Dana JKMM Sidoarjo Tersisa Rp7 Miliar

Sidoarjo, Bhirawa

Pagu dana untuk biayai jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023, yang sebesar Rp19 miliar, saat ini tersisa tinggal Rp7 miliar.

Sebesar Rp12 miliar, telah dipakai untuk melunasi biaya hutang pengobatan JKMM warga kurang mampu di Kab Sidoarjo pada tahun 2022 lalu, pada sejumlah rumah sakit. Seperti RS dr Soetomo Surabaya dan RSUD Sidoarjo.

Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Kab Sidoarjo, dr Danang Abdul Gani, mengatakan pagu dana JKMM yang tersisa saat ini, diharap akan cukup dalam membantu membiayai masyarakat miskin di Kab Sidoarjo yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan.

“Bila tidak cukup, akan kita tambah lewat usulan dalam PAK 2023, begitu mekanismenya,” katanya disela-sela kegiatan sosialisasi dan Monev pembiayaan jaminan kesehatan, yang digelar Dinkes Kab Sidoarjo, Selasa (23/5) kemarin, di ruang delta karya Setda Sidoarjo.

Sambut HJL ke 454, Bupati Yes Ziarah ke Makam Ibunda Mahapatih Gajah Mada

Lamongan, bhirawa

Memasuki pekan Hari Jadi Lamongan (HJL) ke 454, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta jajaran OPD menapakkan kakinya ditanah sejarah dan melaksanakan ziarah ke Makam Nyai Andongsari, tepatnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, Selasa (23/5).

Nyai Andongsari atau dikenal Mbah Ratu merupakan ibunda Maha Patih Gajah Mada, yang mempunyai peran penting pada masa Kerajaan Majapahit.

Tak hanya menjadi petilasan tokoh penting kerajaan Majapahit, Dusun Cacing, Desa Sendangrejo juga menjadi tanah kelahiran Adipati Lamongan pertama Tumeng- gung Surajaya, yang diwisuda oleh Kanjeng Sunan Giri IV di abad 16 masehi. Dengan diwisudanya Adipati pertama yang bernama Rangga Hadi menjadi tanda lahirnya Lamongan. “Alhamdulillah Kabupaten Lamongan sudah 454 tahun, dimulai dari diwisudanya Rongga Hadi yang lahir dari Dusun

Pemkab Siapkan 5.000 Peserta untuk

Pelatihan Digital Kemenkominfo RI

Pemkab Pamekasan, Bhirawa

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI mela- lui Balai Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pelatihan (BPSDMP) Surabaya kembali memilih

Kabupaten Pamekasan, sebagai mitra pelatihan digital talent scholarship (DTS) skema goverment transformation academy (GTA).

Untuk mensukseskan Pemkab

Pamekasan selain memenuhi target 5000 peserta dan menyiapkan tempat pelatihan digital, yakni gedung

TIK Terpadu Dinas Kominfo Pamekasan, Aula Lantai II Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah, Aula lantai II Disperindag, dan ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Sekretatis Daerah (Sekda) Pamekasan, Masrukin menyampaikan, pelatihan digital di tengah majunya revolusi industri menjadi keniscayaan bagi masyarakat.

Utamanya aparatur sipil negara (ASN) atau non ASN yang bekerja di instansi pemerintahan, baik pusat, provinsi atau lembaga pemerintahan di daerah agar senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Dengan kemajuan teknologi ada dua dampak, negatif dan positif tentang teknologi saat ini. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media, banyak sekali informasi yang bermanfaat bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala aktifitas yang ada saat ini,” kata Sekdakab, diwakili Kepala BKPSDM Pamekasan, Saudi Rahman.

Tehnologi informasi berdampak positif tentu ada juga dampak negatif yang harus menjadi perhatian bersama. Salah satunya adanya penyalahgunaan teknologi oleh berbagai kalangan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena, pelatihan seperti ini penting dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif tersebut.

“Kegiatan pelatihan seperti ini sangat penting untuk diikuti oleh semua pihak, baik masyarakat secara umum, lebih-lebih para aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai tanggungjawab besar sebagai abdi masyarakat atau abdi negara. Karena pelatihan seperti ini sangat membantu penerapan digitalisasi di pemerintahan,” tandasnya.

Menurutnya, GTA merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan meningkatkan kompetensi ASN, TNI, Polri, untuk mendukung akselerasi transformasi digital di lembaga pemerintahan. Mempercepat transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan dalam rangka penguatan kelembagaan.

“Pada tahun 2023, GTA menargetkan 5000 orang peserta, khusus di Kabupaten Pamekasan kegiatan ini sudah kedua kalinya. Makanya, kami sampaikan terima kasih kepada BPSDMP Kominfo Surabaya atas perhatiannya kepada Pemkab Pamekasan,” ungkapnya.[din.dre]

Cancing Desa Sendangrejo yang dilantik Sunan Giri sampai saat ini. Sejarah Lamongan terus bergerak maju dinamis dan menginginkan Lamongan megilan, Joko Tingkir, Mbah Nyai Ratu Andongsari, sesepuh leluhur memberikan konstruksi kekuatan spiritual untuk bisa membangun lebih baik lagi,” tutur Bupati Yes.[aha.dre]

Kepada undangan sosialisasi yang berasal dari pegawai di 18 kecamatan dan pegawai di 30 Puskesmas di Kab Sidoarjo, dirinya sangat berharap agar dana JKMM bisa digunakan dengan tepat sasaran. Yakni dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu di Kab Sidoarjo.

“Di tingkat desa, penggunaan dana ini harus terus diingatkan dan disosilisasikan. Supaya bisa semakin tepat sasaran,” kata mantan Kepala Puskesmas Sidoarjo itu.

Dirinya mengklaim secara umum pemanfaatan dana JKMM di Kab Sidoarjo ini telah berjalan lancar. Namun kedepan dirinya berharap supaya lebih lancar lagi dan tepat sasaran.

“Bila saat ini pelayanan dirasa masih kurang, kami mohon maaf dan akan kami evaluasi supaya lebih baik,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinsos Kab Sidoarjo Drs Ahmad Misbahul Munir MM, mengatakan pada tahun 2022 lalu, warga kurang mampu di Sidoarjo yang minta rekomendasi JKMM ada sebanyak 9.704 pemohon.

“Sampai Bulan Mei 2023 ini, sudah ada 3.700 orang pemohon,” katanya. Misbah mengatakan petugas Dinsos Sidoarjo setiap hari, siap melayani berkas permohonan SKTM dari warga desa.

Kadang meski sudah ditanda tangani oleh petugas desa dan camat, tetapi petugas Dinsos juga sempat menemukan sesuatu yang meragukan. Sehingga terpaksa harus dipending untuk dikonfimasi ulang.

“Ada permohonan, yang dinilai petugas meragukan, tapi jumlahnya tidak banyak,” kata mantan Camat Prambon ini. Pemkab Sidoarjo merespon pengajuan biaya jaminan kesehatan masyarakat miskin, kata Misbah, karena pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar untuk pembangunan manusia secara fisik.

“Salah satu aspek keberhasilan pembangunan daerah adalah diukur dari indek pembangunan kesehatan manusianya,” kata Misbah. Karena itu dirinya terus berharap supaya dana JKMM di Kab Sidoarjo ini bisa berjalan dengan tepat sasaran, sehingga akan membuat penggunaan anggaran jadi efektif dan efisien.n [kus.dre]

Wahid Masrur (tengah depan) saat memimpin rapat koordinasi persiapan pencairan bantuan sosial DBHCHT bersama OPD lingkup

Dinsos Tulungagung Verval Data

Penerima BLT DBHCHT Tahun 2023

Tulungagung, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023. Diharapkan verval data tersebut segera tuntas dan pada awal Juni mendatang BLT dapat dicairkan.

Kepala Dinsos Tulungagung, Wahid Masrur, usai rapat koordinasi persiapan pencairan bantuan sosial DBHCHT bersama OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait di Kantor Dinsos Tulungagung, Selasa (23/5), mengatakan verval dilakukan agar data benar-benar terjaga validitasnya seperti yang diamanahkan Pemkab Tulungagung melalui Perbup Nomor 37 Tahun 2023. “Tim verval terdiri dari Disnakertrans, Dinas Pertanian, Bappeda dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Menurut dia, dengan dilakukan verval data nantinya akan muncul bakal calon penerima BLT secara by name by address. “Daftar nama-namanya itu ditandatangani kepala desa setempat dan akan dibuatkan SK Bupati meneruskan Perbup yang memuat namanama penerima bansos itu,” tuturnya.

Wahid Masrur selanjutnya membeberkan jika jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos DBHCHT di Tulungagung pada tahun 2023 ini akan pula bertambah. Tahun 2022 lalu jumlah penerima sebanyak 7.099 KBM dan pada tahun 2023 menjadi sejumlah 9.200 KPM.

“Hal ini karena ada silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) yang belum terserap tahun lalu, sehingga KPM bertambah dan membutuhkan bantuan dari OPD terkait agar penyerapan tahun ini optimal,” paparnya.

Rencananya, KPM bansos DBHCHT pada tahun 2023 bakal menerima BLT yang besarannya sama seperti tahun lalu. Yakni Rp 200 ribu per bulan. Wahid Masrur menyebut KPM akan menerima BLT selama tujuh bulan. Mulai bulan April, Mei dan Juni yang dibayarkan Juni. Kemudian bulan Juli dan Agustus yang dibayarkan Agustus, serta bulan September dan Oktober yang dibayarkan Oktober. “Harapan kami sesuai dengan Perbup, maksud dari pemberian bansos ini tentu dalam rangka meningkatkan perekonomian mas yarakat. Ada pun tujuannya lebih menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. [wed.adv]