binder23sep21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 23 SEPTEMBER 2021

Gelontor Ribuan Vaksin untuk Pelajar di Pulau Bawean

Pemprov, Bhirawa Upaya percepatan vaksinasi terus digencarkan Pemprov Jatim. Ikhtiar ini terus dilakukan dengan harapan segera mencapai herd Immunity atau kekebalan komunitas di Jatim.

Terkait percepatan tersebut, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pulau Bawean, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hasan Jufri Dusun Kebunagung Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kab. Gresik, Rabu (22/9). Pelaksanaan vaksinasi tersebut digelar atas inisiasi Pemprov Jatim, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pemkab Gresik Tak kurang dari 7.600 dosis vaksin, 2.500 dosis diberikan kepada 1.576 pelajar di Kec. Sangkapura, 424 pelajar di Kec. Tambak, dan 500 untuk keluarga pegawai dan nasabah.

Wagub Emil menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di STAI Hasan Jufri merupakan bukti kehadiran Pemprov Jatim di Pulau Bawean. Menurutnya, letak Pulau Bawean yang secara geografis terpisah dari Pulau Jawa tidak menyurutkan Pemprov Jatim memberikan pelayanan dan perlindungan yang sama kepada semua masyarakat Jatim.

“Karena Ibu Gubernur ingin masyarakat Jawa Timur di manapun mereka berada semua merasakan kehadiran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk di Pulau Bawean.

Untuk kesini pun kita harus menyusuri laut yang lebih dari 100 km jaraknya, Insyaallah Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir untuk masyarakat di Bawean,” kata Wagub Emil.

Wagub Jatim yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini menyampaikan, bahwa percepatan vaksinasi juga harus menjangkau daerah kepulauan seperti di Pulau Bawean ini. Selain itu semua kalangan juga harus mendapatkan layanan vaksinasi termasuk para kyai, pengasuh dan santri di pondok pesantren.

Oleh sebab itu, dirinya meminta agar para kyai dan pengasuh ikut serta mendukung dan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi. Ia meyakini bahwa ada semangat yang  ke halaman 11

PMI Siap Bantu 300 Ribu Vaksin Gresik, Bhirawa.

Pandemi Covid-19, belum juga berakhir. Palang Merah Indonesia (PMI) dalam peringatan HUT PMI ke 76 di Balai Diklat PMI Gresik mengajak seluruh unsur dan masyarakat bekerja sama agar bisa segera mengatasinya. Selain itu PMI Jatim memberikan bantuan 300 ribu dosis vaksin.

Menurut Ketua PMI Jatim Imam Utomo mengatakan, PMI mempunyai tugas pokok kemanusian dan tangap dengan bencana.

Dalam pandemi ini, selain vaksinasi nanti. Sudah melakukan penyemprotan, siaga mobil ambulan PMI dan lainya.  ke halaman 11

ist

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di STAI Hasan Jufri Dusun Kebunagung Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Rabu (22/9).

Rp78,25 Triliun untuk Lanjutkan Bansos Nahkodai PPP Jatim, Mundjidah Dapat Penolakan

Jakarta, Bhirawa Pemerintah melalui Kementerian Sosial tetap melanjutkan bantuan sosial (bansos) untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran Rp78,25 triliun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang sudah disetujui DPR RI, Kemensos mengalokasikan Rp74,08 triliun (94,67%) untuk belanja bansos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi. “Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Tahun depan,

Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67 persen dari total anggaran untuk bantuan sosial. Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata  ke halaman 11

antara

PPP Jatim, Bhirawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim memiliki nahkoda baru. Puteri pendiri NU KH Wahab Chasbullah yakni Hj Mundjidah Wahab didapuk sebagai Ketua DPW PPP. Namun kepemimpinan Mundjidah mendapat penolakan dari Ketua Forum Penyelamat PPP Jatim, H. Rofik.

Forum Penyelamat (FP) PPP Jatim Menolak SK DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait kepengurusan DPW PPP Jatim Masa Bakti 2021-2026.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta

 ke halaman 11

Risiko Penularan Melandai

Ketua PMI Jatim Imam Utomo (kiri) pada acara HUT PMI di Balai Diklat PMI Gresik, Rabu (22/9).

MITRA

Kolaborasi untuk Sukseskan Vaksinasi BUPATI PASURUAN, HM Irsyad Yusuf membuat gerakan vaksinasi kolaborasi. Yaitu sebuah gerakan yang melibatkan seluruh anggota Forpimda (Forum Pimpinan Daerah), hingga semua lapisan masyarakat agar percepatan vaksinasi menyentuh desa bisa tercapai.

Gus Irsyad, sapaan akrabnya HM Irsyad Yusuf menyatakan, gerakan tersebut untuk mengkolaborasikan se ke halaman 11

HM Irsyad Yusuf

Sentil

Rp78,25 Triliun untuk Lanjutkan Bansos

- Jangan sampai ada pemotongan bansos Nahkodai PPP Jatim, Mundjidah Dapat Penolakan - Ujian awal sebagai pimpinan Komisi A Soroti Anggaran Wawali Lebih Banyak dari Wali Kota - Semoga bukan karena sungkan

Jatim 100 Persen Zona Kuning Pemprov, Bhirawa Resiko penularan Covid-19 terus mengalami pelandaian. Hal ini ditandai dengan meratanya status zona kuning di Provinsi Jatim per tanggal kemarin, . Tak hanya itu, asessment Kementerian Kesehatan juga telah menyatakan Jatim bebas dari level 4 dan 3.

Sebagai informasi, Peta Zonasi Risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator-indikator yang digunakan seperti indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat serta indikator pelayanan kesehatan.

Setiap indikator diberikan skoring dan pembobotan lalu dijumlahkan. Hasil perhitungan dikategorisasi menjadi 4 zona risiko yaitu Zona Risiko  ke halaman 11

istimewa

Hj Mundjidah Wahab saat menerima SK sebagai Ketua DPW PPP Jawa Timur, selasa malam (21/09).

Terdampak Covid-19, 576 Anak di Blitar Jadi Yatim

Kabupaten Blitar, Bhirawa Akibat terdampak Covid-19, sebanyak 576 anak di Kabupaten Blitar kini menjadi anak Yatim. Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Blitar, hingga saat ini jumlah anak yatim terdampak Covid-19 baik ditinggal meninggal dunia oleh ayah, ibu, maupun keduanya  ke halaman 11

Nadiye, Wanita Situbondo yang Berprofesi sebagai Tukang Pecah Batu

Selalu Sabar dan Tekun, Meski Satu Pickup hanya Dihargai Rp190 Ribu

Umumnya untuk pekerja atau buruh kasar dilakukan kaum pria.

Namun di tengah panasnya matahari dan deburan debu, ada salah satu sosok wanita tangguh yang juga berpofesi sebagai tenaga buruh kasar, pemecah batu koral di Situbondo. Dia adalah Nadiye, wanita yang sudah berusia 62 tahun masih mampu bekerja layaknya profesi para lelaki.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Siang itu, terik matahari di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo masih menyengat.

Dari kejauhan tampak seorang nenek sedang memegang palu diatas tumpukan batu sungai.

Dia adalah Nadiye yang sedang memecahkan batu kecil dan besar untuk selanjutnya dirubah menjadi batu koral. Meski harus

menguras tenaga, Nadiye tetap tampak tangguh.

Nadiye mengaku, kini usianya sudah memasuki 62 tahun. Dia tinggal seorang diri di Dusun Krajan, Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo. Menjalankan usaha memecah batu koral sudah cukup lama ia jalani dan bahkan dikerjakan sendiri tanpa dibantu pekerja lain. Pekerjaan pemeceh batu dia tekuni selama puluhan ta-

hun. “Ya saya harus banting tulang menjadi buruh kasar hanya untuk memenuhi kebutuhan seharihari,” tuturnya.

Masih kata Nadiye, sebenarnya ia mengaku tenaga yang dimiliki sudah berkurang. Namun, mau melihat kondisi saat ini yang masih berada dalam masa pandemi Covid19, membuat dia tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain.

“Saongguna tenaga bule pon tak kuat mon alako mecah beto, tape beremma pole tadek se ekalakoa pole (Sebenarnya tenaga saya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja sebagai tukang memecah batu. Namun karena saya sudah tua, apa daya  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Nadiye, setiap hari rajin menjadi tukang pemecah batu dengan sarana peralatan sederhana di pinggir jalan Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo.

EKSEKUTIF Pejabat Pemkab Probolinggo Diperiksa KPK di Mapolres Probolinggo Kamis Pahing, 23 September 2021

Halaman 2

Probolinggo, Bhirawa Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dua ajudan Bupati Tantri Selasa (21/9) hingga larut malam pukul 20.30 WIB belum usai.

Proses pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Probolinggo. Sejumlah pejabat berjalan cepat menuju ruangan pemeriksaan seusai menjalankan salat Zuhur.

Salah satu yang diperiksa adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.

Diduga pemeriksaan ini menyangkut kasus jual beli jabatan kepala desa yang menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/ Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, serta Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo sebagai tersangka penerima.

Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho’im

(KO). Selanjutnya, Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Saat ini, seluruh tersangka sudah ditahan oleh KPK. Sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo kembali diperiksa penyidik KPK. Mereka diperiksa di Mapolres Probolinggo Kota di ruang rupatama lantai 2.

Sementara di Mapolresta Probolinggo tampak mobil dinas plat merah jenis Isuzu Panther yang biasa dipakai para camat terparkir di depan Mapolresta Probolinggo di Jalan dr Saleh. Sedangkan 5 mobil petugas KPK parkir di halaman Mapolresta Probolinggo jenis Innova Reborn Nopol W 1795 AQ, L 1592 AN, N 1992 MN, B 2190 AB. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Probolinggo Yulius Christian, Rabu (22/9) mengaku tidak mengetahui pemeriksaan itu.

“Saya belum tahu karena seharian berada di pelaksanaan Seleksi Kom-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pejabat Pemkab Probolinggo menuju ruang pemeriksaan KPK di Mapolresta Probolinggo.

petensi Dasar (SKD) CASN dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru di Kabupaten Probolinggo,” dalihnya.

Sebelumnya, KPK memperpanjang masa penahanan 22 tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif PTS dan suaminya yang

juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) untuk 40 hari ke depan.

KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo hingga 10 jam, sejak pukul 12.30 hingga 22.30 WIB. Ketiga pejabat tersebut adalah Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono.

Bersamanya ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Edi Suryanto dan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hudan Syarifuddin. Mereka bertiga datang ke Mapolres Probolinggo Kota dengan mengenakan baju batik. Selain ketiganya, terlihat juga ajudan Hasan Aminuddin, Fitrah.

Ketiga pejabat dan ajudan, datang sendiri-sendiri ke Mapolresta.

Saat tiba di mapolresta, ketiga pejabat dan ajudan, langsung ma-

suk ke ruangan. Pemeriksaan mereka berlangsung tertutup. Sebelum masuk, Sekda Soeparwiyono sempat menyapa.

“Alhamdulillah sehat mas,” jawab Sekda, Soeparwiyono. Namun, saat dikonfirmasi soal kedatangannya diperiksa tim KPK terkait kelanjutan kasus apa? Sekda enggan memberikan keterangan. Sekda pun lanjut jalan dan masuk ke dalam Mapolresta.

Sekitar pukul 12.30, pemeriksaan mereka tampak mulai dilakukan.

Secara estafet, mereka diperiksa oleh penyidik berbeda. Sekda Kabupaten diperiksa di ruang Kapolres Probolinggo.

Kemudian, tiga saksi lainnya (Edi, Hudan dan Fitrah), diperiksa di ruang eksekutif. Ketiganya tampak diperiksa di meja dan penyidik berbeda dalam satu ruangan besar.

Informasi yang dihimpun Bhirawa, sejatinya sejumlah ASN atau kepala OPD lingkup Pemkab Probolinggo, sudah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya di Mapolresta. Hanya saja, pemeriksaan oleh tim KPK itu tidak diketahui oleh media.

Bahkan, tim KPK sudah bermalam (menginap) di salah satu hotel di Kota Probolinggo, sejak beberapa hari terakhir.

Tampak tiga unit mobil yang digunakan tim penyidik KPK tengah parkir di halaman depan Mapolresta. [wap]

Bupati Terima dan Serahkan Bantuan CSR PT KAI DAOP 7 Madiun

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat menandai diluncurkannya TrenggalekKab-CSIRT di Pendhapa Manggala Praja Nugraha.

wahyu asmoro/bhirawa

Diskominfo Gandeng Badan Siber dan Sandi Negara Luncurkan TrenggalekKab-CSIRT Pemkab Trenggalek, Bhirawa Sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi suatu keharusan di era kemajuan teknologi informasi saat ini.

Kendati demikian, hal itu juga tidak lepas dari isu strategis terkait ancaman kejahatan siber.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan TrenggalekKabCSIRT (Computer Security Incident Response Team), Rabu (22/9).

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang menandai diluncurkannya TrenggalekKab-CSIRT di Pendhapa

Manggala Praja Nugraha mengatakan bahwa di tengah kemudahan akses teknologi informasi di mana pemerintah semakin dituntut untuk melayani dengan prima, maka semakin rentan pula terhadap munculnya kejahatan siber.

“Maka dari itu di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satu pilarnya adalah keamanan dan BSSN telah mensupport beberapa kabupaten di Indonesia, di Jawa Timur CSIRT-nya ini sudah ada di Madiun dan juga sudah ada hari ini di Kabupaten Trenggalek,” tutur Bupati Nur Arifin.

Saat ini di setiap pelayanan hampir semua berbasis pada NIK (Nomor Induk Kependudukan). NIK sendiri,

KILAS BIROKRASI

Wawali Ajak Sosialisasikan Aplikasi SIPGAR Pemkot Surabaya, Bhirawa Suasana lapangan Stadion Gelora 10 November Tambaksari tampak hidup dengan Kegiatan senam bersama, yang diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia (PORPI) Kota Surabaya yang dihadiri oleh 60 peserta.

Dalam senam bersama itu juga dihadiri oleh Perwakilan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia , DPN PORPI dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (KORMI) Kota Surabaya.

Pada sambutannya Wakil Walikota Surabaya Armuji menyampaikan kondisi kota Surabaya yang makin membaik karena angka infeksi covid-19 semakin terkendali. Oleh karena itu ia mendorong agar Masyarakat juga bisa memanfaatkan waktu untuk olahraga secara rutin.

“Kita berharap angka Infeksi Covid-19 terjun bebas , saat ini sudah masuk level satu . Saya minta masyarakat juga bergotong royong membantu pemerintah kota Surabaya melalui sadar vaksinasi , Terapkan 3M dan Olahraga rutin,” kata Cak Ji Dirinya juga mendorong agar masyarakat mengunduh dan menggunakan Aplikasi SIPGAR yang di prakarsai oleh kementerian kesehatan RI. Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat kondisi fisik seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan metode Rockport.

“Untuk pertama saya akan mengunduh dan menggunakan terlebih dahulu, nanti bapak ibu sekalian mengikuti serta mensosialisasikan aplikasi SIPGAR ini ke masyarakat luas,” ujar Wawali Armuji. [iib]

menurut Bupati Nur Arifin, merupakan data yang sensitif.

“Belum lagi kemudian kalau otorisasinya biasanya beberapa apps atau yang kita lakukan itu berbasis biometric recognition, entah itu pakai face recognition, retinakah atau sidik jari, itu juga menjadi data yang cukup penting,” jelasnya.

Maka dengan diluncurkannya TrenggalekKab-CSIRT, Bupati Nur Arifin mengapresiasi kerja sama dengan BSSN dalam mengamankan berbagai data dan informasi dalam setiap aktivitas elektronik di Kabupaten Trenggalek.

Bupati Nur Arifin pada kesempatan tersebut juga mengimbau kepada setiap

OPD untuk mengembangkan sistem di internalnya masing-masing. Sehingga tidak hanya melibatkan pihak ketiga yang tentu tidak serta merta mudah diketahui sejauh mana keamanannya.

“Ke depan banyak hal yang perlu kita lakukan dan ini memang fase yang perlu kita lalui apalagi di masa pandemi covid ini memang mengharuskan kita untuk kemudian mendigitalisasikan diri menjadi society yang tidak hanya 4.0 mungkin, tapi secara sosial ya 5.0,” ucap Bupati.

“Tidak hanya di industri yang berbasis internet tetapi sudah kehidupan sosial dan budaya yang berbasis digital,” lanjutnya menambahkan. [wek]

Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Vice Presiden PT KAI Daop 7 Madiun, Hendra Wahyono menyerahkan bantuan dari CSR (Corparate Social Responsibility) PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun sekaligus meninjau vaksinasi bagi anak terdampak covid–19 oleh Pemkab. Madiun di Pendopo Muda Graha, Rabu (22/9).

Kegiatan ini disaksikan forkopimda dan Kadin Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB, PPPA), Suryanto, SE, M.Si. Bantuan sosial sebesar Rp39.204.000,yang diwujudkan dalam bentuk 242 paket sembako ini dibagikan kepada anak yatim karena orang tuanya meninggal akibat covid–19.

Vice Presiden PT KAI Daop 7 Madiun mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dirinya berharap bantuan ini dapat meringankan beban bagi penerima akibat terdampak covid-19.

Sementara itu, Bupati Madiun mengucapkan terimkasih kepada PT. KAI Daop 7 Madiun atas perhatiannya kepada anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya karena terkena covid.

Bupati mengatakan apa yang dilakukan hari ini menjadi pembelajaran bagi semua, ketika siapapun tidak disiplin prokes maka akan muncul anak-anak yatim baru.

“Saat ini yang bisa menjaga kita adalah prokes dan mengikuti vaksinasi agar anak yatim tidak bertambah lagi akibat covid – 19,” ujar Bupati.

Dikatakan Bupati, saat ini jumlah anak yatim di Kab. Madiun masih dalam pendataan Dinas Sosial, namun dalam tindakan tentu tidak menunggu selesai pendataannya.

Menurutnya semua akan diakomodir mengenai pendidikan dan kesehatannya sehingga anak yatimjuga dapat menggapai cita-citanya. “Kalau kita bicara pendidikan dan kesehatan, tentu ada jaminan dari kita untuk anak-anak yatim ini. Kalau bicara pendidikan, saya tidak ingin mereka ada kendala di perihal pendidikan. Dari sisi pendampingan juga dilakukan oleh DPPKB, PPPA,” kata Bupati. [dar]

Wali Kota Sutiaji Ingatkan Pentingnya Penguatan Pendidikan Moral Pemkot Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, mengapresiasi 65 Guru Penggerak di Kota Malang. Secara khusus pihaknya meminta agar tenaga pendidik turut menanamkan nilai-nilai pendidikan moral; seperti penguatan karakter dan nilai Pancasila kepada anak didik yang merupakan aset bangsa.

“Ini menjadi upaya dalam mendorong transformasi nilai-nilai pendidikan,” tandas Sutiaji. Pernyataan tersebut disampaikan Sutiaji pada Simposium Guru Penggerak bagi Wilayah Kota Malang, dengan tema “Sinergitas Guru Penggerak dengan Pemerintah Daerah dalam Proses Transformasi Pendidikan” di Harris Hotel Malang, Selasa (21/9).

Menurut peria asal Lamongan itu, apresiasi kepada Guru Penggerak ini, menjadi upaya mendorong transformasi nilai-nilai pendidikan, ke arah menguatkan nilai-nilai Pancasila.

“Jadi nilainya yang kita bangun.

Karena pendidikan anak adalah aset bangsa yang harus kita bangun. Yang susah adalah membangun karakter masyarakat kita semua, dan guru turut berperan besar dalam mengemban

m taufik/bhirawa

Apresiasi Guru Penggerak,Wali Kota Sutiaji minta agar tenaga pendidik melakukan penguatan nilai-nilai moral Pancasila.

tugas tersebut,” urai Wali Kota yang juga seorang ustadz itu.

Guru Penggerak sendiri adalah program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mencetak pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid.

Guru Penggerak juga didorong untuk menjadi teladan serta agen transformasi pendidikan guna mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Menurut Wali Kota Sutiaji, Guru Penggerak harus mampu menanamkan pendidikan karakter pada diri anak melalui sikap kepemimpinan, proses belajar mengajar yang menyenangkan dan tidak membebani siswa, serta pengembangan kreatifitas anak.

“Dengan Guru Penggerak ini, saya melihat nilai-nilai kepemimpinan, kegembiraan, yang tercermin dalam

semangatnya. Tanamkan nilai-nilai senang dalam pembelajaran seharihari. Learning by doing harus kita dorong dan terapkan. Serta diimbangi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila,” pesannya.

Tidak berhenti di situ, Ia berharap Guru Penggerak ini dapat terus berkontribusi mengawal perubahan.

“Dari 65 orang ini yang telah menjadi Guru Penggerak, saya berharap membawa perubahan di Kota Malang. Setiap anak pasti punya mutiara, Guru Penggerak punya nilai itu untuk menguatkan dan membesarkan mutiara pada diri anak tersebut,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala PPPPTK PKn dan IPS, Dr. Subandi, M.M, menjelaskan bahwa program Guru Penggerak ini menyasar ke berbagai daerah di Indonesia. Ia juga mengapresiasi Kota Malang yang menjadi angkatan pertama dalam Guru Penggerak.

“Kota Malang menjadi angkatan pertama yang mengirimkan Calon Guru Penggerak, dan menjadi leading. Selain Kota Malang, ada juga Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur yang ikut di angkatan pertama ini,” urainya. [mut]

LEGISLATIF

Kamis Pahing, 23 September 2021

Halaman 3

KILAS DEWAN

Komisi A Soroti Anggaran Wawali Lebih Banyak dari Wali Kota DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Kota Surabaya mengaku terkejut saat melihat porsi anggaran dari Wakil Wali Kota yang lebih tinggi dari Wali Kota.

Hal tersebut diketahui Komisi A DPRD Surabaya saat menggelar hearing membahas perubahan anggaran dengan Bagian Umum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya, pada Rabu (22/09).

“Ada yang menarik saat kami membahas anggaran perubahan dengan Bagian Umum, disitu kami menemukan adanya pos anggaran Wawali yang lebih tinggi dari Wali Kota,” ujar anggota Komisi A, Imam Syafi’i Rabu (22/09).

Imam menambahkan pos anggaran Wakil Wali Kota yang melebihi anggaran Wali Kota ini ada pada pos anggaran belanja dapur rumah dinas kemudian ada pos anggaran belanja bunga ucapan untuk VIP yang naik.

Imam pun mencontohkan untuk belanja dapur rumah dinas Wali Kota Rp348 Juta sedangkan untuk Wakil Wali kota sekitar Rp449 juta. Ada juga anggaran untuk karangan bunga ucapan VIP. “Belanja dapur rumah dinas Wali kota Rp348.143.206.

Wakil Wali kota Rp449.409.889. Bunga ucapan VIP dari 300 buah menjadi 440 buah masing-masing Rp2.500.000 jadi total dari Rp825.000.000 menjadi Rp1.210.000.000,” bebernya.

Lebih lanjut kata Imam anggaran karangan bunga ucapan VIP ini naik karena dipakai oleh Wali kota dan Wakil Wali kota. “Kalau dulu anggaran ini lebih banyak digunakan oleh Wali Kota, namun saat ini anggaran sebesar itu dipakai bersama dengan wakil wali kota sehingga ada kenaikan,” lanjutnya.

Imam menilai bahwa sebenarnya ini sah-sah saja namun ini menandakan bahwa Wakil Wali Kota ini memiliki banyak kolega yang hadir dirumah dinas.

“Saya tanyakan kepada Bagian Umum menurut mereka ini sudah real. Ini mungkin karena pak Wakil Wali Kota lebih banyak teman yang datang kerumah dinas,” tukasnya. [dre]

Sekretaris JMC Zeniye bersama enam pilar organisasi masyarakat saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Panarukan Rabu (22/9).

sawawi/bhirawa

Anggota Dewan Bersama Enam Elemen Ormas Sukseskan Vaksinasi Situbondo, Bhirawa Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PPP Zeiniye, bersama jajaran pengurus JMC (Jihad Melawan Covid) yang didirikan TP-PKK, penyuluh agama, Iksas, Fatayat NU, Fajar Emak Soleha dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy Situbondo bersama sama mendukung program capaian vaksinasi yang digaungkan Satgas Covid Kabupaten Situbondo.

Gabungan berbagai elemen organisasi sosial masyarakat itu tidak yakin jika hanya Pemkab Situbondo yang menggalakan vaksinasi akan mencapai target.

Sekretaris JMC Zeiniye mengatakan, saat ini capaian vaksinasi Kabupaten Situbondo baru

terwujud 16,5 persen dari target keseluruhan sebanyak 548.304 sasaran vaksinasi. Zeiniye menargetkan, hingga akhir Desember 2021 sasaran vaksinasi sebanyak 100 ribu akan segera diwujudkan JMC. “JMC ini merupakan lembaga swadaya sosial yang didirikan enam pilar. Nah itu semua berangkat dari keprihatinan Situbondo yang kini berada diperingkat ke 5 terendah vaksinasi di Jatim,” ungkap Zeiniye.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu menambahkan, pencapaian target vaksinasi bukan hanya tugas seorang bupati, melainkan juga tanggung jawab elemen

masyarakat yang harus ikut bergerak dengan melakukan sosialisasi dan eksekusi.

JMC ini, lanjutnya, bukan hanya lembaga sosial yang hanya melakukan sosialisasi tetapi juga langsung eksekusi. “Enam pilar ini melakukan pendataan. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Puskesmas dengan komando Dinkes. Pelaksanaan vaksin di Puskesmas dan Kecamatan,” beber wanita yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo itu.

Khusus kegiatan vaksinasi di pelosok desa, terang Zeiniye, akan di koordinasi langsung oleh Dinkes Kabupaten Situbondo. Vaksinasi ini, katanya, digelar setiap hari dengan target minimal harus melakukan vaksinasi 100 sasaran. [awi]

Dewan Kirim Usulan Pelantikan Wabup Tulungagung ke Gubernur Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung mengirim surat usulan Cawabup terpilih, Gatut Sunu Wibowo, menjadi Wabup Tulungagung sisa masa jabatan tahun 2018-2023 pada Gubernur Jatim. Pengiriman surat tersebut dilakukan pada Rabu (22/9).

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengakui jika dewan akan melakukan pengiriman surat usulan pelantikan wabup itu ke gubernur.

“Hari ini (Rabu, 22/9) juga mau dikirim ke gubernur. Teknis pengirimannya di sekwan,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan mantan anggota Pansuslih Wabup Tulungagung di Ruang As-

pirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (22/9).

Menurut dia, dewan hanya punya waktu selama tiga hari kerja dari penetapan wabup untuk mengirim surat usulan calon terpilih menjadi wabup.

“Itu sesuai tatib. Karena penetapannya hari Sabtu (18/9), maka hari ini merupakan hari terakhir untuk mengirim surat tersebut ke gubernur,” sambungnya.

Soal masih adanya keberatan dari saksi Cawabup Panhis Yody Wirawan, Marsono menyatakan hal itu bukan lagi ranah dewan. Ia menyebut ada lembaga lain yang bisa memprosesnya. Terlebih Pansuslih Wabup Tulungagung masa tugasnya pun sudah berakhir sejak penetapan cawabup terpilih.

“Wacana keberatan merupakan bagian hak mereka melakukan itu.

Tetapi sudah bukan lagi ranah dewan,” tuturnya.

Pria yang selalu mengenakan kopiah hitam ini menilai keberatan yang diajukan saksi cawabup nomor urut 2 sudah terlambat jika disam-

paikan ke DPRD Tulungagung.

Semestinya keberatan dilakukan saat berlangsungnya rapat paripurna pemungutan suara yang berujung penetapan cawabup terpilih.

“Makanya keberatan akan diproses pada saat sedang paripurna. Apalagi kami sudah memberi waktu dan interupsi juga kami akomodir,” paparnya.

Marsono selanjutnya menandaskan lagi sebagai pimpinan rapat paripurna telah pula memberi hak dan ruang yang sama pada setiap anggota dewan.

“Kami menyampaikan yang berbeda jangan dipaksa sama. Diberikan hak ruang yang sama untuk

melalukan hal yang dikehendaki saat rapat paripurna, sebelum ketuk palu berakhir,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, menegaskan surat usulan cawabup terpilih menjadi Wabup Tulungagung dipastikan dikirim pada Rabu (22/9).

Ia menyatakan surat tersebut dikirim ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim.

“Yang mengirim kami bersama Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung. Ada juga surat pengantar dari Bupati Tulungagung,” katanya.

Sudarmaji menyebut pengiriman surat itu memang harus dilakukan pa-

ling lambat tiga hari setelah cawabup terpilih dalam rapat paripiurna dewan.

“Dan hari ini (Rabu, 22/9), harus sudah dikirim ke gubernur,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kendati pemungutan suara Pilwabup Tulungagung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung sudah usai dan menempatkan Cawabup Gatut Sunu Wibowo dengan perolehan suara terbanyak, namun DPD Partai Nasdem Tulungagung masih mempersoalkannya. Mereka saat ini sedang mengkaji proses pemungutan suara pilwabup yang dinilai mencederai asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). [wed]

Gubernur dan DPRD Jatim Sepakati KUA PPAS P-APBD 2021 DPRD dan Gubernur Jatim menandatangani persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama itu dilaksanakan dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/9) siang. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan Anwar Sadad.

Usai paripurna, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan bahwa prioritas plafon anggaran sementara P-APBD Jatim 2021 diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban yang mengikat, lalu untuk kebutuhan tunjangan nakes, poskesdes, dan belanja dana bagi hasil.

“Dari total belanja daerah Rp.35,88 triliun, ada penambahan Rp.2,88 triliun dalam P-APBD Jatim 2021,” terang Plh Sekdaprov Jatim.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan gubernur terkait dengan KUA PPAS ini menjadi dasar bagi pembahasan P-APBD tahun anggaran 2021.

“Ini adalah ketentuan norma yang harus dipenuhi, dan kita tadi siang juga melakukan pembahasan

istimewa

Suasana penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD 2021 Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan Anwar Sadad. yang komprehensif di Banggar k u m e n p e r e n c a n a a n y a n g l a i n dah dievaluasi oleh Kemendagri,” Setelah terjadi kesepakatan bert e r k a i t k o n s i s t e n s i d e n g a n d o - yaitu RPJMD dan RKPD yang su- terang Sadad. sama, mulai besok pembahasan pe-

Muhammad Fawait, Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait mengaku bakal semakin memantapkan tugasnya di kursi legislatif.

Gus Fawait, sapaan akrabnya, yang baru saja ditunjuk menjadi ketua fraksi itu, memastikan tugasnya sebagai legislatif bakal diperkuat meneruskan kinerja sebelumnya.

“Pertama, kalau kemarin tiga fungsi dewan yaitu legislasi, budgetting, dan controlling itu mungkin sudah baik. Ke depan, akan kita bikin lebih baik lagi dan lebih tajam lagi,” ungkap Fawait, Selasa (21/9) malam.

Menurut Fawait, ke depan seluruh anggota fraksi di masing-masing komisi, juga bakal dilibatkan penuh dalam berbagai peran strategis fraksi.

“Salah satunya dalam PA PU fraksi, dan itu bagian dari konsolidasi internal fraksi Gerindra,” ujarnya.

Disisi lain, Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim itu mengatakan, dalam pemenuhan tugasnya di lingkungan Indrapura, pihaknya bakal menjalin hubungan dengan fraksi lain.

Sebagai sesama fraksi di DPRD Jatim, Fawait mengatakan, pihaknya ingin menggandeng mereka.

Sebab menurutnya, dalam menjalankan berbagai peran sebagai wakil rakyat kolaborasi memang perlu dilakukan.

istimewa

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait menyapa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai paripurna.

“Insya Allah kami akan melakukan safari sekaligus silaturahmi kepada masing-masing fraksi walaupun

tentu karena masih pandemi, tidak bisa sekaligus.

Kita akan cari waktu yang tepat,” sambungnya.

Fawait melanjutkan, hal itu dinilainya penting. Sebab, menjaga hubungan internal di lembaga legislatif itu perlu terus dijaga. Apalagi, tugas mengawal pembangunan di Jawa Timur perlu terus dilakukan.

“Kemiskinan di Jatim masih tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi saya pikir sudah on the track tinggal pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati oleh semua warga Jawa Timur,” terangnya.

“Dan juga kita berharap ketika Jawa Timur pembangunan ekonominya baik itu juga berdampak kepada ekonomi Indonesia secara umum,” pungkas legislator asal dapil Lumajang-Jember.

Sebelumnya, Partai Gerindra melakukan perombakan susunan fraksi mereka di DPRD Jawa Timur, tepatnya posisi ketua fraksi. Perombakan itu resmi diumumkan lewat rapat paripurna yang berlangsung, Selasa (21/9/2021).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim dijabat oleh Ahmad Hadinuddin. Saat ini, setelah adanya perombakan, Muhammad Fawait diberikan mandat untuk kursi ketua fraksi.

“Saya ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Fawait, sebagai Ketua Fraksi,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar saat memimpin jalannya rapat paripurna. [geh*]

rubahan APBD Jatim sudah mulai bisa dimulai dengan nota keuangan dari Gubernur Jatim.

“Ada potensi yang berasal dari pelampauan target penerimaan, jadi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini ternyata ada pelampauan pendapatan utamanya yang berasal dari pendapatan asli daerah dari item pajak daerah itu menandakan bahwa rakyat Jatim itu rakyat yang patuh dan masyarakat yang kon sisten dengan aturan perundangan sehingga mereka tidak telat bayar pajak,” jelas politikus Partai Gerindra.

Dari item pajak darah, lanjut Sadad ada pelampauan target sehingfa kita boleh berbangga hati karena dari target pajak daerah yang ditafsirkan sekitar Rp.13 triliun bisa terealisasi tembus ke angka Rp. 14.

“Itu artinya hasilnya mendekati mendekati PAD pada masa sebelum pandemi covid-19. Anggaran itu akan digunakan untuk belanjabelanja yang bersifat mandatory atau yang bersifat wajib,” kata pria asal Pasuruan.

Ia mencontohkan, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk kabupaten/kota, kemudian ada beberapa yang kita anggap sebagai program prioritas, diantaranya soal biaya operasional pendidikan yang kemarin dirasa masih kurang, kemudian insentif nakes sebagai dampak pandemi ada beberapa bagian yang tidak tercover oleh pemerintah pusat dicover oleh pemerintah daerah dengan APBD Jatim.

“Ada juga kita akan memberikan suntikan modal Bank UMKM Jatim untuk membantu pelaku UMKM agar bisa mengungkit perekonomian akibat pandemi Covid-19,” jelas Sadad sapaan akrabnya.

Pembahasan P-APBD Jatim ini terpenting tidak melampaui tenggat waktu yang diatur dalam aturan perundangan. “Dalam norma PAPBD itu harus sudah selesai disepakati 3 bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran. Saya kira pembahasan P-APBD Jatim masih dalam koridor itu,” imbuhnya.

Diakui Sadad, perubahan APBD Jatim 2021 ini cukup pen ting. Mengingat, sebelum perubahan ada 6 kali anggaran men dahului dan semuanya itu dasar hukumnya ada di Perda P-APBD Jatim. [geh*]

Kamis Pahing, 23 September 2021

TAJUK

Membuka Kewisataan Kewisataan akan segera dibuka seiring agregat ke-pandemian yang membaik. Penurunan level PPKM selama lima pekan (sejak pertengahan Agustus 2021) menjadi pengharapan pergerakan sektor wisata. Terutama pelaku usaha ekonomi kreatif tingkat kerakyatan. Termasuk pekerja seni, dan usaha mikro dan ultra-mikro yang mengiringi sektor wisata. UMKM unit sandang, dan pangan akan mulai bangkit. Namun permodalan sebagian UMKM telah tergerus habis selama terkunci pandemi.

Ribuan destinasi wisata segera dibuka seiring PPKM level 2, dan level 1 di seluruh pulau Jawa. Tetapi tidak serta merta bisa dibuka, karena harus menunggu assesmen Satgas Penanganan CoViD-19. Assesmen akan menjadi seperti “rapor” meliputi CHSE. Yakni, Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keselamatan), Environment Sustainability (pelestarian lingkungan). Juga pengajuan izin QR Code pemindaian menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Sesunguhnya seluruh lokasi wisata telah biasa dengan persyaratan CHSE. Bahkan biasa pula dengan prosedur evakuasi bencana. Yang lebih dibutuhkan adalah aksesi permodalan usaha wisata yang selama ini kelelap pandemi. Misalnya, wahana wisata kebun binatang, sangat kelimpungan memenuhi kebutuhan pakan satwa. Begitu pula desa wisata yang dikelola BUM-Des dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sepi pengunjung. Warung kuliner, dan cinderamata sekitar lokasi wisata sudah tutup operasional.

Pemerintah perlu menyokong dengan memudahkan akses permodalan UMKM, sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 69 ayat (2) dinyatakan, korban yang kehilangan mata pencarian dapat diberi pinjaman lunak usaha produktif. Pemerintah selama ini telah memiliki fasilitasi permodalan usaha tingkat “gurem.” Antaralain KUT (Kredit Usaha Tani), dan KUR (Kredit Usaha rakyat). Tetapi sulit diakses masyarakat.

Biasanya masyarakat tidak memiliki agunan memadai. Secara umum, aset masyarakat bawah tidak memenuhi syarat perbankan (un-bankable). Pemerintah juga telah menggelontor bantuan sosial (Bansos) modal kerja usaha ultra-mikro dengan pagu sebesar Rp 2,4 juta. Pagu Bansos cair sebesar Rp 1,6 juta. Karena juga digunakan pelatihan (Rp 800 ribu). Modal kerja ternyata, habis pula untuk kebutuhan sehari-hari selama kelesuan usaha.

Namun sesungguhnya akses permodalan masyarakat tingkat bawah menjadi hak seluruh rakyat yang dijamin konstitusi. Diantaranya tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (3). Juga dalam UUD pasal 34 ayat (2), dinyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Sebanyak 20 tujuan wisata utama (kesohor) di Indonesia secara simbolik telah dibuka. Di Jawa Timur misalnya, akan dibuka sebanyak 254 lokasi wisata. Terutama pada kawasan wisata tingkat global dipersiapkan menjadi “pilot project.” Antara lain kawasan Taman Nasional Bromo–Tengger –Semeru (TN BTS).

Serta kawasan Malang Raya, termasuk pusat kuliner alun-alun Kota Batu, dan Jatim Park.

Provinsi DI Yogya juga menyiapkan tiga lokasi wisata yang sudah diujicoba. Yakni, Gembira Loka Zoo. Serta Tebing Breksi di kabupaten Sleman dan hutan pinus Asri Mangunan di kabupaten Bantul. Sedangkan kawasan lesehan Malioboro masih menunggu penurunan PPKM ke level 2. Propinsi DI Yogya masih harus mempercepat peningkatan kesembuhan, dan vaksinasi.

Di Jawa Barat, 4 daerah sudah membuka tujuan wisata. Tetapi kawasan wisata paling kesohor, area Puncak, Bogor, masih diberlakukan PPKM level 3. Masih diberlakukan ganjil–genap lalulintas. Pengetatan di area Puncak menjadi bukti, bahwa pembukaan destinasi wisata wajib dilakukan seksama. Serta pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) 3M. Urusan kesehatan wajib di-posisi-kan pada urutan nomor satu, di atas pendidikan, dan kemakmuran (perekonomian). [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Dorong Pemerataan Pendidikan Berbicara soal pendidikan di negeri ini, memang selalu menarik untuk dikaji dan analisis. Wajar adanya, jika persoalan seputar pendidikan ini selalu menarik untuk dibahas dan dicarikan jalan solusinya. Termasuk salah satunya adalah persoalan kesenjangan pendidikan di tanah air yang diakibatkan pandemi Covid-19 menjadi suatu kenyataan yang memang sulit untuk dihindari, dan justru persoalan kesenjangan pendidikan tersebut, kini menjadi sorotan publik.

Alhasil, pemerintah sudah semestinya perlu melakukan upaya penyamarataan layanan pendidikan di setiap wilayah Indonesia dengan mensejajarkan dan menyediakan dukungan tambahan kepada daerah yang lebih terdampak dibanding lainnya. Adapun, berbagai faktor yang dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan di Indonesia bisa ditinjau dari kualitas tenaga pendidik, biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendukung, sister school serta kurikulum. Semua faktor itu, perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar pembelajaran dapat terus berlangsung. Mungkin juga menyediakan layanan dukungan psikososial untuk guru dan murid serta mendukung keterlibatan orang tua dan guru.

Terlebih dalam masa emas perkembangan anak tentu sangat dibutuhkan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani. Hal itu, bertujuan agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Hal tersebut, sejatinya sejalan dengan amandemen UUD 1945 pasal 28 C, yang didalamnya dijelaskan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Atas dasar itulah, maka sebuah lembaga pendidikan berkewajiban melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap anak agar dapat digunakan secara baik dan professional. Termasuk dalam peningkatan mutu para pendidik di institusi pendidikan. Realitas tersebut, diharapkan berbanding lurus dengan pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah pedalaman, sehingga dengan begitu cita-cita bangsa dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia gemilang akan segera terwujud.

Asri Kusuma Dewanti Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI

Halaman 4

Urgensi Pemenuhan Hak Sipil Anak Hadirnya seorang anak di dalam keluarga menjadi harapan orangtua dan karunia tak terhingga dari Tuhan Yang Mahaesa. Anak juga menjadi investasi, aset dan penerus cita-cita bangsa yang harus kita lindungi. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi tetap harus terus terjaga keutuhannya.

Negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersamasama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya. Anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan pengasuhan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya.

Anak sebagai Aset Bangsa Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia ada tahun 1990, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Lingkungan yang kondusif untuk anak nampaknya masih jauh dari harapan.

Merebaknya berbagai masalah perlindungan anak telah memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, keluarga miskin sampai kepada upaya pemenuhan hak sipil dan kebe-

basan anak dalam berbagai kan tujuan yang dapat dipermasalahan lainnya mencapai oleh semua negara. jadi salah satu pemicu teraKonvensi itu diratifikasi baikannya hak-hak anak oleh Indonesia pada tahun dalam keluarga. Sedangkan 1990. Namun sampai saat anak dari sisi kehidupan ini masih ada anak Indoberbangsa dan bernegara nesia yang identitasnya adalah masa depan bangsa tidak atau belum tercatat dan generasi penerus citadalam akta kelahiran, secita bangsa, sehingga negahingga secara de jure kera berkewajiban memenuhi beradaannya dianggap OLEH : hak setiap anak tersebut. tidak ada oleh negara.

Andriyanto Dengan melihat anak seDengan ketiadaan kepebagai aset dalam kehidupan milikan akta kelahiran ini, berbangsa dan bernegara. menyebabkan ketidakjelaAnak merupakan salah satu modal uta- san identitas anak, yang akan membawa ma sumber daya manusia, jika dipenuhi sejumlah implikasi seperti diskriminasi, semua kebutuhan pangan, sandang, pa- tidak memiliki akses terhadap pelayanan pan, pendidikan dan kebutuhan sosial dasar pendidikan dan kesehatan, rawan ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan menjadi korban perdagangan manusia, ini akan membentuk anak tumbuh men- mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika jadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikha- Rendahnya kepemilikan akte menunjukkan watirkan akan menurunkan kualitas hidup kepedulian tentang hak anak oleh orang tua anak atau sebagian dari mereka akan men- dan pemerintah perlu ditingkatkan. imbulkan masalah bagi keluarga, Beban tugas kepada pemerintah tidakmasyarakat maupun negara. lah mudah dan harus melibatkan semua Dalam perspektif CRC, negara harus pihak oleh karenanya harus ada kerjasamemberikan pemenuhan hak dasar ke- ma dan koordinasi yang sinergi untuk pada setiap anak, dan terjaminnya per- melahirkan kebijakan-kebijakan yang terlindungan atas keberlangsungan, tum- baik bagi anak-anak di Indonesia. Fakta buh kembang anak misalnya dibidang ini menunjukkan bahwa upaya penangankesehatan dan pendidikan termasuk hak an perlindungan anak melalui percepatan atas nama dan kewarganegaraan. Hak kepemilikan akta kelahiran bersifat multiatas nama dan kewarganegaraan meru- sektoral dan memerlukan partisipasi dan pakan hak dasar yang melekat pada set- koordinasi antar satuan kerja pemerintah iap anak yang wajib diberikan negara. baik pusat maupun daerah.

Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wa- Kinerja Dinas Dukcapil jib memberikan identitas anak sebagai Sejatinya, Direktorat Dukcapil Kebentuk pengakuan dan bukti hukum bah- mendagri sudah menjadikan cakupan pemwa seseorang itu ada serta untuk men- berian Akte Kelahiran Anak sebagai kingenalinya diperlukan nama. Sementara erja Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. kewarganegaraan merupakan alat bukti Bahkan juga mengatur tentang pelayanan hukum bahwa seseorang adalah warga terintegrasi, dimana ketika seorang anak negara yang akan terkait dengan status, lahir akan mendapatkan layanan kepenperlindungan dan hak serta kewajiban dudukan dengan didapatkannya akte kelaanak yang bersangkutan. hiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga baru yang didalamnya sudah terAkte Kelahiran, Identitas Anak cantum NIK dan Nama Anak tersebut.

Kepemilikan akte kelahiran juga meru- Meskipun, masih ada beberapa keluarga pakan salah satu bukti telah terpenuhinya yang kurang memahami esensi manfaat hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal akte kelahiran dan hak sipil anaknya.

9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak Ada beberapa alasan bagi orang tua menentukan bahwa semua anak harus yang mempengaruhi cakupan pencatatan didaftarkan segera setelah kelahirannya kelahiran. Alasan yang paling banyak addan juga harus mempunyai nama serta ke- alah tidak adanya biaya untuk mengurus warganegaraan. Konvensi ini menghim- akte kelahiran padahal Pemerintah telah bau agar dilaksanakan pendaftaran kela- menggratiskan biaya kepengurusan denhiran gratis bagi semua anak dan merupa- gan menetapkan biaya pembuatan akta

kelahiran secara gratis . Sementara itu terungkap bahwa ada orang tua yang tidak tahu cara mengurus akte kelahiran atau tidak tahu jika kelahiran anaknya harus dicatat. Faktor lain yang juga menjadi alasan tidak terurusnya akte kelahiran adalah karena status anak yang berada tidak di pernikahan yang sah atau juga di luar pernikahan. Padahal sudah ada mekanisme pencatatan untuk anak yang berada di pernikahan siri, atau juga diluar pernikahan. Akan tetapi, masih saja ada orangtua yang enggan mengurus akte kelahirannya.

Cukup memprihatinkan memang jika melihat kondisi pencatatan hak sipil anak saat ini, ternyata masih ada orang tua yang tidak menganggap penting keabsahan anaknya, padahal pembuatan akta kelahiran bagi anak adalah sebuah kewajiban para orang tua karena akta kelahiran selain dapat berfungsi sebagai identitas anak, administrasi kependudukan (KTP, KK) juga dapat berfungsi untuk pengurusan sekolah, pendaftaran pernikahan di KUA, mencari pekerjaan yang layak, sebagai persyaratan pembuatan paspor, dapat untuk mengurus hak ahli waris, pengurusan asuransi, tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun dan yang terpenting bagi umat muslim di Indonesia sebagai syarat untuk pengurusan pelaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya.

Karena begitu pentingnya pencatatan hak sipil bagi anak, sesungguhnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Dukcapilnya terus melakukan upaya dan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat, serta menginformasikan prosedur dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhan sehingga hak sipil anak dapat terpenuhi. Bahkan dilakukan jemput bola dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain-lainnya. Dalam kepengurusannya pun di masa pandemi ini, beberapa Dinas Dukcapil melakukan pelayanan secara online, bahkan hasilnya diantar langsung ke rumah.

Untuk itu memang kolaborasi dan sinergi semua pihak harus selalu terjalin.

Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh masyarakat, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan lain-lain. Mudahmudahan persoalan hak sipil Anak sebagai Penerus cita-cita bangsa semuanya teratasi dan terus terjaga. [*] Kepala Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Refleksi Hari Tani Nasional, 24 September 2021

Dualisme Hukum dalam Konflik Agraria Salah satu dimensi dalam konflik agraria struktural di Indonesia adalah dimensi hukum. Ada dua sistem hukum dengan sumber dan karakter yang berbeda yang melingkupi konflik pertanahan dan masing-masing memiliki eksistensi, yakni hukum negara dan hukum masyarakat atau yang sering kita kenal dengan dualisme hukum. Pada umumnya, konflik agraria bersumber dari saling klaim atas penguasaan dan pemanfaatan tanah. Masing-masing pihak, negara dan masyarakat, memiliki dasar dan basis keabsahan yang berbeda. Satu sisi, negara, dalam hal ini pemerintah mengklaim hak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah didasarkan pada aspek legal-formal atau hukum negara (de jure). Sementara disisi lain, masyarakat lokal mendasarkan penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanahnya pada hukum rakyat atau adat setempat yang sudah ada, hidup, dan berlaku dalam komunitas-komunitas lokal (de facto) (Afrizal, 2006, 2018).

Noer Fauzi Rachman (2016), menyebutkan bahwa penyebab utama dari konflik agraria bersumber dari adanya dominasi sistem penguasaan tanah yang berasal dari hukum negara, di mana negara secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola tanah dan kekayaan alam lainnya, termsuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaaan alam lainn tersebut diabaikan dan dilanggar begitu saja. Bahkan yang terjadi tidak hanya dominasi satu sistem hukum (baca: hukum negara), tapi juga praktek dominasi negara atas masyarakat yang diwarnai dengan unsurunsur kekerasan secara struktural (structural violance), karena sumber utamanya datang dari aparatus negara.

Upaya Pemerintah Ikhtiar pemerintah pusat dan daerah untuk menyesaikan konflik agraria kerapkali muncul dari atas (top down), yakni menggunakan instrumen hukum negara dan pada saat yang sama kerapkali mendapat resistensi dari masyarakat lokal. Pende-

katan dan penggunaan hukelaziman komunitas lokal. kum negara yang legalisKetika terjadi, penerapan tik-positivistik terhadap hukum yang tak relevan konflik agraria, pada kendengan ‘hukum’ rakyat, yataannya tidak mampu maka cenderung tak akan memberikan rasa keadilan dipilih. Bukan kerapkali bagi masyarakat lokal. Kemasyarakat lokal justru hadiran dan penggunaan akan menentang dan melasistem hukum negara, utawannya. Dominasi dan momanya dalam lingkungan nopoli penggunaan hukum masyarakat lokal, tak negara secara sepihak, denjarang menjadi beban bagi gan mengabaikan konsteks OLEH : penerimanya. Hukum dan sosio-historis dan hak-hak Umar Sholahudin budaya lokal, tidak selalu masyarakat adalah tindakan compatible. Bahkan relaskekerasan hukum dan beninya seringkali berwajah konfliktual. Hu- tuk ketidakadilan. kum negara sebagai sistem formal-modSementara itu, urusan dan mekanisme ern yang dibentuk secara sentralistik, ha- formal-prosedural dirasakan warga komudir dalam kehidupan sosio-kultural nitas sebagai “beban”, bukan hanya karena masyarakat lokal yang informal-khas persyaratan, mekansme, atau prosedurnya lokal. Keduanya, merupakan produk dari yang memang relatif rumit, tetapi juga karekonstruksi sosial dari dunia yang berbeda na realitas struktural lokal dengan kesederdan memiliki logika dan “keprihatinan hanaannya terlalu “terbatas” untuk medasar” berbeda pula (Tanya, 2011:1-2). menuhi tuntutan sistem urusan formal. SeSecara sosio-historis, realitas baliknya bagi warga lokal, persoalan atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat urusan yang bagi warga setempat sudah yang lahir dari keragaman dalam berbagai terbilang tertib, pasti, dan “normal”, hal, termasuk sistem hukumnya. berubah menjadi “rumit” dengan kehadiMasyarakat lokal memiliki kekhasan, ran regulasi negara (Tanya, 2011:195). kekhususan dan tradisi yang dijalankan Kehadiran hukum dan regulasi negara secara komunal dan turun-temurun, mem- dalam kehidupan sosio-kultural punyai norma sosial, aturan main dan tata masyarakat, bukannya menghadirkan tertcara hidup yang bersifat lokal, yang di- ib dan harmoni sosial, tetapi justru menggunakan untuk mengatur hubungan hadirkan kerumitan tersendiri bagi masyarakat dengan sumber-sumber agrar- masyarakat lokal. Kerumitan juga terjadi ia, pengaturan hubungan sosial antar war- ketika hukum adat/lokal berhadapan denga masyarakat dalam penguasaan dan pe- gan hukum negara (Karman, 2010:2). Kemanfaatan tanah, termasuk pembagian tentuan normatif yang terkandung dalam tanah dan penyelesaian konflik, bahan pasal-pasal dalam seperangkat peraturan pememiliki lembaga-lembaga yang bertugas rundang-undangan (hukum negara) ternyamenyelesaikan berbagai masalah di ta tidak mampu mengakomodasi keinginan masyarakat. Aturan dan tata cara ini yang normatif kolektif untuk menciptakan social dikenal dengan hukum rakyat. Upaya order dan penyelesaian konflik di aras kopenyeragaman dan bahkan tindakan munitas lokal. Karena itu, ke depan pem(aparatus) negara yang berusaha ‘memak- bangunan dan penerapan hukum sudah sakan’ nation law untuk diberlakukan dan seyogyanya berbasis pada kondisi potensi diterapkan seragam ke seluruh masyarakat sosial-budaya lokal (Saptono, 2006). tanpa perlakuan berbeda, dalam fakta empiris-historisnya telah melahirkan konflik Solusi Dualisme Hukum yang berkepanjangan dan perlawanan dari Dualisme hukum yang konflitual dalam masyarakat lokal. Sebagaimana dijelaskan konflik agraria tanah Bongkoran setidaknMyrna A. Safitri (2010:28), upaya negara ya dapat didekati dengan dua cara, yakni, yang memaksakan hukum nasional pertama, paradigma pluralisme hukum seringkali tak relevan dengan norma dan untuk lebih dikedepankan dalam penye-

lesaikan konflik agraria. Dalam konteks ini, negara atau pemerintah perlu untuk menyadari sepenuhnya bahwa keragaman masyarakat yang juga tercermin dalam keragaman hukumnya, harus disikapi dengan memberikan pengakuan dan penghormatan penuh atas hukum rakyat yang sudah eksis, tumbuh-kembang serta menjadi rujukan kolektif masyarakat, terutama dalam hal penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, termasuk tanah. Kedua hukum tersebut, setidaknya dapat berdamai dan berkoeksistensi; hidup berdampingin, tidak saling menganggu, meskipun berbeda atau bertentangan.

Kedua, perlu adanya ketersediaan prosedur dan mekanisme penyelesaian dalam ruang politik yang deliberatif. Ada ruang publik yang setara untuk terciptanya dialog dan komunikasi yang intesif dan negosiatif untuk mengatasi kemacetan dan kekacauan hukum (baca: dualisme hukum) dalam konflik agraria tanah Bongkoran. Eugen Ehrlich dalam bukunya Fundamental Principles of The Sociology of Law (1962) memberi jalan keluar dari kemelut konflik, yakni, perlu ada komunikasi hukum antar aktor (negara, korporasi, dan masyarakat) yang terkait secara lebih intensif. Komunikasi dilakukan agar tidak ada disparitas antara UU/ lembaga hukum yang dikembangkan dengan keadaan yang hendak diaturnya (Tanya, 2011:157-158). Ada dialog dan komunikasi yang intensif dan setara antara negara (pemerintah), perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama yang lebih berkeadilan. Secara praktis, intervensi dan monopoli hukum negara dalam konflik agraria, terbukti gagal menyelesaikan masalah konflik.

Karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak cukup menggunakan apalagi memaksakan instrumen hukum negara yang nir-keadilan, tetapi sudah saatnya memperhatikan hukum masyarakat yang memiliki kearifan lokal (local wisdom) dan lebih berorientasi ada aspek keadilan. [*] Dosen Sosiologi Konflik FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabaya, Menulis Disertasi tentang Konflik Agraria di Jawa Timur

PELAYANAN PUBLIK PT KAI Daop 7 Madiun Kembali Operasikan KA Lokal Halaman 5

Kamis Pahing, 23 September 2021

Jombang, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun kembali mengoperasikan Kereta Api (KA) lokal mulai Rabu (22/09). Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, Daop 7 Madiun secara adaptif menyesuaikan layanan kereta api di tengah pandemi Covid-19.

“Kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui moda transportasi kereta api di masa PPKM ini. Mulai hari ini, Rabu 22 September 2021, kereta api lokal yang melintas di Daop 7 Madiun akan dijalankan,” kata Ixfan.

Ixfan menjelaskan, ada tiga perjalanan kereta api lokal yang dijalankan oleh Daop 7 Madiun yakni, KA Dhoho relasi Surabaya Kota - Kertosono - Blitar PP, KA Penataran relasi Blitar – Malang - Surabaya kota PP, dan KA Ekonomi Lokal Kertosono relasi Surabaya Kota Kertosono PP. Ixfan mengingatkan kembali berbagai Protokol Keseha-

tan yang harus dipenuhi pelanggan saat akan naik kereta api pada masa pandemi Covid-19 sesuai SE Kemenhub No 69 tahun 2021.

Pelanggan diminta untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer.

Pelanggan harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius. Pelanggan diwajibkan untuk menggunakan masker kain 3 lapis

atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.

Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Adapun untuk syarat naik KA Lokal, mulai 14 September pelanggan diharuskan untuk sudah divaksin minimal dosis pertama. Untuk dokumen STRP, Surat Tugas, atau surat keterangan lainnya sudah tidak lagi menjadi syarat untuk naik KA Lokal.

Bukti vaksinasi Covid-19 tersebut akan dicek oleh petugas melalui layar komputer petugas boarding sebelum naik kereta. Data vaksinasi

akan otomatis muncul pada layar komputer petugas boarding, karena KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding dan mewajibkan calon pelanggan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat pembelian atau pemesanan tiket KA Lokal. “Jika data tidak muncul pada layar komputer petugas, maka pemeriksaan akan dilakukan secara manual dengan menunjukkan kartu vaksin calon pelanggan,” ujar Ixfan.

Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Selain itu, pelanggan dengan usia di bawah 12 tahun masih tidak diperkenankan melakukan perjalanan den-

Penumpang sedang bersiap memasuki KA di Stasiun Gubeng Surabaya.

gan Kereta Api. “Layanan Kereta Api tetap hadir untuk membantu mobilitas masyarakat yang tetap harus bepergian di masa pandemi Covid-19. KAI

selalu mematuhi seluruh kebijakan pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 pada moda transportasi kereta api,” tutup Ixfan.[rif,riq,mut]

LINTAS PELAYANAN

Terpilih Jadi Ketua Gapensi, Azhari Inginkan Investor Bisa Kolaborasi Lamongan, Bhirawa Roda organisasi di internal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Cabang Lamongan berjalan efektif. Pimpinan GAPENSI dan Dewan Pertimbanganya merespon cepat dan mampu adaptasi meneruskan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusanya melalui rapat internal di Pendopo Laras Liris Grand Hotel Mahkota ,Rabu (22/9).

Di rapat internal tersebut, selain membahas program kedepan, juga ditetapkanya nama Azhari sebagai kader penerus pusaka kepemimpinan salah satu asosiasi yang terakreditasi dibidang konstruksi dan berdiri sejak Januari 1959 tersebut. Azhari terpilih menjadi Ketua melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan Marsuji yang harus undur diri karena ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pengurus Daerah GAPENSI Jawa Timur.

Mendapat mandat tersebut, Azhari menginginkan agar kedepan terjadi kolaborasi yang baik antara investor dengan para anggota GAPENSI Lamongan.”Kami sudah sharing dengan Bupati Yuhronur Efendi, bahwa para investor yang masuk ke Lamongan nantinya dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik dengan putra daerah,” ujar Azhari usai Rapat internal GAPENSI. [aha,yit]

Pemkot Tunggu Rekom Kemenpora RI Alihfungsikan Area Stadion Kota Batu, Bhirawa Pemkot Batu harus mengantongi rekomendasi dari Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI. Hal ini terkait pengalihfungsian area Stadion Brantas sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Besar Kota Batu. Hal ini agar tidak ada pelanggaran hukum ketika pedagang dipindahkan ke tempat relokasi selama proses revitalisasi Pasar Besar Batu.

Dalam UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di pasal 67 ayat 7 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang meniadakan dan atau mengalihfungsikan sarana prasarana olahraga yang telah menjadi aset milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi dari menteri atau izin/ persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dan rencana relokasi bagi pedagang Pasar Besar Kota Batu ini akan menggunakan area Stadion Brantas Kota Batu. Untuk itu Pemkot Batu membutuhkan rekomendasi dari Kemenpora untuk penggunaan area di stadion tersebut,”ujar Ir H Punjul Santoso MM, Wakil Wali Kota Batu saat dikonfirmasi, Minggu (19/9). [nas]

Dikenalkan Pengelolaan pada UMKM Peternakan Bojonegoro, Bhirawa Selain peningkatan materi pokok tentang teritorial, dua belas personel Bintara Abituren Pendidikan Kejuruan Bintara Otonomi Khusus (Dikjurba Otsus) TNI AD dari Kodam XVIII Kasuari, juga dikenalkan berbagai potensi ekonomi dan sosial masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

Seperti terlihat hari ini, kemarin (22/9), personel Bintara Dikjurba Otsus asal Papua tersebut, dikenalkan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) peternakan kambing dan sapi yang tengah dijalani Tasdi (35) warga Kecamatan Gayam.

Bati Puanter Kodim 0813 Bojonegoro, Serma Achmad Saifudin, selaku koordinator lapangan mengungkapkan bahwa materi yang dikenalkan bertujuan untuk menjadikan bekal dan dapat dikembangkan para Bintara Otsus nantinya dalam melaksanakan tugas menjadi Babinsa diwilayah asal mereka, Papua Barat.

“Selain materi pokok tentang pemberdayaan kewilayahan dan pembinaan masyarakat, kita kenalkan juga potensi kreativitas ekonomi masyarakat di Bojonegoro untuk bekal menjadi Babinsa di daerah asal mereka,” ujarnya. [bas]

Pihak Baznas Sidoarjo mendistribusikan santunan di Pendopo Kecamatan Candi.

alikus/bhirawa

232 Anak Yatim Korban Covid-19 Diberi Santunan Sidoarjo, Bhirawa Baznas Sidoarjo mulai bergerak ke lapangan, mendistribusikan santunan bagi anak yatim dan mendistribusikan bingkisan Sembako kepada keluarga yang menjadi korban covid-19.

Tentu saja, para penerima santunan ini adalah dari keluarga dhuafa.

Wakil Ketua Baznas Sidoarjo Bidang Administrasi SDM, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, H. Ilhamu-

din, menyampaikan jumlah total anak yatim yang akan dibantu sebanyak 232 orang. Sedangkan jumlah keluarga korban sebanyak 161. “Telah kita mulai Hari Selasa, 21 September, di Kantor Kec Candi,” jelas Ilham, Rabu (22/9) kemarin.

Distribusi di Kec Candi itu, juga untuk penerima di wilayah Kec Buduran, Kec Sidoarjo. Jadwal yang direncanakan, pada Hari Kamis, 23

September, akan didistribusikan di Kec Krembung. Juga untuk penerima bantuan di Kec Porong, Tulangan, Krembung dan Jabon.

Pada Hari Kamis itu juga, akan didistribusikan di Kec Krian, Wonoayu, Prambon, Balongbendo, dan Tarik. Sedangkan pada Hari Senin, 27 September, akan didistribusikan di Kec Gedangan. Juga untuk penerima di Kec Sukodono,

Waru dan Sedati.

Menurut Ilham, bantuan yang disalurkan tersebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, yang kemudian didata ulang Dinas Sosial Kab Sidoarjo melalui para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. “Bila keluarga korban kita berikan Sembako, kepada anaknya kita beri santunan uang Rp.300 ribu,” jelasnya.[kus]

Bupati Pamekasan Jawab PU Tujuh Fraksi Atas Petrubahan APBD TA 2021 Pemkab Pamekasan, Bhirawa Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendengar jawaban bupati terhadap Pemadangan Umum (PU) 7 (tujuh) Fraksi atas Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman yang memimpin rapat memberi kesepakatan kepada Bupati Pamekasan menyampaikan jawaban, memberikan hadiah sepasang sepatu motif Batik hasil pengrajin dari pelatihan Wirausaha Madiri (WUB).

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam jawabannya, di bidang pendapatan mengenai kenaikan PAD sebesar Rp56 miliar lebih karena kenaikan Pajak daerah sebesar Rp13 miliar yang didukung pajak penerangan jalan dan pajak tanah dan PBB. Kedua restribusi daerah naik sebesar Rp584 juta lebih, merupakan penda-

patan retribusi pelayanan kesehatan.

Ketiga hasil diperolehan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp7 juta lebih, merupakan pendapatan laba yang dibagikan pemerintah daerah atas penyertaan modal di BUMD. Keempat, lain-lain pendapatan PAD sebesar Rp. 42 miliar lebih, merupakan pendapatan dari badan layanan umum daerah. Sedang, kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp11,4 miliar lebih, dari pendapatan transfer antar daerah.

Terkait penurunan pendapatan daerah di Perubahan APBD 2021, terdapat pada penurunan pendapatan transfer sesuai Permenkeu RI No: PMK 17/PMK07/2021 ttg pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa TA 2021, terdiri dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak, turun jadi Rp1,2 miliar lebih, DAU turun Rp26,1 miliar lebih, DAK turun menjadi Rp1,2 miliar lebih.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, Saat membacakan jawaban atas PU Fraksi DPRD Pamekasan terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan TA 2021.

Terkait, perbedaan selisilih silfa pada tahun anggaran berjalan Tahun 2021 sebesar Rp454,8 miliar lebih. Sedang hasil audit BPK RI pada laporang keuangan pemerintah daerah sebesar Rp313,8 miliar lebih. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp140,9 miliar lebih.

“Selisih silfa ini oleh pemerintah

kabupaten sudah diantisifikasi dengan melakukan pengurangan, bahkan pemangkasan anggaran belanja melalui sub kegiatan di masing-masing SKPD. Sehingga silfa di Perubahan APBD 2021, berdasar audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah,” jelasnya. [din]

Mal Pelayanan Publik Tangguh Harus Ekselent, Profesional dan Bersih Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kini telah melauching Tagline “Melayani Menyelesaikan”, dan dua inovasi berupa aplikasi bernama Sip Jos, dan Sapa Bansos dalam sosialisasi perencanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2021 di Surabaya, Senin malam (20/9).

Diperesmian Mall Pelayanan Publik (MPP) dan layanan administrasiayi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) tangguh. Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menekankan, agar pelayanan publik itu harus ekselent, profesional dan bersih dari biaya yang tidak resmi.

“Pelayanan ini harus bersih, bersih betul. Karena dimulai dari yang bersih itu pelayanan akan semakin baik,” ucap Bupati Pamekasan, usai mencoba Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mencetak berbagai jenis dokumen, di Gedung Islamic Center, Jalan Raya Panglegur, Rabu (22/9).

Di acara itu, Bupati menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon dan pemberian paket sembako. Hadir Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman, Forkopimda, PlT Sekdakab Pamekasan, Kadis Dukcapil Pamekasan, Ach Faisol, Kepala OPD dan disaksikan pemohon pelayanan publik.

Lebih lanjut, Mas Tamam panggilan akrab Bupati Pamekasan menyampaikan, pihaknya telah mendapat legitimasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai kabupaten tercepat mendirikan mall pelayanan publik (MPP) pada tahun 2019. Saat itu, dirinya belum genap 100 hari mengabdikan diri menjadi orang

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan Forkopimda, di tengah Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

nomor satu di bumi Gerbang Salam.

Inisiatif mendirikan mall pelayanan publik (MPP) itu tidak lepas dari

upaya memberikan pelayanan exelent kepada masyarakat. Karena sebelumnya, masyarakat yang hendak

mengurus perizinan usaha, dan layanan lainnya harus dipimpong dari beberapa tempat, tidak terpusat dalam satu tempat. Tentu, kondisi itu akan memperlambat masyarakat yang membutuhkan layanan cepat.

“Makanya dengan adanya mall pelayanan publik ini, masyarakat sudah tidak harus pindah pindah antar dinas ke dinas lainnya, melainkan ada dalam satu tempat. Adanya inovasi itu, kita meraih rekor muri sebagai bupati tercapat mendirikan mall pelayanan publik,” tandasnya.

Bupati mengaku bahagia lantaran mall pelayanan publik saat ini ada layanan tambahan untuk memudahkan masyarakat Pamekasan. Salah satunya adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) yang secara keseluruhan berkantor di gedung Islamic Center dengan beberapa inovasi program barunya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini beralasan mall pelayanan publik yang cepat, profesional, exelent, dan tanpa pungutan. Karena saya berkomitmen pemerintahan di kabupaten ini harus menjadi pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Maka program reformasi birokrasi yang menjadi salah satu program prioritas diantaranya diimplementasikan pendirian mall pelayanan publik. Hanya saja membutuhkan strategi, dan menejemen yang berkebaruan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan gedung Islamic Centre oleh pemerintah Pamekasan jadi pusat pelayan publik terpadu. Untuk mesin ADM yang dapat mencetak berbagai dokumen seperti eKTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).[din]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing, 23

PGRI Jatim Perkirakan Banyak GTT yang Tidak Lolos PPPK Surabaya, Bhirawa PGRI Jawa Timur melakukan evaluasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) tahap 1. Sebab, dalam pelaksanaanya diperkirakan banyak GTT yang tidak lolos karena passing grade yang cukup tinggi padahal sudah mengabdi dalam waktu puluhan tahun. Hal tersebut terjadi pada seorang guru yang merupakan GTT berusia 57.

Hal itupun mendapat perhatian, Ketua PGRI Jatim, Teguh Sumarno.

Menurutnya perekrutan PPPK tahap 1 menjadi kesempatan baik bagi pemerintah jika ingin memberikan reward pada GTT yang berusia 3558 tahun karena pengabdiannya selama menjadi guru. Sedangkan di tahap 2, ketentuan peserta melibatkan guru yayasan tidak tetap (GTY) sekolah-sekolah swasta.

"Ini yang akhirnya secara kemam-

puan intelektual maupun teknologi guru-guru sepuh tidak akan punya tempat. Sehingga kami berkeinginan seleksi ini sebagai rangking tapi tidak membuat penilaian lulus tidak lulus," ucap Teguh. Teguh juga menegaskan jika pihaknya ingin pemerintah segera mengevaluasi hasil peserta honorer, sebagai langkah menyelesaikan permasalahan GTT. "Honorer kita mempunyai kualitas lebih, karena banyak anak didik

yang telah dididik honorer ini banyak dimanfaatkan oleh institusi tertentu. Mereka berjuang puluhan tahun mempertahankan proses pembelajaran meskipun secara gaji sangat jauh dari UMR. Kami berharap pemerintah bisa membantu dengan kebijakan sehingga kesulitan honorer ini bisa teratasi," tegasnya.

Teguh juga menambahkan jika pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk terbuka dan memahami posisi GTT untuk menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK. Karena, menurut Teguh, jika GTT tidak diletakkan pada sekolahsekolah sesuai formasi maka akan kekurangan tenaga pengajar.

"Dengan kurangnya tenaga pendidikan ini akan berbahaya bagi

pendidikan anak-anak," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendata berapa jumlah GTT yang lolos dan tidak lolos. Pihaknya pun tengah mengumpulkan berbagai pengurus PGRI daerah untum melakukan koordinasi dan musyawarah untuk mencari solusi bagi GTT yang tidak lolos.

"Untuk (data) GTT (yang tidak lolos) kita masih rapatkan hari ini (kemarin), saya punya bidang yang menangani forum honorer kabupaten kota. Saya menunggu kinerja adikadik bidang pembinaan honorer sejauh mana, kemudian jumlahnya berapa, yang lulus berapa, yang gak lulus, dialeknya, dialognya, konsulnya, upaya lulusnya bagaimana nanti

pada posisi hasilnya musyawarah ini. jadi PGRI Provinsi selalu mendampingi mereka, karena ini guru-guru yang rela berjuang untuk anak-anak di Jatim," pungkas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi meminta agar GTT yang belum lolos ditahap 1 untuk memanfaatkan perekrutan di tahap 2. Sebab, Jawa Timur diberikan kuota formasi sebanyak 11.220. Pada tes kempetensi pertama, pemdaftarnya mencapai 27.278 guru tidak tetap. Meski dikhususkan untuk guru tidak tetap, mereka yang mengikuti seleksi harus memenuhi passing grade yang ditentukan.

"Kenapa ada passing grade karena GTT yang diterima di PPPK ini diharapkan GTT yang memiliki ko-

mpetensi sesuai dengan standar yang diharapkan," ujar Wahid.

Karena ada passing grade tersebut, lanjut Wahid, maka belum tentu formasi 11.220 tersebut bisa dipenuhi di tahap satu. Maka dari itu, apabila formasi 11.220 itu belum terisi sepenuhnya, akan dibuka seleksi tahap 2. Pada seleksi tahap 2, yang diperbolehkan mendaftar bukan hanya GTT saja.

Tapi juga guru dari sekolah swasta dan masyarakat umum yang mempunyai sertifikat pendidikan diperbolehkan mendaftar.

"Apabila pada seleksi tahap 2 yang juga ada passing grade, formasi yang tersedia juga belum terpenuhi, maka akan dibuka lagi Desember untuk tahap 3 sampai formasi terpenuhi," kata Wahid. [ina]

SD Muhammdiyah 3 Ikrom Gelar Student Fair 2021 Sidoarjo, Bhirawa SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage Sidoarjo terus berinovasi membuat terobosan. Kali ini menggelar Student Fair 2021, sebuah kegiatan pembelajaran berbasis proyek bertemakan 'Aku Siap Menyongsong Era 4.0'. Semua siswanya diwajibkan membuat sebuah karya proyek yang dipresentasikan dan dilombakan.

Menurut Kepala SDM 3 Ikrom, Sonah MPd, kegiatan ini merupa-

kan ajang kompetisi untuk mewadahi peserta didik mempresentasikan hasil projeknya. Agar potensi dalam bidang akademik dan non akademik berkembang dengan baik.

Sonah menjelaskan, para siswa kelas kelas I membuat karya mainan kesukaan dari bahan daur ulang, kelas II membuat poster berisi kegiatan rukun dengan teman, kelas III melakukan steak batang (tebu, simngkong, mawar) beserta buku pan-

duannya. kelas IV membuat kerajinan dari kertas bekas, kelas V membuat buku panduan kandungan makanan sehat bagi Kesehatan manusia. Sedangkan kelas VI menanam tumbuhan yang dilestarikan di Indoensia (mawar, anggrek, melati) beserta buku panduannya.

"Mereka membut karya dibimbing Wali Kelas (Walas) masing - masing selama 8 minggu dan dipresentasikan mulai tanggal 15 hingga 20 Sep-

tember 2021. Dalam penilainnya setiap Walas memilih 3 peserta terbaik untuk melaju di babak grand final yang diadakan pada 21 hingga 22 September mendatang,'' jelan Sonah.

Ustadzah Yani selaku Walas dan Panitia Kegiatan menyampaikan, Student Fair 2021 diawali dengan bimbingan project, babak penyisihan, dan babak final. Saat bimbingan project, peserta didik sangat antusias. [ach]

Salah satu peserta yang mempresentasikan hasil karyanya dihadapan dewan juri. achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Imbau Warga Ikut Vaksin

BANGKU POJOK

ihsan kholil/bhirawa

LPTQ Bondowoso menggandeng LPTQ Provinsi Jawa Timur saat memberikan pembinaan pada kafilah MTQ di kantor LPTQ Bondowoso.

LPTQ Bondowoso Gandeng Provinsi Beri Pembinaan Calon Peserta MTQ Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mempersiapkan kafilah MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Bondowoso untuk mengikuti lomba. Pengurus LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Bondowoso menggandeng LPTQ Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan pembinaan kepada para peserta, Selasa (21/9). Puluhan Kafilah MTQ Bondowoso ditargetkan meraih juara dalam berbagai cabang lomba MTQ tingkat provinsi, rencananya digelar Bulan November mendatang, di Kabupaten Pamekasan, Madura.

Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra), Abdul Mufid SPdI menjelaskan, kegiatan ini bukan hanya seremonial saja melainkan upaya persiapan dan pelatihan yang lebih terarah pada peningkatan kemampuan para peserta.

"Ini merupakan tanggungjawab dan kerja keras kita. Untuk menghasilkan juara dibutuhkan persiapan yang matang dan juga persiapan atau pelatihan yang terarah, dan persiapan mental. Bila persiapan kurang dan mental tak dipersiapkan dengan baik, maka akan membuat peserta down saat lomba. Maka kegiatan ini lebih difokuskan ke mental dan kemampuan peserta MTQ Bondowoso,'' ungkap Mufid.

Mufid menjelaskan, LPTQ Bondowoso telah melakukan pembinaan untuk mematangkan persiapan dan membenahi kekurangan - kekurangan Kafilah dari Bumi Ki Ronggo ini, dan sengaja mendatangkan LPTQ dari Provinsi. Sebelum pembinaan telah melakukan seleksi pada sejumlah peserta, hasilnya didapati 33 orang dinyatakan lolos.

"Sudah ada beberapa tahapan yang dilalui. Diantaranya seleksi yang dilakukan LPTQ Bondowoso. Untuk menjaring kafilah yang akan berlomba,'' jelasnya. [san]

Kab Kediri, Bhirawa Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Jawa Timur, Marsma TNI Rudy Iskandar bersama Bupati Kediri, Haninditho Himawan Pramana menggelar vaksinasi massal bagi pelajar dan vaksinasi secara door to door di rumah warga di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Vaksinasi massal pelajar dilakukan di SMPN 2 Kabupaten Kediri, Selasa (21/9).

Agenda ini usai memantau para pelajar, Kepala BINDA Jatim, Marsma TNI Rudy Iskandar didampingi Bupati Kediri bersama Forkopimda, mendatangi satu per satu rumah warga yang menjadi target penerima vaksin door to door.

Kepala BINDA Jatim, Marsma Rudy Iskandar mengatakan, vaksinasi massal ini mengarah di semua lapisan masyarakat. Vaksinasi ini sebagai bentuk percepatan capaian herd immunity atau kekebalan komunal.

"Alhamdulilah BINDA Jatim dibantu dengna Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan vaksinasi kepada usia 12 hingga 17 tahun sebanyak 6 r ibu dosis yang diperuntukkan bagi pelajar dan Pondok Pesantren (Ponpes). Kami memberikan vaksin ini diharapkan pada daerah yang sudah masuk level 1 segera bisa melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM),'' ujarnya.

Marsma Rudy di Kabupaten Kediri

sudah melakukan vaksinasi dengan target siswa SMP/SMA, Madrasah dan Ponpes. Bahkan BINDA Jatim juga sudah melakukan vaksinasi di beberapa daerah lain di Jawa Timur.

"Kita sudah melakukan di beberapa tempat dari Trenggalek, Jombang, Malang, Madiun, Kediri dan besok di Mojokerto dan Lamongan. Sampai saat ini BINDA Jatim sendiri sudah melalukan vaksinasi sebanyak 300 ribu dosis," imbuhnya. Sementara itu, Bupati Kediri Haninditho Himawan Pramana menjelaskan, Kabupaten Kediri mendapat alokasi vaksin dari BINDA Jatim sebanyak 12 ribu dosis.

"Dalam satu hari ini dari Kediri Menyediakan 6 ribu dosis. Alhamdulilah dari BINDA Jatim menyediakan 12 ribu dosis. Untuk sisanya kita siapkan untuk dosis kedua supaya manajemen kita lebih baik,'' jelas bupati.

Selain itu, saat menggelar vaksinasi door to door di rumah warga, bupati juga mengapresisi adanya warga lansia berusia 95 tahun yang bersemangat untuk mendapat vaksin. ''Saya ingatkan kepada warga yang belum vaksin segera mendaftrakan diri ke Puskesmas. Karena saat ini yang bisa melindungi kita yaitu vaksin dan masker. Saya menghimbau kepada warga yang belum vaksin kiranya segera untuk melakukan vaksinasi,'' tandasnya. [van]

Suasana pelaksanaan UNBK di SMKN 2

Matangkan Pemahaman, Beri 10 Me

Digelar Dua Hari, 45 Siswa S Surabaya, Bhirawa Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) jenjang SMK digelar mulai 20 hingga 23 September. ANBK jenjang SMK ini digelar pertama kali setelah tahun lalu terkendala pandemi. Di Jatim, kegiatan ini diikuti 71.291 siswa dari 2.091 lembaga. Sementara di sub rayon 2 Kota Surabaya, ANBK baru dimulai, Rabu (22/9).

Salah satunya yang terpantau di SMKN 2 Surabaya. Sebanyak 45 siswa dari 15 jurusan mengikuti pelaksanaan ANBK. ANBK dilaksanakan selama dua hari. Di hari pertama, kemarin (22/9) sesi pertama dilakukan latihan, kemudian dilanjutkan assesment literasi membaca selama 90 menit dengan 36 soal.

Sesi terakhir dilanjutkan dengan

survei karakter selama 30 menit.

Sementara untuk hari kedua (hari ini), dimulai dengan latihan soal selama 10 menit, dilanjutkan numerasi selama 90 menit dan terakhir, survei lingkungan belajar selama 30 menit.

Menurut Ketua Panitia ANBK SMKN 2 Surabaya, Dwi Wahyu Hidayat, ANBK dilaksanakan sebagai pengganti UN, salah satu bentuknya berupa assesment.

Tujuannya bukan untuk menilai akademik siswa, melainkan mewakili sekolah untuk perangkingan di tingkat nasional. Penunjukkan peserta pun dari Kemdikbud.

"Pengambilan siswa (dilakukan) secara acak oleh Kemdikbud. Jadi kami hanya mengadakan sosialisasi dengan orang tua saja, untuk mendukung jalannya asses-

ment ini,'' urainya Selain sosial persiapan ANBK dengan melakuk dan komputer y serta gladi bersi iatan ANBK ana materi yang berh assesmen nasio menit, setiap pem Hal ini dilakuka siswa lebih mat bentuk soal AN sional) tidak sam nasional yang m da. Sementara banyak pemaha dan logika nume "Tujuannya ag nyai kemampua hadap isi bacaa gan menggunak

BINDA Jatim Gelontor Ribuan Dosis Vaksin untuk Pelajar Kediri.

GALERI

SISWA

Mahasiswa Ubaya Olah Buah Juwet Jadi Tablet Effervescent Buah juwet atau jamblang sudah jarang dikonsumsi masyarakat, selain karena rasanya yang khas juga karena buahnya yang langkah. Maka mahasiswa Program Studi Biologi Program Kekhususan Bionutrisi dan Inovasi Pangan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya (Ubaya), Linus Nara Pradhana berkreasi mengolah buah jamblang menjadi tablet effervescent atau tablet larut air, yang dapat diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Linus menunjukkan proses pembuatan pengolahan buah juwet atau jamblang menjadi tablet effervescent di Laboratorium gedung Teknobiologi Ubaya.

"Rasa buah juwet ini sangat khas sehingga tidak semua orang bisa mengonsumsi buah secara langsung karena sepat dan masam. Maka saya membuat effervescent dari buah juwet sehingga lebih praktis, rasa lebih enak karena ada campuran sodanya dan bisa diterima masyarakat luas,'' ujar Linus, Selasa (21/9).

Terlebih, lanjut dia cara konsumsi tablet effervescent cukup mudah. Dengan memasukkan ke dalam air hingga larut, kemudian bisa langsung diminum. Mahasiswa yang akan diwisuda 30 Oktober mendatang ini mengungkapkan kreasi ini dibuat untuk memperkenalkan buah jamblang melalui

produk minuman kekinian dalam bentuk effervescent.

Buah juwet memiliki bentuk menyerupai anggur namun sedikit lonjong dengan rasa buah yang khas.

"Kadang buah ini juga disebut plum Jawa. Saat ini buah juwet semakin jarang ditemukan dan hanya sedikit orang yang masih mengonsumsi buah ini. Padahal buah ini kaya manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh,'' terang dia.

Pembuatan produk effervescent dari buah juwet merupakan skripsi milik Linus yang berjudul 'Pengaruh Penambahan Ekstrak Buah Jamblang Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Serbuk Effervescent Buah Jamblang'.

Proses pengerjaan skripsi ini berjalan selama tiga sampai

empat bulan mulai dari pengumpulan riset, proses produksi hingga uji organoleptik terhadap 40 orang terkait warna, rasa, bau dan sensasi soda pada produk. Sedangkan proses pembuatannya membutuhkan waktu selama tiga hari.

"Buah juwet yang sudah matang dicuci bersih dengan air mengalir. Kemudian dipotong - potong dan direndam dengan alkohol 70%. Setelah itu didiamkan di suhu ruang selama kurang lebih dua hari. Proses ini disebut dengan metode ekstraksi maserasi,'' jelas dia.

Langkah selanjutnya memisahkan ekstrak dengan alkohol menggunakan alat rotary evaporator. Tujuannya untuk menghasilkan ekstrak buah jamblang dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat. [*]

rawa

AYAAN

3 September 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

Raih Emas Duathlon, Jatim Incar Juara Triathlon

Salah satu atlet andalan Jatim Diananda Choirunisa saat berlatih di Lapangan KONI Jatim.

Panahan Jatim Bertekad Pertahankan Juara Umum PON Surabaya, Bhirawa Bermodalkan tiga atlet pelatnas dan atlet lainnya, Panahan Jatim memiliki tekad untuk bisa mempertahankan juara umum di PON XX Papua dengan meraih enam medali emas.

Tiga atlet Pelatnas yang bergabung di Jatim adalah Riau Ega Salsabila, Diananda Choirunisa, dan Asyifa Nur Hainza. "Peta kekuatan sementara ini, tim pelatih sudah memetakan kekuatan daerah lawan kita, di samping mengukur kemampuan kita. Sehingga kalau bicara target dari 12 nomor yang dipertandingkan, kita target 6 medali

emas," ujar salah satu pelatih panahan Jatim, Zainuddin, minggu lalu.

Tak hanya mengandalkan pemain Pelatnas saja, pemain-pemain eks Pelatnas maupun non Pelatnas yang ada dinilai juga mempunyai kans mendulang emas. Secara persiapan, Zainuddin mengaku sudah sangat siap baik secara teknik, fisik, dan mental sekalipun. Karena mereka sudah mengikuti dua kejuaraan, yakni Piala Gubernur Kepulauan Riau dan Puspenerbal.

"Secara persiapan, panahan sementara ini sudah lama training camp walau pandemi. PNN jalan terus,

sekarang masa pra kompetisi, jadi banyak simulasi lomba. Karena di sana banyak ditargetkan nomor beregu, sehingga banyak fokus ke latihan beregu. Secara teknik dan fisik sudah siap, termasuk mental. Tinggal nanti saat pertandingan saja," ujarnya.

Terkait kekuatan lawan, pria yang juga Sekretaris Persatuan Panahan Indonesia (Perpapani) Jawa Timur ini mengaku, secara umum masih buram karena minim kejuaraan. Namun, daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, ditambah Kalimantan Timur berpotensi menjadi batu sandungan. [wwn]

Surabaya, Bhirawa Prestasi gemilang diraih oleh atlet muda Jatim saat turun di nomor Duathlon PON XX Papua. Mereka berhasil meraih 1 emas dan 1 perak. Namun prestasi itu tidak membuat para atlet puas, sebab mereka akan berupaya meraih juara di nomor Trithlon yang digelar di Teluk Youtefa, Kota Jayapura hari ini, Kamis (23/9).

Satu medali emas nomor Duathlon berhasil diraih atlet Jatim melalui Ronald Bintang, sedangkan medali perak direbut Jauhari Johan asal Sumsel dan perunggu Pilon Nubatonis Sedilta (Banten). Sedangkan 1 medali perak Jatim direbut Chomairoh Bella Agripina.

Ketua Pengprov Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim mengaku bangga dengan prestasi para atlet, sebab mereka sudah berjuang maksimal untuk menggapai prestasi.

Namun ia meminta agar para atlet tidak cepat puas, sebab mereka harus kembali merebut juara di nomor Triathlon. "Dinomor Triathlon putra kita menurunkan Ronald Bintang dan untuk putri Chomairoh Bella dan Cornelia Sharon Yurianda," katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (22/9).

Lebih lanjut Arman mengatakan, pada PON XX Papua sengaja menurunkan atlet muda agar mereka bisa menambah pengalaman berlomba. Sedangkan untuk atlet Jatim lapis pertama dipersiapkan berlaga di SEA Games Games

capture foto dok FTI Jatim

Atlet asal Jatim Ronald Bintang berhasil meraih medali emas di nomor Duathlon dan Chomairoh Bella Agripina meriah medali perak.

Hanoi Vietnam 2021. Ia juga mengaku senang dengan antusias para provinsi mengirimkan atletnya untuk berlaga di PON Papua walau sifatnya eksibisi.

"Kami berharap di PON depan Triatlhon dilombakan," katanya.

Sementara itu dinomor Aquathlon putri medali emas diraih Zahra Bulan asal Jabar, Aurilie Dhea Meisy (Sultra) meraih perak dan Patrisia Vanya Angela (DI Yogjakarta) perunggu. Jabar kembali mendulang emas setelah Eva Desiana dari

disiplin Duathlon berhasil menjejakkan kakinya di garis finish. Eva yang merupakan peraih medali perunggu di SEA Games ke-30 di Philipina pada 2019 itu berhasil menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 1 jam 11 menit 06 detik. Sedangkan perwakilan Jatim, Chomairoh Bella Angriza yang mencatatkan waktu 1 jam 15 menit 31 detik dan Aztrie Ana Irma Azzahra asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan catatan waktu 1 jam 18 menit 47 detik. [wwn]

Tinjau Vaksinasi STIE IBMT Kapolrestabes Imbau Masyarakat Tak Lengah Polrestabes Surabaya, Bhirawa Sinergitas Polri dalam percepatan vaksinasi di Kota Surabaya terus digalakkan. Bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi), Polri menggelar vaksinasi merdeka serentak dalam rangka percepatan herd immunity di Jatim, khususnya di Kota Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meninjau jalannya vaksinasi di STIE IBMT, Rabu (22/9).

Dalam tinjauannya, Yusep menyampaikan, capaian vaksinasi dapat diraih berkat kerja sama seluruh elemen Pemerintah dan lapisan masyarakat yang telah bersinergi serta gotong royong dalam penanggulangan pandemi ini.

"Capaian ini harus dipertahankan dan dijaga. Sehingga Kota Surabaya dapat bertahan di level 1 (satu) zona kuning untuk meningkatkan sosial masyarakat dan menumbuhkan perekonomian. Tentuya masih dengan penerapan Protokol Kese-

2 Surabaya, setiap kelas berisi 15 siswa.

enit Pelatihan Materi Setiap Harinya

SMKN 2 Surabaya Ikuti ANBK

a. isasi, kata Dwi, K juga dilakukan kan ujicoba materi yang digunakan, h. Sebelum kegak - anak diberi ubungan dengan onal selama 10 mbelajaran. an agar kesiapan tang. Pasalnya, (Assesment Nama dengan ujian murni pilihan ganANBK ini lebih aman soal literasi erasi. ar siswa mempuan pemahan teran, bernalar denkan logika, pema-

haman terhadap lingkungan karena ada kaitannya dengan kecakapan hidup,'' kata dia.

Sementara itu, karena keterbatasan fasilitas, siswa lain yang tidak ikut asesmen juga diberikan materi melalui buku panduan.

Meskipun hal ini jelas berbeda dengan pembacaan soal di layar komputer, karena pernah ada soal tiga halaman hanya satu pertanyaan.

Eric Richard, siswa kelas XI jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) mengungkapkan, cukup kaget tetapi senang karena bisa mewakili sekolah dan dapat pengalaman baru selama menjadi peserta ANBK. "Sekolah tidak menekan harus bagaimana, jadi kami santai. Persiapannya lebih ke mental dan lebih banyak belajar biasanya cuma

satu jam, sekarang bisa dua jam dan banyak membaca,''ujarnya.

Eric mengungkapkan, setelah selesai mengerjakan soal literasi, ia melihat ada beberapa soal yang memang seperti bentuk kehidupan sehari-hari. ''Ada soal yang tak realistis jadi agak sulit jawabnya,'' lanjutnya.

Plt Kepala SMKN 2 Surabaya, Bahrun mengungkapkan, selain asesmen pada siswa, asesmen juga dilakukan pada para guru dengan memberikan kuesioner pada guru untuk survey belajar siswa.

"Kuesioner saya berikan langsung ke guru - guru supaya mereka bisa mengisi apa adanya. Jadi guru langsung mengisi link kuesioner dan dikirim ke pusat,'' urainya. [ina]

hatan (Prokes),'' kata Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan.

Polrestabes bersama Forkopimda Kota Surabaya didukung Forkopimda Provinsi akan berkolaborasi dengan Pemerintah diaglomerasi. Terutama dalam mempercepat program vaksinasi Covid 19.

Bahkan saat ini 22 mobil vaksin merdeka berada di Sidoarjo untuk membantu vkasinasi disana.

"Alhamdulillah di hari pertama (Se-

lasa) kemarin sebanyak 15 ribu dosis dapat disalurkan kepada masyarakat.

Kita targetkan setelah maksimal di Sidoarjo akan bergeser ke Gresik dan Bangklan, bahka ke Lamongan apabila diperlukan,'' ungkapnya.

Alumnus Akpol 1996 ini berpesan kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan Prokes 6M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yuse Gunawan meninjau vaksinasi di STIE IBMT.

Passing Grade Tinggi, Banyak Guru Tak Lolos Tes Kompetensi PPPK Probolingo, Bhirawa Sebanyak 2.764 guru di Kabupaten Probolinggo yang lolos seleksi administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka ini para guru yang berstatus honorer dan memiliki SK Bupati. Sejak Senin lalu (13/9) mengikuti tes uji kompetensi PPPK formasi guru. Ribuan peserta itu dibagi dua gelombang dan terpisah di empat tempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

Empat tempat pelaksanaan tes uji kompetensi PPPK formasi guru itu, di SMKN 1 Kraksaan dengan jumlah 800 peserta; SMKN 2 Kraksaan sebanyak 800 orang; SMAN 1 Dringu sebanyak 420 orang dan SMAN 1 Tongas sebanyak 480 orang. Tiap lembaga sekolah, tersedia tiga ru-

ang kelas yang digunakan untuk pelaksanaan ujian, masing-masing ruang kelas diisi oleh 140 peserta. ‘’Uji kompetensi PPPK formasi guru menerapkan Prokes ketat. Karena jumlah yang banyak, jadi tes uji kompetensi dibuat dua gelombang.

Pagi dan siang. Mereka dijadwal dalam seminggu,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Minggu (19/9).

Fathur menerangkan, kuota yang dibutuhkan sebagai PPPK formasi guru di Kabupaten Probolinggo sebanyak 3.272 orang. Sementara, peserta yang lolos seleksi adminitrasi hanya 2.764 orang. Namun, diharapkan para peserta harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan dan melaksanakan uji kompetensi sebaik mungkin.

Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo, HA Timbul Prihanjoko mengatakan, para peserta untuk dapatnya mengikuti ujian PPPK dari awal hingga akhir sesuai ketentuan. Ini kesempatan bagi peserta dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mengikuti uji kompetensi. ‘’Rekrutmen guru melalui skema

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi tampak mengajar siswa pada acara Program Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun, di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu (22/9).

ngi sudah luar biasa. Dia berhasil mengalahkan perwakilan 38 provinsi di tanah air. Perwakilan provinsi tentu saja telah mengalahkan perwakilan daerah masing-masing. Seperti Pelangi yang sebelumnya juga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi sebe-

lum ke nasional itu.

"Pelajar Kota Madiun itu hebat hebat. Siapa yang mau belajar keras dan terus berdoa, tentu akan berhasil.

Seperti Pelangi, yang berupaya keras dari awal hingga akhirnya juara nasional,'' ungkap Wali Kota.

PPPK dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nantinya diharapkan dapat mendorong produktivitas dengan SDM yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja baik. Ikuti tes sebaik mungkin. Jangan percaya dengan oknum yang menawarkan bisa meloloskan seleksi PPPK,’’ tuturnya. [wap]

Ribuan guru di Kab Probolinggo ikut tes PPPK.

Wali Kota Madiun Jadi Guru di Program Wali Kota Menyapa Kota Madiun, Bhirawa Berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, Program Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi tampil dengan format dialog sebagai pengajar di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu (22/9).

Acara kian menarik dengan dibuka penampilan Pelangi Tunjung Kusuma, pelajar Kota Madiun juara I Lomba Bertutur tingkat nasional tersebut.

Penampilan Pelangi menjadi pembuka yang manis. Dia membawakan cerita Pak Mendong yang juga mengantarkannya juara saat lomba beberapa waktu lalu. Penampilannya, juga disaksikan 70 pelajar lain yang mengikuti secara zoom. Sedang, hanya 16 pelajar yang mengikuti langsung di GCIO. Mereka yang mengikuti giat secara langsung juga dilakukan rapid antigen sebelum acara.

Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi kepada Pelangi usai perform.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pela-

mobilitas, serta tidak makan - makan bersama. Sehingga dengan penerapan Prokes ini, diharapkan dapat menekan penyebaran Covid 19.

"Saya ingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga Prokes meski sudah divaksin. Sebab vaksin ini bukan berarti kebal. Tetapi lebih kepada meningkatkan imun kita dan harus tetap pakai masker dimanamana, jangan lengah,'' tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Chayadi menambahkan, pelaksanaan vaksinasi merdeka ini dilaksanakan serentak di tiga lokasi di Surabaya, diantaranya UWKS dengan target sebanyak 3 ribu dosis vaksin.

Kemudian di Gereja Bethany di Jl Nginden Intan Timur sebanyak 2 ribu dosis vaksin dan di STIE IMBT Surabaya di Jl Kupang Baru, Surabaya sebanyak 2 ribu dosis vaksin. Pihaknya juga menyampaikan, hingga hari ini (kemarin) masyarakat yang ada di Surabaya yang telah tervaksin mencapai sekitar 115% untuk dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 70%. [bed]

Kegiatan Wali Kota mengajar langsung mengalir dan lancar. Maklum, acara serupa pernah mengemuka sebelumnya. Wali Kota merupakan tenaga pendidik sebelumnya. Setidaknya, Wali Kota pernah menjadi guru sekitar 15 tahun. Karenanya, mengajar dihadapan para siswa menjadi semacam nostalgia baginya. Wali Kota langsung tancap gas layaknya guru saat memberi materi.

Mengusung tema PTM dan kenormalan baru, lanjut Wali Kota, pihaknya ingin anak-anak semakin waspada dengan dimulainya kembali PTM secara terbatas. ''Covid 19 masih ada di lingkungan kita. Apa itu protokol kesehatan wajib selalu dipahami. Jangan sembrono,'' tegas Wali Kota.

Tanya jawab dengan pelajar SD dan SMP pun mengemuka. Baik yang mengikuti secara langsung maupun Daring. Mulai soal Covid 19, pembangunan ruang kelas, dan lain sebagainya. Wali kota menanggapi satu persatu pertanyaan pelajar. [dar]

POJOK DAERAH

Sebanyak 19 Ribu Siswa SMA/ SMK di Blitar Telah Vaksinasi Blitar, Bhirawa Untuk menunjang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, Pemerintah Daerah terus menggalakkan program percepatan vaksinasi para pelajar, bahkan untuk pelajar tingkat SMA/SMK di Kota/Kabupaten Blitar telah mencapai 19 ribu siswa yang telah tervaksinasi.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur (Jatim) Wilayah Blitar, Ramli, Program Vaksinasi Pelajar ini untuk menunjang kegiatan PTM. Capaian vaksinasi dengan sasaran siswa di jenjang SMA/SMK di Blitar telah mencapai sekitar 19 ribu lebih siswa berada di semua wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, diharapkan semua siswa tingkat SMA/SMK telah tervaksinasi sebelum pembelajaran dilaksanakan secara normal. "Untuk saat ini pelaksanaan PTM masih kita batasi sesuai dengan level yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga masih belum normal,'' ujarnya. Selain itu, tegas Ramli, pihaknya sangat mendukung program vaksinasi kepada para siswa oleh Pemerintah Daerah yang terus dilakukan, bahkan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terkait pelaksanaan vaksinasi kepada siswa SMA/SMK di Blitar. [htn]

Kamis Pahing, 23 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Rampung Dibangun

Bendungan Gongseng Bojonegoro Mulai Lakukan Pengisian Awal Bojonegoro,Bhirawa Bendungan Gongseng, yang baru rampung dibangun, berada di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, kemarin (22/9) mulai dilakukan pengisian awal (impounding), sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan, yaitu di minggu kedua September 2021.

Prosesi pengisian awal bendungan tersebut ditandai dengan menekan sirine oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus Rudyanto, dan jajaran Forkopimda Bojonegoro.

Bendungan yang dibangun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini merupakan pengembangan infrastruktur irigasi dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku di wilayah kabupaten setempat.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus Rudyanto mengatakan, tahap awal pengisian Waduk Gongseng dilakukan melalui penutupan pintu conduit. Dimana diharapkan dalam waktu lima bulan kedepan, tampungan Waduk Gongseng telah penuh sampai melimpas (tertuang) pada spillway (bangunan pelimpah). “ Sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

Berkenaan Bendungan Gong-

seng, lanjut Agus Rudyanto, mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan, pembangunan Bendungan Gongseng melewati perjalanan panjang,. agar bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat.

“Diharapkan dalam waktu lima bulan ke depan, tampungan Bendungan Gongseng telah penuh sampai melimpah pada spillway, sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat Bojonegoro.” kata Agus Rudyanto.

Agus Rudyanto juga mengatakan, bahwa Bendungan Gongseng ini memiliki kapasitas penyediaan air baku 300 liter per detik, sehingga mampu mengairi irigasi seluas 6.191 hektare. Selain itu, berfungsi sebagai konservasi pariwisata, reduksi banjir hingga 133,27 meter kubik per detik, serta berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,7 mega watt. Sementara total kapasitas tampungan 22,43 juta meter kubik, yang berada di daerah genangan seluas 390 hektare “ Pengerjaan pembangunan Bend-

KELANA JATIM

Target PPKM Level 1, Genjot Vaksinasi Covid-19 di Sampang Sampang,Bhirawa Guna menurunkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level Satu, Pemkab Sampang harus genjot program Vaksinasi (Covid-19).

Sebab, saat ini pencapaian Vaksinasi Covid-19 di Kota Bahari masih mencapai 15%. Sedangkan untuk menurunkan PPKM dari level Satu, pencapaian Vaksinasi harus mencapai 70%.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Sampang, Agus Mulyadi mengatakan, bahwa untuk menurunkan PPKM level 1 harus didukung pencapaian Vaksinasi sebanyak 70%.

Maka dari itu, pihaknya akan membuat strategi untuk mengejar pencapaian Vaksinasi Covid-19 yang masih di angka 15%.

Maka untuk mengejar pencapaian Vaksinasi, dalam perhari harus melakukan 4.000 hingga 5.000 orang.

“Paling tidak pelaksanaan vaksinasi dosis Covid-19 perhari mencapai 4.000 sampai 5.000 vaksin,” ungkapnya, Rabu (22/9).[lis]

Sosialisasi Perencanaan Program Kessos Hasilkan Sejumlah Rekomendasi Surabaya,Bhirawa Penutupan kegiatan sosialisasi perencanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kesos) yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim menghasilkan beberapa rekomendasi.

Sekretaris Dinsos Provinsi Jatim Restu Novi Widiani yang menyampaikan selama dua hari berkegiatan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Poin pertama yang menjadi rekomendasi yakni tentang pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dia mengatakan, saat ini ada aplikasi ePKH dan SIKS-NG. Namun, ternyata data di aplikasi tersebut belum match dan perlu diselaraskan lagi. “ Seperti ePKH dan SIKS-NG mestinya match antara Dirjen Linjamsos, Dirjen FM, dan Pusdatin. Ini PR lama yang memang harus selalu diwaspadai,” katanya.

Rekomendasi kedua yang disampaikan yakni tentang kebijakan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang sejahtera harus dikeluarkan dari DTKS. Menurut Novi, Dinsos kabupaten/kota khawatir ketika KPM PKH keluar DTKS, maka semua bantuan sosial (bansos) akan selesai. Padahal mereka baru belajar mandiri.[rac]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S- 4372-EA. An.Wantis, Ds Nguluhan, Dsn Kedungrejo RT 002/ 001, Kec Montong, Kab Tuban No. 8175/IMB/BI-IV/2021

SITUBONDO HILANG STNK, P4012FF a/n moh.nur d/a kp.barat rt02/11 ds.curahjeruk panji Situbondo No. 8176/IMB/BI-IV/2021

Prosesi pengisian awal bendungan tersebut ditandai dengan menekan sirine oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus Rudyanto, dan jajaran Forkopimda Bojonegoro.

ungan Gongseng dimulai tahun 2013 dan ditargetkan selesai tahun 2021 dengan biaya Rp 574 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Saat ini progres mencapai 94 persen, bendungan Gongseng memasuki tahap akhir

pengerjaan, sehingga pengisian awal menjadi salah satu syarat pengoperasian,” terang Agus.

Keberadaan bendungan gongseng menjadi angin segar bagi Kabupaten Bojonegoro. Senada dengan yang disampaikan Kepala BBWS

Bengawan Solo selain sebagai pengendali banjir dan wisata. Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap penyediaan dan pengendali di Kabupaten Bojonegoro sudah tepat.

“Sebab jika penyediaan saja bisa over suplai artinya terjadi banjir. Bendungan ini sebagai pengendali sekaligus untuk ketersediaan air,” ujarnya.

Bupati berharap dengan adanya bendungan ini pemenuhan kebutuhan pertanian dapat terpenuhi dan produksi pertanian meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan umum Sumber Daya Air (Kadin PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, Tedjo Sukmono menuturkan setelah pengisian 63 hari diharapkan bisa terisi, kemudian dites, lalu dinaikkan levelnya sampai melimpah. “ Mudah-mudahan nanti pada bulan Februari 2022 sudah penuh pengisiannya sesuai rencana kapasitas 22,43 juta m³,” harapnya.

Ditambahkan, Waduk Gongseng merupakan suplesi (penambahan) dari Waduk Pacal. Mengikuti hasil kajian terhadap pelestarian Waduk Pacal yang mana salah satunya berupa rekomendasi pembangunan satu waduk lagi.

Suplesi waduk tersebut diharapkan kapasitasnya sama dengan kapasitas Waduk Pacal pada saat dibangun pada waktu dahulu. Yakni 44 juta m³. Sehingga bisa mengairi kekurangan air di wilayah Barueno dan Kepohbaru.

“Kita sebagai penerima manfaat, nanti harapannya bisa mengairi Kecamatan Sukosewu, Kapas, Balen, Sumberejo, Baureno dan Kepohbaru,” sambungnya. [bas]

Jembatan Jurang Mayit Diubah jadi Jembatan Pelangi Kab Malang, Bhirawa Jembatan Srigonco atau biasa disebut Jembatan Jurang Mayit di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sudah hampir selesai pembangunannya.Jembatan itu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yang menghubungkan wisata pantai di wilayah Malang Selatan berubah nama jadi Jembatan Pelangi.

Menurut, Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Suwignyo, Rabu (22/9), kepada wartawan, perubahan nama Jembatan Jurang Mayit tersebut, dilakukan untuk merubah kesan menakutkan, sehingga diubah nama agar menjadi kesan keindahan.

Karena jembatan itu akses menuju destinasi wisata pantai di wilayah Malang Selatan. Sedangkan jembatan itu kini penuh dengan cat warna-warni, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru dan abu-abu seperti warna pelangi.

“Ide nama Jembatan Jurang Mayit diganti Jembatan Pelangi itu dari

Bupati Malang,” ujarnya.

Dikatakan, ide yang muncul dari Bupati Malang terkait Jembatan Jurang Mayit di cat warna warni atau pelangi, agar tidak mengesankan jembatan itu menyeramkan. Sehingga masyarakat ekspektasikan nama jembatan itu diganti nama menjadi Jembatan Pelangi diharapkan dapat memberikan kesan keindahan yang ditampilkan agar bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah Malang Selatan.

Selain cat berwarna pelangi, lanjut Suwignyo, juga jembatan itu kita pasang lampu warna pelangi yang sama dengan cat bangunan pada jembatan. Sedangkan lampu warna warni itu akan menyala jika malam hari.

Sehingga jika malam hari masyarakat bisa swafoto atau foto selfie.

Ditambah dengan terpasangnya lampu warna-warni tersebut dinilai dapat menghilangkan kesan gelap dan seram. Hal itu agar wisatawan yang mengendarai kendaraan bermotor disaat malam hari bisa merasa aman dan nyaman saat melintasi jembatan tersebut.

“Kini pengecatan bangunan jem-

Suwignyo Kabid Pemiliharaan Jalan dan Jembatan DPUBM Kab Malang

batan sudah rampung pada awal bulan September 2021 ini. Dan Insyaallah dalam waktu dekat ini, akan dilaunching oleh Bupati Malang HM Sanusi, kini masih menunggu waktu beliaunya,” jelasnya.

Suwignyo juga menyampaikan, bahwa proyek pembangunan Jem-

batan Pelangi tersebut dibangun menggunakan sistem multi years, dan ditahapan finishingnya telah dianggarkan sebesar Rp 1,3 miliar untuk menyelesaikan pengecatan dan penambahan aksesoris di sekitar area jembatan.

Dan jembatan tersebut sudah selesai 100 persen, yang mana kini sudah bisa dilewati kendaraan bermotor, tapi hanya kendaraan tertentu saja. Tapi jika nanti sudah dilaunching, maka baru bisa dioperasikan secara umum.

Dikesempatan itu, dia menambahkan, jalan yang menuju tempat wisata pantai di Malang Selatan memang terjadi kerusakan akses jalan pendukung di sekitar Jembatan Pelangi, yang hal ini akibat adanya pengerjaan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Sehingga dengan kerusakan akses jalan tersebut, maka DPUBM Kabupaten Malang telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII. “Kami telah berkoordinasi, dan BBPJN akan segera memperbaiki setelah pembangunan JLS selesai. Karena kerusakan jalan itu dampak dari pembangunan proyek JLS,” tegasnya.[cyn]

Dana Desa Tahap II, Lima Desa Tak Bisa Dicairkan Kota Batu,Bhirawa Proses pencairan Dana Desa (DD) tahap II di Kota Batu telah selesai dilaksanakan. Namun dari 19 desa yang ada di kota ini, ada sebanyak 5 desa yang prosesnya terkendala sehingga pencairan DD untuk kelima desa ini tidak bisa dilakukan atau tertunda.

Lima desa yang DD-nya tidak bisa dicairkan yaitu, Desa Sidomulyo yang ada di Kecamatan Batu, Desa Mojorejo yang ada di Kecamatan Junrejo.

“Untuk Kecamatan Bumiaji ada tiga Desa yang Dana Desanya belum bisa dicairkan. Yaitu, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, dan Desa Sumber Brantas,”ujar Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM, Rabu (22/9).

Tidak dicairkannya DD untuk lima desa ini bukan tanpa alasan. Beberapa di antaranya terkendala aturan pencairan DD. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa syarat untuk menerima pencaIran DD tahap II, setiap

Ir H Punjul Santoso MM Wakil Wali Kota Batu

desa harus telah menyalurkan atau memanfaatkan DD tahap I minimal 50 persen.

Dan aturan ini menjadi kendala bagi Desa Bulukerto, Gunungsari, dan Sumber Brantas dimana ketiga desa ini pemanfaatan DD tahap I masih di bawah 50 persen. “Bahkan untuk Desa Bulukerto penyaluran DD tahap I masih

di angka 17 persen,”jelas Punjul.

Di Desa Sumber Brantas lebih parah lagi. Rencananya, DD di Desa Sumber Brantas akan dimanfaatkan untuk pembangunan tempat wisata. Namun saat ini anah yang akan dijadikan tempat pembangunan wahana wisata ini masih berstatus disewakan dan sedang ditanami kentang oleh petani penyewa.

Akibatnya, rencana pembangunan wahana wisata di Desa Sumber Brantas belum bisa direalisasikan sama sekali. Sementara di Desa Mojorejo mengalami kendala karena pejabat Sekretaris Desa sedang mengalami sakit. Akibatnya, semua proses administrasi untuk pencairan DD di desa ini tidak bisa dilakukan.

“Sedangkan untuk Desa Sidomulyo meskipun sempat terkendala namun saat ini pengajuannya sudah diproses dan dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan,”tambah Punjul.

Diketahui, ada sebanyak 14 Desa di Kota Batu yang telah mendapatkan pencairan DD Tahap II. Mereka menerima DD dengan besaran yang berbeda. Di Kecamatan Batu, Desa Sumberejo mendapatkan DD tahap II sebesar Rp.427.470.400, Desa Pesanggrahan Rp.509.996.000, Desa Oro Oro Ombo Rp 508.277.600 Kemudian di Kecamatan Bumiaji, Desa Tulungrejo mendapatkan Rp 830.899.200, Desa Sumbergondo Rp.523.638.800, Desa Bumiaji Rp 531.135.600, Desa Pandanrejo Rp.258.222.800, Desa Giripurno Rp.939.386.800, Desa Punten Rp.374.412.400 Adapun di Kecamatan Junrejo, Desa Tlekung mendapatkan Rp 432.610.000, Desa Torongrejo Rp. 263.975.200, Desa Pendem Rp.380.460.000, Desa Beji Rp.284.072.000, dan Desa Junrejo Rp.599.857.200.[nas]

Satgas TMMD Ke-112 Awali Kegiatan Non Fisik Melalui Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Mojokerto, Bhirawa TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-112 TA. 2021 Kodim 0815/Mojokerto di Desa Duyung Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hingga kini masih terus berlangsung. Memasuki hari kedelapan, Rabu (22/9), Satgas TMMD mulai menggarap sasaran non fisik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang PKK Balai Desa Duyung tersebut diawali sambutan sekaligus kata pembuka Kadis PMD Kabupaten Mojokerto yang diwakili Kasi Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Prihastuti Wulandari, ST., diantaranya menyampaikan, TMMD Ke-112 Kodim 0815/Mojokerto ini, merupakan kerjasama dan kolaborasi TNI dengan Pemkab Mojokerto serta masyarakat Desa Duyung dalam membangun desa.

Selain sasaran fisik, dalam TMMD ini juga terdapat sejumlah

sasaran non fisik dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi dalam rangka memberdayakan masyarakat, yang dilaksanakan oleh TNI (Kodim 0815/Mojokerto), Polres Mojokerto dan OPD Pemkab Mojokerto.

Berikutnya sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Pgs. Kasdim 0815/ Mojokerto Mayor Inf Achmad Djailani, dengan materi bertajuk Sistem Penguatan Karakter Dalam Bentuk Bela Negara, dengan peserta sebanyak 30 orang terdiri dari Anggota Linmas, Satgas Covid Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Perwakilan Masyarakat.

Mengawali materinya, Pgs. Kasdim 0815/Mojokerto Mayor Inf Achmad Djailani, memaparkan nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Tak hanya sebatas itu, dalam paparannya, pemateri juga menjelaskan nilai dasar wawasan kebangsaan, yakni, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu, Cinta tanah air dan bangsa, Demokrasi / kedaulatan rakyat, Kesetiakawanan sosial, dan Masyarakat adil dan makmur.

Lebih jauh dipaparkannya, penguatan kembali atau revitalisasi wawasan kebangsaan ini sangat

diperlukan dan merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara ini harus ditumbuhkan kembali, dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan seharihari”, tandasnya.

“Namun tentunya penguatan kembali wawasan kebangsaan ini harus dibarengi dengan pembinaan keagamaan, moralitas dan akhlak, agar generasi muda menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak dan berwawasan kebangsaan”, pungkas Kasdim 0815/ Mojokerto saat menutup materinya.

Selain materi wawasan kebangsaan, di hari pertama kegiatan non fisik ini, juga dilakukan penyuluhan Peran Satlinmas Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19 oleh Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Drs. HM. Karel,

Kasdim 0815 sedang memberikan sosialisasi wasbang

M.M., dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Kampung Tangguh Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Kapolsek Trawas AKP Didit Setiawan, S.H. Tampak hadir dalam kegiatan, antara lain Camat Trawas Drs. Agus Subiyakto, M.Si., Danramil 0815/17

Trawas Kapten Arh Suminto, Danki SSK TMMD Ke-112 Lettu Arh Jatmiko, Staf Ter Kodim 0815/Mojokerto, Kades Duyung Jurianto Bambang S, Babinsa Serma Supi’i dan Bhabinkamtibmas Duyung Bripka Ahmad Asmuni.[min]

Kamis Pahing, 23 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Masuk Level I

Vaksinasi Kota Pasuruan Hampir Menuju 80 Persen Pasuruan, Bhirawa Kota Pasuruan saat ini sudah masuk di PPKM level l. Turunnya level yang sebelumnya di level ll, membuat Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf tetap mengajak seluruh masyarakat Kota Pasuruan tetap taat dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Menurut Gus Ipul, masuknya level l di Kota Pasuruan merupakan sebuah tantangan. Yakni tantangan untuk tetap mempertahankan level l serta tetap menjaga agar tidak terjadi penularan kembali.

“Ini merupakan kerja keras bersama semua pihak. Kami sangat berterima kasih pada masyarakat Kota Pasuruan, karena kesadaran yang tinggi menjaga prokes. Ini juga tantangan dalam hal mempertahankan level l,” papar Gus Ipul, Rabu (22/9).

Gus Ipul menjelaskan pandemi

saat ini harus tetap terkendali. Sehingga kekompakan dan kerja keras taat prokes harus terus dijaga.

Karenanya, Gus Ipul juga berharap proses vaksinasi juga terus digencarkan. Seluruh Puskesmas di Kota Pasuruan, selama ada ketersediaan vaksin juga terus melakukan vaksinasi. Vaksinasi di Kota Pasuruan sudah capai 75 persen.

“Saat ini, Kota Pasuruan sudah menuju ke 80 persen vaksinasi untuk seluruh masyarakat,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, vaksinasi khusus

lansia sudah mencapai 54 persen. Pekan depan ditargetkan sudah ada 60 persen lansia yang tervaksin. Terinci, kurang seribu untuk mencapai 60 persen lansia. Minggu lalu sudah ada 300 lansia sudah divaksin.

“Adanya capaian di level I ini, saya meminta semua pihak untuk tidak terlena sehingga pandemi tetap bisa terjaga,” tambah Gus Ipul.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat menambahkan ada sejumlah indikator masuknya Kota Pasurun di PPKM level I. Yakni, kasus aktif kurang dari 20 per 100 ribu penduduk dalam 1 minggu.

Yang dirawat kurang dari 5 orang per 100 ribu orang per minggu. Jumlah kematian tidak lebih dari 1 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Meski demikian, penyekatan di malam hari tetap dilaksanakan.

Pasalnya, kebijakan PPKM oleh pusat masih berjalan. Pembatasan kegiatan mulai dikendurkan dari pada saat masih level II. Seperti, kafe dan warung boleh melayani pembeli dengan kapasitas 75 persen dari tempat duduk. Maksimal 30 menit di lokasi. Pusat perbelanjaan boleh melayani hingga 50 persen dari kapasitas. Kegiatan lain diperbolehkan hingga 50 persen, namun jam operasional tetap maksimal pukul 21.00 hingga pemadaman PJU masih dilakukan.

“Kami amati, pelaksanaan prokes masyarakat sudah sangat baik. Tentunya kami akan tetap meminta untuk mempertahankan prokes, dalam artian harus patuh terhadap prokes secara ketat,” papar Kokoh Arie Hidayat. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat berada di pasar Gadingrejo, Kota Pasuruan.

KELANA JATIM

Legislator Cantik Bekali Pemuda Lintas Agama Tentang Bahaya Narkoba Kota Kediri, Bhirawa Dalam menyambut Kelurahan Bebas Bersih Narkoba (Bersinar) pemuda lintas agama di Kota Kediri mendapatkan pembekalan tentang bahaya dan pencegahan narkoba dari anggota DPRD Kota Kediri Regina Nadya Suwono yang dikemas dalam sosialisasi produk hukum (SPH) di Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri , Rabu (22/9).

Regina mengatakan SPH berupa Perda Kota Kediri nomor 8 tahun 2017 tentang pencegahan narkoba menjadi sangat penting mengingat tahun 2024 usia Indonesia genap 100 tahun, dimana usia tersebut adalah usia yang produktif dan harus mencapai titik maksimal.

“Jika generasi muda terjerat dalam dunia narkoba ini akan berbahaya dan Indonesia tidak akan maju di tahun 2024 nanti, semua tahu aset terpenting suatu negara adalah generasi muda, untuk itu soal narkoba ini sudah dikenal kan sejak dini” kata Rere sapaan akrabnya.

Selain itu dengan kegiatan SPH ini selain membekali para pemuda terkait bahaya narkoba juga untuk membuka pintu kebinekaan. “ Jadi tidak hanya narkoba saja, ini bisa membuka pintu kebinekaan, dan di kota Kediri ini saya bangga pintu kebinekaan sudah cukup terbuka” terangnya. [Van]

Beberapa masyarakat desa Pancoran Bondowoso setelah divaksin, mereka diberi bantuan berupa beras oleh Polres Bondowoso.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Polres Gencar Vaksinasi, Wabup Minta Warga Turut Mengedukasi Ihsan Kholil/Bhirawa

Petugas Kepolisian saat mendatangi dan memberikan himbauan langsung ke pengelola Konter HP di seputar kota Kabupaten Bondowoso.

Wali kota Serukan Agar Jajanan Tradisinal Majapahit Dihidupkan Kembali Kota Mojokerto. Bhirawa Tekad Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk menjadikan Kota Mojokerto menjadi Kota Pariwisata berbasis sejarah Kerajaan Majapahit, terus dibuktikan .

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bangunan baru di Kota Mojokerto bernuansakan ala Majapahit, mulai tower air Sekarsari yang berada di perempatan jalan Gajahmada dan jalan Mpu nala, disulap menjadi Tower bermahkota Raja.

Sedangkan di bagian bawah tower berkeliling dibuat relief sejarah peradaban Majapahit. Di alun-alun Kota kini juga sedang dibangun tugu Tribuana Tungga Dewi dan banyak lagi bangunan baru bernuansa Majapahit.

Bahkan seluruh warga Kota Mojokerto saat ini selalu disuguhi dengan budaya Majapahit saat ada kegiatan tahunan seperti HUT. Pemkot dan festival prahu naga. Vestival Majatirta dll.

Tidak hanya bangunan dan budaya majapahit termasuk makanan dan jajanan tradisional mojopajit kini sedang dihidupkan kembali dengan membuka workshop inkubasi wirausaha kue tradisional.tahap awal diikuti sebanyak 50 orang, yang digelar dari tanggal 21 hingga 23/9/21.

Sebagaimana disampaikan Walikota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka workshop Kelurahan Surodinawan. Untuk mewujudkan pariwisata berbasis sejarah tentu kita harus mempelajari warisan dari kearifan lokal. [min]

Bondowoso, Bhirawa Upaya mempercepat vaksinasi merata di kalangan masyarakat, Polres Bondowoso terus melakukan vaksinasi.

Hampir setiap hari, pihaknya melakukan kegiatan serupa lebih dari satu titik.

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan setiap hari yakni di Mapolres setempat. Sedangkan pada, Rabu (22/9) Polres Bondowoso melakukan vaksinasi Merdeka di Kantor Desa Pancoran dan di sembilan titik lokasi lainnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto, Wabup Ir-

wan Bachtiar Rahmat, Dandim 0822 Letkol Kav Widi Widayat, Sekretaris (BPBD) Sunaryadi, Ketua MUI KH. As’ari Pasha, perwakilan Kejaksaan Negeri, serta sejumlah tokoh agama.

Kapolres Bondowoso, AKBP Herman Priyanto mengungkapkan, di seluruh lokasi vaksinasi ini pihaknya menargetkan ada 1.800 warga yang ter-vaksin. “Sudah berapa bulan ini, kita muter-muter kemana-mana,” ungkap Kapolres Herman.

Menurutnya pihaknya melakukan itu untuk turut membantu mempercepat terbentuknya capaian vaksinasi

kabupaten. Supaya hingga 75 persen.

“Sementara kita itu masih ada di kisaran 20 persen. Masih jauh dari harapan. Makanya kita upaya keras membantu pemerintah,” ungkapnya.

Kata dia, di lokasi vaksinasi ini (Desa Pancoran-Red) pihaknya juga memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat yang telah divaksin. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terdampak ekonomi karena pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat,

S.E, M.Si saat dikonfirmasi awak media di tempat yang sama, menyampaikan, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk mengajak warga lainnya untuk turut divaksin.

Dijelaskannya yakni, dengan turut membantu mengedukasi dan menerangkan warga yang belum divaksin agar tak termakan isu hoax seputar vaksin.

“Harapan saya semua sama-sama mengajak masyarakat yang belum divaksin. Insyallah kalau divaksin ini akan kebal dari virus Corona,” terangnya. [san]

Kejaksaan Tetapkan Mantan Direktur PDAM Tulungagung Tersangka Korupsi

Agung Tri Radityo

Tulungagung, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung sudah menetapkan mantan Direktur PDAM Tirta Cahya Agung

Tulungagung berinisial H sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ia diduga menyelewengkan dana proyek sambungan pipa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2016-2018.

Kasi Intel Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, Rabu (21/9), mengungkapkan penyidik kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka H. “Sudah dua kali diperiksa. Saat diperiksa didampingi pengacaranya,” ujarnya.

Agung membeberkan tersangka H yang juga mantan pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung ini dalam mengerjakan proyek sambungan pipa untuk MBR tidak sesuai dengan

kotrak. Yang seharusnya dipihak ketigakan, tetapi dikerjakan sendiri oleh PDAM Tulungagung.

“Tersangka sepenuhnya memegang kendali dalam proyek tersebut.

Mulai dari membelanjakan kebutuhan barang dan penunjuk para tukang, H yang memegang kendali,” paparnya.

Karena itu, lanjut Agung, sampai saat ini H masih menjadi tersangka tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi itu. “Kami belum menemukan tersangka baru. Sedang saksi yang akan diperiksa antara 40 sampai 50 orang,” imbuhnya.

Agung menjelaskan dalam proyek sambungan pipa MBR, tersangka H mengerjakan 18 titik dengan setiap

titik bernominal antara Rp 120 juta sampai Rp 160 juta.

“Sedang untuk jumlah kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tuturnya.

Lebih lanjut Agung menyatakan pasal yang disangkakan pada tersangka adalah pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Agung pun mengakui jika H sampai sekarang belum dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Ia dinilai kooperatif. [wed]

Kalapas Selektif Pilih Warga Binaan di Industri Mebel Lapas Klas I Surabaya Selama 30 tahun industri mebel di Lapas Klas I Surabaya di Porong, Sidoarjo menghasilkan ribuan alumni dan menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai ratusan juta. Sejak diresmikan pada 1992, industri berskala ekspor ini selektif dalam memilih tenaga kerja dari warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Capaian itu pun mendapat apresiasi dari Tim Kerjasama Dalam Negeri yang melakukan monitoring dan kerjasama di Lapas Klas I Surabaya, Rabu (22/9). Kunjungan yang dipimpin Ruby Friendly ini disambut Kepala Lapas (Kalapas) Klas I Surabaya, Gun Gun Gunawan dan Direktur PT Bahari Mitra Surya (BMS), D Aruan serta Kasubag Humas Kanwil Kemenkumham Jatim, Ishadi.

“Kami sangat selektif dalam menentukan tenaga kerja. Sebab saat ini sangat sulit mendapatkan tenaga kerja yang disiplin,” kata Gun Gun Gunawan.

Gun Gub mengungkapkan, mayoritas warga binaan berasal dari kasus narkotika. Sehingga karakter dan etos kerja warga binaan itu kurang baik. Hal itu berdampak kepada kekurangan tenaga kerja. Padahal pesanan dari luar negeri sedang tinggi-tingginya, dan bisa menyumbang PNBP ke negara.

“Jika dikalkulasi, PNBP yang masuk dari awal berdirinya bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,” terangnya.

Demi hasil yang maksimal, pihak Lapas menerapkan seleksi ketat. Yakni dengan mendahulukan kualitas,

dan ada proses assasment dalam seleksi ini. Pihak Lapas, sambung Gun Gun, ada sistem premi dan insentif yang disetorkan PT BMS ke negara.

Kemudian membagikan premi dan insentif ini kepada warga binaan sesuai dengan kinerja warga binaan.

Oleh warga binaan, lanjut Gun Gun, hasil tersebut ada yang ditabung. Serta ada juga yang memanfaatkannya untuk membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari di dalam Lapas. “Banyak juga yang dikirim ke keluarga di rumahnya masing-masing,” bebernya.

Sementara itu, Direktur PT Bahari Mitra Surya (BMS), D Aruan menambahkan, industri ini beroperasi sejak Lapas Klas I Surabaya masih di Kalisosok. Pihaknya ingat betul bahwa tujuan awal dibangunnya industri mebel ini untuk mempersiapkan warga binaan sebelum

kembali ke masyarakat.

“Kalau dulu masih mengerjakan pengolahan rotan. Namun karena permintaan pasar yang besar terkait perkayuan, akhirnya kami menyesuaikan,” jelasnya.

Pria asli Surabaya itu mengaku proses produksi disesuaikan dengan metode kerja yang ada di pabrik. Pihaknya berani menjamin bahwa produk hasil karya warga binaan sudah berstandar internasional. Sebab barang-barang berupa berbagai macam meja maupun kursi telah diekspor ke berbagai negara.

Namun, Aruan mengaku ada tantangan tersendiri dalam mengekspor barang tersebut. Karena ada beberapa negara yang sangat selektif. Terutama dalam hal pemenuhan hak tenaga kerja dalam hal ini warga binaan.

Bahkan ada negara yang sampai

Istimewa

Tim Kerjasama Dalam Negeri monitoring industri mebel di Lapas Klas I Surabaya, Rabu (22/9).

melakukan inspeksi, memastikan bahwa kami menunaikan kewajiban dan memenuhi hak warga binaan.

“Hasil mebel ini diekspore di Australia, Jepang, Korea hingga Eropa,” pungkasnya. [bed]

EKONOMI

Kemis Pahing, 22 September 2021

Halaman 10

Pantai Pasir Putih Resmi Dibuka

Ribuan Wisatawan Kunjungi Wisata Bahari Situbondo, Bhirawa Beberapa tempat wisata unggulan di Kabupaten Situbondo yang sebelumnya ditutup, kini mulai dibuka. Ini dilakukan seiring dengan Pemberlakuan Penerapan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun ke level satu beberapa hari yang lalu.

Salah satu tempat wisata yang mulai dikunjungi di antaranya pantai wisata bahari Pasir Putih ramai dipadati sejak akhir pekan kemarin. Bahkan ribuan wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah mulai memadati wisata Pasir Putih.

M Yasin Direktur Perusda Pasir Putih Situbondo mengatakan, semua pengunjung atau wisatawan harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat.

Kata Yasin, pembukaan tempat wisata merupakan uji coba dan harus menerapkan prokes. Jika ditemukan pengunjung tidak memakai masker ketika masuk ke dalam wisata, maka langsung diberi peringatan.

“Jika ada wisatawan yang melepas masker, maka akan diberi peringatan dan kami terus memantau penerapan prokes dengan ketat. Selain itu, kami juga membatasi pengunjung maksimal 25 persen dari kapa-

sawawi/bhirawa

Kawasan wisata bahari pantai Pasir Putih Situbondo resmi dibuka. Sejumlah pengunjung mulai berdatangan menikmati indahnya wisata Pasir Putih.

sitas lokasi wisata pantai Pasir Putih yang mencapai 10 ribu pengunjung,” terang Yasin.

Laila, salah satu pengunjung asal

Kraksaan Probolinggo mengaku, dia bersama keluarganya sejak lama ingin berlibur ke lokasi wisata pantai Pasir Putih. Namun saat wabah Cov-

id-19 ini melanda, dirinya bersama keluarganya tidak bisa berkunjung ke tempat wisata. Sebab, sejumlah tempat wisata masih ditutup oleh pemerintah. “Kami sekeluarga memilih hari pertama, karena prediksi masih sepi. Namun ternyata pengunjung muai membludak,” tutur Laila.

Di sisi lain, Ketua Pokdarwis Situbondo, Agung Harianto menyambut baik dibukanya kembali tempat wisata di Situbondo. Ini, kata dia, merupakan kabar yang ditunggutunggu para pelaku pariwisata serta para PKL. Selain itu, ujar Agung, dengan dibukanya pariwisata sangat penting dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Kota Santri Situbondo.

“Dengan dibukanya kembali tem-

pat wisata, diharapkan tidak ada klaster baru yang bersumber dari tempat wisata. Kalau sampai muncul klaster dari pariwisata, maka para pengelola pariwisata akan bertambah berat bebannya,” ujar Agung.

Masih kata Agung, penerapan protokol kesehatan (prokes) murni bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir potensi penyebaran covid-19, sehingga diperlukan penanganan secara ketat terhadap pengunjung atau wisatawan. “Ya diperlukan suatu penanganan secara ketat kepada pengunjung. Diantaranya melakukan cek suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan serta menyediakan masker dan pembatasan jumlah pengunjung,” pungkas Agung.[awi]

BURSA EKONOMI

Perkuat Ekosistem 5G, Layanan VoLTE Telkomsel Hadir di 219 Kota Surabaya, Bhirawa Memperkuat ekosistem 5G, Telkomsel terus memperluas jangkauan layanan Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) di Indonesia yang kini dapat dinikmati di 219 kabupaten/kota dari total 230 kabupaten/kota di Indonesia yang ditargetkan hingga akhir tahun 2021.

Direktur Network Telkomsel, Nugroho mengungkapkan perluasan jangkauan layanan VoLTE Telkomsel juga diiringi dengan perluasan kolaborasi bersama mitra perangkat ponsel pintar yang telah mendukung teknologi VoLTE. Hingga kini, layanan VoLTE Telkomsel telah dapat digunakan di lebih dari 100 tipe smartphone, yang terdiri dari berbagai brand seperti Advan, Evercross, Huawei, Oppo, Realme, Samsung, Vivo dan Xiaomi. “Sebagai leading digital telco company, Telkomsel terus memperkuat pilar digital connectivity, yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan dan pemanfaatan digital platform dan digital services bagi masyarakat Indonesia.

Hadirnya teknologi jaringan VoLTE akan turut memperkuat perkembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas keseharian dan meningkatkan produktivitasnya melalui pemanfaatan teknologi terkini,” terangnya, Rabu (22/9).[riq]

Penyerahan Penghargaan TPID Award oleh Kemenko Bidang Perekonomian Surabaya, Bhirawa Guna mendorong terjaganya inflasi yang stabil di tengah pandemi COVID-19, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan program-program stimulus daya beli masyarakat, penguatan pasokan komoditas hingga kerja sama antar daerah. Berbagai upaya dan kerja keras pengendalian inflasi TPID se-Jawa Timur ternyata tidak hanya menghasilkan inflasi yang terjaga, namun juga mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) melalui TPID Award 2021.

Sebagai wujud apresiasi TPIP kepada TPID berkinerja terbaik, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, menyerahkan piagam penghargaan kepada TPID Provinsi Jawa Timur, TPID Kabupaten Banyuwangi, TPID Kabupaten Blitar dan TPID Kota Malang.

Kegiatan penyerahan piagam penghargaan yang bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya ini, diterima secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi, Bupati Blitar dan Walikota Malang serta didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa TImur.[ma]

Penyerahan penghargaan TPID Award 2021

Bupati Malang HM Sanusi yang diampingi Direktur Utama PT AMA Recta Geson, saat memberangkatkan produk lokal kesehatan probiotik yang diproduksi di Kab Malang untuk di eskpor ke luar negeri, pada beberapa hari lalu

Bupati Optimis Produk Lokal Go International

Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini telah fokus pada penjualan produk lokal, yang nantinya akan menjadi product go internasional. Pasar ekspor merupakan salah satu upaya pemerintah setempat dalam membantu pengusaha, baik itu pengusaha kecil, sedang maupun besar. Karena saat ini prodak loka yang masuk pasar rkspor sebanyak 75 produk dari berbagai bidang industri dan pertanian.

Sementara, Pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada kestabilan ekonomi bangsa. “Meski begitu, tidak mematahkan semangat Pemerintah Daerah dalam memasarkan produk lokal di pasar ekspor. Sehingga harus bangkit dan bergerak guna kembali memulihkan keadaan ekonomi,” demikian disampaikan Bupati Malang HM Sanusi, Rabu

(22/9), kepada wartawan.

Menurutnya, Kabupaten Malang ini memiliki banyak produk unggulan, bahkan sudah di ekspor ke luar negeri.

Di antaranya, komoditas sayur mayur dari wilayah Kecamatan Pocokusumo, kopi unggulan warga kanjuruhan, dan produk olahan ikan dari Kecamatan Dampit. Sedangkan untuk sayur kubis, dalam sehari bisa kirim dua container di ekspor ke luar negeri, seperti Thailand, Taiwan, dan Singapura.

Ekspor sayur kubis sudah menarik perhatian Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo. “Bahkan, Pak Mentan menyaksikan langsung pemberangkatatan ekspor dari Poncokusumo pada akhir 2020 lalu. Dan masih banyak lagi prodak lokal dari Kabupaten Malang yang bisa di ekspor ke luar negeri,” terang Sanusi.

Dijelaskan, untuk produk olahan

ikan juga sudah di ekspor ke beberapa negara, seperti ikan tuna, nila, dan jenis ikan lainnya sudah dijual dalam bentuk makanan jadi. Selain itu, dirinya dalam beberapa lalu lalu,baru saja melaunching minuman kesehatan yang diproduksi oleh PT Agro Mintra Alimentare (AMA) yang pabriknya di wilayah Kecamatan Jabung.

Minuman kesehatan itu, yakni probiotik yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, dan produk tersebut sudah di ekspor ke Shanghai, Tiongkok. “Kami optimistis nantinya makin banyak produk yang bisa diekspor. Karena itu, pihaknya terus memotivasi pengusaha maupun petani untuk meningkatkan kualitas produksinya, sehingga layak ekspor,” ujarnya.

Meskipun, lanjut Sanusi, terus digempur dengan berbagai brand dan produk in-

ternasional, tapi berbagai produk lokal ternyata mampu menunjukkan perkembangan yang menjanjikan melalui kualitas dan harga yang bersaing, serta strategi marketing dan branding yang baik.

Untuk meningkatkan produk lokal asal Kabupaten Malang di pasar ekspor, maka dirinya terus mengupdate informasi dari berbagai platform media informasi, serta dukungan dari layanan, program, dan kampanye untuk dapat mendorong lebih banyak bisnis lokal tumbuh lebih besar.

“Intinya, produk lokal kita itu bukan tidak berkualitas, karena kita mampu untuk bersaing. Sehingga {emkab Malang terus mengupayakan fasilitasi terutama dalam hal teknologi. Dengan demikian produk lokal kita nilainya akan bertambah, kualitasnya bagus dan dapat diekspor,” pungkas Sanusi.[cyn]

Pandu Siskamaya, Inovasi Lamongan Bidang Perikanan Lamongan, Bhirawa Kabupaten Lamongan menjadi satu daerah penghasil produk perikanan terbesar di Jawa Timur, bahkan di tahun 2020 produksi ikan mencapai 139.547,48 ton. Sebagian besar atau sekitar kurang lebih 85% dijual dalam bentuk segar sehingga harga produk per satuannya rendah.

Alasan inilah yang melatarbelakangi inovasi program unggulan Produk Andalan Usaha Berbasis Ikan Lamongan Jaya (Pandu Siskamaya).

Diisampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bahwa Produksi ikan di Lamongan ini melimpah, namun belum punya produk unggu-

lan daerah berbasis ikan.”Nah, Melalui inovasi Pandu Siskamaya ini kita menumbuhkan produk olahan berbasis ikan khususnya ikan asin dan pindang ikan yang akan menjadi produk andalan sektor perikanan Kabupaten Lamongan,” ungkap Bupati Yes. Melalui program atau inovasi tersebut ,dijelaskan Bupati Yuhronur akan didukung pwnuh dengan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha produk unggulan berbasis ikan seperti ikan asin dan pindang ikan yang mempunyai mutu bagus dan desain kemasan yang menarik.

Sehingga diharapkan produknya nanti dapat bersaing dan menarik

daya minat konsumen dipasaran. Dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk yang tepat maka kedua produk unggulan tersebut dapat diterima konsumen, tidak hanya di Lamongan akan tetapi juga mempunyai pasar tetap di Kota Bandung dan Jakarta.

“Adanya inovasi ini diharapkan ikan yang dihasilkan di Kabupaten Lamongan dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Lamongan dan luar Lamongan sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan meningkatkan gizi masyarakat Lamongan,” terang Bupati Yuhronur.

Sementara itu, ditambahkan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arif Bakhtiar jika produk Ikan asin dan Pindang sendiri merupakan produk asli Lamongan dan banyak diproduksi di Kecamatan Brondong.

“Industri pengolahan ikan asin banyak dikembangkan di Desa Labuhan dengan jumlah UMKM sebanyak 35 orang dan produksi sebesar 5 ton per hari dengan omzet Rp. 175.000.000,, untuk ikan pindang dikembangkan di Desa Brondong dengan jumlah UMKM sebanyak 35 orang dan produksi sebesar 10 ton per hari dengan omzet Rp. 300.000.000,” pungkas Arif Bakhtiar.[aha,yit].

Produk UKM Kabupaten Sidoarjo Bakal Dipajang di Rak Khusus Indomart Produk dari usaha kecil mikro (ukm) di Kab Sidoarjo tidak kalah dengan produk yang dihasilkan dari pabrik. Untuk membesarkan mereka, Disperindag Kab Sidoarjo akan terus mendorong supaya produk mereka banyak yang bisa masuk di toko swalayan.

“Apabila produk ukm diminati, maka dampaknya tentu saja produk mereka akan semakin meningkat,” komentar drs M. Tjarda MM, Kepala Dinas Perindag Kab Sidoarjo, Rabu (22/9) kemarin, disela-sela kegiatan temu usaha UKM dengan toko swalayan, di hotel Aston Sidoarjo.

Tjarda memberi contoh salah produk UKM Sidoarjo yang sudah bisa masuk swalayan, diantaranya minuman dari aloevera atau lidah buaya.

Menurut Tjarda, langkah itu sungguh suatu keberhasilan yang luar biasa.

“UKM di Sidoarjo sudah ada yang

merasakan hasilnya,” ujar Tjarda.

Sebagaimana amanat dari program kemitraan, nanti di toko ritel Indomart akan dipajang 1 rak khusus, yang menampung produk khusus dari UKM Sidoarjo. Rak khusus ini, diminta ditaruh paling depan, dekat pintu masuk. Agar konsumen tahu akan keberadaan produk dari UKM Sidoarjo. “Ini program kemitraan, amanat dari undang-undang maupun Perda. Kewajiban dari toko ritel untuk ikut membantu memasarkan produk UKM,” jelas Tjarda.

Menurut data Disperindag Sidoar-

jo, saat ini ada sekitar 19 jenis toko ritel di wilayah Kab Sidoarjo. Untuk program kemitraan ini, masih akan dilakukan ole pihak Indomart dulu. Sedangkan toko ritel lainnya akan secara bertahab.

Menurut Tjarda, di wilayah Kab Sidoarjo saat ini ada 600 an toko ritel dari berbagai jenis. Kalau produk UKM Sidoarjo bisa masuk semua, maka akan punya potensi ekspansi produk sampai keluar kota. Saat ini sebenarnya sudah ada produk UKM Sidoarjo yang masuk swalayan. Tetapi tidak ada di rak khusus produk Sidoarjo. Kalau ada di rak khusus, harapannya bisa sebagai promosi produk Sidoarjo.

Tjarda berpesan, kalau sudah disediakan rak khusus, kapasitas produk UKM Sidoarjo jangan sampai

berkurang. Jangan hanya semangat pada awal-awalnya saja.Apa yang menjadi kesulitan pelaku UKM, akan terus didampingi. “Bulan depan, program kemitraan yang memberi kesempatan bagi UKM mempromosikan produknya ini, akan segera kita launching,” ujarnya.

Hadir dalam acara sehari yang diikuti pelaku UKM Sidoarjo itu, menghadirkan narasumber dari Komisi B DPRD Sidoarjo, perwakilan toko swalayan dari Indomart dan Palapa. Humas Indomart, M. Nurudin, dalam kesempatan itu menyatakan dukungan pihaknya dengan program kemitraan tersebut. Menurut M. Nur, karena program kemitraan seperti itu, juga sama dengan misi dari pihak Indomart. “Yakni membangun perekonomian masyarakat dengan berjalan

alikus/Bhirawa.

Disperindag Kabupaten Sidoarjo mempertemukan pelaku UKM Sidoarjo dengan pihak toko swalayan, untuk menjalin kemitraan.

bersama-sama. Kita besar bersamasama,” komentarnya.

Karena ini program kemitraan, produk yang ditaruh di rak khusus nantinya tidak akan dikenai biaya sewa. Namun, pihakn-

ya memberikan pesan, agar UKM tetap semangat. Jangan hanya ketika awalawalnya saja. Namun harus berkesinambungan. Tentu saja dengan produknya yang berkualitas.[kus]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 23 September 2021

Terdampak Covid-19, 576 Anak di Blitar Jadi Yatim l

Sambungan hal 1

mencapai 576 anak.

“Ratusan anak itu terpilah usia, mulai dari usia 0 - 5, 5 - 12, 12 - 15, dan 16 – 18,” kata Eka Purwanta, Rabu (22/9).

Lanjut Eka, situasi dan kondisi tersebut mendadak dan tidak direncanakan, namun sudah ada program-program dari Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian kepada mereka. “Seperti progran pokok Dinsos berupa Lembaga Kesejahteraan Anak atau LKSA, bakti sosial dari ASN serta kelompok-kelompok tertentu untuk bisa membantu langsung kepada mereka,” ujar Eka. Selain itu dikatakan Eka, sesuai perintah Bup a t i B l i t a r melalui Asisten Hartono/Bhirawa 1, pihaknya diminta terus men- Eka Purwanta gupdate data anak korban Covid-19 yang orang tuanya meninggal, dimana nantinya direncanakan masing-masing OPD akan dipolakan. Misalnya Dinas PPKBP3A ada semacam pendampingan psikologis dan hukum, Dinas Pendidikan ada bea siswa, Dinas Pertanian mungkin ada bantuan terkait pola makan, dan lain-lain.

“Kami berharap anak-anak yatim terdampak Covid-19 ini tidak trauma, sehingga kami akan terus berupaya memberikan pendampingan kepada mereka,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Blitar melalui masing-masing OPD untuk tetap memperhatikan dan membantu korban Covid-19 utamanya kepada anak Yatim Piatu.

“Karena selain ini kewajiban kita bersama, Pemerintah juga harus bisa membantu mereka dengan berbagai program untuk meringankan beban dan membantu mereka untuk tumbuh kembang karena masih dalam usia anak,” pungkasnya. [htn]

Kolaborasi untuk Sukseskan Vaksinasi l

Sambungan hal 1

mua potensi dan kekuatan. Mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, ASN (seluruh tenaga kesehatan dan pengamanan), Toga (tokoh agama), Tomas (tokoh masyarakat) hingga relawan dari organisasi kepemudaan di desa sasaran.

Adapun praketknya adalah vaksinasi tidak lagi dilakukan di puskesmas maupun kecamat­ an. Melainkan petugas kesehatan langsung turun ke desa-desa untuk menvaksin warga agar prosentase cakupan vaksinasi terus meningkat dan merata di semua wilayah di Kabupaten Pasuruan.

“Vaksinasi kolaborasi ini, kami mengkolaborasikan semua potensi dan kekuatan. Mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Pemda hingga kecamatan kita gerakkan sampai desa.

Saat ini untuk tempatnya bukan di Puskesmas tapi langsung grebek desa. Vaksinator langsung turun di Balai Desa untuk menyuntikkan vaksin ke warga,” ujar Gus Irsyad.

Saat vaksinasi, Pemkab Pasuruan melibatkan para vaksinator di RSUD maupun puskesmas hingga nakes yang bekerja di RS swasta serta klinik-klinik kesehatan. Vaksinasi akan dilaksa­ nakan di 16 kecamatan yang prosentase capaian vaksinasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan 8 kecamatan lain.

“Awalnya kecamatan yang kasus aktifnya tinggi, tapi saat kecamatan yang capaian vaksinasinya masih rendah menjadi prioritas. Tentunya kecamatan lainnya juga menjadi perhatian,” papar Gus Irsyad.

Saat ini, sudah tidak ada warga Kabupaten Pasuruan yang dinyatakan terpapar Covid-19 maupun yang meninggal dunia karena virus korona. Kasus aktif Covid-19 juga menurun drastis.

Pada Minggu (19/9) kemarin, hanya menyisakan 52 orang yang dirawat.

Sebelumnya, wilayah Kabupaten Pasuruan sempat masuk level 1 PPKM, namun saat ini kembali ke level 2. Menurut Gus Irsyad, peme­ rintah pusat memberikan kebijakan baru bagi daerah yang level kasus positifnya sangat rendah, harus diimbangi dengan cakupan vaksinasi yang bisa menyentuh di angka 50-70 persen agar bisa masuk ke level 1.

Sementara ini, datangnya vaksin ke Kabupaten Pasuruan juga secara bertahap. Sehingga Pemkab Pasuruan hanya bisa menunggu datangnya vaksin.

“Terkait vaksin, yang punya kebijakan adalah pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur.

Kita bukannya lambat, tapi perlu kita pahami bahwa vaksin datangnya bertahap. Pertama kita prioritaskan nakes 1 yang sudah 100 persen.

Belum lagi layanan publik seperti TNI, Polri, ASN, lansia, ibu hamil, pelajar, disabilitas dan remaja terus kita vaksin selagi ada stok vaksin,” jelas Gus Irsyad.

Gus Irsyad tak henti-hentinya mengajak seluruh warga agar ikut peduli terhadap sesama.

Tujuan vaksinasi untuk menciptakan herd community atau kekebalan kelompok. “Kami berharap agar masyarakat bersabar dan untuk ikut peduli. Karena dengan mengikuti vaksinasi, maka sudah ikut peduli pada sesama, keluarga dan lingkungan atau daerah,” tegas Gus Irsyad. [hil]

Rp78,25 Triliun untuk Lanjutkan Bansos l

Sambungan hal 1

Risma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/9).

Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri atas bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler tersebut, adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. “PKH dan BPNT terus berjalan, baik ada atau tidak ada pandemi, karena untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM,” kata Risma.

Sedangkan bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

Risma mengatakan BST dirancang untuk kedaruratan, bukan

untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus corona saat itu.

Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya. “Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” kata Risma.

Risma memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos. Dia mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/

RW bila merasa layak mendapatkan bantuan.

Selain itu, bisa memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.

Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun.

Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah. “Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/ Program Sembako. Tapi, indeksnya Rp200 ribu,” kata dia.

Dalam kaitan tersebut, Mensos menekankan kembali, bahwa pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran. [ant]

nasi peta resiko Covid-19 menjadi salah satu acuan dalam menentukan tindakan dan kebijakan.

Terlebih, adanya pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berahir, telah banyak membatasi dan mempengaruhi aktifitas masyarakat di hampir seluruh sektor. Utamanya, di tengah masih diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di Jatim.

“Setiap kebijakan ataupun tindakan yang akan diambil memang harus disesuaikan dengan level serta zonasi peta resiko sebuah daerah, selain posisi levelnya,” jelas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Tak hanya penambahan di zona kuning, lanjut Khofifah, berdasarkan hasil assesment level situasi Covid-19 dari Kemenkes RI per 20 September 2021 yang dirilis 21 September 2021, level 1 di Jatim bertambah menjadi 21 kabupaten/ kota. Yaitu Kab. Tuban, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Magetan, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Batu, Kab. Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, dan Banyuwangi.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya 19 kabupaten/kota berada level 1 per 19 September 2021.

Sementara untuk level 2 dari tanggal 19 September 2021 ke 20 September 2021 mengalami penurunan dari 19 kabupaten/kota menjadi 17 kabupaten/kota. Yaitu Kab. Tulungagung, Trenggalek, Probolinggo, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Madiun, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Bangkalan.

“Alhamdulillah, selain zonasi 100% berada pada zona kuning, jumlah kabupaten/kota yang be-

rada pada level 1 menjadi 21 kabupaten/kota. Terima kasih atas kerjasama semua pihak dan komponen masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, gubernur perempuan pertama di Jatim menyampaikan total capaian vaksinasi di Jatim sebanyak 19.727.057 orang berdasarkan data Dashboard Kemenkes / KCPEN per 21 September 2021. Terdiri dari dosis pertama mencapai 12.891.110 orang dan dosis kedua mencapai 6.835.947 orang.

Sementara per kabupaten/kota, 5 kabupaten/kota di Jatim dengan cakupan tertinggi terdiri dari Kota Mojokerto (dosis pertama 122,41%, dosis kedua 73,68%), Kota Surabaya (dosis pertama 103,80%, dosis kedua 65,86%), Kota Kediri (dosis pertama 99,56%, dosis kedua 54,34%), Kota Blitar (dosis pertama 87,04%, dosis kedua 53,84%), dan Kota Madiun (dosis pertama 78,71%, dosis kedua 49,70%).

“Terima kasih gotong royong dan sinerginya dari berbagai pihak, sehingga capaian vaksinasi di Jatim sudah mencapai 19.727.057 orang. Insyaallah percepatan vaksinasi terus kami lakukan,” jelas Khofifah.

Meski demikian, Mantan Mensos RI itu terus mengajak seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, kedisiplinan menjalankan prokes menjadi salah satu kunci penting untuk melindungi diri kita dan orang di sekeliling kita dari penularan Covid-19.

“Kembali saya mengajak kepada kita semua mari disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita masih harus kerja keras dan berjuang menghadapi pandemi ini. Mari terus pertahankan capaian ini, patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menunju Jatim Bangkit,” pungkasnya. [tam]

Ketua DPC PPP Mojokerto Qusyairin mengatakan, sebagai kader dan ketua partai, ia sangat menyayangkan langkah DPP yang menabrak aturan AD/ART dan PO yang justru dibuat sendiri. “Ini pendidikan politik yang tidak baik, saat pimpinan pusat justru mengajari kader untuk tidak mematuhi aturan tertinggi partai.

Aturan partai adalah marwah ter­ tinggi yang seharusnya kita patuhi dan taati,” tegas anggota DPRD F PPP Kabupaten Mojokerto.

Seperti diketahui Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua PPP Jatim diterima langsung oleh Hj Mundjidah Wahab pada Selasa malam (21/09) di Jakarta yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi.

Mundjidah Wahab saat ini merupakan Bupati Jombang periode 2018-2023. Sebelum menjadi Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengawali karier politiknya sebagai anggota DPRD Jombang sejak tahun 1971. Pada tahun 1997 hingga 2021, Hj Mundjidah Wahab juga pernah menjadi

anggota DPRD Provinsi Jatim, dan pada periode 2013-2018, ia menjadi Wakil Bupati Jombang.

“Kami dari Fraksi PPP DPRD Jombang menyampaikan selamat dan sukses atas terpilihnya beliau, Ibu Hj Mundjidah Wahab sebagai Ketua DPW PPP Jatim,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Jombang, Junita Erma Zakiyah, Rabu (22/09).

Politisi perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut menambahkan, figur Hj Mundjidah Wahab layak memimpin PPP Jatim karena terbukti merupakan salah satu kader terbaik dari partai politik berlambang Ka’bah ini. “Yang kedua, beliau juga salah satu putri Pendiri NU, yang tentu darah perjuangannya juga sangat besar,” imbuhnya.

Junita Erma Zakiyah optimis, di tangan Hj Mundjidah Wahab, PPP Jatim akan bisa semakin besar. “Dan kami yakin Insya Allah bisa menjadi partai yang diperhitungkan di tahun 2024.

Karena alhamdulilah BanomBanom PPP sudah digerakkan,” pungkasnya. [Geh,rif]

Jatim 100 Persen Zona Kuning l

Sambungan hal 1

Tinggi : 0 - 1.80, Zona Risiko Sedang : 1.81 - 2.40, Zona Risiko Rendah : 2.41 - 3.0, Zona Tidak Terdampak : Tidak tercatat kasus COVID-19 positif, dan Zona Tidak Ada Kasus : Pernah terdapat kasus di wilayah tersebut namun tidak ada penambahan kasus baru dalam 4 minggu terakhir & angka kesembuhan ≥95%.

Atas capaian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi gerak cepat dan kerja keras dari seluruh pihak baik Forkopimda, Pemkab/Pemko, tenaga kesehatan (nakes), perguruan tinggi, tokoh agama, media , private sector, tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran aktif seluruh masyarakat Jatim yang telah bersama sama kerja keras berjuang menghadapi Pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, 38 kabupaten/ kota atau 100% daerah di Jatim dinyatakan oleh Satgas Covid-19 Nasional masuk resiko rendah (zona kuning). Capaian ini meningkat dari sebelumnya per 15 September 2021, sebanyak 37 kabupaten/kota di Jatim yang berada di zona kuning atau resiko rendah. Situasi seperti ini patut kita syukuri bersama,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/9).

“Terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah gerak cepat, bersinergi bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim. Ada Forkopimda Jatim, TNI- POLRI, Pemkab/ Pemko, tenaga kesehatan (nakes), tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, media, sektor swasta dan seluruh elemen masyarakat di Jatim,” tambah Khofifah.

Khofifah menjelaskan, mengetahui posisi zonasi sebuah daerah menjadi sesuatu hal yang penting saat ini. Karena perkembangan zo-

Nahkodai PPP Jatim, Mundjidah Dapat Penolakan l

Sambungan hal 1

FP PPP Jatim menilai, SK yang dikeluarkan DPP PPP ini tidak memiliki dasar hukum dan cenderung mempertontonkan arogansi dan tangan besi DPP, mengingat SK tersebut tidak sesuai dengan hasil resmi yang direkomebdasikan tim formarur yang dipilih secara sah saat Muswil DPW PPP Jatim beberapa bulan lalu.

“Kita konsisten menolak produk SK DPW Jatim yang dikeluarkan DPP PPP. Bagaimanapun, ini sangat menciderai marwah dan azas demokrasi partai. Ini aspirasi Formatur, Mayoritas DPC, Banom, dan kader partai akar rumput,” tegas Ketua Forum Penyelamat PPP Jatim, H. Rofik, Rabu (22/9) kemarin.

Anggota Fraksi PPP Jatim ini menambahkan, langkah hukum terus berlanjut berupa gugatan ke Mahkamah Partai DPP PPP, Pengadilan Negeri, dan Surat ke Kemenkumham, disamping per hari Rabu 22 September 2021, Kantor DPW PPP Jatim Dalam penguasan FP PPP Jatim.

Halaman 11

Gelontor Ribuan Vaksin untuk Pelajar di Pulau Bawean l

Sambungan hal 1

sama yang harus dibangun untuk dapat bersama-sama keluar dari pandemi Covid-19.

“Matur sembah nuwun dateng (terimakasih banyak buat) pak rektor atas perkenan kerjasamanya karena memang kita ingin bahwasanya dunia pesantren dan segenap kaum santri, Insyaallah akan berada di barisan terdepan mensukseskan kita untuk keluar dari pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, secara khusus Wagub Emil meminta kepada Rektor STAI Hasan Jufri untuk ikut berperan dan mengajak lansia agar mau divaksin.

Karena dengan vaksinasi yang menyasar lansia dan tercapainya target vaksinasi dapat mempengaruhi hasil asessment dan menentukan level PPKM sebuah daerah.

“Pak rektor, untuk lansia yang umurnya 60 ke atas ya itu juga perlu digenjot kalau belum digenjot kita nggak bisa masuk level 1 PPKM nya,” pintanya.

“Kepada pak rektor saya mohon untuk bisa mengajak seluruh lansia di Pulau Bawean Kabupaten Gresik untuk mau divaksinasi, Insya Allah sehat aman dan tentunya halal,” imbuhnya.

Wagub Emil juga menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan vaksinasi kali ini. Dirinya menyebut, selain disiplin menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi juga bagian dari ikhtiar untuk dapat secepatnya mengakhiri pandemi Covid-19.

“Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai target vaksinasi, melindungi masyarakat tentunya dengan vaksinasi, vaksinasi itu ikhtiar hasilnya tergantung Gusti Allah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan launching QRIS Bank Jatim Cabang Bawean yang dilakukan dengan menekan tombol digital oleh Wagub Emil, Dirut Bank Jatim, Kepala OJK Regional IV Bambang Mukti Riyadi, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Hartaman secara bersamasama.

Wagub Emil mengharapkan, peluncuran QRIS di Bawean dapat memberikan kemudahan layanan transaksi keuangan di Bawean. Dengan begitu, lanjut Wagub Emil, perekonomian di Bawean juga akan meningkat.

Pasalnya, Wagub Emil menilai Pulau Bawean memiliki banyak potensi yang harus terus didorong dan ditingkatkan.

Selain pesona alam yang indah dan berpotensi untuk peningkatan sektor wisata, juga kekayaan laut yang tentunya menyimpan banyak potensi

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pulau Bawean.

“Jadi ini memang besar potensinya maka kita harus mendorong itu dengan adanya lembaga keuangan dengan adanya kredit aksesnya juga pesawat layanan tersedia,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama dilakukan penyerahan secara simbolis satu rekening satu pelajar oleh Wagub Emil kepada Malinda Saputri, dan oleh Kepala OJK Jatim Bambang Mukti Riyadi kepada Wilda Febriani.

Juga dilakukan penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perdagangan kepada Ibu Nurul Aini senilai Rp. 500 juta, dan kepada Haris senilai Rp 300 juta. Perihal tersebut, Wagub Emil mengatakan bahwa pemberian tersebut merupakan bentuk komitmen bank Jatim dan Pemprov Jatim dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. “Sekarang KUR bisa 300 sampai 500 juta, kredit usaha rakyat ini ada karena negara yakin bahwa usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro harus mendapat bantuan dari pemerintah yaitu pembiayaan yang terjangkau,” tuturnya.

Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan sosial (bansos) secara simbolis kepada 40 guru ngaji dengan total bantuan Rp. 60 juta. Bansos tersebut diserahkan secara langsung oleh Wagub Emil kepada perwakilan guru mengaji yaitu Ustad Muh. Ilyas.

Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Bambang Mukti Riyadi menyampaikan pentingnya percepatan vaksinasi dan OJK mendukung secara penuh. Karena menurutnya, vaksinasi adalah kunci yang dapat mendorong semua sektor dapat berjalan normal dan bangkit kembali.

“Jadi Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak,” ucapnya.

Dirut Bank Jatim Busrul Iman mengharapkan, ke­ giatan kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Bawean.

Termasuk ikut menopang dan memberikan kontribusi bersama-sama ikut menciptakan herd immunity di Jatim.

“Bank Jatim sangat berkepentingan tentang hal ini dikarenakan manakala herd immunity tercapai maka kesehatan masyarakat tercapai dengan baik dan itu akan memulihkan kembali ekonomi nasional, khususnya Provinsi Jawa Timur,” katanya. [tam]

PMI Siap Bantu 300 Ribu Vaksin l

Sambungan hal 1

“Untuk vaksin nanti, sekarang tenaga medis PMI sedang dilatih. Kalau sudah turun, maka sebanyak 300 ribu dosis vaksin akan didistribusikan ke semua PMI di kabupaten atau kota di Jatim guna membantu pemerintah percepatan pencapaian vaksin.”kata mantan Gubernur Jatim itu.

Selain membantu percepatan herd immunity, PMI tetap menjalankan tugas pokoknya menyediakan stok persediaan darah. Serta menyiapkan tenaga relawan bila terjadi bencana alam, yang tiba terjadi sudah siap diterjunkan kelapangan bencana.

Ditambahkan Imam Utomo, bahwa adanya prediksi BMKG adanya gelombang tinggi di daerah Selatan Jatim. Sudah melapor ke pusat, dan gudang Diklat PMI di Gresik, bisa difungsikan bila sewaktu-waktu ada bencana.

Sementara Wabup Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) memgatakan, ucapan terikasih atas kepedulian PMI kepada masyarakat. Bahwa vaksinasi di Gresik, sudah dikisaran 70 persen. Dengan rincian dosis pertama mencapai 52 persen. Untuk dosis kedua mencapai 21 persen, jika nanti vaksin dari PMI dilaksanakan. Maka capaian prosentase akan lebih tinggi, diharapkan bisa kembali pulih ekonomi masyarakat. [kim]

Selalu Sabar dan Tekun, Meski Satu Pickup hanya Dihargai Rp190 Ribu l

Sambungan hal 1

tidak ada pekerjaan lain, selain menekuni pekerjaan sebagai tukang pecah batu,” tutur Nadiye dengan bahasa madura.

Nadiye mengaku, penghasilan yang didapat tidak seberapa besar. Dia baru mendapat penghasilan jika batu coral hasil pecahannya itu sudah laku. Setiap harinya belum tentu mendapatkan penghasilan, kalau ada pembeli atau tengkulak, baru bisa mendapatkan penghasikan.

Nadiye mengatakan, harga jual batu coral harganya sebesar 190 ribu dalam

satu pikc-up. “Untuk mendapatkan satu pikc-up saja, saya harus bersusah payah mengumpulkan batu coral minimal selama enam hari lamanya,” tutur Nadiye.

Untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan harapan, Nadiye harus bersusah payah mengumpulkan batu coral hingga terkumpul satu pikc-up jumlahnya. Nadiye mendapatkan penghasilan sekitar 190 ribu setelah dipotong modal. “Itu saya kerjakan selama lima hari hingga enam hari baru semuanya bisa terkumpul. Pekerjaan ini mau tidak mau saya lakukan setiap hari karena

sudah tidak ada pilihan pekerjaan yang lain,” tutur Nadiye.

Disisi lain, Haera, kolega Nadiye yang juga menjadi tukang pemecah batu menimpali bahwa sosok Nadiye dikenal sebagai seorang pekerja wanita yang rajin dan tekun. Terbukti, ulas Haera, tetangganya itu mampu menghimpun uang belanja dari hasil bekerja sebagai pemecah batu.

“Saya bekerja selalu tepat waktu.

Setiap pukul 08.00 Wib hingga sore hari rutin bekerja sebagai tukang pemecah batu dipinggir jalan Desa Kotakan,” im-

buh Haera yang mengaku baru beberapa tahun bekerja bersama Nadiye.

Haera menerangkan, selama bekerja dengan Nadiye, terkadang dia mengeluh, karena hidup sendirian dan sudah tidak punya siapa-siapa. Dia menjalani hidup hanya seorang diri dan untuk memenuhi kebutuhannya, ia berharap uluran tangan dari tetangga dekatnya yang bisa membantu. “Ya terkadang untuk memenuhi kebutuhan tiap harinya, dia (Nadiye) mendapatkan tambahan bantaun dari para tetangganya,” pungkasnya. [*]

KOMINFO

DERAP NUSANTARA

Halaman 12

Kamis Pahing, 23 September 2021

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Akan Komitmen Berantas Mafia Tanah Jakarta, (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

“Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafiamafia tanah,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara “Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria” yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para pejabat terkait serta penerima sertifikat.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang ‘mem-backingi’ mafia tanah tersebut,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar Polri dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. “Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi

masyarakat, memastikan ketersediaan, dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga memerintahkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan kepada para penerima sertifikat tanah.

“Bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap oleh bapak ibu penerima manfaat reforma agraria lebih produktif. Sekali lagi agar tanah yang ada lebih produktif, memberi hasil untuk membantu kehidupan bapak isu sekalian,” tambah Presiden.

Sementara untuk para penerima sertifikat tanah, Presiden Jokowi meminta agar mereka menjaga sertifikatnya baik-baik. “Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain, harus betul-betul dijaga,”

LINTAS NUSANTARA Wakil Wali Kota Kupang Minta Guru Perketat Prokes di Sekolah Kupang, (ANTARA) - Wakil Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Hermanus Man meminta para guru di sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas secara ketat menerapkan protokol kesehatan, baik terhadap siswa maupun guru dan pegawai.

“Pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di Kota Kupang, tentu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 mutlak dilakukan,” kata Hermanus Man di Kupang, Rabu.

Ia mengatakan penerapan protokol kesehatan dilakukan mulai dari siswa masuk sekolah dengan melakukan pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak selama berada dalam kelas serta tetap menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Hermanus Man mengaku telah melakukan pemantauan ke beberapa sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. “Penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan secara baik,” ucapnya. Menurut dia, penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara baik merupakan hasil dari kolaborasi orang tua siswa dengan para guru di sekolah, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. [*]

Dekranasda Jateng Buka Ruang Pamer di Bandara Yogyakarta Semarang, (ANTARA) - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah membuka ruang pamer di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, DIY, sebagai upaya mengenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk kerajinan tangan dari para pelaku UMKM di Jateng.

“Dengan ini, diharapkan produk unggulan kerajinan UMKM Jateng, lebih moncer dan menjadi pilihan buah tangan pelancong,” kata Ketua Dekranasda Jateng Siti Atikoh di Semarang, Jateng, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan ruang pamer produk kriya di Bandara Internasional Yogyakarta tersebut mendapat dukungan penuh oleh Bank Jateng.

Sebelum ada kerja sama ini, lanjut istri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ini, ruang pamer produk kriya asal Jateng digabungkan dengan kriya asal Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga menjadi kendala terhadap product knowledge kerajinan tangan Jateng.

“Bandara ini kan pintu dari orang asing wisatawan atau orang bepergian sehingga strategis apabila kita bisa memasang produk di sana,” ujarnya. Selain Bandara Internasional Yogyakarta, tempat promosi Dekranasda juga tersedia di Semarang yang diharapkan produk kriya Jateng semakin dikenal dan laku sehingga dapat menyejahterakan perajin. [*]

ANTARA

Presiden Jokowi berbicara dalam acara “Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria” di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (22/9).

kata Presiden.

Presiden Jokowi dalam acara tersebut menyerahkan sebanyak 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, ada 5.512 sertifikat yang merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang

menjadi prioritas tahun 2021.

“Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang ‘fresh’ betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah telantar, dan pelepasan kawasan hutan,” ungkap Presiden. [*]

Indonesia Berpeluang Jadi Negara Terbesar di Ekonomi Syariah Jakarta, (ANTARA) Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat pembukaan Indonesia Sharia Summit 2021 mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara terbesar di dunia untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah.

“Indonesia berpeluang menjadi negara terbesar untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Kita memiliki potensi yang besar,” kata Wapres Ma’ruf dalam pembukaan Indonesia Sharia Summit 2021 melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

Wapres menjelaskan dari sisi penawaran atau supply Indonesia memiliki sumber daya cukup besar untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

“Sementara dari sisi demand, kita adalah pasar potensial bagi ekonomi syariah, baik di sektor keuangan, produk dan makanan halal, fashion muslim, dana sosial Islam, usaha atau bisnis syariah,” jelasnya.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tersebut, Wapres mendorong kolabo-

rasi antara berbagai pihak dan pemangku kepentingan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia secara nasional.

“Kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.

Wapres juga berharap di kondisi krisis pandemi COVID-19 ekonomi dan keuangan syariah tetap dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional Indonesia.

“Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap berdaya tahan.

Pada semester I 2021, sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian selama masa pandemi,” ujarnya.

Turut mendampingi Wapres Ma’ruf dalam membuka acara tersebut di kediaman resmi wapres ialah Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah. [*]

Kominfo Kembali Tegaskan Data PeduliLindungi Tidak Bocor

Jakarta, (ANTARA) masyarakat oleh oknumMenteri Komunikasi oknum yang perlu mendapat dan Informatika Johnny G. penegakan hukum di ruang Plate kembali menegaskan fisik. Kalau ini dibiarkan, bahwa data pribadi pengmaka semua pejabat publik guna aplikasi PeduliLindyang diamanatkan oleh unungi tidak bocor. dang-undang agar data prib“Tidak terjadi kebocoran adinya dengan persetujuan data di PeduliLindungi, dan masing-masing disiarkan data-data yang ada di dalam kepada publik akan mengaplatform tersebut berada di lami masalah yang sama,” Indonesia, bukan diletakkan kata Johnny. di luar negeri. Data-datanya Menteri Komunikasi Ketua Komite I DPD, Informatika berada di cloud di dalam dan Fachrul Razi, pada rapat Johnny G. Plate negeri, baik di cloud Komtersebut mendorong pemerinfo maupun di cloud mitra Kementerian intah untuk melakukan langkah-langkah Kesehatan yang menangani PeduliL- strategis untuk menghindari potensi indingi,” kata Johnny saat rapat kerja kebocoran data. dengan Komite I Dewan Perwakilan “Persoalan tersebut bisa menjadi Daerah RI, Rabu. bencana bagi negara jika tidak dilakukan Dia menyatakan pemberitaan menge- langkah-langkah strategis. Karena hak nai data pribadi sejumlah tokoh nasional privasi seseorang telah dilanggar, menginyang diklaim berasal dari PeduliLindungi gat data yang diperjual belikan atau dicuri bukan disebabkan pengambilan paksa tersebut sangat sensitif, mulai dari nama dari aplikasi tersebut, namun, karena lengkap, alamat, email, nomor telepon, penggunaan data pribadi yang sudah men- dan riwayat kesehatan,” kata Fachrul jadi domain publik secara tanpa hak.

Razi, dalam keterangan yang sama.

Aksi seperti itu dinilai ilegal sehingga Menjawab pertanyaan tersebut, Johnny perlu diselesaikan secara hukum. menyatakan pemerintah terus berupaya “Ini masalahnya adalah tindakan-tin- melindungi data pribadi masyarakat undakan kriminal atau tindakan yang tidak tuk menghindari penyalahgunaan atau sesuai aturan, ilegal terhadap data pribadi kebocoran data. [*]

INFO GRAFIS

ANTARA

Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Indonesia Sharia Summit 2021 melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Rabu (22/9).

SEKILAS JAWA TIMUR

DKUPP Kota Probolinggo Fasilitasi UMKM Tingkatkan Kemasan Produk Kota Probolinggo, (ANTARA) - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo be­ kerjasama dengan UPTI Makanan Minuman dan Kemasan Disperindag Jawa Timur memfasilitasi dan memberikan konsultasi bagi UMKM untuk meningkatkan kemasan produk melalui mobil pelayanan keliling di halaman DKUPP setempat, Rabu.

“Kami ingin UMKM di Kota Probolinggo tidak hanya produknya saja yang bagus tetapi juga bagus kemasannya, agar memiliki daya saing dan siap dipasarkan di luar daerah,” kata Kepala DKUPP Kota Probolinggo Fitriawati di Probolinggo, Rabu.

Selain kualitas produk makanan dan minuman yang baik, kemasan juga memiliki peranan penting agar tetap mampu bersaing de­ngan produk lainnya, sehingga para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) atau UMKM pun harus melek desain kemasan jika ingin produksinya semakin meningkat dan bisa bersaing di pasar regional ataupun nasional.

“Melalui mobil pelayanan keli­ ling itu, UMKM yang berminat dibantu desainnya bisa hadir disini dan konsultasi langsung. Saya berharap produk-produk UMKM di Kota Probolinggo bisa memiliki desain dan kemasan yang cantik sehingga punya daya saing secara nasional,” tuturnya.

Menurutnya kegiatan fasilitasi dan konsultasi kemasan dan pelayanan mobil keliling UPTI Mamin dan Kemasan Disperindag

Provinsi Jatim merupakan kegiatan setiap tahun.

“Hari ini kegiatan tersebut di­ ikuti sekitar 15 sampai 20 UMKM yang mayoritas dari produk makanan dan kerajinan. UMKM produk kerajinan disebutkan perlu kemasan menarik karena mereka juga melayani penjualan secara daring,” katanya.

Ada beberapa UMKM yang sudah memiliki desain kemasan bagus namun ada juga yang kurang, sehingga pihak DKUPP memprioritaskan pada UMKM yang kurang maksimal dalam kemasan produknya, serta yang akan masuk pasar Indomaret maupun Alfamart.

Sementara Kasi Pelayanan Teknis UPTI Mamin dan Kemasan Disperindag Provinsi Jatim Puspita Pramiluwati mengatakan, kegiatan fasilitasi dan konsultasi kemasan bagi UMKM itu tidak bisa langsung dikerjakan di tempat.

Output berupa desain kemasan yang telah selesai itu nantinya akan dikirim melalui email atau whatsapp UMKM tersebut.

“Kami memberikan konsultasi tidak hanya sekadar desain tetapi juga bisa berupa materialnya.

Seperti tadi ada produk makanan kembang goyang supaya tidak remuk ketika dikemas maka perlu memiliki struktur dan material kemasan yang memadai,” katanya.

Ia menjelaskan plastik kemasan yang digunakan dalam produk juga berbeda, misalnya plastik untuk kopi akan berbeda dengan plastik untuk makanan gorengan supaya tidak basi. [*]

ANTARA

Suasana pemberian fasilitasi dan konsultasi UMKM dalam mobil pelayanan keliling di halaman DKUPP Kota Probolinggo, Rabu (22/9).