Binder23sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Komandan Lanal beserta jajarannya telah membangun sinergi yang cukup baik dan kokoh dengan Pemkot Malang. Kerja sama yang terjalin selama ini merupakan keterlibatan langsung Lanal dalam program blusukan yang dicanangkan pemkot dan dilaksanakan setiap dua pekan sekali,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang Moch Anton

Rabu Kliwwon, 23 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

23 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.30 Rapat dengan Menkopolhukam di Gedung Grahadi Surabaya.

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.30 Menghadiri Rapat dengan Menkopolhukam di Gedung Grahadi Surabaya.

18.00 Menghadiri National Day RRT dengan Konsul Tiongkok di JW Marriot.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.30 Menghadiri Rapat dengan Menkopolhukam di Gedung Grahadi Surabaya.

TIDAK TERBIT Sehubungan dengan libur Hari Raya Idul Adha 1436 H yang jatuh pada Kamis (24/9), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (25/9). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Amburadul, DPRD Sidoarjo Desak Bubarkan Parkir Langganan Sidoarjo-Bhirawa Pemkan Sidoarjo di desak untuk menertibkan parkir langganan atau kalau tidak mampu bubarkan saja parkir langganan. Badan Anggaran DPRD Sidoarjo akan menawarkan pilihan terburuk agar masyarakat tidak dirugikan.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, Selasa (22/9) siang membenarkan dirinya sudah menyampaikan dalam rapat Banggar DPRD pentingnya pelayanan parkir langganan untuk memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Pemerintah sudah mencanangkan setiap pelayanan publik harus memenuhi SPM. Pengelolaan parkir langganan Sidoarjo kenyataannya tidak memenuhi kriteria itu.

Jukir parkir langganan yang kerja mulai pagi sampai malam harus minimal 2 shift. Mana bisa satu jukir bekerja mulai pagi sampai

 ke halaman 11

Sidang Penipuan Pendaftaran CPNS

Eka Kembali Dituntut 1 Tahun Penjara

PN Surabaya, Bhirawa Tak cukup dengan putusan delapan bulan penjara pada sidang sebelumnya. Eka Purnama bin Margono (42) dan Sanuji bin Ramut (50) harus menerima kembali tuntutan satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indra Thimoty di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (22/9).

Sidang yang dilakukan secara bergantian ini (terpisah) sama-sama menggendakan putusan terhadap kedua terdakwa.

Siswo Heroetoto SH Untuk terdakwa SanuMHum MM, ji, JPU Indra Thimoty menuntut pria paruh baya itu dengan hukuman pidana satu tahun penjara. Senada dengan Sanuji,

Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur Teken MoU Transmigrasi Pemprov, Bhirawa Penyelenggaraaan program Transmigrasi diera modern bukan lagi sekedar memindahkan penduduk, dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang kepadatan penduduknya masih rendah. Lebih dari itu, transmigrasi memiliki tujuan mulia, yakni menyejahterakan rakyat dan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tujuan.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo usai melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Asal dengan Gubernur Daerah Tujuan dan Bupati Daerah asal dan Bupati Daerah Tujuan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, di gedung serbaguna Kantor Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal Jakarta, Selasa (22/9).

Meski Beri Kelonggaran Rayakan Idul Adha Hari Ini

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memberikan kelonggaran PNS yang akan merayakan Idul Adha hari ini, Rabu (23/9). Alasannya setiap PNS yang beragama Islam berhak merayakan peringatan hari raya kurban tersebut, meski pemerintah telah menetapkan hari raya akan jatuh pada esok hari.

“Kita memberikan tolerasi untuk terlambat datang kerja.

Tapi mereka harus masuk kerja karena pemerintah telah menetapkan hari liburnya itu pada

hari Kamis tanggal 23 September. Kalau hari Rabu ikut diliburkan berarti yang merayakan Idul Adha hari Rabu libur dua hari, itu kan tidak adil. Makanya

mereka harus tetap masuk besok (hari ini),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto SH MHum MM, dikonfirmasi, Selasa (22/9).

Seperti yang diketahui, pada lebaran Idul Adha tahun ini kembali ada perbedaan antara penetapan yang telah dilakukan pemerintah dengan Muhammadiyah. Pemerintah menetapkan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Limbah PG Djombang Baru Diduga Cemari Sungai

Fokus PON dan Aktifkan Perguruan di PON Jabar 2016.

Untuk bisa merealisasikan tuntutan emas PON, Supratomo juga sudah memiliki beberapa program seperti mengirim para atlet yang tergabung di Puslatda untuk berlatih di markas Kodam V/ Brawijaya dengan tu-

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Menteri PDT dan Transmigrasi RI Marwan Jafar beserta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X usai melakukan MoU tentang Transmigrasi.

Pemprov Tekankan PNS Tetap Masuk

 ke halaman 11

BEBAN berat kini berada di pundak Supratomo usai terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim secara aklamasi Bulan Agustus lalu. Ia dituntut untuk bisa memberikan kontribusi medali emas bagi Kontingen Jatim

Menurut Gubernur Soekarwo, pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembangunan di daerah tertinggal, salah satu caranya melalui program transmigrasi. Ruang lingkupnya meliputi penyiapan calon transmigrasi, calon lokasi, pembangunan pemukiman, penempatan transmigrasi dan pengembangan ka-

ramadhlan/bhirawa

Jombang, Bhirawa Masyarakat sepanjang sungai mengeluhkan bau limba cair disinyalir dari PG Djombang Baru, untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa anggota Komisi C DPRD Jombang melakukan sidak untuk melihat kondisi sungai.

Keresahan warga yang bermukim di dekat sungai yang melintas sepanjang Desa Sambong Dukuh ke utara hingga Tembelang bahkan Kecamatan Sumobito, selalu dirasakan selama musim giling pabrik gula PG Djombang Baru yang terlelak di dekat jantung Kota Jombang itu. “ Saat malam hari bau menyengat menusuk hidung, bahkan saat pagi bau menyengat menyesakkan

Anggota Dewan dari Komisi C DPRD Jombang saat melakukan sidak di sepanjang sungai Gude Ploso yang dialiri limbah cair PG Djombang Baru.

 ke halaman 11

Muhammadiyah Siapkan 83 Lokasi Shalat Idul Adha Surabaya, Bhirawa Muhammadiyah Jatim menyelenggarakan Shalat Idul Adha 10 Zulhijah 1436 Hijriah di 83 lokasi di Kota Surabaya pada Rabu, 23 September 2015.

“Khusus di Surabaya, Shalat Id digelar hampir di semua kecamatan. Yang terdata di Muhammadiyah Jatim, ada 83 lokasi yang ditempati,” ujar Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (22/9).

 ke halaman 11

PDIP Reposisi Pimpinan Komisi

Eddy Paripurna Gantikan Bambang DPRD Jatim, Bhirawa Setelah melakukan reposisi pimpinan Fraksi PDIP DPRD Jatim, kini PDIP kembali melakukan reposisi pimpinan komisi. Ketua Komisi D DPRD Jatim Bambang Suhartono diganti oleh Eddy Paripurna dan Wakil Ketua Komisi B, Ali Mudji diganti oleh SW Nugroho. Reposisi itu sendiri digelar tadi siang dalam rapat paripurna penetapan pergantian dua pimpinan komisi tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari menegaskan reposisi pimpinan komisi ini sebagai langkah PDiP Jatim ingin mengoptimalkan kinerja anggota dewan dari PDIP. Partai tidak ingin posisi

 ke halaman 11

Mengaryakan Generasi Produktif Putus Sekolah

Sempat Minder, Kuli Bangunan Dilatih Membuat Hantaran Menyandang gelar putus sekolah jelas bukan kebanggaan. Apalagi bagi mereka yang masuk dalam usia produktif. Persoalan mencari penghidupan yang layak seperti khayalan. Pilihan bekerja pun jatuh di sektor informal. Tanpa perlindungan hukum dan tanpa ketetapan gaji yang sesuai. Itulah seklumit cerita, atau lebih tepatnya disebut derita para generasi putus sekolah.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Supratomo

Sentil..  Buruh Kepung Pemkab, Tuntut UMK 2016 Rp 2,7 juta  Juragan puyeng…  Panwas Sumenep Temukan 3.054 Pemilih Bermasalah Masuk DPS  Angka yang menggiurkan calon bupati…  Usai Divonis, Mantan PNS BKD Jatim Kembali Dituntut Satu Tahun Penjara

 Belum sebanding dengan keuntungannya menipu…

Ada sejumlah faktor yang melatari seorang anak atau remaja memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah. Diantaranya faktor ekonomi, sosial budaya, dan aksesibilitas. Begitu juga yang dialami Imam Mubin asal Trenggalek. Ditemui saat mengikuti pelatihan keterampilan anak putus sekolah di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Mubin agak susah berinteraksi dengan orang baru.

Dia adalah salah satu diantara ribuan anak Jatim yang saat ini menyandang gelar putus asa. Alasannya tak lepas dari tiga hal itu. “Waktu

itu lulus MI (Madrasah Ibtidaiyah) langsung nggak sekolah lagi. Temanteman yang lain juga seperti itu,” kata remaja yang sempat menikmati bangku pendidikan formal di MI Alhikmah Melis Kecamatan Gandisari, Trenggalek.

Untuk mengisi kekosongan waktu setelah tidak lagi sekolah, Mubin memilih bekerja sebagai kuli bangunan di tempat asalnya. “Sempat minder sih. Ketemu orang seperti tidak bisa apa-apa, paling bodoh,’’

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman meninjau aktifitas peserta pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Antisipasi Sempitnya Jadwal, KPU Kota Surabaya Bahas Tahapan Kampanye

trie diana/bhirawa

Beras Raskin

Kendaraan dari Perum Bulog Divre Jatim mengirim beras raskin yang rencananya akan didistribusikan di Kelurahan Wonokromo melalui Balai RW 02 Karangrejo VI selanjutnya nanti akan diberikan ke pihak RT Masing-masing, Selasa (22/9).

PANGGUNG BIROKRASI

Laporkan Pengembang ke Dewan, Warga Ruko Rungkut Makmur Telan Kekecewaan DPRD Surabaya, Bhirawa Merasa dikhianati oleh PT Rungkut Makmur selaku pengembang lantaran fasilitas umum (fasum) yang semestinya diserahkan ke warga, kembali digunakan pengembang untuk keperluan bisnis, puluhan pemilik ruko Rungkut Makmur di Jl Raya Kalirungkut, Surabaya mendatangi gedung DPRD. Sayangnya dalam rapat hearing dengan tujuan mediasi yang digelar unsur pimpinan dewan, warga pemilik ruko Rungkut Makmur justru mengaku dikecewakan.

Ketua Paguyuban Ruko Rungkut Makmur, Satrio Wicaksono mengatakan, warga yang juga pemilik ruko di Kompleks Ruko Rungkut Makmur telah melakukan jual beli dengan pengembang PT Rungkut Makmur. Proses jual beli, ujar dia, tentunya disertai dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkan. ‘’Dalam brosur, janji, dan site plan yang ditunjukkan kepada para warga dinyatakan pemilik ruko di Kompleks Ruko Rungkut Makmur akan mendapatkan fasum berupa lahan parkir, jalan, dan taman yang luas, sehingga warga tertarik untuk membeli ruko tersebut,’’ ujarnya usai bertemu dengan PimQ gat pinan DPRD Surabaya, kemarin (22/9).Q

KPU Surabaya, Bhirawa Meski masa penetapan pasangan calon (Paslon) memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) masih 24 September mendatang, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah melakukan pembahasan tahapan kampanye. Namun, KPU Surabaya menegaskan semua tergantung pada penetapan pada 24 September besok.

KPU Surabaya, Selasa(22/9) menggelar pertememuan secara informal dengan Liasion Officer (LO) kedua paslon Risma-Whisnu maupun Rasiyo-Lucy secara tertutup. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif KPU Surabaya mengantisipasi mepetnya tahapan kampanye dengan mengundang kedua Tim paslon dengan asumsi semua memenuhi syarat.

Padahal, kemarin masih dalam tahapan masa penelitian perbaikan berkas.

Selain itu, bakal pasangan calon Rasiyo-Lucy belum ditetapkan memenuhi syarat (MS), tapi sudah ada pembahasan alat peraga kampanye (APK) oleh KPU Kota Surabaya.

Sekitar pukul 14.00 WIB kemarin, LO Paslon RasiyoLucy Kurniasari Achmad Zainul Arifin sudah tiba di Kantor KPU Kota Surabaya jalan Adityawarman. Kurang lebih setengah jam berikutnya, Sukadar LO Risma-Whisnu tiba di lokasi bersama Jubir Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono. Pertemuan tertutup KPU dengan LO paslon pun berlangsung kurang lebih dua jam, mulai pukul 14.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

geh/bhirawa

Kedua Liasion Officer (LO) pasangan calon, Sukadar dan Achmad Zainul Arifin foto bareng seusai memenuhi panggilan KPU Kota Surabaya, Selasa (22/9) kemarin.

Ketua KPU Kota Sura- himpun Bhirawa, pertemubaya Robiyan Arifin me- an tersebut menjelaskan ngatakan, pertemuan itu tentang ukuran dan teknis merupakan bagian dari per- pemasangan alat peraga siapan menjelang peneta- kampanye (APK) dan bahan pan paslon yakni pada 24 kampanye (BK). Selain itu, September besok. juga membahas laporan “Ini kan bagian dari per- awal dana kampanye siapan menjelang penetapan (LADK) yang bakal diseyakni 24 September nanti. rahkan 26 september menKita hanya berkoordinasi datang atau sehari setelah dengan tim kedua paslon, masa pengundian nomor seperti itu saja,” kata Ro- kedua paslon. biyan Arifin Ketua KPU Kota Mengenai pembahasan Surabaya kemarin seusai APK dan BK bersama LO, pertemuan informal.

Robiyan berdalih, tidak ada Robiyan menegaskan bah- salahnya membahas perwa masa penelitian perbai- siapan tahapan kampanye. kan berkas tidak ada kendala “Kan, hanya persiapan, tisama sekali. bahkan, dari dak ada masalah toh,” dalih hasil verifikasi faktual terkait pria kelahiran Situbondo ini. ijazah Lucy Kurniasari beLO Risma-Whisnu, Suberapa hari lalu dirasa aman. kadar menyambut baik terSemua sudah dilengkapi kait pembahasan tahapan pada saat masa perbaikan selanjutnya yakni persiapan dan sejauh ini sudah tidak kampanye setelah peneada persoalan. tapan yakni 24 September.

“Kami menilai sudah cu- “Jadi hal-hal teknis yang kup melakukan verifikasi dibicarakan. Nah, kalau faktual hanya di SMA negeri seperti itu anda bisa be5 Surabaya, kan berdasar- rasumsi sendiri (MS atau kan penelitian bersama de- TMS),” terangnya. ngan Panwaslu juga. PeSukadar yang juga Ketua nelitian pertama malah Fraksi PDI Perjuangan langsung faktual,” yakinnya. DPRD Kota Surabaya meDari informasi yang di- ngaku optimistis bahwa

paslon pesaingnya (RasiyoLucy Kurniasari) akan dinyatakan MS. Selain itu, waktu kampanye itu sudah terpotong banyak karena proses tahapan pendaftaran sudah sampai dua kali.

“Karena waktu kampanye itu kan memang terpotong.

Waktunya mepet. Saya sangat mengapresiasi pembahasan tadi,” terang Cak Kadar sapaan akrabnya.

Sementara itu, LO Pasangan calon Rasiyo-Lucy Kurniasari, Achmad Zainul Arifin mengatakan, dalam pembahasan bersama KPU Kota Surabaya sama sekali tidak ada pembahasan masalah kekurangan berkas apa saja yang kurang untuk Paklik Rasiyo dan Ning Lucy.

“Tadi itu tidak ada pembahasan sama sekali terkait kekurangannya apa saja untuk Pak Rasiyo maupun Bu Lucy. Artinya, Insyaallah kami sangat yakin MS,” katanya.

Arifin yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PAN Surabaya ini menegaskan, karena mungkin saat ini lebih detail untuk tahap penelitiannya karena hanya dua paslon. “Ini kan Head to Head, jadi KPU lebih ketat,” imbuhnya.

Menurut jadwal yang ditetapkan KPU Kota Surabaya, tanggal 19 September hingga 23 September 2015 adalah tahapan penelitian berkas perbaikan persyaratan paslon yang telah diserahkan.

Namun, karena KPU Kota Surabaya bersama Panwaslu Kota Surabaya telah melakukan verifikasi faktual seminggu yang lalu, maka KPU pun mulai membahas persiapan penetapan paslon Q geh dan masa kampanye.Q

Jatim Pastikan Tolak Impor Beras DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemerintah untuk membuka pintu kran impor beras di Indonesia ditolak legislative Jawa Timur. Komisi B menyebut rencana impor beras akan merugikan petani , apa lagi Jatim sendiri sebagai wilayah swasembada beras.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun mengatakan sudah sejak dulu Jatim secara terang-terangan menolak adanya impor beras. Ini karena stok beras yang ada sudah mencukupi. Termasuk akan menyakiti petani di Jatim yang selama ini mampu melakukan swasembada beras.

“Di Jatim stok beras melebihi cukup sehingga tak perlu impor beras. Kami akan awasi jika pemerintah benar-benar mendatangkan beras impor, kami akan rekomendasikan ke Gubernur Jatim untuk menolaknya,”ungkap politisi asal Partai PAN ini saat ditemui dikantornya, Selasa(22/9).

Agus Maimun mengatakan Komisi B DPRD Jatim akan datang ke Kementerian Pertanian untuk

mempertanyakan komitmen dari pemerintah yang tidak akan mendatangkan impor beras.

“Dulu Menteri Pertanian menjanjikan untuk tidak impor beras karena sudah cukup dan mampu swasembada beras. Namun, sekarang Wapres JK yang memberi sinyal itu. Ini perlu ketegasan mereka,”jelasnya.

Senada dengan Agus Maimun, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Yusuf Rohana menyesalkan adanya rencana untuk mendatangkan beras impor tersebut. Menurut pria yang juga Ketua Fraksi PKS ini mengatakan pemerintah Jokowi-Jk jika jadi mengimpor beras, telah melanggar janji kampanyenya yaitu berkedaulatan pangan.

“Berkedaulatan pangan itu dulu kata mereka pangan tidak

import. Tapi kenyataannya mereka mau import beras,”jelasnya.

Tak hanya itu, kata Yusuf Rohana,dulu ketika kepemimpinan sebelumnya mengkritik adanya kebijakan impor beras, namun kenyataan sekarang melakukannya. “Pemerintah sekarang tak konsisten,”jelasnya.

Sekedar diketahui,dalam rapat terbatas di Jakarta dengan pemangku kepentingan terkait beras, Senin(21/9) diantaranya, Mendag, Mentan, Dirut Perum Bulog, Wapres JK memberikan sinyal pemerintah akan impor beras.

Dikatakan oleh JK bahwa stok beras yang dimiliki Bulog sebesar 1,5 juta ton untuk beras miskin (raskin) hingga akhir tahun ini, sedangkan kebutuhan beras untuk masyarakat sebesar 2,5-3 juta ton per bulan.

Tak hanya itu, faktor kekeringan pun menjadi pertimbangan pemerintah. “Ini, kan, masalahnya kekeringan. Ya, kami tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang dengan perkiraan yang saQ cty lah,”pungkasnya.Q

Ada 15 Titik Jalan Butuh Pelebaran

Fatayat NU Rekomendasikan TKA Wajib Berbahasa Indonesia

Pemprov, Bhirawa Dari total sepanjang 1.760,91 KM jalan provinsi yang dikelola Pemprov Jatim, terdapat 15 titik jalan yang kondisinya masih sempit dan membutuhkan pelebaran 6-7 meter. Tak hanya itu, 15 titik tersebut juga membutuhkan peningkatkan kapasitas dan struktur jalan.

“Ada 15 titik yang pelu pelebaran, peningkatan kapasitas dan struktur jalan di Jawa Timur. Namun, seluruhnya belum bisa tertangani tahun ini karena keterbatasan anggaran yang kami kelola,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Supaad, Selasa (22/9).

Ia menuturkan, titik yang perlu pelebaran antara lain, Raya Legundi, Lamongan-Gedeg, Babat batas Jombang, Lamongan batas Mojokerto, DengokPacitan, dan Trenggalek-Dengok. Selain itu ada pula jalan Tulungrejo-Pacet-Batu, Cangar-Pacet, Kejayan Tosari ke Bromo.

Situbondo-Bondowoso, Bangkalan Sampang, Bangkalan Kota di Jalan Pertahanan, Bangkalan-Ketapang, dan SuQ inf.rac menep-Pantai Lombang.Q

Surabaya, Bhirawa Persoalan perempuan di Indonesia menjadi perhatian serius Fatayat NU. Bahkan dalam Kongres XV Fatayat NU di Surabaya, salah satu badan otonom NU itu merekomendasikan agar pemerintah lebih memberdayakan kaum perempuan karena keberadaan perempuan (ibu) yang mandiri dapat memperkokoh bangunan sebuah keluarga.

Diantara pemberdayaan kaum perempuan yang diharapkan Fatayat NU adalah di bidang ketenagakerjaan. Alasannya, angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 23 juta orang ternyata didominasi kaum perempuan yang produktif.

“Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.5 persen ternyata belum mampu menyerap tenaga kerja di usia produktif. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja harus dilakukan dengan mendorong sektor-sektor riil yang produktif di tingkat daerah,” ujar Yana Latifah ketua Komisi Rekomendasi Kongres XV Fatayat NU, Senin (21/9) malam.

Fatayat NU, lanjut Yana juga meminta kepada pemerintah supaya melindungi tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasalnya, masih banyak dijumpai kasus pe-

nganiayaan dan pelanggaran atas hak-hak kaum pekerja khususnya terhadap Tenaga Kerja Wanita di luar negeri yang luput dari perhatian pemerintah.

“Stop TKI dan TKW, Ayo Transmigrasi untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap TKI dan TKW serta untuk mempercepat pemerataan ekonomi bangsa,” tegas Yana Lathifah.

Senada, Iis Nurhayati anggota Komisi Rekomendasi menambahkan bahwa Fatayat NU mendesak kepada pemerintah untuk mewajibkan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Alasannya, persyaratan itu merupakan bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

“TKI dan TKW yang bekerja ke luar negeri saja harus dikarantina dan diwajibkan menguasai bahasa negara penempatan. Kenapa TKA justru diperlakukan sebaliknya saat pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendatang.

Ini jelas pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja dalam negeri,” tegas Iis Nurhayati.

Pihaknya juga mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Pasalnya, pengiriman TKI dan TKW selama ini Q cty masih banyak yang bermasalah.Q

Pemkot Mulai Pembangunan JLLB Pemkot, Bhirawa Raung sirine menandai dimulainya pembangunan jalan lingkar luar barat (JLLB) Surabaya. Jalan dengan total panjang 19,8 kilometer dan lebar 55 meter tersebut diprediksi rampung dalam dua tahun.

Peran JLLB dipandang sangat strategis dalam menunjang pengembangan Kota Pahlawan, khususnya di wilayah barat. Jalan tersebut akan menghubungkan terminal pelabuhan Teluk Lamong dengan kawasan industri dan bisnis di Surabaya selatan.

Dengan demikian, geliat ekonomi di sepanjang kawasan yang dilalui JLLB akan meningkat. Selain itu, JLLB juga akan terkoneksi dengan tol SurabayaMojokerto (SuMo) dan tol Surabaya-Gresik.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, jika JLLB resmi beroperasi, kepadatan lalu lintas di tengah kota bisa terurai. ‘’Biasanya orang kalau mau menuju Gresik atau Surabaya utara mesti lewat tengah kota. Dengan adanya JLLB, masyarakat tidak perlu melewati tengah kota,” kata Risma saat ditemui usai peresmian pembangunan JLLB di Jl. Ngemplak Citraland, Kelurahan Made, Selasa (22/9).

Di samping itu, Risma menyatakan, keberadaan JLLB sekaligus memangkas istilah kawasan pinggiran. Sebab, infrastruktur jalan yang dibangun mendorong pemerataan pembangunan kota. ‘’Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pinggiran. Semua sama karena orientasinya adalah pemerataan pembangunan,’’ ujar mantan kepala Bappeko Surabaya itu.

Menurut Risma, pembangunan JLLB lebih mudah ketimbang proyek jalan lain. Hal ini dikarenakan 80 persen lahan yang bakal dilalui JLLB berstatus milik pengembang.

Jadi pelaksanaan proyek tidak banyak terhambat masalah pembebasan lahan. Nantinya, pengembang akan membangun jalan di wilayahnya dengan dana masing-masing. ‘’Total ada delapan pengembang yang terlibat dalam pembangunan jalan yang melewati empat kecamatan dan sepuluh kelurahan ini. Adapun kecamatan yang dilalui JLLB antara lain Benowo, Pakal, Sambikerep dan Lakarsantri. Sedangkan sepuluh kelurahan diantaranya, Sememi, Kandangan, Tambak Osowilangun, Romokalisari, Babat Jerawat, Pakal, Beringin, Made, Jeruk dan Lakarsantri,’’ tambahnya.

Sementara, 20 persen lahan JLLB menurut Wali Kota menjadi tanggung jawab pemkot, baik dari sisi pembebasan lahan maupun pembangunan jalannya.

Menurut Risma, dari 20 persen itu tidak semua wajib dibebaskan oleh pemkot. Sebab, beberapa diantaranya merupakan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang dimiliki pemkot.

Kendati pembangunan dilaksanakan sendiri-sendiri antara pemkot dan pengembang, namun kedua pihak tetap melakukan koordinasi intens agar pembangunan JLLB tidak melenceng dari perencanaan.Q dre

Tingkatkan Peran Mitra Kerja dalam Program KB Dalam mengatasi persoalan tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah harus bersinergi dengan seluruh stake holders, salah satunya adalah perusahaan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Tutut Herawati, MM saat dikonfirmasi Selasa (22/9) kemarin terkait penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Program Pengembangan KB yang digelar BPPKB Provinsi Jatim 16 – 18 Sepetember yang lalu.

Menurut Tutut sinergi program KB pemerintah dengan program KB

perusahaan sangat efektif dalam mendukung produktifitas kerja disamping turut mendukung upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu/bayi serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Disamping itu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berada di garda terdepan memiliki tugas, tanggung jawab dan peran yang cukup signifikan dalam mensukseskan keberhasilan program KB.

sehingga harus berusaha aktif, memiliki kreatifitas dan inovatif serta selalu meng up to date informasi.

Dalam tatanan kehidupan di masyarakat banyak persoalan kesehatan reproduksi yang perlu mendapat perhatian seperti penularan HIV/AIDS, kanker serviks/payudara, ASI eksklusif, ketahanan keluarga (bina keluarga balita, bina kelurga remaja, bina keluarga lansia), penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya.

Ketua Bidang KB BPPKB Provinsi Jatim Dra Umi Yuniati MSi menambahkan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan

pasal 86 ayat 1a. juga diamanatkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Program pelayanan kesehatan kerja yang dianjurkan adalah program paripurna, terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Program KB – kesehatan reproduksi lanjut Umi merupakan salah satu upaya preventif yang sangat efektif dalam penurunan angka kematian ibu/bayi serta pengendali laju pertumbuhan penduduk. Di samping itu, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan proQ why.adv duktifitas.Q

Ketua Bidang KB BPPKB Provinsi Jatim Dra Umi Yuniati MSi saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Program Pengembangan KB.

SURABAYA

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

3

Tapal Kuda dan Pesisir Pantura Dominasi Perkawinan Dini Kasi Manajemen Dikmenjur Dindik Jatim Karyanto dan People and Career Development GM Alfamart Julianus Ginting saat meresmikan laboratorium ritel Alfamart Class di SMKN 10 Surabaya.

tam/bhirawa

Gandeng DUDI, Perluas Laboratorium Ritel untuk SMK Surabaya, Bhirawa Kerjasama antara pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri terus meluas di Jatim. Salah satunya ialah program keahlian pemasaran dan bisnis yang baru-baru ini tengah gencar didirikan alfmart class sebagai laboratorium ritel di sekolah.

Seperti di SMKN 10 Surabaya, ratusan siswa langsung tertarik ikut dalam laboratorium pengelolaan bisnis ritel di areal sekolah yang merupakan program hibah dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. “Yang bisa masuk laboratorium ritel ini siswa kelas X. Dari 120 siswa kelas X jurusan pengelolaan bisnis, semuanya berminat. Cuma kami seleksi dan hanya ada 31 siswa yang bisa ambil konsentrasi ritel,” tutur Kepala SMKN 10 Surabaya Anisa usai peresmian Alfamart Class di areal

sekolahnya, Selasa (22/9).

Program keahlian bisnis sesungguhnya memiliki banyak konsentrasi terapan. Diantaranya ada administrasi, perjalanan wisata, perbankan, ritel dan lainnya. Namun, bagi siswa yang ingin konsentrasi di laboratorium ritel ini perlu seleksi.

Selain tes, beberapa kriteria diberlakukan bagi siswa yang mengambil konsentrasi ritel. Di antaranya, penampilan menarik, lancar berkomunikasi, kemampuan berbahasan serta tinggi badan.

People and Career Development GM Alfamart Julianus Ginting menyebut, keberadaan Alfamart Class merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU dengan Gubernur Jatim Soekarwo terkait implementasi kurikulum Alfamart Class di 53 SMK di Jatim pada 3 Agustus lalu.

“SMKN 10 Surabaya merupakan SMK ke-6 di Jatim yang menerapkan kurikulum Alfamart Class setelah SMK PGRI 3 Malang, SMKN 1 Madiun, SMK Bisri Syansuri Jombang, SMKN 2 Blitar, dan SMK Islam 1 Trenggalek,” kata Julianus yang juga hadir di SMKN 10 Surabaya.

Di Surabaya, SMKN 10 merupakan SMK pertama yang menerapkan kurikulum Alfamart Class. “Besok (hari ini) Alfamart Class di SMKN 4 Surabaya dibuka. Setelah itu di SMKN Cerme Gresik dan di Sumenep,” sambungnya.

Ada 120 kompetensi atau paket keahlian bisnis ritel yang diajarkan.

Di Indonesia, kata Julianus, ada 96 SMK yang meneriba hibah CSR berupa laboratorium ritel. Semua kebutuhan barang ritel dipasok, disertai pendampingan dan pengaQ tam wasan berkala.Q

Waspadai Radang Amandel Surabaya, Bhirawa Radang amandel atau tomsil pada anak harus diwaspadai oleh semua orang. Sebagai orang tua yang memiliki anak, radang amandel tidak dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, radang amandel dapat menyerang gijal dan jatung.

Jika tidak segera ditangani, radang amandel bisa

membawa celaka. Terlebih, jika tonsillitis berlangsung lebih dari seminggu dan disertai gejala tambahan. Misalnya, nyeri tubuh dan panas tinggi. ’’Jika sumbernya virus, bisa hilang tanpa obat. Kalau pencetusnya bakteri, bisa awet dan meracuni organ lain,’’ kata Spesialis Penyakit THT-KL RS Katolik St Vincentius A

Paulo, Surabaya. dr Olivia Tantana SpTHT-KL. Dikatakannya, radang amandel umumnya menyerang anak-anak pada rentang usia 5–10 tahun. Menurutnya, amandel kerap menyerang karena daya tahan tubuh belum terbentuk dengan baik. Apalagi, jika si kecil mengonsumsi makanan yang bersifat iritatif. Misalnya, ma-

kanan pedas dan yang mengandung zat adiktif. Namun, para orang tua tidak perlu khawatir. ’’Bisa dicek sendiri, cukup buka mulut dan amati amandel,’’ ungkap Olivia.

Alumnus program spesialis Universitas Udayana tersebut mengungkapkan, pada penderita tonsillitis, amandel tampak membengQ dna kak dan kemerahan.Q

Surabaya, Bhirawa Tingginya angka usia perkawanian remaja membuat perhatian tersediri bagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN akan mengarap dau daerah yang dinilai sebagai sebab tinggi perkawinan dini yaitu daeah Tapal Kuda dan pesisir Pantura.

Kepala Perwakilan Badan Koorrencanakan keluarga para pasandinasi Keluarga Berencana Nasiongan di Jatim sudah terbangun. Ini al (BKKBN) Jatim, Dwi Listyawarkami apresiasi dan terus lanjutdani mengatakan remaja Jatim kan,” ujarnya. yang menikah dini ada di angka 53/ Sementara itu Kepala Dinkes 1.000. Perempuan yang biasa disaJatim Harsono mengaku, usia pa Dani ini menyatakan angka perkawinan terlalu muda dapat rata-rata nasional adalah 48/ memperburuk kesehatan terutama 1.000. “Masih terbilang tinggi, tapi wanita. Dengan alat reproduksi kami tetap berupaya untuk meneyang belum matang wanita dipakkan,” kata Dani. sa untuk melahirkan anak. ‘’Untuk Wilayah Jatim yang termasuk Dwi Listyawardani wanita diharapkan di atas 20 tahun tinggi ada di sekitar Tapal Kuda hal ini mengingat fungsi reprodukdan pesisir Pantura. Dani menuturkan faksi wanita sudah matang,’’ jelasnya. tor budaya masih menjadi alasan utama Dikatakannya masih banyak remaja yang para remaja Jatim menikah di usia yang menikah muda menjadi perhatian banyak belum matang. “Masih ada orangtua yang pihak, Menurutnya, dengan memberikan menjodohkan anak-anaknya. Namun, hal sosilisasi dan pemahaman kepada remaja itu mulai tersaingi oleh pergaulan bebas,” membuat pernikahan usia dini dapat sambungnya. dikurangi. Selain itu menurutnya, yang Kendati angka pernikahan dini tinggi, tidak kalah pentingnya adalah adanya perangka fertility rate (FR) cukup rendah, bahan serta dari orang tua dalam mengawal kan di bawah angka rata-rata nasional. FR pergaulan remaja.

Jatim ada di angka 2,07 sementara angka ‘’Banyak pergaulan bebas menjadi faktor nasional 2,4. Hal ini berarti para pasangan utama terjadinya pernikahan dini, disini suami-isteri di Jatim sudah aware untuk peran serta orang tua dan masyarakat sanQ dna mengontrol kelahiran anak. “Kesadaran megat diperlukan,’’ ucapnya.Q

Ngaku Anggota BIN, Andhika Tipu Korban Rp 1 Miliar “Modus tersangka yakni, menipu korbannya melalui media sosial. Tersangka meyakinkan bahwa dirinya bisa meloloskan seseorang yang inngin menjadi PNS. Guna membuat korban percaya, tersangka mengaku bahwa dirinya anggota BIN,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete, Selasa (22/9).

Lanjut Takdir, selain mengaku sebagai anggota BIN, tersangka juga memamerkan senjata api (senpi) jenis air bed/bhirawa softgun yang selalu dibawanya Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete saat memamerkan BB untuk meyakinkan korbansenpi jenis air softgun dari tangan tersangka Andhika Dodik Bintoro, Selasa (22/9). nya. Aksi jahat tersangka tak Polrestabes Surabaya, Kasat Reskrim Polres- sampai disitu, untuk korban Bhirawa tabes Surabaya AKBP Tak- wanita, tersangka juga memaUnit Reserse Mobile (Res- dir Mattanete mengatakan, cari korbannya hingga menjamob) Sat Reskrim Polrestabes perbuatan tersangka sudah lin hubungan badan.

“Tersangkamengakumengajak Surabaya berhasil membekuk dilakukan sejak tahun 2014.

Andhika Dodik Bintoro warga Selama satu tahun men- kencankorban,agarbisadijadikan Jl KH Yakin Buduran, Sidoar- jalankan aksinya, tersangka sebagai PNS,” kata Takdir.

Alumni Akpol tahun 1998 jo. Pria yang mengaku sebagai berhasil menipu puluhan anggota Badan intelijen Nega- korbannya hingga dirinya ini menambahkan, tersangra (BIN) dikawasan Jl Ma- meraup keuntungan Rp 1 ka juga sering mengaku dinukan ini, sampai sekarang miliar. Bahkan, dalam ak- rinya menjabat sebagai keberhasil para korbannya hing- sinya tersangka mengaku pala bagian umum (KabaQ bed gum) Bea Cukai.Q ga Rp 1 miliar. sebagai anggota BIN.

Dewan Akhirnya Sahkan Raperda Perubahan Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur sepakat dan menyutujui Raperda perubahan Perda No.13 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan disahkan menjadi Perda. Persetujuan fraksi-fraksi itu disampaikan melalui pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Kendati bersepakat, namun fraksifraksi juga memberikan koreksi atau catatan untuk penyempurnaan Perda.

Juru bicara F-PPP DPRD Jawa Timur, H Rofik mengatakan, setelah terbitnya Undang-Undang (UU) No.6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) No.43 tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan juga perlu menyesuaikan konsideran dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

Lebih jauh politisi asal Lumajang itu menjelaskan tujuan Raperda perubahan Perda ini mengatur secara lebih terinci dan tegas mengenai pendampingan terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN agar tidak terjadi penyalahgunaan atau mal administrasi terhadap dana desa. “ Ini mengacu pada PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN,” jelas Rofik.

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, kata Rofik perlu difasilitasi Pemprov dengan melakukan pembentukan dan pembinaan BUMDes, serta pasar desa sebagai sentra aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

“Kami juga berharap Pemprov memberikan penghargaan (reward) kepada lurah, kades dan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, pendamping kelompok, perorangan dan pelaku usaha,” ungkap Rofik.

Sementara itu, Jubir F-PKS DPRD Jatim, Tri Kuswahyono ST mengatakan, pihaknya menyetujui Raperda perubahan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan menjadi perda, lantaran menjadi salah satu iktiar yang serius dan sistematis dari DPRD Jawa Timur dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Jatim yang berbasis pada kebutuhan kepentingan masyarakat.

“Secara khusus Perda ini dihadirkan untuk mewujudkan kebijakan

afirmasi (keberpihakan) terhadap masyarakat desa dan kelurahan yang selama ini terpinggirkan oleh gerak langkah pembangunan,” tegas politisi asal PKS. Tri Kuswahyono juga berharap dengan disahkan Perda ini dapat bersinergi dengan perda lainnya seperti perlindungan dan pemberdayaan petani, sehingga dapat memberikan kontribusi yang produktif. “Dengan perda ini kualitas hidup masyarakat desa dan kelurahan mengalami perbaikan dan peningkatan baik secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan disahkan perda ini pihaknya juga meminta kepada Gubernur Jatim untuk menindaklanjuti perda ini dengan menerbitkan aturan teknisnya, yaitu berupa Pergub yang mengatur teknis masalah kebutuhan lebih spesifik mengenai pemberian hak dan kewenangan serta kewajiban untuk mengatur pemberdayaan desa dan kelurahan.

Sementara itu Jubir F-PAN, M.

Zainul Lutfi menyetujui raperda perubahan tentang masyarakat desa menjadi perda. Namun pihaknya memiliki beberapa catatan dalam perda tersebut. Diantaranya, mengenai pelaku pemberdayaan baik desa maupun kota, perlu mengedepankan pemberdayaan oleh sumber lokal setempat sehingga pemberdayaan bukan sekedar proyek datang dari luar karena adanya pembiayaan.

“Pemberdayaan dengan mengedepankan aktor lokal sebagai pelaku pemberdayaan lebih memberikan efek domino untuk saling memperkuat dan mengembangkan keberdayaan masyarakat itu sendiri,” terang anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

Karena itu pihaknya juga berharap dalam implementasi perda ini akan dapat memberikan ruang yang lebih kongkrit untuk menerapkan berbagai model atau bentuk pemberdayaan.

“FPAN perlu mengingatkan kembali prioritas politik anggaran kita sepakati dalam APBD 2015 adalah pemberdayaan ekonomi dalam bentuk akses terhadap pembiyaan untuk permodalan, untuk itu akses yang luas dan merata dengan prioritas pada masyarakat miskin harus mendapat perhatian serius,” tegas Luthfi.

Masih di tempat yang sama, Jubir F-PG DPRD Jatim, Muhammad Bin Muáfi Zaini berharap dengan disahkannya Perda pemberdayaan desa dan kelurahan, segenap aparat pemerintah desa bersungguh-sungguh

untuk meningkatkan SDM agar kucuran anggaran yang cukup besar mampu dimanfaatkan dengan optimal untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat.

“Jangan sampai muncul kesan asal bisa menghabiskan anggaran tapi salah sasaran, apalagi sampai melanggar hukum. Pemberdayaan harus dilihat sebagai sebuah proses dan tujuan,” dalih politisi asal Madura.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui perda tersebut. Dimana perda perubahan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ini

merupakan upaya pemprov untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Upaya lain dalam rangka memberdayakan masyarkat desa dan kelurahan, yaitu menfasilitasi pelaksanaan pendampingan serta pemberian penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

“Diharapkan perda ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, dan perda ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas semata, tapi perda tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan Q cty daerah,” pungkasnya.Q

4

OPINI Tajuk

Wukuf dan Puasa Arofah HARI ini, seluruh jamaah calon haji berada padang Arofah. Inilah inti utama ibadah haji, wukuf (berdiam diri), mendengar khutbah haji dan berdoa. Sejak matahari tergelincir lepas pukul 12:00 hingga terbenam (menjelang maghrib) hanya bertasbih, tahmid, tahli, dan istighotsah. Disarankan mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan, menyatakan taubat. Wukuf, bagai situasi miniatur di mahsyar, tempat kelak manusia antre menunggu dihisab.

Meski dilakukan secara bebas (boleh sembari mengantuk), berdiri maupun duduk, tetapi wukuf tidak kalah khusyu’ dibanding thawaf maupun sa’i. Seluruh sesi ritual ibadah haji, memang umumnya pergerakan bebas. Batas ke-tidak bebas-an lebih berupa perilaku tidak terpuji. Tidak boleh bersengketa, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh membunuh, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual atau yang membangkitkan birahi.

Karena kemuliaan hari wukuf (9 Dzulhijjah), yang tidak berhaji disunnahkan berpuasa Arofah. Biasa pula di Indonesia, pada tanggal tersebut sebagian muslim berpuasa.

Suasana bagai bulan Ramadhan, lalu berlanjut takbir pada sore hari, menyongsong shalat Idul Adha. Sedangkan yang ber-haji, sedang berada di padang Arofah, disarankan tidak berpuasa, walau badannya kuat. Bahkan shalat dzuhur dan ashar dilakukan secara jama’ taqdim (digabung).

Tujuannya, agar pelaksanaan wukuf lebih khusyu’ dan bersemangat.

Melaksanakan ibadah haji, tidak mudah. Itu sudah sejak zaman dahulu. Sehingga syarat haji menentukan kondisi “mampu” dalam perbekalan. Yakni, bekal kesehatan, bekal akomodasi (makan, minum dan biaya perjalanan). Serta situasi aman dalam perjalanan maupun di Makkah. Karena itu periode watu haji dan tempat haji disebut al-haram.

Waktu haji (bulan Dzulhijjah) disebut sebagai bulan haram, dan lokasi haji disebut masjidil Haram.

Al-haram, berarti larangan untuk seluruh keburukan, perilaku maupun situasional. Non-muslim dlarang masuk.

Maka tiada kenikmatan melebihi tenteramnya berada di dalam masjid Nabawi dan masjidil Haram. Juga tiada kerinduan yang sanggup ditebus dengan segenap daya, kecuali menempelkan dada di dinding Ka’bah. Setiap jamaah yang pernah melaksanakan haji atau umroh, niscaya ingin mengulang lagi.

Pada setiap musim haji saja (selama 5 hari), setidaknya terdapat 3 juta jiwa muslim dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, yakni padang Arofah. Itulah yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi merasa wajib menjaga keamanan kawasan haji. Khususnya di kota Mekkah dan Arofah. Sejak tiga dekade terakhir, telah didatangkan ratusan ahli tata-kota, serta ahli kesehatan endemy. Terutama kawasan masjidil Haram dan sumber air zam-zam, dibawahkan langsung oleh Raja Salman.

Lebih lagi selama 3 tahun terakhir, badan kesehatan yang dibawahkan PBB, mewaspadai berjangkitnya penyakit pernafasan. WHO (World Health Organization) masih tetap mewaspadai berkembangnya virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Menilik namanya saja, sindrom pernafasan Timur Tengah bagaikan intimidasi. Bahkan setiap negara diberi travel warning. Tapi kenyataannya, kota Mekkah tetap saja menjadi kawasan turis terbesar di dunia, per-hari sepanjang tahun.

Bahkan sebulan terakhir menjelang musim haji, Kerajaan Arab Saudi secara ekstra-ketat dalam keadaan waspada politik. Siaga satu untuk ISIS dan pemberontak Houti di Yaman. Keamanan kota Mekkah, Arofah, Madinah dan Jeddah, ditingkatkan berlapis-lapis. Tidak ada satupun senjata tajam bisa lolos. Termasuk jamaah yang terdeteksi mengidap penyakit MERS, akan tercegat di bandara. Sebab, boleh jadi virus penyakit sengaja dibawa (untuk disebarkan) melalui penderita karier.

Tetapi segala ancaman keamanan maupun kesehatan (dan lamanya antrean haji), bukan dianggap penghalang.

Melainkan tantangan yang harus ditebus dengan segala daya dan upaya. Semakin besar tantangan, semakin besar berkah-Nya. Jika belum bisa ber-haji, maka haji kecil (umroh) pun dilakukan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

UU MD3 Perlu Direvitalisasi UNDANG-UNDANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) perlu direvitalisasi dengan gagasan yang mengatur MPR, DPR, dan DPD dengan undang-undang terpisah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. MPR, DPR, dan DPD, bukan disatukan dalam satu undang-undang seperti dalam UU MD3. Dengan demikian UU MD3 sudah kehilangan eksistensi sehingga perlu direvitalisasi.

Amanah dalam UUD 1945 seperti diatur pada Pasal 2, Pasal 19, dan Pasal 22. Frasa “dengan” pada UUD 1945 menunjukkan bahwa ketiga lembaga negara itu harus diatur dengan undang-undang terpisah. Lain halnya, dengan frasa “dalam” yang dapat dimaknakan bisa saja cukup dibuatkan dalam sebuah undang-undang apa saja. Saat ini DPRD sudah diatur terpisah, demikian pemerintah daerah juga diatur dalam undang-undang tersendiri.

Badan Pengkajian MPR saat ini berkeliling ke seluruh Indonesia guna berdiskusi dengan seluruh komponen masyarakat untuk mendapat masukan karena apapun yang diputuskan oleh MPR harus layak secara akademis dan bisa diterima secara politis.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan wacana perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan menghabiskan waktu dan energi, dikala negara sedang dilanda kesulitan ekonomi. Menurut Edhie, yang akrab disapa Ibas, semua pihak seharusnya bekerja sama memikirkan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

Perubahan UU MD3 akan memakan waktu yang lama dan berlarut karena harus disetujui oleh semua fraksi partai politik dan pemerintah. Parlemen sempat terbelah saat menyusun UU MD3 ini. Proses itu sangat panjang sampai akhirnya ditemukan titik temu yaitu konsolidasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 23 SEPTEMBER 2015

Pilkada dan Politik Perkauman Dalam Undang-undang 8 tahun 2015 Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana (kepala/wakil kepala daerah yang sedang berkuasa).

Adapun konflik kepentingan yang dimaksud antara lain; adanya hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke bawah, ke samping dengan petahana itu.

A

rtinya, calon kepala daerah tidak boleh ada konflik kepentingan karena hubungan ayah, ibu, mertua, ipar, anak, dan menantu. Oleh karena itu, agar keluarganya bisa menjadi calon, ada beberapa kepala daerah yang merasa perlu untuk mundur sebagai pimpinan daerah sebelum masa baktinya habis.

Semangat dibuatnya UU 8 tahun 2015, salah satunya agar tercipta keadilan di daerah dan kepentingan kepala/wakil kepala daerah tidak menjadi-jadi. Sebagaimana pernah dikatakan Lord Acton power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak, termasuk terus menerus, pasti disalahgunakan). Maka, semangat UU di atas patut disambut dengan gembira.

Sementara itu, mundurnya kepala/wakil kepala daerah petahana jelas mempunyai semangat untuk menyiasati UU itu. Sebab kalau tidak mundur, keluarganya tidak bisa mencalonkan. Sedangkan, jika ia tidak mundur maka kekuasaan dan pengaruh yang selama ini sudah dibangun tidak bisa diteruskan.

Perkauman Undang-undang memang telah dikeluarkan, kritikan bertubitubi juga sudah sering dikatakan berkaitan dengan Pilkada. Salah satu yang dikeluhkan adalah menguatnya politik perkauman.

Politik perkauman adalah monopoli kekuasaan daerah berdasar kaumnya (keluarga, parpol, ideologi, ikatan keagamaan).

Diantara politik perkauman di atas yang sangat mencemaskan

B

tidak bisa dikritik, diganggu gugat atau tidak boleh direbut kelompok lain.

Kekuasaan seperti ini cenderung dipaksakan untuk diteruskan pada keluarga dan kroninya karena dengan demikianlah kekuasaan itu bertahan. Mereka yang mengkritik akan dianggap sebagai bentuk rongrongan dan buru-buru harus

Oleh : adalah faktor hubunNurudin gan kekeluargaan (politik dinasti), apalagi sudah berkaitan dengan ideologi dan partai. Mengapa? Karena polidibungkam. tik perkauman menganggap Kekuasaan Orde Baru (Orba) bahwa kelompoknya yang berhak selama 32 tahun memberikan berkuasa dan ingin memonopoli pelajaran bagaimana kekuasaan kebenaran, seolah kelompok lain itu mengumpul dan tidak terbagi. tidak berhak.

Orba memang sudah berganti Mengapa risau dengan politik secara sistem, tetapi secara “ideperkauman? Pertama, politik ologis” masih hidup. perkauman menutup peluang Oleh karena itu, bagaimana proses perubahan demokratisasi caranya kekuasaannya tetap bisa di daerah. Masalahnya, kekuasaan dipegang. Dalam kasus aktual bayang sudah dibangun oleh kekuagaimana para kepala/wakil kepala saan perkauman itu sudah kuat, daerah berusaha menyiasati UU. dan menancap kokoh di semua lini Mereka juga tidak malu-malu undi bawahnya. Penguasa daerah tuk mundur sebelum jabatannya juga cenderung mengangkat pehabis hanya untuk memuluskan jabat yang berasal dari kaumnya, pencalonan kaumnya. sementara yang tidak berhubungMeskipun cara-cara seperti ini an akan dipindah. Cara ini tak sudah banyak yang mengkritik, lain agar kekuasaan perkauman ada kecenderungan kepala/wakil mereka tetap bertahan. kepala daerah itu tetap mundur.

Jadilah proses perubahan akan Alasannya, tidak ada cara lain mengalami kemandegan. Segala agar kaumnya itu bisa menjadi bentuk perubahan yang diarahkan kandidat. Mereka lebih mementuntuk kepentingan rakyat di daeingkan keluarga daripada amanat rah juga akan terhambat karena rakyat yang pernah memilihnya. semua harus disesuaikan dengan Mereka seolah menutup mata, kepentingan penguasa daerah itu. bahwa yang dilakukannya itu Kalaupun ada perubahan biasatidak elok. Toh, jika kekuasaan nya hanya bersifat artifisial. Ada berganti, yang menggantikannya perubahan memang, tetapi bukan juga akan melakukan tindakan yang bersifat dasariah, hanya di serupa. Jadi, penggantinya nanti permukaan. Ada kesan terjadi juga hanya akan mementingkan perubahan, padahal sebenarnya kaumnya. Maka kepala/wakil tidak ada sama sekali. kepala daerah itu menganggap Kedua, kekuasaan yang diperhal demikian sah-sah saja. oleh dari politik perkauman akan dianggap sebagai kekuasaan Yang Harus Dilakukan yang kepemilikan kebenarannya Para calon pemimpin di daerah seolah diperoleh itu adikodrati. yang hanya mementingkan kaKekuasaan adikodrati ini cenumnya tentu tidak serta merta derung dianggap bahwa kekuaberdiri sendiri. Mereka melakusaan itu mengumpul dan tidak kan tindakan yang kurang bereterbagi. Akibatnya kekuasaannya tika (mengundurkan diri sebelum

jabatannya habis) karena memang UU memberikan peluang.

Bahkan ada ungkapan minor yang berbunyi, “hukum diciptakan untuk disiasati”. Hukum memang mengatur tetapi tanpa dibarengi dengan penegakan etika hasilnya juga tidak bermanfaat. Kepala/wakil kepala daerah itu mematuhi hukum, tetapi secara etika mereka tak malu untuk melanggarnya.

Hal itu dilakukan karena sistem politik kita hanya mementingkan pada kekuasaan. Demi kekuasaan, para calon pemimpin itu melakukan apa saja. Kalau perlu cara-cara kotor dilakukan untuk mencapai kekuasaan. Tak heran jika korupsi di daerah juga tidak semakin menurun.

Korupsi justru dilakukan secara berjamaah dan semakin sulit diberantas karena tali temalinya semakin kuat.

Dengan berbagai macam cara dilakukan, yang terjadi kemudian akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa berkuasa.

Kekuasaan yang demikian punya kecenderungan bisa melakukan kekerasan (violence) demi kekuasaan. Mareka tak segan untuk menindas rakyat demi kekuasaan itu. Sejarah di negeri ini membuktikan bagaimana kekuasaan yang dicapai serta dipertahankan dalam kurun waktu lama selalu berkaitan erat dengan tindak kekerasan.

Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Tentu saja masyarakat harus terus menyorot dan bersuara dalam melawan politik yang tak bermartabat.

Masyarakat tentu saja membutuhkan media untuk terus bersuara. Media tentu tidak bisa berlindung di “ketiak” penguasa daerah. Media bisa menjadi alat komunikasi yang kritis jika bisa menjaga jarak dengan kekuasaan.

Sekali dekat dengan kekuasaan, independensi akan sangat sulit dilakukan. Hal demikian tentu tidak mudah, namun bukan situasi menuju kiamat.

Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang

Mengawal Paket Kebijakan Ekonomi

eberapa hari yang lalu pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap I. Merupakan sebuah angin segar bagi dunia usaha tanah air. Sebuah kabar baik bagi para aktor yang bergerak di dunia Induustri.

Masyarakat juga mengharapkan paket kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi stabilisisi perekonomian dalam negeri. Paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dilakukan secara bertahap. Paket kebijakan ekonomi tahap I befokus untuk mendorong perekonomian nasional.

Berdasarkan litbang Kompas, ada beberapa tujuan dari paket kebijakan ekonomi tahap I tersebut. Di antaranya yaitu, 1) Menggerakkan sektor rill untuk memperkuat fondasi perekonomian; 2) Memperkuat industri nasional dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 3) Memperlancar perdagangan daerah; 4) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menaikkan produksi ikan tangkap. Kita bisa melihat bahwa tujuan dari paket kebijakan ekonomi tahap I adalah memberikan stimulus bagi perkembangan ekonomi nasional.

Masih berdasarkan Litbang Kompas, ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian nasional. Salah satunya adalah; 1) Mendorong daya saing industri nasional.

Yaitu melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha; 2) Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya; 3) Meningkatkan investasi di bidang properti, memperbanyak peluang diversifikasi. Masih berbicara seputar paket kebijakan pemerintah, Presiden menyatakan bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut diharapkan memberi fondasi bagi lompatan kemajuan ekonomi di Indonesia di masa datang. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang

bagaimanapun juga juga bertujuan unkondisi masyarakat tuk mendorong perharus dibenahi. Perlu ekonomian nasional. langkah khusus dan Seperti dengan cara; kebijakan strategis memperkuat penguntuk mengatasinya. endalian inflasi dan Salah satunya yaitu mendorong sektor dengan mengeluarrill dari sisi suplai kan paket kebijakan perekonomian, memekonomi.. perkuat stabilisasi Saya mengapresianiai tukar rupiah, si sekaligus menyammemperkuat penguaOleh: but dengan penuh tan likuiditas rupiah, Muhammad Aufal Fresky antusias paket kebimemperkuat penjakan tersebut. Kargelolaan penawaran ena dengan adanya dan permintaan paket kebijakan ekonomi, minimal valuta asing, dan melakukan pemerintah telah memilihi konsep langkah-langkah lanjutan pendan gambaran dalam memecahdalaman pasar uang.

Pengawalan paket kebijakan ekonomi ini adalah tanggung jawab dari institusi pendidikan, mahasiswa, dosen, ekonom, LSM, dan semua rakyat sipil yang menaruh minat terkait pengawalan paket kebijakan ekonomi tersebut. Ketika para intelektual, cendikiawan, mahasiswa, dan masyarakat bersatu dalam memberikan pengawalan dan masukan bagi pemerintah, maka dampak posistifnya akan kembali kepada kita. Jadi pemerintah tidak bisa bertindak sewenang wenangnya dalam mengeluarkan kebijakan dan merealisasikan kebijakan. Karena peran masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya.

Dari paparan terkait paket kebijakan ekonomi tahap pertama tersebut, kita bisa melihat bahwa pemerintah dan jajarannya memiliki maksud dan i`tikad baik sebagai upaya memperbaiki keadaan perekonomian nasional.

Semua pihak pastinya berharap, paket kebijakan ekonomi tersbut bisa memulihkan keadaan ekonomi yang semakin tidak pasti. Sehingga hal tersebut bisa memulihkan kondisi pasar. Dengan begitu baik konsumen, produsen, distributor maupun segala aktor yang berperan di dunia perekonomian tidak lagi was-was atau ragu. Tentunya paket kebijakan ekonomi tahap pertama tersebut bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Karena

kan problematika perekonomian nasional. Hal yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah paket kebijakan ekonomi tersebut benar direalisasikan atau hanya mengambang dalam tataran wacana di kalangan elit. Entahlah, masyarakat bisa menilai dan merasakannya. Apakah ada perubahan dan dampak positif dari paket kebijakan ekonomi tersebut.

Konsep paket kebijakan tersebut saya rasa sangat bagus jika benar diterapkan dengan sistematis dan terkontrol. Kendalanya adalah tidak adanya jika tidak ada kontrol dan partisipasi dari rakyat dalam mengawal paket kebijakan ekonomi tersebut. Seakan yang mengemban tugas menyelesaikan

segala persoalan hanyalah pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuganan. Di sisi lain, masyarakat tidak mau tau, dan tidak ambil pusing terkait realisasi peket kebijakan tersebut. Maka dari itulah, saya mewacanakan agar masyarakat aktif dalam mengawal paket kebijakan ekonomi tersebut.

Kritik, saran, koreksi dan evaluasi dari masyarakat sangat diperlukan bagi berjalannya realisasi paket kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, pengawalan paket kebijakan ekonomi ini adalah tanggung jawab dari institusi pendidikan, mahasiswa, dosen, ekonom, LSM, dan semua rakyat sipil yang menaruh minat terkait pengawalan paket kebijakan ekonomi tersebut. Ketika para intelektual, cendikiawan, mahasiswa, dan masyarakat bersatu dalam memberikan pengawalan dan masukan bagi pemerintah, maka dampak posistifnya akan kembali kepada kita. Jadi pemerintah tidak bisa bertindak sewenang wenangnya dalam mengeluarkan kebijakan dan merealisasikan kebijakan.

Karena peran masyarakat sangat dibutuhkan di dalamnya.

Masyarakat mestinya peka terkait segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena setiap kebijakan akan membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan mereka. Pengawasan, pemantauan dan pengawalan kebijakan pemerintah adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena harus ada hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Perlu diadakan evaluasi dan saran yang konstruktif dari rakyat sipil dalam memberikan masukanya terkait realisasi paket kebijakan tersebut.

Karena masyarakat butuh kepastian. Masryarkat membutuhkan kestabilan. Oleh karenanya marilah kita kawal dengan baik paket kebijakan tersebut.

Aktivis HMI Komisariat Ekonomi Airlangga; Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kesalahan Penetapan KPU

KELANA

Pembebasan Lahan Tol Sumo Tinggal 16 Persen Gresik, Bhirawa Pembebasan lahan Tol Sumo (Surabaya-Mojokerto) di wilayah Gresik ditargetkan pada akhir 2015 harus tuntas. Jika tak tuntas akan dilakukan apresial. Kini tinggal sekitar 16% lahan yang belum berhasil dibebaskan Tim Pembebasan.

Hal disebabkan tingginya harga ganti rugi yang diminta warga pemilik lahan.

Sesuai dengan SK Gubernur Jatim harga ganti rugi itu antara Rp190 ribu hingga Rp300 ribu per meter persegi. ‘’Hingga kini mungkin tinggal sekitar 16% saja.

Dan diharapkan pada 2015 sudah selesai.

Kalau tak selesai akan diapreisel atau harganya ditentukan juru taksir,’’ kata Yusuf Ansori, Kabag Pemerintahan Pemkab Gresik, Selasa (22/9).

Agar pembebasan itu cepat tuntas tim terus melakukan pendekatan dengan pemilik lahan. Bagaimana warga rela untuk melepaskan lahannya. Sebab, pembangunan Tol Sumo itu untuk kepentingan umum. ‘’Kita terus melakukan pendekatan dengan cara-cara persuasif,’’ terang Yusuf.

Dikatakan Yusuf, pekan lalu juga dilakukan pembayaran ganti rugi untuk warga Desa Sumber Waras, Kec Wringinanom sebesar Rp4.7 miliar untuk ganti rugi TKD (Tanah Kas Desa). Selain itu, juga masih ada sekitar 3 TKD lagi di desa lain yang belum dibebaskan.Q eri

PTTUN Tolak Gugatan Paslon MKP - Pungkasiadi PTTUN, Bhirawa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya resmi menolak gugatan sengketa Pilkada yang dilakukan Paslon Mustofa Kamal Pasa (MKP) – Pungkasiadi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mojokerto, Selasa (22/9) kemarin.

Kesehatan Warga Ngingas Waru Terganggu Pembakaran Sampah Sidoarjo, Bhirawa Beberapa Minggu ini, warga Desa Ngingas, Kec Waru, mengeluhkan pembakaran sampah yang terjadi di RT 05/ RW 02. Tepatnya berada di depan Kantor UPT Pande Besi milik Dinas Perindustian dan Perdagangan, Unit Pelayanan Teknis Logam, Pemprov Jatim, Jl Kolonel Sugiyono Nomor 164, Waru, Ngingas, Sidoarjo.

Pembakaran sampah rumah tangga, plastik tapi juga karet itu, asapnya dinilai telah membuat udara kotor dan sesak nafas warga sekitar. Warga mohon kepada Pemkab Sidoarjo, segera menindak pelakunya. ‘’Karena pembakaran sampah ini terjadi tiap hari, sehingga udara semakin kotor dan bisa membuat sesak nafas.

Tolong segera ditindak pelakunya,’’ kata Agus Sudomo, warga Desa Ngingas, Kec Waru, Selasa (22/9) kemarin.

Menurut karyawan swasta ini, udara yang tercemar di tempat itu sangat membahayakan kesehatan khususnya bagi anak kecil dan Balita. Warga Desa Ngingas yang lain, Bagus Sugiyatmo mengatakan, ketika sampah dibakar dan menimbulkan asap hitam, itu menurut Bagus, asapnya sangat membahayakan bagi kesehatan paru-paru. Endang Sulastri, warga Desa Ngingas, lainnya juga memohon agar Pemkab Sidoarjo memperhatikan keluhan warga desa ini.Q kus

PT SI Salurkan 102 Hewan Kurban Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terus berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan.

Keberadaan perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui Program Corporate Social Responsbility (CSR) dalam merayakan Hari Raya Iduladha, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memberikan bantuan hewan kurban sebanyak 22 ekor sapi kepada masyarakat sekitar Pabrik Rembang.

Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Enjiniring dan Proyek, Aunur Rosyidi serta Direktur Produksi dan Litbang, Johan Samudra kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kab Rembang, Abdullah di Kantor Disnakertrans Kab Rembang.

Menurut Aunur Rosyidi, perusahaan terus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Setiap tahun PT Semen Indonesia secara rutin memberikan bantuan dan melakukan pemotongan hewan kurban, ‘’Bantuan ini merupakan salah satu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan untuk meningkatkan ikatan sosial kepada masyarakat melalui program CSR. Pada Hari Raya Iduladha tahun ini, PT Semen Indonesia menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 92 ekor sapi dan 10 ekor kambing ke beberapa titik tempat beoperasinya perusahaan yakni di Gresik, Rembang, Tuban, Madura dan Packing Plant perusahaan dengan total dana sebesar Rp2 miliar,’’ katanya.Q kim

rokim/bhirawa

Dari kiri ke kanan. Direktur Produksi dan Litbang, Johan Samudra-Bagya Mulyono (Kementerian BUMN)-Abdullah (Kabag Kesra Sekda Rembang)-Dir Enjiniring dan Proyek, Aunur Rosyidi.

Direksi PT Semen Indonesia menyerahkan secara simbolis 22 ekor sapi kurban (20 ke Rembang dan 2 ke Blora) kepada Abdullah.

Salam kebersamaan mantan Kapolres Anggoro Sukartono dengan penggantinya M Anwar Nasir.

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolres Berkomitmen Sidoarjo Tetap Kondusif Sidoarjo, Bhirawa Kapolres Sidoarjo berkomitmen menjaga situasi Sidoarjo tetap kondusif baik sebelum dan sesudah Pilbup pada 9 Desember 2015 mendatang. Selain itu, juga masih tetap mengawal pembayaran atau pelunasan ganti rugi untuk korban Lumpur Lapindo hingga tuntas.

Itulah pesan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono SIK MH kepada penggantinya, usai upacara penyambutan kedatangan AKBP Muhammad Anwar Nasir SIK MH, Selasa (22/9) di Halaman Mapolres Sidoarjo.

AKBP Anggoro Sukartono menegaskan, setelah dirinya resmi menempati jabatan baru sebagai Kabit Propam Polda Riau, harus menyerahkan se-

luruh program-program yang sudah berjalan dengan baik kepada Kapolres baru. Baik program-program yang sudah berjalan maupun yang masih belum berjalan. ‘’Orangnya boleh berganti, tapi tugas dan pelayanan tetap berjalan seperti sebelumnya,’’ tegas Anggoro.

Kami telah mempunyai program kemasyarakatan yang sama, untuk seluruh desa yang ada di Nganjuk maupun desa yang ada di Sidoarjo dan bisa berjalan dengan baik, juga berhasil. Keberhasilan itu ditunjukkan mulai dari program Sim Tiga Pilar, penyembuhan penyakit yang ada di Desa Candi, Buduran, Sawotratap. ‘’Makanya dalam program 100 hari kerja Polri, Polres Sidoarjo mendapatkan ranking satu da-

lam bidang penegakkan hukum,’’ terangnya.

Sementara itu, Kapolres Sidoarjo yang baru AKBP Muhammad Anwar Nasir, mengaku kalau dirinya bersama Anggoro hampir sama dalam visi misinya.

Karena program dalam kegiatan di masyarakat terhadap warga yang kurang mampu yang nantinya bisa kami lanjutkan.

Mengingat sebentar lagi ada Pilkada serentak, maka mantan Kapolres Nganjuk ini juga siap meneruskan program kerja Anggorlo Sukartono. Kami mengajak seluruh anggota yang ada di Polres Sidoarjo untuk menjaga keamanan, harus bersikap netral dalam Pilbup, tetap mengawal program pelunasan ganti rugi Lumpur Lapindo sampai tuntas,’’ ujarnya.Q ach

Intinya gugatan yang diajukan Paslon MKPPungkasiadi, terkait diloloskannya Paslon pesaing, Choirun Nissa-Arifudinsyah oleh KPU Kab Mojokerto. Pihak penggugat (MKP) menuding NissaArif mengunakan surat rekomendasi palsu mengatasnamakan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz sebagai salah satu syarat pencalonan.

Atas gugatan itu, Majelis Hakim yang diketuai Slamet Suparjoto menyatakan gugatan penggugat tak dapat diterima. Hakim menilai, penggugat tak dapat membuktikan kalau penetapan Paslon NissaArif oleh KPU Kab Mojokerto merupakan bentuk pelanggaran perundang-undangan. Sehingga majelis hakim menolak keseluruhan gugatan penggugat. ‘’Menolak seluruh gugatan penggugat (MKPPungkasiadi, red). Jika tak terima dengan putusan, silahkan penggugat mengajukan kasasi,’’ tegas Ketua Majelis Hakim Slamet Suparjo pada putusan yang dibacakan di PT TUN Surabaya.

Soal polemik surat rekomendasi DPP PPP versi Djan Faridz yang diserahkan Paslon Nissa-Arif, menurut majelis hakim, penetapan KPU Kab Mojokerto sudah sesuai dengan perundang-undangan. ‘’Penetapan KPU Kab Mojokerto sudah sesuai perundang-undangan. Maka gugatan penggugat ditolak seluruhnya,’’ terang Hakim Slamet dijumpai usai sidang.

Lebih lanjut, Slamet menegaskan, kini Kepengurusan PPP sedang ada sedikit masalah.

Dimana ada dua kubuh, yakni PPP kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy. Sementara dikubu Djan Faridz sedang menghadapi gugatan di Jakarta.

Menurutnya, jika gugatan itu belum ada putusan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap), baik rekomendasi dari kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy dinyatakan valid. ‘’Kan belum ada putusan yang inkracht, jadi rekomendasi kedua kubu masih valid,’’ ungkap Slamet.

Menanggapi ditolaknya gugatan ini, M Sholeh selaku Kuasa Hukum MKP menyatakan kecewa dengan keputusan dari majelis hakim. Sholeh menilai, pertimbangan hukum majelis hakim tak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan. ‘’Kami kecewa, dan akan mengajukan kasasi,’’ tegas Sholeh.

Sholeh mengaku, ada dua alasan mengapa dirinya kecewa dengan putusan majelis hakim. Pertama, pihaknya mampu menghadirkan saksi dari DPP PPP dari kubu Djan Faridz yang bernama Mimin Austiana (Wakil Sekjen). Diakuinya, pada saat dua kali klarifikasi yang dilakukan KPU bersama Panwas di Jakarta tanggal 1 Agutustus dan 20 Agustus, dinyatakan kalau rekom Choirun Nissa palsu dan tidak pernah dikeluarkan.

Kedua, lanjut Sholeh, sebelumnya hakim menyatakan rekom itu palsu. Dan itu seharusnya menjadi pertimbangan hakim. ‘’Kalau sudah palsu, berati tak sah. Padahal, menurut ketentuan PKPU 9 Pasal 40, syarat untuk pendaftaran itu harus ada rekom dari DPP partai. Kalau DPP partai sudah tidak mengakui, kok malah diloloskan. Kita kecewa dan pasti kasasi,’’ pungkasnya.Q bed

Petro Serahkan Pengelolaan Gapura Bunder kepada Pemkab Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, menerima penyerahan pintu gerbang gapura masuk Kota Gresik dari PT Petrokimia Gresik (PG).

Gapura yang dibangun menghabiskan dana Rp7 miliar oleh Petro itu resmi menjadi tanggung jawab Pemkab.

Setelah dilakukan penandatanganan bersama berita acara serah terima antara Bupati Sambari dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Ir Hidayat Nyakman resmilah Gapura Selamat Datang Kota

Gresik, yang berada di Jl Dr Wahidin Sudiro Husodo-Bunder Gresik sekitar Bunder pengelolaannya dialihkan kepada Pemkab Gresik Acara serah terima itu juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Hidayat Nyakman yang didampingi Direktur Komersil, Drs Ngroho T Purwanto. Selanjutnya potongan tumpeng diberikan kepada Bupati Sambari didampingi Wakil Bupati Gresik.

Mohammad Qosim. Turut juga mendampingi Bupati anggota Forpimda Gresik dan segenap

Pejabat Pemkab Gresik.

Bupati Sambari menyatakan banyak terima kasih kepada PT Petrokimia Gresik yang telah banyak membantu Pemkab dan masyarakat Gresik. Pada kesempatan ini Bupati Sambari berpamitan kepada segenap manajemen PT Petrokimia Gresik karena segera menyelesaikan masa jabatan. ‘’Sebentar lagi masa tugas saya sudah berakhir. Semoga semua bantuan PT Petrokimia Gresik kepada kami selaku pemerintah dan masyarakat, dapat memberikan kesejahteraan untuk Gre-

sik,’’ ujar Sambari.

Pada kesempatan itu, bupati menyatakan bangga dengan bentuk gapura yang baru ini. ‘’Kalau gapura ini besarnya naga sudah sesuai dengan bentuk gapuranya,’’ katanya.

Semoga, lanjut bupati, kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik tak berhenti sampai disini. ‘’Kami masih menunggu bantuan yang lain. Mungkin saja suatu saat bentuk naga di Gapura Segoro Madu juga bisa disesuaikan,’’ harap Sambari.

Sementara Dirut Hidayat Nyakman, Dirut PT. Petrokimia

Gresik menyatakan, baru tahu naga yang ada di dua Gapura itu mengadopsi lambang naga yang ada di gerbang Sunan Giri. Nyakman berharap, gapura yang dibangun Grup PT Petrokimia Gresik dengan dana Rp7 miliar bisa bermanfaat. Diharapkan, dua gerbang gapura yang telah dibangun ini bisa bermanfaat dan menjadikan ikon di Kab Gresik. ‘’Sumbangsihnya ini merupakan bukti cintanya kepada Kota Gresik. Semoga bantuan kami ini bisa dirawat dengan baik,’’ harapnya.Q eri

Pansus I Finalisasi Raperda dengan SKPD Setelah melakukan serangkaian Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) dan konsultasi ke Jakarta, yang dilakukan Pansus I, selanjutnya mulai ketahapan berikutnya yaitu melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Daeran (Raperda ), di Kantor DPRD bersama SKPD guna penyempurnaan pasal, bab, dan kata-katanya.

Rapat Pansus I diketua Faqih Usman politisi PAN, digelar di kantor DPRD mengunakan Ruang Komisi A dan B. Dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, bersama bagian Pemerintahan Desa Pemkab Gresik, Bagian Hukum Pemkab Gresik, Asosiasi Kepala Desa (AKD), Camat. Membahas Raperda pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan keuangan desa, rukun tetangga dan rukun warga.

Menurut Faqih Usman, pembahasan Raperda sudah final, karena rencananya pada tanggal 1 Oktober akan dilakukan sidang paripurna untuk disahkan Perda. Dan pembahasan hari ini harus tuntas, sebab agenda haris ini tinggal me-

ngupas pasal, bab, susunan kata-kata. Setelah itu, dalam rapat atau diskusi ini langsung mengambil keputusan. ‘’Jadi tak akan alot dalam mengambil keputusan itu, karena sebelumnya sudah dilakukan pembahasan dengan stikholder dan tim ahli. Kalau toh terjadi tarik ulur, mungkin hanya pada sanksi dan aturan adanya sumbangan pihak ketiga. Seperti pada Raperda pengelolaan keuangan desa, salah satu pasal mengatakan sanksi bila Sekdes tak bekerja.

Maka, dikenakan sanksi penghapusan tunjangan selama tiga bulan. Ini cukup a lot, namun akhirnya semua sepakat,’’ ujarnya.

Ditambahkan Faqih Usman, Ranperda yang sedang di-

rokim/bhirawa

Faqih Usman bahas merupakan hak inisiatif anggota dewan dari komisi B. Diharapakan dengan adanya Perda ini maka penggelolaan keuangan desa bisa lebih baik.

Sehingga pemerintahan yang ada di desa, ada dasar dalam menggelola keuangan desa.

Karena dengan adanya dana yang turun langsung ke desa, bila tak ada dasar aturan.

Dikhawatir pemerintah desa bingung dan terjebak dengan masalah hukum.

Senada juga dikatakan anggota Pansus I, Zulfan Hasim SH.Menurutnya, seperti pen-

jualan tanah yang dilakukan masyarakat. Dalam aturan sudah ditetapkan dalam BPHTB, yang dibayar melalui DPKAD. Namun masih ada beberapa desa yang melakukan tarikan sendiri. Tapi bagaimana bisa ada aturan sehingga itu dilakukan desa, tetap aman tak terkena tuntutan hukum. Dan tadi disepakti, adalah pasal itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) yang mengaturnya.

Sementara Ketua Asosiasi

Kepala Desa (AKD), Kristono ST mengatakan, dengan adanya peraturan ini. Merupakan kemajuan bagi seluruh kepala desa, sebab kepala desa bisa mengelola keuangan desa dengan aturannya. Meski selama ini sudah berjalan normal, apa lagi ada penjelasan terkait penjualan tanah yang dilakukan masyarakat. Desa bisa mendepatkanya, meski penjelasan aturan itu akan dituangkan mekanismenya dalam Perbub.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Rapat Finalisasi Pansus I bersama SKPD.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Ribuan Warga Terpencil Sambut Gembira Rencana Aliran Listrik Baru Situbondo, Bhirawa Sedikitnya ratusan Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di dua Dusun dalam waktu dekat in bisa tersenyum lega. Kabar membahagiakan itu terungkap, setelah rencana pembangunan jaringan listrik ke kawasan terpencil ini akan segera dilakukan. Rencana positif tersebut bakal segera terealisasi setelah sebelumnya gencar di sorot sejumlah elemen di Kota Santri.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, saat ini pihak PLN sudah mulai melakukan pengukuran lokasi dan penempatan tiang di Dua Dusun tersebut. Masing-masing diantaranya Dusun Lendut, Desa Curahsuri dan Dusun Poloh, Desa Patemon Kecamatan Jatibanteng, Kab Situbondo. “Kabar ini kami sambut dengan suka cita. Sebab sudah lama daerah kami tidak teraliri lampu penerangan listrik,” ujar salah satu warga kemarin.

Selama ini, sebanyak 1.152 jiwa atau 711 Kepala keluarga yang tinggal di dua Dusun ini tidak pernah menikmati listrik.

Meskipun baru tahap pengukuran patok penempatan tiang, namun ratusan Kepala Keluarga itu menyambutnya dengan hati gembira. “Semua warga dua Dusun merasa bersyukur atas rencana pembangunan sarana penerangan ini,” ujar Totok, warga lainnya.

Menurut Kepala Desa Patemon, Sayuri, rencana itu tidak hanya membuat warga Dusun Lendut yang gembira, namun warganya juga menyambut gembira atas pembangunan sarana penerangan listrik.

“Ini karena sudah cukup lama warga saya hidup tanpa lampu penerangan listrik.

Setelah berbagai upaya dilkaukan, akhirnya saat ini ribuan warga bakal hidup dengan kondisi terang. Ini merupakan kabar yang sangat lama ditunggu-tunggu ribuan warga,” ucap Sayuri.Q awi

Panwas Sumenep Temukan 3.054 Pemilih Bermasalah Masuk DPS Sumenep, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep menemukan 3054 pemilih bermasalah masuk daftar pemilih sementara (DPS). Ribuan pemilih bermasalah itu meliputi 1.143 data ganda, 989 pindah domisili, 579 meninggal dunia, 327 pemilih fiktif, 9 sakit jiwa, 3 TNI dan Polri, dan 4 belum cukup umur.

Ketua Panwaslih Kabupaten Sumenep, Moh Amin mengatakan, pihaknya melalui jajarannya melakukan pantauan terhadap perbaikan data pemilih sementara (DPS). Hasilnya, dari 5 TPS dimasing-

masing desa disemua kecamatan kabupaten Sumenep yang dijadikan sample, ternyata ada 3054 pemilih bermasalah, diantaranya pemilih ganda, pindah domisili, meninggal dunia dan pemilih fiktif

masuk ke DPS pilkada.

"Total pemilih bermasalah yang masuk ke DPS pilkada sebanyak 3054 data. Ini hasil kroscek kami dilima TPS masing-masing desa, di 14 kecamatan dari 27 kecamatan di Sumenep," kata Moh Amin kepada wartawan di kantornya, Selasa (22/9).

Ia memaparkan, ada sejumlah calon pemilih yang seharusnya masuk ke DPS tapi ternyata tidak masuk yakni 1 pensiunan TNI dan 583 pemilih baru. "Ini merupakan temuan kami dilapangan dan ini

hanya kami ambil sample 5 TPS dimasing-masing desa sekabupaten Sumenep dan data yang masuk baru 14 kecamatan, masih ada dari sejumlah kecamatan yang belum masuk, makanya ini masih bisa bertambah," tegasnya.

Ia memaparkan, karena masa kerja P2DP itu sudah habis, saat ini yang harus berperan aktif adalah PPS guna memaksimalkan pemutakhiran data pemilih pilkada, mengingat data banyak yang masuk ke DPS banyak yang bermasalah. "Kalau pemilih

yang bermasalah itu tetap masuk ke DPT (daftar pemilih tetap), dipastikan pelaksanaan pilkada di Sumenep akan bermasalah juga, karena jumlah pemilih ini sering menjadi persoalan," ungkapnya.

Sesuai hasil rapat pleno terbukan KPU setempat, DPS pilkada Sumenep mencapai 909.610 pemilih meliputi lakilaki sebanyak 429.378 pemilih dan perempuan sebanyak 480.232 pemilih. Pada tangga 1-2 Oktober, KPU menjadwalkan penetapan DPS menjadi DPT.Q sul

wiwit/bhirawa

Bertempat di Pasar Hewan Pemerintah Kota Probolinggo Jl. Kyai Wira’i No. 1 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih, Pemkot melalui Dinas Pertanian Kota Probolinggo menggelar ‘Kontes Ternak dan Exspose Agribisnis Pertanian’.

Kontes Ternak dan Agribisnis Pertanian Tingkatkan Populasi Sapi Probolinggo

Targetkan Suksesi Pilkada, Yudi Hartono Nahkodai Golkar Jember Jember, Bhirawa Kader Partai Golkar mantabkan koordinasi dan konsulidasi untuk mensukseskan dan memenangkan Paslon H. Sugiarto - dr. Dwikoryanto yang diusung dalam Pemilukada 9 Desember 2015 mendatang. "Ini menjadi target jangka pendek kami yang harus dilakukan," ujar Plt Ketua DPD Partai Golkar Jember Yudi Hartono kepada sejumlah media, saat Musda DPD Partai Golkar Selasa (22/9) siang.

Menurut Yudi Hartono, Musda kali ini dilakukan untuk mengantisipasi kevakuman pengurus Partai Golkar di Jember. "Musda ini agenda rutin partai yang harus dilakukan, apalgi kepengurusan lama sudah berakhir Januari 2015. Ada kevakuman kepengurusan, apalagi menjelang Pilkada, partai harus segera melakukan konsulidasi untuk mensuksekan paslon Bupati-Wakil Bupati yang kami usung," ujar Ketua Fraksi Golkar ini kemarin.

Sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar, Yudi mengaku telah mendapat mendat dari DPP untuk segera menggelar Musda.

Selain medapat mandat dari pengurus yang lebih tinggi, Yudi juga mengaku didukung oleh Pengurus Kecamatan di 31 Kec." Mereka semuanya hadir dan mendukung musda ini digelar, termasuk Ketua DPP Ginandjar Rasuni dan Wakil DPD Golkar Jatim Yusuf Husni," katanya.

Bahkan Yudi mengaku tidak terpengaruh dan mempersoalkan terhadap dualisme kepemimpinan ditingkat elit partainya." Saya hanya mengantarkan ketingkat musda, selanjutnya diserahkan dalam mekanisme Musda siapa yang akan menjadi Ketua nanti. Yang penting pemenangan Pilkada 2015 nanti menadi target jangka pendek kami," katanya pula.Q efi

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kediri mengecek kesehatan hewan kurban.

irvan/bhirawa

Daya Beli Hewan Kurban di Kediri Turun 40 Persen Kota Kediri, Bhirawa Menjelang hari raya idul adha tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat Kota Kediri terhadap hewan kurban menurun mencapai 40 persen. Hal ini menyebabkan pedagang hewan kurban dadakan mengeluh.

Diungkapkan Hariyanto, Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Kediri, penyebab menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap hewan kurban saat ini karena tidak ada kesetabilna ekonomi.

"Penurunan mencapai 40 persen, ini karena Pengaruh dari tingginya nilai dolar, dan juga usai pendaftaran siswa baru (PPDB)," kata Hariyanto saat memeriksa hewan kurban pada pedagang dadakan.

Lebih lanjut, saat ini stok hewan di Kediri masih tersisa sangat banyak, karena meskipun di Kota Kediri tidak memiliki banyak stok hewan korban, namun hewan kurban banyak didatangkan dari luar daerah sekitar.

"Untuk di Kota Kediri hanya 20 persen, karena Di Kota Kediri tidak ada lahan untuk itu, dan

kita setiap tahun mendatangkan dari luar kota, seperti Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek," terangnya.

Pihaknya juga menolak hewan yang berasal dari lain provinsi, terutama hewan korban yang didatangkan dari Jawa Tengah, karena daerah tersebut endemis virus Antrax. Untuk itu pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. "Harus ada izin mendatangkan hewan antar provinsi, kita akan pengawasan pada pedagang hewan kurban, jika ada yang didatangkan dari luar provinsi kita cek kesehatan dan menahannya," tandasnya.

Sementara dengan turunnya daya beli masyarakat, pedagang dadakan mengaku pihaknya masih bisa meraup keuntungan dari penjualan hewan kurban, sebab dengan berkurangnya daya beli masyarakat, pedagang juga berkurang, sehingga penjualan bisa maksimal. "Pedagangnya sedikit, jadi kita masih bisa memaksimalkan barang dagangan kita," kata Antok.Q van

Probolinggo, Bhirawa Seperti biasanya menjelang hari raya korban, bertempat di Pasar Hewan Pemerintah Kota Probolinggo Jl. Kyai Wira’i No. 1 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih, Pemkot melalui Dinas Pertanian Kota Probolinggo menggelar ‘Kontes Ternak dan Exspose Agribisnis Pertanian’ dengan kriteria ternak, Sapi Perankan Ongole (PO), Sapi Cross Hasil IB, Sapi Kereman Ekstrim dan Domba Ekor Gemuk.

Kontes ini diikuti oleh puluhan peserta dari kota Probolinggo maupun beberapa wilayah di provinsi Jawa Timur antara lain, kabupaten Probolinggo, kabupaten Pasuruan, kabupaten Lumajang, kabupaten Bondowoso, dan kabupaten Situbondo dengan memperebutkan total hadiah sebesar Rp 120 juta. Selain kontes ternak juga digelar pameran agribisnis di lokasi acara.

Wali Kota Probolinggo Hj, Rukmini S.H, M.Si, Selasa (22/9) mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi usaha di sektor hulu dalam bidang peternakan maupun pangan hortikultural adalah sistem pengolahan yang masih konvensional sehingga belum mendapatkan hasil yang maksimal.

“Saya berharap dengan digelarnya acara ini dapat memotivasi pelaku usaha atau peternak untuk memperbaiki usahanya disamping juga sebagai sarana

pembelajaran kepada masyarakat bagaimana budi daya yang baik dan benar.

Karena dengan pengolahan yang profesional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Probolinggo khususnya para petani maupun peternak disamping juga mendatangkan investor,” ujarnya.

Untuk itulah, Bappeda Kota Probolinggo melakukan kajian studi kelayakan tentang bibit ternak sapi Peranakan Onggul (PO).

Tujuannya, meningkatkan produksi sapi potong di Kota Probolinggo.

Sekaligus memenuhi tingginya kebutuhan daging sapi di saat-saat tertentu. Kajian yang dilakukan Bappeda ini dipusatkan di Kecamatan Kedopok. Melalui kajian ini, bibit ternak sapi diseleksi untuk dikembangkan di Kota Probolinggo.

“Saat Ramadhan dan hari raya korban harga daging sapi melambung cukup tinggi. Bahkan daging sapi menjadi salah satu faktor terjadinya inflasi. Supaya tidak terjadi lagi inflasi karena daging sapi, maka kebutuhan daging sapi ini harus tercukupi,” terang Hj. Rukmini.

Saat ini menurut Walikota, pasokan sapi potong di kota banyak dari wilayah Kabupaten Probolinggo. “Karena itu, kami berupaya agar Kota Probolinggo bisa meningkatkan hasil produksi ternak sapi potongnya melalui bibit ternak sapi Onggul ini.Q wap

Bupati Amin Said Husni Promosikan Desa Wisata Organik pada Forkopimda Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni terus berupaya mengembangkan keberadaan Desa Wisata Organik yang berada di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, salah satunya dengan mengajakan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi desa tersebut untuk melihat langsung seluruh fasilitas yang tersedia, Selasa (22/9) kemarin.

Dalam acara yang dikemas dengan santai tersebut Bupati yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pertanian H Hindarto, Kepala Bappeda Ir Matsakur, Kepala Dinas Bina Marga Ir Mudjianto, Asisten II Ir Misnadi, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Moh Holil serta pengelola Desa Wisata Organik Baidowi menyampaikan berbagai fasilitas yang tersedia pada desa yang saat ini menjadi jujukan para wisatawan baik local, regional maupun internasional tersebut.

Beberapa fasilitas yang saat ini tersedia menurut Bupati diantaranya Home Stay yang merupakan tempat penginapan bagi para wisatawan, sepeda ontel untuk jalan-jalan mengelilingi desa wisata, fasilitas tubbing, kolam pancing ikan serta berbagai pro-

duk unggulan organic yang terdiri dari padi, sayuran serta tanaman lain yang dikelola secara organic.

“Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak saat ini sudah tersedia berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, tentu harapannya jajaran Forkopimda membantu kami mempromosikan desa wisata yang mengandalkan produk organic ini,” kata Bupati kemarin.

Di hadapan Jajaran Forkopimda yang saat itu tampak hadir Kajari Sri Sektiyanti lengkap dengan seluruh Kasi dilingkungan Kejari Bondowoso, Kasdim 0822 M Tohir mewakili Dandim 0822, serta seluruh jajaran anggota Koramil Wonosari, Bupati mengungkapkan jika sebenarnya inisiatif desa Wisata Organik ini muncul dari keinginan masya-

rakat Desa Lombok Kulon yang dimotori pemuda desa bernama baidowi yang awalnya dilakukan dengan cara swadaya dan mendapat dukungan masyarakat sekitar.

Sehingga menangkap keinginan masyarakat yang ingin maju tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendorong dengan mengarahkan program melalui berbagai SKPD diantaranya Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Perhubungan (Disparporahub), Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan untuk mendukung baik dengan infrastruktur maupun dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Jadi setelah melihat niat yang baik dari masyarakat maka kami melakukan program yang terintegrasi yang saat ini hasilnya bisa dilihat,” ungkap Bupati kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Baidowi selaku pengelola Desa Wisata tersebut menambahkan, jika saat ini antusiasme masyarakat sekitar juga ditunjukkan

dengan semangat belajar yang tinggi terutama untuk meningkatkan keterampilan berbahasa inggris, bahkan mereka mendatangkan guru kursus untuk mendidik warga dan anak-anak desa dalam berbahasa inggris.

Selain itu menurut Baidowi, masyarakat sekitar juga merelakan rumahnya untuk ditempati wisatawan jika penginapan yang tersedia dirasa kurang, dengan juga disajikan masakan khas desa yang berbahan organic baik sayur maupun ikan tawar yang tersedia. “Jadi jika ada wisatawan asing kesini, kita tidak perlu repot berkomunikasi, karena masyarakat sudah memiliki keterampilan dasar berkomunikasi dengan bahasa asing,” katanya.

Kajari Sri Sektiyanti yang cukup serius menyimak dan melihat langsung berbagai fasilitas yang disediakan, mengaku sangat tertarik untuk ikut mempromosikan Desa Wisata yang menampilkan cirri khas organic bahkan saat ini menjadi daerah utama penghasil beras organic di Bondo-

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin Said Husni berfoto bersama dengan Forkopimda dan Pengelola Desa Wisata Organik Baidowi di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari kemarin. woso tersebut, menurutnya program ini harus didukung semua pihak, apalagi saat ini Desa ini sudah menjadi jujukan wisatawan bahkan turis asing kerasan di desa tersebut. “Kami tentu

akan mendukung setiap kebijakan Bupati, terutama untuk kesejahteraan rakyat, apalagi program ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Kajari kemarin.Q har

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

7

Dispertan Temukan Hewan Kurban Sakit dan Belum Cukup Umur Tuban, Bhirawa Petugas kesehatan hewan, dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Kabupaten Tuban menemukan sejumlah hewan kurban yang kondisinya sakit dan belum cukup umur untuk dijadikan kurban. temuan ini saat dilakukan sidak disejumlah lokasi penampungan hewan kurban dan pasar hewan menjelang hari raya kurban.

“Kita lakukan pemeriksaan hewan kurban, tidak hanya di penampungan milik Pemkab Tuban, tetapi juga di tempat-tempat milik para pedagang dan pasar hewan,” terang Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Hewan, Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan Tuban, Cipta Dwipriyata.

Meski dalam sidak tidak ditemukan penyakit serius pada hewan, pihak Dispertan meminta para pedagang untuk memisahkan antara hewan yang belum Poel (memenuhi syarat), sakit dengan hewan yang sudah memenuhi serta yangs ehat. Hal ini untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban sebelum disembelih untuk dibagikan dan dikonsumsi warga.

“Tadi kita dapati ada yang peradangan pada mata, tetapi dalam satu dua hari penyakit itu bisa disembuhkan dengan memberikan tetes mata atau salep mata, serta ada yang belum poel atau memenuhi syayarat untuk di buat kurban,” terang Cipta.

Dispertan akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan sampai 3 hari pasca hari Raya Idul Adha. Selian itu, pada saat penyembelihan pada hari raya kurban, petugas juga akan mendatangi masjid-masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. “Pemeriksaan ini kami lakukan sampai tiga hari setelah kurban, sebab biasanya masih ada hewan yang disembelih setelah hari raya,” katanya.

Sementara itu, terkait adanya

hewan yang belum cuku umur untuk dikurbankan, Cipta mengakui menemukan beberapa kambing belum cukup umur (belum koel), namun pihaknya hanya melaporkan seluruhnya kepada pengelola penampungan.

“Meski kita meminta untuk di bedakan, untuk kelayakan hewan atau masalah syariat kami serahkan kepada masing-masing pengelola penampungan, tokoh agama atau takmir Masjid dan Musholla yang menyembelih kurban ini,” tandas Cipta.

Penjualan hewan kurban semakin ramai mendekati hari raya, hal ini menjadi berkah tersendiri bagi penyedia kambing maupun sapi untuk dikurbankan, seperti penyedia kambing kurban di Kelurahan Perbon, Tuban.

Penjual Dadakan Di tempat terpisah, penjualan hewan kurban dadakan banyak bermunculan, dari pantaun bhirawa tempat-tempat penjulan hewan kurban dadakan dua hari terakhir ramai dikunjungi warga, baik untuk pesan dan membeli hewan kurban maupun sekedar melihat untuk memastikan harga yang sesua dengan keuangan mereka.

Menurut Abdusalam, salah seorang penyedia hewan kurban dadakan di sisi jalan Kelurahan Perbon Tuban penjualan terus meningkat mendekati pelaksanaan kurban, bahkan diprediksi akan semakin meningkat kurang satu hari sebelum pelaksanaan kurban. “Alhamdulillah, permin-

KILAS JATIM

Warga Protes, Proyek Pagar di Tanah Kuburan Sampang, Bhirawa Sejumlah warga Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang, mendatangi lokasi proyek pembangunan pagar tempat pemakaman umum (TPU), yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang.

Warga menolak pembangunan pagar, lantaran tanah yang hendak dibangun tersebut merupakan tanah hibah yang diperuntukan untuk pemakaman umum.

Sehingga warga meminta pihak PU Cikatarung untuk melakukan pengukuran ulang agar tidak sampai merembet ke tanah kuburan. "Tanah kuburan seluas sekitar 5 hektare ini dari nenek moyang kami sudah hibah untuk pemakaman umum, jadi warga tidak setuju jika dibangun pagar pembatas," ucap Sofi (40) saat berada di sekitar lokasi, Selasa (22/9).

Terpisah, Kepala Dinas PU Cikatarung, Wahyu Prihartono, saat dihubungi melalui jaringan telepon membenarkan adanya protes tersebut. Akan tetapi, proses pembangunan pagar sepanjang 105 meter tetap dilanjutkan. Namun, lokasinya akan digeser ke sebelah.

"Ya memang ada protes, nah karena kami khawatir ketika pagar dibangun di atas tanah warga maka pembangunan pagar itu akan kami geser, tapi tidak mengurangi volume dan sesuai dengan perencanaan," pungkasnya.Q lis

taan semakin banyak setiap harinya, dan mungkin besok kurang sehari akan tambah ramai lagi,” kata Abdusalam.

Diakui Abdusalam, dibanding dengan tahun lalu, ada kenaikan harga kambing hingga Rp250 ribuan, sedangkan untuk sapi sekitar Rp1,5 jutaan, dan kenaikan tersebut disesuaikan dengan ukuran kambing maupun sapi. “Dibanding tahun lalu sekitar 250an mas, kalau sapi sekitar sejutaan, sampai sejuta setengah, tergantung ukuran sih,” katanya.

Untruk Harga sendiri, ditempat penjualan itu baik sapi maupun kambing sudah ada patokanya, dari harga paling murah yakni Rp1.950.000 hingga Rp3.700.000 untuk kambing, dan Rp14.000.000 hingga 17.000.000 untuk harga sapi. “Soal harga berfariasi, semua yang ada disini paling kecil Rp14 juta untuk sapi dan paling besar Rp17 jutaan, kalau kambing antara Rp1,9 hingga Rp3,7 jutaan,” tambahnya.

Berpenyakit Mata Sementara itu, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (22/9), menggelar pemeriksaan di sejumlah lapak-lapak penjual hewan kurban dadakan.

Tujuannya untuk mengantisipasi resiko penularan penyakit pada hewan ternak.

Pemantauan itu berlangsung kurang lebih dua jam, namun tak satu pun ternak kurban yang teridentifikasi mengidap penyakit menular berbahaya. “Hanya ada beberapa domba yang terkena semacam penyakit mata. Namun itu tidak berbahaya,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Catur Rahayu di lokasi pemeriksaan.

Seperti di jalan Lisman Keca-

achmad basir/bhirawa

Seorang petugas dinas peternakan dan perikanan Bojonegoro, saat melakukan pemeriksaan hewan kurban. matan Kota Bojonegoro, milik Agus penjual hewan kurban, ditemukan petugas beberapa ekor kambing atau domba yang masih belum powel atau belum berumur sehingga kurang layak dijadikan hewan kurban. “Selain itu, kami menemukan juga beberapa kambing berpenyakit mata,” terang Catur.

Untuk kambing yang belum powel giginya atau usianya masih kurang, masih katanya, kurang memenuhi standar untuk dijadikan hewan kurban. “Sehingga, lanjut Catur, pedagang diminta

beberapa bagian tubuh luar yang menjadi parameter kondisi kesehatan hewan kurban, seperti mulud, gigi dewasa, mata, kuping serta kulit dan pantat ternak.

“Kami ingin memastikan kesehatan ternak yang akan disembelih untuk hewan kurban ini benarbenar dalam kondisi baik, sehingga tidak berisiko menimbulkan penyakit menular yang merugikan masyarakat selaku konsumen,” imbuh Edi Purwanto saat melakukan pemeriksaan kesehataan hewan kurban.Q hud,bas

Hanya SMK Islam 1 Blitar Terapkan K-13 Kenakalan Remaja Harus Menjadi Kota Blitar, Bhirawa Hingga kini hanya satu Sekolah Menengah Kejuruan (SM) di Kota Blitar yang sudah menggunakan Kurikulum 2013, yakni SMK Islam 1 Blitar. Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik, dari seluruh sekolah yang ada di Kota Blitar tingkat SMK, hanya SMK Islam 1 Blitar yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 sejak kurikulum tersebut diberlakukan. “Di Kota Blitar yang sudah menerapkan K 13 hanya SMK Islam 1 Kota Blitar saja,” kata M Sidik.

Ditambahkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Blitar, Samsul Hadi, yang menyebabkan sejauh ini masih ada satu Sekolah Menengah Kejuruan yang meng-

gunakan kurikulum 13, karena merupakan instruksi dari Balitbang yang diberikan SK mengenai sekolah mana yang diputuskan untuk menggunakan Kurikulum 13.

“SMK Islam salah salah satu sekolah yang ada di Kota Blitar yang sudah menggunakan kurikulum 13 dan dianggap sebagai sekolah mandiri serta sudah termasuk dalam kriteria yang ditentukan oleh pihak Balitbang,” jelasnya Samsul Hadi.

Selain itu diakuinya sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Blitar sudah siap menggunakan Kurikulum 13, hanya saja masih menunggu instruksi lanjutan dari Balitbang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “Sampai saat ini kami masih menu-

hartono/bhirawa

SMK Islam 1 Kota Blitar satu-satunya sekolah di Kota Blitar yang sudah menerapkan K-13.

nggu intruksi dari Pusat, dari Sekolah kejuruan yang ada di Kota Blitar sudah siap melaksanakan K 13,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto juga berharap kepada Pemkot Blitar khususnya Dinas Pendidikan untuk menjaga kualitas dan mutu hasil pendidikan di tingkat SMK. Karena selain siap kerja, SMK merupakan satu-satunya sekolah yang terampil sesuai dengan keahlian yang diinginkan oleh para siswa.

“Jadi seperti adanya kurikulum K 13 atau kurikulum yang baru lagi, seharusnya semua sekolah siap melaksanakannya dan Pemkot harus bisa memfasilitasinya. Karena ini juga menyangkut kualitas generasi bangsa atas hasil pendidikan di tingkat SMK,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan tidak sekedar melaksanakan aturan dari pusat untuk melangkah teknis kurikulum. Sebab seperti penerapan K 13, semua belum terlaksana sudah dihentikan dan dievaluasi oleh Pusat.

Namun tidak ada kejelasan menggunakan kurikulum mana yang harus diterapkan oleh masing-masing sekolah. “Akibatnya materi dan hasil yang diberikan masing-masing sekolah bisa saja tidak sama.

Sehingga bisa saja akan berdampak pada hasilnya yang juga tidak sama,” imbuhnya.Q htn

Petani Probolinggo Gelar Ritual Mandi Lumpur Sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki berlimpah kepada sang pencipta dilakukan dengan beramai-ramai mandi lumpur (Celot). Ritual turun temurun itu dilakukan ratusan petani Dusun Mrica, Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Tak hanya kalangan muda, orang tua pun ikut berkumpul di sawah, dan mereka langsung saling lempar air dan lumpur ke peserta lain. Tak hanya itu, para peserta ritual pun juga memperebutkan lima bebek yang dilepas di 'lautan' lumpur.

Tradisi unik ini menjadi perhatian ribuan warga sekitar yang antusias menyaksikan keseruan petani bermandikan lumpur dari pinggiran sawah.

Menurut Edi Agus Purwanto, salah satu panitia tradisi mandi lumpur, Selasa 22/9 dalam rirual tersebut tidak ada perbedaan pangkat dan jabatan. Mereka harus terjun ke kubangan lumpur untuk bersuka ria bersama petani lainnya.

“Tradisi mandi 'celot' atau lumpur, sebagai rasa ungkapan terima kasih atas rezeki berlimpah yang diberikan sang maha kuasa, semua petani dan pejabat disini sangat kompak," kata Edi. Meski desa mereka masuk kategori kawasan terdampak kekeringan, na-

untuk menyisihkan karena bisa dipelihara guna digenjot pertumbuhannya lagi,” ujarnya.

Sedangkan untuk hewan kurban yang berpenyakit mata, dinilai tidak membahayakan karena tidak menular. Termasuk dagingnya tidak akan membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat yang nantinya mengkonsumsinya. Namun, petugas Disnak langsung melakukan pengobatan di tempat.

Pemantauan kesehatan dilakukan petugas dengan memeriksa

mun para petani tetap semangat dan optimis tanaman mereka akan menghasilkan panen melimpah.

Diharapkan dengan Tradisi mandi 'celot' digelar petani agar ke depan hasil tanamnya lebih bagus, dan rasa ungkapan syukur, petani gelar mandi 'celot'. Demikian dikatakan kepala Desa Mrica Riyanto.

Sementara itu, di sela-sela pesta pora warga ‘mandi lumpur’, perangkat Desa melempar lima ekor bebek untuk

dijadikan rebutan para petani.

Tradisi tersebut mengharuskan para petani terjun ke sawah berlumpur. Bagi mereka yang masih berada di luar kubangan lumpur, maka bersiap-siap ditarik petani lainnya, yang telah bersiaga menyeretnya ke medan lumpur.

Lebih lanjut Riyanto mengatakan, hampir setiap tahun, digelar tradisi mandi ‘celot’, ritual ungkapan rasa syukur petani di Desanya, atas limpahan hasil panen raya.

Mandi ‘cellot’ di gelar petani khusus warga saya, agar kedepan hasil tanamnya lebih bagus, dan rasa ungkapan syukur, maka petani gelar mandi ‘cellot’.Q wap

Warga beramairamai mandi lumpur (Celot).

Ritual turun temurun itu dilakukan ratusan petani Dusun Mrica, Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Tanggung Jawab PC Muslimat NU Lumajang, Bhirawa Kenalakan remaja khususnya anak dan pelajar dikabupaten lumajang yang kian meningkat menjadi perhatian Bupati lumajang Drs. Asat malik MAg dan menghimbau kepada Pengurus Baru PC muslimat NU untuk berperan aktik dalam mencegah kenakalan remaja.

Demikian pesan Bupati lumajang saat menghadiri pelantikan PC muslimat NU yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Lumajang (22/9). Pelantikan tersebut rencananya akan dihadiri ketua pengurus Pusat muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial) namun karena ada agenda yang bersamaan akhirnya tidak bisa hadir di Lumajang.

Akhirnya acara pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Wilayah muslimat NU provinsi Jawa Timur Hj. Masruroh Wahid. Kepengurusan PC muslimat NU lumajang yang baru diketuai Hj. Tutuk Fajriyah Mustofiah yang tidak lain adalah istri Bupati Lumajang. Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lumajang serta jajarannya, dari ketua NU Lumajang, MUI para kiai dan tokoh-tokoh

masyarakat dan juga dari pengurus muslimat NU di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam kesempatan tersebut bupati Lumajang Drs. As'at Malik MAg juga mengingatkan agar pengurus yang baru tersebut bisa mengemban amanah yang di berikan.lebih lanjut As'at mengatakan bahwa peran muslimat NU sebagai pendidik anak sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. "Seorang ibu yang berkualitas akan memunculkan generasi yang berkualitas," jelasnya.

Lebih lanjut As'At mengharapkan peran aktif muslimat NU untuk terus di tingkatkan utamanya dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa yang saat ini banyak terjadi kenakalan remaja. As'At juga berpesan kepada pengurus Muslimat NU agar tidak berat berkorban demi anak karena pengorbana orang tua kepada anak menurutnya tidak ada yang sia-sia.

Hal tersebut juga merupakan bagia dari perjuangan dalam keluarga untuk mendidik anak sebagai generasi Muda.masih menurut As'at bahwa dengan dilantiknya Pengurus Muslimat NU yang baru tersebut diharapkan bisa membantu program-program pemerintah.Q mb10

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Disnaker - UM Gelar Job Fair Bareng Malang, Bhirawa Guna menekan angka pengangguran di Kota Malang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang (UM), melakukan job fair.

Acara yang digelar di Graha Cakrawala UM itu, sebagai salah satu upaya pengurangan angka pengangguran usia produktif di Kota Malang.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton mengatakan upaya nyata membuka peluang kerja, wajib dilakukan oleh pemerintah, agar angka pengangguran bisa dikurangi.

“Semua langkah harus dilakukkan, agar pengangguran, di Kota Malang ini, makin berkurang,”tandas Walikota yang juga Ketua DPC PKB itu, Selasa 22/9 kemarin.

Job Fair yang rencananya akan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 22/9 hingga 23/9 agar lebih maksimal, juga mengandeng UM dalam hal ini Ikatan Alumni UM. Menurut Abah Anton gelaran bursa kerja bertajuk berkarya untuk bangsa inipun menghadirkan 49 perusahaan dengan 1.700 lowongan pekerjaan yang bergerak diberbagai bidang seperti bidang ekonomi, BUMN, yayasan pendidikan, perbankan, bimbingan belajar, manufaktur serta perusahaan jasa keuangan.

Ketua pelaksana Ahmad Fahmi, mengatakan bahwa job fair ini merupakan kali kedua yang digelar oleh UM dan Disnakertrans. Selain sebagai wahana untuk mencari kerja, Job Fair ini juga akan digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kepuasan lulusan UM oleh dunia usaha ataupun dunia industri melalui angket .

Di tempat yang sama, Kepala Disnakertrans Kusnadi menambahkan bahwa gelaran job fair ini diadakan sebagai bentuk tanggung jawab dan program kerja Disnakertrans.

Pihaknya menambahkan, Disnakertrans memfasilitasi antara pencari kerja dan penyedia kerja yang sesuai dengan bakat, minat untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan keinginan masing - masing pihak.

“Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang nantinya secara langsung mampu mengurangi angka pengganguran yang saat ini sangat tinggi akibat lesunya ekonomi,” ujanya.Q mut

KPU Patuhi Rekomendasi Panwas Terkait Pencantuman Nama Wali Kota Batu dalam APK Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, akan mematuhi rekomendasi Panwaslu terkait spanduk pasangan calon nomor 2, Hj Dewanti Rumpoko- Hj Masrifah Hadi.

Spanduk yang dipermasalahkan karena terdapat foto dan tulisan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Panwaslu merekomendasikan agar spanduk tersebut ditarik dan dilakukan perbaikan.

Komisioner KPU, Totok Hariyono mengatakan, perbaikan tersebut baru dilakukan setelah pertemuan dengan tim sukses paslon nomor 2.

“Kami akan cari jalan tengahnya, supaya sama-sama enak dan tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Totok.

Mengacu PKPU nomor 7 pasal 28 dan 29 tentang atribut kampanye, desain dan materi memang dibuat oleh paslon. Sedangkan, KPU hanya menyeleksi kesesuaian desain dan cetak.

“Kami punya kewajiban un-

tuk menyamakan sebelum naik cetak. Paslon boleh mencantumkan nama dan gambar pengurus partai,” jelasnya.

Pihaknya jauh-jauh hari telah melakukan sosialisasi terhadap masing-masing timses terkait materi dan desain, harus sama dan sesuai aturan.

Diakui memang sebelum mencetak, sudah dilakukan approving antara Tim Pemenangan Paslon, KPU dan rekanan.

Walau begitu, pihaknya tidak mungkin mengganti spanduk dengan yang baru, mengingat anggarannya tidak tersedia.

“Besar kemungkinan, tulisan Wali Kota Batu ditutup dan diganti dengan tulisan Ketua DPC PDIP,” jelasnya lebih lanjut.

Namun, apabila paslon keberatan atas opsi tersebut maka pihaknya tetap melangsungkannya, karena berkaitan dengan kepentingan khalayak.

“Kami akan ambil langkah yang patut dan tidak merugikan,” paparnya.

Sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Dewanti Masrifah, Budi Kriwiyanto mengatakan bahwa spanduk dan baliho yang dipasang saat ini adalah cetakan KPU. Se-

belum dicetak sudah ada approving (persetujuan), sehingga kalau dipersoalkan, maka Budi menilai hal ini sangat aneh.

“Katanya Eddy Rumpoko tak punya pengaruh. Sekarang setelah dipasang di APK kok dipersoalkan,” tukas Budi.

Lebih lanjut dikatakan, kalau memang KPU akan mengganti, maka harus ada persetujuan dari Tim Pemenangan.

“Sekalian saja momentum ini digunakan KPU untuk mengecek spanduk dan baliho yang dipasang. Kan banyak spanduk paslon 2 yang hilang dan robek,” tandasnya. Q sup

Kebut Pelebaran dan Perbaikan Jalur Alternatif Giripurno

Lanal-Pemkot Malang Bangun Sinergi Lewat “Blusukan” Malang, Bhirawa Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Pemkot Malang telah membangun sinergi dan kerja sama lewat program “blusukan” yang dilaksanakan dua pekan sekali untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat Kota Malang.

“Komandan Lanal beserta jajarannya telah membangun sinergi yang cukup baik dan kokoh dengan Pemkot Malang. Kerja saistimewa ma yang terjalin Moch Anton selama ini merupakan keterlibatan langsung Lanal dalam program blusukan yang dicanangkan pemkot dan dilaksanakan setiap dua pekan sekali,” kata Wali Kota Malang, Jawa Timur, Moch Anton ketika memberi pembekalan kepemimpinan bagi 12 siswa Kursus Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Susdanlanal) di Balai Kota Malang, Selasa.

Dalam pembekalan tersebut, wali kota meminta agar para pimpinan Lanal jabatan untuk menyatu dengan pimpinan daerah maupun masyarakat yang ada di wilayah kerjanya (tugasnya).

Wali kota juga berpesan agar siswa Susdanlanan nantinya juga mampu membangun sinergi dengan pemda setempat setelah mereka menduduku jabatan. “Meskipun AL adalah matra kelautan, Danlanal Malang beserta jajarannya, selama ini banyak bersinergi dengan Pemkot Malang, bahkan terlibat secara langsung dalam kegiatan blusukan yang digelar Pemkot Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anton mengatakan saat ini kota Malang sedang giat-giatnya melaksanakan program pembangunan sebagai bentuk perwujudan visi dan misi Kota Malang yang pada muaranya untuk menyejahterakan dan menurunkan angka kemiskinan di kota itu.

Upaya yang dilakukan Pemkot Malang, ucapnya, selain melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melihat langsung problematika yang terjadi bersama FORKOPIMDA dan para pemangku jabatan lainnya, master plan pembangunan Kota Malang juga dilakukan secara tertata dan terencana serta memiliki fungsi untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Solusi yang diambil para pengambil kebijakan ini, katanya, juga harus berdampak positif pada perekonomian daerahnya agar masyarakat tidak lagi was-was dalam menghadapi pertumbuhan global. “Setelah dilakukannya kegiatan ini, saya berharap apa yang telah dilakukan bersama memiliki nilai strategis untuk mendukung program pembangunan, sebab jika setiap daerah melakukan program dengan baik, secara tidak langsung akan memperkuat negara Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Ketua rombongan Susdanlanal Letkol (AL) Mansyur berharap kunjungannya kali ini dapat memberikan dampak positif bagi para perwira calon pemimpin daerah dan mendapat arahan yang tepat dari Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan tugasnya.Q ant,mut

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

anas bachtiar/bhirawa

Suasana lomba desain batik khas Kota batu yang digelar di Pendopo Balaikota Batu, kemarin (22/9)

Ratusan Desainer Batik Berkumpul di Balaikota Batu Batu,Bhirawa Ratusan warga Kota Batu mulai yang muda hingga yang tua mengeluarkan segenap kemampuannya dalam olah seni desain batik. Mereka berusaha menjadi yang terbaik dalam Lomba Desain Bati Khas Kota Wisata Batu yangt digelar di Pendopo Balaikota Batu, kemarin (22/9).

Tercatat ada sebanyak 172 desainer batik Kota Batu ikut ambil bagian dalam lomba ini.

Dari jumlah tersebut, terseleksi 123 karya desain batik untuk mengikuti dan mempresentasikan karya mereka di depan tim juri yang ada di Pendopo Balaikota.

“Dari karya desain batik yang dibawa dan dipresentasikan di pendopo ini akan dipilih 10 desain batik terbaik. Dan yang luar biasa adalah antusiasme dari para peserta lomba kali ini.

Peserta mulai berumur 14 tahun, namun ada pula yang berumur 90 tahun,”ujar Ketua Tim Peng-

gerak PKK Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Selasa (22/9).

Sebagai apresiasi semangat warga dalam menciptakan batik khas Kota Batu, Dewanti merencanakan untuk mematenkan karya batik terbaik dalam hasil lomba kemarin. Untuk itu ia akan berkordinasi dengan Diskoperindag untuk mematenkan karya terbaik agar tidak ditiru orang lain.

Selain ingin mematenkan karya batik karya asli anak Batu, Dewanti juga sudah melakukan komunikasi terkait pemasaran batik kepada perusahaan-perusahaan yang konsen mengembangkan batik.

Iapun mengundang dan meminta kepada pengusaha batik supaya memvisualkan gambar di atas kertas karya remaja ini menjadi seragam batik. Dan seragam itu rencananya akan dipakai anggota PKK sebagai seragam hari-hari.

“Penilaian kita pada batik ini tidak sekedar gambar visual

saja, tapi punya pakem dan filosofi, deskripsi batik dan lainnya. Jadi peserta menggambar sekaligus menceritakan filosofi di dalamnya,” tambah Dewanti.

Ada tujuh perusahaan yang sudah dihubungi dan memintanya untuk ikut mempromosikan batik dari desainer asli Kota Batu. Panitia menginginkan agar karya batik ini bisa menjadi kebanggan Kota Batu.

Meskipun pembuat desain ini kebanyakan masih amatir, namun hasil karya mereka tak kalah dengan desainer professional. Tentu saja yang bisa memenangkan lomba ini menjadi kebanggaan tersendiri.

“Dalam penilaian, tim juri mempertimbangkan proses dan potensi sumber daya alam yang diangkat dalam desain tersebut.

Jika potensi yang diangkat sesuai dengan ikon yang dimiliki Batu, maka akan menjadi bahan penilaian dari juri,”ujar ketua Tim Juri, Pujianto. Q nas

Batu, Bhirawa Tak menunggu adanya korban, Dinas Pengairan dan Bina Marga memperbaiki Jalur Alternatif Giripurno yang ada di sekitar Jurang Susu. Tak hanya memperbaiki kualitas badan jalan, juga melakukan pelebaran jalan dengan mengepras tebing di sekitar jurang. Sebelum masa liburan pasca Idul Adha, jalur ini sudah aman dilewati bus-bus dari luar kota.

Diketahui, di kawasan Jurang Susu yang ada di Jalur Alternatif Giripurno merupakan kawasan rawan kecelakaan. Selain adanya tikungan, di jalur ini juga terdapat tanjakan dan turunan yang melewati sebuah jurang sedalam 20 meter. Kalau pengguna jalan tidak waspada, maka berpotensi terjadi kecelakaan hingga masuk ke dalam jurang.

“Selama ini jalur alternative ini sudah dilewati kendaraan besar seperti bus dari Karangploso Kabupaten Malang menuju Kota Batu. Pada masa liburan terutama libur tahun baru 2016, kawasan ini akan semakin padat. Untuk itulah Jalur Alternatif Giripurno ini kita prioritaskan untuk segera diperbaiki,”papar Kabid Bina Marga di Dinas Pengairan dan Bina Marga, Susilo Trimulyo, Selasa (22/9).

Khusus kawasan Jurang Susu, lanjutnya, dilakukan peningkatan mutu badan jalan sepanjang 200 meter. Selain itu juga dilakukan pelebaran jalan di sekitar tikungan yang ada. Jika sebelumnya lebara jalan hanya 4,5 meter, saat ini dilakukan pelebaran menjadi 7-8 meter.

“Pelebaran jalan ini membutuhkan waktu cukup lama, karena kita juga harus mengepras tebing yang ada di sisi-sisi jalan. Setelah dikepras, kita buatkan drainase air dan dilakukan pelebaran jalan,” jelas Aiek panggilan akrab Susilo Trimulyo.

Jalur Alternatif Giripurno merupakan jalur yang efektif bagi pendatang yang ingin berwisata di Kota Batu. Karena diujung jalur atau di simpang tiga Giripurno bisa memilih jalur menuju beberapa obyek wisata. Jika belok ke kanan bisa menuju obyek wisata Selecta dan Cangar. Dan jika belok ke kiri bisa menuju Alun-Alun Kota dan beberapa obyek wisata lain. Seperti, Museum Angkut, Batu Ninght Spectacular, dan Jawa Timur Park 2.

“Jadi pada masa liburan akhir tahun nanti diharapkan keberadaan Jalur Alternatif Giripurno sudah bisa dimaksimalkan dan sudah tidak ada kemacetan lagi di Kota Batu,”pungkas Aiek. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Para pekerja terlihat sedang melakukan perbaikan mutu jalan di sekitar Jurang Susu yang ada di Jalur Alternatif Giripurno.

Hutan Lereng Gunung Arjuno Terbakar, BPBD Kirim Tim Mulai Selasa (22/9) kemarin, terjadi kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Arjuno Kota Batu. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya musim kemarau berkepanjangan dan adanya ulah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hingga berita ini ditulis, kebakaran yang terjadi masih belum bisa dipadamkan.

Dari pengawasan petugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, kebakaran hutan ini terjadi pada Selasa (22/9) pukul 01.00 WIB dinihari.

Terdapat 2 titik api yang cukup besar dalam kebakaran kali ini. “Satu titik apik berada di kawasan Kota Batu, sedangkan satu titik yang lain berada di kawasan Kabupaten Malang,”ujar Kasie Kedaruratan dan Logistik BPD Kota Batu, Ahmad Rochim, Selasa (22/9).

Diperkirakan, luas lahan yang terbakar di titik lereng sebelah selatan sudah mencapai 30-40 hektar. Namun jumlah ini akan terus bertambah mengingat sulitnya api untuk dipadamkan aki-

batnya banyak material daun, ranting, dan kayu kering yang mudah terbakar.

Dalam upaya agar kebakaran tidak terus melebar dan pemadaman api, BPBD melakukan kordinasi dengan Taman Hutan Rakyat (Tahura) R.Soeryo, serta porter pendaki Gunung Arjuno agar melakukan penetralisir titik api di lereng Arjuno tersebut. Sejak pagi kemarin, tim gabungan sebanyak 20 orang telah diberangkatkan ke kedua titik api.

Selama tim ini melakukan upaya pemadaman api, petugas BPBD yang lain melanjutkan kordinasi dengan Muspika Kecamatan Bumiaji dan Kesbangpol Kota Batu.

Dalam rapat tersebut dicari langkah-langkah pemadaman

supriyanto/bhirawa

Petugas yang sedang berangkat menuju titik api di lereng gunung Arjuno. lanjutan, jika hingga hari ini, Rabu (23/9), api masih tak kunjung bisa dipadamkan.

“Kita membutuhkan banyak relawan dari masyarakat untuk turut serta melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Karena saat ini jumlah petugas yang diturunkan ke

lokasi kebakaran masih terbatas,”harap Rochim.

Kirim Tim Pemadam Sedikitnya sebanyak 20 orang, diberangkat dari kota Batu menuju titik api di lereng Gunung Arjuno, Selasa Siang (22/9). Tim

gabungan dari Tahura R Soeryo dan Porter Pendaki Arjuno dimaksudkan untuk melakukan netralisir titik api di lereng Gunung Arjuno.

Ismu anggota BPBD kota Batu, saat ditemui, Selasa (22/9) mengatakan kebakaran saat ini sudah meluas. Sedikitnya ada 40 hektar hutan di lereng gunung Arjuno yang terbakar.

“Siang ini kami bersama 20 orang berangkat ke Hutan untuk memadamkan api, dengan harapan agar kebakaran tidak terus meluas, upaya untuk pemadaman itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. tapi hingga sekarang api belum bisa dipadamkan,” ungkap Ismu.

Untuk pemadaman kebakaran hutan tersebut, BPBD Kota Batu akan melakukan koordinasi dgn Tahura R Soeryo.

“Semoga upaya kita berhasil. dan kami berharap kepada masyarakat yang peduli dengan hutan untuk ikut serta bergabung,” tandasnya. Q sup, nas

OLAHRAGA

Rabu Kliwon 23 SEPTEMBER 2015

LINTASAN

Jateng Incar Satu Emas di PON 2016 Semarang, Bhirawa Tim bulu tangkis Jawa Tengah hanya mengincar satu medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat, kata Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng H.M. Anwari.

"Target tersebut memang realistis melihat kekuatan dan siapa tahu di lapangan kita justru bisa mendapatkan lebih dari satu emas," katanya ketika dihubungi dari Semarang, Selasa.

Menurut dia, pada PON XVIII/2012 Riau, mengingat saat itu Jateng hanya menargetkan dua emas ternyata justru menjadi juara umum dengan merebut tiga medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu.

Menurut dia, peluang besar untuk meraih medali emas ada pada nomor tunggal putra atas nama Ihsan Maulana Mustofa, Shezar Hiren Rhustavito, dan ganda campuran karena ada Preveen Jordan.

"Siapa nantinya yang akan dipasangkan dengan Jordan tergantung pada Pelatih Fung Permadi," katanya.

Sejumlah pemain nasional asal Jawa Tengah tidak bisa dimainkan pada pesta olahraga multieven empat tahunan di Jawa Barat itu, karena ada pembatasn usia maksimal 25 tahun, seperti Dionysius Hayom Rumbaka, Tontowi Ahmad, Muhammad Ahsan, Maria Febe Kusumastuti, Ana Rovita, dan Debby Susanto.

Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau, tim bulu tangkis Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum dengan meraih tiga medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu.

Sebanyak tiga medali emas Jawa Tengah direbut dari nomor tunggal putra perorangan atas nama Shesar Hiren Rhustavito yang mengalahkan rekannya Dionysius Hayom Rumbaka, kemudian beregu putra, dan ganda putra atas nama pasangan Mohammad Ahsan/Tontowi Ahmad.

Sebanyak tiga medali perak direbut tunggal putra (Hayom Rumbaka), beregu putri, dan ganda campuran (Tontowi Ahmad/Debby Susanto), sedangkan tiga perunggu dari tunggal putri (Maria Febe Kusumastuti), ganda campuran (Mohammad Ahsan/Gloria Emmanuelle), dan tunggal putra (Riyanto Subagja).Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 1990, Hitam, AG2042RG, a/ n. Sunari, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 1781/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG6489TD, a/n.

Mahmud Ashari, Ds. Tunggangri, Kalidawir-T.Agung No. 1782/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam Merah, AG2317RB, a/n. Eko Kristianto, Kel. Tamanan-T.Agung No. 1783/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Hitam, AG3791OK, a/n.

Rahayu Sri Astutik, Ds. Sukorejo Wetan, Rejotangan-T.Agung No. 1784/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2011, Hitam, AG3170OD, a/n. Devries Gatot Santoso SH, Ds. Wonorejo, SumbergempolT.Agung No. 1785/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hijau Putih, AG3993RAI, a/n. Virgo Sudomo, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 1786/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Biru Hitam, AG5949ST, a/n. Alim Winarto, Ds. Wajak Kidul, Boyolangu-T.Agung No. 1787/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3853.FD, a/n KHOLAIFA DS.PALANGAN RW.02/02 KEC.JANGKAR Situbondo.

No. 1788/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.3581.ER, a/n USWATUN JUMAT DS.PESISIR RW.03/02 KEC.BESUKI Situbondo.

No. 1789/IMB/BI-II/2015

9

Sebagian Dana Sponsor Piala Kemerdekaan Belum Cair Jakarta, Bhirawa Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menyatakan sebagian dana sponsor Piala Kemerdekaan belum cair sehingga menyisakan kewajiban finansial yang belum terpenuhi.

"Masih ada sekitar Rp5 miliar yang belum turun," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) BOPI Heru Nugroho di kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa sore.

Menurut dia, masalah finansial yang timbul usai penyelenggaraan Piala Kemerdekaan

tersebut dikarenakan persiapan yang kurang matang dan waktu yang terbatas.

Turunnya anggaran meleset dari yang direncanakan baik oleh Tim Transisi maupun PT Cataluna Sportindo sebagai pelaksana turnamen.

"Proses pencairan dari sponsor kan tidak mudah. Mereka punya birokrasi sendiri. Tapi 'match fee' buktinya sudah selesai, cuma tinggal hadiah yang belum," kata Heru.

Terkait hadiah bagi klub PSMS Medan sebesar Rp1,5 miliar dan hadiah bagi klub peringkat kedua Persinga Ngawi sebesar Rp1 miliar, ia menargetkan bahwa hadiah tersebut harus sudah dipenuhi paling lambat akhir bulan ini.

"Targetnya dalam dua mi-

nggu ini harus sudah selesai.

Kepastiannya yang menentukan bukan Cataluna, tapi sponsornya. Yang kita imbau sponsornya 'mbok' jangan lamalama mencairkan dananya.

Turnamen ini kan didukung oleh Presiden, masa hadiahnya belum cair," katanya.

Selain hadiah, kata Heru, masih ada pula hak-hak panitia pelaksana daerah yang belum dipenuhi oleh penyelenggara juga dikarenakan masalah teknis pencairan.

Sementara itu, CEO Cataluna Sportindo Darius Sinathrya yang ditemui di kantor Kemenpora enggan berkomentar terkait pertemuannya dengan BOPI. "Intinya tadi kita evaluasi, kita menyampaikan laporan.

Kalau hasilnya teman-teman media bisa tanyakan ke BOPI, biar satu suara," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa proses komunikasi dan evaluasi dengan BOPI berjalan baik.Q ant

Sidenreng Rappang Ditunjuk Gelar Final Motoprix 2015

PB ISSI ajukan 93 nama pebalap dari empat disiplin ke Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang selanjutnya dipersiapkan untuk hadapi SEA Games 2017.

ISSI Ajukan 93 Atlet ke Satlak Prima Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) mengajukan 93 nama pebalap dari empat disiplin ke Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang selanjutnya dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2017.

Ketua Umum PB ISSI Rajasapta Oktohari di Jakarta, Selasa mengatakan, nama-nama atlet yang diajukan tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan selama ini termasuk hasil dari Pra PON 2016 yang dilakukan di Garut dan Sumedang Jawa Barat.

"Kami mangajukan 200 persen dari kuota yang ada. Nama yang diajukan dari displin BMX, MTB, track dan down hill," katanya.

Menurut dia, nama-nama atlet yang diajukan tidak hanya fokus untuk SEA Games 2017 di Malaysia. Namun, juga untuk persiapan jangka panjang terutama untuk menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Apalagi pada kejuaraan empat tahunan itu ditarget menjadi juara umum.

Demi merealisasikan target, pria yang juga promotor tinju itu menjelaskan jika pihaknya telah menyiapkan program yang dirancang bersama dengan tim teknis. Program yang dibuat tergantung disiplin yang ada.

"Semua disiplin punya program sendirisendiri. Saat ini semuanya mulai berjalan.

Kami juga tidak hanya fokus pada atlet yang akan masuk pelatnas, tetapi juga pembinaan untuk atlet pelapis," katanya menambahkan.

Dibentuknya tim pelapis, kata Okto akan dijadikan media untuk menambah persaingan sesama atlet. Tim pelapis ini nantinya akan dibiayai penuh oleh PB ISSI. Sedangkan yang tim semuanya dikendalikan oleh Satlak Prima.

"Kami ingin menciptakan persaingan.

Dengan adanya tim pelapis maka proses promosi dan degradasi akan bisa dilakukan dengan baik," kata mantan Ketua HIPMI itu.

Sementara itu Kabid Binpres PB ISSI Sugeng Tri Hartono mengatakan, dari empat disiplin yang ada, persaingan mulai ketat.

BMX baik putra dan putri sudah mulai menunjukkan peningkatan sehingga tidak hanya mengandalkan Elga Kharisma Novanda dan Tony Syarifudin.

Begitu juga dengan down hill. Absennya Ratu down hill Risa Suseanty yang lagi hamil membuat persaingan cukup ketat. Hal tersebut dibuktikan pada Pra PON 2016 di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kondisi yang sama terjadi didisiplin track dan MTB. "Stok atlet terutama down hill putra dan putri cukup banyak. Begitu juga dengan BMX. Fokus kita untuk meningkatkan pembinaan adalah pada disiplin MTB dan track. Harus digenjot lagi," katanya.

Selain fokus pada SEA Games 2017 di Malaysia dan Asian Games 2018, PB ISSI saat ini terus mengejar kuota untuk turun di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Dari empat disiplin yang ada, BMX paling berpeluang untuk lolos kualifikasi.Q ant

Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan menyatakan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulsel, mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara babak final kejuaraan nasional Motoprix pada 18 Oktober 2015.

"Untuk babak final kejurnas Motoprix 2015 ini memang rencananya dilaksanakan di Kabupaten Sidrap. Pihak penyelenggara juga tengah fokus mempersiapkan diri agar pelaksanaan final nanti bisa berjalan lancar," kata Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IMI Sulsel, Adifar di Makassar, Selasa.

Untuk pelaksanaan babak final Motoprix 2015, kata dia, akan diikuti para juara dari setiap wilayah atau region seperti Region Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi yang masuk dalam region V. Dia menyatakan dengan kehadiran para juara ini tentu akan membuat kejuaraan semakin ketat. Ini juga penting khususnya bagi Sulsel untuk lebih memaksimalkan kemampuan sebelum berlaga di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) November 2015.

Khusus untuk region V Sulawesi pelaksanaannya telah berakhir seluruhnya di Sirkuit Atakkae Sengkang Kabupaten Wajo, 19-20 September 2015. Untuk region V Sulawesi ini diikuti para pebalap dari Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulsel yang tampil sebagai tuan rumah di seri terakhir.

Pebalap Pra-PON Sulsel, Andi Farhat yang sudah dipastikan tampil sebagai juara pada seri sebelumnya

kembali tampil maksimal di seri IX atau terakhir dengan keluar sebagai yang terbaik untuk kelas MP 2 dan MP3.

"Andi Farhat sebagai jawara di region V Sulawesi tentunya berhak tampil dibabak final motoprix 2015 di Sidrap. Kami tentu berharap para pebalap kita kembali memampu menununjukkan kemampuan terbaiknya," jelasnya.

Lebih jauh, IMI Sulsel telah menetapkan sebanyak empat atlet untuk memperkuat tim menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Sirkuit Sentul, Bogor, 3-5 November 2015.

Empat atlet itu terpilih masuk tim Pra-PON Sulsel setelah tampil maksimal diberbagai kejuaraan masing-masing Wildan Goma, Nur Alfat, Andi Farhat serta Herman Bass yang sebelumnya merebut medali perak di PON 2012.

Berdasarkan petunju teknis yang telah dirilis PB PON, kata dia, maka setiap daerah memang hanya mendapatkan empat kuota atlet untuk tampil dibabak kualifikasi. Pihaknya juga tidak mempersoalkan meski memiliki banyak atlet yang memiliki potensi lolos.

Mengenai peluang keempat atlet untuk lolos ke PON 2016, dirinya mengaku optimistis. Apalagi atlet tersebut merupakan juara diberbagai ajang sebelumnya mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional.

"Empat atlet ini akan turun pada dua kelas berbeda yakni Wildan Goma dan Andi Alfat akan turun di kelas 110 cc(MP3). Sedangkan dua atlet lain yakni Herman Bas dan Andi Farhat di kelas 125 cc atau MP 4," ujarnya.Q ant

Papua Raih Dua Perak Pra PON

Kalah peralatan, atlet paralayang Sulteng akan sulit mengukir prestasi cemerlang di berbagai kejuaraan, termasuk di Prakulifikasi PON XIX.

Atlet Sulteng Kalah Peralatan Palu, Bhirawa Pelatih paralayang Sulawesi Tengah, Bahar Umar mengatakan atlet sulit mengukir prestasi cemerlang di berbagai kejuaraan, termasuk di Prakulifikasi PON XIX karena kalah dari segi peralatan.

"Atlet Sulteng rata-rata hanya menggunakan peralatan/payung yang sudah lama," katanya di Palu, Selasa.

Tetapi, kata dia, meski demikian ada beberapa atlet Sulteng yang berhasil merebut tiket ke PON XIX Jabar 2016.

Ia mengatakan dari segi fisik dan tehnik, sebenarnya atlet Sulteng mampu bersaing dengan atletatlet nasional dari Jakarta, Jatim, Jateng maupun tuan rumah PON XIX Jabar.

Namun, kata dia, karena payung yang digunakan atlet Sulteng istilahnya sudah tua, otomatis sangat sulit untuk dapat mengukir

prestasi cemerlang.

Apalagi untuk nomor cross countriy (terbang jauh), atlet Sulteng masih sulit untuk bersaing dengan atlet daerah lainnya.

Atlet Sulteng mampu bersaing di nomor ketepatan mendarat. Bahkan ada satu atlet Sulteng yang bisa mendarat pada titik nol.

Selama ini, kata Bahar hanya tercatat tiga atlet di Tanah Air yang mampu mendarat pada titik nol.

Salah satunya adalah atlet Sulteng.

Menurut dia, jika peralatan yang digunakan atlet Sulteng sudah memadai, niscaya mereka mampu mengukir prestasi terbaik dalam setiap kejuaraan bertaraf nasional maupun internasional.

Apalagi, atlet-atlet Sulteng tergolong sangat berani terbang melayang di udara sampai pada ketinggian tertentu yang tidak bisa dlakukan atlet lainya.Q ant

Jayapura, Bhirawa Atlet Provinsi Papua Margareth Herawati berhasil mempersembahkan dua medali perak pada hari pertama Prakualifikasi PON XIX cabang selam, Senin (21/9).

Hans Bisay, staf humas KONI Papua, melalui siaran pers kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan dua medali perak tersebut diraih Margareth pada nomor 100 meter bifins dan 200 meter bifins putri.

"Margareth yang turun di nomor 100 meter bifins putri harus puas di urutan kedua dengan catatan waktu 52'51 detik, seda-

ngkan medali emas dan perunggu diraih atlet selam asal DKI Jakarta Joanita Mutiara Hapsari dengan catatan waktu 51'79 detik dan Muthia Setiadharma dengan catatan waktu 52'77 detik," katanya.

Urutan keempat dan kelima ditempati atlet Jawa Timur Josephine Christabel Suryanto 52'97 detik dan Camelia Widya Putri dengan catatan waktu 53'20 detik.

"Di nomor tersebut, tim selam Papua menurunkan dua atlet putri yakni Margareth Herawati yang adalah pemegang rekor PON Riau dan Nadia ST Ra-

madhani," ujarnya.

Pada nomor 200 meter bifins putri, Margareth kembali kalah dari penyelam DKI Jakarta atas nama Joanita Mutiara Hapsari yang finish dengan catatan waktu 01:55.57 detik.

"Margareth finish di urutan kedua dengan catatan waktu 01:56.27 detik, diikuti Anissa Fabiola dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 01:57.44 detik," kata Hans dalam siaran pers.

Sementara itu di nomor 100 meter bifins putra, atlet Papua Agustinus Satrio S tidak mampu bersaing dengan atlet selam

asal Kalimantan Timur, Papua Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara.

Pra-kualifikasi PON XIX Cabor Selam Nomor Kolam berlangsung di Kolam Renang Senayan Gelora Bung Karno, pada 20-23 September 2015 di mana Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Papua di ajang Pra PON XIX menurunkan enam atlet terdiri dari empat atlet putri yaitu Margareth Herawati Nadia ST Ramadhani, Viktoria Wambrauw, Ester Anokyo dan dua atlet putra Agustinus Satrio S dan Nishar D Tirta.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs USD

JUAL

BELI

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (20 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Pemkab Lamongan dan BI Kerja Hasilkan Kedelai Unggul Surabaya, Bhirawa Untuk mencegah ketergantungan Negara Indonesia terhadap impor kedelai, Pemkab Lamongan dan Bank Indonesoa ( BI) melakukan kerja bareng penanaman kedelai unggul. Hasil kerja bareng ini Kedele Gerobogan yang berasal dari Gerobogan, Jawa Tengah dan ternyata sangat menguntungkan para petani.

Sebab hasil penanaman Kedelai Varietas Gerobogan sangat menguntungkan karena usia tanamnya pendek yakni hanya 74 hari dengan produksi yang sangat besar, yakni biasanya hanya menghasilkan 1,4 ton per hektar dan kini meningkat menjadi 2,7 ton per hektarnya.

Menurut Sekdakab Lamongan, Dr H Yurohnur Efendi didampingi Kadis Pertanian Pemkab Lamongan, Aris Setiadi, disela-sela acara memperkenalkan Kedelai Varitas Gerobogan di . Desa Nglebur, Kec Kedungpring, Kab Lamonga, Selasa (22/9) kemarin.

Sedangkan Deputy BI Jatim, Syafruddin Basara menambahkan, acara ini salah Kerja bareng sebagai salah satu peran BI dalam mendukung pengembangan UMKM di Jatim dengan memperkenalkan Kedelai Varitas Grobogan yang sejauh ini sudah unggul bahkan bisa menyaingi kedelai asal USA, Argentina maupun Brazil.

Sebagaimana disampaikan beberapa petani kedelai yang sudah mempraktekkan langsung, Riyadi, salah satu petani kedelai asal kelompok Mekar Lestari 1 Lebar Kedung Pring yang menyatakan cukup puas atas hasil Kedele Varitas Gerobogan karena waktu tanamnya yang pendek yakni 74 hari sudah panen dengan produksi kedeli yang lebih melimpah dibandingkan kedelai asal luar negeri seperti USA, Argentina dan Brazil. Q ma

Rabu Kliwon, 23 SEPTEMBER 2015

Rupiah Anjlok, Omzet Penjualan HP dan Sparepart Turun Situbondo, Bhirawa Anjloknya nilai tukar mata uang rupiah tehadap Dollar AS, berdampak serius diberbagai sektor ekonomi dan dunia usaha di Kota Situbondo, belakangan ini. Tak terlepas juga, penjualan elektronik dan UMKM ikut terkena imbasnya. Diantaranya, pemilik kounter HP, perbengkelan ikut mengalami dasyatnya pukulan Dollar AS itu. Mereka mengaku omset penjualan mengalami penurunan semenjak nilai rupiah anjlok di bursa saham.

Dari pantauan Bhirawa disejumlah pemilik distributor HP dan bengkel serta beberapa toko penjual suku cadang kendaran bermotor mengakui dampak negatifnya. ‘’Ada kenaikan mas, tetapi belum begitu signifikan untuk harga kenaikan sparepartnya. Sedangkan untuk kenaikan ongkos jasa belum ada pemberitahuan, sehingga kini masih normal,’’ ungkap Jhoni, pemilik bengkel di Situbondo, kemarin.

Jhoni mengungkapkan, kenaikan harga itu diakui sebelum nilai tukar Dollar mencapai angka Rp14 ribu, sehingga ada kemungkinan harga sparepart akan kembali merangkak naik. Kenaikan itu, aku Jhoni, mau tak mau dilakukan untuk menghindari kerugian. ‘’Sebab sejak dari agen semua harga sparepart

Salah satu bengkel motor di Situbondo mengaku mengalami penurunan omset penjualan sparepart, akibat anjloknya nilai rupiah pada dolar.

sudah naik,’’ paparnya.

Sebagai pemilik bengkel kendaraan roda dua Jhoni mengaku sudah membuat rincian kenaikan harga terbaru untuk sejum-

lah produk. Satu diantaranya harga yang condong mengalami kenaikan adalah jenis belt. Barang ini dijual Rp80 ribu dari harga sebelumnya Rp65 ribu. Lalu roller

KHL Difisit, Akibatnya Banyak Buruh Terpaksa Hutang Jakarta, Bhirawa Hasil survei dilakukan Rumah Diah Pitaloka bersama LSM dan Jaringan Buruh serta Mahasiswa, upah pekerja pada 2015, tak cukup untuk kebutuhan dasar riil pekerja.

Dari 9 tempat lokasi survei, antara lain Kota Surabaya dan Sidoarjo, upah rata-rata nasional Rp2.539.755 dengan KHL (Kebutuhn Hidup Layak) untuk lajang, defisit 13%. Untuk keluarga tanpa anak (K-0) defisit 43,5%, keluarga anak 1 (K-1) defisit 89% dan keluarga anak 2 (K-2) defisit 133%. ‘’Mengatasi defisit ini pekerja biasa melakukan penghematan atau utang. Parahnya, utang bahan makan ke warung, akan lebih mahal 5% hingga 10%.

Berhutang terpaksa dilakukan pekerja, demi tetap bisa makan.

Maka beban defisit akan membengkak lebih besar lagi. Kerja tambahan seperti mengojek atau tukang cuci bagi pekerja wanita, dilakukan pekerja tanpa ingat kelelahan. Yang akan berdampak pada kurang bagusnya produktifitas di tempat kerja,’’ tutur Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi IX DPR RI didepan wartawan, kemarin.

Atas dasar hal-hal itulah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk mematuhi amanat UUD 45, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Dia minta, agar

dalam pembahasan kebijakan Pengupahan Nasional 2016 nanti, pekerja dilibatkan. Yakni dalam Tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja sendiri. Dalam komponen KHL 2016, harus ditambahkan biaya Air Minum/Susu Anak, biaya pendidik an, biaya kesehatan, biaya sosial, biaya komunikasi dan kebutuhan perumahan. ‘’Biaya sosial selama ini tak pernah dimasukkan dalam komponen KHL. Padahal diperlukan, misalnya untuk biaya kawin, untuk membayar keamanan lingkungan, bayar sampah.

Sedang biaya komunikasi dibutuhkan pekerja untuk membeli pulsa HP. Peralatan komunikasi yang melekat karena dibutuhkan setiap orang di jaman ini,’’ ungkap Rieke. Q ira

sawawi/bhirawa

buatan Thailand juga ada harga baru dari harga Rp60 ribu menjadi Rp 70 ribu per setnya. Rata-rata angka kenaikan berkisar 10%,’’ beber Jhoni. Q awi

Bantuan Disalurkan 2016

Petani Tembakau Masih Proses Pendataan Pemprov, Bhirawa Saat ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Perkebunan Jatim belum memberikan bantuan pada petani tembakau yang hasil panenan tembakaunya terkena dampak erupsi Gunung Raung beberapa waktu lalu. Pasalnya para petani itu masih dalam proses pendataan yang dilakukan masing-masing Pemkab. ‘’Memang belum ada bantuan yang diberikan pada petani tembakau. Sebab mereka masih dalam pendataan yang dilakukan tim dari Pemkab agar bantuan yang diberikan mengena pada sasaran,’’ kata Kepala Disbun Jatim, Ir Samsul Arifien MMA, Selasa (22/9).

Menurut Samsul, Tim Pemkab yang sudah melangsungkan pendataan nantinya mengusulkan kepada Gubernur Jatim agar memberikan bantuan pada petani tahun 2016 melalui penganggaran Dinas Perkebunan Jatim. Bantuan yang kelak diberikan yaitu bibit dan pupuk. ‘’Jadi nantinya tak semua petani tembakau yang menerima bantuan itu diantaranya area dan jumlah petani yang layak dibantu, karena tembakau yang tak layak jual atau bisa dikatakan yang terparah. Kelayakan penerima bantuan tergantung dari kabupaten,’’ katanya.

Sebelumnya Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum juga menyatakan bantuan bibit tembakau yang baru petani dapat menanam tembakau yang telah rusak kembali. Bantuan bibit itu dilakukan melalui proses yang sama ketika Pemprov Jatim memberikan bantuan bibit waktu terjadi banjir sehingga mengakibatkan puso. Q rac

Konvensi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Songsong MEA dengan Meningkatkan KBK Tantangan dunia usaha saat pasar global khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangatlah berat.

Dibutuhkan inovasi dan produktivitas kerja aparatur seperti melalui program terpadu yaitu Budaya Kerja.

S

esuai dengan Keputusan Menteri Penday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang di budayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap dan perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud suatu etos kerja. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Ir Warno Harisasono MEng, Budaya Kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Utamanya di era pasar bebas yang nantinya pada Desember 2015 akan diberlakukan MEA.

JUARA I KBK Besi UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo JUARA II KBK Jibaku UPT PSMB-LT Surabaya JUARA III KBK Siap UPTI Mamin dan Kemasan Sidoarjo JUARA HARAPAN I KBK Mika UPTI Kulit Magetan JUARA HARAPAN II KBK Mama Desi UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya

Para pemenang Konvensi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di lingkungan Disperindag Provinsi Jatim berfoto bersama dengan dewan juri dan pejabat Disperindag usai menerima piala dan piagam (atas). Salah satu KBK sedang beraksi di depan dewan juri (kanan).

“Diera inilah kita harus dapat memberkan pelayanan dan fasilitas bagi dunia usaha agar mampu meningkatn daya saing produk indus-

tri serta SDM yang kompeten. Karena kedua hal ini yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing,” tutur Warno, ditemui

KBK Besi UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo Raih Juara I Kegiatan Konvensi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim berjalan sukses dan lancar.

PEMENANG KONVENSI KBK 2015

Setiap peserta menampilkan kelebihan masing-masing dihadapan para juri.

Setelah dilakukan penjurian, dewan juri akhirnya memutuskan yang meraih juara I

Kepala Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Provinsi Jatim, A Willem Talakua ST foto bersama dengan tim KBK Besi dari UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo yang meraih juara I.

adalah KBK Besi dari UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo. Lalu juara II KBK Jibaku dari UPT PSMB-LT Surabaya dan juara III dari KBK Siap dari UPTI Mamin dan Kemasan Sidoarjo. Kemudian juara harapan I KBK Mika dari UPTI Kulit Magetan dan juara harapan II KBK Mama Desi dari UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya.

“Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyabet juara pertama pada konvensi KBK tahun ini. Pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya hanya mampu meraih juara harapan saja,” kata salah seorang anggota KBK Besi UPTI Logam dan Perekayasaan Sidoarjo, Abdullah.

Menurut dia, sebelum melakukan konvensi timnya tidak terlalu mempersiapkannya secara matang. Sebab sehari-hari telah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar KBK. “KBK ini kan sudah berlangsung cukup lama, jadi kita sudah terbiasa.

Untuk konvensi ini hanya ada instruktur dari internal tapi hanya sebatas pengawasan saja,” katanya. Q iib*

disela-sela Konvensi KBK yang digelar di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim. Mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim ini mengatakan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jatim, penerapan Budaya Kerja yang dapat memberikan kepastian dan pelayanan.

Diantaranya, soal waktu, biaya dan prodesur pelayanan, informasi yang jelas antara hak dan kewajiban, mempermudah kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian identifikasi kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna layanan dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM). “Agar manajemen dapat terlaksana dengan baik disetiap unit kerja diperlukan perbaikan secara berkesinambungan.

Salah satu bentuk penerapannya adalah Budaya Kerja dengan menggunakan metode Delapan Langkah Tujuh Alat (Delta) atau Tujuh Langkah Tujuh Alat (Tulta),” paparnya.

Terkait prestasi Budaya Kerja yang telah diraih Disperindag Provinsi Jatim, Warno mengatakan, SKPD yang dipimpinnya telah banyak meraih penghargaan baik tingkat provinsi bahkan nasional. Salah satu contoh tingkat provinsi adalah berhasil meraih juara I dan Juara II bidang jasa non medik yang diwakili UPTI Kulit Magetan pada 2013 lalu.

Sementara untuk prestasi tingkat nasional, pada 2013 lalu berhasil meraih kategori Gold

pada Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional/Internasional XVII di Medan, yang diwakili Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri dengan menampilkan 5 R. Sedangkan pada 2014 juga masuk kategori Gold pada Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional/Internasional XVIII di Batam yang diwakili KBK Ceria dari UPTI Makanan Minuman dan Kemasan Sidoarjo dan KBK Anggrek dari Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri dan kategori Silver diwakili KBK Sidak dari UPTI Kulit Magetan. Dalam pelaksanaan Konvensi KBK yang digelar dua hari mulai 2122 September ini, diikuti 22 peserta dan akan dipilih peserta terbaik sejumlah lima KBK, yaitu juara I, II, III, harapan I dan harapan II. Untuk juara I dan II akan diikutkan Gelar Budaya Kerja Tingkat Provinsi pada pertengahan November sebagai wakil Disperindag Jatim.

Kepala Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Provinsi Jatim, A Willem Talakua ST menambahkan, agar konvensi KBK ini bisa berjalan dengan baik dan terpilih juara yang terbaik, panitia mendatangkan juri yang sangat berkompeten. Mereka dari Biro Organisasi Setdaprov Jatim, PT Semen Gresik dan PT Ashahimas Tbk. “Setiap pemenang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp5,5 juta untuk juara pertama, Rp4,5 juta untuk juara kedua, Rp3,5 juta untuk juara ketiga, Rp2,5 juta untuk juara harapan satu dan Rp2 juta untuk juara harapan dua,” pungkasnya. Q iib*

Rabu Kliwon, 23 SEPTEMBER 2015

Eddy Paripurna Gantikan Bambang l Sambungan hal 1

pimpinan komisi yang harusnya bisa bekerja secara optimal tapi malah sebaliknya tidak mampu mengoptimalkan posisinya, sehingga pergantian ini harus dilakukan.

“Bambang Suhartono sudah cukup lama menduduki posisi Ketua Komisi D hampir tiga periode mulai tahun 2004 hingga 2015. Baru hari ini dilakukan pergantian, sehingga harus dilakukan refresh pimpinan untuk pengoptimalan kinerja,” ungkap politisi yang duduk sebagai Sekertaris DPD PDIP Jatim ini yang ditemui usai paripurna, Selasa (22/9).

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang baru dilantik, Eddy paripurna berjanji akan melanjutkan program Ketua Komisi sebelumnya. Yang pasti pihaknya ingin menyatukan eksekutif dan legislatif untuk menata Jatim kedepan lebih baik.

Selain Fraksi PDIP yang melakukan reposisi, Fraksi PKB juga melakukan hal yang sama, Kartika Hidayati, Anggota Komisi E yang kini maju di Pilkada Lamongan kini dipindah ke Komisi A, sebagai penggantinya ditunjuk Akik Zaman yang sebelumnya duduk sebagai Anggota Komisi A dipindah ke Komisi C, Sedang Chusanuddin yang sebelumnya Anggota Komisi C pindah ke Komisi B, sedang Badrut Tamam yang sebelumnya Anggota Komisi B pindah ke E. Menariknya rolling anggota komisi dari Fraksi PKB ini disaat Ketua DPW PKB Jatim yang juga menjabat Ketua DPRD Jatim sedang menjalankan ibadah haji.

Sekertaris DPW PKB Jatim, Thoriqul Haq mengaku pergantian ini cuma sebagai penguatan komisi, dan pergantian komisi ini sudah diagendakan lama hanya saja Banmus baru menjadwalkan saat ini. n cty

Limbah PG Djombang Baru Diduga Cemari Sungai l Sambungan hal 1

dada,”ujar Ferry warga Desa Mojokrapak Tembelang mengatakan.

Atas keluhan masyarakat inilah, para wakil rakyat melakukan sidak dibeberapa lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya dan juga PG Djombang Baru.

Ketua Komisi C DPRD Jombang, Masud Zuremi meminta kepada manajeman PG Djombang Baru untuk membuat kolam ikan. Tujuannya, adalah agar sebelum pembuangan limbah ke sungai, terlebih dahulu dialirkan ke kolam. “Dengan demikian, baik pihak manajemen pabrik maupun masyarakat akan tahu dampak dari limbah cair yang biasa dibuang ke sungai,” katanya.

Politisi PKB ini juga menambahkan, pihaknya juga meminta agar permasalahan limbah selama ini dapat diminimalisir dengan pengadaan pispot limbah. “Meski PG Djombang Baru dalam pengolahannya sudah menggunakan sistem ipal (instalasi pengolahan air limbah) terhadap limbah cairnya, namun dampak limbah terus menjadi permasalan di masyarakat. Kami mengusulkan agar PG Djombang Baru meningkatkan pengolahan limbah dengan melengkapi alat pispot limbah,” pinta Mas’ud.

Masud juga mengatakan, permasalahan limbah cair ini jangan hanya ditujukan kepada PG Djombang Baru saja. Ia meminta kepada warga yang bermukim di dekat sungai Gude Ploso untuk menjaga kebersihan sungai. Sebab, dari pantauan yang dilakukan Komisi C, banyak sampah yang terdapat di sepanjang aliran sungai.

Sementara, General Manajer PG Djombang Baru, Arif Efendi saat melakukan pertemuan dengan Komisi C mengatakan, setiap seminggu sekali pihaknya melakukan penggelontoran air untuk menetralisir limbah cair. Ia menambahkan, setiap penggelontoran itu, pihaknya mengeluarkan biaya sebesar Rp 650 ribu.

Dalam pertemuan tersebut, Arif mengakui kalau limbah cair PG Djombang Baru penyebab bau busuk yang menyengat di sepanjang sungai Gude Ploso. “Terkait pengadaan pispot limbah akan kami pertimbangkan dengan manajemen pabrik,” pungkas Arif mengatakan. n rur

Fokus PON dan Aktifkan Perguruan l Sambungan hal 1

juan agar skill dan mental pesilat puslatda benar-benar terbentuk dan prestasi meningkat “Ini penting agar mereka tersentuh disiplin dan mental juaranya,” kata Supratomo.

Untuk mengembangkan organisasi, pria yang juga menjabat sebagai Kabiro Humas Pemprov Jatim itu akan berupaya untuk mengaktifkan kembali sekitar 200 perguruan yang tak aktif. Untuk ini, pihaknya akan menggelar sarasehan agar eksistensi mereka diakui. “Selama ini, perguruan silat yang tak aktif, sebagian memang tak fokus pada olahraga, tapi juga pada seni dan penyembuhan,” tuturnya.

Upaya ini dilakukan agar perguruan bisa terus memberikan kontribusi atlet ke IPSI Jatim, karena peran perguruan sangat penting untuk membina para atlet.

“Peran perguruan sangat penting untuk mencetak atlet dan kami bersama pengurus akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan perguruan,” katanya.

Jika dilihat organisasi IPSI dipimpin oleh para pejabat elit Jatim, sebelum menjadi Gubernur Jatim, Soekarwo yang saat itu menjabat Sekdaprov pernah menjabat sebagai ketua umum. Kemudian diterus oleh Rasiyo yang saat itu juga Sekdaprov.

Dibawah kepemimpinan keduanya, silat Jatim mampu mencetak atlet nasional. n wwn

11

SAMBUNGAN Pemprov Tekankan PNS Tetap Masuk l Sambungan hal 1

Idul Adha jatuh pada Kamis 24 September, sementara Muhammadiyah menetapkan hari raya Kurban jatuh pada Rabu 23 September.

Perbedaan ini cukup membingungkan PNS, khususnya yang percaya Idul Adha jatuh pada hari Rabu. Sebab libur nasional akan berlangsung pada hari Kamis, atau hari H peringatan Idul Adha.

Menyikapi itu, pemprov pun mengeluarkan kebijakan yang bijaksana dengan membolehkan PNS telat untuk melangsungkan salat Idul Adha setelah itu baru masu kerja.

Jika PNS tersebut bandel tetap tidak masuk, kata Siswo, berarti dia telah melanggar aturan dan dianggap tidak masuk kerja alias absen.

“Merayakan hari raya Idul Adha adalah perbuatan baik, makanya jangan dikotori dengan melanggar aturan kerja. Pemprov telah memberikan dispensasi dengan memperbolehkan datang terlambat,

itu dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Apakah boleh jika mengajukan izin ?. Siswo menjelaskan, izin diperbolehkan selama alasannya masuk akal atau dengan alasan tertentu yang bisa menjadi pertimbangan. “Contohnya menjadi ketua panitia kurban bisa dipertimbangkan. Tapi meski bisa dipertimbangkan, pertimbangan itu bisa diizinkan atau tidak. Bisa saja dia bohong,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Jatim tidak perlu membuat surat edaran mengenai kelonggaran tersebut.

Alasannya pemerintah sudah menetapkan hari libur nasionalnya adalah hari Kamis. “Kita kan ikut pemerintah, jadi liburnya hari Kamis. Kebijakan kelonggaran ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, red),” pungkasnya.

Sementara itu, Sekkab Yuhronur Efendi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo menyata-

kan, Pemkab Lamongan menyikapi perbedaan pelaksanaan Idul Adha, tidak terlalu saklek, namun tetap mengedepankan kemanfaatan de­ ngan keputusan arif dan bijaksana, meski pemerintah telah menetapkan Idul Adha jatuh pada 24 September mendatang.

“Ya,kita hormati saudara kita yang sedang melaksanakan Sholat Idul Adha sehari lebih cepat dari pemerintah, dengan memberikan dispensasi kelonggaran waktu, mereka diharapkan masuk seperti biasa usai menjalankan Sholat tersebut,”katanya.

Pemkab dalam hal ini lanjut Sugeng, tidak memberikan sanksi bagi PNS yang ketahuan tidak masuk karena merayakan Idul Adha. Namun demikian Pemkab menghimbau dan berharap semua PNS untuk tetap masuk seperti biasa.”Beribadah adalah hak me­ reka, tapi yang namanya kewajiban PNS masuk kerja harus tetap dijalankan seperti biasa,”pintanya. n iib.mb9

Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur Teken MoU Transmigrasi l Sambungan hal 1

wasan transmigrasi.

Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi para transmigran agar dapat hidup dengan layak. Seperti fasilitas air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal, juga akses jalan kemudian para transmigran akan didampingi dan diberi pelatihan selama tiga tahun agar bisa beradaptasi dengan baik dan berhasil secara ekonomi di daerah tujuan.

“Jadi ini bukan semata memindahkan orang, tapi kulturnya ikut pindah, gaya hidup ikut pindah, ini yang harus didam­pingi. Mereka bukan mesin yang dipindah tapi manusia, jadi kita memanusiakan manusia, orang yang punya keinginan kuat untuk sukses di daerah yang baru harus mendapat dukungan dari pemerintah, agar mereka bisa hidup sejahtera di daerah tujuan,” katanya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mencontohkan, salah satu bentuk kerjasama transmigrasi antar daerah yang sukses adalah antara Jatim de­ngan Kaltim, tepat-

nya di Kabupaten Bulungan. Di kabupaten tersebut, para transmigran asal Jatim dengan masyarakat Bulungan berhasil mengembangkan lahan pertanian kawasan Kayan Delta food estate di Tanjung Buka.

Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang terintegrasi dalam satu wilayah yang sangat luas.

Sejak 2012, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dan Pemkab Bulungan dalam program transmigrasi di food estate bagi 600 KK dengan pola sharing dana dalam jangka waktu tiga tahun.

“Saya tegaskan, ini bukan semata-mata memindahkan penduduk, pertumbuhan penduduk Jatim hanya 0,659 persen. Tapi yang utama, ini kerjasama antar daerah untuk meningkatkan ke­ sejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Kita ingin membangun kultur kebhinekaan, seperti di Bulungan. Setiap tahun kami anggarkan Rp4,3 mi­ liar untuk program transmigrasi karena terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu

percepatan ekonomi di daerah ter­ tinggal,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Pakde Karwo dan 24 Gubernur dan 4 Bupati yang melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) penyelenggaraan program Transmigrasi.

“Kami sangat berterima kasih kepada gubernur dan bupati yang telah mendukung dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan transmigrasi ini. Program ini adalah ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kepada masyarakat di kawasan transmigrasi” katanya.

Jumlah Transmigran yang akan diberangkatkan dari Provinsi Jatim pada 2015 sejumlah 480 KK dari 38 kabupaten/kota. Jatim melaksanakan MoU dengan Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan Maluku. n iib

Muhammadiyah Siapkan 83 Lokasi Shalat Idul Adha l Sambungan hal 1

Sejumlah lokasi yang dijadikan tempat Shalat Id di Surabaya antara lain di Jalan Kombes Pol M. Duryat dengan khatib M. Yunus, Jalan Undaan Kulon dengan khatib Sulthon Amin, Jalan Blauran khatib Dzulkarnain Yusuf, Jalan Pahlawan Khatib Zayin Chudlori.

Kemudian, di Stadion Gelora 10 Nopember dengan khatib Najib Hamid, Jalan Kedung Cowek khatib H. M. Dahlan, Jalan Ketintang khatib Yusuf Wibisono, parkiran

Samsat Manyar khatib Sikin Abu Rajab, Jalan Kapasan khatib Achmad Yulianto Ihsan, halaman Masjid Al-Mukminun Jalan Bulak Banteng Wetan khatib Mahsun Jayadi.

Berikutnya, di halaman Plaza Marina Jalan Margorejo dengan khatib Prof. Dr. Syafiq A Mughni, Lapangan Pakis RW 4 khatib Amang Muazam, Halaman Parkir Giant Jalan Rajawali khatib Suli daim, Halaman Depan Kantor Kecamatan Wiyung khatib Dhimam Abror Djuraid dan sejumlah titik lokasi lainnya.

Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1436 Hijriah pada 23 September 2015 itu berdasarkan penghitungan hisab hakiki wujudul hilal.

“Berdasarkan penghitungan itu, 10 Zulhijah 1436 Hijriah jatuh pada 23 September 2015,” ucapnya.

Sedangkan, Pemerintah menetapkan Idul Adha 1436 Hijriah jatuh pada Kamis, 24 September setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat di Jakarta, Minggu (13/9). n geh.ant

Amburadul, DPRD Sidoarjo Desak Bubarkan Parkir Langganan l Sambungan hal 1

malam se­perti yang terjadi di Sidoarjo. Masalah krusial lainnya rancunya lahan parkir di mana jukir masih mengutib biaya parkir. Seperti kasus yang ditemukan di lahan parkir pasar milik pemerintah. Parkir pasar sesuai Perda parkir membebaskan beaya parkir untuk yang sudah membayar retribusi parkir langganan.

Masyarakat yang sudah membayar parkir langganan masih dipungut lagi, jelas itu melanggar aturan. Saat jukir pasar ditanyai, jawabnya ia mengelola lahan parkir dengan cara sewa. Ironis nya saat UPT Pasar dan Dishub saling lempar tanggung jawab.

Kalau memang parkir langganan ini tidak memenuhi harapan publik ia sepakat dibubarkan saja.keuntungan finansial PAD yang diperoleh tidak sebanding dengan harap­an kita semua.

PAD parkir langganan setiap tahun berkisar Rp 30 miliar.beaya operasi Rp 20 miliar. Pemerintah seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan.

Paling utama bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Ukuran

Kawasan parkir berlangganan di Sidoarjo dinilai tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

pelayanan bak itu terkan­dung dalam SPM. “Banyak sekali parameter nya yang tercatat di SPM,” ucapnya.

Kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Ia setuju parkir langganan dihapus saja. Karena pendapatan yang diperoleh dari retribusi tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat.parkir resmi untuk mobil Rp 2 ribu. Adapula pengelola pusat perbelanjaan yang mematok parkir Rp 3 ribu yang tidak di purporasi dinas pendapatan. Namun pelanggaran ini berjalan lama, sekitar 30% pendapatan parkir swasta yang harus masuk Pemkab akhirnya menguap.n hds

Eka Kembali Dituntut 1 Tahun Penjara l Sambungan hal 1

Jaksa Thimoty juga menuntut mantan PNS Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, dengan pidana satu tahun penjara. “Menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun,” tegas Jaksa Indra Thimoty saat membacakan tuntutan atas kedua terdakwa, Selasa (22/9).

Jaksa Thimoty menyebut perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. “Perbuatan kedua terdakwa dinilai merugikan korban hingga puluhan juta rupiah,” ungkap Jaksa Thimoty.

Atas tuntutan satu tahun penjara oleh Jaksa Thimoty, kedua terdakwa kompak untuk meng­ ajukan pembelaan (pledoi). “Kami mengajukan pembelaan,” ungkap kedua terdakwa Sanuji dan Eka Purnama dihadapan Ketua Majelis Hakim Sigit Sutanto dan Hakim Sri Herawati.

Sebelumnya, kedua terdakwa Eka Purnama dan Sanuji divonis delapan bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim Moestofa. Hakim menilai perbuatan keduanya melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan. Dan mengakibatkan kerugian Rp 35 juta atas korban bernama Rohman Rowi.

Sementara untuk kasus ini, keduanya masih dihukum dalam kasus yang sama, tapi korban (pelapor) berbeda. Untuk kasus ini, dengan modus yang sama terdakwa Sanuji menawarkan kepada korban Sumadi bahwa temannya yang bernama Eka Purnama dapat memasukkan anakknya yakni, Nur Afifah menjadi CPNS di Pemprov Jatim.

Saat itu terdakwa Sanuji meminta kobran Sumadi menyiapkan biaya sebesar Rp 80 juta.

Namun oleh korban tidak disanggupi, dan terdakwa menurunkan tawaran menjadi Rp 35 juta. Untuk tawaran kedua ini, korban juga tidak menyanggupi biaya tersebut, dan hanya mampu membayar sebesar Rp 20 juta.

Selanjutnya, terdakwa Sanuji menghubungi Eka Purnama dan meminta untuk membicarakan hal tersebut dirumahnya di Jl Simo Sidomulyo, Surabaya. Saat pertemuan, Eka Purnama meng­atakan kepada Sumadi bahwa Ia bisa memasukkan anaknya menjadi CPNS di Bagian Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

Mendengar hal itu, Sumadi menyanggupi membayar uang Rp 20 juta, dan dibuatkan kwitansi penyerahan sejumlah uang dari korban kepada terdakwa Eka Purnama. Hingga pada batas ditentukan, anak dari saksi Sumadi tidak dapat dijadikan sebagai CPNS di Pemprov Jatim. Bahkan, Nur Afifah (anak Sumadi) tidak pernah diundang untuk mengikuti tes CPNS serta uang sejumlah Rp 20 juta tidak dikembalikan lagi kepada Sumadi.

Atas kecurigaan itu, korban Sumadi melaporkan dua terdakwa ke Polisi, hingga keduanya ditangkap Unit Reserse Mobile (Resmob) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa di jerat dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto SH MHum MM, menyambut baik vonis majelis hakim yang menghukum Eka Purnama delapan bulan penjara, atas kasus penipuan CPNS yang dilakukannya. Menurut dia, mantan PNS yang mencoreng nama baik BKD Jatim itu pantas mendapat hukuman tersebut.

“Vonis yang diterima Eka ini menjadi peringatan seluruh PNS BKD maupun Pemprov Jatim secara umumnya, bahwa pemprov tidak akan melindungi PNS yang terjerat masalah penipuan CPNS. Sebab tindakannya telah mencoreng nama baik institusi yang telah berusaha keras menciptakan rekrutmen yang bersih bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” tegas Siswo.

Dengan dihukumnya Eka yang pernah menjadi staf di BKD Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim dan Bakorwil Pamekasan ini, menjadi bukti agar masyarakat tahu bila ada PNS yang terlibat penipuan CPNS siap-siap menerima hukuman. BKD tidak akan memberikan perlindungan dan mempersilahkan serta mendukung penegak hukum untuk memproses kasus tersebut.

“Setiap PNS sudah terikat pakta integritas yang ditandatanganinya. Oleh karena itu semua harus bekerja dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangannya bahkan jabatannya. Saya berharap PNS tidak mencoba-coba menjadi perantara apalagi pelaku penipuan CPNS jika nasipnya tidak ingin seperti Eka, yang harus dicepat dari PNS dan kini di penjara,” ungkapnya.

Pemprov Jatim telah berusaha menciptakan rekrutmen yang bersih, terbuka dan jauh dari KKN. Caranya dengan melakukan rekrutmen dengan sistem CAT (computer assisted test) yang nilainya langsung terlihat.

Jika nilainya di bawah grate pasti tidak akan lolos, sedangkan jika nilainya tinggi bisa lolos ke tahap selanjutnya.

“Saya berkali-kali sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang sudah tidak zamannya jadi PNS dengan cara lewat belakang. Rekrutmen sudah sangat terbuka dan diumumkan terbuka pula. Dan yang terpenting rekrutmen tidak dipungut biaya serupiah pun. Itu perlu menjadi perhatian masyarakat,” tegasnya. n bed.iib

Sempat Minder, Kuli Bangunan Dilatih Membuat Hantaran l Sambungan hal 1

ungkapnya menyesal.

Perasaan minder Mubin semakin tak karuan ketika mengikuti pelatihan tersebut. Betapa tidak, kebiasannya bergelut dengan material kasar bangunan harus ditinggalnya. Sebagai gantinya, mulai Senin kemarin hingga hari ini, Rabu (23/9), dia diajak fokus berlatih menghias hantaran. “Ini baru pertama kali.

Mudah-mudahan bisa mengikuti,” tuturnya malu-malu.

Berbeda dengan Mubin, Yuliati asal Kabupaten Pamekasan terlihat lebih bersema­ ngat saat itu. Perempuan yang

berhenti sekolah sejak lulus MTs itu masih senang belajar meski tak dapat lagi bersekolah formal. Dia berhenti lantaran dinikahkan kedua orangtuanya dengan saudara sepupunya sendiri. “Usia masih muda sebenarnya masih ingin sekolah.

Tapi sekarang ya sudah dijalani saja,” tutur dia.

Yuliati mengaku tak ingin muluk-muluk dengan pelatih­ an yang dia ikuti itu. Hanya, pelatihan itu akan menjadi pengalamannya. Selebihnya, jika keterampilan itu nantinya memang bisa dijual. Dia akan lebih serius menekuninya di rumah. “Sekarang sudah ada warung kecil-kecilan di rumah.

Jadi bisa sambil jaga warung bikin hantaran,” tutur dia.

Remaja-remaja putus sekolah yang sudah memasuki usia produktif itu mendapat suntikan motivasi dari Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman. Menurutnya, jumlah anak putus sekolah sangat identik dengan kemiskinan. Karena salah satu upaya mengentas kemiskinan adalah melalui pendidikan.

Tanpa pendidikan, pilihan se­ seorang hanya menjadi tenaga kerja informal yang tidak memiliki perlindungan hukum.

“Banyak kekerasan di­alami tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena mereka tidak memiliki perlindungan

hukum,” ungkap dia. Karena itu, Saiful memohon kepada seluruh genarasi yang masih produktif itu agar tidak berhenti berusaha dan belajar meski tidak di sekolah.

“Setidaknya anda memiliki keterampilan supaya bisa membuka usaha. Ada orang tidak sekolah dan bisa berhasil. Itu pasti karena dia terampil,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Abdun Nasor menambahkan, pelatihan ini dilakukan hingga empat gelombang. Setiap gelombang terdapat 114 peserta yang terdiri dari anak-anak putus

sekolah. “Kita giring anakanak itu berlatih keterampilan. Selain agar menjadi stimulus mereka berwirausaha, juga untuk mendorong mereka ikut pendidikan kesetaraan kejar paket,” tutur dia.

Nasor menuturkan,hingga 2013 lalu, sebanyak 3.556 anak tidak dapat menuntaskan jenjang SD. Sedangkan SMP, sebanyak 4.675 anak dinyatakan putus sekolah dan SMA/SMK sebanyak 7.270 anak. “Kelihatannya memang banyak. Tapi persentasenya kecil jika dibandingkan de­ ngan yang tidak putus sekolah. Hanya kurang dari satu persen,” pungkas Nasor.*

UTAMA

12

Pelatihan Tenaga Pendamping Program Dekonsentrasi Fungsi Pendidikan

Buruh Kepung Pemkab, Tuntut UMK 2016 Rp 2,7 Juta Jombang, Bhirawa wakilan mereka keluar usai berunding dengan DewRatusan buruh Jombang yang tergabung dalam an Pengupahan dan pihak pemerintah kabupaten.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi demo Namun hingga pertemuan selesai antara buruh dan didepan kantor Pemkab setempat, Selasa (22/9) ke- Dewan pengupahan tidak ada titik temu. “Kita akan marin. Mereka menuntut kenaikan upah Minimum Kabu- kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi, hingga paten (UMK) sebesar Rp2,7 juta. Aksi ratusan buruh tuntutan buruh terpenuhi,” pungkas Aminun diamini ini sempat membuat jalur Jalan KH Wahid Hasyim ditu- ratusan buruh. Q rur tup, karena para buruh ini melakukan aksi dengan duduk duduk di sepanjang jalan yang merupakan jalur utama menuju kantor bupati Jombang ini.

Selain duduk-duduk, mereka juga membentangkan spanduk dan poster menuntut UMK 2016 sebesar Rp2,7 juta dan menuntut penhapusan system kerja kontrak atau outsorsing. Para buruh ini bergantian berorasi sambil menunggu perwakilan mereka berunding dengan Dewan Pengupahan dan pemerintah dearah. “ Kita mendesak pemerintah menentukan UMK 2016 sebesar Rp2,7 juta. Ini sesuai dengan hasil survey yang kita lakukan di tiga pasar besar di Jombang, Ploso, dan Jombang,” ujar Koordinator Lapangan, Aminun dalam orasinya. Hasil survey KHL buruh ini sebenarnya sudah disampaikan kepada Dewan Pengupahan, namun ternyata usulan ini ditolak dengan alasan UMK tahun 2015 sebesar Rp1,7 dinilai sudah tinggi. “Karenanya kita meramadlan/bhirawa minta pemerintah dalam hal ini bupati untuk mengetahui Ratusan buruh Jombang kembal mengepung kantor pemkab hasil survey yang dilakukan buruh,” imbuhnya.

Aksi ratusan buruh ini membubarkan diri setelah per- Jombang, mereka menuntut UMK 2016 sebesar Rp2,7 juta.

Lulusan D3 ITS Dapatkan ‘Senjata’ Hadapi MEA Pemprov, Bhirawa Sebanyak 97 lulusan kejuruan Elektro Industri dan Mesin Produksi Program Diploma 3 ITS Surabaya-BLK Surabaya kini mendapatkan ‘senjata’ baru dalam menghadapi MEA. Senjata yang dimaksudkan yaitu Ijasah D3 ITS, Sertifikat Kerja 1.920 jam dari UPT Pelatihan Kerja Surabaya, sertifikat LSP-BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dekan Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya DR Bambang Lelono mengatakan, tujuan adanya kerjasama antara ITS dan BLK Jatim ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Jatim agar mereka bisa bersaing di dunia kerja.

“Untuk itu, baik sarana yang ada di ITS dan BLK itu dimanfaatkan mahasiswa meningkatkan kompetensinya,” katanya usai Pelepasan Wisudawan dan Penerimaan Mahasiswa Baru di UPT Pelatihan Kerja Surabaya.

Dikatakannya, kebanyakan lulusan mahasiswa yang telah menempuh pendidikan baik di ITS dan BLK Surabaya ini sudah langsung

mendapatkan pekerjaan. “Sebagian memang ada yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi yaitu S1,” katanya.

Ia mengharapkan, kompetensi di era MEA yang terpenting yaitu akreditasi dan sertifikasi. “Sehingga ke depan mereka semuanya bisa bersaing dengan pekerja asal negara lainnya,” katanya.

Sedangkan Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnakertransduk Jatim, Drs Suhartoyo MM mengatakan, kerjasama yang dilakukan saat ini merupakan salah satu program dalam mengatasi kemiskinan di Jatim. Tidak hanya pengangguran atau lulusan SMK yang

diberikan pendidikan dan pelatihan kerja. Namun, mahasiswa yang akan lulus juga diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meraih kompetensi.

“Menghadapi MEA, mereka mampu bersaing sudah memiliki kompetensi. Hal ini sudah teruji dengan 99 persen telah bekerja dan mampu bersaing telah tenaga kerja lainnya,” ujarnya.

Kepala Badan Latihan Kerja (BLK) Surabaya, Drs Widjil Saptadi menambahkan, kerjasama BLK Surabaya-ITS Surabaya sudah berlangsung sejak tahun 1997, jauh sebelum era MEA, di mana persaingan di pasar kerja semakin ketat karena tenaga kerja asing bebas bekerja di negaranegara anggota ASEAN. Widjil mengatakan, kerjasama peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang teknik elektro industri dan mesin produksi ini sejak awal dimaksudkan untuk melahirkan SDM berkompetensi untuk memasuki dunia kerja. Q rac

Rabu Kliwon, 23 SEPTEMBER 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Hotel Oval Surabaya, 16 – 18 September 2015 Hotel Halogen Juanda Sidoarjo, 20 – 22 September 2015

Dinkop Jatim Terjunkan Tenaga Pendamping ke 38 Kabupaten/kota Jadi Teman Sharing Koperasi dan UMKM

Salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pengelolaan koperasi dan UMKM adalah persoalan sumber daya manusia (SDM). Bahkan setelah dilatih sekalipun. Peningkatan SDM koperasi dan UMKM belum begitu signifikan. Karena itu, setiap program pelatihan yang dilakukan perlu tenaga pendamping agar terpantau hasil dan peningkatannya.

S

ekretaris Dinas Koperasi dan UMKM, Drs Mohammad Zaenal Arief MM menuturkan, tahun ini Jatim mendapatkan kuncuran dana dekonsentrasi fungsi pendidikan dari pemerintah pusat. Salah satu fungsinya ialah peningkatan SDM koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. “Jadi pelatihan saja kurang. Perlu ada pendampingan,” tutur Arief.

Pendampingan ini, lanjut Arief, akan dilaksanakan oleh orang-orang pilihan yang sudah terseleksi dan terlatih dengan baik. Sedikitnya ada 40 tenaga pendamping yang akan disebar ke 38 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota dapat satu tenaga pendamping. Dua sisanya akan bersiap di provinsi. Karena di dinas juga sering ada pelatihan untuk pelaku koperasi dan UMKM. “Jadi dana dekonsentrasi sebesar Rp8,5 miliar ini akan digunakan untuk pelatihan bagi pelaku koperasi dan UMKM. Agar pelatihan ini tidak sia-sia, tenaga pendamping ini yang akan memantau perkembangannya,” tutur dia.

Para pendamping ini, lanjut Arief, tidak harus seperti guru. Tetapi lebih seperti teman yang mudah dia-

jak sharing. “Setidaknya koperasi dan UMKM di daerah ini punya teman untuk konsultasi. Kalau ada persoalan, tenaga pendamping ini sudah siap dengan solusinya,” ungkap dia. Kalau pun tenaga pendamping tidak mampu mengatasi persoalan di lapangan, dinas koperasi akan tetap mem-backup.

Langkah ini menurut Arief, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Karena tidak bisa dipungkiri, ko-

perasi dan UMKM merupakan ujung tombak untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan sekaligus mengerek pertumbuhan ekonomi. “Saat ini sudah terbukti.

Pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas nasional. Pertumbuhan itu, 55 persennya ditopang oleh koperasi dan UMKM,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubbag Sungram Dinkop dan UMKM Jatim, Edi Wiyono menambahkan, 40 tenaga pendamping ini akan bertugas selama satu tahun. Selama mereka melakukan pendampingan di lapangan, dinas koperasi akan terus memantau. “Kami akan terus meminta laporan setiap aktifitas dari para tenaga pendamping ini,” tutur dia.

Kendati demikian, sebelum terjun ke lapangan, para tenaga pendam-

Sekretaris Dinkop dan UMKM Jatim Drs Mohammad Zainal Arief MM (dua dari kiri) dan Kasubbad Sungram Edi Wiyono (dua dari kanan) saat memberi pengarahan tenaga pendamping koperasi dan UMKM Jatim.

Mariani MPsi memberikan materi tentang motivasi kepada peserta pelatihan tenaga pendamping koperasia dan UMKM Jatim di Hotel Oval Surabaya.

ping telah disiapkan melalui pelatihan yang meliputi sejumlah materi penting. Diantaranya terkait undanundang koperasi dan UMKM, manajemen usaha, akuntansi, perpajakan, laporan keuangan koperasi berbasis IT dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Selain itu, mereka juga mendapat asupan motivasi agar lebih bersemangat di daerah. Pelatihan tersebut dilakukan selama dua tahap. Tapah pertama dilakukan di Hotel Oval Surabaya mulai 16 – 18 September lalu. Sedangkan tahap kedua dilakukan di Hotel Halogen Sidoarjo pada 20 – 22 September. Q tam*

Jambore Pemuda Daerah Jatim 2015

Mencetak Pemuda Inspiratif dan Patriotik Tantang pemuda di masa depan semakin berat karena mereka harus mampu bersaing dengan pemuda dari negara lain. Apalagi mulai Bulan Desember akan diterapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut agar para pemuda memiliki kemampuan untuk mengembangkan skil dan kreatifitasnya.

U

ntuk mencetak pemuda pelopor, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispo ra) Jatim menggelar Jambore Pemuda Daerah (JPD) di Yonkav 8/Tank Beji pasuruan 9-12 September lalu yang diikuti oleh 304 pemuda dari seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono, kegiatan yang sangat positif semacam ini merupakan suatu wujud kongkret dalam upaya membangun kesamaan pemahaman generasi muda tentang pendidikan politik ke-

Sebanyak 304 pemuda dari kabupaten/kota di Jatim mengikuti Jambore Pemuda Daerah, mereka diharapkan menjadi pemuda pelopor yang memiliki jiwa inspiratif untuk mengembangankan daerahnya.

bangsaan sebagai sarana agar pemuda memiliki rasa kebanggaan akan bangsanya. “Kami berharap mereka menjadi pemuda yang inspiratif dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa khususnya bagi Jatim,” katanya.

Generasi muda juga diharapkan harus tampil dengan jatidiri masing – masing sesuai dengan kebutuhan jaman, singkatnya generasi muda harus tampil kedepan dalam mempelopori dan mencari solusi – solusi yang cerdas dalam

Disela-sela kegiatan, panitia JPD juga menggelar bhakti sosial bagi warga sekitar.

menyelesaikan problem sosial bangsa.

“Saya yakin, bahwa generasi muda Jatim saat ini dapat mempertahankan dirinya sebagai pemuda yang cerdas di tengah berbagai pendangkalan rasa simpatik dan empatik, serta perlawanan terhadap sikap-sikap pragmatis.

Kemudian tetap berusaha sebagai pemuda yang inspiratif, dan dalam berbagai kondisi tersebut berusaha dan bekerja keras untuk selalu berprestasi,” papar Sugeng Riyono.

Pada kesempatan itu, Sugeng Riyono juga menyinggung soal kesiapan pemuda menyambut MEA yang meliputi komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. era komunitas asean yang dimulai tersebut mau tidak mau

Selama mengikuti kegiatan Jambore Pemuda Daerah, para peserta juga wajib menampilkan kesenian dari daerahnya masing-masing, aksi para pemuda ini juga menarik warga sekitar untuk menonton pertunjukan kesenian tersebut.

meminta kesiapan kita untuk mampu bekerja sama secara terbuka dalam mengelola arus barang dan jasa, dan menuntut kesiapan kita untuk berkerja sama dengan berbagai komunitas dari berbagai negara asean.

“Itulah sebabnya kita sebagai pemuda harus bisa mewujudkan pemuda yang santun, cerdas dan berprestasi. hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu gerakan moral, sosial, politik, dan budaya agar pemuda memiliki kemampuan dan kinerja yang handal dalam bekerja sama dengan pemuda se-asean, dan sekaligus mampu membawa nama baik indonesia di hadapan masyarakat dunia,” katanya.

Ia juga berharap, usai mengikuti kegiatan ini tumbuh semangat kebersamaan dan kebangsaan yang pada muaranya akan menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri generasi muda. “Saya juga berharap, agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana tukar pikiran dan informasi agar berbagai persoalan yang masih kita hadapi dapat memperoleh solusi cerdas dan terbaik,” tutunya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda Dispora Jatim, Didik Dwiyanto mengatakan, selama mengikuti JPD, para pemuda juga dituntut untuk menampilkan tarian khas daerah masing-masing. Selain itu mereka juga dikenalkan beberapa kendaraan tempur seperti tank. “Kegiatan ini juga sebagai seleksi untuk memilih pemuda terbaik Jatim yang akan kita kirim ke jambore pemuda tingkat nasional,” katanya. Q wwn*