Binder25agustus2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Lebih Rp 300 juta kita berutang ke pihak ketiga untuk menutupi berbagai macam kebutuhan operasional rutin,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Desa Junrejo Andi Faisal

Selasa Legi, 25 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

25 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

Mendampingi Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo di Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

10.00 Menghadiri Munas MUI di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

PPP Ancam Layangkan Gugatan ke KPU PPP Jatim, Bhirawa Dianggap Pilkada Kota Surabaya dipaksakan dan tidak mematuhi azas demokrasi serta melanggar UU Pilkada, DPW PPP Jatim mengancam akan melakukan gugatan ke KPU. Apalagi diketahui surat rekomendasi dari DPP PAN untuk pasangan calon Rasiyo dan Dhimam Abror Djurait tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi.

Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer menegaskan siapapun yang nantinya menjadi pemenang Pilkada Surabaya rawan digugat banyak pihak. Pasalnya, dalam melaksanakan Pilkada Surabaya, banyak melakukan pelanggaran UU Pilkada. Mulai soal perpanjangan tahapan pendaftaran, hingga penetapannya. ‘’Padahal sesuai UU maupun PKPU disebutkan untuk pendaftaran paslon hanya berlaku satu kali saja, namun khusus Pilkada Surabaya diundur sampai dua kali. Termasuk masa penetapan, jika hampir seluruh Pilkada serentak di Jatim dilaksanakan tepat 24 Agustus, namun untuk Surabaya dan Pacitan sampai 30 Agustus. Apakah ini tidak menyalahi proses demokrasi,’’tegas pria yang juga anggota DPRD Jatim ini, Senin (24/8).

Bahkan, Musyaffa menengarai ada intervensi yang dilakukan oleh sejumlah elit politik demi memengkan partainya dalam Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 ini. Hal ini terbukti adanya pemaksanaan kehendak yang

Realisasi Anggaran Modal APBN 2015 Baru 20% Gubernur Jatim Sepakat Percepat Serapan

Bogor, Bhirawa Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tanah Air seiring kecilnya penyerapan modal APBN mulai diantisipasi pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan pengarahan kepada para pejabat daerah akan pentingnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pe nyerapan anggaran. Kebijakan tersebut telah menjadi satu-satunya andalan yang kerap didengungkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional yang belum juga bergerak mendekati target pertumbu-

Serapan Rendah, Legislatif Setuju Surabaya Disanksi DPRD Surabaya,Bhirawa Kalangan legislatif setuju pemerintah pusat memberi sanksi kepada Pemkot Surabaya akibat serapan anggaran yang rendah hingga semester pertama 2015 ini. Esensi sanksi ini diharapkan mampu mem-

han 5,7 persen sampai akhir tahun.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bila penyerapan modal APBN per Agustus 2015 ini baru sampai 20%.

“Soal APBN, perlu saya sampaikan bahwa APBN kita, realisasi serapan anggaran baru 20 persen. Sudah akhir Agustus, tetapi belanja modal baru 20

bangkitkan semangat Pemkot Surabaya untuk segera merealisasikan berbagai program pembangunan yang saat ini tersendat dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

HUT Polwan, Polisi Blitar Bagikan Air Bersih untuk Warga Blitar, Bhirawa Petugas Kepolisian Resor Blitar mendistribusikan air bersih untuk warga yang tinggal di daerah kesulitan air. Kegiatan itu digelar dalam rangka bantuan sosial memeringati HUT ke-67 Polwan.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Blitar AKP Wisnu Wardhana mengatakan lokasi yang menjadi tujuan pendistribusian air bersih adalah di Dusun Kalibiru, Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

“Kami lakukan bakti sosial dengan memberikan air bersih ke kawasan tersebut. Di daerah itu krisis air, sangat sulit didapat,” katanya saat dikonfirmasi kegiatan baksos tersebut, Senin (24/8). Ia mengatakan, bakti sosial ini sengaja dilakukan bersamaan dengan memeringati HUT ke-67 Polwan. Polisi mengirimkan satu tangki penuh air bersih untuk diberikan kepada warga di daerah yang krisis air tersebut.

Selain di Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, sebelumnya juga sudah didistribusikan air bersih ke Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo. Petugas juga mengirimkan satu tangki penuh air bersih.

Wisnu juga mengatakan, kegiatan pendistribusian itu akan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik. Selain di Kecamatan Panggungrejo, nantinya dua titik di Kecamatan Kademanangan, serta tiga titik di Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.  htn

Gubernur Jatim (empat dari kiri) bersama gubernur lainnya mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 2015 di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/8).

Kelabui Tuduhan Tak Transparan dengan Gelar Tanggapan Masyarakat Uji Forensik Berkas Paslon Dinilai Berlebihan

KPU Surabaya, Bhirawa Masa penelitian berkas pasangan calon (paslon) Tri Rishamarini-Whisnu Sakti Buana dengan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid semakin rancu. Sebab, jadwal tahapan yang seharusnya sudah memasuki penelitian berkas kedua paslon tak kunjung dilakukan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya hingga hari kedua, Senin (24/8) kemarin.

KPU Surabaya masih menunggu tanggapan terhadap paslon yang sudah didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun hingga hari kedua, tidak ada satupun masyarakat

Pasar Lesu, Holcim Resmikan Pabrik Baru di Tuban Berkapasitas 3,4 Juta Ton Pasar Semen Nasional Diproyeksi Menurun hingga 58-60 Juta Ton

Suka Cerutu Jember MEROKOK bagi sebagian kalangan memang diyakini dapat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu praktisi kesehatan terus gencar menyuarakan akan bahaya merokok.

Namun sebagian orang pula dengan alasan tertentu telah menjadikan merokok bagian dari rutinitas yang harus dilakukan.

Ada banyak jenis rokok di Indonesia, dan memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri.

Seperti rokok cerutu yang dikenal dengan harganya yang sangat mahal karena terbuat dari daun tembakau pilihan dan dibuat dengan cara handmade, serta tidak

 ke halaman 11

khoirul huda/bhirawa

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin SE, MSi saat menandatangani prasasti peresmian pabrik semen terbaru PT Holcim Indonesia Tbk di Kabupaten Tuban, Senin (24/8).

 ke halaman 11

Siswa Sekolah Pelaksana K-13 Didata

Tuban, Bhirawa Menteri Perindustrian RI Saleh Husin SE, MSi meresmikan pabrik semen terbaru PT Holcim Indonesia Tbk berkapasitas produksi 3,4 juta ton per tahun di Kabupaten Tuban, Senin (24/8). Pada kesempatan tersebut, menteri juga meminta perusahaan semen tersebut berkomitmen untuk menjaga industri hijau.

“Dengan kapasitas 3,4 juta ton semen per tahun ini, tentunya akan menambah kapasitas produksi semen nasional secara signifikan, dan diharapkan mampu mendukung kebutuhan dan pasokan semen. Peningkat-

Dindik Surabaya, Bhirawa Usulan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) mendapat respon positif dari sekolah. Khususnya sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 secara mandiri dan tidak mendapat jatah buku dari Kemendikbud.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menjelaskan, Dindik sudah melakukan pendataan terkait jumlah siswa masingmasing sekolah. Khususnya sekolah-sekolah di luar pilot project K-13 yang belum mendapatkan buku K-13. “Kami sudah melakukan pendataan jumlah siswa.

Masih sedang diproses agar sekolah non sasaran segera mendapatkan buku K-13,” ujarnya, Senin (24/8).

Seperti diberitakan Harian Bhirawa sebelumnya, persoalan terkait buku K-13 di Surabaya mulai menemukan titik terang. Dindik di Kota Pahlawan itu mulai menunjukkan respon positif dengan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Inovasi Mahasiswa UM Surabaya Ciptakan Olahan Pangan Berbahan Dasar Jagung

Menjadi Kerupuk Bantal hingga Legitnya Es Krim Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras sudah tidak bisa ditawar lagi. Meski sejatinya Indonesia punya beragam makanan pokok alternatif, seperti sagu, jagung cantel, jagung dan berbagai bahan dasar makanan lain. Inilah alasan yang mendorong para mahasiswa terus berinovasi melahirkan produk-produk pangan berbahan dasar alternatif.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Soekarwo

Sentil..  Pemdes Kelimpungan Cari Pinjaman Pengganti ADD  Program mbendol mburi  BLK Diantri untuk Pelatihan  Praktis dan solusi mahalnya biaya pendidikan  Pemkab Ajukan Banding Kelud  Endingnya rebutan rejeki

yang menanggapi kedua calon wali kota dan wakil wali kota. Apa yang dilakukan KPU Surabaya dengan membuka tanggapan masyarakat disinyalir untuk mengelabui tuduhan banyak pihak terkait tidak transparannya proses verifikasi

Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan hingga mampu mengekspor beras. Kini sebaliknya, menjadi negara importir. Ini tak lepas dari persepsi masyarakat yang menyebut belum makan jika tidak makan nasi.

Padahal sudah mengonsumsi roti, bahkan lontong berbahas beras sekali pun.

Ini menjadi dorongan bagi tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya untuk berinovasi.

Sulis Indriyawati dan Septi Andriana dari program pendidikan D-3 Kebidanan serta Adam Joko Santoso

dari program pendidikan D-3 Keperawatan, mereka lantas membuat makanan olahan berbahan dasar jagung. Mulai bubur, es krim, naget, hingga kerupuk bantal.

Inovasi mereka pun dimulai dengan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Lamongan. Tepatnya di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang. Lamongan ini termasuk lima daerah produsen jagung terbesar di adit hananta utama/bhirawa

 ke halaman 11

Tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya menunjukkan kreativitasnya membuat berbagai olahan makanan berbahan dasar jagung, Senin (24/8).

SURABAYA

2

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kenaikan Tarif Retribusi Parkir Layak Ditunda DPRD Surabaya, Bhirawa Perwali terbaru soal kenaikan tariff retribusi parkir di Surabaya mendapat sorotan tajam dari Komisi B DPRD Surabaya yang menudingnya sebagai aturan yang dipaksakan karena tidak dibarengi kajian secara komperhensif dan kesiapan perangkat pendukungnya.

Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya secara tegas mengatakan bahwa kenaikan tariff retribusi parkir di Surabaya melalui Perwali cenderung dipaksakan dan hanya berorientasi kenaikan PAD semata.

“Terkait tariff retribusi parker itu memang kewenangan diatur dalam Perwali, namun yang menjadi persoalan adalah menaikkan nilai tariff hingga seratus persen itu, apakah semata-mata hanya untuk PAD, klo ya, kan bukan satu-satunya jalan untuk ke arah itu,” terangnya. (24/8/15) Menurutnya kajian atas Perwali yang menaikkan tariff retribusi parkir sebesar 100 persen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kesiapan petugas dan kelengkapan pendukung Perwali kenaikan retribusi Parkir ini belum ada.

“Kami menanyakan dulu kajiannya, bisa kami terima apa tidak, kalau tidak, ya kami minta

untuk dibatalkan, karena selama ini kajiannya dilakukan sendiri oleh dinas pendapatan, padahal seharusnya dikonsultasikan dulu ke dewan yang membidangi soal anggaran, meskipun di Perdanya berbunyi bahwa soal tariff akan ditentukan melalui Perwali, karena ini menyangkut beban masyarakat secara luas,” tegasnya.

Lanjut Mazlan, yang kedua, masalah keamanan bagaimana, utamanya cover dari asuransi, sudah dilakukan apa tidak, makanya kami sebagai angota dewan akan menanyakan langsung pada Pemkot.

“Kesiapan pemberlakukan Perwali itu bagaimana, karena harus diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus, sementara sampai hari ini, di lapangan terlihat belum siap, buktinya karcis parker masih memakai yang lama dan hanya distempel keterangan harga baru, ini kan menunjukkan ketidaksiapan,” tandasnya.

gat/bhirawa

pelaksanaan kenaikan tariff retribusi Parkir layak ditunda. Salah satunya kekurangsiapan pemkot untuk melaksanakan ketentuan ini, termasuk belum adanya karcis parkir baru sesuai ketentuan. Pemkot masih menggunakan karcis lama yang dibubuhi stempel perubahan tarif.

Terkait pernyataan Dishub dari masyarakat.

Bahkan kami juga sudah meSurabaya bahwa sudah dila“Kalau kajian mereka menyim- nerima pengaduan dari paguyuban kukan kajian atas penerbitan pulkan bahwa masyarakat sudah juru parker pinggir jalan, bahwa perwali tersebut, Mazlan me- mampu dan mau, itu masyarakat karcis lama berstempel itu mennegaskan kajian tersebut tidak yang mana, kalau yang sifatnya jadikannya sulit untuk bekerja, valid . Selain tidak pernah di- insidentil mungkin saja, tetapi karena pengguna parkir meraserahkan ke Dewan, menurutnya bagaimana dengan mereka yang gukan keabsahan kenaikan tariff bukti di lapangan justru me- mempunyai aktifitas tetap setiap dalam stempel itu, bahkan dinunjukkan banyaknya keberatan harinya, itu kan memberatkan. anggap main-main, kini posisi juru

parker jadi simalakama, padahal hanya melaksanakan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, politisi asal FPKB ini juga menyoroti soal rencana tariff parkir progresif yang dinilainya terburu-buru, “selanjutnya, bagaimana dengan rencana tariff parker progresif, sudah ada nggak alatalatnya untuk persiapannya, mulai dari staf, berapa jam, berapa biayanya, kalau semua itu belum siap, lantas kenapa Perwali itu terlalu dipaksakan, ya ini yang kami dengar secara langsung,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Mazalan Mansyur meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menunda pemberlakukan Perwali tentang kenaikan tariff retribusi parker, karena momennya tidak tepat dan harus dilakukan kajian secara komperhensif.

“Menurut kami moment tidak tepat untuk menaikan tariff retribusi parkir, karena kami sudah pernah kupas agar target menaikkan nilai PAD tidak dengan menaikkan tariff parkir, apalagi menurut Komisi Pelayanan Public dari bagian konsumen telah meminta kepada walikota untuk membatalkan Perwali tersebut,” pungkasnya. Q gat

PANGGUNG BIROKRASI

Bank Sampah Untuk memberikan kerja sampingan bagi ibu rumah tangga yang tepat guna, kini warga Baratajaya 2 A Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Surabaya memilah sampah yang tidak terpakai seperti kardus, gelas plastik serta buku-buku dari warga sekitar. Sementara hasil pengumpulan barang bekas ini nantinya uang yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan kampung, Senin (24/8).

wwn/bhirawa

RPM Ishaq Jayabrata saat memahat padle usai dinyatakan lulus dan meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude.

Kuasai Teori, Tinggal Implementasi Surabaya, Bhirawa Kerja keras RPM Ishaq Jayabrata untuk menyelesaikan studi S3 di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menuai hasil memuaskan. CEO RS Pura Raharja itu berhasil menyandang gelar doktor ekonomi dengan predikat cumlaude.

Dihadapan para penguji, Ishaq Jayabrata memaparkan desertasi dengan judul ‘Analisa Pengaruh Keselamatan Pasien, Kualitas Pelayanan, Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pasien dan Loyalitas Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Swasta di Surabaya’.

Desertasi itu mengupas mengenai manajemen pelayanan rumah sakit yang intinya bahwa program keselamatan pasien atau six goals dengan enam indikator dari JCI) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien di rumah sakit swasta. JCI (joint commission international) adalah program akreditasi internasional standard WHO yg di berlakukan di indonesia baru tahun 2012.

Disisi lain Jayabrata juga menyoroti petugas pelayanan rumah sakit seperti di bagian farmasi yang kadang tidak memberikan keterangang dengan jelas ke pasien mengenai obat yang diberikan.

“Harusnya petugas memberikan penjelasan yang gamblang soal obat yang akan dikonsumsi pasien, tapi dari pengamatan saya masih ada petugas yang hanya memberikan obat tanpa penjelasan apapun,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Surabaya itu, Q wwn Senin (24/8) di Gedung Untag.Q

trie diana/bhirawa

Dewan Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Daging Presiden Jokowi Buka Munas MUI di Grahadi DPRD Jatim, Bhirawa Beredarnya daging celeng di kabupaten Bojonegoro dan seju,lah daerah memunculkan reaksi keras dari Anggota DPRD Jatim. Para politisi ini menganggap pengawasan yang dilakukan oleh instansi kurang maksimal.

Di sisi lain, dengan semakin mahalnya harga daging sapi, membuat oknum atau mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menjual daging celeng yang dioplos dengan daging sapi.

Ketua Fraksi PPP Jatim, Musyaffa Noer menegaskan dengan beredarnya daging celeng di Bojonegoro itu menunjukan pemerintah kecolongan dalam hal pengawasan, dan ini membutuhkan perhatian. Ini artinya tingkat pengawasan keluarmasuk barang harus diperketat.

“Oplosan daging celeng baru ditemukan dilakukan pedagang

Bojonegoro, kemungkinan besar juga terjadi di daerah lain dan belum ditemukan. Untuk itu pemerintah bersama dengan aparat kepolisian dan seluruh jajaran SKPD terkait harus memperketat pengawasan, karena beredarnya daging celeng inj bukti lemahnya pengawasan. Jika tidak hal serupa akan kembali terjadi,” ujar pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim, Senin (25/8).

Musyaffa menegaskan, oplosan daging celeng ini bisa jadi imbas dari tingginya harga daging, sehingga cara-cara yang tidak benar dilakukan. Padahal disisi lain Jatim surplus daging sapi seperti yang disampaikan gubernur. Artinya banyak pedagang nakal yang memainkan harga, oknum-oknum seperti ini yang harus ditindak tegas dan diberi sangsi.

“Disperindag, Dinas Peternakan bersama aparat kepo-

lisian harusnya bekerjasama dalam memperketat pengawasan semaksimal mungkin, sekaligus memberi sangsi tegas kepada para pedagang nakal, agar hal yang sama tidak terjadi di tempat lain,” tegas politisi yang juga Ketua DPW PPP Jatim ini.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok. Menurutnya , maraknya peredaran daging celeng di masyarakat akibat minimnya pengawasan pemerintah di lapangan.

Karena itu, pihaknya setuju ada sangsi tegas bagi mereka atau oknum yang berada dibalik jual beli daging celeng tersebut.

Apalagi dalam Perda nomor 3/ 2012, disana jelas dicantumkan sanksi pidana minimal enam bulan kurungan, mengingat pelanggaran tersebut termasuk dalam rana kriminalisasi atau Q cty hukum pidana.Q

Hadapi MEA, Dewan Minta Pemprov Maksimalkan BLK DPRD Jatim, Bhirawa Para anggota legislative mengingatkan kembali kepada Pemprov Jatim agar segera mempersiapkan tenaga yang terampil dalam menghadapi masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah di

depan mata.

Anggota DPRD Jatim, Chusainuddin berharap agar Pemprov Jatim sudah menyiapkan tenaga terampil agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Diantaranya den g a n m e m b e r i k a n k e t e-

rampilan khusus (skill) kepada para tenaga kerja sehingga terserap di dunia kerja dalam negeri, bahkan kalau perlu juga di luar negeri.

“Angkatan kerja kita harus dibekali keterampilan khusus. Agar tak kalah

bersaing dengan tenaga kerja asing. Saat ini waktunya merealisasikan slogan Ayo Kerja Songsong MEA 2015. Dan peran pemprov sangat besar untuk merealisasikan hal tersebut,” papar politisi asal PKB, Senin (24/8).

Lebih lanjut Pemprov bisa memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada dibawah binaan Disnaker Jatim. Pihaknya berharap, BLK bisa menjadi sarana untuk menciptakan angkatan kerja yang teQ cty rampil dan siap kerja.Q

Pemprov, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung Negara Grahadi Surabaya hari ini, Selasa (25/8). Sedangkan seluruh kegiatan Munas akan dipusatkan di Garden Palace Surabaya, mulai 24-27 Agustus 2015.

Selain Presiden, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara juga direncanakan hadir dalam pembukaan. Yaitu Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

“Hari ini (kemarin) hanya siding pleno dan tasyakuran saja, Insya Allah besok (hari ini) Pak Presiden bersama Pak Gubernur yang membuka di Grahadi. Munas kali ini adalah yang pertama kali digelar di luar Jakarta,” kata Jalal, ditemui disela-sela munas.

Menurut dia, munas sebagai forum tertinggi MUI diikuti utusan MUI provinsi seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam, pesantren, dan perguruan tinggi. Salah satu pertimbangan Jawa Timur khususnya Surabaya sebagai tempat Munas karena dinali paling siap.

“Surabaya paling siap, memang ada juga provinsi dan daerah lain yang menyatakan siap,” ungkapnya.

Wakil Ketua Pelaksana munas, Zainut Tauhid Saadi mengatakan, agenda lima tahunan ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, introspeksi, bahkan otokritik terhadap keberadaan, peranan, dan sumbangsih MUI. Dibutuhkan kecermatan, kejernihan, dan kejujuran serta obyektivitas dalam menilai lembaga yang tepat berusia 40 tahun ini telah memberikan manfaat dan kemajuan bagi umat, bangsa, dan agama.

Dia mengatakan, kehadiran dan peranan MUI sangat dinanti oleh umat dan bangsa. Namun, sesuai perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, MUI Q iib menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki.Q

Saat Anak-anak Berkebutuhan Khusus Beraksi di Panggung Apresiasi

Tampil Percaya Diri, Hapus Segala Keterbatasan Setiap anak yang lahir adalah anugerah. Jika pun ada keterbatasan secara fisik dan mental, bukan berarti mereka tidak boleh memiliki harapan. Karena Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarya.

Senin(24/8) kemarin 3000 siswa-siswi inklusi dari berbagai tingkat SD hingga SMA di Surabaya melakukan unjuk kebolehan. Lewat ajang apresiasi pendidikan khusus, anak-anak dengan berbagai keterbatasan ini tampil dengan segenap kepercayaan dirinya. Bernyanyi, berpuisi, menari, atau memainkan teater, semua bisa mereka lakukan.

Satu diantaranya ialah

penampilan oleh siswa SDN Krembangan Utara 3 Surabaya. Tim tari beranggotakan empat siswa ini menampilkan bakatnya menari jaranan. Mereka adalah ABK dengan jenis ketunaan autis dan down syndrome. Dengan jenis ketunaan ini, Guru Pendamping Khusus (GPK) memiliki tantangan sendiri agar mereka bisa kompak dan percaya diri saat tampil.

“Tadi sebelum naik pang-

gung mereka antusias sekali. Tapi ketika sudah naik panggung, satunya malah tidak mau ditinggal ibunya,” ungkap Yuliati, GPK SDN Krembangan Utara 3 saat ditemui di Balai Pemuda Surabaya, Senin (24/8).

Salah satu siswanya yang enggan ditinggal orangtuanya saat tampil ialah Mohammad Ridwan Irsyad.

Yuliati mengaku, Irsyad turun kepercayaan dirinya karena jadwal dari panitia terlalu molor. Seharusnya tampil pukul 08.30 tapi baru dipanggil pukul 11.00.

“Modal utama untuk mengajak mereka dari kelas ke tempat keramaian seperti ini hanya kepercayaan diri. Sa-

yangnya, percaya diri mereka drop karena terlalu lama menunggu,” tutur dia. Tapi untungnya, lanjut dia, seiring waktu Irsyad akhirnya bisa mengikuti tarian dengan baik. Ibunya pun tidak lagi digandoli di atas panggung.

Penampilan tak kalah menarik juga ditunjukkan oleh para siswa YPAB Surabaya. Sejumlah siswa tuna netra yang tergabung dalam tim paduan suara melantunkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Tak urung, suara nyaring mereka membuat suasa menjadi hening.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih mengapre-

tam/bhirawa

Tak mau ditinggal, Mohammad Ridwan Irsyad, Siswa SDN Krembangan Utara 3 meminta orangtuanya tetap mendampingi saat tampil di panggung apresiasi pendidikan khusus. siasi pameran tersebut. Me- butuhan khusus. khusus juga bisa menunnurutnya, ajang ini dapat “Tidak hanya yang normal jukkan kreasinya. Tidak memberikan ruang khusus saja yang dapat berkarya, boleh ada diskriminasi,” Q tam bagi mereka yang berke- tetapi siswa berkebutuhan pungkas dia.Q

SURABAYA

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

3

Dugaan Penyalahgunaan Kredit KUPS di Bank Jatim Jombang

Perhitungan BPKP Belum Kelar, Penyidikan Dugaan Korupsi Sapi Jombang Jalan di Tempat Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kredit usaha penggemukan sapi (KUPS) Bank Jatim Jombang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim harus berjalan di tempat. Penyebabnya, Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Jatim belum menuntaskan perhitungan kerugian keuangan negara kasus ini.

Tak ingin lama di proses penyidikan, dua orang tim auditor BPKP Jatim yang menghitung kerugian negara kasus ini, Senin (24/8) mendatangi tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Kedatangan mereka tiada lain untuk berkoordinasi dengan

penyidik, terkait penuntasan penghitungan kerugian negara.

“Dua orang dari BPKP datang untuk koordinasi terkait kasus dugaan KUPS Jombang,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto, Senin (24/8).

Sementara itu, Ketua tim penyidik kasus KUPS Dandeni Herdiana menambahkan, koordinasi dengan BPKP dilakukan karena masih ada dokumen yang kurang dan diperlukan sebagai bahan penghitungan kerugian negara.

“Ada sedikit dokumen yang kurang, sehingga tim auditor BPKP memintanya. Sampai saat ini pun belum diketahui kerugian

negara kasus ini,” tambahnya.

Penyidik yang juga Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) itu menjelaskan, karena kerugian negaranya belum ditemukan, kasus KUPS sampai sekarang belum diserahkan ke penuntutan oleh penyidik. Sebab, lanjut dia, kerugian negara harus tertera dalam berkas saat diserahkan ke penuntutan, sehingga dapat segera dilanjutkan ke penuntutan.

“Dalam berkas harus dicantumkan berapa jumlah kerugian keuangan negaranya. Sampai sekarang berkasnya belum masuk ke penuntutan,” katanya.

Selain soal kerugian negara, informasi lain menyebutkan kasus ini

nyantol lama karena terjadi gugatan terkait kepemilikan tanah yang dijadikan agunan ke Bank Jatim untuk KUPS oleh tersangka, Maskur, di PN Jombang. Namun, Dandeni memastikan bahwa gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap penyidikan kasus ini.

“Memang kami sudah menerima informasi itu. Tapi sidangnya sudah selesai,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Dandeni, agunan yang dijaminkan tersangka ke Bank Jatim memang menyalahi aturan. Dalam bantuan kredit, lanjut dia, pemohon hanya boleh menjaminkan lahan perseorangan maksimal 5 hektare. Tapi, dalam kasus KUPS tersangka

Maskur mengagunkan lahan di Blitar atas nama perseorangan seluas 5.000 hektare, itu pun terjadi sengketa kepemilikannya.

“Jadi bermasalah,” imbuhnya.

Kasus KUPS di Bank Jatim Jombang diusut Kejati Jatim sejak akhir 2014 lalu. Kasus bermula ketika Koperasi Peternakan Bidara Tani Jombang mengajukan kredit usaha penggemukan sapi (KUPS) ke Bank Jatim Jombang tahun 2009 lalu. Permohonan dikabulkan dan bank pelat merah itu mengucurkan dana kredit sebesar Rp 42 miliar kepada Koperasi Bidara Tani.

Kredit jadi masalah karena belakangan cicilannya macet. Sete-

lah diusut, uang kredit diduga disalahgunakan. Sapi yang dibeli Bidara Tani hanya 750 ekor, dari seharusnya 2.000 ekor, itu pun sebagian sapi lokal, bukan impor sesuai di proposal kredit. Selain itu, ternyata tanah yang diagunkan bermasalah.

Kejati sudah tetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Maskur selaku Ketua Koperasi Bidara Tani, mantan Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, BW dan penyelia operasional kredit Bank Jatim Cabang Jombang HCS. Hingga sekarang, ketiganya belum ada yang ditahan. “Lihat nanti ketika tahap dua (ditahan atau tidak),” pungkas Dandeni.Q bed

Visa Tertahan, 38 CJH Lima Kloter Belum Bisa Berangkat Surabaya, Bhirawa Sampai saat ini nasib 38 CJH Jawa Timur kloter 1 sampai kloter 5 masih tertahan di Asrama Haji Sukolilo. Para CJH ini belum bisa diterbangkan ke tanah suci akibat adanya 900 visa Calon Jamaah Haji (CJH) embarkasi Surabaya yang masih tertahan di Kedutaan Arab Saudi .

Karnaval Berkeliling Kampung

trie diana/bhirawa

Warga Tirtoroto RT 05 RW 03 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya memeriahkan agustusan dengan menggelar karnaval memakai berbagai kostum seperti tuyul masuk kampung, para sarjana, waria, zombie, buto ijo, dan kostum lainnya . Tampak seorang ibu menggendong masha berjalan kaki berkeliling kampung, Senin (24/8).

Swasta Berperan Turunkan Kasus TB Surabaya, Bhirawa Untuk menekan jumlah penderita TB, diharapkan sektor swasta mengambil peran dalam upaya pemberantasannya.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.menyampaikan peran swasta diperlukan untuk melengkapi atau mendukung upaya yang dilakukan sektor publik atau pemerintah. Sebagai pengambil ke-

bijakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah TB, sehingga diperlukan kerjasama dengan banyak pihak atau stakeholder. ‘’Kita akan berkerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing sehingga penurunan kasus TB dapat dipercepat,’’ ucapnya.

Dikatakannya, swasta bisa mengandeng Dinkes atau rumah

sakit dalam menemukan dan memberikan obat pada penderita TB. Dengan jumlah relawan TB dari sektor swasta pencapaian penemuan penderita TB akan lebih mudah. Jika dilihat hingga saat ini masih banyak penderita TB yang belum ditemukan, sehingga diperlukan kerja keras dalam menemukanQ dna nya.Q

Menurut Kabid Penyelenggara Haji Kemenag Jatim, HM Sakur saat di konfirmasi Bhirawa di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (24/8) mengungkapkan, dari awal keberangkatan kloter I masih ada 6 ribu visa yang belum selesai namun Minggu kemarin tinggal 4 ribu yang belum juga selesai tetapi hari ini, Senin (24/8) tinggal 900 yang masih tertahan di kedutaan Arab Saudi.

“Alhamdulillah, dalam dua hari ini visa yang belum selesai tinggal 900 saja, kami berharap visa tersebut segera tuntas sehingga ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sementara visa dari 31 CJH kloter I yang tertahan kini sudah keluar namun hanya 21 visa saja

sedangkan sisanya 9 visa masih dalam proses di Jakarta. “Menurut informasi yang saya terima dari Kementerian Agama pusat, Insyaallah dalam satu dua hari visanya sudah selesai,” katanya.

Permasalahan visa ini sempat membuat panitia haji ini kelabakan sebab visa yang belum turun ini tidak hanya dialami CJH kloter I tapi juga kloter lainnya. “Jadi total visa yang belum diterima dari CJH kloter I 31, Kloter II 10 dan kloter III 5, tapi dari seluruh kloter yang kita berangkat tinggal 38 CJH saja yang belum menerima visa,” terangnya.

Namun, pihak Kemenag Jatim sudah memastikan bahwa semua CJH akan berangkat ke

Tanah Suci tinggal permasalahan visa saja. “Ya, ini semua tidak dialami Indonesia saja tapi juga dialami seluruh dunia karena adanya penerapan program e-hajj dan kemungkinan di kedutaan masih ada trouble, untuk itu kami minta kesabarannya bagi CJH,” ucapnya.

Sedangkan menurut Seksi Panitia Haji Indonesia dan Kasie Kemenag Kabupaten Pacitan, Siti Aisyah terus memotivasi para jamaah yang belum memiliki visa.

“Sudah dua hari ini berada di Asrama Sukolilo Surabaya dan ada sekitar 26 jamaah yang visanya belum turun sehingga tidak bisa berangkat,” pungkasnya.

Sehingga hampir tiap jam ia meminta informasi ke panitia kemenag Jatim terkait jamaahnya yang belum bisa berangkat.

“Syukur Alhamdulillah mereka masih bisa mengerti dengan kondisi yang ini, tapi saya tetap melakukan pendampingan terhadap mereka supaya tetap berQ riq semangat,” katanya.Q

Berkas Komisioner Tiada Kabar

Tersangka Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim Kembali Diteliti Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Direktorat Resere Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim kembali menyerahkan berkas empat tersangka dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (24/8). Selanjutnya, Jaksa bidang penuntutan Kejati Jatim akan meneliti pengembalian berkas itu.

Pengembalian berkas oleh penyidik kepolisian ini, merupakan proses pemberkasan atas empat tersangka dugaan korupsi dana hibah ke Bawaslu Jatim. Empat berkas tersebut atas nama tersangka Amru selaku Sekretaris, Gatot Sugeng Widodo selaku Bendahara Bawaslu Jatim, Ahmad Khusaini dan Indriyono selaku rekanan penyedia barang dan jasa pada Bawaslu Jatim.

“Hari ini (kemarin, red) penyidik Polda Jatim menyerahkan kembali berkas empat tersangka Bawaslu Jatim. Selanjutnya Jaksa mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas itu,” kata Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Senin (24/8).

Dandeni mengatakan, pengembalian berkas oleh penyidik Polisi merupakan tindaklanjut dari P19 berkas oleh Kejaksaan. Sebab, Jaksa peneliti menilai adanya kekurangan formil dan materil yang harus dilengkapi penyidik kepolisian. Salah satunya terkait tanggungjawab perbuatan masing-

masing tersangka terhadap pembebanan penggantian kerugian negara.

Lanjut Dandeni, nantinya berkas itu akan diteliti selama 14 hari, guna menilai apakah berkas sudah bisa dinyatakan P21 (berkas penyidikan dinyatakan sempurna) atau masih ada kekurangan. Jika masih ada kekurangan, pihaknya akan mengembalikan berkas empat tersangka Bawaslu Jatim ke penyidik kepolisian.

“Berkas akan kami teliti dulu. Jika ada kekurangan, akan kita kembalikan ke penyidik kepolisian beserta petunjuk dari Jaksa peneliti untuk segera dilengkapi,” terang Dandeni.

Disinggung mengenai adakah koordinasi terkait enam berkas tersangka lainnya ? Jaksa asal Garut ini mengaku, pihaknya tak mendapati koordinasi terkait hal itu.Menurutnya, kewenangan proses pemberkasa perkara Bawaslu Jatim ada pada penyidik kepolisian. Pihaknya hanya sebatas menerima pelimpahan berkas dan tersangka.

“Belum ada. Sekarang kami (Jaksa peneliti) fokus pada berkas empat tersangka Bawaslu Jatim,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Nurrachman mengatakan, pihaknya masih memfokuskan penambahan kekurangan (syarat formil dan materil) pada empat berkas yang Q bed dikembalikan oleh Kejaksaan.Q

Masyarakat Tidak Sadar Gangguan Tiroid Kurangnya informasi ganguan tiroid menyebabkan angka penderita hipertiroid terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun di RSUD dr Soetomo, jumlah penderita tiroid menduduki peringkat ke dua setelah diabetes.

Spesialis Penyakit Dalam RSUD dr Soetomo Surabaya, Prof. dr. Agung Pranoto mengatakan, tingginya kasus tiroid harus disikapi serius oleh semua pihak. Sebagai pengambil kebijakan pemerintah mempunyai andil besar dalam memberikan sosilisasi bahaya dan penanganan penyakit tiroid. Selain itu sebagai penderita, masyarakat mempunyai peran untuk mencari informasi bagaimana menyebuhkan penyakit tiroid.

“Dengan memberikan pemahaman yang benar, saya harap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan gangguan tiroid, termasuk bagaimana mengenali gejala-gejalanya, dan mengetahui dampak dari gangguan tiroid pada kondisi penderita. Sebab lebih dari 1,7 juta orang di Indonesia berpotensi mengalami gangguan tiroid,” terangnya.

Dalam beberapa kasus lanjut dr Agung mengatakan, wanita menjadi dominan awal terkena gangguan tiroid. Dimana setiap tahunnya 2,7 persen dari angka populasi wanita terkena gangguan tiroid. Penyakit yang bisa menurun pada keturunannya ini, sangat berbahaya bagi pertum-

Dokter sedang memeriksa penderita tiroid. buhan anak terutama anak yang masih ada dalam kandungan.

Selain menggangu mental dan kecerdasan anak. ‘’Selain itu setiap bayi yang lahir perlu melakukan skrining hipotiroid kongenital, hal tersebut perlu dilakukan, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan tiroid. Bahkan peran pemerintah daerah juga dibutuhkan, untuk melakukan deteksi dini, sesuai peraturan menteri kesehatan,’’ tambahnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono mengatakan, kurangnya informasi selama ini kepada publik tentang penyakit tiroid menjadikan angka serangan penyakit ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, kelenjar gondok bukan hanya disebabkan kekurangan garam beryodium, tapi bisa lantaran adanya gangguan bekerjanya kelenjar tiroid.

dna/bhirawa

‘’Kinerja kelenjar ini sangat tergantung pada reaksi tubuh saat melakukan sekresi atau pelepasan hormon tiroid,’’ ujarnya.

Ditambahnya, gangguan kelenjar tiroid ternyata tidak menimbulkan rasa sakit. Alhasil, banyak orang yang tidak menyadari dan mengenali datangnya penyakit tersebut. Padahal, apabila penyakit tersebut tanpa penanganan yang tepat, gangguan kelenjar tiroid bisa berakibat fatal terhadap kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Perlu diketahui, tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher bagian depan yang berbentuk seperti kupu-kupu dan mempunyai sejuta peran. Kelenjar ini akan memproduksi hormon tiroid yang berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel di tubuh. Tidak kurang dari 300 juta penduduk dunia mengalami gangguan fungQ dna si kelenjar tiroid.Q

4

OPINI Tajuk

Start Kampanye Pilkada KAMPANYE Pilkada serentak 2015, diam-diam digenjot oleh tim pasangan calon setelah mendaftar pada KPU Kabupaten dan Kota. Spanduk, baliho dan berbagai selebaran ditebar. Juga pasang iklan pada media cetak dan elektronik.

Walau sebenarnya, pasangan calon sudah dikenal luas.

Sehingga kampanye seharusnya tinggal memaparkan visi dan misi disampaikan dengan cara bahasa santun.

Kampanye akan menjadi cara terakhir pasangan calon untuk merebut hati rakyat. Kesalahan kampanye bisa menjadi penyebab kekalahan. Dus tim sukses (TS) mesti bekerja profesional, menghindari aksi counter-produktif. TS juga harus menghindari unjuk kekuatan dan kampanye hitam yang menimbulkan antipati masyarakat. Seyogianya lebih dipilih cara sosialisasi khusus dengan tema nomor urut.

TS mestilah benar-benar meng-inovasi kampanye, agar nomor pasangan calon pilkada semakin gampang dikenal. Dengan berbagai simbol (dan filosofi) tentang angka, termasuk mitos dan legenda sosial yang dikenal luas masyarakat. Misalnya, nomor urut 1, cukup mengacungkan jari telunjuk setinggi-tingginya dengan menyebut “nomor satu” sebagai simbol juara. Yang nomor dua pun, cukup dengan menunjuk lambang huruf V, yang berarti victory, kemenangan.

Kini kampanye sudah digeber melalui berbagai baliho raksasa (ukuran 4x6 meter persegi) sampai gambar pasangan ukuran kartu nama (3x5 sentimeter persegi). Begitu pula media masa cetak dan elektronik (sampai buletin internal), semuanya memperoleh berkah panen iklan. Banyak pula media masa terjebak menjadi partisan, mendukung pasangan calon tertentu.

Diluar anggaran iklan tim sukses, banyak pula pengusaha terlibat langsung mendanai ongkos sosialisasi.

Antaralain iklan outdoor dengan ukuran raksasa (3x6 meter persegi), harga sewa sangat mahal, bisa mencapai Rp 500 juta per-titik. Walau tidak menyertakan nama perusahaan pemasang, biasanya tim sukses sudah dilapori. Tidak diketahui pasti “balas jasa” yang diharapkan. Namun pasti, para cukong tidak pernah memberi bantuan gratis.

Tetapi yang paling gegap gempita, adalah kampanye melalui media sosial. Sudah puluhan juta kalimat dinyatakan melalui media sosial berbasis internet. Facebook, twitter, blog, e-mail, sampai SMS. Semuanya tak pernah berhenti berkampanye untuk mendukung pasangan calon yang dijagokan. Juga masih banyak perdebatan, sampai kampanye hitam (dan hasutan).

Berbagai kampanye pada media sosial ini luput dari rambu-rambu larangan kampanye, karena berdalih kebebasan berbicara (secara individu). Memang benar, kebebasan berbicara dijamin UUD pasal 28E ayat (2) dan ayat (3). Jadi, untuk apa KPU membatasi waktu kampanye? Peraturan itu (kampanye) paling sering dilanggar. Seolah-olah waktu yang disediakan terlalu sempit.

Padahal tim sukses pasangan calon (dan parpol) sudah memulai kampanye sejak sebelum pendaftaran di KPU. Begitu di-deklarasi-kan, kampanye pun dimulai. Sudah jutaan lembar baliho, stiker, selebaran, dan iklan neon disebar.

Hingga hari akhir kampanye, hanya sedikit yang dibongkar sebelum coblosan. Sebagian besar tetap dibiarkan.

Berbagai pesan propaganda dinyatakan dalam kampanye. Selain berisi janji, juga narsisme tentang ke-pribadi-an pasangan calon. Pendek kata, pasangan calon harus di-citrakan hampir bagai “orang suci.” Mendekati sifat malaikat: bersih, selalu taat aturan, dan nyaris tanpa kesalahan sepanjang hidup. Seluruh narsisme, niscaya dibuat lebay, berlebihan.

Bahkan pilkada kali ini, banyak pasangan calon dicitrakan sebagai orang kaya yang bersih dan dermawan.

Namun pamer kekayaan bisa menjadi bumerang. Bahkan telah beredar luas pembicaraan konon “membidik” pasangan lain. Terutama incumbent akan menjadi “sasaran tembak” bersama. Khususnya berkait dengan alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah sosial, yang bersumber dari APBD. Beberapa daerah sudah terbukti. Kepala Daerahnya menjadi tahanan KPK, didakwa korupsi APBD (bahkan APBN), sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, dan Riau. 

Ralat Tajuk Bhirawa edisi Senin (24/8) berjudul “Haji (Kini) Lebih Nyaman” ada kesalahan dalam penulisan pada alenia kedua kalimat hampir akhir. Kalimat yang benar adalah berbunyi lembaran uang senilai Rp50 ribu dihargai sekitar 14 riyal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. redaksi

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Virus Mers-Cov Saat Ibadah Haji CALON jamaah haji (Calhaj) diminta untuk mewaspadai virus Mers-Cov atau Mers Corona dan tidak bersentuhan langsung dengan unta untuk mencegah virus tersebut. Saya imbau calon jemaah haji untuk menghindari kontak fisik dengan hewan tersebut karena virus tersebut kemungkinan berasal dari unta. Virus Mers-Cov atau Mers Corona, cukup berbahaya. Kementerian Kesehatan mengimbau kepada calon haji Indonesia untuk selalu menggunakan masker dan desinfektan untuk mencegah tertularnya Mers-Cov atau Mers Corona selama menjalankan ibadah haji.

Pemeriksaan kesehatan mejelang dan setelah naik haji sangat penting, oleh sebab itu calon jamaah haji wajib untuk suntik kekebalan tubuh. Secara umum calon haji harus menerapkan berprilaku hidup sehat dan bersih termasuk kebiasaan mencuci tangan, upaya itu perlu di galakan terutama sejak pelaksanaan manasik haji.

Saat menjalankan ibadah haji tahun ini, kondisi cuaca di Tanah Suci sangat panas, karena itu para calon jamaah haji Indonesia, harus memperhatikan kesehatan, dengan meningkatkan daya tahan tubuh, cukup cairan dan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Cuaca di Arab Saudi tahun ini terbilang cukup ekstrim dibandingkan tahun lalu, sebanyak 168.800 calon haji asal Indonesia akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun ini, mereka terdiri atas 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus.

Kloter pertama berangkat pada 21 Agustus 2015.

Virus Mers-Corona merupakan penyakit syndrome pernapasan yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan yang ringan hingga berat, virus ini memiliki masa inkubasi 7-14 hari, pertama kali muncul pada September 2012 di Arab Saudi, gejalanya adalah demam dengan suhu badan lebih dari 38 derajat Celsius, batuk dan sesak nafas.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Legi, 25 AGUSTUS 2015

Dana Desa, Tantangan dan Harapan Kran anggaran ke daerah terus diperbesar. Pada RAPBN tahun 2016 pun pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang besarnya melebihi anggaran belanja kementerian/lembaga. Transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan Rp 782,2 triliun dari total RAPBN sebesar Rp2.121,3 triliun. Sementara belanja kementerian /lembaga lebih rendah, hanya Rp780,4 triliun.

K

ebijakan ini ditempuh tentu saja sebagai rencana besar dari penjabaran Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa ke kota. Kembali ke desa memang menjadi kebutuhan mendesak agar tidak semuanya terpusat kepada kota – kota besar. Mengucurkan anggaran lebih besar ke daerah dimaksudkan agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pola kebijakan ini diyakini lebih tepat sasaran , ketimbang selama ini desa yang hanya menerima tetesan pembangunan dari perkotaan.

Hanya saja kebijakan ini perlu didukung dengan aturan main yang jelas, termasuk sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dari pemerintah pusat. Ini diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan.

Sinkroniasi kebijakan ini termasuk di dalamnya menyangkut ruang lingkup pendanaan, alokasi anggaran, penyampaian kegiatan dan kebutuhan di masing – masing daerah.

Yang perlu diantisipasi lagi adalah soal pengawasan anggaran dan alokasi penggunaan anggaran. Jangan sampai alokasi anggaran tercecer di tengah ajalan atau penggunaan tidak tepat sasaran. Pengawasan mulai dari perencanaan kegiatan, transfer dana hingga pemanfaatan ang-

D

di bidang perencanaan kegiatan, akuntansi dan pelaporan, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi.

Dalam pendampingan juga perlu disampaikan kepada para aparat desa segala resiko yang Oleh : garan. Berapa pun akan terjadi jika Nur Qomar besarnya dana ditidak mengelola dana kucurkan, jika menydesa sesuai dengan impang dari sasaran, aturan, prinsip kehamaka yang terjadi ti-hatian harus tetap bukan penguatan, tetapi pengdijaga dalam pengelolaan dana hamburan. tersebut. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Tantangan Perangkat Desa harus bersinergi agar program Perangkat desa harus mau pembangunan desa yang mengdan mampu mengelola dana desa gunakan dana desa ini berhasil. tersebut dengan transparan dan Akademisi dari berbagai perakuntabel. Untuk itu mereka perguruan tinggi bisa berperan aktif lu mempelajari cara menyusun memberikan pendidikan dan agenda pembangunan, mulai pelatihan pada perangkat desa. dari rencana sumber daya yang Selain itu, para perangkat desa dibutuhkan, proses pelaksanaan juga harus didorong aktif untuk sampai indikator tercapainya belajar. Pendamping desa ditunagenda tersebut. tut untuk mendorong partisipasi Perangkat desa juga mestinya masyarakat dalam penyusunan paham tentang sistem pembakebijakan desa yang dilakuyaran, sistem akuntansi, dan kan melalui musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban sesKebijakan-kebijakan strategis uai dengan peraturan perundangyang berkaitan dengan pengeloundangan yang berlaku sebagai laan pembangunan desa, harus bentuk akuntabilitas kepada dipertanggungjawabkan melalui publik. Kucuran dana desa yang musyawarah desa. begitu besar akan sangat berbahaya jika tanpa adanya pelaporan Mendanai Program pertanggungjawaban yang akunPembangunan Ekonomi tabel untuk sangat perlu adanya Dana desa sebaiknya digunaprogram pendampingan, karena kan untuk mendanai programberbagai pihak meragukan proprogram peningkatan kapasitas fesionalitas dan integritas aparat masyarakat desa yang berkorelasi desa dalam mengelola dana desa positif terhadap pembangunan tersebut. ekonomi secara kolektif. Jangan Sumber daya manusia di desampai dana desa tersebut disalah sa-desa yang terbatas, menggunakan perangkat desa untuk haruskan aparat desa untuk hal-hal yang tidak menjadi prididampingi oleh para akademisi. oritas dalam pembangunan desa.

Aparat desa juga harus mampu Dana desa juga diharamkan unmembangun kemitraan dengan tuk penggunaan kepada kegiatanorganisasi masyarakat di tingkat kegiatan yang bernuansa politis. lokal yang sudah berpengalaman Program-program yang menjadi melakukan pendampingan dalam prioritas utama di desa tersebut memperkuat pemerintahan desa adalah menjadi agenda utama

yang harus dilakukan pembangunannya oleh perangkat desa.

Pembangunan infrastruktur, menggerakan ekonomi kreatif dan banyak program lainnya bisa menjadi alternatif penggunaan dana desa. Pembangunan infrastruktur diharapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas ekonomi.

Selain itu penggerakan ekonomi kreatif juga akan memberikan sumber penghidupan baru bagi masyarakat desa. Ekonomi kreatif bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Masyarakat desa bisa mewujudkan ide-ide kreatif dalam mengolah sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi karena keunikan dan daya kreativitasnya.

Masyarakat harus optimis terhadap aparat desa, diharapkan dengan pendampingan yang berkesinambungan dan transparan, tujuan dialokasikannya dana desa dapat tercapai. Karena dana desa yang dialokasikan ke desadesa ini adalah dana yang berasal dari uang rakyat yang diperoleh sebagian besar dari pajak, yang dialokasikan melalui APBN, sehingga sudah sewajarnya dana tersebut disalurkan ke desa-desa dalam bentuk program-program yang akan mampu meningkatkan perekonomian di desa-desa.

Hal lain yang perlu kita pahami bahwa dana desa ini bukan hanya urusan aparat desa saja, melainkan urusan seluruh elemen masyarakat agar pengelolaanya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tujuan utama dari pemerintah untuk pemerataan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran yang pada akhirnya tercipta masyarakat yang sejahtera dapat tercapai.

Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya

Ketika Demokrasi Tidak Menjadi Solusi

emokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan cratos. Demos berarti suara dan cratos rakyat. Menurut kamus Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4).

Sejarah mencatat bahwa demokrasi pertama kali muncul pada zaman kerajaan kota Athena pada masa Yunani kuno, yang mana memiliki jumlah penduduk yang hanya ratusan. Pada zaman ini setiap keputusan yang akan dibuat akan ditanyakan terlebih dahulu kepada rakyat kerajaan kota tersebut dengan cara mengumpulkan mereka di pusat kota Athena. Setelah itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentunya system ini tidak akan kompetibel lagi untuk diterapkan pada tataran Negara, apalagi dunia yang mana memiliki jutaan bahkan miliaran manusia.

Kemunculan kembali ide demokrasi setelah sekian lama dilupakan adalah pada masa Renaissance: “rebirth” atau lahir kembali. Ide ini merupakan kepanjangan tangan dari ide sekularis, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Ide ini muncul setelah berabad-abad akal dikontrol dan dikendalikan oleh kekuasaan dan doktrin Gereja. Gereja yang mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka bumi melakukan hegemoni terhadap kehidupan masyarakat dan melakukan berbagai tindakan brutal yang sangat tidak manusiawi. Besarnya kekuasaan yang dimiliki Gereja melahirkan berbagai penyimpangan. Para pemikir politik menjadikan demokrasi masa Yunani Kuno menjadi inspirasi dan dimunculkan kembali pemikiranpemikiran di masa Yunani Kuno (Plato, Socrates, Aristoteles) sebagai alternatif solusi persoalan.

Dalam esai adaptasi dari “The Stillborn God: Religion, Politics and Modern West” (New York Times edisi 19 Agustus 2007) karangan Mark Lilla, seorang professor kemanusiaan/humanisme di Colombo University, dapat

kebijakan dan pembuat diambil kesimpulan keputusan yang diberbahwa sekularisasi di lakukan disana.

Barat atas agama dari Memang, dalam kekehidupan, esensinnyataannya, sulit untuk ya masih merupakan membuat keputusan sebuah percobaan dengan terlebih dulu yang dikembangkan mendapat persetujuan secara besar-besaran rakyat. Bisa disebut, dengan tidak sengaja, klaim ‘suara anggota pardisebabkan kurangnya Oleh : lemen adalah cerminan arahan politik Agama suara rakyat’ hanyalah H. Darmadi Kristen. Sekularisasi mitos. Seharusnya, kalau inilah yang merupaprinsip ini benar-benar kan asas terbentuknya dilaksakan, setiap kali demokrasi, yang mana parlemen akan menghasilkan memang yang menjadi standar sebuah UU atau kebijakan, mereka bukanlah wahyu (agama) tetapi bertanya dulu kepada rakyat, basemata-mata hanya berasal dari gaimana pendapat mereka. Terang buah pikiran manusia. saja, cara seperti ini sangat sulit, Demokrasi sebagai tataran untuk tidak dikatakan utopis. Apalide sangat jauh dari jauh dari reagi, kalau negara tersebut memiliki alitasnya. Demokrasi ibarat sloganjumlah penduduk yang sangat beslogan yang dimanfaatkan oleh sar seperti AS dan Indonesia. segelintir orang untuk meninabobokkan mayoritas orang. Pengkritik Demokrasi Tidak demokrasi seperti Gatano Mosca, Menyelesaikan Masalah Clfrede Pareto, dan Robert Michels Banyak orang yang berharap pada cenderung melihat demokrasi demokrasi sebagai penyelesaikan sesebagai topeng ideologis yang tiap persoalan yang terjadi. Mulai melindungi tirani minoritas atas dari level keluarga, sering kita menmayoritas. Dalam praktiknya, yang dengar ungkapan yang menyatakan berkuasa adalah sekelompok kecil bahwa mendapat pendidikan dengan atas kelompok besar yang lain. Para pola demokratis yang membebaskankepala negara dan anggota parlenya untuk mengambil keputusan men di negara-negara pengusung akan membuat anak kreatif. Dalam demokrasi seperti AS dan Inggris dunia usaha terdengar ungkapan sebenarnya mewakili kehendak management haruslah mendengar kaum kapitalis (pemilik modal, konpendapat dari level bawah atau dikeglomerat). Di Inggris, sebagian benal dengan istilah bottom up, yang sar anggota parlemen ini mewakili mana dianggap dapat meningkatkan para penguasa, pemilik tanah, serta sence of belonging (rasa kepemilikan) golongan bangsawan aristokrat. Di pada pegawai. Rasa ini diharapkan Indonesia, mayoritas kaum Muslim akan meningkatkan produktivitas Indonesia berada dalam posisi yang pegawai karena mereka merasa kurang menguntungkan. Indonesia terlibat dalam perencanaan target pelebih didominasi oleh kelompok rusahaan. Begitupun dalam urusan minoritas, terutama dalam hal politik pemerintahan, maka banyak kekuasaan (power) dan pemilikan yang mengharapkan penyelesaian modal (kapital). pada ide suara kolektif atau dengan Hal ini diperkuat dari hasil pekata lain mengharapkan buah akal nelitian C. Wright Mills di sebuah kolektif ini sebagai penyelesaian kota kecil di AS. Dia melihat bahwa segala permasalahan. Dalam hal meskipun pemilu dilakukan secara ini tidak akan kita ditemui standar demokratis, ternyata elit penguasa yang pasti untuk setiap kebijakan yang ada selalu datang dari kelyang dikeluarkan nantinya. Standar ompok yang sama. Kelompok ini yang ada adalah standar kepenmerupakan kelompok elit di daerah tingan masing-masing perwakilan, tersebut yang menguasai jabatanbaik untuk kepentingan partainya jabatan negara, militer, dan posisi ataupun untuk kepentingan dirinya kunci perekonomian. Mereka pun sendiri. datang dari keluarga-keluarga Pemilu sebagai instrument kaya di daerah tersebut, yang demokrasi banyak dijadikan sebamengirimkan anak-anak mereka gai penilaian terhadap demokrasi ke sekolah-sekolah elit yang sama. tidaknya sebuah negara. IndoneMerekalah yang menjadi penentu

sia berhasil mendapat anugrah medali demokrasi oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik) disebabkan telah berhasil menyelenggarakan Pemilu 2004.

Co Chairman Komite Konferensi IAPC Robert Murdoch menambahkan bahwa dipilihnya Indonesia menjadi tempat pertemuan konferensi tersebut juga merupakan perwujudan perjuangan IAPC untuk mempromosikan demokrasi diseluruh dunia. Tujuan tersebut juga merupakan tujuan ‘mulia’ AS dalam meyerang Irak dan Afghanistan. Kita juga pernah mendengar KPU mengusulkan dana sebesar 47,9 triliun sebagai biaya untuk pemilu 2009. Angka tersebut dapatlah menjadi gambaran untuk menilai betapa mahalnya untuk menerapkan satu instrument demokrasi ini. Belum lagi biaya pilkada di seluruh daerah hanya untuk menjalankan satu instrument demokrasi. Begitupula jika kita melihat banyaknya konflik yang terjadi setelah perhitungan suara pilkada keluar, perusakan fasilitas publik mewarnai media.

Selain mahal, demokrasi juga memprovokasi munculnya aliran sesat. Sejak tahun 2001 hingga 2007, sedikitnya ada 250 aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Demokrasi menjadi angin segar bagi orang untuk mengungkapan interpretasi mereka terhadap agama tertentu atas nama kebebasan berpendapat.

Selain masalah diatas, umum diketahui bahwa dalam demokrasi, kebijakan yang dibuat adalah semata-mata buah dari pemikiran manusia. Alhasil, produk dan rancangan undang-undang yang telah dihasilkan setidaknya menjadikan Indonesia berada di tepi jurang kehancuran. Mulai dari disintegrasi, yang mana daerah dengan batas-batas teritorial tertentu hanya memikirkan wilayahnya sendiri, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, usaha pelegalisasian aborsi atas nama RUU Kesehatan Reproduksi dengan dalih kebebasan berprilaku, maraknya perampokan SDA atas nama investasi asing dengan legalisasi UU Penanaman Modal Asing dengan dalih kebebasan berkepemilikan, dan lain sebagainya.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik Tinggal di Lampung Tengah.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pendaftaran Perawat Ponkedes Masih Sepi Peminat Gresik, Bhirawa Untuk memenuhi kebutuhan perawat di setiap desa, Pemkab Gresik membutuhkan 44 tenaga perawat baru sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Perawat baru itu akan ditempatkan di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di sejumlah wilayah di Kab Gresik. Sementara, seleksi 44 perawat baru itu dimulai pada 24 Agustus hingga 28 Agustus 2015.

Meski sudah diumumkan sejak Jumat lalu melalui website Pemkab Gresik, namun pada hari pertama pendaftaran perawat baru Ponkesdes terlihat masih sepi. ‘’Pendaftar sudah banyak yang datang. Tapi berkasnya belum lengkap.

Hanya empat orang pendaftar sudah kami berikan nomor pendaftar,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif, Senin (24/8).

Meski masih minim peminat, Nadlif optimis mulai hari ini hingga hari terakhir nanti pendaftar akan membludak. Keyakinan Nadlif ini karena kini para calon pendaftar masih mengurus surat kelengkapan administrasi. ‘’Kami bersama panitia sudah siap apabila nantinya pendaftar membludak. Kami menempatkan pendaftaran di ruang khusus di lantai III Kantor Bupati Gresik,’’ jelasnya.

Menurut Nadlif, seleksi perawat PTT ini nantinya untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa. Penempatannya di Ponkesdes. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 4 tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jatim.

Sebanyak 44 perawat akan ditempatkan di sejumlah desa di 12 kecamatan, yaitu Kec Gresik, Kebomas, Benjeng, Balongpanggang, Manyar, Sidayu, Dukun, Panceng, Menganti, Driyorejo, Bungah dan Duduksampeyan. Untuk informasi lengkap kata Nadlif, dipersilahkan datang ke tempat pendaftaran atau bisa melihat di website BKD Pemkab Gresik atau Website Pemkab Gresik.Q eri

Dialokasikan Rp 42 M untuk 5.695 Titik PJU Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp42 miliar untuk membangun 5.695 titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Anggaran yang diplot dalam APBD 2015 ini dibagi dalam tiga tahap pembangunan sesuai dengan lokasi PJU. Pemasangan PJU itu diutamakan di sepanjang Jalan Protokol di seluruh Kab Mojokerto. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang selaku leading sektor sudah mulai melakukan perencanaan pemasangan PJU. Proyek yang digelar sebanyak tiga tahap itu dimulai dari utara Sungai Brantas di daerah Bagusan, Kec Gedeg sampai Kali Lamong, Randegan hingga Simongagrak, Kec Dawar Blandong. Total

PJU tahap I yang dikerjakan sejak Mei lalu terpasang 729 titik dengan nilai anggaran Rp6 miliar.

Tahap II dengan nilai proyek Rp18 miliar dikerjakan sejak Agustus kemarin mengerjakan 2.500 titik. Proyek itu difokuskan di selatan Sungai Brantas mulai daerah diantaranya Pungging, Mojosari, Kutorejo, Trawas, Pacet dan lainnya. Tahap III juga digerojok anggaran Rp18 miliar untuk 2.466 titik diantaranya

daerah Jatisari, Jatirejo, Candi Gentong dan Kedungmaling. ‘’Proyek sudah berjalan semua. Untuk penanaman PJU sudah dilubangi tinggal menanam saja,’’ ujar Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Mojokerto, Ludfi Ariyono, Mantan Kabag Humas Pemkab Mojokerto menegaskan, pembangunan PJU di seluruh Kab Mojokerto dilandasi seringnya terjadi kecelakaan dan kejahatan.Kecelakaan dan kejahatan itu lebih banyak disebabkan faktor kondisi jalan yang gelap.

Selama ini, kondisi jalan saat malam hari hanya mengandalkan lampu kendaraan saja tanpa ada penerangan PJU. Terlebih jalan menuju

Pacet dan Trawas yang nota bene Kota Wisata juga belum dilengkapi. ‘’Dari keluhan yang ada pak bupati akhirnya menganggarkan dana untuk PJU. Apalagi kondisi jalan di Mojokerto sudah bagus sehingga tanpa PJU kurang asik,’’ katanya.

Ludfi mengakui, sejak 6,5 tahun lalu tak ada pembangunan PJU di jalan protokol.

Apa penyebab itu semua, Ludfi mengaku kurang paham. ‘’Saya orang baru disini sehingga apa yang kami lihat kurang ya kami usulkan,’’ paparnya.

Setelah PJU berdiri dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat, Ludfi mengimbau, agar tak dibuat trek-trekan kendaraan bermotor saat malam hari. Memang kondisi

rokim/bhirawa

Soft Opening Stadion Gunung Lengis Disorot

triediana/bhirawa

Tongkat Tanda Penyeberangan Jalan Raib Seorang pejalan kaki di sekitar Jl S Parman, Waru, Sidoarjo kesulitan untuk menyeberang. Padahal Dinas Perhubungan Sidoarjo telah menyediakan tongkat tanda penyeberangan jalan namun tongkat itu raib entah kemana. Seharusnya dinas terkait tanggap dengan hilangnya tongkat penyeberang jalan.

Meski Diprotes, BRT Dioperasikan Tahun Ini Sidoarjo, Bhirawa Dishub Sidoarjo tak akan menghentikan program Bus Regional Transportasion (BRT) Sidoarjo yang sudah enam bulan tak dioperasikan akibat diprotes sopir MPU. Setelah beroperasi akan dilakukan evaluasi untuk melihat dampak dan potensi pengoperasian BRT ini.

Kadishub Sidoarjo, Joko Santoso SH ditemui Senin (24/8) kemarin, menegaskan, pihaknya tak akan membatalkan pengoperasian BRTkarena ini sudah menjadi program pemerintah. Apalagi armada 30 bus itu sudah lama berada di garasi milik Damri Surabaya. Untuk mendukung alat transportasi baru ini pihaknya sudah membuat halte bus di beberapa ruas jalan. Mulai dari Raya Porong, Tanggulangin, Jl Diponegoro Kota, Pahlawan, Pondok Mutiara.

Dishub memilih halte yang tak banyak bersinggungan dengan rute MPU. Seharusnya sopir MPU tak langsung menolak begitu saja. Sebab BRT ini belum dioperasikan. Kalau belum jalan mana bisa dinilai. Toh Pemerintah tak berhenti sampai di sini. ‘’Kami akan terus mengevaluasi sejauh mana efektif nya BRT bagi masyarakat luas,’’ ujarnya.

Bila pengadaan BRT ini menelan rejeki sopir MPU maka akan diupayakan menggunakan trayek baru MPU yang melintas di wilayah sekolah.

Misalnya masuk Desa Sumorame menuju SMAN 2 di Taman Pinang. Dari situ bisa tembus ke SMPN 1 dan SMPN 2 di lingkar barat. Untuk saat ini rute sekolah negeri ini belum dilewati MPU. Perubahan ini tak merubah trayek yang sudah ada tetapi akan dilakukan penambahan trayek baru.

Adapun BRT ini, menurut Joko, akan memberikan stimulan bagi siswa sekolah yang biasa bawa motor atau mobil sendiri untuk pindah ke BRT. Konsep bus ini beda dengan bus kota pada umumnya. BRT ini jauh dari kesan kumuh. Sebab bisnya menggunakan AC dan pintunya otomatis serta bersih dan aman.

Memang cocok untuk anak sekolah. ‘’Problem lalu lintas di Sidoarjo adalah kemacetan di pagi hari. Sering kali dijumpai anak sekolah di bawah umur menyetir sendiri. Selain timbul kemacetan tentu saja ini membahayakan bagi pengguna motor maupun orang lain. Apabila masyarakat sudah terbiasa naik angkutan umum maka dampaknya juga akan meningkatkan penumpang MPU,’’ papar Joko.

Joko menginginkan bus kota ber ac ini sementara melayani Porong hingga Terminal Bungurasih, Waru. Dengan limitasi waktu tunggu maksimal 8 menit. Sopir BRT tak boleh menunggu penumpang penuh. Walaupun sepi penumpang bus harus berangkat.

Dalam pantauan halte yang sudah dibangun tiga bulan lalu mulai terlihat kusam warna dindingnya. Begitu pula dengan dinding galvalum juga pudar warna nya. Sedangkan tembok bagian luar juga penuh dengan tulisan anak yang usil.Q hds

125 Cakades Deklarasi Damai, Siap Kalah dan Siap Menang Selain menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemkab Gresik juga mempunyai gawe besar. Sebab, pada 30 Agustus 2015, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) secara serentak di 50 desa yang ada di Gresik.

Sebelum bertarung, sebanyak 125 Calon Kepala Desa (Cakdes) dengan disaksikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab, para Cakades menggelar Deklarasi Damai siap terpilih dan tidak terpilih serta larangan ber-

jalan di beberapa wilayah di Mojokerto saat malam hari cukup sepi.

Anggota Komisi C DPRD Mojokerto, Saiku, mengungkapkan PJU sangat penting untuk menerangi jalan saat malam hari. Terlebih jalan yang menuju arah Trawas, Pacet, Dawar Blandong dan lainnya. ‘’Sarana PJU harus dipenuhi, kondisi gelap di jalan akan membuat orang takut dan enggan melintas,’’ katanya.

Politisi Partai Hanura, menegaskan Pemkab, harus menyelaraskan pembangunan yang sudah berjalan. Seperti infrastruktur jalan yang sudah ada harus dibarengi dengan PJU. ‘’Masak jalan sudah banyak yang dibangun tanpa dilengkapi PJU,’’ pungkasnya.Q kar

Suasana sidang paripurna PU Fraksi-fraksi DPRD Gresik.

Hatiku Akan Hadirkan Megawati Sidoarjo, Bhirawa Tim pemenangan kubu Bacabup Sidoarjo, Hatiku, (Hadi Sutjipto-Abdul Kholiq), akan mendatangkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri, sebagai juru kampanye. Untuk itu, Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Tito Pradopo, secara khusus akan meminta kesediaan Megawati Soekarno Putri datang untuk berkampanye. ‘’Kami telah menyampaikan ke DPP, kalau Sidoarjo juga butuh kehadiran Bu Mega. Apalagi Bu Mega kan juga ada agenda kampanye di Surabaya untuk pasangan Risma-Wishnu. Respon DPP akan cukup bagus, untuk meraih kemenangan,’’ ujar Tito, kemarin, kepada wartawan.

Tito menegaskan, PDIP akan allout untuk memenangkan Paslon, Hatiku.

Selain akan menghadirkan Megawati, beberapa pengurus DPP juga akan ditargetkan menjadi juru kampanye. Tito menyebut nama Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

PDIP, lanjut Tito, juga menjalin komunikasi dengan partai pengusung Hatiku seperti Demokrat, Nasdem, PPP dan PBB. Ia juga berniat akan mengundang tokoh sekaliber Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusril Ihza Mahendra, agar bisa hadir sebagai juru kampanye Sidoarjo Hatiku. ‘’Hadirnya tokoh-tokoh nasional datang sebagai juru kampanye, diharapkan akan bisa meningkatkan elektabilitas pasangan calon Sidoarjo Hatiku. Kami juga berharap Ketua DPD Demokrat Jatim, Pakde Karwo, juga bersedia menjadi Jurkam,’’ kata mantan anggota DPRD Kab Sidoarjo itu.

Sementara itu, Sekretaris KPUD Sidoarjo, Sulaiman SE, menyampaikan, kegiatan kampanye empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, akan segera dilaksanakan mulai 27 Agustus 2015.

Empat Paslon Bupati di Sidoarjo itu, akan melakukan jadwal kampanye sampai 6 Desember 2015. Karena pada 9 Desember 2015, sudah akan dilakukan pencoblosan suara.Q ali

5

tindak anarkhis.

Pelaksanaan Pilkades serentak di 50 desa ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Perda Kab Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemi-

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyaksikan Deklarasi Damai yang dilakukan Cakades.

lihan, pengangkatan serta pemberhentian kepala desa.

Deklarasi damai dipimpin langsung Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Damdim dan Kapolres Gresik dengan disaksikan tokoh mas yarakat, tokoh agama, mas yarakat, serta camat terkait.

Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto usai memimpin Deklarasi Damai mengatakan, ke 125 calon ini merupakan orangorang terbaik diantara yang baik karena keberhasilannya melewati tahapan demi tahapan pelaksanaan Pilkades serentak. Tak hanya itu, mereka juga dibekali dengan sikap dan semangat pengabdian, yaitu semangat pengabdian dalam mensejahterakan masyarakat.

Selaian itu, bupati juga mengingatkan bahwa penyelengaraan pemerintah desa membutuhkan kepala desa yang mampu menjadi penganyom, pembimbing dan pemimpin masyarakat yang dipilih secara langsung berdasarkan aspirasi masyarakat desa. Diingatkan Bu-

pati, Kades mempunyai peran sangat strategis dalam penyelenggraan pemerintahan desa. Sebab, Kades merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Bupati mengajak calon Kades untuk komitmen dan konsisten menciptakan iklim kondusif dalam proses pemilihan Kades. Dan yang paling penting, yaitu proses pelaksaan pencoblosan hingga penghitungan suara. ‘’Namun kami yakin hal ini tak berarti, karena sebelumnya tahun 2013 juga pernah melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 260 calon Kades,’’ kata Bupati.

Sementara, Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Gresik, Yusuf menjelaskan, Deklarasi Damai ini sebagai salah satu upaya menciptakan pemilihan Kades secara serentak yang kondusif dan bermartabat serta mengajak para calon Kades dan pendukungnya berkomitmen untuk siap terpilih dan siap untuk tak terpilih.Q eri

Gresik, Bhirawa Dalam rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Beberapa fraksi menyoroti, kegiatan soft opening Stadion Gunung Lengis yang menelan anggaran Rp1,4 miliar. Dan beberapa potensi pajak daerah yang masih mungkin dapat ditingkatkan pendapatannya.

Juru bicara dari Fraksi PKB, H Sujono dalam PUnya mengatakan, soft opening Stadion Gunung Lengis perlu mendapatkan penjelasan terkait dengan rencana anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Apakah tak bisa diefisienkan karena terkesan terjadi pemborosan, seharusnya kegiatan itu bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga agar sumber pendanaan dari APBD bisa lebih diefisienkan.

Pada pendidikan, tahun ini direalisasikannya computer base test (CBT) atau dengan bahasa yang lebih dikenal Ujian Nasional (UN) Online. Hal ini adalah merupakan tuntunan jaman dan tekhnologi, dab fraksi mempertanyakan sejauh mana kemampuan dananya, kesiapan SDM nya, termasuk muridnya. Dan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan perubahan harga-harga agar nominal dana BOS dinaikkan.

Lanjut Sujono, mengenai bantuan hibah kepada pengawas Pemilu. Pada APBD 2015 sudah dianggarkan Rp1,4 miliar, sedangkan pada Perubahan APBD 2015 Panwas mengajukan tambahan anggaran Rp4,7 miliar sehingga total menjadi Rp6,1 miliar.

Fraksi PKB tetap menyepakati, agar tambahan untuk Pengawas Pemilu sesuai dengan hasil pembahasan KUPA PPAS 2015 yaitu diberi tambahan Rp2,6 miliar, sehingga total anggaran untuk Panwas sebesar Rp4 miliar. Hal ini, berdasarkan hasil efisiensi belanja setelah dilakukan verifikasi terhadap rencana anggaran Panwas sampai dengan Desember 2015.

Sementara juru bicara dari Fraksi PDIP, Noto Utomo dalam PU-nya mengatakan, pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Kinerjanya jauh dari harapan, motto pelayanan satu atap selama ini yang menjadi gembor-gembor Pemkab Gresik perlu di tata ulang. Dan segera harus ada langkah-langkah konkret, yang akan di lakukan BPMP untuk menigkatkan pendapatan.Q kim

JAWA TIMUR

6

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

Empat KPUD Tetapkan Paslon Pilkada Masih Ada Celah Gagalkan Paslon, Universitas Brawijaya Digugat Kab Kediri, Bhirawa Setidaknya ada Empat KPUD di Jatim yang menetapkan pasangan calon (Paslon) Pilkada serentak 2015, masing-masing, KPUD Kabupaten Kediri, KPUD Kabupaten Tuban, KPUD Kabupaten Sumenep, dan KPUD Kabupaten Jember. KPUD Kabupaten Kediri kemarin resmi menetapkan 2 Pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Kediri.

Dua Pasangan calon ini adalah Pasangan Incumbent Haryanti Sutrisno-Masykuri dan penantangnya Ari Purnomo Adi - Arifin Tafsir, Namun dengan penetapan itu di sisi lain Universitas Brawijaya (UB) Malang digugat oleh warga karena telah mengeluarkan dokumen pasangan Calon sebagai salah satu persyaratan pencalonan.

Gugatan tersebut adalah buntut laporannya terkait dugaan Ijazah Palsu Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kediri dinyatakan kadaluarsa oleh Panwaskab Kediri, yang dilakukan Choirul Anam Ketua LSM Komite Rakyat reformasi Dan Demokrasi (KR2D).

Namun gugatan penggugat yang dilakukan sekitar pukul 14 30 ditolak oleh Panitera PN Kediri.

Alasannya penggugat belum menyertakan resi pembayaran perkara dan jam kerja sudah tutup.

Selain itu penolakan dilakukan karena berkas gugatan juga belum lengkap. "Karena sudah setengah tiga, besok saja," kata Panitera Nur Astutik Susilowati.

Diketahui sebelumnya Choirul Anam melaporkan dugaan Ijasah palsu ini ke PanwasLU Kabupaten Kediri, namun oleh Panwas dinyatakan laporan tersebut telah kadaluarsa. selanjutnya Khoirul Anam menggugat UB, karena dianggap Ijasah sarjana dua calon bupati Kediri diragukan keabsahannya.

Masih Ada Celah Sementara itu, meski sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Tuban, masih ada jeda waktu tiga hari, terhitung mulai ditetapkan (24/

8.red) hingga tanggal (26/8) mendatang untuk mensoal dan atau mensengketakan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilihan pada pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2015 Mendatang.

“Bisa masing-masing calon, dan juga bisa publik yang merasa keberatan dengan keputuasan penetapan ini,” kata Komisioner KPU Tuban, Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, di Media Center, usai menggelar rapat pleno (24/08).

Dalam rapat pleno yang dilakukan 5 komisioner KPU, 3 komisioner, dan perwakilan Paslon cukup singkat ini Yakni puku 10.00-10:40 Wib menetapkan Paslon Zaki Mahbub dan Dwi Susiatin Budiarti sebagai paslon dari jalur perorangan, dan H. Fathul Huda dan Ir.H Noor Nahar Hussein yang didukung oleh delapan Parpol dengan nomor : 23/ Kpts/KPU Kab – 014329920/2015 tentang penetapan pasangan calon pemilih 2015.

Kedelapan Parpol pengusuang dan pendung incumbebt tersebut diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional(PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hanura. “Sementar untuk calon perseorangan didukung sebanyak 86.637 suara, dan masingmasing Paslon akan mengambil nomor urut besok (Selasa 25 Agustus) jam 9 pagi,” lanjut Yayuk.

Dua Pasangan Calon Sementara itu, Komisi Pemi-

KILAS JATIM

Pemkot Beri MP-ASI Probolinggo, Bhirawa Salah satu masalah masyarakat kelas menengah kebawah adalah masalah gizi balita. Rupanya masalah ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Probolinggo.

Melalui Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kelurahan se Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar acara pemberian bantuan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), secara bergiliran ke setiap Keluahan, di 5 kecamatan yang ada.

Di setiap kelurahan setidaknya sebanyak 50 balita gizi kurang yang tersebar seperti yang terjadi di di Kelurahan Kedopok yang digelar sejak pukul 09.00 WIB. Hal ini diungkapkan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, Senin (24/8).

“Saya menyambut baik pemberian bantuan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) kepada balita gizi kurang di Kota Probolinggo, pemberian bantuan ini dilakukan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi sekaligus pengenalan makanan pendaping asi berbasis sumber daya lokal yang ada di Kota Probolinggo”, ujarnya.

Bantuan MP-ASI ini sendiri akan dilakukan selama 90 hari berturut-turut kepada 50 balita gizi kurang berupa susu bubuk, bakso ikan, nugget ayam, biskuit dan cookies. “Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2014, sebenarnya menunjukkan kondisi tingkat kerawanan yang rendah, yaitu 11,02 % balita yang mengalami gizi buruk dari 8.936 balita yang ada di Kota Probolinggo, namun menurut wanita yang murah senyum ini, tidak boleh sedikitpun lengah terhadap kecukupan energi dan protein bagi anak balita. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) harus kita tingkatkan,” katanya.Q wap

lihan Umum (KPU) Sumenep telah menetapkan dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati setempat, Senin (24/8) melalui rapat pleno tertutup dikantor KPU, jalan Asta Tinggi, Desa Kebunagung, kecamatan Kota Sumenep.

Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan lima komisioner KPU setempat, dua pasangan calon sebagai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar secara serentak 9 Desember 2015. "Kami telah menetapkan dua pasangan calon, yakni A Busyro KarimAhmad Fauzi dan Zainal AbidinDewi Khalifah sebaga calon bupati dan wakil bupati Sumenep," kata A Warits, Senin (24/8).

Menurut Warits, pasca penetapan paslon pihaknya menjadwalkan pengundian nomor urut terhadap dua paslon tersebut.

Sesuai jadwal, pengundian nomor urut paslon itu bakal dilakukan besok (hari ini, red) disalah satu hotel dijalan Trunojoyo Sumenep.

"Dalam ppengundian nomor urut nanti kami akan melibatkan dua pasangan calon," ujarnya.

Ia juga menerangkan, pada tanggal 27 Agustus hingga 5 Desember merupakan masa kampanye paslon. Sesuai aturan yang berlaku, KPU diberi mandat untuk menyediakan alat peraga kampanye (APK) dimasa kampanye tersebut. Namun, hingga saat ini, penyelenggara pemilu itu belum siap memasang AKP mulai awal masa kampanye karena dikhawatirkan belum selesai.

"APK paslon untuk pilkada tahun ini memang disediakan oleh KPU, tapi kami belum bisa memasang APK itu mulai awal masa kampanye karena penyediaan APK itu harus melalui lelang terbuka," ucap Warits.

KPU Jember Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Jember menetapkan dua nama pasangan

huda/bhirawa

Didampingi Kasmuri Ketua KPUD Tuban, salah satu Komisioner KPU Tuban, Yayuk Dwi Agus Sulistyorini saat menyampaikan hasil pleno pada awak media di Media Center (24/08). calon (paslon) yang lolos dan maju dalam Pemilukada yang digelar 9 Desember mendatang. Yakni paslon H.Sugiarto - dr. Dwi Koryanto dan paslon dr. Faida - H. Muqid Arief.

"Kedua paslon ini ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 setelah lolos verivikasi dan kesehatan yang selama ini menjadi tahapan yang telah ditentukan," ujar Ketua KPU Jember Ahmad. Anis saat rapat pleno penetapan yang dihadiri oleh Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif, SIK, Kepala Bakesbangpol Jember Widi Prasetyo dan Tim Penghubung masi-

ng-masing paslon di Aula KPU Jember, Senin (24/8).

Usai penetapan, SK penetapan KPU ini diserahkan kepada tim penghubung masing-masing calon."Semua persyaratan sudah lengkap, tinggal SK Pemberhentian bagi calon TNI/Polri/PNS. Kami beri waktu 3 hari setelahj penetapan," ujar Anis menambahkan.

Selain itu, dalam kesempatan itu sekaligus penyerahan tim pengamanan dari Polres Jember untuk masing-masing paslon." Ini merupakan pengawasan dan pengamanan melekat untuk masing masing paslon. Ini sesuai dengan

aturan yang ada," ujar Kapolres Jember AKBP Sabilul Alief, SIK kepada sejumlah media.

Menurut Alif, pengamanan melekat untuk masing-masing paslon KPU berjumlah 4 personil.

Mereka akan melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan paslon."Kami sudah membrefing anggota yang ditunjuk dalam pengamanan melekat ini agar tidak terlibat dalam berpolitik.

Kita hanya sebatas memberikan pengamanan, dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Netralitis bagi Polri sangat jelas," tandasnya pula.Q van, hud, sul, efi

BKPPP Kab Situbondo Gelar Sosialisasi BLK Diantri untuk Pelatihan Penyaluran Program PUAP Gapoktan Situbondo, Bhirawa Untuk memantapkan program pemberdayaan petani, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kab Situbondo, menggelar sosialisasi penyaluran program PUAP Gapoktan/Pokta di titik perdesaan, kemarin (24/8).

Sebelumnya instansi yang dipimpin Ir Budi Priono Msi ini sukses menggelar bimbingan tehnik (bimtek) peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) pelaksana program PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan).

Acara sosialisasi kali dilaksanakan di Poktan Makmur

Jaya, Desa Kayu Mas, kec. Arjasa, Kab. Situbondo. Selain dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Penyuluhan, H. Bajuri Hadiwijoyo SP, sejumplah muspika ikut serta mensukseskan peningkatan swasembada pangan di Kota Santri.

“Elemen lain yang ikut hadir diantaranya, Kades Kayu Mas, PPL, PMT, Babinsa, Babinkamtibmas, kelompok tani (poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga antusias dalam acara tahunan ini,” ujar H Bajuri Hadiwijoyo kemarin.

Mantan Kabid Binus (Bina Usaha) pada Dinas Koperasi dan UKM Kab Situbondo itu memaparkan, sosialisasi ter-

sawawi/bhirawa

Kabid Pelaksana Penyuluhan pada BKPPP Kab. Situbondo H Bajuri Hadiwijoyo SP (tengah) didampingi Kades Kayumas, PPL, PMT, Babinsa, Babinkamtibmas, Poktan & Petani Kayumas, dalam acara PUAP.

sebut digelar untuk memberikan pemahaman arti dan kemanfaatan ekonomi petani dalam bentuk kelembagaan ekonomi Gapoktan, baik dari aspek organisasi, usaha, administrasi dan keuangan Gapoktan di masing-masing Desa. “Diharapkan peserta kegiatan ini kedepan dapat meningkatkan pelaku usaha agribisnis bagi pengurus/ pengelola Gapoktan,” tutur Bajuri Hadiwijoyo, SP, kemarin.

Menurut Bajuri, program PUAP perlu disosialisasikan secara luas karena didalamnya mencakup tatacara dan tahapan pelaksanaan program pembiayaan Gapoktan Kementerian Pertanian RI dalam rangka penguatan modal usaha melalui bantuan modal usaha kepada anggota Gapoktan. “Endingnya nanti para petani dapat mengembangkan usaha agribisnis sesuai potensi pertanian di pedesaan yang ada di Kab Situbondo,” papar pria yang berdomisili di Desa/Kec. Arjasa itu.

Sejak saat ini, lanjut H Bajuri, program PUAP ini diperlukan pembinaan dan pendampingan, penyuluh pendamping serta penyelia mitra tani (PMT).

Selain itu, tegas H bajuri, perlu penataan secara organisatoris sehingga memiliki legalitas hukum berupa SK Bupati maupun pengesahan Anggaran Dasar oleh Notaris tercipta. “Tujuannya agar kelembagaan petani yang tergabung dalam Poktan/gapoktan dapat tumbuh secara mandiri,” pungkas H Bajuri.Q awi

Lamongan, Bhirawa Sejak dibuka pada 29 Juli lalu, sampai saat ini sudah ada 62 orang yang menggunakan fasilitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lamongan. Di luar itu, ada ratusan warga Lamongan yang antri, menunggu giliran mendapatlan pelatihan kerja di BLK. Banyaknya warga yang antri menggunakan BLK ini ditunjang kemudahan prosedur, lengkapnya prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pungutan biaya.

“Kami sudah melakukan sosialisasi penggunaan BLK ini melalui kecamatan, sekolah kejuruan dan melalui halaman web site kami, “ ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Moh. Kamil melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo.

Sampai saat ini, sudah ada 62 orang yang menerima pelatihan di BLK Lamongan. Diantara yang sudah

mengikuti pelatihan adalah 20 orang dari Desa Made berupa pelatihan processing hasil produksi agro.

Kemudian sebanyak 16 orang dari Kecamatan Babat, Deket, Tikung, Laren, Kedungpring dan Sukodadi mengikuti pelatihan otomotif. Serta 16 orang dari Kecamatan Kembangbahu, Lamongan dan Solokuro mengikuti pelatihan menjahit.

Termasuk memberikan pelatihan pertukangan kepada 10 orang calon transmigran yang akan berangkat ke Bulungan/Gorontalo. Mereka ini berasal dari Kecamatan Mantup, Sukodadi, turi dan Sambeng.

Pihak Dinsosnakertrans seperti disebutkan Sugeng Widodo akan mendahulukan memberikan pelatihan bagi warga dengan kategori miskin, dan ketidakpunyaan pekerjaan. Di Bulan September nanti BLK direncanakan memberikan pelatihan menjahit, processing dan otomotif.Q yit

Gedung BLK Lamongan sudah digunakan pelatihan.

suprayitno/bhirawa

Wabup Ingatkan Jamaah Haji Bondowoso Jaga Kesehatan Suhu di Madinah di Atas 50 Derajat Sebanyak 384 orang Jamaah Calon haji (JCH) Bondowoso yang terdiri dari 159 perempuan dan 225 laki-laki di berangkatkan secara resmi oleh Wakil Bupati Bondowoso Drs.KH Salwa Arifin untuk menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Tahun ini Bondowoso memberangkatkan sejumlah 9 bus berarti lebih sedikit/berkurang dibanding tahun terdahulu yang mencapai hampir 18 bus.

samsul tahar/bhirawa

Drs KH Salwa Arifin Wakil Bupati Bondowoso saat memegang bendera hijau sebagai tanda pelepasan jamaah haji Bondowoso.

Dalam acara pemberngkatan tersebut, di depan Pendopo Bupati, yang dihadiri oleh Kapolres Bondowoso, AKBP Djadjuli,Sik. Msi, Jajaran Forpimda, Sekkab Drs.H.Hidayat.Msi, Kepala Kementerian Agama, Drs H.Slamet M.Hi dan sejumlah pejabat Pemkab serta para perwira Polres.

Kepala Kemenag Kab.Bondowoso Drs H.Slamet M.Hi dalam sambutan singkatnya berpesan kepada seluruh jamaah agar lebih hati hati dan selalu memperhatikan saran dan petunjuk ketua

rombongan agar semua kegiatan Ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna,Informasi khusus bahwa saat ini suhu udara di tanah suci luar biasa panasnya sehingga disarankan jamaah banyak minum dan mengkonsumsi buah buahan yang berkadar air. “Berdasar laporan yang saya terima dari petugas saya di Madinah, suhu udara ternyata diatas 50 derajat, sehingga jamaah saya harap menjaga kesehatan dengan baik,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati

Bondowoso KH Salwa Arifin dalam sambutannya berharap para jamaah menjaga nama baik Bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Bondowoso dengan tetap mengutamakan kesopanan dan bersikap ramah dengan sesama jamaah, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Perlu saya sampaikan kepada para Jemah Calon Haji (JCH), sesuai harapan Bapak Bupati untuk tidak lupa ikut mendoakan Bondowoso agar diberi kekuatan untuk terus melakukan pembangunan dan perbaikan demi kesejahteraan rakyat,” kata Salwa Arifin.

Selain itu, menurunya JCH pada tahun disebabkan terbatasnya kuota yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia, sedangkan warga yang mendaftar dari tahunketahun terus mengalami peningkatan. “Jika warga Bondowoso hari ini mendaftarkan Senin 24

Agustus 2015 memulai mendaftar untuk naik haji,maka baru akan bisa berangkat tahun 2013, berarti 7 tahun kedepan baru start menuju Tanah suci,” ungkapnya.

Namun, Wabup berharap agar para JCH yang mau berangkat tahun hendaknya memperhatikan saran dan petunjuk dari pimpinan rombongan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai ditempat tujuan, dan kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur,” ucap pengasuh Ponpes Manbaul Ulum ini.

Sementara itu, pengamanan kepada JCH dan warga yang mengantar dilakukan oleh ratusan Polisi dari berbagai kesatuan dengan extra, sehingga kondisi keamanan berjalan dengan baik dan lancar.Q har

JAWA TIMUR

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Uji Kompetensi Guru Digelar Serentak November Lamongan, Bhirawa Uji kompetensi guru(UKG) menjadi kewajiban yang harus dipenuhi seluruh guru yang ada di Kab.Lamongan untuk diikutinya. UKG yang bertujuan untuk pemetaan guru pada kompetensi yang dimiliki baik secara pedagogi dan profesiona,l baik dilingkup kabupaten, nasional dan kabupaten dan setiap mata pelajaran. Rencananya, uji kompetensi tersebut akan dilaksanakan pada November mendatang serentak se-Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Bambang kustiono saat dikonfirmasi Bhirawa mengatakan, ujian kompetensi guru memang wajib diikuti oleh seluruh guru yang ada di Kabupaten Lamongan. “Tidak hanya di Lamongan saja, UKG bakal dilaksanakan serentak se-Indonesia," katanya.

Sementara itu, Kabid Menengah Umum dan kejuuruan Kandam menjelaskan, uji kompetensi guru ini akan dilaksanakan dengan mekanisme online dengan catataan apabila Kabupaten tersebut sudah siap secara infrasstrukturnya.

“Tetapi bagi yang tidak siap secara infrastrukturnya, maka di laksanakan secara Offline," jelas Kandam.

Target nilai rata-rata,masih Kandam,hasil nilai uji kompetensi yang harus ditempuh guru yang mengikutinya yakni 8,00 pada tahun 2019, sementara pada tahun 2012 hanya 4,7. “Saat ini sudah dimulai sosialisasi dan infrastruktur lokasi uji kompetensi guru," tutur Kabid menengah umum dan kejuruan tersebut.

Q mb9

Pemkab Ajukan Banding Kelud Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca ditetapkannya putusan Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya akhirnya memenangkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud yang dalam sidang yang digelar PTUN Surabaya yang diketuai Hakim Anna L Tewernusa pada tangga 12 Agustus lalu, Pemerintah Kabupaten Blitar secara resmi ajukan Banding.

Hal ini diungkapkan Koordinator Tim Advokasi dari Pemkab Blitar, Suyanto, menurutnya Pemerintah Kabupaten Blitar langsung mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/

KPTS/013/2014 tertanggal 11 Desember 2014 pencabutan atas keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/113/ KPTS/013/2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur. “Pada tanggal 19 Agustus 2015 kemarin kami sudah

mendaftarkan perkara banding,” kata Suyanto.

Lanjut Suyanto, setelah menyatakan banding dan menunggu perkembangan dari pihak tergugat dan penggugat, Pemkab Blitar diberi waktu selama 30 hari untuk melihat dokumen dan akan segera meminta salinan keputusan. “Saat ini kami juga masih menunggu perkembangan pengajuan banding, yang selanjutnya akan kami siapkan dokumen pendukung sesuai dengan sejarah yang ada,” jelasnya.

Bahkan pihaknya juga akan melakukan persiapan, diantaranya dengan mempelajari dokumen mulai gugatan, jawaban Gubernur, Replik, Duplik, keterangan saksi termasuk putusan. Pihaknya menegaskan jika Pemkab Blitar meng-

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3569.EM, a/n RUSDIYANTO DS.ASEMBAGUS, RW.03/02, KEC.ASEMBAGUS, SITubondo.

No. 1555/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3363.EEz a/n ARISAMBOJA, DS.ASEMBAGUS, RW.02/03, KEC.ASEMBAGUS, SITubondo.

No. 1556/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.5427.EZ, a/n NUR FAIZA DS.KERTOSARI, RW.05/02, KEC.ASEMBAGUS, SITubondo.

No. 1557/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2147.EB, a/n MUH.HASAN.IR DS.MANGARAN, RW.07/02, KEC.MANGARAN, SITubondo.

No. 1558/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.310.EC, a/n USWATUN HASANAH, DS.MANGARAN, RW.07/02, KEC.MANGARAN, SITubondo.

No. 1559/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2979.FB, a/n IKSAN PRAWIBNO, DS.SILOMUKTI RW.04/02, KEC.MLANDINGAN, SITubondo.

No. 1560/IMB/BI-II/2015

wiwiek eko/bhirawa

Warga melihat papan pengumuman jadwal kegiatan PHBN yang terpampang di Alun-Alun Kota Tulungagung.

Bupati ke Jakarta, Karnaval Ditunda Tulungagung, Bhirawa Acara karnaval Agustusan atau pawai bhinneka tunggal ika dan alegori tingkat sekolah menengah di Tulungagung yang rencananya bakal dilakukan pada hari ini, Selasa (25/8), ditunda. Penundaan acara ini mengecewakan sebagian siswa yang telah mempersiapkannnya jauh-jauh hari.

Mereka kecewa karena penundaan tersebut merugikan. Utamanya terkait jasa sewa layanan salon. “Penundaan ini tentu sangat saya sesalkan.

Ini membuat jadwal ulang lagi dengan salon dan ini membuat biaya menjadi membengkak,” keluh salah seorang siswa, Senin (24/8).

Yang membuat siswa-siswi peserta karnaval lebih khawatir lagi, ketika pemilik salon tidak bisa melayani pada tanggal 29 Agustus nanti.

Apalagi saat itu dikabarkan sudah banyak salon yang telah dipesan oleh mahasiswi-mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Tulungagung yang bakal diwisuda sebagai sarjana.

Acara karnaval yang ditunda tersebut rencananya bakal diselenggarakan pada

Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 mendatang.

Atau akhir pekan ini.

Beberapa siswa ada pula yang menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial.

Banyak komentar miring akibat penundaan tersebut. Bahkan ada yang berkomentar agar acara pawai yang menjadi agenda satusatunya karnaval yang dijadwalkan oleh Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) di Tulungagung tidak usah ditunda melainkan dibatalkan saja.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd, pada Bhirawa, ketika dikonfirmasi menyatakan penundaan acara karnaval karena perintah Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. “Pak Bupati minta ditunda,” ujarnya.

Menurut Suharno, Bupati Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo, pada hari ini, Selasa (25/8), diundang ke Jakarta.

“Semua pejabat ke Jakarta. Jadi mau tidak mau kemudian ditunda,” paparnya tanpa menjelaskan acara bupati di Jakarta.Q wed

Sosialisasi Usia Perkawinan, BPPKB Jatim Libatkan Pengasuh Ponpes Banyaknya kasus pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan maupun pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi perlu penanganan yang serius. Salah satunya adalah perlunya upayaupaya untuk pendewasaan usia pernikahan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim Dr Sukesi MARS saat memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan Bagi Pondon Pesantren di Jawa Timur, Senin (10/8) yang lalu.

Menurut Sukesi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) bukan sekadar upaya untuk menunda sampai usia tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama bisa terjadi usia yang cukup dewasa.

“Bahkan harus diusahakan apabila seseorang telah gagal mendewasakan usia pernikahannya, maka penundaan kelahiran anak pertama mutlak dilakukan,” kata Sukesi lagi.

Menurut Sukesi pendewasaan usia pernikahan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada pernikahan pertama yaitu minimum usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Program pendewasaan usia pernikahan memberikan dampak pada peningkatan umur perkawinan pertama yang pada gilirannya akan menurunkan total fertility rate (TFR).

Menurut data Sussenas provinsi Jatim dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 38 juta jiwa, 17 % di antaranya berada pada usia remaja. Dan menurut data yang dilansir Bappenas secara nasional dari 2 juta pernikahan

ajukan gugatan banding bukan memperkarakan SK Gubenur, tapi memperkarakan putusan PTUN No.19 tahun 2015 kemarin yang mengabulkan tuntutan Pemkab Kediri. “Karena kami menganggap putusan tersebut tidak sesuai, pasalnya secara mekanisme ada tahapan tersendiri yang harus dilalui,” imbuhnya.

Sementara perlu diketahui awal sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kediri adanya surat dari Bakosurtanal tanggal 24 September 2003 yang berisi revisi peta RBI tahun 2001, dimana mengacu surat tersebut wilayah puncak Gunung Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar.

Bahkan selama ini Pemkab Kediri yang melakukan pengelolaan terhadap puncak Gunung Kelud yang menggunakan dana mencalai lebih dari ratusan miliar melalui APBD Kabupaten Kediri. Kemudian juga disusul keluarnya SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang menyatakan kepemilikan wilayah tersebut adalah Kabupaten Kediri.

Namun setelah dilakukan Gugatan ke PTUN, melalui koordinasi akhirnya Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/ 113/KPTS.013/2012, namun digugat kembali oleh Pemkab Kediri yang dimenangkan pada putusan PTUN Surabaya Rabu (12/8) kemarin.Q htn

Wabup Pimpin PC Muslimat NU

KEHILANGAN HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG5416RAG, a/ n. Suprihatin, Ds. Serut RT 03/02, Boyolangu-T.Agung No. 1551/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG3643OK, a/n.

Sunarsih, Ds. Loderesan, Kedungwaru-T.Agung No. 1552/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG3199RAF, a/ n. Ponirah, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 1553/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Silver, AG6926RA, a/n. Eko Deny Sunaryo, Ds. Tanjungsari RT 06/03, Boyolangu-T.Agung No. 1554/IMB/BI-II/2015

7

34,5 % di antaranya masuk dalam kategori pernikahan pada usia dini dan di Jawa Timur ditemukan angka lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 39%.

“Kondisi itu tentu merupakan tugas berat yang harus kita selesaikan bersama,” kata Sukesi.

Oleh karena itu, kegiatan dengan melibatkan pondok pesantren merupakan langkah startegis untuk mengatasi per-

soalan tersebut.

“Kultur masyarakat kita masih melihat pondok pesantren sebagai komunitas yang dipatuhi dan dihormati,” kata Sukesi. Dengan demikian, ketika pondok pesantren ikut aktif dalam melakukan upaya sosialisasi ini, maka sangat diharapkan akan signifikan hasilnya.

Ditemui terpisah, Ketua Bidang Keluarga Berencana BPPKB Umi Yunianti menjelaskan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan wawasan kepada para pengasuh pondok pesantren agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada para santri dan masyarakat umum.

“Harapan saya, kalau pondok pesantren ikut aktif maka sosialisasi pendewasaan usia pernikahan ini akan lebih luas jangkauannya,” kata Umi Yunianti.Q why*

Para pengelola pondok pesantren saat mengikuti acara Sosialisasi Upaya Pendewasaan Usia Pernikahan Bagi Pondon Pesantren di Jawa Timur, Senin (10/8) yang lalu.

Jombang, Bhirawa Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indarparawansah mengajak kader NU untuk gemar menulis dan menjadi ‘Writing Society’ sejarah perjuangan tokoh tokoh Islam di Nusantara. Pasalnya masih banyak sejarah bangsa ini yang melibatkan ulama NU perlu diluruskan.

“Sejarah kita harus kita tulis sendiri, mari kader Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor dan IPNU-IPPNU gemar menulis sejarah. Karena kalau orang lain yang menulis, maka mereka tidak memahami ruh perjuangan NU,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Pelantikan PC Muslimat NU Jombang, Ahad (23/8).

Khofifah yang juga Menteri Sosial menambahkan, bahwa sejarah perjuangan ulama NU dalam memperjuangkan kemerdekaan masih banyak yang tidak tercatat. Hal ini diketahui saat dirinya berdiskusi dengan beberapa sejarawan terkait perjuangan bangsa menyongsong kemerdekaan. ”Dalam sejarah yang tercacat di TNI yang tertulis, pasukan Hisbullah yang ikut melawan penjajahan di Surabaya itu hanya ada 12 orang,” imbuhnya.

Sejarah ini, harus diluruskan, karena lanjut mantan ketua IPPNU Surabaya ini mengatakan, warga NU tahu bahwa, KH Hasyim Asyari menggerakkan dan mengobarkan semangat perjuangan ulama dan santri dari Jawa dan Madura yang tergabung dalam laskar Hisbullah melawan penjajah sehingga pecahlah perang 10 Nopember yang kemudian dikenal sebagai hari pahlawan. “Jadi kalau kita tidak ada yang menulis

sejarah peran kiai NU, ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan, maka sejarah itu hanya berhenti di Kiai sendiri,” tandas Khofifah mengingatkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU 3 periode ini juga mengingatkan bahwa pada dekade tahun 70-an NU berada pada fase ‘Scholing Society’, maka tak heran mereka banyak yang bergelar Sarjana Muda atau D3. Kemudian pada dekade 80-an, banyak warga NU yang bergelar Sarjana (Drs). ”Dan sekarang banyak warga NU yang telah memeiliki gelar S2 bahkan doktor.

Namun hal ini tidak dimbangi dengan budaya membaca atau reading Society warga NU,” bebernya.

Kareannya, Khofifah mendorong generasi muda NU untuk gemar membaca bahkan menjadi komunitas Writing Society agar bisa menulis sejarah perjuangan dan model syiar NU. ”Ini PR kita bersama. Kita punya tabloid, Koran namun oplahnya tidak sebanyak warga NU. Karena minat baca dan menulis warga NU masih jauh dari jumlah jamaahnya,” bebernya yang mengatakan bahwa jumlah warga NU sesuai hasil survey mencapai 77 juta orang.

Hadir dalam pelantikan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, ketua PC NU Jombang KH Isrofil Amar serta Pengurus PW Muslimat NU Jawa Timur.

Bupati mengatakan bahwa Muslimat NU telah banyak membantu pemerintahan memenuhi dan melayani masyarakat, sesuai dengan janji saya Nyono-Mundjidah saat kampanye pilkada lalu,” ujar Nyono.Q rur

BPPKB Jatim Intensifkan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Perubahan besar yang terjadi pada remaja saat ini dan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah kemajuan teknologi dan terbukanya arus informasi yang luas dan tanpa sekat. Segala informasi dengan mudahnya diakses oleh para remaja dengan sangat bebas, termasuk informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah organ reproduksi dan seksualitas.

“Pada masa transisi inilah pentingnya perhatian dan seluruh pihak terhadap kondisi remaja,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur Dr Sukesi Apt MARS saat memberi pengarahan pada acara Sosialisasi Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), Rabu (19/8) yang lalu.

Menurut Sukesi, masalah kesehatan reproduksi remaja yang terjadi di masyarakat dikarenakan para remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi termasuk pengetahuan tentang alat kontrasepsi.

“Akibatnya remaja perempuan sangat rentang terhadap kasuskaus kematian ibu, anak, aborsi tidak aman, kekerasan seksualitas dan penyakit HIV/AIDS,” kata Sukesi.

Menyikapi persoalan itu, BPPKB Jatim lanjut Sukesi berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan bagi kalangan remaja yaitu Sosialisasi Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) bagi lembaga pendidikan, aga-

ma dan masyarakat Menurut Sukesi PIK KRR adalah suata wadah kegiatan bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya “Sikap ingin tahu dari seorang remaja, kadanag terabaikan dari pengawasan dan lepas dari pendampingan para orang tua,” kata Sukesi. Meningkatnya pe-

ngetahuian remaja tentang kesehatan reproduksi diharapkan akan membuat remana mampu menentukan pilihan dan bersikap dan bertindak secara baik dan benar serta bertanggung jawab baik kepada dirinya mapun kepada keluarga dan masyarakat.

Ketua Panitia kegiatan yang juga Kabid Keluarga Berencana BPPKB Jatim Umi Yunianti menambahkan maksud kegiatan yang digelarnya adalah untuk memberikan sarana atau wadah, sebagai pusat informasi dan konseling bagi remaja.

“Wadah ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan, pengembangan lifeskill dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda,” kata Umi.Q why*

Kepala BPPKB Provinsi Jawa Timur Dr Sukesi Apt MARS saat memberi pengarahan pada acara Sosialisasi Pusat Informasi Konseleing Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Bina Keluarga Remaja (BKR), Rabu (19/8) yang lalu.

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Kepala SKPD Diminta Selektif Beri Izin Kredit Kota Batu, bhirawa Banyaknya kasus PNS yang terbelit persoalan hutang membuat Kepala BKD Achmad Suparto prihatin. Dari sejumlah kasus yang ditangani BKD, sebagian diantara terkait masalah hutang piutang atau dilatarbelakangi masalah hutang.

Terkait hal itu, Kepala SKPD diminta untuk selektif sebelum memberikan ijin persetujuan permohonan pengajuan kredit bawahannya. Karena tanpa ijin atasan, PNS tidak bisa mengajukan permohonan kredit di perbankkan.

“Kepala SKPD harus selektif, karena banyaknya tanggungan kredit yang ditanggung PNS bisa mempengaruhi kinerjanya,” kata Parto.

Sayangnya Parto enggan membeberkan berapa PNS yang bermasalah dengan masalah hutang tersebut.

Andi Bowo salah satu PNS di Pemkot Batu mengaku kalau banyak temantemannya yang gajinya tinggal kurang dari separo. Bahkan ada yang gajinya Rp 0.

“Mereka yang memiliki sumber penghasilan dari luar memang banyak yang gajinya habis untuk bayar hutang. Hal ini karena mudahnya PNS mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim maupun lembaga leasing,” tutur Bowo.

Namun demikian, dia sendiri mengaku tak ada keinginan untuk mengajukan kredit dengan cara menjaminkan SK. “Saya takut hutang mas, kecuali kalau nanti ada KPR rumah murah, saya akan mengajukan,” tandasnya. Q sup

Pilbup Malang Resmi Diikuti Tiga Paslon Kabupaten Malang, bhirawa KPU Kab Malang secara resmi menetapkan 3 pasangan calon (paslon) yang akan berlaga 9 Desember mendatang. Ke3 paslon tersebut, yaitu H Rendra Kresna - H Sanusi, kemudian Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi, dan Nurcholis - Muhamad Mufid.

“Ketiganya sudah kita tetapkan sebagai calon resmi pasangan cabup-cawabub Kabupaten Malang,” kata Komisioner KPU bidang Hukum, Totok Hariyono, usai rapat pleno, Senin petang (24/8).

Dalam rapat pleno yang digelar tertutup tersebut, dihadiri seluruh Komisioner KPU dan perwakilan Panwaslu Kabupaten Malang, yaitu George Da Silva, tersebut berlangsung lancar.

Panwaslu hanya mengecek surat pernyataan Dewanti Rumpoko dan H Sanusi sesuai rekomendasi yang diberikan Panwaslu. Pleno yang digelar di lantai dua gedung KPU tersebut selesai pukul 16.30 WIB. Dijelaskan, masalah nama sudah final dan tidak ada lagi dipermasalahkan oleh Panwaslu. Hal ini karena, keduanya sudah membuat surat pernyataan yang diketahui Kades dan Camat domisi calon sesuai KTP. Berkas inilah yang ditunjukkan ke Panwaslu sebelum dilakukan penetapan.

“Untuk nama HM Sanusi dan Dewanti Rumpoko yang berbeda di KTP dan berkas pendaftaran sudah tidak ada masalah,” tegasnya. Setelah agenda penetapan ini akan dilaksanakan pengambilan nomor urut calon pada Rabu besok (26/8).

Dalam pengundian nomor urut, paslon hanya diperbolehkan membawa 25 pendukung. Hal ini mengingat keterbatasan ruang dan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

“Pendukung yang boleh masuk ke ruang sidang pleno di DPRD dibatasi hanya 25 orang. Kalau membawa lebih, maka agar diatur yang baik di luar ruang sidang,” tandas Totok. Q sup

Megawati - Risma Jadi Jurkam Malang Anyar Kabupaten Malang, Bhirawa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dipastikan akan menjadi jurkam pasangan Malang Anyar sebutan pasangan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi. Tak hanya Megawati, politisi perempuan PDIP juga disiapkan menjadi jurkam, yaitu Puan Maharani, Rieke Dyah Pitaloka dan Risma Tri Maharini.

“Pilkada Kab Malang merupakan barometer kemenangan PDIP, sehingga Ibu Mega, Mbak Puan, dan Mbak Rieke siap menjadi Jurkam untuk pasangan Malang Anyar,” ungkap Ketua DPC PDIP Kab Malang, Eddy Rumpoko sebelum menggelar rapat di DPC setempat, Minggu malam (23/8).

Tak hanya itu, Walikota Surabaya Risma Trimaharini yang juga sedang mencalonkan lagi menyatakan kesanggupannya untuk terjun sebagai Jurkam di Kab Malang. Oleh karena itu seluruh jajaran pengurus PDIP dari DPC hingga Anak Ranting, serta Fraksi PDIP di DPRD Kab Malang harus all out dalam pemenangan Dewanti - Masrifah.

Ketua Fraksi PDIP, Budi Kristiono mengatakan seluruh anggota Fraksi diberi tanggung jawab pemenangan di Dapilnya masing-masing. “Kalau sampai kalah karena tidak berjuang secara sungguh-sungguh, maka sanksi harus siap di PAW. Ini komitmen kita bersama DPC,” tegas Budi yang juga menjabat Wakil Ketua DPC. Ditambahkan, DPD PDIP Jatim memberikan mandat ke DPC untuk memberikan sanksi kepada pengurus yang tidak mengamankan rekomendasi DPP PDIP. “Seluruh kader sudah bertekad bulat memenangkan Dewanti - Masrifah. Kalau ada pengurus yang mbalelo, maka akan diluruskan,” kata Budi yang ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pemenangan.Q sup

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

Wali Kota Panggil Investor Pasar Dinoyo Malang, Bhirawa Puluhan pedagang Pasar Dinoyo, yang melakukan ujukrasa didepan balaikota, Senin (24/8) kemarin, langsung membubarkan diri usai diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Muhammad Anton.

Para pedagang berterima kasih, lantaran Walikota, yang kerap dipanggil Abah Anton, langsung merespon keinginan pedagang. Bahkan Abah Anton dan berjanji segera memanggil investor untuk menindaklanjuti keluhan pedagang, tersebut.

Menurut Abah Anton, pihaknya ingin sekali pembangunan segera selesai. Makanya keinginan pedagang bertemu investor akan difasilitasi oleh Pemkot.

“Kami akan memfasilitasi, keinginan pedagang, sebab Pem kot Malang juga berkepentingan agar Pasar Dinoyo segera tun tas,”ujar Abah Anton.

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Wahyu Setianto, menambahkan, jika dua minggu lalu sudah melakukan koordinasi dengan investor. Hasil koordinasi, memang ada beberapa bangunan pasar tradisional yang belum selesai.

Namun demikian, lanjut Wahyu, investor telah berjanji pembangunan pasar tradisional akan diselesaikan pada akhir Agustus 2015 ini.

Fasilitas yang belum selesai antara lain, pemasangan ventilasi dan lampu penerangan.

Dinas Pasar tetap akan melakukan koordinasi lagi dengan

Wali Kota Malang, Muhammad Anton menemui para pedagang Pasar Dinoyo yang menggelar aksi di Balai Kota Malang, investor, serta melakukan cros cek progres pembangunan pasar tradisional.

“Sebelum lebaran harusnya sudah selesai, Tapi, karena ada beberapa kendala akhirnya investor minta waktu sampai setelah Lebaran,” ujarnya Wahyu Setianto.

Terkait dengan adanya PT lain yang ikut dalam pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo, pihaknya mengaku belum tahu. Hanya saja dia mem perkirakan PT tersebut merupakan mitra kerja dari PT CGA. “Kami akan cek dulu.

Kalau itu mitra kerja CGA ya, tidak ada masalah,” katanya.

Para Pedagang Pasar Dinoyo, datang ke Balaikota Malang, ingin menyampaikan masalahnya kepada Walikota Malang. Seperti yang disampai Koordinator aksi pedagang, Roni Agustinus.

Menurut Roni, Pedagang menganggap PT Citra Gading Asritama (CGA), selaku investor pembangunan pasar telah melanggar perjanjian kerja sama (PKS) dalam pembangunan pasar tersebut.

“Pembangunan pasar tra-

disional seharusnya selesai sebelum Lebaran. Lalu investor berjanji setelah Lebaran atau Agustus ini proses pembangunan selesai. Ternyata sampai sekarang tetap belum bisa ditempati,”ujar Roni.

Pihaknya juga menyampaikan, agar pengelolaan Pasar Terpadu Dinoyo tetap di bawah Pemkot Malang. Sebab, dalam perjanjian kerja sama selama 30 tahun ke depan pengelolaan pasar akan dipegang investor.

Para pedagang mendesak Pemkot Malang agar menegur investor, sekaligus menekan in-

muhammad taufiq/bhirawa

vestor agar segera menyelesaikan pembangunan pasar tradisional sesegera mungkin.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, lanjut Roni terjadinya kejanggalan, yang dilakukan oleh Investor pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo ketika pedagang sudah membayar uang pengganti kualitas bangunan, sertifikat yang diberikan atas nama PT Hirata.

“Pemkot harus mengklarifikasi hal ini ke investor agar semuanya bisa kelar dan tidak membingungkan kami,” katanya. Q mut

Sebutan ‘Malang Beautiful’ Pemdes Kelimpungan Cari Pinjaman Pengganti ADD Terus Dipopulerkan yarakat luas.

“Malang Beautiful, selain kuliner dan hunian, edukasi menjadi obyek yang kita tonjolkan sehingga makin banyak orang yang belajar di Kota Malang,”imbuhnya.

Semakin banyak kunjungan di Kota Malang, lanjut Abah Anton, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Makanya pengunjung di Kota Malang, baik yang melakukan kunjungan wisata maupun belajar di Kota Malang, harus dibuat lebih berkesan.

Abah juga menyampaikan jika keberadaan Kota Malang, menjadi salah satu tujuan untuk kegiatan-kegiatan Nasional. Ini tidak lepas dari fasilitas yang mendukung termasuk penerbangan dan perhotelan.

“Selain fasilitas penerbangan dan perhotelan yang memadai, ada aset yang sangat penting yakni masyarakatnya yang kondosif. Masyarakat yang kondusif merupakan modal berharga bagi kemajuan sebuah wilayah,”tukas Abah Anton.

Bahkan dalam waktu dekat ini, ada even nasional yang akan digelar di Kota Malang, hanya saja Abah Antmuhammad taufiq/bhirawa on belum menyebutWali Kota Malang Muhammad Anton bersama dengan Kapolresta Malang kan kegiatan yang akAKBP Singgamata, usai menempelkan stiker Malang Beautiful di mobil an digelar di Kota Madinas Kapolresta, Senin (24/8) kemarin. lang itu. Q mut

Malang, Bhirawa Untuk lebih mengenalkan Kota Malang, kepada masyarakat luas, kini Kota Malang, memiliki sebutan baru, yakni Malang Beautiful. Sebutan ini untuk memberikan kesan kepada mas yarakat luas saat mendengar kalimat Kota Malang.

Walikota Malang, Muhammad Anton, mempopulerkan beautiful, dengan menempeli semua kendaraan dinas termasuk kendaraan Dinas Kapolresta Malang, AKBP Singgamata.

Malang beautiful, menurut Abah Anton, sebuah sebutan yang memberikan kesan bagi masyarakat luas, dengan sebutan kota yang cantik, elok, indah menawan dan sejuk.

“Kami ingin sebutan Malang Beautiful, menggema, kita ingin sebutan sekala

internasional tidak hanya brandingnya, tetapi realitanya memang seperti itu, berkunjung di Kota Malang, lebih berkesan,”ujar Abah Anton.

Lebih jauh dikatakan Abah Anton, Malang Beautiful adalah bagian dari promosi wisata Kota Malang, karena Kota Malang tidak memiliki kawasan wista alam.

“Yang akan ditonjolkan adalah huniannya, kulinernya, dan kenyamanan saat berkunjunng di Malang. Selain memang kita memiliki keunggulan di bidang pendidikan,”tukasnya.

Pihaknya lantas menyebut, belakangan ini, kampus-kampus di Kota Malang ini, telah memiliki mahasiswa Internasional, ini menunjukan kecantikan dan keelokan kota Malang makin dikenal oleh mas-

Batu, Bhirawa Belum diterimanya Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa membuat desa yang bersangkutan kelimpungan. Seperti yang terjadi di Pemerintah Desa Junrejo. Pemerintah desa setempat harus mencari dana pinjaman dari pihak ketiga yang jumlahnya mencapai ratusan juta Rupiah. Pinjaman tersebut diprioritaskan untuk menutupi kebutuhan operasional desa selama delapan bulan terakhir.

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal, mengatakan hingga memasuki bulan ke-8 ini, Pemerintah Desa yang dimpimpinnya menggunakan dana talangan untuk segala operasional yang ada.

“Lebih Rp 300 juta kita berhutang ke pihak ketiga untuk menutupi berbagai macam kebutuhan operasional rutin,” ujar Andi, Senin (24/8).

Ia menjelaskan bahwa hutang terbesar digunakan untuk operasional sehari-hari. Hal ini juga perlu mendapatkan priorotas agar pelayanan publik di Pemerintah Desa tidak macet.

“Jadi hutang yang kita dapatkan belum termasuk untuk pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur terpaksa terpaksa kita tunda terlebih dahulu menunggu turunnya ADD,” terang Faisal.

Diketahui, tahun lalu Desa Junrejo mendapatkan bantuan dana ADD sebesar Rp 425 juta.

Dana tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi serta beragam kegiatan lainnya.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkot Batu, Suliyanah, ketika dikonfirmasi masalah ini mengatakan bahwa dana ADD sudah ditransfer oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Dana ADD sudah ditransfer ke

anas bachtiar/bhirawa

Andi Faizal semua desa oleh BPKAD, kalau memang Desa Junrejo belum menerima dana tersebut, hari Senin (24/8) silakan dicek rekeningnya,” ujar Suliyanah.

Sementara itu BPKAD beberapa waktu lalu memberikan sinyalmen bahwa belum cairnya alokasi dana desa (ADD) untuk desa-desa, ternyata disebabkan belum lengkapnya syarat administrasi yang diberikan desa. Kecukupan dokumen menjadi salah satu persyaratan surat pengajuan SPP-LS dari Kecamatan.

Aturan baru yang ada saat ini memang memberikan kewenangan kepada kecamatan lebih banyak dibandingkan aturan sebelumnya. Saat ini kecamatan bisa memverifikasi APBDes, memberikan rekomendasi pencairan alokasi dana desa, hingga mengajukan SPP-LS. Prosedur yang ada, APBDes termasuk didalamnya ADD disetorkan oleh Pemerintah Desa kepada Kecamatan. Kemudian baru dikirimkan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). “Sekarang ADD menjadi bagian kecil dari APBDes, saat ini masih menunggu surat pengajuan SPP LS dari kecamatan,” ujar Kabid Akutansi BPKAD, Andhang Budhy Harsa. Q nas

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang

Pipa PDAM dan Kabel Telkom Harus Masuk Gorong-gorong Drainase kota Batu dibenahi dengan mengganti gorong-gorong dengan box cluvert sesuai standar Kementrian PU. Hal ini karena drainase yang ada sudah tak mampu lagi menampung air hujan, sehingga sering menimbulkan genangan di jalan. Selain itu, tujuan pemakaian box cluivert ini sebagai persiapan untuk penataan jaringan kabel dan pipa PDAM yang ditanam di pinggir jalan.

“Kalau semua drainase sudah dipasang box cluivert, maka semua jaringan kabel telepon dan pipa PDAM harus masuk ke box cluivert. Tidak boleh lagi ada galian di pinggir jalan karena akan merusak badan jalan,” ungkap Kepala Dinas PU Pengairan dan Bina Marga Kota Batu, Arif As Sidiq, Senin (24/8).

Tahun ini, Pemkot Batu menganggarkan Rp 4 milyar untuk pemasangan box cluivert dan pembangunan trotoar baru dilaksanakan di jalan

Diponegoro sepanjang 1 km.

“Desain untuk trotoar sesuai standart Kementrian PU, yaitu dilengkapi juga untuk penyandang disabilitas. Sedang di pinggir jalan ada lajur khusus sepeda,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk pembenahan total drainase, trotoar dan jalan sesuai standart Kementrian PU, diperlukan anggaran setidaknya Rp 100 milyar. “Kita masih kaji, mana jalan yang harus menggunakan hotmix dan mana jalan yang harus pakai beton. Jalan Sultan

supriyanto/bhirawa

Pemasangan box cluivert untuk pembenahan drainase dan trotoar Kota Batu.

Agung misalnya, tanahnya labil karena bekas galian pasir, sehingga dalam 2 tahun saja sudah rusak, sehingga yang cocok pakai jalan hotmix,” terang Arif.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang menyusun rencana jangka menengah untuk pembenahan total jalanjalan Kota Batu agar ber-

standart nasional. “Kota Batu sebagai kota wisata tentunya semua fasilitasnya harus berstandart nasional, termasuk jalan dan trotoar,” tukas Arif.

Walaupun begitu Arif mengaku ada sejumlah ruas jalan Provinsi yang dalam penanganannya diperlukan kerja sama dengan Pemprov Jatim.

“Jalan Bukit Berbunga itu termasuk jalan provinsi. Beberapa waktu lalu kondisi sudah rusak karena sudah 4 tahun belum dihotmix. Saat ini sudah dilakukan penambalan, walaupun kurang rata, sehingga masyarakat mengeluhkannya,” kilahnya.

Arif berharap dengan pembenahan secara menyeluruh mulai drainase, trotoar dan jalan, maka diharapkan kota Batu semakin cantik dan nyaman dikunjungi wisatawan. Q sup.nas

OLAHRAGA

Selasa Legi 25 AGUSTUS 2015

LINTASAN

Sport Arcamanik Siap Sukseskan PON XIX/2015 Bandung, Bhirawa Tempat pertandingan (vanue) Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX 2016 di Sentra Pembinaan Olah raga Terpadu (SPOrT) Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, telah usai dibangun dan siap digunakan.

"Sampai sekarang gedung yang sudah beres yaitu Graha Laga Tangkas, gymnasium dan angkat berat, tribun dan lapang baseball, tribun dan lapang bola voli pasir, stadion, padepokan pencaksilat dan Graha Laga satria (sporthall bela diri)," kata Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda (Disorda) Yudha M Saputra di Bandung, Senin.

Sementara bangunan yang sedang direnovasi dan dalam tahap pembangunan yakni basement, kantor disorda, masjid, wisma atlet, sekolah dan pusat penelitian.

Yudha mengatakan basement parkir sedang digarap sekarang berikut jalur kendaraan, dengan sistem parkir yang telah dibuat akan efektif mencegah carut marut parkir kendaraan.

"Basement dan jalur kendaraan sedang dibangun oleh tim set development mulai dari pemagaran lingkungan, jalanan dan lahan parkir di luar. Kalau lihat desainnya bagus dengan basement berkapasitas 200 kendaraan ditambah parkiran yang di luar," katanya.

Setiap pembangunan di SPOrT diiringi set development agar menciptakan penataan lingkungan yang baik. Selain itu banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar area tersebut menjadi permasalahan sebelumnya.

"Sekarang permasalahan PKL itu sudah diselesaikan, sudah rapi dan pondasi sudah dibongkar. Jadi sebagian sebelah Timur sudah kami ratakan," katanya.

Ia mengatakan pembangunan di SPOrT diutamakan untuk PON XIX 2016 nanti sehingga pembangunan vanue tertentulah yang difokuskan sementara yang lainnya setelah PON berakhir. Diantaranya wisma atlet yang belum dibangun karena kebutuhannya bukan untuk PON melainkan Pembinaan atlet Jawa Barat termasuk sekolah dan pusat penelitian pelajar. ant

Abar Latih Atlet ke Luar Negeri Bandung, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat terus melatih kemampuan atletnya yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/ Jawa Barat Tahun 2016 di dalam negeri dan hingga ke luar negeri.

"Atlet Jawa Barat yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Nasional XIX/ 2016 terus digembleng agar bisa meraih prestasi terbaik. Mereka terus menjalani latihan baik di dalam maupun luar negeri," kata Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin, di Bandung, Senin.

Ia menjelaskan, pelatihan untuk atlet tersebut dibagi ke dalam empat metode yakni dekonsentralisasi, sentralisasi, desentralisasi dan sirkuit.

Menurut dia, bagi atlet yang menjalani metode sirkuit saat ini sedang berada di luar negeri untuk mengikuti sejumlah pertandingan.

"Cabang olahraga yang sedang berlatih di luar negeri di antaranya tenis lapangan, golf dan catur. Sebagian cabor ini ditangani pelatih (Korea), jadi sekarang sedang di Korea," kata Ahmad.

Ia mengatakan latihan di luar negeri ini penting untuk meningkatkan kemampuan atlet. "Dan latihan bertandingnya kan dengan atlet luar, jadi levelnya juga beda," katanya.

Dia menuturkan saat ini pihaknya telah memetakan peluang masing-masing atlet dan telah memiliki data terkait kemampuan kontingen provinsi lain.

"Kami sudah menghitung kemampuan setiap atlet. Setiap cabor, setiap atlet, setiap nomor, kami sudah memiliki," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kontingen Jabar akan mengikuti seluruh cabang olahraga karena Jabar menjadi tuan rumah pada ajang olahraga empat tahunan itu.

"Kami semua ikut, 100 persen ikut. Kami dapat wild card," katanya. ant

9

Lawan Mundur, Persebaya Batal Uji Coba Surabaya, Bhirawa Niat Persebaya untuk melakukan uji coba di Jabar dan Jateng dipastikan batal, karena calon lawan tiba-tiba mengundurkan diri.

Selain itu pertandingan segi tiga yang rencanannya digelar Senin (24/8) juga tidak bisa dilaksanakan.

Rencanannya Pelatih Persebaya Ibnu Grahan ingin melakukan uji coba melawan PSGC Ciamis atau PSCS Cilacap, dan PSIS Semarang. "Jadwalnya,

sebelum ke Bandung kita mampir ke Jateng dulu untuk uji coba," katanya, Senin (24/8).

Kondisi ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Persebaya Rah-

mad Sumanjaya yang mengatakan kalau baik Ciamis maupun PSIS mengurunkan niatnya untuk uji coba lawan tim berjuluk bajol ijo itu. "Kita batal ke Jawa Tengah. Soalnya tidak ada lawannya," ucap Rahmad.

Bukan hanya itu, Persebaya juga tak jadi menjalani uji coba segitiga lawan Persegres Gresik United dan tim PON Jatim. Uji coba ini seharusnya dilangsungkan di Stadion Gelora Bung

Tomo (GBT) kemarin sore.

"Bisa kami pastikan bahwa uji coba di GBT sore nanti tak akan dilaksanakan. Uji cobanya batal," ucap Rahmad. Sayang Rahmad tidak menjelaskan secara rinci mengapa uji coba tersebut tak jadi dilakukan.

Menurut informasi yang beredar di lingkungan Persebaya, satu di antara dua lawan yang akan dihadapi Persebaya, ternyata sudah menjadwalkan

uji coba dengan tim lain. Dengan dua agenda yang batal, maka Persebaya baru menjalani empat uji coba menyongsong Piala Presiden 2015.

Pertama mereka menghadapi tim lokal Surabaya FC (SFC).

Lalu menjajal Persekap Kota Pasuruan dan tim PON Jatim.

Terakhir, mereka bertemu tim lokal PS Ampel di Stadion ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nowwn pember), Sabtu (22/8).

Persita Siap Hadapi Piala Presiden

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin Said Husnu menyanyikan lagu my Way menyambut wisatawan asing yang ikut even ijen trail running kemarin.

Wisatawan Manca Negara Meriahkan Lomba Ijen Trail Running Bondowoso, Bhirawa Puluhan wisatawan dari berbagai negara ikut memeriahkan lomba lari Ijen Trail Running (ITR) di Bondowoso. Mereka harus melewati dua tantangan berat untuk bisa mencapai garis finis. Dua tantangan itu adalah suhu udara yang mencapai 2 derajat celcius, dan medan yang esktrem.

Sebelumnya, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Hidayat, M. Si dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuka acara itu di hadapan puluhan wisatawan asing di Kecamatan Sempol, kemarin malam.

Dalam kesempatan itu Bupati mengaku bahwa ia menginginkan agar kegiatan ITR ini nantinya dapat dijadikan agenda tahunan di Bondowoso. Selain itu, ia berharap ke depan semakin lebih baik dan Bondowoso semakin dikenal dunia.

Selepas memberikan sambutan, Bupati lalu berbaur bersama wisatawan asing yang juga peserta ITR. Mereka disuguhi beberapa kesenian daerah diantaranya singo wulung dan kesenian daerah lainnya. Selanjutnya, Bupati sempat menyanyikan lagu bersama sejumlah wisatawan. Baru kemudian Bupati bertolak ke Bondowoso bersama sejumlah SKPD.

Sepeninggalnya Bupati ini, acara demi acara pun dimulai.Pelari asal Bandung, Jawa Barat, Alan Maulana mengaku, perlu beradaptasi dengan dinginnya cuaca di Kawasan Gunung Ijen. Apalagi dua minggu lalu, dirinya baru menyelesaikan Mount Rinjani Ultra di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tertarik ikut trail running karena selain berlari juga kita bisa lihat pemandangan Indonesia itu indah. Sebelum datang kesini juga sudah adaptasi cuaca serta mengkalkulasi semuanya. Harus benar–benar siap,” kata Alan s, kemarin Sementara itu peserta yang lain, Arief Wismoyono mengaku banyak melakukan persiapan untuk mengikuti Ijen Trail Running kali ini. Pria yang tercatat finis pertama dalam Mount Rinjani Ultra (MRU) 2015 ini menargetkan akan mendapatkan podiumnya kembali di ITR. Menurutnya, untuk mengikuti trail running diperlukan persiapan yang matang mulai dari adaptasi cuaca, medan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi serta istirahat.

“Kalau kaki aman semoga bisa finish 9 jam.

Karena melihat elevasinya (total ketinggian) tidak terlalu tinggi. Kalau di Rinjani kemarin elevasinya 5.600, kalau Gunung Ijen sepertinya 2.600. Selain itu kita harus adaptasi cuaca juga,” kata Arief. har

Ganda Campuran Pelatnas Bidik Final Vietnam Terbuka Jakarta, Bhirawa Ganda campuran pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) membidik putaran final turnamen Vietnam Terbuka 2015 yang digelar 24 Agustus-30 Agustus di Stadion Nguyen Du, Ho Chi Minh, Vietnam.

"Praveen Jordan-Debby Susanto dan Riky Widianto-Richi Puspita Dili memang ditargetkan ke final untuk menambah poin mereka," kata pelatih ganda campuran pelatnas PBSI

Nova Widianto dalam pesan singkatnya yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Nova yang menemani atletatlet pelatnas di Vietnam Ho Chi Minh menambahkan pasangan Edi Subaktiar-Gloria Emanuelle Widjaja tidak ikut dalam turnamen tingkat grand prix itu.

"Pasangan Edi-Gloria memang tidak ikut. Mereka nanti akan ikut turnamen di Jepang dan Korea Selatan," kata Nova.

Selain pasangan Praveen-Debby dan Riky-Richi, sebanyak delapan

ganda campuran lain Indonesia juga mengikuti turnamen berhadiah total 50 ribu dolar AS itu.

Delapan ganda campuran Indonesia itu antara lain Alfian Eko Prasetya-Annisa Saufika, Hendra Aprida Gunawan-Shendy Puspa Irawati, Fran Kurniawan-Komala Dewi, Hafiz Faisal-Shella Devi Aulia, Markis Kido-Pia Zebadiah Bernadeth, Ronald Alexander-Melati Daeva Oktaviani, Andrei AdistiaVita Marissa, dan Irfan Fadhilah-Weni Anggraini. ant

Tangerang, Bhirawa Persiapan para pemain Persita untuk menghadapi kompetisi Piala Presiden 2015 sudah matang termasuk laga uji coba dengan beberapa tim.

"Tujuan uji coba agar para pemain inti dan cadangan memiliki persepsi yang sama menghadapi lawan," kata Asisten pelatih Persita Wiganda Saputra di Tangerang, Senin.

Wiganda mengatakan upaya uji coba tersebut agar strategi yang sudah diterapkan pelatih Bambang Nurdiansyah dapat dijalani dengan baik.

Rencananya Persita akan mengelar uji coba dengan PS TNI-AU di lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dan Mantan Timnas.

Namun kompetisi Piala Presiden tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (30/8) dan berakhir Minggu (18/10).

Kompetisi itu diikuti 16 klub yang terbagi dalam empat grup dan empat tuan rumah, yakni Grup A (Bandung), Grup B (Malang), Grup C (Bali) dan Grup D (Makassar).

Grup A terdiri dari Persib

Bandung, Persebaya United, Persiba Balikpapan dan Martapura FC, Grup B yakni Arema Cronos, PSGS Ciamis, Sriwijaya FC Palembang dan Persela Lamongan.

Sedangkan untuk grup C yakni Bali United, Persija Jakarta, Mitra Kukar dan Persita Tangerang serta grup D adalah PSM Makassar, Pelita Bandung Raya, Peregres Gresik dan Pusamania Borneo FC. Pertandigan perdana di Bali dihadiri Presiden Joko Widodo dan laga awal tuan rumah Bali United menghadapi Persija Jakarta kemudian dilanjutkan Persita bertemu Mitra Kukar.

Manajemen Persita juga merekrut pemain asing asal Jepang, Kenji Adachihara untuk memperkuat tim pada Piala Presiden.

Dia mengatakan laga uji coba itu supaya pemain junior hasil pembinaan dari masingmasing klub dapat beradaptasi dengan senior saat pertandingan di lapangan hijau.

Untuk mengamankan gawang dari serangan lawan, maka pelatih telah menetapkan Usman Pribadi dan didukung Mukti Ali Raja. ant

Menpora Tegaskan Segera Putuskan Ketua Kontingen Olimpiade Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menegaskan jika pihaknya akan segera memutuskan "Chef de Mission" (CdM) atau ketua kontingen yang akan memimpin atlet Indonesia ke Olimpiade 2016, jika hal tersebut mendesak.

"Kalau nama CdM harus segera dikirim maka akan segera kami putuskan. Saat ini kami sedang menunggu delegasi KOI yang berada di Brazil. Kami berharap mereka bisa segera melaporkan hasil dari sana," kata Menpora Imam Nahrawi di Kantor PP ITKON Kemenpora, Jakarta, Senin.

Menurut dia, CdM yang salah satu tugasnya mengkoordinasikan sekaligus mencari jalan keluar jika ada permasalahan selama persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan empat tahunan harus orang yang benar-benar siap. Idealnya harus bisa mendapingi atlet selama 24 jam.

Meski belum memutuskan siapa yang bakal memimpin kontingen Indonesia ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016, pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu mengaku sudah mengantongi beberapa kandidat yang kemungkinan besar akan mengisi posisi CdM. Saat ini sudah beredar beberapa nama seperti Ketua Umum PP PBSI Gita Wirjawan, Sekjen PP PBSI Anton Subowo, mantan pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat dan mantan atlet renang Ricard Sam Bera. Kemungkinan besar, jumlah kandidat akan terus bertambah.

"Mereka harus punya waktu 24 jam, dan tidak boleh meninggalkan arena hingga kejuaraan selesai," ucap Cak Imam.

Dorongan untuk segera menentukan CdM pertama kali oleh CdM Indonesia pada Olimpiade 2012, Erick Thohir.

Menurut dia, dengan segera ditunjuk seorang CdM dinilai akan memudahkan komunikasi antarlembaga serta hal pendukung lainnya.

Harapan untuk segera menentukan CdM juga disampaikan oleh Taufik Hidayat. CdM Indonesia pada SEA Games 2015 di Singapura meminta penentuan dilakukan secepatnya agar persiapan bisa dilakukan jauh lebih baik. ant

Bupati Situbondo Resmi Melepas 453 CJH ke Tanah Suci Mekah Sebanyak 453 orang Calon Jama’ah Haji (CJH) Kabupaten Situbondo yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, secara resmi diberangkatkan Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH Minggu malam kemarin. Pelepasan rombongan haji tersebut disaksikan KHR. Moh. Kholil As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Ponpes Wali Songo, Sekda Syaifullah, Forum Pimpinan Daerah Pemkab Situbondo, pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Situbondo serta para tamu undangan lain.

Dalam sambutan singkatnya Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH berpesan kepada 453 CJH Kabupaten Situbondo agar tidak membuat masalah selama menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah. Sebab, kata orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo itu, jika hal itu dilakukan dapat merusak nama baik Situbondo dan citra Bangsa Indonesia pada umumnya. “Laksanakan

ibadah haji secara benar menurut tuntunan agama Islam,” pinta Bupati Dadang.

Oleh karena itu, ujar Bupati Dadang, pihaknya mewakili Pemerintah Kabupaten Situbondo, meminta kepada seluruh CJH Kabupaten Situbondo untuk senantiasa menjunjung tinggi kearipan Bangsa Indonesia ketika melaksanakan ibadah haji di tanah Suci Mekah.” Saya minta

sekali lagi kepada CJH Situbondo untuk selalu mematuhi petunjuk yang diinstruksikan para pembimbing haji,” ungkap Bupati Dadang.

Selain itu, urai Bupati Dadang, CJH asal Situbondo agar senantiasa bisa menjaga kesehatan sampai di tanah suci Mekah.

“Saya berharap saat melaksanakan ibadah haji, CJH Situbondo bisa menjaga kesehatan badannya. Semoga kedatangan CJH Situbondo ke tanah suci Mekah bisa menjadi tamu Allah SWT yang terbaik serta pulang kembali ke tanah air dengan menyandang haji mabrur,” harapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kab Situbondo, HM. Nur Sjamsudin mengatakan, proses pemberangkatan CJH Situbondo harus tepat waktu dan para CHJ harus sudah masuk asrama Haji Sukolilo Surabaya

paling lambat sekitar jam 06.00 wib, Senin (24/8) kemarin. “Atas nama Kankemenag (penyelenggara Haji) di Kabupaten Situbondo, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, yang telah bersinergi dalam pemberangkatan CJH Kabupaten Situbondo ini,” jelas HM Nur Sjamsudin.

Kata Nur Sjamsudin, CJH Situbondo yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah sebanyak 453 CJH yang terbagi menjadi 2 kloter. Calon Jama’ah Haji Situbondo diberangkatkan dengan menggunakan 14 armada bus dan pemberangkatan di bagi tiga tempat.

Yakni, beber Nur sjamsudin, untuk wilayah tengah, CJH Situbondo akan berangkat dari Kantor Pemkab Situbondo; wilayah timur diberangkatkan dari Polsek Asembagus dan wilayah barat di berangkatkan awi, adv dari Polsek Besuki.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, didampingi KHR Kholil Asad Samsul Arifin dan sejumlah pimpinan SKPD saat melepas 453 CJH Situbondo, dihalaman belakang Kantor Pemkab, kemarin.

EKONOMI - BISNIS

10

Kebijakan Pemerintah Harus Dukung Manufaktur

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Selasa Legi, 25 AGUSTUS 2015

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Gerakan makan daging ini juga diramaikan dengan 300 siswa dan siswi Sekolah Dasar di kecamatan Bubulan.

Bojonegoro Gelorakan Gerakan Minum Susu dan Makanan Protein Bojonegoro, Bhirawa Jajanan dan makanan yang aman bagi anak-anak harus disediakan dan dipahami oleh orang tuanya, salah satunya adalah asupan yang bergizi yang mengandung protein baik daging mapun susu.

Karena asupan yang tepat akan membantu tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun kemampuan otaknya.

“Tidak sekedar ajakan dan promosi untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, namun harus diingat bahwa bagaimana membuat masyarakat memiliki daya beli jauh menjadi lebih penting,” ungkap Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, saat acara gelar lomba olahan produk peternakan yang diselenggarakan di Desa Cancung Kecamatan Bubulan, Senin (24/8) kemarin Ada tiga hal penting yang pertama perekonomian masyarakat harus meningkat sehingga daya beli mereka pun demikian. Kedua adalah diperlukan pendidikan yang berkualitas bagi generasi Bojonegoro.

Selain itu mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak semata-mata bertumpu pada pemenuhan infrastruktur namun perbaikan kualitas sumber daya pendidik dipandang lebih penting. “Dari guru yang memiliki kualitas maka akan menciptakan generasi Bojonegoro yang unggul dan memiliki daya saing,” kata dia. Hal ketiga, menurut Mahfudhoh Suyoto adalah mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang sehat yang dimulai dari kesehatan diri, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Q bas

Sidoarjo, Bhirawa Persaingan bisnis industri akan semakin ketat saat dibukanya jalur Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan pemerintah mendukung semua manufaktur yang ada di Indonesia supaya bisa bersaing melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu sendiri. Menurut Ketua MPR RI, Dr (HC) H Zulkifli Hasan, SE MM, saat mengunjungi Maspion I di Sidoarjo, Senin (24/8) kemarin mengungkapkan, seandainya pemerintah benar-benar konsen terhadap kebijakan manufaktur, Indonesia bisa membuat apapun termasuk teknologi, bahan baku maupun sumber daya manusianya sehingga bisa bersaing dengan semua negara.

“Sekarang pemerintah belum mendukung manufaktur ini, terbukti saya memiliki pabrik tapi gasnya saja susah kadangkadang lancar kadang-kadang tidak, bayangkan kalau kita punya dapur tapi gasnya tidak lancar. Dulu kita punya Kedaung yang bisa eksport, gara-gara gasnya macet eksportnya juga ikut macet,” jelasnya.

Zulkifli menambahkan, ia mendukung sekali pemerintah beralih dari pertanian ke sektor manufaktur, sektor industri yang masih separoh hati ini. Untuk itu ia minta supaya kita berhenti mengatakan Indonesia itu kaya raya, sumber daya alam melimpah karena itu tidak membuat kita sejahtera. “Kita bisa sejahtera apabila sumber daya manusianya unggul, harus beralih membangun dan meningkatkan kemampuan manusian-

trie diana/bhirawa

Ketua MPR RI Dr (HC) H Zulkifli Hasan SE MM didampingi President Director/CEO Maspion Group DR Alim Markus saat melihat hasil produksi Maspion I di Gedung Eksport Center Jl Raya Sawo Tratap Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/8).

ya sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi,” tuturnya.

Sebab banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam tapi kaya raya, seperti di indonesia yang income perkapitanya 3.500 ribu US dollar, Singapura 55 ribu

US dollar dan Malaysia 17 ribu US dollar.

“Kita kalah dengan negara-negara itu, untuk itu harus berhenti mengagungkan sumber daya alam kita tapi beralih ke sumber daya manusianya” katanya.

Sementara menurut President Director/

CEO Maspion Group, DR Alim Markus mengatakan, selama ini pihaknya melakukan ekspansi ke beberapa daerah untuk menjaga kualitas dan pasar asalkan pemerintah dibantu import barang industri tak dikenakan biaya bea cukai. Q riq

Produksi Diprediksi Naik

Cukai Rokok Capai Rp 130 T Pemprov, Bhirawa Jika produksi 2014 mampu mencapai 360 miliar batang, tahun ini diperkirakan naik menjadi 375 miliar batang. Dengan kenaikan yang cukup besar itu, maka pemasukan devisa Negara dari pita cukai rokok bisa mencapai Rp 130 triliun.

“Tahun lalu pendapatan cukai Rp 118 triliun. Tahun ini bisa mencapai Rp 130 triliun.

Sebanyak 75 persen cukai disumbang Jatim, karena pabrik rokok besar mayoritas semuanya ada di Jatim,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Senin (24/8). Menurutnya, jika cukai tahun ini bisa mencapai Rp 130 triliun, maka Jatim menyumbangkan Rp 100 triliun. “Sebenarnya kalau cukai rokok naik semakin tinggi ya bagus sebab sekarang ini permintaan rokok putihan yang berukuran slim semakin tinggi dan berdampak meningkatkan produksinya. Pabrikan sekarang lebih menyesuaikan

permintaan pasar,” katanya.

Disisi lain, Samsul memaparkan, saat ini tembakau

yang memiliki kadar nikotin rendah, seperti tembakau virginia dan tembakau ram Madura sudah banyak dibudidayakan oleh petani Jatim, di antaranya di Bojonegoro, Lamongan, Jombang dan Madura.

Beberapa jenis tembakau yang memiliki kadar nikotin rendah diantaranya adalah virginia dengan kadar nikotin

Jika pita cukai rokok tahun ini bisa mencapai Rp 130 triliun, maka Jatim bisa menyumbangkan Rp 100 triliun.

2%, ram Madura dengan kadar nikotin dibawah 2%. Tembakau jenis ram Madura sudah dibudidayakan di lahan yang mencapai sektar 130.000 hektar dengan produksi sekitar 110.000 ton per tahun. Sementara virginia mencapai 150.000 hektar dan Barley mencapai 2.500 hektar. Menilik itu semua, lanjut Samsul, Jatim telah siap menghadapi pergeseran pasar rokok dari pasar rokok kretek ke pasar rokok putihan dengan kadar nikotin rendah. Di Jatim, petani tembakau tidak hanya menanam jenis tembakau dengan kadar nikotin tinggi tapi sudah banyak yang menanam tembakau kadar nikotin rendah, seperti virginia dan ram Madura.

Samsul yakin jika pasar rokok domestik masih akan tetap bertumbuh walaupun sudah dikerdilkan melalui berbagai kebijakan. Hanya saja, tambah dia, karena kebijakannya lebih berpihak kepada

rokok putihan, maka akan ada pergeseran pasar, sebab penikmat rokok akan dipaksa beralih dari kretek ke putihan.

Dari segi produksi jumlah rokok, ribuan pabrik rokok di Jatim memiliki kapasitas 169,9 miliar batang lebih dari total produksi nasional.

Dalam pertembakauan nasional, Jatim mampu berikan kontribusi sebesar 83.404 ton atau sekitar 50-55 persen dari kebutuhan nasional. Artinya, dengan banyaknya jumlah produski tembakau, maka wajar jika kontribusi untuk cukai rokok juga tinggi.

Untuk itu, ia menyatakan kesiapan Jatim untuk memasok kebutuhan bahan baku tembakau dengan kadar nikotin yang rendah kepada perusahaan rokok nasional. Kondisi tersebut dengan melihat realisasi penanaman jenis tembakau dengan kadar nikotin rendah disejumlah wilayah Jatim. Q rac

Dukung Museum Lumajang

Museum Tantular Gelar Pameran Alat Upacara Dalam rangka mendukung atas berdirinya museum daerah tepatnya di Kabupaten Lumajang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur juga ikut melakukan gelar pameran perlengkapan upacara selama dua hari, mulai tanggal 24 hingga 25 Agustus 2015.

Ibu aminah menahan tangis bahagianya ketika menerima penghargaan.

Penganugerahan Pahlawan Ekonomi 2015 Kota Surabaya

M

useum Purbakala dan Kebudayaan yang akan diisi dengan benda-ben da peninggalan sejarah dan kebudayaan masyarakat kawasan Wonorejo Terpadu tersebut, Senin (24/8) dibuka secara resmi oleh Bupati Lumajang As’at Malik, Senin(24/8) di lokasi Kawasan Wonorejo Terpadu.

“Semoga museum ini menjadi sumber pengetahuan masyarakat Lumajang, khususnya generasi muda dan pelajar. Oleh karena itu, bila ada temuan benda bersejarah dan purbakala bisa dimasukan ke Museum untuk dijadikan sumber pengetahuan,” ujar Bupati Lumajang, As’at Malik. Mengenai sejumlah peninggalan sejarah Lumajang, tambahnya, masih berada di museum di Jawa Tmur, Nasional dan di Belanda.

As’at mengaku akan melakukan koor-

Slogan Go Global – Go Digital – Go Final untuk Hadapi MEA

Bupati Lumajang As’at Malik menggunting bunga sebagai tanda simbolis pembukaan museum Lumajang.

dinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, sehingga benda peninggalan sejarah Lumajang diketahui oleh masyarakatnya. “Kami perlu koordinasi, agar benda sejarah Lumajang yang belum masuk koleksi museum daerah bisa ada di sini,” pungkasnya.

Kepala UPT Museum Tantular Jatim, Drs. Edi Iriyanto MM menjelaskan kalau pihaknya melakukan pameran dalam

mendukung atas berdirinya museum daerah, di Kabupaten Lumajang. Selain museum Tantular juga terdapat museum 10 Nopember Surabaya, museum Cakraningrat Bangkalan juga museum Tempo Doeloe dari Malang. “Kali ini museum Mpu Tantular menggelar pameran tentang alat-alat perlengkapan upacara, diantarnya binggel dan perhiasan,” jelas Edi Iriyanto.

achmad suprayogi/bhirawa

Menurutnya, walaupun warga sekitarnya belum pernah melihat museum, namun kondisi pengunjungnya juga cukup lumayan. Mereka sangat mengapresiasi adanya museum daerah, museum baru yang bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. “Utamanya ilmu tentang sejarah, dan benda peninggalan yang ada di Lumajang dan sekitarnya,” pungkas Edi Iriyanto. Q ach*

Bupati Lumajang As’at Malik didampingi Ka UPT Museum Tantular Edi Iriyanto melihat pameran museum Mpu Tantular Jatim.

Pemkot, Bhirawa Aminah tak bisa menahan air matanya di atas panggung, ketika tahu namanya dipanggil oleh pembawa acara pada penganugerahan Pahlawan Ekonomi 2015 Kota Surabaya.

Wanita asal kecamatan sambikerep ini kesulitan berkata-kata akibat menahan tangis bahagia ketika ditanyai pembawa acara mengenai harapan kedepan setelah menjadi juara pertama pahlawan ekonomi 2015.

Produk makanan semanggi khas Kota Surabaya berhasil mengantarnya meraih juara pertama pahlawan ekonomi 2015 dengan kategori culinary business.

Pahlawan Ekonomi adalah acara tahunan yang rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak tahun 2010 dan terus berkelanjutan dalam upaya memberdayakan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di 31 Kecamatan Kota Surabaya. Selain itu, Pahlawan Ekonomi juga merupakan salah satu usaha dalam menggerakan para ibu rumah tangga sebagai

penggerak ekonomi dalam suatu keluarga.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) melalui kegiatan seperti pahlawan ekonomi, Pemkot Surabaya menyiapkan para UKM agar bisa bersaing dengan para pengusaha kecil menengah dari negara lain.

“Pahlawan ekonomi didirikan untuk mencuri start MEA, karena yang nantinya masuk ke Indonesia bukan industri-industri besar, melainkan para pelaku usaha menengah kecil.

Di Negara Vietnam dan Thailand, warganya sudah dilatih untuk berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan menganut slogan Go Global – Go Digital – Go Final, pahlawan ekonomi 2015 yang produknya bisa dipesan melalui situs belanja online ini, diharapkan bisa membuat UKM Kota Surabaya mampu bersaing dengan pengusaha menengah kecil dari negara lain,” tegas Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota Surabaya ini. Q dre

Selasa Legi, 25 AGUSTUS 2015

Siswa Sekolah Pelaksana K-13 Didata l Sambungan hal 1

upayanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku K-13.

Buku ini rencananya akan diadakan untuk sekolah-sekolah yang saat ini statusnya melaksanakan K-13 secara mandiri.

Seperti diketahui, sekolah-sekolah tersebut belum menerima buku K-13 sejak tahun ajaran baru 2015/2016 dimulai. Berbanding terbalik dengan sekolah sasaran K-13 yang telah menerima buku dari pusat.

Di Surabaya, dari total 535 SD/MI negeri dan swasta yang melaksanakan K-13, hanya 14 di antaranya yang termasuk pilot project K-13. Sementara untuk jenjang SMP, dari 180 satuan pendidikan, negeri dan swasta, hanya delapan di antaranya yang merupakan pilot project K-13. Sejauh ini , sekolah yang belum menerima buku diminta Dindik Surabaya memanfaatkan soft copy buku yang dapat diunduh melalui website.

Salah satu sekolah non sasaran tersebut adalah SMA Al-Falah. Kepala SMA AlFalah Rooswandi Hidayat mengungkapkan, polemik buku K-13 terutama terjadi pada kelas XII. Sedangkan siswa kelas X dan XI masih bisa belajar dengan menggunakan buku K-13 tahun lalu.

Menurutnya dengan tidak adanya buku, semangat siswa untuk belajar terlihat menurun. “Mereka melihat buku sudah tidak menarik lagi,” ujar Rooswandi.

Meski begitu, sekolah terus berupaya memberikan semangat kepada siswa untuk terus belajar. Misalnya, SMA Al-Falah berinisiatif untuk mencetak buku secara swadaya. Mereka mengunduh file buku yang terdapat di website Kemendikbud, lantas mencetaknya.

Rooswandi mengaku sudah memberikan pengarahan kepada siswa. Tidak ada paksaan untuk harus memiliki buku K-13 versi cetak tersebut. Tapi siswa tetap ingin mencetaknya. Sekolah pun mengoordinasi lewat koperasi sekolah. “Anak-anak lebih semangat belajar kalau ada buku cetak,” katanya.

Terkait bantuan PAK untuk sekolah non sasaran, Rooswandi menyatakan belum menerima kepastian dari Dindik. “Belum ada pengumuman secara resmi terkait adanya bantuan PAK. Hanya saja Dindik sudah mendata untuk keperluan buku K-13 ini,” terangnya. Tentu saja, Rooswandi mengaku sangat senang apabila ada PAK yang digunakan untuk pengadaan buku K-13.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala SMAN 8 Ligawati. Pihaknya mengakui Dindik Surabaya telah melakukan pendataan terkait pengadaan buku K-13 ini. Selama ini, dia menggunakan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli buku. Namun, tidak semua kelas XII memperoleh buku K-13. “Dari 12 rombel K-13, kami dalam proses menyediakan buku K-13 sebanyak 2 rombel,” terang Liga.

Jumlah buku yang diperoleh itu nantinya dapat digunakan secara bergantian. Wali kelas atau guru dapat menggunakan buku tersebut saat mengajar dari satu kelas ke kelas lainnya. Liga mengaku tidak mengalami kendala berarti terkait pengadaan buku K-13 meski bukan termasuk sekolah non sasaran. Sebab, siswa dapat bebas mengunggah file buku di website Kemendikbud.

“Kalau kelas X dan XI tidak ada masalah,” tegasnya. n tam

PPP Ancam Layangkan Gugatan ke KPU l Sambungan hal 1

dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, meski melanggar UU Pilkada. ‘’Ini jelas sudah melanggar azas demokrasi dan tentunya yang dirugikan rakyat Jatim. Di sisi lain kasihan paslonnya, karena mereka yang menang rawan digugat karena pelaksanaan Pilkada tidak sesuai aturan yang ada. Baik komisioner KPU dan Panwaslu terancam dipidanakan,’’tegasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan hasil penetapan calon dari 19 Pilkada serentak di Jatim, sudah ada16 paslon. Sementara sisanya untuk Kota Surabaya dan Kab Pacitan baru dilakukan pada 30 Agustus, sedang Kab Blitar Pilkadanya sudah dipastikan ditunda pada 2017.

Selanjutnya pada 25-26 Agustus untuk 16 kab/kota dilakukan proses pengundian nomor urut pasangan calon. n cty

Suka Cerutu Jember l Sambungan hal 1

dibuat secara massal seperti rokok kretek pada umumnya.

Untuk itu, tak banyak orang bisa menikmati rokok jenis ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengisap rokok yang biasanya berwana cokelat ini. Bahkan Gubernur Jatim Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum pun mengaku jarang mengisap rokok cerutu.

“Kemarin saya diberi oleh orang PTPN X tiga bungkus rokok cerutu Jember, dua bungkus sudah saya kasihkan orang. Yang satu bungkus masih saya simpan, kalau mau kapan-kapan kita isap bersama,” kata Gubernur Soekarwo kepada wartawan yang kebetulan bertemu di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, rokok cerutu Jember ini tidak dijual di pasar lokal tapi diekspor ke berbagai negera-negara Eropa, seperti Jerman, Belanda hingga Amerika Serikat. “Mungkin kalau dijual di pasar lokal harganya tidak nutut karena sangat mahal. Koyok awak dewe kon tuku yo larang (seperti saya disuruh beli ya mahal, red),” ujarnya yang langsung disambut tawa kalangan pers.

Dari banyak jenis rokok cerutu ini, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengaku sangat suka rokok cerutu Jember.

Alasannya saat diisap, rokok cerutu Jember tidak menyebabkan ampek dan tidak terasa keras. Berbeda dengan cerutu Kuba yang saat disedot bisa membuat batuk.

“Cerutu Kuba memang daunnya halus dan tipis, tapi kalau diisap saya bisa batuk.

Beda dengan cerutu Jember, kalau diisap enak dan tidak bikin batuk. Ini yang membuat saya suka cerutu Jember,” kata Pakde Karwo, yang pekan lalu menerima gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya ini. n iib

11

SAMBUNGAN Realisasi Anggaran Modal APBN 2015 Baru 20% l Sambungan hal 1

persen,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/8).

Menurut Jokowi, belanja modal ini memegang peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga diyakini dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Diingatkan Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal, yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan investasi swasta. Artinya, kalau belanja, spending government baik APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja di swasta nasional dan swasta asing bisa bergerak, akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi.

“Karena itu kami minta serapan anggaran dan belanja anggaran baik di APBN, APBD provinsi/ kota/kabupaten, maupun BUMN dipercepat,” katanya.

Jokowi berpandangan bahwa perlambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga.

Bahkan, tak sedikit negara yang perlambatan ekonominya lebih berat dari Indonesia.

Perlambatan ekonomi ini diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya adalah krisis yang terjadi di Yunani, rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, devaluasi mata uang Yuan di Tiongkok, dan yang paling anyar adalah ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara dan sebagainya.

“Hal-hal tersebut perlu diantisipasi bersama, semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan garis yang sama apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sudah berikan garis, masih ada yang bertindak di luar garis,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Seskab Pramono Anung dan lain sebagainya. Selain itu, hadir juga Taufiqurrahman Ruki, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan lainnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku sepakat dengan upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran baik di pemerintah pusat dan di daerah. Tujuannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab percepatan anggaran yang tepat akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Anggaran ini harus terus didorong. Saya kira ini bagus, Bapak Presiden mengadakan pertemuan pada hari ini (kemarin) guna mempercepat itu,” ujarnya di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin kemarin.

Ia mengatakan, penyerapan anggaran di Jatim tidak menga-

lami kendala berarti. Hal tersebut terbukti dari penyerapan anggaran pada kabupaten/kota yang telah mencapai sekitar 46% pada Juli. Sedangkan serapan anggaran untuk Pemprov Jatim hingga Juli mencapai sekitar 45,28%.

“Di Jatim tidak ada masalah, akan tetapi sektor yang nomenklaturnya baru, penyerapannya masih rendah. Di Jatim, nomenklatur yang baru dapat terserap sampai 37 % pada Juli.

Nomenklatur yang lama, sebagian berasal dari tender yang belum dilakukan. Salah satu, tender yang belum diserap ada di Bawean yakni belanja untuk lingkungan hidup belum keluar,” tegasnya.

Pernyataan Gubernur Jatim ini sejalan dengan keterangan Kementerian Keuangan yang sebelumnya mengumumkan ada lima provinsi yang masih memiliki dana menganggur terbanyak di perbankan atau idle sejak 2011 antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur. Sementara itu, terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah, Pakde Karwo menegaskan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak besar bagi ekonomi Jatim, karena perdagangan dalam negeri memberikan kontribusi positif.

“Melemahnya rupiah, untuk sementara tidak memberi dampak apapun, karena perdagangan dalam negeri kita besar. Tidak ada masalah, semua masih berjalan dengan baik,” terangnya. n iib, ira

Pasar Lesu, Holcim Resmikan Pabrik Baru di Tuban Berkapasitas 3,4 Juta Ton l Sambungan hal 1

an kapasitas produksi semen secara nasional ini juga sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur terpadu yang telah dicanangkan pemerintah,” kata Saleh Husin dalam sambutanya.

Pabrik yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikelola oleh Holcim Group yang berbasis di Swiss ini memulai konstruksi lima tahun silam ini, dan ini merupakan proyek greenfield yang dilakukan pertama kali di Indonesia oleh Holcim. Dengan total investasi senilai 800 juta dollar Amerika, pabrik ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Timur dan Indonesia Timur yang tengah berkembang. Pabrik ini akan memberikan tambahan 40% terhadap total kapasitas produksi Holcim di Indonesia menjadi 12,5 juta ton semen per tahun. “Dengan penghargaan Green World yang diraih Holcim, tentunya hal tersebut bisa diikuti oleh perusan-perusahan lain, serta tetap berkomitmen pada industri hijau,” harap Saleh Husin.

Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk Gary Schutz men-

gatakan di tengah stagnannya pasar semen seiring lesunya kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan banyaknya kompetitor baru, pihaknya optimistis masih mampu menjaga pasar. “Memang akan sulit, diproyeksi penjualan semen nasional tahun ini stabil atau cenderung menurun di angka 5060 juta ton. Tapi kami yakin bisa menjaga pasar kami seperti tahun lalu. Market Holcim hingga akhir 2014 kemarin mencapai 15% dari serapan semen secara nasional,” kata Gary.

Untuk memacu penetrasi pasar, kata Gary, pihaknya mengeluarkan beragam inovasi produk baru seperti produksi beton cepat kering, semen anti banjir khusus untuk pembangunan infrastruktur airport.

Namun Gary memperkirakan stagnannya pasar semen bersifat sementara, sejalan dengan pulihnya serapan anggaran pemerintah diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan berjalan normal kembali. Dia yakin pasar konstruksi di negaranegara berkembang memiliki siklus sendiri.

“Indonesia memiliki pondasi ekonomi makro yang kuat secara

keseluruhan dalam jangka panjang, karenanya kami optimistis perekonomian akan pulih dengan realisasi dari investasi pemerintah dan sektor swasta di bidang infrastruktur dan perumahan yang sempat tertunda,” katanya.

Sementara itu, Bupati Tuban H Fathul Huda dalam sambutannya mengatakan Tuban saat ini menjadi salah satu tujuan investasi di Jatim. Salah satu daya tarik investor untuk berinvestasi karena Pemkab menyediakan berbagai kemudahan perizinan. “Kami telah menyederhanakan perizinan sesuai dengan kewenangan kami di daerah,” katanya.

Karena banyaknya investasi baik PMA dan PMDN itulah, berimbas pada peningkatan PDRB Kabupaten Tuban. Pada 2012 lalu PDRB Kab Tuban Rp 27, 615 triliun, pada 2013 meningkat menjadi Rp 31, 462 triliun.

“Meski banyak investasi asing masuk, kami meminta perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan masyarakat Tuban sebagai pekerja dan tetap menjaga lingkungan. Itu termasuk komitmen yang kita minta pada Holcim,” ujar Bupati Fathul Huda. n hud, tis

Serapan Rendah, Legislatif Setuju Surabaya Disanksi l Sambungan hal 1

“Saya sangat setuju jika pemerintah pusat benar-benar menjatuhkan sanksi bagi Kota Surabaya akibat serapan anggaran yang rendah. Sanksi ini sebagai shock therapy agar pemkot segera melakukan upaya realisasi anggaran sebaik mungkin,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Achmad Zakaria SE, Senin (24/8).

Untuk diketahui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/8) mengatakan sejak 2011 hingga Juni 2015 masih ada dana pemerintah daerah di perbankan yang menganggur dan nilainya hingga Rp 273,5 triliun. Jumlah ini berpotensi meningkat, apabila tidak ada terobosan dalam hal pencairan anggaran.

Kementerian Keuangan mencatat lima provinsi yang masih memiliki dana menganggur terbanyak di perbankan atau idle sejak 2011 antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk tingkat pemerintah kota yang masih mempunyai dana menganggur atau idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015, Surabaya menduduki posisi teratas disusul Medan, Cimahi, Tangerang dan Semarang.

Sedangkan tingkat Pemerintah Kabupaten, Kutai Kertanegara menduduki posisi teratas disusul Kabupaten Malang, Bengkalis, Berau dan Bogor.

Menurut Zakaria, pemerintah pusat memang berencana memberi sanksi bagi daerah dengan serapan anggaran rendah ( di bawah 50%) berupa pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bagi hasil sejumlah pajak nasional seperti PPN, cukai rokok dan perolehan bea cukai.

Namun sampai saat ini, kata Zakaria, kabar terakhir rencana tersebut masih dibahas di tingkat menteri. “Sekarang rencana hukuman itu sedang dirapatkan di tingkat menteri. Kalau pembatalan DAK itu masih kecil, saya kira efeknya kurang mengena.

Yang paling mengena itu tentang bagi hasil pajak, karena jumlahnya besar,” terangnya.

Anggota Banggar lain, Reni Astuti SSi menyatakan rendahnya serapan anggaran Pemkot Surabaya dalam semester pertama APBD 2015 diakibatkan perencanaan anggaran yang kurang matang. Sejumlah lelang proyek , harus mundur akibat sejumlah hal seperti perubahan harga BBM yang memaksa kenaikan harga barang.

“Sejumlah lelang proyek mundur dari jadwal. Memang menurut Sekkota kepada kami saat ini ada sejumlah lelang yang telah dilaksanakan dan tinggal pengerjaan, namun bagaimana mungkin mendapatkan kualitas

pengerjaan yang baik dengan waktu yang mepet?” terangnya.

Menurut Reni, bila lelang selesai dilakukan Agustus maka diperkirakan pengerjaan baru akan dimulai September. Dengan hanya mendapat waktu empat bulan pengerjaan, lanjutnya, adalah sangat sulit untuk mendapatkan hasil pengerjaan proyek yang bagus.

Pada kesempatan kemarin Reni mengungkapkan dari anggaranbelanjaAPBD2015Rp7,26 triliun terdapat Rp 4,831 triliun belanja langsung yang dipergunakan untuk anggaran proyek pembangunan. Dari angka belanja langsung tersebut sampai saat ini baru terserap sekitar Rp 1,5583 triliun atau 32,76%.

Jika anggaran belanja ini dijadikan satu dengan anggaran belanja tak langsung yang sebagian besar merupakan anggaran gaji dan honor pegawai, Pemkot Surabaya baru bisa menyerap anggaran sebesar Rp 2,898 triliun atau 39,8%.

Dari data serapan anggaran tersebut SKPD dengan serapan paling rendah tercatat di RSUD dr Soewandhie sebesar 27,98% serta Dinas PU Bina Marga dan Pematusan sebesar 18,18%. Sementara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hanya mampu menyerap 29,76% anggaran, demikian pula dengan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan menyerap 32,28%.

Anggap Black Campaign Sementara itu pernyataan anggota Komisi C Vinsensius Awey terkait rendahnya serapan anggaran Pemkot Surabaya yang merujuk data dari Kementerian Keuangan yang menempatkan Kota Surabaya sebagai pemerintah kota yang mempunyai dana menganggur terbesar atau idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015 menyulut kemarahan fraksi PDIP di DPRD Surabaya. Pernyataan ini dianggapnya sebagai negative campaign pada kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diusung oleh PDIP. “Harusnya penilaian itu berdasarkan LKPJ kemarin itu, karena dari Rp 7,4 triliun hanya tersisa 500 juta, dan ini baru Agustus dan bukan akhir pemerintahaan Risma. Serapan maksimal itu biasanya kan terjadi di atas September- Desember,” Ketua Fraksi PDIP Kota Surabaya Sukadar kemarin.

Sukadar berpendapat bahwa rendah dan tingginya serapan APBD bukanlah satusatunya ukuran kesuksesan sebuah pemerintahan, karena penggunaan dana APBD harus berdasarkan azas manfaat, bukan asal pakai. Dia menu­ding bahwa statement Awey yang dilansir sejumlah media merupakan black campaign, karena bersamaan dengan momen Pilkada di Surabaya. n gat

Kelabui Tuduhan Tak Transparan dengan Gelar Tanggapan Masyarakat l Sambungan hal 1

terhadap berkas-berkas yang sudah diserahkan paslon sebelumnya.

Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara Prof Sadjiono menuding KPU Kota Surabaya sudah tidak menggunakan norma yang sudah ditetapkan dan diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurutnya, tahapan masa tanggapan masyarakat tidak ada di jadwal tahapan Pilkada.

“Itu hanya untuk mengelabui tuduhan yang ditujukan bahwa KPU Surabaya sudah tidak transparan terhadap publik,” kata Prof Sadjiono saat dikonfirmasi, Senin (24/8) kemarin.

Guru Besar Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini menjelaskan, apakah semisal nanti ada tanggapan masyarakat bisa membuat pasangan calon ini gugur atau batal? Menurutnya, masa tang-

gapan masyarakat itu hanya formalitas belaka karena memang tidak memiliki esensi apa-apa.

“Seharusnya sejak awal KPU transparan kepada masyarakat.

Jangan ditutup-tutupi. Kalau sudah begini, baru membuka masa tanggapan masyarakat.

Apa yang harus ditanggapi kalau semua dilakukan tertutup?,” tanyanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan, molornya waktu penelitian ini karena masih digunakan untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap berkas dua paslon.

“Jadi masyarakat bisa mengirim tanggapannya melalui surat dan dilampiri fotokopi KTP-nya. Tapi, masyarakat harus hati-hati dalam memberikan tanggapannya karena kalau nantinya menyinggung kedua paslon bisa dilaporkan ke pihak kepolisian,” katanya saat ditemui Bhirawa di kantor KPU Kota

Surabaya, Senin kemarin.

Robiyan memastikan hingga hari kedua masa tanggapan masyarakat belum ada satupun surat dari masyarakat yang dikirim ke Kantor KPU Kota Surabaya. “Yang jelas penelitian sampai 29 Agustus.

Tunggu saja,” kata Robiyan yang tidak menjelaskan sampai kapan masa tanggapan masyarakat berakhir.

Ditanya, apakah sudah ber­ koordinasi dengan pihak kepolisian untuk meneliti berkas kedua paslon? Robiyan belum bisa menjawab secara gamblang apakah jadi menggandeng tim forensik dari kepolisian. “Yang penting kita akan datangi Polda, tenang saja,” tambahnya.

Hal tersebut juga dikatakan, Purnomo Satriyo selaku Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, dan SDM. Dia mengkhawatirkan di saat tahapan penelitian berkas kedua paslon ada yang menanggapi.

Namun dia memastikan ruang untuk memberikan tanggapan akan tetap terbuka. “Jika di saat penelitian berkas masih ada tanggapan dari masyarakat ya tetap kami terima kok. Tenang saja,” kata Purnomo.

Tak Ada Dasar Hukum Sementara Tim bakal calon pasangan Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana menilai langkah KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang akan melakukan uji forensik berkas pencalonan merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum.

“Semua berkas pencalonan telah diatur oleh PKPU No 9 Tahun 2015 tentang cara verifikasi faktual atau yang di dalam PKPU disebut sebagai klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Jadi tidak ada uji forensik,” kata Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu Didik Prasetiyono, Senin (24/8) kemarin.

Didik menambahkan, KPU dan Panwaslu harusnya bekerja merujuk PKPU dan tidak keluar dari rel yang telah ditentukan. Pelibatan Polda Jatim dalam uji forensik merupakan tindakan berlebihan dan bukan kewenang­an yang diatur dalam PKPU. Penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas adalah dengan makna transparan dan terbuka.

“Silakan saja (misalnya) KPU mengklarifikasi ijazah ke sekolah calon atau ke Diknas, karena dua lembaga itu yang mempunyai otoritas diatur oleh PKPU sebagai lembaga yang memberikan klarifikasi,”tambahnya.

Demikian juga dengan surat keputusan presiden tentang pensiun, menurut Didik, silakan saja ke Depdagri untuk membuat berita acara klarifikasi.

Termasuk juga rekomendasi DPP Partai, harusnya KPU yang langsung melakukan klarifikasi ke kantor DPP Partai. n geh

Menjadi Kerupuk Bantal hingga Legitnya Es Krim l Sambungan hal 1

Indonesia. Karena itu mereka menyasar lokasi tersebut. “Dalam setahun, desa tersebut bisa panen sampai tiga kali. Saat musim hujan maupun kemarau bisa ditanam. Sayang, harga jagung di sana murah,” tutur Sulis Indriyawati prihatin, Senin (24/8).

Jagung semakin tidak mendapat posisi di hati masyarakat karena serbuan stigma negatif yang sudah mendarah daging. Di desa tersebut, jagung paling hanya dibuat nasi jagung. Lebih celaka lagi, di masyarakat terbangun asumsi yang makan nasi jagung hanya orang melarat. Kalau pun ada orang mapan yang mau makan pasti pengidap penyakit gula.

“Memang, jagung memiliki

kelebihan dari sisi rendah gula,” tutur dia.

Cara pembuatan produk berbahan jagung pun mereka bedah. Untuk es krim, tepung jagung, susu dan gula dicampur. Untuk gula tidak perlu banyak lantaran rasa manis sudah tercipta dari susu.

Setelah semua tercampur menjadi adonan, lantas dididihkan, dituang dan didi­ nginkan. Tahap berikutnya dimasukkan ke frezzer. “Kemudian dikeluarkan lagi dan diblender supaya teksturnya lebih halus. Gelatin tidak digunakan karena kentalnya kita manfaatkan susu,” ulas Sulis berjilbab ini.

Sedangkan untuk membuat kerupuk bantal, bahannya terbuat dari tepung jagung berpadu tepung tapioka. Kedua

jenis tepung itu dicampur dengan bumbu seperti garam dan bawang puting serta air. Adonan yang tercipta dikukus hingga padat. Setelah diiris tipis dan dijemur, kerupuk siap digoreng.

“Istilah bantal jagung itu kami pakai karena kemasannya mirip bantal, berbahan kelobot alias pelepah jagung,” ungkap dia.

Berapa harga jual produk ketiganya? Es krim Rp 2.000/ cup, bubur Rp 3.000/mangkuk, kerupuk Rp 7.000/bungkus, dan naget Rp 10.000/bungkus. Selain lebih sehat, jagung juga cukup menguntungkan dari sisi ekonomis di tengah mahalnya harga beras. “Makanan olahan ini bisa menangkal penyakit radikal bebas, salah satunya kanker. Ini karena kandungan anti oksidannya tinggi,” ulas Adam Joko Santoso sambil menyiapkan proses

pembuatan bubur jagung.

Hasil penelitian komparasi gizi dari tiap 100 gram jagung dengan beras tak luput dipaparkan ketiganya. Dari tiap 100 gram jagung mengandung energi 108 kkal, protein 3,3 gram, serat 2,8 gram, dan vitamin C 6 miligram. Sedangkan pada beras mengandung energi 130 kkal, protein 2,4 gram, serat 0,3 gram, dan vitamin C 0 miligram.

Ketiganya berharap produknya ke depan bisa diproduksi massal. Bahkan mereka siap berbagi resep pada produsen yang bersedia memproduksi dalam jumlah besar. Tanpa bahan pengawet tetap menjadi pakem ketiga­ nya. Selain itu, karya-karya ini bakal diikutsertakan dalam kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian pada

Masyarakat di Kendari, Sulawesi Tenggara, bulan depan.

Ketiganya yang tergabung dalam Kader Mahabarata (Mahasiswa Bank dengan Tren Bantal Jagung) ini berharap inovasinya mampu menyita perhatian juri. “Istilah Kader Mahabarata ini kami gunakan supaya mudah diingat karena cerita pewayangan Mahabarata yang ada dalam masyarakat,” tutur Sulis yang asli Surabaya.

Rachmawati Ika, Dosen Kebidanan UM Surabaya yang mendampingi tiga mahasiswa itu mengaku bangga atas kreativitas ketiganya. “Bubur jagung ini cocok menjadi makanan pendamping ASI (Air Susu Ibu) bagi bayi usia 6 bulan ke atas.

Baik juga untuk ibu hamil untuk mengurangi risiko bayi dengan diabetes,” sebut Ika.*

12

Selasa Legi, 25 AGUSTUS 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Direct Promotion Produk Pariwisata Jawa Timur di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan PROMOSI JEMPUT BOLA

Gerakkan Peningkatan Kunjungan Wisnus ke Jatim

Penyerahan doorprize dari seller Jatim ke buyer Makassar.

Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan masuk dalam sepuluh besar pengunjung wisata Jawa Timur. Untuk itulah, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur melangsungkan Direct Promotion untuk menggerakkan wisatawan nusantara di kedua provinsi untuk berkunjung dan berwisata di Jawa Timur.

Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, Dra Susariningsih MM berfoto bersama dengan para buyer dan seller.

melakukan promosi dengan jemput bola, sehingga warga di luar provinsi Jatim bisa lebih mengetahui potensi wisata Jatim, baik itu alam, budaya dan lainnya, yang jumlahnya mencapai 772 obyek wisata,” katanya.

Menurutnya, promosi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena pariwisata tanpa promosi sangat tidak mungkin maju, karena orang tidak akan kenal. “Bali saja, yang merupakan destinasi pariwisata interna-

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto MSi menyerahkan kenangan pada Sekretaris Disporbudpar Kalimantan Selatan.

sional, tidak pernah berhenti untuk promosi, dalam setiap kesempatan di berbagai negara dan daerah nusantara, sehingga Jatim yang kini masih terus berbenah juga akan terus melakukan kegiatan ini,” paparnya.

D

ari data Disbudpar Jatim menyebutkan, pada tahun 2014 terutama jumlah kunjun gan wisatawan Kalsel masuk ke wilayah Malang dan Surabaya dengan total jumlah pengunjung 12.208. Begitupula dengan Sulawesi Selatan disebutkan pada tahuh 2014 , jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur menduduki peringkat ke 10 dengan jumlah 8.794 orang. Di Kalimantan Selatan, direct promotion dilangsungkan di Kota Banjarmasin dan Sulawesi Selatan di Kota Makassar. “Keduanya potensi pasar pariwisata bagi beberapa daerah Jawa Timur,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi. Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan besarnya animo masyarakat di kedua provinsi tersebut yang berwisata ke Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. “Potensi ini tidak ingin kami sia-siakan, sehingga kita

Made Arya Wedanthara SH M Si Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang “Direct Promotion ini sebagai alat untuk mempromosikan keragaman potensi wisata Kabupaten Malang yang dikelompokkan menjadi 5 potensi tujuan wisata dengan sebutan “Five Paradise”, yang meliputi wisata alam, wisata budata dan seni, wisata buatan, wisata minat khusus dan eko wisata. Bahkan Agen-agen perjalanan wisata sangat antusias, sebab Kabupaten Malang memiliki paket wisata yang lengkap. Ada pantai, gunung, air terjun, desa wisata”

Kaswin Karyawan Rumah Makan Sri, Kabupaten Pasuruan “Kegiatan Direct Promotion yang dilakukan Pemprov Jatim sangat bagus. Respon dari Makassar juga cukup bagus juga. Kedepannya diharapkan kegiatan seperti direct promotion harus dilakukan secara kontinu untuk berpromosi. Apapun itu, yang namanya pariwisata dimana pemerintah mendukung pelaku pariwisata menggerakkan. Sampai saat ini kami juga selalu bekerjasama dengan biro perjalanan dan pelaku pariwisata”

Rudy Presdir PT Mitra Selaras Tour and Travel Makassar Sulawesi Selatan “Untuk table top bussines meeting, diharapkan juga ada keterlibatan maskapai penerbangan. Alangkah lebih baik lagi jika ada paket khusus berwisata ke Jatim mulai dari penerbangan sampai ke lokasi wisata semua biayanya dan sarana prasarana fasilitasnya sudah tertata baik. Sehingga kami yang ada di Makassar juga lebih bisa menentukan pilihan dan memudahkan untuk pergi berwisata.

Selain direct promotion, setidaknya juga ada pameran kepariwisataan”

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi memukul gong sebagai tanda dimulainya kegiatan table top business meeting direct promotion kepariwisataan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Direct Promotion Perkenalkan Kekhasan Malang dan Pasuruan Pada direct promotion yang dilakukan Disbudpar Jatim ke dua provinsi tersebut menggunakan tema yang berbeda. Kalau ke Kalsel, Jatim mengusul tema mengenai wisata Kabupaten Malang, dengan seluruh hasil industri dan kerajinan, termasuk batik khas Malang dengan motif pesisir. Sedangkan ketika berada di Sulsel, tema yang diusung yaitu ‘Pesona Pasuruan’. Kepala Disbudpar Jatim melalui Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, Dra Susariningsih MM mengatakan, tema yang diangkat kali ini memang tidak Peragaan mengambil keseluruhan Kabupaten/kota di Jatim.

“Ketika mengambil tema tersebut maka diharapkan bisa terekspos dengan maksimal mulai dari objek wisata hingga seni budaya.

Kalau temanya secara umum nantinya tidak akan fokus. Mendatang juga akan dilakukan hal yang sama,” katanya. Dalam direct promotion yang ada di kedua provinsi, Disbudpar Jatim bersama Pemkab Pasuruan dan Pemkab Malang memperkenalkan kekhasannya baik melalui penampilan busana dan tarian tradisional. Fashion show busana khas tersebut dibawakan tiga duta pariwisata yang berlenggak-lenggok di panggung.

Kabupaten Malang memperlihatkan ciri khasnya berupa batik yang menggambarkan keindahan pesisir. Sementara, Kabupaten Pasuruan juga tidak kalah menarik juga memperlihatkan busana hasil produk unggulan Bangkodir (Bangil Kota Bordir). “Bahkan pakaian bordirnya laku keras dibeli para buyer,” katanya. Selain itu, dalam direct promotion juga ditampilkan berbagai tarian tradisional, yang dibawakan oleh para penari yang cantik-cantik dan lincah menggerakkan setiap gerakan tariannya. Misalkan saja Dikatakan Susariningsih, alasan diada-

Busana khas Malang yang diperagakan raka raki asal

kannya direct promotion di kedua provinsi tersebut dikarenakan juga adanya hubungan kesejarahan sekaligus banyak warga Jatim yang tinggal di wilayah tersebut. “Bahkan, daya beli masyarakat yang ada di kedua provinsi ini. Sekaligus banyak warga Jatim tinggal disana,” katanya.

Dijelaskannya juga, selama Direct Promotion dilaksanakan selama 1 (satu) hari di masing-masing provinsi, dalam bentuk table top meeting antara buyer dan seller dengan round robbin system & free dealing, buyer berkeliling mendatangi meja para seller.

Jika di Kalimantan Selatan, kegiatan ini berlangsung pada 16 Juni 2015 di Lima Rasa Restaurant Banjarmasin diikuti oleh 95 peserta sebagian besar berasal dari pelaku pariwisata (biro perjalanan wisata, hotel dan daya tarik wisata) dan sekolah, yang terdiri dari seller sejumlah 23 orang dari 21 industri hotel, BPW, dan Pengelola daya tarik wisata Jawa Timur, 11 industri berasal dari Kabupaten Malang.

Sedangkan buyer dari Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 47 orang, berasal dari BPW dan Lembaga Pendidikan.

Sedangkan di Sulawesi Selatan, kegia-

tan berlangsung pada 13 Agustus 2015 di Makassar Golden Hotel diikuti 91 orang yang terdiri dari 21 seller didalamnya terdapat sembilan seller dari Kabupaten Pasuruan, sedangkan buyer sebanyak 70 orang terdiri dari 60 BPW ASITA Sulsel, 5 Corporate, dan 5 lembaga pendidikan. Dari Table Top Business Meeting antara industri pariwisata Jawa Timur dengan industri pariwisata Kalimantan Selatan diperoleh hasil untuk Tour & Travel mendapatkan 168 appointment dengan 50 prospektif appointment bernilai transaksi Rp. Malang.

850.000.000.

Selanjutnya transaksi DTW mendapatkan 147 appointment dengan 44 prospektif appointment dan nilai transaksi Rp. 33.000.000. Sedangkan Hotel mendapatkan 126 appointment dengan 38 prospektif appointment bernilai transaksi Rp. 152.000.000. Jumlah total nilai transaksi yang didapatkan dari Table Top Business Meeting antara industri pariwisata Jawa Timur dengan industri pariwisata Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.035.000.000,00.

Terpisah Table Top Business Meeting yang ada di Makassar Sulawesi Selatan diperoleh hasil untuk Tour & Travel bernilai transaksi Rp 392.800.000. Selanjutnya transaksi DTW bernilai transaksi Rp 2.766.000. Sedangkan Hotel bernilai transaksi Rp 89.500.000.

Jumlah total nilai transaksi yang didapatkan dari Table Top Business Meeting antara industri pariwisata Jawa Timur dengan industri pariwisata Sulsel sebesar Rp 485.066.000. “Rata-rata produk yang diminati wisatawan baik Kalsel dan Sulsel yaitu wisata belanja, wisata ziarah, paket outbond, dan paket bromo. Respon dari kedua provinsi tersebut bagus terhadap direct promotion Jatim,” katanya. Q rac*

Heru Sukarno

Pada promosi pariwisata Jawa Timur ini, selain mengenalkan berbagai potensi yang ada di beberapa kabupaten, tim promosi pemerintah Jawa Timur, juga memboyong beberapa pihak terkait, mulai dari pelaku pariwisata, baik itu pengelola lokasi wisata, hotel, travel dan lainnya. Mereka dipertemukan langsung dengan agen-agen travel dan pariwisata dari kedua provinsi tersebut, untuk diberikan berbagai kemudahan saat mereka membawa wisatawan ke Jatim. “Kami berharap, melalui direct promotion, maka saling mempromosikan potensi wisata masing-masing daerah, pemerintah Kalsel dan Sulsel bisa menitipkan promosi wisata ke pemerintah Jatim, begitu juga sebaliknya,” katanya.

Apalagi kemudahan akses antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Selatan cukup memadai dengan adanya akses penerbangan langsung dari Surabaya ke Banjarmasin maupun Makassar beberapa maskapai penerbangan nasional antara lain Garuda Indonesia, Lion Air dan Citilink, dan Sriwijaya Air. Jarianto menambahkan, promosi yang dilakukan Disbudpar Jatim dalam mendorong laju tumbuhnya wisatawan berdatangan ke Jatim dengan Digital Marketing Kepariwisataan melalui eastjava.com yang tersambung juga dengan media sosial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Jarianto berpesan, agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, karena pariwisata dalam negeri, jauh lebih indah, hanya kurang promosi saja, sehingga kurang dikenal masyarakat. Q rac*

H. Ahmad Rijani Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel “Langkah Jatim mempromosikan dan menjual potensi wisata Jatim di Kalimantan Selatan sangat tepat. Banyak faktor yang mendukung salah satunya akses yang memadai. Masing-masing daerah seyogyanya bekerjasama mengembangkan dan mempromosikan pariwisatanya, sehingga tujuan daerah untuk meningkatkan PAD dan tujuan nasional meningkatkan pergerakan wisatawan nasional dan mancanegara dapat tercapai hasil maksimal”

Chaerul M Hanif Direktur Chaerul Vacations Tour And Travel, Sulawesi Selatan “Kami selaku buyer juga mengharapkan kegiatan Direct Promotion ke depan diharapkan buyer dan seller lebih diperbanyak lagi dan lebih ramai lagi.

Melibatkan tidak hanya biro travel dan hotel saja, ternyata dalam Direct Promotion Jatim juga melibatkan restoran atau rumah makan. Hal itu tidak terpikir oleh kami dan langkah seperti itu juga bagus dan bermanfaat bagi kami yang ada di biro perjalanan. Disamping itu tidak ada direct promotion yang dilakukan provinsi lain yang turut melibatkan pelaku restoran atau rumah makan. Salam Pariwisata”

Wahyu Puji Kristanto Thera Buana Tour dan Travel Kota Surabaya “Secara umum, direct promotion bisa dilakukan kontinu dan ternyata buyer yang ada di Banjarmasin banyak yang tertarik dengan paket yang ditawarkan. Kebanyakan ketertarikan buyer dan wisatawan asal Banjarmasin yaitu Gunung Bromo dan Malang sekitarnya. Kami coba tawarkan wisata Jatim lainnya seperti di Gunung Ijen, ada buyer tertarik dan mengaku masih belum pernah kesana. Kita dorong objek wisata lainnya agar dikenal dan didatangi oleh mereka”

Syakirin

Owner Kasembon Rafting Kabupaten Malang

Owner PT Anugerah Zaidan Bersaudara Kalimantan Selatan

“Kegiatan direct promotion yang ada di Banjarmasin itu sangat mengena sebab melibatkan dari buyer yang tidak hanya dari biro perjalanan dan perhotelan melainkan juga melibatkan sekolah, dan perusahaan. Kami berikan voucher pada mereka untuk paket perjalanan wisata. Sedangkan di Malang, ada korwil yang selalu berkoordinasi membagi setiap kunjungan wisatawan hingga merata ke seluruh wilayah.Dibanding Bali, Jatim terutama Malang juga tidak kalah”.

“Direct promotion yang diselenggarakan Jatim sudah sangat bagus.

Apalagi pemaparan dari Kabupaten Malang juga sangat menarik dan kami sebagai buyer juga bisa mengetahui objek wisata baru yang diperkenalkan. Paket yang ditawarkan juga ada yang hemat. Banyak kunjungan wisata ke Malang juga berkaitan banyak anak dari warga Kalsel yang studi di Malang. Biasanya, kalau mengunjungi anaknya, sekeluarga selalu diboyong hingga ada paket khusus ke Malang” Suasana travex yang dilakukan seller asal Malang dengan buyer Makassar.

Suasana travex yang dilakukan seller asal Malang dengan buyer Banjarmasin.