binder25jun19

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

Rata-rata atau kebanyakan yang mengembalikan itu memang pensiunan guru. Mereka mendapatkan TPG meski sudah pensiun,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Solikin Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek,

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

http://www.harianbhirawa.co.id

AGENDA HARI INI

25 JUNI 2019

- Gubernur Khofifah Indar Parawansa Di Ruang Kerja.

- Wagub Emil Elestianto Dardak Di Ruang Kerja.

- Sekdaprov Heru Tjahjono Di Ruang Kerja.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dinkes Jatim Tangani 429 Kasus Hepatitis A di Pacitan Dinkes Jatim, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim mendampingi langsung Dinkes Kabupaten Pacitan dalam menangani kasus Hepatitis A. Pasalnya, kasus dugaan suspek Hepatitis A di beberapa Kecamatan mengalami peningkatan yang mencapai 429 kasus.

Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso mengatakan, selama kunjungan pendampingan telah dilakukan bimbingan langsung terkait tata laksana pasien, surveilans dan pengendalian risiko penularan. “Kami juga telah melakukan advokasi untuk penetapan KLB (Kejadian Luar Biasa),” katanya kepada Bhirawa, Senin (24/6) kemarin.

Sesuai catatan Dinkes Jatim kasus dugaan suspek Hepatitis A sampai dengan 22 Juni ada 429 kasus. Di desa Sudimoro ada 259 kasus, Ngadirojo ada 75 kasus, Sukorejo 53 kasus, Wonokarto 14 kasus, Tulakan 19 kasus dan Bubakan 9 kasus. Kasus dugaan hepatitis A di Pacitan pertama kali ditemukan, Senin (3/6) lalu. Hingga Sabtu (22/6) pukul 18.00 WIB jumlah penderita tercatat 429 orang.

Langkah yang butuh dilakukan, lanjut dr Kohar, adalah Taspen. Akronim Taspen sendiri adalah merujuk pada tiga jenis penanganan. Yakni Tata Laksana Kasus yang Lebih Intensif serta Surveilens Epidemologi yang Lebih Akurat. Langkah lainnya adalah Pengendalian risiko infeksi.

Surveilans, kata dia, melakukan pemantauan berkelanjutan agar mampu memetakan sebaran kasus, faktor risiko dan langkah penanganan.

“Upaya ini dilakukan di antaranya dengan mengisi SKDR (sistem kewaspadaan dini dan respon) secara tertib dan akurat,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut dr Kohar terkait pengendalian faktor risiko penularan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu dilakukan.

Seperti buang air bersih pada jamban sehat dan cuci tangan pakai sabun saat selesai buang air besar.

“Air minum direbus hingga mendidih selama 5 menit dan disimpan dalam tempat tertutup. Makanan dimasak dengan benar dan ditutup, sumur dan tampungan air diberi kaporit sesuai standar.

Limbah rumah tangga berjarak minimal 10 meter dari sumur atau sumber air,” bebernya.  geh

Andalkan Katup Gadis, Probolinggo Juara Inovasi Produksi Garam

Probolinggo, Bhirawa Katup Gadis (Buka Tutup, Garam Jadi Super) asal Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menjadi juara I Inovasi Teknologi Award Provinsi Jatim tahun 2018. Inovasi itu merupakan sebuah sistem buka tutup (On-Off System)

dalam Rumah Produksi Garam (RPG) yang dikembangkan petambak garam.

Katup Gadis ini menjadi juara di kategori inovasi teknologi bidang agribisnis. Berkat dorongan motivasi dari Bupati Tantriana

 ke halaman 11

Wiwit Agus probadi/bhirawa

Sistem Katup Gadis (Buka Tutup, Garam Jadi Super) asal Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo menjadi juara I Inovasi Teknologi Award Provinsi Jatim tahun 2018.

Realisasikan SMA dan SMK Negeri Gratis, Pemprov Anggarkan Rp 1,8 Triliun Diterapkan Tahun Ajaran 2019/2020

Pemprov, Bhirawa Program unggulan pendidikan gratis berkualitas (TisTas) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan segera direalisasikan pada tahun ajaran 2019/2020. Selain subsidi SPP, para siswa pada tahun ajaran tersebut juga akan mendapatkan fasilitas seragam gratis dari Pemprov Jatim. Untuk merealisasikan program tersebut, dana sekitar Rp 1,8 triliun bakal dikucurkan oleh Pemprov Jatim.

“Mulai Juli SPP semua siswa SMA dan SMK Negeri di seluruh Jatim sudah gratis. Sedangkan untuk pelajar yang bersekolah di SMA dan SMK Swasta akan mendapatkan

subsidi SPP. Pemprov Jatim sudah menyiapkan uang Rp 1,8 Triliun untuk program ini,” kata Khofifah,

 ke halaman 11

Pemenuhan Pagu, Sekolah Berbenah Sarana Prasarana Surabaya, Bhirawa Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri di Kota Surabaya telah ditutup Senin (24/6) untuk siswa yang diterima di PPDB tambahan, yakni jalur zonasi penambahan pagu dan jalur zonasi penambahan pagu apresiasi USBN melakukan daftar ulang. Se- j u m l a h sekolah pun melakukan berbagai persiapan

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Silaturahmi Redaksi Harian Bhirawa dan Kodam V Brawijaya

Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso bersama rombongan melakukan kunjungan, pendampingan dan bimbingan langsung terkait tata laksana pasien Hepatitis A di Pacitan.

Pangdam V Brawijaya Sambut Baik Kemitraan dengan Harian Bhirawa trie diana/bhirawa

Pimpinan dan Redaksi Harian Bhirawa, Nawang Esthi Lestari bersama pimpinan redaksi saat beraudensi bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi di Ruang Bung Tomo Kodam V/Brawijaya, Senin (24/6).

Rajin Sambangi Purnawirawan KAPOLRES Situbondo AKBP Awan Hariono SH SIK MH, kian rajin mengunjungi para purnawirawan Polri yang ada di Kota Santri Situbondo.

Ini yang dilakukan Kapolres Awan Hariono saat memperingati rangkaian acara HUT Bhayangkara ke73, Senin (24/6). Tak hanya itu saja, perwira dengan dua melati dipundaknya itu juga menyambangi anggota polisi yang sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Kegiatan sosial ini digagas Kapolres Awan Hariono dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan kalangan purnawiran Polri. Aksi kegiatan sosial ini, kupas Kapolres Awan, harus terus digelorakan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa AKBP Awan Hariono SH SIK MH

 ke halaman 11

Sentil.. 

Bupati Gresik Gelar Lelang Lima Kursi Eselon II - Yang mau..yang mau



Piutang Pajak Kian Meningkat, DPPKAD Panen Sorotan - Semoga tak panen hujatan



Realisasikan SMA dan SMK Gratis, Pemprov Anggarkan Rp 1,8 Triliun - Itulah enaknya sekolah negeri

Surabaya, Bhirawa Silaturahmi media cetak Harian Bhirawa dengan Kodam V Brawijaya terus berjalan dengan baik. Media cetak yang didirikan

oleh almarhum Mochammad Said ini tetap ingat dan tidak lupa dengan cikal bakalnya, yakni dari Kodam V Brawijaya.

Wujud silaturahmi ini terus

dilakukan, baik dari Harian Bhirawa maupun Kodam V Brawijaya. Bahkan di 2019 ini, tiga kali

Dirut Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim, Drs Yudhi Wahyu AK MM dan Kakanwil BPN Jatim, Drs Hery Santoso usai penandatangan MoU.

Bank UMKM Jatim Optimistis Penuhi Target 2.000 Nasabah Baru Surabaya, Bhirawa Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim membuat gebrakan baru, dalam rangka memenuhi target mendapatkan nasabah baru dan ikut melakukan pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Gebrakan baru itu adalah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Prov Jatim.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Menggali Sejarah Bung Karno di Jombang (bagian 2 – habis)

Ada yang Menyebut Bung Karno Lahir di Ploso karena Masuk Distrik Surabaya Kabupaten Jombang, khususnya Kecamatan Ploso yang berada di utara Sungai Brantas, memiliki hubungan historis dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno atau Bung Karno. Selain rumah Bung Karno yang berada di Dusun Rejoagung Gang Buntu, Desa Rejoagung, Ploso juga ada bangunan sejarah lainnya yang erat hubungannya dengan Bung Karno.

Arif Yulianto, Kab Jombang Salah satu bangunan sejarah itu adalah bangunan Sekolah Rakyat (SR) yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari rumah Bung Karno. “Saat tinggal di Ploso, ayah Bung Karno dulu katanya mengajar di sekolah rakyat itu,” kata Khoirul, orang yang merawat lahan bekas rumah tinggal Bung Karno di Dusun Rejoagung Gang Buntu, yang sekarang menjadi milik almarhum Solikan ini.

Menurut sejarawan Jombang, Dian Soekarno, sebelum menjadi seorang

Mantri Guru atau Kepala Sekolah di SD Ploso (dulu SR), ayah Bung Karno, R Soekeni Sosrodihardjo pertama diangkat menjadi Mantri Guru di Kraksaan, Probolinggo. Kemudian oleh pemerintah kolonial belanda, dipindah ke Singaraja, Bali.

Di Bali inilah R Soekeni bertemu dan menikah dengan Ida Ayu Nyoman Ray Srimben yang merupakan

 ke halaman 11

arif yulianto/ bhirawa

Pagar dan pintu gerbang bekas bangunan Sekolah Rakyat (SR) di Ploso, Jombang. Di tempat ini diperkirakan R Soekeni Sosrodihardjo, ayahanda Bung Karno menjadi Mantri Guru.

SURABAYA

2

Selasa Legi 25 JUNI 2019

PELAYANAN PUBLIK - KESEHATAN - HUKUM

Pekan Ini Kejaksaan Tentukan Nasib Berkas Pekara Jalan Gubeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan dalam mingguminggu ini akan menentukan ‘nasib’ berkas perkara amblesnya Jl Raya Gubeng, Surabaya. Ini dilakukan setelah penyidik Polda Jatim mengembalikan berkas perkara ini disertai dengan pemenuhan petunjuk dari Jaksa Peneliti.

“Berkas sudah kembali.

Kami mempunyai waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah berkas itu dinyatakan lengkap (P21) atau kah dikembalikan lagi.

Yang pasti dalam minggu ini sudah ada sikap,” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Asep Maryono, Minggu (23/6).

Asep menjelaskan, dalam perkara ini ada enam tersangka yang di splitising (pemecahan satu berkas perkara) menjadi dua ber-

kas. Pihaknya mengaku, splitsing itu merupakan pertimbangan dari penyidik.

“Tersangkanya masih tetap enam, dan berkas di split jadi dua. Kalau melihat isinya berdasarkan daripada peran masing-masing tersangka, ada beberapa perusahaan. Dan itulah dikelompokkan pada masingmasing berkas,” jelasnya.

Disinggung mengenai adakah penahanan keenam tersangka, apabila berkas dinyatakan P21, Asep enggan ber-

spekulasi. Menurutnya, saat ini Jaksa Peneliti memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas, apakah petunjunk yang diberikan Jaksa kepada penyidik Polisi sudah dipenuhi atau tidak. Jika sudah, maka berkas dinyatakan P21. Namun jika belum, pihaknya akan mengembalikan berkas dengan petunjuk kekurangannya.

“Nanti kita lihat dulu, kan belum. Berkas nya saja baru diteliti oleh Jaksa Peneliti kasus ini. Sabar dulu lah,” tegasnya. Sebelumnya, penyidik Polda Jatim menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus amblesnya Jl Raya Gubeng, Surabaya, pada Selasa (18/12) malam.

Keenam tersangka itu

antara lain RH selaku Projek Manager PT Saputra Karya; AP selaku Side Manager dari PT NKE; BS selaku Dirut PT NKE; RW selaku Manager PT NKE; LAH selaku Engenering SPV PT Saputra Karya dan AK yang merupakan Side Manager PT Saputra Karya.

Dalam berkas perkara tersebut pasal yang disangkakan berbeda-beda. Dalam berkas pertama, penyidik menetapkan tiga tersangka dengan Pasal 192 ke-2 KUHP atau Pasal 63 ayat (1) UU NO 38 Tahun 2004 tentang jalan. Sedangkan dalam berkas yang kedua ada Pasal tambahan seperti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta.Q bed

abed nego/bhirawa

Aspidum Kejati Jatim, Asep Maryono menjelaskan perkembangan berkas perkara amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Senin (24/6).

Hari Ini Bambang DH Penuhi Panggilan Kejati Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim gagal melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (DH) pada Senin (24/6) kemarin.

trie diana/bhirawa

Kemacetan

Dilanjutkanya kembali pembangunan Frontage Road sisi barat Raya Wonokromo Surabaya berdampak terjadinya kemacetan bagi para penggendara yang melintas. Kemacetan terjadi dikarenakan banyak para pengguna jalan yang ingin melihat aktivitas para pekerja sehingga jalanan menjadi padat hingga Raya Darmo, Senin (24/6).

RAGAM INFO

Danrem 084 BJ Asah Kemampuan Menembak Prajurit Surabaya, Bhirawa Kemampuan menembak bagi prajurit TNI AD merupakan satu kewajiban yang harus dimiliki masing-masing individu.

Hal itu juga merupakan kewajiban bagi prajurit Korem 084 Bhaskara Jaya dalam memiliki dan mengasah kemampuan menembaknya.

Komandan Korem (Danrem) 084 Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto memantau latihan menembak prajuritnya yang dilakukan di lapangan tembak Makorem 084 BJ, Senin (24/6).

Sudaryanto mengatakan, latihan menembak ini bertujuan untuk mengasah ketrampilan prajurit TNI AD, khususnya prajurit Korem 084 BJ dalam menembak.

Selain menggunakan senjata ringan (pistol), Sudaryanto menjelaskan, para prajurit juga dihadapkan dengan penggunaan senjata laras panjang.

Dengan penggunaan dua jenis senjata ini, pihaknya ingin prajurit jajarannya bisa mahir dan terampil dalam menggunakan senjata api, dengan ketetuan Q bed yang berlaku.Q

Oknum Pilot Terduga Penganiayaan Segera Jalani Tahap II Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memastikan berkas perkara dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oknum pilot Lion Air berinisial AGS (29) dinyatakan sempurna (P21). Dengan begitu, Kejaksaan tinggal menunggu pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dri penyidik kepolisian.

Di P21 nya berkas perkara ini dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ali Prakosa. Pihaknya mengatakan, setelah diteliti, Jaksa akhirnya menyatakan berkas dugaan kasus penganiayaan ini sudah sempurna atau P21. Dengan demikian, pihaknya menunggu pelimpahan tahap II yang dilakukan pihak kepolisian.

“Sudah P21 (berkas). Kami tinggal menunggu tahap II nya. Dan sampai saat ini belum tahu kapan akan dikirim oleh penyidik,” kata Jaksa Ali Prakoso, Senin, (24/6).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran mengaku, pihaknya belum menerima surat dari Kejari. Bahkan, dirinya belum tau bila berkas tersebut telah dinyatakan sempurna. ”Belum tahu saya, suratnya juga saya belum menerima,” ungkapnya.

Ditanya terkait rencana tahap II perkara ini, Sudamiran enggan berspekulasi. Sebab, pihaknya belum mengetahui bahwa berkas perkara ini dinyatakan sempurna oleh Jaksa dari

Kejari Surabaya. Sehingga pihaknya enggan berspekulasi kapan tahap II perkara ini dilimpah ke Kejaksaan.

“Saya belum tahu kabarnya (P21 berkas). Kita lihat dan tunggu perkembangan nantinya,” tegasnya. Seperti diketahui, media sosial dihebohkan oleh video dugaan penganiayan yang dilakukan seorang oknum pilot berinisial AG. Saat itu AGS tertangkap kamera saat memukul seorang petugas Hotel La Lisa, Surabaya, pada Selasa (30/4).

Menurut General Manager Hotel La Lisa, Rahmi D Tris, AGS sempat mengeluhkan layanan laundry yang disediakan hotel sekitar pukul 05.28, sebelum memukul korban, yang tak lain Q bed petugas house keeping hotel.Q

Padahal pemeriksaan Bambang DH dibutuhkan dalam memperterang dugaan mega korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE. “Jadwalnya seharusnya hari ini (kemarin), dan berbarengan dengan saksi lainnya. Tapi Bambang DH izin untuk ditunda besok (hari ini),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung, Senin (24/6).

Richard menjelaskan, pemeriksaan sejatinya dilakukan Bambang DH dan Maryono selaku mantan ajudan Bambang DH dan Soeboko. Namun Bambang DH berhalangan hadir dan meminta penundaan pemeriksaan terhadapnya.

“Jadi yang hadir (diperiksa) yakni Maryono, selaku mantan ajudan dari Bambang DH,” jelasnya. Sementara itu, Kejati Jatim nyaris kecolongan. Yang mana ada pihak yang hampir berhasil mencairkan deposito milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE di sebuah Bank di Surabaya. Dan tak tanggung-tanggung deposito sebanyak Rp 30,2 miliar hendak diuangkan.

Namun upaya tersebut berhasil diendus Kejaksaan dan digagalkan. Gagalnya penarikan deposito ini berawal dari pihak bank yang ragu atas permintaan pencairan itu. Karena mendengar Kejati Jatim telah memblokir sejumlah rekening YKP dan PT YEKAPE. Tapi, dalam hal ini pihak Bank belum menerima pemblokiran dari Kejati.

Karena ragu, pihak Bank itu segera menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta.

Selanjutnya pihak PPATK segera menghubungi Kejati Jatim. Dan pihak Kejati langsung memblokir rekening itu.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, mengiyakan adanya informasi tersebut. “Kabar itu bukan hoaks dan benar terjadi. Hampir saja ada usaha pencairan deposito dari pihak YKP. Namun semua transaksi telah berhasil digagalkan,” ucapnya.

Jaksa yang juga ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu mengakui rekening yang hampir dicairkan itu memang belum terblokir penyidik. Ada satu nomor rekening di sebuah bank lolos tidak diblokir penyidik.

Namun setelah kasus itu, tambah Didik, pihak Kejati telah mengirim surat blokir ke seluruh bank yang ada di Surabaya. “Jadi sekarang semua bank sudah kita surati.

Sudah kita blokir semua rekening YKP dan PT YEKAPE,” pungkasnya.Q bed

Dewan Jatim Minta Siswa Baru SMA/SMK Dapat Dua Setelan Seragam Gratis DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jawa Timur meminta pembagian seragam yang berupa dua setelan kain yang sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk segera dibagikan saat pendaftaran ulang siswa sekolah yang saat ini

sedang berlangsung.

Ketua komisi E DPRD Jatim, Hartoyo mengatakan pembagian seragam dua yaitu, setelan putih biru dan seragam setelan Pramuka yang sudah dianggarkan di APBD 2018. Dua baju ini dibagikan secara gratis kepada SMA/SMK di Jatim baik negeri maupun swasta.

“Ini sudah menjadi kewajiban pemerintah proviinsi, dan kami berharap kasus tahun kemarin, seragam dibagikan saat pertangahan proses belajar mengajar jangan sampai terulang di tahun ini. Bagi mereka yang mampu memamang tidak jadi masalah. Tapi bagi mereka yang tidak mampu ini sangat

memberatkan mereka,” katanya, Senin (24/6) kemarin.

Menurut Hartoyo, dalam pemberian kain seragam ini pemerintah provinsi hanya bisa memberikan berupa kain tidak dalam bentuk jadi. Serta tidak memberikn ongkos penjaitan baju tersebut.

“Memang tidak bentuk baju

jadi karena dikhawatirkan tidak sesuai ukuran dan selera murid yang bersangkutan. Sehingga alangka lebih baik diberikan dalam bentuk kain untuk dijahit sendiri. Untuk ongkos pemerintah propinsi tidak menyediakan,” kata Hartoyo politisi asal Fraksi DeQ geh mokrat Jatim ini.Q

Bantu Tugas Polri Jaga Kamtibmas

Poskamling Telu Likur Wakili Polda Jatim di Lomba Tingkat Mabes Polri Direktorat Bina Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jatim terus menggandeng masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satunya dengan lomba Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) 2019 ditingkat Polres jajaran Polda Jatim, sekaligus dalam memperingati HUT Bhayangkara ke-73.

abed nego/bhirawa

Dirbinmas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Setyawan menjelaskan perihal Poskamling Telu Likur yang terpilih mewakili Polda Jatim di Mabes Polri, Senin (24/6).

Lomba Poskamling yang dimulai 31 Mei dan berakhir 3 Juni 2019 ini diikuti peserta dari 39 Polres jajaran Polda Jatim. Dari 39 Poskamling, terpilih 11 Poskamling yang terseleksi di tingkat Polda Jatim. Dari 11 diambil 6 Poskamling.

Adapun juara Poskamling Piala Kapolda Cup 2019, juara I diraih oleh Poskamling Telu Likur perwakilan Polresta Sidoarjo, juara II diraih Poskamling dari Polres Jombang dan Juara III diraih Poskamling dari Pol-

res Pasuruan.

Sementara untuk juara harapan I, II dan III diraih oleh Poskamling perwakilan dari Polres Lumajang, Polres Tulungagung dan Polres Madiun Kota.

“Lomba ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kamtibmas di sekliling lingkungannya,” kata Dirbinmas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Setyawan, Senin (24/6).

Selain itu, adanya Poskamling ini diakui Iwan

sangat membantu tugas dari Polri. Dengan adanya Poskamling ini, tugas Polri menjaga kamtibmas bisa terbantu dengan peran masyarakat yang aktif menjaga lingkungan sekitar.

“Adanya Poskamling ini membantu tugas Polri. Tentunya dalam upaya menjaga keamanan lingkungan yang ada disekitarnya,” jelas Iwan.

Terkait perlombaan, masih kata Iwan, Poskamling Telu Likur yang ada di Sekardangan, Sidoarjo, terpilih mewakili Polda Jatim, dalam lomba Poskamling tingkat Mabes Polri.

Poskamling Telu Likur yang masuk wilayah hukum Polresta Sidoarjo ini, sebelumnya telah mengalahkan 39 peserta dari Polres jajaran lainnya.

“Poskamling terbaik ini,

adalah Poskamling yang mana dinilai dari ke-aktifan warga masyarakat yang ada disekitar. Terutama dalam rangka mendukung atau mengamankan wilayahnya,” ucapnya.

Beberapa faktor, sambung Iwan, menjadi penilaian tersendiri, hingga Poskamling Telu Likur akhirnya keluar sebagai juara, untuk mewakili Polda Jatim. Nantinya Poskamling ini akan bersaing dengan 34 peserta dari perwakilan Polda se Indonesia.

“Poskamling tersebut, juga dilengkapi dengan peralatan peralatan modern maupun peralatan peralatan tradisional,” bebernya.

Berkaitan dengan peralatan modern, masih kata Iwan, oleh warga Sekardangan, wilayahnya telah dilengkapi dengan kamera pengawas Q bed atau CCTV.Q

SURABAYA

Selasa Legi 25 JUNI 2019

3

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Siapkan 104 Beasiswa di Ubaya Lengkap dengan Jaminan Pekerjaan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) dan 14 perusahaan mitra di Lobby lantai 2, Balai Kota Surabaya, Senin (24/6).

Kerjasama tersebut, berupa program pemberian beasiswa bagi warga Kota Surabaya yang berprestasi dan tidak mampu. Menariknya, dalam program tersebut, mereka yang telah lulus nanti akan langsung disalurkan menjadi bagian dari karyawan salah satu dari 14 perusahaan mitra.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Ubaya dan 14 perusahaan mitra yang sudah memberikan kesempatan bagi warga Surabaya yang berprestasi namun tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

“Kerjasama ini sangat (bermanfaat) besar sekali untuk kami di Pemkot Surabaya. Ini saya lakukan untuk membangun dan menjaga keamanan Kota Surabaya,” kata Wali Kota Risma.

Ia menjelaskan salah satu upaya untuk membangun keamanan kota adalah dengan mem-

buat suasana kondusif. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Membangunkan harapan baru bagi mereka yang tidak punya cita-cita kuliah karena tidak ada biaya.

“Inilah yang paling berat bagi saya selaku wali kota. Kalau hanya membangun jalan itu mudah, ada biaya sudah bisa. Tapi ini adalah upaya untuk mengurangi resiko anak-anak menjadi jahat dan jadi preman,” ujarnya.

Untuk itu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini terus berupaya dalam meningkatkan intelektualitas pemuda, agar memiliki pemikiran-pemikiran yang intelektual. Sehingga dari situ mereka akan mampu bekerja dengan kompetensi tertentu yang akan diperhitungkan. Dari situ, mereka bisa membantu orangorang yang membutuhkan.

“Dulu bapak ibu jangankan bermimpi untuk kuliah, untuk

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menandatangani MoU dengan Ubaya dan 14 perusahaan mitra. bekerja saja mereka sudah sangat beasiswa anak Surabaya sebanyak berjumlah menjadi 104 peserta. senang. Apalagi ini satu paket 81 peserta. Namun di tahun ini, Rektor Universitas Surabaya kuliah dan bekerja,” imbuhnya. kuota tersebut bertambah menjadi (Ubaya), Benny Lianto, menyamTahun sebelumnya, total kuota 23 peserta. Sehingga tahun ini paikan kerjasama ini telah meyang disediakan Ubaya untuk kuota beasiswa yang diberikan masuki tahun kedua antara Pem-

kot dengan Ubaya dan 14 perusahaan mitra. “Ini adalah tahun yang kedua. Saya merasa lebih bersemangat karena ini adalah program yang mulia,” kata Benny.

Benny menjelaskan beasiswa yang diberikan ini merupakan terobosan baru. Jika beasiswa pada umumnya identik dengan pendidikan saja, namun kali ini sudah difasilitasi dengan pekerjaan saat lulus nanti. “Pada saat dia diterima menjadi beasiswa itu statusnya sudah dipastikan jadi karyawan,” katanya.

Bagi warga Surabaya yang ingin mendapat program beasiswa tersebut, sebelumnya mereka harus mengikuti beberapa tahapan seleksi. Pertama, Benny menyebut, seleksi dilakukan dari pihak Pemkot Surabaya. Kedua dari pihak Ubaya dan yang terakhir dari perusahaan mitra yang telah bekerjasama.

“Tentunya ini sebuah sinergi yang bagus sekali antara pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan. Jadi saya harapkan agar rekan-rekan yang diterima nanti di periode ini dapat benar-benar memaksimalkan dengan baik dan tetap seQ iib mangat,” pungkasnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Kota Surabaya Layak Ikut Ajang Penghargaan Internasional DPRD Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya saat ini sudah sering mendapatkan piala Adipura setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kerja keras Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kebersihan dan tata kota Surabaya.

Untuk itu menurut anggota Komisi C DPRD Surabaya, M. Mahmud menilai bahwa Kota Surabaya tidak perlu lagi mengikuti ajang penghargaan Adipura tingkat nasional di bidang apapun, karena sudah layak ke ajang internasional.

“Untuk apa ikut ajang penghargaan Adipura yang tingkatnya hanya nasional, karena sudah bisa dipastikan menang.

Kalau mau bertarung itu harusnya dengan kota-kota maju di negara lain, minimal tingkat Asia dulu,” ucapnya Senin (24/6).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional sudah pernah diraih Kota Surabaya yang saat ini sudah mendapatkan sebutan sebagai Smart City, Green dan Clean City.

Diketahui, kali pertama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010, Tri Rismaharini membawa Surabaya menuju perubahan. Di tangan perempuan 56 tahun ini, Surabaya berhasil meraih berbagai prestasi tingkat nasional hingga internasional.Q dre

Prajurit Kodim 0831/Surabaya Donor Darah di Sakit Mitra Keluarga Surabaya, Bhirawa Puluhan prajurit Kodim 0831/Surabaya Timur beramai-ramai mendatangi lantai 5 RS Mitra Keluarga Surabaya untuk melakukan kegiatan donor darah, Senin (24/6).

Tiba di lantai 5 rumah sakit, prajurit di bawah kendali Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, S. Sos, M. I, Pol, tersebut langsung menuju Auditorium yang berada di lokasi tersebut.

Tanpa basa-basi, puluhan personel TNIAD itu langsung menuju ke lokasi berlangsungnya bakti sosial donor darah. Ternyata, tak hanya diikuti oleh prajurit TNI saja.

Namun, bakti sosial tersebut juga diikuti oleh masyarakat Surabaya lainnya.

Donor darah yang dilakukan oleh prajurit Kodim saat ini, kata Dandim, merupakan suatu bentuk kepedulian TNI, terutama dalam membantu masyarakat.

“Darah itu, nantinya akan disalurkan ke pihak PMI,” ujar almamater Akademi Militer tahun 2001 ini. TNI, khususnya Kodim Surabaya Timur, sangat mendukung pelaksanaan bakti sosial yang saat ini berlangsung di RS Mitra Keluarga tersebut.

Pasalnya, kata Letkol La Ode, TNI tak hanya bertugas menjaga pertahanan negara saja. Namun, TNI selalu siap membantu masyarakat di setiap wiQ bed layah tugasnya.Q

istimewa

Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya akan menerapkan sistem parkir progresif di semua titik parkir.

Dishub Surabaya Akan Terapkan Parkir Progresif di Semua Kawasan DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya akan menerapkan sistem parkir progresif di semua titik parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, bahwa saat ini pihaknya dengan kalangan dewan tengah membahas raperda yang mengatur sistem parkir tersebut.

Menurutnya, pemberlakukan parkir progresif mencerminkan keadilan, karena tarif parkir akan ditentukan dari lamanya parkir. “Selama ini tak adil, parkir 10 menit dengan 10 jam sama,” terangnya usai dengar pendapat dengan kalangan dewan kota Surabaya, Senin (24/6).

Penerapan tarif parkir progresif nantinya tak hanya di gedung, di tepi jalan umum sistem tersebut juga

diberlakukan. Saat ini jumlah titik parkir di Surabaya sekitar 1.600-an.

Namun, karena keterbatasan anggaran penerapan akan diberlakukan secara bertahap. Irvan menyebutkan, kawasan parkir yang memiliki potensi pendapatan yang besar yang akan diutamakan untuk pemberlakukan sistem parkir progresif.

Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan alat parkir yang

memadai relatif besar sekitar Rp100 juta per unitnya. “Karena kalau kita membeli alat parkir meter tak rugi, karena biaya operasional bisa diambilkan dari parkir progresif,” terangnya.

Di Surabaya, sistem parkir progresif baru telah diberlakukan di dua lokasi, yakni di Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya. Penambahan jumlah titik parkir progresif menunggu penetapan Raperda Parkir Progresif.

“Sebenarnya Perda Parkir sudah ada, namun untuk tarif harus ada perda lagi,” kata Kadishub kota Surabaya ini.

Irvan menyampaikan penerapan tarif parkir progresif, selain alasan keadilan juga untuk mendorong investasi di jasa layanan parkir.

Meski, ia mengatakan, saat ini belum bisa memperkirakan berapa

besaran kenaikan retribusi yang didapat dengan adanya sistem tersebut. Pasalnya, belum ada kepastian berapa besaran prosentase kenaikan tarif parkir yang disetujui kalangan dewan.

“Kalau perda disetujui 2 jam pertama sekian, kemudian kenaikan selanjutnya sekian persen kita bisa mengestimasinya,’’ katanya. Ia mengungkapkan, di kota Surabaya ada banyak titik parkir yang bisa diterapkan parkir progresif.

Kawasan tersebut berada di area yag ramai, seperti Manyar Kertoarjo dan Blauran. Saat ni pendapatan yang diraup dari retribusi parkir di Tepi Jalan Umum mencapai Rp35 miliar, sedangkan parkir khusus atau Gedung sekitar Rp4,6 miliar.Q dre

Sekolah Binaan Rumah Zakat Gelar Wisuda Tahfidz Quran Surabaya, Bhirawa SDI Darussalam “Sekolah Sang Juara” binaan Rumah Zakat, kembali menggelar Wisuda Tahfidz Quran bagi 23 siswa terdiri dari 3 putra dan 20 putri di Gedung SDI Darussalam, jalan Nginden II no. 18A Nginden Surabaya.

Untuk menjadi hafidz Quran tentu bukan hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Namun perlu

dukungan dari Orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar termasuk salah satunya di sekolah.

Untuk itu siswa-siswi SDI Darussalam berjuang keras saat ada Karantina Tahfidz Juara (Kartara) yang diadakan beberapa kali selama 2 hari setiap akhir pekan, Sabtu-Ahad.

Adapun momen paling mengharukan ketika para

peserta Wisuda Tahfidz dipanggil ke atas panggung menyanyikan sebuah lagu “Hafidz Qur’an” dan menyerahkan mahkota yg dikenakan diberikan kepada orang tuanya.

Pelukan dan tangis haru pecah menjadi pemandangan di seluruh ruangan tempat wisuda serta bisikan doa yang diucapkan orangtua ke anaknya.

Selama ajaran tahun 2018-

2019, terdapat 3 siswa-siswi yang berprestasi di wisuda Tahfidz ini. Shafiyah Mutmainah menjadi siswi terbaik dengan prestasi Juara Terbanyak dan Tercepat dalam menghafal Al Qur’an, yang mampu menghafal sebanyak 8 Juz yakni juz 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Siswi tercepat kedua dan ketiga yakni Nur Aini Syahidah dan Wa Ode Shoffiyah.

“Alhamdulillah, Shafiyah dari kelas 1 memang sudah rajin hafalan Al Qur’an.

Tinggal kami sebagai orangtua harus mendukung bakatnya. Cita-citanya jadi Hafidzah. Apalagi di sekolahnya Rumah Zakat ada programnya Tahfidz Qur’an.

Terimakasih Rumah Zakat.” ujar Tatik, ibu dari Shafiyah Mutmainah yang turut hadir mendampingi.Q riq

Tanrise property Gandeng BTN untuk Fasilitasi Calon Pembeli Kyo Society PT Tanrise Jaya Indonesia (Tanrise Property), pengembang properti Tanrise Group tahun ini mengembangkan proyek high rise di kawasan Jl. Panjang Jiwo Surabaya yang bakal menyasar segmen pasar menengah.

Guna memfasilitasi calon pembeli apartemen Kyo Society, Tanrise Property bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) cabang Surabaya untuk mempermudah membeli apartemen.

Direktur Utama PT Tanrise Jaya Indonesia Tbk (Tanrise Property), Belinda Natalia saat melakukan penandatanganan kerja sama Tanrise Group – BTN Senin (24/6) mengatakan, proyek apartemen Kyo Society ini akan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Surabaya.

Seperti halnya mahasiswa dan pekerja karena lokasinya berdekatan dengan Universitas Surabaya. Menurut Be-

linda pihaknya juga menggandeng BTN untuk memfasilitasi calon pembeli proyek apartemen Kyo Society.

“Tanrise Group sebenarnya sudah lama berkolaborasi dengan BTN, jadi kami sangat senang BTN kembali berkolaborasi untuk proyek baru kami di Surabaya, dan sebelumnya BTN juga sudah pernah memfasilitasi kredit rumah tapak di Grand Sunrise,” katanya.

Sedangkan Direktur Sales dan Marketing Tanrise Property, Joseph Lukito, menambahkan diharapkan kerja sama dengan BTN tersebut dapat mempermudah proses pembelian apartemen Kyo Society.

“Hingga saat ini penjualan apartemen Kyo Society tahap pertama sudah sold out 80% saat pre launching. Fasilitas yang dibangun dalam Kyo Society ini juga akan menciptakan sebuah komunitas hunian sehingga ada interaksi antar penghuni,” katanya.

Joseph Lukito Utojohardjo menambahkan proyek apartemen Kyo Society tersebut akan memiliki 33 lantai dengan banyak tipe studio.

“Memang akan menyasar middle class, tapi tidak menutup kemungkinan segmen atas juga bisa membeli untuk investasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Cabang PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) cabang Surabaya, Waluyo menyambut gembira kerjasama dengan Tanrise Property.

Pasalnya BTN telah menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah/apartemen

andre/bhirawa

Direktur Utama PT Tanrise Jaya Indonesia Tbk (Tanrise Property) Belinda Natalia saat melakukan penandatanganan kerja sama Tanrise Group – BTN. (KPR/KPA) Rp1,4 triliun ta- bulan Rp116 miliaran. meski dibilang kondisi ekohun 2019 ini. Dari target “Hingga Mei kemarin kita nomi belum membaik,” katersebut pada Mei 2019, per- melampaui target bulanan, tanya Senin (24/6). seroan telah merealisasikan ini karena tren kebutuhan Waluyo juga mengatakan, 110% dari target rata-rata per akan hunian itu selalu ada target penyaluran kredit

konsumer (KPA/KPR) tersebut termasuk dalam program penyaluran kredit rumah subsidi. Secara nasional, katanya, BTN mendapatkan target penyaluran kredit rumah subsidi sebanyak 260.000 unit tahun ini.

“Dan sampai hari ini sudah teralisasi 230.000 unit, kurang 30.000 unit lagi yang akan kita kejar, termasuk proyek-proyek rumah subsidi di Jatim misalnya seperti Jombang, Mojokerto, Jember,” katanya.

Waluyo mengatakan, untuk mengejar target penyaluran KPR/KPA tersebut, BTN menyiapkan berbagai produk dan kerja sama dengan berbagai pengembang di Surabaya misalnya KPR dengan bunga murah fix 3 tahun, atau KPR dengan fasilitas BPJS Tenaga Kerja bagi pekerja yang sudah aktif memiliki BPJS minimal 1 tahun.Q dre

OPINI

4 Tajuk

Tragedi Kecelakaan Kerja T RAGEDI kecelakaan (kecerobohan) kerja merenggut 23 jiwa pekerja pabrik korek gas, terjadi di Binjai (Sumatera Utara). Menjadi kecelakaan kerja paling tragis di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Patut diduga, pemilik perusahaan melanggar berbagai undang-undang (UU) Ketenagakerjaan.

Sekaligus melabrak HAM (Hak Asasi Manusia). Aparat negara, termasuk Komnas HAM, wajib sigap melindungi setiap buruh. Terutama yang bekerja dengan risiko tinggi.

Pabrik pembuatan korek gas, merupakan industri dengan risiko kecelakaan kerja sangat rentan. Terutama potensi ancaman ledakan, dan kebakaran. Ironisnya, perusahaan korek gas di-operasional-kan setara industri rumahan.

Lokasinya di pelosok pedesaan, menghindari kesan pabrik berisiko tinggi. Sekaligus menghindari peraturan upah minimum regional. Hal itu nampak pada perilaku pemilik perusahaan, yang coba kabur pada saat terjadi insiden kebakaran.

Kecerobohan terhadap potensi kecelakaan kerja di Binjai, dapat dijadikan titik-balik pengawasan perburuhan, dan pengawasan K-3. Beberapa regulasi yang berkait, adalah UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan, serta UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Walau sebenarnya, UU tentang K-3 telah menjadi kewajiban, dan telah dikampanyekan sejak hampir setengah abad silam.

Jargon, “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” telah terpampang hampir di seluruh pabrik.

Kenyataannya, banyak pabrik (dan industri skala menengah dan besar) melanggar aturan UU tentang K-3. Dalam UU 1 tahun 1970, pasal 2 ayat (2) angka ke-2, disebutkan berlakunya asas wajib keselamatan kerja. Secara tekstual dinyatakan, “dalam tempat kerja dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi.”

Namun pengawasan ketenaga-kerjaan, hingga kini sangat lemah. Karena jumlah aparat pengawasan, tidak memadai. Secara nasional, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya sekitar 2000-an orang. Sedangkan kebutuhan pengawas secara nasional (untuk 415 kabupaten dan kota) mencapai 6000 orang. Berdasar data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Saat ini, seorang pengawas bekerja untuk 400 perusahaan.

Sehingga pengawasan dilakukan seadanya. Tak jarang, pengawas hanya sekadar mampir untuk mengambil “honor” pengawasan di perusahaan. Seluruh proses produksi (dan manajemen usaha) dicatat oleh pengawas dengan laporan “baik.” Sehingga kasus-kasus upah murah, pekerja di bawah umur, dan keselamatan kerja, bagai pepatah bara api dalam sekam. Setiap saat dapat menjadi “ledakan” masalah yang tiba-tiba booming.

Seperti pernah terjadi tragedi kecelakaan kerja paling tragis selama seratus tahun terakhir, di Kosambi (Jawa Barat). Yakni, meledaknya pabrik mercon (petasan), dengan korban jiwa sebanyak 48 pekerja. Juga karena terjebak dalam kobaran api, dalam pabrik yang terkunci. Serta tidak tersedia sarana pengaman darurat (alat pemadam kebakaran). Berdasar penyelidikan Polisi, perusahaan petasan juga melanggar berbagai peraturan perburuhan Padahal sejatinya, Indonesia sangat memuliakan fungsi kinerja buruh. Antaralain termaktub dalam konstitusi dasar.

UUD pasal 27 ayat (2), menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Amanat konstitusi ini tercantum dalam Bab kesepuluh, tentang hak dan kewajiban warga negara.

Bahkan karena strategisnya hak-hak warga negara, konstitusi perlu mengulang peraturan perlindungan masyarakat khusus pekerja. Diatur tersendiri lebih lex specialist, melalui klausul urusan ketenaga-kerjaan. Bahkan dikelompok dalam dalam bab HAM. Yakni, pasal 28D ayat (2), dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Tetapi berbagai peraturan seolah-olah mandul, karena tak pernah dikawal secara baik. Perusahaan yang bandel, tidak pernah diberi sanksi menjerakan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Trias Politika Tidak Relevan Lagi Saat Ini SISTEM ketatanegaraan saat ini sudah tidak relevan dengan konsep trias politika temporer dulu, di mana pola “chek and balance” justru berada di dalam kekuasaan itu sendiri.

Konsep trias politika di masa lalu yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah tidak relevan lagi dengan situasi kekinian. Sebagai contoh, pada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, kalau dulu hanya ada Mahkamah Agung tapi sekarang ada juga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pada kekuasaan legislatif di parlemen, ada MPR, DPR, dan DPD. Namun pada kekuasaan eksekutif hanya ada satu lembaga negara yakni kepresidenan. Pada era orde lama dan orde baru sistem ketatanegaraan ini seluruhnya dilihat dari kepentingan negara dengan pendekatan pemerintahan yang sentralistik. Namun, ketika sistem politik di Indonesia bergeser ke era reformasi, Ada lima hal prinsip yang turut bertransformasi.Kelima hal tersebut, pertama, pemerintahan dari otomasi di menjadi demokrasi. Kedua sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik.

Ketiga kebijakan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam bergeser pada ekonomi kreatif dan berbasis pada sumberdaya manusia. Keempat, kebijakan hubungan luar negeri bergeser dari kepentingan nasional menjadi kepentingan kawasan. Kelima, pada era orba pemerintah menerapkan pendekatan keamanan, tapi setelah era orde baru bergeser ke pendekatan hukum.

Adanya perubahan pada lima hal prinsip tersebut, sehingga pada sistem ketatanegaraan saat ini pola hubungan antarlembaganya juga menyesuaikan. Chek and balance saat ini, terjadi setelah adanya amandemen konstitusi pada era reformasi. Namun, pola dengan antar lembaga negara di Indonesia, masih terus berproses.

Saya juga mengkritik pola “chek and balance” di parlemen yang dinilai belum balance atau belum berimbang. Antara DPR dan DPD kewenangannya belum berimbang karena kewenangan DPR jauh lebih besar dari pada kewenangan DPD. Nono Sampono Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

Menyoal Sistem PPDB Berbasis Zonasi rivarly) rivarly), dan tidak boleh ada praktik diskriminatif ((nondiscrimination) discrimination).

Niat baik pemerintah memproduksi layanan publik ini kesetaraan kewajiban tidak diimbangi untuk sekolah-sekolah dengan prasyarat negeri milik pemerinyang harusnya tetah dalam menerima lah mampu dipenuhi siswa baru dengan pemerintah sebelum Oleh: basis utama jarak ruaturan penerapan Erwin Prastyo mah-sekolah. Nantinsistem zonasi diketok ya kualitas siswa yang palu. Hal ini menjadi diterima akan terdislandasan mendasar tribusi merata, bibit yang sangat penting mengingat siswa dengan nilai rendah hingga kebijakan ini sebagai kebijakan tinggi tidak terakumulasi di satu yang bersifat nasional. Sementara sekolah tertentu. Dengan begitu fakta masih adanya ketimpangan maka pemerintah berharap tidak kualitas-kuantitas pendidikan akan ada lagi pelabelan sekolah di berbagai wilayah Indonesia favorit dan sekolah tidak favorit. tidak dapat dipungkiri oleh peSelama ini sekolah favorit identik

Kontroversi dan kisruh tersaji pada ritual tahunan PPDB di banyak tempat, mulai dari keluhan orangtua siswa mengenai ribetnya alur proses hingga protes ketidakpuasan orangtua dilayangkan dalam bentuk demo.

B

ahkan jika ditilik setahun ke belakang, aksi penyanderaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyegelan gedung sekolah, pemalsuan SKTM dan pindah KK, demonstrasi, hilangnya etos siswa berprestasi karena nilai UN tidak menjadi dasar PPDB bahkan bunuh diri calon siswa karena kekhawatiran tidak diterima di sekolah favorit mewarnai PPDB. Rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut mengindikasikan mendesak perlunya segera timbang ulang dan evaluasi sistem PPDB berbasis zonasi.

Pada rangkaian proses PPDB 2019 yang belum usai pun akhirnya ‘terpaksa’ Kemedikbud merevisi Permendikbud Nomor 51/2018 yang sebelumnya sudah disahkan. Peraturan terbaru dituangkan dalam Permendikbud Nomor 20/2019 tertanggal 21 Juni 2019, kuota semula minimal 90 persen jalur zonasi menjadi 80 persen, kuota jalur prestasi maksimal 5 persen menjadi 15 persen, dan tetap 5 persen untuk jalur pindah tugas orangtua. Meski demikian, revisi aturan ini tidak menjamin bahwa berbagai kasus dan kontroversi serupa tidak terulang lagi.

Mari sejenak kita kuliti niat baik pemerintah tentang sistem zonasi. Tentulah setiap kebijakan pendidikan, termasuk diberlakukannya sistem PPDB berbasis zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Rintisan sistem PPDB berbasis zonasi yang mulanya diadaptasi dari negara Jepang sebetulnya pemerintah ingin menyampaikan sebuah pesan positif menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Di Jepang sendiri, lewat sistem zonasi siswa lebih diarahkan untuk belajar berteman baik dan kerjasama bukan bersaing, berjalan kaki ke sekolah dan tanpa diantar-jemput orangtua, dan kemacetan lalu lintas tidak terjadi.

Sementara itu sistem zonasi di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyamakan dan meratakan mutu kualitas pendidikan sehingga harus ada

B

Pemerataan kualitas sekolah dan kualitas pendidikan tentulah tidak dapat dimaknai terbatas secara parsial hanya pada aspek input siswanya saja.

Hakikat pemerataan kualitas harus menyentuh seluruh komponen terlebih termasuk guru dan fasilitas (sarana prasarana). Rotasi guru di dalam sistem zonasi menjadi keniscayaan yang harus dijalankan sesuai amanat Undang-Undang. Menurut penulis jika prasyarat dasar pemenuhan delapan standar belum mampu dipenuhi pemerintah sedangkan sistem zonasi tetap dipaksa dijalankan maka mutu pendidikan akan tetap tidak merata. sebagai sekolah dengan kemampuan akademik tinggi, bermotivasi tinggi, ekonomi berkecukupan dari para siswanya.

Selain itu, guna pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan di kota maupun daerah.

Sistem zonasi juga dimaksudkan membuat siswa lebih ‘sosialis’ tanpa hadirnya sistem kasta dalam interaksi dengan temannya yang beragam latar belakang dan kemampuan akademik. Aspek kesetaraan dan berkeadilan ini sesuai dengan ciri layanan publik milik pemerintah yang tidak boleh dikhususkan untuk kelompok/golongan tertentu saja (non-excludable), tidak boleh dikompetisikan berlebihan (non-

merintah.

Pemerintah telah jauh hari menerangkan konsep Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SNP merupakan delapan kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedepalan standar tersebut yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Menurut penulis, kedelapan standar ini dapat dijadikan acuan atau landasan pemerintah dalam

setiap kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan demi mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Tentu menjadi bahan renungan bersama, pemerintah dan masyarakat.

Sudahkah kedelapan standar ini telah dijalankan sebagaimana mestinya di semua sekolah negeri milik pemerintah? Apakah kualitas-kuantitas guru di sekolah negeri sudah setara di semua zona? Apakah ketersediaan sarana prasana dan pengelolaan sekolah yang baik sudah merata baik di kota maupun daerah? Beberapa pertanyaan pendahuluan ini menjadi penting dijawab karena erat betul kaitannya dengan sistem zonasi.

Pemerataan kualitas sekolah dan kualitas pendidikan tentulah tidak dapat dimaknai terbatas secara parsial hanya pada aspek input siswanya saja. Hakikat pemerataan kualitas harus menyentuh seluruh komponen terlebih termasuk guru dan fasilitas (sarana prasarana). Rotasi guru di dalam sistem zonasi menjadi keniscayaan yang harus dijalankan sesuai amanat Undang-Undang.

Menurut penulis jika prasyarat dasar pemenuhan delapan standar belum mampu dipenuhi pemerintah sedangkan sistem zonasi tetap dipaksa dijalankan maka mutu pendidikan akan tetap tidak merata karena sistem zonasi tidak maksimal.

Berkaca dari berbagai kontroversi dan kekacauan yang terjadi, maka sudah selayaknya pemerintah menimbang ulang dan mengevaluasi sistem PPDB berbasis zonasi. Pemerintah juga perlu mematangkan konsep dan persiapan yang lebih mantap apakah pemerintah telah siap betul memberlakukan zonasi, serta mempertimbangkan dampak positif-negatifnya jika memang zonasi tetap dipaksakan berlaku. Tanpa itu semua, niat baik pemerintah lewat tangan Kemedikbud tentang PPDB sistem zonasi hanya akan menjadi mimpi buruk bagi siswa dan orangtua siswa, bahkan akan menambah sengkarut kekacauan pendidikan nasional.

Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Milenial Menghadapi Ekonomi Digital

eberapa tahun ke depan, Indonesia akan memasuki fenomena bonus demografi. Fenomena ini, ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk produktif secara signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk produktif, tentunya menjadi peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian. Penduduk produktif pada era ini, didominasi oleh generasi Y atau sering kita sebut sebagai generasi milenial.

Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Para pakar sendiri, telah menggolongkan generasi ini berdasarkan tahun awal dan akhir.

Terdiri atas mereka, yang lahir pada 1980 – 1990 atau pada awal 2000, dan seterusnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS), tahun 2017, penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk milenial sebesar 33,75 %, dengan jumlah berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi demikian, memberikan gambaran bahwa generasi milenial saat ini telah menjadi sumber daya utama dalam memetik bonus demografi. Baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan lain lain. Generasi inilah yang diharapkan mampu memegang kendali roda pembangunan. Serta menjadikan Indonesia menuju ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.

Ketua Umum pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pernah mengatakan bahwa jika kita ingin menguasai dunia, maka kuasailah IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Dan sebagai sumber daya utama, penduduk milenial juga harus siap dihadapkan dengan berbagai perubahan. Khususnya perubahan akan teknologi.

Berdasarkan laporan Presiden Director Ericsson Indonesia Thomas Jul, telah mewawancarai 4000 responden yang tersebar

sedang berkembang, tentu tidak boleh dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Ernst & Young, pertumbuhan nilai bisnis online meningkat 40 % setiap tahun. Dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, Oleh : ada 93,4 juta pengAmarta Risna D. Faza guna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon Mampu Bersaing pintar di Indonesia.

Teknologi, sudah Tinggal bagaimana sikap kita menjadi style bagi generasi milesebagai generasi milenial, untuk nial. Bahkan dalam kehidupan melihat peluang besar ini. Tidak sehari-hari, milenial menghabissekedar untuk mencari informasi kan lebih dari 85 % waktunya undan chatting, milenial harus turut tuk berkutat dengan handphone. andil dalam menjadikan internet Milenial susah berpisah dari terlebih e-commerce sebagai bagian layar telepon pintar. Walaupun dari gaya hidup. Tidak hanya mendemikian, mestinya ada peluang jadi penikmat produk-produk onyang harus kita manfaatkan. line semata, akan tetapi turut andil Dengan berjualan online, mimenjadi pebisnis online juga. salnya.

Pemerintah juga sedang Di tengah kelesuan pertumbuhberupaya untuk meningkatkan an perusahaan-perusahaan besar, perkembangan ekonomi digital teknologi hadir sebagai sebuah supaya milenial mampu bersaing solusi. Disaat yang bersamaan, di pasaran. Dengan memanfaatekonomi publik menggeliat dengan kan digitalisasi yang pesat, dapat menggunakan transaksi-transaksi melahirkan peluang ekonomi ekonomi berbentuk digital. Dunia yang dapat diambil sesuai deinternet, perlahan menguasai ngan passion masing-masing pangsa pasar dan mempengaruhi yang dimiliki. pertumbuhan ekonomi.

Milenial, diharapkan mampu Era digital, memungkinkan menciptakan kreatifitas serta kita mengendalikan segala hal inovasi-inovasi baru dengan pedari segala tempat melalui layar mikiran mereka yang cenderung telepon pintar. Dalam bidang di luar otak (thingking out of ekonomi kreatif misalnya, mothe box). Menteri Keuangan Rebilitas manusia juga jauh lebih publik Indonesia, Sri Mulyani, mudah khususnya dalam kegiamengungkapkan bahwa milenial tan sehari-hari. Pada akhirnya, memliki tiga karakter khas yang digitalisasi telah menawarkan menjadi asset berharga. Yakni, efisiensi yang selama ini tidak terkoneksi dengan internet, pernah dirasakan masyarakat. memiliki percaya diri yang tinggi Fenomena ini semakin mengudan berpikir kreatif. kuhkan bahwa, dunia sedang Semula, tahun 2014 yang haberalih menuju era ekonomi diginya ada 20 juta penduduk pengtal. Melalui sarana digital seperti guna transaksi online. Tahun e-mail, penggunaan website, ap2018, penduduk yang menggunalikasi, serta transaksi online. kan transaksi online kini sudah Potensi ekonomi digital yang di 24 negara dunia.

Perilaku generasi milenial mendapat perhatian khusus.

Tercatat juga bahwa, produk teknologi akan mengikuti style masyarakat milenial. Karena secara linier, pergeseran perilaku akan turut berubah beriringan dengan teknologi.

70 juta orang. Adanya ekonomi digital, menjadikan ekonomi industri terus berkembang pesat.

Pemerintah juga harus mendorong pengembangan ekonomi digital lebih kuat lagi, khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Sudah saatnya, kita mengatakan bahwa ekonomi digital merupakan masa depan.

Melalui para milenial inilah yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan maksimal.

Kita sudah tidak bisa melulu mengandalkan sumber daya alam sebagai potensi ekonomi.

Milenial sebagai garda terdepan diharapkan mampu melakukan pembaruan dan pembangunan bangsa. Segala potensi yang ada pada milenial, menjadi penentu kualitas bangsa di masa depan.

Sehingga, potensi yang ada pada diri milenial harus benar-benar dimanfaatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Yang terpenting, kesiapan milenial dalam menghadapi era ekonomi digital, harus benarbenar ditunjukkan. Untuk langkah awal yang harus kita lakukan, bisa dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini, berguna untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

Kita juga perlu mawas diri, supaya menjadi milenial yang tidak konsumeris dan hedonis.

Investasi pada generasi milenial saat ini, dilakukan sebagai antisipasi dalam menghadapi ledakan lansia 30 tahun mendatang. Dengan sumber daya milenial yang berkualitas, mereka akan bekerja keras di masa muda dan mempersiapkan hari tua dengan baik.

Wallahu a’lam bi al-Shawab.

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syari’ah UIN Walisongo Semarang dan Ketua Umum Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Semarang 2017 - 2018

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PLT REDAKTUR PELAKSANA: Wawan Triyanto KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Titis Tri Wahyanti , Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

EKONOMI BISNIS

Selasa Legi 25 JUNI 2019

RAGAM EKBIS

Gandeng Karang Taruna Hipmi Siap Tingkatkan Wirausaha Muda di Surabaya Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Surabaya, Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Surabaya akan banyak menjalin kerjasama baik dengan Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan Stakeholder juga Karang Taruna.

Ketua Umum BPC Hipmi Surabaya, Muhammad Lutfy mengungkapkan dengan menggandeng Karang Taruna pastinya akan membantu para pengusaha muda untuk bisa bergabung dengan Hipmi selain itu juga bisa memberikan wawasan bagi para Karang Taruna.

“Pastinya para Karang Taruna ini akan memberikan info bagi pengusaha muda yang ada di wilayahnya untuk bisa bergabung dengan kami. Selain itu kami juga menjalin kerjasama dengan pengurus Karang Taruna yang ingin membuka usaha sehingga kami bisa memberikan pengarahan untuk mengawali usaha yang lebih simple terlebih dahulu,” terangnya, Senin (24/6).

Lutfy menambahkan jumlah wirausaha muda di Surabaya sangat sedikit dibandingkan dengan Malaysia, sedangkan jumlah pengangguran lebih banyak.

“Dengan program sederhana yang kami miliki ini nantinya bisa langsung menyentuh masyarakat melalui kerjasama dengan semua pihak. Sehingga nantinya bisa mengurangi jumlah pengangguran sekaligus bisa menambah jumlah pengusaha muda,” jelasnya.Q riq

Achmad tauriq/bhirawa

Ketua Umum BPC Hipmi Surabaya, Muhammad Lutfy (tengah) saat berbincang-bincang dengan jajaran pengurus barunya.

SURABAYA

Hilang BPKB, A.n Trisnowati Halim, alamat Gemblongan II/I Surabaya, Nopol L 1188 WR, NoKa MHFZR69G3B3025724, NoSin 2KD6774374 No. 5740/IMB/BI-II/2019

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG 6245 RBF, a/ n. Ahmad Syahril Munir, Ds. Tawing, Gondang - T.Agung No. 5741/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG 4637 RJ, a/n.

Murtin/Halimah, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru - T.Agung No. 5742/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Honda, th. 2016, Putih, AG 4013 RBA, a/ n. Katiran, Ds. Tanjungsari, Boyolangu – T.Agung No. 5743/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Yamaha, th. 2013, AG 5809 RCC, a/n.

Simbar, Ds. Sumberejo Wetan, Ngunut - T.Agung No. 5744/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Honda, Putih, th. 2013, AG 4512 RCA, a/ n. Marsitin, Jl Letjen Soeprapto 169A, Kel. Kepatihan – T.Agung No. 5745/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Yamaha, th. 2009, Putih, AG 3666 TL, a/ n. Hambodo, Pucung Kidul, Boyolangu – T.Agung No. 5746/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Honda, th. 2016, Putih Biru, AG 6630 RAY, a/n. Yani Heryani, Ds. Pandansari, Ngunut – T.Agung No. 5747/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Honda, AG 5852 RBD, a/n. Yulianti, Ds. Waung, Boyolangu – T.Agung No. 5748/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, AG 3052 ST, a/n. Muslih, RT 1/1 Sidem, Gondang – T.Agung No. 5749/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, AG 5812 SM, a/n. Surati, RT 1/1 Ds. Pucangan, Kec, Kauman – T.Agung No. 5750/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, AG 5936 TA, a/n. Samari, Dsn Srabah RT 002/002, Ds. Karanganom, Kauman – T.Agung No. 5751/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, Yamaha, th. 2007, Abu-abu, AG 2032 SO, a/n. Bayu Nugroho, Ds. Ngujang, Kedungwaru - T.Agung No. 5752/IMB/BI-II/2019

5

Piutang Pajak Kian Meningkat, DPPKAD Panen Sorotan Situbondo, Bhirawa Meningkatnya piutang pajak Kabupaten Situbondo menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Situbondo. Ini diungkap saat ada pembahasan hasil audit BPK-RI APBD 2018 belum lama ini. Saat itu DPRD mempertanyakan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo karena piutang pajak tahun 2018 meningkat menjadi Rp 41,9 miliar.

antara

Mengacu pada Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, masyarakat lebih banyak menggunakan BBM nonsubsidi.

Konsumen Lebih Banyak Gunakan BBM Nonsubsidi Tulungagung, Bhirawa Pertamina menyebut penggunaan bahan bakar minyak atau gasoline nonsubsidi saat ini jauh lebih tinggi dibanding bahan bakar bersubsidi, mengacu data serapan BBM jenis Pertamax, pertalite dan premium selama kurun Ramadhan dan Idul Fitri 2019.

“Ini menunjukkan masyarakat sudah banyak yang memilih BBM berkualitas dengan RON tinggi, karena lebih mendukung performa kendaraan tetap prima selama perjalanan mudik,” kata Unit Manager Communication & CSR MOR V, Rustam Aji, Senin (25/4).

Ia menunjukkan data selama periode masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina tahun 2019 yang berakhir 21 Juni, tercatat kenaikan tertinggi gasoline terjadi pada produk jenis pertamax sebesar 27 persen, disusul pertamax turbo 20 persen, serta premium 17 persen dan pertalite 13 persen.

Rustam menyatakan secara keseluruhan konsumsi bahan bakar jenis gasoline di Jawa Timur selama masa satgas mengalami peningkatan sebesar 16 persen dari rata-rata harian yang sekitar 12.900 KL

(kiloliter) menjadi 15.000 KL. “Kami bersyukur untuk kinerja pejuang energi Satgas RAFI 2019 di MOR V yang kompak, saling bahu membahu, memastikan energi bisa dinikmati oleh masyarakat selama masa satgas. Tentu masih ada yang harus dievaluasi dan ditingkatkan, tapi kami juga bangga atas apa yang telah dicapai,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi pada konsumen yang telah memilih produk-produk berkualitas Pertamina.

Sementara untuk jenis Gasoil, lanjut Rustam, selama periode yang sama justru mengalami penurunan sekitar 4 persen, karena banyak industri yang menghentikan operasi kendaraannya selama masa mudik.

Namun demikian, serapan pertamina dex yang dikonsumsi kendaraan pribadi, tetap mengalami kenaikan hingga 17 persen. “Selain gasoil, konsumsi avtur di DPPU Juanda selama masa Satgas juga mengalami penurunan, 11 persen di bawah rata-rata harian normal,” ujar Rustam.

Pada kondisi normal, ratarata harian avtur yang sekitar 970 KL menjadi 865 KL. “Namun pada saat puncak

mudik, di Juanda sempat ada kenaikan penjualan Avtur sebesar 22 persen pada 30 Mei 2019. Pada hari itu penyaluran avtur mencapai 1.180 KL,” papar Rustam.

Selain layanan BBM, Pertamina juga mencatat adanya kenaikan untuk penyaluran elpiji bersubsidi (PSO/public service obligation) di Jatim selama masa Satgas yang naik sebesar 7 persen dibandingkan rata-rata kondisi normal.

Pada kondisi normal, penyaluran elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Jatim sebesar 3.780 MT atau sekitar 1,26 juta tabung per hari.

“Kenaikan penyaluran elpiji 3 kilogram di Jatim terjadi pada H-2 Lebaran, dengan penyaluran setara 1,5 juta tabung, naik 21 persen dari normal,” ujar Rustam Aji. Sejak Mei Pertamina MOR V sudah melakukan penambahan fakultatif untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat selama menjalankan ibadah puasa.

Begitu juga di Bulan Juni, Pertamina sudah salurkan lebih banyak dari biasanya sebagai antisipasi tradisi mudik, dan juga Lebaran Ketupat di beberapa wilayah.Q ant

Segmen Smartphone Middle High Masih Diminati Masyarakat Surabaya, Bhirawa Perkembangan smartphone saat ini memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan sebelumnya sehingga mempengaruhi harga jual smartphone. Untuk itu banyak vendor smartphone yang berlomba-lomba untuk berinovasi dengan memberikan fitur-fitur baru salahsatunya yang ada pada Oppo Reno Series.

Regional Manager Oppo Surabaya, Evander Horizon saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (24/6) kemarin mengungkapkan masyarakat saat ini lebih memilih smartphone yang menengah ke atas (middle high) yang mungkin menyesuaikan dengan kebutuhanya.

“Untuk kontribusi middle high terhadap penjualan di Oppo saja sudah mencapai 32 persen. Untuk itu kini kami menghadirkan dua smartphone untuk segmen middle dan high yakni Oppo Reno dan Oppo Reno 10x Zoom,” terangnya.

Evander menambahkan selain memberikan banyak benefit bagi pembeli, pihaknya juga menggandeng XL Prioritas juga Apollo Gadget Store selama pameran berlangsung di Galaxy Mall Surabaya mulai 24-30 Juni 2019.

“Potensi smartphone kelas menengah di Surabaya sangat besar, untuk itu Oppo akan terus memperkuat pasar di segmen tersebut dengan

menghadirkan smartphone yang berkualitas tinggi. Dengan hadirnya Oppo Series ini kami berharap mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat,” harap Evander.

Sementara antara Oppo Reno yang dibanderol dengan harga Rp7.999.000 dan Oppo Reno 10x zoom dengan harga Rp12.999.000 ini memiliki fitur unggulan, salahsatunya kamera selfie 16 megapiksel yang disembunyikan dengan mekanisme ‘pop-up’ yang dijuluki pivot rising kamera. Kamera selfie Oppo Reno bisa muncul hanya di satu sisi ketika membuka aplikasi kamera, sehingga modul kamera berbentuk layaknya bidang segitiga.Q riq

Menurut Wakil Ketua DPRD Hj Zeiniye SAg, naiknya tagihan piutang pajak tersebut dipicu karena tidak adanya langkah terobosan yang digagas DPPKAD Kabupaten Situbondo. Kondisi ini menjadikan DPPKAD paling bertanggung jawab atas tingginya tagihan piutang pajak tersebut.

Kata Zeiniye, naiknya piutang pajak menjadi salah satu pembahasan Banggar DPRD Situbondo. “Banggar Hj Zeiniye SAg menilai, DPPKAD belum maksimal melakukan penagihan pajak, terutama yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ujar politisi PPP itu.

Zeiniye menambahkan, penagihan pajak salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang ironis, urai Zeiniye, meski DPRD sudah sering memberikan masukan, namun piutang pajak daerah setiap tahun bukan berkurang melainkan terus meningkat.

Menurut Ketua DPC PPP Situbondo itu, pada tahun 2016 lalu piutang pajak sebesar Rp 34 miliar rupiah. “Namun pada tahun 2017 malah meningkat menjadi Rp 38 miliar.

Tahun 2018 malah bertambah kembali menjadi Rp 41,9 miliar. Ini harus dievaluasi secara serius,” tandas Zeiniye.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu menegaskan, penagihan pajak dinilai belum akuntabel karena DPPKAD masih menggunakan cara dan sistem yang lama. Ia berhaap kedepan Pemkab Situbondo perlu menerapkan reward and punishment bagi penyelesaian piutang pajak di Situbondo. “Termasuk bagi desa pelunas pajak, bisa mendapatkan bagi hasil pajak maupun menjadikan indikator penentuan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD),” papar Zeiniye.

Masih kata Zeiniye, melihat kondisi memprihatinkan itu, ia sebagai wakil rakyat meminta Bupati Dadang Wigiarto agar secepatnya melakukan evaluasi piutang pajak Kabupaten Situbondo. Jangan sampai, terang Zeiniye, persoalan piutang pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. “Seyogianya Bupati Situbondo segera turun tangan menangani persoalan piutang pajak yang kian meningkat di Kota Santri ini,” pungkas Zeiniye.Q awi

Aston dan Fave Hotel Ikut Meriahkan Karnaval HUT Madiun 101 Surabaya, Bhirawa Tahun ini kota Madiun sudah menginjak usia ke 101.

Seperti di tahun sebelumnya pemerintah kota Madiun mengadakan kembali perayaan malam karnaval yang sudah dilakukan sebelumnya di tahun 2018. Tahun ini bertema Harmoni Nusantara yang dihadirkan untuk memeriahkan kota Madiun sebagai perayaan hari jadinya.

Aston Madiun Hotel & Conference Center bersama dengan Fave Hotel Madiun ikut serta dalam memperingati perayaan kota Madiun.

Selain ucapan selamat dan mendekorasi hotel sesuai arahan pemerintah kota. Aston dan Fave Madiun ikut serta dalam kegiatan malam karnaval yang juga diadakan oleh pemerintah kota dengan tema harmoni nusantara.

Aston Madiun Hotel & Conference Center bersama dengan Fave Hotel Madiun menghadirkan tohoh wayang yang legendaris dan merupakan tokoh yang dekat dengan masyarakat.

Bersamaan dengan pe-

rayaan HUT ke 101 kota Madiun tahun ini, juga masih dalam nuansa perayaan ulang tahun Aston ke 5 yang jatuh pada 12 Juni 2019 lalu.

Maka dari itu Aston Madiun menghadirkan 5 tokoh pandawa tersebut yang selaras dengan 5 tahun Aston Madiun berdiri. Diceritakan 5 tokoh Pandawa yaitu Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa merintis kerajaan dari awal, yang biasa disebut ‘Babat alas’.

Pandawa-pandawa tersebut dibantu oleh Punokawan yang setia mendampingi, yaitu Semar, Gareng, Petrok, Bagong, Cangik dan Limbok. Punokawan merupakan tokoh wayang yang terkenal sering membuat lelucon atau dagelan. Maka dari itu dipersembahkan sebuah dagelan dari punokawan di HUT ke 101 kota Madiun ini.

“Harapan untuk kota Madiun semakin maju dan berkharismatik,” harapan dari Emang Elham Pujiannya selaku public relation officer Aston Madiun Hotel & Conference Center.Q ma

Peduli Pelanggan, Qantas Rombak Program Frequent Flayers Besar-besaran Anggota Qantas Frequent Flyers kini hanya perlu mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk penerbangan reward internasional , serta dapat mengakses lebih banyak pilihan kursi, dan menukar poin dari berbelanja di mitra Qantas dengan lebih banyak reward. Ini merupakan perombakan terbesar dari program loyalitas Qantas selama 32 tahun terakhir.

Ditunjang investasi sebesar AUS$25 juta, perombakan ini akan meningkatkan manfaat bagi seluruh anggota, sekaligus mempermudah mereka dalam memperoleh dan menukarkan poin.

Serangkaian perubahan kunci yang akan mulai bergulir selama 12 bulan mendatang ini di ataranya, menambah lebih dari satu juta kursi reward ekstra di penerbangan Qantas dan sejumlah mitra maskapai baru setiap tahun.

Selain itu, mengurangi biaya yang dibebankan pada penumpang ketika memesan tiket menggunakan Poin hingga 50% untuk penerbangan internasional. Ini berarti anggota bisa menghemat sekitar AUS$200 untuk setiap penerbangan pulangpergi, mengubah jumlah poin yang dibutuhkan untuk memesan kursi reward di penerbangan domestik dan internasional, termasuk 10% reduksi poin yang dibutuhkan untuk

kursi Classic Reward kelas ekonomi di penerbangan internasional.

Di samping itu, juga menambah jumlah poin yang dibutuhkan untuk peningkatan kelas penerbangan dan pemesanan kursi Classic Reward di kabin premium, agar lebih mencerminkan nilai premium pengalaman tersebut, menciptakan jenjang baru dalam program Points Club untuk memberikan lebih banyak manfaat bagi para anggota yang memperoleh mayoritas poinnya dari transaksi di darat, dan memperkenalkan status Lifetime Platinum, sebuah pengakuan pamungkas bagi pelanggan maskapai terloyal CEO Qantas Group Alan Joyce, Senin (24/6) kemarin mengatakan, perubahan tersebut berfokus pada penguatan program Qantas Frequent Flyer demi terus membawa manfaat bagi hampir

13 juta anggotanya. “Program Qantas Frequent Flyer adalah wujud apresiasi atau reward bagi para pelanggan setia. Perubahan yang kami lakukan akan mempermudah para anggota dalam mengakses reward tersebut, sekaligus memastikan bahwa mereka terus merasa dilibatkan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pula bagi bisnis kami,” ujarnya.

“Kami tahu bahwa mayoritas anggota ingin menggunakan poin mereka untuk bepergian ke destinasi luar negeri impian mereka.

Oleh karena itu, kami menambahkan kursi reward termasuk di First Class, Business Class, dan Premium Economy Class pada ruterute ke London, Los Angeles, Tokyo, dan Singapura, serta memangkas biaya-biaya terkait,” tambahnya.

Selain itu, kerja sama baru dengan Air New Zealand, China Airlines, Bangkok Airways, Air France, dan KLM Royal Dutch Airlines juga memberikan lebih banyak pilihan bagi para anggota yang ingin bepergian ke Eropa, Selandia Baru, dan Asia Tenggara.

“Meski jumlah poin yang dibutuhkan untuk membeli kursi

Salah satu kegiatan penerbangan Qantas.

Business Class di penerbangan domestik dan internasional akan sedikit meningkat, ini adalah peningkatan pertama dalam 15 tahun terakhir, dan selama masa tersebut, kualitas kelas tersebut telah banyak mengalami peningkatan,” kata dia.

Investasi AU$25 juta tersebut ditujukan untuk penyediaan lebih

m ali/bhirawa

banyak kursi bagi anggota Frequent Flyer serta memangkas biaya terkait. Peningkatan aktivitas dalam program ini diprediksi dapat mengompensasi biaya investasi tersebut dalam setahun pertama.

Menurut Joyce, perombakan ini akan menjadikan program loyalitas maskapai nasional Aus-

tralia tersebut sebagai salah satu yang paling sukses dan menarik di dunia. “Pelanggan sangat senang mengumpulkan Qantas Points. Hal ini sebelumnya telah membawa kami untuk menambah jumlah mitra ritel, serta memperluas jangkauan ke industri baru seperti layanan keuangan dan asuransi, sehingga pelanggan memiliki semakin banyak kesempatan untuk memperoleh poin. Perombakan kali ini memastikan bahwa pelanggan dapat memanfaatkan poin yang telah mereka kumpulkan dengan semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Sejak dimulai pada tahun 1987, program Frequent Flyer ini telah berevolusi secara signifikan. Bermula dari 50.000 anggota yang hanya bisa memperoleh poin dari pemesanan tiket, hingga kini hampir 13 juta anggota yang bisa memperoleh poin di lebih dari 300 mitra.

Sebagian besar dari poin yang mereka peroleh tersebut mereka gunakan untuk terbang kembali bersama kami. Setiap menit, terjadi empat penukaran poin Qantas untuk pembelian tiket pesawat, dan tercatat 60 peningkatan kelas penerbangan tiap jamnya.Q ma

PENDIDIKAN, KEBUDAY

6

Hidupkan Kembali Seni Panggun Ditjen Kebudayaan Gelar Sandiwara Bahasa Jawa di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Menghidupkan kembali seni panggung di desa-desa, Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbud RI menggelar pementasan seni sandiwara berbahasa Jawa di Tulungagung.

Gelaran yang bekerjasama dengan Teater Gayeng Tulungagung itu berlangsung selama tiga hari mulai Minggu (23/6) sampai

Selasa (25/6). "Kegiatan kami di Tulungagung untuk membangun ekosistem kemajuan kebudayaan, membanguan hubungan antara

seniman dan masyarakat, serta pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar Direktur Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Dr Restu Gunawan MHum, sebelum pementasan sandiwara bahasa Jawa di halaman Kantor Kecamatan Pagerwojo, Minggu (23/6) malam.

Kabupaten Tulungagung dipilih untuk kembali

menghidupkan kesenian di masyarakat, menurut Restu Gunawan, karena di Kota Marmer pernah hidup grup ketoprak yang melegenda, yakni grup Ketoprak Siswo Budoyo.

"Kami ingin membangun kembali rasa kepemilikan seni itu. Kepemilikan seni yang sudah ada di masyarakat. Dan harapan kami akan terus tumbuh

kembali," paparnya.

Selain di Kabupaten Tulungagung, gelaran seni untuk menggugah masyakarat kembali berkesenian itu, lanjut Restu Gunawan, dipentaskan oleh Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI di dua daerah lainnya di Indonesia. Yakni di Kabupaten Temanggung dan di Kabupaten Gunung Kidul.

Menariknya pagelaran seni sandiwara berbahasa Jawa yang dipentaskan

Teater Gayeng kemarin berlokasi di ruang publik.

Tidak lagi bersifat khusus.

Pimpinan Teater Gayeng, Trias Kurniawan, menyebut pagelaran seni yang dipentaskannya menggunakan ruang publik untuk lebih menarik perhatian generasi milenial. "Pagelaran kedua nanti di halaman rimah warga di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu dan yang ketiga di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Kauman," ujarnya.

Selain itu, untuk lebih menarik lagi, Tras Kurniawan menyuguhkan lakon cerita terkait yang lagi ngetren di masyarakat pada saat ini. Yakni tentang praktik korupsi. "Judul ceritanya Ngentit. Yang jelas ngenthit itu salah satu bentuk korupsi, bisa skala kecil atau skala besar," paparnya.

Dalam lakon Ngentit itu, lanjut dia, menceritakan tentang juragan batik yang merasa lemah dalam pemasaran dan menyerahan

Hasil PPDB SD/SMP Kota Kediri Diumumkan Kota Kediri, Bhirawa Pengumuman hasil pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 baik jenjang SD/SMPN dilakukan serentak Senin (24/6) kemarin. Para calon orang tua murid dapat melihat hasil melalui sistem jaringan ataupun datang langsung ke lokasi sekolah.

Setelah melihat pengumuman dan memastikan bahwa peserta PPDB diterima, orangtua bisa segera melakukan daftar ulang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto mengatakan pengumuman penerimaan PPDB dan daftar ulang dilakukan selama tiga hari.

"Hasilnya dapat dilihat melalui sistem online mulai Senin (hari ini-red) dan waktu

daftar ulang sampai Rabu (26/ 9/2019). Kalau untuk melihat hasilnya dengan datang ke sekolah juga bisa," tuturnya.

Pihak Disdik juga mengimbau kepada orangtua, untuk mempersiapkan berkas daftar ulang. Harapannya setelah tiba di sekolah tidak ada berkas yang tertinggal. Meskipun daftar ulang bisa dilakukan sampai tanggal 26 Juni, namun pihaknya memperkirakan terjadinya penumpukan orang tua di sekolah.

Siswanto berharap pihak sekolah juga mempersiapkan diri, seperti mempersiapkan mekanisme daftar ulang yang mempermudahkan orangtua siswa. Pihak sekolah dapat memberikan tempat sesuai dengan rombongan belajar (rombel) peserta didik baru. "Nanti akan

ada mekanisme pengumpulan orangtua dari pihak sekolah," lanjut Siswanto.

Setelah proses daftar ulang selesai, pihak sekolah memberikan pengarahan orangtua siswa untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah dimulai tanggal 15 sampai 17 Juli sebelum proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru dimulai.

Menurut Siswanto, pengarahan sangat penting, lantaran peserta didik baru masih belum paham mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Selain itu, dengan memberikan pengarahan, siswa dapat mempunyai gambaran untuk mempersiapkan diri.

Misalnya seragam apa yang

BERIKUT SD YANG MASIH BELUM MEMENUHI KUOTA SEJAK DITUTUPNYA PENDAFTARAN KECAMATAN KOTA 1. SDN Balowerti 2 2. SDN Jagalan 1, 3, dan 5 3. SDN Banjaran 6 4. SDN Kampung Dalem 3 dan 4 5. SDN Ngadirejo 2, 3 dan 5 6. SDN Ngronggo 3 dan 4 7. SDN Rejomulyo 8. SDN Semampir 4

KECAMATAN PESANTREN 1. SDN Bangsal 1 2. SDN Betet 1 3. SDN Blabak 1, 2, 3 dan 4 4. SDN Burengan 5 5. SDN Jamsaren 1 6. SDN Ngletih 1 7. SDN Pakunden 1 8. SDN Singonegaran 1 dan 2 9. SDN Tempurejo 1 dan 2 10. SDN Tinalan 2 11. SDN Tosaren 1, 2 dan 4

KECAMATAN MOJOROTO 1. SDN Bandar Kidul 2 dan 3 2. SDN Bandar Lor 1 3. SDN Bujel 1 dan 2 4. SDN Campurejo 1 5. SDN Lirboyo 1 dan 2 6. SDN Mojoroto 2, 3, 4 dan 6 7. SDN Ngampel 2 8. SDN Sukorame 1 dan 5

LIPUTAN

Siswanto

akan digunakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah.

"Untuk SMP, diupayakan dapat mengikuti kegiatan yang di sekolah. Karena, kegiatan di SMP lebih padat jika dibandingkan dengan SD. Nah, untuk siswa SD yang baru masuk, orangtua juga harus mendampingi dan diupayakan sering berkomunikasi dengan guru jika ada kendala dapat segera teratasi," tandas Siswanto.

Sementara untuk jenjang SD bagi orang tua peserta didik yang anak didiknya belum mendapat sekolah tidak perlu khawatir. Pasalnya untuk jenjang SD di Kota Kediri masih banyak sekolah yang belum memenuhi pagu yang ditentukan. I van

Tim Robotika ITS berfoto bersama merayakan

Robotika ITS Sukses Pertaha Tim robotika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali mendulang prestasi. Kali ini, berhasil memborong juara dan mempertahankan gelar juara umum pada Kontes Robot Indonesia (KRI) 2019.

Kompetisi tahunan yang diselenggarkan oleh Kemenristek Dikti itu, Tim Robotika ITS berhasil menjuarai di tiga kategori lomba dan dinobatkan sebagai juara umum KRI 2019. Salah satunya Tim Robotika Iris yang berhasil meraih predikat juara 1 di kategori Kontes Robot Sepakbola Indonesia (KRSBI) beroda. Dengan mengalahkan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di semi final dengan skor 3-0 dan mengalahkan tim dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) di final dengan skor telak 4-0.

Ketua Tim Iris, Muhammad Revo Khairullah mengatakan, dirinya bersama tim sangat bersyukur dengan kemenangan ini.

Karena kemenangan itu sudah didambakan tim Iris sejak divisi KRSBI beroda ada yaitu tahun 2017. "Pada tahun 2017, kami (tim Iris, red) harus tersingkir di 8 besar, di tahun 2018 kami harus puas dengan posisi runner up dan Alhamdulillah di tahun ini kami bisa merealisasikan juara 1 ini," tutur. mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS itu dengan penuh kebahagiaan.

Dengan hasil tersebut, tim Iris semakin mantap untuk mengikuti kejuaraan internasional Robocup 2019 awal Juli mendatang di Australia bersama dengan tim Ichiro di kategori Robosoccer Humanoid. Pihaknya juga berhasil menyabet juara desain terbaik dan strategi terbaik di KRI 2019 pada kategori KRSBI Beroda. "Hasil dari pengalaman dan evaluasi teknis di KRI

BANGKU POJOK

Berharap RSCLS 2019 Harumkan Nama Sidoarjo Sidoarjo, Sidoarjo Ketua Kwartir Cabang (Ka Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Sidoarjo berharap kepada kontingen Rover Scout Council Leader Summit (RSCLS) 2019 bisa mengharumkan nama baik Sidoarjo. Harapan tersebut disampaikan Ka Kwarcab Pramuka Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat prosesi pemberangkatan kontingen di Halaman Sanggar Pramuka Sidoarjo, Senin (24/6) kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan di Obis Camp Trawas-Mojokerto itu, bertemakan 'Menuju Dewan Kerja Memimpin Indonesia', peserta yang terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok Penegak Pandega Putra dan Penegak Pandega Putri masing-masing Perwakilan Dewan Kerja Ranting se Sidoarjo.

Nur Ahmad Syaifuddin yang juga sebagai Wakil Bupati Sidoarjo merasa bangga atas keikutsertaan Gerakan Pramuka Sidoarjo pada RSCLS 2019 ini. Ia juga menghimbau kepada kontingen yang diberangkatkan mulai 28 Juni hingga 30 Juni 2019 nanti, agar kontingen Sidoarjo nantinya mendapatkan ilmu lebih, dan bisa mempererat tali silaturahmi antara DKC (Dewan Kerja Cabang) dan DKR (Dewan Kerja Ranting) se Provinsi Jawa Timur.

Jadi RSCLS 2019 merupakan kegiatan pertama kali yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah (DKD) Pramuka Penegak dan Pandega Jawa Timur ini, merupakan kesempatan yang bagus bagi adik-adik, sebagai wadah pertemuan bagi seluruh Dewan Kerja se Jawa Timur. I ach

Wali kota Mojokerto Ika Pusptasari (tengah) didampingi Kadisdik Amin Wachid (depan kiri) saat melakukan sidak PPDB di SMPN1 Kota Mojokerto, Senin (24/6).

Jamin Semua Lulusan SD Bisa Masuk SMP Kota Mojokerto, Bhirawa Hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri di Kota Mojokerto, mendapat atensi serius dari Wali kota Ika Puspitasari. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, orang nomer satu di Pemkot Mojokerto itu melihat langsung proses PPDB di SMPN 1 Kota Mojokerto, Senin (24/6).

Sidak diawali dari tempat antrean, dilanjutkan ke meja pendaftaran hingga pemeriksaan berkas. "Hari ini untuk warga luar kota dan pindah tugas lewat jalur zonasi dan prestasi.

Meski demikian banyak juga warga Kota Mojokerto yang hadir, sepertinya mereka takut anaknya tidak kebagian," ujar Ning Ita sapaan akrab Wali kota disela-sela sidak.

Tampak para orang tua siswa memadati sekolah untuk mendaftarkan anak-anaknya di SMPN 1 Kota Mojokerto tersebut.

Orang tua siswa terus berdatangan. Meski di lokasi pendaftaran sudah nampak antrean panjang. mereka rela mengantre dan berdesak-desakan untuk melakukan verifikasi berkas anaknya. Mereka juga memadati meja pembagian nomor urutan pendaftaran yang ada di jalur masuk sekolah.

Ali Mulif, Kepala SMPN 1 Kota Mojokerto mengatakan, pihak sekolah akan melayani sampai selesainya pendaftar.

"Kita layani para orangtua siswa yang sudah mengambil nomor antrean sampai selesai.

Meski sebetulnya pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00," jelas Mulif. I kar

GALERI

ini akan kami jadikan bekal di ajang internasional nanti, agar lebih matang lagi persiapan tim kami," jelas mahasiswa yang kerap disapa Revo tersebut.

Pada divi Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI), tim Vi-Rose ITS juga berjaya dengan mendapatkan juara 1. Setelah dapat melaju ke delapan besar dengan perolehan poin tertinggi 74.8 poin.

Gerakan tubuh Vi-Rose semakin gemulai ketika berhasil menembus babak empat besar dan harus bersaing melawan tim dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (UAD), dan Universitas Tadulako Palu (UNTAD).

"Kami berhasil mela gan terakhir di baba dengan perolehan nila poin," ujar Nafis ketu Taqiyudin. Tak hanya tupan KRI 2019 Vi-R sebagai desain terbai di KRI 2019. Prestasi patut untuk berbangga kali Vi-Rose menang Untuk divisi Kontes R (KRAI), robot Risma I pati juara ketiga setela dari Universitas Islam saat perebutan juara k han nilai penuh. Risma

Robot Vi-Rose ITS saat menunjukkan atra

Polres Situbo Situbondo, Bhirawa Memeriahkan puncak HUT Bhayangkara ke-73, Polres Situbondo menggelar lomba adzan, Senin (24/6). Lomba untuk meningkatkan amalan keagamaan ini diikuti puluhan Puluhan siswa SMP/MTs seSitubondo antre untuk mengikuti lomba adzan di Masjid Al-Asykar kompleks Mapolres Senin (24/6).

PRESTASI

Dewanti Ingin Kota Batu Menjadi Kota Edukasi HAM Kota Batu akan menjadi rujukan edukasi Hak Asasi Manusia (HAM). Walikota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko, MSi menunjukkan eksistensinya untuk mendukung penegakkan HAM di Indonesia dengan memastikan pembangunan Museum HAM Omah Munir yang berlokasi di Kelurahan Sisir Kota Batu dimulai tahun ini.

Oleh: Anas Bahtiar, Kota Batu

anas bahtiar/bhirawa

Walikota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko, MSi saat membuka Pameran Seni Rupa Ruang Publik Omah Munir di Balaikota Among Tani Kota Batu, Senin (24/6).

Hal ini disampaikan Walikota saat membuka Pameran Seni Rupa Ruang Publik Omah Munir yang digelar di Balaikota Among Tani Kota Batu, Senin (24/6).

Dewanti mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup di Negeri ini. Dan tahun ini Kota Batu akan menyediakan tempat untuk pendidikan HAM dengan mendirikan Museum HAM Omah

Munir. "Museum HAM ini akan dibangun di atas lahan milik Pemkot seluas 2000 meter persegi yang berada di Jl.Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir," ujar Dewanti saat membuka pameran seni rupa tentang HAM, Senin (24/6).

Ia menegaskan bahwa pengelolaan Museum HAM Omah Munir ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepedulian dan per-

hatian terhadap HAM. Artinya, pengelolaan museum tidak harus dilakukan oleh Pemkot. Namun Pemkot berjanji akan membantu sepenuhnya dalam pembangunan gedung Museum HAM ini.

Dewanti meminta kepada semua pihak tidak merisaukan lahan pembangunan Museum HAM yang masih berstatus pinjam pakai dari Pemkot. Hal ini bertujuan agar Pemkot lebih mudah untuk melaksanakan pembangunan gedung museum.

"Jika nanti lahannya berstatus hibah maka kita (Pemkot-red) akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan,"jelas Dewanti.

Jika nanti pembangunannya telah rampung, bisa jadi status pinjam pakai ini akan diubah menjadi hibah.

Karena dengan adanya Museum HAM ini kelak, tak hanya orang yang ingin berdarmawisata yang datang.

Tetai juga ara tokoh dan aktivis HAM Nasional bahkan Internasional.

"Jika tokoh HAM dunia datang ke Museum HAM ini maka Kota Batu akan katut (ikut) mendapat promosi.

Jadi akan ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan,"tambah Dewanti.

Diketahui, karya seni yang dipamerkan di Balaikota ini merupakan karya terbaik yang menjadi finalis dalam Kompetisi Seni Rupa Ruang Publik Omah Munir. Kompetisi ini digelar oleh Yayasan Museum HAM Omah Munir bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Yayasan Tifa. I

YAAN

& OLAH RAGA

ng di Desa-desa pengelolaanya pada adiknya. Namun kepercayaan ini disalah gunakan oleh sang adik untuk memperkaya diri.

"Cerita ini terinspirasi atau mengambil cerita dari Babat Tulungagung. Cerita percintaan Roro Kembang Sore dan Lembu Peteng, serta tokoh antagonis Adipati Kalang," bebernya. I wed Salah satu adegan dalam sandiwara bahasa Jawa yang dipentaskan di halaman Kantor Kecamatan Pagerwojo, Minggu (23/6) malam.

KHUSUS

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

7

S O S O K

Latihan Rutin Berbuah Prestasi Master Nasional (MN) olah raga catur pria kelahiran Kec Taman itu, saat ini yang dimiliki Kab Sidoarjo, Hadi Sudipercaya oleh KONI Sidoarjo untuk priyanto, mengaku sudah menyabet melatih atlit Cabor catur Kab Sidoarjo gelarnya tersebut mulai tahun 2002 lalu. yang akan mengikuti kegiatan Porprov Yakni pada gelar grandprix nasional Jatim tahun 2019 ini.

Cabor catur di Kota Bekasi, atau ketika Pada kegiatan yang akan digelar di dirinya masih berusia 18 tahun.

Kab Bojonegoro pada Bulan Juli depan, Pria 35 tahun yang saat ini bekerja di pria yang sempat bercita-cita menjadi Bagian Produksi di perusahaan daerah PNS Sidoarjo itu menargetkan untuk bisa (PD) Aneka Usaha (AU) milik BUMD menyabet 2 emas. Karena ternyata saat Pemkab Sidoarjo itu menuturkan dirinya pada Porprov Jatim 2015 lalu di Kab mulai mengenal olah raga catur itu sejak Banyuwangi, tim Cabor catur Kab berusia 7 tahun atau masih duduk di Sidoarjo hanya mendapatkan bangku sekolah dasar (SD). Gelar prestasi sejumlah medali perak yang ia sandang saat ini, menurut Hadi, dan perunggu saja. karena dari hasil latihan yang istiqomah "Saya optimis nanti (rutin) sejak kecil sampai saat ini. tidak hanya dapat "Meski saya saat ini sudah menyandua medali emas dang status gelar master nasional, tapi saja, tapi bisa lebih, saya tetap juga latihan, kalau tidak akan karena saya bisa kalah, nanti bisa ketingalan, sebab mengukurnya saat saingannya banyak," tutur ayah dua Kejurprov catur orang putra itu, belum lama ini.

Jatim di Kota Menurut Hadi, tidak hanya di olah raga Tulungagung, catur, tapi juga pada cabang olah raga lain, belum lama ini, ia menyarankan agar atlit-atlit yunior di Kab kita mampu jadi Sidoarjo untuk latihan secara istiqomah. juara umum," Bila bosan latihan terus, menurut salah kata pria yang satu pelatih Cabor catur di Pengcab tinggal di Desa Percasi Sidoarjo itu, atlit bisa menjajal Klagen Kec kemampuannya dengan ikut pada event Sukodono itu. pertandingan lain. Sehingga bisa I kus mengukur sejauh mana kemampuan yang sudah dimiliki.

Menurut pria yang sudah 16 tahun kerja di BUMD Sidoarjo itu, untuk menjajal kemampuan diri, pada saat ini banyak cara dan mudah. Misalnya kalau di Cabor catur, bisa secara online. Menurut Hadi Supriyanto Hadi cara seperti itu tidak apa-apa. Karena prestasinya,

Wali Murid Apresiasi Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Jatim

n keberhasilan meraih Juara Umum KRI 2019.

ankan Juara Umum KRI 2019

angkah ke pertandink final yaitu 4 besar ai tertinggi pertama 84 ua tim Vi-Rose, Nafis itu, pada acara penuose juga dinobatkan k untuk robot seni tari i itu membuat timnya a diri. Sebab, terakhir di tahun 2012.

Robot ABU Indonesia ITS berhasil menemh menumbangkan tim m Sultan Agung pada ketiga dengan perolea tak dapat melangkah

ke final setelah sebelumnya robot berkakinya harus retry dua kali ketika melawan tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Namun mereka berhasil finish dengan jeda waktu yang sangat berdekatan. Sementara itu untuk tim Abinara-1 di kategori Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) harus puas di posisi ke 10 setelah pada sesi ketiga robot tidak berhasil memadamkan api. "Kami masih mengevaluasi kelemahan robot di sesi ketiga ini apa yang menyebabkan robot tak dapat memadamkan api. Tahun selanjutnya kami akan mencoba lebih baik lagi," ungkap ketua tim Abinara-1, Reza Pahlevi, mahasiswa Departemwn Teknik Elektro.

ksi tari yang memukau dewan juri di final.

Pada kategori terakhir yaitu KRSBI Humanoid, sayangnya tim ITS Ichiro sedikit menerima ketidak beruntungan. Setelah tidak berhasil melewati babak perempat final, dengan ditahan hingga babak tambahan oleh Tim Krakatau FC dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan skor 00. Sehingga, mengharuskan pertandingan berlanjut dengan adu penalti. Pada proses adu penalti tersebut, akhirnya Ichiro harus terhenti langkahnya dengan hasil 2-0 untuk tim Krakatau FC. Meski demikian, dari hasil perolehan juara itu semua, Tim Robot ITS dapat mempertahankan gelarnya sebagai Juara Umum di KRI 2019 ini. Setelah di KRI 2018 tahun lalu ITS juga berhasil meraih juara Umum.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan ITS, Dr Darmaji S Si MT, yang menerima piala kebanggaan KRI 2019 mengungkapkan prestasi tersebut sangat membanggakan bagi ITS. Ia sangat percaya kepada para mahasiswa akan semangat dan tekad juara yang dimiliki oleh tim ITS. Akan tetapi, Darmaji juga berpesan, agar prestasi tersebut tidak menjadikan tim 'jumawa' dan bertinggi hati. Tetap terus berlatih dan mengevaluasi setiap kekurangan yang ada pada perlombaan kali ini. Agar tahun depan tim Robot ITS dapat meraih prestasi yang lebih maksimal lagi. "Pesan saya kepada para mahasiswa, setelah ini agar fokus kembali mempersiapkan diri dan robot, mengingat bulan depan kita (tim robot ITS, red) akan berlomba di Robocup Competition di Australia. Sehingga kita kembali bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia seperti tahun lalu," pungkas dia. I ina

ndo Ajak Siswa Ikuti Lomba Adzan peserta dari kalangan siswa SMP/MTs se-Kabupaten Situbondo. Lomba adzan digelar di Masjid Al-Asykar Kompleks Mapolres Situbondo dengan dibuka langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono, para pejabat utama Mapolres Situbondo ikut

serta mendampingi antrian para pelajar dari tingkat SMP/MTS se-Kabupaten Situbondo yang akan melantunkan suara dalam lomba adzan kemarin. Tiap sekolah, ucap Kapolres Awan, hanya diperbolehkan mengirimkan 1 orang pelajar sebagai perwakilan. "Para personil Polsek se-Situbondo juga ikut ambil bagian dalam suksesn-

ya kegiatan lomba adzan tahun 2019 ini," papar Kapolres Awan.

Kapolres Awan menandaskan, dalam kegiatan lomba adzan ini dilaksanakan selain untuk memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-73 juga untuk mengajak para generasi muda Situbondo bisa berprestasi, khususnya bidang keagamaan. I awi

Surabaya, Bhirawa Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di Jatim mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Calon peserta didik maupun wali murid mengungkapkan kepuasannya atas komitmen pemerintah dalam menjalankan regulasi dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018.

Seperti diungkapkan salah satu wali murid SMAN 15 Shindy Corneli. Warga Wonocolo ini mengakui keberpihakan Pemprov Jatim terhadap kepentingan masyarakat dalam menerapkan sistem zonasi ini. Sebab, siswa yang memiliki nilai Ujian Nasional (UN) tinggi tetap terfasilitasi untuk bersaing dalam PPDB. "Awalnya sempat shock ketika mendengar ada sis-

tem zonasi. Tapi saya pasrah, dan ternyata Pemprov Jatim membuka peluang untuk siswa dengan nilai UN yang tinggi," tutur Shindy saat ditemui di sela daftar ulang di SMAN 15 Surabaya, Kamis (24/6).

Shindy mengakui, dalam implementasi PPDB anaknya sendiri sempat terlempar dari jalur zonasi. Dengan jarak rumah sekitar 4 kilo meter dari sekolah, nama putrinya gagal masuk kuota 50 persen menggunakan jarak. "Tapi anak saya akhirnya lolos melalui perankingan nilai UN. Dari sekitar 120 yang diterima jalur UN, anak saya nomor urut 106," tutur dia.

Shandy menuturkan, putrinya bernama Nadia mendapat nilai UN 373 dengan rata-rata 93. Shandy men-

Para siswa yang didampingi orang tuanya mengambil seragam usai daftar ulang di SMAN 4 Surabaya.

gakui, penerapan sistem zonasi mendapat respon beragam dari publik. Namun, sistem zonasi ini memberikan dampak yang cukup baik terhadap pemerataan pendidikan. Khususnya untuk menghapus citra sekolah favorit. "Sejak awal saya mendukung penerapan sistem ini meski juga sempat shock.

Tapi bagaimana pun kebijakan pasti akan melahirkan konsekuensi yang beragam bagi masyarakat," tutur dia.

Hal senada diungkapkan Soleh, wali murid yang juga tengah melakukan daftar ulang di SMAN 15 Surabaya.

Anaknya diterima di SMAN 15 dengan nilai UN 21. " Iya nilainya kecil tapi jarak rumahnya dekat. Cuma sekitar 500 meter dari sekolah," tutur dia. Soleh merasa beruntung, kendati nilai UN putrinya kecil tetap bisa diterima di sekolah negeri. "Iya tidak menyangka anak saya bisa lolos. Ini tadi ibunya langsung daftar ulang ke sekolah," pungkas pria yang sehari-hari berjualan burung tersebut.

Begitu pun juga yang dirasakan Siti Maisaroh. Ia mengungkapkan perasaan harunya ketika putrinya bisa diterima di jalur mitra warga di SMAN 4 Surabaya.

Padahal sebelumnya, ia tidak sedikit pun bermimpi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

"Ya, kami cuma punya toko

Antusiasme Daftar Ulang Tinggi Sementara itu, Kepala SMAN 4 Surabaya, Mochammad Fadloli mengatakan jika antusiasme wali murid cukup tinggi. Dikatakannya, jika mereka sudah mulai antre sejak jam 5 subuh untuk melakukan daftar ulang. Padahal, untuk pelayanan daftar ulang dibuka pukul 08.00 WIB hingga jam 16.00 WIB. Dan dilakukan selama dua hari.

"Saya akui dengan sesuatu yang baru ini (Zonasi,red) memang butuh penyesuaian di awal. Itu wajar. Tapi kita juga harus terus jalan untuk pendidikan anak-anak," terang dia. Dikatakan kepala sekolah yang akrab disapa Fadloli ini, mayoritas siswa yang bersekolah di sekolahnya mempunyai nilai yang cukup bagus. I tam.ina

Zonasi PPDB SMP di Lamongan Berjalan Lancar Lamongan, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan menyatakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk level SMP telah tuntas dan dilaksanakan dengan lancar tanpa mengalami protes seperti di daerah - daerah lain.

Dengan dasar peraturan yang sudah ada tanpa aturan penambahan lagi, penerapan zonasi PPDB berjalan lancar.

"Alhamdulillah kita sudah menuntaskan semuanya sejak bulan kemarin.

Disdik Lamongan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menjadi landasan utama kami dalam pelaksanaan PPDB tanpa menambahi sebuah aturan lagi," kata Adi Suwito kepada Bhirawa Senin (24/6). Menurutnya, Surat Edaran Mendikbud tentang penggunaan zonasi sangatlah efektif dan pihaknya sangat sepakat. Sebab tidak ada lagi sebuah stigma sekolah unggulan, Peraturan ini muncul sebagai upaya dalam pemerataan pendidikan. I mg9

Adi Suwito saat memaparkan penjelasan terkait PPDB di Lamongan yang tuntas.

Kontingen Porprov Lamongan Ditarget 31 Medali Emas

Para atlet Lamongan saat dikukuhkan di Pendopo Lokatantra.

kelontong sederhana. Nggak pernah punya mimpi anaehaneh. Apalagi sekolah di sini (SMAN 4 Surabaya). Yang penting anak saya sekolah.,"ungkapnya.

Siti Maisaroh mengaku, ia tidak terlalu berharap banyak ketika mendaftarkan anaknya di jalur mitra warga. Sebab, nilai UN anaknya hanya 275. "Sempat degdegan. Tapi saya pasrah.

Dan Alhamdulillah, anak saya di terima di jalur mitra warga,"lanjutnya dengan mata berkaca-kaca.

Lamongan, Bhirawa Momen sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Jawa Timur rupanya menjadi motivasi tersendiri bagi KONI Lamongan. Sebanyak 31 medali emas dengan posisi 5 besar di akhir klasemen menjadi target KONI Lamongan. Ketua Umum KONI Lamongan Djanadi menyampaikan target itu dihadapan atlet dan official Porprov dari Lamongan saat dikukuhkan Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra, Senin (24/6).

Djanadi menyampaikan KONI Lamongan sudah bertekad bulat untuk menyongsong prestasi sejak ditetapkan sebagai tuan rumah usai gelaran Porprov V Jawa Timur di Banyuwangi 4 tahun lalu.

"Kami bertekad untuk mengembalikan kejayaan Lamongan di ajang Porprov Jawa Timur," kata dia. Sejak gelaran Porprov yang pertama, ujar

Djanadi, atlet Kabupaten Lamongan sebenarnya mencetak lompatan prestasi. Meski kemudian sedikit menurun saat Porprov V di Banyuwangi. Dari posisi 32 pada Porprov I, naik menjadi posisi 13 pada Porprov II, kemudian posisi 9 saat porprov III, posisi 7 pada Porprov IV dan menjadi posisi 10 di Porprov V. Untuk bisa masuk posisi 5 besar, KONI Lamongan menargetkan atletnya bisa meraup setidaknya 31 medali emas, 31 perak dan 39 perunggu.

Dari keseluruhan 40 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, KONI Lamongan sudah menyiapkan 304 atlet dan 103 official untuk berlaga di 26 cabor dan 196 nomor lomba. Lain itu, untuk memberi kenyamanan pada atlet Lamongan saat berlaga, seluruhnya sudah diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. "Agar atlet fokus meraih

prestasi," kata Djanadi.

Sementara Bupati Fadeli seusai mengukuhkan atlet dan official menjanjikan akan memberikan bonus khusus secara pribadi, di luar bonus dari KONI Lamongan. "Porprov kali ini istimewa. Karena Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah, sekaligus Stadion Surajaya menjadi venue pembukaan.

Mari kita sukseakan Porprov VI Jawa Timur. Baik sukses penyelenggaraan, maupun sukses prestasi, " kata Fadeli.

26 cabor yang diikuti Lamongan adalah aeromodelling, drum band, gulat, pencak silat, taekwondo, wushu, tarung derajat dan karate. Kemudian menembak, panahan, atletik, catur, panjat tebing, binaraga dan tenis meja. Selanjutnya tenis lapangan, sepak takraw, bulu tangkis, hoki, balap sepeda, pentaque, bola voli, futsal, bola basket dan sepak bola. I mb9/yit

GELANGGANG

Putri Indonesia Ungguli Korut Dalam Asian Peace Cup Tim bola voli putri Indonesia mengungguli Korea Utara (Korut) dalam pertandingan turnamen persahabatan Asian Peace Cup yang dimainkan di GOR Pertamina, Simprug, Jakarta, Senin sore.

Berlian Marsheilla dan kawan-kawan relatif tidak mendapatkan masalah berarti saat berhadapan dengan Korut. Hanya pada set ketiga mereka sempat tertinggal dari Korut, sebelum memastikan kemenangan dengan skor 3-0 (25-11, 25-15, 25-23).

"Kalau banyak rally pasti kita kalah, karena terkait kondisi fisik, persiapan kita minim. Tapi Alhamdulillah, Korut main tidak seperti kemarin," kata pelatih timnas bola voli putri Oktavian saat ditemui setelah laga usai. Tim Korut sempat berupaya bangkit pada set ketiga. Beberapa kali mereka mencuri poin dan menggenggam keunggulan melalui spike dan servenya.

"Mereka (Korut) dari awal servenya sudah bagus, tapi Alhamdulillah tadi kita rotasi (pemain), perpindahan, tarik ini-itu, ya membantu lah," tutur Oktavian. I ant

JAWA TIMUR

8

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

Puluhan Buruh Es Krim di Jombang Demo Tuntut Hak Jombang, Bhirawa Puluhan buruh PT. Global Asia Home World yang memproduksi es krim dengan merk dagang Aice perwakilan Jombang melakukan demo menuntut hak kerja dan keterbukaan perusahaan. Aksi buruh ini dilakukan di depan Kantor Perusahaan di Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks Ruko Cempaka Mas, Jombang, Senin (24/06).

Selain tidak diberikan upah lembur, hak cuti, adanya denda yang berasal bukan dari kesalahan pekerja, peraturan perusahaan tidak pernah di sosialisasikan kepada karyawan, dan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga disuarakan para buruh.

"Jam kerja delapan jam, untuk lebihnya tidak dibayarkan. Kalau denda terus, denda setiap bulan ada," ujar Ivan Andrianto (29), perwakilan peserta aksi demo saat diwawancarai wartawan.

Ivan menambahkan, denda kebanyakan berlaku untuk bagian sales. Dimana kata Ivan, pihak perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi kepada karyawan, digunakan untuk apa denda tersebut. Nilai denda sebut dia, bervariatif antara 200 hingga 500 ribu rupiah.

"Ada 200 ribu, 300 ribu dan ada juga yang 500 ribu. Kita tanya denda untuk apa, katanya untuk audit, kita tanya audit, katanya tidak terima," sebut Ivan.

Masih menurut Ivan, kebijakan sepihak perusahaan berlaku ke-

pada semua karyawan. Meski gaji karyawan telah diberikan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), namun masih terjadi pemotongan yang memberatkan. Ivan menuturkan, saat dirinya menikah pun mendapatkan sanksi dan denda.

"Kemarin saya ijin, tetap kena denda dan sanksi," tandasnya Kebijakan PHK perusahaan yang sepihak tersebut, kata Ivan terjadi kepada dua karyawan.

PHK pertama, terjadi akibat kecelakaan pada saat jam kerja. "agi harinya dapat Surat Peringatan (SP) 1, sorenya di PHK. Kedua, anak gudang, paginya SP 1 lalu sorenya di PHK," tambahnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jombang, Yauma Syifa' mengatakan, tidak ada tuntutan dari pekerja karena tidak ada pelaporan pengaduan yang masuk ke Disnaker Jombang.

Namun pada prinsipnya kata dia, semua tuntutan pekerja sudah diakomodir oleh pihak perusahaan.

"Sebenarnya ini hanya mis komunikasi saja karena waktu ada pertemuan pertama itu ada libur lebaran. Jadi perusahaan belum disampaikan laporannya ke pimpinan. Karena (perusahaan) ini kan PMA, jadi orangnya masih di luar negeri," paparnya.

Terkait hal ini, pihak Disnaker

KELANA

Pensiunan Guru Kembalikan Uang TPG ke Kas Daerah Tulungagung, Bhirawa Sejumlah pensiunan guru SMAN/SMKN/ PKLK di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek mengembalikan uang tunjangan profesi guru (TPG) yang mereka terima sejak mewiwieko/bhirawa reka pensiun sebagai PNS. Solikin Pengembalia ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari BPK RI. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin SPd MPd, pada Bhirawa, Senin (24/6), mengakui jika ada pensiunan guru dan guru yang sudah tidak menjadi guru lagi mengembalikan uang TPG pada kas daerah Provinsi Jatim.

“Rata-rata atau kebanyakan yang mengembalikan itu memang pensiunan guru. Mereka mendapatkan TPG meski sudah pensiun,” ujarnya.

Saat ini, menurut Solikin, TPG yang bukan merupakan haknya lagi itu sudah dikembalikan lagi oleh para pensiunan guru dan guru yang sudah tidak menjadi guru tersebut.

“Jumat (21/6) kemarin sudah kami kumpulkan dan mereka sanggup untuk mengembalikan ke kas daerah,” tuturnya.

Soal berapa jumlah orang yang harus mengembalikan ke kas dearah, Solikin menyatakan tidak terlalu banyak, hanya 15 orang.

“Tidak betul kalau 500 orang. Hanya 15 orang. Rata-rata pensiunan guru SMA, SMK dan PKLK. Mereka pun sudah mengembalikan ke kas daerah sesuai permintaan BPK,” paparnya.

Menjawab pertanyaan, Solikin mengungkapkan pensiunan guru yang mengembalikan uang TPG ke kas daerah yang berasal dari Kabupaten Tulungagung berjumlah 10 orang. Sedang yang berasal dari Kabupaten Trenggalek sebanyak lima orang.

“Rata-rata mengembalikan dua bulan.

Saya tidak hafal bulannya. Soalnya bervariasi. Kalau dirupiahkan rata-rata setiap orang mengembalikan Rp 6 juta,” ucapnya. Q wed

arif yulianto/bhirawa

Puluhan Buruh Es Krim bermerk dagang Aice menggelar demo di depan kantor perusahaan mereka di Kompleks Ruko Cempaka Mas, Jombang, Senin (24/06).

Jombang sambung Yauma, belum sampai kepada pemberian sanksi kepada perusahaan, karena sifatnya masihi normatif. Dia menyebutkan, penyelesaian per-

soalan ini bentuknya dengan musyawarah dengan mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut lanjutnya, berlaku mulai hari Senin

(24/06) karena ditandatangani pada hari tersebut "Apa yang dituntut pekerja, sudah di akomodir perusahaan.

Kemudian terhadap kasus yang

sudah terjadi, semua sudah di anggap menerima. Mungkin kalau ada pengaduan yang masuk ke Diskaner, itu akan tetap kita proses," pungkasnya.Q rif

Jaga Kondisifitas, Bentuk Satgas Anti Judi Pilkades Serentak Bojonegoro, Bhirawa Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019 pada 26 Juni mendatang dan sebanyak 154 desa di 27 kecamatan akan menggelar pilkades secara bersamaan di Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro telah membentuk satuan tugas (satgas) anti judi atau botoh.

Pembentukan satgas ini disampaikan Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli SIK MH MSi dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Drs H Budi Irawanto MPd, Ketua DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto SE MM dan sejumlah tamu undangan, di Halaman Mapolres Bojonegoro pada, Senin (24/6) kemarin. “ Dibentuknya satgas Anti Judi dalam rangka Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Bojonegoro, merupakan upaya untuk memberikan atau mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan sportif, lancar, dan damai,

sehingga tidak ada yang namanya Botoh,” ujarnya.

Menurut Kapolres, keberadaan Botoh dapat berpotensi menimbulkan konflik, oleh karena itu dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkades sehingga dapat berjalan aman dan lancar dikukuhkan Satgas Anti Judi.

"Setiap pemilihan Kades seringkali ada Botoh yang dalam realitanya sangat mempengaruhi dan dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Perjudian harus kita hilangkan dan kita minimalisir, karena dapat berpotensi konflik. Diharapkan den-

bas/bhirawa

Polres Bojonegoro telah membentuk satuan tugas (satgas) anti judi atau botoh.

gan Satgas ini dapat meniadakan kegiatan kegiatan perjudian atau Botoh di Pilkades," kata Kapolres, AKBP Ary Fadli.

Dibentuknya Satgas Anti Judi merupakan salah satu upaya mengawal demokrasi (Pilkades) untuk mewujudkan keamanan ketertiban kelancaran. Satgas ini difokuskan untuk memantau pergerakan mereka di lapangan dan menindak para botoh yang terbukti bermain dalam Pilkades serentak nantinya.

Seusai memimpin pelaksanaan upacara Pengukuhan Satgas Anti Judi, melalui media ini, Kapolres juga berharap peran serta masyarakat dalam menjaga wilayah tetap aman dan kondusif, salah satunya dengan melaporkan segala potensi yang dapat menimbulkan keributan ke Kepolisian. “ Peran serta masyarakat sangat kami butuhkan untuk menjaga Bojonegoro agar tetap aman dan kondusif,” ucap Kapolres. bas Guna pengamanan pilkades serentak tersebut, Polres Bojonegoro akan menerjunkan 1.617 personel gabungan, yang terdiri dari 697 personel Polres Bojonegoro; 550 personel BKO Polres jajaran Polda Jatim; 100 personel Dalmas dari polres tetangga, yaitu Polres Tuban, Lamongan, Nganjuk dan Ngawi; 100 personel dari Sat Brimob Polda Jatim; dan 30 personel Anti Anarkis dari Sat Brimob Polda Jatim; serta 10 personel Unit Penjinak Bom (Jibom) Polda Jatim, serta 130 personel lainnya yang merupakan Kompi Siaga di Mapolres Bojonegoro, untuk membackup jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Q bas

din/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, mengajak Ketua DPRD, H. Halili Yasin dan pimpin dewan mengomandangkan sholawat Nurqiyam.

Pamekasan Makmur Berkeadilan Perlu Dukungan Legislatif Pamekasan Bhirawa Di acara Halal bihalal, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengajak elemen, khususnya pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan OPD untuk menyamakan sudut pandang membangun Pamekasan berkemakmuran yang berkeadilan.

“Ikhtiar itu, membangun Pamekasan yang kompetabel.

Sedikit ektrim, memang dianggap tidak biasa. Kita semua duduk bersama, berdiskusi merancang program pembangunan yang kongrit dan nyata yang menjadi pengharapan baru rakyat Pamekasan. Saya pro pertumbuhan. Bukan bersifat mengelompok. Pertumbuhan berkemakmuran yang berkeadilan hingga ke Desa-desa. Gagasan Timatik itu, pertumbuhan yang merata untuk program percepatan reformasi birokrasi kita," ucap Baddrut.

Menurutnya, program di awali biasa saja maka tanpa menuai hasil luar biasa pula. Rekannya Bupati Banyuwangi. Awal programnya menuai kritikan, sesudah 3 tahun mendapat apresiasi oleh rakyat, seluruh state holder bahkan tokoh sentral.

"Ikhtiar ini, kita bersama berkometmen merancang programprogram itu. Saya dan Wabup sebagai jabatan Bupati dan Wabup tidak ubahnua Wasilah, yaitu mengabdi kepada rakyat lebih nyata dan kongrit," tegas Baddrut Tamam, di acara halal bihalal mengajak pimpinan Dewan, Fraksi dan Komisi mengumandangkan sholawat Nurqiyam, Senin (24/6).Q din

Pilkada 2020, KPU Lamongan Ajukan Rencana Perkiraan Anggaran Rp48 Miliar Lamongan, Bhirawa Tahun 2020 Lamongan akan menggelar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak bersama dengan 270 daerah lainnya di Indonesia. KPU Lamongan telah mengajukan rencana perkiraan anggaran sebesar Rp. 48 Miliar untuk gelaran pilkada Lamongan ini.

Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali membenarkan kalau untuk hajatan Pilkada Lamongan ini pihaknya telah mengajukan

rencana perkiraan anggaran sebesar Rp. 48 Miliar. "Rencana perkiraan anggaran sebesar Rp. 48 Miliar sudah diajukan. Rencana perkiraan anggaran ini sudah diajukan oleh KPU Lamongan sebelum adanya pergantian komisioner beberapa waktu yang lalu," kata Mahrus Ali pada wartawan, Senin (24/6).

Mengenai tahapan pilkada, Mahrus mengungkapkan kalau pihaknya hingga kini masih menunggu Peraturan KPU (PK-

PU) yang akan mengatur segala sesuatunya terkait Pilkada Lamongan, termasuk juga tahapan Pilkada. KPU Lamongan, kata Mahrus, juga tengah menjalin komunikasi dengan Pemkab Lamongan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, untuk persiapan Pilkada yang akan berlangsung tahun 2020. "Hari ini kami baru saja bersilaturahmi ke Bupati dan wakil bupati Lamongan, selain untuk berkenalan kare-

na sebagian dari kami ada yang baru, juga untuk membahas persiapan Pilkada 2020 mendatang, mengingat Pemkab Lamongan punya peranan penting terhadap kelancaran Pilkada ini," terang Mahrus.

KPU Lamongan, lanjut Mahrus, berharap kunjungan komisioner KPU Lamongan ini agar antara KPU dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam mesukseskan pemilihan bupati tahun 2020 menda-

tang. Dalam pertemuan singkat dengan Bupati, Wakil Bupati dan juga Sekretaris Kabupaten Lamongan ini, KPU Lamongan sempat menyampaikan beberapa hal dan berkordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pilbub yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang agar mendapat dukungan suksesi dan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Q mb9

Pencuri Kayu Hutan Perhutani Terancam 7 Tahun Penjara HARUS mempertanggung jawabkan perbuatanya , dua pria asal Kabupaten Trenggalek terancam hukuman 7 tahun penjara atas dugaan pencurian kayu jenis sengon dalam kawasan hutan Perhutani di Kecamatan Tugu.

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo.S membenarkanpelaku yakni Sukarman (53) warga Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan Meseri (36) warga Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah .Kejadian itu pada tanggal 18 Juni 2019 yang lalu sekira pukul 23.00 Wib.

"Pengungkapan berawal dari informasi yang diterima, bahwa kedua pelaku telah melakukan tindak pidana dan dengan sengaja melakukan penebangan pohon milik perhutani , keduanya ditangkap usai tim gabungan dari Polsek Tugu bersama RPH Trenggalek melihat pelaku saat membawa kayu yang diduga dari kawasan hutan milik Perhutani."

Ungkap AKBP Didit.B.W.S .Senin (24/6) .

Dijelaskan Didit, saat itu anggota Polsek Tugu bersama petugas dari RPH Trenggalek melaksanakan Patroli Gabungan di Wilayah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib petugas gabungan melihat di duga pelaku tersebut sedang memikul kayu dari dalam kawasan hutan sampai akhirnya dilakukan penangkapan.

“TKPnya di Kawasan hutan Petak 68 A RPH Trenggalek BKPH Trenggalek masuk Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 1, 5 juta rupiah, " tegasnya.

Masih kata Didit, untuk saat ini kedua pelaku berikut barang bukti sudah diamankan dari pelaku berupa 17 batang kayu sengon laut dengan ukuran panjang 3 meter dan diameter 10 sampai dengan 25 Cm diamankan petugas guna proses penyidikan lebih lanjut. "kedua pelaku, akan kita jerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan/atau pasal pasal 83 ayat (1) huruf b UU nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan Sub pasal 363 ayat (1) ke -4e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, " pungkasnya. Q wek

wek/bhirawa

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo.S saat merilis barang bukti pencurian kayu hutan.

JAWA TIMUR

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

9

Jawa Timur Waspadai 6 Potensi Konflik Sosial dan Radikalisme Jember, Bhirawa Jawa Timur diselimuti potensi ranwan konflik dan radikalisme.

Berdasarkan data dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur memetakan, sedikitnya ada ada 6 potensi konflik sosial dan radikalisme di pulau jawa bagian timur yang berpenduduk 40, 4 juta lebih dengan yang tersebrdi 38 Kabupaten/Kota/ 666 Kecamatan dan 8.501 Desa/ Kelurahan.

Potensi konflik ini yakni, Sengketa Pemilu Kada dan Pemilu, Pendirian tempat ibdah, Masalah aliran kepercayaan, Konflik tambang, Konflik tanah (agraria), Bentrok antar ormas/LSM/perguruan pencak silat/Supporter bola. " Persoalan ini yang sangat berpotensi menimbalkan konflik sosial di masyarakat," ujar Eddy Supriyanto Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur saat Singkronisasi fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat se wilker Bakorwil V Jember, Senin (24/6).

Eddy Sypriyanto juga memetakan, perselisihan antar perguruan pencak silat berpotesi terjadi di wilayah Madiun, Magetan, Pamekasan, Tulungagung. Potensi konflik masalah agraria rawan terjadi di Tuban terkait pembebasan lahan untuk kilang minyak. Konflik sosial antara buruh dan perusahaan terjadi di Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerta.

Konflik sosial anak mahasisa Papua (AMP) dengan masyarakat rawan terjadi di Surabaya dan Malang. Potensi konflik aliran agama rawan terjadi di Sampang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Bon-

dowoso, Tuban dan Kediri. Potensi konflik pendirian tempat ibadah rawan terjadi di Surabaya dan Pasurun dan Potensi konflik tambang galian C rawan terjadi di Banyuwangi, Lumajang, Kediri, Pamekasan dan Sampang.

Sementara soal radikalisme, di Jawa Timur terdata ada 45 orang napi eks teroris yang berada di 11 Kabupupaten/Kota, Napi teroris terdata ada 35 orang yang tersebar di 17 lembaga pemasarakatan (Lapas) Kabupaten/ Kota, Esistensi jaringan JAD terdeteksi di 8 Kabupten/Kota, Deportasi ISIS ada 97 orang di 19 Kabupaten/ Kota, Jaringan ISIS terdata 207 orang yang ada di 28 Kabupaten/Kota. " Mereka sudah dideteksi dan di cegah pergerakannya secara dini melalui sinergitas 3 pilar plus ( TNI, Polri, Birokasi dan masyarakat)," katanya.

Selain itu, Penprov Jatim mendirikan rumah deteksi untuk menampung keluarga eks teroris.

Dengab begutu ujar, Eddy kegiatan mereka akan terus terpantau. " Pemerintah juga menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak mereka. Khusus untuk deportan ISIS, pemprov masih mengkaji kembali. Selain ada ribuan warga Indonesia yang ikut jaringan ISIS yang ada di penampungan di Suri-

ah, kepulangan mereka mendapat respon negatif dari masyarakat," tandasnya pula.

Hal senda juga disampaikan oleh Kabid Linmas Satpol PP Pemprov Jatim Gaguk Joko Santoso. Dalam materinya berjudul Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gaguk mengatakan, ada 5 tugas penting yang dilakukan lembaganya terkiat perlindungan terhadap masyarakat.

Diantaranya, membantu dalam penanganan bencana, membantu keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pengamanan lingkungan masyarakat serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan "Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini, kita lebih mengedepankan pendekatan simpatik yang tidak memancing reaksi kontraproduktif.

Pola ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan kepatuhan masyarakat.Mereka kita jadikan agen, sehingga setiap ada gerakan atau kegiatan yang dianggap mencurigakan dan meresahkan dapat melaporkan ke aparat," ujar Gagok kemarin.

Dalam rakor yang dihadiri oleh TNI/ Polri, OPD terkait dan beberapa lembaga organisasi kemasyarakatan, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember Abdul Muis mengaku pertemuan ini perlu di diteruskan. Ini salah satu cara untuk menyamakan visi, presepsi, asumsi bersama.

" Pertemun ini penting, untuk menemukan menjadi titik temu.

Maknya rapat dan berdiskusi ini akan menjdi penting. Dan ini dilakukan oleh FKUB setiap bulannya dengan cara anjang sana. Kita jalin silahturahmi dengan semua unsur agama mulai Kristen Hindu Budha Konghucu bahkan aliran kepercayaan pun kita undang. Ini sebagai sarana untuk membangun kesamaan persepsi itu tadi," ujar Abdul Muis kepada Bhirawa kemarin.

Saat disinggung persoalan potensi konflik yang ada di Jawa Timur dan perlundungan kepada masyarakat, Abdul Muis mengaku ada tiga hal yang perlu direkomendasikan kepada pemerintah. Pertama kata Muis, penanganan konflik selama ini terkesan tidak Paripurna, sehingga kemudian konflik itu muncul pada waktu yang berbeda dengan kasus yang sama." Konflik itu itu ditangani sampai ke akarakarnya. Ini butuh butuh keterlibatan semua pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga tokoh masyarakat tokoh agama yang punya kesepahaman tentang penanganan konflik itu," katanyanya.

Kedua, berkaitan dengan politik identitas. Sekarang ini kata Muis, orang kecenderungannya melakukan politik identitas untuk meminimalisir biaya politik tanpa memikirkan dampak sosialnya kepada masyarakat.

"Memang secara politis ini murah, tetapi secara sosial itu menjadi mahal. Kenapa, karena akan membentuk masyarakat kamu dan aku. Kalau kamu ya kamu kalau aku ya aku. Padahal kita sudah punya konsep yang nama-

efi/bhirawa

Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Pemprov Jatim Eddy Supriyanto (pegang mik) saat menjadi materi dalan Rapat Sinkronisasidan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat se Wilker Bakorwil Jember, Senin (24/6/2019). nya Bhinneka Tunggal Ika bahwa seluruh bangsa Indonesia ini menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda, tetapi kita satu. Dengan politik identitas berkembang menjadi kamu lawan saya buka kamu bagian dari saya," urainya.

Ketiga yang perlu direkomendasikan dari rakor ini, terkait ideologi negara yakni Pancasila. Saat ini muncul idelogi kiri dan ideologi kanan yang bertentangan dengan Pancasila. " Pemerintah kita tidak punya organ atau tidak mempunyai perangkat untuk melindungi Pancasila sebagai ideologi kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ideologi kanan itu tumbuh dengan

pesat ideologi kiri juga tumbuh dengan pesat. Hal ini jika tetus dibiarkan, ideologi kita (Pancasila) akan digerus oleh mereka (ideologi kanan dan ideologi kiri)," jelasnya pula.

Sementara, Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo saat membuka rakor ini berharap agar kegiatan ini dapat membangun kewaspadaan dan mengantisipasi setiap kerawanan sosial, konflik dan terganggunya Kamtrantibmas secara nasional umumnya da Jawa Timur khususnya. " Hal ini dibutuhkan ketelibatan semua pihak baik dari unsur pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat," pungkas Tjahjo kemarin.Q efi

Bersalawat di Kawasan Wisata Halal Pasuruan Dukung Wisata Halal di Indonesia

cyn/bhirawa

Plt Bupati Malang HM Sanusi (kanan) saat menerima rombongan Tim Penilai Lomba Desa dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019, di Desa Pujon Kidul, Kec Pujon, Kab Malang .

Desa Pujon Kidul Terpilih Ikut Lomba Desa Tingkat Provinsi Jatim Kab Malang, Bhirawa Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon m,enjadi wakil Kabupaten Malang dalam Lomba Desa dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019.

Tim Penilai Lapangan dari Provinsi Jatim sudah mendatangi desa Pujon Kidul yang sebelumnya juga mampu meraih prestasi terbaik dalam mengembangkan desanya. Sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan bisa mensejahterakan masyara-

katnya di wilayah desa tersebut.

Hal ini dibenarkan, Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim Heru Suseno, Senin (24/6), kepada wartawan.

Menurutnya, Lomba Desa yang digelar ini, diawali dari konsep per regional, yang nantinya untuk mengikuti Lomba Tingkat Nasional, yang selanjutnya Desa

Isu CPNS Oktober 2019, BKD Kota Blitar Bantah Ada Perekrutan Kota Blitar, Bhirawa Beredarnya kabar bahwa Pemerintah akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Oktober 2019 mendatang dibantah oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar.

Kepala BKD Kota Blitar, Suyoto mengatakan, untuk rencana perekrutan CPNS di Kota Blitar sampai sekarang belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat hartono/bhirawa mengenai pendaftaran CPNS baru.

Suyoto “Kami belum menerima perintah untuk pelaksanaan perekrutan CPNS dari Pemerintah Pusat,” kata Suyoto.

Lanjut Suyoto, setelah ditelusuri pihaknya memastikan kabar dibukanya pendaftaran CPNS pada bulan Oktober 2019 mendatang adalah hoax. Sehingga Suyoto menghimbau kepada masyarakat tidak mudah terpengaruh.

“Baik dengan berita yang beredar di media sosial, atau calo yang mengaku akan membantu proses perekrutan,” jelasnya.

Selain itu Suyoto juga menjelaskan saat ini Pemerintah masih menyusun formasi kebutuhan CPNS dan P3K. Namun belum diketahui kapan jadwal pendaftaran dibuka pendaftaran CPNS tahun 2019 dan kini pihaknya juga masih menunggu info dan instruksi dari Pusat secara resmi.

“Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya jangan dipercaya dulu. Itu hoax, jadi kami himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati,” ujarnya.

Tambah Suyoto, pihaknya juga meminta kepada masyarakat yang ingin mendapat informasi terkait pendaftaran CPNS, bisa memantau melalui website resmi BKD Kota Blitar atau menanyakan langsung ke BKD Kota Blitar.

“Kami silahkan untuk bertanya atau melihat web resmi kami agar jangan sampai ada masyarakat yang tertipu adanya perekrutan CPNS 2019,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto berharap Pemkot Blitar bias menyampaikan lansung kepada masyarakat terkait perekrutan CPNS 2019 apakah benar atau tidak melalui sosialisasi secara langsung atau melalui media.

“Hal ini untuk menghindari masyarakat yang akan menjadi korban penipuan CPNS yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya karena ketidakpahaman,” kata Totok. Q htn

Pujon Kidul itu, akan bersaing dengan desa dan kelurahan sePulau Jawa dan Pulau Bali.

“Jika nanti Desa Pujon Kidul meraih juara pertama ditingkat Jatim, tentunya akan bersaing dengan desa dan kelurahan se-Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan di Desa Pujon Kidul sendiri mempunyai keunggulan tersendiri di bidang Pariwisata, yaitu Wisata Desa Pujon Kidul,” paparnya.

Selain itu, lanjut Heru, desa tersebut sudah dikenal di Indonesia, bahkan mancanegara, karena wisata alamnya. Dan juga memiliki segudang prestasi yang didapat. Seh-

ingga dirinya berharap agar Desa Pujon Kidul lolos klasifikasi, serta meraih nilai ternbaik dalam Lomba Desa dan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko menjelaskan, wilayah desa yang dipimpinnya ini, telah memiliki luas wilayah 330 hektar, dengan jumlah dusun sebanyak tiga dusun, yakni Dusun Krajan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (PPM), sebagai tempat Kantor Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD). Q cyn

Pasuruan, Bhirawa Ribuan masyarakat Pasuruan membanjiri acara salawatan bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf di kawasan wisata halal Ngopi Bareng di Pintu Langit, Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Minggu (23/6) malam.

Salawatan di kawasan lereng Gunung Arjuno-Welirang tersebut untuk berhalal bialal sekaligus kawasan Tretes terdapat wisata halal. Wisata halal itu adalah bahan bakunya halal, prosesnya halal termasuk juga produknya juga halal.

“Di kawasan ini sudah berubah, karena ada wisata halal. Makanya yang merintis wisata halal Ngopi Bareng di Pintu Langit di Prigen, Pasuruan ini luar biasa hebatnya,” ujar Habib Syech mengawali acara salawatan dan berhalal bihalal bersama ribuan warga.

Diakuinya, Indonesia memiliki kawasan yang sangat indah. Di Pasuruan sudah berdiri wisata halal, yakni di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan.

Ketua PBNU, H Saifullah Yusuf berterima kasih kepada warga Pasuruan. Kegiatan itu sengaja digelar di kawasan Ngopi Bareng karena konsep acaranya sama dengan lokasi wisata halal yang sedang dirintis bersama warga Ledug.

“Semuanya halal. Dari bahan baku, proses hinggga produknya halal semua. Terpenting lagi adalah penginapan di sini harus menunjukkan surat nikah atau KTP sama dalam satu kawasan,” tandas Gus Ipul panggilan akrabnya.

Warga non Muslim tetap bisa masuk dan dilayani di dalam tempat wisata halal itu. Nantinya, pengunjung non Muslim tetap bisa masuk dan disediakan kerudung yang bisa digunakan.

Di area wisata halal tersebut juga disediakan aneka wahana permainan. Seperti kincir ria atau dermolen, kemudian ombak banyu, becak terbang dan beberapa permainan lainnya. Termasuk pula juga disediakan water boom, camping ground serta joging track.

Di area ini juga disediakan wahana Bukit Bendil yang dilengkapi pintu langit. Di ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut ini, merupakan tempat swafoto dengan pemandangan yang bisa langsung melihat area Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Malang.

Tak hanya wahana rekreasi, terdapat juga wahana edukasi berupa taman makam keluarga. Yakni sebuah makam umum yang didesain sangat indah dilengkapi dengan toilet bersih, kantor makam serta lokasi ziarah. Q hil

Pimpinan DPRD Dan Wali Kota Tandatangani Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 Kota Madiun

Lima Fraksi Setujui LKPJ Wali Kota dengan Saran dan Pendapat PENYAMPAIAN Pendapat Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Raperda Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Kota Madiun, akhirnya kelima Fraksi di DPRD Kora Madiun (Fraksi PNRS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI.Perjuangan, Fraksi Demokrat Bersatu, Fraksi PKB. Red) menerima dan menyetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun.

Sidang Paripurna DPRD itu, dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun Drs. Istono, M.Pd menyampaikan saran dan pendapatnya di gedung Rapat DPRD setempat, Senin (24/6).

Fraksi PKB dengan juru bicara (jubir) Erlina Susilorini, S.Si Apt. MM menyatakan, cakupan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah serta pelaksanaan kegiataan atau program yang belum dapt diselesaikan kiranya dapat menjadikan sarana pendorong tahapan rencana selanjutnya.

Masih diperlukan pembenahan kelembagaan dan pembinaan aparatur pada Pemkot Madiun yang terus menerus dievaluasi secara intensif karena masing-masing unit kerjaa yang ada di dalamnya merupakan team work dan bagian dari sitem perencanaan pembangunban, oleh karena itu kinerja masing-masing unit perlu dioptimalkan baik menyangkut sebuah perencanaan dan keuangan maupun kualitasnya.

Diharapkan Pemkot Madiun khususnya Inspektorat Daerah bersama DPRD Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot madiun.

Mempertahankan kembali tingkat Opini BPK

“Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada tahun anggaran 2019.

Fraksi PNRS dengan jubir, Nyamin, Amd, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanannan APBD Kota Madiun TA 2018, secara umum Frkasi PNRS dapat memahami, namun ada beberapa catatan dan saran yang perlu disampaikan.

Yakni penataan managemen keuangan daerah yang lebih kredibel dan perbaikan managemen kas daerah untuk penyerapan anggaran belanja yang mmaksimal agar, kinerja dalam RPJMD 2019-2014 terpenuhi. Juga memberikan sanksi kepada OPD yang serapan anggarannya rendah.

Fraksi PDI Perjuangan dengan jubir Cahyono Suharmadi, Berdasarkan tela’ah dan masukanmasukan dari berbagai pihak, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan, Melakukan program intensifikasi terhadap obyek pajak dan obyek retribusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan fokus kepada optimaliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang berfokus pada pemutahiran data wajib pajak retribusi serta pengoptimalan dalam proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait.

sudarno/bhirawa Tampak dari kiri Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd, Wali Kota Madiun, Drs. Maidi, SH. MM.M.Pd bersama Wakil Ketua DPRD, Didik Yulianto dan Rina Hariyati, ST menunjukan berita acara yang telah ditandatangani bersama.

sudarno/bhirawa Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd menandatangani keputusan bersama terhadap Raperda Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Kota Madiun. disaksikan Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi SH. MM. M.Pd (paling kiri) dan kedua Wakil Ketua DPRD, Didik Yulianto dan Rina Hariyati, ST di gedung DPRD setempat, Senin (24/6).

Besarnya SILPA tahun 2018 yang mencapai Rp 300 milyar lbih, Fraksi PDI P bukanlah sebuahprestasi, justru besaran SILPA adalah indikator nyata. Terdapat pola perencanaan pendapatan dan belanja yang tidak tepat. Terdapat banyak anggaran belanja yang tidak terserap atau ada proyek yang belum terswelesaikan hingga akhir tahun anggaran proyek kurang volume pekerjaan.

Karena itu, Fraksi PDIP memandang perlu agar Pemkot Madiun segera melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerahg yang serius, khususnya perencanaan APBD. Tujuannya aagar Pemkot Madiun bisa mengimplementasikan keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi.

Fraksi Demokrat Bersatu dengan jubir Sri Sugiarti, memberikan saran dan masukan.

Yakni, terhadap upaya pemerintah yang baru dalam meningkatkan performa APBD dan menjalankan strategi serta arah kebijakan yang tertuang dalam Panca Karya.

Partai Demokrat Bersatu berharap agar apa yang telah diprogramkan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan bukan hanya wacana semata demi terwujudnya Kota madiun yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam upaya memberikan dorongan dan rasa aman kepada OPD sebagai pengguna anggaran dalam menyikapi regulasi baru yang terus berkembang, dipandang perlu agar Pemkot Madiun melakukan koordinasi secara terpadu, baik di internal eksekutif, maupun antara Eksekutif Legislatif agar keraguan dalam

memaknai sebuah aturan dapat dihasilkan solusi yang cermat dan tepat sertatidak berimplikasi hukum. Sehingga dapat lebih meningkatkan penyerapan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan.

Terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan bencana belanja daerah, khusus belanja modal yaitu pembangunan infrastruktur (Fisik) berkaitan dengan banyaknya program dan kegiatan yang harus diselesaikan maka lebih diintensif waktu, sehingga hasil pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra dengan jubir Dra. Sucihari, menyatakan, pengelolaan keuangan Pemkot Madiun setiap tahun sudah semakin baik terbukti dengan dapat mempertahankan Opini WTPdari BPK Perwakilan Jawa Timur meskipun masih ada catatan yang harus ditindaklanjuti, harapan kami kedepan Opini BPK bisa lebih meningkat. Dengan SILPA yang cukup besar program dan kegiatan yang akan dilakukan Pemkot Madiun dengan lima Panca Karyanya semoga berhasil dengan maksimal sesuai dengan tujuan Pemkot Madiun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMD agar dikelola dengan profesional sesuai dengan peraturan yang ada dan harus selalu dibina secara terus emenrus sehingga dapat menyumbang PAD bagi Pemkot Madiun sesuai dengan harapan kita bersama.Terobosan atau formula yang akan digunakan oleh Pemkot Madiun untuk mendongkrak kenaikkan PAD selalu dengan program Pemkot Madiun semoga didukung oleh semua pihak berhasil dengan maksimal.Q dar.adv

10

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Legi, 25 JUNI 2019

Bupati Gresik Gelar Lelang Lima Kursi Eselon II Gresik, Bhirawa Lagi Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menggelar lelang 5 jabatan eselon IIB yang kosong. Kelima jabatan itu Asisten II (bidang perekonomian), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

achmad suprayogi/bhirawa

DR Adriyanto saat memberikan materi tentang gizi kepada anggota TP PKK Sidoarjo.

TP-PKK Ajak Anggota Tingkatkan Kepedulian Bangun Gizi Sidoarjo, Bhirawa TP PKK Kabupaten Sidoarjo mengajak seluruh anggotanya untuk meningkatkan terhadap kepeduliannya membangun gizi. Karena hal itu bisa mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Peningkatan Gizi Keluarga, Senin (24/6).

Wakil Ketua I TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Ida Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, pengetahuan tentang pentingnya gizi untuk keluarga sangat diperlukan. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan juga perlu dipahami. “Karena kekurangan gizi yang terjadi pada masa janin dan anak usia dini, akan berdampak pada perkembangan otak. Untuk itu masyarakat perlu memahami pent-

ingnya gizi bagi keluarganya,” katanya.

Ia katakan, komitmen bersama membangun kesehatan masyarakat harus dilakukan.

Tim Penggerak PKK bersama kader dan masyarakat luas harus diberdayakan. Kepedulian bersama membangun gizi masyarakat harus ditingkatkan. “Makanya saya meminta kepada anggota untuk mensosialisasikan pentingnya gizi bagi kesehatan keluarga sampai ketingkat dasa wisma agar masyarakat paham,” pintanya.

Ketua TP-PKK Kecamatan juga diharapkan dapat sebagai motor penggerak dan pemberdayaan perubahan perilaku ditingkat desa/kelurahan. Pembentukan kader atau kelompok PKK peduli gizi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif bersama masyarakat perlu dilakukan.“Oleh karena

itu, saya mengajak, mari kita semua bergerak bersama-sama untuk meningkatkan gizi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,”ajaknya.

Sementara itu Direktur Akademi Gizi Surabaya DR. Adriyanto sebagai narasumber mengatakan, kekurangan gizi pada anak menyebabkan stunting atau terhambatnya pertumbuhan. Stunting sendiri bukan kerdil atau cacat. Stunting adalah kondisi seseorang kurang gizi dalam waktu yang lama.

“Jadi tidak tiba-tiba stunting,” katanya.

Oleh karenanya stunting sendiri dapat dicegah. Terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Sejak kehamilan sampai anak usia dua tahun, asupan gizi perlu dijaga. Pasalnya pada seribu hari pertama kehidupan, perkembangan otak manusia tumbuh optimal. “Per-

kembangan otak manusia itu tumbuh secara optimal, tumbuh paling bagus, paling super itu pada saat seribu hari pertama kehidupan,” ucapnya.

Ia katakan, oksigen dan gula adalah nutrisi otak yang paling penting meningkatkan kecerdasan anak. Kebutuhan oksigen didapat dari minum atau cairan tubuh. Sedangkan kebutuhan gula sendiri tidak harus dari gula pasir. Sesuatu yang mengandung karbohidrat juga mengandung gula.

Semisal nasi. Oleh karenanya Ia menganjurkan anak untuk sarapan sebelum melakukan aktifitas sekolah. “Gizi untuk otak itu hanya ada dua, kalau kita tidak memberikan makanan otak, otak kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, apa itu, yakni oksigen dan gula atau glukosa,”ujarnya,” pungkas Adriyanto.Q ach

Jalan FTR di Sawotratap Dipakai PK5 Berjualan Sidoarjo, Bhirawa Karena tidak segera difungsikan, sebagian jalan frontage road (FTR) yang sudah dibangun di Desa Sawotratap Kec Gedangan, kini banyak dipakai oleh pedagang kaki lima (PK5) untuk berjualan. Baik pada siang maupun malam hari.

PK5 ini berjualan pada ruas

jalan FTR yang berada dibagian selatan (dekat jalan raya Juanda), maupun FTR yang berada di bagian utara ( di depan PT Maxxel dan PT Trias Sentosa ). Sementara lahan yang berada di tengahtengah diantara kedua bagian FTR itu, hingga saat ini masih belum dilakukan pembebasan

Jalan Sawotratap Sidoarjo.

dan pembangunan fisik jalan.

Kepala Dinas PUBM dan SDA Kab Sidoarjo, Ir Sunarti Setyaningaih, yang ditemui di Pendopo Delta Wibawa saat itu hanya mengatakan sekilas saja, kalau pembangunan fisik di wilayah itu akan dilanjut lagi tahun 2019 ini.

Karena dianggap wilayah itu sudah dilakukan pembebasan tanah.

Pada tahun 2019 ini juga, menurut Naning, juga akan segera dilakukan pengukuran lahan oleh tim aprasial, untuk di wilayah Kec Gedangan sampai Kec Waru.

Sementara untuk keperluan FTR di wilayah Buduran, pada tahun 2019 ini, kata Naning, baru saja membebaskan lahan lima bidang milik warga Desa Buduran.Total biaya yang dikeluarkan mencapai sebesar Rp1.4 miliar.

Ditanya akan mendahulukan pembebasan FTR yang ada di wilayah utara atau selatan ?

Menurut Naning, kedua-duanya

dianggap sama-sama penting.

Karena agar keberadaan FTR di Kab Sidoarjo itu bisa cepat tembus dan terealisasi. Sehingga bisa ikut mengurangi kemacetan jalan di Kota Sidoarjo. Untuk itu semua pihak bisa mendukung pembangunan FTR sepanjang 9,2 km itu.

Kendala dalam pembangunan proyek FTR ini diakui cukup beragam. Misal status dan harga tanah yang dibebaskan. Misalnya ada sebagian milik pribadi, perusahaan dan TNI AL. Setelah pembebasan lahan nanti tuntas, pengerjaan proyek akan dilakukan pada 2019.

Diharapkan pada akhir tahun sudah bisa dimanfaatkan masyarakat yang saat ini memang harus bersabar ketika melewati beberapa titik kemacetan jalan menuju Sidoarjo. Yang terparah misalnya ada di Flyover Waru, Bundaran Aloha dan Perempatan Gedangan.Q kus

Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya membenarkan lelang 5.jabatan eselon II itu. "Ya kami telah membuka lelang 5 jabatan kosong," ujar Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya, didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Gresik, Sutrisno, Senin (24/6).

Menurut Sekda, lelang kali ini dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) tahun 2019, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah."Kami mengimbau kepada para pejabat eselon IIIA yang telah memenuhi syarat agar ikut mendaftar dan mengikuti lelang," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini.

Menurutnya, panitia pendaftaran lelang 5 JPT telah menyebarkan pengumumkan pembukaan lelang ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhitung mulai 1427 Juni. Untuk pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan dan seleksi administrasi dan rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas pada 14-28 Juni. "Untuk pengumuman hasil seleksi

kerin ikanto/bhirawa

Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya administarasi pada 1 Juli," terang Sekda.

Selain itu, lanjut Sekda, tahapan lelang berikutnya adalah seleksi kompetensi melalui metode assessment center pada 2-3 Juli, diteruskan penulisan makalah pada 11 Juli. "Tahapan presentasi dan wawancara akhir pada 15-17 Juli dan pengumuman akhir hasil seleksi pada 18 Juli," urainya.

Masih kata Sekda, untuk tahapan lelang berikutnya adalah tes kesehatan di RSUD Ibnu Sina yang dilakukan pada 22 Juli.

Tahapan terakhir adalah penyerahan 3 besar JPT hasil lelang kepada Bupati pada 26 Juli. Namun, jadwal tersebut sewaktuwaktu bisa berubah.Q eri

Salah satu lahan parkir.

Jukir Bebas Kelola Pendapatan di Lahan Parkir Milik Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo memberikan ‘angin segar’ bagi jukir untuk mengelola pendapatan parkir di lahan parkir milik Pemkab. Sambil menunggu perubahan Perda parkir berlangganan, untuk sementara Pemkab tidak meungut pendapatan parkir.

Kadishub Sidoarjo, Bahrul Amig, ditemui, kemarin, menegaskan, sejak berakhirnya MOU parkir antara Pemkab-Pemprov-Polda Jatim, Juni 2019, maka Pemkab tidak diijinkan mengelola pendapatan parkir. Saat ini terjadi kevakuman hukum, karena payung hukumnya masih digodok DPRD Sidoarjo. Selama transisi ini tidak ada PAD dari parkir, karena Pemkab tidak bisa memungut.

Selama payung hukumnya belum sah, maka pihaknya tidak menarik pendapatan parkir. ‘Saya bisa dimarahi orang banyak kalau masih mengelola parkir, karena aturannya belum dibuat,” terangnya. Untuk saat ini hasil parkir dikelola sendiri oleh jukir. Jukir tidak perlu menyetorkan pendapatan ke Pemkab. Tetapi setelah perubahan disahkan maka Pemkab akan mengambil alih kewenangan mengelola pendapatan parkir.

Sebelumnya parkir dikelola dengan sstem parkir berlangganan yang dipungut di Samsat, saat wajib pajak kendaraan mengurus perpanjangan pajaknya. Untuk motor dikenakan Rp 25 ribu/blan, dan mobil Rp 50 ribu. Untuk menjalankan system ini, Pemkab membagi pendapatan dengan Pemprov Jatim dan Polda Jatim.

DPRD Sidoarjo, menolak perpanjangan kerjasama seperti ini dan mencabut rekomendasi parkir berlangganan November 2018.

Walaupun rekomendasi dicabut, tidak serta merta bisa dijalankan, karena Pemkab terikat MOU dengan Pemprov dan Polda. MOU ini baru berakhir Junii 2019. Nah setelah MOU berakhir kontraknya, Pemkab baru bisa menata ulang kembali.Q hds

Bea Cukai Juanda Gagalkan Upaya Penyelundupan Benih Lobster BKIPM Siapkan Tambahan Hukuman bagi Pelaku PETUGAS gabungan Bea dan Cukai Juanda, petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I dan Lanudal Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster melalui Terminal 2 Bandara Juanda di Sidoarjo.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Budi Harjanto, Senin (24/6) mengatakan, benih lobster yang berhasil digagalkan penyelundupannya sebanyak 113.300 ekor, di antaranya bayi lobster mutiara sebanyak 6.905 ekor dan bayi lobster pasir sebanyak 106.395 ekor.

"Jumlah itu senilai Rp17,3 miliar," katanya di sela temu media di kantor Bea Cukai Juanda di Sidoarjo, Jatim.

Ia mengatakan, penyelundupan benih lobster yang di simpan di empat koper dan dibawa oleh dua orang masih masing berinisial IW dan juga ID. "Setelah kami tindak lanjuti ternyata benar," ungkapnya.

Ia mengatakan, sebanyak empat koper berisi benih lobster tersebut disita petugas saat sudah berada di lambung pesawat Garuda Indonesia dengan no-

mor penerbangan GA854. Namun, dua orang pembawa koper, diduga sudah kabur saat petugas mencurigai barang bawaanya tersebut. "Saat kami cari di kursi penumpang, ternyata dua orang tersebut sudah tidak ada," ujarnya.

Oleh petugas, empat koper tersebut kemudian diperiksa melalui mesin X-Ray dan saat dibuka untuk memastikan, ternyata benar terdapat benih lobster.

"Modusnya, benih lobster itu disimpan di dalam plastik dan dimasukkan koper," tuturnya. Sesuai kemasannya, kata dia, barang tersebut akan diselundupkan ke Singapura. "Kemungkinan lagi, barang tersebut dibawa ke Vietnam, di Singapura hanya tempat transit saja," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya kini tengah melakukan penyelid-

ikan mendalam terkait penyelundupan benih lobster itu, karena menurutnya, beberapa data penumpang yang membawa empat koper berisi benih lobster tersebut sudah dikantongi. "Data pembawa sudah kami ketahui, kini masih kami selidiki," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIPM I Surabaya Wiwid Supriono mengatakan terkait barang bukti yang berhasil diamankan tersebut secepatnya akan dilepasliarkan. "Secepatnya. Karena kalau tidak, risikonya kematian," katanya Lokasi pelepasliaran tersebut tentunya di perairan yang lingkungan hidupnya cocok buat lobster. "Biasanya kami lepasliarkan di perairan yang cocok kalau tidak di Banyuwangi ya perairan Probolinggo," tambahnya.

Tambahan Hukuman Sementara itu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I bakal menambah hukuman bagi pelaku

penyelundupan benih lobster supaya terdapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Informasi BKIPM I Surabaya Wiwid Supriono, di Sidoarjo, Jatim, Senin mengatakan, selama ini kasus penyelundupan benih lobster sendiri melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 56 tahun 2016 kemudian undangundang 41 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang 31.

"Di dalam undang-undang nanti mungkin lebih diperberat lagi untuk hukumannya," katanya di sela sela temu media, terkait dengan hasil ungkap kasus penyelundupan benih lobster di Kantor Bea dan Cukai Juanda.

Ia mengatakan, penambahan hukuman itu di antaranya dengan pasal lain seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). "Dalam undang-undang sendiri hanya enam tahun dengan denda Rp1,5 miliar, ini sangat kecil bagi para pemain," ucapnya.

Di samping itu, kata dia, penyelundupan benih lobster sendiri memiliki jaringan terputus seh-

Petugas gabungan Bea dan Cukai Juanda, petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I dan Lanudal Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster melalui Terminal 2 Bandara Juanda di Sidoarjo. ingga sedikit menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan. "Seperti yang dilakukan petugas yang selama ini melakukan pengembangan. Mereka bertemu di jalan kemudian ganti mobil, begitu juga dengan orangnya," tuturnya.

Ia menilai, lobster ini merupakan suatu jaringan. Dalam artian, jaringannya hampir sama dengan narkoba, jaringan terputus. "Pengepul dengan pembawa itu tidak kenal, kurirnya pun tidak tahu pemiliknya itu siapa," ujarnya.Q ant

SeLasa Legi, 25 JUNI 2019

SAMBUNGAN Realisasikan SMA dan SMK Gratis, Pemprov Anggarkan Rp 1,8 Triliun l Sambungan hal 1

SMPN 39 Surabaya dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 akan menambah dua kelas baru.

Pemenuhan Pagu, Sekolah Berbenah Sarana Prasarana l Sambungan hal 1

mulai pemenuhan sarana prasarana se­ perti ruang kelas, meja, kursi hingga tenaga pendidik.

Salah satunya yang dilakukan SMPN 39 Surabaya. Sebelumnya kapasitas ruang kelas yang disediakan untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 adalah 8 rombel. Namun, dengan adanya kebijakan baru dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait penambahan pagu dan penambahan pagu apresiasi USBN, pihaknya akan menambah dua kelas baru.

Waka Humas SMPN 39, M.Rizal mengatakan jika pihaknya akan memanfaatkan aula SMPN 39, untuk digunakan menjadi ruang kelas sementara bagi siswa. Aula akan di sekat menjadi dua untuk proses pembelajaran, sembari menunggu pembangunan kelas yang akan dilakukan digedung sisi kanan. Sebab, tahun lalu, pihaknya menerima sekitar 38 siswa dalam satu rombel. ”Untuk pemenuhan pagu apresiasi USBN kami mendapatkan 57 siswa dan 54 di jalur zonasi pemenuhan pagu. Sehingga kami akan menambah kelas. Tahun ini akan dibangun 4 kelas baru. Tapi sementara di ruang aula,”katanya, Senin (24/6).

Pembangunan kelas sendiri akan dimulai minggu depan. Ditargetkan akan selesai 4 bulan kedepan. ”Ya kita usahakan selesai secepatnya. Karena kasian mereka,”lanjut dia.

Hal yang sama juga dialami SMPN 12 Surabaya.setidaknya ada skeitar 169 siswa yang masuk di SMPN 12 dari jalur zonasi umum penambahan pagu dan apresiasi nilai USBN. Ketua PPDB, Warno mengaku jika banyak wali murid yang tidak mengetahui jika anaknya diterima di SMPN 12 melalui jalur tambahan. Sehingga wali murid baru melakukan pendaftaran ulang saat proses daftar ulang akan ditutup. ”Pada proses pendaftaran ulang dari jalur tambahan ini tak seluruhnya memilih SMPN 12. Seperti Pak Khoiron ini yang anaknya memilih SMPN 25 dan SMPN 6 Surabaya. Namun diterima di SMPN 12 surabaya,”terang dia.

Dengan adanya dua jalur tambahan tersebut, pihaknya akan menambah rombel dari 12 menjadi 14 rombel dengan 37 siswa per rombel. Atau dengan kata lain, total pagu yang diterima sebanyak 517 siswa atau naik dari pagu semula yang berjumlah 352 siswa.

Berbeda di SMPN 17 Surabaya, adanya pemenuhan pagu di jalur zonasi dan pemenuhan pagu apresiasi USBN tidak berdampak signifikan. Sebab, diungkapkan Ketua PPDB SMPN 17 Surabaya, Atiko ada lebih kurang 10 siswa yang mengundurkan diri dalam proses daftar ulang, Kemarin (24/6). Sehingga, tidak ada perubahan rombel. ”Untuk jumlah dalam rombel, in sha Allah kami masih ideal. Yaitu 37 siswa per rombel. Karena ada banyak siswa juga yang mengundurkan diri karena berbagai hal. Tapi, kita juga akan lihat nanti, bagaimana kebijakan sekolah. karena ini kan juga belum final,”terang dia.

Sementara itu, salah satu wali muris, Risma Hani yang mengantarkan anaknya untuk melakukan proses daftar ulang di SMPN 6 Surabaya merasa lega. Seperti diketahui, jalur zonasi pemenuhan pagu apresiasi USBN memberikan kesempatan bagi siswa yang mempunyai nilai USBN tinggi. Sebelumnya, ibu dua anak ini mengaku jika dia tidak mengetahui putri nya diterima di sekolah tersebut.

Justru ia mendapat informasi itu dari teman putrinya. Kayla sendiri merupakan lulusan SD Al-Falah yang mendapatkan nilai UN 27,5. ”Saya tidak tahu malah kalau anak saya keterima di SMPN 6 ini. karena sebelumnya dijalur kawasan dan zonasi umum dia tidak diterima. Jadi saya juga sempat berpikir untuk mendaftar diri ke sekolah swasta. Tapi ternyata setelah ngecek Alhamdulillah keterima,”urainya. n ina

Rajin Sambangi Purnawirawan l Sambungan hal 1

purnawirawan selama mengabdi pada negara di Mapolres Situbondo. “Ini harus saya lakukan dan mengajak semua pejabat utama Polres Situbondo serta semua personil polisi,” tegas Kapolres Awan.

Masih kata Kapolres Awan, adapun langkah menyambangi anggota Polri aktif yang sakit, tidak lain untuk memberikan semangat dan ikut mendoakan segera sembuh sehingga bisa cepat bergabung dengan anggota lain dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa negara dan masyarakat.

“Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang. Kami berharap ikatan silaturahmi dengan kalangan pensiunan Polri dan polisi yang sakit tetap terjaga dengan baik,“ pungkas mantan Kasat Sabhara Mapolrestabes Surabaya itu. n awi

Senin (24/6).

Tidak hanya itu, para siswa baru juga akan diberi dua pasang seragam baru, masing-masing seragam putih abu-abu dan seragam Pramuka. “Goalnya, tentu saja tidak ada lagi cerita generasi penerus Jatim tidak bisa bersekolah karena terkendala biaya. Kami ingin seluruh anak jadi generasi cerdas dan hebat serta berakhlak mulia. Amin.

Mohon doa,” kata perempuan yang juga mantan Menteri Sosial ini.

Tidak hanya untuk sekolah negeri, bantuan SPP juga akan diberikan kepada sekolah swasta dalam bentuk subsidi. Dengan subsidi tersebut, orangtua siswa hanya membayar SPP sebesar selisih antara kewajiban SPP dari sekolah dengan besaran subsidi yang diberikan.

Sebab subsidi yang diberikan Pemprov bagi SMA SMK swasta di jatim diberikan berdasarkan indeks. Ada yang jumlahnya lebih kecil daripada besaran SPP yang diwajibkan sekolah, serta ada pula yang besaran subsisi yang diberikan justru lebih besar dibandingkan SPP yang diwajibkan sekolah pada siswa.

Kendati demikian, ada juga sekolah yang enggan menerima subsidi dari

Pemprov Jatim. Totalnya, sebanyak 68 sekolah SMA SMK swasta.

“Jadi untuk sekolah SMA dan SMK swasta memang sistemnya subsidi. Bagi yang akan menerima program ini dipersilahkan mengajukan. Pengajuannya ke kita sudah lama. Di Jatim ada 68 sekolah yang tidak mengajukan,” kata Khofifah.

Disampaikan gubernur perempuan pertama di Jatim ini, besaran subsidi yang diberikan untuk sekolah swasta ini adalah sekitar Rp 1,6 juta per tahun per siswa. Lebih lanjut, terkait sekolah yang tidak mengajukan subsidi dari Pemprov disampaikan Khofifah adalah sekolah-sekolah swasta yang ‘prestisius’.

Salah satunya adalah sekolah dimana Khofifah menjadi Ketua Yayasannya, yaitu Sekolah Khadijah.

Sebagai ketua yayasan, Khofifah menyebutkan bahwa ada alasan tersendiri bagi sekolahnya untuk tidak mengajukan untuk menerima bantuan subsidi ini. Yaitu karena sekolahnya sudah menarik besar SPP dari siswanya.

“Kalau sekolah yang saya menjadi ketua yayasannya, tidak mengajukan menerima subsidi ini karena SPP di sekolah kami sudah di atas Rp 1,5 juta.

Jadi kami merasa bahwa biarlah subsidi itu diberikan pada sekolah yang lebih membutuhkan,” tegas Khofifah.

Di sisi lain, Khofifah mengatakan

bahwa cukup banyak sekolah yang menerima subsisi dengan jumlah lebih besar dibandingkan SPP mereka wajibkan bagi siswanya. Bagi sekolah tersebut diminta Khofifah untuk mengembalikan surplus dari subsidi tersebut untuk kebaikan bagi siswa.

Baik dalam bentuk perbaikan fasilitas maupun layanan pendidikan.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono menegaskan, subsidi yang diberikan Pemprov berdasarkan indeks di masing-masing wilayah.

Dari indeks yang ada baru diketahui berapa subsidi yang didapatkan di masing-masing sekolah.

“Ada sekolah yang SPP nya Rp 135 ribu per bulan. Tapi misalnya diberikan subsidi Rp 125 ribu. Nah selisihnya ditanggungkan ke orang tua. Tapi juga ada yang dapat subsidi Rp 185 ribu padahal SPP nya Rp 125 ribu, maka selisihnya harus digunakan sekolah untuk peningkatan mutu siswanya,” tegas Hudiyono.

Untuk sekolah negeri dikatakan Hudiyono sudah tidak ada tarikan lagi dengan adanya TisTas ini. Namun jikalau untuk sekah swasta yang masih menarik biaya di sekolah maka harus bergantung pada kesepakatan bersama komite sekolah. n tam

dengan insan media, khususnya Harian Bhirawa sangat dibutuhkan.

Pihaknya tidak memungkiri jika kebijakan-kebijakan dan program-program TNI AD, di Kodam V Brawijaya harus diketahui dan diinformasikan kepada masyarakat.

Bahkan pria kelahiran Surabaya 1964 ini mengakui bahwa media massa merupakan kontrol sosial bagi instansi itu sendiri, dan sebagai corong informasi bagi masyarakat. Pihaknya pun tidak keberatan untuk diingatkan, jika ada kebijakan-kebijakan di Kodam V Brawijaya yang tidak sesuai.

Asalkan hal itu diimbangi dengan fakta-fakta yang ada dan adanya konfirmasi pihak terkait.

“Zaman sekarang berbeda dengan dulu (menanggapi suatu pemberitaan), karena kita sendiri sudah reformasi dan kontrol sosial itu juga perlu. Kalau kita salah dan dimuat, ya bagaimana lagi kan namanya juga salah. Itu merupakan pembelajaran bagi kami, sekaligus upaya mengingatkan kita,” ungkap Wisnoe.

Mantan Komandan Korem (Danrem) 084 Bhaskara Jaya ini berharap kerjasama yang baik antara Kodam V Brawijaya dengan Harian Bhirawa terus terjalin baik. Terlebih nantinya Harian Bhirawa bisa masuk ke Korem, Kodim-Kodim dan Koramil jajaran Kodam V Brawijaya.

“Kerjasama ini bisa juga menyasar ke Korem dan Kodim jajaran. Terlebih menyangkut porgram dari Gubernur. Sehinggan program dari

komando kewilayahan dengan Pemerintahan bisa tahu. Monggo ditindaklanjuti dengan Kapendam, untuk intensnya Harian Bhirawa ke Korem dan Kodim yang berlangganan,” ucap Pangdam memberi lampu hijau untuk Korem dan Kodim jajaran agar berlangganan Harian Bhirawa.

Adanya lampu hijau yang diberikan Pangdam V Brawijaya ini disambut baik oleh Pemimpin Umum Harian Bhirawa, Nawang Esthi Lestari. Pihaknya berterima kasih dengan lampu hijau yang diberikan Pangdam kepada Harian Bhirawa. Dengan begitu, nantinya program-program yang dimilki Kodam V Brawijaya beserta Korem dan Kodim jajaran bisa diketahui masyarakat pembaca Harian Bhirawa.

“Kami berterima kasih atas kemitraan yang sudah terjalin dengan baik ini, antara Kodam V Brawijaya dan Harian Bhirawa. Dengan sinyal (lampu hijau) yang diberikan Pangdam ini, kami berharap kemitraan ini bisa terjalin dari mulai tingkat Koramil, Kodim dan Korem,” ungkap Nawang.

Silaturahmi seperti ini, sambung Nawang, akan terus berlanjut. Karena pihaknya menyadari bahwa Kodam V Brawijaya merupaka cikal bakal Harian Bhirawa. “Apa yang sudah terjalin selama ini, kami harap terus berlanjut dan makin ditingkatkan kembali. Terlebih dalam hal pemberitaan, kami bisa memback up program (pemberitaan) dari Kodam V Brawijaya beserta jajaran,” pungkasnya. n bed

Pangdam V Brawijaya Sambut Baik Kemitraan dengan Harian Bhirawa l Sambungan hal 1

sudah silaturahmi antara Harian Bhirawa dengan Kodam V Brawijaya terjalin dengan baik. Silaturahmi pertama adalah kunjungan redaksi Harian Bhirawa di Pendam V Brawijaya pada Selasa (22/1).

Disambung dengan silaturahmi dari pihak Pendam V Brawijaya yang berkunjung di kantor Harian Bhirawa di Jl Indragiri 73, Surabaya pada Selasa (26/3). Untuk ketiga kalinya, silaturahmi Pimpin­an dan Redaksi Harian Bhirawa terasa spesial dengan sambutan hangat yang diberikan oleh Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi.

Bertempat di Ruang Bung Tomo Kodam V Brawijaya, Senin (24/6), silaturahmi Harian Bhirawa dengan Pangdam V Brawijaya turut disambut oleh Perwira Menengah Kodam V Brawijaya. Diantaranya Kapendam V Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto; Asintel Kodam V Brawijaya, Kolonel Inf Darwis; Staf Ahli Kodam V Brawijaya, Kolonel Inf Suwarto; Waaster Kodam V Brawijaya, Letkol Inf Fifin dan Waaspers Kodam V Brawijaya, Letkol Kav Widodo.

“Kerjasama antara Kodam V Brawijaya dengan Harian Bhirawa bisa di­tingkatkan lagi. Apa yang sudah terjalin baik selama ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan,” kata Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi.

Perwira Tinggi TNI AD dengan dua bintang dipundaknya ini meng­ akui kerjasama Kodam V Brawijaya

11 Bank UMKM Jatim Optimistis Penuhi Target 2.000 Nasabah Baru l Sambungan hal 1

Direktur Utama Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim, Drs Yudhi Wahyu AK MM menuturkan, dengan adanya MoU ini akses untuk mendapatkan nasabah baru khususnya pelaku UMKM akan semakin terbuka lebar. Sebab BPN sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurusi sertifikasi tanah, akan mengajak Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim untuk memberikan saluran kredit kepada masyarakat yang memiliki Usaha dengan jaminan sertifikat tanah.

“Dengan adanya program dari pemerintah untuk sertifikasi tanah, kami sebagai bank milik Pemerintah daerah tak ingin hanya menjadi penonton. Kami juga ingin mengambil peluang besar ini, walaupun pesaingnya juga sangat besar, karena harus berhadapan dengan bank umum skala nasional,” ujar Yudhi, dikonfirmasi, Senin (24/6).

Menurut Yudhi, penandatangan MoU dengan Kanwil BPN Jatim telah dilakukan pada 12 Juni 2019 lalu, Pada Juli nanti akan ditindaklanjuti dengan penandatangan 38 BPN kabupaten/kota dengan Kantor Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim.

“Sebenarnya sebelum ada penandatangan MoU resmi dengan BPN, 20 Kantor Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim telah melakukan pendekatan dengan BPN untuk mendapat ruang nasabah baru. Sekarang kerjasama itu kami resmikan dalam nota kesepahaman. Bermula dari Kantor Pusat Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim de­ ngan Kanwil BPN Jatim, nanti akan diikuti dengan BPN kabupaten/kota dengan Kantor Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim,” tuturnya.

Hingga Mei 2019, lanjut Yudhi, jumlah nasabah baru Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim telah mencapai 820 nasabah.

Untuk itu, pihaknya sangat yakin hingga akhir 2019 target 2.000 nasabah baru akan terpenuhi.

“Saat penyerahan sertifikat oleh Presiden Joko Widodo di Gresik pekan lalu, kami dari Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim juga diberikan kesempatan untuk paparan dihadapan 3.500 penerima sertifikat tanah, bagaimana mendapat kredit di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim. Kesempatan ini tak kami sia-siakan. Kami undang juga nasabah lama sebagai testimoni. Hasilnya banyak masyarakat penerima sertifikat tanah yang tertarik untuk mendapat kredit dari Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim,” ungkapnya.

Masyarakat yang ingin mendapatkan kredit di Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim, kata Yudhi, dapat memilih salah satu tiga jenis kredit. Yakni pertama; Kusuma Kredit atau Kredit untuk Semua Masyarakat. Jenis kredit ini yang paling banyak dipilih karena tidak ada maksimal dan minimal pinjaman kreditnya. Kedua; Kredit Mulus atau Multi Lancar Usaha dan ketiga; Kredit Petani Jatim.

“Jangka waktu pinjaman lima tahun dengan suku bunga flet 10 persen atau per bulanya 0,83 persen. Untuk Kredit Kusuma tidak ada batas jumlah pinjaman, untuk Kredit Mulus maksimal Rp200 juta dan Kredit Petani Jatim kalau per orangan Rp50 juta,” jelas Yudhi. n iib

Andalkan Katup Gadis, Probolinggo Juara Inovasi Produksi Garam l Sambungan hal 1

Sari, kelompok Pugar (pengembangan usaha tambak garam rakyat) atas nama Suparyono, juara 1 Provinsi Jatim.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi, menjelaskan, embrio penggunaan Katup Gadis ini telah dimulai sejak 2016 lalu lewat sejumlah pelatihan. Setahun berikutnya, mulai melakukan uji coba dan hasilnya cukup bagus. Sehingga kemudian di awal tahun 2018, diterapkan oleh Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera hingga sekarang yang terus berkembang.

Inovasi ini melindungi tambak garam dari hujan, yang dapat turun sewaktuwaktu dan merusak tambak. Saat hujan turun, tambak akan ditutup. Kemudian setelah hujan reda, tutup kembali dibuka. Dengan demikian, garam bisa terlindungi dari hujan. “Kalau sudah

kena hujan, tambak garam jadi rusak semua,” ujanya, Senin (24/6).

Inovasi ini sangat aplikatif, karena tidak memerlukan biaya besar dan bersifat adaptif. Rencananya inovasi teknologi Katup Gadis ini, akan diterapkan ke seluruh kawasan tambak di Kabupaten Probolinggo. “Pelan-pelan, diterapkan ke sentra garam lainnya di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

“Metode kristalisasi garam Katup Gadis ini awalnya diberi nama sederhana yakni garam On/Off. Nama itu disematkan karena metode kristalisasi garam dengan sistem buka tutup yang membuat petambak masih tetap bisa memanen garam saat musim hujan,” paparnya.

Menurutnya dulu pembuatan garam kristal selalu ditaruh berlantai tanah dan terbuka tanpa adanya penutup, sehingga petani tidak akan memproduksi garam saat memasuki musim peralihan dari kemarau ke hujan. “Melihat kondisi

itu, kami berinisiatif membuat terobosan dengan membuat meja kristal dengan alas menggunakan geo isolator. Bukan hanya itu, pada perlengkapan tersebut terpasang pula batang-batang bambu berukuran kecil dan panjang yang melintang dengan arah melebar, sehingga kalau turun hujan tidak perlu khawatir gagal panen,” tandasnya.

Dedy Isfandi mengungkapkan prestasi inovasi dan teknologi tersebut sudah dua kali didapat oleh Kabupaten Probolinggo karena pada tahun 2017 juga meraih juara I tentang inovasi pembuatan pakan ikan. “Kami ingin keberhasilan itu diterapkan lebih luas lagi bagi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Probolinggo dan kami akan mengikutkan lagi inovasi dan teknologi untuk pelaku usaha perikanan di tingkat provinsi tahun depan,” tambahnya.

Ketua Kelompok Petambak Garam Kalibuntu Sejahtera, Suparyono men-

gatakan, sistem Katup Gadis beroperasi dengan cara memanfaatkan terpal plastik. Dijelaskannya, lahan tambak garam dilapisi dengan terpal untuk bagian bawahnya, kemudian di atasnya diberi penyangga, sebagai tempat terpal lain, menutup lahan di bawahnya.

“Jadi kalau lagi terik, terpal yang diatas dibuka. Tetapi jika hujan datang, maka terpal itu digunakan sebagai penutup garam, yang masih dalam hamparan. Ya, meski musim hujan, kami tetap berpoduksi. Itulah nilai tambah dari inovasi ini,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan upaya itu sudah dilakukan sejak peralihan musim hujan pada April 2017 dan masih belum banyak petani memproduksi garam karena kekhawatiran hujan datang tiba-tiba. “Metode tetap saya lakukan sampai sekarang.

Dengan ukuran meja kristal 4x40 meter, kami bisa panen 1,5 ton garam dalam waktu 7 hari,” lanjut Suparyono. n wap

Ada yang Menyebut Bung Karno Lahir di Ploso, karena Masuk Distrik Surabaya l Sambungan hal 1

keturunan Raja Buleleng, Bali. Kakak Bung Karno yang bernama Soekarmini dilahirkan di Bali. Kemudian saat Ida Ayu Nyoman Ray Srimben hamil tua mengandung Soekarno, terjadi kejadian yang di luar logika. “Ketika kapal yang membawa Bu Ida Ayu yang membawa Soekarmini, tiba-tiba kapalnya mendadak terjadi kerusakan mesin,” tutur Dian Soekarno, Senin (24/6).

Karena waktu itu masih kental nuansa spritual, kemudian beber Dian Sukarno, nahkoda kapal mendatangi pemuka agama di Bali untuk menanyakan sebab musabab terjadinya kejadian diluar nalar tersebut. “Kemudian dilihat, ternyata ada penumpang yang bukan keturunan orang sembarangan dan harus dilepas secara adat dengan upacara dan didoa’i agar kapal bisa berangkat,” tuturnya.

Akhirnya nahkoda kapal menyerahkan sepenuhnya kepada pemuka agama Bali dan kapal tersebut pun dilepas dengan upacara adat, akhirnya kapal pun bisa berangkat. Apa yang disampaikan Dian Sukarno, kata dia, juga dikuatkan cerita dari Peter Apolonius Rohi, seorang sejahrawan Sumba, Nusa Tenggara Timur dan sejahrawan Bali, Nyoman Suka.

“Kemudian sampailah (Ida Ayu Nyoman Ray dan rombongan) di Surabaya di Peneleh, gangnya dekat rumah HOS Cokroaminoto. Tidak lama tinggal di

situ sebenarnya, kalau tidak salah, enam bulanan. Baru kemudian di pindah ke Ploso (Jombang), kemudian ke Mojokerto,” kata Dian Soekarno.

Kemudian R Soekeni pindah dari Surabaya ke Ploso (Jombang) pada sekitar tahun 1901. Diceritakan Dian Soekarno, R Soekeni juga memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh per­ gerakan seperti HOS Cokroaminoto. Kebetulan, Kyai Abdul Muchti, ayah Kyai Mochtar Muchti, pemimpin Thoriqot Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, merupakan pengurus Syarekat Islam. Selain Kyai Abdul Muchti yang merupakan juragan tembakau, istri Kyai Abdul Muchti juga mengajar membatik. Cerita inilah yang melatarbelakangi interaksi antara Ida Ayu Nyoman Ray Srimben dengan istri Kyai Abdul Muchti.

“Diduga disitulah (Ploso, Jombang), Bung Karno lahir, karena Ploso (saat itu, red) adalah bagian dari Distrik Surabaya.

Mengenai hal ini, saya juga sangat berhatihati, karena belum saya temukan data yang sangat kuat untuk mendukung itu, walaupun ada ahli yang sudah mendapatkan datanya,” kata Dian Sukarno lagi.

Seperti yang disampaikan Kus­ hartono dari keluarga Situs Persada Soekarno, Ndalem Pojok, Wates, Kediri kepada media ini sebelumnya, saat tinggal di Ploso inilah Koesno Sosro­ dihardjo pernah sakit keras. Sementara Dian Sukarno bahkan menyebutkan,

saat menderita sakit, Koesno bahkan sempat mati suri. Karena saat itu tempat pengobatan masih sangat sulit ditemukan, maka dicarikanlah tabib untuk mengobati Koesno.

“Oleh penduduk setempat, Raden Soe­ keni dikenalkan dengan seorang tabib yang bernama Den Mas Mendung. Ternyata Den Mas Mendung ini adalah Raden Soerati Soemosewoyo yang akhirnya menjadi ayah angkatnya Bung Karno, karena Raden Mas Soerati Soemosewoyo ini adalah sepupu dari Raden Soekeni Sosrodihardjo,” terang Dian Sukarno.

Kemudian oleh Den Mas Mendung, Koesno pun dibawa ke Kediri untuk diobati di sana. Belakangan, tempat Koesno diobati di Kediri itu dikenal menjadi Ndalem Pojok, Wates, Kediri.

Dian Sukarno menambahkan, ide untuk mengganti nama Koesno menjadi Soe­ karno sudah terbesit saat masih di Ploso, namun proses realisasinya terjadi di Ndalem Pojok, Wates, Kediri. Bung Karno kecil dikatakan Dian Sukarno, tinggal di Ploso, Jombang dan bolak balik PlosoKediri sekitar enam tahunan. “Kemudian pindahlah (R Soekeni) di Jalan Residen Pamudji, Mojokerto,” imbuhnya.

Selain itu, bekas bangunan Stasiun Kereta Api Ploso yang saat ini telah berubah fungsi menjadi sebuah toko dan rumah makan juga memiliki sejarah terkait eksistensi Soekarno di Ploso, Jombang. Stasiun inilah yang sering

menjadi tempat R Soekeni maupun Soekarno kecil naik dan turun kereta api dari Kediri ke Jombang maupun sebaliknya. Dulu, terdapat jalur kereta api lama yang menghubungkan Babat (Lamongan)-Jombang-Kandangan (Kediri)-Malang.

Hubungan historis Bung Karno di Jombang juga tidak sekedar dengan bangunan-bangunan bersejarah, sejumlah tokoh dan ulama Jombang juga diceritakan memiliki hubungan sejarah dengan Bung Karno. Salah satunya yakni, Mas Kyai Soero Sentono, penasehat spiritual Bung Karno saat tinggal di Jogjakarta. “Bung Karno pernah menjemput langsung Mas Kyai Soero Sentono di rumah di Jalan Juanda, dulu Jalan Sencaki. Lewat rel kereta api depan RSUD Jombang (sekarang),” tambahnya.

Diceritakannya pula, Bung Karno juga memiliki kedekatan dengan KH Wahab Hasbullah (Mbah Wahab), inisiator dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Mbah Wahab yang juga pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang itu bahkan pernah membela Bung Karno saat terjadi pertentangan besar partai politik era pemerintahan Soekarno pada sekitar tahun 1950-an. Mbah Wahab menyebut kepala negara saat itu yakni Bung Karno dengan sebutan Waliyyul Amri Dharuri Bissyaukah (Pemegang kekuasaan negara darurat). n

12

BHIRAWA

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Legi 25 JUNI 2019

Kinerja Ekspor Mei 2019 Ada Kenaikan 15,30 Persen Pemprov, Bhirawa Ekspor Jatim bulan Mei 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,30 persen dibandingkan bulan April, yaitu dari USD 1,57 miliar menjadi USD 1,81 miliar. Sementara dibandingkan Mei 2018, nilai ekspor justru turun sebesar 0,31 persen.

Bupati Magetan Suprawoto menerima cinderamata dari peserta kontingen.

Magetan Tuan Rumah Jumbara Ke-9 Palang Merah Remaja Bhirawa, Magetan Kegiatan Jumbara (JumpaBakti-Gembira) Palang Merah Remaja (PMR) ke-9 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur digelar selama lima hari, sejak Senin (24/6) di Kabupaten Magetan.

Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan rasa terima kasih kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur yang telah mempercayakan penyelenggaraan Jumbara ke-9 di Kabupaten Magetan yang dikenal berhawa sejuk, segar, dan damai.

“Di sinilah tempat seleksi para relawan Palang Merah Remaja ditempa kemampuannya. Mereka yang terbaik akan dikirim ke event Jumbara tingkat Nasional di Bangka Belitung tahun 2020 mendatang,” ungkap Suprawoto.

Rasa haru bercampur bangga tersirat pada Suprawoto atas terpilihnya Kabupaten Magetan sebagai ajang bagi 1.500 pelajar aktivis PMR dari tingkat Taman Kanak, SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA se-Jawa Timur, berlaga dengan kemampuannya untuk tampil terbaik sebagai relawan Palang Merah Indonesia yang lebih tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dari ki-ka: Bupati Magetan, Suprawoto, Ketua PMI Jawa Timur, Imam Utomo, Wakil dari PMI Pusat, M. Muas ”Bayangkan, para pelajar itu akan bergiat dan menggerakkan aktivitasnya di Kabupaten Magetan. Ini merupakan bentuk sinergi kabupaten-kota, dimana yang bagus nantinya akan bisa ditiru oleh yang lain,” jelas Suprawoto.

Menurut Suprawoto, pelaksanaan Jumbara menjadi ajang asah, asih, dan asuh antara senior dan yunior, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang berguna bagi Palang Merah Indonesia, dan bagi kemanusiaan pada umumnya.

“Di Magetan ini, sistem penilaian bagi peserta Jumbara menggunakan sistem online, sehingga semua kegiatan pe-

nilaian dan kegiatan lainnya dapat berjalan lancar, baik, dan jujur. Dan yang pertama kali sistem online ini dilaksanakan,” kata bupati yang berharap pelaksanaan Jumbara di Kabupaten Magetan semoga semakin menguatkan niat dan tekad untuk mengabdi bagi tugas-tugas kemanusiaan.

Harapan senada disampaikan Kabag Humas dan Protokol, Wahyu Saptawati Budi Utami, melalui Kasubag Pemberitaan, Eko Budiono, pelaksanaan Jumbara ke-9 akan lebih baik, berjalan lancar dan sukses dari yang sudah-sudah. “Selamat saling berjumpa, berbakti, dan bergemadv bira,” kata Eko Budiono.

“Dari data itu, cukup menggembirakan kinerja ekspor di bulan Mei 2019, ada peningkatan hingga 15,30 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim, Teguh Pramono menyampaikan rilis, kemarin.

Dipaparkannya, peningkatan nilai ekspor Mei 2019 tersebut lebih disebabkan oleh kinerja ekspor sektor nonmigas yang naik lebih besar walaupun ekspor migas mengalami penurunan. Apabila dibandingkan bulan sebelumnya ekspor komoditas nonmigas naik sebesar 16,59 persen, yaitu dari USD 1,48 miliar menjadi USD 1,72 miliar.

“Nilai ekspor nonmigas tersebut menyumbang sebesar 95,00 persen dari total ekspor bulan ini.

Dibandingkan Mei 2018, nilai ekspor nonmigas juga naik sebesar 2,64 persen,” katanya.

Hal sebaliknya terjadi pada komoditas migas yang turun sebesar 4,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari USD 95,13 juta menjadi USD 90,56 juta pada bulan Mei. Komoditas migas menyumbang 5,00 persen total ekspor Jawa Timur.

Dibandingkan Mei 2018 nilai ekspor migas juga turun sebesar 35,58 persen.

Dikatakannya, barang perhiasan dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak merupakan komoditas ekspor dengan nilai tertinggi di bulan Mei 2019 sebesar USD 123,72 juta.

Komoditas ini dominan diekspor ke Singapura sebesar USD 48,12 juta. Peringkat kedua ditempati oleh Tembaga dimurnikan berupa katoda dan bagian dari katoda dengan nilai ekspor sebesar USD 115,30 juta yang dominan diekspor ke Malaysia sebesar USD 44,13 juta.

Peringkat ketiga adalah minyak petroleum mentah dengan nilai ekspor sebesar USD 89,66 juta.

Komoditas ini utamanya diekspor ke Thailand sebesar USD 67,24 juta. “Hidrokarbon siklik psilena, merupakan komoditas yang mengalami kenaikan persentase ekspor paling tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu menjadi USD 28,48 juta setelah bulan sebelumnya USD10,46 juta atau naik sebesar 172,25persen.

Sementara itu penurunan persentase ekspor terbesar terjadi pada komoditas kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat, dengan nilai ekspornya mencapai USD 22,54 juta setelah bulan sebelumnya mencapai USD 24,37 juta atau turun sebesar 7,50 persen.

Komoditas terbesar ekspor barang perhiasan dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak, mempunyai peranan terhadap total ekspor Mei 2019 sebesar 6,83 persen. Tembaga dimurnikan berupa katoda dan bagian dari katoda berkontribusi sebesar 6,36 persen dan minyak petroleum mentah berkontribusi sebesar 4,95 persen dari total ekspor Mei 2019.

Secara kumulatif selama Januari-Mei 2019, komoditas terbesar ekspor adalah barang perhiasan dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak, yang memberikan kontribusi eksporsebesar 9,15 persen.

Disusul komoditas tembaga

Teguh Pramono dimurnikan berupa katoda dan bagian dari katoda, dengan peranan sebesar 4,77 persen. Peringkat ketiga adalah komoditas minyak petroleum mentah dengan peranan sebesar 4,33 persen.

Jika dilihat menurut negara tujuan utama ekspor nonmigas, Jepang adalah negara tujuan utama ekspor Jatim bulan Mei 2019, disusul Amerika Serikat dan Tiongkok. Selama bulan ini, ekspor nonmigas Jatim ke Jepang mencapai USD 272,24 juta, sedangkan ekspor ke Amerika Serikat dan Tiongkok berturutturut mencapai USD 251,80 juta dan USD 226,75 juta.

Sementara, kawasan negara ASEAN masih menjadi tujuan utama ekspor nonmigas Jatim selama bulan Mei 2019, dengan kontribusi sebesar 17,39 persen.

Malaysia menjadi negara utama dengan peranan sebesar 5,66 persen dari total ekspor nonmigas Jatim, diikuti Singapura dengan peranan sebesar 4,89 persen dan Vietnam dengan peranan sebesar 2,92 persen.

Ekspor nonmigas bulan Mei ke Malaysia sebesar USD 97,40 juta. Sementara itu ekspor nonmigas ke kelompok negara Uni Eropa menyumbang 9,55 persen pada bulan ini. Ekspor ke kawasan ini, diantaranya ke Belanda sebesar USD 46,22 juta dan diikuti ekspor ke Jerman sebesar USD 27,77 juta. rac

Peserta Bimbingan Teknis Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sangat antusias untuk menanyakan metode penghitungan kredit kinerja kepada narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan BPSDM Kementrian Dalam Negeri RI.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Dorong SDM Anggota Satpol PP Lebih Profesional Kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus dipacu untuk menegakkan Perda. Mereka dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Kondisi ini didukung adanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 256 ayat (1) menyatakan Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah jabatan fungsional PNS. Ketentuan itu juga diperkuat di peraturan perundang-undangan dan ditidaklanjuti dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pol PP dan angka kreditnya. maka perlu dilakukan bimbingan teknis dalam melakukan penghitugan angka kredit bagi pejabat fungsional Pol PP dan tim serta penilai jabatan fungsional Pol PP Kemudian pada PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan telah diundangkan pada tanggal 8 mei 2018.

“Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibutuhkan apar-

Kasat Pol PP Jatim Budi Santosa

Pada Bimtek tersebut, pihak narasumber juga memberikan pengajaran simulasi praktek perhitungan angka kredit jabatan fungsional Pol PP. at Satpol PP yang profesional, salah satunya adalah melalui jabatan fungsional polisi pamong praja,” kata Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santosa, akhir pekan lalu.

Agar anggota Satpol PP bisa memiliki kemampuan menghitung kredit jabatan, Satpol PP Jatim telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penghitungan

Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Malang 19-21 Juni 2019 .

“Bimbingan teknis bertujuan mencari solusi yang tepat guna memecahkan persoalan peningkatan SDM Pol PP melalui Bimtek penghitungan angka kredit jabatan fungsional polisi pamong praja, yang berhubun-

gan langsung dengan keberlanjutan pengelolaan jabatan fungsional polisi pamong praja,” terang Budi Santosa.

Dalam pengelolaan jabatan fungsional Pol PP termasuk didalamnya untuk melakukan penilaian angka kredit, maka daerah agar segera membentuk tim penilai angka kredit dan sek-

retariat jabatan fungsional polisi pamong praja yang keanggotaannya terdiri dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional Pol PP yaitu Satpol PP, BKD, BPSDM kabupaten/kota, agar dapat menilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP di daerah.

Sementara itu Kabid Bidang SDM Satpol PP Jatim Hanis menjelas-

kan, kegiatan Bimtek ini diikuti 50 peserta dari Pol PP kabupaten/kota.

Untuk nara sumber dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan materi "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP”, “Sosialisasi Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pol PP”.

Kemudian BPSDM Kementrian Dalam Negeri RI dengan materi "Pengembangan Karir dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP”, “Teknik Pengumpulan dan Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP” dan “Simulasi dan Praktek Penghitungan Angka Kredit”. wwn*