binder23jun21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Kliwon, 23 JUNI 2021

Pandemi Tak Halangi BNNP Jatim Musnahkan 6,4 Kilogram Sabu BNNP Jatim, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menjukkan taringnya dalam pemberantasan narkoba.

Terbukti dimasa pandemi tak menjadi halangan bagi BNNP dalam menggagalkan penyelundugan narkoba jenis sabu di Jatim.

Sebanyak 6.430,99 gram atau 6,4 kg sabu dan 203.000 butir obat keras

berbahaya berhasil disita dari hasil ungkap kasus pada 18 Mei 2021. Dipimpin Kepala BNNP Jatim, Brigjen M Aris Purnomo, kedua barang bukti ini pun dimusnahkan ke dalam mesin pembakar atau incinerator, Selasa (22/6).

“Kita prihatin, masih ada yang kita temukan  ke halaman 11

oky abdul sholeh/bhirawa

Kepala BNNP Jatim, Brigjen M Aris Purnomo (tengah) menunjukan barang bukti narkotika yang hendak di musnakan. Kemudian salah satu tersangka pengedar narkotika memusnakan barang bukti kedalam mobil incinerator.

Polemik Penyekatan Suramadu

Pemda Harus Memakai Pendekatan Persuasif Jakarta, Bhirawa.

Penyekatan di jembatan Suramadu sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 berbuntut “demo” dari warga Madura yang bekerja di Surabaya. Apalagi kabupaten Bangkalan saat ini masuk kategori zona merah. Setiap warga Madura yng mau masuk Surabaya, diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu.

Begitu juga sebaliknya.

Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya Ketua DPD RI karena setiap hari, pagi dan sore, La Nyalla Matalitti harus melintas di jembatan Suramadu. Kebijakan tersebut menuai protes, bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan. Lalu berDemo didepan Balai Kota Surabaya.

Beberapa oknum, sempat merusak pos penyekatan dan melempari pos dengan petasan.

“Persoalan ini cukup pelik dan harus diatasi bersamasama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Corona di Jatim. Tapi disisi lain, kita juga harus memikirkan agar kebijaksanaan tidak merugikan atau menyusah kan masyarakat,” ungkap

Mikro Lockdown Iringi Pengetatan PPKM Bicarakan Kembali Rencana PTM dengan MKKS

Pemprov, Bhirawa Opsi lockdown seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Jatim dipastikan tidak akan menjadi pilihan. Kendati harus dilakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka opsi mikro lockdown akan dipilih untuk menerapkan pengetatan berbasis desa.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, penerapan PPKM saat ini sudah perpanjangan ke sembilan ber-

laku sampai dengan tanggal 28 Juni. Selanjutnya pengetatatan PPKM dilakukan pada titik-titik yang masuk dalam zona oranye

MITRA

Cinta Tanah Air Lewat Sholawat

Muhammad Fawaid

Sentil

Kadinkes Jatim Akui Sulit Vaksinasi Guru - Guru kok angel tuturane (sulit dinasehati) Dewan Sesalkan Rendahnya Serapan Anggaran Dinkes - Padahal jadi ujung tombak penanganan Covid-19 Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Covid-19 Hampir Penuh - Miris

 ke halaman 11

Pemprov Gandeng Pangkoarmada II untuk Percepatan Vaksinasi Masyarakat Pesisir

 ke halaman 11

ADA pepatah yang mengatakan “tak kenal maka tak sayang”. Hal ini juga berlaku pada kebangsaan dan rasa nasionalisme.

Untungnya, masih banyak anak muda yang meningkatkan perhatian terhadap Indonesia lewat beragam cara.

Seperti yang dilakukan Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini. Un ke halaman 11

dan merah.

“Katakan kalau sekarang itu mikro lockdown ada di Pasuruan. Lalu mikro lockdown ada juga Malang. Jadi satu gang kemudian dilockdown atau beberapa rumah sekitarnya ,” tutur Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (22/6).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto di Gedung Negara Grahadi, Selasa (22/6).

Pemprov, Bhirawa Target vaksinasi Covid-19 di Jatim terus digenjot hingga ke pelosok wilayah. Termasuk bagi masyarakat pesisir pantai dan para pekerja di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Terkait upaya percepatan vaksinasi di daerah pesisir itu, Pemprov Jatim bersama Pangkoarmada II telah mendiskusikan sinergi untuk pelaksanaannya.

Hal tersebut dibahas saat Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (22/6). Gubernur Khofifah menjelaskan, beberapa titik menjadi prioritas untuk pelaksanaan vaksinasi wilayah pesisir.

Seperti TPI di Brondong Lamongan, Muncar Banyuwangi, Puger Jember, Mayan ke halaman 11

Dewan Sesalkan Rendahnya Serapan Anggaran Dinkes

DPRD Jatim, Bhirawa

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Zeneiye menyesalkan rendahnya serapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dalam APBD Jatim 2020.

Padahal, saat ini pandemi Covid-19 meningkat dan posisi OPD ini yang bersentuhan langsung dengan penanganan pandemi.

“Dari alokasi anggaran Rp 453 miliar, hanya terserap Rp Anggota Komisi E DPRD Jatim, 259 miliar atau diprosentase Zeneiye di angka 57,17 persen dan bisa dikata serapannya rendah,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/6) kemarin.

Dikatakan oleh Zeneiye, pihaknya menekan kepada Dinkes Jatim agar di APBD tahun 2021 anggaran  ke halaman 11

Kadinkes Jatim Akui Sulit Vaksinasi Guru Pemprov, Bhirawa Pandemi Covid-19 di Jatim belum memperlihatkan tren penurunan signifikan. Tingkat risiko penularan di suatu kabupaten/kota juga kerap berubah.

Situasi ini turut berdampak terhadap rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Sebelumnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa PTM akan dilaksanakan 5 Juli mendatang. Beberapa garis koordinasi perangkat dan aturan mulai disiapkan, termasuk koordinasi ke dinas pendidikan dan dinas kesehatan.

Namun yang menjadi catatan seberapa siapkah pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan secara  ke halaman 11

Tomi Elyus, Penggagas Program Dapur Higienis di Rutan Situbondo

Sediakan Makanan Layak Konsumsi, Kantongi Sertifikat Uji Kesehatan dari Dinkes

Rutan Kelas II-B Kabupaten Situbondo punya program unggulan baru. Yaitu Dapur Higienis yang khusus diperuntukkan bagi warga binaan penghuni Rutan Situbondo. Penggagasnya, Tomi Elyus, Kepala Rutan Situbondo sendiri. Seperti apa kelebihannya ?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Pagi itu, sejumlah jurnalis diundang ke lantai II Rutan Situbondo yang persis berada di sebelah timur alun-alun Kota Situbondo.

Kepala Rutan Situbondo, Tomi Elyus selain masih baru juga dikenal memiliki terobosan dalam memimpin rutan. Bahkan pria yang sebelumnya berdinas di Lapas Poso Sulawesi itu juga dikenal akrab dengan kalangan kuli tinta.

Disela-sela memaparkan program rutan, Tomi Elyus juga mengaku punya program baru di lembaganya. Namanya Dapur Higienis.

“Program ini sangat mulia yakni untuk menyediakan makanan layak konsumsi bagi penghuni Rutan Situbondo,” kata Tomi.

Untuk mewujudkan program Dapur Higienis di rutan, awalnya Tomi sempat kebingungan. Karena Warga Binaan (WB) yang menghuni Rutan Situbondo kebanyakan dari kaum adam. Sedangkan

sawawi/bhirawa

Kusnadi, salah satu warga binaan Rutan Kelas II-B Situbondo saat membuat sajian menu makanan sehat di ruang dapur higienis.

penghuni rutan dari kaum hawa jumlahnya hanya sedikit. Setelah mengumpulkan staf, Tomi akhirnya mendapatkan ide baru. “Ya ternyata ada salah satu Warga Binaan bernama Kusnadi, lihai dalam hal kuliner. Saya lalu memanggilnya untuk diajak membicarakan program ini,” ujar Tomi.

Setelah memiliki kesepakatan bulat, Tomi akhirnya memulai merealisasikan program Dapur Higienis. Hasilnya luar biasa.

Dapur Hieginis Rutan Situbondo masuk dalam catatan terbaik. Selain didukung oleh kru karyawan yang kompak, arus dukungan juga muncul dari para Warga Binaan  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 2

Bupati Lepas 214 PNS Memasuki Masa Purna Tugas Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 214 PNS di Pemkab Sidoarjo telah memasuki jelang purna tugas, atau memasuki masa pensiun. Bukan berarti menghentikan pengabdiannya sebagai Abdi Negara. Namun memasuki masa pensiun harus bisa terus tetap beraktivitas, tetap bisa berkarya di lingkungan sekitarnya.

Usai melepas secara simbolis, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, menjelaskan kalau masa pensiun ini bukanlah akhir dari pengabdian PNS. Namun setelah pensiun harus

tetap memberikan kontribusinya untuk masyarakat, bangsa dan negara.

“Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat, setelah pensiun tetap mencintai dan tetap memiliki serta bisa mengabdi untuk Sidoarjo. Bisa bergabung melalui wadahnya, yakni di Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI),” harap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor_sapaan akrabnya, pada (22/6) kemarin.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, S.STP M.AP mengatakan kalau kegiatan pele-

pasan PNS yang memasuki masa purna tugas ini, bertujuan untuk membangun tali silaturahmi, dan bentuk penghargaan serta pengabdian PNS yang telah mengabdi di Pemkab Sidoarjo.

Menurutnya, PNS yang memasuki masa purna tugas periode Juli-September 2021 akan mendapatkan SK Pensiun, Piagam Purna Tugas dari Bupati Sidoarjo, Tali asih dari dana sosial Korpri, Tabungan Hari Tua (THT) dan informasi terkait hak dan kewajiban peserta Taspen.

“Jadi, PNS yang mengikuti

kegiatan ini, masih aktif dan masih menjalankan tugasnya sehari-hari, “ katanya.

Masih menurut Ridho, pelayanan kepegawaian pensiun dan klaim THT, tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. “Sebagai komitmen kami dalam melayani PNS, BKD memberikan kemudahan salah satunya dalam bentuk klaim THT, tidak perlu ke PT Taspen karena Pemkab Sidoarjo mempunyai aplikasi SKPP Online, bekerjasama dengan PT Taspen,” kata Ridho Prasetyo. [ach]

Bupati Sidoarjo menyerahkan SK Pensiun secara simbolis kepada PNS di Dinas Dikbud Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

BPPD Akan Kerja Sama dengan Kejaksaan Banyak Tunggakan Pajak Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo, Selasa (22/6) kemarin, di Fave Hotel Sidoarjo, mengumpulkan para Kepala Kepala Desa/ Lurah serta Kasi Pemerintahan yang berada di Kec Sedati, Kec Porong dan Kec Taman.

Sejumlah warga mendukung menjadi akseptor KB yang digagas DPPKB Kabupaten Situbondo di halaman Makodim 0823.

sawawi/bhirawa

DPPKB Dukung Program Satu Juta Akseptor KB Pemkab Situbondo, Bhirawa Guna untuk mendukung suksesnya program kegiatan satu juta akseptor KB yang digaungkan disela-sela memperingati puncak Harganas ke-28 di tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Situbondo mendukung program pelayanan KB MKJP secara serentak kepada peserta KB, yang bertempat di Makodim 0823 kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Situbondo, diantaranya Bupati Karna Suswandi, Ketua TP PKK Situbondo, Dandim 0823, Wakapolres Situbondo serta Kepala DPPKB Situbondo.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan pelayanan KB MKJP secara serentak sejuta akseptor dilakukan di seluruh Indonesia. Dari program ini diharapkan masyarakat Situbondo agar memahami terkait pentingnya menjaga pertumbuhan penduduk.

“Saya minta di Kabupaten Situbondo jangan sampai ada pernikahan di usia muda.Tetapi sebaliknya harus sesuai dengan ketentuan pemerintah,” tutur Bung Karna.

Dalam pandangan Bung Karna, apapun alasannya menikah di usia muda dikhawatirkan akan berdampak kepada anak yang

dilahirkan yang rentan mengalami stunting. Untuk itu, jelas Bung Karna, semua elemen ikut membantu pemerintah untuk turut mensosialisasikan agar di Kabupaten Situbondo tidak ada pernikahan di usia dini.

“Saya berharap seperti itu,” tutur Bung Karna. Disisi lain, Kepala DPPKB Kabupaten Situbondo melalui Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Desy Tariustanti menerangkan adanya pelayanan KB MKJP secara jangka panjang akan lebih efektif karena angka kegagalan sangat rendah yakni hanya sekitar 1 persen.

Pemkot Probolinggo Dukung Pengembangan Batik Ecoprint

Kewirausahaan dan pelatihan batik.

“Jangan ragu, jangan takut. Gerai Dekranasda tempatnya sangat strategis (Jalan A. Yani). Menjadikan wadah bagi pelaku UMKM memasarkan hasil karyanya untuk memberi tahu masyarakat Kota Probolinggo,” tuturnya.

Dalam giat itu turut hadir Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti. Wali kota Hadi mengaku tertarik batik teknik ecoprint karena dianggap lebih ramah lingkungan dibanding dengan cara sintetis.

Ini lantaran, seluruh proses pembuatannya hanya mengggunakan bahan baku dari alam. Mulai dari pembuatan motif batik hingga tahap pewarnaan.

“Teknik membatiknya pakai daun warna alami. Motif batik yang dihasilkan berasal dari serat dan bentuk asli dari aneka jenis daundaunan. Tapi sebenarnya ada beberapa cara dalam pembuatan batik ecoprint,” ungkapnya.

Ia memilih cara steam atau penguapan dengan cara dikukus. Proses awalnya, dia menyiapkan sejumlah jenis daun-daunan yang akan dijadikan sebagai bahan membatik. Daun tersebut ditempelkan di atas permukaan kain, kemudian kain dilipat dengan cara digulung.

“Gulungan tersebut kemudian diuap dengan cara dikukus agar motifnya bisa menempel pada permukaan kain. Tapi tidak semua jenis daun tumbuhan bisa dibuat ecoprint. Daun yang bisa digunakan adalah yang tidak banyak mengandung air dan yang memiliki kandungan warna alami,” katanya.

Dan yang mampu menghasilkan warna alami yang kuat adalah daun jati. Selain itu, jenis tumbuhan lain yang pernah dia terapkan adalah daun tanaman jarak, daun tinta atau mangsi, daun keres, daun arbei serta daun ungu. Setiap jenis daun memiliki karekteristik motif dan warna tersendiri.

Untuk itu, Zaini membuka wacana akan ada kemungkinan menggandeng penegak hukum untuk menyisir penyebab besarnya tunggakan dari wajib pajak itu.

Tunggakan pajak -pajak daerah yang bila ditotal mencapai kurang lebih Rp410 miliar itu, menurut Zaini bisa dikerjasamakan antara BPPD Sidoarjo dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Biar nanti tunggakantunggakan itu ditelusuri.

Khusus tunggakan PBB P2 yang terjadi, dinilai Zaini penyebabnya diantaranya karena kesadaran wajib pajak masih rendah. Ia juga melihat pemungut pajak jumlanya yang masih terbatas. Kadang karena faktor wajip pajak sudah ganti dan tidak diketahui alamatnya dan perubahan peruntukan dari obyek pajak.

“Maka itu khusus bagi Kades/Kakel, bila ada perubahan peruntukan obyek pajak di desa, mohon segera melaporkan ke Kantor BPPD. Semoga pertemuan ini akan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah,” katanya.

Selaku aparatur pemerintah, mereka diharap bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat dengan membayar PBB secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo.

Bagi pihak BPPD, ditekankan untuk terus memperbaiki pemutakhiran data dasar. Kemudian, supaya menyediakan sarana bagi pemungut pajak. Terus kerja sama dengan pihak pembayaran pajak daerah. Dan terus mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. [kus]

Sikapi Lonjakan Covid-19, Pemkab Gelar Rakorda Penanganan Kabupaten Kediri, Bhirawa Menyikapi lonjakan kenaikan Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi di Pendopo Panjalu Jayati dengan Forkopimda, Satker dan Camat-camat yang hadir melalui zoom, Selasa pagi (22/06).

Beberapa poin penting ditekankan oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana untuk menekan angka Covid19 di Kabupaten Kediri akan dilakukan pembatasan mobilisasi

Guna mengenbangkan batik di kota Probolinggo, wali kota Hadi terus mendorong adanya inovasi. Siapa yang menyangka, aneka dedaunan yang ada di sekitar kita dapat dimanfaatkan dan punya nilai ekonomi menjadi kerajinan batik.

Ya, sebut saja daun kayu jaran, daun lanang, daun camalina, daun eucalyptus, daun afrika, daun suren, daun jati, daun jambu biji dan daun pohong. Dedaunan itu merupakan bahan dalam pembuatan batik ecoprint.

“Sekarang ada pelatihan yang digagas DKUPP memberikan edukasi batik ecoprint bagi pelaku UMKM, khususnya pembatik Kota Probolinggo. Dikarenakan banyak potensi bahan baku yang bisa dimanfaatkan, tentunya ini merupakan suatu peluang. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman bahwasanya ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi,” jelas Habib Hadi Zainal Abidin saat membuka acara Kewirausahaan dan Pelatihan Batik Ecoprint bagi koperasi dan UMKM, Senin-Rabu (21-23/6) di Orin Hall.

Pelatihan yang digelar tiga hari ke depan tersebut, mendatangkan narasumber pemilik Batik d’Aisha Kota Probolinggo. Yang memberikan pendidikan dan pelatihan untuk membekali koperasi dan UMKM agar dapat mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, melestarikan budaya bangsa (batik) juga ikut memajukan perekonomian daerah. Sebagaimana hal itu disampaikan Kepala DKUPP Fitriawati dalam laporannya.

Dihadapan 50 orang peserta yang keseluruhannya adalah emak-emak, Wali kota Habib Hadi menjelaskan ecoprint bukanlah persaingan dari batik tulis yang sudah ada sebelumnya. Batik tulis ada kelebihan dan keunggulan dan sudah memiliki market (pemasarannya).

“Ecoprint adalah perkembangan teknologi jaman yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita merasa dengan adanya ecoprint, batik (tulis) yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Probolinggo merasa tersaingi,” terangnya.

Dalam penjelasannya, orang nomor satu di Kota Probolinggo itu melanjutkan, hal ini untuk mengembangkan dan memberikan variasi sehingga semua potensi di wilayah Kota Probolinggo bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Kalau daerah lain bisa, mengapa kita tidak mau mencoba? Pemerintah Kota Probolinggo telah membuat wadah bagi pelaku-pelaku usaha, yakni Dekranasda,” urainya.

Tak hanya menjelaskan ecoprint, Habib Hadi pun mempersilakan bagi pelaku usaha untuk meletakan contoh karyanya di Gerai Dekranasda.

Program ini, tutur Desy, sangat bagus untuk menjaga keberlangsungan peserta KB Kabupaten Situbondo sehingga target peserta KB bisa terwujud.

“Namun kenyataannya tetap didominasi oleh non MKJP seperti suntik dan pil KB,” kupas Desy. Untuk target akseptor pada kegiatan ini, beber Desy, yaitu implan 60 akseptor, MOP 25 akseptor, MOW 25 akseptor, IUD 20 akspetor, suntik 1.344 akseptor, pil 8.654 akseptor dan kondom 137 akseptor. Total ada 10.715 akseptor. “Khusus untuk non MKJP kami sebarkan di Kecamatan dan Puskesmas,” pungkas Desy. [awi]

Selain menyamakan persepsi dalam mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) tahun 2021, dalam kesempatan itu juga dibuka wacana BPPD Kabupaten Sidoarjo menggandeng Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mempercepat pembayaran bagi wajib pajak yang menunggak selama bertahun-tahun.

Disela-sela mewakili Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, saat membuka acara itu, Ahmad Zaini sempat mengatakan total target PBB P2 tahun 2021 ini sebesar Rp257 miliar. Namun realisasi sampai dengan bulan Juni atau triwulan kedua tahun 2021 , masih 29% atau Rp68,9 miliar.

“Meski saat ini masih pandemi Covid-19, namun Pemkab Sidoarjo harus tetap mengoptimalkan pendapatan daerah melalui 9 Pajak daerah. Salah satunya adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena keberadaan PBB P2 ini di Kab Sidoarjo sangat potensial,” komentarnya.

Diakui Zaini, tugas BPPD selain mengejar target, disisi lain juga ada tugas yaitu menagih wajib pajak yang menunggak. Total piutang atau wajib pajak yang menunggak sampai dengan bulan Juni 2021 ini kurang lebih mencapai Rp410 miliar.

Zaini menilai besarnya nilai piutang tersebut melebihi batas wajar, karena semakin tahun akhirnya lebih besar piutangnya daripada targetnya.

warga pada Desa, yang telah menkofirmasi kasusnya tinggi.

Informasi dari Mas Bup dalam waktu dua minggu angka Bed Occupante Rate (BOR) Kabupaten Kediri saat ini di angka 78.

“Yang artinya kenaikan berdasarkan tingkat hunian rawat inap di rumah sakit terus bertambah,” terangnya.

Menurut Hanindhito Himawan Pramana selaku kepala daerah, hal ini perlu disiasati salah satunya dengan menambah bed di setiap rumah sakit. [van]

wiwit agus pribadi/bhirawa

“Awalnya, coba-coba dulu bisa dipakai atau tidak untuk membatik. Saya ambil daun yang tumbuh di sekitar rumah saja. Saat ini, cukup kesulitan untuk mencari bahan baku karena daun yang digunakan daun yang muda. Saat kemarau, sangat jarang tumbuhan yang daunnya bersemi,” tuturnya.

Munculnya warna juga tergantung dari proses fiksasi atau penguatan warna. Ibu dua anak ini menjelaskan, setelah proses steam, kain batik cukup diangin-anginkan selama 4-7 hari. Itu dilakukan agar warna bisa meresap sempurna ke dalam kain.

Namun untuk prosesnya cukup dua jam.

“Munculnya warna juga tergantung dari proses fiksasi atau penguatan warna. Tahap akhir dalam proses membatik ini juga menggunakan bahan dari alam. Untuk dapat menghasilkan warna yang terang, saya menggunakan bahan tawas. Untuk sedikit lebih gelap, saya menggunakan bahan kapur,” ungkap Fitriawati.

Jika menghendaki warna yang lebih gelap atau kehitaman, ia melakukan fiksasi dengan bahan tunjung. Selain karena lebih ramah lingkungan, ketertarikannya untuk menggeluti ecoprint tidak lepas karena motif alam saat ini tengah ngetrend di kalangan pecinta batik.

Dengan corak dan nilai motif yang alami, produk batik ecoprint juga bernilai ekonomis cukup tinggi di pasaran. Bahkan harganya hampir sama dengan batik tulis. Untuk selembar kain dengan lebar 2 meter x 115 centimeter (cm), dibanderol bias dengan harga Rp300 ribu.

“Saya juga mengaplikasikan batik motif daun tersebut ke dalam model hijab. Untuk jenis pashmina ukuran 175 cm x 60 cm bias pula dijual dengan harga Rp100 ribu.

Sedangkan untuk jenis segi empat ukuran 90 cm meter persegi rata-rata bias dijual dengan harga Rp60 ribu,” tambahnya. [wap.adv]

Vaksinasi Covid-19.

nurkholis/bhirawa

Aparatur dan BPD Wajib Melakukan Vaksin Covid-19 Pemkab Sampang, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, tegaskan bahwa dalam waktu dekat Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Sampang wajib melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal itu, untuk mencegah penularan Covid-19 yang hingga kini masih terus memperlihatkan keganasannya bahkan sudah banyak memakan korban.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Irham Nurdayanto mengatakan, bahwa keputusan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Sekretariat Daerah pada 21 Juni 2021.

Menurutnya Surat Edaran Nomor; 141/517/434.206/2021, berbunyi tentang pencegahan penyebaran Corona virus Desease 2019 (Covid-19) di Desa.

Maka berdasarkan surat tersebut Semua Aparatur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun (Kadus), serta Operator Desa wajib melakukan vaksinasi.

“Tak hanya itu saja, unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga wajib melakukan vaksinasi,” ungkapnya Selasa (22/6/21). [lis]

LEGISLATIF

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 3

Bupati Maryoto Groundbreaking Pembangunan JLS Sampai Pantai Sine Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meresmikan groundbreaking kelanjutan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), Selasa (22/6).

Rencananya, trase baru tersebut akan menghubungkan Brumbun ke Pantai Sine sejauh 2 km.

Kelanjutan pembangunan JLS ini membuat Bupati Maryoto Birowo senang. Ia melihat ke depan kelanjutan pembangunan JLS tersebut akan membuka potensi pariwisata Kota Marmer.

“Jelas ini akan membuka potensi wisata Tulungagung. Apalagi Tulungagung mempunyai garis pantai (selatan) sepanjang 65 km,” ujarnya.

Saat ini diakui dia, sudah sebagian JLS di wilayah Kabupaten Tulungagung sudah terbangun.

Bahkan sudah mencapai 54 persen atau 50,5 km. “Kalau sudah terbangun lagi dari Brumbun ke Pantai Sine bisa mendekati 80 persen,” sambungnya.

Bupati Maryoto Birowo berharap pembangunan JLS di wilayah Kabupaten Tulungagung dapat tuntas pada tahun 2024. Pembangunan tersebut akan menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek di jalur selatan.

“Tetapi itu semua tergantung dari anggaran nasional. Yang jelas dengan pembangunan JLS masyarakat bisa ikut menikmatinya,” tuturnya.

Mantan Sekda Tulungagung ini selanjutnya membeberkan pembangunan JLS akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain dapat membuka potensi wisata baru, juga dapat memberi kemudahan la-

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo saat meresmikan groundbreaking pembangunan JLS dari Brumbun menuju Pantai Sine, Selasa (22/6).

yanan akses transportasi untuk peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Mau tidak mau daerah terangkat sosial ekonominya. Untuk kesehatan masyarakat atau pun pen-

didikan ke sekolah aksesnya semakin mudah,” paparnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali, Ida Bagus Artamana, mengung-

kapkan pembangunan JLS dari Brumbun menuju Pantai Sine diperkirakan sudah selesai pada Desember 2021 mendatang.

Menurut dia, masih ada jalan sepanjang 28 km lagi yang belum

tersambung. “Yang 14 km dari itu kami akan lelang sekitar tiga bulan lagi. Antara Pantai Sine sampai batas Kabupaten Blitar.

Nilainya kurang lebih Rp 500 miliar,” katanya.

Sedang jalan sepanjang 14 km lainnya, lanjut Ida Bagus Artamana sudah dianggarkan pada loan fase kedua tahun 2023. Rencananya, penyelesaian jalan ini akan rampung pada tahun 2025. [wed]

Dewan Kabupaten Malang Minta PTM Ditunda

KILAS DEWAN

Kabupaten Malang, Bhirawa Ditemukan varian baru Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyerang sejumlah daerah di Indonesia, hal ini kembali menunda rencana proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi siswa dan guru di sekolah, termasuk di Kabupaten Malang.

anas bachtiar/bhirawa

Terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk petani diharapkan dapat meningkatkan produk pertanian di Kota Batu.

DPRD Desak Penuntasan Masalah Pupuk Bersubsidi

DPRD Kota Batu, Bhirawa Komisi B DPRD Kota Batu mendesak agar Dinas Pertanian Kota Batu mengoptimalkan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi para petani di kota ini.

Fakta di lapangan banyak petani yang belum bisa menerima bantuan pupuk bersubsidi. Setelah ditelusuri hal ini diakibatkan belum meratanya pembagian kartu tani sebagai syarat mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, H Hari Danah Wahyono mengatakan bahwa dewan banyak mendapatkan keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena itu Komisi B menanyakan perihal kartu tani dimana masih banyak petani yang belum mendapatkannya.

“Saya harapkan agar kartu tani untuk mendapatkan subsidi pupuk bagi petani segera diproses karena masih banyak petani yang belum mendapatkannya,” ujar Hari Danah, Selasa (22/6).

Ia mendesak agar Pemkot segera melakukan perbaikan pendistribusian kartu tani maupun pupuk bersubsidi.

Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk petani dapat meningkatkan produk pertanian di Kota Batu.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan masih ada petani yang belum memiliki kartu tani. Di antaranya, kartu tani yang belum tercetak, atau kartu tani belum terdistribusi. [nas]

Sedangkan PTM rencana akan diberlakukan Pemerintah Pusat pada 5 Juli 2021 mendatang. Sehingga, kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Mochamad Saiful Efendi, Selasa (22/6), kepada wartawan, dengan meningkatnya Covid19 maka untuk sekolah yang rencananya melakukan proses PTM harus kembali menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.

Dengan melihat situasi seperti ini, dirinya berharap kebijakan PTM di Kabupaten Malang ditunda atau dirubah sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali.

“Dan Saat ini Kabupaten Malang mulai memasuki zona merah. Untuk itu saya berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan baru, agar dapat melindungi anakanak siswa sekolah dari penularan Covid-19,” ujarnya.

Menurut Saiful, Kabupaten Malang secara nasional masuk dalam peringkat 17 daerah yang memiliki lonjakan penularan Covid19. Sehingga kini Kabupaten Malang masuk status zona merah.

Dan agar siswa sekolah tidak tertular Covid-19, maka Pemerintah Pusat segera mengeluarkan peraturan baru untuk merubah rencana PTM yang akan digelar pada 5 Juli 2021 mendatang.

Sebab, saat ini telah ditemukan

varian baru Covid-19 yang lebih membahayakan.

“Penundaan PTM bagi siswa dan guru di sekolah, hal ini merupakan pencegahan penularan Covid-19.

Apalagi varian baru tersebut lebih membahayakan jiwa manusia ketika tertular,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Pemkab Malang Rahmat Hardijono mengatakan, Pemkab Malang berencana membuka proses PTM bagi siswa dan guru.

Karena hingga saat ini masih belum merubah rencana PTM di sekolah, yang hal itu merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat. Sebab, untuk membuka proses PTM di sekolah, pihaknya mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat, namun jika ada instruksi yang menyatakan PTM ditunda, maka pihaknya akan mengikuti instruksi.

“Karena belum ada jadwal perubahan pelaksanaan PTM, maka pelaksanaan akan kita buka pada 5 Juli 2021. Namun, hal ini bisa saja berubah jika wilayah Kabupaten Malang dinyatakan sebagai daerah zona merah penularan Covid-19 oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19,” terangnya.

Sedangkan, kata Rahmat, persetujuan digelarnya PTM tersebut, telah mengacu pada keputusan Satgas Covid-19 di masing-masing

Ketua Komisi III DPRD Kab Malang Mochamad Saiful Efendi.

kecamatan juga melalui persetujuan bersama dengan komite sekolah maupun orang tua siswa.

Dan rencana dibuka proses PTM, tapi dilaksanakan secara terbatas, karena tidak semua sekolah bisa menerapkan PTM. Sehingga Pemkab Malang telah menyiapkan skemaskema yang akan dilakukan saat PTM tersebut, dan untuk memastikan sekolah-sekolah di Kabupaten Malang telah memiliki fasilitas protokol kesehatan (prokes).

Seperti, lanjut dia, sekolah harus menyampaikan data kelengkapan sarana prokes ke data pokok pendidikan kewajiban lainnya, yakni membentuk Satgas Covid-19 di sekolah.

Sedangkan, untuk sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berkoordinasi dengan Kepala Dusun (Kasun). “Untuk Sekolah Dasar (SD) pengawasannya di Satgas di ting-

cahyono/bhirawa

katkan desa, dan Satgas SMP ditingkat kecamatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo menyampaikan, jika PTM diberlakukan di Kabupaten Malang, maka Dinkes hanya sebatas memfasilitasi tenaga pengajar atau guru yang telah tervaksinasi. Dan pihaknya juga sudah berkontribusi mempersiapkan PTM, serta Dinkes sudah memberikan suntikan vaksin Covid-19 pada guruguru. Sedangkan Dinkes sendiri sebagai pembina dalam pelaksanaan prokes.

“Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak sekolah untuk berkoordinasi dengan Puskesmas agar dapat mencegah hal-hal yang tak diinginkan akibat Covid-19. Dan masing-masing sekolah harus berkoneksi dengan Puskesmas terdekat, bukan hanya untuk memonitor Covid-19 namun juga penyakit lainnya,” tututnya. [cyn]

Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 PSI Dukung Langkah Wali Kota Eri

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna bersama DPRD setempat.

DPRD Bondowoso, Bhirawa DPRD Kabupaten Bondowoso menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, di Aula Paripurna DPRD setempat, Selasa (22/6).

Agenda rapat paripurna dewan tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir

dan diikuti anggota dewan. Sementara Bupati Drs KH Salwa Arifin didampingi beberapa pejabat Pemkab setempat.

Dalam nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Bupati Salwa Arifin, menyampaikan, bahwa semua pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai proses pertanggung jawaban wajib dilaporkan pada DPRD.

Yang mana dilampiri laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah anggaran berakhir.

“Alhamdulillah laporan keuangan kita memperoleh opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

Kata dia, Kabupaten Bondowoso sendiri kini telah memperoleh penghargaan WTP yang ke sembilan kalinya pada akhir bulan Mei kemarin.

“Dengan meningkatkan motivasi kerja dalam mengelola keuangan daerah dengan tertib dan akuntable, saya yakin dengan komitmen, kerja keras dan kerja ikhlas, insyaallah prestasi yang membanggakan ini bisa kita pertahankan,” ungkapnya.

Tak lupa, Bupati Salwa menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya pada semua pihak baik eksekutif maupun legislatif yang telah bekerja dengan profesional.

“Terima kasih kerja kerasnya pada semua pihak, telah memberikan prestasi tentang oponi kewajaran penyajian laporan keuangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, mengatakan, Raperda pertanggung jawaban kegiatan daerah tahun anggaran 2020 ini akan dibahas dari tingkat fraksi dan komisi yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Kalau aturannya selambat-lambatnya enam bulan dari berakhirnya tahun anggaran diserahkan ke dprd.

Dan dprd diberi waktu sampai akhir bulan tujuh,” ungkapnya.

Menurutnya, pertanggung jawaban pelaksaan kegiatan tahun anggaran tahun anggaran 2020, pendapatan asli daerah dan anggaran pembiyaan belanja daerah yang kemudian menjadi satu kesatuan yang disusun dalam raperda. [san]

Berkoordinasi dengan Gubernur DPRD Surabaya, Bhirawa PSI Surabaya mendukung langkah cepat Wali Kota sekaligus berharap masukan warga madura bisa segera ditindaklanjuti. Senin kemarin (21/6), Wali Kota Surabaya menemui perwakilan dari ribuan warga madura yang berdemonstrasi menuntut evaluasi kebijakan penyekatan di Suramadu.

Perwakilan pendemo menyampaikan keberatannya terhadap pemberlakuan tes swab di penyekatan dan mengusulkan agar tes dilakukan di level desa saja supaya mudah dan menghindari kerumunan. Sore harinya Mas Eri langsung menghadap Gubernur untuk mengkoordinasikan kebijakan penyekatan.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Wali Kota berkoordinasi dengan jajaran Gugus Tugas Covid-19 Jatim membahas aspirasi warga Madura.

Apalagi usulannya juga sejalan dengan upaya perbaikan testing dan tracing yang memang sedang didorong pemerintah. Formula penanganan

Covid-19 ini kan memang 3T (testing, tracing, dan treatment),” Ujar William, Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya saat di wawancara via telepon.

Langkah cepat yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya ini adalah buntut dari demonstrasi masyarakat madura yang dilakukan kemarin (21/ 06) di Balai Kota Surabaya.

Masyarakat madura meminta agar penyekatan di hapuskan, meminta strategi tracing tidak tebang pilih, dan menghentikan tes swab di Suramadu.

Berdasarkan data dari Kemenkes, indikator kinerja penanganan Covid-19 kategori testing dan tracing oleh Pemerintah Bangkalan masuk dalam kategori “terbatas”.

Untuk permasalahan tes, tingkat positif (positivity rate) diatas 48%, jauh di atas standar WHO yaitu 5%. Permasalahan berikutnya ada di pelacakan (tracing) kontak erat penyintas Covid-19, standar dari Kemenkes adalah 14 orang per kasus namun disini belum dilakukan pelacakan sama sekali. [dre]

OPINI

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Menyambut Tahun Pelajaran 2021/2022

TAJUK

LPJ APBD Jatim 2020 PEMERINTAH propinsi Jawa Timur kembali memperoleh penilaian BPK dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetap bukan berarti bebas dari kesalahan. Dalam catatan BPK, masih banyak “temuan penyimpangan” yang wajib diverifikasi. Jika gagal melaksanakan klarifikasi dalam 6 enam bulan, bisa berpotensi konsekuensi hukum tindak pidana korupsi (Tipikor). Penjejakan oleh BPK juga menjadi Pertimbangan DPRD Jawa Timur membedah Laporan Pertanggungjawaban gubernur.

Puluhan ke-tidak patuh-an anggaran telah dijejaki BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tersebar di berbagai Dinas, Badan, dan Biro) di jajaran Pemprop Jawa Timur. Gubernur sebagai piminan tertinggi pemerintahan diminta “memperingatkan” kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar memperbaiki administrasi pelaksanaan anggaran. Ada yang harus diperingatkan secara keras, karena temuan BPK yang tergolong fatal. Bukan sekadar kesalahan administrasi. Misalnya penerima dana hibah fiktif.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mewajibkan menyertakan audit BPK. Maka LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pelaksanaan ABPD, harus tergaransi audited. Audit keuangan oleh BPK, lazimnya meliputi dua term utama. Yakni: “Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan,” serta term “Sistem Pengendalian Intern.”

Bersyukur, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK menghasilkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tetapi bukan berarti steril benar dari kesalahan. Di dalam LHP masih terdapat catatan panjang BPK. Seluruhnya wajib diverifikasi oleh OPD yang diberi catatan. Hal itu menunjukkan masih terdapat banyak catatan kesalahan (terutama administrasi) yang wajib diperbaiki. Jika gagal diperbaiki bisa berkonsekuensi hukum.

LPJ Gubernur terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban mandatory UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya terhadap pasal 31 dan pasal 32. Pada pasal 31 ayat (1), dinyatakan: “Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada DPRD. Yakni laporan yang memuat Realisasi Anggaran (RA), Neraca, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.”

Secara khusus pada pasal 32 ayat (1), dinyatakan bahwa seluruh laporan keuangan harus tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Harus diakui, tidak mudah menyusun laporan keuangan berdasar SAP. Karena tidak semua (bahkan hanya sebagian kecil saja) bendaharawan OPD memiliki spesifikasi sebagai akuntan. Wajar, dalam Laporan Keuangan banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas akuntansi.

LPJ Pelaksanaan APBD 2020 yang diserahkan gubernur, berkisar pada realisasi pendapatan sebesar Rp 31,631 triliun.

Capaian ini melebihi target, walau lebih dari 38% disokong dari pemerintah pusat (sumber APBN). Namun Pemprop Jawa Timur berhasil membukukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 17,950 triliun, lebih tinggi 16,20% dibanding taksiran awal yang tertuang dalam Perda APBD 2020. Pertanda kepatuhan masyarakat Jawa Timur membayar pajak masih bisa diandalkan.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp 32,286 triliun (91,73% persen total kekuatan APBD). Termasuk refocusing sekitar Rp 2,3 trilyun yang disedot untuk penanganan pandemi. Sehingga menyebabkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) cukup besar. Mencapai Rp 3,7 trilyun. Pada masa pandemi kinerja pemerintah propinsi terkesan mengendur. Karena serapan anggaran terbesar ter-alokasi otomatis jatah gaji pegawai. Sedangkan proyek infrastruktur belum memadai.

Ke-lesu-an pembangunan infrastruktur tergambar dari pagu anggaran Dinas Perhubungan, dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU). Serta realisasi belanja modal hanya sebesar Rp 1,9 trilyun (hanya sekitar 5,4% dari total APBD). Namun cukup “kompetitif” (10,58%) jika dibanding Pendapatan Asli Daerah.

Jawa Timur juga masih memperoleh proyek infrastruktur program nasional (bersumber dana APBN). Termasuk proyek infrastruktur kawasan wisata bertaraf global, sebagai “pengharapan” pasca pandemi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Jeratan dan Ketergantungan Impor Pangan PERTUMBUHAN penduduk dan pendapatan per kapita Indoneisa yang selalu meningkat per tahunnya akan berkonsekwensi pada peningkatan kebutuhan pangan. Bahkan, bisa jadi peningkatan kebutuhan pangan ini jauh lebih cepat dari kenaikan produksi pangan, belum lagi sebagian produksi tersebut stagnan.

Kondisi ini akhirnya membuat Indonesia terus terjerat dengan impor pangan serta kekalahan dari negara lain.

Realitas itu, tentu menjadi persoalan tersediri bagi bangsa dan negeri ini dalam menuju kedaulatan pangan. Sehingga, tidak heran jika persoalan pangan ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan dan terus menarik menjadi perhatian publik.

Peningkatan impor pangan yang signifikan pada kuartal I 2021, sepertinya pemerintah tidak punya spirit untuk swasembada.

Data BPS pada kuartal I 2021 menunjukkan, impor gula meningkat signifikan sebanyak 1,93 juta ton atau naik drastis 42,96 persen dibanding tahun lalu. Bahkan, selama Maret 2021, tercatat impor gula sebanyak 711.535 ton. Di samping itu, ada juga impor garam sebanyak 379.910 ton atau naik 19,6 persen dibanding dengan kuartal I 2020. Demikian juga dengan impor kedelai yang meningkat hingga 22,43 persen dan terjadi peningkatan pula pada impor jagung, bawang putih, beras dan kedelai, (Republika, 1/6/2021).

Merujuk dari data tersebut diatas, terlihat bahwa impor pangan menjadi suatu keniscayaan yang sulit dihindari. Bahkan, posisi petani makin terhimpit di sisi regulasi. Sebab, Pasal 64 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Padahal, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan, impor ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan. Oleh sebab itu, agar negeri ini bisa keluar dari jeratan dan ketergantungan impor maka pemerintah harus bisa mengkalkulasi ketepatan waktu kapan harus impor dan mengantisipasi perubahan pencadangan pangan domestik dengan melihat suplai dari global yang semakin tidak pasti.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pembelajaran Berbasis Prokes yang Menyenangkan Tahun pelajaran baru 2021/2022 rencananya akan dimulai ini? Pertama, adanya penguatan kesadaran morpada tanggal 12 Juli 2021 dengan pembelajaran terbatas. al bahwa anak-anak memArtinya, pembelajaran terbatas menyesuaikan kondisi butuhkan rasa aman dari daerah masing masing. Tentunya, pada hari pertama akan orang ada disekelilingnya. diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan sekolah Langkah ini sebagai upaya (MPLS) dalam nuansa pandemi Covid-19. preventif bahwa sejatinya anak-anak yang ada perlu etiap tahun ajaran baru sekodan juga sesama siswa. mendapatkan proteksi lah selalu melakukan MPLS Pada hari pertama undari orang-orang dewasa sebagai upaya memberikan tuk mengikuti pembelajarOleh : atau juga teman sebaya. pemahaman kepada peserta an para siswa harus tetap Susanto Lingkungan keluarga dan didik baru untuk mengenal budaya membutuhkan pendamsekolah adalah tempat sekolah yang sehat dan menyenangpingan. Tentunya suasana kampanye dan sosialisasi kan. Dengan kata lain, MPLS bisa yang ingin dibangun adalah yang efektif untuk memudijadikan penanaman karakter yang memperdalam keterikatan orang tua dekuat kepada peserta didik meskipun ngan anak saat siswa belum masuk sekolah tus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kedua, dalam teks dan konteks kondisi pandemi. karena pandemi. Hubungan antara orang apapun baik pandemi atau tidak anakLantas apa esensi tahun ajara baru tua dengan anak harus erat saling bekerja di tengah menuju tatanan baru pasca sama bisa memecahkan persoalan siswa anak harus terlibat dalam budaya sehat Covid-19? Tentunya ada beberapa hal yang dihadapi. Baik dalam belajar atau dari berbagai bentuk. Anak-anak harus tetap menjadi pribadi yang utuh bukan yang perlu dikaji sekaligus menjadi pergaulan di sekolah, maupun di rumah. renungkan bersama agar pada peserta Sementara itu, baik yang mengikuti selalu dalam bayang-bayang ganasnya didik nantinya sebagai generasi yang MPLS dan para siswa yang lebih atas Covid-19 dari teman-teman sebayanya kuat. Pertama, pendidikan karakter dalam sekolah adalah solusi sebagai gerakan untuk meneguhkan kembali kemartabatan bangsa. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter Semangat untuk melakukan PTM terbatas sesuai protokol adalah suatu sistem penanaman nilaikesehatan saat tatanan baru menjelang dibukanya sekalinilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, gus tahun ajaran baru sekolah 2021/2022 disemua jenjang kesadaran atau kemauan, dan tindakan adalah hal mendesak. Perlu langkah cermat dari pemerinuntuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. tah dan juga warga sekolah agar tumbuh kesadaran rasa Dalam pendidikan karakter di sekolah, nyaman dan aman tanpa bayang bayang Covid-19. Jansemua komponen (pemangku pendidikan: Khususnya guru) harus dilibatkan, gan sampai ada tudingan bahwa sekolah menjadi tempat termasuk komponen-komponen penpenyebaran Covid-19. Tentunya, memutus mata rantai didikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, Covid-19 harus menjadi tanggung jawab semua warga proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata sekolah, dan masyarakat (orang tua). pelajaran, pengelolaan sekolah, Kedua, MPLS dan awal tahun ajaran baru kali ini harus menyenangkan tingkatannya peran guru sangatlah vital atau juga orang yang ada dilingkungandengan semangat antikekerasan dan sebagai penyelaras pendidikan karakter. nya.. Peran guru-guru di sekolah atau kebencian. Momen tahun pelajaran Bagaimanapun juga pendidikan karakter lembaga pendidikan sangat dominan. baru yang bersamaan dengan MPLS merupakan pilihan dan solusi cerdas dalam Guru harus menampilkan sosok yang dapat juga dijadikan titik pijak dalam meneguhkan kemartabatan sebuah bangsa. bisa memberi rasa aman dan juga mengelorakan pendidikan karakter Sekolah sebagai tempat dalam menanam- memotivasi bagi keberlangsungan semangat antikerasan agar para siswa kan perilaku berbudi pekerti luhur benar- kesehatan di sekolah sehingga siswa baru dapat belajar dengan tenang. benar efektif dan berdampak positif bagi dapat belajar dengan baik begitu juga orang tua saat dirumah.

Dalam artian, MPLS ini dapat sebagai psikologis siswa di tengah pandemi.

Ketiga, pembelajaran tatap muka titik tumpu membangun kesadaran yang terbatas masa pandemi tentunya jangan sampai ada aksi kekerasan Membangun Rasa Aman yang melibatkan warga sekolah baik Lantas bagaimana menyiasati PTM tugas guru harus ekstra keras. Guru itu guru, kepala sekolah, karyawan terbatas di kala pandemi seperti saat selalu mengedepankan inovasi pem-

S

D

belajaran khususnya dalam metode dan cara mengajarnya dalam berbagai situasi termasuk era dan pasca Covid19 menuju kehidupan normal. Dalam konteks yang lebih luas, guru harus luwes dan adaptif dengan kekinian.

Guru harus selalu untuk mengubah dirinya dan gaya mengajarnya. Meraka harus bisa merespon perkembangan dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif berbasis tehnologi. Pembelajar dalam hal ini siswa dapat mempeoleh sesuatu dengan cermat dan tidak membosankan.

Keempat, belajar dari Covid-19, komunikasi guru dan siswa saat pandemi harus berkelanjutan saat kehidupan tatanan normal nantinya. Pola komunikasi dan pembelajaran yang terbiasa dalam pemecahan masalah secara mandiri dan tidak menjadi beban psikologis. Efektivitas media, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat secara tidak langsung dapat dirasakan dampaknya bagi siswa.

Pencarian problematika dan solusnya yang ada pada mata pelajaran yang diajarkan meski interaksinya terbatas harus selalu menjadi dasar penguatan karakter siswa.

Nah, semangat untuk melakukan PTM terbatas sesuai protokol kesehatan saat tatanan baru menjelang dibukanya sekaligus tahun ajaran baru sekolah 2021/2022 disemua jenjang adalah hal mendesak. Perlu langkah cermat dari pemerintah dan juga warga sekolah agar tumbuh kesadaran rasa nyaman dan aman tanpa bayang bayang Covid-19. Jangan sampai ada tudingan bahwa sekolah menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Tentunya, emutus mata rantai Covid19 harus menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, dan masyarakat (orang tua). Dengan demikian, 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, membatasi mobilitas} harus menjadi karakter dasar agar pemutusan mata rantai covid-19 bisa maksimal.

Guru SMA Negeri 3 Bojonegoro.

Alumnus Pascasarjana UNS Surakarta.

Demam Korea dan Industri Masa Depan

emam Korea atau Korean Wave (Hallyu), telah menjadi fenomena yang mengglobal dan tak terpisahkan dari kehidupan pemuda.

Di Indonesia, fenomena ini sangat populer bahkan mendapat antusiasme yang sangat besar. Terlihat dari para pemuda yang mengidolakan figur-figur asal Korea dan mengikuti tren-tren yang dibawa.

Apalagi saat ini, publik tanah air tengah dihebohkan dengan fenomena menu baru makanan cepat saji (fast food) yang banyak diburu oleh khalayak ramai. Menu tersebut adalah hasil dari kolaborasi antara MCDonald’s dengan grup band asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan (BTS) yang kini sedang naik daun.

Menu ini disebut “BTS Meal”, disajikan dengan kemasan menarik, dalam waktu sekejap mampu menyihir ARMY (sebutan untuk penggemar BTS) dan terjual sangat laris.

Korean Pop atau K-Pop, melalui boyband/girlband mendapat penggemar yang sangat fantastis. Apalagi melalui film K-drama atau biasa disebut sebagai Drakor. Industri musik dan perfilman ini berhasil mendapatkan pasar yang besar dan trafik yang cukup tinggi. Tren K-Pop inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh MCDonald’s sebagai brand ambassador untuk memikat daya beli masyarakat terutama kalangan muda.

Tak hanya MCDonald’s, beberapa perusahaan di Indonesia juga memboyong tren K-Pop untuk memikat hati konsumenya seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Mie Sedap dll. Hal ini diyakini menjadi strategi marketing yang sangat efektif.

Pertumbuhan Ekonomi Produk dengan kualitas unggul dan marketing baik, tentu akan mendorong daya beli masyarakat.

Apabila daya beli meningkat, maka pertumubuhan ekonomi juga akan meningkat, mengingat sumbang-

pertumbuhan ekonomian terbesar dari Produk nya.

Domestik Bruto (PDB) Negeri Gingseng daadalah konsumsi rumah lam perjalanan sejarahnya tangga. Seperti itulah memang pernah mengalogika ekonomi bekerja. lami krisis ekonomi. Pada Jika ini berjalan dengan tahun 1960-an, negara baik, tidak menutup kepenghasil Gingseng ini mungkinan akan ada menjadi salah satu negara investasi-investasi yang termiskin di dunia. Semasuk. Hal ini terjadi Oleh : iring berjalannya waktu, karena membaiknya Aldi Bintang Hanafiah Korsel dapat memulihkan produk penjualan dari perekonomiannya melalui suatu perusahaan. pembangunan di bidang Banyaknya investasi industri. yang masuk melalui Pada tahun 1990, Korsel membenperusahaan-perusahaan di Indonesia inilah yang kemudian akan menyuplai tuk Kementrian Kebudayaan dengan perusahaan sehingga dapat berkembang mengkampanyekan 10 simbol kultural pesat dan berdaya saing internasional. sebagai identitas nasional. Salah satu Dengan begitu, perusahaan bisa ba- simbol tersebut adalah budaya pop nyak menyediakan lapangan kerja dan (musik, film, drama, sastra) sebagai mendorong kesejahteraan masyarakat. bekal untuk komoditas ekspor. Dari Tentu ini akan berdampak baik terhadap produksi inilah kemudian budaya pop Korsel gencar dan mendunia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasioanal.

Namun, yang terjadi saat ini seperti dunia sepakat menjadikan Korsel semata uang dengan dua sisi. Di satu per- bagai kiblatnya dunia pop. mukaan menampilkan sisi positif dan di permukaan lainnya menampilkan sisi Industri Masa Depan Di era perkembangan teknologi negatif. Fenomena di atas secara praktis memang dapat memberikan dampak baik yang begitu pesat dan kemajuan inteterhadap pertumbuhan ekonomi. Akan gritas pertumbuhan ekonomi. Interaksi tetapi, tanpa disadari juga telah mem- antar manusia sudah tidak lagi terbatas oleh teritorial negara. Dengan adanya bunuh produk-produk dalam negeri.

Tingginya gelombang Korean Wave teknologi yang semakin canggih, kita (Hallyu) di Indonesia tentu akan ber- semua terhubung menjadi bagian dari dampak terhadap prilaku konsumen masyarakat global dan bersaing dalam khususnya para penggemar. Seorang kon- perdagangan internasional.

Tentu, sebagai masyarakat Indosumen, dalam membeli suatu produk biasanya akan mengedepankan perhitungan nesia hal ini harus kita sambut baik. ekonomis dan rasional. Tetapi, bagaimana Indonesia dengan kekayaan alam yang dengan para penggemar yang selalu melimpah dan berbagai macam budaya memiliki potensi untuk bangkit dan mengikuti referensi tokoh idolanya?

Jawabannya jelas setiap yang dikon- maju seperti negara Korea Selatan. sumsi pasti akan mengikuti tren dan Strategi-strategi dari negeri Gingseng referensi tokoh yang di idolakan. Maka, tersebut sedikit banyak dapat kita tidak mengherankan apabila negara kita adopsi seperti halnya pembangunan di banjiri produk-produk negeri Ging- industri kreatif.

Negara-negara yang saat ini perseng. Mulai dari elektronik, makanan, dan kosmetik yang memenuhi pasar tumbuhan ekonominya meningkat dalam negeri. Popularitas Korean Wave merupakan negara yang berhasil (Hallyu) inilah yang dimanfaatkan oleh survive menghadapi tantangan global. pemerintah Korsel untuk meningkatkan Seperti China misalnya, meskipun kita

kenal sebagai negeri yang pemerintahanya otoriter, namun dalam pembangunan ekonomi patut mendapat apresiasi. Bahkan, China digadanggadang bakal menjadi super power pada masa mendatang.

Keberhasilan tiongkok saat ini tentu tidak terlepas dari bagaimana negeri tersebut membangun indsutriindustri kreatifnya. Selain produkproduk Korsel, Indonesia juga banyak dibanjiri produk buatan China.

Terlihat di berbagai sudut pasar produk China marak kita temui. Lalu, apakah kemudian ini buruk untuk bangsa Indonesia?

Jelas tidak, Indonesia hanya kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengaminkan adanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibentuk oleh ASEAN dalam peningkatan daya saing ASEAN sebagai pusat pasaran dunia melalui penghapusan halangan tarif maupun non-tarif ASEAN. Dari kesepakatan itulah kemudian produk-produk luar banyak berdatangan.

Momen inilah yang seharusnya bisa kita manfaatkan terutama oleh pemerintah. Pemerintah harus bisa membaca peta pergerakan industri ke depan dan mengambil peluang itu.

Melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), grand design pembangunan ekonomi kreatif ke depan harus menjadi fokus utama. Sebagai negara yang besar tentu peluang Indonesia untuk kembali menjadi Macan Asia terbuka lebar. Kita tidak perlu menyingkirkan produkproduk asing untuk bisa unggul. Tetapi, mendukung produk-produk lokal menjadi berkulitas dan mengekspornya ke berbagai penjuru dunia.

Peneliti RBC Institute A. Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) .

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

PELAYANAN PUBLIK Kemenkumham Siap Bersinergi Berantas Narkotika

Halaman 5

LINTAS PELAYANAN

Perwatan pasien jantung di RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Bojonegoro Masuk Daftar Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Bojonegoro, Bhirawa Kabupaten Bojonegoro, masuk dalam daftar finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021, dari Kemenpan RB. Inovasi yang meraih prestasi tersebut adalah RITMIK ENERJIK yang dikembangkan oleh RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Masuknya Bojonegoro dalam daftar finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tersebut berdasarkan pengumuman dari Kemenpan RB, Nomor: B/112/PP.00.05/2021 tanggal 16 Juni 2021, tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD, tahun 2021.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dr Rio Herdyanto Sp JP (K) FIHA, selaku salah satu inisiator inovasi tersebut menjelaskan, bahwa inovasi layanan ‘RITMIK ENERJIK’ merupakan sistem rujukan terintegrasi untuk kasus infark miokard dan kasus emergensi jantung yang lain dengan penanganan yang komperhensif. “Sistem rujukan ini pertama kali ditujukan dengan tujuan menurunkan angka kematian akibat serangan jantung maupun kasus kegawatdaruratan jantung yang lain,” ujar dr Rio. Sementara itu Direktur RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dr Ahmad Hernowo mengatakan, bahwa kematian karena serangan jantung dan gangguan jantung hampir di semua daerah memang cukup tiggi.[bas]

Surabaya, Bhirawa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono menyatakan siap bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim. Terutama dalam hal pemberantasan peredaran gelap serta rehabilitasi WBP penyalahguna narkotika.

“Kami beserta jajaran siap bersinergi dalam upaya pemberantasan narkotika. Terutama upaya rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersandung kasus narkotika,” kata Krismono saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Kantor BNNP Jatim, Selasa (22/6).

Pihaknya pun mengapresiasi kin-

erja BNNP Jatim dalam menggagalkan peredaran narkotika di Jatim.

Serta melakukan pemusnahan terhadap barang bukti sabu seberat 6,4 kilogram dan 203.000 butir obat keras berbahaya.

Pihaknya berharap capaian tersebut bisa berkontribusi untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya penyalah-

gunaan narkotika. Sekaligus dapat menyadarkan warga binaan yang tersangkut kasus narkotika. “Apa yang dilakukan BNNP Jatim patut kita apresiasi. Hal itu juga yang kami lakukan di jajaran Rutan maupun Lapas di Jatim, untuk selalu berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.

Masih kata Krismono, pihaknya selalu siap bersinergi membantu BNNP Jatim dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. “Selama ini kami sudah sinergi, termasuk dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan medis bagi WBP di Lapas,” pungkasnya.[bed]

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Krismono

Pemkab Beri Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan Pemuda Ansor Tahun 2021 Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 150 pemuda Ansor yang tersebar di 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kini mendapat pembinaan dan pelatihan kepemudaan dari Bagian Kesra Pemkab. Mojokerto selama dua hari mulai 22-23/6/21.di Gedung Stikes Bina Sehat Mojokerto.

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dalam arahannya menyatakan, vitalnya peran kaum pemuda terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa tidak terkecuali Indonesia. “Saya kutip seruan ikonik Bung Karno: ‘Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan ku guncang dunia. Memaknai hal ini, kami mendorong agar organisasi kepemudaan Indonesia mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan berkiprah dalam mewujudkan Indonesia maju’,” kata dia.

Mengingat selama ini, Indonesia melahirkan banyak organisasi pemuda mulai dari Boedi Oetomo, hingga Syubanul Waton yang beralih menjadi Gerakan Pemuda (GP) Ansor saat ini.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak meraih kemerdekaan. Bahkan pemimpin besar Mesir Hosni Mubarak, jatuh kekuasaannya karena pergerakan pemuda dalam peristiwa Revolusi Mesir.

Untuk itu melihat posisi Indonesia cukup menguntungkan di tahun 2030 mendatang, karena mendapat bonus demografi.

Demografi berarti jumlah penduduk usia produktif (20-40 th) mencapai 50%. Sedangkan Negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Amerika mengalami penurunan karena rendahnya angka kelahiran tidak sebanding dengan angka kematian. Sehingga, dikhawatirkan membuka peluang krisis generasi.[min]

sudarno/bhirawa.

Tampak pekerja memulai pengerjaan proyek pembangunan Monumen Nol Kilometer Kota Madiun di Simpang Empat Tugu.

Polres Siagakan Personel di Simpang Empat Tugu

Kota Madiun, Bhirawa Dampak dari pada proyek pembangunan Monumen Nol Kilometer Kota Madiun di Simpang Empat Tugu, membuat jalan Jambu dan jalan Wuni (jalan timur dan belakang Pasar Besar Madiun) menjadi padat arus lalu lintas di sekitarnya. Sebagian jalur tidak dapat dilewati. Misalnya dari Jalan Pahlawan Menuju Cokroaminoto. Atau, dari Jalan Panglima Sudirman ke arah Pasar Besar Madiun.

Evaluasi pun dilakukan oleh Pemkot Madiun terhadap arus lalu lintas pada hari perta-

ma. Hasilnya, ditemukan ruas jalan yang mengalami kepadatan. Yakni, di Jalan Wuni dan Jalan Jambu. Untuk itu, Pemkot Madiun mempersiapkan alternatif jalan lain untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Salah satunya, Alun-Alun Timur. ‘’Tentunya kita ingin kota kita semakin indah dan maju. Untuk itu, perlu adanya perubahan. Ini harus disadari semua untuk kemajuan kota kita ke depan. Maka, setelah dianalisa hari pertama, kalau Jalan Wuni itu padat, warga bisa lewat Jalan Semeru,’’ jelas Wali Kota Madiun Maidi saat diwawancarai, Selasa (22/6).

Dijelaskan oleh Wali Kota, jalan

lainnya dari Simpang Empat SMPN 5 Madiun, pengendara bisa belok ke kiri atau selatan (Jalan Alun-Alun Timur) untuk menuju Panglima Sudirman. Sehingga, untuk menuju ke Jalan Cokroaminoto tidak hanya bisa melewati Jalan Jambu dan Wuni saja. Tapi, juga bisa melewati Jalan Alun-Alun Timur–Jalan Panglima Sudirman – lalu belok ke Jalan Cokroaminoto.

Menurut Wali Kota, kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Madiun masih dapat dikondisikan. Pemkot Madiun juga akan terus melaksanakan analisa agar lalu lintas dapat berjalan lancar. Apalagi, rekayasa arus

lalu lintas ini tidak akan berlangsung selamanya.

Hanya selama masa pembangunan Monumen Nol Kilometer yang diperkirakan rampung dalam tiga bulan ke depan. ‘’Kami juga siapkan petugas Dinas Perhubungan untuk siaga di lokasi dan membantu masyarakat,’’ tandasnya.

Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di Kota Madiun, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Madiun Kota membantu menerjunkan anggota Pollantas yang sejak pagi, telah berjaga di sekitar lokasi proyek guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. [dar]

Meski Dibubarkan, Aset Bumdesma Eks PNPM-MP Rp 81,4 M Gresik, Bhirawa Para pengelola dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gresik patut diacungi jempol. Sebab, program yang sudah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2014 silam itu saat ini asetnya sudah berkembang menjadi Rp. 81,4 milliar yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Gresik.

Pujian itu diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Tursilowanto Hariogi kepada para pengelola PNPM -MP saat membuka Pembinaan dan Rapat Koordinasi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Eks PNPM Mandiri Pedesaan saat mewakili Bupati pada Selasa (22/06) di Ruang Mandala Bakti Praja. “Sungguh anda semua para pengelola Bumdesma patut saya acungi jempol.

Lembaga PNPM yang sudah dibubarkan dulu, saat ini punya asset dan modal sebesar Rp. 81,4 miliar.” kata Tursilo.

Menurut Tursilo, setelah dihitung saat ini sudah ada kenaikan sekitar Rp. 20 miliar dari sekitar 5 atau 6 tahun lalu. Menurut Tursilo itu sudah perkembangan luar biasa. Oleh sebab itu, agar bisa terus berkembang, kalau bisa jangan hanya bermain diusaha simpan pinjam dan jasa pembayaran, kedepan harus berani masuk ke plan bisnis lain. “Jangan menunggu payung hukum, karena lembaga ini sudah bubar. Asal tujuan-

Bumdesma eks PNPM Mandiri saat menggelar rapat koordinasi.

nya baik untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Sampai tahun 2015 saat PNPM Mandiri dibubarkan berdasar Surat Kementerian Desa, PDTT Nomer 134/DPPMD/VII/2015 tertanggal 13 Juli 2015 tentang panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM MPd. Saat itu dana PNPM yang ada di masyarakat sebesar Rp. 58,1 miliar.

Jumlah ini berkembang jauh dibanding dana awal saat program PNPM pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 yang hanya sebesar Rp. 4,1 milliar. Sekarang pada tahun 2021 jumlah dana sudah berkembang menjadi Rp. 81,4 miliar.

Ketua Asosiasi Pelaksana Operasional Bundesma, Yogi Su-

kerin ikanto/bhirawa

gianto didampingi Ketua Panitia Rakor, Isnanto mengatakan, dana Bundesma sebesar Rp. 81,4 miliar tersebar di 13 kecamatan antara yang terkecil Rp. 2,6 milyar di Kecamatan Tambak Bawean sampai tertinggi Rp 13,6 milyar di Kecamatan Balongpanggang.

“Dengan modal sebesar itu, kami Bumdesma Gresik punya potensi.

Kami berharap Bundesma yang kami kelola ini bisa bersinegitas dengan pemerintah dan lembaga lain agar kami bisa lebih memberi manfaat,” harapnya.

Bumdesma di Gresik ada di 13 kecamatan dan membawahi 1.223 kelompok. Sedangkan penerima manfaat simpan pinjam Bumdesma sebanyak 13 ribu penerima manfaat.[eri]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon

Persoalan Kesehatan Ment Banyak Terjadi Selama Belaj Orangtua, Guru dan Sekolah Harus Membangun Budaya Komunikasi Sehat Surabaya, Bhirawa Pembelajaran Daring selama setahun terakhir memberi dampak signifikan bagi kesehatan mental siswa. Tak hanya itu, terjadinya learning loss atau menurunnya kompetensi belajar juga banyak ditemui selama belajar Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jika tak segera diatasi, maka dalam waktu kurang lebih 15 tahun lagi bangsa ini akan mengalami kehilangan generasi penerus yang berkualitas.

Psikologi Pendidikan Anak Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Riza Noviana Khoirunnisa.

Hal itu dikatakan Psikologi Pendidikan Anak Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Riza Noviana Khoirunnisa SPsi MSi. Menurutnya, dampak negatif pembelajaran online sangat berpengaruh pada Keefektifan belajar siswa. Guru dan siswa tidak bisa memberikan feedback atau komunikasi interaktif secara cepat dibanding saat online.

"Apalagi penilaian belajar daring didasarkan pada penilaian hasil.

BANGKU POJOK

Pemkot Batu akan mengubah aset eks gedung Cipta Karya di Jl Kartini menjadi Perpustakaan Berstandar Nasional.

Berdayakan Aset Eks Gedung Cipta Karya Dijadikan Perpustakaan Berstandar Nasional Kota Batu,Bhirawa Pemerintah Kota Batu tak ingin terlalu lama menyandang status sebagai kota yang tak memiliki Perpustakaan Daerah berstandar Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Sehingga Pemkot segera merehabilitasi aset eks gedung Cipta Karya Pemkot Batu di Jl Kartini untuk dijadikan Perpustakaan Daerah (Perpusda). Selama ini Pemkot menyediakan taman bacaan bagi warga Kota Batu hanya di tiga tempat. Yaitu, Taman Bacaan Masyarakat yang berlokasi di Hutan Kota Bondas dan dua perpustakaan lainnya yang berada di Balai Kota Among Tani. Namun kini ketiga Perpustakaan ini belum memenuhi kriteria standar Perpusnas.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Santi Restuningsasi, untuk melakukan rehabilitasi aset eks gedung Cipta Karya menjadi Perpustakaan Daerah Kota Batu, Pemkot telah melakukan lelang pengerjaan Perpusda. "Untuk proses lelang rahab eks gedung Cipta Karya sebelumnya diikuti 76 CV dan PT. Kemudian dari proses yang berjalan dimenangkan PT Lawang Pitu dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri, red) sebesar Rp1,9 miliar,'' ujar Santi, Senin (21/6).

Sesuai data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Batu, lelang rahab eks gedung Cipta Karya naik di (HPS) sekitar Rp2,6 miliar. Setelah dilakukan penawaran dari kontraktor lepas dengan harga Rp1,9 miliar.

Lebih lajut, untuk rehab gedung sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) mencapai 70% sesuai kebutuhan ruang untuk perpustakaan daerah. ''Kemudian juga akan dilengkapi dengan ruang laktasi, penunjang disabilitas, Lansia dan anak - anak,'' tambah Santi.

Setelah rehab selesai tahun 2022, selanjutnya, juga akan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana lain. Sesuai dengan petunjuk Perpusnas maka perpustakaan daerah harus berbasis inklusi sosial. "Artinya ada transformasi perpustakaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan sesuai potensi. Nanti perpustakaan juga akan diisi kegiatan UMKM hingga kegiatan kebudayaan lainnya,'' jelas Santi. [nas]

Sedangkan pembelajar ini butuh dinilai ketika prosesnya. Saat (belajar) online yang dilihat hanya hasil.

Ini yang terjadi dari mulai jenjang TK, SD, SMP hingga SMA,'' jelasnya kepada Bhirawa, Selasa (22/6).

Tak hanya itu, kesehatan mental anak yakni munculnya kecemasan yang tinggi juga dialami sebagian besar anak - anak di Indonesia khususnya Jawa Timur.

Karena, masih ada siswa yang be-

lum fasih menggunakan internet secara 'sehat', terlebih penerepan belajar Daring membuat mereka merasakan tertekan.

"Tugas orang tua dalam hal ini mereka harus hadir untuk pendampingan anak selama pandemi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Penguatan fungsi keluarga dalam mengasuh anak serta mendampingi proses belajar anak di rumah menjadi vital. Keluarga menjadi pihak yang paling tidak tersiapkan dalam menghadapi pandemi.

Tapi pihak paling strategis yang terus mendampingi anak ketika pembelajaran online ini,'' jabar Dosen Psikologi Unesa ini.

Selain itu, keluarga diharapkan bisa mengidentifilasi indikator permasalahan anak selama belajar daring untuk mencari solusi.

"Kelurga harus komunikatif.

Sinergi antara orangtua, guru dan sekolah harus dibangun. Dengan begitu sekolah bisa membangun budaya hubungan yang sehat untuk membantu siswa dalam memberikan dukungan kesehatan mental mereka,'' paparnya.

Terjadinya learning loss selama belajar Daring juga menjadi perhatian pakar pendidikan Jatim, Prof Moh Nuh. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dicermati para pemangku pendidikan selama proses belajar Daring dilakukan.

"Seseorang bersekolah ini setidaknya mendapatkan tiga poin utama. Yakni attitude, knowlegde dan skill. Karena harus beralih ke digital, maka baik Pemprov, Pemkot/Pemkab harus melihat jeli kebijakan case by case yang terja-

di,'' jelasnya.

Riza melanjutkan, pertanyaan mendasar lainnya yang harus diangkat adalah terjadinya learning loss akan berakibat pada pada stunting in learner karena asupan pembelajaran kurang. Jika dibiarkan maka akan menciptakan gep.

"Ada pertanyaan yang mendasar yang harus kita angkat. Tidak serta merta seluruhnya beralih ke digital, tapi pelajari dengan baik apa yang tidak bisa diterapkan lewat cyber, apa yang harus diterapkan secara fisik. Dan bagimana cara menutupi ini semua. Jika tidak, maka akan terjadi loses in learning (menurunnya kompetensi belajar siswa),'' tegasnya.

Tangani Learning Loss, Laksanakan PTM Terbatas

Dukung Program Pemerintah

Polres Bojonegoro Launching Motor Pintar Anak Tangguh Semeru Bojonegoro, Bhirawa Untuk mendukung program pemerintah dan minat baca dikalangan anak anak menjadi salah satu bidang yang mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan untuk menuju negara yang maju.

Sejalan dengan tugas Polri, Polri yang Presisi sangat diharapkan untuk memberikan pelayanan prima terhadap publik. Pasalnya, pelayanan prima terhadap publik merupakan wujud atas hadirnya negara di tengah - tengah masyarakat.

Maka pada Hari Selasa (kemarin, red) yang penuh berkah ini Polres Bojonegoro melaunching program bertajuk Motor Pintar Anak Tangguh Semeru.

Launching Motor Pintar Anak Tangguh Semeru yang berlangsung di halaman Mapolres Bojonegoro, Kemarin (21/6).

Launching dipimpin Kapolres Bojonegoro, EG Pandia dan dihadiri Wakapolres Bojonegoro, Kompol Arief Kristanto, Kepala Kemenag Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perwakilan wilayah Bojonegoro, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bojonegoro, Kepala BRI Cabang Bojonegoro, para pejabat utama Polres Bojonegoro dan Kapolsek jajaran.

Motor ini akan mobile di wilayah Kabupaten Bojonegoro hingga menjangkau daerah dan mengangkut ratusan judul buku yang didukung Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan jaringan Pustaka Bergerak Indonesia, guna

menyajikan bahan bacaan gratis bagi masyarakat pelosok di wilayah Kabupaten Bojonegoro tercinta ini.

Motor Pintar Anak Tangguh Semeru ini di modifikasi bentuk box rengkek dari bahan stainless di dalam box itu berisikan ratusan buku pelajaran, selain itu dilengkapi sarana laptop dan modem wifi sebagai pemancar sinyal.

Disela - sela launching Motor Pintar Anak Tangguh Semeru, Kapolres Bojonegoro menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bhayangkara Ke-75 dan mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi yang unggul masa depan. Motor Pintar Anak Tangguh Semeru berisikan ratusan buku - buku pelajaran dan buku paket untuk anak - anak sekolah. Moda transportasi menyerupai perpustakaan keliling itu dikendarai personel Dikyasa (Pendidikan masyarakat dan rekayasa) Lantas dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran.

Apalagi berkembangan teknologi informasi memang bagaikan pisau bermata dua yang di satu sisi bisa memberikan manfaat bagi penggunanya, tetapi di sisi lainnya memberikan dampak buruk. Polres Bojonegoro berkolaborasi dengan stakeholder terkait dengan membawa jargon Agunge (besarnya, red) Sikap Tulung Tinulung (Astuti).

Motor Pintar ini untuk menjangkau ke seluruh pelosok desa memfasilitasi anak anak agar mudah mendapatkan buku bacaan, dengan cara mendatangi anak-anak dari kampung ke kampung. Motor Pintar ini juga dilengkapi dengan sarana laptop serta jaringan modem internet. [bas]

Polres Bojonegoro melaunching program bertajuk "Motor Pintar Anak Tangguh Semeru". Launching Motor Pintar Anak Tangguh Semeru yang berlangsung di halaman Mapolres Bojonegoro.

GALERI

Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tiga dari kiri) bersama Wadirreskrimsus Polda Jat

Polda Jatim Bongkar Praktik Pem Polda Jatim, Bhirawa Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar praktik pembuatan ijazah palsu via online.

Melalui Media Sosial Facebook, Instagram dan WhatshApp para pelaku menawarkan pembuatan ijazah secara ilegal. Kedua pelaku yang berhasil diamankan berinisial MW (32) warga Jl Kesambi Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura dan BP (26) warga Jl Kedinding Lor, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

"Kedua pelaku melakukan aktivitas ilegal memalsukan ijazah sejak 2019 silam. Alasan ekonomi menjadi motif keduanya melakukan perbuatan pemalsuan dokumen negara,'' kata Kabidhumas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (22/6).

Sementara itu, Wadirreskrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham menjelaskan, sejak 2019 kedua pelaku menawarkan pembuatan ijazah palsu di Medsos. Ada sembilan jenis produk yang dibuat ked-

ua pelaku dengan variasi harga yang berbeda beda.

Untuk ijazah SD, sambung Zulham, pelaku memasang tarif Rp500 ribu; ijazah SMP Rp700 ribu; ijazah SMA/SMK Rp800 ribu; ijazah S1 Rp2 juta dan ijazah S2 Rp2,5 juta. Tak hanya itu, kedu-

anya juga menaw buatan KTP pa Rp300 ribu; KK p akta kelahiran Rp tifikat pelatihan Sa "Para pelaku m menawarkan ke ang yang ingin m

SISWA

Calon Rektor dan Tujuh Warek Untag Surabaya Ikuti Pembekalan secara Hybrid Satu Bakal Calon Rektor (Bacarek) dan tujuh Bakal Wakil Rektor (Bawarek) mengikuti pembekalan yang dilakukan Komite Persiapan dan Penetapan Rektor (KPPR) Untag Surabaya 2021-2025 yang dilakukan secara hybrid, beberapa waktu yang lalu. Pembekalan ini dilakukan untuk menyusun program kerja rektor kedepan.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

KPPR Untag Surabaya menggelar pembekalan untuk calon Rektor dan Wakil Rektor Untag Surabaya.

Menurut Ketua KPPR Untag, Supangat MKom ITIL COBIT, pembekalan Bacarek dan Bawarek Untag Surabaya kali ini dilakukan secara Hybrid, jadi dilakukan dengan tatap muka secara langsung di Gedung Q dan secara Daring melalui sambungan zoom. Sebelum pembekalan, para kandidat diwajibkan mengerjakan pre test. Setelah sesi pembekalan selesai, dilanjutkan

dengan mengerjakan post test melalui sistem yang telah disiapkan oleh panitia.

Masuk pada acara inti, Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, Drs Ec Mangapul Silalahi MM menuturkan, citra baik Untag Surabaya sebisa mungkin harus dapat dipertahankan.

"Bacarek dan Bawarek Untag Surabaya hari ini menerima pembekalan untuk meny-

usun program kerja. Hal ini tentunya perlu dipahami, karena citra dan kharisma Untag Surabaya di mata masyarakat harus benar - benar dijaga,''' ujar Silalahi.

Pada kesempatan berikutnya, Sekretaris YPTA Surabaya, HR Djoko Soemadjo SH menambahkan, sumber ilmu saat ini tidak hanya didapat dari dalam kampus saja. Namun ada banyak ilmu yang dapat digali dari luar kampus.

"Sumber ilmu dan pengetahuan saat ini, tidak hanya ada di dalam kampus. Seperti misalnya belajar statistik, akutansi, kita dapat melihatnya dan belajar dari internet. Saat ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi,'' kata Djoko.

Sementara itu, Bendahara YPTA Surabaya, J Subekti SH MM memaparkan, apa yang menjadi kebijakan Menteri saat ini sebisa mungkin dapat menjadi prioritas utama dan diterapkan di kampus Merah Putih Untag Surabaya.

"Apa yang menjadi kebijakan Mendikbudristek saat ini merupakan implementasi dari visi misi Presiden Jokowi. Kebijakan itu diantaranya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Otomatisasi Akreditasi dan Lain sebagainya. Itu lah yang harus menjadi prioritas oleh Bacarek dan Bawarek Untag Surabaya,'' kata Subekti.

Selanjutnya, Bacarek dan Bawarek akan mengikuti Tes Pengetahuan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada 21 hingga 27 Juni 2021. [*]

rawa

AYAAN , 23 Juni 2021

& OLAHRAGA

al Anak jar Daring Sementara itu, dalam menangani terjadinya learning loss, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Di berbagai kesempatan, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, Dindik Jatim sudah menyiapkan skenario tatap muka terbatas selama pandemi.

"Yang pasti mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik. Guru harus sudah divaksin sebelum mengajar,'' tegasnya.

Psikologis dan tumbuh kembang anak juga menjadi pertimbangan diadakannya PTM di Jatim. Pada situasi saat ini, dunia pendidikan butuh inovasi dalam tata kelola dan proses belajar mengajar. Sehingga segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan situ-

Halaman 7

Gelar Wisuda Online, Wali Kota Eri Berharap Lahir Pemimpin Hebat Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memimpin prosesi wisuda online serentak se-Kota Surabaya bagi jenjang SD/MI, SMP/Mts, Kejar Paket A dan Paket B tahun ajaran 2020/2021. Acara wisuda yang digelar di halaman Balai Kota Surabaya ini diikuti perwakilan pelajar dan guru yang hadir langsung di balai kota, dan juga diikuti via Daring oleh ribuan pelajar yang diwisuda, Selasa (22/6).

Prosesi wisuda virtual ini dilakukan melalui aplikasi Zoom dan juga kanal Youtube Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Sekitar seribu peserta didik ikut menyaksikan prosesi wisuda online melalui aplikasi Zoom, dan lebih dari 5.700 peserta didik yang menyaksikan melalui kanal Youtube Dispendik Kota Surabaya.

Meski dalam kondisi pandemi Covid 19, prosesi wisuda itu tetap berjalan khidmat. Acara itu juga dimeriahkan kelompok Paduan Suara dari SMPN 1 Kota Surabaya dan Gamer Legacy Band yang merupakan grup band binaan Dispendik Surabaya. Bahkan, pada saat itu Wali Kota Eri juga diberi kenang - kenangan berupa lukisan foto yang nampak persis seperti aslinya.

Wali Kota Eri mengaku sengaja melakukan wisuda online serentak karena masih di masa pandemi Covid

asi pandemic. Di samping inovasi, standar sekolah tidak hanya diukur dalam standar nasional, namun juga standar internasional.

Sehingga harus ada asesmen kompetensi minimal untuk menentukan kualitas lulusan.

"Selain kesulitan karena pandemi, pendidikan di Jatim ada lima pekerjaan rumah yang mendesak untuk dicari solusinya. Melalui misi Jatim Cerdas diharapkan permasalahan ini bisa diselesaikan,'' jelasnya.

Mulai dari percepatan indeks pembangunan di Jatim yang masih 15 besar karena dukungan indeks pendidikan yang cukup rendah.

Kemudian adanya disparitas kualitas antar lembaga pendidikan, belum optimalnya kualitas, kuantitas dan sebaran tenaga pendidik serta guru, belum optimalnya pelayanan khusus untuk anak disabilitas dan angka melanjutkan perguruan tinggi yang masih rendah. [ina]

19, yang tidak boleh menggelar wisuda secara langsung. Meskipun digelar secara virtual, namun ia berharap semoga tidak mengurangi semangat dan kebahagiaan para pelajar Surabaya yang diwisuda.

"Anak - anak ini adalah anak yang hebat yang selalu sholeh dan sholehah,

jujur dan berakhlakul karimah. Insyallah anak - anak kalau memiliki hal itu, maka ke depan mereka akan menjadi pemimpin yang hebat untuk Surabaya dan Indonesia. Jadi, saya berharap betul akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari Surabaya,'' kata Wali Kota Eri. Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta pihak

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat mengalungkan medali kepada perwakilan siswa dalam prosesi wisuda online serentak se-Kota Surabaya.

sekolah dan guru untuk melihat potensi para peserta didiknya. Jika sudah menemukan potensi mereka, ia berharap pihak sekolah untuk menggembleng habis - habisan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik itu. Bahkan, ia juga memastikan akan mensupport Arek - arek Suroboyo tidak hanya dari sisi akademik, namun juga dari sisi non-akademik.

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menerangkan, pada tahun ini Dispendik meluluskan siswa jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 45.960 siswa, kemudian jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 41.251 siswa. Total ada 87.211 peserta didik yang lulus pada tahun ajaran 2020/2021. ''Ada 56 wisudawan yang hadir langsung di balai kota sebagai perwakilan, dan sisanya mengikuti secara virtual,'' kata Supomo.

Supomo menambahkan, Dispendik terus mengembangkan bakat peserta didik di Surabaya, salah satunya seni lukis. Ia berharap melalui berbagai kegiatan pengembangan bakat yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya, dapat melahirkan anak - anak yang luar biasa. ''Mudah-mudahan nanti banyak muncul anak-anak yang luar biasa, karena pemkot memberikan fasilitas kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang,'' tandasnya. [iib]

Hadirkan Pembicara Lintas Negara

Pascasarjana Unair Buka Program Summer School Surabaya, Bhirawa Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (SPS Unair) Surabaya resmi membuka Program Summer School. Program yang dilakukan secara Daring ini setidaknya diikuti sembilan pemateri dari lima negara dan 30 peserta dari 19 negara.

Menurut Direktur SPS Unair, Prof Badri Munir Sukoco, summer school pertama SPS Unair menjadi ajang mengenalkan mahasiswa pada isu isu regionalisme yang kini tengah banyak disoroti.

"Regionalisme dapat dikatakan menjadi fokus kebijakan di berbagai negara. Apalagi hadirnya pandemi Covid 19 tentu akan membuat tatanan dunia kita berubah. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana perspektif setiap kawasan ter-

hadap berbagai isu global melalui comparative regionalism,'' jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, HE Rahmat Pramono, yang menekankan pentingnya kajian comparative regionalism agar mampu merespon isu multidimensional menggunakan perspektif yang sesuai.

Sementara itu, Dr Saule Kemelbayeva, Dekan Higher School of Economics M.Narikbayev KAZGUU University Kazakhstan dalam video sambutannya mengharapkan, kolaborasi dari seluruh peserta program melalui ide - ide inovatif dan partisipasi aktif mereka.

Dari pembukaan Summer school SPS Unair juga menghadirkan dua invited speaker yang memberikan

materi singkat terkait comparative regionalism. Yakni Prof Philippe De Lombaerde dari UNU Institute on Comparative Regional Integration

Studies Belgia. Misalnya, menjelaskan teori - teori dasar dari comparative regionalism serta potensi masa depannya. [ina]

Para peserta dari 19 negara mengikuti Program Summer School yang diadakan SPS Unair Surabaya.

Gus Irsyad Minta Dibentuk Tim Khusus Sebelum PTM Digelar

Oky abdul sholeh/bhirawa

tim, AKBP Zulham (dua dari kiri) menunjukan barang bukti ijaza palsu di Ruang Press Conference Polda Jatim

mbuatan Ijazah Palsu Via Online

warkan jasa pemlsu dengan tarif palsu Rp300 ribu, p250 ribu dan seratpam Rp500 ribu. memang sengaja pada orang - ormendapatkan pe-

kerjaan dengan syarat - syarat tertentu. Ada beberapa orang yang sudah kami periksa, saat ini masih kami lacak orang - orang yang menggunakan jasa kedua pelaku,'' jelas Zulham.

Ditambahkannya, kedua pelaku mempunyai peran yang sama,

yakni sebagai pencetak ijazah maupun dokumen palsu. Sejak beroperasional di 2019 silam, keduanya sudah mendapatkan keuntungan Rp86 juta.

"Cara memesan ijazah palsu dari pelaku, yakni korbannya cukup telpon pelaku dan memesan ijazah. Dengan syarat hanya mengirimkan nama juga gelar yang diinginkan dan tidak ada identitas lengkap,'' pungkasnya.

Adapaun barang bukti yang disita dari MW, yakni 1 unit HP merk Xiaomi Redmi Note X, 2 lembar ijazah palsu, dua lembar transkip nilai palsu dan 9 akun Facebook, WhatsApp, Instagram. Sedangkan dari BP disita diantaranya barang bukti dua unit HP merk Xiaomi dan Infinix, satu unit komputer lengkap dengan printer dan dua lembar ijazah palsu. Kedua pelaku dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 263 Jo Pasal 55 KUHP. Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. [bed]

Pasuruan, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) nasional akan diselenggarakan Juli mendatang. Agar persiapan PTM berjalan lancar, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf meminta kepada instansi pendidikan Kabupaten Pasuruan untuk membentuk tim khusus.

Menurut Gus Irsyad, tim khusus dibentuk untuk mengevaluasi persiapan PTM Bulan Juli mendatang, sebelum PCTM dilaksanakan, seluruh tenaga pendidik di seluruh

sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan harus sudah divaksin.

"Seluruh guru harus sudah divaksin sebelum proses PTM digelar.

Dan harus menerapkan Prokes secara ketat. Saya minta aturan itu harus benar - benar dipatuhi, jangan ada tawar - menawar dengan aturan itu.

Makanya, penekanannya pada semua kepala sekolah dan harus ada evaluasi,'' ujar Gus Irsyad panggilan akrabnya HM Irsyad Yusuf, Senin (21/6).

Gus Irsyad menegaskan, agar tak

memberikan toleransi kepada sekolah yang tidak melaksanakan instruksi pemerintah. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada oknum terkait yang tidak melaksanakan perintah. "Jangan ada yang memberikan toleransi kepada sekolah yang seenaknya sendiri dan tidak sesuai dengan aturan dan instruksi dari pemerintah,'' kata Gus Irsyad.

Gus Irsyad menjelaskan, penanganan Covid 19 harus diikuti semua lapisan masyarakat. Dibutuhkan sin-

Beasiswa dari CSR untuk Anak MBR Capai Rp3,8 M Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama para pengusaha melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU), tentang beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya masuk dalam Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya, Selasa (22/6).

Beasiswa pendidikan yang berasal dari CSR perusahaan itu jumlahnya terus bertambah. Jika tahun lalu hanya sebesar Rp2,4 miliar, namun tahun ini meningkat menjadi Rp3,8 miliar. Jumlah ini berasal dari 23

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat melakukan penandatanganan MoU tentang beasiswa pendidikan bagi anak-anak MBR di Kota Surabaya.

perusahaan yang bersedia memberikan CSR-nya kepada Pemkot Surabaya dalam bidang pendidikan.

"Dari 23 perusahaan itu, baru sembilan perusahaan yang sudah menyelesaikan proses administrasinya dan pada hari ini (kemarin, red) dilakukan penandatanganan MoU di Balai Kota Surabaya. Insyallah yang lain akan segera menyusul,'' tegas Wali Kota Eri. Maka Wali Kota Eri mengatakan, atas nama Pemkot Surabaya dan seluru warga Surabaya, ia menghaturkan terimakasih banyak kepada semua perusahaan yang telah bersedia membantu warga Surabaya, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia juga mendoakan supaya para pengusaha yang telah memberikan bantuan itu dapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT. "Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian tanpa bantuan dari semua stakeholder yang ada. Kota ini tidak

Dukung Sport Tourism, 10 Cabor KONI Dikukuhkan Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengukuhan Kepengurusan 10 Cabor (Cabang Olah Raga) yang berada dalam naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra, Selasa(22/6) kemarin.

Sepuluh Kepengurusan Cabor yang dikukuhkan ini meliputi PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) yang diketuai Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana, ABTI (Asosiasi Bola Tangan Indonesia) dengan ketua Hamdani Azhari, PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) diketuai Moh. Nalikan, PB.JI (Pengurus Besar Ju-Jitsu Indonesia) yang diketuai Sunardi, dan KBI (Kick Boxing Indonesia) dengan ketua Sukur.

Sementara FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia) diketuai Matckur, WI (Wushu Indonesia) yang diketuai Kandam, ESI (ESports Indonesia) diketuai Ahmad Faisol Rohadi, IMI (Ikatan Motor Indonesia) dengan ket-

ergi dan kerjasama solid antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali. Terutama dalam menerapkan Prokes. Sehingga terbentuk kesadaran kolektif dan adaptasi kebiasaan baru.

"Harus tetap patuh terhadap Prokes. Jangan sampai lengah dan tetap waspada. Semoga penyebaran Covid 19 ini bisa kita kendalikan. Sehingga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT,'' urai Gus Irsyad. [hil]

ua David Rigi, dan PERWOSI (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh Ibu Narti Abdul Rouf.

"Saya yakin dengan kepengurusan ini, KONI dan Olah Raga Kabupaten

Lamongan tentu akan semakin kuat dan akan menjadi harapan serta kebanggaan juga menambah support dan motivasi olahraga di Kabupaten Lamongan,'' tutur Bupati Yuhronur.

Bupati yang akrab disapa Pak YES

alimun hakim/bhirawa

Kepengurusan 10 Cabang Olah Raga KONI Lamongan dikukuhkan Bupati Yuhronur Efendi.

ini mempunyai keinginan agar seluruh sektor yang ada di Lamongan, tidak hanya pertanian maupun perikanan, namun juga sektor olahraga akan dapat terhubung dan mendukung sport tourism yang telah direncanakan dibentuk di Lamongan.

Pak YES juga menginginkan agar nantinya Lamongan tidak hanya berprestasi dalam 10 Cabor ini, namun Lamongan juga akan dapat melahirkan atlet - atlet baru yang berprestasi tidak hanya di tingkat daerah tapi juga di event nasional atau internasional.

"Selamat dan sukses kepada semuanya, mudah - mudahan acara pada hari ini menjadi sebuah momen besar, sekaligus rapat kerja nanti dapat melahirkan keputusan penting bagi perjalanan KONI dan olahraga Lamongan supaya lebih berprestasi, membanggakan, dan menjadi harapan masyarakat, serta Lamongan menjadi gudang-gudang atlet yang berprestasi,'' tambah Pak YES. [aha.yit]

akan pernah menjadi kota yang hebat tanpa bantuan semua stakeholder. Kota yang hebat adalah kota yang penuh gotong - royong dan hari ini ditunjukkan oleh para pengusaha melalui CSR-nya. Sekali lagi saya sampaikan terimakasih banyak, barokallah,'' ujarnya.

Menurut Wali Kota Eri, ketika sudah ada bantuan seperti ini, maka ke depan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Bahkan, ia berharap semuanya bisa saling menujang, sehingga pendidikan di Surabaya bisa berjalan beriringan.

"Buat saya, tidak ada bedanya antara sekolah negeri dan swasta, tapi bagaimana anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan kualitas guru yang sama, dan itulah tugas pemerintah dan tugas semua stakeholder yang ada di Kota Surabaya,'' tegasnya. [iib]

POJOK DAERAH

Pemkab Sidoarjo Anggarkan Rp 2,1 M untuk Operasional BKK SMK Sidoarjo, Bhirawa Dalam program mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi. Pemkab Sidoarjo tidak hanya menghimbau sekolah kejuruan untuk membentuk BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK saja.

Tetapi juga menggelontorkan anggaran dari APBD 2021 sebesar Rp2,1 M untuk biaya operasinal BKK SMK itu. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati MKes saat menghadiri pembukaan Job Matching SMK YPM 8 Sidoarjo, pada (21/6) kemarin. Anggaran itu untuk pelaksanaan Program Job Matching dan operasional BKK. "Dari pembicaraan kami dengan BKK SMK, bisa sekitar 50% hingga 60% mereka bisa tertampung di Iduka melalui pogram seperti ini,'' tegasnya.

Jadi selain ada BKK kita juga mempunyai banyak kegiatan, diantaranya pendidikan tenaga kerja mandiri terdidik, kemudian ada juga padat karya produktif. Termasuk juga bidang pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, ada juga pemagangan, Bintek produktivitas. "Disamping itu dalam satu sisi kita juga harus bisa menekan perusahaan tutup ataupun terjadi PHK yang ada di Sidoarjo. Kondisi sekarang bisa menjaga perusahan masih bisa operasional, tidak tutup dan tidak mem PHK karyawan itu sangat berar sekali,'' katanya. [ach]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 8

Pertengahan Tahun 2021

Pembangunan Fisik Kabupaten Blitar 30 Persen Wakil Ketua DPRD Kabupaten erapan anggaran diakuinya memang Selain itu dikatakan Nanang, piKab Blitar, Bhirawa Realisasi progres pembangunam fisik di Kabupaten Blitar hingga masih sangat kurang, karena dalam haknya juga sangat optimis semua Blitar, Abdul Munib juga berharap penganggaran membutuhkan pros- kegiatan pembangunan fisik di semua tahapan pembangunan fisik pertengahan tahun 2021 ini telah mencapai 30 persen. es yang panjang guna melengkapi Kabupaten Blitar dapat selesai te- harus dilaksanakan sesuai dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan, menginjak awal akhir semester pertama tahun 2021 untuk realisasi pro-

gres pembangunan fisik di Kabupaten Blitar sudah mencapai 30 persen.

“Bahkan diperkirakan akhir bulan ini bisa tercapai 50 persen,” kata Nanang Adi. Lanjut Nanang Adi, untuk peny-

dokumen sesuai prosedur.

“Kami juga berharap semua kegiatan berjalan lancar, baik proses lelang maupun pengadaan, pembangunan, serta proses penyerapan anggarannya,” ujarnya.

pat waktu, dimana pada tahun 2021 ini mendapat anggaran pekerjaan fisik sekitar Rp. 80 miliar.

“Di mana anggaran itu digunakan dibidang jembatan, jalan, drainase, dan lain-lainnya,” imbuhnya.

aturan serta harus memenuhi standart dan Spesifikasi yang dipakai.

“Untuk itu kami juga akan melakukan pengawasan dilapangan untuk mengetahui pelaksanaannya melalui Komisi yang membidangi,” terang Munib. [htn]

Nanang Adi

Hartono/Bhirawa

KELANA JATIM

istimewa

Ibu PKK dan anggota Satgas TMMD bersama-sama membersihkan lingkungan, Selasa (22/6).

Ibu PKK dan Satgas TMMD Berbaur Bersihkan Lingkungan Surabaya, Bhirawa Kekompakan selalu nampak dalam setiap pelaksanaan program TMMD yang dilakukan TNI AD. Hal itulah yang juga nampak dalam pelaksanaan TMMD 111 Kodim 0817/Gresik di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Tak ada sekat antara ibu-ibu PKK dan anggota Satgas TMMD dalam membersihkan lingkungan atau halaman kantor Desa Siwalan, Selasa (22/6). Pemandangan seperti inilah yang menjadi wujud dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Serta menunjukkan bahwa dimanapun anggota TNI selalu dicintai dan mudah berbaur dengan masyarakat.

“Kami senang membantu bapak-bapak Satgas TMMD. Apalagi dalam menjaga kebersihan di Desa kami,” kata Sumarsih, salah seorang anggota PKK. Sementara itu, Pratu Andi mengucapkan terima kasih kepada IbuIbu PKK yang telah ikut serta membantu membersihkan lingkungan Desa. Apa yang dilakukan ini merupakan wujud kebersamaan dan kekeluargaan antara ibu PKK dengan anggota Satgas.

“Kerjasama dan kekompakan ini perlu dijaga. Sebab sesuatu yang dikerjakan dengan bersama-sama hasilnya akan baik,” pungkasnya. [bed]

Bupati Trenggalek Harap FKUB Memitigasi Konflik Sosial di Masyarakat Trenggalek ,Bhirawa Selain berdampak pada perekonomian, pandemi juga mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Segala bentuk pembatasan kegiatan tak lain hanya bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama. Untuk itu peran para tokoh agama sangat penting dalam menjaga persepsi di masyarakat.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa saat ini banyak daerah mengalami lonjakan kasus covid-19. Sementara di Kabupaten Trenggalek penyebaran covid19 relatif terkendali dengan Bed Occupancy Ratio (BOR) di angka 30%.

“Maka situasi ini patut kita syukuri, tetapi bentuk syukur itu kemudian tidak lengah,” tutur Bupati Nur Arifin saat pelantikan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Trenggalek di Pendhapa Manggala Praja Nugraha, Selasa (22/6).

“Sekali lagi tidak lengah dan tidak lelah untuk terus mengingatkan umat bahwa menjaga kesehatan, menghindari diri dari musibah itu juga bagian dari ibadah, apalagi musibah akibat kelalaian kita bisa mengakibatkan celaka bagi orang lain,” imbuhnya.

Disampaikan oleh Bupati Nur Arifin, FKUB berisikan tokohtokoh yang menjadi panutan di masyarakat. Untuk itu adanya kedekatan dengan para para jamaah maupun jemaah serta pemuka agama, diharapkan meningkatkan kesadaran di masyarakat.[wek]

Wali Kota H.Sutiaji didampingi Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Komandan Kodim 0833, Letkol Arm. Ferdian Primadhona, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, saat memberikan penguatan kepada PSC, di Hotel Ijen Suites Selasa (22/6) kemarin.

Penguatan PSC 119

Wali Kota Ingatkan Pentingya Dukungan Berbagai Pihak Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, mengapresiasi kinerja Public Safety Center (PSC) Kota Malang atas pelayanan dan respon cepat yang diberikan dalam menjamin kebutuhan masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegawat-daruratan bidang kesehatan. Wali kota Sutiaji juga berpesan akan pentingya dukungan berbagai pihak guna menguatkan peran PSC di Kota Malang.

Hal ini disampaikan pada acara Penguatan PSC dalam Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, Selasa, (22/06), kemarin di Ijen Suites Resort and Convention, Malang.

Kegiatan ini juga digelar bertepatan dengan hari ulang tahun PSC Kota Malang yang ke-4.

“PSC ini luar biasa. Dengan PSC ini langsung saja call 119, untuk seluruh masyarakat. Ketika ada ini call 119, langsung ada gerak cepat penanganan. Ini dalam rangka untuk bagaimana tidak ada keterlambatan penanganan-penanganan kasus kesehatan yang ada di Indonesia,” terang SutiajI. Menurut Walikota, yang juga seorang ustadz itu, sebagai pusat pelayanan kegawat-daruratan medis pra rumah sakit yang memberikan respon cepat selama 24 jam, pelayanan PSC 119 Kota Malang tentunya perlu di dukung dan terintegrasi dengan banyak stakeholder.

“Memang perlu support dan penguatan, bahwa PSC tidak bisa berdiri sendiri. Harus ditangkap oleh seluruh rumah sakit dan pihak terkait.

Jadi begitu ada keluhan bisa ditangani secara cepat. Kolaborasi dengan berbagai pihak,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu.

Wali Kota Sutiaji juga berpesan kepada PSC akan penguatan penanganan kegawat-daruratan medis pra rumah sakit. “Tetap menjadi pelopor dan pejuang. Dari prehospital tadi terus dikuatkan. Sehingga mampu meminimalisir resiko kematian atau lamanya proses penanganan-penangan,” imbuh Walikota Sutiaji.

Selanjutnya, pihaknya mengingatkan mengingatkan kepada masyarakat luas akan pentingnya mengetahui penanganan kegawat-daruratan medis pra-rumah sakit. “Mudah-mudahan idealisme dan nilai-nilai kemanusiaan PSC mampu memberikan contoh untuk masyarakat. Bahwa penanganan

kegawat-daruratan tidak hanya di pundak PSC, tapi juga berada di pundak-pundak kita semua,” tutupnya.

Terakhir, sebagai dinas yang mengampu PSC 119, kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, mengungkapkan perlunya dukungan semangat dan motivasi bagi PSC 119 dalam melaksanakan pelayanan, mengingat peran penting yang diemban PSC 119.

“Perlu penguatan di dalam PSC. Bagaimanapun juga kendali terdepan di prehospital-nya. Sehingga angka morbiditas, kecacatan, maupun angka mortalitas, angka kematian ini akan sangat berkurang manakala prehospital-nya bisa dilaksanakan dengan baik. salah satunya, teman-teman di PSC ini,” papar Husnul.mut

Wujudkan Pembangunan Berbasis Gender, Harus Masuk Segala Bidang Lamongan,Bhirawa Bupati Yuhronur Efendi memberikan wejangan kepada Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lamongan Masa Bhakti 2021-2026 untuk bisa masuk disegala bidang.

GOW sendiri tercatat sebagai organisasi yang berperan dalam pengem-

bangan perempuan dalam memperjuangkan peningkatan peran kualitas dan wawasan kaum perempuan.

Untuk itulah, kebangkitan kembali GOW yang bersinergi bersama pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berbasis gender di Kabupaten Lamongan.

“Kehadiran kembali GOW yang sempat vakum ini akan melengkapi elemen penting di Kabupaten Lamongan. Kebangkitannya ini diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewu-

judkan pembangunan berbasis gander,” terang Bupati Yuhronur kepada wartawan,Selasa (22/6).

Dijelaskan oleh Bupati jika hampir seluruh pembangunan di Kabupaten Lamongan sangat ramah terhadap gender, sehingga baik perempuan maupun laki-laki, bahkan penyandang disabilitas dapat turut andil memerankan kebangkitan Lamongan yang berkeadilan.

“GOW harus masuk kesegala bidang, baik sosial, pendidikan, keagamaan, ekonomi hingga kesehatan.

Peran GOW ini harus dirasakan masyarakat, terutama untuk perempuan Lamongan. Pemerintah memiliki program Home Care Service, harapannya GOW dapat terlibat dan turut andil bersama-sama,” tambah Yes. Lebih lanjut Yes menuturkan, dalam bidang ekonomi misalnya, melalui gerakan “Ayo Beli Produk Lamongan”, GOW diharapkan dapat mengambil peran membantu meningkatkan kemajuan para pelaku UMKM yang mayoritas di sumbang oleh para perempuan.[Aha/Yit]

Tim Wasev Tinjau Pengerjaan TMMD 111 Kodim 0817/Gresik Surabaya, Bhirawa Tim Wasev (Pengawasan dan Evaluasi) Mabes TNI AD meninjau langsung pelaksanaan program TMMD 111 di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Selasa (22/ 6). Tim Wasev TMMD 111 dipimpin langsung oleh Irjenad (Inspektorat Jenderal Angkatan Darat) Mayjen TNI Suko Pranoto.

Turut hadir juga Pabandya 5 Sterad, Letkol Inf Timmy yang didampingi

Oleh Irdam V/Brawijaya, Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya yang di wakili oleh Kepala Seksi Teritorial 084/BJ, Kolonel Inf Samsul Huda.

Kemudian Wakil Bupati, Pemerintah Daerah Gresik, Aminatun Habibah serta Muspika Kecamatan Panceng dan masyarakat setempat.

“Melalui program TMMD ini biasanya sasaranya di letakkan di daerah tertinggal dan terpencil. Dengan harapan hasil program TMMD ini betul-betul bisa dinik-

Pengarahan Tim Wasev pada TMMD 111, Selasa (22/6).

istimewa

mati dan dirasakan oleh masyarakat,” kata Ketua Tim Wasev TMMD ke-111, Mayjen TNI Suko Pranoto.

Dalam pengarahan di Kantor Kepala Desa Siwalan, pihaknya menjelaskan keterlibatan Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat dalam TMMD merupakan sebuah dukungan.

Terutama untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah, serta memantapkan wasbang (wawasan kebangsaan) dalam bermasyarakat.

“Dengan semangat gotong royong, inilah yang merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah,” ungkapnya.

Disela-sela kegiatan diadakan juga bakti sosial (baksos), yakni memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian diadakan peninjauan ke beberapa sasara lokasi TMMD. Sementara itu, Dansatgas TMMD 111, Letkol Inf Taufik Ismail menyampaikan, tujuan TMMD kali ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah.

“TMMD ini juga membantu roda perekonomian masyarakat serta mempererat antara TNI dengan rakyat,” pungkasnya. [bed]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 9

Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Covid-19 Hampir Penuh Tulungagung, Bhirawa Melonjaknya warga yang terkonfirmasi Covid-19 dalam dua pekan terakhir membuat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Rusunawa UIN Satu Tulungagung hampir penuh. Dari kapasitas tempat tidur sebanyak 136, kini yang terisi sudah mencapai 127 tempat tidur.

dr Heru Nur Cahyono

“Kalau sesuai ketersedian tempat tidur yang ideal saat ini sudah hampir penuh. Daya tampung RSDC Rusunawa UIN Satu itu hanya 136 bed atau tempat tidur. Sekarang sudah terisi 127 tempat tidur,” ujar Kepala RSDC Rusunawa UIN Satu Tulungagung, dr Heru Nur Cahyono, Selasa (22/6).

Yang terbaru menghuni RSDC Rusunawa UIN Satu Tulungagung, menurut dia, adalah rombingan

CPNS yang baru melakukan Latsar di Surabaya. Selain klaster perjalanan dari dan ke Madura.

“Mudah-mudahan tidak sampai ada lagi kasus Covid-19 secara masal, meski kami sudah menyiapkan tambahan 16 bed darurat,” sambungnya.

Ia pun berharap dengan pemberlakukan PPKM Mikro tidak membuat warga Tulungagung yang terkonfirmasi positif Covid-19 dikarantina se-

mua di RSDC Rusunawa UIN Satu.

Namun juga jika memungkinkan bisa melakukan karantina secara mandiri atau isolasi mandiri.

Heru Nur Cahyono menyebut saat ini RSDC Rusunawa UIN Satu Tulungagung tidak hanya memfungsikan rusunawa mahasiswa yang dijadikan tempat isolasi atau karantina bagi penderita Covid-19, tetapi juga Gedung Mahad yang bersebelahan dengan rusunawa.

Gedung Mahad sekarang difungsikan untuk karantina khusus bagi yang terkonformasi Covid-19 yang melakukan perjalanan, seperti CPNS dan klaster Madura.

“Kami memisahkan antara yang karena perjalanan dan yang bukan

perjalanan untuk atisipasi virus Covid-19 dari luar. Karena itu, yang kasus CPNS dan Klaster Madura di pisah dengan yang kasus lokal,” tuturnya.

Pria ramah yang juga menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kedungwaru ini selanjutnya secara rinci membeberkan dari 127 orang yang kini menghuni RSDC Rusunawa UIN Satu Tulungagung, 65 orang di antaranya di Rusunawa Mahasiswa. Sedang 62 orang lainnya di Gedung Mahad.

Lebihlanjut Heru Nur Cahyo mengimbau masyarakat Tulungagung untuk sementara waktu tidak melakukan bepergian ke luar kota.

Ia berharap kasus seperti Latsar CPNS dan Klaster Madura tidak ter-

ulang kembali. “Kalau mau berkegiatan di luar kota sebaiknya ditunda dulu,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, Selasa (22/6), mengungkapkan dari 127 CPNS yang diswab antigen kembali kemarin, 22 di antaranya dinyatakan positif Covid-19. Sedang, mentor-nya yang berjumlah 101 orang, enam di antaranya juga dinyatakan positif Covid-19.

“Sebagian besar dari mereka kemudian dikarantina di Rusunawan UIN Satu. Yang menjalani perawatan dua orang di Puskesmas Kauman dan lima menjalani isolasi mandiri,” paparnya. [wed]

KELANA JATIM

Timkes Cek Kesehatan Berkala Anggota Satgas TMMD 111 Surabaya, Bhirawa Dimasa pandemi Covid-19 kesehatan tubuh perlu dijaga. Itulah yang dilakukan Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik, yakni dengan pemeriksaan secara rutin kesehatan anggota Satgas oleh Tim Kesehatan (Timkes).

Pemeriksaan rutin ini dilakukan Timkes kepada anggota yang melaksanakan program TMMD di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Selasa (22/06).

Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan anggota dapat terus melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik pada TMMD 111.

“Pendampingan melekat Tim Kesehatan ini sangat penting bagi para anggota. Terlebih dimasa pandemi ini Satgas harus tetap mensukseskan pelaksanaan program TMMD ke 111,” kata Peltu Masrukan.

Cek kesehatan ini, sambung Masrukan, untuk mengetahui kondisi para personel yang melaksanakan tugas. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara berkala oleh petugas dari Tim Kesehatan TMMD ke 111.

Terkait penyebaran Covid-19, Masrukan mengaku para anggota Satgas terus menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Selain itu, anggota juga selalu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat setempat terkait pentingnya penerapan prokes.

“Anggota TMMD di Desa Siwalan tak berhenti memberikan sosialisasi akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dan juga mencontohkan bagaimana prokes ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari,” pungkasnya. [bed] Bazar murah TMMD 111 Kodim 0817/Gresik di Desa Siwalan, Kabupaten Gresik, Selasa (22/6).

Istimewa

Bazar Murah Mewarnai TMMD 111 Kodim 0817/Gresik

Istimewa

Pemeriksaan kesehatan anggota Satgas TMMD 111 oleh Tim Kesehatan, Selasa (22/6).

Bersama Asosiasi Rias Pengantin, Pemkab Masifkan Penerapan Prokes Lamongan,Bhirawa Pelajaran dari munculnya klaster Covid-19 hajatan yang saat ini telah terkendali, membuat Pemerintah Kab.Lamongan tak ingin terulang kembali.

Untuk itulah, Istri Bupati Lamongan Anis Yuhronur Efendi memilih gerakan turun langsung ke kantong DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi Dan Modern Indonesia Katalia Kabupaten Lamongan.

Didampingi Bupati Yuhronur dan Wabup KH.Abdul Rouf, wanita yang juga merupakan Ketua TP PKK tersebut mengajak seluruh elemen perias mantenan turut terlibat dalam hal penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Selain membantu pemerintah dalam mensosialisasikan prokes saat hajatan, perias merupakan jembatan paling dekat dengan masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh MUA (Make Up Artis) di Lamongan turut terlibat dalam mensosialisasikan himbauan pemerintah,” ujar Anis Yuhronur Efendi,Selasa (22/6).

Anis merinci, banyak sekali komunitas rias di Lamongan, salah satunya Katalia ini.bagaimanapun kita harus bersinergi agar semuanya tetap merasa aman,”terang Anis.

Selain itu , Kedepan Anis berharap komunitas rias seperti Katalia Lamongan dan lainya mampu lebih ekspresif dan kreatif dalam keterlibatannya membangkitkan ekonomi Lamongan yang sempat lesu akibat dampak pandemi. “Visi bersama mari kita kembangkan dan memasyarakatkan budaya bangsa, khususnya tata arias pengantin modifikasi dan modern Indonesia sebagai seni rias yang berteknologi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman,” terangnya.

Senada denga itu Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan jika kekuatan terbesar untuk bersama - sama bangkit adalah persatuan. [Aha/Yit.]

Surabaya, Bhirawa Progam TMMD 111 Kodim 0817/Gresik di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik tidak hanya menyasar pekerjaan fisik dan non fisik.

Beberapa inovasi untuk mensejahterakan masyarakat turut mewarnai TMMD 111.

Diantaranya dengan meluncurkan program bantuan yang dibingkai dengan bazar murah. Tujuan bazar murah ini pun tidak lepas dari program TMMD 111, yakni turut serta dalam program mensejahterahkan masyarakat.

“Dengan bazar murah ini kami berharap masyarakat Desa Siwalan dapat memanfaatkannya. Terutama dalam pemenuhan bahan pokok kebutuhan sehari-hari,” kata Pasi Teritorial Kodim 0817/Gresik, Kapten Inf Siari, Selasa (22/6).

Menurutnya, program bazar murah merupakan bentuk kepedulian dari TMMD Ke 111 Kodim 0817/Gresik. Khususnya dalam hal membantu warga masyarakat yang ada disekitar lokasi TMMD dan warga Desa Siwalan pada umumnya.

Pada bazar murah ini, sambung Siari, terdapat semua kebutuhan bahan pokok. Menariknya, semua kebutuhan bahan pokok di bazar ini dijual dengan harga lebih murah dari harga yang ada dipasaran pada umumnya. Sehingga diharapkan dengan kegiatan TMMD ke 111 ini masyarakat bisa lebih terbantu.

“Bazar ini menjual kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Harganya pun sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran,” pungkasnya. [bed]

HKTI Donasikan Obat Ivermectin untuk Warga Bangkalan

Surabaya, Bhirawa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan bantuan sebanyak 1.500 dosis ivermectin, kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bantuan tersebut telah diterima Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo SKep NS pada, Senin (21/6).

Vice President PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara mengatakan, donasi obat ivermectin merupakan kerjasama antara HKTI dengan PT Harsen Laboratories. Obat ini disebut mampu melawan Covid-19.

“Awalnya kami menyampaikan tentang ivermectin kepada Ketua Umum HKTI, Moeldoko. Lantas Pak Moeldoko memberikan arahan agar

Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim, Lia Istifhama turut mengikuti proses donasi obat dari HKTI-Harsen untuk warga Bangkalan.

obat ini bisa segera diproduksi di dalam negeri. Hal ini yang menjadi cikal bakal obat tersebut, akhirnya dapat diproduksi sendiri dan telah

mendapatkan izin edar BPOM,” ujar Sofia, dalam rilis yang diterima Bhirawa, Selasa (22/6).

Sedangkan Moeldoko menjelas-

kan, jika dirinya pernah mengonsumsi ivermectin. Selama mengkonsumsi obat tersebut, Moeldoko mengaku tidak mengalami efek negatif. “Jadi kita lihat positifnya, jangan kita lihat negatifnya karena kita saat ini menghadapi sebuah situasi yang cukup emergency untuk ditangani,” kata Panglima TNI periode 2013-2015 tersebut.

Secara terpisah, Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim, Lia Istifhama, yang turut mengikuti proses donasi obat dari HKTI-Harsen untuk warga Bangkalan, menyampaikan harapan agar giat sosial tersebut mampu menekan lonjakan Covid 19. [iib]

Bupati Hendy Support Rencana Pembangunan Lapas Baru Jember, Bhirawa Bupati Jember, Ir. H. Hendy Siswanto memberikan signal hijau kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember untuk melanjutkan pembangunan Lapas di wilayah Kecamatan Sumbersari. Pembangunan Lapas Kelas II A Jember, sempat mandeg belasan tahun dan kini akan dilanjutkan kembali.

Support ini disampaikan Bupati Jem-

ber Hendy Siswanto saat Audiensi dengan Kapala Lapas Kelas II jember Yandi Suyandi di pendopo Wahya Wibawa Graha, Selasa (21/6) kemarin .

Menurut Bupati Hendy Siswanto, pembangunan lapas di Sumbersari bisa dilanjutkan kembali, karena Pemkab Jember ke depan memiliki program ingin memindahkan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember ke Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang.

“Pembangunan Lapas bisa dilanjutkan kembali yang di Sumbersari itu, Pemkab Jember akan memindahkan pusat pemerintahan ke Bintoro, dan di sekitar Alun-alun ini akan kami bentuk wajah Jember yang megah nantinya,” kata Bupati Hendy.

Rencananya Lapas Klas II A Jember akan diubah menjadi Museum dan Gedung Seni.

“Pembangunan Lapas yang baru tersebut, kami siap mendukung, apa

yang perlu kita dukung silakan disampaikan ke kami,” sambung Bupati Hendy.

Dalam pertemuan tersebut, Yandi Suyandi juga memaparkan kegiatan Lapas dan warga binaan.” Kondisi Lapas Kelas II A Jember ini sudah melebihi kapasitas dari kapasitas sebenarnya yakni 390 orang. Kini warga binaan Lapas berjumlah 880 orang, sehingga dibutuhkan lahan yang luas lagi,” ujar Yandi kemarin. [efi]

Kena Penyesuaian, Desa Tulungrejo Harus Gelar Dua Kali Seleksi Kasun Kekep BPD dan Pemerintah Desa Tulungrejo terpaksa harus mengganti dan menggelar dua kali rekruitmen Kepala Dusun Kekep. Hal ini menyusul adanya aturan baru bahwa seorang kepala dusun (kasun) saat ini harus berijazah SMA atau sederajat.

Dengan aturan baru ini maka Pemdes Tulungrejo harus melakukan penyesuaian untuk pejabat Kasun Kekep. Selasa (22/6), mereka menggelar dan melaksanakan tes seleksi Kasus Kekep bertempat di ruang rapat Balai Desa Tulungrejo.

“Karena pejabat Kasun Kekep

yang lama tidak memenuhi persyaratan ijazah minimal, maka yang bersangkutan tahun lalu mengundurkan diri,”ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Kasun Kekep, Supriyanto, Selasa (22/6).

Pria yang juga menjabat Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tulungrejo ini men-

jelaskan sebenarnya tahun lalu pihaknya telah menggelar rekruitmen dan seleksi Kasun Kekep. Saat itu hanya ada dua orang mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi.

“Karena memang untuk saat ini warga yang bisa mendaftarkan diri usianya dibatasi.

Paling rendah usianya 20 tahun dan paling tinggi adalah 42 tahun,”jelas Supriyanto.

Kemudian untuk proses seleksi, ada lima tahapan ujian yang harus dilalui peserta.

Yaitu, psikotest, tes tulis, tes

praktek komputer, tes wawancara, dan uji publik.

Sebenarnya, dua peserta rekruitmen tahun lalu sudah mengikuti kelima tahap ujian ini.

Namun, hasil nilai yang diperoleh kedua peserta berada di bawah standar yang telah ditentukan. “Akibatnya rekruitmen dan seleksi kasun Kekep terpaksa diulang lagi dan dilaksanakan hari ini (kemarin) selama dua hari,”papar Supriyanto.

Dalam rekruitmen kedua ini, ada enam warga yang mendaftarkan diri dan mengikuti

tahapan ujian yang ada. Kemarin, mereka mengikuti tiga tahapan ujian yang dijalani.

Yaitu, psikotest, tes tulis, dan praktek komputer. Kemudian esok harinya (hari ini) dilanjutkan dengan tes wawancara dan uji publik.

Setelah kelima tahapan ujian rampung, dilanjutkan dengan rapat pleno Pansel Kasun Kekep bersama Kepala Desa. Dengan demikian akan bisa segera diketahui siapa dari keenam peserta yang terpilih menjadi Kepala Dusun Kekep. [nas]

Para peserta seleksi Kasun Kekep saat mengikuti tes praktek komputer di Balai Desa Tulungrejo, Selasa (22/6)

EKONOMI Produktivitas Panen Padi Meningkat 100 Persen Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 10

Sidoarjo, Bhirawa Hasil produktivitas panen padi Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, yang diselenggarakan Kodim 0816 Sidoarjo bisa meningkat 100 persen. Dari sebelumnya yang panen biasanya hanya sekitar 2,5 hingga 3 ton, kali ini bisa mencapai sekitar 5 ton per hektare.

Kondisi tersebut disampaikan Kades Rejeni Afandy Ahmad, usai mendampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf M. Iswan Nusi dalam pelaksanaan panen padi di desanya. Nampak hadir pula Danramil 07 Krembung Djenal Arifin, Kadis Pertanian Eny Rustiyaningsih, Kapolsek Krembung AKP Imam Yuwono, Camat Krembung Drs. Abdul Muid, M.Si serta anggota Kodim 0816/Sidoarjo serta para pet-

ani setempat, pada (22/6) kemarin.

Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf M. Iswan Nusi menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan panen padi di Desa Rejeni yaitu untuk memotivasi bagi rekan-rekan Gapoktan supaya bisa dilihat secara langsung hasil panennya. “Sedangkan kendala yang ada di lapangan untuk hasil produksi padi supaya meningkat, agar ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami pen-

achmad suprayogi/bhirawa

Dandim 0816 Sidoarjo memimpin panen padi di Desa Rejeni Krembung, kemarin (22/6).

ingkatan,” tegasnya.

Kades Rejeni Afandy Ahmad juga menambahkan bahwa kendala sebe-

lum panen, terdapat banyaknya serangan hama seperti burung, wereng, terutama tikus yang paling

sulit untuk dibasmi dan bisa menyebabkan gagal panen. “Berkat kerjasama dari Forkopimda dan Forkopimka serta seluruh Gapoktan, akhirnya hama tikus ini lambat laun bisa berkurang, meski masih tetap ada. Alhamdulillah, panen di Desa Rejeni di tahun ini masih bisa mencapai 80 persen,” tambahnya.

Ia katakan, dalam program Panen Padi Pembinaan Ketahanan Pangan Kodim 0816 Sidoarjo Tahun 2021 yang bertemakan Mewujudkan Binter Yang Adaptif Melalui Pembinaan Ketahanan Pangan Di Wilayah Pada Masa Pandemi Covid 19’ kali yang ditanam adalah padi jenis menteri 32. “Kami telah menanam sekitar 12,5 hektare, dan Alhmdulillah per hektarnya bisa

panen sekitar 5 ton. Padahal sebelumnya hanya sekitar 2,5 hingga 3 ton saja. Ini berkat kerjas ama semua pihak,” Afandy Ahmad.

Disinggung masalah pembasmian terhadap hama tikus, Fandy_sapaan akrabnya mengatakan, membasmi hama tikus tidak semudah membasmi hama burung, atau wereng yang cukup dengan semprotan hama atau dijaring. “Hama tikus yang sangat sulit dibasmi. Namun, kami juga sudah menyiapkan tim sniper khusus untuk membasmi hama tikus di malam hari. Hasilnya memang sangat memuaskan. Untuk itu, kami tetap berusaha agar hama tikus bisa berkurang dan panen padi akan terus mengalami peningkatan,” harapnya.[ach]

BURSA EKONOMI

Disnak Geliatkan Korporasi Peternakan Pemprov, Bhirawa Untuk peternak di Jawa Timur harus tetap berusaha bangkit ditengah pandemi seperti saat ini, dikarenakan pasar masih terbuka lebar, dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kini tengah menggeliatkan program korporasi bagi peternak, sehingga ada nilai tawar bagi peternak agar bisa bersaing dengan lainnya.

Plt Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Ir Muhammad Gunawan Saleh MM optimis program Disnak Jatim dalam meningkatkan kesejakteraan peternak melalui korporasi bisa berhasil ke depannya. “Untuk menjadikan peternakan kedepan lebih baik, kami memiliki banyak program untuk masyarakat, diantaranya beralih dari peternakan yang mandiri, menjadi korporasi. Ini kami akan galakkan,” katanya.

Ia mencontohkan, jika menjual ternak di dalam satu desa terdapat satu korporasi, maka ternak yang dijual harganya bisa satu harga, dan tidak sampai dimanfaatkan pedagang yang memanfaatkan kesulitan para peternak. “Di korporasi itulah nantinya kita akan membina masyarakat peternak memiliki nilai jual,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Utama PT Jatim Graha Utama, Mirza Muttaqien mengatakan, peta peternakan di Jatim masih sangat prospektif, jumlah yang mengkonsumsi itu masih terus bisa ditingkatkan, dan kebutuhan juga bisa sangat besar. Belum lagi permintaan dari provinsi lain juga sangat besar.[rac]

Wali Kota Madiun Terima CSR dari Dua Perusahaan Kota Madiun, Bhirawa Lagi, Pemkot Madiun kembali menerima bantuan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan diberikan oleh dua perusahaan berbeda, yakni melalui PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (INDANA), berupa 100 galon cat senilai Rp 20.700.000,00 dan Bank Syariah Indonesia (BSI) berupa masker sebanyak 2000 lembar dan susu sebanyak 5000 botol dengan nilai Rp 26.250.000,00. CSR tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi di halaman Balaikota Madiun pada Selasa (22/6).

Dalam kesempatan itu, wali kota mengucapkan terima kasih atas kepedulian perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Madiun dalam membantu mempercantik kota dan tentunya penanganan pandemi. “Kota ini sedang mempercantik diri. Makannya ada PT. INDANA menyumbang cat. Artinya kepedulian perusahaan untuk ikut partisipasi pembangunan Kota Madiun ini sudah baik,” ungkapnya seusai penyerahan.

Di samping itu, wali kota juga menyebut CSR kedua dari BSI merupakan bantuan dari perusahaan untuk mengerem Covid19. 2000 masker dan 5000 susu yang diberikan, nantinya akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan adalah pakai masker tidak boleh lepas. Untuk menjaga imun, harus minum susu diimbangi dengan olahraga teratur. Ini kita serahkan ke masyarakat,” jelasnya.[dar]

sudarno/bhirawa

Setelah penyerahan CSR dari dua peruhasaan, Wali Kota Madiun, Maidi foto bersama di Balaikota Madiun, Selasa (22/6).

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3034 RDY, Honda Scoopy, a/n. Pujiati, Dsn. Tumpuk, Ds/Kec. Besuki –T.Agung No. 8107/IMB/BI-IV/2021

Kantor Bea dan Cukai Malang saat melakukan pembakaran barang bukti rokok ilegal pada beberapa bulan lalu, di halaman kantor setempat.

Kantor Bea dan Cukai Temukan Jutaan Batang Rokok Ilegal Pemkab Malang, Bhirawa Maraknya perederan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang, membuat Kantor Bea dan Cukai Malang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang terus melakukan sosialisasi terkai cukai tembakau kepada masyarakat, agar ikut memberantas peredaran rokok ilegal.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Malang Latif Helmi, Selasa (22/6), kepada wartawan membenarkan informasi bahwa di Kabupaten Malang masih banyak peredaran rokok ilegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai rokok.

Karena rokok yang tidak dilengkapi cukai rokok, maka negara telah

dirugikan terkait pemasukan pajak.

Melihat dari data yang dimiliki bahwa per bulan Juni 2021, pihaknya sudah menyita 8,8 juta batang rokok ilegal. “Dengan ditemukan rokok ilegal tersebut, maka negara telah dirugikan dari pemasukan cukai rokok sebesar Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, dengan ditemukan jutaan batang rokok ilegal, maka pihaknya bersana Diskominfo Kabupaten Malang gencar mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Namun, dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, terjadi hambatan dalam mensosialisasikan gempur rokok ilegal, serta pendistribusian rokok legal ke berbagai wilayah.

Karena pendistribusian rokok legal

ada sekat-sekat pembatasan di pasaran. Untuk itu, agar peredaran rokok ilegal tidak semakin berkembang banyak, diperlukan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada Kantor Bea dan Cukai dan Kepolisian, jika menemukan rokok ilegal.

“Pihaknya sudah sering melakukan operasi diberbagai wilayah yang tidak hanya di Kabupaten Malang saja, tapi juga melakukan operasi di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Malang dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) dan TNI/Polri,” jelas Latif.

Selain itu, masih dia menjelaskan, langkah lain yang dilakukan Bea dan Cukai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal yakni berdasarkan

laporan dari masyarakat, sehingga masyakakat juga turut untuk berpartisipasi dalam peredaran rokok ilegal.

Sebab, jika rokok ilegal dibiarkan, maka akan merugikan negara dalam sisi pemasukan pajak cukai rokok.

Sedangkan pemasukan pajak cukai rokok itu, nantinya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan bersama.

“Salah satu contohnya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan melalui Pemerintah Daerah guna untuk membangun fasilitas umum dan peningkatan kesehatan masyarakat. Sehingga pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberantas rokok ilegal,” pungkas Latif.[cyn]

Dewan Dorong Ekonomi Masyarakat Lewat Pengembangan Potensi Desa Gresik, Bhirawa Perhatian serius terhadap pengembangan potensi desa, dilakukan terus oleh dewan. Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sesuai dengan kewenangannya di bidang penganggaran (budgeting). pembuatan aturan (legislasi), dan pengawasan (controling) tersebut diharapkan mampu mendorong produktivitas potensi lokal desa.

Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir mengatakan, banyak cara dan strategi yang harus dilakukan untuk menggali serta mendorong potensi lokal desa. Misalnya, dengan memberikan kepastian hukum sebagai dasar atau acuan pemerintah desa.

Diharapkan, bisa menambah seman-

Much Abdul Qodir Ketua DPRD Gresik

gat desa agar lebih maju dan berkembang. Selaras dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. “Salah satunya, yang sedang kita siapkan adalah ranperda (rancan-

gan peraturan daerah) tentang desa wisata.” kata Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir.

Tidak hanya pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim, juga atensi Kementerian Desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang terus memberikan support, demi kemandirian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pandemi Covid-19 yang selama ini terjadi, telah berdampak terhadap semua sektor. Termasuk para pelaku UMKM, dan wisata yang berada di bawah naungan BUMDes. Perlu terobosan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, melalui berbagai sector,” ujarnya.

Sinergitas antar instansi pemerintah-

an tidak cukup di daerah, dukungan anggaran dari pemerintah pusat pun sangat dibutuhkan demi pengembangan desa-desa yang potensial. Sebagai kunci untuk mendorong kemajuan desa, adalah membawa (memaksimalkan) anggaran turun ke desa.

Ditambahkan Much Abdul Qodir, bahwa produk unggulan UMKM diharapkan tidak sebatas di tingkat lokal.

Tapi mampu sampai ke pasar internasional yaitu ekspor, salah satunya sudah dibuktikan Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yaitu sebagai desa devisa. Karya berupa sarung tenun warga berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara, Antara lainnya Dubai, Jeddah, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, hingga Etiopia.[kim]

Kominfo Bersama Smartfren Gelar Uji Coba Teknologi 5G Tahap Kedua Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Smartfren menggelar pengujian 5G tahap kedua. Uji coba teknologi 5G ini ditujukan untuk memperlihatkan kinerja dan kemampuan teknologi telekomunikasi terbaru.

Beberapa hal yang dilakukan pada uji coba kali ini memperlihatkan skenario penerapan teknologi 5G pada berbagai variasi perangkat, seperti penggunaan 5G pada Modem WiFi (MiFi), serta pemutaran video 360, virtual reality (VR), VR Game dan augmented reality (AR).

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kominfo, Mulyadi, ST., MT., mengungkapkan hasil uji coba ini tentu saja kita tunggu bersama, karena kita ingin melihat seberapa efektif penggunaan frekuensi tinggi untuk layanan 5G sehingga kita bisa me-review merencanakan kembali bagaimana pita frekuensi tinggi ini digunakan untuk layanan 5G di masa depan.

“Di samping untuk melihat efektivitas penggunaan frekuensi tinggi untuk layanan 5G, pemerintah juga berharap uji coba ini dapat dilaksanakan untuk mendorong inisiatif ekosistem baru, use case baru, atau aplikasi layanan baru yang bisa digunakan di layanan 5G,” terangnya.

President Director Smartfren, Merza Fachys mengatakan kehadiran 5G bisa dipastikan akan menjadi game-changer untuk industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah sebelumnya kami sukses memperlihatkan skenario 5G untuk industri.

“Kali ini kami ingin memperlihatkan skenario 5G di sisi penggunaan yang lebih variatif dan luas. Semoga pengujian ini bisa memberikan gambaran

yang jelas, bahwa saat implementasi 5G dilakukan, maka masyarakat serta industri yang akan mendapatkan manfaat besar,” jelasnya.

Sementara itu uji coba 5G tahap kedua ini turut didukung oleh ZTE dan Qualcomm. Dalam pengujian yang diselenggarakan di Galeri Smartfren Sabang, Jakarta Pusat, berhasil memperlihatkan kecepatan hingga lebih dari 1,8 Gbps di berbagai perangkat Customer Premise Equipment (CPE), seperti modem dan MiFi 5G. Dalam pengujian 5G tahap kedua ini, skenario yang diujikan adalah menggunakan MiFi dan menghubungkannya ke headset VR dan AR. Kemudian pada headset VR tersebut ditayangkan video VR Wonderful Indonesia milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, video feed dari kamera 360 yang diletakkan di area galeri, streaming game VR menggunakan laptop gaming serta menggunakan

headset AR terkoneksi 5G untuk menjalankan perintah tertentu.

“Smartfren slalu mengedepankan pengalaman terbaik pelanggan di dalam setiap inisiatif yang dilakukan. Guna mendukung semua skenario penggunaan 5G yang mewujudkan kecepatan, keamanan, dan koneksi berlatensi rendah sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan perusahaan, Smartfren telah menunjukkan kemampuan infrastruktur end-to-end dalam 5G kami,” ujar Chief Technology Officer Smartfren, Shurish Subbramaniam.

Shurish menambahkan Smartfren juga telah meletakkan pondasi 5G di seluruh negeri, dengan memanfaatkan inti berbasis teknologi cloud, transportasi yang ditentukan oleh piranti lunak. Radio akan diaktifkan sesuai kebutuhan band dan spektrum.

Managing Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong menyambut baik kerja sama Kementerian Komu-

Chief Marketing Officer ZTE, Warren Huang, Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, President Director Smartfren, Merza Fachys, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Mulyadi, ST., MT., CTO Smartfren, Shurish Subbramaniam dan Managing Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong dalam ujicoba 5G Trial Kominfo Bersama Smartfren di Galeri Smartfren Jakarta.

nikasi dan Informatika dengan Smartfren dalam mendukung Indonesia mencapai Industri 4.0, di mana 5G memainkan peran penting dalam industri dan pengalaman konsumen.

“Kami sangat berkomitmen dalam mendukung Indonesia untuk meningkatkan berbagai inovasi 5G serta mendapatkan bermacam-macam manfaatnya,” katanya.[riq]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Pandemi Tak Halangi BNNP Jatim Musnahkan 6,4 Kilogram Sabu l

Sambungan hal 1

(penyalahgunaan narkoba). Pandemi Covid-19 ini usaha mengedarkan peredaran narkoba terus jalan. Itu dibuktikan dengan pemusnahkan barang bukti hari ini (kemarin),” Kepala BNNP Jatim, Brigjen M Aris Purnomo.

BNNP, sambung Aris, selalu konsisten dalam hal pemberantasan narkoba. Bersama aparat lainnya, BNNP terus waspada dalam menyikapi peredaran gelap narkoba di Jatim. Sebab dimasa pandemi ini digunakan pelaku kejahatan dan bandar mengedarkan narkoba.

Ditambahkan Aris, barang bukti sabu tersebut disita dari 4 tersangka dari 3 tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda. Diakuinya, narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan. Sebab itu berbagai cara dilakukan para bandar untuk bisa mengelabui petugas.

Selama pandemi Covid-19, masih kata Aris, in­ tensitas peredaran narkoba marak. Ada beberapa jaringan yang berhasil diungkap, baik jaringan Madura maupun lapas. Selain barang bukti sabu, petugas juga melakukan pengembangan dan menemukan obat keras berbahaya warna putih berlogo YY sebanyak 203.000 butir.

“Semua barang bukti ini didapati dari empat tersangka berinisial MZ, AR, BS dan MM. Atas perbuatannya tersebut para tersangka diancam dengan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkasnya. [bed]

Dewan Sesalkan Rendahnya Serapan Anggaran Dinkes l

Sambungan hal 1

yang direcofusing untuk penanganan pandemi bisa dimaksimalkan. “Walaupun dari evaluasi dari Dinas Kesehatan Jatim ditahun 2020, pe­ nyumbang angka tak terserap tertinggi ada pada posisi anggaran bea cukai rokok yang digunakan untuk dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan anggaran Rp 285 milyar,” lanjut mantan ketua DPRD Situbondo ini.

Dari anggaran Rp 285 miliar tersebut, kata politisi PPP tersebut, hanya terserap Cuma Rp 78 miliar atau sekitar 30 persen. “Artinya masyarakat se Jatim tidak menyerap dana JKN yang dibayar­ kan melalui APBD Jatim,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Zeneiye, tidak terserapnya beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan Jatim dikarenakan pandemi Covid-19. “Jika ada kegia­ tan yang mengumpulkan orang banyak, tidak di­ lakukan pengumpulan orang banyak,” jelasnya.

Untuk tahun 2021, titik tekan DPRD Jatim un­ tuk Dinas Kesehatan Jatim, kata Zeneiye, karena banyak varian Covid-19 yang ditemukan, maka anggaran-angaran recofusing dinas kesehatan bisa dimonitor secara baik.

“Kami tidak ingin ditahun 2021 ada pemban­ gunan infrastruktur kesehatan yang tidak prioritas, diantaranya pembuatan pavilium rumah sakit.

Yang terpenting infrastruktur untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, kata Zeneiye, Dinas Kesehatan Ja­ tim juga harus memperhatikan insentif nakes yang menangani Covid-19. “Tahun lalu untuk insentif nakes dari satu tahun baru terealisasi baru bulan September 2020. Nakes yang berisiko ternyata tak mendapatkan haknya yang begitu bagus. Kami minta tahun 2021 sudah terbayar per bulannya,” tandasnya. [geh]

Cinta Tanah Air Lewat Sholawat l

Sambungan hal 1

tuk membumikan sholawat dan cinta tanah air di kalangan milenial, LSN mendeklarasikan wadah baru yang diberi nama LSN Mahasiswa.

“Wadah ini juga untuk memberikan pemaha­ man mahasiswa untuk peka dalam menghadapi masalah sosial yang ditemukan setiap harinya,” kata presiden LSN Muhammad Fawaid atau yang akrab dipanggil Gus Mufa di kampus Institue Agama Islam Alqodiri Jember, Selasa (22/6).

Gus Mufa yang juga Anggota DPRD Jatim ini, mengatakan dalam tahap awal deklrasi LSN Mahasiswa tersebut merupakan gabungan dari 20 perguruan tinggi dari empat kabupaten.

Diantaranya Jember, banyuwangi, bondowoso dan lumajang.

“Untuk mahasiswa perguruan tinggi daerah lainnya sudah menyatakan bergabung dalam wa­ dah LSN mahasiswa untuk bersama-sama mem­ biasakan dan membumikan sholawat dikalangan mahasiswa dan milenial,” jelasnyanya.

Tak hanya itu, lanjut dia, di LSN mahasiswa juga untuk mendorong adanya kajian-kajian perjalanan rasullullah sebagai suritauladan bagi umat manusia semuanya. “Hal ini untuk memupuk cinta tanah air dan salah satu upaya menangkal pihak-pihak yang ingin memben­ turkan negara dengan agama,” terang pria asal Jember ini.

Selain itu, kata Gus Mufa, dengan seringnya diadakan kajian-kajian dan diskusi diharapkan para mahasiswa tetap kritis dan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

“LSN mahasiswa ini bisa dikata sebagai kawah candradimukanya mahasiswa untuk tetap kritis dan memberi kritik yang membangun.

Pada hakikatnya masa depan bangsa ini ada pada pundak para mahasiswa sekarang ini,” pungkasnya.

Pada deklarasi tersebut, beberapa pejabat yang hadir antara lain angota DPR RI LH Fadil, wakil ketua DPRD Jember Abdul Halim, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono dan ketua BK DPRD Jember Hamim, ketua umum LSN Mahasiswa Gus Syahri assiddiqi. [geh]

Pemprov Gandeng Pangkoarmada II untuk Percepatan Vaksinasi Masyarakat Pesisir

arif yulianto/ bhirawa.

Toko roti Mayar di Jalan Ahmad Yani Kota Jombang tampak tutup. Toko roti ini menjadi sasaran screening petugas terkait Covid-19, Selasa (22/06).

Budi Winarno saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan informasi, ada 10 karyawan toko roti tersebut positif terpapar Covid-19. “Hasil swab antigennya kan begitu, kan ditindaklanjuti dengan PCR hari ini,” kata Budi Winarno.

Dikatakan Budi Winarno, sebe­ lumnya kemungkinan ada warga yang sakit di rumah sakit, kemudian yang bersangkutan ditanya dan menjawab jika dirinya bekerja di sebuah toko.

“Akhirnya dilakukan tes, ternyata ditemukan sejumlah sekian. Karena ini kan harus ditracing terus,” kata Budi Winarno lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya sekitar pukul 11.26 WIB. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, lewat sambungan Ponselnya, Budi Winarno kembali menjelaskan bahwa, screening Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang itu menindak­ lanjuti informasi Media Sosial. Akh­

irnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melalui Petugas Puskesmas Tambakrejo, Jombang melakukan ‘screening ‘ ke toko roti tersebut.

“Nah dari hasil ‘screening’, ini kan tetap harus menunggu PCR. Otomatis pada saat PCR kan (toko) disuruh tutup dulu, besok baru boleh buka lagi seperti sediakala,” jelas Budi Winarno.

Budi Winarno menandaskan, Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang sendiri masih menunggu hasil PCR yang di­ lakukan kepada karyawan toko roti tersebut. “Sampai siang ini belum (ke­ luar hasilnya), informasi dari Kadinkes seperti itu,” imbuh Budi Winarno.

Sehingga lanjut dia, masih belum bisa dipastikan apakah sejumlah kar­ yawan toko roti itu negatif atau positif Covid-19 dari tes PCR. “Negatif belum, positif pun belum. Karena kita kan harus tetap menunggu PCR, hasil akhirnya kan PCR,” pungkas Budi Winarno. [rif]

Mikro Lockdown Iringi Pengetatan PPKM Sambungan hal 1 Sejak kemarin, Khofifah men­ egaskan pengetatan itu sudah di­ lakukan di beberapa titik. Misalnya di Pasuruan Kota, Malang, Kota Mojokerto, Ngawi, Madiun. “Hari ini (kemarin) juga sedang dilakukan pengetatan PPKM di delapan desa pada lima kecamatan di Bangkalan.

Kecamatan kota ada tiga desa, Aros­ baya dua desa, Lampis, Geger dan Burneh masing-masing satu desa,” jelas Khofifah.

Pengetatan PPKM juga seiring dengan penguatan PPKM yang dike­ luarkan Ketua KCPPEN Airlangga Hartarto mulai 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. PPKM ini sesungguhnya l

telah diatur dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM yang kemudian diusulkan oleh gubernur maupun kabupaten / kota untuk dilakukan perpanjangan.

“Saat ini statusnya penegakan PPKM di masing-masing daerah.

Kalau ada pengetatan berarti ada jam malam. Nah penegakannya di kabu­ paten/kota,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Seperti diketahui, angka pening­ katan kasus Covid-19 di Jatim telah mencapai 719 per hari pada 21 Juni, dengan total kasus akumulasi seban­ yak 164.267 kasus positif. Sedangkan jumlah kasus aktif pada hari yang sama telah mencapai 4.808 pasien dan jumlah kematian sebanyak

12.187 pasien.

Dengan peningkatan kasus terse­ but, Gubernur Khofifah juga akan mendiskusikan kembali rencana Pem­ belajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya dimulai pada 5 Juli men­ datang. Dijelaskannya, saat terbitnya SKB 4 menteri terkait PTM, pihaknya telah berbicara dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Kita sudah cocok-cocokan dengan MKKS SMA, SMK dan SLB saat terbitnya SKB 4 Menteri itu. Sebulan lalu kita juga mendengarkan kesiapan MKKS. Sekarang kita akan bicara lagi dengan MKKS supaya tidak dianggap sepihak. Karena yang kita sebutkan zonasi itu adalah berbasis kecamatan,” pungkas Khofifah. [tam]

Kadinkes Jatim Akui Sulit Vaksinasi Guru l

Sambungan hal 1

efektif. Syarat PTM pun salah satu­ nya yakni vaksinasi guru harus 100 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Herlin Ferliana mengaku kesulitan melaku­ kan kegiatan vaksinasi kepada guru SMA/SMK/SLB. Memprihatinkan lagi, mendekati tahapan proses PTM kesadaran guru dan tenaga pendidik masih rendah bahkan masih diambang perkiraan saja.

“Sudah sekitar 70 persen, ya. Tapi beberapa kali saya pernah lihat di be­ berapa wilayah untuk vaksinasi guru, dari 300 guru yang diundang, hanya 100 guru yang hadir dan mau divak­ sin,” ungkap Herlin saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (22/6) kemarin.

Ketidakmauan guru divaksin, kata Herlin lantaran takut dan termakan informasi hoaks akan efek vaksin.

“Yang hadir pun sebenarnya juga takut (divaksin, red), kemakan informasi bohong,” ulasnya.

Angka 70 persen guru yang sudah divaksin tersebut pun tidak by data.

Padahal, kunci untuk terbentuknya herd immunity sendiri adalah vaksin.

Sambungan hal 1 Probolinggo yang skalanya cukup besar. “Jadi tadi minimal di titik itu perlu untuk dibantu percepatan vaksinasi,” ungkap Khofifah.

Dengan percepatan itu, dibutuhkan tim yang akan turun dan stok vaksin di Pemprov yang saat ini sangat cukup. Misalnya seperti di Brondong, rata-rata tiga ribu per hari untuk warga sekaligus keluarganya sehingga menjadi enam ribu.

“Kalau jumlahnya sudah dihitung, maka disiapkan juga tenaga vaksinatornya sesuai kebutuhan. Mulai dari vaksinatornya pemkab, pemprov sampai dengan vaksinator Koarmada II akan bergabung. Sehingga meski jumlahnya banyak, tetapi proses vaksin bisa dilakukan dengan cepat,” kata Khofifah.

Sementara itu Laksda Iwan Isnurwanto menuturkan, pertemuan itu merupakan bagian dari silaturahmi yang dilakukannya setelah ditempatkan bertugas sebagai Pangkoarmada II. Pihaknya berharap dapat melakukan berbagai penguatan sinergis dengan Pemprov Jatim un­ tuk mendukung program-program pemerintah.

Khususnya yang saat ini tengah menjadi fokus adalah penanganan Covid-19 di Jatim.

“Dalam beberapa minggu terakhir Covid-19 terjadi peningkatan seiring dengan munculnya varian-varian baru yang semakin cepat menu­ lar. Maka kita akan konsen untuk wilayah pan­ tai utara dan TPI yang sehari-harinya bekerja di laut dan sulit mengikuti vaksinsi yang sudah dilakukan,” tutur Laksda Iwan.

Dengan sinergi dengan Pemprov, Polri, TNI AD dan komponen lainnya, tugas-tugas untuk menekan penularan Covid-19 akan dapat dilak­ sanakan lebih mudah. Sehingga, laju penularan Covid-19 dapat lebih cepat ditekan. [tam]

l

Diduga Karyawan Terpapar Covid-19, Petugas Screening Toko Roti Jombang, Bhirawa Terkait kabar dari Media Sosial (Medsos) tentang adanya sejumlah karyawan sebuah toko roti di Jalan Ah­ mad Yani Kota Jombang yang positif terpapar Covid-19, petugas kesehatan di Jombang melakukan screening ke toko tersebut, Selasa (22/06).

Adanya petugas kesehatan berbaju APD (Alat Pelindung Diri) dan petu­ gas dari TNI, Polri, maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang datang ke toko roti tersebut dibenarkan oleh seorang warga yang melihatnya. Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 10.50 WIB, toko roti tersebut tutup.

“Sekitar jam 09.30 petugas datang.

Ada dari TNI, Polri, dan dari Dinas Perhubungan juga,” ungkap Aris Masyudi (33), warga yang bekerja se­ bagai juru parkir di daerah tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kabupaten Jombang,

Halaman 11

Kesiapan PTM di Jatim ini pun wajar dipertanyakan. Apakah dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan gubernur atau Dinas Keseha­ tan untuk memprioritaskan vaksin di lingkungan pendidikan, atau memang tidak percaya vaksin.

Vaksin adalah satu-satunya cara me­ naklukkan virus Covid-19, tentu dengan melihat sifatnya virus ini yang kasat mata meskipun menggunakan masker dan protol kesehatan (Prokes) adalah bukan jaminan selamat dari virus.

Meskipun kewenangan SMA/ SMK/SLB ada di Provinsi, Din­ kes Jatim rupanya tidak memiliki kewenang­a n melakukan vaksinasi kepada guru. “Intinya, kita suport penuh untuk vaksinasi guru secara penuh. Provinsi kan tidak punya rakyat, kewenangannya di kabupaten kota. Jadi kami mensuplai vaksinnya saja,” ujar Herlin.

Herlin juga menegaskan bahwa Dinkes Jatim masih ada stok vaksin sebanyak dua juta dosis untuk Lansia dan guru. “Padahal kami masih ada 2 juta dosis yang khusus untuk lansia dan guru. Kalau kehabisan kami bisa minta lagi,” imbuhnya.

Diberitakan Bhirawa sebelum­

nya, Provinsi Jatim mengklaim men­ jadi provinsi kali pertama di Indonesia melakukan uji coba PTM terbatas.

“Kami sudah siap PTM. Bahkan Jatim itu adalah Provinsi pertama kali di In­ donesia melakukan uji coba PTM,” kata Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi.

Wahid pun membeberkan beberapa syarat PTM terbatas bagi SMA/SMK/ SLB. Pertama, kata dia, mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid19 Kabupaten dan Kota. Tentunya Bu­ pati dan Wali Kota pasti akan melihat perkembangan Covid-19 di daerahnya masing-masing untuk memberikan rekomendasi.

“Nah, sampai hari ini Gubernur Jatim sudah berkirim surat pada Bupati dan Wali Kota yang intinya bahwa PTM itu akan dilaksanakan dua syarat. Pertama, mendapatkan persetujuan dari Bupati Wali Kota se­ tempat. Kedua, siswa yang mengikuti PTM itu mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Wahid, sarana prasarana Prokes harus lengkap di sekolah. “Termasuk sekolah harus menyiapkan Gugus Tugas Covid-19 sekolah secara bergiliran dari siswa,” imbuh dia. [geh]

Pemda Harus Memakai Pendekatan Persuasif

Sambungan hal 1 DPD RI La Nyalla Matalitti, Selasa (22/6).

Kebijakan penyekatan di jembatan Sura­ madu, berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu (KMMB) yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, hari Senin (21/6).

Senator Dapil Jatim La Nyalla menilai, polemik mengenai penyekatan di Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin karena jika tidak, masalah ini akan meluas ke persoalan lain. Harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mmengakomodir kegelisahan warga Bangkalan. Tetapi tetap mengedepankn penanganan penyebaran Covid-19.

“Pemprov Jatim, PemKot Surabaya dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19, perlu cepat mengambil langkah persuasive dan mengambil sikap yang dapat memberikan win wi solution bagi semua pihak,” tutur La Nyalla.

Disebutkan, menyelesaikan persoalan Covid-19 tidak bisa dilihat dari kaca mata hitam putih saja. Ada berbagai faktor yang harus dijadikan pertimbangan. Masalah kes­ ehan memang harus menjadi prioritas dalam kondisi pandemi ini. Tetapi Pemda juga harus melihat unsur social culture dalam menghadapi masyarakat.

“Karena warga Bangkalan merasa didis­ kriminasikan, oleh kebijakan yang seolah- olah mene­gaskan bahwa warga Bangkalan akan membawa virus kepada warga Surabaya Oleh sebab itu, penting kita lihat persoalan dari kaca mata yang lebih luas. Kuncinya, adalah sosial­ isasi yang baik, cara meng-Selamat edukasi yang tepat dan gunakan pendekatan persuasi,” lanjut La Nyalla.

Polemik penyekatan di Suramadu dijadikan peajaran, khususnya untuk Pemda lain. Kebi­ jakan penanganan Corona di masing masing daerah, dinilai akan berbeda, karena perbedaan culture dan kebiasaan masyarakat nya.

“Kita harus menyadari mengenai bahaya penyebaran Covid-19 yang semakin besar.

Namun juga penyelesaian nya, diharapkan memperhatikan aspek apek lainnya, agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemda Jatim per hari Senin (21/6), sudah kelonggaran penyekatan Suramadu. Pemda memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang melin­ tasi Suramadu maupun pelabuhan Kamal.

SIKM ini diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan-Surabaya.

Seperti, ASN, karyawan swasta, pekerja in­ formal, dsb. SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan, sesuai wilayah tempat tinggal pemohonn dan berlaku selama 7 hari sejak tanggal dikeluarkan. [ira]

l

Sediakan Makanan Layak Konsumsi, Kantongi Sertifikat Uji Kesehatan dari Dinkes l

Sambungan hal 1

penghuni Rutan Situbondo.

Tak hanya melibatkan penghuni rutan yang pandai urusan kuliner, tetapi juga didukung oleh Warga Binaan yang pan­ dai dalam bidang lain. “Misalnya urusan besaran porsi serta bidang kebersihan bahan masakan dan kebersihan alat memasak juga kami ajak,” jelas Tomi, dengan didampingi Salugu, Kabag TU Rutan Situbondo.

Lebih jauh Tomi menceritakan, dari rangkaian upaya bersama staf dan karyawan rutan tersebut sejak Februari 2021 lalu, ia akhirnya berhasil meraih

sertifikat uji layak higienes dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situ­ bondo.

Mulai dari kriteria pengukuran air bersih yang sehat sesuai standar, bahan makanan yang bersih, pekerja yang se­ suai dengan prokes (protokol kesehatan) dalam mengolah makanan, semua bisa dipenuhi. “Kami patut bersyukur karena usaha teman teman bagian pelayanan dapur dapat membuahkan hasil. Kami berhasil meraih sertifikat uji kelayakan higienis dari Dinkes Kabupaten Situ­ bondo,” terang Tomi.

Khusus untuk pengawasan dari ino­ vasi program ini, setiap hari dilakukan

secara bergantian dari para pejabat di Rutan Situbondo. Termasuk Tomi, setiap hari mengontrol hasil menu masakan yang di buat Warga Binaan. Artinya, da­ lam program ini Tomi juga menerapkan sistem satu sama satu.

“Ya kami rutin setiap saat meninjau dan mencicipi hasil makanan yang dibuat Warga Binaan. Tentunya secara bergantian. Termasuk sisi kebersihan ter­ us dijaga. Karena rutan ini dekat dengan jalan raya. Begitu tempat kotor langsung disapu dan dipel,” tutur Tomi.

Sementara itu, Kusnadi mengatakan, untuk bahan makanan yang akan di olah hampir sama konsepnya rutan di seluruh

Indonesia. Yakni, bahan makanan harus sesuai dengan standar makanan, yang te­ lah lolos uji kesehatan dari Dinkes. Capai­ an membanggakan ini, harus terus diper­ tahankan. Caranya harus rutin mendapat pengecekan dari Dinkes Situbondo.

“Ya kabarnya sertifikat uji higienis dari Dinkes Situbondo ini baru diraih pada tahun 2021 ini. Kami juga diminta ikut mempertahankan kinerja. Termasuk masukan dari teman teman pers harus intens mengingatkan kami. Itu semua demi untuk kebaikan bersama. Sebab meski kami ini penghuni Rutan, tetapi merupakan bagian dari masyarakat Si­ tubondo juga,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Kliwon, 23 Juni 2021

Halaman 12

Kejadian Bencana Tinggi, BPBD Kota Batu Ajukan Anggaran Tambahan Kota Batu, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu mengajukan tambahan anggaran untuk menangani bencana alam yang berpotensi terjadi di Kota Batu untuk semester kedua. Karena sudah banyak peristiwa bencana alam yang terjadi di semester pertama tahun 2021 ini.

Sebagai daerah yang berada di kawasan pegununan, tanah longsor menjadi bencana alam yang berpotensi tinggi terjadi di Kota Batu.

Akibatnya, anggaran penanggulangan bencana yang telah disiapkan pada awal tahun kini jumlahnya mulai menipis. "Anggaran kita terserap untuk rekondisi bencana alam di beberapa tempat pada tiga bulan pertama, jadi kemarin kami sudah mendapatkan izin dari Ibu Wali nanti ada pergeseran anggaran dan masih dalam proses," ujar Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, Selasa (22/6).

Ia mengatakan, dalam data BPBD

Kota batu, pada tahun 2020 lalu tercatat sebanyak 114 bencana selama satu tahun. Sementara di tahun 2021 ini, baru melewati semester pertama sudah tercatat ada 108 kejadian bencana alam. "Kalau penyesuaian anggaran selesai, kita bisa segera menangani kejadian bencana yang sempat terkendala pelaksanaannya. Salah satunya, bencana alam di Kelurahan Sisir yang baru saja terjadi,"harap Agung.

Ia menjelaskan bahwa proses pen-

anganan bencana sudah berlangsung dalam minggu-minggu ini. BPBD Batu sudah melakukan survey di lokasi bencana tanah ambles di Kelurahan Sisir yang ternyata bukan hanya terjadi di satu rumah saja.

"Data di lapangan hampir satu deret pemukiman di kawasan itu ikut terdampak. Setelah diselidiki ternyata daerah itu memang bekas tambang galian pasir dan batu," jelas Agung. Saat peristiwa bencana tanah ambles ini terjadi pada 7 Juni lalu, BPBD sudah melakukan kaji cepat dan penanganan. Ternyata tanah yang amblas cukup dalam sehingga dibutuh tanah uruk yang sangat banyak di lokasi tersebut.

Selaras dengan hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mela-

lui BPBD Jatim juga terus menggalakkan mitigasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dan salah satunya, membantu BPBD Kota Batu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Batu.

Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan RPB Kota Batu, Senin (21/6), mengatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi pentahelix di Kota Batu.

Hal ini mengingat Kota Batu memiliki 5 ancaman bencana.

"Support penyusunan RPB 2021 ini sementara dilakukan di empat Kabupaten dan Kota di Jatim. Yaitu Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Kabupaten Jombang," kata Erwin. [nas]

KILAS JATIM

Bank Jatim Permudah Transaksi di Delapan Layanan Publik Mojokerto Surabaya, Bhirawa Mendukung pemerintah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan bertepatan dengan HUT Kota Mojokerto ke 103, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, (bankjatim) bersama Pemerintah Kota Mojokerto melakukan launching Digital Payment pada 8 Layanan Publik di Pendopo Shaba Mandala Utama Kota Mojokerto.

Launching Digital Payment dilakukan langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah dan Direktur TI & Operasi bankjatim, Tonny Prasetyo.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari berharap masyarakat dapat semakin mudah melakukan pembayaran retribusi dan pajak secara non tunai. "Sebagai upaya tranparansi dalam sistem pemerintahan dan guna mengoptimalkan pendapatan daerah, kami berharap kemudahan transaksi non tunai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pembayaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada 8 layanan publik yang telah mengaplikasikan digital payment," terangnya, Selasa (22/6).

Digital payment yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto bersama bankjatim dituangkan dalam inovasi pembayaran retribusi dan pajak pada 8 layanan publik diantaranya Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Pembayaran PBB P2, Pembayaran BPHTB. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan Pembayaran Pajak Daerah Lain seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan serta Pajak Reklame.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Mojokerto, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dengan hadirnya digital payment ini, pembayaran pada 8 layanan publik di kota Mojokerto dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui e-channel Bank Jatim. Semoga di Hari Jadi yang ke 103 ini Kota Mojokerto semakin sukses dan maju," pungkas Tony. [riq]

hilmi husein/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat menghadiri acara hari Lanjut Usia (Lansia) ke 25, di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Swlasa (22/6).

Gus Ipul Ajak Lansia yang Sudah Divaksin Jadi Jurkam Vaksin Lansia Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan terus mempercepat proses vaksinasi di Kota Pasuruan.

Langkah itu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Upaya percepatan itu adalah vakasinasi khusus lansia.

Saat ini, vaksin lansia di Kota Pasuruan baru mencapai 59 persen. Adapun sisanya, yakni 41 persen lansia yang belum mendapatkan vaksin hingga hari ini.

"Makanya, saya mengajak para lansia yang sudah divaksin untuk jadi jurkam.

Jadi penggerak agar lansia yang belum divaksin supaya bisa dan ikut divaksin," ujar Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf

saat menghadiri acara hari Lansia ke 25, di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Selasa (22/6).

Para lansia yang sudah divaksin diminta membantu menyampaikan jika vaksin itu aman, dan halal bagi lansia.

Sejauh ini, belum ada kasus atau keluhan lansia paska divaksin. "Dan ini menandakan jika vaksin itu aman dan halal. Karena itu mari sukseskan vaksin untuk lansia agar kekebalan tubuh massal bisa cepat terbentuk," kata Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga meminta kesediaan para lansia untuk berbagi pengalaman, kisah dan cerita mulai

sebelum sampai sesudah divaksin kepada lansia yang belum divaksin. "Total ada 11.400 lansia di Kota Pasuruan dan sekitar 4.560 lansia belum divaksin. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Pasuruan," jelas Gus Ipul. Pihaknya juga mengaku mendapatkan tugas dari pemerin-

tah pusat dan provinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan proses vaksinasi bagi para lansia di Kota Pasuruan. "Target saya bisa naik sampai 70 atau 80 persen. Saya mendorong dan memohon kesedian lansia untuk mau mensukseskan program vaksin massal ini," jelas Gus Ipul. [hil]

Satgas Covid-19 Terus Laksanakan Pengawasan PPKM Mikro

Launching Digital Payment dilakukan langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah dan Direktur TI & Operasi bankjatim, Tonny Prasetyo.

Tim Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, melakukan pengawasan dan pengecekan pelaksanaan operasi penegakan PPKM Mikro disekitaran pasar Purwosari dalam rangka memutus penyebaran dan pengendalian penularan covid-19.

Bojonegoro, Bhirawa Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan Purwosari, Bojonegoro, yang terdiri dari TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan dan pengecekan pelaksanaan operasi penegakan PPKM Mikro disekitaran pasar Purwosari dalam rangka memutus penyebaran dan pengendalian penularan covid-19.

"Kami bersama unsur terkait terus menggalakan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian penyebaran covid-19, khusunya dalam pemakaian masker," terang Danramil 0813-13/Purwosari, Kapten Inf Andi Siswanto, Kemarin (22/6).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang berada di tiap

desa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 dari tingkat bawah.

"Kegiatan tersebut, untuk mencegah adanya lonjakan penyebaran covid-19 di wilayah, yang tentunya dilakukan secara persuasif," tambahnya.

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Tim Satgas covid-19 melakukan Swab kapada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19, sekaligus memberikan himbauan, teguran kepada seluruh warga masyarakat wilayah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Dengan harapan, kegiatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu patuh dalam menerapkan protokol kesehatan serta patuh pada masa pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)," tegas Kapten Inf Andi Suswanto. [bas]

GALERI PANDEMI

Cegah Penularan Covid-19, Kota Pasuruan Lakukan Penyekatan di 17 Titik Meluasnya klaster ziarah di Kota Pasuruan membuat Pemkot Pasuruan mengambil langkah. Langkah itu untuk membatasi meluasnya penularan Covid-19. Yakni, melakukan penyekatan jalan di 17 titik di Kota Pasuruan, termasuk pula di perbatasan kota.

Oleh: Hilmi Husein, Kota Pasuruan

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang, pelaku usaha yang membuka usaha di titik penyekatan, masyarakat Kota Pasuruan secara umum atas kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan itu untuk keselamatan bersama. Terlebih usai munculnya klaster ziarah.

"Melihat peta sebaran, maka perlu dilakukan penyekatan. Penyekatan di 17 titik di Kota Pasuruan hingga akses perbatasan kota. Ketika opsi

penyekatan diambil, otomatis akan ada pembatasan pergerakan masyarakat di Kota Pasuruan untuk mengurangi kerumunan. Kebijakan ini untuk keselamatan bersama. Kami akan lihat perkembangannya," ujar Gus Ipul, Selasa (22/6).

Selain itu, pengawasan ketat dilakukan di dua RW di lingkungan Trajeng, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Dandim 0819 Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Satpol PP dan

jajaran siap mengawasi semua kegiatan masyarakat disana. "Selama 24 jam hingga dua pekan depan, keluar masuknya masyarakat Trajeng diawasi. Tentunya ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid19," papar Gus Ipul.

Gus Ipul juga akan mengajak semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama, dan lainnya untuk bisa ikut terus mensosialisasikan bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan. "Mohon maklum dengan berat hati atas kebijakan ini. Mohon maaf dan mohon kesediaannya.

Mari bersama-sama berpartisipasi memutus mata rantai ini. Mohon pengertiannya, tetap sabar di rumah saja," ungkap Gus Ipul.

Bagi warga yang positif, pihaknya mengambil langkah-langkah medis

untuk percepatan penyembuhan.

Mereka yang tak bergejala diisolasi.

Yang sakit langsung dibawa ke RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan untuk menjalani perawatan intensif.

"Hasil pemeriksaan, sebagian besar masuk kategori yang tidak bergejala dan hanya 7 orang masuk kategori gejala ringan," terang Gus Ipul.

Sebelumnya, 21 orang itu ditemukan dari hasil tes swab antigen untuk 142 warga Trajeng, Kota Pasuruan yang melalukan ziarah wali lima. Usai itu, dari 21 orang positif kembali ditracing dan ada 103 orang yang sempat kontak erat dengan pasien positif. Selanjutnya, Pemkot Pasuruan memutuskan untuk melakukan tes swab antigen dan PCR untuk 103 orang yang kontak erat. Hasilnya, 32 orang dinyatakan positif Covid-19. [*]

Sejumlah petugas saat melakukan pengawasan ketat di dua RW di lingkungan Trajeng, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Keluar masuknya masyarakat di awasi petugas 24 jam selama dua pekan ke depan.