binder25ags21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 25 AGUSTUS 2021

Wujudkan Keuangan Inklusi

Gubernur Dorong Implementasi Satu Rekening Satu Pelajar

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong terwujudnya keuangan inklusi sebagai pendorong proses digitalisasi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM). Hal tersebut mestinya dapat dilakukan sejak usia dini di kalangan pelajar.

“Agenda ini bisa membangun penguatan ekonomi dan keuangan digital (digital banking). Salah

satu pintu masuk adalah melalui program Satu Rekening Satu Pelajar,” ujar Khofifah saat menghadiri acara Puncak Kejar Prestasi Anak Indonesia Satu Rekening Satu Pelajar Wujudkan Mimpi Anak Indonesia di SMA Khadijah Surabaya, Selasa (24/8).

Mantan Menteri Dengan program ini diharapkan menjadi  ke halaman 11

Gubernur Khofifah saat menghadiri acara Puncak Kejar Prestasi Anak Indonesia Satu Rekening Satu Pelajar Wujudkan Mimpi Anak Indonesia di SMA Khadijah Surabaya, Selasa (24/8).

Regulasi Baru Kementerian ESDM

Dorong Pengembangan Gas Bumi

Jakarta, Bhirawa Kehadiran regulasi terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2021 menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan gas bumi di Indonesia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan regulasi baru itu merevisi ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018.

“Peraturan baru ini meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk domestik dan menambah jumlah serta kualitas infrastruktur gas bumi,” kata Tutuka dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa (24/8).  ke halaman 11

Ilustrasi: Petugas PT PGN, Tbk memeriksa tekanan gas

ANTARA

MITRA

Terima Kasih Nakes KERJA keras seluruh jajaran di Pemkot Surabaya guna menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan akhirnya membuahkan hasil. Hal itu diketahui setelah pemeritah pusat mengumumkan level Surabaya dari level 4 menjadi level 3.

Penurunan level ini pun langsung disambut baik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Politisi PDI Perjuangan ini secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para tenaga kesehatan (nakes), aparatur Armuji  ke halaman 11

Sentil

Pendistribusian Silpa APBD Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat - Mungkin ada OPD yang butuh Siapkan Uji Coba Pembukaan Restoran - Untuk pembeli, siapkan buka dompet Polrestabes Surabaya Sita 13,4 Kilogram Sabu Jaringan Lintas Provinsi - Ini juga ‘virus’ yang berbahaya

Status Level 3

Siapkan Uji Coba Pembukaan Restoran Pemprov, Bhirawa Penambahan kasus Covid-19 terus melandai di Jatim, bahkan sejak sepekan lalu Provinsi Jatim telah memasuki status level 3. Karena itu pembukaan kembali sejumlah tempat usaha bakal mulai diujicoba.

Status PPKM di Jatim PPKM Level 2 Sampang Pamekasan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sejak tanggal 16 Agustus Jatim telah memasuki level 3. Selanjutnya, status tersebut diumumkan kembali bahwa Jawa Bali sudah masuk level 3. “Secara provinsi Jatim sudah level 3. Surabaya raya juga masuk pada level 3 dan sudah mulai dibuka 24 mal di Surabaya,” tutur Khofifah kemarin, Selasa (24/8).

Dari 24 mal di Surabaya tersebut, 20 di antaranya sudah menggunakan QR Code reader yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu, saat ini yang dibutuhkan adalah reader QR code dan akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Kemarin sudah mulai membahas ex-

PPKM Level 4 Tulungagung Madiun Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kota Batu Trenggalek Kab. Malang Ponorogo

Bondowoso Nganjuk Kab. Pasuruan Kota Pasuruan Pacitan Sidoarjo Sumenep Surabaya Kab. Probolinggo Kota Mojokerto Tuban Kab. Mojokerto Jember Lamongan Bojonegoro Gresik Situbondo Bangkalan.

PPKM level 3

Ngawi Magetan Kota Probolinggo Kab. Kediri

Jombang Kabupaten Blitar Banyuwangi Lumajang

 ke halaman 11

Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN di PPKM Jakarta, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada Selasa (24/8) tersebut mengatur sistem kerja ASN di Jawa dan Bali, dengan sektor layanan pemerintahan non-esensial, dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah secara penuh atau 100 persen.

“Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir (1) terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat atau pegawai yang hadir di kantor,” demikian dijelask a n dalam SE tersebut.

Bagi ASN Menpan RB Tjahjo Kumolo  ke halaman 11

Pendistribusian Silpa APBD Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat

Pemkab Malang, Bhirawa Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang dikelola Pemkab Malang yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) kini masih dibahas untuk pendistribusiannya.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, Silpa cahyono/bhirawa APBD Kabupaten Malang Wakil Ketua TAPD Tahun 2020 yang mencapai Kab Malang Rp300 miliar itu hingga saat ini Tomie Herawanto. masih dalam pembahasan pendistribusiannya.

Sedangkan untuk pendistribusian anggaran Silpa regulasinya dari Pemerintah Pusat karena dalam Silpa itu ada kewenangan yang wajib harus dialokasikan kembali  ke halaman 11

2022, Sejumlah OPD Pemkot Dimerger dan Berganti Nama Surabaya, Bhirawa Mulai Januari 2022 mendatang, sejumlah nama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya bakal berubah. Sebab ada beberapa OPD yang dihapus dan dimerger ke OPD lain.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkot Surabaya, Wawan Windarto mengatakan, perubahan nama OPD itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.

Acuan lain yang digunakan untuk mengubah OPD ini juga berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, serta penyelarasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang baru.  ke halaman 11

Cerita Cessylia Tri Januarista, Siswa SMASA Bantu Berjualan Nasi Pecel

Membahagiakan Orang Tua dan Guru, Raih Medali Perak dari Podomoro

Ini sosok salah satu pelajar SMA di Kabupaten Situbondo yang bisa di tiru remaja seusianya. Cessylia Tri Januarista, siswa SMAN 1 Situbondo, tidak malu atau gengsi membantu usaha yang dirintis orang tuanya, berjualan nasi pecel. Dia ingin membahagiakan kedua orang dan gurunya. Seperti apa kisahnya ?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Bagi Cessylia-panggilan akrabb Cessylia Tria Januarista, pendidikan merupakan sebuah kunci sukses untuk kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, Cessylia memandang pendidikan sangat penting untuk menambah bekal meraih prestasi di masa depan. Inilah yang ditanamkan oleh Cessylia, sejak kecil hingga kini tercatat sebagai salah satu

siswa di SMAN 1 Situbondo.

“Saya ingin menjadi siswa yang berprestasi dan bisa mengharumkan nama Situbondo,” ucap Cessylia.

Cessylia saat ini tercatat sebagai anak ke tiga dari seorang pedagang nasi pecel. Cessylia berasal dari keluarga sederhana, keterbatasan ekonomi dan pendidikan orang tua yang hanya tamatan SMA, membuat Cessylia tidak patah semanagt untuk terus berkreasi dan mengem-

bangkan kualitas pendidikan di lembaga tempat ia menimba ilmu, SMAN 1 Situbondo. “Beberapa kegiatan ekstra juga saya ikuti agar bisa terus berkreasi. Sehingga potensi yang ada bisa terasah dengan baik,” ujarnya.

Sejak kecil Cessylia memiliki mimpi untuk membahagiakan kedua orang tua. Semangat belajar dan dukungan dari orang tua membuat Cessylia ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Cessylia punya setumpuk mimpi untuk bisa masuk ke sekolah favorit. “Ya angan angan saya sejak kecil untuk bisa masuk di SMA Negeri 1 Situbondo dan akh ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Siswa SMAN 1 Situbondo Cessylia Tri Januarista saat melayani pembeli nasi pecel, usaha warung yang di rintis keluarganya.

EKSEKUTIF

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

KILAS BIROKRASI

ASN Urunan Sembako Bantu Warga Terdampak Pandemi Pemkot Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan akhirnya membagikan ratusan paket sembako hasil urunan dari ASN diwilayahnya. Bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat Kota Pasuruan akibat pandemi Covid-19.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyampaikan total paket sembako yang terkumpul sebanyak 660 buah. Pembagiannya dilakukan di seluruh kelurahan di Kota Pasuruan.

“ASN Pemkot Pasuruan peduli dan berbagi untuk meringankan beban masyarakat karena pandemi ini. Totalnya ada 660 paket sembako dan akan disalurkan langsung ke seluruh kantor kelurahan lewat kantor kecamatan,” jelas Gus Ipul, Selasa (24/8).

Patungan sembako tersebut adalah hasil urunan seluruh ASN sebagaimana Surat Edaran (SE) Wali Kota Pasuruan nomor 100/ 689/423.013/2021, tentang Imbauan Partisipasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Penanganan Covid19 di Kota Pasuruan.

Ada enam bentuk bantuan dalam SE itu. Yakni memberikan bantuan sembako, bantuan nasi kotak, bantuan buah-buahan, vitamin dan suplemen serta bantuan tunai semampunya hingga memberikan bantuan masker dan lain sebagainya.

Penyaluran bantuan dilakukan oleh para camat yang ada di empat kecamatan. “Penerimanya adalah masyarakat Kota Pasuruan yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama pandemi ini. Penerima bantuan yaitu tukang becak, pengemudi angkot, pelaku seni dan PKL,” jelas Gus Ipul. [hil]

Halaman 2

Bupati Inventarisir 3 Lokasi Lahan Pesisir Pantai Selatan Pemkab Jember, Bhirawa Pemkab Jember mulai melakukan inventarisasi tanah yang ada di pesisir pantai selatan. Bupati didampingi Wakil Bupati berserta jajaran Forkopimda, BPN, Camat wilayah seltan serta OPD di jajaran Pemkab Jember melihat dan memetakan obyek tanah pesisir yang akan diinventarisir Pemkab Jember berikut dengan pengelolaannya.

Ada tiga titik lahan yang ada di pesisir pantai selatan ini yang rencananya akan disertifikat oleh Pemkab Jember. Yakni di Desa Mojomulyo Kec.Puger dua lokasi, dan Desa Mayangan Kec.Ambulu sebanyak 1 lokasi.

“Ada tituk titik lahan pesisir yang segera kita sertifikasi atas nama Pemkab Jember. Kalau sudah begitu (sertifikasi) akan mempermudah pemkab dalam mengelolanya,” kata Bupati Jember Ir H.Hendy Siswanto saat audiensi dengan warga nelayan Getem Kec.Ambulu, Senin (23/8) kemarin.

Dalam pertemuan dan audiensi dengan nelayan Getem, Bupati Hendy menjelaskan rencana inventarisasi tanah pesisir kepada masyarakat Getem.

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto saat berdiskusi dengan warga nelayan pantai Getem, kemarin.

“Pemkab Jember akan inventarisasi seluruh wilayah pesisir untuk diambil hak kelolanya, 100 meter dari bibir pantai itu milik Pemerintah Daerah, untuk apa, untuk kami kelola menjadi wisata bahari, pabrik, dan lainnya atas nama Pemkab

Jember, bukan perseorangan,” jelas Bupati Hendy kepada para nelayan.

Bupati menegaskan, setelah status tanah menjadi milik Pemkab Jember maka akan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

effendy/bhirawa

“Kita akan pekerjakan masyarakat pesisir yang SDM nya hebat-hebat ini dan ini harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Jember,” sambung mantan pejabat di Kementerian Perhubungan ini kemarin. [efi]

Terdapat Tujuh Kandidat Calon Sekda Kota Madiun Pemkot Bentuk Pansel, Calon dari Luar Daerah Bisa Mendaftar Kota Madiun, Bhirawa Meski sudah ada Pejabat (Pj) Sekda Kota Madiun yakni Ahsan Sri Hasto yang juga Asisten Adminstrasi Pembangunan dan Umum, namun tetap dibutuhkan Sekda Kota Madiun yang difinitif.

Karena itu sekarang ini, telah ada seleksi ketat pengisian kekosongan Sekda. Sehingga sekarang dibentuk Panitia Seleksi (pansel) terbuka bursa bakal calon Sekda Kota Madiun, setelah Sekda Kota Madiun Rusdiyanto meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Wali Kota Madiun, Maidi usai sidang hadiri sidang DPRD Kota Madiun, Selasa (24/8) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin dihubungi teripsah, menyatakan, seleksi Sekda dilakukan terbuka.

Artinya pihak dari luar Pemkot Madiun bisa mendaftar. Sekarang ini, telah dibentuk panitia seleksi (pansel) dan ditargetkan

Sekda definitif dapat terisi pada bulan September.

“Yang jelas kami tidak mau pilih calon Sekda Kota Madiun asalasalan. Paling tidak calon Sekda nilai uji kompetisi harus tinggi, kalau ingin lolos dalam lelang jabatan Sekda Kota Madiun tersebut,” kata Wali Kota Madiun, Maidi memberikan penjelasan.

Dijelaskan oleh Wali Kota Maidi, kalau nilai uji kompetisi calon Sekda rendah dan dipaksakan, nantinya yang respot Wali Kota.

Karena itu, yang lolos uji kompetsisi Sekda Kota Madiun harus yang nilai kompetsinya tinggi.

Dengan nilai tinggi setidaknya, dia dipastikan bakal mumpuni dalam segala masalah. Terlebih

kalau yang bersangkutan sudah menduduki jabatan eselon II (kepala Badan, Kepala dinas minimal 5 tahun) tentunya semisal jadi Sekda akan sangat meringankan pekerjaan Wali Kota.

Ditanya, apakah Pejabat (Pj) Sekda Kota Madiun itu tidak bisa menjadi Sekda Kota Madiun secara divinitif ?. Spontan Wali Kota Madiun, Maidi yang juga mantan Sekda Kota Madiun menyatakan “Ya belum tentu. Masalahnya bagaimana hasil uji kompetisi dengan calon pejabat Sekda lainnya. Kalau semisal PJ Sekda sekarang ini nilai kompetisinya rendah, ya tidak bisa menjadi Sekda devinitif. Dan secara otomatis yang menjadi Sekda divinitif yang calon sekda lainnya yang nilai uji kompetisinya lebih tinggi,” tegas Wali Kota Maidi menjelaskan.

Sebagaimana diketahui bersama, kalau mengacu pada aturan lama saat pengisian kursi Sekda tahun

Tunjang Program PEN,Bupati Kediri Berikan Bantuan Sarana Pertanian Pada Kelompok Tani Bertempat di lapangan Desa Cerme,Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana kali ini pada agendanya,secara langsung memberikan bantuan sarana alat produksi pertanian kepada kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kabupaten Kediri,Senin (23/8) Kegiatan yang merupakan bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)sesuai arahan Presiden tersebut,salah satunya untuk membantu dan menunjang dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan utamanya pada sektor pertanian,di mana Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas dengan memahami struktur ekonomi daerah,demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Mas Dhito sapaan akrab Bupati Muda Kediri tersebut saat berdialog dengan para kelompok tani banyak menerima keluhankeluhan seperti halnya akan sulitnya mendapatkan air di saat musim kemarau,pengetahuan efisiensi bertani ataupun permintaan untuk revitalisasi penampungan air atau DAM. Mas Dhito menyampaikan”Bahwa sarana bantuan pro-

Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd.

2018 lalu, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi pelamar. Diantaranya berusia setinggitingginya 56 tahun dan sekurangkurangnya telah dua tahun dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon IIb yang pernah dan atau masih diduduki.

sudarno/bhirawa

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin menyatakan, lelang jabaran Sekda Kota Madiun masih tahap proses persiapan.

Misalnya, koordinasi dengan akademi hingga dengan komisi

aparatur sipil negara (KASN).

Kesemuanya itu mulai mekanisme perencanaan lelang jabatan Sekda Kota disusun panselda (Panitian Seleksi Daerah).

“Yang mana draf itu harus mendapat persetujuan kepala daerah, KASN dan BKN. Sekarang ini semua tahapan disampaikan ke KASN serta koordinasi dengan BKN dan Provinsi Jawa Timur,”jelas Haris Rahmanudin.

Dalam seleksi bakal calon Sekda Kota Madiun ini, terdapat tujuh kandidat internal dilingkup Pemkot Madiun yang bisa mengikuti seleksi. Pertama, Gaguk Hariyono yang saat ini menjabat sebagai inspektur.

Sebelumnya, Gaguk merupakan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun. Kedua, Soeko Dwi Handiarto yang saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun. Soeko sebelumnya pernah menduduki kursi Kepala Disperkim. [dar]

Bupati Bagi Paket Sembako dari PHRI ke Warga Terdampak Covid-19 Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, bersama Forkopimda dan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tulungagung, Nur Wakidun, membagikan paket sembako pada kelompok warga yang terdampak Covid-19, Selasa (24/8). Pembagian paket sembako secara simbolis tersebut dilakukan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Bupati Maryoto Birowo seusai acara pembagian paket sembako tersebut menyatakan rasa terimakasihnya pada PHRI Tulungagung yang telah menggalang bantuan untuk kelompok warga Tulungagung yang terdampak Covid-19.

“Kami atas nama Pemkab Tulungagung menyampaikan terima-kasih dalam kegiatan berbagi pada saudara kita yang terkena dampak Covid-19,” ujarnya.

Menurut dia, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini sangat berpengaruh pada perekonomian warga. Utamanya, bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Bupati Maryoto Birowo selanjutnya mengungkapkan saat ini Kabupaten Tulungagung masih bertengger di level 4 dalam perpanjangan PPKM sampai 30

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo menyerahkan paket sembako pada perwakilan Veteran di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (24/8).

September mendatang. “Namun demikian, sudah terjadi penurunan untuk tingkat BOR dan yang terkonfirmasi poisitif. Juga tingkat penyembuhan mulai membaik,” tuturnya.

Sementara itu, Nur Wakidun, mengungkapkan dalam pemberian bantuan, PHRI tidak hanya menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Tetapi juga mendaftarkan beberapa pekerja rentan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada beberapa pekerja rentan yang kami daftarkan ke BPJS Kete-

nagakerjaan. Seperti tukang sampah dan tukang parkir,” katanya.

Sedang pemberian paket sembako, lanjut dia, diberikan pada 500 kelompok warga yang terimbas pandemi Covid-19. Yakni, veteran, penyandang disabilitas, pondok pesantren serta pekerja media (wartawan).

Nur Wakidun mengakui pandemi Covid-19 juga memukul usaha para anggota PHRI Tulungagung, Saat ini okupansi hotel di Tulungagung hanya tinggal 5 persen sampai 10 persen saja. [wed]

Bupati Gresik Berharap Pemakaian Sampah Plastik Dihindari

duksi pertanian ini sudah di rencanakan 5 bulan yang lalu baru hari ini bisa terealisasi.Dalam situasi pandemi covid-19 peran petani sangat besar karena petani adalah sumber pangan,dan untuk Kabupaten Kediri sendiri di masa Pandemi pada sektor Pertanian tidak terlalu terdampak,karena apa yang ditanam merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan BBWS(Balai Besar Wilayah Sungai)nantinya bagaimana keluhan petani akan kesulitan air bisa teratasi dengan pembuatan DAM Kembangan di Desa akan direvitalisasi dan akan bermanfaat” tuturnya.

Lebih lanjut menurut Mas Bup, “ Untuk balai pertanian dalam waktu dekat akan segera kita bangunkan,dan untuk pengembangan biji Kopi yang ada di wilayah mojo nanti akan ada kerjasama dengan pihak Swasta seperti Gudang Garam yang saya harap dapat mengembangkan pertanian Kopi di Barat Sungai” tandasnya.

Di akhir kegiatan Mas Dhito dengan didampingi Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian seperti traktor,alat pompa air,alat pengolah pupuk organik serta benih holtikultura kepada perwakilan kelompok tani. [van.adv]

Pemkab Gresik, Bhirawa Upaya untuk mengurangi sampah plastik terus dilakukan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani). Komitmen itu disampaikan Gus Yani saat memberikan penghargaan kepada Siti Fitriah, Ketua Asosiasi Bank Sampah Gresik.

Selain penghargaan, Siti Fitriah juga menerima hadiah laptop, printer dan seperangkat meja kursi. Penghargaan juga diterima bank sampah Gemes Sekardadu Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas. Bank Sampah menerima hadiah mesin pencacah sampah karena sukses mengelola sampah dan meningkatkan ekonomi nasabahnya.

“Kita harus memulai untuk pengelolaan sampah dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita awali pengurangan sampah di lingkungan Kantor Pemkab Gresik ini. Selanjutnya ke kantor OPD dan kantor kantor yang lain kemudian pada kantor kecamatan bahkan kantor desa,” kata Gus Yani usai

Bupati Gresik saat memberikan penghargaan.

memberikan penghargaan sebelum Rakor Forkopimda.

Terkait kebijakan Bupati mengurangi sampah plastik Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza pahlevi pada Selasa (24/8) di kantornya mengatakan bahwa sesuai Kementerian Lingkungan Hidup ada 9,85 milyar lembar sampah

kerin ikanto/bhirawa

kantong plastik dihasilkan setiap tahun dan mencemari lingkungan selama lebih dari 400 tahun.

“Hanya 5 persen sampah kantong plastik yang bisa didaur ulang, sisanya menguasai hampir 50 persen lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan butuh lebih dari 100 tahun untuk terurai,” katanya. [eri]

LEGISLATIF Pertalite Langka di Situbondo, Komisi II Panggil Pertamina Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 3

Situbondo, Bhirawa Dalam beberapa pekan ini, bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sulit di dapatkan masyarakat di sejumlah SPBU di Kabupaten Situbondo.

Akibatnya, sejumlah warga mengalihkan konsumsi BBM ke jenis lain seperti pertamax, tentunya dengan harga yang lebih mahal dari pertalite.

Sebagian warga Kota Santri juga mengadukan langkanya BBM jenis pertalite itu ke kalangan wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Situbondo. Laporan warga tersebut akhirnya direspon oleh Komisi II dengan memanggil pimpinan Pertamina Selasa (24/8).

Menurut Abdul Aziz, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, langkanya pertalite disebabkan oleh sejumlah pemicu. Pertama, kata politisi Gerindra itu, karena jatah SPM Banyuwangi dikurangi sekitar 5-10 persen.

Penyebab kedua, imbuhnya, kelangkaan itu karena belakangan ini muncul banyak pengecer BBM jenis pertalite. Sehingga akhir-akhir pertaliet menjadi langka di Situbondo.

“Padahal sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2021, pengecer dilarang melakukan pembelian di SPBU. Makanya tadi ada kesepakatan antara SPBN dan SPBU setiap pengecer hanya diperbolehkan membeli 50 liter,” ujar Abdul Azis.

Dia menambahkan, sesuai regulasi yang ada pihak yang dibolehkan mengecer BBM hanya SPBU dan diluar SPBU dilarang ikut mengecer BBM. Namun jika ada kebijakan di tiap internal daerah perihal pengecer BBM,

ungkap Abdul Azis, dipersilahkan untuk dilaksanakan.

“Kami berharap kepada masyarakat atau pengecer harus tahu diri karena kalau dimonopoli pengecer sangat melanggar aturan,” kupas Abdul Azis.

Sementara itu Manager Pertamina Banyuwangi Hartadi, menolak jika BBM jenis pertalite masuk katagori langka di SPBU Situbondo. Yang

KILAS DEWAN

Aplikasi PeduliLindungi Harus Diterapkan di Sekolah Tatap Muka DPRD Jatim, Bhirawa Tidak hanya untuk masuk pusat perbelanjaan atau mall, aplikasi PeduliLingungi juga bisa diterapkan pada sekolah yang telah memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Mengingat, pemerintah telah memutuskan untuk setiap daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 mulai 24 sampai 30 Agustus 2021 bisa menggelar sekolah tatap muka dengan kapasitas 50 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Reny Pramana saatdikonfirmasiBhirawa,Selasa(24/8)kemarin.PolitisiPDIPerjuangan ini berharap aplikasi PeduliLindungi juga menyentuh lingkungan sekolah.

“Akan lebih baik jika sekolah tatap muka juga menerapkan sistem PeduliLindungi. Selain untuk memonitor jumlah siswa, juga bisa memonitor siswa yang sudah vaksin,” ungkapnya.

Reny sapaan akrabnya menyampaikan seperti yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya juga bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Beberapa daerah-daerah tersebut telah turun level PPKM yang semula level 4 menjadi 3. [geh] Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Keti I, II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono serta Drs. H. Armaya disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi, dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS tekan tombol tanda diresmikannya Aplikasi e-AR (Aspirasi Rakyat) dan e-Inisiatif di gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (24/8). sudarno/bhirawa

benar, katanya, pasokan pertalite hanya mengalami pengurangan sebanyak 5 persen. Kata Hartadi, BBM memiliki banyak jenis termasuk solar dan bensin masih berjalan normal.

“Namun dari cara pendistribusian ini kadang ada yang suka produk tertentu. Makanya dalam rapat ini kami memastikan bahwa kondisi pasokan BBM telah normal kembali,” urai Hartadi.

Dalam pandangan Hartadi, isu kelangkaan BBM pertalite dalam satu-dua hari kedepan akan hilang karena mengurangi pasokan sebanyak 5 persen tidak berdampak mengingat kini berbarengan dengan PPKM yang sasarannya membantu program pemerintah dengan ikut mengurangi mobilitas masyarakat.

“Soal kami tidak cepat respon di lapangan ini banyak kepen-

tingan sehingga isu ini sengaja dilempar. Dengan adanya hearing ini kondisi mendekati normal.

Karena saya sudah berkeliling dan di lapangan BBM tidak ada masalah,” terang Hartadi.

Secara tegas Hartadi juga setuju keberadaan pembeli eceran BBM harus dilarang sesuai dengan aturan yang ada. Pasalnya, sebut dia, amanat UU melarang memperjual

belikan BBM kembali seperti yang dilakukan pembeli eceran.

“Kami sangat berharap penertiban kepada pengecer segera dilakukan oleh Pemkab dan pihak terkait. Ini kan menyangkut warganya sendiri dan terkait dengan mata pencaharian mereka.

Makanya saya menyampaikan, salah satu solusi jangka panjang permasalahan ini akan dibangun pertashop di seluruh pedesaan,” pungkas Hartadi. [awi]

Terjadi Vandalisme, Baliho Puan Diturunkan Kota Batu, Bhirawa Pengerusakan sebuah hasil karya atau vandalisme terjadi pada media yang menjadi media sosalisasi partai politik di Kota Batu. Dan DPC PDIP Kota Batu sebagai pemilik langsung menurunkan media yang berupa baliho tersebut.

Penurunan baliho dilakukan untuk dijadikan alat bukti laporan pengaduan ke Polisi sekaligus untuk memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Batu.

Aksi vandalisme ini terjadi di Jl Sultan Agung Kota Batu, dan diduga dilakukan pada Senin (23/8) malam.

Tidak ada yang mengetahui aksi pengerusakan ini, karena kawasan yang berada di dekat Stadion Gelora Brantas ini tergolong sepi pada malam hari.

“Kami sangat prihatin dengan aksi vandalism ini, setelah tadi pagi saya mendapatkan laporan dari masyarakat, saya melaporkan kejadian ini ke Satpol PP dan bersama-sama kita

anas bachtiar/bhirawa

Petugas Satpol PP saat menurunkan baliho sosialisasi parpol untuk dijadikan bahan bukti laporan polisi, Selasa (24/8).

menurunkan baliho ini untuk kita jadikan alat bukti,” ujar Ir Punjul Santoso SH MM, Ketua DPC PDIP Kota Batu saat ikut mengawasi penurunan baliho, Selasa (24/8).

Rencananya besok (hari ini), DPC PDIP Kota Batu akan melaporkan

Hari Jadi 2 DPRD Kota Madiun tahun 2021 itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH diserahkan kepada Wali Kota Madiun, Maidi disaksikan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Wakil Keti I, II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono serta Drs. H. Armaya. sudarno/bhirawa

Hari Jadi ke 2 DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 Ditandai Pemotongan Tumpeng Juga Diresmikan Aplikasi e-AR (Aspirasi Rakyat) dan e-Inisiatif di Gedung DPRD

Rapat Paripurna Hari Jadi 2 DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda, Pejabat Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun secara Video Conference di gedung DPRD setempat, Selasa (24/8).

HariJadi2DPRDKotaMadiuntahun2021ituditandaidengan pemotongantumpengolehKetuaDPRDKotaMadiun,AndiRaya BMS,SHdiserahkankepadaWaliKotaMadiun,Maididisaksikan WakilWaliKotaMadiun,IndaRayaAMS.Dilanjutkanpenekanan tombol tanda peresmian Aplikasi e-AR (Aspirasi Rakyat) dan eInisiatif oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd mewakili DPRD Kota Madiun untuk menyampaikan Laporan 2 Tahun Kinerja DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 sebagai berikut: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi DPRD dimaksud, dijabarkan dalam sebuah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019, DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2019-2024 telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui Alat-Alat Kelengkapan DPRD dalam kurun waktu 2 Tahun (24 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2021).

Pada tahun kedua ini, kebetulan bersamaan dengan meningkatnya wabah covid-19, namun hal ini tidak lantas menyurutkan semangat kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankanpemerintahandanmemberikanpelayanankepada masyarakat.DampakdanupayapenangananpandemicCovid19 menjadi perhatian kita bersama, DPRD Kota Madiun berupaya untuk bekerja secara dinamis dan bersinergi dengan PemerintahKotaMadiununtukturutmenanganidampakpandemic Covid-19 yang dirasakan masyarakat melalui usulan programprogram kegiatan khususnya program tracing dan testing yang akandilakukansampaitingkatRTsebagaiupayauntukmelepas mata rantai penyebaran virus Covid-19.

DPRD Kota Madiun juga mendorong dilakukannya percepatan vaksinasi agar herd imunnity masyarakat Kota Madiun segera terbentuk. Laporan kinerja DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan lainnya. Selama masa kurun 2Tahun (24Agustus 2019 s.d. 24 Agustus 2021, pelaksanaan fungsi DPRD telah dilaksanakan dengan beberapa hasil sebagai berikut : Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara : a. menyusun program pembentukan perda bersama Walikota; b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan c. mengajukan usul rancangan perda.

Selama kurun waktu 2 Tahun, DPRD Kota Madiun telah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah bersama dengan Walikota Madiun dengan hasil pem-

sawawi/bhirawa

Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo saat mendengarkan keterangan perihal langkanya pertalite dari Manager Pertamina Selasa (24/8).

sudarno/bhirawa Wakil Ketua DPRD Drs. Istono, M.Pd membacakan laporan Hari Jadi 2 DPRD Kota Madiun masa jabatan 2019-2024 pada rapat paripurna DPRD Kota Madiun yang dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, di gedung DPRD, Selasa (24/8). bahasan raperda sebagai berikut : TAHUN RAPERD solusi mudah bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi dan hanya berhenti sampai disitu, pemanfaatan teknologi inlayanan pengaduan serta sebagai salah satu bentuk pengaformasi melalui pengembangan website beserta aplikaswasan DPRD demi pelaksanaan penyelenggaraan pemerininya akan dilaunching bertepatan dengan usia 2 tahun tahan yang lebih baik, Good and Clean Goverment serta menDPRD Masa Jabatan 2019-2024 ini. dukung pelaksanaan trifungsi DPRD Kota Madiun.

Pembuatanaplikasiyangdapatdenganmudahdiaksesoleh “Yang jelas, selama 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masyarakatmerupakanwadahpenyaluranaspirasimasyarakat telah berhasil menyelesaikan 35 Raperda usulan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD. Perkembandan inisiatif DPRD. Misalnya tahun 2019 = 4 Raperda. gan teknologi informasi mulai merambah pada berbagai bidang Tahun 2020 = 12 Raperda dan tahun 2021 hingga sekarang kehidupan,kebermanfaatannyapunmemberikanbanyakkemudaini Selasa (24/8/21) = 19 Raperda,”kata Istono. handengandidukungpemanfaatanperkembangansistemteknoloSementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambugiinformasidankomunikasiyangmenjadisebuahsolusisebagai tannya, menyatakan, Pemerintah daerah dan dprd kota madisarana peningkatan pelayanan dalam mewadahi aspirasi un memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan masyarakat, serta wujud implementasi trifungsi Dewan Perwakdan pembangunan daerah sebagai mana tertuang dalam visi ilanRakyatDaerah(DPRD)yaitudalamfungsinyasebagaipemwalikota madiun periode 2019-2024, yaitu terwujudnya pebentuk peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran (budgetmerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. ing), dan fungsi pengawasan (controlling).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat kota madiun yang Untuk mewadahi aspirasi masyarakat, pada usia ke-2 tahun sejahtera memerlukan dukungan, harmonisasi, dan sinergimasa jabatan ini, DPRD Kota Madiun memanfaatkan tas antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Madiun beperkembangan teknologi informasi dengan meluncurkan apserta seluruh komponen masyarakat Kota Madiun. likasi yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat Dikatakan oleh Wali Kota Maidi, semangat kemitraan yaitu Aplikasi e-AR (Aspirasi Rakyat) dan e-Inisiatif. Aplikasi eyang produktif, antara pemerintah daerah dan DPRD Kota AR (Elektronik Aspirasi Rakyat) dan e-Inisiatif (Elektronik IniMadiun telah mampu bergerak dalam suatu dinamika yang siatif) merupakan aplikasi berbasis website yang hadir di tenkonstruktif yang bermuara pada terwujudnya pemeringah masyarakat sebagai wujud penyampaian partisipasi tahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera. masyarakat dalam mendukung fungsi pembentukan peraturan “Padakesempatanini,sayaselakuwalikotamadiunmenyampaidaerah dan fungsi pengawasan DPRD Kota Madiun. kanpenghargaandanapresiasisetinggi-tingginyakepadapimpinan Aplikasi e-AR (Aplikasi Rakyat) sebagai sarana pardansegenapanggotadewanyangterhormat,atasperandankemitisipasi masyarakat melalui penyampaian aspirasi untuk traanyangbaikselamainisehinggaberbagaiagendapemerintahan mendukung fungsi pengawasan DPRD Kota Madiun di dapatberjalandenganlancardansukses,”kataWaliKotaberharap. bidang pemerintahan, hukum dan HAM, pendidikan, sos“Sayamengapresiasiatasdilaunchingnyaaplikasie-ardaneial dan budaya, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat, inisiatifyangkitaharapkanbersamamelaluiaplikasie-ardane-inisiatif pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Aplikasi inimemberikankesempatankepadamasyarakatuntukberpartisipasi e-Inisiatif sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk menyampaikanaspirasisecaraonlinedalammendukungfungsipenmendukung fungsi pembentukan perda DPRD Kota MagawasanDPRDterhadappembangunandankebijakandaerahdi diun berupa masukan terhadap substansi materi raperda KotaMadiunsertamemberimasukanterhadapRaperdaInisiatifDPRD inisiatif DPRD yang disusun oleh DPRD Kota Madiun. yangsedangdisusunDPRDKotaMadiun,”pintaWaliKota.

Manfaat dari Aplikasi e-AR (Aspirasi Rakyat) dan e“Untuk itu, marilah kita terus bahu membahu, menjaInisiatif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat denlin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun kota gan layanan penyampaian layanan aspirasi masyarakat madiun yang kita cintai ini khususnya dalam kondisi pandalam bentuk digital/online sehingga mempermudah demi covid-19 saat ini. Saya juga ucapkan terima kasih masyarakat dalam memberi saran dan masukan dalam atas segala bentuk dan upaya kita bersama dalam pelakpenyusunan Raperda Inisiatif DPRD dan dalam mensanaan upaya pengendalian penyebaran covid-19 di Kota yampaikan masukan terhadap pembangunan dan kebijaMadiun yang telah berjalan dengan baik dan lancar. kan daerah guna mendukung fungsi pengawasan DPRD. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai Melalui aplikasi e-AR dan e-Inisiatif ini diharapkan menjadi ibadah di sisi Allah SWT,”pungkas Wali Kota.dar.adv

vandalisme ini ke Polres Batu. Ia menegaskan bahwa baliho yang dirusak tersebut sudah dilengkapi dengan izin pemasangan.

“Insya Allah hari ini kita bikinkan kronologisnya, besok kita bersama Badan Bantuan Hukum dan Advokasi

Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Kota Batu akan lapor ke Polres Batu agar segera ditindaklanjuti,” jelas Punjul.

Sikap ini dianggap penting sekaligus memberikan pendidikan politik kepada warga Kota Batu.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batu ini mengetahui aksi vandalisme ini setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Ada lima baliho yang dijadikan media sosialisasi DPC PDIP, dan salah satunya di Jl Sultan Agung, “Alhamdulillah untuk baliho lainnya, sampai hari ini aman. Sebenarnya sempat kita khawatirkan hal ini akan terjadi, ternyata benar-benar terjadi,” tambah Punjul.

Baliho sosialisasi bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani ini dirobek dan ditulisi ‘Open BO’ dengan cat warna biru. Selain situasi di lingkungan ini sepi pada malam hari, letak baliho juga mudah dijangkau.

Diperkirakan, pelaku melakukan aksi vandalisme tanpa menggunakan alat bantu seperti tangga. [nas]

Sinergitas, Babinsa Koramil Kedewan Bojonegoro Laksanakan Tracing Covid-19

Bojonegoro, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 23/ Kedewan, Kodim 0813 Bojonegoro, Koptu Slamet, bersama Bhabinkamtibmas, Tim Kesehatan Puskesmas Kedewan dan Pemerintah Desa (Pemdes) Wonocolo, melaksanakan pendampingan kegiatan pelacakan (Tracing) dan testing dengan Swab Antigen kepada 2 orang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif covid-19. Hal tersebut, merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai sebaran virus corona.

Plh. Danramil 0813-23/Kedewan, Kapten Inf Paryanto, mengatakan bahwa dilaksanakannya tracing oleh Babinsa jajarannya yang bersinergi dengan 4 Pilar karena ada salah satu keluarga warga Desa Wonocolo yakni PA (60) pasien yang terkonfirmasi positif covid-19. Dan dua orang kontak erat yang di Swab Antigen menunjukkan hasil non reaktif.

Tracing dilaksanakan untuk mengetahui siapa saja yang telah bertemu dengan warga yang positif covid-

19. Selain itu, juga untuk memudahkan petugas kesehatan untuk mengambil tindakan lebih lanjut agar covid-19 tidak menyebar.

“Hal ini dilakukan sebagai langkah ant i s i p a t i f d a l a m p e n a n g a n a n c o v i d - 1 9 k h ususnya diwilayah Kecamatan Kedewan,” ungkapnya, Selasa (24/8).

Pihaknya juga terus menghimbau kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Kedewan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan utamanya adalah Memakai masker dengan benar, Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, Menjaga jarak dan Menjahui kerumunan. Karena pandemi covid-19 ini masih ada.

“Tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan selalu waspada. Semoga pandemi covid-19 segera berakhir, dan kita menjadi lebih sehat, aman serta produktif,” pungkasnya. [bas]

Fraksi DPRD Apresiasi Pemkab di Bidang Kesehatan

Eksekutif dan Legislatif saat diruangan paripurna DPRD Lamongan.

Lamongan, Bhirawa Beberapa Fraksi di DPRD Kab.Lamongan mengapresiasi keseriusan pemerintah di bidang kesehatan dan upaya penanganan Covid - 19.

Dari Pandangan Umum FraksiFraksi terhadap Nota Keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (24/8).

alimun hakim/bhirawa

Perubahan formasi APBD tahun 2021 yang tak lepas dari melemahnya ekonomi Lamongan akibat dari wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapat daerah mengalami penurunan dari berbagai sektor.

Kondisi ini pun cukup dipahami berbagai fraksi, seperti yang diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) Mutoyo, bahwa

pihaknya cukup memahami kondisi menurunnya pendapatan Kabupaten Lamongan.

“Kami memahami kondisi perubahan ekonomi yang terjadi akibat dari wabah pandemi Covid-19 dan mengakibatkan pendapatan daerah terlihat mengalami penurunan dari berbagai komponen,” tutur Mutoyo.

Hal senada turut diungkapkan jubir Fraksi Partai Gerindra Imam Fadlli, pihaknya cukup memahami kondisi ekonomi Lamongan akibat pandemi, namun tetap berharap agar pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah dapat meningkat.

Sedangkan Matlubur Rifa’, jubir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan objek pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perbaikan sistem pemungutan retribusi, sehingga sistem pemungutan mudah dikontrol dan terukur. [aha]

OPINI

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

TAJUK

PPKM Turun Level LEVEL ke-darurat-an pada kawasan aglomerasi utama (Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya), turun ke level 3. Tiada lagi PPKM level 4. Berlaku sepekan sampai akhir Agustus. Serta bisa jadi bulan mendatang, akan semakin membaik ke level 1. Daerah (kabupaten dan kota) “peserta” PPKM level lebih rendah semakin banyak. Namun seluruh daerah masih wajib waspada dengan cara meningkatkan tracing (telusur kasus), dan percepatan pengobatan (treatment).

Dinyatakan presiden Jokowi, terdapat 28 kabupaten dan kota yang berhasil turun ke-daurat-an PPKM. Semula berlevel 4, kini menjadi level 3. Selanjutnya diharapkan gambar level pandemi seperti “piramida.” Level 4 (yang paling parah) berada pada bagian puncak piramida, dengan sedikit daerah.

Sedangkan level 1 (yang berstatus risiko paling ringan) semakin melebar, dengan lebih banyak kabupaten dan kota.

Gambar “piramida” merupakan tahapan menuju pandemi terkendali. Selanjutnya seluruh daerah bisa berstatus zona hijau. Walau masih ditemukan kasus positif CoViD-19, tetapi di bawah 1 kasus per-100 ribu penduduk. Pemerintah (pusat) berkewajiban menjamin ketersediaan obat CoViD-19, yang mudah diakses rumah sakit, dan Satgas daerah. Begitu pula pemerintah desa juga bisa meningkatkan partisipasi dengan menyediakan isolasi terpusat.

Kedaruratan pandemi berangsur menurun seiring upaya sistemik pemerintah melakukan 3T, dan vaksinasi kolosal.

Sekaligus “buah” ketaatan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) 3M. Selama tigaa pekan (bulan Agustus) berturut-turut, angka kesembuhan telah melebihi angka kematian. Serta tingkat hunian rawat inap di rumah sakit semakin menurun. Maka pemerintah perlu mempertimbangkan pelonggaran level assesmen PPKM sesuai realita ke-pandemi-an.

Tidak mudah meyakinkan masyarakat mentaati Prokes.

Pemerintah telah menggalang kerjasama dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ulama dan kyai. Khususnya kampanye Prokes 3M (mengenakan masker secara baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan mencegah kerumunan). Juga diikuti kinerja kinerja lebih “berkeringat” aparat negara. Terutama bidang ketertiban umum, dan keamanan. tidak gamang dalam penegakan hukum Prokes.

Sesuai guideline Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization), angka kematian menjadi salahsatu tolok ukur ke-darurat-an. Assesemen level 4, meliputi lebih dari 5 kasus meninggal per-100 ribu penduduk (0, 005%). Di Surabaya misalnya (per-23 Agustus), dilaporkan jumlah kematian akibat CoViD-19 sebanyak 15 jiwa. Seharusnya berdasar assesmen level 4, mencapai 148 jiwa. Artinya, Surabaya jauh di bawah assesmen level 4. Bahkan Surabaya masih di bawah level 1 (kematian sebanyak 1 kasus per-100 ribu penduduk).

Kinerja Satgas penanganan CoViD-19, terutama jajaran tenaga kesehatan (Nakes) patut diapresiasi. Angka ke-sembuhan terus naik pesat melebihi angka kematian. Pemerintah mencatat kasus baru harian CoViD-19 sebanyak 19.106 orang (semakin menurun). Angka kematian sebanyak 1.038 jiwa (semakin menurun). Sedangkan ke-sembuh-an mencapai 35. 082 orang. Namun angka kematian tidak lagi sebagai kategori assesmen level ke-darurat-an. Karena dikhawatirkan tidak valid.

Tetapi Penanggungjawab Satgas PPKM Jawa–Bali, akan mem-validasi angka kematian, melalui koordinasi dengan Satgas daerah kabupaten dan kota. Hingga kini angka kematian seolah-olah masih terjadi “dikhotom.” Masih banyak masyarakat menduga rumahsakit telah “meng-CoViD-kan” sanak keluarga yang meninggal di rumahsakit. Begitu pula sebaliknya, Satgas CoViD-19 menduga banyak kematian (akibat CoViD-19) di tengah masyarakat yang “disembunyikan.”

Sehingga masih banyak terjadi “rebutan” jenazah.

Penurunan level ke-darurat-an, bisa menurunkan kegelisahan (dan kegaduhan) sosial akibat terkungkung PPKM level 4. Sekaligus apresiasi kinerja tanpa lelah Nakes. Pemerintah dapat tetap melaksanakan PPKM lebih ramah, dan menggelontor Bansos. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Atasi Isu Ketahanan Pangan Indonesia NEGARA Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan potensi secara geografis termasuk wilayah tropis dan subur. Selain itu, RI juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, di mana sebesar 70% dari luas wilayah adalah laut. Itu artinya, wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang mumpuni bisa mewujudkan ketahanan pangan.

Indonesia bisa dibilang memang relatif mampu menjaga ketahanan pangan. Ketersediaan pangan di pasar memadai, sehingga tidak menimbulkan lonjakan harga. Sayangnya, beberapa komoditas pangan masih tergantung dari negara lain, alias harus diimpor. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang Semester I-2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga US$ 6,13 miliar atau setara dengan Rp 88,21 triliun.

Komoditas pangan yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari berbagai jenis daging, susu, kopi, teh, hingga bahan pangan seperti cabai, bawang putih, lada, kedelai. Secara rinci, realisasi impor beras sebesar US$ 91,6 juta dengan volume sebanyak 201.271,55 ton. Kemudian daging ayam dengan nilai impor mencapai US$ 67 dengan volume impor sebanyak 16.567 kg. Kemudian telur unggas dengan nilai impor mencapai US$ 4,92 juta dengan volume sebanyak 975.153 kg. Ada juga jenis lembu yang khusus diimpor dari Australia dengan nilai mencapai US$ 276,53 juta dan volume sebesar 75.363,2 kg, (Kontan, 21/8/2021).

Itu artinya, upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan ke depan harus dilakukan dengan cermat. Terlebih, untuk pembangunan pertanian dalam 100 tahun ke depan. Pasalnya, kedepannya lahan pertanian sudah pasti akan terbatas dan semakin menyusut. Maka dari itu, pertanian digital yang presisi akan semakin berkembang ke depannya. Berangkat dari kenyataan itulah, isu mengenai ketahanan pangan Indonesia yang selalu mengandalkan impor setiap tahunnya harus benar-benar bisa diantisipasi.

Dyah Titi Muhardini Dosen FPP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Asa UMKM di Tengah Covid-19

Tekanan ekonomi masih berlanjut pada kuartal III 2021.

Adanya pembatasan sosial mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan berdampak bagi efektivitas kapasitas produksi dari industri manufaktur. Padahal jika mengikuti data Purchasing Managers Index (PMI), Manufaktur Indonesia pada Mei dan Juni 2021 berada di atas 50. Masing-masing di level 55,3 dan 53,5 dan berada dalam periode ekspansi. (PMI, 2021). Tentu ini sangat menganggu kinerja manufaktur di Indonesia.

S

elama masa pandemi Covid19, para pengusaha industri manufaktur mengeluhkan akan terganggunya distribusi ekspor - impor bahan baku. Karena selama diberlakukannya pembatasan sosial, arus distribusi barang industri manufaktur menjadi sangat terhambat. Sementara itu, hanya sedikit dari kalangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa bertahan dengan pengembangan kebijakan digitalisasi.

Karena UMKM yang go digital baru sekitar 14 persen. Artinya, 86 persen dari UMKM Indonesia lainnya masih mengandalkan cara kerja bisnis konvensional yang mengandalkan model pertemuan secara fisik dengan pembeli.

Sulitnya para penjual bertemu dengan pembeli inilah yang membuat para pengusaha kecil mengalami penurunan omzet yang sangat besar.

Ketahanan Usaha Pemberlakuan pembatasan sosial yang ketat tentu menimbulkan resiko yang tinggi karena akan menekan ekonomi Indonesia. Efek perpanjangan kebijakan pembatasan sosial sangat cukup berisiko bagi kondusifitas perekonomian, apalagi kompensasi yang diberikan ke pengusaha maupun bantuan sosial untuk masyarakat tidak mencukupi. Akibatnya omset dari pelaku usaha makin tertekan. Pada satu sisi daya beli masyarakat belum membaik imbas dari pandemi, ditambah lagi dengan keterbatasan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Karenanya, sungguh menjadi keputusan sulit memang bagi pengusaha, buka sesuai jam operasional dengan konsekuensi dagangan sepi, atau pilihan menutup sekaligus dan beralih profesi. Konsekuensi lanjutannya,kondisi ini berdampak pada terjadinya peningkatan pengangguran.Pasalnya, ada banyak pengusaha kecil dan pekerja informal yang terpaksa tak mendapatkan pendapatan karena

I

ndonesia saat ini tengah mengalami masa krisis akibat wabah covid 19 yang dimulai dari akhir tahun 2019 hingga saat ini. Akibat dari adanya virus ini Indonesia mengalami sebuah masa pandemi yang panjang disertai dampak-dampaknya terhadap semua aspek kehidupan.

Hingga pemerintah mengumumkan adanya pembatasan aktivitas yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi memperbesar proses penyebaran virus.

Pembatasan bahkan pemberhentian aktivitas disertai dengan penutupan tempat-tempat umum membuat masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Dampak covid 19 pada pendidikan salah satunya. Pemerintah memberhentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka yang kemudian digantikan dengan sistem pembelajaran daring. Butuh waktu bagi para pelajar untuk bisa beradaptasi dengan sistem yang baru ini.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi penyebaran virus yang kian meningkat. Penutupan fasilitas publik seperti arena hiburan dan pariwisata, pembatasan jumlah penumpang dalam angkutan umum serta pengalihan sistem belajar langsung dengan jarak jauh. Hal ini sangat berdampak pada aktivitas masyarakat, banyaknya pabrik-pabrik yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada karyawan. Dari segi ekonomi sendiri Indonesia sudah sangat mengalami krisis yang panjang dan rumit, butuh waktu,usaha serta kerja keras yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat guna membangkitkan kembali roda perekonomian Indonesia.

Sedangkan bagaimana dari sudut pandang dunia pendidikan sendiri? Apakah pendidikan juga mengalami imbas fatal dari adanya wabah covid-19 ini. Dunia pendidikanpun tak jauh berbeda dengan sector perekonomian. Pandemi covid19 memberikan dampak besar bagi pendidikan di Indonesia. Pemberhentian sekolah-sekolah di seluruh Indonesia

membuat banyak UMKM Indonesia mengalami kelumpuhan ekonomi dan tak mampu berdaya saing secara luas dengan tekanan produk komoditas luar negeri yang mendapatkan antusiasme daya beli dari masyarakat Indonesia.

Demi penyelamatan Oleh : UMKM selama pandemi pembatasan sosial yang Haris Zaky Mubarak, MA Covid-19, pemerintah dilakukan. sebenarnya telah memBegitu juga yang terjadi berikan bantuan program pada nasib, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indone- Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sia yang mengalami kelesuan tinggi sejak Rp. 114,81 triliun meliputi subsidi bunga pandemi Covid -19 melanda Indonesia. Rp. 13,43 triliun dan penempatan dana Berdasarkan data ekonomi dari Asian yang digabung penempatan dana korpoDevelopment Bank (ADB), UMKM rasi Rp. 66,99 triliun. Pemerintah juga merupakan sektor utama usaha Indonesia memberikan penjaminan kredit UMKM yang paling terdampak selama pandemi Rp.3.2 triliun, PPh Finalisasi UMKM Covid-19. Berdasarkan hasil survei data DTP (pajak ditanggung pemerintah) ADB, ada sebanyak 48,6 persen UMKM Rp.1,08 triliun, pembiayaan investasi Indonesia yang selama masa pandemi ini Lembaga Pengelola Dana Bergulir harus menutup usahanya untuk sementa- Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan ra waktu karena tak da pemasukan usaha Menengah (LPDB KUMKM) Rp.1,29 yang signifikan. Lemahnya permintaan triliun, serta Bantuan Presiden Produktif domestik yang turun drastic sebesar 30,5 Usaha Mikro (BPUM) Rp. 28,81 triliun. persen (Asian Development Bank, 2020) Total ada sebesar Rp.95,25 triliun atau 83 membuat minat masyarakat terhadap persen dari pagu yang telah dikeluarkan produk UMKM dalam negeri menjadi pemerintah untuk memulihkan UMKM ditengah pandemi Covid-19. sangat menurun.

Namun, stimulus yang diberikan pemerintah ini sepertinya belum menunTurunnya Penjualan Satu hal yang menjadi permasalahan jukkan hasil maksimal. Karena faktanya utama dari kelesuan UMKM Indone- kondisi UMKM pada masa pandemi sia selama pandemi Covid-19 adalah sekarang ini masih sangat rentan apalagi masalah turunnya angka penjualan ka- ditambah kebijakan pembatasan sosial, rena kebutuhan (demand) terus menu- nasib UMKM jelas sangat memprirun akibat krisis keuangan dan rendah- hatinkan. Dampak besar dari kebijakan nya kekuatan permodalan di Indonesia. ini dipastikan akan membuat jutaan Kenyataan ini mudah dipahami karena UMKM mengalami kelumpuhan bahpotensi risiko kredit yang rentan macet kan bangkrut. Berkaca situasi krisis membuat banyak bank Indonesia yang moneter yang terjadi pada 1998 dan kriakhirnya lebih memilih untuk menahan sis keuangan global pada 2008, saat pepenyaluran kreditnya kepada pelaku rusahaan skala besar tumbang, UMKM UMKM. Konsekuensi logis dari tak mampu tampil sebagai penyelamat dan adanya stimulus kredit secara berkala ini penopang perekonomian nasional.

Ketangguhan UMKM menjadi membuat banyak UMKM mengalami modal utama yang membawa perekohambatan permodalan.

Tak hanya persoalan modal, UMKM nomian nasional selamat dari krisis Indonesia juga turut mengalami per- dan membuat roda perekonomian masalahan lain selama masa pandemi nasional dapat pulih kembali karena Covid-19 yakni kesulitan dalam menda- UMKM saat itu mampu menggerakkan patkan bahan baku yang murah dan juga ekonomi rakyat dan menjaga daya beli lengkap. Banyak UMKM di Indonesia masyarakat. Namun, yang terjadi pada yang mengalami hambatan distribusi masa lalu kondisinya sangat berbeda karena kendala logistik yang tersendat dengan situasi seperti saat pandemi akibat terbatasnya pergerakan orang dan sekarang. Saat ini, UMKM tak dapat barang. Sederet masalah inilah yang diandalkan sebagai penopang pereko-

nomian nasional.

Selama masa wabah pandemi Covid19, UMKM praktis tak memiliki kontribusi yang signifikan menjaga ruang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi saat normal, di mana UMKM menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari konsumsi rumah tangga dominan digerakkan pada sektor ini.Termasuk sumbangsihnya terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96% dari 133 juta angkatan kerja nasional serta menyumbang 14% dari total ekspor.

Jika wabah pandemi Covid-19 ini masih berkepanjangan, maka kehidupan UMKM Indonesia jelas berada dalam titik yang sangat suram. Dampaknya sangat jelas yakni kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Menyikapi ini, para pelaku UMKM Indonesia harus jeli membangun sebanyak mungkin ide kreatif menjaga ketahanan usahanya ditengah pandemi. Proyeksi usaha setiap pelaku UMKM mau tak mau harus menyesuaikan langkah taktis yang tak melanggar aturan protokol kesehatan dan peluang ekonomi yang sangat tak menentu.

Menjaga momentum strategi bisnis menjadi kata kunci yang sangat penting dalam meningkatkan strategi ketahanan penjualan usaha ditengah pandemi Covid-19. Dalam konteks ini dibutuhkan sebuah analisis komprehensif untuk membaca peluang perusahaan dan membuat strategi terukur untuk melakukan adaptasi pasar melalui akuisisi, aliansi, kerjasama produk (join venture), dan berbagai langkah produktif lainnya sebagai sarana pengembangan perwujudan strategi usahanya.

Disinilah, sesama pelaku UMKM harus mampu bermitra dan bersinergi satu sama lain untuk menjaga ketahanan kolektif antar UMKM dalam negeri ditengah kuatnya tekanan ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19. Segala adaptasi strategis bisnis wajib dilakukan demi resistensi kehidupan ekonomi domestik masing – masing pelaku usaha.

Sekecil apapun hasil keuntungan yang akan diperoleh dalam mitra usaha, sedikit banyak akan memberi hasil positif bagi stimulus ketahanan ekonomi masing – masing para pelaku usaha.

memberikan dampak merupakan langkah awal positif karena guru dan pemerintah dalam menangsiswa dapat menguasai gulangi adanya wabah covidteknologi dengan baik di 19. Setelah itu, pemerintah masa serba digital. kembali mengambil langkah Pelaksanaan pembedengan melakukan pengalajaran memiliki waktu lihan sistem pembelajaran yang fleksibel, karena bisa langsung atau tatap muka dilaksanakan di rumah menjadi sistem pembelajaran maupun dimana saja. Yang jarak jauh. terpenting adalah jaringPelaksanaan pembelaOleh: an yang memadai maka jaran daring adalah salah Eliana Diah Safitri pembelajaran daring akan satu model pembelajaran berjalan dengan lancar. yang kemudian dilakukan Materi pembelajaran di masa pandemi, hal ini dapat diulang sesuka hati. Kelebihan pemkarena mengutamakan prinsip pendidibelajaran daring adalah peserta didik dapat kan di Indonesia yang mengutamakan mengulang sesuka hati hasil rangkuman kesehatan dan keselamatan para peserta berupa blog, power point maupun video didik, tenaga pendidik dan masyarakat. yang diberikan oleh guru. Pembelajaran Penerapan pembelajaran daring ini berbasis internet tentu memberikan kestentu membutuhkan kesiapan dari semua empatan kepada siswa untuk membaca pihak, baik peserta didik maupun tenaga dan mengulang materi kapanpun yang pendidik itu sendiri. Dengan sistem yang mereka butuhkan. baru tidak lepas dari adanya suka duka Eksplorasi belajar. Belajar bukan serta pro dan kontra pembelajaran daring. hanya proses menerima materi, mendPembelajaran daring dapat dilaksanakan engarkan guru menjelaskan materi dan dengan menggunakan model interaktif mengerjakan tugas yang diberikan. Beberbasis interaktif. Misalnya dengan lajar merupakan proses menghayati dan menggunakan aplikasi WhatsApp, menyerap pengetahuan yang diperoleh Zoom, Google meet dan lain-lain yang kemudian bisa menerapkannya dalam memungkinkan adanya panggilan grup. kehidupan yang sesungguhnya. PembeAdanya pembelajaran daring ini memlajaran daring memberikan ruang belajar buat dilema tersendiri bagi pihak-pihak lebih. Siswa dapat mengeksplorasi gaya yang menjalankannya, baik bagi peserta belajar mereka sendiri. Siswa juga dapat didik, guru, maupun orang tua yang memimencari informasi yang dibutuhkan denliki peran aktif untuk mengawasi dan gan lebih lengkap dan akurat, bagi siswa mendampingi anak-anaknya selama proses yang senang belajar maka ini merupakan belajar. Pada akhirnya banyak orang tua sarana berkembang yang lebih baik. yang kemudian mengeluh karena merasa Pendidikan Indonesia mengalami kewalahan harus ikut serta membantu kemajuan. Adanya pembelajaran darmenyelesaikan tugas anak-anaknya, belum ing, membuat pendidikan di Indonesia lagi hambatan lain yang menyebabkan mengalami kemajuan, karena dalam anak malas belajar atau bahkan kecanduan proses pembelajarannya sudah memangadget. Pembelajaran daring memiliki suka faatkan teknologi yang ada dengan baik dukanya sendiri, adapun dampak positif hal ini membuat cara belajar yang lebih dan negative pembelajaran daring yaitu: bervariatif dan tidak membosankan.

Siswa memiliki waktu lebih banyak Dampak positif pembelajaran daring: untuk mengembangkan diri. PembeGuru dan siswa dapat lebih mengualajaran daring memiliki waktu yang sai teknologi karena mereka dituntut relative singkat dari pembelajaran biasa, untuk mampu menguasai aplikasihal ini memungkinkan siswa untuk meaplikasi pembelajaran. Hal ini tentu

manfaatkan sisa waktu yang ada untuk melakukan hal lain seperti membaca, menulis dan lain-lain, hal ini tentu dapat mengasah bakat dan potensi siswa.

Selain dampak positif yang ditimbulkan, pembelajaran daring memiliki duka dan kekurangannya sendiri, antara lain: Membutuhkan kerja sama dan pengawasan dari orang tua. Salah satu kekurangan pembelajaran daring adalah guru tidak dapat memantau secara langsung proses belajar siswa, hal ini mengharuskan pengawasan dan perhatian yang ekstra dari orang tua agar anak tidak bebas mengakses situs-situs diluar situs belajar.

Menurunkan kemampuan sosial siswa.

Pembelajaran daring menyebabkan penurunan kemampuan siswa, hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi siswa dengan lingkungan luar. Pembelajaran langsung disekolah, siswa bukan hanya memperoleh materi pelajaran namun juga bersosialisasi dengan sebayanya juga guru sebagai pengajar. Dalam pembelajaran daring, siswa akan cenderung fokus kepada gadget sehingga kemampuan sosialnya semakin menurun.

Sulit untuk membentuk karakter. Pembentukan karakter merupakan hal terpenting dalam pembelajaran, sejak pembelajaran jarak jauh akses guru dan siswa menjadi sangat terbatas sehingga untuk menanamkan karakter kepada siswa sangat sulit. Tidak semua memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Modal utama dalam pembelajaran daring adalah ponsel dan kuota namun ada yang lebih penting dari itu yaitu jaringan internet. Masih banyak tempat yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus, terutama pedesaan.

Dari uraia di atas, pembelajaran daring tentu memiliki efek positif dan negatifnya masing-masing. Banyakj keluhan yang dialami baik tenaga pelajar maupun peserta didik serta orang tua peserta didik. Kita hanya dapat berharap pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kembali normal terutama aktivitas belajar mengajar.

Suka Duka Belajar Daring

Analis dan Direktur Jaringan Studi Indonesia

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Peradaban

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Kadin Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi untuk UMKM Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 5

Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meminta pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Jatim.

harus memiliki senjata dalam menghadapi virus yang mematikan tersebut, yaitu suntikan vaksin. Jangan biarkan mereka berjuang tanpa senjata,” tegas Adik.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Covid-19 Kadin Jatim, Fitra Jaya mengungkapkan bahwa jumlah UMKM yang menjadi anggota Kadin Jatim cukup banyak. Di wilayah Surabaya Raya saja mencapai 80 ribu, yang terdiri dari 44 ribu UMKM di wilayah Surabaya, 21 ribu UMKM di wilayah Sidoarjo dan 18 ribu UMKM di wilayah Gresik. Dari jumlah tersebut, yang telah mendapatkan vaksinasi hingga saat ini masih cukup rendah, hanya mencapai 20 persen.

“Kami mohon pada pemerintah untuk bisa memacu percepatan vaksinasi sektor UMKM hingga tercapai 70 persen agar herd immunity bisa terbentuk. Kadin Jatim siap bekerja sama dengan pemerintah, karena kami bisa bergerak sinergi dengan Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Timur,” tegas Fitra.

Kadin Jatim sendiri saat ini sudah belasan kali menyelenggarakan vaksinasi, baik kerjasama dengan asosiasi atau himpunan anggota Kadin Jatim. Khusus vaksinasi untuk UMKM yang digelar pada hari ini, ada sekitar 439 pelaku usaha UMKM yang mengikutinya.[ma]

Saat ditemui di lokasi pemberian Vaksin tahap ke-2 untuk UMKM di Golden City Surabaya, Adik mengungkapkan sejauh ini jumlah UMKM di wilayah Jatim yang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 masih minim.

Padahal UMKM adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. “Untuk itu, kami berharap Pemerintah memberikan prioritas bagi mereka. Karena UMKM ini adalah salah satu sektor penentu dalam pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Adik.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kontribusi UMKM dalam perekonomian di daerah memang cukup besar. Hal ini terlihat dari sumbangannya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim yang mencapai 57,25 persen.

Sementara itu data Pemerintah

Pelaksanaan vaksinasi

Provinsi Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 Jawa Timur mencapai 7,05

persen, di mana 59,78 persen ditopang oleh pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Dengan kon-

disi tersebut, maka UMKM miliki peluang besar untuk bisa terus berkembang.

Pompa Wendit III Dalam Perbaikan

LINTAS PELAYANAN

Tugu Tirta Usahakan Pelayanan Segera Normal

TNI-Polri Gerak Cepat Pindahkan Isoman Menuju ke Isoter G-Jos Gresik, Bhirawa Personel gabungan TNI-Polri dan tenaga kesehatan, mulai diterjunkan untuk memindahkan pasien Covid-19. Yang menjalani isolasi mandiri (Isoman), menuju isolasi terpusat (Isoter).

Pemberangkatan ditandai apel gelar pasukan di GKB Convex, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar.

Menurut Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Taufik Ismail mengatakan, apel kali ini merupakan lanjutan dari apel sebelumnya yang berlangsung di Mapolres Gresik. Isoter merupakan perintah Presiden RI Joko Widodo, yang secepatnya ditindak lanjuti untuk kesembuhan pasien Covid-19. “Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan bidan desa, diharapkan bersinergi bekerja sama untuk memindahkan pasien isoman menuju isoter,” tegasnya memberi arahan.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto berharap mulai saat ini tidak ada lagi istilah isoman, semuanya digeser ke isoter. Peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk turun ke lapangan secara persuasif dan humanis memberikan pengertian terkait isoter. [kim]

Relawan Dipercaya Menteri BUMN Distribusikan Bansos Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah relawan Sidoarjo yang tergabung dalam IndonesiaSidoarjo Connect dan Sidoarjo Berakhlak dipercaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendistribusikan ratusan Paket Bantuan Sosial untuk warga di 18 kecamatan wilayah Sidoarjo, khususnya yang sedang menjalani Isoman.

Paket bantuan sosial tersebut didistribusikan mulai pada tanggal 16 Agustus 2021 hingga akhir Agustus 2021. Berupa Vitamin C 250 Mg, Zinc 20 Mg, Vitamin D3 1000 IU, dan daging kaleng 200 Gr pada gelombang pertama.

Kali ini untuk wilayah Kelurahan Gebang Sidoarjo dan mereka distribusikan ke Perumbahan Gebang Raya, Perumahan Bumi Pertiwi dan Perumahan Citra Fajar Golf dan Perumahan Bumi Intan Permai, di empat perumahan pada (24/8) kemarin.

Ketua Sidoarjo Connect, Soekarno Dewa Saputra mengatakan, saya perwakilan Sidoarjo Connect beserta Relawan Sidoarjo Berakhlak akan berusaha mendistribusikan paket bantuan sosial ini dengan baik dan tepat sasaran.” Walaupun suasana pandemi, kita sebagai pemuda Sidoarjo tetap bersemangat untuk membantu sesama. Karena prinsip gotong- royong harus kita pegang teguh agar bisa berjuang bersama melawan pandemi covid-19 ini,” jelas.[ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Relawan Sidoarjo sedang menyerahkan Bansos ke warga yang Isoman di rumah masing-masing.

“Tetapi disaat pandemi seperti ini, mereka harus kuat dulu dari sisi kesehatannya. Ibarat perang, mereka

Perbaikan pompa III Sumber Wedit terus berlangsung, untuk memastikan layanan segera normal.

Malang, Bhirawa Salah satu pompa transmisi di Sumber Wendit mengalami kerusakan

sehingga berdampak penurunan distribusi ke beberapa tandon air, yakni Tandon Mojolangu, Tandon Tlogo-

mas, Tandon Betek dan Tandon Buring. Kondisi ini, berakibat ke layanan distribusi air ke pelanggan yang masuk di zona-zona terkait akan mengalami air kecil hingga tidak mengalir di jam-jam tertentu.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas S.Pd, M.Si., mengutarakan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa motor pompa 2 Wendit III mengalami kegagalan isolasi, yaitu short circuit antar gulungan di dalam kumparan.

“Hubungan singkat tersebut menyebabkan motor pompa tidak dapat bekerja dengan baik,” terangnya.

Sebagai langkah antisipasi terulang kembali kejadian tersebut, maka pihaknya melakukan sejumlah upaya, antara lain; meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sistem kelistrikan juga perawatan, segera memperbaiki perangkat sistem kelistrikan yang sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah dilakukan pengangkatan motor pompa yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan proses perbaikan serta segera memperbaiki motor-motor pompa cadangan yang mengalami kerusakan.

“Sebelum kejadian itu, sebenarnya kami sudah melakukan antisipasi dengan melakukan pengadaan pompa secara lelang, namun terjadi gagal lelang karena peserta lelang gugur pada kelengkapan atau ketidaksesuaian secara administrasi,” tandas Muhlas.

Dia menambahkan, guna percepatan penanganan pelayanan, secara pararel Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang juga melakukan service pompa yang rusak. “Kami berharap proses lelang ini berjalan dengan lancar, sehingga percepatan perbaikan pompa dapat dilaksanakan dengan baik dan pelayanan air dapat segera normal kembali,” tambah dia.

Selain itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang juga sudah melakukan proses pengadaan pompa baru sebagai langkah meningkatkan kehandalan produksi air di rumah pompa Wendit III. Muhlas menghimbau, untuk sementara mohon para pelanggan rajin menampung air saat air mengalir sebagai persedian. Pelanggan juga bisa meminta pengiriman tangki air gratis dengan menghubungi nomor 0816550800.[mut]

2022, Kawasan Tanggul MH Thamrin Diperlebar Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera merealisasi rencana pembangunan dan pelebaran ruas jalan MH Thamrin dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tindak lanjut pemanfaatan lahan bekas Tanggul/Tangkis Bengawan Solo.

Kepala Dinas (Kadin) Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro Tedjo Sukmono mengatakan, rencana ke depan memang jalan akan diperlebar. “Nanti akan menjadi jalan alternatif. Sisanya nanti untuk pedestrian dan taman,” katanya, kemarin (24/8).

Sementara, untuk keterlibatan PU SDA terkait avour atau saluran terbuka untuk menampung pembuangan rumah tangga di sekitar kawasan. Nantinya, pengerjaan kawasan eks tanah tanggul akan melibatkan lima satuan ker-

Rencana kawasan tanggul MH Thamrin diperlebar dan akan dibuat ruang terbuka hijau.

ja perangkat daerah (SKPD). Yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PU Cipta Karya, Dinas

PU Bina Marga, dan Dinas Perhubungan.

Terpisah, Kabid Operasional

dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) DPU SDA Bojonegoro, David Yudha Prasetya menjelaskan, kawasan eks tanah tanggul Jalan MH. Thamrin ini akan diperlebar sepanjang 1.308 meter sedangkan lebarnya bervariatif.

Pelebaran jalan melibatkan tiga kelurahan dan satu desa. Satu desa yang terlibat Desa Kauman, sementara tiga kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Ledok Kulon, Ledok Wetan, dan Kelurahan Klangon. “Lebarnya bervariatif.

Mulai dari Gang Mawar, Desa Kauman sampai Depan Polres Bojonegoro, Kelurahan Klangon lebarnya enam meter. Sementara dari Gang Ngalimun, Gang Rukun sampai Jalan Letda Suradji, Kelurahan Ledok Kulon lebarnya kurang lebih 12 meter sampai 15 meter. Untuk pengerjaan direncanakan mulai 2022,” terangnya.[bas]

Agar Investor Tidak Lari, Perizinan di Kabupaten Sidoarjo Harus Gampang Ketua DPP REI, Paulus Totok Lusida, berpendapat Kab Sidoarjo sebagai daerah penyangga dari Kota Metropolis Surabaya, harus mempermudah masalah perizinannya. Saat ini kata Totok, jalan Tol sudah mulai merambah ke berbagai daerah. Kalau masalah perizinan di Kab Sidoarjo seandainya sulit, maka investor bisa mencari alternatif ke daerah lain. Misalnya ke Mojokerto, Jombang bahkan sampai Nganjuk.

“Saya baru saja ditelpon langsung oleh Bupati Trenggalek. Beliau bilang akan memberikan kemudahan, seandainya jalan Tol dibangun dari Kediri sampai Trenggalek,” komentar Totok Lusida, belum lama ini.

Selain itu, menurut Totok, Kab Sidoarjo juga harus cepat melakukan inovasi. Kalau tidak cepat melakukannya, maka peluang sep-

erti di bidang properti akan bisa diambil alih oleh daerah lain. Totok memberikan contoh, dulu para investor di bidang properti ini banyak di daerah Bekasi, sebagai daerah peyangga Kota Metropolis Jakarta.

Namun kini, para pengembang mulai beralih ke daerah Tangerang Selatan. Sehingga Tangerang Selatan yang menjadi daerah Metropol-

itan juga. “Jangan sampai itu terjadi pada daerah Sidoarjo. Sidoarjo yang dekat dengan Surabaya, yang menjadi daerah metropolis malah daerah yang jauh dari Surabaya,” ujarnya.

Inovasi yang diciptakan, kata Totok, harus punya dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi kelangsungan di Kabupaten Sidoarjo. Dirinya memberikan contoh, misalnya upaya dalam memberikan keringanan pajak.

Saat ini Presiden menetapkan nilai dari BPHTB sebesar 2.5%. Mungkin Kab Sidoarjo bisa memberikan keringanannya. Jangan cuma jangka pendek saja, tetapi juga harus bisa melihatnya dalam jangka panjang.

“Izin-izinnya gampang, dan cepat,

pajaknya ringan, maka akan bisa meringankan biaya dan beban dari para investor. Sehingga akan banyak investor yang masuk,” paparnya.

Dievaluasi Totok, meski menjadi penyangga Kota Metropolis Surabaya, namun Kab Sidoarjo hingga saat ini belum sampai ada yang namanya Kota Mandiri. Yang luas arealnya sampai 500 ha. Yang bisa menjadi tempat sendiri bagi warga yang sehari- hari bekerja di Kota Metropolis Surabaya.

Menurut Totok ini bisa mejadi sebuah peluang bagus. Dikatannya, pengembang di Sidoarjo mulai menurun sejak terjadinya kasus lumpur Lapindo tahun 2006 lalu. Pada masa pandemi Covid-19 ini semakin menurun.[kus]

alikus/Bhirawa

Perizinan bidang properti di Kabupaten Sidoarjo harus gampang. Agar pengembang tidak lari ke daerah lain.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 25

Dindik Perkenankan Daerah Level 3 dan 2 Gela Syaratnya, Warga Sekolah Minimal Sudah Tervaksin Dosis 1 Dindik Jatim, Bhirawa Presiden Joko Widodo telah mengumumkan beberapa daerah yang masuk dalam penurunan level PPKM dari level 4 menjadi level 3, Jawa Timur salah satunya. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pun bisa digelar.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan Hari Senin (23/8) kemarin.

Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi dalam sebuah kesempatan.

Dalam Inmendagri ini dijelaskan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan pada wilayah dengan kriteria level 3, dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan SKB 4 Menteri.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid

Wahyudi menuturkan, SMA/SMA dan SLB yang berada di daerah kategori PPKM level 1, level 2 dan level 3 bisa melaksanakan PTM terbatas. Pelaksanan tersebut tentu harus sesuai dengan SOP (Standard Operational Prosedur) yang telah disusun Dindik Jatim.

"Tentu ada perbedaan tiap level (PPKM) yang kita masukkan dalam SOP,'' ujar dia, Selasa (24/8).

Meski mempersilakan, Wahid mengingatkan ada perbedaan dalam penerapan PTM di setiap level. Untuk level 4 wajib bela-

jar Daring 100%. Kemudian level 3 dan 2 boleh PTM 50%, khususnya SLB boleh 63% 100% sedangkan PAUD 33%.

Syarat lainnya yakni, seluruh warga sekolah harus sudah divaksinasi baik guru, Tendik maupun siswa. Berdasarkan data Dindik Jatim untuk vaksinasi guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) rata rata telah mencapai diatas 80%. Sedangkan vaksinasi siswa relatif lebih kecil, dengan rata-rata 11 persen dari total 1,3 juta siswa SMA/SMK dan SLB.

Sebelum Digelar, Bupati Pasuruan Terus Evaluasi PTM Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus melakukan evaluasi terhadap rencana Pembelajaran Tatap Muka di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain wajib taat Protokol Kesehatan (Prokes) di masing masing sekolah, cakupan vaksin untuk tenaga pendidik harus mencapai 100%. Hal ini untuk menghindari resiko penyebaran Covid 19.

"Jangan sampai PTM dimulai, tetapi banyak guru yang belum divaksin. Ini bisa menimbulkan resiko karena dari sisi vaksinasi belum berhasil mencapai target. Makanya, semua guru harus tuntas divaksin,'' ujar Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Selasa (24/8).

Menurut Gus Irsyad, pihaknya belum bisa menentukan tanggal dimulainya PTM. Namun, perlu

pembahasan lanjutan dengan seluruh stake holder untuk kesepakatan bersama. Termasuk harus mendapatkan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan Covid 19 tingkat Kecamatan dan persetujuan orang tua.

"Apabila nantinya dibuka, kami minta Satgas Penanganan Covid 19 harus benar - benar optimal. PTM terbatas dapat diberhentikan apabila ditemukan kasus positif Covid 19 yang menimpa guru atau muridnya,'' ujar Gus Irsyad.

Terkait Prokes di sekolah, syarat wajibnya adalah mengenakan masker, cuci tangan dan jarak antar siswa dalam ruangan. Harus dipastikan sarana dan prasarana di semua satuan pendidikan sudah tercukupi. Jangan diremehkan dan ini harus betul - betul diperhatikan.

Gus Irsyad menambahkan, kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh atau online dilaksanakan apa-

bila siswa tidak dapat mengikuti PTM disekolah dikarenakan pembatasan kapasitas ruang kelas. [hil]

hilmi husain/bhirawa

HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan bersama Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf.

PTM di Kota Probolinggo Tunggu Izin Satgas Covid-19

BANGKU POJOK

hasan amin/bhirawa

Segenap anggota Polresta dan mahasiswa saat melakukan tabur benih ikan.

Polres dan Mahasiswa Tebar 10 Ribu Benih Ikan Lokal di Kali Brantas Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 10 Ribu ikan lokal yakni Tawes, Bader Merah, Lele dan Tuntung ditabur Polresta Mojokerto bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto. Tabur ikan ini digelar dalam rangka Gerakan Peduli Kali Brantas guna menambah ketahanan pangan Penaburan benih ikan dipusatkan di aliran sungai sekitar area Jogging Track dari titik di Jl Hayam Wuruk, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto itu sebagai ketahanan pangan protein masyarakat Mojokerto, pada Minggu (22/8) sore. Menurut Kabag Humas Polresta Mojokerto, Ipda MK Umam, Sungai Brantas merupakan salah satu kebutuhan esensial dari masyarakat yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari - hari "Ini dalam rangka memberikan potensi ketahanan pangan untuk masyarakat, beberapa waktu lalu Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himan juga sudah pernah melakukan hal yang sama,'' kata Ipda Umam. Hal itu dilakukan sembari menunggu proses yang dilakukan oleh pemerintah terkait mitigasi bencana non alam yakni pandemi Covid 19, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sungai.

Meski Kapolresta Mojokerto tidak hadir secara langsung, Kata Umam, pimpinannya berpesan dan meminta agar semua bisa menjaga Sungai Brantas, agar tidak tercemar dan terkotori oleh sampah karena dapat mengganggu ekosistem sungai.

"Jangan sampai tercemar dan jangan sampai sungai menjadi tempat pembuangan sampah sehingga tidak bisa dimanfaatkan menjadi salah satu bagian sumber ketahanan pangan. Seperti ikan yang merupakan protein dari hewani karena sungai tercemar,'' jelasnya. [min]

Probolinggo, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Probolinggo menunggu persetujuan Ketua Satgas Covid 19 Kota Probolinggo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Moch Maskur, Selasa (24/8) mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 untuk membahas PTM. Menurut Maskur, surat pengajuan pelaksanaan PTM juga telah dikirimkan ke Satgas Covid 19. Surat itu sudah naik ke Wali Kota Probolinggo selaku Ketua Satgas Covid 19 yang berwenang memberikan rekomendasi atau izin PTM. Maskur menyebut, Jenjang sekolah mulai Paud, TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta sudah menyiapkan sarana prasarana penunjang Protokol Kesehatan (Prokes). Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) rampung disusun masing - masing sekolah mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang PTM Terbatas.

"Seluruh guru mulai Paud hingga SMP negeri dan swasta sudah divaksin.

Sedangkan, vaksinasi bagi remaja atau pelajar masih berlangsung. Lembaga sekolah sudah siap melaksanakan

PTM. Sehingga begitu Ketua Satgas Covid-19 mengizinkan, PTM bisa langsung dilaksanakan sesuai SOP dan Prokes ketat,'' paparnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ. Hal itu sesuai pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri; yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/ 202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19.

"Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang masuk PPKM level 3. Karena izin PTM belum turun, lembaga sekolah tetap menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) alias atau belajar Daring,'' tuturnya.

Sedangkan Kini telah berjalan KKN Universitas Pancamaraga Probolinggo, salah satu program yang dijalankan mahasiwa KKN di Kecamatan Kademangan adalah bimbingan belajar untuk anak anak dimasa pandemi Covid 19. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para santri Ponpes Matholiul Anw

Kodim Lamongan Tuntaskan Lamongan, Bhirawa Vaksin dosis 2 di Kab Lamongan segera dituntaskan.

Hal ini merupakan upaya penanganan Covid 19 dengan target untuk mencapai herd imunity. Melalui Kodim 0812/Lamongan serbuan vaksin dilakukan untuk santri Pondok Pesantren (Ponpes) Matholi'ul Anwar, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Selasa (24/8).

Menurut Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, sebanyak 1.200 dosis diberikan kepada para santri di PonpesMatholi'ul Anwar. Vaksin dosis 2 di Kab Lamongan dituntaskan dan hari ini pihak TNI Kodim 0812 melakukan vaksin di Ponpes dengan sasaran vaksinasi santri.

Letkol Sidik menjelaskan, vaksin santri dan pelajar ini akan dilanjutkan sesuai persediaan dosis vaksin. Dandim bersinergi dengan Polres, Pemkab dan Dinkes di Kabupaten Lamongan untuk mengadakan serbuan vaksin pada santri. Hari ini targetnya 1.200 vaksin diberikan pada santri

Ponpes Matholi'ul Anwar.

"Ponpes Matholi'ul Anwar juga menerima dengan baik program serbuan vaksinasi ini.

Baik santri, guru maupun pengurus di Ponpes telah menerima vaksinasi. Kami diterima dengan baik dan terbuka ter-

kait vaksinasi. A santri ini masa dan sebagai pe saatnya menjad manusiaan. Ma menjalankan I (Isoman) sesua Letkol Sidik.

Menunggu keputusan wali kota para siswa mendapat bimbingan di luar sekolah.

GALERI

SISWA

Gelar Vaksinasi Drive Thru Dosis Dua, Wakil DPRD Jatim Apresiasi Ubaya Pos Pelayanan Vaksinasi Covid 19 drive thru dosis 2 digelar Universitas Surabaya (Ubaya). Vaksin diperuntukan bagi Civitas Akademika, alumni dan warga Kota Surabaya berusia 12 hingga 17 tahun, serta 18 tahun keatas yang sudah pernah mengikuti vaksinasi dosis 1 kerjasama Ubaya dengan Polrestabes Surabaya dan Halodoc ini.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Proses vaksinasi dosis dua secara drive thru yang dilakukan Ubaya, Polrestabes Surabaya dan Halodoc mendapat apresiasi dari Wakil DPRD Jatim.

Kegiatan ini merupakan upaya sekaligus komitmen untuk mendukung percepatan program vaksinasi dalam mencapai herd immunity warga Jawa Timur khususnya Kota Surabaya dan sekitarnya. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak didampingi Sekretaris Yayasan Ubaya, Yusrambono, Wakil Rektor III UBAYA, Christina Avanti, dan Penanggung Jawab Ubaya

Medical Center (UMC), Retno Pudji Rahayu meninjau lokasi pos pelayanan vaksinasi drive thru di lapangan parkir S1 Ubaya, Senin (23/8) lalu.

Sahat mengapresiasi dan mendukung metode pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui drive thru yang dilakukan di lapangan parkir Ubaya.

Menurut pengamatan alumnus Fakultas Hukum Ubaya ini selama berkunjung pada pro-

gram pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur, metode vaksinasi drive thru dianggap sebagai cara yang sangat baik dan bisa menjadi contoh pelaksanaan vaksinasi dengan memanfaatkan lahan luas untuk menghindari kerumunan.

Metode vaksin ini menjadi salah satu cara yang diterapkan pemerintah provinsi agar masyarakat merasa nyaman dan tidak perlu khawatir ketika menjalani vaksinasi.

"Kami berharap pada masa yang akan datang, serbuan vaksinasi untuk Jawa Timur juga bisa dilaksanakan di Ubaya.

Sarana yang ada di Ubaya ini cukup bagus untuk melaksanakan vaksinasi dengan jumlah yang sangat besar dan tempat yang cukup representatif. Tetap semangat, salam sehat, setia

bersahabat,'' ujar Sahat.

Layanan vaksinasi dosis 2 kali ini mampu mengakomodir hingga 1.200 vaksinasi per hari dengan empat meja, untuk memfasilitasi penerima vaksin dalam jumlah besar tanpa harus mengantre lama.

Pos pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Sabtu (21/8) hingga Senin (23/8) dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB didukung tenaga kesehatan dari Ubaya Medical Center (UMC).

Tenaga kesehatan yang bertugas telah memiliki sertifikasi dan pelatihan sebagai vaksinator. Terdapat 27 tenaga kesehatan yang ada di lokasi pos pelayanan vaksinasi untuk membantu proses screening kesehatan peserta vaksinasi maupun sebagai vaksinator. [*]

rawa

& OLAHRAGA ar PTM Terbatas

AYAAN Agustus 2021

Halaman 7 S O S O K

Wendy Fatika Sari Siswi SMKN 2 Juara Nasional Sosiologi 2O21

"Gubernur Jatim memberikan arahan bahwa bagi daerah yang masuk level 1, 2, dan 3 dipersilahkan melakukan PTM terbatas jika warga sekolahnya sudah vaksin minimal dosis 1,'' jelas dia.

Karena itu, kata Wahid, sebagai upaya percepatan vaksinasi di Jatim, Gubernur Khofifah telah mengusulkan ke pusat agar Jawa Timur bisa segera dikirim vaksin merek Sinovac yang akan diberikan untuk siswa SMA dan SMK. "Sehingga kami berharap apabila ada kiriman vaskin sinovac, siswa bisa jadi prioritas,'' terangnya.

Hingga kini, setidaknya ada 18 daerah dengan PPKM level 4.

Man Jadda Wa Jadda' itulah yang ada dibenak Wendy Faktika Sari, siswi SMKN 2 Buduran Sidoarjo sejak duduk dibangku SMPN 1 Candi Sidoarjo. Siapa yang bersungguh - sungguh dan tidak putus asa pasti bisa.

"Setelah berjuang, belajar dan berdoa sekian lama, akhirnya kali ini berhasil meraih juara nasional dengan medali emas,'' ungkap siswi kelas XI OTKP (Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran) 1 ini.

Wendy yang bercita-cita ingin menjadi PNS ini berhasil meraih 'Gold of Indonesia Students Science Olimpiad (ISSO 4) tingkat nasional dalam kategori Sosiologi. Kegiatan ini digelar Instinct (Indonesia Student Training Center). Kali ini menggelar lomba olimpiade Mapel tingkat nasional dengan nama event ISSO IV 2021, dengan 10 Mapel jenjang SMA yakni Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Geograpi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Sejarah dan Sosiologi yang lombanya dilakukan secara online (CBT).

Pengurus OSIS ini mengaku sangat sering mengikuti olimpiade namun selalu gagal, pernah juga mengikuti olimpiade Bahasa Indone-

Yakni Tulungagung, Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Trenggalek, Malang, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Probolinggo, Kediri, Jombang, Blitar, Banyuwangi, dan Lumajang.

Lebih lanjut, 18 daerah yang menerapkan level 3 yaitu, Pasuruan, Pacitan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Jember, Bojonegoro, Situbondo, Bondowoso, Nganjuk, Kota Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Mojokerto, Lamongan, Gresik dan Bangkalan. Sedangkan daerah yang berada di level 2 yakni Sampang dan Pamekasan. [ina]

sia yang diselenggarakan Universitas pengharJember, pernah juga ikut Olimpade gaan ini, Ekonomi tingkat nasional, rasanya berarti titik semakin penasaran. awal saya "Akhirnya saya terus berdoa agar harus terus mendapatkan jalan terbaik. Tiba - tiba semangat saya ingin mencoba sesuatu yang belajar. lain, yakni Mapel Sosiologi,'' ungkap AlhamWendy saat ditemui di sekolahnya, dulillah pada Selasa (24/8) kemarin. bangSetelah evaluasi diri, kenapa tidak ga bisa meraih juara. Ternyata mungkin sekali, kurang persiapan serta doanya juga karena kurang. Setelah mencoba Mapel tak Sosiologi sambil ini terus mempelajari menyangkisi - kisinya dari awal hingga akhir. ka juara Ternyata bisa meraih emas dan yang dan meraih sangat membanggakan Wendy emas,'' merupakan siswa SMK dan bisa ungkap Wendy Sosiologi, saingannya ketat para riang. [ach] siswa SMA semua.

Wendy menjelaskan, dari evaluasi kegagalan itu “Setelah berjuang, belajar dan harus terus berdoa sekian lama, akhirnya kali ini mencoba. berhasil meraih juara nasional ''Prinsip saya tidak ada kata dengan medali emas.” gagal kalau kita mau terus Wendy Fatika Sari mencobanya.

Dengan meraih

Persiapkan PTM Sekolah Pembangunan Jaya 2 Gelar Vaksinasi Sidoarjo, Bhirawa Harapan masyarakat agar segera dilakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan catatan sumua kondisinya sudah memungkinkan dari pandemi Covid 19 sangat dinantikan. Maka untuk mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu pemerintah mengizinkan bisa digelar PTM, keluarga besar Sekolah Pembangunan Jaya (SPJ) 2 Gedangan Sidoarjo menggelar vaksinasi.

Penyelenggara Vaksin SPJ 2 Sidoarjo, Dewi Masyithoh MPd menjelaskan, vaksin digelar bekerjasama dengan Dinkes Jatim, Dinkes Sidoarjo dan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) Desa Gedangan Sidoarjo. Telah dipersiapkan sebanyak 600 vaksin untuk anak - anak usia 12 hingga 18 tahun, yakni siswa SMP dan SMA, termasuk alumni serta keluarga dari siswa kami.

Dewi menjelaskan, dari 600

vaksin yang disediakan ternyata siswa SMP dan SMA hanya membutuhkan 400 vaksin, karena mereka sudah banyak yang mengikuti vaksin di luar sekolah. Sehingga yang 200 vaksin diperuntukan keluarga para siswa.

"Bisa anak - anaknya guru, anak - anak pegawai serta masyarakat sekitar,'' terang Dewi yang juga sebagai Kepala SMP PJ 2 Gedangan Sidoarjo ditemui saat memantau

Siswi SMP PJ 2 dengan santainya saat mendapatkan giliran disuntik vaksin.

alimun hakim/bhirawa

war saat menjalani vaksin dosis 2.

achmad suprayogi/ bhirawa

Vaksinasi Dosis 2 di Ponpes

Apalagi santri a depan bangsa enerus kita. Ini di pahlawan keau divaksin dan Isolasi Mandiri ai aturan,'' jelas

Vaksinasi kedua ini tak hanya menyasar masyarakat usia di atas 18 tahun ke atas.

Namun juga pelajar, santri dan remaja dengan usia di atas 12 tahun. Pendataan masyarakat yang menerima vaksin terus dilakukan.

"Kami bersinergi agar vaksinasi dilakukan setiap hari.

Sehingga persentase masyarakat yang divaksin semakin tinggi. Jika masyarakat yang divaksin makin tinggi maka herd immunity cepat tercapai,'' terangnya.

Selain itu, Kodim juga mendistribusikan obat bagi isoman di rumah yang telah disalurkan melalui Koramil di tiap kecamatan. Fokusnya obat gratis ini diperuntukan bagi Isoman sakit dan yang tidak mampu. Untuk penerima masih didata terus. Pemberian obat juga sesuai keluhan, paket 1 untuk OTG, paket 2 untuk yang bergejala batuk dan anosmia dan paket 3 untuk isoman bergejala batuk, panas dan demam.

Sementara itu, pihak Ponpes Matholi'ul Anwar, Saifullah Abid mengucapkan terima kasihnya atas perhatian pemerintah. Vaksinasi ini menjadi angin segar bagi pembelajaran di Ponpes Matholi'ul Anwar. Diharapkan vaksinasi ini dapat membuat para santri sehat dan aman dari paparan Covid 19. [aha.yit]

Rektor Unej Paparkan Penanganan Stunting dalam Rakornas Jember, Bhirawa Universitas Jember (Unej) menjadi perwakilan dunia Perguruan Tinggi (PT) Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memaparkan inovasi dalam percepatan penanganan stunting, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar selama dua hari secara Daring (23-24/8).

Dalam Rakornas yang digelar Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden RI ini, Rektor Unej menjelaskan, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, termasuk tema penanganan stunting yang telah dilakukan mahasiswa Universitas Jember.

Tampil di hari kedua kegiatan Rakornas, Selasa (24/8), Rektor Unej menjelaskan, Program KKN tematik dengan tema besar UNEJ Membangun Desa yang telah dimulai semenjak tahun 2018. Diantara berbagai tema yang digelar, penanganan stunting menjadi salah satu tema yang digarap oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama mahasiswa.

"Berangkat dari data waktu itu dimana angka prevalensi stunting di Jember dan kota - kota sekitarnya masih cukup tinggi, bahkan angkan-

ya melebihi angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur. Maka kami lantas menggelar KKN tematik penanganan stunting di 30 desa di tiga kabupaten, yakni Bondowoso, Situbondo dan Probolinggo,'' urai Iwan Taruna.

KKN tematik penanganan stunting ternyata menarik perhatian Pemkab Bangka Barat, hingga kemudian pada tahun 2019 bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember menggelar KKN tematik penanganan stunting di Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip yang kala itu memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bangka Barat.

"Alhamdulillah, adanya KKN tematik penanganan stunting di Desa Peradong membantu percepatan penanganan stunting di Bangka Barat.

Sebab apa yang diinisiasi oleh mahasiswa kemudian direplikasi di desa lain,'' ujar Kepala Bappeda Bangka Barat, Effendi, yang hari itu turut memberikan testimoni.

Effendi lantas menyebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember saat menggelar KKN tematik penanganan stunting. ''Warga Desa Per-

adong diajari bagaimana membuat makanan sehat dan MP-ASI bagi ibu-ibu dalam kegiatan Mabar, Masak Bareng. Ada program Ayah Hebat bagi pasangan subur, pembuatan midline atau alat ukur tinggi badan hingga karnaval sehat.

Kesemuanya mendukung program Pemkab Bangka Barat yang menargetkan pada tahun 2022 nanti angka prevalensi stunting menjadi 8,75% saja,'' imbuh Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat.

Di akhir pemaparannya, rektor

ber nanti. Namun kendalanya, anggaran KONI yang disetujui masuk APBD Kota Batu adalah anggaran untuk Pemusatan Latihan (Puslat).

Adapun anggaran untuk bonus atlet tidak termasuk di dalamnya.

"Karena masih masa pandemi Cov-

id 19, maka bonus penghargaan belum masuk dalam anggaran Koni Kota Batu,'' jelas Machfud.

Machfud menjelaskan, ketika anggaran KONI Batu masih utuh sebesar Rp6 miliar maka ada dana Rp1,5 miliar, diantaranya yang diperuntukkan

bonus atlet berprestasi. Dengan menurunnya anggaran menjadi Rp3 miliar maka otomatis alokasi bonus ikut hilang. Namun Pemkot Batu tetap berkomitmen untuk menghargai perjuangan atletnya yang berhasil meraih prestasi. [nas]

anas bahtiar/bhirawa

Ketua KONI Kota Batu, Drs Machfud (kanan) terlibat dialog dengan Wawali Batu, Ir Punjul Santoso di Kantor KONI Batu, Selasa (24/8).

menegaskan kembali komitmen Universitas Jember untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan stunting, termasuk di kala pandemi Covid-19 masih mendera Indonesia. Diantaranya dengan terus menggelar program KKN tematik yang di kala pandemi Covid-19 beralih menjadi KKN Back to Village. Dimana mahasiswa tetap melaksanakan KKN namun di daerah asalnya sendiri-sendiri dengan berbagai tema yang kontekstual dengan daerahnya. [efi]

Rektor Unej, Iwan Taruna saat memaparkan penanganan Stunting dalam Rakornas Percepatan Penurunan Stunting secara Daring, Selasa (24/8) kemarin.

Anggaran KONI Batu Menyusut, Siapkan Bonus Atlet PON di PAK Kota Batu, Bhirawa Banyaknya refocusing pada anggaran program di APBD Kota Batu mengakibatnya banyak anggaran dihapus atau ditunda. Anggaran KONI Kota Batu yang terimbas sehingga mengalami penyusutan menjadi Rp3 miliar. Namun Pemkot dan KONI Batu tetap berkomitmen untuk memberikan bonus bagi atlet yang berprestasi di Pekan Olah raga Nasional (PON).

"Sebelumnya (sebelum pandemi) anggaran untuk KONI Kota Batu mencapai Rp6 miliar. Namun karena banyaknya refocusing maka anggaran KONI Batu menyusut hingga tinggal sekitar Rp3 miliar,'' ujar Drs Machfud, Ketua KONI Kota Batu, Selasa (24/8) Namun KONI Batu bersama Pemkot tetap berkomitmen untuk memberikan bonus kepada atlet Kota Batu berprestasi. Baik itu atlet untuk Porprov Jatim ataupun atlet Kota Batu yang terpilih menjadi Atlet Jatim yang akan mewakili di PON Papua pada Okto-

jalannya vaksinasi, pada Selasa (24/8) kemarin.

"Semuanya bisa berjalan dengan baik dan tidak sampai terjadi kerumunan karena pendaftarannya sudah melalui online. Jadi mereka yang sudah mendapatkan balasan dan mendapatkan tiket vaksin bisa masuk. Sehingga jumlah vaksin yang tersedia dengan jumlah peserta itu bisa sesuai dan tidak terjadi kerumunan,'' tegasnya.

Terpisah, Koordinator Komite Sekolah PJ 2 Gedangan Sidoarjo, Lestari menambahkan, vaksinasi ini mendukung program pemerintah dalam pemerataan vaksin usia sekolah 12 hingga 18 tahun. Makanya dilaksanakan Program Vaksin dengan target para siswa SMP dan SMA, serta keluarga besar SPJ 2, juga masyarakat umum keluarga pelajar yang berdomisili di sekitar lingkungan kami.

"Alhamdulillah vaksinasi berjalan lancar dengan jumlah 600 peserta.

Hal ini menunjukan SPJ 2 sangat peduli terhadap kesehatan para siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Vaksinasi ini dapat terlaksana atas kerjasama semua pihak sekolah beserta komite TK, SD, SMP dan SMA PJ 2,'' tandas Lestari. [ach]

POJOK DAERAH

Disdik Kabupaten Sampang Terapkan PTM Kapasitas 50 Persen Sampang, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Kapasitas 50%. Kebijakan ini berlaku mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tertuang dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Jawa-Bali.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Sampang, Nor Alam, semua sekolah yang berada di naungannya menerapkan PTM kapasitas 50%. Sistem pembelajarannya secara sift - siftan atau bergantian berdasarkan keputusan pemerintah pusat dan acuannya tentang tingkatan PPKM level 2.

Dalam pelaksanaan PTM kali ini semua sekolah wajib menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Termasuk dengan penyusunan jadwalnya bagi siswa yang boleh masuk kelas.

Sedangkan bagi siswa yang tidak masuk sekolah bisa mengikuti pembelajaran dengan Daring. "PTM saat ini hanya sebatas percobaan karena jika nantinya ada perubahan maka PTM menyesuaikan. Kami tidak bisa memastikan apakah terus dilaksanakan PTM 50%, tergantung dari intruksi pemerintah pusat,'' tandasnya. [lis]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 8

Rokok Ilegal Tinggi

Siapkan Sentra Industri Pengolahan Hasil Tembakau Sidoarjo, Bhirawa Peredaran rokok ilegal menurut data dari kantor Bea Cukai Wilayah Jawa Timur masih tinggi, sebesar 4,2 persen. Kementerian Keuangan menargetkan di bawah 3 persen. Data tersebut termasuk peredaran rokok ilegal yang diproduksi di Wilayah Jawa Timur, termasuk Sidoarjo. Besarnya kerugian itu akibat dari pengusaha rokok ‘nakal’ yang tidak mau mengurus izin usaha.

Kondisi tersebut terungkap pada pertemuan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur 1, Padmoyo Tri Wikanto serta perwakilan dari pengusaha rokok Sidoarjo.

Dari pertemuan ini muncul wacana Pemkab Sidoarjo akan mencari lahan yang akan dibangun menjadi kawasan pengolahan hasil tembakau.

Kawasan ini nantinya menjadi pusat produksi rokok bercukai di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan langsung dalam pengawasan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, pada Selasa, (24/8).

Bupati Ahmad Muhdlor melihat rencana itu bagus. Pada prinsipnya Bupati Sidoarjo setuju dengan rencana pembagunan kawasan terpadu pengolahan hasil tembakau. Asal mengedepankan win - win solution. Peralihan tempat produksi ini harus membawa keuntungan pada kedua belah pihak.

“Bagus bila memang dibuatkan kawasan tersendiri, asal kedua belah pihak saling menguntungkan.

Pengusaha juga untung, negara juga untung,” kata Gus Muhdlor.

Kakanwil Bea Cukai Jatim 1, Padmoyo Tri Wikanto membeberkan usulan rencana pembangunan kawasan terpadu menjadi sentra industri pengolahan hasil tembakau membutuhkan lahan sekitar 1 hektar.

“Di situ nanti rokok yang keluar akan bercukai semua, apapun merknya. Dan kawasan itu mungkin bisa dibangun lima pabrik rokok dengan kapasitas produksi pita cukai masing masing maksimal 300 juta batang per tahun. Adanya kawasan terpadu langsung dalam pengawasan bea dan cukai, “terang Tri Wikanto.

Wacana pembangunan kawasan sentra pengolahan hasil tembakau mendapat respon positif dari Asosiasi Pengusaha Rokok Sidoarjo (Apersid). Menurut Muhammad Amin Wahyu Hidayat, Sekretaris Apersid keberadaan industri rokok ilegal berdampak pada menurunnya penjualan usaha rokoknya.

KELANA JATIM

Penegak Hukum Didorong Aktif Investigasi Kab Malang, Bhirawa Malang Corruption Watch (MCW) mendorong aparat penegak hukum agar Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa atas kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk melakukan mengungkapan kasus tersebut memerlukan upaya luar biasa dalam pemberantasanya atau Extra Ordinary Measures. Sehingga pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk lebih pro aktif dalam melakukan investigasi terkait potensi tindak pidana korupsi yang di terjadi di daerah.

Demikian yang disampaikan, Divisi Advokasi MCW Ahmad Adi, Selasa (24/8), kepada wartawan. Karena pada beberapa waktu lalu, Polres Malang telah menahan dan menetapkan tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) oleh salah satu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial PTH (28). Bahkan, tersangka mengaku jika perbuatan yang dilakukannya tersebut telah diajari oleh seniornya, sehingga hal itu dapat menjadi pertanda awal.

“Dalam kasus tersebut, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang akhirnya menjerat PTH dengan pasal 2 ayat 1, subsider pasal 3, subsider pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut dia, berdasarkan pasal 2 ayat 1 ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan untuk pasal 3 ancaman hukumanya maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pasal 8 maksimal hukuman penjara 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Dan untuk penetapan tersangka kasus tersebut atas dorongan dari Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Malang.[cyn]

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati didampingi Wakil Bupati Sidoarjo memberikan cenderamata kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur 1 Padmoyo Tri Wikanto.

Amin Wahyu yang juga mewakili para pengusaha rokok Legal di Sidoarjo menuturkan, selama ini hasil produksi rokok mereka yang Legal dipasarkan di luar Jawa. Penjualan turun drastis bila industri rokok ilegal menjual produknya di

tempat yang sama.

“Sangat berdampak pada penjualan rokok kami yang legal ini, apalagi pemasarannya di daerah yang sama. Mayoritas hasil dari produksi rokok di Sidoarjo dijual ke luar Jawa,” kata Wahyu.

Mewakili para pengusaha rokok di

Sidoarjo yang saat ini hanya tinggal 50 an perusahaan, turun drastis dari jumlah 215 perusahaan rokok di tahun 2005. Kata Wahyu banyak yang sudah gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan rokok ilegal alias rokok tanpa cukai.

“Banyak pekerja yang dirumahkan, karena banyak pabrik yang gulung tikar. Bantuan dana dari bagi cukai dari pemerintah sangat membantu para pekerja. Dana itu kita manfaatkan untuk para karyawan,” ujarnya.[ach]

Vaksinasi Situbondo Ditarget Capai Sasaran 458.304 Orang Situbondo, Bhirawa Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo memiliki sasaran peserta vaksinasi atau herd immunity hingga akhir tahun 2021 sebanyak 458.304 orang. Namun hingga saat ini, target vaksinasi dari berbagai kalangan itu masih terus diolah sehingga ditaksasi hingga tutup tahun sudah sampai sasaran yang ingin dicapai.

Ada sejumlah kalangan yang aktif mengikuti program vaksinasi di Kota Santri Situbondo. Diantaranya nakes, lansia, remaja, masyarakat umum dan rentan serta pelayan publik.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo Dadang Aries Bintoro mengatakan, untuk kalangan nakes (tenaga kesehatan) yang sudah mengikuti vaksinasi sebanyak 2.984 orang. Dengan rincian, sambung Dadang, vaksinasi tahap pertama di ikuti nakes 3.634 atau setara 121 persen.

“Ya untuk pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama yang diikuti nakes ini melebihi target. Dari catatan yang ada di Dinkes sampai tembus angka 121 persen. Jadi lebih 21 persen,” beber mantan Camat Sumbermalang itu.

Masih kata Dadang, khusus pelaksanaan vaksinasi nakes tahap kedua

sawawi/bhirawa

Salah satu kegiatan vaksinasi digelar Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo dengan di hadiri Wabup Hj Khoirani baru baru ini.

diikuti 3.404 atau setara 114 persen dan vaksinasi tahap ketiga baru sampai 140 orang atau setara 4,6 persen. Sedangkan untuk vaksinasi yang diikuti kalangan pelayan publik, ujar Dadang, ditargetkan sebanyak 30.613 orang.

“Dari kalangan pelayan publik ini yang mengikuti vaksinasi tahap pertama sebanyak 24.913 atau setara 81 persen dan vaksinasi gelombang kedua diikuti sebanyak 14.951 atau setara 48 persen,” sebut Dadang.

Pria yang kini juga menjabat Kadis

Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo menambahkan, khusus vaksinasi yang diikuti masyarakat umum dan rentan ditarget sebanyak 370.153 orang. Namun nyatanya hingga kini, aku Dadang, jumlah yang mengikuti vaksinasi pada tahap satu dan tahap dua jumlahnya cukup kecil.

“Ya tahap satu hanya diikuti 8,4 persen atau setara 31.181 orang dan vaksinasi tahap kedua hanya diikuti 3,9 persen atau sebanyak 14.597 or-

ang,” rinci Dadang.

Dadang kembali menerangkan, khusus untuk target kalangan lansia (lanjut usia) dipatok sebanyak 86.422 orang dan kalangan remaja sebanyak 58.132 orang. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan vaksinasi pertama yang di ikuti lansia hanya 4.845 orang atau setara 5,6 persen dan vaksinasi kedua di ikuti sebanyak 2.060 orang atau setara 2,2 persen.

“Untuk vaksinasi remaja tahap pertama di ikuti 6.909 orang atau setara 11 persen dan vaksinasi tahap kedua di ikuti sebanyak 607 orang atau setara 1,04 persen,” ungkap Dadang.

Terakhir Dadang menyimpulkan untuk pelaksanaan vaksinasi di titik yang berstatus merah mencapai angka 13 persen atau sebanyak 71.482, titik berstatus biru sebanyak 35.440 atau sebesar 6,4 persen. Adapun untuk titik berstatus kuning yang sudah mengikuti vaksinasi baru mencapai 0,02 persen atau setara 140 orang.

“Agar Covid-19 ini bisa dicegah, tetaplah mematuhi prokes atau 5-M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas),” pungkas mantan Sekcam Panarukan itu. [awi]

Koperasi Dilatih Tehnik Negosiasi dengan Peminjam Bermasalah Mojokerto, Bhirawa Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, Munculnya kredit macet yang sering menimbulkan ketidak harmonisan antara pengurus koperasi dengan anggota.

Karena salah dalam mencarikan tehnik negoisasi yang tidak mencapai win win solution.akan memperkeruh masalah.

Padahal Koperasi adalah sebagai penggerak di sektor riil yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk itu ketika menghadapi masalah, pengurus koperasi harus bisa berkomunikasi dengan baik, dan bisa memberikan win-win solution.

Hal ini disampaikan oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Pelatihan Tehnik Negosiasi dengan Peminjam Koperasi Bermasalah di Aula Kecamatan Magersari, Jl. Em-

Tampak dalam foto Walikota saat berdialog dengan salah satu peserta

punala No. 422 Kota Mojokerto. yang dibuka dalam dua gelombang hingga Selasa (24/8).

Lebih lanjut Wali kota Ning Ita menambahkan dalam menyelesaikan masalah, para pengurus koperasi hendaknya lebih mengedepankan prinsip-prinsip dasar perkoperasian.

Semua persoalan bisa diselesaikan secara kekeluargaan yang kondusif yang tidak memperkeruh suasana. Serta, tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Karena

saat ini bahwa program untuk koperasi merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi.

Sehingga, tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat selama kegiatan pelatihan ini tetap berlangsung.

Untuk itu, Ning Ita berharap dengan pelaksanaan pelatihan ini bisa memberi tambahan wawasan ilmu bagi semua penyelenggara usaha koperasi.

Sehingga, kedepan tidak terjadi kasus-kasus kredit bermasalah yang

menimbulkan kekeruhan antara pengurus koperasi dengan anggotanya.

Karena, semua ingin hadirnya koperasi dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Selain sebagai penggerak ekonomi di Kota Mojokerto, juga mendukung pertumbuhuan ekonomi nasional.

Pelatihan Teknik Negosiasi dengan Peminjam Koperasi Bermasalah diikuti oleh 70 perwakilan anggota koperasi se-Kota Mojokerto.

Sebagaimana peraturan protokol kesehatan pelatihan ini dilaksanakan dalam dua gelombang dengan masing-masing gelombang diikuti sebanyak 35 orang peserta.

Pantauan di lapangan hadir mendampingi Ning Ita diantaranya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Ani Wijaya dan Camat Magersari Modjari. [min]

trie diana/bhirawa

Permukiman dan Gedung Bertingkat Kepadatan permukiman penduduk diantaranya terlihat deretan gedung bertingkat di Surabaya, Senin (23/8).

Sudah Sepi Pembeli, Dua Warung Semi Permanen Desa Oro Oro Ombo Rusak Tertimpa Pohon Kota Batu,Bhirawa Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah gambaran yang tepat untuk dua warga Desa Oro Oro Ombo Kota Batu. Warung semi permanen milik mereka rusak parah akibat tertimpa pohon beringin tumbang, Selasa (24/8) siang. Sebelumnya mereka juga mengeluhkan dagangannya yang sepi pembeli akibat efek pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Suasana evakuasi pohon tumbang yang menimpa warung semi permanen di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu, Selasa (24/8)

Diketahui, dua warga Desa Oro Oro Ombo yang dirudung malang berkelanjutan ini bernama Murti dan Bambang Supriadi. Setiap hari Bambang memanfaatkan bangunan semi permanennya untuk berdagang kuliner, sedangkan warung Murti yang berada di se-

belahnya berdagang aneka makanan ringan dalam kemasan.

Kedua korban mengandalkan hasil dagangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. “Namun sejak terjadi korona, pembeli yang datang sepi. Bahkan seringkali saya terpaksa menutup

warung,”ujar Bambang sembari memilah barang- barang di warungnya yang hancur, Selasa (24/8).

Lain halnya dengan koran Murti yang masih banyak barang dagangannya yang terselamatkan. Bahkan dia sempat melihat detik-detik saat pohon beringin berdiameter 2 meter dan tinggi 15 meter tumbang ke warungnya.

“Saat itu ada sebuah truk yang lewat, terus ada dahan pohon beringin yang tersangkut bak truk,”ujar Murti. Kondisi ini menimbulkan adanya tarikan sehingga pohon beringin yang mulai rapuh tersebut tumbang.

Tak berapa lama petugas gabungan turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon yang

menutupi badan jalan. Di antaranya, BPBD Kota Batu, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, Agen Bencana, Garda Relawan, dan warga setempat.

Mereka langsung melakukan pemotongan batang pohon untuk mempermudah proses evakuasi.

Dalam proses evakuasi ini diketahui kalau memang usia pohon beringin ini sudah tua.

“Usia pohon yang tua ini terlihat adanya bagian- bagian pohon yang keropos,” ujar Suhartono, Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Batu. Dan dari pemeriksaan batang pohon diketahui jika pohon beringin ini berusia lebih dari 30 tahun.[nas]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 9

Pemkot Targetkan Seluruh Pasien Isoman Segera Dipindah ke Isoter Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan Kota Malang bersama TNI dan Polri sudah memindahkan separuh lebih pasien isolasi mandiri (Isoman) ke tempat isolasi terpusat (Isoter).

Dalam waktu tidak lama lagi seluruh pasien Isoman sudah harus pindah ke Isoter.

Saat ini, jumlah pasien yang sudah dipindah ke isoter

sekira 250 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif, kepada wartawan mengemukakan, pemindahan pasien

dilakukan sejak 17 Agustus 2021 lalu. Pemindahan pasien isoman sesuai arahan langsung Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau penanganan COVID-19 di Malang Raya beberapa waktu lalu.

“Sampai kemarin masih ada sekitar 300an pasien yang masih isoman dan segera kita pindahkan bertahap menuju

isoter,”ujar Husnul.

Husnul mengatakan, bahwa target pemindahan pasien isoman menuju isoter harus tuntas selama 2 pekan ke depan.

Untuk mempermudah proses pemindahan pasien mereka terus melakukan edukasi pentingnya isoter. Sebab, kondisi pasien lebih terpantau oleh tenaga medis.

“Kita juga terus memberikan edukasi pentingnya isolasi terpusat itu. Jadi tetap kita informasikan kenapa harus berada di isoter. Sehingga nanti masyarakat sudah tahu dan mengerti,”tambah Husnul.

Mantan direktur RSUD Kota Malang ink mengungkapkan, garda terdepan dalam pemindahan pasien isoman ke isoter

adalah petugas di Puskesmas beserta TNI dan Polri.

Pihaknya yakin target pemindahan dua pekan dapat terealisasi. Sehingga penanganan pasien COVID-19 lebih terpusat.

“Kita berusaha (target dua pekan). Kalau ada yang bertanya alasan pemindahan kita jelaskan. Allhamdulilah semua bisa menerima,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinkes Kota Malang per Senin, 23 Agustus 2021. Pasien yang sedang dalam perawatan saat ini sebanyak 737 pasien.

12.520 pasien telah dinyatakan sembuh, 1.205 pasien meninggal dunia. Sedangkan jumlah kumulatif warga Kota Malang positif COVID-19 sebanyak 14.264 pasien. [mut]

KELANA JATIM

Peduli Relawan Covid-19, Partai NasDem Serahkan Hazmat pada FRPB Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pamekasan menyerahkan puluhan baju Hazmat kepada relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Pamekasan.

Melalui program NasDem Peduli, puluhan baju Hazmat tersebut diserahkan Sekretaris DPD NasDem Pamekasan, Mohammad Hamidi bersama anggota DPRD Komisi 4, Wardatul Syarifah kepada Koordinator FRPB Budi Cahyono di sekretariat FRPB Jalan KH. Agussalim Gang V. Hamidi mengatakan, bahwa ini merupakan kegiatan DPP Partai Nasdem serentak secara nasional se-Indonesia memberikan baju hazmat untuk tenaga kesehatan (nakes) dan relawan penanggulangan Covid-19.

“Kegiatan ini serentak dilaksanakan Partai NasDem seluruh Indonesia,” kata Hamidi kepada awak media, Selasa (25/8). Ia juga menegaskan, nakes dan relawan yang berjuang dalam menanggulangi wabah Corona ini terlindungi.

“Kita juga ikut andil untuk mengurangi wabah Corona. Para nakes dan relawan yang berada di garda terdepan harus terlindungi dari Covid-19,” ucapnya.

Anggota DPRD Pamekasan, Wardatul Syarifah menyampaikan, bahwa kehadirannya sebagai bentuk dukungan kepada FRPB yang berjuang membantu masyarakat.

“Kami datang untuk memberikan semangat, mensupport dan memberi bantuan pada FRPB yang berada di bawah naungan BPBD dalam bekerja melayani masyarakat menanggulangi Covid-19,” jelasnya.

Wardatul, anggota Komisi 4 dari NasDem meminta, agar semua relawan FRPB tetap bersemangat dan Istiqomah melayani masyarakat.

“Kami berharap FRPB tetap semangat, tetap istiqomah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus tetap ikhlas tanpa pamrih. FRPB ini sudah sangat viral. Mohon maaf kami baru memberi perhatian,” harapnya.

Koordinator FRPB Budi Cahyono berterima kasih atas bantuan baju hazmat dari Partai NasDem. “Barang ini sangat kami butuhkan di lapangan, karena kebutuhan hazmat sangat vital bagi kami relawan Covid-19,” katanya. [din]

Sekretaris DPD NasDem Pamekasan, Moh Hamidi, bersama anggota DPRD Pamekasan, Wardatul Syarifah, serahkan hazmat kepada Koordinator FRPB Budi Cahyono,

Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan Serbuan Vaksinasi Nasional Kodam V Brawijaya tahap pertama secara gratis kepada masyarakat umum dalam rangka percepatan terwujudnya herd immunity.

Bersama Dinas Kesehatan

Kodim Bojonegoro Laksanakan Vaksinasi Dosis Pertama Bojonegoro,Bhirawa Dalam rangka mendukung program pemerintah, Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan Serbuan Vaksinasi Nasional Kodam V Brawijaya tahap pertama secara gratis kepada masyarakat umum dalam rangka percepatan terwujudnya herd immunity, bertempat

di Balai Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Selasa (24/8).

Serbuan vaksinasi nasional dengan jenis vaksin Astrazeneca yang menyasar sekitar 500 masyarakat 18 tahun keatas ini bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,

Kapolresta Blitar Fasilitasi Penjemputan Warga Isoman ke Isoter Srengat Kota Blitar, Bhirawa Mensukseskan Program Pemerintah pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, Kapolres Blitar Kota intrusikan semua jajarannya untuk membantu penjemputan warga yang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) di rumah lalu dipindahkan ke tempat Isolasi Terpusat (Isoter).

Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan pihaknya telah

PU Fraksi DPRD Kota Madiun Terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua II, Drs. H. Armaya.

Paripurna dihadiri langsung Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda, Pejabat Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun secara Video Conference di gedung DPRD setempat, Selasa (24/8).

Pemandangan Umum Fraksi PDIP dengan juru bicara (jubir) Dodik Danang Setiawan menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 hingga semester pertama ini.

Juga dengan telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, di mana Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun sudah memberikan jawaban-jawaban yang jelas dan detail atas semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan.

“Karena itu, kami (PDI Perjuangan) memandang tidak perlu memberikan pertanyaan lagi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2021,”katanya.

Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Ismiyati, SH. S.Pd menyatakan,sehubungan dengan telah dijawabnya pertanyaan pertanyaan dari Fraksi Demokrat atas persoalan yang disampaikan baik di tingkat Komisi maupun di Tingkat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun, serta setelah diakomodirnya program kegiatan yang menjadi usulan telah lebih prioritas, seperti Penanganan Virus Corona dan dampaknya, sektor sosial ekonomi dan sektor pendidikan yang kesemuanya diarahkan demi kepentingan masyarakat kota Madiun, maka didalam Pemandangan Umum ini Fraksi Demokrat bersikap untuk tidak menyampaikan pertanyaan lagi.

Fraksi Perindo dengan jubir Hari Santoso, ST mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dan pendapat yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Madiun.

Maka pada kesempatan penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun memandang tidak perlu untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban lebih lanjut dari Walikota Madiun terkait perubahan APBD 2021.

Fraksi PKB dengan jubir Agus Wiyono, SH menyatakan,untuk mendapatkan penjelasan terhadap rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 bersama ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa men-

yampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut : Apakah rencana dan strategi Pemerintah Kota Madiun terhadap serapan Belanja Langsung pada APBD-P Tahun 2021 dengan kondisi pandemi Covid-19 sehingga capaiannya dapat maksimal (capian lebih dari 90 %) sehingga apa yang direncanakan dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Madiun sesuai dengan yang direncanakan.

Apa langkah-langkah Pemerintah Kota Madiun untuk empat bulan kedepan dalam menghadapi dan mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga Kota Madiun berada Zona Hijau. Bagaimana Pemerintah Kota Madiun dalam mengantisipasi munculnya klaster baru khususnya perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun perkantoran swasta terhadap penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Madiun Fraksi Gerindra melalui jubirnya, Rina Hariyati, ST. MM menyatakan, setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama Tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2021, maka Fraksi Partai Gerindra hanya akan mengajukan satu pertanyaan saja yaitu: Apa langkah-langkah Pemerintah Kota Madiun dalam merealisasikan serapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada empat bulan kedepan untuk penguatan ekonomi di Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

Fraksi PKS-PAN dengan jubir H. Nur Salim, S.PdI juga menyampaikan beberapa hal terkait Belanja yang termuat dalam Raperda Perubahan APBD 2021, sebagai berikutnya : Bagaiamana Strategi dan Langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun, dalam memastikan pengunaan Anggaran Penangganan Covid-19 bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tepat sasaran, tepat manfaat dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan nanti. Sehingga dampak yang diharapkan, baik dalam perbaikkan ekonomi masyarakat maupun penurunan trend Covid 19 dapat berjalan maksimal.

Mohon penjelasannya!

Juga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan PSM ini warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial dan mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan. Kami mendapat informasi akan ada perubahan regulasi dari Kementrian Sosial, sementara Dinas Sosial belum bisa memberikan formula yang tepat

dikarenakan PSM itu dibawah kelurahan. Formulasi seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan perhatian kepada para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)? Mohon penjelasannya!

Raperda Perubahan APBD tahun 2021, Fraksi PKS-PAN masih menemukan adanya Program atau Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun, yang berpotensi pengumpulan Masyarakat yang mana tidak sejalan dengan semangat pengendalian persebaran kasus Covid-19, oleh karena itu Fraksi PKS-PAN perlu mendapat Penjelasan terkait Bagaimana Komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam memastikan agar Program Kegiatan dalam Perubahan APBD, agar tetap berjalan baik dan sesuai dengan semangat mengendalikan pesebaran kasus Covid 19 dikota Madiun. Mohon tanggapannya!

Di lapangan kami masih menjumpai program kegiatan yang beririsan belum menunjukkan sinergi yang maksimal antar dinas pengampu. Apa strategi yang dilakukkan Pemerintah Kota Madiun supaya kegiatan-kegiatan tersebut saling bersinergi? Mohon tanggapannya!

Apa strategi Pemerintah Kota Madiun kedepan agar steakholder dalam menjalankan program dan kegiatan memiliki terobosan yang sesuai dengan perkembangan kondisi zaman saat ini. Mohon penjelasannya!

Fraksi Mantap dalam pemandangan umum melalui jubir Dedi Triarianto menyatakan Fraksi Mantab mengapresiasi, segala langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun, dalam rangka penanganan, dan untuk memutus rantai Covid-19, serta penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Kota Madiun. “Kami berharap, upaya ini terus dilakukan dan ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada di Kota Madiun, sehingga harapan masyarakat di Kota Madiun, untuk mendapatkan layanan terbaik dan layak, bisa selalu terwujud dengan baik,”katanya berharap.

Mengingat penambahan anggaran di bidang kesehatan dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Madiun, tentunya kami sangat berharap bisa dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Serta kembali muncul strategi dan innovasi, yang selama ini selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun. Atas hal tersebut Mohon penjelasan, bagaimana target penanganan Covid-19 yang akan di rencanakan Pemerintah Kota Madiun sampai akhir Tahun 2021?

Dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Madiun, salah satunya adalah dengan adanya lapak UMKM yang saat ini sudah ada di tiap Kelurahan. Apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun, agar tujuan pemulihan ekonomi, melalui lapak UMKM ini bisa tercapai sampai akhir tahun 2021?. [dar.adv]

sudarno/bhirawa

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda tentang P-APBD TA 2021 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua II, Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda di gedung DPRD setempat, Selasa

dengan tim vaksinator dari Polkes 05.09.14 Kodim 0813 dan Dinkes Kabupaten Bojonegoro.

Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Surahmat, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini para peserta vaksin melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) 5-M sangat ketat diantaran-

sudarno/bhirawa

salah satu juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun, Ismiyati, SH. S.Pd saat membacacakan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda tentang P-APBD TA 2021, Selasa (24/8).

mengintruksikan semua jajarannya sampai tinkat Polsek agar membantu Tim Satgas Kabupaten Blitar untuk menjemput warga yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) di rumah lalu dipindahkan ke tempat isolasi terpusat (Isoter) di komplek RSUD Srengat.

“Kami siap melakukan penjemputan warga yang melaksanakan Isoman di Isoter komplek RSUD Srengat,” kata AKBP Yudhi Hery Setiawan.

Lanjut AKBP Yudhi Hery Setiawan, keberadaan tempat Isoter di komplek RSUD Srengat difokuskan untuk menangani kasus Covid-19 tanpa gejala di wilayah bagian barat seperti Kecamatan Nglegok, Sanankulon, Srengat, Ponggok, Udananwu dan Wonodadi.

“Keenam wilayah tersebut jika ada warga yang terkonfirmasi positif Covid19 tanpa gejala akan dibawa ke tempat Isoter,” ujarnya. [htn]

ya Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan tidak berkerumun.

“Dengan vaksinasi ini bukan berarti kita tidak tertular covid-19, namun hanya sebagai pelindung jika tertular tidak memberikan efek yang lebih parah. Sehingga, diharapkan warga masyarakat tetap disiplin prokes meski telah di vaksin,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, S.Sos., mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya dalam pemenuhan target gerakan vaksinasi nasional, sehingga Pemerintah Desa (Pemdes) memfasilitasi masyarakat.

Pihaknya juga berharap pandemi covid-19 ini segera berakhir, dan seluruh masyarakat khususnya warga Campurejo Kabupaten Bojonegoro terhindar dari penularan, serta diberikan kesehatan. Sehingga, masyarakat dalam beraktivitas kembali berjalan normal. [bas]

Ratusan WBP Ikuti Vaksinasi Dosis I Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 952 WBP rutan Probolinggo Raya mendapat vaksin, diantaranya 365 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Kraksaan menjalani vaksinasi Covid-19 dosis 2. Sedangkan untuk Lapas Kelas 2B Kota Probolinggo ikuti vaksinasi dosis I sebanyak 587 WBP. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 2 bagi 365 WBP Rutan Kelas IIB Kraksaan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo. “Vaksinasi Covid-19 ini merupakan upaya untuk mempercepat herd immunity agar terhindar dari paparan Covid-19,” kata Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan Bambang Irawan, Selasa (24/8).

Menurut Bambang, total WBP yang ada di Rutan Kelas IIB Kraksaan mencapai 374 orang. Hanya saja yang bisa mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis 2 hanya 365 orang. Sementara sisanya ada yang belum bisa dilakukan vaksinasi karena masih berada di Polres Probolinggo, ada yang sudah divaksin saat masih berada di luar.

“Selain itu ada juga yang belum bisa divaksin dikarenakan pada saat pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang bersangkutan dinyatakan belum bisa divaksin karena gangguan kesehatan,” jelasnya.

Bambang menerangkan program vaksinasi Covid-19 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagi WBP di Rutan Kelas IIB Kraksaan ini bertujuan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Ini merupakan salah satu ikhtiar agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih,” tegasnya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini juga dipantau oleh Camat Kraksaan Ponirin dan Kapolsek Kraksaan Kompol Sujianto. Keduanya melihat dari dekat proses vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di aula

wiwit agus pribadi/bhirawa

WBP Rutan Kraksaan divaksin covid-19 dosis 2.

Rutan Kelas IIB Kraksaan tersebut.

Sedangkan Sebanyak 587 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II B Kota Probolinggo menjalani vaksinasi Covid-19 dengan mengikuti suntikan dosis 1. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis 1 bagi 587 WBP Rutan Kelas IIB Probolinggo ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo.

Risman juga mengatakan, total WBP yang ada di Rutan Kelas IIB Kota Probolinggo mencapai 587 orang. “Hanya saja yang bisa mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis 1 hanya 369 orang. Sementara sisanya mengikuti gelombang berikutnya. Selain itu ada juga yang belum bisa divaksin dikarenakan gangguan kesehatan,” jelas Risman Risman Soemantri menerangkan program vaksinasi Covid-19 Ini merupakan salah satu ikhtiar agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 1.5 tahun lebih. “Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di Aula Rutan berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Selan itu sebanyak 517 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Proboinggo Raya mendapatkan remisi. Dengan rincian 216 orang Rutan Kraksaan dan 301 orang di Rutan Probolinggo mendapatkan remisi umum berupa pengurangan masa hukuman dari pemerintah.

Rinciannya, 49 orang mendapatkan remisi 1 bulan, 66 orang mendapatkan remisi 2 bulan, 68 orang mendapatkan remisi 3 bulan, 25 orang mendapatkan remisi 4 bulan dan 8 orang mendapatkan remisi 5 bulan. Mereka terdiri dari 210 orang laki-laki dewasa, 1 orang anak-anak dan 5 orang perempuan.

Remisi umum ini diberikan karena mereka berkelakuan baik selama menjadi WBP di Rutan Kelas IIB Kraksaan. Dari 216 orang yang mendapatkan remisi, 3 orang sudah bebas.

Remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan Bambang Irawan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (24/8). [Wap]

EKONOMI

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 10

Diapresiasi Kadiv Yankumham

Pendaftaran Merek UMKM Jatim Meningkat Surabaya, Bhirawa Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim semakin sadar pentingnya pendaftaran merek. Meningkatnya pendaftaran merek UMKM ini mendapat apresiasi dari Kadiv Yankumham, Subianta Mandala.

istimewa

Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Haris dan Kadiv Yankumham, Subianta Mandala melihat UMKM di Jatim, Selasa (24/8).

Apresiasi ini disampaikan Subianta usai kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Perekonomian di Surabaya, Selasa (24/8). Dijelaskannya, tahun ini sudah ada 460 UMKM yang mendaftarkan mereknya di Kanwil Kemenkumham Jatim.

Jumlah itu meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 308 UMKM saja. “Program ini membuat masyarakat semakin semangat untuk mendaftarkan mereknya. Khususnya antusiasme UMKM di Jatim yang sangat bagus,” kata Kadiv Yankumham, Subianta Mandala.

Menurutnya, antusiasme ini menunjukkan bahwa UMKM di Jatim semakin melek hukum. Khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada produknya.

Hal itu juga diakui Subianta dipengaruhi berbagai macam faktor. Terutama dukungan Pemerintah Daerah. Pihaknya pun mengapresiasi Pemda yang memberikan subsidi kepada UMKM untuk biaya PNBP pendaftaran merek.

Sebab, sambung Subianta, biaya PNBP untuk pendaftaran merek untuk umum adalah Rp 1,8 juta. Namun, jika bisa menunjukkan Surat Keterangan UMKM dari Disperindag

setempat, maka akan mendapatkan subsidi dari negara. Pelaku UMKM hanya perlu membayarkan Rp 500 ribu saja. “Tahun ini banyak Pemerintah Daerah yang memberikan fasilitasi berupa tambahan subsidi pembayaran PNBP merek. Sehingga biayanya menjadi gratis,” ucapnya.

Pria asal Semarang itu mencontohkan oleh Pemkot Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya mengalokasikan subsidi untuk 200 UMKM. Namun, saat ini baru terealisasi 120 UMKM. “Sehingga masih terbuka lebar bagi pelaku UMKM Surabaya untuk memanfaatkan fasilitas ini,” pungkasnya.[bed]

BURSA EKONOMI

Peduli, Pengusaha dari Blitar Salurkan 500 Paket Sembako Bojonegoro, Bhirawa Sebagai bentuk kepeduliannya, pengusaha dari Blitar ini menyalurkan 500 paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, melalui pihak Polres Bojonegoro, di Mapolres Bojonegoro, Selasa (24/8). “Melihat kondisi saat ini, kami ingin berbagi untuk membantu meringankan beban masyarakat Bojonegoro yang terdampak Covid-19,” ujar pengusaha dari Blitar ini.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia mengatakan, bahwa pihaknya menerima bantuan 500 paket sembako dari seorang pengusaha dari Kabupaten Blitar untuk di bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk paket sembako ini berisi beras, gula pasir, minyak goreng dan mie instan.

“Kami atas nama Polres Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan amanah ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya,” kata Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia.

Rencananya bantuan itu akan didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga yang masih memerlukan bantuan paket sembako terutama yang terdampak Covid-19 dan PPKM Darurat Level 3.

“Agar bantuan paket sembako ini bisa tepat sasaran, pihaknya akan memberikan bantuan tersebut dengan cara mendatangi langsung kerumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.[bas]

Masa Pandemi Olahan Bawang Merah Tembus Pasar Jepang Probolinggo, Bhirawa Produk olahan bawang merah yang diproduksi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo, menembus pasar di Jepang selama pandemi Covid-19. “Pandemi bukan penghalang bagi kami untuk terus berkiprah dalam memajukan usaha, sehingga tidak hanya eksis dalam pasar lokal saja, permintaan pasar ekspor pun harus dipenuhi setiap tahunnya,” kata Nurul Khotimah pemilik UD Dua Putri Solehah, di desa Tegalrejo kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/8).

Pengusaha produk makanan olahan bawang merah dengan merek dagangnya “Hunay” tersebut setiap tahun memenuhi permintaan pasar ekspor, terutama di Jepang. “Ekspor telah menjadi target kami sejak awal usaha berjalan, sehingga banyak standar-standar yang sebelumnya harus dipenuhi seperti Good Manufacturing yang mengatur terkait tempat produksi, alur produksi, sanitasi dan sirkulasi, penerangan sampai keamanan produk saat proses produksi,” katanya.

Ia mengatakan sebelumnya juga telah mempelajari seluruh prosedur dan regulasi perdagangan ekspor-impor yang didapat nya dari kegiatan trademart. “Mulai dari bagaimana cara mencari buyer, prosedur dan proses tradingnya sudah cukup paham. Selain itu baru baru ini kami juga menjadi binaan Bank Indonesia dan berhasil menjuarai even bergengsi yakni bothcamp supplier to ekspor,” tuturnya.[wap]

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, saat menyerahkan sertipikat kepada perwakilan nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki.

sawawi/bhirawa

Jadi Penggerak Ekonomi

Diskan Situbondo Serahkan Sertifikat untuk Nelayan Situbondo, Bhirawa Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo menyerahkan ratusan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) kepada perwakilan nelayan di Desa Pesisir dan pembudidaya ikan di Desa Kalimas kemarin (23/8). Selain itu, Diskan juga menyerahkan bibit mangrove, bantuan benih ikan kerapu, ikan kakap putih dan bibit rumput laut.

Hadir diantaranya Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Diskan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi berikut sejumlah perwakilan nelayan.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong perekonomian di Kabupaten Situbondo agar kedepan bisa tumbuh dengan baik. Salah satu buktinya, ujar Bupati Karna, saat ini menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi

nelayan dan pembudidaya ikan serta elemen yang lain. “Pohon mangrove ini banyak memiliki manfaat. Satu diantaranya menjadi tempat tumbuh kembangnya telur ikan,” ujar mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowosos itu.

Bupati Karna sangat yakin dengan banyaknya jumlah populasi pohon mangrove di Kabupaten Situbondo, maka secara otomatis akan berdampak bagi meningkatnya hasil tangkapan ikan dari para nelayan. Dengan demikian, urai Bupati Karna, meningkatnya pendapatan para nelayan akan berdampak luas bagi membaiknya perekonomian masyarakat Kota Santri. “Saya sangat yakin kegiatan ini akan menjadi pondasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di Situbondo,” ujar Bupati Karna.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Situbondo Sopan Efendi menimpali, program SeHAT ini bertujuan untuk mengembangkan permodalan usaha bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Artinya, ujar mantan Camat Sumbermalang itu, keberadaan sertifikat tersebut bisa menjadi agunan ke perbankan untuk dijadikan modal dalam pengembangan usaha. “Bisa juga untuk dibelanjakan serta untuk menambah alat tangkap ikan nelayan dan memperluas kolam untuk budidaya ikan,” tandas Sopan Efendi.

Masih kata Sopan Efendi, pelaksanaan program SeHAT dimulai sejak tahun 2015 dan memiliki hasil yaang sangat efektif serta efisien. Sopan ingin para nelayan tidak terjebak kepada rentenir yang akan menjadi tanggungan berat dan menimbulkan kerugian.

Dalam program ini, papar Sopan, pihaknya juga mengundang pihak

perbankan agar ikut serta membuka akses untuk permodalan bagi kalangan nelayan. “Ya saat ini ada 193 sertifikat yang diserahkan. Terdiri dari 93 bidang sertifikat untuk pembudidaya ikan di Desa Kalimas dan 100 sertifikat bagi nelayan yang ada di Desa Pesisir,” terang Sopan.

Sementara itu, Kades Pesisir Ahmadi ikut terbantu dengan adanya program SeHAT yang diberikan kepada warga yang berprofesi sebagai nelayan. Diharapkan, kata Ahmadi, sertifikat tersebut bermanfaat untuk mendukung permodalan sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin tumbuh dan meningkat. “Peogram SeHAT ini syarat pengajuannya cukup mudah karena nelayan hanya melampirkan KTP, KK serta sejumlah pendukung dokumen riwayat kepemilikan tanah,” pungkas Ahmadi.[awi]

Ibu-ibu di Jombang Dilatih Pengolahan Daging wiwit agus pribadi/bhirawa

Produk olahan bawang merah yang diproduksi UD Dua Putri Solehah tembus pasar Jepang.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4846 REF, a/n. Dewi Priyanti, RT 2/1 Ds. Jeli Kec. Karangrejo – T.Agung No. 8122/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 3451 RBF, a/n. Sri Utami, RT 1/4 Ds. Majan, Kedungwaru – T.Agung No. 8123/IMB/BI-IV/2021

Jombang, Bhirawa Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Jombang mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Pengolahan Daging di Kantor PC Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jombang, Selasa (24/ 08). Bimtek tersebut diharapkan bisa berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami juga ingin membantu program pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Kita beri ibu-

ibu ini pembelajaran, pelatihan pengolahan daging,” ungkap Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema usai membuka acara Bimtek tersebut.

Bimtek dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 secara ketat. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Jombang ini menambahkan, dengan diberikan pelatihan pengolahan daging, di-

harapkan para ibu-ibu ini bisa mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya untuk kemudian menjadi bekal untuk meningkatkan ekonomi keluarga. “Yang mana pada materi pengolahan daging ini, ibu-ibu akan dilatih membuat bakso dan abon,” jelas Ning Ema. Menurut Ning Ema, Bimtek ini merupakan program dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia

bekerjasama dengan Komisi IV DPRRI. Pelaksana program ini yakni, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

Selain diberikan pengetahuan dan ilmu tentang pengolahan daging menjadi bakso maupun abon, ibu-ibu peserta Bimtek juga akan diberikan trik bagaimana cara untuk memasarkan hasilnya secara online. “Jadi ibuibu dilatih juga supaya tidak Gaptek (Gagap Tekhnologi), hasilnya bisa dipasarkan melalui online,” tandasnya. [rif]

Panen Raya Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk, Rendemen Rendah Panen raya bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang berlangsung selama sebulan ini tidak serta merta membuat petani meraup untung.

Sebab, hasil panenan bawang merah mengalami penurunan rendemen hingga mencapai 25%.

Jika kondisi normal, dua petak lahan milik petani bawang merah mampu panen hingga 2 ton. Panen raya tahun ini hanya mampu panen 1,5 ton. Kondisi itu masih diperparah dengan harga bawang merah di pasaran yang relatif stabil.

Jika sebelumnya harga jual bawang merah mencapai Rp 25 ribu.

Saat ini tiap kilogram komoditas bawang merah di tingkat petani hanya dihargai Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu. “Ibaratnya saat ini petani bawang merah masih belum dapat dikatakan mencapai keuntungan, bisa jadi kita malah merugi,” kata Kata Wahyu Utomo, petani bawang merah asal Desa Kendalre-

jo Kecamatan Bagor.

Wahyu Utomo yang juga Kades Kendalrejo Kecamatan Bagor ini menerangkan bahwa dengan biaya produksi saat ini, untuk harga satu kilogram bawang merah seharusnya berkisar Rp 15 ribu. Dengan harga tersebut, petani baru dapat menikmati jerih payah menanam brambang. Jika harga di bawah Rp 15 ribu, petani akan rugi.

Rendahnya rendemen bawang merah, dikatakan Wahyu Utomo mungkin di akibatkan oleh faktor nutrisi tanah yang sudah mulai habis. Karena selama ini, tanah pertanian di wilayah Bagor selam setahun penuh ditanami bawang mer-

ah secara terus menerus.

Selain itu, pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap harga bawang merah di pasaran. Terutama dengan adanya peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bawang merah asal Nganjuk sulit dijual keluar daerah.

Padahal, biasanya brambang Nganjuk dibeli pedagang asal luar Jawa Timur.

Tak jarang pembeli membawa hasil panen brambang tersebut untuk dijual di Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Namun, berbeda dengan kali ini.

Kebijakan PPKM ini diakatakan Wahyu Utomo membuat distribusi penjualan tersebut menjadi tersendat.

Alhasil, panen brambang tersebut hanya dijual untuk pasar lokal Kota Angin dan beberapa daerah di Jatim saja. “Sekarang mentok ya dijual ke Surabaya,” keluh Wahyu Utomo.

Diakui Harianto, penjual bawang merah di Pasar Sukomoro bahwa di-

rinya membeli bawang merah dari petani kisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga ditingkat pedagang berkisar Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram untuk kualitas super.

Menangapi keluhan petani, Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, yang melakukan panen raya bawang merah di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso mengatakan biasanya jika panen raya bawang merah, harganya anjlok. Untuk itu diperlukan sinergi antar berbagai pemangku kebijakan untuk mencari solusi.

Untuk masa tanam bawang merah tahun ini, Pemkab Nganjuk menggenjot produksi di berbagai lumbung penghasil bawang merah utama dengan salah satu BUMN. Diharapkan dengan program tersebut mampu menciptakan ekosistem yang dapat membantu petani. Dari hulu hingga hilir. Sehingga proses budi-

ristika/bhirawa

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi melakukan panen raya bawang merah masa tanah 2021 di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso.

daya maupun pemasaran bawang merah tidak terhambat. Termasuk menggandeng asuransi, untuk memberi jaminan dan perbankan untuk akses pendanaan kepada petani atas usaha tani yang dilakukan.

Pemkab Nganjuk melalui Dinas Pertanian merekomendasikan pemupukan berimbang. Dengan demikian mampu meningkatkan hasil panen bawang merah. Bahkan meningkat hingga 20 persen.[ris]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Pendistribusian Silpa APBD Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat Sambungan hal 1

l

“Dilihat secara angka memang besar, tapi itu tidak bersifat umum, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mengikat. Sedangkan Silpa tersebut nantinya akan dialokasikan melalui Or­ ganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai membutuhkan serapan anggaran operasional,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (24/8).

Menurut Tomie, Silpa tersebut akan didistri­ busikan ke OPD yang memiliki urgensi tinggi, dan direncanakan untuk menambah anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Sehingga Silpa langsung dikembalikan ke OPD, yang sudah terbagi pada pos-posnya, dan sisanya untuk menutupi prediksi anggaran BTT. Karena berdasarkan catatan yang kita terima, penyumbang Silpa terbanyak dari Dinas Pendidi­ kan (Dindik). Hal itu disebabkan adanya Pandemi Covid-19, yang mana anggaran itu tidak terserap.

Sehingga tidak terserapnya anggaran tersebut bukan karena salah mendesain atau salah merencanakan.

“Pendistribusian Silpa tersebut, masih belum bisa dipastikan OPD mana saja yang akan men­ erimanya, karena masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat. Sebab, untuk mendistribusikan Silpa itu kewenangan Pemerintah Pusat,” tegas dia, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang.

Perlu diketahui, anggaran perjalanan dinas (Per­ din) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang juga belum terserap yang nilainya mencapai Rp6 miliar. Sedangkan belum terserapnya anggaran perdin tersebut karena adanya Pandemi Covid-19, yang mana anggaran itu dialihkan untuk penananganan Covid-19.

“Saya sangat setuju jika anggaran perdin itu digunakan untuk penanganan Covid-19. Karena saat ini masyarakat sangat membutuhkannya,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang Miskat, dari Fraksi Partai Golkar.

Hal yang sama juga dikatakan, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Malang dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sodikul Amin, bahwa den­ gan dialihkan anggaran perdin tersebut merupa­ kan salah satu bentuk empati DPRD Kabupaten Malang terhadap situasi saat ini.

Sedangkan salah satu empati kami seperti pen­ galihan anggaran perdin untuk pengadaan oksigen konsentrator untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam menangani Pandemi Covid-19.

“Anggaran perdin Pimpinan DPRD itu akan dialihkan untuk membeli alat untuk memproduksi oksigen. Sedangkan recofusing atau pemotongan anggaran itu bisa langsung dilakukan, teknis dan mekanisme harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. [cyn]

Menpan RB Terbitkan SE Penyesuaian Sistem Kerja ASN di PPKM l

Sambungan hal 1

yang bertugas dalam layanan pemerintahan den­ gan sektor esensial, ASN dapat melaksanakan kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai mak­ simal 50 persen. ASN di instansi pemerintahan berkaitan dengan sektor kritikal melaksanakan kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100 persen.

Di daerah PPKM Level 2, ASN di sektor nonesensial dapat bekerja di kantor sebanyak 50 persen. Di sektor esensial PPKM Level 2, ASN dapat bekerja di kantor dengan maksimal ASN maksimal 75 persen dan di sektor kritikal dapat bekerja di kantor maksimal 100 persen.

Sementara itu, untuk ASN di luar wilayah Jawa dan Bali, sistem kerja di daerah dengan PPKM Level 4 sektor non-esensial dapat bekerja di kantor seban­ yak 25 persen. “Namun demikian, apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penu­ tupan selama lima hari,” tulis SE tersebut.

Pegawai ASN di sektor esensial dapat bekerja di kantor maksimal 50 persen dan sektor kritikal mak­ simal 100 persen. Tjahjo juga mengatur sistem kerja di wilayah PPKM Level 3 dapat berdinas di kantor sebesar 25 persen, sedangkan di wilayah PPKM Level 2 dan Level 1 disesuaikan dengan memper­ hatikan kriteria zonasi. “Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19,” ujar Tjahjo. [ant]

Terima Kasih Nakes

l

Sambungan hal 1

pemerintah TNI, Polri dan warga Surabaya.

“Untuk semua tenaga kesehatan, camat, lurah dan seluruh warga Surabaya terima kasih atas per­ juangannya dalam menghadapi pandemi ini. Kita tetap tidak boleh lengah, kita tekan terus sampai Surabaya menjadi zona hijau,” ujar kata Armuji Ia juga menyatakan, bersama Walikota Eri Cahyadi, Pemerintah Kota Surabaya gen­ car melakukan vaksinasi berbagai segmen masyarakat. Baru-baru ini gebyar vaksin menyasar ibu-ibu hamil yang di gelar di Airlangga Conven­ tion Centre. Bahkan Pemkot Surabaya juga akan menggelar vaksin door to door bagi ibu hamil.

“Vaksinasi terus kita lakukan apalagi Surabaya masuk kota aglomerasi dimana 70 persen warga­nya harus tervaksinasi pada Agustus ini. Selain itu tracing, testing dan therapy kita gencarkan,” imbuh Cak Ji. Menurut dia, pemerintah pusat telah mem­ berikan kebijakan relaksasi usaha secara bertahap.

Salah satunya adalah memperbolehkan pusat per­ belanjaan atau mal beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3 dan 2.

“Sekarang perlahan kita berupaya mem­ bangkitkan kembali gairah usaha dan UMKM. Semoga kita bisa secepatnya bisa lepas dari pandemi agar kehidupan kembali normal,” pungkasnya. [iib]

Halaman 11

Pemkab Gandeng KIM Sosialisasi Pemanfaatan DBHCHT Gubernur Dorong Pemkab Pamekasan, Bhirawa Pemkab Pamekasan menggan­ deng pegiat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk sosialisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) ter­ tuang dalam Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.07/2020.

Bahwa dana BHCHT diperuntuk­ kan pada kesejahteraan masyarakat dan bantuan langsung tunai. Sebesar 50 persen untuk bidang Kesejahter­ aan masyarakat dengan rincian 15 persennya untuk peningkatan kualitas bahan baku dan pelatihan-pelatihan sedangkan 35 persennya lagi untuk bantuan langsung tunai (BLT).

“Pegiat KIM perlu kita libatkan membantu pemerintah mensosial­ isasikan ketentuan ini, mengawasi pelaksanaannya di lapangan, agar DBHCHT yang diterima Pemkab Pamekasan ini bisa tepat guna dan tepat sasaran,” kata Kabid Infor­ masi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Pemkab Pamekasan, Arif Rachmansyah, Selasa (24/8).

Diskominfo Pemkab Pameka­ san memandang penting mengajak para pegiat KIM melalui media yang dikelola kelompok informasi itu, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, KIM merupakan lembaga yang memiliki payung hukum yang keberadaannya resmi diakui oleh pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Implementasi Satu Rekening Satu Pelajar l

KIM Pamekasan Hebat, salah satu kelompok informasi masyarakat (KIM) yang fokus pada penyajian informasi ekonomi, UMKM dan penguatan literasi media.

Dasar hukum KIM adalah Pera­ turan Pemerintah (PP) No: 38 Ta­ hun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No : 17 Tahun 2009 ttg Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009.

Didukung pula, Peraturan Men­ teri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No: 08/PER/M. KOMINFO/6/2010 ttg Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kedua, KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivi­ tasnya mengelola informasi dan pem­ berdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Media yang dikelola KIM juga memiliki tanggung jawab sosial, baik kepada para kelompoknya atau masyarakat yang ditargetkan men­ jadi sasaran penerima informasi.

Ketiga, KIM adalah wahana informasi, yang isinya bisa melalui produksi informasi atau diseminasi dari berbagai informasi yang beredar di berbagai media. Dengan cara dan ketentuan pola pengelolaan seperti cakupan dan isi informasi yang hen­ dak disajikan di media yang dikelola KIM akan lebih luas, disamping target sasaran penerima informasi akan lebih tepat dan terarah.

Adapun 13 KIM di Diskominfo Pamekasan, Masing-masing KIM Kafe Warta, KIM Pamekasan Hebat, KIM Mawabeya, KIM Titanic, KIM Barokah, KIM Suka Maju, KIM Suka Makmur, KIM Bintang, KIM Sakera, KIM Kamboja, KIM Ta­ man Bunga, KIM Perona dan KIM Loka. [din]

Siapkan Uji Coba Pembukaan Restoran l

Sambungan hal 1

ercise kemungkinan pembukaan secara bertahap restoran di luar mal. Sebelumnya baru Mal, nah sekarang untuk restoran di luar mal. Kita akan rapat kembali ber­ sama Menko Marves detail dari rencana pembukaan bertahap restoran,” tutur Khofifah.

Seperti diketahui, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4, 3 dan 2. Di Jatim, sejumlah daerah telah dinyatakan masuk dalam kategori PPKM Level 2 yakni Sampang dan Pamekasan. Kemudian PPKM level 3 yakni Kabupaten Pasuruan, Pacitan, Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Tuban, Jember, Bo­ jonegoro, Situbondo, Bondowoso,

Nganjuk, Kota Pasuruan, Sido­ arjo, Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Lamon­ gan, Gresik dan Bangkalan.

Kemudian pemberlakuan PPKM Level 4 di Jatim diterap­ kan di Tulungagung, Madiun, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Trenggalek, Kabupaten Malang, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Kedi­ ri, Jombang, Kabupaten Blitar, Banyuwangi dan Lumajang.

Terkait penerapan PPKM terse­ but, Khofifah mengaku telah men­ gakui, saat ini pada 14 kabupaten/ kota sektor industri esensialnya mulai diexercise untuk uji coba.

Kendati demik, kondisi yang baik ini harus tetap didukung oleh perce­ patan vaksinasi dan penerapan pro­

tokol kesehatan yang ketat. “Dari semua itu, percepatan vaksinasi harus tetap dilakukan, ketertiban menjaga prokes, hulunya ini harus tetap siap siaga,” tandasnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim per tanggal 23 Agustus, percepatan vaksinasi telah dilakukan untuk 8,8 juta orang dosis pertama dan 4,9 juta orang dosis kedua. Sementara penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) di Jatim sejak diterapkan­ nya PPKM Darurat pada 3 Juli hingga 22 Agustus telah mencapai 25 persen untuk ruang ICU, dan 49 persen penurunan pada ruang­ bisolasi biasa rumah sakit. Penu­ runan juga terjadi pada rumah sajit darurat sebanyak 41 persen dan BOR rumah isolasi turun hingga 22 persen. [tam]

2022, Sejumlah OPD Pemkot Dimerger dan Berganti Nama l

Sambungan hal 1

“Dalam perubahan OPD ini memang ada OPD yang mencarmencar disesuaikan dengan bidan­ gnya. Selain itu juga ada merger dua OPD menjadi satu OPD. Di OPD yang merger itu juga ada bidangnya yang di merger ke OPD lain,” ujar Wawan, dikonfirmasi, Selasa (24/8).

Wawan menjelaskan, ada 14 OPD yang tetap alias tidak berubah namanya. Diantaranya sekretariat daerah, sekretariat DPRD, In­ spektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Per­ hubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan kecamatan.

Kemudian OPD yang merger yakni Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menjadi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Per­ tahana. Lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perda­ gangan menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Lalu, Dinas Ke­ budayaan dan Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olah­ raga menjadi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Sedangkan sejumlah OPD yang berubah nama yaitu; Badan Per­ encanaan Pembangunan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengem­ bangan. Lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah tetap bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah atau

berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Kemudian, Badan Kepegawa­ ian dan Diklat berganti Badan Kepegawaian dan Pengemban­ gan Sumber Daya Manusia, Ba­ dan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kes­ atuanBangsa dan Politik.

Selanjutnya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dinas Pemadam Keba­ karan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan. Di­ nas Tenaga Kerja menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengen­ dalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [iib]

Sambungan hal 1

penguatan sistem ekonomi digital tersebut. Namun menurutnya harus dikem­ bangkan sebagai sesuatu yang lebih produktif lagi untuk saat ini dan masa mendatang. “Ini menjadi peluang bagi anak-anak SMA tanpa perlu ke luar rumah karena proses sudah secara digital,” jelasnya.

Sementara itu Dirut Bank Jatim Busrul Iman men­ jelaskan, Forum Komunika­ si Lembaga Jasa Keuangan Daerah Jatim hingga saat ini sangat mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar.

Menurutnya sejak kick off pada 1 Oktober 2020 lalu sejumlah 30 ribu rekening SMA/SMK se-derajat di Ja­ tim secara serentak diawali melalui Bank Jatim.

“Oleh sebab itu, guna mendukung keberhasilan program Satu Rekening Satu Pelajar, digelar kegia­ tan yang dapat meningkat­ kan awareness dengan lem­ baga regional, pemerintah daerah, industri perbankan dan stake holder yang da­ pat mendorong tumbuhnya kesadaran menabung sejak dini,” katanya.

Busrul mengatakan Program Kejar Prestasi Anak Indonesia atau Kreasi digelar mulai Juli-Agustus 2021 dengan target nasional sebanyak 200 ribu pembu­ kaan rekening. Menurut­ nya praktik tersebut dapat tercapai atas kerja sama seluruh pihak terkait. “Mu­ lai dari pemerintahan, in­ dustri jasa keuangan hingga masyarakat khususnya para pelajar,” jelasnya.

Busrul menyebutkan, pada Juli-Agustus 2021 Forum Komunikasi Lem­

baga Jasa Keuangan Daer­ ah Jatim telah mencakup 61 ribu rekening pelajar dengan total nominal lebih dari Rp 31 miliar. Ia ber­ harap program ini tidak hanya memberikan sum­ bangsih bagi perekono­ mian Indonesia. “Namun juga menjadi langkah awal generasi muda Indonesia dalam mencapai mimpinya melalui rekening tabungan yang ada di sektor jasa keuangan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Region­ al Jatim Bambang Mukti Riyadi mengatakan giat ini serentak terselenggara di se­ luruh provinsi di Indonesia.

Dulu program ini bernama One Student One Account (OSOA). “Berdasarkan survei 2019 tingkat lit­ erasi di Jatim mencapai 48,95 persen. Sedangkan nasional baru mencapai 38,03 persen. Jatim jauh lebih tinggi dari nasional,” ucapnya.

Untuk tingkat inklusi nasional mencapai 76,19 persen, namun Jatim mam­ pu mencapai 87,19 persen.

Ia mengaku optimis men­ capai 90 persen jika disur­ vei lagi. “Tingkat inklusi keuangan bagi kelompok pelajar usia 15-17 tahun se­ cara nasional sebesar 15,92 persen. Sedangkan Jatim mampu menembus 58,28 persen,” katanya.

Bambang menambahkan bahkan 66,4 persen pelajar telah memiliki simpanan pelajar atau Simpel yang tersimpan di seluruh kabu­ paten/kota. “Jadi kalau di­ survei lagi saya yakin lebih tinggi dari angka nasional.

Memang itu data sementara di tabel yang didapatkan,” pungkasnya. [tam]

Dorong Pengembangan Gas Bumi l

Sambungan hal 1

Dia menjelaskan regulasi baru tersebut memangkas birokrasi perizinan dan memberikan kepastian hu­ kum dalam berusaha bagi para badan usaha maupun investor.

Selain itu peraturan anyar itu juga memberikan kehan­ dalan pasokan konsumen gas bumi dan memberikan peluang usaha infrastruktur gas bumi kepada badan usaha maupun investor.

Perubahan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Ta­ hun 2018 pada pasal 14 ayat 10 menjadi pasal 14 ayat 10 dan 11 dalam Peraturan Menteri ESDM Nompr 19 Tahun 2021, pada ayat 10 butir a, dinyatakan bahwa kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh badan usaha lain setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Migas dari Menteri ESDM sepanjang wilayah yang dibangun be­ lum masuk dalam penetap­ an rencana lelang wilayah jaringan distribusi oleh BPH Migas pada tahun berjalan.

Sebelumnya dalam pera­

turan Permen ESDM Nomor 4 tahun 2018, badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha niaga setelah menda­ patkan pertimbangan dari BPH Migas.

Dalam pelaksanaan penerbitan izinnya nanti, Direktorat Jenderal Migas akan meminta konfirmasi kepada BPH Migas atas informasi rencana lelang pada tahun berjalan.

Kemudian pada ayat 10 butir b, dinyatakan bahwa badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas dapat melakukan pengembangan fasilitas dan menyalurkan gas bumi kepada konsumen gas bumi baru setelah melakukan penyesuaian Izin Usaha Niaga Migas sampai dengan ditetapkan­ nya badan usaha pemegang hak khusus wilayah jarin­ gan distribusi.

“Penyesuaian ini dimak­ sud sebagai upaya kami untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, percepatan pengembangan fasilitas, dan penyaluran gas bumi, serta kehandalan pasokan pada konsumen,” ujar Tutuka. [ant]

Membahagiakan Orang Tua dan Guru, Raih Medali Perak dari Podomoro l

Sambungan hal 1

irnya berhasil. Ya, saya sejak lama ingin diterima di sini (SMAN 1 Situbondo). Al­ hamdulillah dapat terwujud,” tuturnya.

Cessylia punya motivasi masuk di SMAN 1 Situbondo karena tercatat seba­ gai salah satu sekolah favorit dan memiliki pendidikan yang kualitas di Situbondo baik secara akademik dan non akademik.

Termasuk memiliki sarana berikut prasa­ rana dengan cukup memadai. “Di SMAN 1 Situbondo ini juga sudah lama dikenal memiliki track record alumni yang berhasil dan banyak lulus di perguruan tinggi yang bergensi di Tanah Air. Termasuk juga kam­ pus di luar negeri juga ada yang berhasil lulus,” ungkap Cessylia.

Setelah tercatat sebagai siswa SMAN 1 Situbondo, Cessylia setahap demi setahap bisa menunjukkan semangat yang tiada henti, agar bisa menikmati masa depan yang lebih baik. Selama meng­ enyam di bangku SMAN 1 Situbondo, ia dikenal cerdas dan disiplin. Bahkan, kerap kali menjuarai lomba dan memper­ oleh penghargaan. Salah satunya meraih medali perak dalam perhelatan lomba

youthpreneur yang diadakan Podomoro University berskala Internasional. “Ya capaian prestasi ini tidak saya duga sebe­ lumnya. Alhamdulillah memenangkan medali perak,” urai Cessylia.

Sebelumnya, Cessylia selalu merasa minder karena pekerjaan orang tua yang hanya seorang pedagang nasi pecel. Tetapi ia selalu berpikir optimis, karena orang tua yang telah membesarkan sejak kecil serta mendidik dengan baik. Berkat adanya do­ rongan dari orang tua, guru dan kolega, Ces­ sylia terus mengasah potensinya di SMAN 1 Situbondo. “Ya saya semakin berseman­ gat dalam menekuni pendidikan di SMAN 1 Situbondo. Saya ingin membuat orang tua selalu bangga,” terang Cessylia.

Dalam benaknya, bukan hal yang mudah untuk bisa meraih penghargaan berupa medali perak dalam ajang yout­ preneur di Podomoro University. Sebab selain banyak pesaing dalam lomba itu juga di dominasi oleh mahasiswa.

Baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Berkat upaya disiplin serta kerja keras dengan ditunjang semangat yang tinggi, akhirnya dapat membawa pulang peng­ hargaan tersebut,” terang Cessylia.

Tak cukup itu, Cessylia juga kini aktif di program Desa Binaan (DesBin) SMASA Situbondo. Ia tercatat sebagai ketua dalam program ini yang merupakan program pengabdian kepada masyarakat desa terpencil. untuk mewujudkan desa mandiri sebagai tujuan pembangunan nasional, katanya, wujud perhatian dari dunia pendidikan kepada masyarakat di desa terpencil, diapresiasi banyak orang, khususnya pemerintah. “Selain lembaga pemerintah ikut serta dalam meningkatkan program juga banyak desa merasa terbantu dari program Desa Binaan SMASA ini,” paparnya.

Kata Cessylia, banyak pengalaman yang di dapat di SMAN 1 Situbondo, khususnya dalam program Desa Binaan.

Bahkan bisa menjadi sebuah kebanggaan karena sejak bergabung Cessylia berha­ sil menjadi ketua Desa Binaan SMASA. Cessylia menambahkan, dalam kegiatan itu banyak hal baru yang bisa di petik.

Salah satunya selain banyak dikenal banyak orang juga bisa mengetahui tempat baru dalam kegiatan kunjungan ke desa. “Dalam program ini kami juga bisa mengajar dan bermain bersama

anak-anak desa,” tegasnya.

Kegiatan unggulan lainnya yang diikuti Cessylia, beber dia, menyalurkan sem­ bako kepada orang yang tidak mampu.

Lalu juga dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan di masyarakat, ikut lomba na­ sional dan dapat membantu pemerintah dalam merelaksasi program desa mandiri.

“Intinya kami sangat senang dapat mem­ bantu banyak orang dan menjadi bagian dari generasi yang peduli terhadap sesama.

Kami terus semangat dalam membangun bangsa ini,” tandas Cessylia.

Sementara itu Kepala SMAN 1 Situ­ bondo, Nurhidayat Yuliadi berharap pro­ gram Desa Binaan SMASA yang menjadi tempat kreasi Cessylia dan para generasi muda lain untuk belajar dan mencoba untuk menebarkan manfaat kepada semua orang dan cinta kasih kepada lingkun­ gan pedesaan. Dalam program ini, ujar mantan Kepala SMAN 1 Besuki itu, ele­ men masyarakat juga bisa ikut menjaga hubungan baik dengan masyarakat Desa Binaan. “Didalam program ini siswa bisa menjadi penerus kemajuan Bangsa dan bisa mencetak generasi yang berprestasi,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Pon, 25 Agustus 2021

Halaman 12

Vaksin Moderna di Tulungagung untuk Desa Kasus Tertinggi Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Vaksin Covid-19 Moderna kini mulai disuntikkan pada masyarakat umum di Kabupaten Tulungagung. Namun, untuk saat ini hanya warga dua desa yang mendapatkannya, yakni Desa Gondang dan Desa Kedungwaru.

Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, Selasa (24/ 8), mengungkapkan pemberian vaksin Moderna di dua desa tersebut karena mempunyai kasus positif Covid-19 yang tinggi dan diikuti kematian yang tinggi pula. "Setelah melakukan kajian epidemiolo-

gi kemudian diputuskan untuk pemberian vaksin Moderna dikhususkan bagi desa itu," ujarnya.

Dinkes Tulungagung, menurut dia, sudah mendapat vaksin Moderna untuk masyarakat umum sebanyak 6.000 dosis. Dalam pelaksanaan vaksinasi lengkap dua dosis, setiap desa kebagian masing-masing untuk 1.500 orang. "SOP-nya vaksin Mod-

erna untuk warga yang berusia 18 tahun ke atas," sambungnya.

Didik Eka menyebut vaksin Moderna sebanyak 6.000 dosis tersebut merupakan kiriman kedua yang diterima Dinkes Tulungagung. Sebelumnya, pada kiriman pertama, Dinkes Tulungagung juga menerima vaksin yang sama untuk 5.826 tenaga kesehatan.

"Nanti kalau datang lagi vaksin Moderna kami akan prioritaskan pula untuk diberikan pada warga yang berada di desa-desa yang kasus Covid-19-nya tinggi. Seperti ada penularan kelompok, atau klaster keluar-

ga dan lainnya," paparnya.

Sementara itu, untuk vaksinasi bagi pelajar, Didik Eka mengungkapkan akan segera dilakukan secara serentak pada pekan depan. Utamanya, bagi siswa kelas VI SD/MI, kelas IX SMP/MTs dan kelas XII SMA/MA. "Bahkan untuk santri sudah kami mulai. Vaksinasi untuk santri ini dimulai hari ini di ponpes di wilayah Kecamatan Kauman," bebernya.

Pria berkacamata ini menyatakan untuk vaksinasi pelajar yang usianya 12 tahun sampai 17 tahun sudah melakukan koordinasi dengan

Dindikpora Kabupaten Tulungagung dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung. Selain juga dengan Kemenag Tulungagung.

"Kami sudah berkirim surat ke instansi-instansi itu untuk mendapat data siswa yang akan divaksinasi.

Kami berharap pada awal September sudah dimulai," ucapnya.

Rencananya, vaksinasi bagi pelajar ini akan berlangsung di sekolah masing-masing. Sedang bagi sekolah yang siswanya relatif sedikit akan digabung dengan sekolah yang sama. [wed]

Didik Eka

KILAS JATIM

alikus/bhirawa

Para tukang becak di wilayah Kec Taman, bergembira menerima bantuan beras dari Nurul Hayat.

Bertahan Hidup di Masa Pandemi, 1.5 Ton Beras Dibagikan Sidoarjo, Bhirawa Nurul Hayat Sidoarjo kembali ikut turun tangan di masa pandemi Covid-19, dengan membagikan 1.5 ton beras kepada masyarakat lapisan bawah di sejumlah wilayah kecamatan.

Seperti Kec Sidoarjo, Kec Krian dan Kec Taman.

"Untuk sementara di tiga kecamatan dulu. Selanjutnya akan menyusul," kata Brand Manager Nurul Hayat Sidoarjo, Riza Afif, Selasa (24/8) kemarin.

Distribusi beras untuk 1.000 penerima ini diantaranya diperuntukkan bagi tukang becak, sopir bemo, pekerja serabutan, PK5, anggota majelis taklim dan dhuafa lainnya. Tiap penerima mendapatkan 5 kg beras.

"Alhamdulilah kegiatan yang kita lakukan sejak tanggal 18 sampai 20 Agustus itu, bisa berjalan dengan lancar," kata Riza.

Riza mengatakan bantuan dari para donatur Nurul Hayat itu, jangan dilihat dari jumlahnya saja. Namun juga sisi manfaatnya. Yakni mencukupi kebutuhan di masa pandemi ini. Agar mereka bisa bertahan hidup.

Untuk membantu warga masyarakat di Kab Sidoarjo yang kena dampak dari pandemi Covid-19 ini, Nurul Hayat, kata Riza, akan terus mengetuk hati para dermawan untuk bisa membagikan sebagian kecil rezekinya kepada warga yang sangat membutuhkan. "Bantuan sekecil apapun dari para dermawan, tapi akan terasa besar artinya bagi orang-orang yang sedang membutuhkan," katanya. [kus]

trie diana/bhirawa

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menunjukkan BB sabu seberat 13,4 kilogram beserta tiga tersangka, Selasa (24/8).

Polrestabes Surabaya Sita 13,4 Kilogram Sabu Jaringan Lintas Provinsi Polrestabes Surabaya, Bhirawa Tim Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Surabaya berhasil membongkar jaringan narkoba lintas Provinsi. Tiga tersangka diamankan beserta barang bukti sabu seberat 13.394,76 gram atau 13,4 kilogram berhasil disita.

Ketiga tersangka ini adalah Siti Rahmawati (42) warga Surabaya, Krisna (38) warha Gresik dan Sugeng Prayitno (47) warga Jakarta Timur. Dengan dua TKP (Tempat Kejadian Perkara) berbeda, yakni di Kota Surabaya dan di Gresik.

"Para tersangka ini merupakan jaringan pengedar narkoba lintas Provinsi, yakni wilayah Sumatera. Dengan target edar di Jawa Timur, khususnya di Kota

Surabaya," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (24/8).

Yusep menjelaskan, hasil ungkap kasus ini berdasarkan informasi dan analisa dari masyarakat. Oleh petugas dilakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka Siti Rahmawati di rumah kost Jl Pakis Surabaya. Dari tangan Siti petugas menyita barang bukti (BB) sabu seberat 2.642 gram atau 2,6 kilogram.

Dari tersangka Siti, lanjut Yuse, petugas mengembangkan dan mengamankan tersangka Krisna beserta barang bukti sabu seberat 650,8 gram. Pengembangan pun berlanjut dan mendapati tersangka Sugeng Prayitno. Dari tersang-

ka Sugeng didapati barang bukti 1 buah kotak kardus berisi 10 bungkus teh cina yang didalamnya terdapat sabu seberat 10.000 gram atau 10 kilogram.

"Total barang bukto sabu yang disita dari para tersangka seberat 13,4 kilogram. Apabila dirupiahkan nilainya Rp 13.5 miliar," jelas Yusep.

Yusep menambahkan, ketiga pelaku berperan sebagai kurir dan mengedarkan narkoba di Jatim, khususnya di Surabaya. Dari hasil ungkap ini dapat diasumsikan bahwa 1 gram sabu dapat membuat candu bagi 10 orang. Sedangkan dari barang bukti 13,4 kilogram sabu ini dapat menyelamatkan kurang lebih 150 ribu jiwa.

Pihaknya berharap peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Sehingga masyarakat dapat menginformasikan adanya penyalahgunaan narkoba. Nantinya dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya akan melakukan penindakan.

"Pandemi Covid-19 tak menyurutkan peredaran gelap narkoba. Itu terlihat dari jumlah barang bukti yang berhasil kami ungkap. Kami mohon dukungan masyarakat Surabaya, apabila mendapat informasi tentang penyalahgunaan narkoba dapat menghubungi call center 110 dan 112, atau langsung ke Polrestabes Surabaya," pungkasnya. [bed]

GALERI PANDEMI

Disperpusip Jatim Gelar Rapat Teknis Penyelamatan Arsip

Ingatkan Penyelamatan Arsip Dampak Restrukturisasi Perangkat Daerah Surabaya, Bhirawa Kebijakan restrukturisasi lembaga pemerintah dan perangkat daerah, yang berdampak penggabungan maupun pembubaran lembaga sering menyisakan persoalan dalam penanganan dan penyelamatan arsip. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir. Tiat S. Suwardi, Msi saat membuka kegiatan Rapat Teknis Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung/Dibubarkan yang digelar secara daring melalui zoom meeting.

Menurut Tiat S Suwardi, masalah yang sering terjadi adalah lembaga yang menerima penggabungan tidak peduli dengan arsip Ir Tiat S Suwardi, Msi lembaga yang digabung. Bahkan untuk lembaga yang dibubarkan arsip-arsipnya banyak yang terabaikan begitu saja.

"Lembaga yang digabung atau dibubarkan, sering kali hanya mau menerima limpahan tugas baru, limpahan pegawai yang terdampak restrukturisasi, limpahan prasarana dan sarana, serta potensi bertambahnya anggaran karena beban tugas dan fungsi bertambah," jelasnya. Sikap tersebut berbeda dengan saat lembaga baru menerima limpahan untuk pengelola dan menyelamatkan arsipnya.

"Dalam situasi seperti itu arsip dianggap justru menjadi beban tambahan baru bagi lembaga yang digabung atau yang dibubarkan," jelasnya lagi.

Dalam konteks inilah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur perlu mengingatkan kembali penyelamatan arsip sebagai dampak penggabungan atau pembubaran melalui rapat teknis ini. Hal ini penting karena apapun kegiatan dari setiap urusan pemerintah harus

Penularan Covid-19 Kota Pasuruan Terkecil, Kesadaran Prokes Tinggi Adanya kesadaran masyarakat Kota Pasuruan untuk disiplin protokol kesehatan (prokes) dan ikut vaksinasi dinilai cukup tinggi diapresiasi langsung oleh Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf.

Oleh: Hilmi Husain, Kota Pasuruan

Rapat Teknis Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung/Dibubarkan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim secara daring melalui zoom meeting.

selalu dapat diukur hasil dan kinerjanya melalui capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), tidak terkecuali dalam urusan kearsipan di daerah.

Pada setiap akhir tahun pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota dituntut akuntabilitas kegiatan dan capaian kinerjanya melalui LEPPD (Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri.

Dalam urusan kearsipan setidaknya ada dua indikator kinerja kunci, pertama adalah tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, dan kedua, adalah tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertangungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publim dan kesejahteraan rakyat "Salah satu kunci keberhasilan penyelamatan arsip adalah ketataan kita terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kaidah mutlak harus dilalui oleh setiap perangkat daerah," tegas Tiar S Suwardi.

Kepala Bidang Penyelamatan dan Pendayagunaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Tidor Arif T. Djati, MM menambahkan rapat teknis penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung/ dibubarkan dimaksdkan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya penyelamatan arsip.

"Kegiatan ini juga untuk membangun sinergitas dengan lembaga pencipta arsip dan meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan kearsipan menuju tertib arsip dan administrasi," jelasnya. Hadir sebagai narasumber kegiatan Direktur Preservasi ANRI Rudi Anton, SH, MH, Arsiparis Madya ANRI Supranti, SAP, Plt. Kasi. Pengolahan Arsip Esthi Kartikaningsih.

Kegiatan yang awalnya hanya untuk lingkup Pemprov Jatim dan Kab/ Kota di Jatim ternyata mengundang minat peserta dari seluruh Indonesia.

"Ini mengindasikan penyelamatan arsip ini sudah menjadi perhatian secara nasional," ungkap Tidor lagi. [why*]

Itu tertuang dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan dan dipublikasikan di dalam buku "Perilaku Masyarakat Kota Pasuruan di masa pandemi Covid-19" Menurut Gus Ipul, taatnya warga dalam menjaga protokol kesehatan penting dilakukan agar kehidupan masyarakat bisa normal seperti sedia kala.

"Kami sangat apresiasi semakin taatnya warga Kota Pasuruan dalam menjaga prokes serta vaksinasi yang cukup tinggi. Tentunya, kita selalu menggalakkan gotong royong bersama dalam menghadapi pandemi ini. Termasuk bagaimana terus menerus mensosialisasikan pentingnya prokes," tandas Gus Ipul

dalam rapat Koordinasi RPJMD Kota Pasuruan, Selasa (24/8).

Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kadarwati menyatakan kesadaran masyarakat Kota Pasuruan untuk disiplin protokol kesehatan sudah sangat tinggi. Dari hasil survey yang dilakukan BPS Kota Pasuruan, mayoritas masyarakat sadar akan pentingnya disiplin prokes.

Yakni, 91,67 persen masyarakat Kota Pasuruan sudah memakai masker 1 lapis dan 58,21 persen masyarakat sudah memakai masker 2 lapis. Termasuk juga, 67,55 persen sudah menghindari kerumunan dan selalu jaga jarak saat berinteraksi dengan orang minimal dua meter.

hilmi husain/bhirawa

Rapat Koordinasi RPJMD Kota Pasuruan digedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Selasa (24/8). Dalam rapat itu, berdasarkan hasil survey BPS Kota Pasuruan, mayoritas masyarakat Kota Pasuruan sudah sadar akan pentingnya disiplin prokes.

Selain itu, 79,92 persen masyarakat Kota Pasuruan sudah mengurangi mobilitas dan tetap di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah.

Hingga 91,92 persen masyarakat sudah sadar dan selalu menjaga imun tubuhnya, dan 76, 89 masyarakat sudah rutin cuci tangan dan memakai handsanitizer.

"Survei perilaku masyarakat Kota Pasuruan dilaksanakan pada pandemi Covid-19 selama satu minggu, mulai tanggal 13-20 Juli 2021 kemarin," jelas Sri Kadarwati.

Menurutnya, survey itu dilakukan secara online karena masih dalam situasi pandemi Covi-19. Survey melibatkan 792 penduduk.

Adapun rinciannya, 53,3 persen adalah wanita dan 46,7 persen itu pria.

Responden memiliki latar belakang pekerjaan dan usia-usia masing.

"Masyarakat Kota Pasuruan sudah banyak yang patuh. Dari data kami, 81,31 persen responden sudah divaksin," kata Sri Kadarwati.

Sedangkan sisanya, 16,9 persen responden belum divaksin karena beberapa alasan. Ada karena kesehatan responden yang kurang fit, masih mencari lokasi vaksin dan lainnya.

"Tentunya, hasil survey ini menjadi statistik tambahan (additional statistic) untuk para pemangku kepentingan agar merumuskan langkah strategis dalam penanganan Covid-19," imbuh Sri Kadarwati.

Sekadar diketahui, berdasarkan catatan yang ada, angka penularan Covid-19 di Kota Pasuruan per 18 Agustus yang paling rendah di Jawa Timur. Dengan total kasus 3.838 dan kasus aktif 79. Ini artinya Kota Pasuruan berasa di urutan terbawah nomer 38 kabupaten atau kota dengan penyebaran Covid-19 terkecil. [*]