binder24feb22

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 24 FEBRUARI 2022

Jatim Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Sulteng

Baru Beberapa Jam Transaksi Mencapai Rp 90 Miliar

Pemprov,Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menjalin kerjasama dagang dan investasi dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Best Western Plus Coco Kota Palu, Rabu (22/2).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan termakasih kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kadin, dan HIPMI provinsi Jatim, serta Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang mendukung terselenggaranya Misi Dagang dan MoU. Diharapkan misi dagang ini memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi.

“Setelah MoU ini mari kita maksimalkan, kolaborasikan dan sinergitaskan kerjasama apa yang kita mulai. Mengingat data data

BPS Jawa Timur Produk dari masyarakat di Jatim ini banyak diminati pedagang, pengusaha, serta masyarakat Sulawesi Tengah dimana angka transaksinya Rp. 4,3 Triliun di tahun 2021,”ujarnya.

Lebih lanjut ia Gubernur Khofifah menyampaikan, dengan dibangunnya kerjasama dua provinsi ini juga memberi bermanfaat pada sistem pemerintahan dua provinsi, antara lain di sektor kehutanan.

Saat ini Jatim berhasil mengembangkan Integrated Area Development (IAD) dalam pengelolaan perhutanan sosial, tepatnya di Kabupaten Lumajang.

Ini bisa dijadikan referensi bagi Gubernur Sulteng untuk datang ke daerah Lumajang. Mengingat di Indonesia ini ada dua IAD, yakni di Lumajang Provinsi Jatim dan Bangka Belitung.  ke halaman 11 ist

Pemprov Jatim dan Sulawesi Tengahmenjalin kerjasama dagang dan investasi dengan menandatangani MoU di Hotel Best Western Plus Coco Kota Palu, Rabu (22/2).

Penambahan Kasus Harian Masih Fluktuasi

22 Daerah Masuk Level 3 PPKM

Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Arumi Bachsin pada forum diskusi TP PKK di Kantor Dinkes, Rabu (23/2).

Hadapi Covid-19, Angka Stunting Jatim Turun

Pemprov, Bhirawa Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Arumi Bachsin Elestianto Dardak menegaskan keberhasilan Pemprov Jatim dalam menangani stunting. Bahkan selama masa pandemi Covid-19, angka stunting berhasil turun dari tahun 2019 sebesar 26,85 persen, tahun 2020 sebesar 25,64 persen dan tahun 2021 sebesar 23,5 persen.

Hal tersebut disampaikan Arumi usai mengikuti forum  ke halaman 11

MITRA

Canangkan Maret Bulan Padat Karya

Wawali Minta Kemendag Tetapkan HET Kedelai - Kedelai tiap tahun bikin pusing Bupati Maryoto Perintahkan Sekolah Tutup Saat PPKM Level 3 -

Bukan berarti libur loh

Kemendikbudristek Membebaskan Sekolah Memilih Kurikulum Sesuai Kebutuhan - Orang tua siswa bakal pusing pilih sekolah

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, tanggal 17 Februari lalu, Jatim mencatat rekor tertinggi yakni penambahan 8.977 kasus. Angka kasus mengalami penurunan sebanyak 60% pada tanggal 21 Februari yakni 3.621 kasus. Namun, pada tanggal 22 Februari kasus harian naik lagi menjadi 7.569 kasus.

Atas fluktuasi kasus yang terjadi, Gubernur Jatim Khofifah Indar

Parawansa mengajak masyarakat tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan (Prokes) serta percepat vaksinasi.

“Alhamdulillah, kini kasus Covid-19 di Jatim sudah mulai turun secara bertahap tetapi masih fluktuatif. Sehingga semua pihak harus tetap waspada disertai percepatan vaksinasi dan disiplin protkes.

Semoga covid-19 di Jatim

Kategori PPKM di Jatim PPKM Level 2

PPKM Level 3

 Kabupaten Trenggalek  Kabupaten Ponorogo  Kabupaten Pacitan  Kabupaten Ngawi  Kabupaten Magetan  Kabupaten Madiun  Kota Blitar  Kabupaten Blitar  Kabupaten Banyuwangi  Kabupaten Tuban  Kabupaten Sumenep  Kabupaten Probolinggo  Kabupaten Pasuruan  Kabupaten Pamekasan  Kabupaten Jember.

 Kabupaten Tulungagung  Kabupaten Situbondo  Kabupaten Sidoarjo  Kabupaten Lumajang  Kota Surabaya  Kota Probolinggo  Kota Mojokerto  Kota Malang  Kota Kediri  Kota Batu  Kabupaten Kediri  Kabupaten Jombang  Kabupaten Bondowoso  Kabupaten Sampang  Kabupaten Nganjuk

Kota Madiun PPKM Level 4

Pertama di Jatim dan Nomor Empat se Indonesia

Kota Madiun, Bhirawa Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 12/2022, Kota Madiun menjadi satu-satunya daerah (kabupaten/kota)

di Jawa Timur yang menyandang PPKM level 4. Bersanding dengan Kota Cirebon, Kota Magelang dan Kota Tegal  ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Wawali Minta Kemendag Tetapkan HET Kedelai

D I T E N G A H pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggebrak dengan menjadikan Maret 2022 sebagai bulan padat karya. Tujuannya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Pahlawan, yang selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

“Saya memiliki tekad untuk bisa menggerakkan ekonomi Surabaya kembali, Eri Cahyadi  ke halaman 11y a n g

Sentil

Pemprov, Bhirawa Tren kasus harian Covid-19 di Jatim terus mengalami fluktuasi. Kendati telah terjadi tren penurunan, gelombang tiga pandemi ini sempat mengalami puncak penambahan kasus harian pada 17 Februari. Penambahan kasus tersebut bahkan melampaui kasus harian tertinggi bulan Juli 2021 atau gelombang kedua Covid-19 varian delta.

Surabaya, Bhirawa Harga kedelai terus merangkak naik karena permintaan global yang juga tinggi. Salah satunya dipicu oleh aksi borong Tiongkok terhadap kedelai impor dari negara-negara pemasok utama seperti Amerika Serikat.

Merujuk pada situs tradingeconomics, harga kedelai berfluktuasi di rentang US$ 15 per bushel (sekitar 27,21 kg) setelah sempat menyentuh level tertinggi sejak Mei 2021 di kisaran US$ 16 per bushel. Akibatnya pengrajin tahu dan tempe harus menebus kedelai dengan harga lebih mahal.

Wawali Surabaya Armuji saat mengunjungi produsen tahu dan tempe di Surabaya.

sudarno/bhirawa

Kota Madiun dinyatakan masuk PPKM level 4 namun Pemkot Madiun belum mengambil kebijkan pembatasan. Tampak petugas memberikan vaksinasi ke warga lansia, Rabu (23/2).

Bupati Maryoto Perintahkan Sekolah Tutup Saat PPKM Level 3 Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, memerintahkan semua sekolah di Tulungagung untuk sementara tutup selama Kabupaten Tulungagung menerapkan PPKM level 3. Penutupan tidak hanya berlaku bagi PAUD/TK, SD dan SMP, tetapi juga SMA dan SMK.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dari Rakor dan Sinkronisasi Dinas PPPA, PPKB dan Kependudukan Jatim

Baru Enam Daerah Bentuk UPTD PPA, Kepemilikan Kartu Identitas Anak 43,18 Persen Salah satu program prioritas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, adalah melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim selaku OPD yang membidangi masalah tersebut, lantas membuat sejumlah strategi.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Agar perlindungan perempuan dan anak di Jatim berjalan maksimal, Pemprov Jatim pun mendorong kabupaten/kota, untuk segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sebab saat ini baru enam kabupaten yang sudah membentuk UPTD PPA, dan satu kabupaten sedang proses pembentukan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menuturkan, pembentukan UPTD PPA ini merupakan amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Aturan ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Surat Edaran (SE) kepada bupati/wali kota ten-

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Jatim, Benny Sampirwanto bersama Kepala DP3AK Jatim Restu Novi Widiani foto bersama disela acara Rakor dan Sinkronisasi Dinas PPPA, PPKB dan Kependudukan Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2022.

tang pembentukan UPT PPA. “Sampai saat ini baru beberapa daerah yang sudah membentuk UPTD PPA. Kami mengimbau kepada kabupaten/kota lain yang belum memiliki UPTD PPA untuk segera membentuk agar penanganan korban kekerasan bisa segera ditangani,” ujar Benny, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas PPPA, PPKB dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Rabu (23/2).

Menurut dia, isu kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi permasalahan yang terus menjadi perhatian. Data 2017-2021  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Halaman 2

Pemkab Gelar Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan Termasuk Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo melalui Bagian Organisasi menggelar kegiatan sehari berupa bimtek penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Rabu (23/2).

Kegiatan bimbingan tehnis tersebut di helat di lantai II Pemkab Situbondo dan dibuka secara resmi oleh Sekda Syaifullah dengan didampingi Kabag Organisasi, Puguh Wardoyo. Sejumlah pimpinan OPD dan Kabag yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Menurut Sekda Syaifullah, kegiatan ini untuk menghitung kembali beban kerja sebagai dasar pemberian TPP kepada staf, pelaksana fungsional dan semua pimpinan OPD. Artinya, sebut Sekda Syaifullah, kegiatan bimtek ini untuk melakukan evaluasi jabatan ASN. “Ya ini digelar kembali karena ada perubahan SOTK. Termasuk perubahan di level jabatan yang sebelumnya seperti menjabat Kasubag sekarang menjabat fungsional,”

tutur mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Sekda Syaifullah, evaluasi jabatan menyentuh semua lapisan, termasuk misalnya staf, tukang ketik dan driver. Sehingga kedepan, lanjutnya, akan diketahui jumlah besaran pemberian TPP ASN dan PPPK. “Untuk pengaturan SOTK sebenarnya sudah selesai tahun 2021 lalu. Nah, saat ini merupakan SOTK yang diperbaharui. Ini sekarang menyiapakn TPP-nya. Inya Allah kalau tidak meleset akan cair pada bulan April 2022 mendatang,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Kabag Organisasi, Puguh Wardoyo, menimpali, kegiatan bimtek mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; PP Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN; PP Nomor 49 tahun 2018 tentang menajemen PPPK; Permendagri Nomor 12 tahun 2008 tentang pedoman analisis jabatan di lingkungan Kemendagri dan Pemda; Permenpan-RB Nomor

34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan PNS. “Sisanya kami mengacu pada Permenpan-RB tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan pemerintah dan Permenpan-RB tentang pedoman analisis beban jabatan dan analisis beban kerja,” ujar Puguh Wardoyo dihadapan Sekda Syaifullah.

Pria yang sebelumnya lama berdinas di Kantor Bappeda Kabupaten Situbondo itu menambahkan, tujuan kegiatan bimtek diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim analisis, dalam penyusunan Anjab, ABK, dan Evaluasi Jabatan di Pemkab Situbondo.

Lalu, lanjut Puguh, untuk mengetahui evaluasi jabatan, mengetahui tahapan proses dan aspek evaluasi jabatan dan analisis beban kerja.

Ketiga, lanjut Puguh, untuk mengetahui hubungan antara analisis jabatan dan remunirasi atau TPP. “Terakhir, untuk mengetahui tingkat jabatan, penetapan peringkat kelas jabatan dan restrukturisasi dalam pengembangan fungsional,” beber Puguh.

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah bersama Kabag Organisasi Puguh Wardoyo serta pemateri dari Dr Hainur Rachman saat membedah kegiatan bimtek penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lantai II Pemkab Situbondo, Rabu (23/2).

Dalam kegiatan ini, kupas Puguh, pihaknya menghadirkan pemateri Dr Hainur Rachman dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk peserta, ujarnya, ia mengundang tim

analisis seperti Kasubag Umum dan Kasubag Kepegawaian di seluruh perangkat yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo.

“Selain itu juga mengundang tim analisis yang ada

di Sekretariat Pemkab Situbondo. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari dan s e p e k a n m e n d a t a n g l a n gs u n g melakukan survey,” jelas Puguh. [awi.dre]

Pencairan TPP ASN Tunggu Persetujuan Kemendagri Tulungagung, Bhirawa ASN Pemkab Tulungagung harus lebih bersabar. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang biasanya sudah dapat dinikmati pada bulan ini belum bisa cair karena masih menunggu persetujuan Kemendagri.

istimewa

Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa menghadiri Rakornas BNPB.

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana BNPB

Kalaksa BPBD Jatim Sebut Pentingnya Sinergitas Penguatan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mengikuti Rakornas yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rakornis yang digelar selama 3 hari, mulai Selasa (22/2) hingga Kamis (24/2) di ICE BSD Tanggerang ini bertemakan ‘Meningkatkan Kolaborasi Dan Integrasi Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana’.

Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Indonesia termasuk dalam 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Bahkan, hampir setiap hari terjadi bencana di

beberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu perlu ada penanggulangan bencana yang dilakukan secara terpadu.

Selain itu, sambung Presiden Jokowi, penanggulangan bencana juga harus dilakukan secara sistematik. Kemudian, lanjut Jokowi, rencana induk penanggulangan bencana di 2020-2044 harus dilakukan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

“Sistem edukasi kebencanaan harus dibangun dan dimulai sejak dini. Yaitu dimulai dari setiap individu maupun lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi tanggap bencana dan tidak hanya menunggu datangnya bencana,” kata Presiden Jokowi.

KILAS BIROKRASI

Dinsos Jatim Serahkan Dua Penghargaan pada UPT RSBN Malang Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim memberikan penghargaan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pilar sosial yang berprestasi dalam bidang publikasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum dan Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di sela kegiatan pemantapan jurnalistik bagi tim publikasi Dinsos Jatim yang digelar di Surabaya.

Dari beberapa UPT penerima penghargaan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang berhasil menyabet dua penghargaan. Yakni, penghargaan kategori konten instagram paling kreatif dan kategori UPT pengirim berita teraktif.

Usai menyerahkan penghargaan, Alwi mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. Dia berharap agar ke depan semakin aktif dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan.

“Selamat kepada RSBN yang telah meraih dua penghargaan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan mengatakan bahwa penghargaan ini sebagai pelecut untuk tetap mempublikasikan kegiatankegiatan yang ada di UPT agar dapat diketahui oleh khalayak umum di era serba digital ini.

Firdaus berharap untuk ke depan tim humas bisa meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas dalam pemberitaan.

“Untuk tahun-tahun berikutnya persaingan semakin ketat.

Mudah-mudahan tim humas RSBN bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas berita,” harapnya.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bidang dan Kepala UPT di lingkungan Dinsos Jatim, serta pilar-pilar sosial dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. [rac.dre]

Dikesempatan yang sama, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Budi Santosa setuju dengan tema dalam rakornis. Yakni mengedepankan kolaborasi atau sinergitas dalam upaya penanggulangan bencana. Dari penanggulangan bencana, Budi mengaku yang paling menarik adalah bagaimana penguatan kesiapsiagaan daripada kita.

Dalam artian, lanjut Budi, kesiapan daripada masyarakat dalam bentuk pentahelix. Hal tersebut merupakan implementasi dari ideologi Pancasila, yaitu saling gotong royong. Dan berkaitan tentang bagaimana kita bisa menjauhi pusat bencana dan ancaman bencananya.

“Mitigasi kesiapsiagaan bencana ini perlu pendekatan-pendekatan. Serta menciptakan dan membantuk kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat Indonesia, maka masyarakat bisa menjadi tangguh apabila terjadi bencana,” tegas Kalaksa BPBD Jatim.

Budi menambahkan, hasil survei di Jepang menyatakan ada faktor-faktor yang mampu menyelamatkan korban dari bencana. Yaitu kesiapsiagaan diri sendiri 34,9%, kemudian keluarga 31,9%, teman atau tetangga 28,1%, orang lewat 2,6 %, regu penolong atau lembaga kebencanaan 1,7 % dan lain-lain 0,9%. [bed.dre]

“Pencairan TPP masih menunggu persetujuan dari Kemendagri, tepatnya Keuda Kemendagri,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Suroto, Rabu (23/2).

Menurut dia, sampai sekarang surat persetujuan tersebut belum juga turun dari Kemendagri. “Kami pun belum tahu persis kapan turunnya,” sambungnya.

Suroto berharap surat persetujuan Keuda Kemendagri itu dapat segera turun dan membuat TPP ASN Pemkab Tulungagung cair. Terlebih BKPSDM Kabupaten Tulungagung sudah sering menanyakan hal tersebut ke Kemendagri.

“Yang diproses memang kabupaten dan kota secara nasional. Tetapi mudah-mudahan secepatnya dapat turun surat persetujuannya,” paparnya.

Soal kemungkinan surat persetujuan dari Kemendagri baru turun pada Maret mendatang, Suroto menyatakan tidak mau berandai-andai. Namun demikian, jika hal itu terjadi maka ASN Pemkab Tulungagung bakal mendapat TPP ganda yakni untuk Bulan Januari dan Februari 2022.

“Bila turunnya (persetujuan Kemendagri) bulan Maret ya TPP untuk Januari dan Februari dibayarkan di bulan Maret,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Bagus J Kuncoro, mengatakan pembayaran TPP menunggu surat dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung.

“Kami tinggal membayar saja,” katanya.

Menurut dia, sistem upgrade untuk TPP ASN Pemkab Tulungagung ada di BKPSDM Kabupaten Tulungagung. “Jadi masih nunggu upgrade Simona-nya di BKPSDM,” terangnya.

Sebelumnya, sejumlah ASN Pemkab Tulungagung bertanya-tanya soal TPP yang belum mereka terima. Padahal pada bulan-bulan lalu mereka selalu menerima TPP setiap tanggal 10 dan paling lambat tanggal 15. [wed.dre]

Bupati Ambil Sumpah Janji 397 PNS Baru Formasi 2021 Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 397 PNS baru, formasi CPNS tahun 2021 telah diambil sumpah dan janjinya sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Rabu (23/2).

Pengambilan sumpah tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati sekaligus penyerahan Surat Keputusan Pegawai Negeri (SKPN) kepada 397 PNS tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina mengatakan, pengambilan sumpah janji ASN merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen ASN yang diamanahkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS sebagai salah satu unsur ASN dihadapkan pada tantangan era Transformasi Digital dan perkembangan Industri 5.0 yang menuntut ASN untuk menjadi Generasi Smart ASN.

hasan amin/bhirawa

Bupati Ikfina saat memberikan wejangan kepada para PNS. Baru usai dilakukan pengambilan sumpah janji.

“ASN harus mempunyai 8 Karakteristik, yakni Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Berwawasan global, menguasai teknologi informasi

dan bahasa asing, Hospitality, Networking, Entrepreneurship dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan teknologi keahlian,” terangnya.

Lebih lanjut ditambahkan Ikfina Penerapan Sistem Merit dalam Birokrasi Pemerintah, mensyaratkan bahwa setiap PNS harus memiliki kualifikasi yang sesuai dalam mengembangkan kompetensi dan mampu mencapai kinerja terbaik untuk mendukung birokrasi yang bersih serta kompetisi yang adil.

Dalam melaksanakan tugas, PNS juga harus menerapkan Nilai Dasar (Core Value) ASN “Berakhlak” yang merupakan akronim dari, Berorientasi, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Untuk itu”Saya mengajak kepada seluruh ASN Kabupaten Mojokerto untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus melakukan Inovasi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Mojokerto, sehingga dapat terwujud masyarakat Kabupaten Mojokerto yang adil, makmur dan sejahtera. [min.dre]

Wali Kota Ingatkan Pentingnya Jalankan Prokes Secara Ketat Kota Madiun, Bhirawa Upaya stop Covid-19 dan gas ekonomi terus dilakukan Wali Kota Madiun, Maidi. Upaya keduanya dilakukan orang nomor satu di Kota Madiun itu dalam berbagai kesempatan.

Seperti yang terlihat saat gelaran Salat Isya’ berjamaah di Masjid Al Jihad Kelurahan Winongo, Selasa malam (22/2). Wali Kota memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan jamaah akan pentingnya protokol kesehatan untuk mengerem Covid-19. ‘’Saat ini Covid-19 sedang tidak baik. Ada kenaikan kasus di semua daerah. Protokol

kesehatan wajib dilakukan. Masker jangan sampai dilepaskan,’’ kata Wali Kota Maidi menghimbau kepada jamaah salat isya’ di Masjid Al Jihad, Selasa malam..

Wali Kota menambahkan dalam upaya mengerem Covid-19 ini diperlukan perlindungan luar dan dalam. Perlindungan luar tentu dengan disiplin protokol kesehatan.

Mulai pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan, serta melakukan 6 M lainnya.

Sementara perlindungan dari dalam dengan menuntaskan vaksinasi.

Varian omicron, lanjut Wali Kota, memang cepat penyebarannya. Namun, dampaknya tidak seganas varian sebelumnya. Apalagi, bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi. Karenanya, Wali Kota mengimbau masyarakat untuk segera menuntaskan vaksinasi agar tubuh terlindungi maksimal. ‘’Harus pakai masker, kalau pun kemudian kena, karena sudah vaksin, tubuh lebih siap, dampaknya tidak fatal,’’ kata Wali Kota seraya menyebut petugas vaksinasi selalu dihadirkan di lokasi kegiatan untuk mendekatkan pelayanan kepada mastarakat. [dar.dre]

LEGISLATIF DPR RI Tinjau Langsung Penyaluran BPNT Kamis Legi, 24 Februari 2022

Halaman 3

Bondowoso, Bhirawa Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) 2021 di Kabupaten Bondowoso berjalan lancar sesuai mekanisme, Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I meninjau langsung jalannya penyerahan bantuan penuntasan transaksi pemanfaatan itu di empat kecamatan, Rabu (23/2).

Adapun empat kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dimaksud yakni Kecamatan Maesan, Tamanan, Tenggarang, dan Kecamatan Wonosari. Hadir pula dalam peninjauan itu, Keukeu Komarawati, Koordinator Bidang Bantuan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos dan, Drs Hery Kris Sritanto, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos.

Pria yang akrab disapa Lora Fadil itu menerangkan, bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan ini berjalan sesuai mekanisme, dan tak berbelit-belit. Termasuk melihat penerapan protokol kesehatan di setiap penyalurannya.

“Saya ingin memantau acara ini terlaksana dengan baik, sesuai dengan Prokes, sesuai dengan mekanisme dan tak berbelit-belit.

Dari Banknya juga tak ada kendala, pendampingnya juga,” ungkapnya saat dikonfirmasi awak media di Kecamatan Tenggarang.

Setelah dilakukan peninjauan, diakuinya bahwa ia menemukan adanya penerima yang masih masuk kategori usia muda, yakni masih usia produktif dan sehat. Dari ia menilai, jika usia muda mendapatkan bantuan uang tunai kurang tepat. Sehingga, mungkin nanti lebih baik ditukar dengan bantuan yang lebih produktif, seperti bantuan modal.

ihsan kholil/bhirawa

Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I saat meninjau langsung proses penyaluran BPNT di Kecamatan Tenggarang Bondowoso.

“Kalau tunai ke anak muda kan ya, kayaknya kurang tepat sasaran,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Bondowoso ini.

Akan hal itu, dari temuan saat dilakukan tinjauan ini pihaknya akan melaporkan temuan tersebut dalam Raker-raker dengan Kementerian. “Itu bisa nanti, contohnya bikin bantuan itu bantuan modal pada yang masih layak atau masih muda-muda itu,” terangnya.

Di lain sisi, dirinya mengingatkan agar bantuan ini benarbenar dibelanjakan untuk sembako. Karena, beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo sempat menemukan bantuan tersebut dibelikan rokok. “Harus dibelanjakan sesuai dengan niat awal untuk sembako,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondo-

woso, Anisatul Hamidah mengatakan, bantuan ini merupakan penuntasan yang tahun 2021, dengan jumlah penerima 3.203.

Namun, yang disalurkan dulu yakni penerima yang saldonya masih ada. Jumlahnya mencapai 1.672 orang. “Penuntasan yang 2021. Jadi Kemensos itu ingin ada maksimalisasi BPNT 2021, sehingga masih dibuka salur ulang untuk penuntasan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, penerima ini tak bisa mengambil bantuan di tahun lalu karena faktor administrasi kependudukan (adminduk) belum selesai, dan persoalan administrasi lainnya. Sehingga, masuk dalam penuntasan kali ini.

Adapun dari masing-masing penerima sendiri mendapatkan bantuan dengan jumlah bulan yang tidak sama. Namun, per bulannya sama-sama mendapatkan nominal Rp 200 ribu.

“Sama setiap bulannya Rp 200 ribu.

Ada yang dobel empat, ada yang dobel tujuh, ada yang dobel delapan,” jelas Anis sapaan akrabnya itu.

Terkait adanya penerima usia muda, Anis mengaku, jika ditemukan demikian berarti ada perkawinan anak di wilayah itu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara yang menfilter DTKS adalah Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos. [san.dre]

Kapolres Intens Jalin Sinergitas Bersama Kiai dan Ulama Situbondo

KILAS DEWAN

achmad basir/bhirawa

Bupati mengukuhkan pengurus AKD periode 2021-2026 di ruang Angkling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, kemarin (23/2).

Bupati Anna Kukuhkan Pengurus AKD Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menegaskan perlunya Asosiasi Kepala Desa (AKD) menjadi wadah untuk srawung dan rembuk berbagai masalah desa.

Hal ini disampaikan Bupati usai mengukuhkan pengurus AKD periode 2021-2026 di ruang Angkling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, kemarin (23/2).

Ketua AKD terpilih periode 2021-2026 Ghozali Dwianto mengatakan sangat bangga dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah. Karena Bupati Anna merupakan satu-satunya Bupati yang melantik AKD secara langsung.

“Saya merasa bangga dan berharap teman-teman bisa melaksanakan tugas sesuai arahan beliau untuk membantu Pemkab Bojonegoro,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua AKD Jawa Timur Munawar juga menegaskan hal sama. Menurut dia, Bupati Anna hadir dan melantik secara langsung, maka AKD harus mendukung program-program Bupati.

“Keberhasilan pembangunan salah satunya juga bertitik pada pembangunan berbasis desa, yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat,” tuturnya. [bas.dre]

Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya bersama jajaran terus intens menjalin sinergitas dan silaturahmi ke sejumlah kiai dan ulama di Kabupaten Situbondo.

Ini dilakukan sebagai sarana untuk membangun sinergitas dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ulama di Situbondo. Kegiatan religius ini dilakukan secara kontinyu oleh Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya dalam rangka untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Misalnya saja kemarin, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, melaksanakan silaturahmi dengan KH Abdul Hadi Khozin pengasuh pondok pesantren Tahsinul Akhlaq dan pengasuh ponpes Mambaul Ulum KH Abdul Hamid Khozin. Dalam silaturahmi tersebut, Kapolres Andi Sinjaya, didampingi Kasat Intelkam AKP Agus

sawawi/bhirawa

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya di dampingi Kasat Intel AKP Agus Sutanto saat bersilaturrahmi di kediaman pengasuh ponpes Tahsinul Akhlaq.

Sutanto dan Kapolsek Situbondo Kota Iptu Budiarto. Rombongan Kapolres disambut langsung oleh pengasuh ponpes Tahsinul Akhlaq KH Abdul Hadi Khozin dan pengasuh ponpes Mambaul Ulum Prajekan KH Abdul Hamid Khozin.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, silaturahmi dengan kalangan kiai dan ulama dilakukan untuk merekatkan sinergi ulama dan umaro sehingga kedepan semakin harmonis. Ini karena, imbuh Kapolres Andi, kiai dan ulama terse-

but memiliki peranan penting dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian dan menjaga stabilitas kamtibmas.

“Kehadiran kami ini untuk mengajak kiai dan ulama ikut membentengi masyarakat dari paham radikalisme serta demi kokohnya persatuan dan kesatuan NKRI di Situbondo,” papar Kapolres Andi.

Dengan adanya kegiatan silaturahmi ini, lanjut Kapolres Andi, diharapkan hubungan ulama dan umaro tetap berjalan dengan baik dan semakin harmonis. Untuk itu, Kapolres Andi meminta doa agar program rutin syiar kamtibmas Jum’at keliling yang turun langsung ke Masjid bertemu masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Dalam kegiatan itu bisa juga digunakan sebagai sarana menyerap informasi dan masukan dari masyarakat,” kata Kapolres Andi Sinjaya. [awi.dre]

Wakapolda Jatim dan Bupati Pantau Vaksinasi di GOR Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Bhirawa Wakapolda Jawa Timur (Jatim), Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo bersama Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Olahraga (GOR) Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Rabu (23/02).

Pada kesempatan itu, Wakapolda Jatim juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan serta mengajak untuk mengikuti vaksinasi bagi yang belum

melakukan vaksinasi demi terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Kepolisian Daerah Jawa Timur mengapresiasi langkah kreatifitas dan sinergitas Forkopimda Jombang dalam mencapai target vaksinasi secara nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakapolda saat memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi serentak yang dipusatkan di Gedung Olahraga Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.

“Alhamdulillah Jombang sangat menunjukkan antusias masyarakat terkait dengan adanya

vaksinasi,” ujar Wakapolda Jatim. Capaian dan cakupan vaksinasi di wilayah Jombang ini sudah sangat signifikan, target yang dicapai sudah melebihi bahkan di angka 92 persen.

“Vaksinasi pertama alhamdulillah untuk Jombang kurang lebih 92 persen. Yang kedua kurang lebih 73 persen. Tentunya ini angka yang luar biasa,” ucap Wakapolda Jatim.

Kemudian vaksinasi Lanjut Usia (Lansia) kurang lebih hampir 70 persen. Vaksinasi yang kedua untuk Lansia sekitar 60 persen, dam vaksinasi untuk anak anak dan remaja sudah pada angka 80 persen. [rif.dre]

Kampung Peneleh Diusulkan jadi Lokasi Wisata Sejarah di Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Usai diresmikan menjadi cagar budaya, warga kampung Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya mengusulkan untuk membuat kampung tersebut menjadi lokasi wisata sejarah di Surabaya.

Hal itu, diungkapkan warga dalam reses yang digelar Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono. Layaknya, Tunjungan Romansa yang berlokasi diseputar jalan Tunjungan.

Kampung Peneleh juga memiliki sejarah panjang bagi Surabaya, bahkan bagi bangsa Indonesia.

“Kawasan Peneleh ini bukan kampung biasa pak. Disinilah cikal bakalnya pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Bung Karno besar disini, Tjokroaminoto tinggal disini, nuansa sejarah kenegaraannya sangat kental. Jadi bukan hanya Tunjungan Romansa saja, Peneleh lebih kental jejak sejarahnya,” ujar H Jupri, warga setempat, Senin (21/2).

Selain itu, kampung Peneleh juga dijuluki sebagai kampung tertua. Cirinya adalah masih banyaknya makam penduduk yang berada ditengah kampung. Karena, warga terdahulu lebih sering membuat makam keluarga disekitaran rumah.

“Meskipun sekarang sudah padat, beberapa jejak makam itu masih bisa kita jumpai. Dulu satu rumah itu bisa punya makam empat sampai lima disekitaran rumah,” jelas Jupri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tomo, salah satu ketua RW disana, menurutnya usulan menyulap kampung Peneleh menjadi lokasi wisata itu juga akan mengangkat perekonomian warga setempat.

Pihaknya percaya, banyak dari pihak lain seperti Pemerintah Provinsi akan turut mensupport pengabadian sejarah itu menjadi lokasi wisata di Surabaya.

“Warga Insya Allah akan bisa menjaga, saya kira Pemprov juga akan support nanti asalkan dibangun dengan serius. Kita berharap Pokok Pikiran (Pokir) ini bisa menjadi referensi bisa diterima dan segera terealisasi,” katanya.

Merespon usulan warga tersebut, Budi Leksono akan mencoba melakukan komunikasi dan kajian sejarah lanjutan untuk membangun Kampung Peneleh menjadi wisata sejarah di Surabaya.

“Kita akan coba kaji, saya nanti akan mencoba komunikasi dengan Dinas terkait. Secara pribadi saya memiliki

Museum HOS Tjokroaminoto yang berada dikawasan Peneleh, Gang VII nomor 29-31 Surabaya.

pandangan jika Peneleh layak menjadi lokasi wisata sejarah. Bahkan sudah lama saya menginginkan itu,” ucap Buleks sapaan akrabnya.

Menurut Buleks, Peneleh merupakan kawasan yang menjadi sorotan dunia karena jejak sejarahnya. Pihaknya optimis,

jika Peneleh menjadi Kampung wisata sejarah, akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang ingin mengenal bangsa Indonesia melalui Peneleh.

“Dari situ kita bisa memulai kebangkitan ekonomi. Dimana sumber dayanya kita tinggal manfaatkan dari wilayah

andre/bhirawa

setempat. Baik pengelolaan lahan parkir, wisata kuliner dan oleh-oleh khas Suroboyo serta hal lain yang bisa diwujudkan.

Tapi jangan lupa, warganya juga harus upgrade diri, upgrade skill,” jelas Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPC PDIP Surabaya itu. [dre]

OPINI

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Halaman 4

Profil Pelajar Pancasila Roh Kurikulum Merdeka

TAJUK

Sukses Hadapi Omicron MASYARAKAT telah menentukan respons (yang terbukti tepat) menghadapi CoViD-19 varian Omicron. Tidak terjadi lonjakan hunian rawat inap di rumah sakit. Juga tidak terjadi kesibukan ambulance melintas di jalan raya.

Keparahan gejala, dan prosentase angka kematian juga menurun, karena tenaga Kesehatan yang makin cakap. Taat melaksanakan protokol kesehatan (Prokes), terutama 3M menjadi kunci sukses. Sekaligus demi menjaga tetap bisa menjalankan nafkah.

Maka bisa diyakini, gelombang ketiga pandemi CoViD-19, terasa “lebih ramah,” dan akan bisa dikendalikan. Walau varian baru CoViD-19 (Omicron), makin menunjukkan penularan yang cepat. Sudah melebihi angka penularan pada gelombang kedua, yang dimotori varian Delta. Benar prakiraan epidemiolog, bahwa Omicron tidak lebih ganas (dan tidak mematikan). Namun penularan yang lebih cepat bisa mengurangi produktifitas penyintas. Masyarakat hanya perlu waspada dengan kukuh taat Prokes. Tak terkecuali saat melaksanakan ibadah berjamaah.

Imbauan (edukasi) presiden Jokowi, juga berhasil.

Masyarakat tidak berebut kamar rawat inap isolasi di rumah sakit. Kecuali nampak gejala parah (perlu bantuan oksigen untuk bernafas), dan penyakit komorbid yang kambuh. Secara umum penanganan CoViD-19 di rumah sakit menunjukkan peningkatan sarana alat kesehatan, obat, dan manajemen isolasi. Ditambah ke-ahli-an tenaga kesehatan (Nakes) yang makin cakap menangani CoViD-19 beserta seluruh varian-nya.

Kasus varian Omicron yang diramal bakal “meledak” hingga 300% jumlah kasus puncak varian Delta, pada “gelombang kedua.” Hingga saat ini belum terbukti. Pada bulan Juli tahun (2021), puncak “gelombang kedua,” total kasus CoViD-19 mencapai 57 ribu kasus per-hari. Sedangkan pada “gelombang ketiga” saat ini, CoViD-19 tercatat paling banyak pada tanggal 16 Pebruari 2022. Jumlahnya mencapai 64 ribu kasus per-hari. Tetapi dalam sepekan, kasus positif mulai melandai. Kini “hanya” ditemukan sebanyak 34.418 kasus.

Bisa jadi, masyarakat Indonesia telah cukup ke-kebalan. Buktinya, tercatat kesembuhan sebanyak 39.929 orang. Dibanding tambahan kasus baru sebanyak 34.418, pertanda harapan sembuh lebih besar. Namun ke-kebalan masyarakat Indonesia paling mungkin diperoleh dari vaksinasi. Menjadi salahsatu yang paling kolosal di dunia, menyasar 220 juta jiwa. Hingga kini sebanyak 189,6 juta orang sudah divaksin dosis pertama. Serta 140,3 juta orang telah disuntik dosis kedua, dan vaksinasi booster sebanyak 8,5 juta orang.

Vaksinasi patut dikebut. Karena terbukti, 73% kasus kematian meliputi orang-orang (lanjut usia) yang belum divaksin lengkap. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan penyakit merupakan kewajiban pemerintah berdasar mandatory undang-undang. Bahkan dijamin konstitusi sebagai hak asasi manusia (HAM). UUD pasal 28H ayat (1), menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Keselamatan jiwa rakyat (Kesehatan) menjadi prioritas.

Vaksinasi (sebagai imunisasi) tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata … untuk pengendalian penyakit menular ….” Dalam periode pandemi, pemerintah juga wajib kukuh melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan …dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.” Selama dua tahun pandemi, pemerintah bersama masyarakat, telah berpengalaman mengurus karantina.

Kini sudah biasa menyeimbangkan “rem dan gas.” Melaksanakan karantina, dan vaksinasi, sekaligus tidak mematikan nafkah dan perekonomian. [*]

Profil Pelajar Pancasila Roh Kurikulum Merdeka Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Profil Pelajar Pancasila penting dalam kurikulum merdeka (prototipe)? totipe melanjutkan arah Hal ini tidak lain karena pengembangan kurikuberdasarkan alasan berilum sebelumnya (Kurikukut. 1. Penamaan Profil lum 2013) yang memiliki Pelajar Pancasila untuk karakteristik: 1. Orientasi Oleh : menguatkan nilai-nilai holistik: kurikulum diranDr. Nurul Zuriah, M.Si. luhur Pancasila dalam diri cang untuk mengembangsetiap individu pelajar. 2. kan murid secara holistik Profil Pelajar Pancasila (menyeluruh), mencakup dimaksudkan untuk penguatan karakecakapan akademis dan non-akademis, kter bangsa, menyiapkan generasi kompetensi kognitif, sosial, emosional, masa depan yang unggul dan mampu dan spiritual. 2. Berbasis kompetensi, menjawab tantangan masa kini dan bukan konten atau isi, kurikulum masa yang akan datang. 3. Profil dirancang berdasarkan kompetensi pelajar Pancasila adalah penentu arah yang ingin dikembangkan, bukan berperubahan dan petunjuk bagi segenap dasarkan konten atau materi tertentu. pamangku kepentingan dalam upaya 3. Kontekstualisasi dan personalisasi: peningkatan kualitas pendidikan. Profil kurikulum dirancang sesuai konteks Pelajar Pancasila dimaknai sebagai (budaya, misi sekolah,lingkungan lokal) Pelajar Indonesia merupakan pelajar dan kebutuhan siswa. sepanjang hayat yang kompeten dan Pengembangan karakter dilakukan memiliki karakter sesuai nilai- nilai dalam struktur kurikulum merdeka Pancasila, terdiri dari 6 elemen kunci, (prototipe) sekitar 20 - 30 persen jam yaitu : 1) beriman, bertakwa kepada pelajaran digunakan untuk PengembanTuhan Yang Maha Esa dan berakhlak gan Karakter Profil Pelajar Pancasila mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, melalui pembelajaran berbasis projek.

4) berkebinekaan global, 5) bernalar Pembelajaran berbasis projek penting kritis, dan 6) kreatif. untuk pengembangan karakter, karena: Profil pelajar Pancasila diharapkan mengintegrasikan kompetensi esensial menjadi bintang penuntun dan roh kuriyang dipelajari siswa dari berbagai dikulum merdeka dalam pembelajaran. siplin ilmu dengan struktur belajar yang Hal ini sejalan dengan Visi Indonesia fleksibel. Fokus pada materi esensial 2045 yang menyatakan bahwa Indonekebutuhan siswa. Pengembangan komsia diarahkan untuk menjadi “negara petensi mendasar seperti : literasi dan yang berdaulat, maju, adil, dan maknumerasi. Siswa bebas memilih mata mur.” Pencapaian visi tersebut membupelajaran sesuai diminatinya. Kurikulum tuhkan pembangunan sumberdaya mamerdeka (prototipe) mengedepankan nusia yang berkualitas, mengusai ilmu pengembangan karakter dan kompetensi pengetahuan dan teknologi, mandiri, esensial siswa. Fleksibilitas bagi guru serta mampu meningkatkan harkat dan artinya guru fleksibel dalam melaksanamartabat bangsa (Kementerian Penkan kegiatan Perancangan Kurikulum didikan dan Kebudayaan, 2017). Untuk Sekolah (KOS), dan Penyusunan Renmembangun pilar pembangunan macana Pembelajaran (RPP Merdeka) serta nusia ini, Kementerian Pendidikan dan melakukan pembelajaran yang sesuai Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah dengan kemampuan siswa dan penyesuaipimpinan Menteri Nadiem Makarim an dengan konteks dan muatan lokal. mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai tema besar rangkaian kebijakan Paradigma Baru pendidikan yang dikeluarkannya.

Di samping itu kurikulum merdeka Merdeka Belajar merupakan visi (prototipe) menggunakan paradigma yang dibangun berdasarkan pemikiran baru dalam pembelajaran, yang meliputi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar : (1) praktik pembelajaran untuk berpusat Dewantara, yang menyatakan bahwa pada peserta didik. (2) satu siklus yang bekemerdekaan adalah tujuan pendidikan rawal dari pemetaan standar kompetensi, sekaligus paradigma pendidikan yang perencanaan proses pembelajaran, dan perlu dipahami oleh seluruh pemangku pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki kepentingan. Ki Hadjar Dewantara pembelajaran sehingga peserta didik dapat menuliskan bahwa kemerdekaan memimencapai kompetensi yang diharapkan. liki makna yang lebih daripada kebe(3) memberikan keleluasaan bagi penbasan hidup. Yang paling utama dari didik untuk merumuskan rancangan kemerdekaan adalah kemampuan untuk pembelajaran dan asesmen sesuai dengan “hidup dengan kekuatan sendiri, menukarakteristik dan kebutuhan peserta didik. ju ke arah tertib-damai serta selamat (4) Profil Pelajar Pancasila berperan mendan bahagia, berdasarkan kesusilaan jadi penuntun arah yang memandu segala hidup manusia”. Makna merdeka dalam kebijakan dan pembaharuan dalam sistem merdeka belajar, dengan demikian, pendidikan Indonesia, termasuk pembelamengisyaratkan kebebasan, kemamjaran, dan asesmen.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, pada hari Jumat, 11 Februari 2022 meluncurkan kebijakan kurikulum Merdeka di sekolah.

K

etentuan pelaksanaan Kurikulum Merdeka tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek No 162/ Meter/ 2021 tentang Sekolah Penggerak.

Menarik sekali untuk membicarakan masalah kurikulum ini sebagai bagian penting dalam rangka pemulihan pendidikan di masa pandemi Covid 19.

Pergantian kurikulum yang termuat dalam episode 15 dari rangkaian kurikulum merdeka di era merdeka belajar, adalah kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, berfokus pada materi inti ataupun esensial yang dilakukan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya ciri kurikulum merdeka (prototipe) merupakan: (a) Pendidikan berbasis projek buat pengembangan soft skills serta kepribadian Pelajar Pancasila (iman, taqwa, serta akhlak mulia; gotong royong; kebinekaan global; kemandirian; nalar kritis; kreativitas).( b) Fokus pada materi esensial (berarti/ hakiki) sehingga terdapat waktu lumayan buat pendidikan yang mendalam untuk kompetensi dasar semacam literasi dan numerasi. (c) Fleksibilitas untuk guru buat melaksanakan pendidikan yang cocok dengan keahlian siswa (teach at the right level) serta melaksanakan penyesuaian dengan konteks serta muatan lokal.

Soal implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbud tidak memaksakan implementasi kurikulum merdeka di seluruh sekolah. Kondisi ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Kemendikbud membagikan 3 opsi terpaut pemberlakuan Kurikulum Merdeka ini. Opsi awal, apabila sekolah belum yakin diri ataupun belum siap melaksanakan pergantian, masih diperbolehkan mempraktikkan Kurikulum 2013, yang tadinya diterapkan.

Setelah itu opsi kedua merupakan pelaksanaan Kurikulum Darurat seperti yang berlaku dalam masa pandemi Covid-19. Opsi ini berlaku untuk sekolah yang mau melaksanakan pergantian kurikulum lebih simpel tetapi merasa masih belum siap melaksanakan pergantian yang besar. Opsi ketiga merupakan Kurikulum Merdeka untuk sekolah yang telah siap buat melaksanakan transformasi, cocok dengan kecepatan yang di idamkan.

Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada kepala sekolah serta guru buat memilah kurikulum yang ingin digunakan.

Lebih lanjut perlu di kaji bagaimana review kurikulum merdeka yang sebelunya dikenal dengan kurikulum prototipe? Sebagai benang merah, sebenarnya kurikulum pro-

Urgensi Kompetensi Teknologi Digital Pekerja

S

iapa yang tidak kenal dengan revolusi industry 4.0 yang sedang dibicarakan, mulai dari masyarakat tingkat atas sampai masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Bagaimana prosesnya revolusi indutri berlangsung butuh waktu ber abad-abad untuk berkembang.

Mulai dari revolusi industry 1.0 pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang dapat menggantikan tenaga manusia, yang sebelumnya memakan waktu lama dan biaya besar.

Setelah adanya mesin uap tersebut pekerjaan produksi akhirnya menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Setelah itu masuk revolusi 2.0 yang terjadi pada abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik yang menggantikan mesin uap. Yang tentunya bisa lebih menghemat pekerjaan tenaga manusia dan biaya produksi juga jadi lebih murah. Sedangkan revolusi 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet seperti komputer yang memiliki kemampuan menghitung dan menerima perintah yang canggih.

Saat ini kita telah memasuki revolusi industry 4.0 yang di mulai pada abad ke-21, dimana abad ini merupakan revolusi dimana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

mengancam berbagai perusahaan konvensional.

Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan akhirnya banyak bermunculan seperti ojek online, transaksi perbankan online dan munculnya berbagai macam warung digital. Dan hal ini juga mempengaruhi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan serba online. Karena lowongan pekerjaan banyak dibuka secara online maka mempengaruhi cara perekrutan pekerja dan juga kompetensi yang di miliki oleh pekerja.

Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini berdasarkan data International Labour Organization (ILO) Indonesia pada 2020, bahwa berdasarkan usia 25+ ada sekitar 73,2 persen adalah Angkatan kerja. Meskipun demikian, nyatanya lowongan kerja tidak mampu memberi kesempatan kerja yang banyak pada beberapa tahun terakhir.

Sektor pertanian di Indonesia masih memegang porsi terbesar dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2021 melalui Berita Resmi Statistik salah satunya di Provinsi Jawa Timur ada sekitar 89,55 persen pekerja Informal yang bekerja di sektor Pertanian. Hal ini menandakan bahwa pekerja informal lebih cenderung memilih sector pertanian sebagai mata pencahariannya.

Mengapa pekerja informal cend-

erung lebih besar formal memilih beradibandingkan pekerlih ke pekerja informal ja formal, mari kita yang tidak memelukan kenali dulu apa itu aturan dan kompetensi pekerja sector infordari pekerjanya. Direkmal. Menurut Untorat ketenagakerjaan dang-Undang ketenaBadan Perencanaan gakerjaan pekerja pembangunan Nasional sector informal me(BAPPENAS) pernah rupakan orang yang mempublikasikan hasil Oleh: bekerja tanpa relasi studi, dimana setiap keYuyun Nailufar, SE kerja, artinya tidak naikan 10 persen upah ada perjanjian yang minimum akan mengumengatur elemenrangi kesempatan kerja elemen kerja, upah 1,1 persen. dan kekuasaan.

Pengurangan kesempatan kerja Di sisi lain, masalah ketenaga- di sector formal justru akan memkerjaan selalu berbarengan dengan buat pencari kerja beralih ke sector masalah pengangguran. Badan informal. Hal ini yang menimbulPusat Statistik (BPS) melaporkan kan peningkatan nilai permintaan jumlah pengangguran di Indonesia tenaga kerja pada sector informal. ada sebanyak 9,1 juta orang per Walaupun begitu yang perlu menjadi Agustus 2021. Jumlah itu turun perhatian bersama adalah jumlah sekitar 670.000 orang dari posisi per pengangguran usia muda yang Agustus 2020 yang mencapai angka masih terlampau tinggi jika diband9,77 juta orang, walaupun datanya ingkan dengan negara-negara Asia cenderung turun dari tahun ke tahun Tenggara lainnya. Terlebih dengan tetapi masalah pengangguran tidak adanya inovasi teknologi digital pernah usai. yang semakin maju, perubahan Penganggur yang memilih tidak besar banyak terjadi pada system bekerja karena kesempatan kerja produksi hingga ke pendistribusian sektor formal menurun merupa- barang bahkan juga terjadi perubahkan cerminan kondisi yang tidak an dalam hal jasa. diharapkan. Karena di sisi lain, Di era perkembangan teknologi berbagai kebutuhan makanan mau- sekarang, masyarakat banyak yang pun non makanan harus tetap di sudah memanfaatkan teknologi dapenuhi demi menyambung hidup. lam kegiatannya sehari-hari, begitu Makanya penduduk yang tidak juga dalam kegiatan sector informal. memenuhi kualifikasi untuk pekerja Menurut pakar/ahli teknologi yaitu,

Miarso (2007), teknologi merupakan suatu bentuk dari proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan bisa menggunakan atau menghasilkan produk-produk tertentu, yang mana produk yang tidak terpisah dari produk yang sudah ada.

Hal tersebut menyatakan bahwa teknologi ialah bagian integral dari yang terkandung dalam system tertentu. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Perkembangan dunia internet dan teknologi digital yang cepat dan massif mempengaruhi pengugunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Luas serta dalamnya perubahan ini menandai transformasi seluruh system produksi, manajemen, dan tata Kelola. Menyikapi hal tersebut kesempatan untuk memperoleh pekerjaan harus di dukung oleh kompetensi digital di berbagai sector baik formal maupun informal.

Berdasarkan data dari Newzoo, gambaran pengguna smartphone di Indonesia mencapai 160,23 juta, menempati posisi ke empat di dunia. Sementara dari data internetworldstats, pengguna internet di Indonesia, tercatat ada 212,35 juta pengguna internet, yang berarti sekitar 78 persen dari total populasi penduduk tahun 2021. Demikian pula dengan media sosial, rata-rata

puan, serta keberdayaan, untuk mencapai kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan ini pun tidak saja diperoleh dan dirasakan oleh individu, tetapi juga secara kolektif. Inilah visi pendidikan bangsa Indonesia yang sudah lama dicanangkan, dan dihidupkan kembali dalam semangat Merdeka Belajar.

Tujuan Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan besar dari sistem pendidikan nasional ini menjadi bintang penuntun (guiding star) atau yang disebut Presiden Soekarno dengan “Leitstar” (bintang pemimpin) (Latif, 2020). Metafora ini digunakan karena bintang penuntun yang biasanya merupakan bintang utara ( north star) yang posisinya tetap bahkan ketika bintang-bintang lainnya bergerak.

Bintang utara juga dapat dilihat lebih jelas/terang dibandingkan bintang lainnya. Oleh karena itu bintang ini berguna sebagai navigasi, penunjuk arah atau patokan ketika orang bergerak.

Demikian pula peran Profil Pelajar Pancasila dalam konstelasi kebijakan pendidikan, merupakan misi yang jelas, relatif kekal, sehingga dapat dijadikan penunjuk arah yang konsisten meskipun terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan praktik pendidikan. Meskipun kurikulum berubah, kebijakan tentang asesmen nasional berganti, Profil Pelajar Pancasila menjadi bintang utara yang tetap. Dengan kata lain, Profil Pelajar Pancasila adalah penentu arah perubahan dan petunjuk bagi segenap pemangku kepentingan dalam melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai penuntun arah, tujuan pendidikan tidak saja harus mampu menjadi penuntun arah kebijakan- kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan sekolah; tetapi juga menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar yang lebih mikro dalam kegiatan sehari-hari.

Dalam kerangka tersebut, Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi pendidikan para pendiri bangsa, pandangan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, serta tujuan pendidikan yang merupakan komitmen negara untuk seluruh rakyatnya. Penerjemahan ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang dipahami dan disepakati secara kolektif.

Penulis adalah Dosen Tetap pada Prodi PPKn - FKIP Universitas Muhammadiyah Malang dan Ketua Asosiasi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Wilayah Jawa Timur.

diatas 50 persen penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial.

Perkembangan dunia digital di Indonesia yang semakin pesat menawarkan peluang-peluang usaha serta ke mana arah tujuan bisnis ke depan. Tuntutan aktivitas yang di lakukan dari rumah mengharuskan agar dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai bidang. Ini memunculkan kreativitas dan terpaksa melek teknologi dengan menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk menawarkan barang.

Perusahaan Gojek yang bertahan di era industry sekarang, ada 250 ribu mitra usaha yang sudah bergabung dalam GoFood dan sebanyak 43 persen dari mereka adalah pengusaha pemula. Dan rata-rata mitra usaha GoFood adalah usaha berskala UMKM. Yang berarti bahwa perkembangan usaha sektor informal sangat menguntungkan di era sekarang ini.

Dengan begitu perekrutan pekerja juga telah memperhatikan kemampuan melek teknologi terutama penggunaan media sosial dan aplikasi digital di smartphone.

Jadi menghadapi keadaan serba online para pencari kerja juga harus terpaksa atau di paksa memiliki kemampuan digital bukan hanya mencari pekerjaan di sektor formal tetapi juga sektor informal.

ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Jabatan

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Permintaan Saran Wali Kota Ditanggapi Positif KPPU Kanwil lV

Halaman 5

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sampaikan apresiasi kepada KPPU saat menerima Surat Saran KPPU yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya Dendy R. Sutrisno pada hari Selasa (22 Februari 2022).

“Saya baik secara pribadi maupun mewakili pemerintah Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada KPPU yang telah memberikan tanggapan positif atas surat kami terkait permohonan saran penggunaan produk lokal untuk meningkatkan kelas KUKM di Kota Surabaya,” sambut Eri. Program ini menurut Eri merupakan

Kepala Kanwil lV KPPU bersama Walikota Surabaya

upaya percepatan pemulihan ekonomi di Surabaya melalui optimalisasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pemasaran Maju Bersama Suroboyo (KPMBS) dalam mendistribusikan hasil produksinya (sepatu) kepada sekolah tingkat SD dan SMP di Surabaya guna penyeragaman sepatu sekolah, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga

dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam kesempatan ini, Dendy menyampaikan bahwa pada pokoknya KPPU sangat mendukung keberadaan program percepatan pemulihan perekonomian warga Kota Surabaya, melalui pemanfaatan atau pembelian hasil produksi usaha mikro, kecil dan Koperasi lokal binaan Pemerintah Kota Surabaya. “Setelah melalui proses review, KPPU (dalam Surat Sarannya) sangat mendukung program Bapak Walikota Surabaya ini, bahkan tidak terbatas pada produk sepatu sekolah saja”, jelas Dendy.

Lebih lanjut, KPPU juga mengingatkan perlunya mematuhi ketentuan pengadaan yang berlaku, memperhatikan kepentingan konsumen dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dimaksud. “Tentu saja kami berharap Pemerintah Kota Surabaya juga tetap menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah) yang merupakan mekanisme pengadaan yang saat ini berlaku di lingkup sekolah, serta memperhatikan kualitas produk dan secara berkala melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program ini terhadap pemberdayaan usaha kecil”, tutup Dendy.[ma.ca]

LINTAS PELAYANAN

Rakerda Dekopinda Lamongan, Bupati Dorong Koperasi Berbasis Digital Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menekankan soal keharusan digitalisasi serta pengembangan SDM saat membuka Rakerda (Rapat Kerja Daerah) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), Rabu (23/2) di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

Menurut Bupati Yes, sapaan alrabnya, digitalisasi merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan pada setiap lini organisasi di Kabupaten Lamongan.Selain digitalisasi, pengembangan kapasitas SDM yang kuat juga dianggap sangat diperlukan untuk mengimbangi jalannya koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian.

“Saya terus mendorong Dekopinda untuk terus memotivasi dan mendorong agar semua koperasi ini bisa berbasis digital.

Pemahaman untuk sebuah koperasi adalah sebagai wadah untuk menggerakkan ekonomi melalui gotong rotong untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Lamongan, ini tentu harus diikuti dan diimbangi oleh SDM yang kuat,” ucap Pak Yes. Dekopinda yang merupakan mitra strategis pemerintah daerah, lanjut Pak Yes, memiliki peran penting dalam mewujudkan misi kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah. “ Saya berharap Dekopinda mampu menampung aspirasi anggota dan turut serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara bergotong-royong, “ harapnya.[aha.yit.ca]

Perajin Tahu dan Tempe Malang Keluhkan Harga Kedelai Melonjak

Pemkab Malang, Bhirawa Harga kedelai beberapa bulan terakhir ini melonjak, maka hal ini membuat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang tidak biasa berbuat apa-apa. Karena di wilayah Kabupaten Malang tidak memiliki komoditi Kedelai.

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar Anwar (Rabu (23/2), kepada wartawan mengatakan, dengan kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama tahu dan tempe, dinasnya tidak bisa membantu perajin dalam kenaikan harga kedelai tersebut. Karena di Kabupaten Malang sendiri tidak memiliki komoditi kedalai, yang ada hanya komiditi padi dan jagung. Sedangkan untuk program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) itu, sebenarnya mendorong komoditas tanaman pangan yang menjadi penopang pangan selama ini, agar ditingkatkan produksinya.

“Program prioritas Kementan tersebut tiga komoditas tanaman pangan seperti Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale), Namun, di Jawa Timur (Jatim) hanya ada dibeberapa daerah, seperti Kabupaten Banyuwangi, sedangkan untuk di Kabupaten Malang tidak ada, hanya padi dan jagung,” ujarnya.[cyn.ca]

Forkopimda saat foto bersama usai meluncurkan Mobile Vaksin Pedesaan di Alon-alon Kabupaten Tuban.

Kejar Target Vaksinasi

Forkopimda Luncurkan Mobile Vaksin Pedesaan Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Forkopimda setempat meluncurkan Gerakan Mobile Vaksin Pedesaan dan pemberangkatan 207 mobil beserta 828 anggota tim vaksinasi Rabu (23/02/2022) di Alun-alun Tuban.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., dalam sambutanya mengungkapkan Mobile Vaksin Pedesaan menjadi program terobosan yang digagas Pemkab Tuban bersama stakeholder, dengan maksud memberi pelayanan vaksinasi dengan menjemput bola. Sekaligus sebagai upaya percepatan program vaksinasi

di Kabupaten Tuban.

Disampikan Bupati, sampai saat ini program vaksinasi untuk lansia mencapai 74 persen dosis pertama dan 59 persen dosis kedua. Pada kelompok usia 6-11 tahun vaksinasi telah mencapai 91 persen dosis pertama dan 64 persen dosis kedua.

Sedangkan, pemerintah pusat memberikan target 70 persen dosis kedua seluruh total sasaran, termasuk 60 persen dosis 2 sasaran lansia didalamnya. “Kita harus bisa memvaksin seluruh sasaran yang ada di Kabupaten Tuban,” tegasnya.

Sehingga, angka orang sakit dan

kematian akibat Covid-19 dapat di minimalisir serta perekonomian dapat bangkit. Pemkab menargetkan, tiap satu tim vaksinasi dapat memvaksin 100 dosis per hari. Diharapkan, sebanyak 30 ribu dosis vaksin dapat segera diterima masyarakat kurang dari 3 hari kedepan. Meski demikian, pelayanan vaksinasi yang telah berjalan sebelumnya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Stok vaksin juga dipastikan aman karena disokong pemerintah pusat, TNI, dan Polri.

Bupati juga mengklaim, di Kabupaten Tuban tidak ditemukan pasien

HPN Jatim 2022, PWI Bedah Rumah Warga di 7 Kecamatan Lamongan, Bhirawa Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Jatim pada tahun 2022 ini disepakati untuk dipusatkan di Lamongan. Sinergitas PWI Jatim dan PWI Lamongan bersama para stakeholder di tingkat daerah dan Provinsi Jatim akhirnya merumuskan beberapa rangkaian kegiatan.

Setelah melaksanakan kegiatan PWI goes to village yang memberikan pelatihan jurnalistik plus edukasi konten digital kepada perangkat desa dan karang taruna di Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, kali ini berlanjut ke rangkaian kegiatan keduanya yakni bakti sosial bedah rumah untuk warga

yang berhak menerima.

Melalui survey di lapangan, baksos bedah rumah tersebar di 7 Kecamatan. Penyerahan SK 3 rumah milik warga yakni Misbachul Munir, warga Desa Dermo Lemahbang, Kecamatan Sarirejo, Warinah, warga Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring dan Mangun warga Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren menjadi tanda dimulainya kegiatan baksos bedah rumah tersebut.

“Alhamdulillah Hari ini, Rabu 23 Februari 2022, sasaran bedah rumah pertama direalisasikan terhadap rumah Misbakhul Munir, warga Desa Dermo Lemahbang.Sebelum pelaksanaan, se-

cara simbolis SK bedah rumah diserahkan kepada warga yang mendapatkan program ini di Pendopo Desa Dermo Lemahbang, “ ujar Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto, Rabu (23/2).

Penyerahan SK bedah rumah secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Pemkab Lamongan Sugeng Widodo mewakili Bupati Lamongan Yuhronur didampingi Pasi Intel Kodim Kapten Mansur, mewakili Dandim 0812 Lamongan, Kapolsek AKP Ipung mewakili Kapolres dan Camat Sarirejo Dedi Dian Ali. “Program bedah rumah untuk HPN tahun ini tidak hanya 3 rumah.Tapi ada tambahan 5 rumah lagi dari Gubernur Jatim ,” terang

Bachtiar Febrianto.

Sementara itu Wakil Ketua PWI Jatim Sokib bersama Wahyu Kuncoro dan Yuris, turut meninjau rumah Misbakhul Munir di lokasi. Diungkapkan Sokib, pada HPN tahun ini, pihaknya membaktikan diri ke masyarakat.

“Total sebanyak 5 rumah rumah warga akan dibangunkan dan sasarannya sudah ditentukan oleh PWI Lamongan berdasarkan survey di lapangan. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat bagi yang menerimanya, “ kata Sokib.

Pada HPN Provinsi Jatim 2022 selain dua kegiatan yang terlaksana, diketahui akan ada rangkaian kegiatan lainya antara lain

Alimun Hakim / Bhirawa

Peninjauan rumah warga yang menjadi sasaran kegiatan bakti sosial bedah rumah dalam rangkaian Hari Pers Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Lamongan.

bakti sosial pengurusan P-IRT UMKM dan seminar persoalan kemiskinan ekstrem yang akan

digelar pada Puncak acara di Sport Centre Lamongan 26 Maret mendatang.[aha.yit.ca]

Covid-19 dengan varian Omicron.

Meski begitu, sebanyak 63 orang yang terindikasi Covid-19 telah diharuskan karantina sebagai upaya pencegahan. “Berdasarkan penilaian pemerintah pusat, Kabupaten Tuban masuk pada PPKM level 2 karenanya kita harus terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” sambungnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0811/Tuban, Letkol Inf Suhada Erwin meminta masyarakat tidak perlu ragu untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Tujuannya, agar mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. “Meski demikian kita tidak boleh abai dan tetap disiplin protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” kata dia.

Dandim 0811/Tuban mengatakan tim vaksinasi akan menerima reward apabila memenuhi bahkan melebihi target. Sedangkan, tim yang belum memenuhi target akan dilakukan evaluasi. “Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19, termasuk kegiatan vaksinasi,” tuturnya.

Segala upaya telah dilakukan dalam usaha bersama memerangi pandemi Covid-19. Guna mendukung capaian dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi, perlu ada inisiatif kuat serta adanya inovasi sesuai situasi dan kondisi dilapangan. “Inisiatif dan inovasi ini jangan sampai kalah dengan kemampuan Covid-19 yang mampu bermutasi 5 kali,” tandasnya.[hud.ca]

Pelindo Cabang Probolinggo Jajaki Kerja Sama Pengembangan Wisata Tradisional Rombongan Kantor Pelayanan Terminal Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Tembaga Probolinggo berkunjung ke Kabupaten Situbondo Rabu (23/2). Mereka di terima Bupati Situbondo Karna Suswandi dan sejumlah pimpinan OPD terkait di ruang intelegence room (IR) Pemkab Situbondo. Rombongan di pimpin langsung oleh Deka Maheswara, Manager Pelayanan Terminal Pelabuhan Indonesia Cabang Tajung Tembaga Probolinggo.

sawawi/bhirawa

Puluhan kapal tradisional tampak sedang di tambatkan nelayan di pesisir laut Pelabuhan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Menurut Deka Maheswara, di Kabupaten Situbondo ada sejumlah Pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut dan Pelabuhan Jangkar. Kata Deka, dirinya bersama rombongan ingin menjajaki kerjasama dengan Bupati Situbondo Karna Suswandi, sehingga Pelabuhan Panarukan misalnya kedepan semakin eksis. “Ya saat in i peningkatan kegiatan di Pelabuhan Panarukan masih ada. Namun kegiatan itu masih kurang ramai,” ujar Deka Maheswara.

Masih kata Deka, selama ini pelayanan yang di lakukan Pelabuhan Panarukan hanya menyisakan kapal kapal kayu atau kapal tradisional serta memiliki sejumlah gudang lama. Melihat kondisi tersebut, Deka berharap ada program unggulan yang ditawarkan Bupati Situbondo untuk revitalisasi Pelabuhan Panarukan. “Nanti kami berharap salah satunya ada pengembangan di Pelabuhan Panarukan. Mungkin ada suport dan kami siap untuk saling mencocokan,” kupas Deka.

Selain itu, imbuh Deka, saat ini untuk sektor pelayanan barang yang melewati lalu lintas pelabuhan laut masih fokus di Pelabuhan Probolinggo. Untuk itu, Deka Maheswara ingin Pelabuhan Panarukan kedepan bisa masuk dalam salah satu kawasan pengembangan wisata tradisional di Kabupaten Situbondo.

“Kebetulan di kawasan Pelabuhan Panarukan banyak ikon sejarah jaman dahulu. Maka saya berkeyakinan jika di sini digarap sebagai ikon wisata baru akan menjadi daya tarik wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara,” papar Deka.

Secara tehnis, lanjut Deka, di kawasan Pelabuhan Panarukan Situbondo juga berdiri gudang lama yang masuk dalam aset Pelindo.

Sedangkan situs menara, lanjut Deka Maheswara masuk dalam aset Kementerian Perhubungan RI. “Ya

disini (Pelabuhan Panarukan) banyak bekas gedung yang kuno. Ada sebagian masuk aset Pelindo dan ada yang masuk aset Kemenhub RI. Makanya saya menghadap Bupati Situbondo agar Pelabuhan Panarukan bisa berjaya kembali,” pungkas Deka.

Sementara itu, ketika sejumlah pejabat Pemkab Situbondo hendak ditanya hasil terkait kunjungan pihak Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolingo enggan untuk dikonfirmasi.

Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Situbondo sejak awal akan melakukan peliputan, diminta untuk tidak meliput. “Katanya tidak boleh diliput mas. Ini hanya acara internal Pelindo dengan Bupati Situbondo,” aku salah satu wartawan online Situbondo.[awi.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 24

Seminar Pendidikan Digelar Smamda di Hotel Ibis Surabaya

Kemendikbudristek Membebaska Memilih Kurikulum Sesuai Ke Surabaya, Bhirawa Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Tehnologi (Kemendikbudristek) memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan sekolah itu. Hal ini disampaikan Koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAAP, Kemendikbudristek, Dr Yogi Anggraena MSi dalam Seminar Pendidikan ''Tantangan Sekolah Menghadapi Transformasi Pendidikan'', di Hotel Ibis Style, Jemursari, Surabaya, Rabu (23/2) kemarin.

Seminar Pendidikan yang digelar SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya ini mengundang sekitar 100 Kepala Sekolah (Kasek) SMP MTs Negeri dan Swasta se Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta Malang, agar mendapatkan pencerahan dalam memilih kurikulum sesuai kebutuhan sekolah di masa pandemi ini.

Menurut Dr Yogi, tantangan Pendidikan ke depan semakin komple-

ks karena zaman semakin dinamis, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemic Covid 19, maka sekolah perlu menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kondisi saat ini. Dan pada saat tantangan ke depan para guru dituntut bisa membekali para siswanya dengan soft skill yang tinggi. Tetapi masih harus berhadapan dengan kondisi pandemic Covid 19 yang belum bisa diprediksi kapan akan hilang.

"Pada saat tantangan ke depan

kita dituntut bisa membekali para siswanya dengan soft skill yang tinggi. Disatu sisi karena kondisi pandemic Covid 19 maka para siswa kita mengalami ketertinggalan pelajaran. Maka ini lah focus kita, bagaimana kurikulum bisa menyesuaikan dengan kondisi tuntutan jaman termasuk kondisi pandemi saat ini.

Dr Yogi menjelaskan, pada saat ini kebijakan yang dilakukan Kemendikbudristek dalam rangka memulihkan pembelajaran dengan memberikan tiga opsi kurikulum Pendidikan yang dapat digunakan oleh satuan Pendidikan. Pertama, sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kedua, sekolah boleh menggunakan kurikulum 2013 yang kompetensi dasarnya disederhanakan atau disebut Kurikulum Darurat. Dan ketiga, pihak sekolah boleh menggunakan kurikulum merdeka.

"Kurikulum merdeka ini adalah

trie diana/bhirawa

Dr Togi Anggraena MSI saat memberikan paparannya dihadapan sekitar 100 Kepala Sekolah SMP - MTs Negeri dan Swasta se Surabaya, dalam Seminar Pendidikan yang digelar SMA Muhammadiyah 2 Surabaya di Hotel Ibis Style Jemursari, Surabaya.

bagian dari upaya kita, bagaimana melakukan transformasi Pendidikan. Utamanya ada tiga hal yang ingin kita perbuat. Satu, bagaimana focus pada kompetensi yang esensial, sehingga siswa cukup waktu untuk belajar lebih mendalam. Kedua, yang akan dilakukan adalah penguatan karakter. Lebih memperkuat Kembali dengan melalui penguatan project. Dan tiga, ingin melakukan fleksibilitas dengan pendekatan dan pengorganisasian dan dalam penentuan tujuan belajar, memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidik agar benar - benar dalam Menyusun kurikulum operasionalnya yang sesuai dengan karakter anak didik dan sesuai karakter daerah itu,'' papar Dr Yogi saat ditemui usai memberikan paparannya.

Sementara itu, Kepala Smamda Surabaya, Ustadz h Astajab SPd MM menjelaskan, Smamda Surabaya menggelar Seminar Pendidikan untuk memberikan pencerahan dalam dunia Pendidikan pada seluruh sekolah dan Kasek SMP MTs Negeri dan Swasta di Surabaya Raya, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, juga SMP di Malang yang siswanya banyak yang meneruskan sekolahnya di Smamda Surabaya.

"Sebagaimana kita tahu, setiap sekolah karena situasi pandemic Covid 19 dan harus menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring, sehingga banyak sekolah yang harus mengalami perubahan kurikulum. Terutama Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka, juga karena ada beberapa sekolah sedang menyiapkan menjadi Sekolah Penggerak, termasuk Smamda Surabaya yang juga melakukan perubahan kurikulum itu karena Smamda juga sebagai Sekolah Penggerak,'' tandas Ustadz Astajab. [fen]

Penyegelan PAUD dan TK Probolinggo karena Miskomunikasi Probolinggo, Bhirawa Ditutupnya PAUD Cerdik Ceria dan TK PKK Tunas Muda 1 di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, terdiri dari empat bangunan kelas dan satu kantor guru yang berdampingan. Di masing-masing pintunya melintang sebuah kayu berbentuk persegi panjang yang dipaku. Penyegelan ini akibat adanya miskomunikasi.

Juga adanya papan yang menerangkan dua bangunan tempat anak - anak bermain dan belajar itu disegel salah satu ahli waris tanah tempat kelas PAUD dan TK berdiri.

Akibatnya, anak - anak terpaksa belajar di teras kelas. Kepolisian Resort Probolinggo telah melakukan mediasi terhadap kasus penyegelan bangunan PAUD Cerdik Ceria dan TK PKK Tunas Muda 1 di Desa Maron Kidul ini.

"Kedua pihak sepakat, tanah itu masih milik ahli waris Munawi dan Bawon, sehingga segel sudah dibuka dan siswa di sana bisa belajar seperti sedia kala,'' ujar Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, Rabu (23/2).

Menurut Kapolres, penyegelan terjadi lantaran adanya miskomunikasi antara Munawi dengan Pengurus PAUD dan TK. Ahli waris (Bawon) juga bersedia merenova-

si bangunan PAUD di sebelah TK serta siap membiayai renovasi itu.

Pernyataan tentang status tanah juga akan diperbarui untuk antisipasi di kemudian hari.

Kapolres telah mengarahkan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Kapolres menegaskan, penyegelan bangunan TK dan PAUD tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar beberapa hari lalu. ''Sangat disayangkan bila semangat belajar anak usia dini terkikis akibat kejadian seperti itu,'' ungkapnya, Sementara itu, Kepala Sekolah TK PKK Tunas Muda I, Supiyati Ningsih, mengaku tidak tahu pasti alasan penyegelan bangunan yang selama ini ditempati anak - anak belajar. ''Saya tidak tahu pasti apa permasalahannya. Saya tahu kalau sekolah itu ditutup dari wali murid,'' terangnya.

Akibat penyegelan itu, sebanyak 83 siswa yang bersekolah di sana terlantar. Mereka terpaksa bermain dan belajar di teras depan bangunan - bangunan yang disegel oleh pemilik tanah. Penyebabnya ditutupnya ruang sekolah itu masih belum diketahui secara pasti. Saat ini, ia hanya fokus untuk menyiasati agar proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berlangsung.

"Secara pastinya kami tidak tahu permasalahan kenapa ini ditutup, tapi kemarin sepengetahuan kami yang menyegel itu Pak Haji Munawi.

Tidak juga kenapa kok ditutup, guru - guru kami disini juga tidak tahu apa masalahnya,'' kata Supiyati.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Maron Kidul Sugianto mengatakan, saat ini sudah dilakukan mediasi oleh pemerintah desa terhadap kedua belah pihak. Harapannya, KBM di

sekolah yang menampung 83 siswa itu kembali bisa dilakukan secara normal. ''Iya sudah dilakukan mediasi oleh pemilik tanah dan alhamdulilah sudah dibuka kembali dibantu juga oleh perangkat desa,'' kata Sugianto. Menurutnya, penyegelan dua lembaga pendidikan ini murni hanya karena kesalahpahaman saja. ''Untuk permasalahan (penyegelan sekolah) ya karena ada miskomunikasi,'' tambahnya. [wap.fen]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Pasuruan, Gus Irsyad, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, KH Imron Muttamakin, CSR saat menanam pohon 2022 di lereng Gunung Bromo, Desa N

Lestarikan Bumi Pasu Pasuruan, Bhirawa PWI Pasuruan bekerjasama Pemkab Pasuruan melaksanakan penanaman pohon 2022 di lereng Gunung Bromo, Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Rabu (23/ 2). Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2022. Penanaman ini sebagai upaya mengkampanyekan kepedulian pada pelestarian alam.

PWI dan Pemkab Pasuruan mengajak semua elemen bahu membahu merawat hutan, baik melakukan konservasi maupun mencegah pengrusakan hutan serta mendesak para korporasi dan pengusaha untuk berhenti melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Ketua PWI Pasuruan, Djoko Hariyanto menyatakan, pihaknya mendukung penuh

atas konservasi dan penanaman pohon yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

PWI Pasuruan ng pemerintah mengajak par

Perangkat desa membuka segel pintu gedung PAU dan TK di daerah Kecamatan Maron.

GALERI

PRESTASI

Guru SMA/SMK Diberikan Materi UKBI Adaptif Merdeka Mengingat pentingnya mengukur kemampuan Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bagi pelajar. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka bagi para guru SMK/SMA Jawa Timur.

Oleh: Ahmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

Kepala BBJT sedang menyerahkan cenderamata kepada Kabid GTK Dindik Jatim.

ahmad suprayogi/bhirawa

Secara bertahap, kegiatan diawali oleh 40 kepala SMA/SMK di Surabaya, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Suhartatik, SPd MPsi. didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Sidoarjo-Surabaya, Drs Lutfi Isa Anshori MM. Dalam sambutannya, Suhartatik menyampaikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur sangat

mengapresiasi kegiatan sosialisasi UKBI ini dan sangat mendukung program UKBI Adaptif Merdeka untuk disosialisasikan kepada jajaran pendidikan, mengingat pentingnya alat ukur kebahasaan ini, khususnya bagi pelajar.

Hal itu sejalan dengan harapan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr Asrif MHum. yang mengajak para kepala sekolah untuk mengikutkan siswanya UKBI agar dapat dipe-

takan kemahiran siswanya dalam berbahasa Indonesia.

Asrif juga menyampaikan bahwa UKBI Adaptif Merdeka merupakan program unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi yang saat ini gencar-gencarnya disosialisasikan kepada masyarakat umum.

"Peserta antusias mengikuti pemaparan materi dari tim KKLP UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, mulai dari pengertian UKBI sampai dengan prosedur pendaftaran pelaksanaan UKBI. UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji. Mulai dari kemahiran

yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi,'' jelas pada (23/2) kemarin.

Menurutnya, pelaksanaan ujinya dilakukan secara daring.

Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka bagi pelajar dapat dilakukan di mana saja dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai prosedur pendaftaran UKBI Adapatif Merdeka dapat dilihat pada laman ukbi.kemdikbud.go.id,'' terang Asrif lagi. Kegiatan ditutup juga oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr Asrif, MHum. yang didampingi Kasubbag Tata Usaha, Ary Setyorini SPd. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berharap kepada peserta untuk berkomitmen mewajibkan siswanya mengikuti UKBI Adaptif Merdeka. [fen]

rawa

AYAAN

4 Februari 2022

&

OLAHRAGA

Halaman 7 S O S O K

an Sekolah ebutuhan

Mahasiswa UMM Ini Wakili Indonesia di IPSF Mesir Ishmah Alghumaisha, Mahasiswa mahasiswa baru. Keingintahuannya Universitas Muhammadiyah Malang akan budaya negara lain dan (UMM) sukses mewakili Indonesia perkembangan pendidikan farmasi melakukan pertukaran pelajar ke di berbagai negara, membuat Ishma Mesir bersama sembilan mahasiswa menyiapkan waktu dua setengah lainnya. Program pertukaran pelajar tahun untuk mengikuti program ini diselenggarakan International pertukaran pelajar ini.

Pharmaceutical Student Federation "Seleksinya sendiri cukup (IPSF) dan diikuti 20 negara ketat dan termasuk Indonesia.

Menurut Ishmah, program pertukaran pelajar ini merupakan ajang bagi mahasiswa farmasi di seluruh dunia untuk bisa bertemu dengan rekan sejawat. Situasi dan kondisi yang berbeda antar negara juga memberikan pelajaran yang bagus bagi para peserta. Adapun program ini terbagi menjadi empat bidang farmasi, yaitu industry, community, research, dan clinical.

Sebelum diterima, para peserta diharuskan untuk memilih satu bidang yang akan diikuti ketika berada di negera tujuan.

"Saya memilih bidang industri untuk program ini. Jadi selama dua minggu di Misr University for banyak Science and Technology saya akan orang yang tertarik menjalani program training dalam mengikuti program ini. Saya sendiri bidang cosmetology, quality control cukup kewalahan untuk memperproduk obat, ataupun nanotechnology. Khusus dari Indonesia, ada 20 orang yang lolos program itu. Tetapi kami ditempatkan di negara yang berbeda “Saya memilih bidang industri untuk program ini. Jadi selama dua minggu di dan universitas yang Misr University for Science and Technology berbeda,'' ungkap saya akan menjalani program training mahasiswa farmasi dalam bidang cosmetology, quality control angkatan 2019 ini. produk obat, ataupun nanotechnology”.

Anak kedua dari lima bersaudara ini mengaku Ishmah Alghumaisha telah mengetahui Program IPSF sejak menjadi

siapkan proses seleksi di sela-sela aktivitas organisasi dan kuliah.

Untuk seleksinya terbagi menjadi dua tahapan, pertama adalah

seleksi pemberkasan dan wawancara dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) untuk menjadi wakil Indonesia. Selanjutnya adalah seleksi dari negara tujuan melalui website IPSF,'' ujar mahasiswa kelahiran Biak, Papua itu.

Ishmah sendiri telah memulai program pertukaran pelajarnya dari tanggal 14 Februari kemarin sampai tanggal 28 Februari nanti. Ia sangat bersyukur atas kesempatan baik yang diberikan

kepadanya ini.

"Pertukaran pelajar yang saya lakukan ke Mesir ini merupakan langkah pertama untuk saya. Karena hal itu, saya berharap ke depannya saya bisa memulai langkah-langkah berikutnya untuk lebih mengetahui belahan dunia lain,'' tandasnya. [mut.fen]

Guru SD Ngaku Dibegal, Ternyata Ngeprank Polisi Mojokerto, Bhirawa Ada saja ulah Seorang guru SD di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto berinisial SR ini, untuk mengelabuhi orang tuannya agar uang titipannya sebesar Rp150 juta tidak diminta kembali.

SR mengaku jadi korban perampokan di Jembatan Tanjangrono dan Uang deposito sebesar Rp150 juta yang baru saja diambilnya dari bank dibawa kabur empat pelaku begal yang mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini SR me-

laporkan ke Polsek Ngoro yang diback up langsung Polres Mojokerto untuk segera bertindak.

Namun itu semua hanya sandiwara si guru. Nyatanya, tidak pernah ada perampokan yang terjadi.

Semua hanyalah sandiwara dan untuk menutupi kebohongannya. Setelah Polisi melakukan penyidikan dengan datang lokasi kejadian. Saat lapor di depan Polisi SR yang mempunyai nama lengkap Sri Wahyuliati Ningsih (42). Sri mengaku dirampok di Desa Tanjan-

hilmi husain/bhirawa

Manager Eksternal PT Sampoerna Tbk, Rusdianto dan Ketua PWI Pasuruan, Djoko Hariyanto gembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Rabu (23/2).

uruan Demi Anak Cucu

juga mendukuh dalam upaya ra perusahaan

terkait, agar ikut serta menjaga kelestaian lingkungan.

"Setiap kegiatan yang

menyebabkan kerusakan hutan harus kita lawan bersama.

Lestarikan bumi demi anak cucu,'' urai Djoko Hariyanto.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mengapresiasi PWI Pasuruan yang selalu berikhtiar mengajak semua stake holder peduli pelestarian alam. PWI Pasuruan hari ini sangat luar biasa, karena mampu mengajak semua stake holder bersama-sama peduli dan merawat bumi.

Acara ini diawali dengan penanaman ratusan pohon di area lapangan Ngembal. Kegiatan itu juga didukung oleh Sampoerna untuk Indonesia.

Dipimpin langsung Bupati Pasuruan, Gus Irsyad dengan melibatkan anggota Forkopimda, perwakilan 18 perusahaan, pegiat lingkungan, kelompok tani dan kepala desa serta pramuka. Ribuan bibit juga didistribusikan oleh sejumlah pihak untuk ditaman di sejumlah lokasi. [hil.fen]

hasan amin/bhirawa

SR saat dikroscek Polisi dari laporannya di tempat kejadian Jembatan Tanjangrono, Ngoro.

grono, Ngoro, Mojokerto. Uang Rp150 juta miliknya amblas.

Kepada petugas polisi SR mengaku, Saat melintas di Jl Raya Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, tepatnya di Jembatan Tanjangrono, SR mengaku dihadang perampok berjumlah empat orang. Para pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Yamaha RX King warna hitam.

Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo, Selasa (22/2) lalu, usai mencairkan uang deposito miliknya di Bank Jatim Cabang Pembantu Mojosari, Mojokerto senilai Rp150 juta. Saat SR berhenti, salah seorang pelaku merampas tas miliknya berisi uang Rp150 juta. Selanjutnya para pelaku kabur ke arah Sidoarjo.

AKP Andaru menjelaskan, petugas polisi pun segera melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Namun dalam penyelidikan polisi mendapati kejanggalan. Pihak Bank Jatim yang turut dikonfirmasi mengenai kasus itu mengaku tak pernah mencairkan deposito di hari perampokan itu terjadi.

"Kejanggalan pertama, hasil

pengecekan kami di bank tidak ada penarikan deposito yang dilakukan SR) sebesar Rp 150 juta. Rekening SR hanya tersisa kurang lebih Rp3 juta saja. Selanjutnya Polisi kemudian kembali menggali keterangan dari SR. Kali ini, guru salah satu SDN di Kecamatan Ngoro, Mojokerto itu mengubah ceritanya,'' jelas AKP Andaru.

Kejanggalan kedua, keterangan SR berubah, dengan mengatakan kehilangan tas berisi uang Rp500 ribu lebih, kartu ATM dan SIM saat pulang dari sekolah tempatnya mengajar. Selanjutnya SR mendadak pingsan. Sehingga perempuan asal Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo itu dilarikan ke RS Dharma Husada, Ngoro. Ternyata, SR hanya berpura - pura sakit untuk mengelabui polisi.

Dari situ kebohongan SR terbongkar. Ia mengaku membuat laporan palsu karena uang deposito titipan orang tuanya telah dihabiskan. Uang sebesar Rp150 juta dari orang tuanya sekitar 3 tahun lalu yang merupakan pesangon ayahnya saat memasuki pensiun sebagai Satpam sebuah BUMN di Sidoarjo. [min.fen]

Mahasiswa Umsida Ciptakan Kampung Herbal Aquaponik Sidoarjo, Bhirawa Tim Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) 2022 Kelompok 67 Desa Sukolelo, Prigen, Pasuruan telah melaksanakan beberapa program kerja, salah satunya menciptakan sistem budidaya alternatif yakni aquaponik.

Sistem budidaya aquaponik ini dipilih karena dianggap mampu menciptakan dua produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sekaligus, yakni sayuran dan ikan dalam satu wadah. Untuk tanaman yang dipilih kangkung serta ikan yang di budidaya adalah ikan mujahir dan ikan nila. Aquaponik sendiri dipilih karena lahan yang dibutuhkan tidak terlalu luas. Proses pembuatan aquaponik oleh mahasiswa KKN-P kurang lebih satu minggu.

"Kami dari warga Kampung Herbal merasa terbantu karena untuk op-

timalisasi daya tarik salah satu green house di Kampung Herbal,'' ujar Rizal Bahtiar M selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat.

Rizal menambahkan, di RT 01 terdapat tema Kawasan Rumah Paling Lestari (KRPL). Beberapa hal diantaranya mencakup perikanan, peternakan, pertanian, dan perlengkapan keseluruhan. ''Sistem budidaya aquaponik ini sendiri merupakan salah satu unsur dari KRPL yang dioptimalisasi oleh mahasiswa KKN-P Umsida 2022,'' jelasnya, Rabu (23/2) kemarin.

Sementara itu, Wakil Koordinator Desa Sukolelo KKN-P 2022, Mohamad Nur Ardyansyah menjelaskan, belum adanya sistem budidaya aquaponik di Sukolelo, membuat mahasiswa KKN-P Umsida menciptakan cara alternatif yang meng-

hasilkan dua produk sekaligus. Karena di desa belum ada sistem aquaponik dan kita mau mengembang-

kan sistem ini sebagai salah satu cara alternative dalam menghasilkan produk unggulan. [ach.fen]

Terlihat mahasiswa Umsida sedang membuat tanaman model Aquaponik.

ahmad suprayogi/bhirawa

Malam Anugerah Olah Raga KONI Surabaya Pacu Prestasi Atlet Surabaya, Bhirawa Acara Malam Anugerah Olah Raga (MAO) 2021 yang digagas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, Selasa (22/2) malam diharapkan menjadi pemicu bagi para atlet maupun pelatih untuk meraih prestasi. Selain itu juga mendorong para pengusaha untuk lebih peduli pada kegiatan olah raga.

Digelar di Graha Sawunggaling, acara pemberian penghargaan bagi pegiat olah raga berprestasi ini dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Hidayat Syah.

Selain itu, turut hadir memeriahkan acara M Nabil Ketua KONI Jatim, Wiwiek Widayati Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dan Reni Astuti

Wakil Ketua DPRD Surabaya, serta Kapolrestabes Surabaya.

"Dengan adanya Malam Anugerah Olah Raga ini, kita ingin memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi dan memacu semangat para atlet muda agar lebih mengembangkan potensinya,'' ujar Hoslih Abdullah, Ketua KONI Surabaya.

Dalam edisi kedua MAO ini, ada enam kategori penghargaan yang dinominasikan. Diantaranya atlet terbaik, pelatih terbaik, pemecah rekor, lifetime achievement, pendukung olah raga terbaik, dan penghargaan kepada mantan Ketua KONI Surabaya.

Atlet terbaik diraih Adinda Lara-

sati Dewi Kirana, peraih delapan emas dan satu perak di arena PON Papua 2021. Sedangkan pelatih cabor panahan Lilies Handayani, yang berhasil menghantarkan atletnya meraih juara di SEA Games hingga berlaga di olimpiade, terpilih sebagai pelatih terbaik.

Adapun nominasi pemecah rekor

juga disabet oleh Adinda Larasati Dewi Kirana yang berhasil merengkuh enam Rekor Cabor renang saat berlaga di PON Papua 2021.

KONI Surabaya juga memberikan penghargaan untuk kategori lifetime achievement yang jatuh kepada Ratu Renang Asia Tenggara sekaligus pelatih renang Jatim,

Kegiatan MAO yang digelar KONI Surabaya di Gedung Sawunggaling, Selasa (22/2) malam dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Ketua KONI Jatim M Nabil dan pejabat lainnya.

Nanik Juliati Suryaatmadja.

Di nominasi berikutnya, Surat Kabar Harian Memorandum disebut ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai pendukung olah raga terbaik.

Selanjutnya, KONI Surabaya melayangkan penghargaan untuk para mantan Ketua Umum KONI Surabaya, diantaranya Saleh Ismail Mukadar, Yusuf Husni, alm Ali Syahbana, alm Heroe Poernomohadi, dan Almarhum Sunardi.

Ketua Panitia MAO 2021, Arief Sosiawan mengatakan, penerima penghargaan, khususnya atlet dan pelatih mendapatkan apresiasi berupa dana pengembangan. Ke depan, pihaknya akan kembali menggelar MAO 2022 yang direncanakan Desember mendatang.

"Dengan adanya Malam Anugerah Olah Raga ini kita berharap bisa memberikan dorongan untuk memajukan olah raga di Surabaya menjadi lebih baik lagi,'' tandasnya. [wwn.fen]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 24 Febuari 2022

Halaman 8

Kajari Tulungagung Ingatkan Proyek Jalan Tol Rawan Mafia Tanah Tulungagung, Bhirawa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung, Mujiarto, mengingatkan warga Tulungagung untuk waspada pada mafia tanah.

Terlebih saat ini di Kabupaten Tulungagung bakal segera dilakukan pembangunan proyek jalan tol.

“Jangan sampai ada mafia tanah di Tulungagung. Kalau ada mafia itu akan kami perangi,” tandasnya usai acara sosialisasi mafia tanah yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung di salah satu hotel ternama di Kota

Tulungagung, Rabu (23/2).

Ia pun meminta para kepala desa dan camat yang daerahnya bakal dilalui proyek jalan tol untuk mewaspadainya pula.

“Warga juga bisa bertanya pada BPN tentang kejelasan terkait tanah

yang akan dijual atau dibeli. Jangan jadi spekulan tanah,” sambungnya.

Mujiarto selanjutnya mengungkapkan praktik mafia tanah biasanya dengan memalsu surat sertifikat. Selain juga melakukan sumpah palsu di pengadilan.

“Karena itu, kalau ada praktik mafia tanah segera lapor BPN. Bisa juga ke polisi atau kami di kejaksaan,” paparnya.

Sejauh ini menurut Mujiarto, praktik mafia tanah di Tulungagung belum terlihat dan belum ada. “Penyelenggaraan sosialisasi ini diharap-

kan jangan sampai ada mafia tanah.

Jangan sampai mereka merajalela,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Tulus Susilo. Menurut dia, sampai sekarang belum ada mafia tanah di Tulungagung.

Namun demikian, Tulus Susilo, membenarkan jika kegiatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jala tol dapat memunculkan mafia tanah.

“Biasanya begitu. Di kota besar

mereka dapat bermain,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan mafia tanah tersebut. “Kalau memiliki tanahdirawat. Dijaga fisiknya, batas tanahnya. Ini agar tidak terjadi peluang pihak lain menguasai,” tuturnya.

Seperti diketahui, saat ini di Kabupaten Tulungagung rencananya akan dibangun dua ruas jalan tol.

Yang pertama jalan tol ruas Tulungagung – Kediri dan yang terbaru adalah jalan tol ruas Tulungagung – Kepanjen. [wed.gat]

Mujiarto

KELANA JATIM

BNNK Sidoarjo Siapkan Kegiatan Peringati HUT BNN ke-20 Sidoarjo, Bhirawa Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo akan mempersiapkan sejumlah kegiatan untuk menyambut peringatan HUT BNN ke-20, pada 20 Maret yang akan datang.

Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Drs Tony Sugiyanto, mengatakan sejumlah acara yang akan digelar nanti, tujuannya agar semua element masyarakat di Kab Sidoarjo bisa tahu dan paham akan tugas fungsi BNNK. “Kita akui, masih ada saja masyarakat yang tidak tahu apa itu BNNK. Harapan kita apabila masyarakat tahu dan paham, mereka bisa bermitra dengan kita dalam masalah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” kata Tony, Rabu (23/2) kemarin, di Kantor BNNK Sidoarjo.

Dari sejumlah koordinasi dengan sejumlah mitra BNNK Sidoarjo, kegiatan yang akan digelar diantaranya seperti ada olah raga, khitan massal, donor darah, lomba mural dengan tema perang melawan Narkoba dan acara keagamaan.

Pesertanya dari keluarga besar BNNK Sidoarjo, masyarakat yang menjadi Mitra BNNK, dan masyarakat sekitar dan masyarakat desa di Kab Sidoarjo yang telah masuk dalam program desa bersih bebas Narkoba atau desa bersinar.

Tentang desa bersinar, kata Tony, pada tahun 2022 ini, ada penambahan 3 desa. Yakni Desa Rangka dan Kelurahan Lemah Putro Kec Sidoarjo dan Desa Mulyodadi Kec Wonoayu. Pada tahun 2021 lalu, desa bersinar masih ada dua, yani Desa Bluru Kidul Kec Sidoarjo dan Desa Bungurasih Kec Waru.(kus.gat)

Ketua PN Mojokerto Baru. Disambut Bupati dan Wali Kota Dalam Satu Tempat dan Acara Mojokerto, Bhirawa Ada yang menarik dari acara pisah dan sambut Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang digelar di Pendopo Graha Majatama Pemkab. Mojokerto, Selasa (22/2) malam.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Wakil Bupati Muhammad Al Barra dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, tersebut dan kedua Kepala Daerah ini secara bergantian memberikan sambutan di tempat dan acara yang sama.

Acara tersebut merupakan pergantian Ketua Pengadilan Negeri Sutrisno kepada Ketua PN yang baru Sarudi.

Sarudi, sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Magelang Kelas 1B. Sementara itu, Sutrisno akan menjalankan tugas baru sebagai Hakim Madya Utama pada PN Surabaya Kelas 1A Khusus.

Dalam sambutan, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang mewakili Pemkab Mojokerto dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mewakili Pemkot Mojokerto mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama tiga tahun di Mojokerto Raya.

“Alhamdulillah sudah memberikan pelayanan terutama untuk masyarakat Mojokerto Raya dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah dijalin selama tiga tahun. Mudah mudahan menjadi amal sholeh, “ ungkap Ikfina.

Selain itu, Ikfina Fahmawati bersama Ika Puspitasari menyambut dengan ramah kedatangan Ketua PN Mojokerto yang baru Sarudi. [min.gat]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5182 TM, Yamaha, th. 2009, Merah, a/n. Suyani, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru – T.Agung No. 8499/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda, AG 4276 RAK, a/n. Khotip, Dsn. Krajan RT 2/ 2, Ds. Bangoan, Kedungwaru – T.Agung No. 8500/IMB/BI-IV/2022

wiwit agus pribadi/bhirawa

Mensos Tri Rismaharini pantau proses pencairan BPNT di Probolinggo.

Mensos Tri Rismaharini Pantau Proses Pencairan BPNT Probolinggo, Bhirawa Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus pemantauan proses pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di wilayah Kecamatan Bantaran, di Balai Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini tiba di Kecamatan Bantaran disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Achmad Arif serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Forkopimka Bantaran Selain memastikan penyaluran

BPNT khususnya di Kecamatan Bantaran, Mensos Tri Rismaharini ingin mengetahui secara langsung tentang penyaluran bansos. Apakah bantuan tersebut sesuai dan benar-benar tepat sasaran penyalurannya. Kenyataan di lapangan, terdapat hal-hal yang perlu dikaji atau dievaluasi kembali untuk penyaluran BPNT selanjutnya.

Berdasarkan data disebutkan sebanyak 5.952 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) se- Kabupaten Probolinggo yang telah dicairkan dalam setiap bulannya sebesar Rp 200 ribu.

Bervariatif bantuan yang diterimanya yakni ada yang menerima dua bulan sekaligus hingga delapan bulan sekaligus. Target waktu pencairan bantuan tersebut selama 3 (tiga) hari.

Untuk di Kecamatan Bantaran jumlah penerimanya mencapai 747 KPM. Menterí Sosial RI Tri Rismaharini

menjelaskan dalam tiga hari ini segera dituntaskan pencairan BPNT kepada KPM di Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 5.000 lebih yang belum disalurkan. Jika penyaluran tidak selesai hingga bulan Maret, dana BPNT tersebut akan dikembalikan pada anggaran negara. Kunjungan ini untuk memantau dan memastikan penyaluran bansos terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“KPM di usia muda dilakukan pemberdayaan dan disiapkan modal untuk usaha yang kedepannya tidak menjadi beban negara. Bahkan dapat lebih mandiri untuk mengelola modal usaha dan mengembangkan usahanya. Dengan berkembangnya usahanya akan memperoleh penghasilan lebih besar atau lebih dibanding dengan nominal dana bantuan BPNT yang diterimanya,” ujarnya,

Rabu (23/2).

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Achmad Arif menambahkan terkait dengan penyaluran BPNT akan segera diselesaikan keseluruhan di Kabupaten Probolinggo dengan kurun waktu tiga hari sebagaimana yang dianjurkan oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini. Kedepannya akan dilakukannya evaluasi data-data KPM agar supaya nantinya benar-benar penerima bantuan tepat sasaran.

“Sesuai apa yang diharapkan oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, KPM pada kategori usia muda dilakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan untuk mendirikan usaha dan memperoleh penghasilan sendiri. Tidak terus menggantungkan pada pemberian bantuan BPNT,” ungkapnya.[wap.gat]

Rencana Proyek Jalan Tol Ruas Jember-Situbondo, Diharapkan Melibatkan Warga Lokal Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan konsultasi publik rencana proyek jalan tol ruas Jember-

Situbondo, Rabu (23/2) di Pendopo Kabupaten setempat, membahas soal rencana teknis awal proyek jalan tol.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh

Konsultasi publik rencana proyek jalan tol ruas JemberSitubondo yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Bondowoso.

Ihsan Kholil/ Bhirawa

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jendral Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan serta Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam Konsultasi Publik yang menghadirkan sejumlah camat dan kepala desa tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah pembebasan lahan produktif, lahan kritis dan tempat-tempat publik yang dianggap sakral seperti tempat ibadah dan cagar budaya. Poin-poin tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak memunculkan masalah baru di kalangan masyarakat.

Selain itu, diharapkan pula saat pengerjaan mega proyek tersebut bisa juga melibatkan warga lokal terutama para pemuda yang saat ini banyak membutuhkan pekerjaan.

Bupati Salwa Arifin melalui Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Abdurrahman menjelaskan, jika nantinya terealisasi maka proyek jalan tol akan mendongkrak nama Kabupaten Bondowoso di mata publik luas.

“Barangkali ini dengan dibangunnya jalan tol mungkin nanti akan bisa dikenal lebih lebih luas lagi oleh daerah-daerah yang lain,” katanya.[san.gat]

FGD BJPSDA Untuk Kepentingan Umum Surabaya, Bhirawa Dalam memperingati HUT ke-32 tahun, Perum Jasa Tirta (PJT) I menggelar Focus Group Discussion (FGD) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Kegiatan digelar dengan menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian PUPR secara daring.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant Ruritan mengatakan, topik terkait BJPSDA untuk kepentingan umum dipilih untuk dapat memberikan wawasan dan pemahaman strategis. Termasuk dari konsep makro penerapan dan dasar hukum yang melandasi BJPSDA. FGD juga untuk dapat memberikan informasi terkait peran dan peluang perusahaan untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan Barang Milik Negara yang ada di wilayah kerja.

Selain itu, untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan peluang perusahaan sebagai BUMN dalam pengembangan SPAM secara terpadu guna pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kepentingan publik dari sisi regulasi yang berlaku.

Raymond berharap melalui FGD BPJSDA dapat semakin meningkatkan pemahaman insan PJT I atas isuisu strategis perusahaan. *Dengan adanya paparan dari pihak stakeholder dalam hal ini Kementerian PUPR, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait beberapa hal yang sebelumnya masih belum dimengerti,” katanya, Rabu (23/2) Sementara, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kemenyerian PUPR, Adenan Rasyid mewakili Dirjen SDA menyampaikan tentang penerapan dan aspek legal dari BJPSDA sebagai instrumen finansial untuk membiayai kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air. Ia menjelaskan, BJPSDA terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2019 yang disebutkan bahwa BJPSDA dipergunakan untuk keberlanjutan pengelolaan SDA di Wilayah Sungai (WS) bersangkutan.

Terkait adanya pihak-pihak yang tidak berizin maupun izin yang dimiliki tidak berlaku, Adenan menyampaikan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan BJPSDA dan harus memberikan teguran.

Adapun pihak Kementerian PUPR menyampaikan bahwa untuk pihakpihak yang tidak mau melakukan pembayaran atas BJPSDA akan dikenakan sanksi hukum dan hal ini juga telah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk membantu PJT I agar kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUPR, Darwanto menyampaikan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk Pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) di wilayah kerja PJT I sebagai BUMN. Ia menjelaskan terkait beberapa

mekanisme yang dapat ditempuh dalam pemanfaatan BMN dari mulai sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), bangun guna serah, KETUPI dan KSPI. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan dimaksud pada wilayah kerja PJT I adalah Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/ 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam penerapannya, kata dia, perizinan membutuhkan persetujuan dari Balai Wilayah Sungai dan juga Kementerian PUPR. Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, Putranta Setyanugraha menyampaikan tentang “lPenyelenggaraan dan Aspek Legal SPAM oleh BUMN dalam Rangka Pelayanan Kemanfaatan Umum. Peraturan terkait penyelenggaraan SPAM di PJT I, kata dia, terangkum dalam Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019 tentang SDA, PP 46 tahun 2010 tentang pendirian Perum Jasa Tirta I dan PP No. 122 tahun 2015 tentang SPAM. Menurutnya, penyelenggaraan SPAM merupakan tanggung jawab

Akibat covid 19 wisatawan di Bromo hanya singgah.

pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dimana dapat membentuk BUMN/BUMN untuk melakikan pengelolaan. Adapun jika berada di luar jangkauan dapat dibentuk UPT/UPTD, PJT I dapat melakukan penyelenggaraan SPAM diluar wilayah BUMN dengan membuat pemisahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

“Sesuai Pasal 5 PP 46. Tahun 2010

wiwit agus pribadi/bhirawa

bahwa kegiatan dilaksanakan dalam rangka meyelenggarakan kemanfaatan umum (untuk pelayanan sosial, kesejahteraan dan kemaslahatan umum). Dengan adanya persetujuan dari kementerian teknis dengan melaksanakan kerjasama PDAM atau instansi lainnya. Tujuannya adalah pengembangan SPAM dan sanitasi untuk keperluan rumah tangga,” pungkasnya. [rac.gat]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Halaman 9

Pemkab Jombang Pastikan Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Lancar Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memastikan stok dan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Jombang lancar di musim tanam tahun 2022 ini.

“Tentunya untuk distribusi sesuai dengan prosedur, kan ada tahapannya. Yang jelas, lancar dan itu alokasi pun sudah diatur,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Mu-

chamad Rony, Rabu (23/02).

Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang pada 2022 ini, untuk jenis Urea sebanyak 26.499 ton, SP-36 995 ton, ZA 4.024 ton, NPK 14.064

ton, pupuk organik granul sebanyak 12.120 ton, dan POC (Pupuk Organik Cair) sebanyak 22.699 liter.

Jumlah alokasi pupuk di Kabupaten Jombang pada 2022 ini mayoritas ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu.

Untuk alokasi di 2021, jenis Urea alokasinya 18.546 ton, SP 36 21 ton, ZA 7.611 ton, dan NPK sebanyak 18.058

ton. Untuk jenis pupuk organik granul adalah 11.186 ton dan Pupuk Organik Cair sebanyak 21.386 liter.

“Untuk alokasi ini kami dari tahun ke tahun ada kenaikan. Jika dibandingkan tahun 2021, di 2022 ini ada kenaikan. Walaupun belum 100 persen, karena kondisi keuangan negara, kami maksimalkan yang dialokasikan,” ujar Muchamad Rony.

Kepala Dinas Pertanian Ka-

bupaten Jombang menegaskan, alokasi itu sudah disesuaikan dengan luas tanam.

Pada 2022 ini, luas tanam di Kabupaten Jombang sebanyak 142.876,23 hektare. Jenis tanamannya pun bervariasi, seperti padi untuk musim hujan dan jagung untuk kemarau.

Dia menambahkan, alokasi pupuk untuk petani itu juga sudah disesuaikan dengan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan kelompok tani di Kabupaten Jombang.

Pada 2022 ini, terdata ada 1.220 kelompok tani yang tersebar di 21 kecamatan wilayah Jombang.

Dikatakannya, pihaknya siap melakukan realokasi kebutuhan pupuk. Nantinya, kelompok tani juga bisa mengajukan perbaruan kebutuhan,

namun untuk tambahan pupuk tetap disesuaikan dengan lahan yang dimiliki petani.

Pihaknya memastikan bahwa, pasokan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang lancar. Hingga saat ini, belum ada laporan terjadinya penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Jombang Jombang. Jika terjadi, hal itu akan ditangani langsung aparat penegak hukum. [rif.gat]

KELANA JATIM

Satgas Pangan Temukan 12.600 liter Migor di Gudang PT INTI NIAGA Mojokerto,Bhirawa.

Kelangkaan Migor di wilayah Kabupaten Mojokerto, akhirnya sebagian terkuak, setelah Satgas Pangan Kabupaten Mojokerto melakukan sidak di gudang milik perusahaan distributor, PT. Intiniaga Jayakarya di Desa Japan Kecamatan Sooko. Kabupaten Mojokerto, Selasa (22/2).

Di gudang ini telah ditemukan ribuan liter minyak goreng menumpuk di sebuah gudang. Yakni sebanyak 12.600 liter minyak goreng ditimbun dalam gudang PT Intiniaga Jayakarya terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Satgas Pangan.

Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Muhammad Ridwan mengatakan, menumpuknya ribuan liter minyak goreng dalam kemasan di gudang PT Intiniaga Jayakarya bukan termasuk kategori penimbunan.

Menurutnya, penumpukan barang terjadi karena pihak distributor mengalami keterlambatan dalam pengiriman.

“Dari pemantauan bersama Satgas Pangan tidak ada penimbunan. Setiap empat hari sekali, kalau habis dikirim ke distributor. Ini banyak karena baru datang dan akan didistribusikan.

Alat transportasinya terbatas sehingga nunggu antrian kirimnya,” katanya usai sidak. [min.gat]

Verifikasi Agar Usulan Infrastruktur Kota Malang 2023 Semakin Terukur Kota Malang, Bhirawa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan Tahun 2023 di Ijen Suites Hotel and Convention, Rabu (23/2) kemarin.

Usulan yang dilakukan verifikasi secara partisipatif itu, merupakan hasil dari proses musrenbang sebanyak 832 usulan sementara dari pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 356 usulan.

Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengapresiasi peran seluruh masyarakat dalam proses musrenbang dan anggota DPRD yang telah menelurkan pokok pemikirannya.

“Poses verifikasi yang digelar hari ini bersama berbagai pemangku kepentingan sangat penting agar kendala pada saat pembangunan dilaksanakan di tahun 2023 dapat diminimalisir,”tutur Sutiaji.

Dari sisi anggaran, kata dia Kota Malang termasuk satu dari empat daerah di Jawa Timur yang dinilai segera menuju kemandirian fiskal dengan kekuatan pendapatan asli daerah.

“Yang belum tercapai dalam RPJMD, karena 2023 ini akhir periode perencanaan ini yang kita kuatkan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah “, urai Sambung Sutiaji. [mut.gat]

Kasus Covid-19 Meningkat, Kota Blitar Bertahan di Level 2 Kota Blitar, Bhirawa Banyaknya kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Blitar selama beberapa minggu ini, membuat status Kota Blitar bertahan di level 2.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dharma Setiawan mengatakan masih tingginya kasus baru konfirmasi positif Covid-19 di Kota Blitar akhir-akhir ini menjadi salah satu indikator yang membuat status PPKM Kota Blitar bertahan di Level 2. Hal ini sesuai dengan Inmendagri No 12 Tahun 2022 tentang PPKM di Jawa-Bali.

“Di mana status Kota Blitar masih masuk Level 2,” kata dr.

Dharma Setiawan.

Lanjut dr. Dharma, pihaknya juga mengakui selama satu minggu lalu ada banyak penambahan kasus baru konfirmasi positif Covid-19 di Kota Blitar, dimana penambahan kasus baru konfirmasi positif Covid-19 itu dari warga Kota Blitar yang berdomisili dalam Kota maupun warga Kota Blitar yang sedang di luar Kota.

“Dalam satu minggu sudah ada tambahan sebanyak 44 kasus baru konfirmasi positif Covid-19 dari warga Kota Blitar yang domisili di dalam kota, juga ada sebanyak 121 kasus baru dari warga Kota Blitar yang berada di luar kota,” ujarnya.

Selain itu dikatakan dr. Dharma dampak peningkatan kasus baru itu membuat status PPKM di Kota Blitar tetap berada di Level 2, bahkan adanya penambahan kasus tersebut pihaknya langsung melakukan tracing dan testing terhadap kontak erat.

“Dan jika hasil testing kontak erat yang reaktif antigen, maka langsung ditindaklanjuti dengan tes swab PCR. Dan bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan juga difasilitasi melakukan isolasi di Rumah Isolasi,” jelasnya. [Htn.gat]

Istimewa

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta memimpin sertijab PJU dan Kapolres jajaran Polda Jatim, Rabu (23/2).

Serah Terima Jabatan PJU dan Kapolres Jajaran

Kapolda Jatim Berharap Pejabat Baru Berinovasi dalam Menjaga Kamtibmas Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta memimpin upacara serah terima (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan 4 Kapolres jajaran. Sertijab yang dilakukan di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Rabu (23/2) ini berjalan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menjelaskan, proses mutasi jabatan merupakan hal yang biasa. Khususnya dalam regenerasi dalam sebuah organisasi. Pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama yang bekerja dengan baik selama bertugas.

“Pejabat baru diharapkan dapat segera beradaptasi dengan memberikan langkah terobosan dan inovasi.

Khususnya dalam menciptakan situasi kamtibmas di masyarakat,” kata Irjen Pol Nico Afinta.

Tak hanya itu, Nico juga berpesan agar pejabat baru dapat mengetahui job discriptionnya masing-masing. Hal itu berguna untuk mengelola harkamtibmas yang aman ditengah-tengah masyarakat. Serta dapat membantu Pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Semoga dengan pelaksanaan sertijab para pejabat utama dan Kapolres yang baru ini membawa kontribusi yang baik bagi organisasi dan keamanan di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim. Sehingga bisa mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya.

Diketahui, jabatan Kabid Humas

Polda Jatim yang semula dijabat Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Kini diserahterimakan kepada Kombes Pol Dirmanto yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Kalbar. Kombes Pol Gatot Repli Handoko mendapat promosi jabatan sebagai Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri.

Sementara Dirintelkam Polda Jatim Kombes Yudha Gustawan mendapat promosi jabatan Dirbaintelkam Polri.

Posisi Dirintelkam Polda Jatim diisi oleh Kombes Dekanan Eko Purwono, sebelumnya menjabat Dit Kehidupan Bernegara Ditsosbus Baintelkam Polri.

Posisi Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto mendapat promosi jabatan sebagai Dirtahti Polda Jatim. Posisinya digantikan oleh AKBP Dewa Putu Eka Darmawan yang se-

belumnya menjabat Kapolres Madiun Kota. Kapolres Madiun Kota diisi oleh AKBP Suryono, yang sebelumnya menduduki jabatan Kasubdit I (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim.

Kapolres Malang Polda Jatim, AKBP R Bagoes Wibisono Handoyo Koesoemah mengemban tugas baru sebagai Wadir Resnarkoba Polda Jatim. Posisi Kapolres Malang akan dijabat oleh AKBP Ferli Hidayat, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Bungkol Spripim Polri.

Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto, menduduki jabatan baru Kabagada Rolog Polda Jatim.

Posisinya digantikan oleh AKBP Wimboko, yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. [bed.gat]

Wujudkan Mimpi Disabilitas Polresta Malang Kota Undang Kaum Difabel

Para penyandang disabilitas memiliki segudang keahlian. Mereka foto bersama di Mapolresta Malang Kota, Rabu 23/4 kemarin.

Malang, Bhirawa Menindaklanjuti program Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K l., M.Si. terkait pemberdayaan disabilitas , Polresta Ma-

lang Kota mengundang para disabilitas yang sudah mengajukan proposal untuk untuk melaksanakan pertemuan (23/02) kemarin.

Kegiatan ini bertempat di ruang SO-

LUSI Sat Reskrim Polresta Malang Kota sebagai salah satu sarana membuka ruang bagi penyandang disabilitas di Wilayah Kota Malang guna mengabdi dan berkonstribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hal ini ialah salah satu upaya Kapolresta Malang Kota. Beliau mempunyai cita-cita, visi atau keinginan bukan hanya memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas tetapi mereka bisa diajak kerjasama” tutur Kabag SDM Kompol Mey Suryaningsih, S.H. Kaum disabilitas yang turut serta dalam kegiatan ini juga terlihat sangat antusias dalam mempresentasikan kontribusinya kepada Polresta Malang Kota. Mereka memiliki keahlian masing-masing di bidang nya yakni Fatrullah Budi Harianto yang memiliki kemampuan di bidang IT, Rara Lingga Mardiani membuat narasi jurnalistik profesional, Fany Akbar mam-

pu membuat konten desain, dan Ni Putu Ayu Nouvalyta Endrajaya mahir di bidang akuntansi “Mungkin tidak hanya di Polresta saja, harapan kami di instansi lain pun juga bisa memberikan kesempatan yang sama dengan penyandang disabilitas untuk menunjukkan potensi yang dimiliki, kami sangat senang sekali Polresta Malang Kota membantu mewujudkan mimpi kami yang awalnya kami anggap mustahil” ucap Rara Lingga Mardiani.

Tidak hanya para disabilitas saja yang nampak antusias, namun perwakilan dari Polresta Malang Kota yang hadir juga tidak sabar untuk segera menjalin kerjasama dengan mereka.

Dalam giat kali ini, Kabag SDM memaparkan bahwasannya kaum difabel bukanlah warga kelas dua, dan dengan diadakannya program ini diharapkan bisa memotivasi rekan-rekan Polri yang lain. [mut.gat]

Cegah Varian Covid-19

Pangkoarmada II Ajak Masyarakat Vaksinasi Booster Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengajak masyarakat Jatim, khususnya Surabaya untuk mengikuti vaksinasi booster. Pernyataan itu diungkapkan Pangkoarmada II saat menjadi narasumber talkshow di salah satu stasiun radio di Surabaya, Rabu (23/2).

Didampingi Kadiskes Koarmada II, Kolonel Laut (K) Hendra Widjajanto dan Kadispen Koarmada II, Letkol Laut (P) Asep Aryansyah.

Iwan mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi tahap ke III yang akan digelar pada Jumat (25/2) di Suara Surabaya Center.

“Vaksinasi booster ini sebagai

upaya memperpanjang perlindungan setelah vaksinasi primer (vaksinasi tahap I dan II),” kaya Laksda Iwan Isnurwanto.

Iwan menambahkan, vaksin booster ini sebagai langkah penguat dan mencegah penularan varian virus yang telah bermutasi. Khususnya varian Covid-19 yang terbaru, diantaranya varian omicron. Dengan

adanya vaksinasi booster, sambung Iwan, kekebalan imun tubuh atau herd immunity masyarakat akan lebih meningkat perlindungannya.

Pada pelaksanaan vaksinasi booster nantinya, Iwan menegaskan, pihaknya menyediakan sebanyak 1.000 dosis. Vaksinasi jenis booster ini targetnya habis dalam waktu 1 hari. Apabila peminat atau peserta vaksin bertambah, maka akan ditambah lagi dosis untuk vaksinasi booster.

“Apabila masyarakat antusias dengan vaksinasi booster ini. Kami Koarmada II akan menambah kem-

bali dosisnya,” tegasnya.

Masih kata Iwan, adapun persyaratan peserta vaksinasi ini yakni membawa identitas KTP. Tentunya dengan usia 18 tahun keatas, serta di aplikasi PeduliLindungi muncul tiket dan vaksinasi kedua sudah melewati batas 6 bulan.

“Vaksinasi memang penting.

Tapi yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Dengan protokol kesehatan ini, maka mendukung proteksi tubuh (imun) dari vaksinasi yang sudah dilakukan,” pungkasnya. [Bed.gat]

Istimewa

Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengajak masyarakat Jatim, khususnya Surabaya untuk mengikuti vaksinasi booster, Rabu (23/2).

EKONOMI BI Jatim Dorong Program Integrated Farming Klaster Jagung Kamis Legi, 24 Febuari 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Dalam rangka mendukung pengembangan sektor riil dan UMKM yang berbasis komoditas unggulan daerah, Bank Indonesia Jawa Timur mengembangkan program integrated farming klaster jagung pada lahan pertanian seluas 120 Hektar yang tersebar di Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan.

Program yang berjalan hampir 3 tahun ini telah melalui beberapa siklus tanam-panen jagung. Pada Selasa (22/2), Gapoktan binaan kembali melaksanakan panen raya jagung yang ditanam pada November 2021 di Desa Mocek Timur Kabupaten Sumenep. Seremonial panen bersama tersebut dihadiri oleh Kepala Tim Fungsi Pengembangan UMKM Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Harso Hutomo dan Dekan Fakultas Peternakan UTM, Dr. M.Fuad Fauzul, STP, Msi. sebagai mitra pendampingan.

Dalam sambutan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, S.H., M.H. yang dibacakan Camat Lenteng, M Zulkarnaen menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah menginisiasi program klaster dan integrated farming di Kabupaten Sumenep.

Bupati Sumenep menyampaikan, selain tanaman jagung, komoditas utama pertanian lainnya di Sumenep adalah padi, tembakau, cabe dan kelor. Bupati berharap program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata kepada petani lain yang belum dibina sehingga produktifitas jagung madura terus meningkat dan dapat mendorong kesejahteraan bagi petani di kabupaten Sumenep khususnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Budi Hanoto, menuturkan bahwa pendampingan petani selama tiga tahun sejak 2019 telah berhasil meningkatkan produktivitas panen mulai dari 5-5,8 ton/ha menjadi hingga 6-6,4 ton/ha di 2021.

Program klaster jagung Madura dan pilot project integrated farming yang di inisiasi oleh Bank Indone-

BURSA EKONOMI

Sukses Miliki 300 Reseller Berkat Mentoring dari Semen Gresik Gresik, Bhirawa PT Semen Gresik yang merupakan unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk mendukung kinerja UMKM, agar usaha UMKM dapat lebih berkembang diantaranya melalui pendampingan, pelatihan serta mentoring.

Manfaat pembinaan tersebut salah satunya dirasakan oleh Vera Damayanti, pemilik usaha kopi UD Cangkir di Kabupaten Rembang yang merupakan UMKM binaan PT Semen Gresik. Siapa sangka, menggeluti usaha dibidang kopi, membuat dirinya dapat meraup omzet hingga Rp180 juta per bulan dan mampu membuka lapangan kerja bagi warga yang ada disekitarnya.

Vera Damayanti menyampaikan, saat ini UD Cangkir mampu memproduksi 4 ton kopi jenis Robusta dan Arabica. Setiap bulannya dengan melibatkan 10 orang karyawan, produknya dijual di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan hingga Sumatera dengan melibatkan 300 reseller sebagai mitra penjualan.

Perlu di ketahui, UD Cangkir berdiri sejak tahun 1982. Berawal dari memperhatikan kebiasaan masyarakat Kabupaten Rembang, yang gemar mengkonsumsi kopi. Akhirnya muncul ide untuk membuka usaha produksi kopi, yang saat itu masih jarang ada usaha kopi.[kim.ca]

sia Jawa Timur meliputi: fasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknologi pertanian jagung modern, demo farm varietas jagung unggul, fasilitasi pendampingan penguatan kelembagaan (koperasi pertanian), termasuk pelatihan pembuatan produk turunan jagung termasuk pakan ternak kepada petani.

Keberhasilan pelaksanaan program integrated farming klaster jagung bermula dari ketajaman analisis potensi awal pengembangan program.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 produktivitas panen jagung di empat Kabupaten di Madura hanya sebesar 2,15 ton/Ha atau jauh dibawah rata-rata produktivitas nasional sebesar 5,6 ton/ha.

Sementara itu, Jawa Timur sebagai sentra telur ayam terbesar di Indonesia sangat memerlukan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Melihat ruang pengembangan yang besar tersebut, pada tahun 2019 Bank Indonesia Jawa Timur memutuskan melakukan pendampingan kepada klaster jagung secara terus menerus dari hulu hingga hilir. Dari pemilihan benih, pemupukan, metode penanaman, hingga pengolah-

Upaya keras BI Jatim majukan Madura

an jagung menjadi pakan ternak diberikan kepada para petani.

Proses pendampingan tidak dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia Jawa Timur namun melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura (LPPM-UTM) untuk menjalankan beberapa tahapan program.

Pertama, penggunaan bibit meng-

gunakan varietas jagung Madura 3 yang merupakan hasil penelitian UTM dan dianggap paling cocok dengan tanah Madura. Kedua, mengubah cara berpikir petani dalam menerapkan teknik bertani. Umumnya, petani Madura bertani jagung tanpa memperhatikan Good Agricultural Practices (GAP). Ketiga, mengajarkan manajemen kelembagaan

dimana pada awal 2021 telah terbentuk Koperasi Tragah Maju Jaya di Desa Tragah Bangkalan.

Bank Indonesia Jawa Timur berharap seremonial panen bersama ini menjadi awal dari panen raya se-kawasan Madura yang mampu menghasilkan produksi yang melimpah sehingga mampu mengangkat level kesejahteraan petani Madura.[ma.ca]

Meski Pandemi, Ekonomi Kota Madiun 2021 Melejit 7 Persen Lebih Salip Provinsi dan Nasional Pemkot Madiun, Bhirawa Upaya gas ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun cukup berbuah manis. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang melesat hingga 7 persen lebih. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun minus 3.39 persen pada 2020 lalu. Ekonomi lantas melejit di angka 4,73 persen pada 2021. ‘’Saya sudah menunggu hasil ini.

Kemarin PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita terbesar nomor lima secara nasional. Hari ini, pertumbuhan ekonomi kita naik 7 persen lebih. Ini lebih tinggi dari provinsi maupun nasional,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi usai menerima hasil pertumbuhan ekonomi dari BPS di Balai Kota, Selasa (22/2).

Capaian itu tentu tidak mudah mengingat pandemi Covid-19 masih menyelimuti. Seperti diketahui, pan-

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi usai menerima hasil pertumbuhan ekonomi dari BPS di Balai Kota, memberikan pers realse, Selasa (22/2).

demi memukul sektor perekonomian dari segala lini. Bahkan, perekonomian sempat tercatat minus pada 2020 lalu atau pada saat tahun pertama pandemi. Pemerintah berupaya keras agar ekonomi tidak terjun bebas ke jurang resesi. ‘’Dalam pandemi seperti ini, untuk bertahan agar tidak turun saja

sudah sulit. Kita malah naik sampai 7 persen lebih,’’ ujarnya.

Wali kota mengaku sempat pesimis.

Namun, berkat upaya bersama, ekonomi dapat tubuh lebih dari yang diperkirakan. Karenanya, wali kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak tak terkecuali

masyarakat. Berbagai upaya Pemerintah Kota Madiun untuk menggenjot perekonomian tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat.

Seperti diketahui ada beragam pembangunan yang bermuara pada peningkatan perekonomian Kota Madiun. Mulai Pahlawan Street Center, pujasera Pasar Sleko, hingga lapaklapak UMKM kelurahan. Pembangunan tersebut didukung dengan kebijakan Wali Kota Madiun. Salah satunya, kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di PKL dan UMKM sekitar tempat tinggal dan kantor.

Dikatakan oleh Wali Kota, besaran belanja wajib dilaporkan ke dalam aplikasi Pro UMKM. Sejak kebijakan dijalankan, total belanja ASN sudah mencapai Rp 11 miliar lebih. ‘’Terima kasih kepada masyarakat dan juga para pengusaha yang telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di kota kita,’’tegas Wali Kota.[dar.ca]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Lewat Misi Dagang, Gubernur Khofifah Dorong Kemandirian Fiskal Antar Provinsi Perdagangan Jawa Timur Dan Sulawesi Tengah Tahun 2021 Surplus 1,98 Trilliun

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung gelaran Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur dan Sulawesi Tengah bertema Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Pemprov Jatim dan Pemprov Sulawesi Tengah di Ballroom Hotel Best Western Plus Coco, Palu, Rabu (23/2).

Pada kesempatan kali ini , Gubernur Khofifah memboyong sebanyak 40 pelaku usaha asal Jatim untuk menyuguhkan hasil usahanya dalam gelar misi dagang kali ini. Sebagai contoh Tenun Ikat ATBM Telaga Sari, Aneka Produk Kulit, Keramik dan Granit Tile, Batik Gedog Tuban, Batik Canting Wira, Makanan (creaker), produk-produk hortikultura, pupuk organik, cerutu, batik ciprat, olahan Rambak Tulungagung dan sebagainya.

Spesial , kali ini pemprov jawa Timur memamerkan sejumlah batik khas Jawa timur, Mulai dari batik gedog Tuban, batik surabaya, dan tenun ikat Telaga sari asal Trenggalek. Pameran batik ini sebagai bagian upaya pemprov jatim mengenalkan lebih luas potensi kerajinan tekstil asal Bumi Majapahit .

Sementara dari Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan sebanyak 120 pelaku usaha. Diantaranya coklat Sulteng, Salhan Bawang Goreng, Kain Tenun Donggala, Kopi Sulteng.

Selain itu juga, produk-produk olahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng seperti Damar, Gum Rosin dan Terpentin, Teh Kelor, Minyak Nilam. Produk olahan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.

Sulteng seperti abon ikan, abon ikan marlin. Produk umkm binaan Koperasi Relawan Merah Putih.

Untuk diketahui, hingga pukul 16.00 WITA, total transaksi yang tercatat dalam Misi Dagang mencapai Rp.104,91 M.

Mengamati kultur budaya antara Jatim dan Sulteng yang cenderung serupa, Khofifah mengatakan bahwa dirinya memiliki komitmen yang sama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura untuk mendorong Kabupaten/Kota menuju kemandirian fiskal.

Kemandirian tersebut, kata Khofifah, bisa dilihat melalui perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Oleh karenanya, penting untuk melakukan pembayaran pajak bagi perusahaan cabang di daerah cabang tersebut berdiri.

Masih dalam sambutannya, Khofifah menuturkan bahwa kekuatan perdagangan antara Jatim dengan Sulteng memiliki konektivitas dan sinergitas yang potensial. Bahkan Partnership transaksi dagang Jatim-Sulteng sangat produktif.

Berdasarkan Data BPS 2021, Produk Jatim diantara seluruh provinsi di Indonesia adalah produk yang diminati pelaku usaha, pedagang, masyarakat Sulawesi Tengah paling tinggi yaitu sebesar Rp 4,3 T. Sedangkan penjualan Sulawesi Tengah terhadap Jatim adalah sebesar Rp. 2,32 Triliun. Sehingga neraca perdagangan Jatim dengan Sulteng surplus 1,98 Triliun.

“Penting bagi Provinsi Jatim dan Sulteng untuk terus membangun sinergitas diikuti dengan MoU antar OPD di kedua provinsi agar kami bisa saling membangun penguatan antar provinsi,” tegas Khofifah.

Bertukar cinderamata, dua pemimpin provinsi , Jawa timur dan Sulawesi tengah berkomitmen meningkatkan kerja sama berbagai bidang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sulawesi Tengah , Rusdi Mastura membuka Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur ke kota Palu Sulawesi Tengah, meningkatkan jejaring konektivitas antara kedua wilayah.

Dengan berbagai penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan dalam Misi Dagang kali ini, Khofifah memberikan referensi bagi Sulteng terkait pengolahan kehutanan sosial yang ada di Jatim. Seperti yang diketahui Integrated Area Developement (IAD) hanya ada 2 di Indonesia. Salah satunya ada di Sendura - Lumajang, Jatim.

“Oleh karena itu, Pak Gub dapat mengirim tim untuk studi banding ke Jatim agar bisa saling belajar mengolah lahan perhutanan sosial. Karena di Jatim, perhutanan sosial dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat. Dan produktivitasnya cukup tinggi,” jelas Khofifah.

Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Khofifah juga menyampaikan bahwa BPSDM Prov Jatim merupakan salah satu yang terpilih menjadi Coorporate University (Corpu) di Indonesia. Kembali, Khofifah menyampaikan bahwa pengembamgan SDM di Sulteng

bisa dilakukan dengan mengakses secara daring.

“Jadi untuk pembelajaran tertentu tidak perlu mengirim orang ke Jatim untuk mengembangkan kualitas SDM. Bisa diikuti secara daring,” ujarnya Misi dagang kali ini juga diikuti oleh organisasi pelaku usaha, yaitu KADIN, HIPMI dan IWAPI Jatim yang melakukan penandatanganan MoU dengan KADIN, HIPMI dan IWAPI Sulteng.

Khofifah memastikan bahwa seluruh organisasi strategis memberikan penguatan. Harapannya kedua belah pihak ini secara resiprokal saling menguntungkan.

“Artinya dari seluruh MoU dan Perjanjian kerja sama yang dilakukan hari ini diharapkan kedua belah pihak saling menguatkan dan saling menguntungkan,” ujarnya “Seperti contohnya banyak raw material dari Sulteng yang dikirim ke Jatim untuk dilakukan pengolahan . Karena industri manufaktur di Jatim sangat advance. Setelah itu di jual kembali ke Sulteng,” tambahnya

Khofifah melanjutkan, bahwa kekuatan perekonomian Jatim ada pada perdagangan antar Provinsi dan antar Pulau. Di tahun 2021 lalu, Jatim menjadi Provinsi tertinggi dalam perdagangan antar provinsi selama 10 tahun terakhir yakni sebesar Rp. 243 triliun.

“Inilah pentingnya untuk menemu kenali apa yang menjadi kekuatan masing-masing Provinsi beserta upaya penguatannya menjadi penting,” ujarnya.

Untuk komoditas Jatim yang diperdagangkan ke Sulteng adalah Kendaraan bermotor, semen, bahan pokok, makanan ringan, barang proyek, tumbuhan, kerajinan, tembakau, cerutu, rokok, biji nikel, air dalam botol tidak mengandung pemanis, selai, jeli buah, pasta dari buah.

Sedangkan komoditas utama milik Sulteng yang diperdagangkan ke Jatim adalah Biji nikel, cengkeh, kakao, tepung terigu, kacang kedele, Virgin Coconut Oil (VCO), tembakau, karet, kelapa, hasil laut, batu kecil, gravel (batu pecah).

Sementara itu, Gubernur Su-

lawesi Tengah Rusdi Mastura mengatakan kehadiran Gubernur Khofifah di Sulteng diharapkan mampu memotivasi bagi penguatan SDM maupun perekonomian di provinsi Sulawesi Tengah.

Rusdi menganalogikan Jawa gambaran ekonomi saat ini, Kalimantan sebentar lagi, dan Sulawesi akan datang. Oleh karena itu, Rusdi berkeinginan Jatim harus menjadi hub perekonomian menuju Indonesia Bagian Timur.

“Surabaya yang kami temui ketika keluar dari Palu. Saya yakin, Jatim adalah pintu gerbang perekonomian bagi Indonesia Timur. Saya kenal betul Surabaya dan Jawa Timur ini,” katanya Dalam kesempatan tersebut juga turut dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jatim dan Pemprov Sulteng yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura.

Selain itu juga ada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sult-

eng, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur dengan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulteng, BPSDM Prov. Jawa Timur dengan BPSDM Prov. Sulteng.

Selanjutnya ada BKD Prov.

Jawa Timur dengan BKD Prov.

Sulteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.

Jawa Timur dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulteng, Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Kehutanan Prov. Sulteng Ada pula Dinas Peternakan Prov. Jatim yang turut melakukan PKS dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng, Dinas Perkebunan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Sulteng, Dinas PMD Prov. Jawa Timur dengan Dinas PMD Prov. Sulteng.

Selain ke 10 OPD, ada pula organisasi lain yang melalukan PKS yakni IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Sulteng, HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Sulteng, KADIN Jawa Timur dengan KADIN Sulteng.[* ]

Misi Dagang Jawa Timur ke Palu juga mempertemukan para pelaku ekonomi dari kedua wilayah dan memperkenalkan sejumlah komoditas seperti yang diperkenalkan Jawa Timur berupa komoditas tekstil khas jawa Timur berupa batik dan kain ikat.

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Hadapi Covid-19, Angka Stunting Jatim Turun l

Sambungan hal 1

diskusi TP PKK dalam mendukung program Pemprov Jataim selama 3 tahun di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Rabu, (23/2). Arumi menyebut, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), prevalensi atau faktor resiko stunting di Jatim mengalami penurunan sejak tahun 2019-2021.

Arumi mengatakan, bukan hal yang mudah untuk menurunkan angka stunting di masa pandemi. Mengingat sebagian besar posyandu tutup, kader PKK dan tenaga kesehatan mengalami penyusutan.

Karena itu, berbagai langkah pun dilakukan PKK mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Jatim.

Melalui pengoptimalan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga serta pelaksanaan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal, angka stunting dapat ditekan secara perlahan-lahan.

“Jadi ketika awal pandemi saya kira sulit menurunkan angka stunting. Tapi ternyata tidak. Penghargaan untuk tenaga kesehatan dan seluruh kader posyandu yang ikut berkontribusi di masa pandemi,” kata Arumi.

Menurut Arumi, stunting menjadi atensi dan prioritas Pemprov Jatim dan TP PKK. Dari isu stunting, ada tiga program yang sudah dilakukan selama 3 tahun di masa kepemimpinan Khofifah-Emil untuk menurunkan stunting. Yakni peningkatan ekonomi keluarga untuk pencegahan stunting dengan melakukan pengembangan wirausaha, sosialisasi pengoptimalan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga serta pelaksanaan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal.

“Pada intinya PKK menjadi mitra Pemprov Jatim untuk membantu sehingga mampu meringankan beban masyarakat terutama isu stunting, Covid-19 dan permasalah perekonomian keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Arumi, dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan pengoptimalan B2SA sangat penting dilakukan untuk mengejar nilai gizi bagi ibu dan anak yang masih kurang, utamanya kepada ibu hamil yang berisiko tinggi atau Kekurangan Energi Kronis (KEK). “ Ini merupakan salah satu program yang menjadi bukti bahwa pentingnya pendampingan bagi ibu hamil di masa awal kehamilan hingga masa nifas,” jelasnya.

Pendampingan bagi ibu hamil yang masuk kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK) telah dilakukan. Caranya, kata Arumi, memperbaiki energi dan gizi di masa kehamilan. Dengan demikian, mampu mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta mendapatkan bayi dengan ukuran berat badan lebih dari 2,5 gram.

Pendampingan bagi ibu hamil KEK, lanjut Arumi, dipantau dan dikawal oleh satu kader PKK desa atau kelurahan. Mereka memantau dan mendampingi mulai masa kehamilan hingga persiapan melahirkan. Sedangkan kader yang ada dipelosok desa, mencarikan tempat tinggal atau mencarikan fasilitas layanan kesehatan terdekat. “Jadi, saat ibu melahirkan bayi tidak stunting di fasilitas layanan kesehatan terdekat,” tandasnya.

Forum diskusi tersebut dihadiri Direktur RSU Haji Surabaya dr Herlin Ferliana, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga dr Santi Martini, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi, Ketua TP PKK Trenggalek Novita Hardini Nur Arifin serta pesera forum diskusi secara online. [tam.wwn]

22 Daerah Masuk Level 3 PPKM l

Sambungan hal 1

akan selalu terkendali. Terima kasih warga Jatim yang selalu mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengendalikan covid-19,” ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23/2).

Selain vaksin, perisai utama yang juga menjadi penghadang transmisi covid-19 adalah penerapan prokes ketat. “Jangan lupa menggunakan masker yang benar dan jaga jarak. 5 M harus diperketat pelaksanaannya.

Ingat covid-19 masih bertransmisi,” ujar Khofifah.

Kini meski masih terdapat penambahan kasus, lanjut Khofifah, keadaan Covid-19 di Jatim cukup terkendali. Masih dalam data yang sama, rerata tambahan Bed Occupancy Rate (BOR) di Jatim yakni 32,64% / minggu. Dimana BOR Isolasi di RS menunjukan angka 40%, untuk BOR ICU RS mencapai 34%, BOR Isolasi Terpusat (Isoter) mencapai 23% dan BOR RS Darurat Covid-19 mencapai 17%. Dimana standar WHO adalah dibawah 60%.

Meskipun demikian, Khofifah terus mengingatkan bahwa dengan angka positivity rate yang masih cukup tinggi yakni 15,81%. Kasus masih dimungkinkan untuk naik kembali. Tampak pada tanggal 22 Februari 2022 kasus harian Covid19 mencapai 7.568 kasus setelah sempat turun pada tanggal 21 yakni

dari kasus yang tekonfirmasi 94.92% pasien yang dirawat rerata bergejala ringan dan pasien tidak PPKM Level 3 memiliki gejala (OTG), PPKM Level 4 n Kabupaten Mojokerto 5% bergejala sedang dan n Kabupaten Malang n Kota Madiun. tercatat 0.8% bergejala n Kabupaten Lamongan berat. Ini membuktikan n Kota Pasuruan bahwa disinilah vaksinasi n Kabupaten Gresik n Kabupaten Bojonegoro dan prokes ketat mampu n Kabupaten Bangkalan menekan munculnya gejala berat akibat Covid19 ,” kata Khofifah.

3.621 kasus.

Pada kesempatan Khofifah mengimbau 4 pilar yang sama, Khofifah memaparkan, yang ada di desa/ kelurahan , yakni berdasarkan Instruksi Mendagri Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan (Inmendagri) Nomor 12 Tahun 2022 Desa, dan Kepala Desa / lurah untuk tentang PPKM Berlevel di Jawa-Bali melakukan proses tracing dan test- menyebutkan bahwa ada 15 Kab/ ing secara optimal. Sebab, dalam Kot di Jatim yang masuk dalam data tercatat bahwa kapasitas testing Kategori PPKM Level 2, sementara masih terbatas. “Saya mohon standar 22 Kabupaten/Kota masuk dalam WHO yakni 1:15 untuk pelaksanaan Kategori PPKM Level 3 dan 1 Kota tracing dan testing kontak erat harus masuk dalam kategori PPKM Level dijadikan pedoman dan dilaksanakan 4 (data lengkap di tabel). berdasarkan standar,” ucapnya.

Terkait kondisi PPKM berlevel Selain itu, Mantan Menteri Sosial tersebut, Khofifah meminta bupati/ RI ini juga turut mengajak beberapa wali kota bersama Forkopimda dan wilayah di Jatim yang prosentase seluruh elemen strategis untuk vaksinasi dosis 2 baik umum mau- memperkuat testing, treatment, dan pun lansia serta dosis 3 (booster) dan tracing (3T), serta memperketat vaksinasi anak yang masih rendah pelaksanaan Protokol kesehatan dan untuk melakukan percepatan. Hal vaksinasi. ini sangat penting mengingat 92% “Mohon pengetatan protokol keskasus kematian di Jatim akhir akhir ehatan dan vaksinasi terus dikawal ini adalah kasus komorbid , lansia dengan baik. Mari kita sama sama dan lebih dari separuh belum tervak- menjaga transmisi yang terjadi agar sinasi penuh. kasus Covid-19 tetap terkendali,” “Data per 22 Februari saat ini, pungkasnya.[tam.wwn]

Kategori PPKM di Jatim

Baru Beberapa Jam Transaksi Mencapai Rp 90 Miliar l

Sambungan hal 1

Selain sektor kehutanan, juga ada pengembangan SDM bagi ASN. Dikatakan Gubernur Khofifah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim merupakan sekolah ASN terbaik di Indonesia setelah Jawa Barat.

Pendidikan di BPSDM ini bisa juga diikuti oleh ASN dari Sulawesi Tengah. Dimana setiap Kamis ada materi dari BPSDM yang dikerjasamakan dengan Mendagri. “Maka Itu kami menunggu kunjungan balik dari Provinsi Sulawesi Tengah bersama pengusahanya untuk datang di

Provinsi Jatim,”pintanya.

Gubernur Khofifah menyampaikan, pada misi dagang di Sulteng kali ini, piaknya membawa 40 pengusaha dari Jatim, yang kemudian juga diikuti 120 pengusaha dari Sulteng. “Alhamdulillah beberapa jam di mulai misi dagang di Sulteng ini sudah terjadi transaksi, Rp 90 Miliar. Dan diharapkan saat penutupan malam ini juga terus bertambah jumlah transaksinya,” tuturnya.

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastrura, menyampaikan bahwa Sulteng merupakan salah satu daerah masa depan Indonesia. Karena startegis

mengingat ibu kota baru akan dibangun. Sulteng juga mempunyai kekayaan alam yang banyak. Maka itu Sulteng siap melakukan kerjasama dengan Provinsi Jatim di semua bidang.

Sebagai informasi, penandatangan MoU dilakukan oleh beberapa OPD, antara lain bagian kerja sama biro pemerintahan Sulteng dan Otoda Provinsi Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Peternakan , Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, BPSDM, IWAPI dan HIPMI. [gat,tam,wwn]

Bupati Maryoto Perintahkan Sekolah Tutup Saat PPKM Level 3

Bupati Maryoto Birowo saat membuka acara sosialisasi SPT bagi wajib pajak orang pribadi dan program-program Taspen untuk ASN di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (23/2).

Canangkan Maret Bulan Padat Karya l

Sambungan hal 1

sempat lesu akibat pandemi. Tentunya tekad saya itu tidak bisa saya gerakkan sendirian. Saya membutuhkan gotong royong untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi Surabaya,” ujar Wali Kota Eri. Menurut dia, berbagai langkah telah disiapkan untuk menggerakkan roda Surabaya itu. Caranya dengan mencanangkan Maret sebagai bulan padat karya. Maksudnya, kegiatan ekonomi yang dijalankan harus mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Dia menjelaskan, salah satu sektor yang bakal digerakkan dan diyakini bakal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar itu, adalah pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk itu, nantinya akan banyak intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya untuk UMKM. “UMKM selama ini telah menjadi denyut nadi perekonomian Indonesia, termasuk Surabaya.

Akan ada banyak program bantuan yang akan kami berikan ke UMKM nantinya, seperti bantuan pelatihan manajemen,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Contoh UMKM yang sudah dikembangkan saat ini, jelas Wali Kota Eri, adalah memaksimalkan potensi wisata yang ada di perkampungan. Seperti Kampung Wisata Kue di Jalan Rungkut Lor, Gang II, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Di Surabaya, lanjut Wali Kota Eri, ada banyak UMKM yang tersebar di sudut-sudut kota. Mereka ada yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk penjualannya, dan ada pula yang masih berkonsep konvensional seperti PKL (pedagang kaki lima).

Untuk yang PKL, Wali Kota Eri berjanji tidak akan melakukan penggusuran tanpa ada solusi. Sebab akibat pandemi Covid-19, perekonomian sedang menurun drastis dan menjadikan pendapatan PKLPKL ikut menurun. Olah karena itu, pihaknya akan menghindari penertiban yang tanpa ada solusi.

“Saya tidak akan asal gusur. Sebelumnya pasti akan saya carikan solusi seperti tempat berjualan yang representatif agar PKL ini bisa berjualan dan bergerak ekonominya. Tapi setelah diberi tempat berdagang yang representatif, aturan-aturannya harus dipatuhi,” ungkapnya.

Aturan-aturan itu, lanjutnya, seperti mematuhi waktu jualan yang sudah ditentukan, tidak keluar lagi jualan di jalan setelah diberikan tempat yanga representatif. “PKL ini adalah bagian perekonomian Surabaya. Makanya harus juga diberikan perhatian.

Akan kami tata dengan baik agar dagangan mereka menjadi lebih laku,” pungkasnya. [iib]

Halaman 11

Pertama di Jatim dan Nomor Empat se Indonesia l

atau hanya empat daerah se Indonesia.

Meski demikian, Wali Kota Madiun, Maidi, tetap tenang. Bahkan Wali Kota Maidi meminta warganya tidak panik berkelebihan. Masalahnya, menurut Wali Kota Maidi, tingginya kasus aktif tidak hanya di Kota Madiun, melainkan hampir menyeluruh di Indonesia. “Warga kami banyak yang terpapar di luar daerah, tetapi tercatat di Kota Madiun,”kata Wali Kota Madiun, Maidi saat memberikan pers realase, Rabu (23/2).

Dikatakan oleh orang nomor satu di Pemkot Madiun ini, selain kasus positif yang merangkak naik, tingginya tingkat keterisian tempat tidur (BOR/bed occupancy rate) rumah sakit (RS) rujukkan turut menjadi biangnya.

Namun, Wali Kota Maidi mengklaim pasien bukan hanya warga Kota Madiun, melainkan juga ada warga luar daerah. “Tetapi tidak menjadi masalah, semua kami rawat dengan baik dan diharapkan segera sembuh,”kata Maidi berharap.

Lebih lanjut ia menyebutkan, BOR RS rujukan mencapai 60 persen, termasuk RSUD Kota Madiun dan Rumah Sakit Lapangan (RSL) Wisma Haji. Pemkot Madiun masih punya Rusunawa II yang bisa dimanfaatkan untuk tempat isolasi terpadu (Isoter) jika BOR RS rujukan overload (melebihi kapasitas). “Sudah kami siapkan semua, termasuk tenaganya kami perioritaskan perawatan lansia dulu,”ungkapnya.

Soal kebijakan pembatasan, Wali Kota Maidi, bakal menyesuaikan Inmendagri Nomor 12/2022.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin saklek dalam menerapkan. Tetapi perlu kajian mendalam, terutama menganalisis jumlah warga kota dan warga luar daerah yang dirawat di Kota Madiun hingga memicu BOR naik. “Yang jelas dalam masalah ini belum ada pembatasan,”katanya.

Dijelaskan oleh Wali Kota Maidi, dalam hal ini, akan merugikan jika yang terpapar warga luar kota tetapi warganya terkungkung dalam pembatasan. Sebab, kasus warga kota tidak separah data pasien di rumah sakait. “Karena itu, kasihan warga kota dibatasi, sedangkan yang mengisi BOR itu warga luar daerah,”jelasnya.

Demikian halnya, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi dan Inmendagri. Teknisnya satuan pendidikan diminta menyesuaikan peta persebaran covid-19.

Jika detemukan tiga sampai empat kasus, sekolah dikunci sementara (kuntara). “Untuk itu, kami pantau terus pelajar terpapar Covid-19 sementara tidak ada temuan baru,”tuturnya.

Masih menurut Wali Kota Maidi, pihaknya bakal memaksimalkan peran satgas penanganan covid-19. Melakukan langkah lebih intens memantau dan mengawasi kedisiplinan masyarakaat dan menekan mobilitas masyarakat. Pagi dan malam satgas keliling wilyah kota. “Satgas sudah turun kembali, kami bersenergi dengan TNI-Polri untuk pengawasan prokes (protokoler kesehatan),”katanya.

Karena itu, gerai masker dan vaksinasi di Kota Madiun bakal diperluas. Ini bisa dibuktikan, setiap pagi Wali Kota Madiun bersama staf gowes keliling kota menyisir masyarakat yang tidak mengindahkan prokes. Juga mengajak vaksinator mencari warga yang belum divaksin. Kalau ditemukan belum vaksin, langsung divaksin. [dar.wwn]

Wawali Minta Kemendag Tetapkan HET Kedelai l

l

Sambungan hal 1

“Untuk sementara sekolah harus tutup. Ini karena juga ada klaster sekolah,” ujar Bupati Maryoto Birowo, usai membuka acara sosialisasi surat pemberitahuan pajak (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi dan program-program Taspen untuk ASN di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (23/2).

Menurut dia, untuk sementara semua sekolah dapat memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Dan untuk SMA kami minta untuk koordinasi. Apalagi mereka duluan yang memberlakukan penutupan sekolah baru-baru ini. Kami mengimbangi,” sambungnya.

Bupati Maryoto Birowo menyebut meningkatnya kasus Covid-19 dan pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Marmer menjadi alasan mengapa sekolah sementara harus ditutup. Meski akan ada evaluasi yang dilakukan setiap minggu.

“Evaluasi dilakukan setiap minggu bahkan bisa tiga hari. Nanti kalau sudah (PPKM) level 2, itu (kebijakan) akan lain lagi,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, mantan Sekda Tulungagung ini menandaskan bagi MI, MTs dan MA harus mengikuti aturan dari Pemkab Tulungagung, Mereka juga diharuskan menutup sementara sekolah selama pemberlakuan PPKM level 3. “Lain kalau pondok pesantren. Mereka ikut

(kebijakan) Kemenag,” ucapnya.

Sementara itu, terkait acara sosialisasi, Bupati Maryoto Birowo berharap semua ASN Pemkab Tulungagung untuk patuh dalam membayar pajak. Termasuk dalam mengisi laporan pajak setiap tahunnya.

“ASN itu ada yang kadangkala lupa dalam mengisi SPT. Apalagi bagi para ASN yang baru-baru.

Karena itu, kami selenggarakan sosialisasi ini,” paparnya.

Sedang bagi ASN yang bakal segera pensiun, menurut Bupati Maryoto Birowo penting pula untuk mendapat penjelasan dari Taspen.

“Makanya Taspen juga diundang dalam acara sosialisasi,” pungkasnya. [wed.wwn]

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Di waktu normal berada di harga Rp 6.000-7.000/ Kg, kini mencapai lebih dari Rp 11.000/Kg. Wakil Wali Kota Armuji mengunjungi sejumlah titik perajin tempe yang ada di Kelurahan Kebonsari dan perajin tahu di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan. “Para perajin tempe sementara berhenti produksi karena untuk membeli kedelai terlalu tinggi, sedangkan perajin tahu menurun angka produksinya,” ungkap Armuji, saat dikonfirmasi, Rabu (23/2).

Terkait temuan itu, Armuji akan segera berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder, merumuskan jalan keluar terhadap permasalahan produksi tahu dan tempe yang berbahan baku kedelai. “Tadi juga untuk menjaga harga stabil, ada beberapa ukurannya diperkecil,” kata Cak Ji. Dirinya juga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar segera menetapkan harga eceran tertinggi (HET), dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kedelai yang meroket dan membawa dampak luas. “Semoga harga-harga bahan pokok mampu dikendalikan mendekati bulan puasa,” tandasnya. [iib.wwn]

Baru Enam Daerah Bentuk UPTD PPA, Kepemilikan Kartu Identitas Anak 43,18 Persen l

Sambungan hal 1

jumlah kasus kekerasan anak di Jatim mengalami fluktuatif walaupun pada 2021 mengalami penurunan dari 1.199 kasus pada 2019 menjadi 1.085 kasus pada 2021. Demikian juga kasus terhadap perempuan pada 2019 mencapai 1.817 kasus turun pada 2021 menjadi 1.547 kasus.

Dari jumlah kekerasan itu, yang paling banyak bentuk kekerasannya seksual.

Selama ini, kata Benny, DP3AK Jatim bersama kabupaten/kota di Jatim telah melakukan berbagai langkah.

Seperti melakukan upaya preventif dengan sosialisasi kuratif dalam bentuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta upaya pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak.

“Contohnya seperti hak sipil anak, yaitu dokumen kependudukannya akte kelahiran

maupun kartu identitas anak ataupun hak pendidikannya. Sehingga penyelesaian permasalahan agar tuntas harus dilakukan bersama-sama antar stakeholder dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DP3AK Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan, hingga sampai saat ini baru ada enam kabupaten yang membentuk UPTD PPA. Yakni; Situbondo, Malang, Sidoarjo, Sumenep, Pamekasan dan Ngawi. Serta satu kabupaten yang saat ini sedang proses pembentukan yakni Kabupaten Jombang.

“Pemprov Jatim pada 2022 ini juga telah membentuk UPTD PPA. Pembentukan UPTD ini adalah wujud perhatian Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa, red) terhadap perlindungan kepada perempuan dan anak. Salah satu fokus perhatian Bu Gubernur dalam membangun Jatim ini adalah soal

pemberdayaan perempuan dan anak ini,” ungkapnya.

Pada 2022 ini, jelas Novi, DP3AK Jatim telah membuat beberapa strategi.

Seperti stop stunting, stop tanpa dokumen kependudukan, stop bullying, kekerasan pada perempuan dan anak, stop pekerja anak dan stop perkawinan anak.

“DP3AK Jatim telah membuat program inovasi seperti TOP DP3AK (Tayangan Online Program DP3AK), SAPA DP3AK (Semangat Pagi Tangkas Tuntas Atasi Masalah Perempuan Anak, Keluarga dan Kependudukan), GASPOL DP3AK (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online), Satgas PM-PA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak), Tenda Ramah PA (Tempat Dimana Aja Atasi Masalah Perempuan Anak) dan LAPOR PAK (Layanan Perempuan Anak dalam Kasus),” papar Novi.

Dalam pembangunan yang tepat

sasaran, lanjut Novi, pemanfaatan data kependudukan yang akurat sangat diperlukan dalam penentuan sasaran pembangunan. Data kependudukan sebagai salah satu baseline data untuk perencanaan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah perangkat daerah yang bekerjasama dengan dinas yang menangani kependudukan dan catatan sipil.

“Saat ini bila melihat data administrasi kependudukan, untuk kepemilikan akte kelahiran dan akta kematian capaiannya sudah 100 persen. Tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 43,18 persen.

Sehingga perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan KIA sebagai pemenuhan hak anak,” tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Legi, 24 Februari 2022

Halaman 12

Survei SSC: PDIP Jawara Soal Performa dan Elektabilitas Surabaya, Bhirawa Sebagai partai yang dalam 10 tahun terakhir menjadi pemenang Pemilu, PDIP nampaknya masih memiliki amunisi yang kuat dalam menyambut pemilihan umum yang akan datang.

Pasalnya, dari hasil riset yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC), partai besutan Megawati Soekarnoputri ini masih menjadi jawara hasil survey top of mind dan elektabilitas di kalangan emak-emak. Peneliti SSC, Ikhsan Rosidi, mengungkapkan PDIP berada di posisi puncak dengan perolehan 20.2 untuk survey top of mind. "Baru kemudian disusul oleh PKB dan Gerindra yang masingmasing mengantongi 11,2 dan 8.8 persen di urutan kedua dan ketiga," paparnya disela pemaparan survei yang dilakukan SSC dengan tema "Riting Politik Emak-emak Jatim", di Narita Hotel, Surabaya, Rabu (23/2) kemarin.

Ikhsan menambahkan selain tiga posisi teratas, partai lain pun mengikuti seperti Demokrat dengan perolehan 5 persen, Golkar dan Nasdem masing-masing 3 persen.

Sedangkan PKS dengan 2,2 persen, PPP dengan 1,8 persen. "Lainnya masih di bawah 1 persen, yakni PAN ada 0,9 persen, Perindo ada 0,5 persen, lalu PSI dan PBB masing-masing 0,1 persen," urainya.

"Apa yang dicapai PDIP ini sesungguhnya tidak mengherankan ya. Modal mereka sebagai partai juara di 10 tahun terakhir memang masih sangat kuat. Sehingga, hasil yang mereka capai pun bisa jauh mengungguli yang berada di posisi di bawahnya", lanjut Ikhsan.

Terkait survey elektabilitas, ia mengatakan jika PDIP berada di posisi pertama dengan perolehan 24,4 persen. "Baru kemudian disusul oleh PKB dengan 17.3 persen dan Gerindra dengan 11,1 persen," bebernya.

Lebih lanjut, Ikhsan menjelaskan

terkait survey elektabilitas dari partai lainnya yakni Demokrat dengan 8,3 persen, Golkar dengan 5,7 persen, Nasdem dengan 4,7 persen, PKS ada 4 persen, dan PPP dengan 2,4 persen, serta PAN ada 2 persen.

"Lainnya memang masing di bawah atau bahkan hanya 1 persen, yakni Perindo 1 persen, PSI dan Hanura masing-masing 0,3 persen, kemudian Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, PKPI, Partai Ummat, dan Masyumi Reborn memiliki perolehan sama 0,1 persen," jelasnya.

"Menariknya, di survey top of mind ada 42,9 persen responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Sementara survey elektabilitas ini, masih ada 17,9 persen responden yang memilih untuk tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Ini berarti masih ada peluang atau ceruk yang cukup besar untuk diperebutkan dan digarap oleh partai-partai lainnya, walau tentu memenangkan suara emak-emak juga tidak mudah," pungkasnya.

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 01-10 Februari 2022 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sebanyak 1.070 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Penentuan responden dari kalangan emak-emak dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid. [geh.bb]

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Ikhsan Rosidin saat pemaparan survei yang dilakukan SSC dengan tema "Riting Politik Emakemak Jatim", di Narita Hotel, Surabaya, Rabu (23/2) kemarin.

Tiga Tahun Khofifah-Emil Pimpin Orkestrasi Birokrasi Pemprov Jatim Sarat Prestasi di Semua Sektor, Bukti Suksesnya Penerapan Reformasi Birokrasi Berbagai keberhasilan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur selama tiga tahun tak luput dari perhatian para guru besar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Melalui focus discussion group (FGD) berbagai keberhasilan itu dibedah secara mendalam, Kamis (17/2). Dari Ruang Adi Sukadana FISIP Unair Surabaya, FGD tersebut dihadiri sejumlah tokoh kawakan mulai dari Prof Dr Bagong Suyanto, Prof Dr Jusuf Irianto, Dekan FH Unair Iman Prihandono, Airlangga Pribadi Kusman dan Dr Suko Widodo.

Sejumlah tokoh dari instansi vertikal juga dihadirkan secara virual seperti Kepala Kanreg BKN II SUrabaya Heru Purwaka, serta Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Muhammad Taufiq.

"Banyak data yang kami bahas, tentang terobosan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak dalam menjalankan reformasi birokrasi. Terbukti, Khofifah-Emil memberi ruang yang lebar pada jajarannya untuk berkreasi dan berinovasi," kata Prof Bagong.

Buktinya, dikatakan Bagong banyak prestasi yang didapatkan Jawa Timur selama tiga tahun belakangan dan tersebar di banyak sektor dan bidang. Seperti di bidang peternakan produksi susu sapi Jatim tertinggi secara nasional, begitu juga dengan jumlah sapi potongnya.

Kemudian, Jatim juga menjadi provinsi yang paling banyak menurunkan angka kemiskinan dibandingingkan daerah lain secara nasional.

Dimana sepanjang periode Maret hingga SepTiga tahun birokrasi Pemprov Jatim berjalan di bawah komando Gubernur Khofifah Indar Parawangsa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Tanggungjawab meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik bukan saja semakin besar, tetapi juga mendesak untuk segera diimplementasikan. Harus diakui, sudah banyak kemajuan dan prestasi berhasil diraih Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Investasi Jatim di tahun 2019 menyentuh angka Rp 58,5 triliun meningkat signifikan dari tahun 2018 sebesar Rp 51,2 triliun. Di tahun 2020, investasi Jatim terus tumbuh 33,8% (yoy) dan mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 78,3 triliun. Sedangkan di tahun 2021, Jatim mencatatkan capaian investasi sebesar Rp79,5 triliun, tumbuh 1,5% (yoy).

Sementara di bidang birokrasi dan pelayanan publik, tahun 2021 Jatim memperoleh penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan predikat “Sangat Baik”. Selain itu, Jatim juga tercatat sebagai juara umum BKN Award tahun 2021. Jatim juga mendapat penghargaan dari Kemendagri sebagai Juara I Sektor Pasar Modern dan Juara 2 sektor Tempat Wisata. Di tahun 2021, Jatim juga mendapatkan penghargaan Innovative Government Award sebagai dcaerah terinovatif. Daftar penghargaan bagi Provinsi Jatim dapat terus diperpanjang.

Problema Memasuki tahun 2022, salah satu agenda penting yang menjadi concern Pemprov Jatim

Pandangan Para Profesor dari FGD di Universitas Airlangga tember 2021, penurunan angka kemiskinan Jatim mencapai 313,13 ribu jiwa. Padahal diketahui saat ini adalah kondisi pandemi.

Selain itu di bidang pemberdayaan UMKM, Jatim juga mejadi provinsi yang menyalurkan kredit tertinggi secara nasional dalam tiga tahun berturut-turut. Detailnya, pada tahun 2019 di angka Rp 159,9 trilliun, di tahun 2020 di angka Rp 159,5 trilliun, dan tahun 2021 di angka Rp 180,1 trilliun.

Kemudian di bidang pertanian, produksi padi Jatim juga menjadi yang tertinggi dengan mampu menghasilkan 9,90 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021. Tak ketinggalan, prestasi Jatim yang berhasil ditorehkan adalah meski masih berada di situasi pandemi Covid19, realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 menempati peringkat pertama nasional yakni mencapai 103,97 persen.

"Kalau dilihat dari juara dan prestasi-prestasi yang ada, itu tersebar di banyak sektor dan OPD. Itu membuktikan program yang dijalankan Khofifah-Emil tidak sentralistik dan bukan program yang hanya di sosok gubernurnya, tapi berbentuk nukleus-nukleus kecil.

"Yang itu adalah esensi reformasi birokrasi.

Dimana Program yang dijalankan tidak bersifat sentralistik yang berhenti di gubernurnya saja tapi sampai ke staf di bawah," tegas profesor bidang bidang Sosiologi Ekonomi ini. Sebab menurutnya, kepempimpinan disebut berhasil ketika yang maju adalah sampai ke anak buahnya, tidak hanya pucuk pimpinannya saja.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof Dr Jusuf Irianto. Guru Besar bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu menegaskan deretan prestasi yang ditorehkan Jatim di bawah kepimpinnan Khofifah-Emil adalah bentuk keberhasilan reformasi birokrasi.

"Sebab prestasi itu tidak akan teraih tanpa ada peningkatakan kompetensi staf, tanpa managemen pemerintahan yang baik, dan juga komunikasi atau direct komando yang baik dari pimpinann. Dan itu berhasil dilakukan dalam tiga tahun Khofifah-Emil," tegasnya.

Dengan integrated frame work yang sifatnya terintegrasi dan terjaga, maka Khofifah Emil memiliki jaminan bahwa nanti juga ada kePRESTASI KHOFIFAH – EMIL JALANKAN REFORMASI BIROKRASI

Innovative Government Award sebagai daaerah Terinovatif Penerapan Sistem Merit dengan predikat “Sangat Baik” Juara Umum BKN Award tahun 2021 Investasi Rp79,5 triliun tumbuh 1,5% (yoy) Transaksi pengadaan barang dan jasa melalui toko daring tertinggi se Indonesia

berlanjutan."Harus ada fundamental yang kuat yang bisa menghasilkan kemajuan. Dalam perwujudkan reformasi birokrasi jangan sampai kemajuan Jatim hanya karena one man show, dan saya rasa itu terjadi di Jatim," tegasnya.

Dan yang ia evaluasi dari tiga tahun kepemimpinan Khofifah-Emil, adalah dalam tiga tahun ini, kebijakan yang dijalankan dengan semboyan CETTAR sangat berorientasi kepentingan masyarakat. Terutama kaitannya menghasilkan program yang pro rakyat. Dimana Khofifah tak pernah absen dalam penanggulangan bencana, dan juga program unggulan seperti pemberian diskon pajak di tengah pandemi.

"Selama tiga tahun ini, pemerintahan provinsi Jatim memiliki mindest bahwa setiap program yang digulirkan creating public value. Bahwa program yang dilakukan memiliki nilai kebermanfaatan bagi rakyat," pungkasnya.

Lebih lanjut, Dekan FH Unair Iman Prihandono menyebut Khofifah mampu mewujudkan orkestrasi yang harmoni di Jatim. Ia terutama menyoroti tiga hal dalam tiga tahun Khofifah-Emil. Pertama dalam kaitannya konflik masyarakat, menurutnya dalam tiga tahun ini Khofifah Emil mampu menjaga suasana yang kondusif di Jatim.

"Jatim ini strategis sekali, sebagaai hub Indonesia timur dan banyak PSN yang ada di Jatim.

Potensi adanya konflik agraria tentu tidak bisa diabaikan. Tapi kalau dibandingkan di daerah mana seperti saat ini yang ramai di Jateng ad-

Tantangan Reformasi Birokrasi Jawa Timur Oleh: Prof Bagong Suyanto (Dekan FISIP Universitas Airlangga)

adalah mempercepat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (aparatur).

Untuk merealisasikan reformasi birokrasi, terutama menyajikan pelayanan publik yang efisien, responsif serta akuntabel bukanlah hal yang mudah. Upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang pararel dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menuntut perubahan mulai pada tahap awal penyusunan program pembangunan dan kesediaan melakukan desentralisasi serta penyebaran (segregasi) otoritas hingga ke level bawah. Tetapi, juga perubahan mentalitas kerja birokrasi yang semula serba sentralistik dan hierarkhis berdasarkan garis komando, ke pola-pola baru yang lebih memberi kesempatan serta kepercayaan bagi aparat birokrasi untuk melakukan berbagai langkah terobosan yang benar-benar inovatif.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) hasil kerjasama FISIP Unair dengan BKD Jatim pada 16 Februari 2022, tercatat paling-tidak ada

dua kendala yang dihadapi dalam proses reformasi birokrasi di Jatim.

Pertama, berkaitan dengan efek kebijakan perampingan struktur birokrasi yang harus diikuti dengan proses fungsionalisasi aparatur agar mau mengubah mental menjadi pelayan masyarakat. Selama ini, tidak sedikit aparatur birokrasi yang belum move on dari pola kerja masa lalu dan lebih berorientasi mengejar karier serta jabatan struktural daripada mengembangkan kompetensi fungsional.

Kedua, berkaitan dengan kompetensi aparatur birokrasi menghadapi perkembangan masyarakat digital. Selama ini, cukup banyak aparatur birokrasi di Jatim yang gagap beradaptasi memasuki era transformasi digital. Bagi aparatur birokrasi dari kelompok net generation, mereka umumnya dapat beradaptasi di habitus baru, baik menyangkut cara kerja maupun pranata sosial masyarakat dan dunia kerja di era Revolusi Industri 4.0. Tetapi, bagi aparatur yang termasuk generasi baby boomer, mereka umumnya masih dihinggapi rasa cemas menghadapi perubahan cara kerja yang banyak memanfaatkan teknologi informasi dan internet.

Tantangan ke Depan

Komitmen dari pimpinan daerah untuk segera memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, sebagai sebuah good will memang secara politis dapat diperlakukan sebagai modal awal yang potensial. Namun demikian, untuk menterjemahkan komitmen politis itu ke dalam bentuk perubahan yang nyata tentunya dibutuhkan proses yang sifatnya bukan instant. Melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, selain membutuhkan konsistensi dan perubahan sikap aparat di semua lini, juga membutuhkan kesediaan dari berbagai pihak untuk dikurangi sebagian hak-hak dan otoritasnya. Ke depan, secara garis besar tiga hal yang semestinya menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika ingin memperbaiki kinerja birokrasi dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah: Pertama, bagaimana menerapkan pola intensifikasi kinerja pelayanan publik. Berbeda dengan model ekstensifikasi yang lebih banyak menuntut dukungan sumber dana yang lebih besar dan lebih menuntut adanya penambahan infrastruktur, untuk model intensifikasi prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan secara optimal dan bagaimana meningkatkan manfaat dari infrastruktur yang sudah ada untuk me-

alah Wadas, rasanya Jatim ini lebih bisa terkendali. Tidak ada hal yang sangat menonjol dan itu membuktikan kemampuan managemen konflik jatim jadi kunci penting," tuturnya.

Kemudian dalam kaitannya soal perlindungan buruh. Jatim yang memiliki ribuan industri, Jatim menjadi rumah bagi kalangan buruh.

"Masalah upah selalu jadi isu menarik. Gubernur Khofifah dalam menentukan UMK dalam tiga tahun ini relatif bisa diterima dengan tidak menimbulkan gejolak. Beda dengan daerah lain seperti DKI misalnya, mengeluarkan kebijakan upah yang berbeda dengan aturan dan jadi polemik, yang seperti itu tidak terjadi di Jatim," tegasnya.

Khofifah menurutnya berhasil memformulasikan UMK yang tepat sehingga iklim usaha bisa dijaga tapi kesempatan kerja tidak berkurang.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Muhammad Taufiq yang juga memiliki kesepahaman dengan para akademiki Unair itu menambahkan tentang PR serta tantangan yang dihadapi Khofifah-Emil dalam menyelesaikan amanahnya dua tahun ke depan.

Dimana menurutnya, tantangan terbesar Khofifah-Emil dalam memaksimalkan perwujudan reformasi birokrasi adalah digitalisasi."Tantangan ke depan adalah digitalisasi.

Ibu Gubernur harus merubah cara-cara kerja konvensional ke arah digitalisasi. Cara kerja yang berubah akan juga merubah cara melayani. Yang harus disiapkan adalah tentang mindest, harus bisa menjalankan sistem teamwork dan harus didukung dengan kompetensi yang memadai," tuturnya. [tam*] ningkatkan kuantitas maupun kualitas layanan.

Kedua, bagaimana mengembangkan optimalisasi fungsi birokrasi. Dalam arti, bagaimana mendayagunakan pegawai yang mengalami restrukturisasi itu agar tidak malah menjadi beban pembangunan, tetapi justru menjadi potensi yang menjanjikan. Dalam hal ini, pilihan realistis yang prospektif dikembangkan, tak pelak adalah bagaimana melakukan optimalisasi fungsi birokrasi dengan cara mendorong pergeseran status pegawai dari tenaga struktural ke tenaga fungsional yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik.

Ketiga, selain dibutuhkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai acuan kerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik, bagian yang tak kalah penting adalah kewajiban dari masing-masing dinas dan badan untuk segera dirumuskan “maskot program” pelayanan publik di lembaganya sendiri-sendiri.

Perumusan dan penentuan “maskot program” di masing-masing dinas atau badan ini penting dilakukan, sebab selama ini parameter untuk menilai seberapa jauh kinerja pelayanan dari masing-masing dinas atau badan seringkali sulit diidentifikasi karena tidak tercermin ke dalam program dan kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Dengan memiliki maskot program yang jelas diharapkan masing-masing dinas dan badan akan memiliki misi dan tujuan yang jelas tentang arah yang mereka tempuh ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. [tam*]