudkan motivasi NU dan membangun nasionalisme.

“Santri akan menjadi pemimpin masa depan. Bisa jadi, seorang santri kelak akan menjadi kiai. Dia menjadi panutan santrinya. Integritas dan idealisme menjadi modal santri tersebut.

Mereka bisa menguatkan komitmen kebangsaan di lingkungan santrinya,” terangnya.

Selain itu, santri yang terjun di masyarakat juga bisa menjadi panutan, sebab perilaku santri yang didasari integritas itu akan menumbuhkan empati dari masyarakat.

“Komitmen kebangsaan bisa

diwujudkan pada implementasi kehidupan sosial,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua PCNU Kabupaten Bondowoso, KH. Abdul Qodir Syam menyampaikan, pemuda sekarang adalah pemuda di masa depan.

Itulah isi dari hadis nabi yang kita dengar sehari-hari. Pesan dalam hadis itu adalah agar generasi muda saat ini, dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya kelak.

“Baik pendidikan agama ataupun pendidikan yang lainnya.

Dalam hal ini kita patut memperhatikan nasib NU di masa depan adalah bergantung kepada pemuda NU di masa kini.

Maju mundur NU ada di tangan mereka. Oleh karenanya menjadi penting adalah mempersiapkan mereka sedini mungkin dengan membekalinya dengan nilai-nilai ke-NU-an.Dengan ini betapa pentingnya pendidikan kader NU,” tandasnya. [san]

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

PPKM Skala Mikro Diperpanjang

Pemkab Malang Terus Tekan Angka Penyebaran Covid-19 Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Pusat kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali hingga dua minggu mendatang, yakni dari tanggal 23 Februari-8 Maret 2021. Sehingga dengan dengan diperpanjang lagi PPKM tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih serius dan berkomitmen untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang Wahyu Hidayat, Senin (22/2), saat mengecek Safe House Rusunawa Aparatur Sipil Negara (ASN), di Jalan

Trunojoyo Nomor 6 Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang menyampaikan, bahwa Pemkab Malang terus berupaya menekan angka pe-

nyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan amanah yang diperintahkan oleh Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

“Karena mulai besuk Selasa (23/2), PPKM skala mikro jilid III kembali diperlakukan di Kabupaten Malang,” terangnya.

Wahyu menjelaskan, kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Malang dalam penanganan Covid-19. Karena dengan adanya PPKM skala mikro tersebut dinilai sangat efek-

tif untuk menekan penanganan Covid-19. Dan sebelum diperlakukan PPKM jilid III,dirinya telah berkeliling ke beberapa desa guna untuk mengecek kesiapan penanganan Covid-19 ditingkat Rukun Tetangga (RT).

“Sebab, dengan diberlakukan PPKM skala mikro jilid II, hal ini sangat efektif dalam menekan penyebaran Covid19,” ujar dia.

Ditegaskan, selain dirinya berkeliling ke desa-desa, hal ini juga untuk mengecek pengang-

garan keuangan desa. Karena anggaran untuk penanganan Covid-19 pada PPKM skal mikro dengan kelurahan berbeda.

Sebab anggaran untuk desa dalam pengananan Covid-19 langsung dari Dana Desa (DD), namun untuk kelurahan, anggarannya dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. Sehingga dirinya dapat memonitor penggunaan anggaran penanganan Covid-19, agar tidak ada yang salah dalam penganggarannya.

“Kami akan melihat bagaimana evaluasinya, termasuk pengendaliannya seperti apa.

Hal ini untuk memberikan pelaporan pada saat saya melakukan serah terima jabatan dengan Bupati Malang terpilih,” tegas Wahyu.

Dia juga menyampaikan, jika di Kabupaten Malang selama diberlakukan PPKM, sudah ada lima kecamatan yang kini masuk pada zona hijau, yang sebelumnya zona orange. Sedangkan zona hijau dilima kecamatan itu, seperti

Kasembon, Tumpang, Ngajum.

Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Sehingga PPKM itu sangat efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Karena sesuai amanah dari Bupati Malang terpilih HM Sanusi, maka dirinya nanti meminta masing-masing kepala desa menyerahkan hasil evaluasi dan laporan ditingkat kecamatan,” pungkas Wahyu, yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang. [cyn]

KELANA JATIM

Satreskoba Polres Jombang Ringkus Lima Pengedar Sabu Jombang, Bhirawa Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jombang, berhasil meringkus 5 pengedar Narkotika jenis sabu di Jombang. 2 orang di antaranya merupakan pasangan kekasih yang menjadi perantaranya.

Berdasar data dari Polres Jombang, pasangan kekasih tersebut bernama ERH alias Koko (28) asak Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan SF (23), warga Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Sementara 3 orang tersangka lainnya yakni, Zainal Arifin alias Bebek (44), warga Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Didit Afianto (33) dan Donald Bramiel Schmidamer alias Donal, warga Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

“Kelima tersangka masih satu jaringan. Kami tangkap di tempat dan waktu yang berbeda,” ujar Kasatresnarkoba Polres Jombang, AKP Mochamad Mukid, Senin (22/02).

AKP Mukid menambahkan, bandar dari kelompok pengedar sabu itu yakni Bebek yang selama ini buron dari perkara tersangka Ach Rifai alias Mein pada 11 Januari lalu 2021 yang lalu. Sedangkan perantaranya yakni, Eka dan Siti. [rif]

Pastikan Anggota Bebas dari Narkoba, Polres Bojonegoro Lakukan Tes Urine Dadakan Bojonegoro,Bhirawa Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, SIK, MM, MH, mendadak menginstruksikan seluruh anggotanya untuk mengikuti tes urine usai pelaksanaan upacara pembekalan para Bhabinkamtibmas yang bertempat di halaman Mapolres Bojonegoro, Kemarin (22/2) pagi.

Tes yang digelar secara dadakan oleh Urusan Kesehatan (Urkes) Polres Bojonegoro bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro, Polda Jatim tersebut, sempat membuat kaget sejumlah anggota karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan.

Mereka diperkenankan memasuki toilet yang diawasi anggota Propam dan menyerahkan air seninya pada petugas kesehatan menggunakan tempat yang telah disiapkan.

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, menjelaskan, bahwa tes urine ini diadakan untuk memastikan anggota Polri yang ada di fungsi opsnal atau anggota Polres Bojonegoro maupun Polsek terbebas dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. [bas]

Tampak dalam foto Walikota di dampingi Kadis PUPR, dan Dishub.melihat langsung, pengangkatan sampah di bawah jembatan KH. Usman yang melibatkan puluhan orang dikerahkan untuk mengangkat sampah yang tersangkut.

Jembatan Jln. KH. Usman di Murukan

Mengalami Korosi Wali Kota Larang Kendaraan Berat Melintas Mojokerto. Bhirawa Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari secara tegas melarang kendaraan berat melintas di atas jembatan Murukan yang ada di jalan KH. Usman Kota Mojokerto.

Adapun penyebabnya tidak lain, jembatan yang telah dibangun sepuluh tahun lalu ini sisi bagian barat mengalami korosi alias ambles. Akibat derasnya terjangan air hujan yang mengalir.

Apalagi sampah ranting pohon dari hulu selalu tersangkut dibawahnya.

Sehingga perlu kerja berat dan melibatkan banyak alat dan tenaga untuk mengangkatnya ke daratan.

Demikian antara lain dikatakan Walikota Mojokerto saat meninjau pengangkatan sampah dari bawah jembatan KH. Usman Murukan, Senin (22/2).

Lebih lanjut Walikota menambahkan, pembersihan sampah di kali ini

bukanlah yang pertama kali tapi sudah pembersihan yang ke tiga kali.penyebabnya curah hujan cukup tinggi dibarengi dengan angin kencang. Sehingga pepohonan maupun ranting yang dari hulu terbawa derasnya aliran air dan tersangkut dibawah jembatan Kh. Usman. Hingga menumpuk seperti ini.

Khusus untuk plengsengan yang ambrol sudah dilakukan perbaikan

sementara dengan pemberian sand bag.beberapa hari lalu dengan melibatkan TNI dan Polri.

Untuk itu terkait kondisi jembatan yang sudah terjadi korosi pada penahan tanggul sisi barat maka jembatan ini tidak dilalui dengan kendaraan bermuatan lebih dari 5 ton, supaya tidak memperparah kondisi di bawah jembatan yang tergerus akibat aliran air yang cukup deras. [min]

Sebanyak 620 Ribu Jiwa Penduduk Warga Demo Konpensasi Proyek Penanaman Pipa PDAM Belum Merata Sidoarjo Segera Divaksin Pengelolah Faskes dan Kepala Puskesmas di Kab Sidoarjo dikumpulkan untuk persiapan vaksinasi tahap ke-2.

alikus/bhirawa.

Sidoarjo, Bhirawa Vaksinasi tahap ke-2 di Kabupaten Sidoarjo, yang dimulai pada minggu terakhir Bulan Pebruari 2021 ini, ditargetkan untuk 620 ribu jiwa sampai 650 ribu jiwa.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman SpPros, dalam hari-hari di Minggu terakhir di Bulan Pebruari ini, vaksin Sinovac untuk pencegahan Covid-19 ini akan segera datang.

Sejumlah kalangan yang menjadi pri-

oritas vaksinasi tahap ke-2 ini, menurut drg Syaf, diantaranya para Lansia, pedagang pasar dan guru.

“Para wartawan juga akan kita vaksin,” kata drg Syaf, Jum at (19/2) akhir pekan lalu, disela-sela kegiatan mengumpulkan para pengelola fasilitas kesehatan di Kab Sidoarjo dalam persiapan vaksinasi tahap ke-2.

Untuk kalangan para Lansia, diharapkan kegiatan vaksinasi bisa selesai dalam waktu 40 hari. Untuk para

pedagang pasar, para petugas kesehatan vaksinasi akan keliling. Jumlah tenaga guru di Kab Sidoarjo yang akan divaksin kurang lebih sekitar 30 ribuan Menurut Syaf, mereka yang akan divaksin itu, yakni yang menjadi prioritas, data-datanya dari Pusat. Begitu vaksin sudah tiba di Kab Sidoarjo, akan segera disebar ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kab Sidoarjo.

“Saya berharap semua Faskes di Sidoarjo siap melakukan vaksinasi tahap ke-2 ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan sukses. Warga Sidoarjo bisa divaksin untuk mencegah penularan Covid-19,” katanya.

Rencananya, pelaksanaan vaksin di rumah sakit akan menyuntik 200 jiwa tiap kali vaksinasi. Sedangkan di fasilitas kesehatan, 40 jiwa tiap kali vaksinasi.

“Kalau ada faskes di Sidoarjo yang 1 hari bisa sampai 100 orang, hebat itu,” katanya.

Meski demikian, para Nakes diingatkan tetap jaga diri dan kesehatan, supaya mereka sendiri tidak sampai tumbang. Ditargetkan kegiatan vaksinasi tahap ke-2 di Sidoarjo memakan waktu sampai 6 bulan. [kus]

Gresik, Bhirawa Aksi demo puluhan warga Desa Sembayat, Kecamatan Manyar protes proyek penanaman pipa PDAM di sepanjang jalan raya Sembayat lantaran belum tuntasnya sosialisasi dari PDAM maupun PT. Gemilang selaku kontraktor. Selain itu warga mengeluhkan belum selesainya masalah kompensasi dampak proyek tembok retak-retak, tanah ambles, jalan rusak.

Menurut koordinator aksi,Ali Mukhtar mengatakan, semula warga sudah protes namun belum ada tangapan sehingga melakukan aksi demo. Bentuk kekecewaan masyarakat terkait sistem sosialisasi, sebab kurang transparan.

“Sudah seminggu berjalan, namun kompensasi yang di berikan tidak merata. Bahkan terkesan kontraktor diam saja, untuk itu kami menuntut agar konpensasi segera di selesaikan semua.”ujarnya.

Selain itu, juga menuntut agar perbaikan urukan setelah galian di

Aksi demo puluhan warga Desa Sembayat mengeluhkan belum selesainya masalah kompensasi dampak proyek tembok retak-retak, tanah ambles, jalan rusak.

lakukan dengan baik. Sebab sudah ada contohnya, penanaman pipa di Kecamatan Bungah. Terjadi penurunan tanah yang di duga rekondisi asal-asalan, pasca penanaman pipa.

Ditambahkan Ali Mukhtar, jika terjadi penurunan tanah serta rekondisi asal-asalan, berpotensi mengganggu pengguna jalan dan berpo-

tensi semakin banyak kecelakaan.

Dalam aksi protes, warga juga melakukan swipping disepanjang lokasi pengerjaan penanaman pipa, dan menghentikan aktivitas para pekerja. Warga juga mendatangi kantor balai desa, dan berdialog dengan kepala desa dan pihak kontraktor. [kim]

Kapolres Sampang Serahkan Sertifikat Perum Griya Bhayangkara pada Anggota Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz serahkan sertifikat rumah kepada anggota Polres Sampang saat memimpin Apel pagi, Senin (22/2/21).

Bertempat di halaman Mapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz memberikan secara langsung Sebanyak 11 sertifikat perumahan Griya Bhayangkara pada Tahap I. Kegiatan tersebut, juga dihadiri Wakapolres Sampang Kompol Rizky Tri Putra, PJU Polres Sampang, Kapolsek jajaran dan seluruh anggota Polres dan perwakilan anggota Polsek jajaran.

Selain itu, juga turut hadir Kepala BPN Sampang, Kepala Cabang BRI Sampang, dan Direktur PT. Sila Indah Perkasa selaku pengembang

perumahan Griya Bayangkara.

AKBP Abdul Hafidz mengatakan, bahwa penyerahan sertifikat perumahan tersebut merupakan implementasi program 100 hari kerja Kapolri.

Di mana poin pertama dari program tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan.

“Kapolri yang baru mempunyai 16 program prioritas yang diharapkan dapat memberikan hasil yang baik yaitu Polri yang prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan,” jelasnya.

“Selain itu juga menjadikan Polri sebagai elemen penting bangsa untuk menjaga berdiri tegaknya demokrasi menuju Indonesia yang maju” tambahnya.

Kapolres juga mengarahkan seluruh anggota Polres Sampang agar waspada menghadapi Pandemi Covid-19, dengan melaksanakan kegiatan rutin pendisiplinan terhadap prokes kesehatan agar Kabupaten Sampang terbebas dari Wabah Covid-19.

“Kita harus menjadi suri teladan bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam kepatuhan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari dan yang paling utama adalah menyuk-

seskan program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yaitu program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sampang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabagsumda Polres Sampang, Kompol Siti Maryatun, sebagai penanggung jawab program perumahan Griya Bhayangkara Polres Sampang mengatakan, bahwa dalam pembagian sertifikat rumah di perumahan Griya Bhayangkara akan dibagi menjadi dua tahap.

“Tahap I dibagikan 11 sertifikat rumah dan pada tahap II akan dibagikan 30 sertifikat rumah yang rencananya akan dibagikan bulan depan,” Tandasnya. [Lis]

Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz Serahkan 11 Sertifikat Tahap I Peruamahan Griya Bhayangkara Sampang

EKONOMI Pertamina dan Pemkab Pamekasan Wujudkan Langit Biru Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 10

Pamekasan, Bhirawa Kepedulian akan melestarikan alam khususnya untuk membantu terciptanya ekosistem yang lebih baik kembali digiatkan oleh Pertamina. Salah satunya adalah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersenergi melakukan penanaman pohon Ketapang di 13 Kecamatan.

Sebanyak 600 bibit pohon disebar di seluruh Kecamatan kabupaten Pamekasan. Program ini diharapkan jalan beriringan dengan kontribusi positif masyarakat yang telah menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berkualitas.

“Dengan melakukan penanaman pohon diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kualitas udara di langit kabupaten Pamekasan secara khusus dan Madura secara umum,” ujar Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, pada acara simbolis penanaman bibit Ketapang di area Pondok Pesantren As-Syahidul Kabir, Sumber Batu, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Senin (22/2).

Adapun dengan kegiatan ini berjalan dengan baik, harapannya dimasa yang akan datang juga akan

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Forkopimda dan Addieb Arselan, Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Surabaya Raya dan Madara, menanam bibit Ketapang.

mendukung program-program kerja SKPD terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan di Kabupaten Pamekasan dan juga Pihak-pihak lainnya.

“Dengan adanya kepedulian dari

BURSA EKONOMI

Justice Perkenalkan Berbagai Pakaian Anak Remaja Putri Surabaya, Bhirawa Sebagai merek tween fashion terkemuka, Justice menghadirkan ragam koleksi pakaian anak pra-remaja putri yang ceria, mengikuti trend dan sangat nyaman untuk dikenakan. Tidak hanya menawarkan produk fashion terkini, Justice juga memiliki DNA di mana salah satunya adalah untuk membawa misi positif dan terus menginspirasi para anak perempuan di usia pra-remaja untuk terus berprestasi dan berekspresi dengan nilai Live Justice.

Dalam memperingati hari Valentine tahun ini, Justice mengajak para remaja putri untuk berbagi kasih sayang terhadap keluarga, sahabat dan juga diri sendiri dengan acara JForU: Justice Spreads Love yang akan disiarkan melalui perangkat video streaming Youtube dengan menghadirkan para Live Justice Captains untuk mengajak para pra-remaja puteri dan menyebarkan pesan positif kepada mereka.

Justice ingin mengajak para remaja putri untuk dapat saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Justice juga ingin menanamkan bentuk self-love kepada para anak-anak perempuan melalui berbagai kegiatan yang menginspirasi pada acara tersebut.

Senior Vice President Justice Indonesia, Vasudev Kataria, mengungkapkan, Justice bukan hanya sekedar merek fashion yang terus memberikan produk terbaiknya untuk anak pra-remaja putri. Namun lebih dari itu, Justice membantu anak praremaja putri untuk mendapatkan versi diri mereka yang lebih baik dan dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang positif.[ma]

Para remaja putri bergaya dengan koleksi Justice

KEHILANGAN BOJONEGORO Hilang BPKB, nopol S 9573 UB, a/n M Imam Mudzakir, Desa Kenep RT/RW 01/ 02, Kec Balen Bjn No. 7893/IMB/BI-IV/2021

masyarakat terkait pengurangan emisi gas buang, menjaga kelestarian lingkungan, Program Langit Biru membantu anak dan cucu kita di masa yang akan datang dapat merasakan nikmatnya udara bersih dan se-

hat seperti yang kita dapat nikmati hari ini,” tambah Baddrut Tamam.

Unit Maneger Communicatioan & CSR Pertamina Marketing Region Jatimbalinus, Deden Idhani menyampaikan, Pertamina selalu berusaha

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, termasuk pada hari ini merupakan lanjutan dari Program Langit Biru yang sudah dilaksanakan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

wilayah Kabupaten Pamekasan.

Deden juga menjelaskan, BBM yang lebih berkualitas memiliki kada okta (Research Octa Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendahnya emisi. Selain itu, BBM yang lebih berkualitas akan berdampak positif terhadapa performa kendaraan yang lebih irit konsumsi BBM karena pembakaran di ruang mesin lebih sempurna.

“Karenanya, Pertamina terus mendorong penggunaan produk BBM berkualitas yang Pertaliute dengan RON 90, Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98,” jelas Deden, dikesempatan itu hadir Addieb Arselan, Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Surabaya Raya dan Madara.

Adapun dengan kegiatan ini berjalan dengan baik, harapannya dimasa yang akan datang juga akan mendukung program-program kerja SKPD terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan di Kabupaten Pamekasan dan juga Pihak-pihak lainnya.

Dilanjut, Bupati Baddrut, Bersama Forkopimda, Sales Area Manager (SAM) Wilayah Surabaya Raya dan Madura, Plt Kadis Lingkungan Hidup, Muharam, Kepala BPBD Pamekasan, Forkopimka Larangan dan Kedes Blumbungan serta KH Mudir Kholil, menanam bibit Ketapang di halaman Ponpes Syahibul Kabir, Sumber Batu, Desa Blumbungan, Pamekasan, Madura.[din]

BRI Cabang Sutoyo

Jajaki CSR dan Pengembangan UMKM di WNS Go Green Malang, Bhirawa BRI Kantor Cabang Sutoyo optimis roda perekonomian warga kampung Wonosari Go Green akan berkembang. Sutarno, Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Sutoyo Kota Malang usai mengikuti presentasi membangun indonesia dari lorong kampung yang dipaparkan Ir. Bambang Irianto di Rumah Prestasi 3G di Jalan Karya Timur Malang, menyampaikan kampung Go Green akan berkembang pesat.

“Sangat inspiratif yang dilakukan Pak Bambang membina kampung kampung lain di tanah air, salah satunya yang kita kunjungi WNS RW 19 Purwantoro ini bisa dijadikan contoh untuk menjadi kampung wisata edukasi,” tuturnya.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi warga bertumbuh seiring dengan banyaknya pelaku usaha mikro yang ada di Wonosari. Pria asli Jember ini optimis melihat secara lang-

Kampung Go Green Kota Malang, makin memiliki nilai.manfaat bagi warganya.

BRI juga siap mendukung pertumbuhan ekonomi Kampung Go Green.

sung saat blusukan dari lorong WNS mulai merubah mindset selain cinta lingkungan yang indah, bersih, dan nyaman juga memanfaatkan peluang untuk usaha yang terbuka lebar.

“Kalau mendengar informasi, sebelum pandemi, di WNS akan sering ada kunjungan baik lokal maupun luar daerah. Bahkan pejabat negara pun sudah berkunjung. Kita ke sini meli-

hat ada peluang bisnis mikro yang ada,” ujar Sutarno.

Kesempatan bagi warga WNS bisa membuka usaha mulai dari dagang makanan, minuman, hasil seni, kerajinan daur ulang memanfaatkan Bank Sampah, maupun jasa penginapan kedepannya. “Di sinilah BRI ikut berperan dengan memberikan pendampingan baik melalui sarana promosi, pembiayaan

maupun transaksi perbankan yang dekat melalui agen BRILink,” tambahnya.

Sutarno sempat berbincang-bincang dengan pasangan suami istri yang sudah lanjut usia namun semangatnya untuk mengembangkan bisnis berdagang kecil kecillan cukup tinggi. “Jual apa ibu, apa sudah ada petugas dari BRI yang menawarkan pinjaman untuk mengembangkan usaha,” tanya Sutarno sambil mengenalkan salah satu petugas divisi Mikro untuk unit Purwantoro kepada warga WNS. Sutarno, merasa sangat beruntung bisa melihat langsung potensi UMKM RW 19 Wonosari. Efek positif bisnis nantinya bisa menjadi peluang pembiayaan dari BRI. Di BRI ada program yang namanya KUR mikro dan Super mikro, Karena arahnya untuk bisnis sektor mikro. “Saya berharap ada warga yang butuh modal dan masuk kriteria, nanti bisa kita bantu. Ada beberapa macam kredit, melalui KUR mikro, Super mikro, dan Kupedes,” tandasnya.[mut]

Belum Kantongi Kartu Tani, 2.765 Petani Tak Bisa Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Kota Batu, Bhirawa Di tahun ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu mencatat ada 8.507 petani di kota ini yang masuk Elektronik Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

Namun dari jumlah tersebut masih ada 2.765 petani yang belum mendapatkan Kartu Tani sebagai bukti legalitas masuk E-RDKK. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Seharusnya petani yang terdata dalam E-RDKK dilegalkan dengan pemberian Kartu Tani. Ternyata hanya 5.742 petani E-RDKK yang telah mendapatkan Kartu Tani. Jadi ada sebanyak 2.765 petani E-RDKK yang belum memiliki Kartu Tani.

“Rincian petani yang belum mendapatkan Kartu Tani, 543 petani dari data 2020 lalu yang belum tercetak, dan 2.222 petani dari usulan pengajuan ERDKK 2021 yang juga belum tercetak,” ujar Kabid Pertanian DPKP Kota Batu, Harijadi Agung, Senin (22/2).

Ia menjelaskan Kartu Tani ini digunakan untuk menebus pupuk subsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC). Mesin ini disediakan kios pupuk di tingkat pengecer yang ditetapkan sebagai Kios Pupuk Lengkap (KPL). Adapun petani yang terdata dalam E-RDKK bisa mengambil pupuk tersebut hanya dengan menggunakan Kartu Tani.

“Syarat mendapatkan Kartu Tani ini harus jadi anggota poktan (Kelompok Tani-red) agar bisa dimasukkan dalam E-RDKK. Dan E-RDKK jadi acuan dalam menentukan kebutuhan alokasi pupuk subsidi,” jelas Harijadi.

Di Kota Batu, dari data yang disajikan untuk pupuk subsidi urea ada sebanyak 3.230 ton, SP36 1.811 ton, ZA 1.210 ton, NPK 1.047 ton, organik granul 1.130 ton. Totalnya alokasi kebutuhan pupuk Kota Batu dari rincian tersebut sebanyak 8.428 ton, sedangkan pupuk organik cair mencapai 2.161 liter.

Total alokasi pupuk subsidi itu

Anas Bahtiar/Bhirawa

Dengan memberikan bantuan pupuk bersubsidi pemerintah berharap bisa meringankan beban para petani dalam menggarap lahannya.

akan disebarkan di tiga kecamatan yang ada di Kota Batu. Dan alokasi tersebut dapat mengakomodasi petani yang terdata dalam E-RDKK dari 239 Poktan. “Adapun total luas area tanam yang dihimpun dari para petani penerima pupuk subsidi seluas 12.276 hektar,” tambah Harijadi.

Berdasarkan data Dispendukcapil

Kota Batu warga Kota Batu yang berprofesi sebagai petani sejumlah 21 ribu jiwa. Tapi tak semuanya terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi. Ada sejumlah persyaratan yang dijadikan ketentuan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Salah satunya luas lahan pertanian tak lebih dari dua hektar.[nas]

Hasil Analisis, KPPU Temukan UU Ciptaker Banyak Berkaitan dengan Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah turunan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya yang mengatur aspek persaingan usaha.

Fokus analisis diarahkan kepada berbagai bentuk pengaturan harga dan standar, pemberian izin, keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan, hingga keterlibatan KPPU secara langsung dalam pelaksanaan berbagai peraturan Pemerintah tersebut, baik dalam aspek pengawasan persaingan usaha maupun pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) peraturan yang memiliki substansi pengaturan persaingan usaha dan 5 (lima) peraturan yang terkait pengawasan kemitraan. Atas hasil tersebut, KPPU

akan memfokuskan pengawasan dan koordinasinya dengan regulator dalam pelaksanaan berbagai peraturan tersebut agar tetap sejalan dengan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Anggota KPPU; Ukay Karyadi lebih jauh menjelaskan, sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 45 (empat puluh lima) peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU Ciptaker. Ke-45 PP tersebut telah disahkan oleh Presiden

Kantpr KPPU yang selalu siap memberikan layanan prima

pada 17 Februari 2021. Berbagai peraturan tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat terkait dengan pengaturan persaingan oleh pelaku usaha. Untuk itu, KPPU

sejak awal tahun 2021, mulai melakukan inisiatif dalam menganalisis seluruh peraturan Pemerintah tersebut. Selain juga dalam proses penyusunan, KPPU juga telah memberikan perhatian khusus kepada be-

berapa PP melalui pemberian rekomendasi atau saran dan pertimbangan, serta terlibat langsung dalam penyusunan.

Analisis KPPU menemukan bahwa masih terdapat berbagai PP lain yang substansinya ber-

kaitan dengan persaingan usaha, namun belum dilakukan intervensi oleh KPPU, antara lain atas PP Perindustrian, PP Pelayaran, PP Kemudahan Berusaha Bagi Proyek Strategis Nasional, PP Jasa Konstruksi, PP Sektor Kelautan dan Perikanan dan yang lainnya.

Sementara PP yang terkait dengan substansi pengawasan kemitraan antara lain PP Pertanian, PP Perdagangan, dan PP Kehutanan. Atas berbagai peraturan tersebut, KPPU sangat berkepentingan bahwa implementasinya harus selaras dengan UU No. 5/1999 dan UU No. 20/2008. Sehingga KPPU akan terus melakukan koordinasi dan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk meminimalisasi potensi perilaku pelaku usaha yang bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut.

Selain itu dalam beberapa

PP, KPPU juga menemukan bahwa kemitraan pelaku usaha kecil dan menengah dengan perusahaan menengah dan besar mendapatkan perhatian besar. Hal ini mencerminkan keinginan Pemerintah untuk mendorong peran pelaku usaha kecil dan menengah lebih besar dalam perekonomian Indonesia.

Terlebih dengan adanya penambahan tugas baru kepada KPPU dalam hal pengawasan dan evaluasi kemitraan dalam UU Ciptaker. Memperhatikan bahwa lebih dari 90% pelaku usaha Indonesia adalah pelaku UKM, maka kewajiban melakukan kemitraan yang diatur dalam PP akan menambah besar tugas KPPU. Untuk itu, KPPU secara intensif akan terus mendorong penambahan sumber daya agar pelaksanaan amanat tugas baru tersebut dapat berjalan dengan efektif.[ma]

SAMBUNGAN

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 11

Pejabat Harus Lakukan Percepatan untuk Selesaikan Masalah l

Sambungan hal 1

Agung Paewai menambahkan pada PKN tahun 2021 ini diikuti 60 orang yang berasal dari tujuh provinsi, ditambah satu peserta dari Kementerian Dalam Negeri, dan enam orang dari Kejaksaan Agung.

Ketujuh provinsi tersebut, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat, serta Jawa Timur.

“Karena pandemi COVID-19, yang biasanya pelaksanaan PKN masuk pertama 12 hari, sekarang hanya tujuh hari. Jadi, dikurangi dengan batasan-batasan tertentu yang sudah diizinkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN),” katanya.

Pembelajaran, kata Aries, juga dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan kurikulum akademik yang sudah disiapkan atau sesuai dengan ketentuan berlaku.

Khusus peserta dari Pemprov Jatim, kali ini ada dua orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut, yakni Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Agung Subagjo dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim Bayu Trihaksoro.

“Tahun ini ada dua tahap, Februari dan Juni. Nah, sekarang Pak Agung dan Pak Bayu. Rencananya pada PKN berikutnya dua kepala OPD yang ikut adalah Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Yanuar Rachmadi serta Kepala Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti,” katanya. [wwn]

Jatim Dapat Kuota Transmigrasi 129 KK

Sambungan hal 1 resmi dari SK DIRJEN PKP2TRANS, namun hasil konsolidasi tahun 2021. Nantinya kami rencanakan untuk dibagi dengan kabupaten/kota. Namun, sudah direncanakan Jatim dalam 129 KK,” katanya.

Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Jatim, Ahmad Zaifoer menanbahkan, kalau pengiriman transmigran kali ini melalui APBN. Sedangkan sharing dari APBD Jatim masih belum diperbolehkan Dirjen PKP2TRANS. Disisi lain, Zaifoer juga menyampaikan, pada masa pandemi tahun 2020, untuk pendaftaran peminat calon transmigran cukup banyak, yaitu 558 KK. “Dengan jumlah itu, sebenarnya masih banyak juga peminat untuk bertransmigrasi ini,” ujarnya.

Tahun ini usai lebaran, Disnakertrans Jatim berencana melangsungkan rapat kembali terkait AKAD (Antar Kerja Antar Daerah). Begitupula dengan pelatihan transmigran, Disnakertrans Jatim juga telah mempersiapkan 4 paket untuk 100 KK calon transmigran dari APBD, yang nantinya dilaksanakan di UPT BLK Wonojati.

Sekedar diketahui, tidak seimbangnya jumlah masyarakat yang mendaftar bertransmigrasi dengan Jumlah Alokasi Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. [rac] l

Dilarang Bawa Pendukung, Batasi Jumlah Keluarga Sambungan hal 1 Selain jumlah keluarga, pelantikan menggunakan hybrid akan dilaksanakan secara bergelombang. Semua akan dilaksanakan dalam satu hari, namun dibagi menjadi tiga sesi. “Harapannya agar tidak terjadi kerumunan terlalu banyak saat dilaksanakan pelantikan. Tapi semua masih menunggu persetujuan Mendagri. Apakah dilaksanakan secara virtual atau hybrid,” kata Jempin.

Selain keluarga inti yang dibatasi, Jempin juga mengatakan adanya larangan bagi calon kepala daerah terpilih yang akan dilantik, yakni tidak boleh membawa pendukung. “Jadi yang boleh ikut istri dan dua anak saja. Sudah itu saja. Orang tua bisa menyaksikan lewat virtual,” ungkap dia.

Terkait tanggal pelaksanaan, Jempin mengaku juga belum ada surat resmi dari Kemendagri. Namun, sesuai hasil rapat minggu lalu opsinya dilaksanakan pada dua tanggal tersebut, antara 25 atau 26 Februari.

“Ini semua masih konsep, belum ada kepastian. Kita menunggu keputusan dari Mendagri dulu,” pungkas Jempin. [tam]

l

Lulus Widyaswara l

Sambungan hal 1

ia lewati sebelum menjabat Sekda. Diantaranya pernah menjabat Asisten II Setdakab; Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda.

Kemana setelah tidak menjabat Sekda ?. Pria kelahiran Jember itu mengaku sudah lulus menjadi Widyaswara (WI) di Pemprov Jatim. Syaifullah juga mengaku akan menempati tugas baru sebagai Widyaswara itu mulai Mei 2021 mendatang.

Ceritanya, Syaifullah pernah diusulkan Bupati Dadang Wigiarto ke BPSDM Provinsi Jatim pada Juli 2019 lalu untuk diikutkan ujian Widyaswara.

Baru pada Otober 2019, BPSDM Provinsi Jatim meneruskan usulan Bupati Situbondo itu ke BKD Jatim dan diteruskan ke Gubernur Jatim.

“Ya Januari 2020 Gubernur Jatim meneruskan usulan Bupati ke LAN-RI. Baru April 2020 LAN menguji saya dan lulus sabagai Widyaswara pada Mei 2020,” ujar Syaifullah.

Selanjutnya, sambung mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu, pada Desember 2020 lalu ia diusulkan secara resmi menempati posisi Widyaswara di Pemprov Jatim. Namun karena situasi masih pandemi Covid-19 dan berbarengan dengan pesta demokrasi pilkada serentak 9 Desember 2020, tenaga Sekda Syaifullah masih sangat dibutuhkan sehingga penempatan sebagai Widyaswara tertunda.

“Ya saya sudah lulus Widyaswara dan menunggu penempatan dari Pemprov Jatim. Saya selalu berdoa dan berikhtiar. Semua sudah saya lakukan dan siap menjalani sebagai Widyaswara,” pungkas pria yang kini ditetapkan Gubernur Jatim sebagai PLH Bupati Situbondo itu. [awi]

Ist

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menerima audiensi perwakilan provider seluler, Senin (22/2).

Polda Jatim dan Provider Seluler Bersinergi Tangkal Kejahatan Siber Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menerima audiensi perwakilan provider seluler, Senin (22/2). Audiensi yang digelar di Lobby Tribrata Mapolda Jatim ini bentuk sinergitas menangkal kejahatan siber.

Dengan mengedepankan prorokol kesehatan, kegiatan ini dihadiri Dirintelkam Polda Jatim, Dirreskrimum

Polda Jatim dan Dirreskrimsus Polda Jatim. Dari pihak provider, yakni perwakilan provider XL, perwakilan provider indosat dan perwakilan provider 3.

“Provider seluler akan memperkuat sinergitas dengan Polda Jatim. Bahkan Polda Jatim siap bersinergi dan siap membantu provider seluler dalam Koordinasi dan Komunikasi kedepannya,”

kata Irjen Pol Nico Afinta.

Alumnus Akpol 1992 ini menambahkan, sinergitas ini harus terjalin dengan baik. Sebab kejahatan siber kebanyakan menggunakan media seluler atau handphone. Sehingga perlu ada sinergitas antara pihak kepolisian dan provider seluler.

Pihaknya berharap dengan kerjasama ini, maka pengungkapan kasus kejahatan

siber dapat diungkap semua. Sehingga para pelaku kejahatan siber juga dapat ditangkap dengan mudah. Dan tidak meresahkan masyarakat luas.

“Hubungan baik dengan provider seluler ini akan terus kami tingkatkan.

Terutama dalam peranan membantu pengungkapan kejahatan siber sesuai tupoksi masing-masing,” pungkasnya. [bed]

Perangi Narkoba Kapolres Sidak Cek Urine Anggota Gresik, Bhirawa.

Guna mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, di tubuh anggota Polri. Polres Gresik menggelar tes urine kepada anggota di ruang Dokes lantai 1 gedung utama Polres Gresik.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto memantau langsung kegiatan tersebut bersama Wakapolres Gresik Kompol Eko Iskandar, Kasi propam Polres Gresik IPDA Suharto dan Paurkes Polres Gresik IPDA Sugianto Menurut Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, bahwa semua anggota Polres Gresik. Wajib menjalani tes urine ini, bertujuan agar anggota tetap menjaga kesehatan, dan tidak sekali-kali mencoba menggunakan Narkoba.

“Kita harus menjadi contoh dan suri tauladan buat masyarakat, bahwa polri bebas dari narkoba. Polri juga akan terus, melakukan operasi serta menangkap pelaku barang haram tersebut.”ujarnya, Senin (22/2).

Ditambahkan AKBP Arief Fitrianto, bahwa kegiatan tes urine, akan dilakukan secara rutin dan mendadak.

Akan terus lakukan sidak dan cek urine, terhadap anggota polres. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Gresik, serius dalam penanggulangan narkoba dan harus siap dites urine kapanpun. [kim]

rokim/bhirawa

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto saat memantau kegiatan tes uring untuk para anggota Polres, Senin (22/2).

25 Daerah di Jatim Berpotensi Banjir l

Sambungan hal 1

Kota Kediri, Blitar, Tulungagung, Kota Blitar statusnya waspada.

Dari data yang ada, lanjut dia, secara umum wilayah Jatim diperkirakan, berawan, hujan ringan-sedang, dan hujan lebat disertai petir. “Suhu

udara berkisar antara 15 - 32 derajat celsius dengan tingkat kelembaban udara 60 - 100 persen. Selain itu, kecepatan angin dominan dari Barat Barat Daya dengan kecepatan 05 - 40 kilometer perjam,” ucapnya.

Oleh karena itu pihaknya mengeluarkan peringatan dini

potensi hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat. “Kami juga terus berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat supaya lebih siap, terutama terkait potensi bencana hidrometeorologi,” ujarnya. [ant]

Open Bidding OPD Bondowoso Tunggu Rekom KASN l

Sambungan hal 1

BPBD, Disdikbud, Bapenda, Inspektorat, RSUD Koesnadi, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Dan Permukiman, Disparpora, Camat Cermee dan Camat Kota.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Apil Sukarwan menegaskan, pihaknya mengajukan 14 OPD kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera dilakukan open bidding. Saat ini hanya tinggal menunggu rekomendasi turun, untuk kemudian dire-

alisasikan.

“Kita akan merencanakan open bidding. Komunikasi sampun (sudah) dengan KASN. Kata kuncinya sederhana, kita butuh rekom,” terangnya saat dikonfirmasi awak media di Pendopo Bupati Bondowoso, Senin (22/2).

Menurutnya, jika rekomendasi dari KASN tersebut tidak dikehendaki, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan tidak dapat memastikan kapan pelaksanaannya. “Tapi Insya Allah saya tidak bisa memastikan apapun, yang kita lakukan sama mekanismenya dengan

pada saat melakukan mutasi,” urainya.

Jika rekomendasi dari KASN sudah turun, pihaknya akan mengumpulkan semua tim panitia seleksi (Pansel) untuk mempercepat realisasi open bidding.

Selama ini, rencana open biding memang terkesan lambat. Apil menceritakan, bahwa pihaknya beberapa waktu lalu menerima surat Bupati dari KASN mengenai tim pansel sebelumnya yang tidak disetujui. “Ya sudah kita bikin lagi, diajukan kembali,” terangnya. [san]

Pertama Kali, Pemprov Angkat Plt dari WI l

Sambungan hal 1

Salah satu pertimbangannya ialah Jonathan sebagai bagian dari Gugus Tugas Covid-19.

Sehingga, pihaknya kembali ditunjuk sebagai Plt Kepala Bakesbangpol Jatim hingga diisi kepala OPD yang definitif.

“Beliau itu kan anggota gugus tugas yang terus mobile. Nah, di tengah-tengah upaya menangani Covid-19 ini menurut ibu gubernur tenaganya masih dibutuhkan,” tutur mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut.

Di samping itu, jelas Nurkholis, penunjukan Plt kepala OPD dari unsur WI juga tidak melanggar aturan. Hal itu diatur di dalam SE BKN nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Dalam edaran tersebut dijelaskan, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) madya atau jabatan fungsional (JF) jenjang ahli utama dapat mengisi JPT utama

sepanjang memenuhi persyaratan.JPT pratama atau JF jenjang ahli utama dapat mengisi JPT madyasepanjang memenuhi persyaratan.

Dan administrator atau JF jenjang ahli madya dapat mengisi JPT pratamasepanjang memenuhi persyaratan. “Yang terpenting adalah aturannya itu membolehkan. Dan kita memang masih membutuhkan tenaga Pak Jonathan,” pungkas Nurkholis.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, Jonathan bisa tetap memimpin Bakesbang sebagai Plt karena WI yang merupakan pejabat fungsional utama diperbolehkan diusulkan menjadi Plt sampai dengan level jabatan tinggi madya.

“Itu diperbolehkan, sesuai SK Plt dari ibu gubernur,” ungkap Heru yang akrab disapa Pak Carik tersebut. Menjadi Plt, lanjut Heru, batas waktunya adalah sampai dengan diisi pejabat baru yang definitif. [tam]

Ada ‘Pasukan Kuda Putih Mayangkara’ hingga Kata Mantup Berasal dari Amantubillahi l

Sambungan hal 1

akan pertolongan Allah. Mereka semua percaya akan adanya Allah. Mereka yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa,” ungkapnya.

Berkat kegigihan dan semangat masyarakat bersama ‘Pasukan Kuda Putih Mayangkara’ tersebut, kata Danramil, akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan Belanda dari wilayah Mantup. “Perjuangan masyarakat Mantup tak sia-sia. Belanda akhirnya keluar dari

daerah Mantup,” katanya.

Sementara itu, terkait sejarah perkembangan Islam di daerah Kecamatan Mantup, Danramil menceritakan, dulu Sunan Giri mengutus muridnya yang bernama Mbah Yai Sido Margi untuk menyebarkan Islam di daerah Mantup.

“Jika kita hubungkan kedua cerita tersebut, mungkin berkat ajaran Mbah Yai Sido Margi itulah pasukan ‘Kuda Putih Mayangkara’ mengerti akan kalimat Amantubbillahi, sehingga dapat me-

mompa semangat pasukanya,” ujarnya.

Menurut Danramil, nilai-nilai sejarah tersebut kini terus mengalir kepada para pemuda desa setempat dan masyarakat umum sekitar. Cagar budaya berupa tugu dijaga sebagai simbol perjuangan masyarakat dalam mempertahankan wilayah dan dalam menyebarkan ajaran Islam.

“Di setiap cagar budaya, terdapat kisah yang menjadi daya tarik bagi banyak orang. Maka Koramil 0812/09 Koramil Mantup mengajak warga

Desa Mantup untuk mengadakan karya bakti pembersihan Tugu Pahlawan Mayangkara tersebut,” terang Danramil.

Tugu Mayangkara yang memiliki nilai sejarah itu, saat ini juga dipakai lambang atau simbol satuan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, yakni Yonif Para Raider 503/Mayangkara, yang berkedudukan atau Bermarkas di Mojosari, Mojokerto. Mulanya bernama Batalyon Infanteri Lintas Udara 503/ Mayangkara. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Kliwon, 23 Februari 2021

Halaman 12

Misi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Dangartap III Minta Pasukan Yonif Mekanis 512/QY Berikan Rasa Aman Masyarakat Surabaya, Bhirawa Komandan Garnisun Tetap (Dangartap) III/ Surabaya, Mayjen TNI Suharyanto memberangkatkan pasukan Yonif Mekanis 512/QY ke Jayapura, Papua, Senin (21/2). Pemberangkatan 450 personel Yonif Mekanis ini dalam misi pengamanan di perbatasan Indo-

nesia-Papua Nugini.

Sebelum berangkat, ratusan personel Yonif Mekanis 512/QY mengikuti upacara yang dipimpin Dangartap III/Surabaya. Pada upacara yang digelar di Dermaga Ujung Surabaya, Suharyanto mengatakan tugas operasi pengamanan perbatasan ini merupakan suatu kehormatan.

"Tugas pengamanan perbatasan adalah salah satu tugas yang diamanatkan oleh negara kepada TNI. Mereka memiliki tugas yang tidak ringan, yaitu menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan memberi keamanan bagi masyarakat,@ kata Mayjen TNI Suharyanto.

Pria yang juga menjabat Pangdam V/Brawijaya ini mengaku, tidaklah mudah seorang prajurit bisa menjalankan tugas operasi ini. Selain menjaga perbatasan, keberadaan pasukan Yonif 512 harus bisa menciptakan situasi yang

kondusif. Serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Bahkan, sambung Suharyanto, pasukan Yonif 512 juga dituntut membantu aparat terkait dalam menangani permasalahan yang terjadi di perbatasan. Seperti diantara pelanggaran batas negara, penyelundupan barang illegal dan gangguan keamanan lainnya. "Permasalahan-permasalahan di perbatasan harus bisa diakomodir. Sehingga dapat menciptakan situasi kondusif dan memberikan rasa aman bagu warga

masyarakat setempat," tegasnya.

Pihaknya juga memberi penekanan lain dalam tugas ini. Yaitu terkait meningkatkan kesejahteraan. Serta hal yang selalu menjadi pokok dalam tugas TNI, yakni mewujudkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat. "Kita menyadari TNI adalah prajurit yang berasal dari rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Maka dari itu, ketika tiba di tempat penugasan, mereka harus bisa beradaptasi serta memahami kultur maupun budaya masyarakat," pungkasnya. [bed]

Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Suharyanto memberangkatkan pasukan Yonif Mekanis 512/QY ke Jayapura, Papua, Senin (21/2).

Diserang Hama Wereng, Petani Terancam Merugi

KILAS DAERAH

PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo saat memberikan arahan kepala OPD dan Camat se Kab Jember, diaula PB Sudirman Jember, Senin (22/2).

Semua Produk Hukum Bupati Pasca Cuti, Ilegal dan Tidak Berlaku Jember, Bhirawa Setelah beberapa hari di tunjuk sebagai PLH Bupati Jember oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Hadi Sulistyo gaspol benahi birokrasi di Jember. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov Jatim ini, mengumpulkan seluruh pejabat OPD dan Camat, di aula PB Sudirman Pemkab Jember, Senin (22/2). Dalam arahannya, PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo menegaskan bahwa semua kebijakan dan produk hukum setelah bupati cuti bersama diluar tanggungan negara, dinyatakan tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

"Saya (sebagai PLH Bupati Jember) bukan membuat kebijakan baru, saya hanya menjalankan amanah dari Gubernur, agar birokasi Jember kembali normal. Semua pejabat Plt maupun Plh dikembalikan kepada pejabat definitif (sesuai KSOTK 2016)," tegasnya. Pernyataan PLH Bupati Jember Hadi Sulistyo dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Helmi Perdana Putra, yang hadir dalam pertemuan tersebut bersama pejabat para pejabat OPD dilingkungan Pemprov Jatim kemarin. Menurut Helmi, arahan yang disampaikan oleh PLH Bupati Jember secara otomatis semua kebijakan dan produk hukum pasca Bupati (Faida) cuti bersama diluar tanggungan negara tidak belaku." Itu secara otomatis, tidak perlu dicabut. Kalau dicabut kita berarti mengakui. Dengan begitu, pemerintahan di Kabupaten Jember sudah on the track," tegas Hilmi kemarin. [efi]

Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah petani di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro terancam gagal panen, akibat rusak diserang hama Wereng. Akibat kondisi ini, para petani hanya bisa gigit jari, lantaran tanaman padi yang sudah siap panen, dampaknya hasil panen menurun.

Tidak hanya hama wereng saja yang saat ini menyerang tanaman padi siap panen, akan tetapi tanaman padi warga juga diserang hama penggerek batang, yang menyebabkan padi tidak berisi dan mati kering.

Salah satu petani Desa Tengger, Sukijan menjelaskan, serangan hama wereng mulai terlihat sekitar dua pekan terakhir. Dia melihat tanda-tanda serangan hama wereng mulai menyerang tanaman padi miliknya.

"Jadi terlihat batang padinya mengering dan bulirnya ompong, tapi waktu itu cuma sebagian kecil saja area yang diserang," kata Sukijan,kemarin (22/2). Menurutnya, rata-rata wereng menyerang padi saat berumur sekira 85 hari. " Kira-kira seminggu sebelum panen wereng muncul," terangnya.

Sementara, Kepala Desa Tengger, Kecamatan Ngasem, Asngari mengatakan, bahwa banyak lahan tanaman padi di desanya yang diserang oleh hama wereng. Selain diserang oleh hama wereng, tanaman padi warga ratarata juga diserang penggerek batang.

"Dirinya mengaku khawatir, sebab

jika dibiarkan tentu akan berimbas kepada hasil produksi petani dan nantinya akan merugi," ucapnya.

Menurutnya, serangan hama wereng, dari total luas lahan 350 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Ngasem, setidaknya 10 persen tanaman padi petani diserang hama wereng, dampaknya hasil panen menurun dan petani terancam merugi. Setidaknya ada 6 Desa di Kecamatan Ngasem yang tan-

aman padinya diserang hama wereng, 6 Desa tersebut diantaranya Desa Tengger, Desa Wadang, Desa Bareng, Desa Trenggulunan/ Desa Sendangharjo dan Desa jampet.

"Dari total luas lahan 350 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Ngasem, setidaknya 10 persen tanaman padi petani diserang hama wereng," jelasnya. Untuk itu pihaknya berharap pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar lebih serius dalam menanangani wabah hama wereng ini, walaupun dalam hal ini pihak pertanian sudah turun langsung ke lapangan.

Terpisah, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Sugiono

mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan gerakan pengendalian hama dan penyakit diwilayah tersebut.

Selain itu juga dilakukan upaya pencegahan secara swadaya oleh masyarakat agar tidak semakin meluas.

"Untuk pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang lahan pertanian Bojonegoro agar ikut dalam program Ansuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan nanti pihak Pertanian akan memfasilitasi hal tersebut," pungkasnya.

Diketahui bahwa hama wereng ini membuat tanaman padi mengering dan bulir padi kosong, sementara luasnya sebaran hama wereng ini membuat petani kesulitan mengendalikan dan mereka pun terancam merugi. [bas]

Petani sedang menunjukan batang padi yang kena serangan hama wereng di Bojonegoro. achmad basir/ bhirawa

Atas Keberhasilan Kurangi Volume Sampah di TPA

Pemkot Surabaya Terima Penghargaan dari Kementerian LHK Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Di Kota Surabaya sendiri, upaya pengurangan sampah dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Artinya, penanganan dilakukan dimulai dari tingkat rumah tangga, kelurahan, TPS (Tempat Pembuangan Sampah) hingga TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2018-2019 jumlah volume sampah mencapai 1600 - 1700 ton per hari, saat ini volume sampah yang masuk ke TPA mencapai 1500 ton per hari. Angka 1500 ton per hari ini merupakan jumlah total volume sampah yang dihasilkan baik dari swasta maupun pemerintah.

Atas berbagai upaya pengurangan volume sampah ini, Pemkot Surabaya pun diganjar Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dan menerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan ini diterima Pelaksana Harian (Plh), Wali Kota Surabaya, Hendro Gunawan, saat mengikuti rangkaian acara Puncak Peringatan HPSN 2021 melalui virtual di ruang kerja Sekretariat Daerah, Balai Kota Surabaya, Senin (22/2/2021). "Terima kasih penghargaannya Ibu Menteri," kata Hendro.

Bagi dia, penghargaan ini akan menjadi penyemangat jajaran Pemkot Surabaya untuk terus berupaya lebih baik lagi terutama dalam hal pen-

anganan dan pengelolaan sampah. Selain itu, penghargaan ini diharapkan pula dapat mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap upaya pengurangan sampah. "Semoga ini menjadi penyemangat Kota Pahlawan untuk lebih baik lagi," ujar Hendro.

Dalam kesempatan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya mengatakan, bahwa HPSN ini diharapkan dapat menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, HPSN ini juga sekaligus sebagai pertunjukkan salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

"Yaitu sampah menjadi sumbernya melalui pelaksanaan ekonomi sirkular. Dan sampah menjadi sumber energi alternatif," kata Menteri LHK. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan ikut naik. Karenanya, berbagai langkah dan strategi harus dilakukan Pemkot Surabaya agar dapat menekan jumlah volume sampah dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin.

"Mulai dari sampah rumah tangga harus terpisah, kemudian pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan Magot (Larva).

Hingga pemanfaatan sampah daun menjadi kompos yang dipergunakan untuk perawatan taman-taman kota," kata Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Anna Fajriatin.

Dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), pemkot terus berupaya mengurangi jumlah volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Bahkan, beberapa program yang sudah dijalankan pemkot seperti Green

and Clean, Merdeka dari Sampah, Rumah Kompos hingga Bank Sampah telah berhasil mengurangi jumlah volume sampah di TPA.

Tak hanya itu, untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah di TPA, Pemkot Surabaya juga menerapkan teknologi waste to energy, yakni mengolah sampah menjadi sumber energi listrik.

Hasilnya, saat ini jumlah volume sampah mengalami penurunan dalam setiap harinya. Jika pada tahun 2018-2019, volume sampah yang masuk di TPA sekitar 1.600 1.700 ton per hari, kini sampah yang terkumpul dalam setiap harinya sekitar 1.500 ton. "Tahun lalu itu dari 1.600 ton sekarang tinggal 1.500 ton per hari. Jadi penurunannya itu cukup signifikan," papar dia.

Meski jumlah volume sampah mengalami penurunan, namun Anna menyatakan akan terus berinovasi dan berupaya untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai macam pemanfaatan dan inovasi yang ada. Misalnya den-

gan cara mengolah limbah sampah atau barang bekas yang tidak terpakai menjadi furniture atau perabotan rumah tangga. Seperti kasur, sofa, meja maupun perabotan yang lainnya.

"Karena sebagian warga yang barangnya seperti itu sudah tidak dipakai diletakkan di depan rumah. Itu pengolahannya kami secara manual. Jadi kami cari alternatifnya," jelas dia.

Sedangkan untuk DID yang diterima pemkot, kata Anna, rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Surabaya seperti pembelian mesin. Namun begitu, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian LHK untuk alokasi DID. "Nanti kan ada arahannya boleh digunakan untuk belanja apa kita akan melihat aturannya," pungkasnya. [adv]