Binder24agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Sesuai hasil audit BPK RI ada ratusan kelompok penerima hibah tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas dana bantuan yang dipergunakannya,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 14

031-5615454

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW Akmal Adicahya

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

24 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

10.30 Rakor dengan Presiden di Istana Bogor

 Wagub H Saifullah Yusuf 13.00 Sarasehan Pramuka di Kampus C Unair 19.00 Halal Bihalal MUI di Garden Palace Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Pemkot Manjakan Petugas Lapangan dengan Gelar Pesta Cak Koen Pemkot, Bhirawa Ribuan pasukan kuning, Satgas pemeliharaan jalan dan saluran air (pasukan merah), serta petugas dari Dishub, Dinsos, Satpol PP dan Linmas atau yang biasa disebut Cak Koen memadati halaman Taman Surya, Minggu (23/8).

Kehadiran mereka adalah dalam rangka Pesta Cak Koen sebagai bentuk

apresiasi Pemkot Surabaya terhadap jerih payah Satgas gabungan dalam upaya pemeliharaan kota.

Pesta Cak Koen ini menjadi agenda tahunan dan dijadikan momen penting dan ditunggu-tunggu para petugas kebersihan dan petugas lainnya. Pasalnya, pada acara ini tak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga ajang pemilihan Cak

dan Ning Koen se-Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang langsung membuka acara juga menyampaikan terima kasih kepada

 ke halaman 7

Di Ruang Kerja

PRPI Berharap Unesco Jadikan Reog Aset Dunia Surabaya, Bhirawa Pengurus Persatuan Reog Ponorogo Indonesia (PRPI) berharap kesenian reog diakui Unesco, badan dunia di bawah PBB sebagai aset dunia sehingga kesenian khas Jatim tersebut semakin dikenal masyarakat luas.

“Musda kedua ini diharapkan menjadi embrio untuk reog Indonesia menjadi aset dunia menuju Unesco tahun depan, sehingga nantinya reog Ponorogo bisa lebih dikenal dunia seperti Candi Borobudur, “ kata Ketua Umum PRPI Herman Budi Sasono di sela Musyarawarah Daerah (Musda) II PRPI Jatim di Graha Wisata Dinas Pariwisata Jatim, Minggu (23/8).

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini yang menangani kebudayaan. Tekat PRPI tersebut sesuai dengan tema Musda II PRPI Jatim yakni Dengan Semangat Kerja dan Kebersamaan Musda II PRPI Jatim Siap Mengantar Reog Ponorogo Menuju Panggung Internasional.

Dalam pembukaan Musda II PRPI Jatim disemarakkan dengan penampilan 8 dadak merak, serta atraksi-atraksi lain yang biasa ditampilkan dalam kesenian reog. Sementara itu, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf dalam acara yang dihadiri pengurus dari 33 kabupaten/kota di Jatim itu menyatakan mendukung pelestarian

 ke halaman 7

Separo PNS Pemkot Batu Daftar Rumah Murah Kota Batu, bhirawa Separo PNS Pemkot Batu ternyata berminat untuk mendapatkan fasilitas rumah murah yang disediakan oleh pemerintah. Dari 3 ribuan PNS, saat ini ada sebanyak 1.570 PNS yang mendaftar.

Umumnya, para PNS pendaftar kepemilikan rumah itu berasal dari golongan I dan II, namun tak sedikit golongan III yang belum memiliki rumah di Kota Batu juga ikut mendaftar.

Kepala Dinas Perumahan Kota Batu Siswanto mengatakan pendaftaran bagi PNS untuk kepemilikan rumah terus dilakukan di masing-masing SKPD Pemkot Batu. Dengan demikian jumlah PNS pendaftar kepemilikan rumah dipastikan akan bertambah.

“Kami belum bisa memperkirakan sampai berapa nantinya PNS yang mendaftar kepemilikan rumah itu, yang jelas kami akan terus terima pendaftaran tersebut,” kata Siswanto dikonfirmasi, Minggu (23/8).

Dijelaskan Siswanto, nantinya dari semua pendaftar kepemilikan rumah akan dilakukan seleksi dan diverifikasi. Kriteria yang bisa

Ribuan pasukan kuning, petugas pemeliharaan jalan dan saluran air ikut meramaikan Pesta Cak Koen yang dihelat di halaman Taman Surya, Minggu (23/8). Agenda tahunan ini juga dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Surabaya Ajukan Anggaran Buku K-13 Dindik Jatim Anggap Terlambat

Dindik Surabaya, Bhirawa Persoalan terkait buku Kurikulum 2013 (K-13) di Surabaya mulai menemukan titik terang. Dinas Pendidikan (Dindik) di Kota Pahlawan itu mulai menunjukkan respon positif dengan upayanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku K-13.

Buku ini rencananya akan diadakan untuk sekolah-sekolah yang saat ini statusnya melaksanakan K-13 secara mandiri.

Seperti diketahui, sekolah-sekolah tersebut belum menerima buku K-13 sejak tahun ajaran baru 2015/2016 dimulai. Berbanding terbalik dengan sekolah sasaran K-13 yang telah mene-

rima buku dari pusat.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, penganggaran buku K-13 bagi sekolah mandiri sedang dibahas melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) PAK APBD Surabaya. Sayang, dia menolak menyebutkan jumlah anggaran yang diajukan dalam PAK tersebut. “Sedang

Dapat Penghargaan Pertanian dengan tidak meninggalkan kewajiban utamanya sebagai PNS, Bajuri yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan pada BKPPP Kab Situbondo, kian menemukan kenikmatan dalam bertani.

P u n caknya, barubaru ini tepat 17 Agustus 2015 lalu, Ba-

 ke halaman 7

 ke halaman 7

Alokasi PKH Jatim Rp 17,9 M, Mensos Dicurhati Warga Penerima

 ke halaman 7

SEJAK berkiprah sebagai abdi negara puluhan tahun silam, sosok H Bajuri Hadiwijoyo SP, hari-harinya tak bisa dilepaskan dari bidang pertanian. Pasalnya, pria asli kelahiran Desa/Kec Arjasa, Kab Situbondo, lahir dari keluarga besar yang mencintai bidang aneka tanaman pangan. Perlahan tapi p a s t i

dibahas lewat PAK. Kalau tidak bisa digunakan tahun ini, kami gunakan tahun depan,” katanya dikonfirmasi, Minggu (23/8).

Dia mengakui, sekolah sasaran pelaksana K-13 sudah menerima buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ini berlaku mulai jenjang SD, SMP, SMA/ SMK. Sementara untuk sekolah mandiri, sementara ini memanfaatkan soft copy dan bisa digandakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah

hilmi husain/bhirawa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendampingi salah satu warga saat pencairan dana bantuan PKH di kantor Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu (23/8).

Pasuruan, Bhirawa Selain memastikan agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa juga menyempatkan diri untuk mendengarkan langsung keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat penerima PHK. Dalam tinjauannya ke penyaluran dana PKH kepada 818 keluarga di kantor Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Khofifah Indar Parawansa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Antara lain masyarakat mengeluh tentang kondisi RT dan RW di wilayahnya dalam mendistribusikan PKH.

 ke halaman 7

Masa Penelitian Berkas Kedua Paslon Molor Hari Ini Masa Tanggapan dari Masyarakat

KPU Surabaya, Bhirawa Masa penelitian berkas pasangan calon (paslon) Tri RishamariniWhisnu Sakti Buana dengan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid akan dimulai Selasa (25/8) besok. Sebab, 23-24 Agustus adalah masa tanggapan dari masyarakat terhadap paslon yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengatakan

 ke halaman 7

Penimbun Dana APBD Tertinggi, Surabaya Terancam Disanksi DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terancam mendapatkan sanksi pada 2016 dari pemerintah pusat jika masih menahan pencairan anggaran atau serapan APBD terendah untuk level pemerintah kota seIndonesia pada tahun anggaran 2015.

“Kami menyesalkan Vinsensius Awey

 ke halaman 7

Di Balik Penganugerahan Doktor Honoris Causa Pakde Karwo

Tak Pernah Bermimpi Mengejar Titel, Hanya Ingin Bermanfaat untuk Orang Sekitar Dia berdiri tegap di tengah forum sendirian. Iringan lagu Padamu Negeri terdengar begitu menyentuh menggugah semangat nasionalisme setiap telinga yang mendengarnya, khususnya bagi orang yang sedari tadi berdiri. Di momen itulah terasa sangat sakral hingga membuatnya terharu menahan jatuhnya tetasan air mata.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

H Bajuri Hadiwijoyo SP

Sentil..  Penjualan Semen Gresik di Solo Mencapai 299 Ribu Ton  Lumayan, tidak stagnan  Rumah Sakit Megah Pelayanan Harus Ditingkatkan  Kalau tidak, tak usah datang berobat  DPRD Panggil KPUD Soal Tambahan Dana Pilbup Rp 9 M  Jangan pakai jurus aji mumpung punya hajat besar

Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum, dialah pria yang sedari tadi berdiri dan menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan sangat khidmat.

Iringan lagu itu pula yang menandai berakhirnya prosesi penyematan gelar Doktor Honoris Causa bagi Gubernur Jatim itu dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Aula Garuda Mukti Lantai V Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu (22/8).

Sebelum itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, sekitar 60 menit juga menyampaikan pidato ilmiah

berjudul ‘Jatimnomics. Sebuah Model Indonesia Incorporated dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif’.

Berkat karya dan prestasi inilah pula mantan Sekdaprov Jatim itu mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa yang ke-10 dan yang kedua dalam bidang ilmu ekonomi di Unair.

Setelah duduk kembali di tempat yang disediakan di baris depan sebelah

 ke halaman 7

Gubernur Soekarwo saat menyanyikan lagi Padamu Negeri usai resmi menyandang gelar Doktor Honoris Causa. Di momen inilah Pakde Karwo mengaku sangat terharu.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tak Masuk dalam Peralihan Dikmen SMA/SMK, Tenaga Outsourcing Terkatung Pemkot, Bhirawa Persiapan menjelang peralihan wewenang pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi sampai pada tahap pendataan personel. Pada tahap ini, daerah diminta mendata seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Kecuali tenaga outsourcing yang belum jelas nasibnya.

Hal ini pun memantik kecemasan daerah terhadap nasib tenaga outsourcing. Kabid Dikmen Dindik Surabaya Sudarminto menuturkan kegelisahannya lantaran tenaga outsourcing tidak ikut dalam peralihan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Semua diminta mendata. Tapi beban tenaga outsourcing masih diserahkan kepada yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan,” tutur Sudarminto, Minggu (23/8).

Menurut dia, seharusnya ini termasuk tanggung jawab provinsi. Bukan diserahkan kepada pemberi SK tenaga outsourcing, yaitu Dindik Surabaya. Sebab daerah sudah tidak punya wewenang. “Instrumen pendataanya sudah diberikan saat rakor UU 23 di provinsi. Batas pendataannya sampai 2 September mendatang,” tutur dia.

Persoalan ini sebelumnya telah dijelaskan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Kurniasi. Peralihan personel hanya meliputi guru PNS, GTT, dan PTT. Sementara tenaga outsourcing menjadi tanggung jawab pemberi SK pengangkatan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dindik Jatim Saiful Rahman meminta agar seluruh daerah mendata secara lengkap personel di SMA/SMK. Tak terkecuali tenaga outsourcing. Sebab itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Prosesnya masih panjang. Yang terpenting adalah pendataan PNS. Sebab ini berhubungan dengan DAU (Dana Alokasi Umum),” tutur dia.

Sementara terkait GTT, PTT dan tenaga outsourcing, menurutnya perlu ada verifikasi dan pemetaan kebutuhan. Pemetaan ini terkait dengan jumlah personel dan kemampuan anggaran yang dimiliki APBD Jatim. Sebab, GTT dan PTT seharusnya sudah tidak ada, apalagi tenaga outsourcing.

“Kalau honor K2 kan jelas statusnya.

Tapi GTT, PTT dan outsourcing tunggu dulu.

Harus diverifikasi siapa yang mengangkat dan kebutuhannya sejauh mana,” tutur doktor alumnus Universitas Muhammadiyah HAMKA ini.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Dindik Jatim Sucipto. Menurutnya, pendataan personel dikmen harus disertakan seluruhnya, termasuk tenaga outsourcing. Terkait siapa saja yang menjadi tanggung jawab provinsi, nanti akan disesuaikan dengan juknis turunan UU 23 tahun 2014. “Yang penting datanya siap dulu. Nanti kita jalankan sesuai aturan di

geh/bhirawa

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Jatim, Hudiono (keempat dari kiri) saat mendampingi Prof Dr Haryono Suyono (tengah) selaku Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Damandiri saat melakukan sosialisasi kepada Ketua MKKS SMK se-Jatim, Sabtu (22/8) kemarin.

Perekonomian Desa Masih Rendah, Siswa SMK Disiapkan Jadi Tutor Prasejahtera Dindik Jatim, Bhirawa Tak hanya dari Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim akan menjadi pendamping masyarakat desa. Dengan tujuan, perekonomian di pedesaan akan tumbuh dan meningkat dengan adanya campur tangan siswa SMK. Dengan adanya kerjasama antar kegiatan KKN (kuliah kerja nyata) tematik Pos Daya dengan SMK di seluruh Jatim, rakyat desa tidak perlu mencari pendamping (tutor). Cukup dengan siswa SMK se-Jatim yang menjadi pendamping rakyat desa.

“Kalau nanti hasilnya bagus, rakyat desa tidak perlu mencari tutor, tapi siswa SMK bisa langsung menjadi pendamping rakyat desa. Hal ini bisa menumbuhkan ekonomi pedesaan yang luar biasa nantinya,” kata Prof Dr Haryono Suyono selaku Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Damandiri saat ditemui Bhirawa seusai sosialisasi keterpaduan di Gedung Sabha Nugraha Dindik Jatim, Sabtu (22/8) kemarin.

Dihadapan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri maupun Swasta se-Jatim, Prof Dr Haryono mengakui bahwa perekonomian di pedesaan masih ter-

PANGGUNG BIROKRASI

Dinkes Terjunkan Tim TB ke Perkampungan Surabaya, Bhirawa Tingginya penderita Tuberculosis (TB) membuat Dinkes Surabaya mengambil sikap. Untuk mengatasinya Dinkes Surabaya menerjunkan tim TB di setiap perkapungan. ‘’Tim TB ini akan memberikan sosialisasi melalui Posyandu dan beberapa kelompok-kelompok PKK di kampung.

Kami seolah berburu sebanyak-banyaknya menemukan warga yang menderita penyakit TB ini dilakukan agar penderita bisa diobati dan disembuhkan sehingga tidak menular ke yang lain,’’ ujar Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita.

Febria mengatakan, untuk kasus TB sendiri sebenarnya di wilayah Surabaya terus mengalami penurunan meski jumlahnya masih yang tertinggi di Jatim dengan jumlah penderita mencapai 4.028.

Dari jumlah penderita tersebut, jumlah penderita baru yang masuk pendataan mencapai sekitar 2.000 penderita. Dan sisanya merupakan data jumlah Q dna penderita lama.Q

golong sangat rendah. Menurutnya, kegiatan ekonomi hanya bisa dilakukan oleh orang kaya yang memiliki banyak modal.

“Dengan cita-cita ini, maka orang yang tidak berduit bisa didampingi oleh siswa SMK yang tempatnya dekat dengan desanya. Tidak perlu dari Kabupaten Kota maupun Provinsi, cukup dengan siswa SMK saja,” tuturnya yang juga mantan Menko Kesra ini.

Dengan pelaksanaan KKN tematik berbasis SMK, diharapkan peran sekolah dan masyarakat akan saling bersinergi. Sehingga bisa mengangkat keluarga di desa dan meningkatkan pemberdayaan secara keseluruhan bagi masyarakat luas.

“Jadi nanti pelatihannya jangan kepinteran tapi bagaimana mempraktikkannya agar masyarakat bisa langsung tahu. Tidak ada target tertentu, melainkan targetnya adalah Indoenesia yang sejahetera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Jatim, Hudiono mengatakan, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tahun ini seluruh Sum-

ber Daya Manusia (SDM) di Jatim harus memiliki kompetensi. Termasuk pemberdayaan produk-produk SMK. “Pak Gubernur (Soekarwo) kan mempersiapkan SDM-nya, bukan hanya menyediakan infrastrukturnya. Jadi yang baru ini produk ritel keripik dari kulit ketela pohon, dan ini kan jarang ada di supermarket,” kata Hudiono.

Untuk rintisan tahun ini, Hudiono menerangkan, bahwa kerjasama dengan ritel ada 50 di setiap Kabupaten/Kotanya ada satu sekolah, terutama di jurusan pemasaran.

“Nantinya, jurusan teknologi dan informasi juga akan kita kembangkan. Anak-anak yang di Alfamart itu dua tahun di sekolah, satu tahun di Alfamart dan mereka mendapatkan gaji. Kalau selama ini kan magangnya tiga bulan, ya gak dapat apa-apa” terangnya.

Menurut Hudiono, tujuannya yakni entrepreneur (wirausahawan) yang dimana telah mempersiapkan mereka setelah belajar di Alfamart tidak harus menjadi pegawai. “Mereka bisa memahami pola-pola jenis dagangan yang bisa dibutuhkan Q geh masyarakat,” tuturnya.Q

Siap Mendukung Meski pelimpahan pengelolaan SMK/ SMA yang semula oleh kab/kota dan akan ke Provinsi Jatim dilakukan pada 2017, namun sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan. Mulai soal asset gedung hingga tenaga pengajarnya. Bahkan saat ini sudah dalam taraf sinkronisasi.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan kebijakan pusat yang menyerahkan kewenangan pengelolaan SMK/ SMK yang sebelumnya di kab/kota dan beralih ke provinsi memang sangat positif.

Hal ini sebagai upaya adanya pemerataan guru serta fasilitas. Mengingat sebelumnya kondisi yang ada sangat njomplang dan ada sebuah disparitas. ‘’Coba lihat di Surabaya, karena PADnya besar, maka keberadaan SMK/SMA sangat maju dan bagus. Berbeda dengan daerah Pacitan misalnya kondisinya sangat memprihatinkan. Mengingat PADnya tidak terlalu besar seperti di Surabaya. Karenanya kebijakan ini sangat membantu bagi kemajuan pendidikan di Jatim sendiri,’’tegas politisi asal PAN ini, Minggu (23/8).

Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, tentunya terjadi kompetisi besar dengan tenaga kerja.

Karena itu, dengan pelimpahan kewenangan ini diharapkan lulusan SMK/SMA mampu bersaing dengan tenag asing yang nantinya bebas masuk di Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Jatim, Agus Dono. Menurut politikus asal Partai Demokrat ini jika dengan kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMK/SMA ke provinsi sebagai keinginan ada pemerataan pendidikan.

Diketahui, jika butuh biaya besar untuk menjadikan sebuah SMK/SMA agar dapat bersaing dengan dunia luar. Dan kebetulan provinsi memiliki anggarannya, dibanding kab/kota yang PADnya minim. ‘’Dan yang pasti nantinya tidak ada lagi kesenjangan sosial antara satu SMK/SMA yang berada di perkotaan maupun pedesaan.

Sekaligus untuk kesejahteraan para guru akan semakin meningkat. Karenanya saat ini sudah ada tahapan persiapan dan sinkronisasi terkait manajemennya,’’paparnya.

Ketua Forum Aksi Guru Independen Iwan Hermawan jika guru menyambut baik peralihan pengelolaan pendidikan.

Peralihan ini bisa berdampak dengan naiknya tunjangan perbaikan penghasilan Q tam.cty guru.Q

Keterlambatan Visa Haji Disebabkan Penerapan Sistem e-Hajj SK Reposisi Fraksi PDIP Tertahan di Meja Pimpinan

trie diana/bhirawa

Calon Jamaah Haji (CJH) saat mendapatkan obat-obatan untuk menjaga fisik saat di tanah Suci.

Surabaya, Bhirawa Sebenarnya Dengan sistem Keterlambatan pemberian e Hajj ini membutuhkan pemvisa bagi sejumlah Calon Ja- prosesan lebih lama, karena maah Haji (CJH) disebabkan harus ada kesamaan antara karena adanya penerapan sis- data penerbangan, akomodasi, tem haji elektronik atau e-hajj p e m o n d o k a n d a n l a i n - l a oleh otoritas Arab Saudi. Aki- in.Sistem e-Hajj ini berguna batnya ada keterlambatan pem- untuk menjamin setiap calon berangkatan CJH kloter per- haji di Tanah Suci tidak tetama sebanyak 31 orang. lantar sehingga dapat fokus

untuk beribadah.

Akibata penerapan sisitem e Hajj inilah ada keterlambatan penerbangan untuk 31 CJH Jatim yang masuk kloter pertama . Sebenarnya keterlambatan ini sesungguhnya sudah terasa sejak H-1 (19/8) kemarin menjelang masuknya calhaj asal Magetan dan Surabaya itu ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya. ”Sampai Rabu (19/8) pukul 16.30 WIB (H-1 satu kedatangan kloter pertama ke asrama haji) tercatat 20.416 calon haji yang sudah selesai visa-nya, sedangkan 6.907 calon haji masih belum ada visa-nya,” ungkap Kabid Penyelenggara Haji Kemenag Jatim, HM Sakur, Minggu (23/8) kemarin.

Selain itu menurut Kasi Dokumen dan Pendaftaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Dra Peni Wiluntari MM menjelaskan kalau keterlambatan itu bukan masalah besar karena Q riq solusinya sudah ada.Q

Minim Peminat, Ternyata Jurusan PR Miliki Banyak Peluang Usaha Surabaya, Bhirawa Minimnya siswa yang mengambil jurusan publik relation (PR) di Jatim, memang sangat memprihatinkan. Ini karena banyak siswa yang menganggap jika PR hanya berhubungan dengan wartawan saja. Padahal, kalau mau

juknis,” pungkas dia.

ditekuni, banyak sekali peluang usaha yang didapatkan.

Managing Direktur PT Agrakom, Hana Budiono mengaku jika dirinya masuk Akademi Wartawan Surabaya (AWS) karena keterpaksanaan. Mengingat ketika ikut SNMPTN tidak ada yang

lolos. Akhirnya oleh ayahnya diminta untuk ikut bimbingan belajar (Bimbel). Namun oleh sang ibu diminta untuk kuliah saja, agar Hana memiliki status sebagai mahasiswa. ‘’Akhinya saya putuskan kuliah di AWS, kebetulan kampusnya dekat dengan

rumah. Waktu itu saya masuk di jurusan PR, setelah itu saya bergabung sebagai koresponden Harian Suara Indonesia Surabaya, ‘’tegas perempuan sukses yang mengaku mulai jadi wartawan 19821984 dalam dialog ‘peluang kerja dan lahan bisnis bagi

lulusan komunikasi’ ke kampus Stikosa, Minggu (23/8).

Ditambahkan Hana yang sempat menikmati beasiswa di Amerika ini diakui saat ini siswa memang malas mengambil jurusan PR, karena masih adanya stigma kerja PR hanya Q cty ngurusi wartawan saja.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Reposisi kepemimpinan Fraksi PDIP DPRD Jatim ternyata hingga saat ini belum jelas jluntrungnya. Hal ini dikarenakan SK tersebut tertahan di meja pimpinan DPRD Jatim. Dimana SK dengan nomor 03.007-A/Dpd/kpts/VII/2015 tentang perubahan pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu masuk sejak bulan Juli lalu dan langsung diserahkan ke pimpinan DPRD Jatim untuk ditindaklanjuti. Namun hingga detik ini surat keputusan yang menetapkan pergantian Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Suhandoyo diganti oleh Sri Untari itu belum ditindaklanjuti.

Sekertaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari menegaskan partai sudah menyerahkan SK tersebut sejak bulan Juli lalu, tapi hingga detik ini belum ditindaklanjuti oleh pimpinan. Partai tidak bisa melakukan apa-apa karena itu sudah ranahnya pimpinan.

“Hingga detik ini belum ada tindaklanjuti apapun dari pimpinan, jika surat itu sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Jatim pasti sudah dilakukan pembahasan di Banmus. Tapi faktanya belum ada disposisi apapun, artinya SK tersebut tertahan di meja pimpinan dan tidak ditindaklanjuti,” tegas Politisi yang duduk sebagai Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, Minggu (23/8).

Sri Untari menegaskan, Jatim dikenal sebagai provinsi dengan pelayanan publik yg memuaskan. Sebagai bentuk implementasi pelayanan publik yang baik seharusnya secepatnya ditindaklanjuti, bukan malah tertahan di meja pimpinan.

Sementara itu Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jatim menuturkan, SK tersebut memang belum ditindaklanjuti, dikarenakan belum dilakukan rapat ditingkat pimpinan. Bahkan sejak SK itu turun belum ada pertemuan dengan Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim dari PDIP, sehingga pimpinan yang lain belum bisa menindaklanjuti.

“Sampai saat ini kami belum bertemu dengan pimpinan dewan, karena masing-masing banyak kesibukan. Seperti Pak Halim (Ketua DPRD Jatim) baru saja menyelesaikan Muktamar, berikut yang lainnya. Tapi yang pasti kami tidak akan menunda jika surat sudah masuk. Meski begitu kami juga butuh masukan dari Pak Kusnadi sebagai perwakilan PDIP yang juga duduk sebagai pimpinan DPRD Q cty Jatim,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini.Q

Cara Warga Bosem Krembangan Rayakan HUT ke-70 RI

Pawai Karnaval RW Libatkan 1.500 Orang Dengan semangat yang membaja bak jaman perjuangan, seluruh peserta karnaval RW 05 Gadukan Utara Kel.Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya mampu melibatkan warga lebih dari 1500 orang dari berbagi usia, terlibat dalam suasana perjuangan namun ceria meskipun terik matahari merajam dari pagi hingga sore hari.

Masih dalam rangka menyambut HUT RI ke 70, hampir seluruh warga RW 05 gadukan Utara (Bosem) Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya terlibat dalam pawai karnaval yang merupakan kegiatan rutin tahunan pada saat hari kemerdekaan RI tiba.

Karena RW 05 Kel Moro-

krembangan Kec Krembangan terdiri dari 11 RT dan 3500 KK, dan setiap RT mengirimkan kontingen lebih dari 120 oranng bahkan sampai 200 orang, maka jumlah peserta karnaval memang membludak dan sempat membuat kemacetan sementara di sepanjang jl Kalianak Timur Surabaya sebagai rute yang harus di lalui untuk penilaian.

Panitia sengaja memasukkan jumlah pseserta sebagai salah satu kriteria penilaian, sehingga masing masing RT akan berusaha mengirimkan jumlah peserta sebanyak banyaknya, dan berhasil.

“Kami bersyukur sekali, karena acara tahunan ini selalu mendapat antusias yang tinggi dari warga, dan tema kali ini kami sesuaikan dengan kabinet yang sekarang yakni ayo kerja, kerja dan kerja,” ucap Sudarsono yang menjabat Ketua RW 05 beberapa kali ini.

Peserta terbanyak, datang dari RT 11, yang jumlah hampir 200 orang karena tema yang diusung paling

komplit. Meskipun demikian, bukan jaminan akan menjadi juara, karena RT 11 memang sedang mendapat giliran sebagai panitia penyelenggara bergilir.

“Kami menurunkan lebih dari 200 orang untuk tahun ini, karena RT kami memang sedang mendapat giliran sebagai penyelenggara, “ terang Paino ketua RT 11.

Namun Paino juga berharap agar acara tahunan di masa mendatang mendapatkan perhatian dari para pejabat dan pimpinan di kota Surabaya, karena kehadiran mereka akan semakin mamacu semangat warga untuk terlibat dalam Q gat acara karnaval tahunan.Q

gat/bhirawa

Salah satu peserta karnaval yang turut memeriahkan acara pawai karnaval di Kel.Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya.

3

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II) Angkatan XXXVIII

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

Berani Mencari Masalah dan Solusinya Bagi sebagian orang lebih memilih untuk menghindari masalah karena selama ini dianggap merepotkan. Tapi untuk para pejabat justru harus berani mencari masalah dan menemukan solusi untuk menyelesaikannya.

H

al itu disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Administrasi Nega ra (LAN) RI, Dr Adi Suryanto, MSi saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim II) angkatan XXXVIII di Gedung Badiklat Jatim, Surabaya, Jumat (21/8).

Dalam sambutannya, Adi Suryanto mengatakan, semua permasalahan sekecil apapun harus dicarikan jalan penyelesainnya, agar kinerja di instansi tersebut bisa berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau sudah bisa menemukan masalah dan mencari solunsinya, biasanya pimpinan itu akan memiliki inovasi untuk memacu kinerja. Ide-ide kreatif itulah yang saat ini dibutuhkan agar peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar instansi itu berkembang dan sekaligus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Adi Suryanto dihadapan para peserta.

Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Jatim, Drs Sukardo, MSi yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, pejabat eselon II

Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Jatim, Drs Sukardo, MSi, Kepala Badiklat Jatim Dr Akmal Boedianto dan Sestama LAN RI, Dr Adi Suryanto, MSi saat membuka Diklatpim II angkatan XXXVII di Gedung Badiklat Jatim.

memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi, pada bawahan serta seluruh stakeholder

untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien. Mereka juga harus mampu memberikan arah dan target yang jelas tentang apa

Kepala Badiklat Jatim, Akmal Boedianto saat menyapa peserta Diklatpim II

Sebanyak 60 peserta dari berbagai instansi pemerintah akan menjalani Diklatpim II

dan bagaimana cara mencapai atau mengatasi berbagai tuntutan yang tentunya sesuai dengan kerangka kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Mantan Sekwan DPRD Jatim itu berharap dari diklat ini akan terjadi perubahan. “Perubahan memang menjadi hal yang tak terelakkan. Proses perubahan jati diri birokrasi dari stereotype pegawai pemerintah yang memiliki kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang professional,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badiklat Jatim, Dr Akmal Boedianto meminta agar seluruh pe-

serta mengikuti semua aturan maupun kegiatan Diklat. Karena angkatan sebelumnya ada beberapa peserta yang ditunda kelulusannya.

“Ini tantangan bagi peserta untuk mampu membuat konesep proyek dan melaksanakan perubahan di instansinya,” katanya.

Lebih lanjut mantan Kepala BKD Jatim itu mengatakan output dari dilaksanakannya diklat ini yakni adanya proyek perubahan yang akan diimplementasikan pada instansi masing-masing, untuk itu diperlukan bimbingan dan peran serta dari pimpinan. Q wwn*

Badiklat Diklat Pra Tugas Calon Dosen Unair

Kepala Badiklat Jatim, Dr Akmal Boedianto bersama (kiri) didampingi Kabid Kepemimpinan Drs. Bagus Pujiono, M.Pd pada Diklat Pra Tugas Dosen dan Tenaga Kerja Kependidikan Tetap Non PNS Unair.

Para peserta Diklat Pra Tugas Dosen dan Tenaga Kerja Kependidikan Tetap Non PNS Unair.

Kiprah Badiklat Jatim mulai merambah dunia kampus, beberapa waktu lalu sebanyak 56 calon dosen dan tenaga pendidikan tetap non PNS Universitas Airlangga (Unair) menjalani diklat pra tugas.

Menurut Kepala Badiklat Jatim, Dr Akmal Boedianto, kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Unair dengan tujuan agar para dosen itu memiliki wawasan dan pengetahuan dibidangnya.

“Sistemnya sama dengan diklat lainnya, namun kami juga menyesuaikan materi sesuai kebutuhan peserta. Semua widya iswara (WI) dari Badiklat dan beberapa dari Unai,” kata Akmal. Setelah Unair, beberapa kampus kabarnya juga tertaring untuk mengirim calon dosen maupun tenaga pendidikan untuk menjalani Diklat di Badiklat Jatim. Karena selama ini lembaga ini sudah memiliki pengalaman dan tenaga WI yang mumpuni.

“Kami siap bekerjasama dengan kampus dan Insya Allah dalam waktu dekat ada beberapa kampus yang akan mengirimkan calon dosen maupun tenaga pendidik untuk menjalani Diklat di sini (Badiklat) kata Akamal. Q wwn*

4

OPINI Tajuk

Haji, (Kini) Lebih Nyaman SEKITAR 10 ribu-an jamaah calon haji telah diberangkatkan ke tanah suci. Sebanyak 4 ribu diantaranya dari Jawa Timur. Pemberangkatan JCH (jamaah calon haji) dimulai hanya beberapa hari setelah peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Musim haji tahun ini, sekaligus menandai “kemerdekaan” pelayanan ke-haji-an lebih baik.

Diantaranya bisa langsung menuju bandara Madinah, memperpendek (dan lebih murah) sistem transportasi.

“Kemerdekaan” lain adalah, sebenarnya tidak perlu repot menukar uang rupiah dengn riyal. Karena seluruh toko, apapun jenis kebutuhan yang di-inginkan, bisa dibeli dengan membayar uang rupiah. Mata uang Indonesia, rupiah, cukup “berdaulat” di Arab Saudi. Hitungannya, lembaran uang senilai Rp 100 ribu dihargai sekitar 14 riyal.

“Kedaulatan” rupiah inilah yang seharusnya disosialisasikan oleh Kementerian Agama secara lebih masif.

“Kemerdekaan” (kenyamanan) yang akan dinikmati oleh JCH, adalah peng-operasian kereta super cepat dari Madinah ke padang Arofah. Waktunya hanya 90 menit.

Dahulu masih ditempuh dengan perjalanan mobil rata-rata selama 5 jam. Konon di-prioritas-kan untuk mengangkut JCH perempuan (beserta muhrim-nya) serta JCH lanjut usia.

Musim haji, sudah dimulai akhir pekan lalu. Dipastikan jamaah calon haji Indonesia akan melebihi kuota awal setelah memperoleh tambahan sekitar 11 ribu-an orang.

Terdapat situasi baru pada tahun ini, berkait dengan kesehatan jamaah, terutama terhadap beberapa penyakit yang mewabah di negeri tetangga Arab Saudi. Namun toh hal itu tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Walau saat ini, antrean ber-haji mesti sabar menanti sampai 17 tahun.

Beberapa propinsi menerima tambahan kuota, setelah diperjuangkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat, atas permintaan gubernur. Jawa Tengah misalnya, memperoleh tambahan sekitar 5 ribu orang, sehingga bisa memberangkatkan 29 ribu JCH. Sedangkan Jawa Timur tetap dengan kuota (yang sudah dipotong pula sejak 3 tahun lalu) sebanyak 27.500 JCH. Pantasnya, Jawa Timur (dengan tambahan kuota) bisa memberangkatkan 30 ribu JCH. Penambahan kuota haji sangat penting untuk memperpendek antrean pendaftaran haji.

Pengurangan kuota haji, merupakan ketentuan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pada setiap musim haji saja (selama 5 hari), setidaknya terdapat 3,5 juta jiwa muslim dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, yakni padang Arofah. Itulah yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi merasa wajib menjaga keamanan kawasan haji. Juga untuk meningkatkan pelayanan (kenyamanan) “tamu Allah.” Khususnya di kota Mekkah dan Arofah, serta Madinah.

Sejak tiga dekade terakhir, telah dilakukan renovasi (perluasan areal masjid al-Haram (di Makkah). Renovasi konon, akan berlangsung selama 15 tahun, dengan anggaran multy-years bernilai milyaran dolar. Juga didatangkan ratusan ahli tata-kota, serta ahli kesehatan endemy. Terutama kawasan masjidil Haram dan sumber air zam-zam, dibawahkan langsung oleh Raja Salman bin Abdul Aziz.

Bahkan raja baru Arab Saudi, lebih suka menggunakan nama gelar khaddam al-haramain (pemelihara dua kota suci, Makkah dan Madinah). Artinya, Raja Salman, telah men-deklarasi-kan diri sebagai “pelayan tamu Allah.”

Konsekuensinya, sekitar wilayah Makkah dan Madinah, senantiasa wajib aman dan nyaman. Raja Salman, menjadi figur yang tepat sebagai peng-garansi keamanan.

Sebelum diangkat sebagai raja, Salman bin Abdul Aziz pernah menjadi Menteri Pertahanan (sejak 5 November 2011). Sudah sering pula menjadi “Plt” (pelaksana tugas) sebagai raja, manakala raja Arab Saudi sedang berlibur.

Dan konon, sebagai “jenderal,” Salman, sangat ditakuti oleh kelompok teroris, se-kaliber al-Qaedah sekalipun.

Maka Insya Allah, musim haji tahun ini akan lebih terasa nyaman. Meski dari berbagai negara pengirim JCH meng-khawatirkan kemungkinan gangguan ISIS, serta isu virus MERS. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Tidak Munculkan Kegaduhan PEMERINTAH diharapkan tidak memunculkan kegaduhan di publik, di tengah kondisi saat ini yang tidak menentu.

Permasalahan di pemerintah harus diselesaikan secara internal, bukan dibuka ke publik yang bisa menimbulkan kegaduhan.

Soliditas dalam pemerintahan diperlukan saat kondisi yang tidak menentu, dan pemerintah harus berperan menciptakan ketenangan di masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan agar memunculkan optimisme bahwa kondisi sulit saat ini dapat dilalui dan Indonesia bisa bangkit.

Mari kita tinggalkan kepentingan pribadi dan meninggalkan polemik yang menguras energi serta membelenggu kepentingan nasional. Sejak reformasi, kondisi Indonesia belum pernah mengalami situasi sesulit saat ini yang membuat kondisi ekonomi Indonesia sulit.

Hal itu ditunjukkan dengan tinggi harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah melemah yang tidak menunjukkan tanda perbaikan, dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja di beberapa perusahaan.

Saya berharap semua pihak bahu membahu membantu masyarakat yang kesulitan. Tunjukkan sikap sensitifitas dan empati sesuai kapasitas dan kemampuan. Seluruh politisi diharapkan membangun politik yang teduh dan membangun lingkungan positif karena rakyat memberikan mandat untuk memperbaiki kehidupan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

Negara Merugi di Kota Wisata Kota Wisata Batu dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Timur. Letaknya di dataran tinggi menjadikan hawa kota ini selalu sejuk dan menyegarkan. Pemandangan alam yang disajikan pun kerap dipuji oleh wisatawan. Terlebih pula berdiri wahana-wahana wisata seperti Jatim Park, Eco Green Park, Museum Satwa, Museum Angkut, dan Batu Night Spektakuler yang tentu menjadi salah satu daya tarik dari kota ini.

S

angat mudah untuk menemukan bermacam tempat hiburan, berbagai hotel, rumah peristirahatan, restoran, serta karaoke di kota ini. Maka tidaklah mengherankan bila setiap akhir minggu dan masa liburan kota ini dihiasi dengan antrian mobil para pendatang yang tak jarang memanjang hingga Kota Malang. Melihat kondisi ini, tidaklah mengherankan bila sektor pariwisata diharapkan menjadi sumber pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar Pemerintah Kota Batu.

Bila mengacu kepada LHP BPK-RI (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) atas keuangan di Pemerintahan Kota Batu maka akan nampak bahwa pada tahun anggaran 2014 Kota Batu telah memperoleh PAD hingga 62.8 Miliar Rupiah. Pajak hotel merupakan penyumbang terbanyak dengan total sebesar 14.3 Miliar Rupiah yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Batu.

Sementara itu, pajak hiburan ‘hanya’ membayar total pajak sebesar 6 Miliar Rupiah.

Para wajib pajak hiburan nampaknya merupakan wajib pajak paling tidak taat di Kota Batu.

Hal ini nampak dari nilai tunggakan pajak hiburan yang pada tahun 2014 telah mencapai 24 Miliar Rupiah. Nilai ini merupakan tunggakan pajak tertinggi di antara tunggakan pajak lainnya.

Parahnya, tunggakan ini telah ada sejak tahun 2012 dan tidak tertagih. Tercatat, pajak hotel serta pajak bumi dan bangunan juga merupakan pajak dengan tunggakan terbanyak selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan LHP-BPK RI Kota Batu tahun

P

pajak- akan memilih menjadi penunggak pajak dibanding menjadi pembayar pajak. Pada point inilah sanksi yang diatur dalam undangundang seharusnya menjadi faktor tidak menguntungkan yang mencegah seorang Oleh : 2014, total tunggakan wajib pajak menjadi pajak di Kota Batu Akmal Adicahya penunggak pajak. telah mencapai angka Sayangnya, sanksi 54.4 Miliar Rupiah. tersebut lemah pada tataran implemenMemelihara Pembangkang Pajak tasi. Seperti dijelaskan sebeKondisi pajak yang tertunglumnya, para penunggak pajak gak tentu akan mengakibatkan di Kota Batu justru kian massif berkurangnya sumber pemasukan memperbesar usahanya, bahkan daerah. Minimnya pemasukan daersempat mendapatkan keringanan ah tentu akan berdampak pada kualipembayaran pajak hingga militas kinerja, program, serta keberlangaran rupiah. sungan rencana yang disusun oleh Tentu kita masih ingat Gayus pemerintah kota. Dapat dipastikan, Tambunan, seorang pegawai perkondisi ini akan berpengaruh dengan pajakan yang memiliki nilai kekualitas layanan yang diterima oleh kayaan yang jauh dari kewajaran. masyarakat. Sejatinya, banyak hal Kekayaan ini didapat dari berbagai yang dapat dilakukan dengan angpraktik korupsi dan penerimaan garan sebesar 54.4 Miliar, seperti gratifikasi yang Ia lakukan dalam membiayai sekolah anak-anak yang pengurusan pajak. Ada pula kasus kurang mampu, memperbaiki sarana Asian Agri Group yang melibatkan infrastruktur desa, hingga membanberbagai modus mutakhir seperti gun kembali ruang resapan yang transfer priacing, pemalsuan fakhilang akibat pembangunan. tur pajak, dan 2 versi pembukuan Mengetahui hal ini, sudah sekeuangan untuk mendapatkan layaknya Pemerintah Kota Batu tarif pajak lebih rendah dari semengupayakan penagihan pajak harusnya. Bila Gayus Tambunan terhutang. Akan tetapi upaya-upadan Asian Agri Group adalah ya tersebut tidak pernah dilakukan, pelaku korupsi perpajakan di ‘level’ bahkan perilaku Pemerintah Kota nasional, bukanlah tidak mungkin Batu justru menyiratkan keengbila ada ‘Gayus’-‘Gayus’ dan ‘Asian ganan menyelesaikan masalah.

Agri’ lain dalam pengelolaan perpaTerlihat, alih-alih dilakukan penujakan di Kota Batu. tupan, penyitaan, serta pelelangan sebagai bentuk hukuman, beberapa Mengambil Uang Negara wahana hiburan penunggak pajak Sejak dahulu pajak memang justru kian ramai dan mendapatkan kerapkali menjadi lahan basah izin untuk mengembangkan cabang untuk melakukan tindakan korupatau anak perusahaan. Ketidaksetif. Pada masa kerajaan romawi riusan ini tentu mahal harganya, kuno, para petugas pajak kerapkarena berpotensi memunculkan kali memalsukan laporan pajak penunggak-penunggak pajak baru. yang mereka terima dari golongan Lawrence M. Friedman menkaya untuk kemudian dibebankan egaskan bahwa perilaku hukum kepada rakyat miskin. Padahal, seseorang bergantung pada perdi zaman ini tidak membayar timbangan untung rugi (cost and pajak bagi masyarakat miskin beneficial factor). Selama lebih merupakan hal yang sangat menamenguntungkan, seorang subkutkan. Para ibu menjual anaknya jek hukum –dalam hal ini wajib dan sang ayah melacurkan anak

perempuannya demi mendapat uang untuk membayar pajak agar mereka terhindar dari hukuman.

Hukuman berat berakhir menakutkan bagi mereka yang miskin, dan berakhir bahagia bagi mereka yang kaya.

Aturan perpajakan di Indonesia pun memberikan berbagai kewenangan bersifat memaksa yang dimiliki oleh para aparatnya. Secara khusus, dalam perihal perpajakan pemerintah berhak untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas objek pajak.

Sayangnya, Nampak bahwa aturan ini dipilih untuk tidak digunakan.

Padahal praktik-praktik semacam ini pernah dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap perusahaan energy Yukos milik Mikhail Khodorkovsky. Kala itu Yukos memiliki tunggakan pajak sebesar 27 Miliar dolar Amerika atau setara dengan 270 Triliun Rupiah. Pemerintah rusia kemudian menyatakan perusahaan ini bangkrut dan menjual perusahaan ini dengan harga murah kepada BUMN Rusia. Saat ini, BUMN Rusia bernama Rosneft ini menjadi salah satu perusahaan energy besar di dunia.

Mencontoh Pemerintah Rusia, Pemkot Batu nampaknya perlu untuk segera memberikan sanksi kepada para penunggak pajak.

Sanksi berupa penutupan, penyitaan, hingga pelelangan objek pajak perlu untuk dilakukan demi menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam mengelola pajak daerah. Tindakan yang adil dan tegas terhadap para penunggak ini tentu akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Pemerintah Kota Batu pun akan mendapatkan keuntungan materiil yang tidak sedikit bila objek-objek pajak penunggak pajak ini beralih menjadi badan usaha milik daerah seperti pada kasus Yukos (milik swasta) yang kemudian menjadi Rosnef (Milik Negara). Artinya, tidak ada kerugian apapun bila Pemerintah Kota Batu menagih pajak para penunggak pajak.

Badan Pekerja Malang Corruption Watch

Kegaduhan Kabinet dan Prospek Krisis Listrik

erombakan jajaran kabinet telah dilakukan Presiden Joko Widodo memasuki 10 bulan usia pemerintahannya. Presiden Jokowi menginginkan perombakan membuat kabinet makin terkonsolidasi untuk dapat bekerja efektif melewati masa sulit perlambatan ekonomi.

Rakyat punya harapan serupa dengan presiden mereka. Perombakan kabinet pun seharusnya menjadi obat mujarab, kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan investor di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Namun, kegaduhan dan keriuhan justru dipertontonkan jajaran internal pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang baru beberapa hari dilantik sudah mengkritik rencana Menteri BUMN menyetujui Garuda Indonesia untuk membeli 30 unit Airbus A350. Alasannya, langkah itu akan merugikan Garuda sendiri.

Apalagi, kata Rizal, rute-rute yang dipilih maskapai tersebut sangat tidak menguntungkan.

Tentu pernyataan Rizal membuka ruang konfrontasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Bahkan Rini menyatakan jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian. Tak berhenti sampai di situ, Rizal juga mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan publik tentang proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Itu berawal ketika Rizal melontarkan kritik bahwa proyek tersebut tidak realistis. JK kemudian menanggapi bahwa Rizal tidak paham.

Kebisingan percuma Sesungguhnya wajar belaka bila terjadi perbedaan pendapat di dalam kabinet atau pemerintahan.

Yang tak wajar, juga tak etis, perbedaan pendapat berujung pada konfrontasi. Lebih tak wajar lagi bila perbedaan pendapat tajam itu dibawa ke ruang publik. Alangkah indahnya bila saling kritik dan koreksi dalam kabinet dilokalisasi dalam sidang kabinet. Dalam sidang kabinet itu silakan para menteri berdebat sekeras-kerasnya demi mencari solusi terbaik buat rakyat.

Ini penting agar ketika mencapai

listrik itu. Rencana pemruang publik, kabinet belian 30 pesawat boleh satu suara. jadi harus dibatalkan Sebenarnya tidaklah karena hanya membikin elok rasanya jika Mentemerah buku Garuda. ri Koordinator KemaritiBukan pula mustahil ada man Rizal Ramli melempejabat ”bermain” dalam parkan tantangan debat proyek kereta api cepat terbuka kepada ataJakarta-Bandung. sannya, Wakil Presiden Namun seyogianya Jusuf Kalla. Para menOleh : hal itu ia sampaikan di teri adalah pembantu forum yang sepatutnya, Ani Sri Rahayu presiden, yang dipilih misalnya sidang kabirakyat secara langsung net, baik sidang pleno dalam satu paket bermaupun terbatas. Tak sama wakil presiden. Sepuas di sidang kabinet? Silakan bagai anggota kabinet, semestinya appeal: khusus menghadap PreMenteri Rizal bisa menjaga emosi siden Jokowi. Jelaskan kepada ketika disindir atasannya, Wakil Presiden apa yang sesungguhnya Presiden Jusuf Kalla, agar tak terjadi berikut implikasi buruknya mengurusi perkara di luar bidang bagi negara. Biarlah Presiden tanggung jawabnya. yang bertindak.

Bukannya legowo disentil atasan, Rupanya ia lupa, ketika berbiMenteri Rizal malah bersikap tak cara bukan lagi sebagai pengamat etis: menyerang JK yang mengekonomi atau pengkritik kebijakan gagas proyek pembangkit listrik pemerintah. Sebagai menteri, dia 35 ribu megawatt. Sebagai mantan adalah bagian dari pemerintahan Menteri Koordinator Perekonomian sekarang. Dan Kalla adalah wakil di era Presiden Abdurrahman Wapresiden yang secara struktural hid, Rizal semestinya paham akan adalah atasannya. Maka tidak setugas pokoknya. Menantang debat pantasnya ada ucapan seperti itu. terbuka ihwal proyek listrik yang Sampaikanlah kritik secara sansejatinya sangat diperlukan rakyat tun dan proporsional kepada pebanyak itu niscaya akan menjadi merintah, sesama menteri, Wakil bumerang baginya. Apalagi ternyata Presiden, dan bahkan Presiden. Di Presiden Joko Widodo serta Menteri sisi lain, Presiden sebagai konduktor Energi dan Sumber Daya Mineral orkestra kabinet mesti menjaga harSudirman Said, bawahannya, bermoni nada yang sampai ke telinga kukuh tidak akan merevisi target publik. Presiden mesti memastikan pembangunan pembangkit listrik kepada anggota orkestra yang metersebut. mainkan nada sumbang untuk tak Menunjukkan sikap frontal terlagi mengulang hal yang sama. Tak hadap atasan niscaya membuat masalah bila konflik yang tercipta publik ragu akan solidnya kabinet ialah konflik yang produktif menbaru Jokowi. Apalagi Rizal melonghasilkan solusi atau kebijakan buat tarkan tantangan itu pada pekanrakyat. Namun, alih-alih produktif, pekan pertama masa jabatannya. Ia konflik dalam kabinet justru menghasemestinya sadar bahwa tugasnya dirkan kebisingan yang tak perlu. sebagai menteri sangat berbeda dengan ketika dirinya masih menKrisis listrik, Indonesia bangkrut jadi pengamat ekonomi. Betapapun Ada satu isu yang semestinya kontroversial pendapatnya, tak ada dibicarakan dengan serius agar urusan. Namun kini ada implikasi tidak tenggelam dalam kegaduhan serius dari setiap larik statement polemik di kabinet, yakni krisis yang ia keluarkan. listrik. Ancaman krisis listrik Kritik terhadap kebijakan kolemakin mendekati kenyataan dan ga, bahkan keputusan atasan, tentu antisipasi terhadap ancaman itu saja sangat diperlukan. Mungkin tidak mungkin hanya diatasi dengsaja kekhawatiran Rizal ada benaran berdebat dan berpolemik tanpa nya. Setelah mempelajari secara tindakan cepat. Ancaman krisis saksama, mungkin ada kongkalistrik telah menjadi kekhawatilikong di balik pengadaan proyek

ran sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2018, krisis listrik akan melanda seluruh negeri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat bicara soal rencana ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang mengingatkan, Jawa Tengah akan mengalami krisis listrik pada 2017. Secara nasional, dalam kurun waktu lima tahun mendatang harus tersedia suplai listrik 35.000 MW. Jika tidak, Indonesia akan mengalami era byarpet. Sektor industri akan terpengaruh dan dampak berganda akan memukul seluruh sektor di tanah air. Ancaman Indonesia lumpuh dan bangkrut akibat krisis listrik bukan sekadar wacana bombasme, namun sungguh-sungguh ancaman serius.

Kita seharusnya memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit tersedia itu agar ancaman itu tidak terjadi.

Dalam konteks antisipasi ke depan itulah, isu soal suplai listrik berikut kesiapankesiapan untuk memenuhi kebutuhan listrik 35.000 MW itu jangan hanya jadi polemik. Indonesia harus bergegas dan tidak membuang waktu. Ada persoalan dana. PLN tidak mampu menyediakan tambahan listrik setiap tahun sebesar 5.000 MW karena keterbatasan dana. Dengan model kerja sama membeli listrik dari pihak swasta, PLN masih kekurangan suplai listrik 1.000 MW per tahun.

Dengan persoalan segenting itu, sangat disayangkan jika energi para menteri dan pemimpin-pemimpin negeri ini hanya tersita untuk mengurusi pertengkaran dan alpa menghasilkan strategi solutif yang aplikatif.

Apabila tidak ada tindakan dan usaha darurat, krisis listrik diprediksi bakal datang lebih cepat, yakni pada 2016. Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), saat ini masih ada sekitar 20 persen atau sekitar 40 juta rakyat Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik. Hingga 70 tahun merdeka, para pengelola negeri ini hanya bersikap prihatin dan sibuk berdebat tanpa menelurkan solusi nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kinerja Panwaslu dan KPUD Sudah Profesional

KELANA

JIIPE Berpotensi Menjadi Pusat Logistik Gresik, Bhirawa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menilai kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berlokasi Gresik, berpotensi menjadi pusat logistik. ‘’Keyakinan itu karena JIIPE mampu mengintegrasikan kawasan industri dengan infrastruktur pendukung. Seperti pelabuhan laut dalam, power plant, jalan tol, dan kereta api,’’ kata Franky, pada acara penandatanganan MoU antara BKPM dengan Kementerian Agama, di Gresik, Minggu.

Menurut Franky, kunjungannya ke JIIPE turut dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Kunjungan yang merupakan bagian dari acara penandatanganan MoU antara BKPM dengan Kementerian Agama berkaitan dengan kesiapan SDM siap kerja dari madrasah dan pesantren. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seiring masuknya investasi ke Indonesia. ‘’Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan memang cocok dikembangkan sebagai pusat logistik.

Dengan demikian, dapat membuat biaya logistik lebih efisien,’’ ujarnya.

Untuk itu, jelas dia, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan Bea Cukai guna mendukung kemungkinan itu.

Apabila pengelola kawasan industri juga mengembangkan kawasannya sebagai pusat logistik akan meningkatkan daya saing kawasan sebagai tempat berinvestasi. ‘’Maka konsep serupa juga dapat dikembangkan pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),’’ katanya.Q eri.ma

Sidoarjo, Bhirawa Terkait teror dan ancaman yang melanda komisioner Panwaslu Sidoarjo, jangan sampai takut, apalagi mengundurkan diri. Karena kinerja Panwas itu sudah professional. Panwaslu jangan diintimidasi, Panwaslu itu harus mempunyai rasa curiga karena itu sudah pekerjaannya. Sementara KPUD kinerjanya yang harus adil dan jangan pilih kasih.

‘Jangan mundur dari kebenaran’ itulah penegasan salah satu Bacabup Sidoarjo, H Utsman Ihsan, usai membuka acara jalan sehat di Desa Tropodo Kec Waru, Minggu (23/ 8) pagi. Jadi KPUD dan Panwas tetap bekerja secara professional, dan sesuai Tupoksinya sebagai penyelenggara Pilbup 2015. Jangan kendur menghadapi tekanan maupun ancaman dalam menegakkan persyaratan yang harus dilengkapi Pasangan Calon (Paslon) yang mendaftar di Pilkada Sidoarjo 2015.

Ia juga mendengar kalau akhir-akhir ini ada dugaan teror pasca validasi persya-

ratan Paslon. Selama ini yang sudah dilakukan KPU dan Panwaslu sudah sesuai dengan tugasnya. ‘’Mereka sudah bekerja secara profesional, apa yang sudah dilakukan kedua instansi penyelenggara Pemilu itu harus diapresiasi,’’ katanya.

Utsman Ihsan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu juga menyayangkan adanya dugaan teror terhadap instansi penyelenggara Pemilu dalam soal validasi ijazah Paslon.

Pihaknya sangat mendukung instansi Panwaslu yang pernah mengaku mendapat teror, yang mendapat teror atau ancaman, untuk menempuh jalur hukum.

Kalau teror itu benar didapat

Panwaslu, harus disikapi dan dilaporkan kepada pihak berwajib. ‘’Saya mendukung, silakan kalau ada teror, dilaporkan, agar diketahui siapa yang meneror,’’ tambah pasangan Cawabup yang Ustadzah Hj Tan Mei Hwa itu.

Mantan Ketua DPR Sidoajro ini juga tak sependapat dengan adanya rencana mundur dari salah satu anggota Panwas. Panwaskab jangan bersikap ke belakang. Jika sudah melakukan tugasnya sesuai aturan, harus dididukung ‘’Kalau sudah bekerja sesuai UU, penyelenggara Pemilu jangan takut. Jangan mundur dari kebenaran,’’ pungkas Paslon yang punya jargon Uswatan itu.

Sebelumnya, Ketua Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab Sidoarjo, Mohammad Rosul mengaku mendapatkan ancaman intimidasi via sambungan telephone yang diduga dilakukan salah satu Bacabup

pada Hari Kamis (20/8) malam.

Ancaman itu terkait laporan rekomendasi yang dilakukan pihaknya ke KPUD Sidoarjo untuk menindaklanjuti adanya surat keterangan pengganti ijazah. Tujuannya, agar keberadaan surat itu benar adanya.

Namun, setelah surat tersebut dimuat di media, akhirnya Mohammad Rosul langsung mendapat teror, serta ancaman sehingga dirinya ingin mengundurkan diri. ‘’Demi keluarga, istri dan anak-anak saya,’’ ungkap Rosul.Q ach

DPRD Panggil KPUD Soal Tambahan Dana Pilbup Rp 9 M

Nasib Empat Paslon Ditentukan Hari Ini Sidoarjo, Bhirawa Senin (24/8) ini menjadi hari penting bagi KPUD Sidoarjo saat memutuskan, apakah empat pasangan Cabup/Cawabup Sidoarjo ini lolos atau tidak sebagai Paslon resmi.

Bila dalam sidang pleno ada yang dicoret maka yang bersangkutan akan terlempar dari bursa Pilbup Sidoarjo.

Semula ada kontroversi soal ijazah dua Paslon yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat setempat karena ijazah nya hilang. Namun dari keterangan Ketua KPUD Sidoarjo, Zaenal Abidin, dari hasil sementara verifikasi yang dilakukan keempat Paslon itu dinyatakan lolos. Persyaratan empat Paslon tak mengalami kendala.

Namun keputusan akhir ditentukan pada hari ini. Empat paslon itu adalah Saiful IlahNur Ahmad Syaifudin yang diusung DPC PKB, Ustman Ikhsan-Tan May Hwa yang diusung DPC Gerindra dan PKS, Hadi Sutjipto-Abdul Kholik diusung PDIP, Demokrat, PBB, PPP dan Nasdem. Warih Andono -Imam Sugiri diusung Partai Golkar dan PAN. Sementara itu Sekjen DPP Hasto Kristiyanto turun langsung ke Sidoarjo memberikan pengarahan kepada kaderkader Partai, Sabtu malam pertemuan digelar di Sekretariat DPC, Jl Jati Selatan IV, diikuti seluruh pengurus DPC, Fraksi, dan PAC. Nampak hadir Cabup-Cawabup Hadi Sutjipto dan Abdul Kolik.

Hasto Kristiyanto mengatakan, Pilbup merupakan momentum bagi partai bersama calon untuk mewujudkan komitmen kerakyatannya. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. ‘’Bila nanti calon (Hadi Sutjipto-Abdul Kolik) dipercaya rakyat untuk memimpin Sidoarjo, maka kekuasaan harus dipergunakan sebaik-baiknya. Mengurangi kesenjangan ekonomi menumbuhkan ekonomi produktif, atau membuat ruang-ruang terbuka seperti tamantaman di Surabaya misalnya,’’ kata Hasto menyontohkan.

Karena itu, kata Hasto Kristiyanto, kewajiban bagi kader-kader partai untuk memenangkan calon yang sudah direkomendasi DPP. ‘’Pasangan calon sudah direkom, wajib untuk dimenangkan. Akan diberikan sanksi bagi petugas partai di struktural atau dewan yang melawan rekomendasi partai,” kata Hasto.Q hds

achmad suprayogi/bhirawa

Paslon Utsman Ihsan dan Tan Mey Hwa saat melakukan diskusi di suatu acara.

rokim/bhirawa

Direktur Komersial PT Semen Gresik, Mukhamad Saifudin memberikan penghargaan best customer kepada pelanggan berprestasi.

Penjualan Semen Gresik di Solo Mencapai 299 Ribu Ton Gresik, Bhirawa Semen Gresik salah satu anak usaha PT Semen Indonesia (PT SI) (Persero) Tbk terus memperkuat jaringan pasar, guna pencapaian itu perseroan menyelenggarakan customer gathering yang dihadiri 1.700 orang dari Solo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo dan Klaten. Acara ini bertempat di Diamond Convention Hall, Solo dan dimeriahkan grup band asal ibu kota, Geisha.

Menurut Direktur Komersial Semen Gresik, Mukhamad Saifudin, ditengah persaingan global saat ini, Semen Gresik terus memacu kinerjanya, lesunya ekonomi nasional tak menyurutkan PT SI untuk terus meningkatkan penetrasi pasar semen di Jawa Tengah.

Pada semester I 2015 penjualan Semen Gresik di Kota

Solo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo dan Klaten mencapai 298.944 ton mengalami kenaikan sebesar 3,9% dibanding semester yang sama tahun 2014 sebesar 287.686 ton. ‘’Di beberapa kabupaten produk Semen Gresik menguasai pangsa pasar tertinggi seperti di Kota Boyolali 74,60%, Surakarta 66,10%, Sragen 42,90%, Karanganyar 61,40%, Wonogiri 51,60%, dan Klaten sebesar 70,10%,’’ ujarnya.

Customer gathering sebagai program untuk mendekatkan perseroan dengan customer, distributor dan pemilik toko.

Merekalah yang menjadi kontrol bagi kami untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat, pemilik toko mengetahui variasi merk, kualitas maupun harga pasar.

Dengan banyaknya merk

yang beredar di toko maka masyarakat akan cenderung lebih mudah memilih sesuai dengan keinginannya, masyarakat sebagai pengambil keputusan dan pemilik toko sebagai penasehat untuk memilih semen. Maka kami tak akan mengecewakan masyarakat, kami akan terus menjaga kualitas dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk cinta produk Indonesia.

Sementara itu, Mukhamad Saifudin menambahkan, pada acara ini Semen Gresik juga memberikan penghargaan kepada pelanggan, diantaranya best customer untuk kategori toko dengan penjualan terbaik. Dan kategori pelanggan semen curah serta pemberian penghargaan Solo Brand dari Solo Pos, sebagai merk terkemuka di Jawa Tengah.Q kim

Kab Mojokerto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto melalui Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan) menggelar hearing dengan KPUD. Fokus pembahasan terkait soal persiapan Pilbup Mojokerto terutama soal permintaan penambahan dana Rp9 miliar.

Hearing yang digelar di ruang Komisi itu, dihadiri Ketua KPU Kab Mojokerto, Ayuahanafiq beserta seluruh komisioner dan sekretariat. Sedangkan Komisi A dipimpin Ketua Komisi Edy Susanto dari PKB, Diaz Roychan, Wakil Ketua Komisi dari (PAN), Sekretaris Komisi. Yuni Sri Erdiana (PDIP) dan sejumlah anggotanya. ‘’Selain membahas pengajuan dana Pilbup, hearing juga membahas kesiapan pelaksanaan Pilbup, mengingat waktunya sudah dekat,’’ ujar Edy Susanto, Ketua Komisi A. Menurut Edy Susanto, me masuki tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, Komisi A ingin mengetahui kesiapan KPU. ‘’Rekan-rekan di komisi juga menekankan KPU agar bertindak profesional dalam menyelenggarakan Pilbup,’’ tandas Edy. Soal permintaan anggaran sebesar Rp9 miliar yang diusulkan KPUD, Komisi A ingin mengetahui secara rinci peruntukannya. Pasalnya sebelumnya Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan anggaran Pilbup serentak sebesar Rp30 miliar. ‘’Di banding daerah lain anggaran itu lumayan besar untuk Pilbup satu putaran, makanya teman-teman dari Komisi A ingin mengetahui secara detail perinciannya seperti apa?,’’ paparnya, Selain itu, Komisi A juga ingin mengetahui pijakan hukum dalam pengelolaan anggaran Pilbup agar tak masalah dikemudian hari. Seperti penambahan anggaran yang diajukan KPUD, maka anggaran ini bisa diajukan dalam APBD perubahan tahun ini. ‘’Kami sama - sama mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan penggunaan anggaran agar pelaksanaanya Pilbup sukses sesuai aturan,’’ harapnya.

Bendahara KPUD, Heru Kendoyo mengatakan perubahan anggaran Pilbup 2015 ini disebabkan adanya revisi UU tentang Pilbup. Dalam revisi UU itu kampanye Calon Bupati (Cabup) yang harus difasilitasi pemerintah. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, pada Pasal 65 ayat 2 menyatakan kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. ‘’Awalnya KPU mengusulkan Rp44 miliar. Dialokasikan dalam APBD Rp30 miliar. Setelah keluarnya PKPU ini, maka KPUD mengajukan tambahan anggaran kepada Pemda,’’ jelasnya.

Selain untuk dana kampanye KPU juga akan mengalokasikan tambahan anggaran untuk honor Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Secara rinci disebutkan, 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari tujuh anggota KPPS ditambah dengan Linmas. Sementara jumlah TPS untuk Pilbup tahun ini mencapai 1.771 TPS yang tersebar diseluruh Kab Mojokerto. ‘’Dengan adanya revisi UU maka akan mengalami pembengkakan anggaran,’’ ujarnya.Q kar

Napi di Lapas Porong Dimotivasi Tak Konsumsi Narkoba Lagi Sebanyak 50 orang Napi kasus Narkoba di Lapas kelas 1 Surabaya yang ada di Kec Porong, Kab Sidoarjo, dimotivasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, agar tidak lagi mengkonsumsi atau bahkan jadi pengedar dan bandar Narkoba. Untuk menyadarkan para Napi Narkoba yang asalnya dari berbagai daerah ini, BNNK Sidoarjo, juga mengandeng kerja sama dengan Plato Foundation dan BNN Pusat. ‘’Untuk menyadarkan dan memotivasi mereka agar tak terlibat lagi dalam kasus Narkoba, maka tak ada kata terlambat untuk perubahan yang lebih baik,’’ komentar Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH, Kamis (20/ 8) kemarin, disela-sela kegiatan itu.

Para Napi Narkoba ini diingatkan, agar tak kembali menjadi pemakai Narkoba karena itu hanya akan merusak moral dan mental saja, akibatnya akan merusak masa depan diri sendiri dan masa depan bangsa.

Kepada Napi Narkoba yang kini menjadi pengedar atau bandar, disentuh hatinya, agar mempunyai perasaan kasihan terhadap kelangsungan masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ini. Apa yang mereka lakukan itu justru merusak ba-

ngsa mereka sendiri. Padahal, pahlawan bangsa dengan cucuran keringat dan darah telah mempertaruhkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa dari cengkeraman penjajahan bangsa lain.

Bila mereka sampai nekat, maka saat ini, kata Supriyanto, pemerintah tak main-main. Mereka yang tertangkap basah bisa dihukum berat. Mulai dari penjara seumur hidup bahkan hingga dijatuhi hukuman mati. Seperti para Napi dari berbagai Negara yang telah dieksekusi pemerintah beberapa waktu lalu.

Maka, menurutnya, para pengedar dan bandar Narkoba supaya menghentikan saja perbuatannya mengedarkan Narkoba. Apalagi kini, Polisi dan BNN punya alat yang semakin canggih

untuk mendeteksi penyelundupan Narkoba. ‘’Penyelundupan Narkoba pasti akan ketahuan, bila ketangkap bisa dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati,’’ kata anggota polisi ini.

Maka diharapkan agar kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi para Napi kasus Narkoba ini semoga bisa memberikan manfaat

yang besar pada para Napi.

Supriyanto juga menegaskan, penyuluhan P4GN di Lapas Porong ini memang yang kali pertama. Sedangkan penyuluhan P4GN seperti ini, telah dilakukan di dua Lapas lain yang berada di wilayah Kab Sidoarjo. Seperti Lapas Delta dan Rutan Medaeng.

Untuk memberi informasi pada para Napi agar tak mengulangi lagi, maka menurut Supriyanto, nanti

alikusynato/bhirawa

Kepala BNNK Sidoarjo memotivasi Napi Narkoba di Lapas Porong agar tak mengkonsumsi Narkoba lagi.

alikusynato/bhirawa

Sejumlah Napi Narkoba di Lapas Porong mengaku menggunakan Narkoba karena ikut-ikutan.

BNNK Sidoarjo akan memberi penyuluhan P4GN ini secara periodik. Karena menurutnya, mencegah lebih baik daripada terlambat.

Zia Muthi Amrullah, penyuluh P4GN dari Plato Foundation, mengajak para Napi Narkoba di Lapas Porong agar menjauhi lingkungan pergaulan yang rawan dalam penyalahgunaan Narkoba, mereka juga disarankan agar menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif, be-

radaptasi dengan lingkungan baru yang bebas Narkoba serta tak ketinggalan mendekatkan dan pasrah diri pada Allah SWT. Sejumlah Napi Narkoba sempat memberikan testimoninya, kalau mereka menjadi pemakai Narkoba karena awalnya ikut-ikutan dalam pergaulannya dan karena ingin mencoba-coba. Setelah tahu dan merasakan akibatnya, mereka janji tidak akan menggunakannya lagi.Q ali.adv

6

SURABAYA Penyidik Lakukan Pemantapan Pengusutan

Selangkah Lagi Kasus PT PWU Masuk Penyidikan

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

Kejati Jatim, Bhirawa Selangkah lagi, penyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bakal naik ke level penyidikan. Dengan demikian bakal ada penetapan tersangka setelah naiknya pengusutan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, progres untuk menaikkan pengusutan kasus dugaan hilanya aset PT PWU, BUMD Pemprov Jatim ke penyidikan memang sedang dikebut. Namun, untuk menaikkan ke level penyidikan perlu adanya pendalaman kasus.

“Progres naik ke dik (penyidikan, red) memang lagi dikebut.

Tapi perlu pendalaman dan perlu ekspose terhadap kasus ini,” tegas Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (23/8).

Menurut Romy, penyidik masih mencocokkan temuan bukti dan data yang didapati dari pemeriksaan saksi-saksi. Dari pemeriksaan sekitar 40 an saksi, hal inilah yang akan digunakan untuk pendalaman penyelidikan kasus ini.

“Intinya penyidik masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dan perlu melengkapi beberapa hal untuk masuk ke penyidikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Muhammad Rohmadi mengatakan, pihaknya perlu me-

lakukan evaluasi atas hasil penyelidikan kasus PT PWU. Evaluasi inilah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menaikkan pengusutan kasus dari penyelidikan ke level penyidikan.

“Tinggal ada beberapa hal yang perlu dilengkapi (sebelum naik ke penyidikan),” kata Kasidik Kejati Jatim Muhammad Rohmadi.

Terkait kekurangan apakah yang perlu dilengkapi ? mantan Kasi Intel Kejari Penajam Kaltim ini enggan menjelaskan hal itu. Ia mengaku, hal itu sudah masuk dalam teknis penyelidikan. “Tinggal sedikit lagi. Nanti saja kalau (perkara) sudah dinyatakan naik ke penyidikan, pasti kami ekspose semua ke media,” janjinya.

Informasi yang berhasil dihimpun di lingkungan Kejati Jatim, penyidik sedang menelusuri aliran dana hasil penjualan sejumlah aset dan hasil sewa aset-aset PT PWU. Penelusuran itu dilakukan untuk mengungkap siapasiapa yang harus bertanggungjawab dalam perkara ini.

Diketahui, aset PT PWU yang berpindah tangan ada sekitar 33 aset. Diantaranya terdiri dari aset tanah, bangunan dan peru-

sahaan di berbagai daerah di Jawa Timur yang nilainya mencapai kisaran Rp 1 Triliun. Selain proses penjualan yang diduga tidak prosedural, hasil penjualan aset perusahaan milik Pemprov Jatim itu juga dikabarkan tidak semua masuk ke khas negara.

Selain itu, ada juga sejumlah aset yang disewakan dan uang sewanya juga tidak semua disetorkan ke khas negara. Hasil sewa aset-aset itu, dalam ketentuannya, separo atau 50 persen harus disetorkan ke negara. Tapi, penyidik menemukan data-data bahwa yang disetor ke negara hanya kisaran 10-20 persen.

Atas perkara ini, penyidik Kejati Jatim telah memeriksa sekitar 40 orang. Tak hanya itu, Kejaksaan turut memintai keterangan Bos Maspion Alim Markus yang pernah menjabat sebagai Komisaris PWU, Mantan Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana yang pernah menjabat sebagai menejer aset, dan Artis Emillia Contessa selaku pembeli aset PWU di Banyuwangi.

Nama lain yang sempat dipanggil untuk dimintai keterangan tapi belum bisa hadir adalah Mantan Meneg BUMN Dahlan Iskan. Padahal, keterangannya dirasa sangat penting karena ketika aset-aset PWU berpindahtangan, dia menjabat sebagai Direktur Utama. “Akan diagendakan ulang, mungkin saat perkara ini sudah naik ke penyidikan,” pungkas Rohmadi.Q bed

Dugaan Keteledoran PT KAI Terhadap PT SSLL, PN Eksekusi Indo Plaza PN Surabaya, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya mengeksekusi Indo Plaza dan pertokoan di komplek Stasiun Semut Surabaya, Jumat (21/8) lalu. Eksekusi ini merupakan hasil putusan gugatan wanprestasi yang dilayangkan oleh PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok (SSLL) terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Pada putusan menyatakan, PT SSLL merupakan pihak yang berhak mengelola aset berupa lahan dan bangunan selama 30 tahun, berdasar kerangka acuan term of reference (TOR) yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain itu, perbuatan PT KAI yang telah memutus sepihak dan tidak melaksankan isi dari ketentuan kerjasama merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

“Eksekusi ini berdasar penetapan Ketua PN Surabaya bernomor 33/X/2015/PN.Sby tertanggal 14 Agustus 2015. Isinya, untuk melaksanakan eksekusi dengan menghukum tergugat I (PT KAI) untuk segera merealisasikan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan penggugat (PT SSLL) dalam pengelolaan gedung Indo Plaza dan pertokoan di Stasiun Semut,” ujar Juru Sita PN Surabaya Joko Soebagyo saat pelaksanaan eksekusi.

Dalam eksekusi ini, tidak ada penyitaan atau penyegelan. Petugas PN Surabaya bersama pihak KAI dan PT SSLL hanya memeriksa lokasi pertokoan dan sejumlah titik di Indo Plaza Surabaya.

“Kami hanya menjalankan eksekusi, pembacaan berita acara dan memeriksa lokasi. Peneta-

bed/bhirawa

Juru Sita PN Surabaya Joko Soebagyo saat pelaksanaan eksekusi di Indo Plaza Surabaya. pan eksekusi ini atas permo- ditandatangani MoU antar PT honan Sugiharto Nugroho (Dirut KAI dan SSLL tentang kerjasPT SSLL) melawan PT KAI dan ama pemanfaatan dan pengelokawan-kawan,” Sambung Joko. laan. Isi MoU itu diantaranya Sementara itu, Rakhmat San- adalah PT SSLL wajib memtoso selaku Kuasa Hukum PT bayar fee keseriusan sebesar SSLL mengatakan, pekan depan Rp 500 juta. Serta perjanjian bakal dilakukan pembukaan se- KSO menunggu ditandatangagel dan pengoperasian kembali ni Mentri BUMN. Indo Plaza dan pertokoan di StaSekitar 10 hari setelah perjansiun Semut di bawah pengelolaan jian itu, uang fee sudah dibayar.

PT SSLL. Sambil menunggu proses admin“Beberapa waktu lalu kantor istrasi perjanjian KSO, PT SSLL SSLL sempat disegel oleh PT KAI, mengajukan permohonan pengeloini yang akan kita buka segelnya. laan dengan kompensasi Rp 600 Selanjutnya pengelolaan yang juta selama enam bulan. Kemusempat diambil alih PT KAI, dian, pada 2 Januari 2006, PT KAI akan kita kembalikan lagi ke dan SSLL mengadakan kesepaSSLL. Ini sesuai dengan KSO katan untuk melakukan pengeloyang ada, pengguna membayar laan bangunan Indo Plaza. sewa ke SSLL dan PT SSLL memIsi kesepakatan itu, diantaranya bayar ke KAI,” tegas Rakhmat. adalah PT SSLL wajib menyetor haSebelumnya, pada 31 Maret sil pengelolaan kepada PT KAI sebe2005 lalu, PT SSLL ditetapkan sar Rp 783.450.000 selama enam sebagai pemenang seleksi KSO. bulan. Atau sebesar Rp 130.575.000 Q bed Lalu, tanggal 11 April 2005 setiap bulannya.Q

Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya (IKA Unesa)

Kepala UPT SMANOR Zaenal Arifin (kiri) bersama Bupati Jombang Suyanto.

Sekitar 1.500 alumnis Unesa menghadiri acara yang digelar di SMANOR Sidoarjo, Sabtu (22/8).

Mengemban Tugas Membangun SDM Bangsa Usai mencopot topi toga, mendapat ijazah dan gelar, bukan berarti tugas para sarjana berakhir, tapi menjadi langkah awal untuk memberikan sumbangsih bagi negara dengan membangun sumber daya masyarakat (SDM).

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya (IKA Unesa), Dr Rasiyo meminta agar alumni Unesa terus berkarya demi bangsa Indonesia yang saat ini tengah berjuang untuk mencetak SDM yang unggul.

Apalagi menjelang pelaksanaan masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang mulai diberlakukan pada Bulan Desember mendatang. Disinilah peran dan tantangan Ika Unesa membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan maupun bidang lainnya. Karena peran tenaga pengajar baik dosen maupun guru sangat penting. “Peran tenaga pendidik untuk meningkatkan SDM sangat penting dan tugas mereka sangat mulia,” kata Rasiyo pada acara Reuni Akbar 2015 dan pelantikan pengurus IKA Unesa Kabupaten Sidoarjo di gedung serba guna SMANOR Sidoarjo dan dihadiri

Ketua Umum Ika Unesa Dr Rasiyo bersama para alumni Unesa pada acara Reuni Akbar 2015 dan sekaligus pelantikan pengurus Ika Unesa Sidoarjo.

1.500 alumnus, Sabtu (22/8).

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu juga mengaku bangga karena ada beberapa lulusan Unesa yang saat ini sudah menjadi kepala daerah, kepala dinas maupun pemimpin di beberapa instansi pemerintah maupun swasta.

Ini sekaligus sebagai bukti kalau alumnus Unesa terus memberikan tenaga dan pikiran membangun negara. “Unesa sudah melahirkan banyak pemimpin, ilmuwan maupun tenaga pendidik. Jadi saya minta kita harus terus menjaga nama baik al-

mamater,” kata pria yang juga mantan Sekdaprov Jatim itu.

Sementara itu, Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antar alumni. Bahkan dari kegiatan ini akan muncul gagasan atau ide untuk kepentingan bangsa.

“Kami (guru) memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan SDM, demikian juga dengan alumni dari fakultas lain juga harus memberikan manfaat sesuai dengan bidangnya,” kata Zaenal yang juga sebagai pengurus puQ wwn* sat Ika Unesa.Q

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

Penimbun Dana APBD Tertinggi, Surabaya Terancam Disanksi l Sambungan hal 1

jika Surabaya mendapatkan sanksi akibat rendahnya serapan APBD ini,” kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, Minggu (23/8).

Untuk diketahui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/8) mengatakan sejak 2011 hingga Juni 2015 masih ada dana pemerintah daerah di perbankan yang menganggur dan nilainya hingga Rp 273,5 triliun. Jumlah ini berpotensi meningkat, apabila tidak ada terobosan dalam hal pencairan anggaran.

Kondisi ini bisa menghambat pendanaan belanja daerah, terutama belanja modal untuk pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggairahkan kinerja perekonomian agar tidak terusterusan mengalami kelesuan.

Kementerian Keuangan mencatat lima provinsi yang masih memiliki dana menganggur terbanyak di perbankan atau idle sejak 2011 antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk tingkat pemerintah kota yang masih mempunyai dana menganggur atau idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015, Surabaya menduduki posisi teratas disusul Medan, Cimahi, Tangerang dan Semarang. Sedangkan tingkat Pemerintah Kabupaten, Kutai Kertanegara menduduki posisi teratas disusul Kabupaten Malang, Bengkalis, Berau dan Bogor.

Adapun sanksi yang diberikan berupa penyaluran non tunai dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Penyaluran non tunai dilakukan melalui konversi penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil dalam bentuk surat berharga negara bagi daerah yang mempunyai dana idle di bank dalam jumlah yang tidak wajar. Penyaluran dana transfer ke daerah dalam bentuk non tunai tersebut, misalnya diganti SBN dengan tenor tiga tahun dan non-tradable yang baru bisa dicairkan apabila pemerintah melakukan pembelian kembali (buy back).

Menurut Awey, tentu penghargaan ini bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Tingginya dana idle menunjukan rendahnya serapan APBD, khususnya serapan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pematusan Surabaya yang mana sampai Agustus 2015 baru terserap 18 persen. “Sedangkan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sampai dengan Agustus baru sekitar 29 persen. Total realisasi belanja Pemkot Surabaya sampai Agustus baru 39 persen,” katanya.

Ia mengatakan dana besar yang mengendap di perbankan dengan bunga yang sangat kecil, seharusnya disalurkan ke program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dengan adanya dana besar yang masih tersimpan, tampak belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya ini.

Apalagi di tengah himpitan ekonomi seperti saat ini, lanjut dia, nilai mata uang rupiah melemah terus dan daya beli masyarakat rendah. “Seharusnya serapan yang baik dari pemerintah setidak-tidaknya akan dapat memberikan kontribusi positif bagi dorongan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya,” ujarnya. Tahun lalu, kata dia, terjadinya peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD sehingga terhenti penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus). “Pemkot tidak pernah mau belajar dari prestasi buruk tahun sebelumnya. Saat ini terulang lagu di mana Surabaya tercatat sebagai kota penimbun dana APBD teratas,” ujarnya.

Untuk itu, kata Awey, DPRD Kota Surabaya harus secara rutin menggelar rapat pertemuan dengan Dinas dinas terkait dalam hal optimalisasi penyerapan anggaran. “Hal itu berguna agar Surabaya di tahun berikutnya tidak lagi mendapat prestasi terbaik dalam kategori penimbun terbesar dana APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan hingga kemarin petang belum bisa dikonfirmasi.

Saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif. n gat

PRPI Berharap Unesco Jadikan Reog Aset Dunia l Sambungan hal 1

kesenian reog.

“Reog ini salah satu aset budaya kekuatan kita, kita akan dukung terus. Tahun depan kita coba bikin karnaval reog, dan untuk dananya kita bantu dengan kombinasikan antara APBD dengan sponsor,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wakil Gubernur Jatim. “Kami berusaha untuk memajukan lagi reog Ponorogo, apalagi reog asalnya dari provinsi kita sendiri,” katanya menambahkan. n rac

Dapat Penghargaan Pertanian l Sambungan hal 1

juri didaulat penghargaan kehormatan oleh Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto sebagai pemerhati bidang pertanian dan memiliki komitmen yang tinggi dalam memfasilitasi kemandirian kelembagaan ekonomi petani Gapoktan dan Poktan, pelaku usaha di pedesaan. “Piagam penghargaan ini sangat surprise, karena ditandatangani langsung Bupati Dadang Wigiarto,” aku Bajuri, Minggu (23/8).

Namun demikian, lanjut Bajuri, jika dia tidak mendapatkan piagam penghargaan pun, naluri dan semangatnya untuk memajukan bidang pertanian di Kab Situbondo tetap tinggi. Itu dibuktikan, urai mantan Kabid Diskop dan UKM Kab Situbondo itu, selalu siap memberikan dan menularkan ilmunya sampai ke pelosok-pelosok desa.”Kemarin saya memberikan pengarahan dalam acara kegiatan PUAP di Desa Kayu Mas, Kec Arjasa. Wilayahnya ada pegunungan. Meski hanya diberi oleh-oleh jeruk saya sangat menikmati,” aku Bajuri.

Bajuri sangat yakin, bidang pertanian di Kab Situbondo di masa mendatang kian tumbuh dengan sangat menggembirakan. Sebab, selain dikenal sebagai daerah penyuplai stok pangan nasional, Situbondo kini mampu meraih penghargaan daerah terbaik dari Kementerian Pertanian sebagai penghasil swasembada pangan nasional. n awi

7

SAMBUNGAN Surabaya Ajukan Anggaran Buku K-13 l Sambungan hal 1

(BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).

“Sekolah pelaksana mandiri kan sudah menerima SK dari Kemendikbud untuk melanjutkan Kurikulum 2013. Jadi tidak masalah menggandakan soft copy pakai BOS,” ungkap mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini.

Di Surabaya, dari total 535 SD/MI negeri dan swasta yang melaksanakan K-13, hanya 14 di antaranya yang termasuk pilot project K-13. Sementara untuk jenjang SMP, dari 180 satuan pendidikan, negeri dan swasta, hanya delapan di antaranya yang merupakan pilot project K-13. Sejauh

ini , sekolah yang belum menerima buku diminta Dindik Surabaya memanfaatkan soft copy buku yang dapat diunduh melalui website.

Ikhsan menjelaskan, bila anggaran buku K-13 untuk sekolah pelaksana mandiri telah siap, pihaknya akan membeli buku K-13 ke percetakan. Percetakan yang dipilih tidak sembarangan, melainkan perusahaan yang menang lelang pengadaan buku K-13 di Kemendikbud.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menyayangkan lambannya respon tersebut.

Hal ini seharusnya telah diperhitungkan sebelum sekolah-sekolah itu mengajukan diri untuk melaksanakan K-13 secara mandiri.

“Pengadaan buku itu tidak bisa

cepat-cepat. Perlu kajian, perlu lelang dan butuh waktu untuk mencetak,” tegas Saiful.

Kalau pun anggaran disetujui, proses pengadaannya hampir dipastikan akan sia-sia. Sebab, proses tahun ajaran baru sudah dimulai sejak Juli lalu. Sementara proses pengajuan masih menjadi kajian di tingkat Dindik Surabaya. Belum masuk ke DPRD Surabaya. Biasanya proses kajian hingga pelelangan pengadaan buku ini lebih dari enam bulan. Dangan waktu selama itu, maka proses belajar mengajar sudah berganti ke semester selanjutnya, bahkan tahun ajaran baru 2016 – 2017. “Itu kan sudah risiko sekolah yang pakai K-13,” pungkas dia. n tam

Alokasi PKH Jatim Rp 17,9 M, Mensos Dicurhati Warga Penerima l Sambungan hal 1

“Tadi ada salah satu warga penerima PKH yang mengeluhkan pendistribusian ini. Keluhannya terkait RT dan RW yang sekongkol mengulur-ulur waktu pada pendistribusiannya. Tentu saja langsung saya tegaskan bahwa warga bisa langsung bertanya pada pendamping PKH yang sudah kami tugaskan,” ujar Khofifah Indar Parawansa saat dicurhati penerima PHK di Kecamatan Bangil, Minggu (23/8).

Menurutnya, jika ada penyelewengan dana PKH atau para penerima tidak mendapatkan dana secara utuh, Khofifah meminta dilaporkan ke pihak kecamatan, Dinas Sosial atau kepolisian. “Saya tegaskan lagi, para penerima akan mendapatkan dana bantuan secara utuh tanpa ada potongan. Jika ada

warga yang menerima PKH dan dananya dipotong, silakan langsung lapor ke kepolisian, kecamatan atau Dinas Sosial,” terang Khofifah Indar Parawansa.

Dijelaskan Khofidah, sebanyak 2,78 juta keluarga dengan status sosial ekonomi terendah di seluruh Indonesia menerima dana program PKH pada Agustus ini. Total anggaran nasional mencapai Rp 2,4 triliun, sedangkan di Jawa Timur alokasinya Rp 17,9 miliar. “Saat ini proses pendistribusian. Tinggal 9 kecamatan yang ada di Pasuruan. Sedangkan untuk sisanya saya harapkan Agustus ini 100 persen terdistribusikan. Untuk dana PHK total nasional mencapai Rp2,4 triliun,” kata Khofifah .

Khofifah menjelaskan masingmasing penerima bantuan pokok PHK sebesar Rp 500 ribu. Jumlah itu akan ditambah jika dalam

keluarga tersebut ada ibu hamil sebesar Rp 1 juta selama masa hamil. Begitu pula dengan warga yang memiliki balita usia 0-6 tahun, juga mendapatkan tambahan Rp 1 juta yang akan dibagi dalam empat periode.

“Para penerima yang memiliki anak dan sudah masuk SD akan mendapat tambahan Rp 500 ribu serta yang SMP dapat tambahan Rp 750 ribu. Untuk anak SMA, mendapatkan tambahan Rp 1 juta.

Seluruhnya dibagikan dalam 4 tahapan,” jelasnya.

Ia mengatakan, pencairan dana PKH tersebut untuk memberikan penguatan bantalan ekonomi masyarakat dari 8 persen keluarga dengan status sosial ekonomi terendah yang serentak dibagikan oleh PT Pos pada Agustus di seluruh Indonesia. n hil

Separo PNS Pemkot Batu Daftar Rumah Murah l Sambungan hal 1

mendapatkan program kepemilikan rumah murah, yakni PNS yang masuk kriteria benar-benar belum memiliki rumah, memiliki kemampuan bayar hasil verifikasi perbankan, dan PNS yang masuk golongan bawah.

“Rumah murah yang mendapat subsidi pemerintah tersebut harganya tidak boleh lebih dari Rp 115 juta.

Selain menyeleksi PNS yang mendaftar, saat juga sedang dimatangkan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu developer dan BTN,” tegas Siswanto.

Membeludaknya pendaftar kepemilikan rumah PNS Pemkot Batu harus diwaspadai. Alasannya,

tidak tertutup kemungkinan ada PNS yang telah mendaftar kepemilikan rumah sebanyak dua kali.

Peringatan ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud. “Jangan sampai ada PNS yang ingin mengambil keuntungan dengan bisa memiliki rumah tersebut. Misalnya dipindahtangankan atau dioperkredit karena yang bersangkutan sudah memiliki rumah. Dinas Perumahan harus memprioritaskan PNS atau non PNS yang betul-betul belum memiliki rumah,” kata Didik Machmud.

Di samping itu, Didik juga meminta agar dikaji lebih mendalam efektivitas dari program kepemilikan rumah dengan peningkatan

kinerja PNS. “Kalau ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja PNS, ya tidak usah ngoyo karena tujuannya kan supaya kesejahteraan meningkat dan kinerjanya juga meningkat pula,” tegasnya.

Sebab untuk mendapatkan harga rumah pada kisaran Rp 115 juta agak susah karena harga tanah di Kota Batu sangat tinggi. Diakui, memang perumahan PNS bisa dibangun di luar kota Batu, namun tentunya harus berada di pinggiran agar jangkauannya tidak terlalu jauh. “Idealnya tetap di Kota Batu.

Tetapi kalau harus di luar memang apa boleh buat, tetapi harus di pinggiran kota, seperti Karangploso atau Pujon,” tandasnya. n sup

Pemkot Manjakan Petugas Lapangan dengan Gelar Pesta Cak Koen l Sambungan hal 1

Cak dan Ning Koen atas dedikasinya dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari.

“Biasanya kami adakan pada Juli, tapi kemarin kan puasa jadi diundur sekarang.

Sedangkan pemenang Adipura Kencana tahun ini juga belum diumumkan di Jakarta,” kata Risma.

Dalam Pesta Cak Koen, para petugas lapangan itu benar-benar dimanjakan dengan panggung hiburan dan doorprize. Tak hanya itu, keluarga dan anak-anak Cak Koen juga mendapat bantuan sembako (untuk istri Cak Koen) dan beasiswa (bagi anak-anak Cak Koen). Sedikitnya 65 anak Cak Koen mendapat bantuan beasiswa dari pemkot yang bekerjasama dengan sejumlah sponsor.

Adapun rincian penerima beasiswa yakni 15 anak jenjang SD, 21 anak jenjang SMP, 28 anak jenjang SMA dan 1 anak sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. ”Monggo bapak dan ibu sejenak menikmati hiburan ini. Kami sengaja membuatkan Pesta Cak Koen agar teman-teman bisa saling berkenalan. Walaupun memiliki tugas yang sama, tapi belum tentu kenal to,’’ kata Risma.

Mantan Kepala Bappeko ini juga memotivasi para petugas agar anak-anak dari Cak Koen bisa berprestasi. Risma mengatakan bahwa setiap anak punya hak yang sama untuk berhasil, tidak peduli dari latar belakang apa anak itu berasal.

Oleh karenanya, dia berpesan kepada para penerima beasiswa agar serius menempuh pendidikan agar dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. ‘’Tidak peduli Anda anak pasukan kuning, tapi buktikan kepada dunia bahwa kalian juga bisa berhasil. Sebab, itulah jalan mengubah nasib Anda dan orangtua Anda,’’ ujar Risma.

Untuk itu, Risma mewanti-wanti penerima beasiswa agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diperoleh. ‘’Ingat, bantuan ini hanya untuk pendidikan. Begitu saya tahu digunakan untuk yang lain, langsung saya stop. Pekerjaan dan jasa-jasa Cak Koen itu memang selayaknya mendapatkan penghargaan dari kami semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-temanku atas upayanya dan dedikasinya dalam menjaga dan merawat kota ini,” kata Risma lagi.

Salah seorang anak pasukan kuning penerima beasiswa, Tia Aminah menuturkan, dia berterima kasih kepada Pemkot Surabaya dan segenap sponsor yang telah membantunya hingga kini menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Saat ini, Tia sedang proses menyelesaikan studinya di Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair. ‘’Saya tidak pernah malu punya bapak seorang petugas pasukan kuning. Justru, ini motivasi bagi kami untuk membuktikan bahwa kami juga bisa berhasil dan membuat bangga orangtua,” kata Tia dengan penuh percaya diri. n dre

Masa Penelitian Berkas Kedua Paslon Molor l Sambungan hal 1

akan dilakukan masa penelitian setelah masa perbaikan berkas yakni 23-29 Agustus dan akan diumumkan penetapan kedua paslon pada 30 Agustus.

Namun, sampai saat ini masa penelitian berkas kedua paslon tak kunjung dilakukan.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, dan SDM Purnomo Satriyo mengatakan, saat ini adalah masa tanggapan terhadap pasangan calon yang sudah didaftarkan. Tanggapan yang akan diberikan oleh masyarakat harus disertai oleh fotokopi kartu identitas yang disertai kontak personnya. “Agar nantinya sewaktuwaktu dapat dihubungi oleh kami sebagai penyelenggara Pilkada (Pemilukada) Surabaya 2015,” kata Purnomo ketika dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (23/8) kemarin.

Purnomo menepis bahwa masa tahapan penelitian berkas kedua paslon diundur dua hari. Tanggapan masyarakat, menurutnya telah dimasukkan di tahapan penelitian. Pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi terhadap kedua calon wali kota dan wakil wali kota.

“Masak masyarakat tidak boleh menanggapi calon wali kotanya sendiri,” tepisnya.

Dijelaskannya verifikasi

untuk berkas persyaratan yang telah diperbaiki masing-masing paslon memakan waktu cukup lama. “Karena banyak sekali berkas yang diperbaiki oleh Paslon dalam tahapan ini,” tambahnya.

Berkas apa saja yang akan diteliti, Purnomo mengaku tidak bisa menyebut satu persatu kekurangan apa saja yang dilengkapi. “Saya tidak hafal, itemnya banyak,” katanya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh komisioner KPU Kota Surabaya, kelengkapan berkas yang perlu perbaikan antara lain Legalisir Ijazah, Tanda Terima Laporan Kekayaan pribadi masing-masing paslon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomer Rekening Bersama atas nama Paslon, dan Daftar Nama Tim Pemenangan.

Proses penelitian ini penting dilakukan oleh masingmasing tim paslon, karena akan menjadi proses verifikasi yang menentukan sah atau tidaknya paslon. Pengumuman sah atau tidaknya paslon ini digelar KPU Kota Surabaya pada 30 Agustus 2015 yang akan datang.

Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan verifikasi berkas perbaikan ini adalah penentuan untuk tahapan berikutnya. Hasil verifikasi ini akan ditulis dalam bentuk bagan atau matriks agar mudah melakukan penelitian. “Nanti kami umumkan hasilnya, ten-

ang saja,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PDI Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono meralat keterangannya bahwa surat keputusan itu sedang diproses sehingga yang bisa diserahkan ke KPU Surabaya dalam masa perbaikan berkas pada Jumat lalu sebatas tanda terima surat pengajuan pengunduran diri.

Didik memastikan seluruh berkas pasangan incumbent Risma-Whisnu sudah lengkap seluruhnya. “Ternyata (SK pensiun Risma) sudah diberesin pada 20 Agustus lalu oleh Liaison Officer (LO) yakni Sukadar, jadi kami tinggal nunggu penetapannya,” kata Didik pada Jumat lalu di detik-detik akhir penutupan penyerahan perbaikan berkas.

Didik yang menjadi juru bicara tim pemenangan paslon Risma-Whisnu ini menunjukkan salinan SK Presiden RI nomor 55/KEPKA/AP/23573/15 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil itu. Di surat itu disebutkan masa kerja Risma sebagai PNS tercatat 25 tahun empat bulan, berhenti akhir Juni 2015 dan pensiun 1 Juli 2015. Surat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 7 Juli 2015, ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Adapun salinan yang diserahkan ke KPUD mendapat legalisir dari Kepala Badan Kepegawaian

dan Diklat Kota Surabaya Mia Santi Dewi.

Risma Tak Kenal Pj Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak tahu dan tidak kenal siapa calon Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya.

Menurutnya, dia menyerahkan sepenuhnya soal Pj kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo selaku wakil pemerintah pusat di daerah yang berhak memilih calon Pj. Terkait nama Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno, yang disebut-sebut menjadi calon kuat Pj Wali Kota Surabaya, Risma mengaku tak mengenal Nurwiyatno. Padahal, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim itu termasuk pejabat senior di lingkungan Pemprov Jatim, dan pernah menjabat Kepala Biro Keuangan Setdaprov Jatim.

“Saya betul tidak kenal dengan Pak Nur. Siapapun orangnya tidak masalah dan memang tidak ada hubungannya dengan saya karena itu kewenangan gubernur,” kata Risma usai menghadiri acara Penganugerahan Doktor Honoris Causa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Sabtu (22/8).

Risma menegaskan, tak mempermasalahkan siapapun nama yang ditunjuk oleh Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur

Soekarwo, sebagai Pj Wali Kota Surabaya dalam rangka mengisi kekosongan kepimpinan selepas masa jabatannya berakhir, 28 September 2015 nanti.

Wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan tersebut juga akan menyambut baik penggantinya untuk mengurusi pemerintahan setempat hingga masa pelantikan wali kota baru nantinya. Ia itu juga tak memiliki pesan apapun terhadap seorang Pj nantinya karena khawatir disebut ada permintaan khusus.

“Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Kalau ada komunikasi sama Pj, khawatir disebut KKN nantinya,” kata wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari ITS itu.

Kendati demikian, ia akan menyambut positif dan siap berkoordinasi dengan seorang Pj yang nantinya mulai bekerja selepas masa jabatannya berakhir. “Ya nanti kalau sudah pasti siapa Pj-nya pasti akan silaturrahmi dan mengenal beliau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beberapa kali menegaskan, Nurwiyatno merupakan calon kuat Pj Wali Kota Surabaya. “Kalau Pj Surabaya, Pak Nurwiyatno ada di urutan pertama dari tiga nama yang harus diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Dan, biasanya nama teratas yang disetujui,” katanya. n geh, n iib

Tak Pernah Bermimpi Mengejar Titel, Hanya Ingin Bermanfaat untuk Orang Sekitar l Sambungan hal 1

para wakil rektor Unair dan sebelah Ketua Majelis Wali Amanah Unair Sudi Silalahi, mata Pakde Karwo tertuju pada seluruh tamu undangan yang hadir di ruang tersebut. Salah satunya kepada keluarga yang turut hadir di barisan depan yaitu Dra Hj Nina Soekarwo, istri Pakde Karwo yang selalu setia mendampinginya, dan dua orang anak serta satu menantunya.

“Istri saya yang saya cintai, Dik Nina (Nina Soekarwo).

Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Begitu pula ketiga anakku yang membanggakan. Kalian adalah penyemangatku,” ucap Pakde Karwo sebelum menutup pidato ilmiahnya.

Baginya, keluarga adalah motivasi terbesarnya. Inspirasi

juga kerap lahir dari keluarga.

Saat ini, Pakde Karwo dikaruniai tiga orang anak yakni, Ferdian Timur Satya Graha BComm, MComm, Karina Ayu Paramita BComm, MComm dan Kartika Ayu Prawitasari.

Menurut Gubernur kelahiran Madiun 16 Juni 1950 itu, apa yang diraihnya selama ini khususnya gelar titel akademik yang disandangnya bukan menjadi tujuan utama kehidupannya. Ia hanya ingin berusaha bekerja keras dan bermanfaat untuk orangorang di sekelilingnya.

“Saya tidak pernah bercitacita bermimpi memiliki gelar banyak, termasuk titel Doktor Honoris Causa. Saya hanya ingin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya,” ungkap Pakde Karwo ditemui usai acara.

Namun, gebrakan-gebrak­ an Pakde Karwo atas semua

dedikasi dan kontribusinya terhadap perkembangan perekonomian Jatim ini ditangkap oleh Unair. Tanpa sepengetahuannya, tim Unair mengincar hingga suatu saat tim kampus mendatanganinya.

Ada 44 orang tim khusus Unair yang menilai apakah Pakde Karwo pantas mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sebab selama ini sejak Unair berdiri 61 tahun silam, baru ada 9 anak bangsa yang diberikan gelar tersebut. “Penghargaan ini bukan saya yang mengajukan, tapi Unair yang mencari dan memberikannya pada saya,” ujarnya.

Salah seorang puteri Pakde Karwo, Kartika Ayu Prawitasari mengaku sangat bangga atas apa yang telah diraih ayahandanya itu. “Alhamdulillah, puteri mana yang tidak bangga melihat ayahnya mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa.

Semua ini berkat Allah dan semua keluarga selalu mendukungnya,” kata Tika, begitu ia biasa disapa.

Perempuan yang kini masih menyelesaikan pendidikan di Australia ini mengaku, sangat bangga, senang dan terharu.

Sebab kerja keras ayahnya siang hingga malam tak henti berpikir untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jatim mendapat apresiasi khusus.

Bagi Tika, ayahnya adalah figur yang sangat menginspirasi.

Pakde Karwo selalu meminta pendapat keluarga dalam berbagai hal termasuk urusan tugas sebagai gubernur. “Piye nduk menurutmu ? (Bagaimana nak menurutmu ?),” katanya menirukan ucapan ayahnya.

Kebiasaan itu biasanya di­ sampaikan Pakde Karwo saat makan bersama keluarga. Selalu ada tambahan diskusi ringan

bersama keluarga yang menjadi bumbu keharmonisan keluarga.

“Terus terang saya sangat terharu. Unair memberikan apresiasi pada ayah saya,” katanya.

Tak hanya pada Tika, kebiasaan serupa juga dilakukan Pakde Karwo pada putera pertamanya, Ferdian Timur Satya Graha, yang kini menduduki salah satu jabatan di Bank Jatim ini.

“Kalau ngumpul Sabtu-Minggu Ayah juga mengajak diskusi soal ekonomi. Apalagi kan saya tinggal di Surabaya jadi lebih sering diajak diskusi,” ungkapnya.

Sementara Bude Karwo, mengaku selalu mendukung suaminya untuk berpikir dan bekerja demi masyarakat Jatim. “Mudahmudahan dengan anugerah dari Unair ini, Pakde semakin semangat membangun Jatim. Bukan penghargaan ini yang dikejar, tapi kontribusi nyata kepada masyarakat,” katanya. *

8

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

9

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

Launching Program Talkshow ‘Mi Gila’ Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Mi Gila, Cara Cermat Agar Jawa Timur Melek IT Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur baru saja malaunching program talk show baru bertajuk “Mi Gila” (Melek IT Gaul Informasi Luar Biasa). Program yang dilaunching, Kamis (20/8/2015) di Kantor Dinas Kominfo Jatim Jl A Yani Surabaya itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Teknologi Informasi(IT) maupun Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT).

M

enggandeng salah satu televisi swasta di Surabaya, BBS TV, Mi Gila ditayang kan secara live setiap bulan sekali serta melalui streaming di laman http:// kominfo.jatimprov.go.id. Dalam talkshow ini masyarakat bisa berdialog secara interaktif menggunakan line telepon maupun mengirim lewat SMS (short message service).

Kepala Dinas Kominfo Jatim Ir Eddy Santoso MM,, menegaskan Dinas Kominfo memberi perhatian khusus pada kebutuhan infor-

Tari Gandrung Jejer Jaran Dawuk yang merupakan tarian khas Banyuwangi menggambarkan rasa syukur masyarakat setiap habis panen menjadi pembuka acara launching Mi Gila (atas). Kepala Dinas Kominfo Jatim Eddy Santoso didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Mujib Affan dan Directur e-business Kementerian Kominfo Azhar Hasyim saat melaunching program Mi Gila (Melek IT Gaul Informasi Luar Biasa) dengan pemukulan kentongan (kiri).

masi dan pengetahuan tentang IT masyarakat.

Pemprov ingin masyarakat Jatim menjadi masyarakat yang melek IT. Tentu saja, narasumber yang dihadirkan

dalam talkshow Mi Gila sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saat Launching Mi Gila di kantor Dinas Kominfo Jatim, dihadiri Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indo-

Evaluasi Pemakaian Bandwidth SKPD

Ir Eddy Santoso, MM

Dinas Kominfo Jatim sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informasi di Pemprov Jatim terus mendorong agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemprov Jatim melek IT dan tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian bandwidth ke masing-masing SKPD untuk mendukung penerapan e-goverment. Namun demikian, pihaknya berharap agar fasilitas bandwidth yang diberikan ke SKPD benar-benar dimanfaatkan secara tepat sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja birokrasi.

“Keberadaan internet harus benar-benar menjadi alat pendorong percepatan kerja di lingkungan birokrasi,” jelas Kadis Kominfo Jatim Eddy Santoso. Menurut Eddy, di lingkup kerjanya (Kominfo Jatim, red) saat ini sudah membiasakan dengan surat menyurat yang digital.

“Jadi semua pejabat di Pemprov utamanya di Kominfo harus memanfaatkan smartphone secara produktif,” tegasnya. Namun demikian Eddy juga menyadari, bahwa selain bisa membantu kerja-kerja birokrasi, kemajuan teknologi internet kadang juga malah mengganggu kinerja karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. “Kami saat ini tengah menurunkan tim khusus yang bertugas mengevaluasi penggunaan bandwidth di masing-masing SKPD,” jelasnya. Kominfo Jatim jelas Eddy, saat ini sudah membiayai bandwidth atas perhitungan konsumsi transfer data elektronik yang dihitung dalam satuan bit per detik (PBS) yang terjadi antara computer server dan computer client (komputer SKPD) dalam waktu tertentu.

“Tim khusus ini diharapkan bisa memberi laporan bagaimana profile pemakaian bandwidth masing-masing SKPD. Apakah fasilitas internet yang ada digunakan untuk pekerjaan atau malah sekadar untuk buka hiburan seperti buka youtube, buka situs porno, atau hanya sekadar untuk ber-social media saja,” jelasnya. Prinsipnya, lanjut Eddy, pihaknya ingin agar jajaran birokrasi di Pemprov Jatim benar-benar memanfaatkan IT secara tepat dan produktif. Q adv

nesia (PANDI), Andi Budimansyah, Direktur ebusiness Ditjen Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi Azhar Hasyim dan Pengelola jogjamedia.net Eka Indarto.

Bersamaan dengan launching Mi Gila, juga dilangsungkan sosialisasi program sejuta domain gratis untuk UMKM dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Kemenkominfo ingin mengajak pemerintah daerah untuk ikut menyeleksi siapa-siapa saja UMKM yang layak dan siap mengggunakan domain gratis tersebut. Tujuannya, agar fasilitas domain gratis ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan

begitu UMKM bisa memperluas pemasaran produknya secara online, sehingga dapat bersaing dengan masyarakat internasional.

Jadi jika anda masyarakat Jatim yang punya persoalan terkait teknologi komunikasi dan informasi, jangan lewatkan Talkshow Mi Gila.

Cerdaskan diri anda, sejajarkan kemampuan anda dengan masyarakat dunia. Siapa yang menguasai informasi, maka dia telah menguasai dunia. Tentu saja dengan penggunaan internet yang sehat dan aman. Karena Jatim Ingin mewujudkan masyarakatnya menjadi Masyarakat Melek IT. Q adv

Beberapa stan UMKM binaan yang sudah memanfaatkan IT untuk memasarkan produknya secara online ikut memeriahkan launching program Mi Gila.

JAWA TIMUR

10

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

Hari Ini, Sumenep dan Kediri Tetapkan Paslon Sumenep, Bhirawa Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) beberapa daerah mulai memasuki tahapan penetapan Pasangan Calon. Seperti di Sumenep dan Kabupaten Kediri. Penetapan paslon itu akan digelar pada hari ini (24/8) di kantor KPU setempat melalui rapat pleno komisioner KPU. Komisioner KPU Sumenep, Ach Subaidi mengatakan, sesuai tahapan pilkada, KPU akan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dinyatakan lengkap persyaratan pencalonannya sesuai aturan yang berlaku. "Besok (hari ini, red) komisioner KPU akan melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan pasangan calon yang akan berlaga di pilkada serentah tahun ini," kata Subaidi, Minggu (23/8).

Ia menerangkan, rapat pleno itu dilakukan diinternal komisioner KPU, tanpa melibatkan yang lain.

Sedangkan pengundiang nomor

urut pasangan calon, dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus. "Setelah penetapan, baru akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon," ucapnya.

Di tempat lain, Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Ashar Yelly menerangkan, dalam tahapan pilkada berupa penetapan pasangan calon itu pihaknya bakal menerjunkan sedikitnya 200 personel yang akan melakukan pengamanan.

Sebanyak 200 personel yang diterjunkan itu bakal difokuskan dilokasi penetapan yakni disekitar kantor KPU jalan Asta Tinggi,

Desa Kebunagung, Sumenep.

"Kami tidak mengadakan sterilisasi dalam kegiatan tersebut terhadap orang yang datang ke KPU, karena sesuai pantauan, hingga saat ini masih kondusif," ujar Ashar.

Hingga hari terahir masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di KPU, ada dua pasangan calon yang mendaftar yakni pasangan A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan, didukung NasDem dan pasangan Zainal Abidin dan Dewi Khalifah yang diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berahir pada bulan Oktober 2015, sementara pelaksanaan pilkada dijadwalkan tanggal 9 Desember

2015.

Kabupaten Kediri Sementara itu, setelah melalui tahapan demi tahapan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPUD Kabupaten Kediri Senin 24 agustus 2015 akan menetapkan dua pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Kediri periode 20152020. Dua pasangan calon tersebut adalah pasangan incumbent dari PDIP-PKB Haryanti SutrisnoMasykuri (Harmas) dan calon dari partai Gerindra -PAN Ari Poernomo Adi -Arifin Tafsir (Ari-Ari).

Kedua pasangan calon ini oleh KPUD Kabupaten Kediri dinilai telah memenuhi persyaratan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Kediri, meskipun beberapa waktu lalu ada pihak yang melaporkan ke Panwaslu terkait pendaftaran yang dinilai tidak sah.Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaru

Isworo mengatakan, jika penetapan dua pasangan calon ini akan dilakukan setelah melakukan rapat pleno dengan komisoner KPUD yang lain.

"Selanjutnya akan kita umumkan melalui Website kami dan akan kami tempelan ke papan pengumuman yang ada dikantor KPU, tidak ada ketentuan yang mengatur untuk diumumkan ke Media Massa atau memanggil kedua pasangan calon atau LOnya, namun jika mereka datang kami persilahkan," kata Sapta.

Lebih lanjut, menurut Sapta dari beberapa tahapan ini kedua pasangan calon telah memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun kesehatan untuk menjadi peserta Pemilu Kada Kabupaten Kediri periode 20162020. "Tahapan Penetapan calon ini bukan hanya dikediri, namun serentak dengan daerah-daerah

Satpol PP Hentikan Pembangunan Menara Seluler Tak Berizin

KILAS JATIM

Dewan Soroti Maraknya Kasus Seksual Anak Situbondo, Bhirawa Pencanangan Kab Situbondo sebagai Kab Layak Anak oleh Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) RI, Amalia Sari Gumelar tahun 2013 silam, masih dipertanyakan sejumlah elemen di Kota Santri, Situbondo. Pasalnya, hingga saat ini angka kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika tidak terobosan pencegahan yang bagus, kondisi ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi gagalnya status Kab Situbondo menjadikan Kabupaten Layak Anak (KLA) di tanah air.

Bahkan, pencanangan menuju Kabupaten layak anak seolah hanya menjadi ajang pencitraan semata. Ini karena beberapa indikator Kabupaten layak anak belum dilakukan secara optimal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 12 tahun 2011.

Kenyataan memiriskan ini kini mulai disikapi secara serius kalangan Komisi IV DPRD Situbondo. Terbukti akhir pekan kemarin, Komisi IV menggelar hearing dengan sejumlah instansi terkait. Ini karena masih tingginya angka kekerasan sesksual terhadap anak yang terjadi di Kab Situbondo sepanjangan tahun terakhir ini.Q awi

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG3720TR, a/n. Adi Siswo, Ds. Pulerejo, Ngantru-T.Agung No. 1541/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, White Red, AG3001RAE, a/n. Siti Patonah, Ds. Domasan, KalidawirT.Agung No. 1542/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Merah, AG4743OK, a/n. Nunung Hartatin, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 1543/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2062 ER, a/n P Tikno Hari, Ds. Gunung Putri, rw 01/01, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 1544/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4715 FE, a/n Nisa, Ds. Wringin Anom, rw 01/01, Kec. Jatibanteng, Situbondo.

No. 1545/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5144 GA, a/n Fendi Purwanto, Kel. Mimbaan, rw 21/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1546/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4822 FG, a/n Hery Riswanto, Ds. Wonorejo, rw 03/16, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1547/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3456 H, a/n Purwadi Antono, Kel. Patokan, rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 1548/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 373 J, a/n Moh. Saleh, Ds. Curah Jeru rw 01/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1549/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4209 FD, a/n Tantina Erry, Ds. Sumberkolak, rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1550/IMB/BI-II/2015

yang menyelenggarakan Pilkada serentak," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya ada elemen masyarakat yang melaporkan jika pendaftaraan Pilkada dikabupaten Kediri tidak sah, karena kedua pasangan calon tidak memenuhi sarat. Sebab ada beberapa kejanggalan dalam rekom partai maupun ijazah pasangan calon. Namun oleh Panwaslu Kabupaten Kediri dinyatakan laporan tersebut telah kadaluarsa.

Sebab laporan tersebut dilaporkan lebih dari 7 hari setelah ditemukannya dugaan adanya persyaratan yang tidak sesuai, karena berdasarkan aturan Per Bawaslu no 11/2014 yang telah menjadi per Bawaslu no 2/2015. Panwas bisa menindak lanjuti Laporan tentang Pilkada dengan tenggang waktu 7 hari dari sejak ditemukan pelanggaran dan lebih dari itu dianggap kadaluarsa.Q sul.van

sawawi/bhirawa

Ratusan polisi anti huru hara menghalau ribuan pendemo yang menuntut penghitungan suara ulang hasil pilkada kemarin.

Amankan KPUD, Polisi Halau Ribuan Pendemo Situbondo, Bhirawa Ratusan pasukan anti huru hara yang terdiri dari pasukan Brimob dan Polres Situbondo mengamankan Kantor KPUD Kab Situbondo Jumat pagi kemarin (21/8). Itu dilakukan karena ribuan pendemo mendatangi KPUD guna menuntut penghitungan hasil suara pilkada tahun 2015. Pemandangan yang mendapat atensi masyarakat Kota Santri bukanlah kejadian sesungguhnya melainkan merupakan simulasi pengamanan pelaksanaan pilkada oleh jajaran Polres Situbondo.

Pengamatan Bhirawa, sejak pukul 07.00 wib, Polres Situbondo melakukan simulasi di alunalun Kota dengan agenda kampanye calon bupati dan calon wakil bupati. Acara dilanjutkan dengan parade pasukan pengamanan pilkada serta proses pencoblosan dibilik suara. Hadir diantaranya, Kapolres AKBP Hadi Utomo, Dandim Letkol Polsan Situmorang, Sekda Syaifullah dan jajaran Forpimda lainnya.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Hadi Utomo, langkah simulasi ini dilaksanakan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2015 berlangusng aman dan damai. “Pilkada ini merupakan bagian dari demokrasi yang harus berjalan dengan aman. Untuk itu Polres Situbondo menggelar simulasi pengamanan Pilkada. Simulasi dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan massal usai penghitungan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati, saat pelaksanaan nanti,” tegas Kapolres Hadi.

Simulasi ini dilakukan di depan Kantor KPUD Situbondo, bertujuan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada pasukan penjaga keamanan pilkada serta untuk memberikan pengaruh psykologi dengan lingkungan di sekitar KPUD. “Simulasi ini merupakan eskalasi keadaan untuk melakukan tindakan karena kondisinya sudah berubah. Selain itu juga untuk melakukan sistem pengamanan kota. Ini karena di KPUD didalamnya ada material cabup-cawabup yang harus diamankan,” tegas Kapolres Hadi.

Masih kata Kapolres, dari semua kekuatan yang ada dikerahkan dalam simulasi sesuai dengan Peraturan Kapolri. Yang pasti, tegas Kapolres Hadi, dalam pengamanan pilkada nanti tidak dikenal dengan isitilah tembak ditempat, melainkan yang benar adalah penggunaaan kekuatan sebagaimana kondsi dilapangan.”Tindakan kita ambil untuk melumpuhkan perusuh. Ini sesuai dengan prediksi yang tidak baik menjadi prediksi yang baik,” paparnya.

Sementara itu, menurut Kabag Ops Polres Situbondo, Kompol Suhariyono, pihaknya menampilkan beberapa skenario pengamanan.

Menurutnya pengamanan Pilkada sudah dilakukan sejak dari tempat pemungutan suara (TPS). Suhariyono menambahkan, untuk mengamankan Pilkada 9 Desember mendatang, Polres menerjunkan 450 personil polisi. “Selain itu pengamanan juga di bantu pasukan TNI dan Brimob,” pungkasnya.Q awi

Lumajang, Bhirawa Ditengarai proses pembangunan menara seluler tidak mengantongi izin lengkap, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang menghentikan pembangunan tower tersebut.

Hal ini dikatakan Kapala Satpol PP Totok Suharto SH, ketika di konfirmasi pada Saptu malam(22/8) di sela-sela kegiatan HUT RI dalam kegiatan parade Drum band di alun alun lumajang.

Totok menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan proses pembangunan yang saat ini sedang berlangsung yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga sekitar menara tersebut. “Kami bersama anggota pada hari Sabtu (22/ 8) jam 15.00 wib menindaklanjuti dengan peninjauan lokasi dan dan kami telah melakukan penertiban pembangunan menara cellular tersebut,” kata Totok.

Totok juga menjelaskan bahwa bangunan tower tersebut milik PT Datalink

yang dibangun di dusun Grajagan Desa Kalidilem Rt 11 Rw 03 Kecamatan Randuagung Lumajang. “Seharusnya sebelum melaksanakan pembangunan itu harus mengurus izin terlebih dahulu, tetapi ini izin belum diurus pembangunannya dilaksanakan,” imbuhnya.

Untuk sementara Sei penyidik Satpol PP dalam waktu dekat akan menghadirkan penanggung jwb proyek dan juga penanggungjawab divisi pencari lahan untuk di klarifikasi lebih lanjut. Akibatnya Kasatpol PP menegaskan pihak PT data link terhitung pada hari Saptu (22/8) menghentikan seluruh aktivitas giat pembangunan tower tersebut sblm mendapatkan ijin dari Bupati Lumajang.

Kepala satpol PP Lumajang sangat berterima kasih kepada semua pihak terutama kepada masyarakat yang sangat apresiatif terhadap kejadian yang ada di sekitarnya sehingga petugas bisa dengan cepat melakukan tindakan.Q mb10

Atribut Balon Pilkada Lamongan Ditertibkan Lamongan, Bhirawa Batas ahir kemakluman terhadap beberapa atribut balon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan yang masih terpasang hingga ahir dateline yang sudah diberikan.

Sepertinya tak di gubris oleh timses dari ketiga paslon Cabup-Cawabup yang sudah resmi mendaftarkan diri.

Terbukti,Beberapa atribut kampanye dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi pada pilkada Desember mendatang masih saja belum dibersihkan. Padahal,date line ahir kemakluman atas atribut yang dipasang sebelum penetapan calon pada hari ini. Respon cepat dilakukan oleh jajaran Panwas,KPU dan Satpol PP Kabupaten Lamongan,Minggu(23/8) untuk turun gunung menertibkan segala atribut secara serentak se-Kabupaten Lamongan.

Ketua KPU Lamongan, Imam Ghazali, saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (23/8) menegaskan bahwa hari ini (kemarin –red.) adalah dateline akhir yang sudah diberikan kepada timses masing-masing paslon. “Karena, belum dibersihkan juga, maka atribut balon kita tertibkan,” kata dia, Sebagaimana tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kamis(20/8) lalu,segala atribut bakal calon ditertibkan bersama Panwas dan Satpol PP. Imam Ghazali juga menjelaskan, kegiatan ini sudah dilakukan sejak pagi hari mulai dari jam 9.30 WIB. “Kita Langsung eksekusi ke lapangan dengan Panwaskab,Panwascam dan Satpol PP," jelas dia.Q mb9

Ansor Bondowoso Gelar Sosialisasi Empat Pilar Gandeng Pemkab dan Anggota DRP/MPR RI Dalam rangka memperkokoh rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menegaskan kembali jika Indonesia adalah Negara demokrasi bukan Negara agama yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi Negara dan ketetapan MPR, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bondowoso bekerja sama dengan Pemkab Bondowoso dan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPRRI menggelar sosialisasi 4 Pilar, Minggu (23/8) bertempat di Pendopo Bupati.

Hadir sebagai pembicara dalam acara sosialisasi tersebut Drs.H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si anggota DPR/MPR RI, Drs H Agung Tri Handono, SH MM Asisten I Pemkab Bondowoso mewakili Bupati Amin Said Husni serta ketua PC GP Ansor Bondowoso Muzammil dengan peserta sebanyak 200 orang.

Dalam materi yang disampaikan wakil dari MPR RI menegaskan jika Indonesia merupakan negara dengan banyak suku dan bahasa serta terdapat lima agama di tambah dengan satu aliran kepercayaan, dengan banyaknnya perbedaan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ‘rawan’ dengan bermacam konflik baik

vertikal maupun horisontal. Oleh karena itu diawal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia kemajemukan yang harus dijaga dengan persatuan dan kesatuan yang kemudian disimbolkan dengan Pancasila dengan BhinekaTunggal Ika. Dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dewasa ini dilanda berbagai krisis, yaitu krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis kebudayaan, krisis keteladanan, terutama adalah krisis moral. perlukan sikap dewasa dalam menghadapi segala macam cobaan yang hilir mudik seakan-akan tak ada hentinya.

Pasca reformasi kebhinekaan

mulai terusik Melihat realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ini maka menjadi sangat penting untuk direalisasikan pembangunan karakter bangsa.

“Inilah yang harus kita respon secara cerdas agar pembangunan di Indonesia berbasis pada kebutuhan, bukan pada keinginan elit tertentu,” katanya.

Dalam kesempatan itu Zainut Tauhid mengungkapkan Ulama sekaliber Gus Dur saja menegaskan jika tak ada Pancasila maka Indonesia pasti bubar. Oleh karena itu kegiatan sosialisai empat pilar ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan pancasila kami persilahkan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Bagi kami (Ansor) NKRI adalah harga mati, kami siap menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Maka saya berharap Ansor Bondowoso ikut bahu membahu menjaga Indonesia dari rong rongan pihak luar bahkan dari dari yang hanya ingin menghancurkan Negara ini,” kata-

nya.

Sementara itu Drs H Agung Tri Handono dalam materi yang disampaikan mengungkapkan, saat ini di Bondowoso upaya membumikan 4 pilar berbangsa dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, baik tokoh agama, pemuda maupun melalui beragi upaya dalam beberapa forum.

Apalagi menurut Agung heterogenitas dan toleransi yang dibangun di masyarakat Bondowoso sudah terjaga sejak lama, sehingga memudahkan pemerintah untuk menguatkan nilai-nilai tersebut. “Bondowoso adalah daerah yang sangat menghargai perbedaan dan memiliki toleransi tinggi, karena setiap persoalan apapun dibicarakan dan dibahas bersama,” katanya.

Senada dengan Agung, Muzammil selaku ketua PC GP Ansor Bondowoso mengaku bersyukur dengan kondisi Bondowoso yang mengutakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bukan dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi di daerah lain.

samsul tahar/bhirawa

Sosialisasi empat pilar Kerjasama Ansor dan Pemkab Bondowoso.

Muzammil mengakui jika peran pemerintah sangat penting dalam hal ini sehingga toleransi antara agama yang terjadi di Bondowoso menjadikan kerjasama yang baik bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadah. “Kita Pemuda ansor selalu ikut berpartispasi bersama aparat keamanan untuk menjaga agam lain dalam menjalankan ibadah,” ungkapnya.

Acara yang didalamnnya juga dibuka forum Tanya jawab tersebut membuat peserta yang jumlahnya mencapai 200 orang mengungkapkan berbagai pertanyaan bahkan kasus Tolikara Papua juga tak luput menjadi pertanyaan peserta yang rata-rata adalah para pengurus Ansor mulai tingkat Cabang hingga ranting tersebut.Q har

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Bappeda Gelar Pertemuan dengan para Pelaku UKM Probolinggo, Bhirawa Program IBW (Iptek Bagi Wilayah) tahun 2015, Bappeda Kota Probolinggo melalui Bidang Sosial Budaya menggelar pertemuan dengan para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di wilayah Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Menurut Kasubid Sosial Budaya Bappeda Kota Probolinggo, Wiwik Susilowati, Minggu 23/8, tahun ketiga pelaksanaan IBW ini fokusnya ada pada pengembangan UKM dengan mengambil kearifan lokal yang ada di Kota Probolinggo, yaitu olahan buah mangga yang akan dikembangkan.

IBW dari Universitas Tri Buana dan Universitas Muhammadiyah Malang, mengajak UKM di tiga kelurahan bergabung, yaitu Kelurahan Pakistaji, Kedung Dalem dan Sumber Taman. “Dengan adanya IBW ini Bappeda berharap ke depan olahan mangga selain menjadi ikon Kota probolinggo juga bisa menyejahterakan para pelaku UKM yang sebelumnya penghasilannya pas-pasan,” kata Wiwik.

Sementara Kepala IBW, Afrida mengatakan, pertemuan kali ini untuk memperagakan alat potong tempe dan keripik serta bagaimana cara menyablon plastic.

“Juga cara membuat bakpao dan kerupuk dari pucuk daun mangga,” ujarnya.Q wap

Rumah Sakit Megah Pelayanan Harus Ditingkatkan Bangkalan, Bhirawa Pembangunan gedung RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, saat ini hampir rampung. Bahkan, pengerjaannya sudah mencapai 80 persen, namun besarnya anggaran untuk pembangunan itu sendiri tidak diimbangi kualitas pengerjaan yang maksimal sehingga banyak kalangan mngkhawatirkan akan berimbas pada pelayanan kepada pasien.

Pembangunan itu ditargetkan rampung pada Desember 2015. Namun, sejumlah kalangan khawatir meskipun gedung RSUD bagus, tetapi tidak diimbangi dengan pelayanan yang prima. Jika hal itu terjadi, maka uang negara yang mencapai miliaran rupiah itu seakan mubazir.

"Kami meminta pada Direktur RSUD Syamrabu agar meningkatkan pelayanan pada pasien, karena gedungnya sudah bagus," terang Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Hosyan Muhammad.

Lebih lanjut Hosyan mengatakan, pihaknya juga mendesak rumah sakit agar menambah dokter spesialis. Supaya semua pasien yang masuk bisa dilayani dengan baik dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit yang ada di Surabaya.

"Dokter spesialis harus ada di rumah sakit. Ketika ada pasien masuk, maka langsung ditangani. Tidak perlu menunggu lama dokter datang. Dan pihak rumah sakit menyanggupi hal itu, katanya sudah kerjasama dengan rumah sakit dr Soetomo, Surabaya," terangnya.Q mb8

11

Gerindra Harga Mati Menangkan H Sugiarto - dr Dwi Koryanto Jember, Bhirawa Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra) Jember harga mati untuk memeangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015-2020 H. Sugiarto - dr. Dwi Koryanto dalam Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Sikap tegas ini disampaikan oleh Ketua DPC Gerinda Jember H. Satib saat deklarasi yang dikemas dalam acara ‘Merajut Kembali Kemengan dan Halal bi Halal keluarga besar Partai Gerindra bersama Calon Bupati Jember H. Sugiarto’ di aula hotel Panorama Jember, Sabtu (22/6).

"Seluruh pengurus dan kader Partai Gerinda, termasuk fraksi Gerinda dan eksponen caleg gagal, wajib untuk mengawal rekom dan memenangkan H.Sugiarto (Pak Gik) untuk menjadi Bupati Jember 20152020," ujar H. Satib yang disambut yeyel dan aplaus pengurus dan kader Partai pimpinan Prabowo Subiyanto.

Satib juga memberikan panisment kepada seluruh kader, fraksi dan pengurus yang kedapatan ‘selingkuh’ mendukung pasangan calon Bupati selain yang diusung oleh Partai Gerindra. "Ini bukan ancaman, tapi kami juga akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun jika kedapatan selingkuh.

Khususnya bagi fraksi Gerindra, harus berjuang all out

seperti pertarungan dalan Pileg 2014 kemarin. Dengan kekompakan dan mengerahkan semua komponen dan kemampuan yang ada untuk memenangkan Pilkada nanti," tandasnya.

Satib mengakui bahwa dengan 6 pendukung partai koalusi pasangan H.Sugiarto-dr.Dwi Koryadi akan solid dan solid.

Satib mengurai, pasangan H.Sugiarto - dr. Dwi Koryantuo didukung oleh 33 kursi di parlemen (DPRD) Jember dengan total suara 700 ribu lebih suara dalam Pileg kemarin.

"Dalam Pilkada ini tidak ada putaran 2, selisih satu suara akan menentukan nasib Jember 5 tahun kedepan. Satu suaran akan menjadi mahal harganya. Oleh karena itu,

optimalkan kemampuan kita untuk suksesi Pak Gik menjadi Bupati Jember," ujar H. Satib kemarin.

Oleh karena, untuk mengulang kemenangan dalam Pileg 2014 kemarin, Satib sengaja menggelar pertemuan ditempat ini, agar kesuksesan kemarin kembali terulang dalam Pilkada nanti."Tempat ini menjadi sejarah dalam Pileg 2014 kemarin.

Karena ditempat ini, Gerindra bisa meraup 9 kursi di parlemen Jember. Dalam Pimilukada akan datang, kami sengaja rapat koordinasi ditempatkan di tempat yang sama, agar kesuksesan Pileg akan terulang kembali dalam Pemilukada mendatang," ulas Satib.

H. Sugiarto dalam orasinya menceritakan beberapa proses perolehan rekomendasi dari DPP Gerindra. Dalam orasinya Pak Gik berjanji akan membesarkan Partai Gerindra dan siap mengantarkan H. Parabowo Subiyanto menjadi Presiden RI 2014-2019.

"Manfaatkan komponen yang dimiliki oleh Partai Gerindra, manfaatkan saya sebagai Bupati untuk membesarkan

effendi/bhirawa

H. Sugiarto (berpeci) didampingi Ketua DPC Partai Gerindra H.Satib saat bertemu dengan seluruh kader, fraksi dan eskponen Caleg Partai Gerindra Jember. partai, silakan pakai pendopo untuk koordinasi. Dan saya siap untuk mememangkan Pak Prabowo Suboyanto sebagai Prabowo Subiyanto. Apalagi setelah penetapan, saya sudah tidak menjadi sekda lagi, karena sudah pensiun dini, sehingga banyak waktu untuk berkonsulidasi" katanya.

Dalam orasinya juga, Pak Gik berharap agar dalam kam-

panye umum nanti bisa dihadiri langsung oleh Ketua Umum Gerindra H. Prabowo Subiyanto. "Saya akan berupaya Pak Probowo bisa hadir langsung dalam kampanye nanti," janji Sugiarto kemarin. Dalam acara itu, juga dilakukan pemasangan PIN Gerindra kepada H.Sugiarto yang secara resmi menjadi keluarga Partai Gerindra.Q efi

Penangkapan Joyo Sangat Dramatis

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani bersama Direktur Kantor Lingkungan USAID Indonesia, John F Hanson saat peresmian IPAL yang bekerja sama dengan USAID di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jumat (21/8).

Idrus Tak Akan Keluarkan Kebijakan Khusus

Pemkot dan USAID Bangun IPAL Komunal

Kab Kediri, Bhirawa Pejabat Bupati Kabupaten Kediri Dr Idrus yang baru dilantik tanggal 19 Agustus lalu mengaku tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus dalam memimpin Kabupaten Kediri hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru. Dr Idrus mengatakan, dalam memimpin kabupaten Kediri pihaknya tidak mengeluarkan kebijakan khusus dalam agenda kerjanya, melihat Kabupaten Kediri memiliki banyak prestasi yang ditorehkan. Menurutnya saat ini dia tinggal melanjutkan program yang telah disusun oleh mantan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno pada saat masih menjabat sebagai Bupati Kediri.

"Untuk agenda kerja apa yang sudah diprogramkan mantan bupati diteruskan, coba lihat segudang penghargaan yang ditorehkan oleh Mantan-bupati dan wakil Bupati jadi gak ada kebijakan khusus," kata Idrus usai menghadiri pisah sambut Mantan Bupati dan PJ Bupati di Gedung Convention Hall.Q van

Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat untuk masyarakatnya. Salah satunya akses air bersih dan sanitasi. Upaya hidup sehat itu dituangkan dalam bantuan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), untuk warga Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Bantuan itu Pemkot Pasuruan, bekerjasama dengan United State Agency for International Development (USAID).

“Dengan pembangunan IPAL komunal ini, setidaknya kami mengajak masyarakat supaya hidup dengan lingkungan yang sehat.

Yakni dengan tidak membuang air besar (BAB) di sembarang tempat,” ujar H Hasani, Wali Kota Pasuruan disela-sela peresmian IPAL yang bekerja sama dengan USAID, Jumat (21/ 8).

IPAL komunal dibangun dengan ukuran 3X20 meter berkedalaman 4 meter. IPAL itu bisa digunakan untuk menampung kotoran dari 100 rumah yang berada di wilayah

setempat. “Seyogyanya bantuan yang bekerjasama dengan USAID ini agar dimanfaatkan secara optimal. Respon dari warga sekitar sudah baik karena mereka mulai menyadari hal itu menjadi tidak nyaman,” terang H Hasani.

Direktur Kantor Lingkungan USAID Indonesia, John F Hanson mengungkapkan program kegiatan ini untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Terutama masyarakat kelas bawah. Pasalnya, dengan kualitas hidup yang lebih baik dan sehat akan mengurangi resiko terjangkit penyakit. Misalnya, penyakit diare serta kematian terhadap anak akibat lingkungan.

“Program pembangunan IPAL Komunal memang tak bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tapi, nantinya bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat untuk lebih sehat. Seperti mengurangi diare yang sering menyerang masyarakat kelas bawah dan ibu yang sedang mengandung juga akan terjamin kandungannya,” jelas John F Hanson berbahasa Inggris yang diartikan dari gaetnya.Q hil

Lumajang, Bhirawa Setelah bergulirnya kasus penangkapan Joyo (65), salah seorang TSK yang dituduh melakukan pembalakan liar oleh Perhutani yang terus diperjuangkan hingga ke gedung Dewan beberapa waktu yang lalu, tetap diperjuangkan oleh sejumlah LSM dan tokoh masyarakat setempat.

Kali ini Sumi (istri Joyo) yang didampingi Supangkat salah satu Kelompok Tani gucialit Lumajang berbicara blak-blakan mengenai penangkapan Joyo yang dinilai banyak kejanggalan. Menurutnya kronologi penangkapan dan penganiayaan Joyo (65), warga Desa Pojok Pandansari, Kecamatan Sumber, Probolinggo, pada 28 Juli 2015, pukul 11.00 WIB, di tanah garapannya, Desa Kenongo, Gucialit Lumajang yang diduga dilakukan oleh Polhut Perhutani.

Berdasarkan kesaksian istri Joyo bahwa Pada tahun 2001 Pak Joyo (TSK) bersama warga lainnya yakni Misnal, Sujiati, Sugianto, Suloyo, Minisri, Tahir, Tir, Sunamah, Sukamat, Sunariyo, Supriadi, Sutomo, Kariatun dan sekitar 600 warga lainnya yang tergabung dalam kelompok tani antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger yang diketuai Suprayitno.mereka bertani di lahan yang diduga dibuka oleh polisi hutan bernama Iyon dan Mandor Perhutani bernama SU dan Neko untuk perladangan/pertanian dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200 ribu kepada Suriyo salah seorang pengurus LMDH yang berlokasi Pasang Gosong.

Atas penggarapan lahan tersebut mereka juga dipungut uang sharing Rp 200

ribu oleh pengurus LMDH tersebut dengan disertai ancaman bahwa mereka tidak akan mendapatkan lahan, bahkan akan diusir, jika menolak membayar uang sharing itu.

Masih menurut keterangan Sumi, di wilayah tersebut, mereka menanam sayuran, kopi dan tanaman lainnya atas sepengetahuan petugas perhutani dan polisi hutan. Dalam setiap panennya, warga petani dipungut dana sharing bagi hasil oleh ketua kelompok tani atas sepengetahuan Sunarso yang diduga sebagai petugas perhutani KPH Probolinggo.

Pada tahun 2015 Joyo terlibat dalam kelompok masyarakat yang akan mengajukan permohonan hak tanah dalam kawasan hutan melalui program pemerintah bernama IP4T dalam kawasan hutan sebagai amanat Perber 3 menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum) dan Kepala BPN RI No : 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah di Dalam Kawasan Hutan.

Dalam keterangannya, pada hari Selasa, 28 Juli 2015 lalu, pukul 11.00 WIB, Dia (Sumi istri Joyo) melihat puluhan (ada sekitar 30 orang) yang diduga dari petugas perhutani, polisi kehutan, polisi dan anggota LMDH) datang ke lahan yang digarap pak Joyo dan langsung menangkapnya.

Di antara rombongan tersebut, Sumi mengaku mengenali sebagian dari mereka yang telah menangkap suaminya di antaranya Munir petugas perhutani, Supatrio, Kepala Dusun Asmadi, Sutiyo, Suriyo, Joko, Suparno, Karyadi, Suprin.Q mb10

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemkab Madiun Tandatangani MoU dengan IPB Dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian,Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bertempat di Ruang Gambar Pendapa Muda Graha dengan disaksikan oleh Wakil Bupati, Sekda, sejumlah Kepala SKPD, Jajaran IPB, Gapoktan Kab. Madiun serta Mahasiswa IPB yang melaksanakan tugas KKN di wilayah Kabupaten Madiun, Jumat (21/8).

Menurut Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, MoU yang baru saja ditandatangani tersebut, merupakan kerjasama saling menguntungkan antara Pemkab.

Madiun dengan IPB sebagai salah satu upaya Pemkab. Madiun untuk meningkatkan hasil produksi pertanian melalui sentuhan ilmu pengetahuan dari IPB. Seperti diketahui bersama, Petani Kabupaten Madiun dikenal sebagai pekerja keras dan pantang menyerah serta banyak inovasi. Sehingga dipandang perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Inonasi yang dila-

kukan Petani Kab. Madiun untuk meningkatkan hasil pertanian adalah melalui pola Tanam Sebar. Hingga saat ini pola tanam sebar yang dikembangkan oleh Petani Kab. Madiun sudah dibididayakan di 12 Kebupaten di Jawa Timur.

Sesuai faktanya, kata bupati Muhtarom, sekarang ini hasil yang dicapai sangat baik. Pola tanam sebar ini sangat banyak manfaatnya disamping hemat biaya, hemat waktu. Pola ini kedepan diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan 2017 dimana Kab. Madiun ditar-

get sebanyak 570.000 ton gabah.

Sedangkan saat ini Kab. Madiun sudah menghasilkan padi sebanyak 530.000 ton pertahun. Ini artinya untuk mencapai tidak terlalu berat.

Pada kesempatan ini Bupati Madiu juga menjelaskan, selain tanaman padi, di Kab. Madiun juga tumbuh subur tanaman Tebu, Kakao, dan Porang. Potensi ini diharapkan bisa menjadikan Kab. Madiun lebih sejahtera melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis agro dan berwawasan bisnis. Untuk mewujudkan itu semua maka Kab. Madiun melaksanakan pembangunan berbasis kawasan dan pola intensifikasi karena setiap wilayah mempunyai komoditas unggulan yang berbeda. “Untuk mewujudkan itu semua diperlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Demikin halnya dengan PPLnya, yang semula PPL Monovalen harus berubah menjadi Polyvalen,” kata Muhtarom mengimbau.

Demikian halnya, lanjut Muh-

tarom, dengan adanya kegiatan KKN regular dan profesi dari Mahasiswa IPB di Kab. Madiun diharapkan kehadiran para Dosen dan Mahasiswa pertanian di Kab. Madiun ini, petani akan mendapat sentuhan ilmu dan tekhnologi sehingga petani di Kab. Madiun dapat mengembangkan kapasitasnya.

Wakil Rektor IPB Bidangan Sarana dan Bisnis Arif Imam Suroso menjelaskan, Instutut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang bermartabat mempunyai kontribusi bidang pertanian dengan penyediaan bibit pertanian serta perikanan.

Selain itu IPB juga melakukan program pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian di daerah.

Saat ini, lanjutnya, IPB juga akan melakukan penelitian bersama dengan Kelompok Tani di Kab. Madiun tentang pola tanam sebar yang sudah dilaksanakan petani Kab. Madiun. Sedangkan Mahasiswa yang mengikuti pro-

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H Muhtarom, S.Sos (kiri) dan Wakil Rektor IPB Bidang Sarana dan Bisnis Arif Imam Suroso menandatangani MoU dengan IPB untuk meningkatkan produksi pertanian di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Jumat (21/8). gram KKN diharapkan dapat menghasilkan hasil praktek lapangan bersama petani. Dan apa-

bila hasil penelitian baik maka bisa digunakan sebagai acuan untuk kegiatan berikutnya.Q dar,adv

12

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

EKONOMI - BISNIS

Hadapi MEA, Pasar Tradisional Harus Kuat

achmad tauriq/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat meninjau stan di Pasar Kembang Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tinggal beberapa bulan lagi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini minta kepada masyarakat Kota Surabaya untuk bersiap-siap khususnya bagi pelaku pasar tradisional.

Ibarat perang, maka masyarakat harus memiliki kekuatan untuk bersaing di MEA. “Kenapa saya mengatakan perang, karena nanti kita bukannya dijajah seperti jaman dahulu dengan senjata melainkan akan diperangi melalui ekonomi kita,” ungkapnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat diacara Danamon peduli gelar festival pasar rakyat di Pasar Kembang Surabaya, Sabtu (22/8) kemarin.

Nantinya Surabaya akan menjadi salah satu primadona perdagangan internasional, terbukti sudah ada be-

berapa negara yang berniat untuk melakukan bisnis di Kota Pahlawan ini, seperti Korea, China dan Jepang.

“Saya sempat bertanya kenapa tidak ke Thailand dan mereka menjawab kalau Surabaya memiliki potensi pasar yang baik,” kata Risma.

Pada kesempatan itu Risma juga mengingatkan agar warga Surabaya harus fight menghadapai MEA, jangan sampai malah jadi penonton di rumah sendiri. “Sudah sering saya katakan kepada para pedangan supaya belajar dan belajar terus jangan hanya puas mendapat untung sedikit. Sebetulnya kekuatan pasar kita sangat besar, seperti pasar Keputran omzet perharinya mencapai sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar itu sangat bagus,” terangnya.

Sementara itu, Ketua dan Direktur Eksekutif Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi mengatakan, Kampanye nasional jelajah pasar rakyat

saat ini merupakan satu-satunya gerakan yang secara khusus mempromosikan pasar rakyat di Indonesia.

Danamon peduli berupaya menggugah masyarakat akan nilai dan peran dari pasar rakyat, lebih dari sekedar tempat bertransaksi yang kumuh dan kotor. Namun salah satu peran uniknya adalah pasar rakyat di Indonesia mampu menyerap lebih dari 100 juta jiwa tenaga kerja yang terdiri dari pedagang, petani, peternak, nelayan, buruh gendong, kuli angkut, hingga supir angkutan.

“Pasar Kembang merupakan salah satu pasar tematik di Surabaya yang dikembangkan oleh ibu Risma, upaya beliau mengkonversikan Pasar Kembang dari tempat lokalisasi tidak resmi menjadi pusat jajanan pasar yang dapat mendorong ekonomi kerakyatan yang patut diapresiasi,” pungkasnya. riq

13

Optimistis 2016, PG Capai 10 Persen Pemprov, Bhirawa Pada 2016 mendatang, Jatim optimistis kalau PG sudah mulai bisa menghasilkan rendemen tebu mencapai 10 persen. Hal ini seiring dengan pemberlakuan Perda 17 tahun 2013 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu.

Dengan bebragai upaya yang dilakukan Pemprov Jatim bersama BUMN pergulaan yang terus memperbaiki kualitas tebu on farm dan off farm diyakini target rendemen 10 persen bisa tercapai.

“Tahun depan Pabrik Gula (PG) harus bisa menghasilkan rendemen 10 persen sesuai Perda.

Ini bisa dicapai jika PG

patuh terhadap SoP lampiran Perda mulai dari perbaikan on farm berupa bibit dan perawatan yang bagus,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Minggu (23/8) Dijelaskannya dari sisi off farm nantinya PG juga kinerjanya harus lebih baik dengan mengedepankan tebu MBS (manis bersih segar). Selain itu, efisiensi juga harus dikedepankan serta tidak tunda penebangan dan sisa tebu untuk giling pagi tidak boleh melebihi 15 persen dari stok hari sebelumnya.

Jika capaian rendemen tidak mencapai 10 persen, maka PG akan dinilai tim terlebih dulu untuk menca-

pai kendala yang ada.

Tim pemantau rendemen dibentuk sejak awal 2012 silam. Terdiri dari 12 orang dari perwakilan empat perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, dan Universitas Trunojoyo. Sedangkan tim diketuai oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan.

Untuk memaksimalkan kinerja tim, Disbun bersama Biro Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim ditunjuk sebagai pengarah teknis. “Tim bertugas menginvestigasi persoalan rendemen dari perkebunan tebu hingga proses di PG di seluruh Jatim,” ujar Samsul. rac

MALANG RAYA

14 KILAS AREMANIA

Kampanye Pilbup Malang Dibagi Tiga Rayon

Sekwan Korban Ketidakpuasan Anggota DPRD Hari Ini Dipastikan Akan Terkena Mutasi

Kab Malang, bhirawa Masa kampanye Pilkada Kab Malang berlangsung selama 99 hari sejak 27 Agustus hingga 4 Desember mendatang.

KPU membagi kab Malang menjadi 3 Rayon sesuai jumlah pasangan calon (paslon). Hal itu berarti masing-masing Rayon terdiri dari 11 kecamatan sesuai jumlah wilayah kecamatan di Kab Malang yang jumlahnya 33 kecamatan.

Pembagiannya yaitu, untuk wilayah Barat, Utara dan Timur menjadi satu Rayon. Kemudian Rayon kedua Malang Selatan dan Rayon tiga Malang Tengah.

Dengan pembagian ini, maka paslon secara bergiliran akan kampanye di satu Rayon 3 hari sekali.

“Masing-masing paslon bebas melakukan kampanye, baik pertemuan tertutup maupun terbuka di Rayon yang saat itu merupakan jadwal kampanyenya,” kata Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Abdul Kholiq kepada Bhirawa, kemarin.

Walaupun bebas menggelar kampanye dalam satu Rayon, Paslon tidak boleh menggerakkan pendukungnya dari satu Rayon ke Rayon lain. “Kampanye yang boleh melibatkan pendukung lintas Rayon hanya boleh dilakukan sekali saja,” tegas Kholiq.Q sup

Penderita Nyeri Sendi Diminta Cermat Pilih Obat Malang, Bhirawa Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Bagus Putu Putra Suryana, disela-sela, simposium Reumatology and Pain di Hotel Santika Premiere Malang, Sabtu (22/ 8) kemarin, mengemukakan, jika penyakit nyeri sendi tidak boleh minum sembarang obat.

“Masyarakat sering mengambil jalan pintas, setiap merasakan nyeri sendi langsung minum obat, asam urat. Padahal belum tentu nyeri sendi itu disebabkan asam urat, tetapi ada persoalan terkait dengan persendian,”ujar Putu Putra Suryana.

Lebih lanjut disampaikan dia, ketika seseorang mengalami nyeri pada persendian, baik itu sendi pinggul, tangan, lutut ataupun tulang belakang. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan yang dirasakan itu merupakan penyakit yang disebabkan asam urat, rematik, atau kolesterol.

Karena kata dia, gejala nyeri persendian bisa jadi merupakan gejala kerusakan pada persendian atau Osteoarthritis (OA). Penyakit ini, diakibat oleh inflamasi yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap OA acapkali membuat orang terlambat dalam berobat. Bahkan ketika diobatkan kondisinya sudah akut.

Sementara itu, Yudi Suyud, Senior General Manager Medical Promotion Development Combiphar menambahkan ada dua macam obat injeksi untuk penanganan OA. Obat ini yaitu Hyalgan Dan Hyalone yang diproduksi dari bahan baku cengger ayam.Q mut

KPU Tak Persoalkan Identitas Dewanti dan Sanusi Kab Malang, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang meminta klarifikasi kepada KPU kabupaten setempat, yakni terkait perbedaan identitas dari Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang Dewanti Rumpoko dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Malang HM Sanusi, namun hal itu ditolak KPU. Menurut, Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Hariono, Minggu (23/8), kepada Bhirawa, perbedaan identitas Bacabup Malang Dewanti Rumpoko dan Bacawabup Malang HM Sanusi tidak dipersoalkan.

Sebab, kesalahan identitas itu bisa dibenahi dengan membuat surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) setempat.

“Sehingga bisa menyesuaikan keabsahan nama sesuai di KTP,” ujarnya.

Diterangkan, Panwaslu yang mempersoalkan nama Dewanti Rumpoko dan Sanusi yang tidak sama identitas aslinya saat mendaftar di KPU. Seperti nama Dewanti sesuai ijazah aslinya bernama Dewanti Ruparin Diah. Sedangkan Sanusi saat mendaftar sebagai Bacawabup menggunakan nama HM Sanusi, lain dengan nama pada ijazah terakhirnya.

Sehingga hal itu telah dianggap masalah besar oleh Panwaslu.

Totok menjelaskan, Dewanti Rumpoko diajukan sebagai Bacabup Malang melalui PDIP yang berpasangan dengan Masrifah Hadi, sebagai Bacawabup Malang.

“Sedangkan Sanusi merupakan Bacawabup Malang yang berpasangan dengan Rendra Kresna atau calon incumbent yang diusung oleh partai koalisi,” tandasnya.

Secara terpisah, Divisi Hukum dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Malang George da Silva membenarkan, jika Panwaslu telah mempersoalkan perbedaan identitas kedua orang calon yang akan ikut bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015. Karena Dewanti Rumpoko sebagai Bacabup Malang, namanya tidak sesuai dengan nama aslinya. Dan Sanusi sebagai Bacawabup Malang namanya juga tidak sama, saat mendaftar di KPU menggunakan nama HM Sanusi, padahal di ijazah terakhirnya bernama Sanusi. Dengan berpedaan identitas itulah, tegas dia, maka Panwaslu telah mempermasalahkan, dan pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Malang, dengan surat bernomor 137/PANWASLIH/KAB/ MLG/VIII/2015 yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kabupaten Malang Mohammad Wahyudi.Q cyn

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

Kota Batu, bhirawa Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Batu Erwan Pujiatno menjadi salah satu korban ketidakpuasan anggota dewan kepada kepemimpinan Ketua DPRD setempat. Sejumlah anggotanya mengusulkan ke Walikota Batu, agar diganti karena sering kongkalingkong dengan Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo.

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton meninjau stan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usai memberangkatkan gerak jalan dalam peringatan HUT Koperasi, Minggu (23/8) kemarin.

Pameran Produk Unggulan Warnai HUT Koperasi Malang, Bhirawa Peringatan HUT Koperasi tahun 2015 di Kota Malang, ditandai dengan jalan sehat Sadar Koperasi dan pameran produk unggulan yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola kecamatan Lowokwaru, Minggu (23/8) kemarin.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Ny. Hj. Umi Farida Anton, meninjau 40 stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usai memberangkatkan gerak jalan.

Menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, kegiatan tersebut bisa mendorong kemandirian industri kreatif, karena ada sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan usaha yang dilakukan.

“Industri kreatif termasuk didalamnya Koperasi dan UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi yang terus kita bina, dan kita kuatkan serta dorong kemajuannya, “ujar Abah Anton.

Apalagi, lanjut Abah potensi industri kreatif dan UMKM amat besar, dari 57 kelurahan di kota Malang hampir selalu ada produk produk unggulan.

Bahkan ada beberapa kelurahan yang potensinya lebih dari satu UMKM. “Masing-masing kelurahan memiliki produk unggulan, bahkan ada yang sudah merambah ekspor, makanya keberadaanya akan terus kita dorong agar lebih maju,”tambah Abah Anton.

Yang, kerap menjadi kendala bagi industri kreatif dan UMKM adalah pemasaranya, karena

itu mereka harus difasilitasi agar produknya bisa semakin dikenal. Sebab kalau pemasaranya dibantu maka mereka akan semakin maju. Disampaikan Abah Anton, pemkot Malang akan membina keberadaan UMKM dan industri kreatif, tetapi dengan tegas Pemkot Malang melakukan penertiban, penataan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Kalau ini wilayahnya sudah tegas, jika UMKM atau industri kreatif kita bina, tapi, PKL liar yang tidak bisa dibina akan ditertibkan,”tukasnya.

Makanya Pemkot gencar melakukan operasi yustisi kependudukan secara terus menerus kepada kelompok PKL. Untuk yang bukan warga Kota Malang akan di kembalikan ke daerah asalnya. Q mut

MCW Desak Pemkot Batu Perbaiki Pengawasan Dana Hibah Batu, Bhirawa Kota Batu yang memiliki status sebagai Kota Wisata memiliki bantuan dana hibah cukup besar. Namun karena pengawasan yang kurang mak simal, membuat salah satu alur anggaran ini memiliki potensi terjadinya pelanggaran/ penyimpangan cukup besar pula. Terindikasi ada 13 penyimpangan dana hibah dengan taksiran kerugian mencapai Rp 21 miliar.

Tingginya angka anggaran yang diduga telah dikorupsi ini membuat Malang Corruption Watch (MCW) memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana hibah di

Kota Batu. Dengan didasarkan sumber data dari hasil LHP BPK RI 2012-2014, terindikasi ada 13 penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan hibah ini.

“Sesuai hasil audit BPK RI ada ratusan kelompok penerima hibah tidak memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas dana bantuan yang dipergunakannya,”ujar Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Akmal Adicahya, Minggu (23/8). Lebih lanjut, Akmal menjelaskan, di antara bentuk penyimpangan yang ditemukan itu adalah tidak didukung nya pemberian dana

anas bachtiar/bhirawa

Warga terlihat sedang melengkapi persyaratan saat mengurus dana hibah di Kantor Balaikota Batu.

hibah tersebut dengan SK Walikota dan NHPD. Adapun dana yang tersalurkan tanpa SK dan NHPD ini sebesar Rp 4,1 miliar. Selain itu ada pula dana hibah yang hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh penerimanya. Adapun besaran dana yang belum dipertanggungjawabkan ini mencapai Rp 9,6 miliar. “Sedangkan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara material adalah sebesar Rp 100 juta,”jelas Akmal.

Ada fakta dan temuan di lapangan yang ketika dikaji melalui peraturan menjadi sebuah penyimpangan. Yaitu, ada penerima dana hibah yang ternyata tidak berkedudukan di Kota Batu. Dan jumlah besaran bantuannya mencapai Rp 25 juta. Hal ini ditambah dengan fakta tidak jelasnya kegiatan dari penerima hibah yang jumlah bantuannya mencapai Rp 50 juta.

“Ada pula dana hibah sebesar Rp 25,1 juta ketika diperiksa ternyata pertanggung jawabannya ke Pemerintahan Desa/ Kelurahan tidak sesuai,”tambah Akmal.Q nas

Ketidakpuasan anggota DPRD tersebut sebagai buntut keputusan Ketua yang tidak transparan dalam menugaskan anggota untuk melakukan kunker ke Luar Negeri.

“Memang tidak hanya sekali ini, makanya anggota DPRD meminta Walikota Batu mengganti Sekwan,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, Didik Mahmud kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Awalnya anggota DPRD akan mendemo Ketuanya pada 17 Agustus lalu, namun akhirnya batal. Mereka ingin mempertanyakan alasan mengirim anggota hanya 3 orang ke Korea Selatan mendampingi tim kesenian Kota Batu. Padahal sesuai aturan bisa mengirim hingga 5 orang karena anggaran yang dipakai mencapai Rp 153 juta.

Mutasi Gagal Karena Paripurna Usulan penggantian Sekwan langsung ditindaklanjuti Walikota Batu Eddy Rumpoko. Tim Baperjakat diminta untuk bersidang usai sholat Jum’at dan mutasi dijadwalkan pukul 15.00 wib. Namun mutasi akhirnya urung digelar. Hal ini karena tak hanya meng-

geser Erwan, tetapi juga berdampak pada pergeseran Pejabat eselon II lainnya.

“Mutasi tidak jadi hari ini karena proses pembahasan di Baperjakat belum rampung.

Apalagi malamnya harus mengikuti rapat paripurna DPRD untuk pembahasan KUA PPAS,” ungkap Kepala BKD, Achmad Suparto.

Dikatakan, mutasi baru akan dilakukan Senin hari ini (24/8) karena menunggu pembahasan di tingkat Baperjakat.

“Mungkin Senin (hari ini, red) baru digelar. Kan mutasi jabatan harus digelar di hari kerja,” tukas Parto yang juga termasuk anggota Baperjakat tersebut.

Namun saat ditanya siapa saja yang akan digeser, Parto enggan untuk menyampaikannya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan bhirawa, pejabat eselon II yang akan digeser yaitu Kepala Dispenduk Capil Maulidiono, Kepala BPKAD Edi Murtono dan Sekwan Erwan Pujiatno. Selain itu mutasi juga akan dilakukan untuk mengisi kepala sekolah yang kosong karena pejabatnya pensiun atau sedang memasuki masa MPP. Q sup

Kemarau, Hutan di Malang Raya Rawan Kebakaran Kab Malang, Bhirawa Kemarau yang saat ini melanda berpotensi besar menimbulkan bencana kebakaran. Tak hanya rumah, sejumlah kawasan hutan juga rawan terbakar karena ulah kurang bertanggung jawab dari sejumlah oknum masyarakat.

Salah satu kawasan hutan yang terbakar hingga 3 kali dalam tahun ini saja yaitu hutan di lereng gunung Kawi, tepatnya di petak 193 Watu Tulis. Perhutani Malang menduga terjadinya kebakaran di petak 193 Gunung Kawi karena ulah pemburu burung.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Keamanan Perhutani Malang yang juga Wakil Administrasi Wilayah Barat Dadan Hamdan, akhir pekan kemarin.

“Kami prediksikan itu karena ulah pemburu burung. Kemungkinan karena membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan perapian kemudian tidak dimatikan saat ditinggal pergi. Para pemburu burung biasanya membuat perapian karena asap bisa mengurung satwa burung,” terang Dadan.

Ditambahkan, lokasi yang terbakar minggu kemarin sebagian besar adalah TKP kebakaran pertama yang terjadi pada 11-13 Juli 2015. Dimana saat itu yang terbakar arealnya mencapai 25-30 hektare. Setelah itu kebakaran juga terjadi pada 2 Agustus 2015 yang melahap 5 hektar lahan Perhutani di kawasan yang sama.

Dadan mengaku untuk menangkap pelakunya agak sulit juga. Karena lokasinya

luas dan banyak pintu masuk menuju Watu Tulis Gunung Kawi. “Kalau ketahuan pelakunya pasti kami tangkap,” kata Dadan.

Menurut Dadan, info kebakaran hutan diperoleh Jum’at siang. Saat itu ada asap dan pada malam hari terlihat jelas api yang membara. Katanya, api berusaha dipadamkan oleh tim secara bergantian karena luasnya lokasi yang diperkirakan mencapai 25-30 hektar.

Kejadian ini merupakan kebakaran ketiga selama musim kemarau. Ada 20 tim yang terdiri dari Perhutani, masyarakat, pemerhati ling kungan dan potensi masyarakat lainnya. Selain kawasan tersebut, kawasan hutan lainnya yang rawan kebakaran adalah hutan di Gunung Panderman dan Welirang di Kota Batu. Untuk kawasan gunung Panderman, peristiwa kebakaran hutan biasanya dipicu oleh ulah para pendaki yang membuang puntung rokok di semak-semak atau membuat perapian yang tidak dipadamkan saat ditinggal turun. Selain oleh pendaki, kebakaran juga bisa dipicu oleh gesekan batuan akibat kencangnya tiupan angin yang berpotensi menimbulkan percikan api. Kejadian kebakaran di hutan gunung Panderman hampir setiap tahun terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar.

Sedangkan kebakaran di hutan kawasan gunung Panderman, khususnya di Tahura R Soerjo, umumnya terjadi karena aktifitas pembakaran oleh petani saat akan membuka lahan maupun pemburu lutung dan burung.Q sup

HUT RI ke - 70, Pemkot Blitar Gelar Pawai Kebangsaan 2015 Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-70 dengan slogan Ayo Kerja, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kembali menggelar Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2015, Sabtu (22/8) kemarin.

Seperti diungkapkan Ketua Panitia Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 tahun 2015 Kota Blitar, Priyo Istanto, tujuan diselenggarakan kegiatan Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2015 ini sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kemerdekaan yang masih dapat dirasakan bersama, menggelorakan kem bali nilai-nilai Nasionalisme, Patriotisme, Religius dan Wawasan Kebangsaan serta menteladani semangat perjuangan para pahlawan kusuma Bangsa.

“Serta mengobarkan semangat gotong royong dan sekaligus memberikan ruang aktualisasi minat dan bakat

masyarakat sekaligus memantapkan pelaksanaan ekonomi kreatif,” kata Priyo Istanto.

Lanjut Priyo Istanto, pada pelaksanaan Pawai Kebangsaan Indonesia Merdeka ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari unsur Pendidikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal, BMUD/BUMN, Kecamatan dan Kelurahan, serta unsur masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dengn rute yang ditempuh kurang lebih sepanjang 4 kilometer dengan start di depan Kantor Walikota Blitar dan finish di PIPP Kota Blitar,” jelasnya.

Pj. Wali Kota Blitar, Suprianto, SH, MH, mengatakan

Pawai di Kota Blitar dinamakan Pawai Kebangsaan Kota Blitar tahun 2015 karena pada pawai ini menggambarkan perjalanan panjang Bangsa Indonesia, mulai dari merebut, mempertahankan, sampai mengisi kemerdekaan, dimana seperti dipesankan Bung Karno kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan citacita Bangsa dan Negara ini.

“Mari kita isi dan kita syukuri Kemerdekaan ini dengan pem bangunan di segala bidang,” kata Suprianto, SH, MH. Selain itu dikatakan Suprianto, SH, MH, sejalan dengan tema HUT Kemerdekaan tahun ini yaitu Gerakan Nasional Ayo Kerja, pihaknya berharap masyarakat Kota Blitar mampu mengisi kemerdekaan dengan kerja, kerja, dan kerja. Bahkan pihaknya percaya masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat produktif, masyarakat yang kreatif, sekaligus bijaksana dalam menyikapi perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan dapat membangun se-

mangat keagamaan dan nasionalisme.

“Melalui pawai ini mari kita perkokoh semangat persatuan diantara seluruh komponen masyarakat Kota Blitar. Insya Allah, jika kita mau bersatu, mau bekerja sama, dan mau bergotong royong, semua permasalahan akan dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Di sisi lain melalui pawai ini pihaknya juga berharap dapat memperkokoh semangat kebersamaan di antara seluruh komponen masyarakat Kota Blitar, karena jika mau bersatu, mau bekerja sama, dan mau bergotong royong, semua permasalahan akan dapat diselesaikan bersama dengan mudah. Q htn*

hartono/bhirawa

Pj Wali Kota Blitar Suprianto, SH, MH saat membuka pelaksanaan Pawai Kebangsaan Tahun 2015 di depan Kantor Walikota Blitar, Sabtu (22/8) kemarin.

OLAHRAGA

Senin Kliwon 24 AGUSTUS 2015

LINTASAN

Hery Faisal Pimpin ISSI Sultra Kendari, Bhirawa Hery Faisal terpilih secara aklamasi untuk pemimpin Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2015-2019 melalui Musyawarah ISSI Sultra 2015 di Kendari, Sabtu (22/8) malam.

Hery Faisal menggantikan ketua ISSI Sultra sebelumnya yang dipimpin oleh Eddy Hidayatullah yang telah habis masa periodenya.

"Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah menyusun struktur kepengurusan dan melakukan konsolidasi internal," kata Hery.

Hery juga akan menginstruksikan kepada pengurus cabang ISSI yang sudah kadaluaraa kepengurusannya agar segera melakukan musyawarah.

Hery berjanji dalam kepengurusannya ini akan menjadikan balap sepeda sebagai salah satu olehraga andalan Sultra yang bisa meraih medali dikancah nasional.

"Ini bukan mimpi yang muluk-muluk, tetapi sesuatu yang realistis karena kita memiliki atlit-atlit yang handal," kata Hery yang merupakan mantan ketua PSSI Sultra itu.

Langkah pertama yang akan dilakukan untuk menuju cita-cita itu, kata dia, adalah mempersiapkan atlit untuk mengikuti Pra PON dengan harapan bisa meloloskan atlik untuk berlaga pada PON ke XIX di Jawa Barat.Q ant

15

Gagal di PPLP Nasional, Warning Awal Popnas Bola Voli Jatim Surabaya, Bhirawa Kegagalan bola voli meraih juara di ajang Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), menjadi warning awal bagi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim untuk melakukan evaluasi sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII Bandung-Jabar Bulan September mendatang.

Di ajang Kejurnas Antar PPLP nasional yang digelar di Universritas Negeri Surabaya (Unesa), langkah tim bola voli Jatim dihentikan Sumut, dengan sor 23 (25-20, 25-10, 22-25, 23-25 dan 8-15) di babak semifinal. Sumut berhasil meraih juara setelah di babak final menaklukkan PPLP Bogor dengan skor 3-0 (27-25, 2517, dan 25-21).

Pelatih Jatim, Agus mengatakan kekalahan ini karena kurangnya waktu pertemuan tim dalam menghadapi kejurnas. “Baru bertemu dan latihan bersama 2 hari, sehingga keso-

lidan dan kekompakan pemain di tim sangat mengecawakan dan kurangnya komunikasi antar pemain,� katanya usai pertandingan, Jumat (21/8).

Penanggungjawab Popnas Jatim yang juga Kabid Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Haris Ramadhan menjelaskan, bahwa pertandingan kejurnas antar PPLP sasaran utamanya adalah untuk persiapan Popnas. Sehingga kegagalan ini menjadi pelecut bagi para atlet dan pelatih untuk meraih emas di Popnas nanti.

Sebelumnya Kepala Dispora

Jatim, Dr Sugeng Riyono berharap atlet pelajar bisa kembali memboyong juara umum Popnas, setelah di Popnas XII Jakarta direbut tuan rumah dengan meraih 64 emas, 49 perak, 41 perunggu Jatim harus puas di peringkat kedua dengan 43 emas, 46 perak, 47 perunggu, disusul Jabar 29 emas, 26 perak, 53 perunggu, Jateng 26 emas , 25 perak, 30 perunggu dan Sumatera Barat 12 emas, 10 perak, dan 19 perunggu.

Prestasi Jatim di multieven nasional paling bergengsi tingkat pelajar cukup bagus dengan menjadi juara umum empat kali secara beruntun. "Setelah Jatim di Peparnas juara umum, kami berharap prestasi itu menjadi pelecut bagi kontingen Popnas untuk menorehkan prestasi yang sama," kata Sugeng Riyono. Q wwn

Kegagalan bola voli meraih juara di ajang PPLP menjadi warning awal bagi Dispora Jatim untuk melakukan evaluasi sebelum turun di ajang Popnas XIII.

PSMS Incar Poin Penuh dari Kalteng Putera

346 Lampion Meriahkan Pembukaan DBI Padang, Bhirawa Sebanyak 346 lampion memeriahkan pembukaan Festival Padang International Dragon Boat (DBI) 2015 di kawasan GOR H. Agus Salim Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (22/8) malam.

"Jumlah tersebut sesuai dengan hari jadi Kota Padang ke 346 pada 7 Agustus 2015," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Lampion-lampion tersebut diterbangkan setelah acara resmi dibuka dengan pemukulan gendang oleh Penjabat Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek, Wali Kota (Wako) Padang, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Emzalmi.

Mahyeldi mengatakan, bahwa tahun ini pertama kalinya pembukaan acara DBI dilakukan pada malam hari. Hal itu untuk mencari suasana dan terobosan baru, agar acara yang rutin tiap tahun tersebut berbeda setiap tahunnya.

"Kita memikirkan bagaimana acara ini tidak monoton, karena diadakan setiap tahun. Untuk itu harus dipikirkan bagaimana acara ini menjadi semakin baik setiap tahunnya," paparnya.

Selain pelepasan 346 lampion ke udara, pembukaan DBI juga dimeriahkan oleh tari kolosal Minangkabau dan pelepasan kembang api di akhir acara.

Festival yang pertama kali diadakan pada 2002 ini, katanya merupakan simbol yang melambangkan kebiasaan masyarakat Kota Padang yang selalu bekerja sama, seperti halnya kerja sama yang dilakukan oleh para pendayung.

Pj Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Wako dan Wawako, serta seluruh panitia DBI yang telah berhasil membuat acara ini sangat baik.

"Ini merupakan prestasi sendiri bagi Kota Padang yang berhasil membuat even besar seperti ini menjadi sangat baik," katanya.

Ia berharap Pemkot Padang terus menggali potensi yang dimiliki Kota Padang dan mengembangkannya, karena menurutnya masih banyak potensipotensi yang dimiliki oleh kota tersebut.

Seperti halnya memanfaatkan batang kali banjir kanal yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk mengatur dan mengatasi banjir, sekarang juga digunakan sebagai tempat acara dragon boat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang sekaligus menjadi ketua panitia DBI, Suardi Junir menjelaskan jumlah peserta DBI tahun 2015 adalah sebanyak 33 tim, termasuk dari luar negeri.

Ia menyebutkan, negara-negara yang mengikuti dragon boat tahun 2015 adalah Malaysia, Filiphina, Singapura, Hongkong dan Brunai Darussalam.

"Peserta terdiri dari podsi-podsi yang ada di seluruh Indonesia dan 15 tim kesatuan,"jelasnya.Q ant

trie diana/bhirawa

SENAM PAGI

Pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dak Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) Surabaya saat mengikuti senam pagi bersama yang rutin digelar setiap hari jumat dan diikuti Sekretaris , Staf dan PLKB seKecamatan Surabaya.Jumat (21/8).

Menpora Harapkan Ganesha Open Jadi Kalender Tahunan Jakarta,Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap kejuaraan panahan Ganesha Open 2015 yang digelar Unit Panahan Pasopati Institut Teknologi Bandung (ITB) jadi kalender tahunan dan diharapkan mampu menjadi ajang pembinaan dan selanjutnya mampu menciptakan atlet ke-

las internasional.

"Panahan adalah salah satu cabang olahraga andalan untuk meraih medali emas. Dengan Ganesha Open dijadikan kalender nasional maka peluang untuk mencetak atlet handal akan lebih terbuka," kata Imam Nahrawi seperti dalam siaran pers yang diterima media di Jakarta, Sabtu.

Didorongnya Ganesha Open

Menpora, Imam Nahrawi berharap kejuaraan panahan Ganesha Open 2015 yang digelar Unit Panahan Pasopati ITB jadi kalender tahunan.

menjadi agenda tahunan, kata dia, bukan tanpa alasan karena pihak rektorat maupun civitas akademika salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu memberikan dukungan penuh meski Kemenpora untuk sementara hanya bisa membantu medali dan sedikit uang pembinaan.

"Yang terpenting adalah olahraga harus mampu menjunjung tinggi kebersamaan dan sportivitas," kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Saat menghadiri penutupan kejuaraan Ganesha Open 2015, orang nomor satu di Kemenpora itu didampingi oleh Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Panahan Indonesia (PP Perpani) Alman Hudri dan Staf Ahli Kemenpora, Amung Ma'mun.

Kejuaraan Panahan Ganesha Open 2015 digelar sejak 18 Agustus. Adapun total peserta yang turun pada kejuaraan tersebut sebanyak 415 atlet.

Kelas yang dipertandingkan adalah pelajar, mahasiswa, dan umum dengan sistem ronde nasional, FITA recurve, dan FITA compound.Q ant

Dua Peselancar Australia Rebut Juara di Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Dua peselancar layang asal Australia merebut juara pertama untuk kategori berbeda dalam ajang "Tabuhan Island Pro Kiteboarding" di Pulau Tabuhan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang berakhir Minggu.

Peselancar layang Joshua Stephens (Australia) menjadi juara di kategori "high speed" serta Dan Sweeney (Australia) meraih juara pertama di kategori freestyle laki-laki. Untuk kategori high speed hanya dipilih satu orang juara.

Untuk kategori frestyle laki-laki, juara kedua diraih Christian Tio (Filipina) di-

susul Narapichit Pudla (Thailand).

"Ketiga nama yang berhasil juara kategori freestyle itu memang langganan jawara di sejumlah kompetisi selancar layang di berbagai negara," ujar Race Director Tabuhan Island Pro Kiteboarding Jeroen van Der Kooij.

Di kategori freestyle perempuan, Meiji dari Jepang berhasil menjadi yang pertama disusul Beatrice D. dari Swiss.

Di kategori racing (maraton) pria, peselancar layang dari Filipina Doque Delos Santos menjadi jawara. Delos Santos juga bukan nama

asing di dunia kiteboarding.

Dia termasuk peselancar layang top dunia.

Di tempat kedua, nama Narapichit Pudla kembali muncul disusul peselancar layang Indonesia, Komang Parde.

Kategori racing perempuan, juara pertama diraih Beatrice (Swiss) disusul Meiji dan Fu Sumsion (Tiongkok).

Ajang Tabuhan Island Pro Kiteboarding di Pulau Tabuhan, Banyuwangi, yang digelar sejak Sabtu (22/8) diikuti 52 peselancar profesional dari 20 negara.

Mereka antara lain berasal dari Belanda, Jerman, Austria, Prancis, Swedia, Finlan-

dia, Rusia, Lithuania, Inggris, Brazil, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, dan Indonesia.

Ajang bergengsi ini memperebutkan total hadiah Rp100 juta yang disediakan oleh Pemkab Banyuwangi dan sejumlah perusahaan besar di industri selancar, seperti Rip Curl, Rip Curl School of Surf, Airush, Huna Boards, Freedom Kiteboarding Magazine, dan Beach Hut and Surftime.

Kegiatan ini juga didukung distributor peralatan kiteboarding (selancar layang) dan windsurfing (selancar angin) terbesar di dunia,

yaitu Best Kiteboarding.

Jeroen van Der Kooij mengatakan kompetisi selancar layang di Pulau Tabuhan telah menjadi magnet baru bagi para peselancar. Hal itu terbukti dari keikutsertaan peselancar profesional yang namanya sudah tak asing lagi di dunia olahraga ekstrem tersebut.

"Saat ini, Tabuhan Island Pro Kiteboarding telah menjadi event yang banyak dilirik dan diperhatikan. Saya berharap ke depan bisa terus bagus dan menjadi event yang terbesar di Asia Tenggara," ujar pria asal Belanda tersebut.Q ant

Medan, Bhirawa PSMS Medan mengincar poin penuh dari Kalteng Putra yang akan dihadapi, Minggu (23/4) di Stadion Teladan Medan, demi mengamakan langkah melaju ke babak selanjutnya pada Piala Kemerdekaan.

"Tentunya dengan tambahan tiga poin nanti, peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya terbuka lebar di Piala kemerdekaan," kata Pelatih PSMS Medan Suharto di Medan, Sabtu.

Dengan tambahan tiga poin, Tambun Naibaho dan kawan-kawan akan mengantungi 10 poin. Dari perolehan poin, mereka meninggalkan kontestan lain di grup A. Positifnya, niat PSMS mengamankan tiga poin saat pertandingan nanti sangat tinggi.

Kemenangan hanya menjadi tujuan akhir punggawa Ayam Kinantan dalam laga keempatnya di fase grup.

"Dalam hal sepakbola apapun bisa terjadi. Meskipun kemarin bermain seri dengan Lampung, kami pikir tidak mengurangi semangat pemain bertanding. Motivasi mereka untuk menang masih besar," katanya.

Misi mengalahkan Kalteng Putra memang tidak semudah membalikan kedua telapak tangan, mengingat ada dua mantan pemain PSMS yang memper-

kuat tim tersebut yakni Eko Prasetyo dan Edi Sibung.

Selain itu grafik permainan yang diperagakan pemain-pemain kalteng putra juga semakin membaik.

"Ada beberapa hal penting yang kita peroleh saat bermain imbang dengan Lampung FC kemaren. Kita tak mau ini terulang lagi. Melawan Kalteng Putra besok, PSMS wajib menang," katanya.

Sementara itu, Kalteng Putra sendiri tidak mau sesumbar dalam laganya menghadapi PSMS Medan dan sama sekali tidak menargetkan poin penuh melawan tim tuan rumah.

"Tidak mau muluk-muluk bisa dapat poin tiga dari PSMS. Kita realistis saja karena saat ini memang PSMS lawan berat kita.

Cukup dapat satu poin bisa membantu kita untuk membuka peluang ke fase berikutnya," katanya.

Mencuri satu poin bukan berarti Kalteng Putra akan bermain bertahan, karena eko akan tetap menurunkan pemain terbaiknya demi mengantisipasi permainan PSMS Medan.

"Kita tetap menurunkan formasi yang terbaik. Kami tetap main terbuka dan mencoba main dari kaki ke kaki. Dan yang lebih penting kita bermain percaya diri saja lawan PSMS ini," katanya.Q ant

Sumsel Siapkan Tiga Atlet ke AFDC 2015 Palembang, Bhirawa Provinsi Sumatera Selatan menyiapkuan tiga pebalap sepeda gunung untuk mengikuti kejuaraan internasional bertajuk Asia Pacific Downhill Challange (AFDC) di Lubuklinggau, November 2015.

Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sumsel Leonardi Putra Sohe di Palembang, Sabtu, mengatakan, Sumsel selaku tuan rumah diperkenankan menurunkan tiga atlet sehingga ISSI memilih Agung Fan Budi, M Fahmud, dan Jauhari Johan.

"Tiga atlet ini akan turun di nomor downhill man elite dan cross country. Pada minggu ini mereka akan mulai menjalani latihan di Lubuklinggau," kata dia.

Ia mengemukakan, dengan berlatih di arena pertandingan diharapkan ketiga atlet tersebut akan lebih menguasai medan dibandingkan atlet lain.

"Harapannya Sumsel tidak hanya sebagai tuan rumah, tapi juga berprestasi," kata dia.

Terkait dengan persiapan tuan rumah Lubuklinggau, pria yang akrab dipanggil Dodi itu mengatakan, masih tahapan perenovasian lintasan.

"Saat pemkot Lubuklinggau sedang berusaha menarik kalangan swasta untuk pendanaan kegiatan," kata dia.

Sebanyak 35 negara akan mengikuti kejuaraan sepeda gunung bertajuk Asian Pasific Downhill Challenge (AFDC) di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, November 2015.

Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang uji coba tuan rumah untuk menggelar pertandingan Asian Games pada 2018.Q ant

Provinsi Sumsel siapkan tiga pebalap sepeda gunung untuk mengikuti kejuaraan internasional bertajuk Asia Pacific Downhill Challange (AFDC).

16

Senin Kliwon, 24 AGUSTUS 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Jatimnomics Antarkan Pakde Karwo Raih Doktor Honoris Causa Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pemberian gelar tersebut diberikan karena Gubernur Soekarwo memiliki karya atau prestasi tacit knowledge yang memiliki potensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi dan bermanfaat bagi kesejateraan masyarakat.

P

emberian gelar Doktor Honoris Causa resmi disematkan kepada orang nomor satu di Pemprov Jatim itu, setelah menyampaikan pidato berjudul “Jatimnomics.

Sebuah Model Indonesia Incorporated dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” di Aula Garuda Mukti Lantai V Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu (22/8).

Bagi Unair, pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa pada Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, adalah yang ke-10 sejak salah satu universitas negeri di Surabaya itu masuk dalam catatan sejarah selama hampir 61 tahun. Namun untuk bidang ekonomi, gelar Doktor Honoris Causa bagi Gubernur Soekarwo ini adalah yang kedua yang dianugerahkan Unair.

Dalam pidatonya itu, Pakde Karwo menyatakan, konsep Ja-

timnomics menjadi solusi jitu untuk menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar.

“Jatimnomics adalah pengembangan dari Indonesia Incorporated menjadi sistem ekonomi khas Jatim, dari Jatim untuk Indonesia. Jatimnomics sebagai solusi tidak untuk Jatim, tetapi untuk Indonesia. Model saling memperkuat,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, Jatimnomics berangkat dari pemikiran ekonomi kekeluargaan yang menekankan, potensi atau kekayaan dimiliki sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Kekhasan kultur di Jatim, pemerintah, legislatif, tokoh agama,

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima ijazah Doktor Honoris Causa dari Rektor Unair Surabaya Prof Dr Moh Nasih SE MT Ak CMA saat prosesi Penganugerahan Doktor Honoris Causa bagi Gubernur Soekarwo, di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu (22/8).

tokoh masyarakat terus dilakukan dialog.

Dengan konstruksi Jatimnomics, kinerja pembangunan ekonomi Jatim mampu menghasilkan produk dengan daya saing yang kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dan mampu mendorong sistem produksi nasional dari aktivitas pasar domestik nasional di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD).

“KPD bukan dari government to government tetapi business to business. Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistik dan connectivity Indonesia bagian timur. Tentunya ini untuk

mencukupi kebutuhan konsumsi maupun pasokan bahan baku industri nasional, mampu menekan defisit transaksi berjalan, dan bakan menghasilkan neraca transaksi berjalan akan surplus di level nasional,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Dengan Jatimnomics, konsep ekonomi kerakyatan bisa berdampingan dengan liberalisme.

Kolaboratif dengan desain yang dilakukan pemerintah. Yang kecil harus diberikan insentif dan didorong, yang besar diberikan jaminan (government guarantee).

Dalam peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pe-

merintah hadir untuk mendesain dan memiliki kebijakan agar produk UMKM memiliki daya saing yang baik di pasar domestik dan global.

Sedangkan pada usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee) berupa kemudahan perijinan, pasokan power/listrik, energi, menjamin iklim buruh yang demokratis, serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi.

“Kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.  iib*

Miliki Karya yang Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat

Pakde Karwo didampingi Bude Karwo menerima ucapan selamat dari Prof Dr (HC) Chairul Tanjung dan Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA.

REKTOR Universitas Airlangga Surabaya, Prof Dr Moh Nasih SE MT Ak, CMA mengatakan, ada beberapa pertimbangan meng apa Universitas Airlangga (Unair) memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Gubernur Jatim. Diantaranya karena memiliki karya atau prestasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Nasih mengatakan, karya Gubernur Soekarwo salah satunya yakni pembangunan ekonomi

Pimpinan, Staf dan Segenap Karyawan

di Provinsi Jatim. Hasil nyatanya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Jatim semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan angka PDRB, penurunan angka kemiskinan di Jatim, kenaikan nilai ekspor migas dan non migas, kemudahan investasi dengan memberikan jaminan pemerintah dan efisiensi birokrasi.

“Biasanya dalam pertumbuhan yang tinggi diikuti dengan peningkatan disparitas. Namun, khusus di Jatim ada kondisi

yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan mampu memperkecil disparitas di masyarakat, memperbaiki gini ratio di Jatim,” ujarnya.

Dengan penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa ini, maka diharapkan Pakde Karwo dapat menularkan ilmu ekonomi pembangunan praktis yang dimiliki. Nantinya karya Pakde Karwo dalam pembangunan ekonomi dapat terus dinikmati dan dikembangkan.  iib*

Prof Dr (HC) Chairul Tanjung

Sukses Angkat Pertumbuhan Ekonomi SAYA sangat mengapresiasi penganugerahan yang diberikan kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Sebab Jatim selama ini bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas ratarata nasional, tetapi gini rationya turun.

Pakde Karwo berhasil melakukan pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan begini ratio dan kesenjangan yang tidak melebar bahkan menciut.

Konsep ini diharapkan bisa digunakan provinsi dan kabupaten/lain.  iib*

Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA

Pakde Karwo Bekerja dengan Ilmu SAYA angkat topi dengan kerja nyata yang telah dilakukan Pakde Karwo selama ini. Pakde Karwo tak hanya stabilkan politik, tapi juga terus tumbuhkan ekonomi Jatim. Itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang selalu di atas rata-rata nasional.

Sedikit sekali orang yang mampu bekerja dengan ilmu. Dari yang sedikit itu, Pakde Karwo bekerja dengan ilmu.

Dan hasilnya sudah bisa dirasakan masyarakat. Jatim menjadi rujukan nasional dalam hal penataan ekonomi masyarakat.  iib*

Dinas Perhubungan dan LLAJ

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Selamat dan Sukses

Selamat dan Sukses

Gubernur Jawa Timur Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum

Gubernur Jawa Timur Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum

Atas Diterimanya Gelar Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Unair

Atas Diterimanya Gelar Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Unair

Pemberian gelar Doktor Honoris Causa diserahkan oleh Rektor Unair Prof Dr Muhammad Nasih di Aula Garuda Mukti Lantai V Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu 22 Agustus 2015

Pemberian gelar Doktor Honoris Causa diserahkan oleh Rektor Unair Prof Dr Muhammad Nasih di Aula Garuda Mukti Lantai V Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu 22 Agustus 2015

Dr Ir Wahid Wahyudi MT Kepala Dinas

DrDrHarry Soegiri MBA, MSi Ir Wahid Wahyudi MT Kepala Dinas Pj Bupati

Provinsi Jawa Timur

Kepada

Kepada