binder25mar21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 25 MARET 2021

Gubernur Tawarkan Tiga Kerjasama Potensial ke Dubes Prancis

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Duta Besar Perancis untuk Indonesia YM Olivier Chambard, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/3). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah ini menawarkan tiga kerjasama yang dapat dilakukan antara Jatim dengan pemerintah Prancis.

Di antaranya ialah pengembangan museum , fashion dan mode halal. Karena berdasarkan data Global Islamic Economy Rating Indicator Tahun 2020/2021, industri fashion dan mode halal Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.

“Saat ini industri halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Maka, dengan mengangkat industri halal khususnya di bidang fashion dan mode akan mampu meningkatkan sektor ekonomi kedua negara.

Terlebih, mode juga berkaitan dengan kultur, budaya dan ekonomi. Karenanya, industri ini sangat bagus sekali untuk dikerjasamakan,” ungkap Khofifah.

Khofifah menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia termasuk Jatim.

Dimana, Jatim memiliki pesantren 6.000 lebih yang dikuatkan dengan adanya One Pesantren One Produk  ke halaman 11 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan kerja Duta Besar Prancis untuk Indonesia, YM Olivier Chambard, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

APBD Jatim Kena Refocusing Rp1,2 Triliun untuk Vaksinasi DPRD Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi dan DPRD Jatim menyatakan akan kembali melakukan refocusing anggaran. Langkah ini diambil untuk vaksinasi Covid-19, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan, Pemprov Jatim sudah melaporkan ke DPRD Jatim melalui Plh Sekdaprov di DPRD Jatim pada, Selasa (23/3) sore, melalui Rapim bahwa akan melakukan recofusing pada APBD 2021.  ke halaman 11

MITRA

Piawai Cetak Siswa Berprestasi

NAMA Muh Hamka di siswa siswi terbaiknya. Sekalangan pendidikan keju- lain karena faktor kepandaian guru pendampruan di Kota Tape Bondoing, deretan woso sudah cukup lama prestasi memkesohor. Ini karena, Muh banggakan Hamka yang menjabat itu berhasil Kepala SMKN 1 Bondiraih berdowoso sangat piawai kat sentumencetak siswa berprestasi, baik dilevel  ke lokal Bondowoso, rehalaman 11 gional Jawa Timur hingga di level nasional.

Semua tingkatan prestasi itu sud a h diraih para Muh Hamka

Sentil

Usai Sekda, KPK Periksa Wali Kota Batu - Pejabat yang lain nunggu giliran.

600 ASN Sidoarjo akan Purna Tugas Tahun 2021 - Semoga tidak ganggu kinerja Pemkab.

Prevalensi Stunting di Bondowoso Turun Signifikan - Turun berarti bukan tidak ada stunting

Pejabat Pemprov Ramai-ramai Eksodus Ajukan Inpassing Dari Struktural ke Fungsional karena TPP Sama

Pemprov, Bhirawa Perencanaan dan peningkatan karir PNS tidak hanya sebatas pada jenjang jabatan struktural. Bahkan di Pemprov Jatim sendiri, saat ini telah dibuka sebanyak 103 jenis jabatan fungsional yang bisa menjadi alternatif pengembangan karir PNS. Salah satunya melalui mekanisme inpassing.

Kran untuk mengikuti inpassing bagi PNS sesungguhnya telah dibuka pemerintah sejak 2016 sampai 2018, yang kemudian diperpanjang hingga 6 April 2021 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Permenpan - RB nomor 42 tahun 2018.

Bahkan sepanjang 2020 hingga

Maret 2021 ini, tercatat telah ada 248 pejabat Pemprov Jatim yang telah melakukan inpasing dari jabatan struktural ke fungsional. Secara rinci, pejabat fungsional ahli utama sebanyak 4 orang, ahli madya 44  ke halaman 11

Usai Sekda, KPK Periksa Wali Kota Batu

Kepala BKD Jatim Nurkholis

Bupati Jombang Dukung Langkah Gubernur Menolak Impor Beras karena Stok Melimpah

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mendukung langkah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan bahwa Jatim tidak perlu impor beras. Sebab stok beras saat ini masih melimpah, termasuk di Kabupaten Jombang.

“Jika Pemprov Jatim menyatakan bahwa Jatim tidak

Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

perlu impor beras, maka kami juga menyatakan hal yang sama.

Artinya, Jombang sendiri sebagai lumbung pangan, terutama beras, ini masih lebih atau surplus. Hasil pertanian Jombang dimakan orang Jombang sendiri itu masih lebih,” ujar Bupati Mundjidah Wahab, di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (24/3).  ke halaman 11

Kota Batu,Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkot Batu, untuk mengungkap tindak pidana korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi tahun 2011-2017. Saksi-saksi yang diperiksa KPK pun semakin mengerucut ke pucuk pimpinan pejabat Pemkot Batu.

Setelah dua hari sebelumnya KPK memeriksa Sekda Kota Batu, Zadiem Effisiensi, pada Rabu  ke halaman 11 Sebelum melakukan pemeriksaan para saksi, Tim Penyidik KPK telah mengamankan sejumlah dokumen dalam operasi penggeledahan di Balai Kota Batu.

Mengurai Persoalan Sampah di Kabupaten Sidoarjo

Realisasikan Sampah jadi Bahan Pembangkit Listrik Ditunggu Masyarakat

Sampah telah menjadi masalah serius bagi Kabupaten Sidoarjo. Seolah sudah menjadi pemandangan biasa, jika sungaisungai di Kota Delta dipenuhi sampah. Selain karena kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya rendah, juga karena prasarana tempat pembuangan sampah (TPS) yang kurang memadahi. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Sidoarjo yang harus segera diselesaikan.

Ali Kusyanto, Kab Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki wilayah daratan seluas 714,245 kilometer persegi setiap tahunnya jumlah penduduknya terus bertambah dengan cepat. Hal ini dikarenakan di Sidoarjo menjamur perumahan-perumahan baru. Pada

sensus penduduk 2020, jumlahnya mencapai 2,2 juta jiwa.

Seiring bertambahnya penduduk ini, salah satu masalah yang muncul adalah sampah.

Apalagi jika perumahan ataupun permukiman baru tersebut tidak menyediakan TPS yang memadahi, menyebabkan masyarakat

dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Bisa dipinggir jalan ataupun di sungai.

Tidak heran, jika saat ini kalau sungai-sungai yang ada di wilayah Sidoarjo kondisinya hampir sebagian besar kotor dan dipenuhi sampah. Selain menjadi buangan limbah industri pabrik, juga menjadi buangan sampah masyarakatnya sendiri.

“Saya ini sangat gemes sekali, kalau melihat orang yang dengan seenaknya membuang sampah ke sungai, di pinggir jalan. Kok bisa membuang sampah seenaknya  ke halaman 11

alikus/bhirawa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat melihat langsung kondisi TPA Sampah di Desa Kupang Kec Jabon Kab Sidoarjo.

EKSEKUTIF

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 2

Pemkab Bojonegoro Belum Ada Kepastian Kuota CPNS dan P3K

achmad basir/bhirawa

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, BKPP Kabupaten Bojonegoro, Joko Tri Cahyono.

Bojonegoro, Bhirawa Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, masih belum menerima kepastian berapa kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun 2021.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Joko Tri Cahyono, Rabu (24/3).

Lanjut Joko Tri Cahyono menyampaikan, terkait dengan seleksi CPNS tersebut pihaknya belum menerima pengumuman secara resmi tentang berapa jumlah kuota yang akan diterima Pemkab Bojonegoro.

“Kami masih menunggu pengumuman secara resmi dari BKN terkait dengan formasi yang ada, dan rencananya informasi tersebut akan diumumkan akhir bulan Maret ini,” katanya.

Sebelumnya, BKPP Kabupaten Bojonegoro sebelumnya telah mengajukan seba-

nyak 1000 formasi. Dari total tersebut, 615 formasi diusulkan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 385 formasi diajukan untuk tenaga guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).

Adapun usul formasi CPNS 2021 yang sudah diajukan melalui e Formasi ke Kementerian PAN RB sejak beberapa waktu lalu, meliputi 615 formasi yang terdiri dari Tenaga IT, Tenaga Audit dan Tenaga Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Sementara untuk P3K formasi yang diajukan sejumlah 385 untuk tenaga guru. Mes-

kipun demikian, kita juga tidak bisa memastikan apakah total jumlah itu akan disetujui semua atau tidak,” ujarnya..

Jika kalau nantinya pengumuman terkait jumlah alokasi ASN untuk Bojonegoro diterima, selanjutnya BKPP akan melakukan rapat kordinasi bersama Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan juga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Kami akan gelar rakor terkait dengan persiapan dan proses perekrutan. Sedangkan untuk penentuan lokasi ujian merupakan wewenang BKN,” terangnya. [bas]

600 ASN Sidoarjo akan Purna Tugas Tahun 2021 Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, pada tahun 2021 ini akan ada sebayak 600 an orang ASN yang nanti akan memasuki purna tugas.

trie diana/bhirawa

Terkesan Kumuh

Fly Over (jembatan layang) Mayangkara Wonokromo Surabaya, kini berubah fungsi terlihat banyaknya tempelan stiker dinding dan coretan tangan, kawasan tersebut terkesan kumuh, sehingga mengurangi keindahan wajah kota Surabaya, Rabu (24/3).

Bupati Tuban Tinjau Ujian Tes Perangkat Desa Pemkab Tuban, Bhirawa Ujian Perangkat Desa tahun 2021 digelar serentak di 19 kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, Rabu (24/ 03/2021). Terdapat 1.506 pendaftar saling bersaing untuk memperebutkan 98 formasi pada 80 desa di Bumi Wali Tuban.

Guna memastikan proses pelaksanaan ujian berjalan baik, Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., meninjau ke lokasi ujian secara terpisah. Bupati Tuban melakukan peninjauan di Kecamatan Montong dan Jenu.

Sedangkan Wabup Tuban di kecamatan Semanding, Grabagan dan Rengel.

Usai peninjauan, Bupati Tuban mengungkapkan pelaksanaan ujian berjalan

lancar dan tertib dengan mematuhi protokol kesehatan. Seluruh proses mendapat pengawasan ketat, mulai dari penyusunan naskah, pengiriman, dan pelaksanaan tes.

“Saya menyampaikan apresiasi atas kelancaran rangkaian kegiatan tes perangkat desa tahun ini,” ungkapnya. Lebih lanjut, peserta tes diharapkan mampu memperoleh nilai terbaik. Mengingat bobot soal telah disesuaikan dengan ratarata latar belakang pendidikan pendaftar.

Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak percaya jika ada orang mengaku memiliki bocoran soal dan jawaban.

Seluruh rangkaian tes perangkat desa diawasi dengan ketat untuk menghindari

terjadinya per-calo-an. Forkopimka tiap kecamatan diinstruksikan untuk mengawal dan mengawasi wilayahnya.

“Jangan sampai tertipu karena seluruh proses diawasi banyak pihak, termasuk TNI dan Polri,” tegasnya. Orang nomor satu di Bumi Wali ini berpesan agar peserta yang lulus nantinya mampu mengabdi dengan maksimal.

Dengan kemampuan yang dimilikinya, perangkat desa menjunjung tinggi profesionalitas, diniatkan mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan publik.

“Harapannya, pelaksanaan ujian yang baik mampu menghasilkan perangkat desa yang terbaik dan kompeten,” tuturnya.

Kepala Dispemasdes dan KB Kabupaten

Wali Kota Dampingi Menkes Tinjau Vaksinasi di Pondok Pesantren Lirboyo Vaksinasi Covid-19 produksi AstraZeneca mulai digunakan di Kota Kediri, Selasa (23/3).

Sebanyak 200 orang terdiri dari kyai dan santri di Pondok Pesantren Lirboyo menerima vaksinasi AstraZeneca dosis pertama.

Vaksinasi dilaksanakan di Lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo dan disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin yang datang didampingi Kepala Perwakilan WHO Indonesia Dr N. Paranietharan dan Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Debora Comini.

Di hadapan ratusan santri, Menteri Kesehatan menyatakan kesediaan memberikan kuota vaksin AstraZeneca untuk semua kyai, santri dan pengurus Pondok Pesantren Lirboyo.

Ditambahkannya, vaksinasi para kyai dan santri ini membuktikan kepada masyarakat bahwa AstraZeneca ini aman dan telah mendapat fatwa halal dari MUI. “Terima kasih karena temanteman di Lirboyo, Pak kyai sudah berkenan menyuntikkan santrinya dengan vaksin AstraZeneca karena contoh dari para kyai, ulama ini sangat penting. Sebagai Menteri Kesehatan bisanya sekarang ngurusi vaksin, nanti kita janji Pak Kyai semua santri, pengurus kita suntik semua langsung mudah-mudahan inshaAllah sebelum mulai bulan puasa.

Jangan takut, Jawa Timur akan cepat kita vaksinasi, khususnya Lirboyo,” ujarnya.

Menteri Kesehatan juga menjelaskan dirinya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk menyuntikkan vaksin kepada 181,5 juta rakyat Indonesia yang

Tuban, Nurjanah, SH., MM., mengatakan ujian perangkat desa dilaksanakan untuk mengisi kekosongan posisi perangkat desa. Juga mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Nurjanah juga menambahkan pelaksanakan tes dilaksanakan serentak dengan menerapkan protokol kesehatan. Gugus tugas mewajibkan peserta melakukan swab antigen. Bila dinyatakan positif maka peserta akan melakukan tes secara terpisah dengan tetap mendapat pengawasan.

Nurjanah juga mengatakan, penyusunan naskah dirahasiakan. Tim penyusun naskah berasal dari kalangan tenaga ahli jajaran pendidikan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. [hud]

Sebanyak 179 orang ASN, Rabu (24/3) kemarin, di pendopo Delta Wibawa, sudah mulai diserahkan SK bagi mereka yang akan purna pada Bulan April, Mei dan Juni 2021, oleh Wabup Sidoarjo, Subandi.

Orang nomor dua di Pemkab Sidoarjo, Subandi, mengucapkan terima kasih atas pengabdian para ASN ini yang sudah bertahun-tahun lamanya.

“Semoga setelah purna tugas, bapak ibu semua juga tetap diberikan Rahmat oleh Allah SWT,” katanya. Dalam kesempatan itu, diutarakan oleh Kepala BKD Kab Sidoarjo, Ridho Praaetyo SSTP MAP, para ASN yang pensiun pada tahap ke I ini paling banyak berasal dari kalangan guru. Yakni ada 121 orang ASN. “Maklum, karena jumlah ASN di Kab Sidoarjo memang mayoritas paling banyak dari guru,” jelas Ridho, disela-sela acara tersebut.

Pada purna tugas tahap ke I itu, untuk ASN yang purna per Bulan April ada sebanyak 61 orang, per Bulan Mei ada 52 orang dan per Bulan Juni ada sebanyak 66 orang.

Acara serupa, kata Ridho, nanti akan digelar pada Bulan Juni 2021. Pada saat itu, akan diserahkan SK pensiun untuk ASN yang akan purna tugas pada Bulan Juli, Agustus dan September.

Dalam acara kemarin, untuk menjaga protokol kesehatan, penerima SK pensiun tersebut dibagi dalam dua lokasi. Diantaranya di pendopo delta wibawa atau pendopo bagian depan dan delta nugraha atau pendopo bagian belakang.

Dari 179 orang ASN yang menerima SK pensiun tersebut, dari pantauan ada 3 orang yang sakit namun tetap hadir dalam penyerahan SK itu. Dua diantaranya perempuan, masing-masing ada yang duduk di kursi roda dan membawa tongkat. Sedangkan satunya pria, yang dipapah oleh sang istri.

Untuk perekrutan CPNS tahun 2021 ini di Kab Sidoarjo, Ridho mengaku belum tahu, sebab masih belum ada informasi yang pastinya dari Kemenpan RB. Menurut Ridho, kebutuhan yang paling banyak tiap tahunnya adalah selalu dari formasi tenaga pendidik. Seperti pada CPNS Sidoarjo 2019 lalu, quota yang diterima Kab Sidoarjo sebanyak 725. Rinciannya, formasi pendidik 500, formasi tenaga kesehatan 98 dan tenaga teknis 127. [kus]

Peringatan Isra’ Mi’raj Dilakukan Secara Daring Pemkab Trenggalek, Bhirawa Sebuah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam semalam yang disebut Isra Mi’raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam.

Sebuah kisah yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Yerussalem dan dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha yang menerima perintah untuk menjalankan ibadah salat wajib lima waktu.

Peristiwa yang terjadi pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian tersebut diperingati Pemkab Trenggalek

mengelar pengajian secara daring bersama pengasuh Ponpes Ora Aji Sleman Yogyakarta, KH. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Rabu (24/3).

Dalam acara pengajian tersebut yang menjadi topik dalam peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang mana Isra’ Mi’raj merupakan peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW yang secara logika mungkin sulit diterima.

Akan tetapi dengan campur tangan Allah SWT, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak mungkin. Demikian halnya dengan virus corona yang menjadi mewabah saat ini. [wek]

Danrem 082/CPYJ Kunjungi Kegiatan Program TMMD di Tambakrejo

ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 bulan.

“Saya ditugasi bapak Presiden Jokowi untuk menyuntikkan 181,5 juta rakyat Indonesia divaksin dan beliau minta 12 bulan. Karena beliau bilang belum tahu vaksin ini kekebalannya berapa lama.

Kalau vaksin polio seumur hidup, vaksin meningitis setiap kita akan haji atau umroh 2 tahun, nah ini belum ada yang tahu jadi diambil asumsinya 12 bulan. Itu sebabnya kenapa 181,5 juta penduduk Indonesia harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sebelum kekebalan orang yang disuntik pertama kali hilang,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kese hatan yang memberikan perhatian khusus untuk Jawa Timur, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo.

“Terima kasih kepada bapak Menteri Kesehatan karena telah memberikan perhatian khusus

kepada pondok pesantren di Kota Kediri. Memang yang ada di pondok pesantren itu tidak hanya warga Kota Kediri sedangkan kami juga mendapat vaksinnya terbatas sekali dan yang didahulukan kemarin para kyai lalu para tokoh agama juga karena kami sadar beliau-beliau setiap hari bertemu dengan orang banyak. Artinya adalah ini sangat rentan sekali terpapar covid-19,” ujarnya.

Wali Kota Kediri menyatakan tidak ada kendala mengenai proses vaksinasi. Karena Pemerintah Kota Kediri sudah menyiapkan tenaga medis baik yang ada di puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan vaksinasi di Kota Kediri berjalan lancar dan bisa rampung dengan cepat.

“Petugas vaksin atau vaksinator juga sudah kita siapkan dari puskesmas yang setiap hari keliling, jadi inshaAllah bisa selesai cepat,” ungkap Wali Kota Kediri. [van.kominfo.adv]

achmad basir/bhirawa

Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto, bersama jajaran, didampingi Dandim 0813/Bojonegoro yang juga Komandan Satgas TMMD mengunjungi lokasi TMMD ke 110 di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, Bhirawa Komandan Korem (Danrem) 082/ CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto, bersama jajaran, didampingi Dandim 0813/Bojonegoro yang juga Komandan Satgas TMMD mengunjungi lokasi TMMD ke 110 di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (23/3).

Dalam kunjungannya, Danrem berkenan melaksanakan pemasangan keramik disalah satu rehab rumah tidak layak huni sasaran program Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding) program TMMD milik Surati.

Selain itu Danrem juga melaksanakan kegiatan mengunjungi kegiatan program TMMD lainnya seperti pembangunan ruang kelas SD Negeri IV Ngrancang, Normalisasi Sungai dan juga Drainase serta jalan Aspal yang telah digarap oleh Satgas TMMD bersama warga masyarakat setempat.

“Kami tadi sudah meninjau beberapa lokasi pengerjaan yang dilakukan oleh para Satgas dalam Program TMMD ke 110, dan semua sudah sesuai dengan progres dan target yang telah ditentukan,” Ujar Danrem 082/ CPYJ, Kolonel Inf M. Dariyanto.

Danrem berharap Babinsa dan pejabat desa serta seluruh unsur yang ada dapat mengoptimalkan pemberdayaan di masyarakat yang ada, kenapa ada TMMD ke 110 yaitu untuk mempermudah akses dari desa ke desa lainnya, serta memberikan manfaat lain dalam program TMMD ke 110.

Saat di Posko TMMD, Danrem juga memberikan sembako secara simbolis kepada warga Desa Ngrancang, kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro Serta meninjau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD. Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto, juga mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat tambakrejo dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Forpimcam dan Pemdes dua desa tersebut atas segala bantuan pelaksanaan program TMMD 110.

“Saya sudah melihat sendiri dalam pelaksanaan segala sesuatunya pada pelaksanaan TMMD Bojonegoro ini, begitupun masyarakat juga sangat antusias membantu dan mendukung, semoga hal ini akan terus meningkatkan sinergitas untuk kesuksesan program ini,” pungkasnya. [bas]

LEGISLATIF Dewan Nilai Pemkab Setengah Hati Operasikan RS Kepulauan Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 3

DPRD Sumenep, Bhirawa Rumah Sakit Abuya di Arjasa Pulau Kangean Kabupaten Sumenep sudah diresmikan diakhir masa jabatan Bupati Busyro Karim 2020 lalu.

Namun, pelayanan di rumah Sakit tersebut tidak berjalan maksimal, sebab selain fasilitas dan sarana tidak lengkap, tenaga medis juga terbatas.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Abu Hasan menyatakan, operasional Rumah Sakit Kepulauan sangat dipaksakan.

Akibatnya, pelayanan publik yang dijanjikan pemerintah hanya sebatas janji. Warga di daerah tersebut mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Kepulauan itu.

“Ketika diresmikan dan dioperasionalkan, Rumah Sakit yang terletak di Desa Pabian Arjasa itu mestinya pelayanannya sudah sesui standart Rumah Sakit. Tapi, realitasnya, malah jauh dari standart bahkan lebih bagus di Puskesmas karena sarana dan fasilitasnya belum lengkap,” kata Abu Hasan, Rabu (24/3).

Politisi PKB asal Kepulauan Kangean ini menyatakan, selain fasilitas yang tidak memadai, juga tidak ada dokter spesialis yang bertugas, seperti dokter spesialis anak dan kandungan.

“Rumah Sakit Abuya sebenarnya masih belum siap untuk dioperasionalkan, namun dipaksakan ditengah fasilitas dan sarananya termasuk SDM-nya yang masih terbatas,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan itu akan memanggil Dinas Kesehatan guna meminta penjelasan soal kelanjutan program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Abuya supaya operasionalnya sesuai standart.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas Kesehatan guna mempertanyakan follow up program peningkatan kesehatan bagi warga kepulauan ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak masyarakat kepulauan yang mempertanyakan Rumah Sakit tersebut.

Wakil Karya Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan.

Sebab, sejak diresmikan tidak ada aktifitas pelayanan yang maksimal.

Meski ada pelayanan, diduga hanya sebatas mengisi waktu agar tidak dikatakan tidak beroperasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono membantah tudingan tidak adanya aktifitas pelayanan dan kurangnya fasilitas di Rumah Sakit tersebut.

Bahkan, ia menyebutkan di RS Abuya itu sudah ada tempat rawat inap, KIA dan IGD. “Semuanya sudah lengkap.

Fasilitas sudah ada termasuk ruang rawat inap, KIA dan IGD,” jawab Agus.

Namun demikian, Agus mengakui di RS Abuya itu belum ada dokter spesialis sebagaimana standarisasi rumah Sakit, seperti dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, kandungan dan dokter bedah.

“Yang ada memang hanya dokter umum. Untuk empat dokter spesialis memang belum ada. Tapi kami sudah meminta ke pusat melalui Provinsi Jawa Timur agar ada dokter spesialis yang ditempatkan di RS Abuya. Semoga cepat terpenuhi,” tukasnya. [sul]

samsul arifien/bhirawa

“Tolong lah, kami warga kepulauan juga diperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Jangan jadikan kami sebagai masyarakat uji coba program,” harapnya.

KILAS DEWAN

Kekurangan PNS, Pemkab Ajukan 2.000 Kuota CPNS Kabupaten Malang, Bhirawa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pada tahun 2021 ini banyak mengakhiri tugasnya karena pensiun.

Sehingga untuk menutupi kekurangn Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pemkab setempat akan mengajukan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2000 kursi.

Sedangkan, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Rabu (24/3), kepada wartawan, dari jumlah pengajuan 2000 CPNS tersebut, nantinya akan difokuskan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan untuk saat ini dalam tahap verifikasi.

“Dan jika berbicara kebutuhan tenaga PNS, sebenarnya kami masih kekurangan dari sisi tenaga pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, di Kabupaten Malang ini setiap tahunnya ada sebanyak 900 orang ASN yang pensiun. Apalagi, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga saat juga belum terpenuhi.

Sementara, Pemkab Malang pada tahun 2020 lalu, pihaknya telah merekrut sebanyak 700 PNS dan 676 PPPK, namun jumlah tersebut tidak sebanding dari jumlah ASN yang pensiun mencapai 800 orang.

Sehingga dengan tidak sebanding antara ASN pensiun dengan perekrutan CPNS, maka pihaknya akan mengajukan kepada Pemerintah Pusat sebanyak 2000 kuota CPNS. [cyn]

Gerindra Minta Vaksinasi di Pesantren Dipercepat Gerindra Jatim, Bhirawa Plt Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengaku dicurhati kiai di Jatim, yang meminta agar vaksinasi Covid-19 di Pesantren dipercepat.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, vaksinasi Covid-19 di lingkungan pesantren sangat penting, karena komunitas pesantren di wilayah yang menyatu.

“Sebenanrya beberapa kiai sempat berkomunikasi dengan Gerindra kapan vaksin di pesantren,” kata Anwar Sadad, Rabu (24/3) kemarin.

Sadad khawatir, kalau tidak segera divaksinasi, maka potensi penularan Covid 19 berpeluang terjadi. Pasalnya, di pesantren proses belajar antara santri dan pengasuh serta guru berjalan cukup lama.

“Karena lembaga pendidikam di pesantren boarding school mungkin stategis masuk kearah sana,” tambahnya. Dikatakan anggota DPRD Jatim tiga periode itu, banyak pesantren besar di Jatim yang santrinya mencapai puluhan ribu. Karena itu, Pemprov Jatim harus memberikan treatment khusus, agar vaksinasi di Pesntren bisa dipercepat.

“Ponpes di Jatim itu ada santri puluhan ribu. Di Situbondo santrinya sampai 20 ribu. Di Sidogiri sampai sepuluh ribu.

Karena itu pemerintah harus bergerak cepat melakukan vaksinasi,” tambahnya.

Sadad mengatakan, ustad, guru dan santri harus mendapatkan vaksin serentak di pesantren. Sadad mendesak agar pesantren mendapatkan prioritas vaksinasi Covid 19. Dia berharap, vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah itu bisa mencapai 85 persen, seperti jumlah ideal vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. [geh]

Wali Kota, Eri Cahyadi didampingi Wawali Kota, Armudji ketika silaturahmi ke kantor DPC PDIP Kota Surabaya.

andre/bhirawa

PDIP Nilai Cerdas Langkah Eri-Armudji Terapkan Jaminan Kesehatan Semesta Surabaya, Bhirawa PDI Perjuangan Kota Surabaya membahas agenda-agenda kerja kerakyatan dengan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji, terutama yang berkaitan dengan kepentingan _wong cilik_.

Itu berlangsung dalam pertemuan di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Selasa (23/3/2021) pagi kemarin. ”Pak Wali Kota dan Pak Wawali memulai tradisi yang bagus, dengan silaturahmi ke kantor partai-partai

politik. Salah satunya PDI Perjuangan. Kemarin kami ngobrol gayeng terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Rabu (24/3/2021).

Dalam pertemuan itu hadir Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armudji, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan jajaran pengurus DPC PDIP Kota Surabaya.

Ada juga Ketua Fraksi PDIP Syaifuddin Zuhri, pimpinan Komisi-Komisi

DPRD Kota Surabaya dari kader PDIP yakni Baktiono, Budi Leksono, Anas Karno dan Khusnul Khotimah.

Salah satu isu yang dibahas, kata Adi, vaksinasi terhadap para pedagang, pelaku UMKM dan pelaku sektor informal, serta para guru dan insan pendidikan.

“PDI Perjuangan sangat getol memperjuangkan itu. Terlebih Pak Eri Cahyadi dan Pak Armudji adalah kader-kader PDI Perjuangan. Kami bersyukur dan berterima kasih,

berkat kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kini sudah mulai dilakukan vaksinasi terhadap pedagang-pedagang pasar, kemudian menyusul para guru dan tenaga pendidikan,” kata Adi. Ditambahkan, PDI Perjuangan juga menilai bahwa selama masa pandemi Covid-19, para pelaku UMKM, pedagang pasar, PKL, serta pelaku sektor informal, bisa bertahan hidup dan turut menggerakkan roda ekonomi Kota Surabaya. [dre]

Setujui LKPJ Bupati, DPRD Beri Rekomendasi Pengelolaan BUMD Situbondo, Bhirawa Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, sudah sepakat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020 melalui rapat paripurna kemarin.

Ada lima poin rekomendasi yang diberikan DPRD dan disampaikan kepada eksekutif. Satu poin rekomendasi tersebut diantaranya tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Situbondo.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, mengatakan, DPRD Kabupaten Situbondo menegaskan, rekomendasi tersebut agar dijadikan dasar penyusunan Rencana Pem-

sawawi/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Abdurrahman saat mendampingi Ketua DPRD Edy Wahyudi dan Bupati Karna Suswandi saat rapat paripurna LKPJ tahun 2020.

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Hj Khoirani.

“Ya, DPRD Kabupaten Situbondo secara resmi sudah menyampaikan pokok-pokok rekomendasi. Selan-

jutnya silahkan eksekutif melakukan evaluasi untuk dijadikan pijakan dalam penyusunan RPJMD kedepan,” ujar politisi PPP itu.

Masih kata Abdurahman, kelima pokok rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Situbondo, diantaranya meminta pemerintah merumuskan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BUMD melalui RJMD 2021-2025.

Lalu, tambah Abdurrahman, DPRD meminta eksekutif untuk melakukan penekanan pengelolaan keuangan daerah, mengingat dalam LKPJ 2020 belum terlihat perkembangan menjanjikan terutama poin pengelolaan BUMD. [awi]

Ranperda Di Publik Hearing Dewan untuk Dijadikan Perda Rancangan peraturan daerah (Ranperda), telah melalui tahapan public hering. Yang selanjutnya, akan di godok dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Bertujuan untuk bisa sebagai pendapatan asli daerah (PAD), juga aturan dasar penyelengaraan daerah dan desa.

Menurut Anggota DPRD Gresik Wongso Negoro, bahwa tahapan public hearing ranperda desa wisata merupakan hak inisiatif dewan dari komisi I. Yang tegah di godok menjadi perda, ranperda ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa.

“Ranperda ini menjadi Perda, bisa mengangkat semua potensi desa sehingga bisa mandiri. Bertujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, meningkatkan perhatiannya pada nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan memperkuat jalinan penyelenggaraan pariwisata, yang terpadu antara masyarakat dan pelaku pariwisata,” ujarnya.

Seperti di Kecamatan Menganti, sudah ada tiga desa yang mampu mandiri dengan mengembangkan potensi desanya khususnya wisata.

rokim/bhirawa

Peserta dan situasi publik hearing.

Yaitu, desa Hendro Sari dengan sebagai prioritas desa binaan desa wisata Lontar Sewu yang terbukti mandiri, agar desa wisata segera bisa mendongkrak pendapatan asli terwujud,” ungkapnya. desa. Bisa dijadikan motivasi bagi Ditambahkan Wongso Negoro politisi dari desa lain, untuk mengalih potensi desa partai Golkar, sudah adanya desa wisata dengan dasar perda ini nanti menuju dan perda ini nanti. Dan akan mendorong desa mandiri. segera terwujudnya perda tentang desa “Peran pemda dalam perda ini wisata, agar segera bisa dijadikan nanti, sebagai suport baik terkait pegangan desa dalam mengembangkan kemudahan ijin juga anggaran. Juga potensi desa. [kim.adv]

Anggota DPRD Gresik Wongso Negoro sedang memberikan sambutan.

rokim/bhirawa

OPINI

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

HMI, Mau Apa?

TAJUK

Vaksin Sambut Ramadan PERSIAPAN menyongsong kegiatan umat Islam dalam bulan Ramadhan 1442 Hijriyah sudah dimulai. Persiapan yang berbeda, karena dua kali Ramadhan dalam suasana pandemi CoViD-19. Bukan sekedar membersihkan interior masjid.

Melainkan juga menegakkan protokol kesehatan (Prokes).

Terutama vaksinasi segenap ta’mir (pengurus) masjid dan mushala. Dengan vaksinasi, dan Prokes yang ketat, diharapkan kegiatan Ramadhan bisa dilaksanakan lebih khusyu’ dan menenteramkan.

Pengalaman bulan puasa tahun lalu (2020) memberi pelajaran berharga. Ramadhan setahun lalu sangat mencekam.

Sehingga ibadah khas Ramadhan, shalat tarawih berjamaah, dianjurkan dilakukan di rumah, bukan di mushala dan masjid.

Tak terkecuali di masjid nasional (milik negara) Istiqlal, shalat tarawih ditiadakan. Buka puasa bersama yang lazim diselenggarakan tiap tahun, juga ditiadakan. Begitu pula tadarus (berjamaah membaca Al-Quran bergiliran) tidak diselenggarakan di masjid dan mushala.

Tetapi melaksanakan ibadah secara berjamaan dalam kepungan pandemi ternyata tetap bisa dilakukan. Sehingga ibadah khas Ramadhan, shalat tarawih berjamaah, bisa dilakukan. Pemerintah (dan daerah) telah menggelar vaksinasi khusus untuk ta’mir. Diprioritaskan para ulama, imam (pimpinan shalat), beserta guru mengaji (ustadz, dan ustadzah). Vaksinasi juga menyasar tim “marbot” (yang biasa mengumandangkan adzan, sampai petugas kebersihan) masjid sebagai pelaksana kegiatan ibadah berjamaah.

Begitu pula lansia, kalangan profesi, pedagang pasar, telah divaksin. Hanya anak-anak (usia di bawah 18 tahun) yang belum divaksin, karena tidak tergolong rentan. Kini masyarakat sekitar masjid dan mushala sebagai jamaah tidak was-was beribadah berjamaan di masjid. Setahun masa pandemi telah menjadikan Prokes sebagai aola hidup baru. Terutama 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) telah biasa dilakukan masyarakat ketika keluar rumah.

Kegiatan di masjid jami’ (masjid utama di daerah, termasuk masjid negara Istiqlal) sangat terdampak. Sepi, bagai menjadi monument. Khususnya di seantero pulau Jawa, karena dalam kawasan pandemi paling tinggi. Tetapi sebagian masjid, dan mushala di berbagai daerah, tetap menyelenggarakan shalat tarawih berjamaah. Walau dengan pembatasan, berupa pengurangan jumlah (kuantitatif) shalat, dan tanpa ceramah.

Bahkan hingga saat ini masih berstatus PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro.

Beberapa kampung (tingkat RT, dan RW) berlaku kegiatan “kampung tangguh.” Sebelumnya, tahun (2020) lalu telah diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Seluruh tempat ibadah (gereja, katedral, vihara, dan kelenteng) juga “disunyikan.” Tiada misa komunal, tiada pemberkatan, dan persembahyangan. Juga tiada perayaan Natal, dan Imlek.

Shalat tarawih berjamaah, bukan sekadar melaksanakan Prokes jamaah. Melainkan juga protokol pencegahan penyebaran virus corona tempat ibadah. Antaralain, masjid, dan mushala telah disemprot disinfektan, tanpa gelar karpet (membawa sajadah masing-masing), dan pemberian hand-sanitizer.

Serta dilakukan penjarangan shaf (posisi jamaah) dalam shalat.

Juga mempersingkat waktu pelaksanaan peribadatan. Tidak mengurangi pahala (kualitas) ibadah.

Negara di seluruh dunia sedang melaksanakan vaksinasi, sembari tetap kukuh pada Prokes. Termasuk dengan penegakan hukum razia kemanusiaan (operasi yustisi). Terutama pada aspek kerumunan masa, tidak terkecuali saat peribadatan komunal. Maka ibadah berjamaah perlu dipersiapkan dengan usaha mencegah kluster wabah. Begitu pula kebiasaan khas Ramadhan, buka puasa bersama (dan ngabuburit menunggu adzan maghrib) wajib saling meng-ingat-kan Prokes.

Tiada muslim rela ketinggalan momentum Ramadhan. Inilah masa selama 30 hari yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia.

Juga petugas, pedagang, dan pramusaji di berbagai pusat perbelanjaan, dan mal, wajib sudah divaksin. Bulan puasa tahun (2021) ini akan menjadi titik kulminasi peta jalan herd immunity, kekebalan imunitas masyarakat. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka AKHIR-akhir ini, rencana dan persiapan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) semakin santer menjadi perbincangan di tengah-tengah publik, khususnya orangtua siswa.

Sekitar empat bulan jelang tahun ajaran baru sekolah, banyak pihak memberikan dukungan terhadap rencana sekolah tatap muka agar segera digelar. Alasannya untuk menghindari anak Indonesia dari kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar (learning loss). Namun tidak sedikit pula yang masih waswas sehingga terlihat bernada kontra. Wajar, jika rencana dan persiapan PTM inipun, hingga kini terus menjadi sorotan publik.

Rencana PTM ini semakin menguat seiring dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang merencanakan PTM bisa dimulai pada Juli 2021. Tepatnya, setelah proses vaksinasi Covid-19 bagi para tenaga kependidikan selesai. Bahkan, Mendikbud menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar PTM di sekolah bisa diakselerasi, (23/3/2021) Mengacu pada ketentuan PTM yang dirujuk dari surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 bisa dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, yakni untuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Tentunya, dilakukan dengan hati-hati mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.

Oleh sebab itu, pihak penyelenggara pendidikan harus benar-benar memastikan protokol kesehatan. Meski demikian kebijakan PTM sulit tanpa cela. Jadi apapun, pro dan kontra yang masih melingkupinya, yang jelas menguatnya dorongan agar sekolah bisa dijalankan dengan tatap muka lagi di tengah pandemi ini patut direspons secara baik. Pasalnya, dorongan agar PTM dibuka kembali juga menggambarkan adanya kesadaran baru bersama baik itu pemerintah pusat, daerah, sekolah, pendidik maupun orangtua siswa dan siswa untuk melahirkan kembali model pendidikan yang tepat. Selain itu, dengan membuka lagi tatap muka, upaya proses mencerdaskan kehidupan bangsa otomatis akan bergerak lagi.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

HMI XXXI yang diselenggarakan di Surabaya. Kongres kali ini sebenarnya menjadi momentum bagi HMI melakukan konsolidasi setelah mengalami dualsaat Nurcholish Majid isme kepengurusan dari memimpin HMI peripengurus PB HMI hasil ode 1966-1969. Pada taKongres XXX sebelOleh : hun 1970, cendekiawan umnya. Selain menjadi Anna Lutfhie muslim ini menelurkan momentum konsolidagagasan pembaruan pesi, kongres semestinya mikiran Islam. Gagasan menjadi ajang untuk meini kemudian lahir kembali dengan neguhkan kembali jati diri HMI. munculnya nama Anas Urbaningrum Apa itu jati diri HMI? Tak lain yang mencoba membangkitkan kem- tak bukan adalah meneguhkan kembali romantisme intelektualitas HMI. bali HMI sebagai gerakan intelekNamun, desakan dan arus politik tual, sesuatu yang hampir sepi lahir memang begitu kuat mewarnai HMI. dari gerakan organisasi ini. Padahal Hal ini tidak lepas dari peran dan gerak sejarah mencatat bagaimana HMI para alumninya yang lebih condong melahirkan banyak sosok pemikir berperan di panggung politik, baik di yang brilian, pemikir keumatan dan level eksekutif, maupun jabatan-jabatan kebangsaan. di kepartaian dan legislatif. Akibatnya, Tentu kita tidak bisa melupakan HMI pun bagaikan perahu yang diom- bagaimana sosok Nurcholish Madjid bang ambingkan oleh ombak politik. yang dalam sejarahnya melakukan Kondisi inilah yang membuat Nur- ijtihad intelektual ketika masih aktif cholish Madjid turun gunung. Pada di HMI. Cak Nur pernah mengambil pertengahan tahun 2002, cendekiawan langkah untuk menguatkan kelemMuslim ini mengusulkan agar HMI bagaan ideologi Islam modern ke sebaiknya dibubarkan saja. Alasannya, dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan orientasi para kader HMI condong (NDP) HMI pada 1969. Ijtihad ini menjadi pejabat. Inilah kritik tajam dari kemudian menghasilkan sebuah pan“orang dalam” sendiri untuk membubar- duan ideologis bagi kader HMI. Langkan HMI. Padahal, sebelumnya gerakan kah ini diakui sebagai momentum pembubaran dan tekanan hanya terjadi keberhasilan Cak Nur mengembalikan dari pihak eksternal. Tentu, sebagian tradisi intelektual Islam dalam HMI. keluarga HMI memahami, peringatan Tidak itu saja, bahkan Cak Nur Cak Nur adalah satire dan wujud kasih pernah menyampaikan pidato yang sayangnya terhadap organisasi ini. monumental soal ”keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah Kongres Surabaya integrasi umat” pada 2 Januari 1970.

Saat ini HMI tengah menggelar Di pidatonya tersebut Cak Nur gelisah hajatan dua tahunan yakni Kongres dengan kondisi umat Islam Indonesia.

Di mata Cak Nur, ada kejumudan dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam. Cak Nur juga khawatir organisasi pembaruan Islam yang sudah terlembaga secara modern, seperti halnya HMI, mengalami kebekuan dari semangat pembaruan itu sendiri.

Hari ini kekhawatiran Cak Nur itu masih terasa dengan minimnya ruang publik di HMI akan pemikiranpemikiran progresif. Kaderisasi HMI memang berjalan bak rutinitas yang biasa sudah berjalan seperti mekanik, namun terasa hambar karena pembaharuan pemikiran yang dihasilkan tak jarang sepi. Justru yang menonjol lebih pada gerakan-gerakan dan isuisu politik dibandingkan pembaharuan pemikiran intelektual.

Ajang Kongres HMI di Surabaya kali ini semestinya menjadi revitalisasi atas semangat pembaharuan yang sudah pernah ditonggakkan oleh Cak Nur. Apalagi di tengah perubahan yang begitu cepat yang dipicu oleh pandemi, HMI semestinya hadir menjadi solusi, bukan beban bagi bangsa ini.

Kongres Surabaya harus mampu mengembalikan tonggak pembaharuan tersebut, mengembalikan HMI pada khittahnya, berjuang untuk Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Jika Kongres hanya menjadi ritual selebrasi dari kekuatan-kekuatan politik di internal HMI, apalagi dieskpresikan begitu massif di tengah pandemi dengan hadirnya peserta secara masala, layak kemudian dipertanyakan, HMI mau apa?

saja, belum menyentuh menimpa tenaga kerja secara kongkrit terkait wanita (TKW). Selain dengan misalnya kalau masalah upah yang tak terjadi persoalan sosial di bayar atau tidak sesdan hukum yang menuai standar ketenagakimpa para TKI. Terutama erjaan, persoalan yang masalah perlindungan sering kali muncul dan atau advokasi sosial dan dialami para TKW kita hukum, ketika para TKI di luar negeri adalah kita di luar negeri tertimpa masalah kekerasan. SeOleh : masalah hukum. bagian besar TKW kita Artono mendapat perlakuan Perlindungan Hukum dan tindakan kekerasan Perlindungan adalah baik kekerasan fisik, psikologis maupun kekerasan seksual kata kunci untuk menjawab segala persoalan tenaga kerja migran Indari keluarga majikannya Pengakuan akan sumbangan besar donesia di luar negeri. saat ini kita TKI bagi perekonomian tak mampu sudah mempunya undang-undang mengubah nasib mereka, terutama baru yang mengatur tentang masalah para TKW yang tidak terdidik dan perlindungan buruh migran, yakni bekerja sebagai pembantu rumah Undang-Undang Nomor 18 Tahun tangga. Kondisi para TKW tak ter- 2017 tentang Perlindungan Pekerja didik kita di luar negeri bagaikan Migran Indonesia (UU PPMI). Seh“budak” yang mudah dipermainkan ingga secara hukum, landasan hukum dan diperlakukan sewenang-wenang. sangat kuat. Perlindungan buruh Dan ironisnya, kasus kekerasan migram menjadi sebuah keniscayaan, terhadap TKI kita di luar negeri ini ketika persoalan buruh migran masih tak pernah berhenti, atau setidaknya menjadi persoalan reguler negeri ini. Seberkurang, justru kasusnya semakin lain itu, kontribusi pekerja migran, terumembengkak. Kekerasan terhadap tama devisi yang diterima negara dari TKI di luar negeri akhirnya menjadi keringat pekerja migran sangat besar, “menu bulanan” kita. Dan yang pal- sementara perlindungan tenaga kerja ing memprihatinkan lagi, perlind- migran masih dirasa sangat minim.

Secara yuridis, landasan hukum ungan dari pemerintah yang dinilai sudah cukup kuat. Apalagi didukung sangat rendah.

Sayang, besarnya kontribusi para dengan kondisi sosiologis, mana TKI tersebut masih belum diimbangi banyak kasus tenaga kerja migran pemerintah dalam memberikan pe- asal Jawa Timur di luar negeri yang layanan dan perlindungan yang me- bermasalah dan menghadapi masalah. madai. Padahal, hal itulah yang men- Selain itu, jawa timur enjadi salah jadi harapan semua orang atas berdi- satu provinsi penyumbang tenaga rinya Badan Nasional Penempatan kerja migran Indonesia di luar negeri dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) cukup besar, begitu juga penyumbang dulu. Hingga saat ini, masih banyak devisa sangat besar. Karena itu, sangat TKI yang tak berdaya menjadi korban dibutuhkan perhatian besar dan serius kesewenang-wenangan perusahaan dari pemerntah provinsi Jawa Timur dan majikan tempat mereka bekerja terhadap TKMI melalui raperda perdi luar negeri. Termasuk tindak ke- lindungan Tenaga kerja Migran ini. jahatan -yang kadang juga dilakukan Masih banyak persoalan-persoalan aparat- saat mereka pulang, bahkan dihadapi para pekerja migran kita di sejak menginjakkan kaki di bandara luar negeri yang kurang mendapat perlindungan dari pemerintah. Karena di tanah air.

Meskinpun sudah ada perjanjian itu, menjadi tanggung jawab moral, bilateral antara pemerintah dengan politik, dan hukum bagi pemerintah negara tujuan penempatan TKI, akan (pusat dan daerah) untuk melindungi tetapi mengapa tindak kekerasan mereka dan keluarganya. amanat konterhadap TKI/TKW kita tak kunjung stitusi kita sangat jelas, bahwa negara berhenti atau setidaknya berkurang?. wajib melindungi segenap bangsa Selama ini pemerintah kita masih indonesia dan seluruh tumpah darah sebatas atau sekedar melakukan indoensia.

Langkah DPRD Jatim mengajukan perjanjian pada tahap “penempatan”

raperda inisitif tenang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sudah tepat. Raperda ini diajukan sebagai pengganti dari Perda No 4 tahun 2016 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dasar hukum pembentukan yang baru, yakni merujuk pada undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pokok materi yang akan diatur tentu saja harus disesuaikan dengan pokok-pokok materi yang ada dalam UU No. 18 tahun 2017 dan tentu saja secara sosiologis perlu untuk memperhatikan persoalan-persoalan baru yang saat ini sedang dan kemungkinan akan dihadapi oleh para pekerja migran Jawa Timur ke depan.

Meskipun demikian, ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita cermati, yakni khususnya terkait dengan, khususnya terkait dengan legal draffting, Raperdanya, dan keterkaitan antara naskah akademik dengan Raperda yang diajukan. Tentu saja, sumber hulunya, yakni naskah akademik sebagai sumber legitimasi dan justifikasi akademik dari sebuah Raperda perlu untuk dilakukan perbaikan, dengan memperhatikan objek kajian dan landasan yuridisnya, termasuk memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang baru, sepertu UU Cipta kerja, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan objek pengaturannya.

Karena itu, masukan berbagai stakeholders dan penjelasan dari ekeskutif semoga dapat dijadikan bahan masukan dan korektif bagi DPRD, khususnya Komisi E dan Pansus Raperda ini, dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi pokok materi yang di atur maupun legal drafting sehingga Raperda ini memiliki bobot akademik dan yuridis-sosiologis yang kuat, ada yang baru dalam pengaturan tenaga migran dan keluarganya ini, dan menjadi regulasi daerah yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya terkait solusi atas persoalan Tenaga Migran Jawa Timur di luar negeri

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir atas dasar sebuah kegelisahan. Ada dua kegelisahan yang melatarbelakangi kelahiran organisasi kemahasiswaan tertua ini, yakni gelisah atas kondisi kebangsaan serta kegelisahan akan problem keumatan.

D

ari sisi kebangsaan, pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan saat itu, cukup kuat memicu kesadaran akan pentingnya berhimpun bagi kekuatan mahasiswa Islam. Sementara itu, kegelisahan keumatan dilatarbelakangi oleh pemandangan umum, masih rendahnya kualitas pemahaman dan penghayatan generasi Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Dari kegelisahan inilah lahir misi awal HMI ketika itu, yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia, serta internalisasi nilai-nilai keislaman. Dalam perjalanan waktu, misi HMI mengalami perubahan, yakni membela kaum mustadh’afin dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Perubahan ini senada dengan tujuan HMI dan Islam yang menjadi asasnya. Inilah marwah atas kelahiran HMI yang bertekad hadir untuk memberikan perubahan dan pembaharuan di tengah masyarakat.

Upaya perubahan dan pembaharuan pun mengiringi perjalanan 74 tahun HMI saat ini hingga kemudian mengantarkan organisasi ini lebih cenderung politik heavy. Memori perjalanan HMI lebih didominasi nuansa gerakan dan tarik-menarik politik elitenya daripada pengembangan intelektualitasnya. Pengembangan pemikiran yang menonjol dilakukan

P

Halaman 4

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya Periode 1996-1997

Urgensi Perlindungan Pekerja Migran Jatim

ersoalan Pekerja Migran Indonesia masih menjadi persoalan reguler setiap tahun. Mulai dari sebelum berangkat ke luar negeri, berada di luar negeri, sampai kembali pulang ke tanah air. Persoalan tenaga kerja migran ini memang sangat kompleks. Cerita terbaru datang dari pekerja migran Indonesia di Malaysia (Serawak). Konsulat jendral RI Kuching, Serawak bersama kepolsiian Malaysia berhasil membebaskan sebanyak 14 pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiayai oleh agen pekera di Kota Miri, Serawak. Hasil penyelidikan sementara, pelaku penyekapan dan penganiayaan dituduh melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (kompas.com, 16/11/2020). Tindakan kekerasan sepertinya tidak pernah absen menimpa para pekerja migram Indonesia di luar negeri.

Berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik kerapkali menimpa para pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama kaum perempuan yang paling banyak.

Kasus kekerasan di Serawak, Malaysia tersebut semakin menambah sedih, prihatin, dan deratan panjang kasus kekerasan yang menimpa para pekerja migran kita. Dalam kasus kekerasan Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKIM), ada sebagian yang berasal dari Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur juga di kenal sebagai provinsi penyumbang TKMI cukup besar. Beberapa daerah menjadi kantong-kantong pekerja migran di luar negeri. karena itu, persoalan perlindungan tenaga kerja migran Indonesai di Luar negeri masih menjadi persoalan krusial yang belum bisa dipecahkan secara tuntas dan sisitemtik.

Urgensi Pelindungan Persolaan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesai di Luar negeri di nilai masih sangat rendah. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang menimpa TKI kita di luar negeri kurang mendapat advokasi dan perlindungan yang memadai. Bahkan perbagai persoalan yang menimpa TKI/TKW kita cenderung dibiarkan begitu saja. Dan yang paling parah

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari PKS

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Lampu Hidup Hingga Siang Hari

Layanan Puskesmas Mangaran Disorot Situbondo, Bhirawa Musim pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai membuat semua perkantoran diminta untuk pandai mengatur penggunaan anggaran rutin.

Termasuk OPD (organisasi perangkat daerah) bersama UPT (unit pelayanan tehnis) seperti Puskesmas juga dituntut untuk bisa menekan penggunaan dana operasional kantor. Jika tidak demikian maka instansi pemerintahan akan terganggu dan kesulitan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Salah satu yang kini disorot adalah kinerja Puskesmas (PKM) Mangaran Kabupaten Situbondo. UPT yang kini dipimpin Diena Fitrya itu ditengarai lalai terhadap hal hal kecil yang ada di lembaga yang ia pimpin. Misalnya saja sejumlah penerangan lampu listrik tampak tidak dimatikan hingga siang hari. “Lihat saja, hingga siang hari begini lampu penerangan di sudut kantor Puskesmas Man-

garan masih belum dipadamkan. Ini merupakan pemborosan anggaran operasional,” ujar Fathorrahman, warga setempat Rabu (24/3).

Pria yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu menengarai, kantor pelayanan publik seperti Puskesmas Mangaran seyogianya pandai dalam mengatur penggunaan biaya operasional kantor seperti aliran listrik. Meski di-

nilai sepele, ujar Fathorrahman, penggunaan lampu hingga siang hari jika dikalkulasi selama sebulan, angkanya juga akan besar. “Ya kami sebagai masyarakat Kota Santri perlu kiranya memberikan sorotan atau masukan, agar pimpinan Puskesmas Mangaran tegas kepada para stafnya,” pinta Fathorrahman.

Tak cukup itu, penggunaan lampu listrik di kantor Puskesmas hingga siang hari membuktikan rasa kedisplinan petugas penjaga Puskesmas rendah. Selaku elemen masyarakat yang mencintai Puskesmas Mangaran, aku Fathorrahman, sudah sewajarnya ia memberikan kritikan agar kinerjanya terus meningkat.

“Justeru dari hal hal kecil seperti ini (lupa mematikan lampu listrik) lantas di biarkan. Nanti kalau terus-terusan dibiarkan maka akan merembet

kepada hal yang besar. Untuk itu saya minta harus diperhatikan secara benar,” kupas Fathorrahman.

Terpisah Kepala Puskesmas Mangaran, Kabupaten Situbondo Diena Fitrya mengaku berterimakasih ada warga yang memiliki perhatian tinggi bagi kinerja lembaganya. Ia, sambung Diena, belakangan ini fokus kepada peningkatan pelayanan Puskesmas sehingga hal hal semacam itu (mematikan lampu) menjadi terlupakan. Temuan ini, tutur Diena, akan menjadi pengingat bagi dirinya bersama staf demi kebaikan kinerja Puskesmas Mangaran kedepan. “Listrik di sini (Puskesmas Mangaran, red) masuk katagori paska bayar. Ini bukan dibayar oleh APBD melainkan dibayar dari pendapatan Puskesmas Mangaran,” pungkas Diena Fitrya. [awi]

sawawi/bhirawa

Salah satu lampu yang ada di sudut Kantor Puskesmas Mangaran Kabupaten Situbondo tampak hidup meski sudah memasuki siang hari.

LINTAS PELAYANAN

Bupati Tulunggung Minta Camat Sebar SPPT PBB Meski Ditolak Kades Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, tetap mengambil kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) serta nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun 2021 ini. Bahkan, ia sudah pula meminta camat untuk menyebarkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) PBB tersebut pada masyarakat.

“Sekarang tergantung camat bagaimana memanajemen soal SPPT itu. Camat merupakan kepanjangan tangan bupati di wilayah kecamatan,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai melaunching tempat pembayaran PBB-P2 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (24/3).

Ia menandaskan SPPT PBB tersebut sudah tersebar di kecamatan-kecamatan seluruh wilayah Tulungagung. “Ada petugas sendiri pemungut pajak,” imbuhnya.

Bupati Maryoto Birowo juga menyatakan masyarakat akan mencari sendiri SPPT PBB, karena sudah merupakan kewajiban warga untuk membayarnya. Termasuk dengan cara pembayaran online.

“Yang penting masyarakat tahu nomer pajaknya,” tuturnya.

Soal kenaikan NJOP yang dinilai terlalu tinggi, mantan Wabup Tulungagung ini mengungkapkan ada mekanisme bagi mereka yang keberatan. Yakni, dengan mengajukan keringanan pajak atau pemberian stimulus. [wed]

Pejabat Baru Dituntut Punya Inovasi Wujudkan WBK, WBBM, dan Sukseskan e-Tilang Kota Batu,Bhirawa Inovasi cemerlang sangat dibutuhkan Polres Batu untuk bisa mewujudkan WBK dan WBBM serta menyukseskan penerapan e-Tilang di Kota Batu. Dan realisasi cita- cita ini salah satunya ada di pundak Kasat Lantas Polres Batu yang baru, AKP Indah Citra Fitriani SIK. Dan serah terima jabatan (Sertijab) kasatlantas ini telah dilaksanakan dan dipimpin langsung Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo SIK MH, Rabu (24/3).

Ia meminta agar kasat lantas yang baru dapat melanjutkan tugas dari pejabat lama sekaligus bisa menciptakan inovasi baru guna membesarkan nama Polres Batu. “Kasatlantas harus memiliki inovasi yang brilliant sebagai modal Polres Batu menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” pesan Catur, Rabu (24/3).

Ia menjelaskan bahwa sertijab ini merupakan bentuk penyegaran para perwira di lingkungan Polres Batu. Kasat Lantas Polres Batu AKP Mala Darlius SH MHum kini dimutasi menjadi Kasat Binmas di Polres Pasuruan. Adapun posisinya sekarang digantikan AKP Indah Citra Fitriani SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Situbondo.

“Pergantian ini merupakan hal biasa yang terjadi di tubuh Polri sebagai sarana untuk menyegarkan organisasi, dan sebagai sarana promosi bagi anggota yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan tugas,”jelas Catur.

Adapun kepada pejabat baru, kapolres meminta agar bisa segera menyesuaikan diri dengan banyak melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan sesama anggota di lingkungan Polres Batu.

Kasatlantas baru dituntut memiliki banyak inovasi cemerlang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini Polres Batu tengah gencar mengkampanyekan WBK dan WBBM di Polres Batu. [nas]

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo SIK MH saat memimpn sertijab Kasatlantas bertempat di rupatama Mapolres Batu, Rabu (24/3)

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan (Diraga) PLN Kantor Pusat, Bob Saril saat menerima cinderamata

Lebih Dekat dengan Pelanggan, PLN Gelar Customer Intimacy Surabaya,Bhirawa PLN mengundang PT Petrokimia Gresik dan PT Semen Gresik sebagai pelanggan industri PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur dalam acara Customer Intimacy,belum lama di JW Marriot Hotel Surabaya. Helatan ini dilaksanakan agar lebih dekat dengan pelanggan sekaligus menjaga pelayanan optimal melalui pendampingan, saran dan solusi kelistrikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan (Diraga) PLN Kantor Pu-

sat, Bob Saril, Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Industri Besar, Edison Sipahutar, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Nyoman S. Astawa, Direktur PT PJB, Gong Matua Hasibuan, Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB, Iwan Purwana dan segenap rombongan hadir menyapa Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satrio Annurogo serta Direktur Utama PT Semen Gresik, Subkhan beserta jajarannya.

Nyoman S. Astawa, selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang dan berterimakasih atas kesediaanya

untuk hadir kepada seluruh tamu undangan. “Kami juga berterimakasih kepada PT Petrokimia Gresik dan PT Semen Gresik karena selama ini, telah mempercayakan kebutuhan listriknya kepada PLN.” ucap Nyoman ketika menyapa sederet jajaran tamu undangan yang hadir dalam acara. Sebagai informasi, saat ini PT Petrokimia Gresik dan PT Semen Gresik merupakan pelanggan industri dari PLN UID Jawa Timur dengan daya masing – masing sebesar 20 MVA dan 97 MVA. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Diraga PLN, Bob Saril menyebut-

Antisipasi Penularan bagi Penumpang, Pengelola Terminal Usulkan Ada Uji GeNose C19 Kota Madiun, Bhirawa Pengelola Terminal Bus Purbaya Kota Madiun, mengusulkan pengadaan alat pemeriksaan GeNose C19 guna mendeteksi cepat penularan covid-19 bagi calon penumpang bus di terminal setempat.

Kepala Terminal Bus Purbaya Kota Madiun, Suyatno menyatakan rencana pengadaan alat GeNose C19 telah disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) beberapa waktu lalu.

“Usulan sudah disampaikan. Harapannya, Terminal Bus Kota Madiun juga dapat fasilitas alat pemeriksaan deteksi cepat covid-19 tersebut,”kata Suyatno, Rabu (24/3).

Dikatakan, oleh Suyatno, pengadaan GeNose C19 tersebut sebagai persiapan untuk menyambut lonjakan pemudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Terlebih sebentar lagi akan memasuki masa bulan suci Ramadhan.

Masalahnya lanjutnya, fasilitas pemeriksaan covid-19 melalui GeNose C19 merupakan hal penting untuk meningkat-

Tampak situasi di Terminal Bus Purbaya Kota Madiun, Rabu (24/3).

kan keselamatan penumpang. Apalagi, Terminal Bus Purbaya Kota Madiun menjadi perlintasan semua armada dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Upaya pencegahan penularan covid-19 kata dia, juga terus dilakukan oleh

sudarno/bhirawa

pihak pengelola terminal, walaupun saat ini alat GeNose belum dimiliki.

Mulai dari pintu masuk, ruang tunggu, hingga penumpang naik ke atas bus.

Begitu pula bagi penumpang yang tiba di terminal. [dar]

kan bahwa Customer Intimacy ini dapat menjadi wadah bagi PLN maupun pelanggan untuk saling menuangkan pikiran sehingga tak hanya menjadi lebih dekat satu sama lain, namun memberikan solusi atas permasalahan seputar kelistrikan. Ia pun memaparkan bahwa PLN sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan listrik berkomitmen untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelanggan melalui berbagai program layanan. Salah satunya adalah Progresive Captive Power Acquisition yang merupakan layanan PLN untuk pelanggan industri maupun pelanggan besar lainnya yang memiliki captive power untuk lebih berfokus pada proses produksi dan beralih mempercayakan kebutuhan listrik kepada PLN seperti yang telah dilakukan oleh Semen Tonasa pada 16 Maret lalu sebesar 1x25MW. “Pertama, pertemuan ini tentunya sebagai ajang silaturahmi PLN dengan pelanggan agar lebih dekat. Kedua, sebagai sesama BUMN, kita tentu harus saling bersinergi & berkolaborasi aktif. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa PLN sangat terbuka untuk memberikan pelayanan kebutuhan listrik dengan jaminan keandalan untuk seluruh pelanggan, baik pelanggan kecil maupun besar.” papar Bob. Mendengar paparan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, pihak PT Petrokimia Gresik dan PT Semen Gresik mengapresiasi upaya PLN untuk lebih dekat dengan pelanggan, begitu pula dengan kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk seluruh pelanggan tidak terkecuali pelanggan industri melalui berbagai program layanannya. [ma]

Kodim 0813/Bojonegoro Perbaiki Jalan Lintas Desa Hingga Rehab Ruang Kelas Kodim 0813/Bojonegoro menggelar TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke-110 di Desa Ngrancang dan Jatimulyo.

Program TMMD tersebut merupakan program terpadu yang melibatkan personel TNI dari semua Matra dalam rangka membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan wilayah, baik fisik maupun non fisik.

Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto saat melaksanakan peninjauan di lokasi TMMD di dua desa tersebut mengatakan, bahwa dalam TMDD ke-110 ini Kodim 08-

13/Bojonegoro mengerjakan sejumlah kegiatan, antara lain Pengaspalan Jalan sepanjang 4565 M X 3 M yang menghubungkan Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo, Rehab

Rumah Tidak layak Huni (Program Aladin), pembuatan Drainase, Normalisasi Sungai Desa Ngrancang dan Rehab Ruang Kelas SD IV Ngrancang, Selasa (23/3).

“Seluruh pelaksanaan kegiatan sasaran fisik, melibatkan warga masyarakat di kedua desa tersebut. Hal ini selain bertujuan untuk lebih mempererat jalinan silahturahmi antara TNI dan masyarakat juga untuk menumbuhkan rasa memi-

liki dari masyarakat kedua desa tersebut terhadap fasilitas yg telah mereka bangun, sehingga timbul kesadaran untuk merawat fasilitas tersebut karena mereka terlibat langsung dalam pembangunannya,” tutur Kolonel Inf M. Dariyanto.

Sementara Kapenrem 082/ CPY Mayor Caj Supranoto menyebut kegiatan TMMD ini merupakan salah satu wujud bakti TNI yang terintegrasi bersama masyarakat guna me-

ningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah tertinggal yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tidak hanya pembangunan fisik saja, dalam kegiatan TMMD ini Kodim 0813/Bojonegoro juga melakukan kegiatan non fisik berupa penyuluhan, seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan, bahaya narkoba hingga wawasan kebangsaan dan Bela Negara,” ujar Kapenrem. [bas]

Wujud Bhakti TNI, Kodim 0813 Bojonegoro lakukan perbaikan jalan lintas Desa hingga rehab ruang kelas

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon,

84 Dokter Spesialis Unair Suraba Surabaya, Bhirawa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya melantik 84 dokter spesialis secara Daring dan Luring, Rabu (24/3) kemarin.

Menurut Dekan FK Unair, Prof Budi Santoso, pelantikan ini merupakan pelantikan kedua dokter spesialis di masa pandemi. Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat diberlakukan selama pandemi dengan pembatasan jarak dan pemakaian Faceshield beserta masker bagi yang hadir di aula.

Digelar secara Luring dan Daring, FK Unair melantik 84 Dokter Spesialis.

"Dalam pelantikan yang digelar ini, hanya 36 dokter spesialis yang bisa hadir secara Luring di kampus, sisanya mengikuti pelantikan secara Daring. Nilai pelantikan dokter ini sangat sakral, apalagi aulanya juga usianya sudah tua. Dan dengan dilantiknya para dokter ini mereka akan kembali bertugas di

RS asalnya,'' urainya.

Dikatakan Prof Budi, selama pendidikan para dokter spesialis ini tetap menerapkan Prokes dengan ketat. Sehingga meskipun bertugas di ruang khusus mereka tidak terinfeksi Covid 19. Para PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) ini ada yang di ruang paru, tetapi tidak ada yang terinfeksi karena mereka sadar bagaimana mengelola Prokes dengan benar.

Sementara itu, sejauh ini para PPDS belum didistribusikan ke RS

Wabup Resmikan Institut Kesehatan Milik NU Tuban Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein Msi, meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nahdlatul Ulama Tuban menjadi Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Nahdlatul Ulama (NU) di Pendopo Krido Manunggal Tuban, Selasa (23/ 3) kemarin. Di kesempatan ini Wabup juga melantik Miftahul Munir sebagai Rektor IIK NU. Peresmian disaksikan melalui virtual oleh Gubernur Jawa Timur, dra Hj Khofifah Indar Parawansa, Rais 'Am PBNU KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siradj. Sedangkan yang hadir dalam peresmian ini Kepala Bidang Kesehatan PBNU, dr Syahrizal Syarif, LLDIKTI Jawa Timur, Bakorwil Bojonegoro, serta Forkopimda Tuban.

Menurut Wabup, bertransformasinya STIKES NU menjadi IIK NU merupakan sebuah kemajuan pesat. Diharap lahirnya IIK NU

dapat memberikan manfaat nyata serta ikut melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tuban. Di masa pandemi Covid19

khoirul huda/bhirawa

Didampingi Wakil Bupati Tuban, Rektor IIK NU, Miftachul Munir saat menerima prasasarti dari Kepala Bidang Kesehatan PBNU, dr Syahrizal Syarif.

GELANGGANG

Wabup Hj Khoirani didampingi Kadispendikbud Achmad Djunaidi dan Kepala SDI Nurul Anshor Sudibyo saat peresmian kegiatan Ujian Munaqosah, Rabu (24/3).

Penuhi Syarat Kelulusan, SDI Nurul Anshar Gelar Ujian Munaqosah Situbondo, Bhirawa Sebagai syarat kelulusan kelas VI, SDI Nurul Ansor Panji Kabupaten Situbondo rutin setiap tahun mengadakan ujian munaqosah. Ujian munaqosah tahun ajaran 2021 ini digelar Rabu (24/3) lalu, dihadiri Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani, Kadispendikbud Situbondo, Achmad Djunaidi. Ikut mendampingi Sudibyo (Kepala SDI Nurul Anshar) berikut jajaran komite sekolah dan pengawas.

Menurut Sudibyo, ujian munaqosah berupa hafalan Alquran Juz 30 yang dijalani para siswa yang ada di kelas VI. Selain digelar ujan, juga digelar peringatan Isra Miraj.

Tampil sebagai penyaji dan pengupas keagamaan ustadz Muhammad Abu Bakar Almuhdar. Sejumlah tenaga pendidik ikut serta dalam acara tahunan ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite SMAN 1 Panji itu menerangkan, ujian munaqosah merupakan salah satu syarat kelulusan bagi siswa siswi yang ada di kelas VI SDI Nurul Ansor. Sudibyo memastikan, siswa yang lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau MTS, sehingga perlu dibekali ilmu keagamaan secara paripurna.

"Sedikitnya ada 50 siswa yang akan mengikuti ujian ini. Nanti akan dipimpin Tim Penguji Munaqosah,'' jelas Sudibyo.

Jika dalam ujian ini semua siswa berhasil menghafal juz 30 maka akan mendapatkan sertifikat yang ditanda tangani Kyai Ubbad selaku pengurus yayasan SDI Nurul Anshar dan Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi. Sebelumnya, para siswa juga mengikuti ujian praktek dan sekolah serta mengikuti penilaian catatan akhlak dengan mengikuti Protokol Kesehatan. [awi]

merupakan pembelajaran yang hebat bagi masyarakat terlebih untuk tenaga kesehatan yang memerlukan praktek secara langsung.

"Saat ini sedang dikembangkan praktek secara virtual kekinian yang bisa dilakukan, seperti yang sudah ada saat ini operasi dengan bimbingan secara virtual dari jauh dan bisa dilaksanakan secara lancar, walaupun itu memerlukan teknologi tinggi dan biaya yang tidak sedikit,'' tegasnya Sementara itu, Rektor IIK NU, Miftachul Munir usai dilantik mengatakan, STIKES NU telah resmi menjadi Institut Ilmu Kesehatan Nadhatul Ulama. Ini merupakan sebuah lompatan besar sebab di Jawa Timur hanya ada dua institusi kesehatan yang telah diizinkan, yaitu IIK Kediri dan IIK NU Tuban. [hud]

Persiapan UTBK, Panitia ITS Divaksin Covid-19 Surabaya, Bhirawa Sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk menjadi Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya harus melakukan vaksinasi terhadap para panitia di Puskesmas Keputih beberapa waktu yang lalu.

Langkah ini merupakan persiapan panitia dalam melaksanakan UTBK di tengah pandemi Covid 19.

Menurut Koordinator Tim ITS Siap Vaksin, Herdayanto Sulistyo Putro, sehubungan dengan akan diadakannya UTBK di ITS, maka panitia yang akan bertugas diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi lebih dulu. "Karena mereka akan bertemu dengan banyak orang dari luar daerah yang tidak bisa kita ketahui terjangkit Covid 19 atau tidak, maka kami memutuskan untuk memberikan vaksinasi kepada mereka,'' terang dosen yang biasa disapa Danang ini.

Diakui Danang, pada tahap persiapan ini terbilang cukup rumit. Sebab, Tim ITS Siap Vaksin terlebih dulu melakukan pendataan terhadap keseluruhan panitia. Tim harus memilah beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksin sesuai dengan aturan pemerintah.

"Kendala lainnya yang harus dihadapi adalah beberapa dari mereka tidak

bisa datang untuk memberikan data, sehingga harus diganti dengan orang lain untuk memenuhi kuota,'' terang dia.

ITS sendiri akan melakukan vaksinasi untuk 100 orang panitia yang dibagi dalam dua hari pelaksanaan. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dua hari vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas Keputih dengan tenaga medis yang telah disiapkan pihak Puskesmas. "Tenaga medis telah disediakan mereka (Puskesmas, red), bukan dari ITS,'' terang dosen dari Departemen Kimia ITS ini.

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, peserta vaksinasi yang datang langsung diarahkan untuk menyerahkan data diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis dan dilanjutkan ke tahap vaksinasi.

Usai divaksin, calon panitia ini tidak diperkenankan pulang lebih dulu, mereka harus menunggu sekitar 30 menit untuk memastikan tidak ada efek yang ditimbulkan setelah vaksinasi.

Dosen yang juga aktif di ITS Smart Eco Campus ini menjelaskan, hampir tidak ada kendala yang berarti saat tahap pelaksanaan. Namun, karena bersamaan dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pihak lain, Tim ITS sedikit kewalahan untuk mengawasi satu persatu peserta yang merupakan panitia UTBK. [ina]

Kadisdikbud Jombang, Agus Purnomo memantau persiapan sekolah menjelang p

Jelang PTM, Disdikbud Pantau Jombang, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang, pada 6 April mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang melakukan pemantauan ke sekolah - sekolah untuk melihat kesiapannya.

Pemantauan dilakukan Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Agus Purnomo ke 2 SMP di Jombang yakni, SMPN 2 Ploso, Jombang, dan SMPN 1 Tembelang, Jombang, Rabu (24/3).

Menurut Agus Purnomo, pihaknya sudah melakukan pemaparan di depan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang dan Bupati serta Wakil Bupati Jombang bahwa, PTM akan direncanakan akan dilaksanakan mulai 6 April. ''Tujuan kami untuk mengecek bagaimana persiapan teman - teman yang ada di satuan pendidikan masing - masing,'' ujarnya.

Agus menyampaikan hasil pemantauan yang dilakukan yakni, rata - rata, sekolah -

sekolah sudah berkeinginan untuk melaksanakan PTM. Untuk kesiapan sekolah sekolah sendiri sebagai besar sudah siap. ''Dari sisi prosentase itu, kemarin sudah saya sampaikan ke Forkopimda, 98%, teman - teman sudah siap untuk melaksanakan PTM,'' tandasnya.

Kepala Sek Ploso, Jomba Prastyo mengu haknya sudah s akan PTM. B melakukan p awal, dan se penunjang PT disiapkan, term emen Protok

Salah satu panitia UTBK ITS saat divaksinasi.

GALERI

SISWA

SMPN 5 Karangploso Bangun Fasilitas Kegiatan Belajar Siswa Meski Pembelajaran Tatap Muka (PTM) belum dibuka di Kabupaten Malang, namun tidak menyurutkan sebagian sekolah untuk membangun fasilitas belajar mengajar.

Oleh: Cahyono, Kabupaten Malang

cahyono/bhirawa

Bupati HM Sanusi saat melempar bola basket atas diresmikannya lapangan basket di area SMPN 5 Karangploso, Kec Karangploso.

Sehingga ketika pemerintah mengizinkan sekolah menggelar PTM, maka fasilitas yang dibangun sudah bisa dimanfaatkan para siswa. Seperti SMPN 5 Karangploso, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, telah menyelesaikan pembungunan ruang kegiatan belajar siswa dan lapangan basket.

Pembangunan fasilitas di sekolah itu untuk meningkatkan semangat belajar siswa, serta meningkatkan prestasi para siswa, baik dibidang akademis, olah raga maupun

prestasi non akademik.

"Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat anak didik memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti, agar selanjutnya peserta didik mampu membekali dirinya menuju ke arah pendidikan yang lebih tinggi, serta sebagai bekal hidupnya kelak di tengah - tengah masyarakat,'' ujar Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, M Fuad Fauzi, Rabu (24/3), ke-

pada Bhirawa.

Mengingat Sarana dan Prasarana (Sarpras) merupakan sebuah alat penunjang bagi proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, serta sebagai pendukung keberhasilan program pendidikan. Sehingga perlu adanya pemanfaatan dan pendayagunaan semua Sarpras pendidikan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Pembangunan fasilitas ruang belajar siswa dan lapangan basket sudah diresmikan Bupati Malang HM Sanusi yang juga didampingi Wakil Bupati Malang H Didik Gatot Subroto, pada Senin (22/3) kemarin.

Saat peresmian Sarpras di SMPN 5 Karangploso, kata

Fuad, Bupati Malang telah menyampaikan jika untuk saat ini PTM masih belum bisa digelar, karena situasi masih Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) masih belum berakhir. Namun, Dinas Pendidikan (Dindik) sudah menyatakan akan melaksanakan uji coba, dan persiapannya sudah 90%. Dindik mentargetkan pada 5 April mendatang siswa sudah bisa kembali bersekolah dengan PTM. "Selama Pandemi Covid19 ini PTM di sekolah masih menunggu dari Pemerintah Pusat. Dan Bupati Malang meminta sebelum PTM para guru di suntik vaksin Covid19 terlebih dahulu,'' paparnya, saat menyampaikan pesan Bupati Malang. [*]

rawa

AYAAN

, 25 Maret 2021

& OLAHRAGA

aya Dilantik jejaring. Hanya ke RS Pendidikan Unair, seperti RS Unair atau RSUD Dr Soetomo. ''Saat ini kami masih mengkaji pendistribusian PPDS di RS jejaring, karena kami prinsipnya menjaga keselamatan dan kesehatan anak didik,'' lanjutnya .

Namun, Prof Budi menegaskan, tidak mungkin terus - terusan membatasi calon dokter spesialis bertemu pasien. Pasalnya kompetensi dokter spesialis didapatkan dari banyaknya penanganan kasus.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr

Halaman 7

SK P3K Bangkitkan Semangat untuk Total Menjadi Pendidik Perasaan guru yang mendapatkan SK P3K (Surat Keterangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) sangat senang dan bahagia, sebab begitu panjang perjuangan untuk mendapatkan status yang lebih jelas. Diantaranya, Niswatun Chasanah SPd, Guru SDN Sugihwaras Candi Sidoarjo, yang merasa lega setelah mendapatkan SK pengangkatan yang telah diperjuangkannya.

"Kami bersama teman - teman sangat puas dan terharu dapat SK P3K. Bagaimana pun juga manusia biasa, pasti mempunyia keinginan yang lebih, berharap kedepannya

SK P3K bisa dijadikan PNS,'' ungkap Niswatun Chasanah SPd, guru SDN Sugihwaras Candi Sidoarjo.

Perempuan kelahiran Jember 16 Juli 1980 ini mengaku, sebagai P3K sudah jadi ASN. Karena ASN itu terbagi dua PNS dan P3K. Sehingga patut disyukuri, sebab semua ini merupakan rezeki yang berkah untuk semuanya. Niswatun juga berterimakasih kepada Pemerintah, Dinas, BKD yang selalu ada dan turut membantu keinginannya. Juga diucapakan terima kasih untuk semua temannya yang selalu kompak dan solid tak kenal lelah dalam berjuang.

Niswatun mengaku, mulai mengajar di SDN Sugihwaras Candi Sidoarjo sejak tahun 2004, dirinya sering mengikuti berbagai tes agar bisa menjadi PNS. ''Pernah ada “Saya menjadi guru mulai tahun 1998 program pemberkasan di Kota Jember dan tahun 2004 pada tahun 2010 melalui sampai sekarang di Sidoarjo. Saya databest. Kemudian kami jadi K2, setelah itu kami ingin mencerdaskan anak bangsa.” mengikuti test PNS waktu itu masih tes tulis.

Niswatun Chasanah SPd Namun kami dinyatakan tidak bisa ikut lagi karena

Soetomo, Joni Wahyuhadi mengungkapkan, pihaknya sebagai RS Pendidikan selama ini telah menunjang pendidikan para dokter. Namun Joni mengaku kesulitan karena dalam masa pandemi ini selain menurunkan jumlah pasien juga memproteksi PPDS selama pendidikan. "Meskipun demikian RS telah melakukan terobosan, seperti saya di bidang klinis bedah saraf setiap malam ada diskusi tentang case pasien atau share jurnal secara online,'' tandasnya. [ina]

faktor usia, rata - rata K2 itu tidak bisa ikut tes karena usia,'' jelas Niswatuh yang sejak kecil bercita - cita ingin jadi guru.

Lulusan 2002 IKIP Jember ini juga menceritakan sebelum di Sidoarjo pernah mengajar di kota asalnya. ''Saya menjadi guru mulai tahun 1998 di Kota Jember dan tahun 2004 sampai sekarang di Sidoarjo.

Saya ingin mencerdaskan anak bangsa,'' kenangnya.

Inspirasi Niswatun menjadi guru, karena menjadi guru itu sangat menyenangkan, bisa mengamalkan ilmu dan menambah pengetahuan.

Karena guru harus mempunyai banyak pengalaman, sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi siswanya.

"Saya ingin mencerdaskan anak bangsa, mendidik siswa yang belum mengerti menjadi mengerti.

Yang terpenting melatih kesabaran dan pribadi yang lebih bermanfaat.

Terima kasih juga kami haturkan kepada orang tua, keluarga, Kepala Sekolah dan semua teman-teman karena doa mereka juga menyertai setiap langkah perjuangan kami,'' tandasnya. [ach]

Jenuh Sekolah Daring

DPRD Jatim Disambati Banyak Anak Beralih Jadi Pengamen DPRD Jatim, Bhirawa Sekolah Daring atau online di rumah rupanya menimbulkan persoalan baru. Kejenuhan sudah pasti dirasakan para pelajar. Pasalnya, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sedianya digelar awal tahun harus diundur oleh pemerintah lantaran pandemi Covid 19 masih belum hilang.

Para pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jenuh dengan keadaan, akhirnya beralih menjadi pengamen di jalan raya hingga perkampungan penduduk. Hal itu terpaksa dilakukan untuk mendapatkan uang demi membantu orang tuanya.

Fenomena ini disampaikan Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, saat menerima

keluhan warga Nginden, Surabaya.

Politisi PKS ini pun mengaku prihatin melihat banyak pelajar yang mengamen lantaran jenuh karena sekolahnya harus daring.

"Saya mendapati pengaduan warga di Surabaya kalau anaknya sudah jenuh untuk pembelajaran Daring.

Bukannya malah pintar malah pengetahuan anak berkurang,'' katanya, Rabu (24/3). Bahkan, lanjut dia, karena bosannya pembelajaran Daring, anak-anak di Surabaya yang orang tuanya mengadu memilih mengamen untuk menghilangkan kebosanan di saat jam sekolah.

Lilik yang juga Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim berharap pemerintah mempertimbangkan kembali untuk pelaksanaan pembelajaran Daring.

''Untuk tingkat provinsi saya melihat sejumlah sekolah di beberapa tempat di Jatim sudah ada diujico-

bakan PTM dengan menggunakan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19,'' jelasnya. [geh]

Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, saat menerima keluhan warga Nginden, Surabaya.

Kembangkan Kampus UNS Caruban, Wabup Kunjungi Menko PMK arif yulianto/bhirawa

pelaksanaan PTM di Kabupaten Jombang 6 April 2021 mendatang, Rabu (24/03).

Kesiapan Sekolah di Jombang

kolah SMP 1 ang, Agus Tri ungkapkan, pisiap melaksanBahkan telah penataan dari emua elemen TM juga sudah masuk juga elol Kesehatan

(Prokes).

"Termasuk pencuci tangan.

Protokol Kesehatannya sudah kita tata semuanya. Kemudian yang terpenting izin dari orang tua, sudah didapatkan.

Penataan jam - jam pelajaran sudah kita tata semuanya, Insya Allah siap kita,'' ungkap Agus Tri Prastyo.

Untuk izin dari orang tua untuk peserta didik mengikuti PTM sudah 'dikantongi' 100%. Orang tua siswa sendiri juga sangat berharap agar anak - anaknya bisa segera masuk sekolah.

"Memang sudah terlalu lama di rumah, sehingga tidak bisa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Daring terus, apalagi sekolah - sekolah pinggiran seperti kami yang jangkauan wifi yang kurang sehingga sangat berpengaruh sekali,'' tuturnya.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyatakan, PTM bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Jombang dipastikan akan dilaksanakan mulai tanggal 6 April 2021 mendatang.

Bupati Mundjidah menegaskan, PTM mulai digelar tanggal 6 April, meskipun pada saat itu merupakan waktu menjelang datangnya Bulan Ramadhan. Tapi setidaknya, ini merupakan pesan kepada masyarakat dan wali murid, Pemkab Jombang sudah siap menggelar PTM. [rif]

Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto bersama Jajaran kepala OPD Pemkab Madiun dan Tim Advokasi UNS datangi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Jakarta, Selasa (23/3). Kunjungan ini guna melakukan koordinasi terkait kebijakan yang akan dikembangkan di Kampus UNS Caruban Kabupaten Madiun.

Pemkab Madiun sangat serius dalam mengembangkan Kampus UNS di Caruban. Hal ini merupakan

upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat khususnya Kabupaten Madiun, sebab mengembangkan kampus memerlukan anggaran yang cukup besar.

Untuk percepatan pembangunan daerah dan pengembangan kampus, maka kampus UNS di Caruban akan lebih baik bila dihibahkan. Tak ayal, Wakil Bupati beserta Tim Advokasi UNS meminta dukungan dan masukan kepada Menteri PMK, Muhadjir Effendy. Muhadjir merupakan salah satu putra daerah

Kabupaten Madiun dan sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kegiatan di kampus UNS Caruban sudah dimulai dan rencananya akan menambah kapasitas mahasiswa. Terdapat tiga jurusan dengan jenjang diploma, yaitu Teknik Informatika, Teknik Pertanian, dan Akuntansi. Untuk tahun ini, kami menganggarkan satu unit gedung untuk bertambahnya mahasiswa,'' jelas Wabup saat membuka pertemuan.

Sementara itu, Menko PMK men-

PMI Bojonegoro Gelar Donor Darah di Lokasi TMMD Tambakrejo Bojonegoro,Bhirawa Untuk pemenuhan stok kebutuhan darah di RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro dan kebutuhan darah oleh masyarakat, PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Bojonegoro menggelar kegiatan donor darah di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110 tahun 2021 Kodim 0813 Bojonegoro, Selasa (23/3) kemarin.

Donor darah digelar di Balai Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, diikuti masyarakat, perangkat desa, dan juga personel Satgas TMMD. Dengan harapan bisa mendapatkan darah sebagai persiapan jika masyarakat membutuhkan sewaktu - waktu.

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Bambang Hariyanto, yang juga Dansatgas TMMD,

menyampaikan donor darah dengan menggandeng PMI Cabang Bojonegoro itu merupakan bagian kegiatan sasaran non fisik program yang akan berlangsung hingga 31 Maret mendatang.

"Bakti Sosial (Baksos) donor

darah wajib bagi para prajurit yang dalam keadaan sehat. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepedulian kepada sesama,'' ujarnya.

Dalam kegiatan ini Program TMMD ke 110 TNI AD mengajak warga untuk tidak ragu - ragu men-

achmad basir/bhirawa

PMI Cabang Bojonegoro menggelar Baksos donor darah di lokasi TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro.

NPCI Gembleng Atlet Difabel Jember Hadapi Peparprov Jatim Jember, Bhirawa Persiapan menghadapi Pekan Paralypian Provinsi (Peparprov) Jawa Timur I, National Paralypic Committee Indonesia (NPCI) Kab Jember menggembleng para atletnya di Stadion Jember Sport Garden (JSG), Rabu (24/3). Ajang olahraga bagi para penyandang difabilitas, digelar di Surabaya 20 hingga 25 Mei mendatang.

Menurut Ketua NPCI Jember, Kusbandono, dalam Peparprov Jatim I ini, para atlet difabel Jember akan mengikuti empat cabang olah raga.

Mereka mengikuti pusat latihan pertama selama pandemi Covid 19. ''Hampir setahun latihan tidak latihan, ini latihan perdana selama pandemi Covid 19. Sedikitnya 15 atlet, terutama atlet yang pernah mengharumkan nama Jember di tingkat regional dan nasional ikuti Training Centre (TC) di JSG,'' tandas Kusbandono.

Dengan alat seadanya, para atlit difabel Jember dilatih kepala NPCI Jember, Rixhi Saputra dan dipantau Ket-

gatakan, yang terpenting adalah pengembangan program vokasi yang harus menyesuaikan kebutuhan di wilayah sekitar. ''Kabupaten Madiun terkenal akan pertaniannya. Kini tanaman porang sedang naik daun, jadi hal itu harus digali secepatnya. Jangan ekspor bahan baku saja ke Jepang. Seharusnya kita sudah bisa produksi bahan siap konsumsi dan di ekspor ke Luar Negeri. Produk Jepang yang bahan bakunya dari Kabupaten Madiun saja bisa ekspor ke Eropa,'' ungkap Muhadjir. [dar]

ua NPCI Jember, Kusbandono. ''Keterbatasan perlengkapan dan logistik, tidak menjadi alasan bagi NPCI Jember untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Apalagi tahun 2019, NPCI Jember sempat mengejutkan

banyak pihak dengan meraih satu medali emas cabang olah raga atletik nomor 200 meter putra disabilitas daksa tanpa sokongan APBD sama sekali,'' ungkapnya.

NPCI Jember berencana menerjun-

effendi/bhirawa

Atlet Difabel Jember saat mengikuti sesi latihan di JSG Jember, menjelang Peparprov Jatim I yang digelar 20 hingga 25 Mei 2021 mendatang.

kan atletnya di tiga Cabor yang dilombakan di Peparprov Jatim 1. Yakni, tiga cabor atletik nomor lari 100 dan 400 meter putra putri disabilitas daksa dan tuli, lompat jauh putra putri disabilitas daksa dan tuli, tolak peluru putra disabilitas daksa dan netra, Cabor bulutangkis putra disabilitas daksa dan Cabor catur disabilitas netra.

"Dengan komposisi atlet itu, NPCI Jember berharap bisa memperbaiki peringkatnya dari peringkat delapan se-Jatim menjadi lebih tinggi lagi,'' ungkapnya. Maka dukungan para pihak terutama Pemerintah Kabupaten Jember sangat diperlukan demi terwujudnya prestasi, salah satunya yang sangat mendesak tersedianya Sekretariat NPCI Jember, alat latihan, asupan gizi yang memadai, serta akomodasi pemberangkatan saat menuju tempat event yang memadai.

"Kami berharap APBD Jember segera kelar, sehingga janji bupati kepada kami saat audiensi segera diwujudkan,'' pungkasnya. [efi]

donorkan darahnya untuk membantu sesama, selain itu tubuh menjadi sehat kalau jika mendonorkan darahnya.

"Darah yang terkumpul akan didistribusikan ke PMI Cabang Bojonegoro sebagai stok darah bagi yang membutuhkan nantinya,'' pungkas Letkol Inf Bambang Hariyanto.

Hadirnya PMI Cabang Bojonegoro dalam kegiatan Donor Darah adalah untuk turut mensukseskan Program TMMD di Kabupaten Bojonegoro.

Salah seorang pendonor, Serka Alwi, mengaku sangat senang bisa mendonorkan darahnya di sela kesibukan mengerjakan proyek fisik pengecoran jalan TMMD. ''Selama ini saya rutin donor darah setiap tiga bulan sekali. Kebetulan ada donor darah di lokasi TMMD, sehingga saya tidak usah jauh - jauh datang ke PMI,'' ujarnya. [bas]

POJOK DAERAH

Pemegang KIP Kuliah Dominasi Penerimaan SNMPTN Unair Surabaya, Bhirawa Lembaga Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengumumkan hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021, Senin, (22/3) sore. Dari pengumuman ini, sebanyak 18.154 peserta dari 3.411 sekolah di seluruh Indonesia tercatat paling banyak mendaftar di Universitas Airlangga (Unair).

Sedangkan jumlah peserta yang diterima sebanyak 1.374.

Menurut Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Mohammad Nasih, calon mahasiswa yang diterima pada jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) didominasi oleh pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Secara keseluruhan pendaftar KIP Kuliah yang diterima di jalur SNMPTN Unair tinggi dari secara umum. Jika calon mahasiswa dari jalur umum persentasenya sebesar 18%, sedangkan untuk calon mahasiswa pemegang KIP-Kuliah persentasenya sebesar 24,31%,'' kata Prof Nasih di Surabaya. Secara umum calon mahasiswa yang diterima Unair pada jalur SNMPTN sebanyak 1.374, termasuk 70 di antaranya diterima pada jalur Golden Ticket. Dari jumlah itu sebanyak 334 calon mahasiswa merupakan pemegang KIP-Kuliah atau sebesar 24,31%. Tahun ini ada 584 sekolah yang siswanya lulus SNMPTN di Unair. [ina]

JATIM MEMBANGUN Prevalensi Stunting di Bondowoso Turun Signifikan

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 8

Bondowoso, Bhirawa Prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso menunjukkan penurunan signifikan. Angak ini berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 adalah 56,4 % dan Riskesdas Tahun 2018 adalah 38 %. Hal ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting sebesar 18,4 %.

Akan tetapi prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso masih lebih tinggi dibanding dengan Jawa Timur.

Namun berdasarkan data hasil bulan timbang yang rutin dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus, prosentase balita stunting di Kabupaten Bondowoso pada bulan Agustus 2018 adalah 18,80%, 2019 adalah 14,59% dan 2020 adalah 12,23%.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyampaikan hal itu menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bondowoso sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

“Yaitu 4 persen dari target yang di tentukan dalam setahun, yaitu sebesar 10,66 persen dalam 2 tahun (2019-2020-Red),”kata Bupati Salwa saat menyampaikan sambutan-

nya di acara Rembuk Stunting di Pendopo Bupati, Rabu (24/3).

Bupati mengintruksikan pada pihak terkait, agar bulan timbang yang dilaksanakan pada semua posyandu untuk terus dipantau. Dimulai dari pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan kadernya harus selalu ditingkatkan.

“Partisipasi masyarakat untuk selalu datang ke posyandu juga harus di ingatkan, baik ibu hamil, bayi sampai balita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,”urainya.

Hasil pelaksanaan bulan timbang yang di input pada Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E PPGBM), Bupati Salwa meminta pada kepala Puskesmas agar bisa menyampaikan hasilnya

kepada lintas sektor diwilayahnya baik itu camat ataupun kepala desa.

Sehingga kata dia, pemenang wilayah setempat mengetahui sasaran stunting yang nantinya harus dilakukan intervensi, baik secara spesifik dan sensitif.

Di mana intervensi dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak awal kehamilan sampai anak berusia dibawah 2 tahun (Baduta). Intervensi pada ibu hamil dan Baduta sekaligus juga bisa turut mengawal keselamatan ibu dan bayi.

“Sehingga mampu menurunkan kasus kematian ibu dan bayi Kabupaten Bondowoso,” jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa data sebaran ibu hamil beserta tingkat resikonya sudah bisa dipantau melalui Sistem Informasi Ibu dan Bayi (Sibuba), baik camat dan kepala desa dapat memantaunya sewaktu waktu dari Hp masing-masing.

Menurutnya, dari data pada Sibuba bisa ditindaklanjuti dengan melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komp-

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat menyampaikan sambutannya di acara Rembuk Stunting yang digelar di Pendopo Bupati setempat, Rabu (24/3) kemarin.

likasi untuk mewujudkan keselamatan ibu dan bayi menuju penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Sedangkan terkait intervensi sensitif yang juga harus segera dituntaskan adalah pemenuhan akses air bersih dan sanitasi. Dimana akses air bersih 73,54%, menyebabkan masyarakat masih ada yang menggunakan sumber mata air atau bahkan sungai, yang jelas-jelas tidak

memenuhi syarat kesehatan.

Di mana kepemilikan jamban masih 75,59 persen. Hal itu dari jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF masih 94 dari 219 desa/kelurahan di Bondowoso yakni 42,92%.

“Masih ada 125 desa/kelurahan yang harus dituntaskan untuk segera ODF, sehingga kita bisa memenuhi target nasional 100 persen untuk akses jamban juga air bersih,” terangnya.

Dari hasil analisis data tahun 2020 yang dilakukan oleh tim penanganan dan pencegahan stunting Kabupaten Bondowoso yang didampingi oleh tim pendamping Banda didapatkan 17 Desa di Kabupaten Bondowoso dengan jumlah prevalensi balita stunting yang cukup tinggi.

“Ini yang nantinya akan menjadi lokus intervensi pada tahun 2022,”ungkap Bupati Salwa.

Akan hal itu, Bupati pun meminta untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi stunting sesuai tupoksi masing-masing melalui intervensi spesifik dan sensitif.

“Persoalan ini bukan menjadi bidang kesehatan saja, tetapi tugas kita semua demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan cerdas,” pungkasnya.

Informasi dihimpun, Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menetapkan target angka stunting Nasional sebesar 14 % pada Tahun 2024. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur adalah 32,5 %. [san]

KELANA JATIM

UMKM di Jombang Diharapkan Naik Kelas Jombang, Bhirawa Bupati Jombang berharap agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang bisa 'naik kelas'. Dari yang sekarang berada di level mikro, bisa naik menjadi usaha kecil, dan yang usaha kecil, bisa 'naik kelas' menjadi usaha menengah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait hal ini yakni dengan menggelar acara 'Business Gathering' Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha Untuk Meningkatkan UMKM Naik Kelas di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (24/03).

Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang dan dibuka secara langsung oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

"Temu usaha ini dilaksanakan agar ada kerjasama antara perbankan dengan para pengusaha, agar supaya UMKM kita bisa naik kelas," ungkap Bupati Jombang.

Dikatakan Bupati, temu usaha ini dilaksanakan juga bertujuan agar terjadi kerjasama yang strategis antara usaha besar, usaha kecil, dan menengah.

Hal itu sambung Bupati Jombang, dimaksudkan untuk memfasilitasi dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan serta mendorong kerjasama kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa naik kelas.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Bank Jatim dengan DPMPTSP Kabupaten Jombang.

Bupati menambahkan, kegiatan tersebut juga selaras dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.[rif]

KodamV/Brawijaya Bantu Pembangunan Daerah Melalui TMMD 110 Surabaya, Bhirawa Kodam V/Brawijaya kembali andil dalam membangun negeri.

Hal itu diwujudkan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TTMD) ke 110 yanh dilakukan di 5 Kodim jajaran Kodam V/Brawijaya.

TMMD 110 ini difokuskan di Kabupaten Jember, Bondowoso, Pacitan, Sumenep, dan Bojonegoro. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi mengatakan, program TMMD disusun secara bottom up planning.

Tujuannya untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah.

"Sasaran TMMD ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya yang berada di daerah yang masih tertinggal, terpencil, dan wilayah perbatasan, melalui pembangunan fisik dan nonfisik," kata Kolonel Arm Imam Haryadi, Rabu (24/3).

Imam menjelaskan, TMMD merupakan perwujudan dari Operasi Bhakti TNI. Yaitu pada program Operasi Militer Selain Perang (OMSP), untuk menggugah partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya. Terutama dalam wujud kemanunggalan TNI-rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tangguh.

Mengusung tema 'TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri' sambung Imam, TMMD kali ini merupakan TMMD yang pertama dilaksanakan di awal tahun 2021.

"Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan semua pihak. Sehingga terjalin sinergitas untuk mengoptimalkan hasil TMMD yang tepat sasaran. Dan bisa mewujudkan desa TMMD sebagai percontohan Desa yang berwawasan kebangsaan," ungkapnya.[bed]

Percepatan Pengaspalan jalan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, terus dilakukan personel Satgas TMMD Kodim 0813 yang bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang.

Pengaspalan 2,4 KM di Jatimulyo Terus Dikebut Satuan Tugas TMMD Bojonegoro Bojonegoro,Bhirawa Percepatan Pengaspalan jalan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, terus dilakukan personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0813 yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang.

Proses pekerjaan pengaspalan jalan bervolume 2.400 X 3 meter

yang berada diwilayah Selatan Tenggara Kabupaten Bojonegoro terus dioptimalkan hingga batas waktu yang sudah dijadwalkan bersama masyarakat desa setempat.

"Pelaksanaan perkerasan jalan ini dapat selesai sesuai batas waktu, apabila terus dipercepat pengerjaanya oleh Satgas dan masyarakat. Sehingga, nanti hasilnya juga bisa dipergunakan oleh masyarakat," demikian disampaikan Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Surahmat,

Rabu (24/3).

Mereka, tak kenal lelah untuk terus bersemangat dan kerja keras dalam melaksanakan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh semua personel Satgas TMMD, bersama masyarakat, dengan harapan kegiatan berjalan lancar dan cepat terselesaikan serta tentunya juga berkualitas.

"Kami berharap dengan semangat gotong royong personel TNI dan masyarkat yang bekerja dilokasi kegiatan tetap terjaga. Mudah-mudahan

pengerjaan pengaspalan jalan ini akan selesai sebelum waktu yang ditentukan," pungkas Kapten Inf Surahmat.

Tak hanya mengerjakan pembangunan fisik infrastruktur, program yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral hingga 31 Maret 2021 mendatang ini juga melaksanakan pembangunan-pembangunan non fisik dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.[bas]

Masih 30 Desa Belum Cairkan Dana Desa Sumenep, Bhirawa Realisasi program Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumenep pada anggaran tahun 2021 ini belum berjalan mulus.

Hingga kini, masih tersisa sebanyak 30 desa atau 10 persen dari 330 Desa di Kabupaten ujung timur Pulau Garam Madura ini belum melakukan pencairan Dana Desa (DD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, M. Ramli mengatakan, hingga

akhir bulan Maret ini, sebanyak 30 desa belum bisa mencairkan Dana Desa pada tahap pertama. Sedangkan 330 desa lainnya telah tuntas merealisasikan DD tersebut.

"Masih ada 10 persen atau 30 desa yang belum melakukan pencairan DD," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh. Ramli, Rabu (24/3).

Ia menyampaikan, puluhan Desa yang belum merealisasikan program

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang dialokasikan melalui anggaran tersebut disebabkan oleh APBDes-nya belum ditetapkan.

"Ini terjadi karena ada dinamika dalam proses penyusunan program dan kegiatan disejumlah desa itu," ucapnya.

Total pagu DD untuk 330 Desa di Sumenep tahun 2021 sebesar Rp. 337, 7 Miliar, sedangkan besarannya tiap desa variatif. Sesuai ketentuan, DD

ditekankan pada tiga hal yaitu pengembangan dan peningkatan ekonomi nasional, mendukung program prioritas nasional, dan penanganan Pandemi Covid-19.

"Kami juga menghimbau semua elemen masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan agar dana desa yang jumlahnya cukup besar dapat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," harapnya. [sul]

Kongres Kembali Kondusif

Forkopimda Jatim Fasilitasi Ribuan Anggota HMI Non Peserta Kongres Surabaya, Bhirawa Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Surabaya ternyata dihadiri 1.303 kader dari Sulawesi. Ribuan mahasiswa itu disebut bukan sebagai peserta kongres.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta saat meninjau pospam Kongres XXXI HMI.

istimewa

Terkait adanya insiden pada kongres tersebut. Forkopimda Jatim, dalam hal ini Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta telah memfasilitasi para mahasiswa. Sebelumnya, ribuan mahasiswa ini sempat memaksa masuk ke dalam ruangan kongres.

"Saya memantau langsung dari kemarin (Selasa) sampai tadi (Rabu) jam 6 pagi. Ada dua hal yang penting, yang pertama sidang kongresnya dan penggembira ada 1.303 orang yang datang dari Makassar," kata Irjen Pol Nico Afinta, Rabu (24/3).

Nico mengaku telah berkoordinasi dengan panitia, agar ribuan mahasiswa ini tidak masuk ke lokasi kongres. Itu dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan di lokasi kongres, sehingga ruangan sidang tidak

penuh dan bisa menjaga jarak.

Ribuan mahasiswa ini, sambung Nico, ditempatkan di sejumlah lokasi.

Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, TNI AL, AD dan AU. Yaitu pembagian dengan Pangdam V/ Brawijaya, Pangkoarmada II dan Danlanud yang ada di Juanda.

"Mereka (ribuan mahasiswa) kita tempatkan di asrama milik mereka (TNI) dan milik Pemprov atas izin Gubernur. Kemudian di Islamic Center kan ada asrama, lalu ada asrama di BPSDM. Sedangkan ada pula mahasiswa yang ditempatkan di Pusdik Brimob Mojokerto," jelasnya.

Nico menambahkan, pihaknya bersama Forkopimda Jatim berusaha menjadi tuan rumah yang baik.

Para mahasiswa ini diberi sejumlah

fasilitas mulai dari penginapan hingga kebutuhan pokok seperti makanan dan keperluan mandi. "Ibu Gubernur, Pangdam dan Danlanud semuanya mendukung. Mereka kita beri penginapan di tempat kami dan kami atensi untuk akomodasi, konsumsi dan semuanya," tambahnya.

Bahkan, sambung Nico, disiapkan mobil untuk mereka ke lokasi kongres, melihat jalannya kongres secara bergantian. Pihaknya pun memastikan sampai sekarang tidak ada permasalahan. Mereka ingin melihat kami akomodir dan diterima panitia.

Sebab, hal itu juga sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan.

Masih kata Nico, memang sempat ada kejadian di mana ribuan mahasiswa yang mendesak ingin masuk ke lokasi. Tak hanya itu, sejumlah gejolak di kongres HMI juga sempat terjadi mulai pelemparan kursi dan kerusakan kaca. Namun kini semuanya sudah berjalan kondusif.

"Semuanya ingin kesini melihat

jalannya kongres, sedangkan aturannya yang menjadi utusan resmi itu lah yang boleh masuk, dan mereka mengerti. Secara umum memang ada insiden kecil terkait mekanisme di dalam persidangan atau kongres tapi sudah kita amankan. Sekarang sidang berlanjut di tahap pleno 3," ucapnya.

Alumnus Akpol 1992 ini berharap kader HMI bisa menyelesaikan kongres dengan baik hari ini. Karena batas waktu digelarnya kongres hanya sampai hari ini. Pihaknya pun yakin para mahasiswa ini sudah dewasa dan mengetahui tahapan-tahapan yang sudah dilalui.

Untuk itu pihaknya akan mendukung dan yakin HMI akan menyelesaikan permasalahan di dalamnya.

"Suasana sudah kondusif. Memang ada sedikit gejolak, tapi proses ini merupakan bagian penting untuk demokrasi. Saya yakin HMI organisasi yang mencetak pemimpin baru. saya yakin HMI bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan di internalnya," pungkasnya. [bed]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 9

Wali Kota Pasuruan Usulkan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengharapkan agar pemerintah pusat tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran Idul Fitri tahun 2020 ini.

Hilmi Husain/Bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Saifullah Yusuf

Namun demikian, masyarakat juga harus wajib mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan.

Termasuk pula, persyaratan

harus dipertegas. Sehingga di daerah bisa menjalankan amanah itu.

“Kami bisa memaklumi dengan situasi yang ada. Lebaran

pasti datang. Kalau kata orang Jawa itu dilarangnya gimana, tidak dilarang gimana. Kalau boleh saya usulkan persyaratannya saja diperjelas dan dipertegas. Sehingga di daerah juga enak penerapannya. Kami di daerah menerima tamu juga enak, ada pedoman. Bagi daerah yang penting pedomannya, sehingga dijadikan pegangan,”

ujar Gus Ipul, Rabu (24/3).

Menurutnya, masyarakat yang mudik nantinya itu juga harus sadar ada tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Yakni, harus patuh terhadap peraturan dari pemerintah.

“Yang akan bepergian harus memastikan dirinya negatif Covid-19. Baik secara tes PCR, rapid atau genose,” te-

gas Gus Ipul.

Yang ke dua adalah ketika sampai di tujuan tempat tujuan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya harus memperhatikan masa berlaku tes Covid-19. Termasuk juga masyarakat harus mengerti betul bepergian di masa pandemi saat ini memiliki risiko sangat tinggi. Baik untuk diri

sendiri maupun orang lain.

“Harus tetap berhati-hati.

Apabila positif jangan mudik.

Kemudian, mudik harus jelas dengan siapa, pakai kendaraan apa. Apabila menggunakan kendaraan umum sudah jelas aturannya. Serta pastinya juga tidak menggunakan tes Covid-19 secara abal-abal,” jelas Gus Ipul. [hil]

KELANA JATIM

Komsos Koramil 0812/11 Kedungpring Pastikan Prokes Masih Berjalan di Masyarakat Lamongan,Bhirawa Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), mulai 23 Maret hingga 5 April 2021.

Dalam upaya membina masyarakat di wilayahnya, jajaran prajurit teritorial TNI AD dari kesatuan Koramil 0812/11 Kedungpring jajaran Kodim 0812/Lamongan terus meningkatkan intensitas komunikasi sosial (komsos) bersama warganya soal pelaksanaan protokol kesehatan.

Serka Tasmiran menggelar anjangsana ke permukiman masyarakat yang berada di desa kedungpring. Kali ini tilik wilayah itu digunakan olehnya untuk menyampaikan edukasi seputar protokol kesehatan (prokes).

“Protokol kesehatan hendaknya menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita kedepankan di masa pandemi Covid-19,” terang Babinsa Serka Tasmiran Diuraikan Babinsa Serka Tasmiran, prokes yang dimaksud antara lain menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan pakai sabun minimum selama 20 detik dan memakai masker setiap beraktivitas sehari-hari.

“Serta mengurangi mobilitas untuk hal-hal yang bersifat kontraproduktif dan menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar,” sambung dia.

Koramil 0812/11 Kedungpring melalui Babinsa melaksanakan komsos dan patroli pemantauan wilayah guna memerankan pembinaan teritorial (binter) kepada warganya.

Tujuan dilakukannya komsos itu antara lain untuk memberikan pengarahan serta bimbingan seputar persatuan, kesatuan, keamanan dan imbauan lain yang diperlukan. [Aha/Yit]

PKS Minta Ada Penguatan Kelurahan dan Integrasi Data DPRD Surabaya,Bhirawa Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya mengusulkan agar Pemkot Surabaya menguatkan operasional kelurahan dan integrasi data dalam Musrenbang Kota Surabaya yang digelar, Rabu(24/3) .

Wakil Ketua Fraksi PKS, Fatkhurrohman dalam Musrenbang yang digelar secara Daring kemarin menyebut penguatan kelurahan dan Integrasi data diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program-program pemerintah kota yang masih sering terkendala karena data yang tidak sinkron.

“Data masih sering bermasalah. Data sangat penting untuk pijakan membuat Policy (kebijakan), termasuk menjadikan program bisa tepat sasaran,’ ujar Fatkhur .

Sebagai contoh basis data yang perlu diperbaiki, Fatkhur menyebut pendataan ulang MBR termasuk penghuni rusun sangat didukungnya. Namun menurutnya sangat bagus kalau publik bisa mengakses, sehingga semua bisa mengawasi jika ada ketidakcocokan data.

“Misal orang kaya kok MBR, atau ada antrian baru kok bisa nyalip antrian t. Ada Transparansi. Data juga harus terintegrasi, tidak ada lagi ego sektoral antar OPD,” tegas legislatir tiga periode ini.

Menurutnya harus ada satu basis data yang menjadi acuan, misal data pengangguran atau data target pengentasan kemiskinan yang perlu pendekatan teknologi. “Agar semua terintegrasi dengan baik ya perlu diaplikasikan teknologi ,” ujarnya.

Sementara terkait penguatan kelurahan, Fatkhur menyebut perlunya ada desentralisasi. Dalam hal program termasuk pelayanan dan perizinan khususnya. [gat]

Tampak dalam foto Bupati Ikfina saat memberikan bantuan Dana Keuangan desa secara simbolis kepada salah satu Kades dari 18 Kecamatan yang ada di Kab. Mojokerto.

Visi, Misi Bupati Ikfina Direalisasikan

Gerojok Rp 51,359 Miliar Bantuan Keuangan Desa Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 239 desa dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, bakal menerima bantuan keuangan desa (BK Desa) tahun anggaran 2021 senilai total Rp 51,350 miliar. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Rabu (24/3) pagi di Pendapa Graha Majatama.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam arahannya mengatakan, Bantuan ini diberikan sebagai sarana mempercepat pembangunan infrastruktur desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian.

“Ini semua demi visi misi mewujudkan Kabu-

paten Mojokerto maju, adil dan makmur. Hal tersebut juga sesuai dengan komitmen kami bahwa pembangunan di Kabupaten Mojokerto, akan dimulai dari desa,” terang Buapti.

Terkait hal ini pula, Bupati menegaskan harus tercipta suatu sinergi antara Pemda dan Pemdes dalam mengelola anggaran secara tepat. Menurutnya prinsip kehati-hatian harus sangat diutamakan.

“Ini mengingat setidaknya ada delapan area intervensi Satgas Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola Pemda, termasuk cakupan pengelolaan anggaran bagi desa. Beberapa hari setelah dilantik, saya dan Gus Barraa menerima kunker KPK. Ternyata ada pro-

Pupuk Subsidi Langka, Pemkab Pamekasan Bantu Pupuk Organik

Kota Madiun WTP Lagi, Pemkot Gelar Rakor Tindak Lanjuti Rekomendasi Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota Madiun merespon cepat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima beberapa waktu lalu.

Rapat koordinasi digelar sebagai evaluasi terkait sejumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 tersebut. Wali Kota Madiun Maidi menyebut semua rekom tersebut sudah diselesaikan. ‘’Kita kembali mendapat WTP tetapi memang ada lima rekomendasi dari BPK. Kita bergerak cepat untuk menindaklanjuti rekom ini. Salah satunya, melalui rakor hari ini,’’ kata Wali Kota usai rakor di Ngrowo Bening, Rabu (24/3).

Seperti diketahui Pemkot Madiun berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali keempat secara berturut tahun ini. Predikat tersebut atas LKPD tahun anggaran 2020.

Penyerahan LHP beserta predikat WTP berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Rabu (10/3) lalu.

Dalam capaian tersebut memang masih ada sejumlah rekomendasi. Di antaranya, penatausahaan aset tetap yang dirasa belum maksimal dan terdapat sedikit kekurangan bayar. [dar]

gram baru di KPK, yakni Satgas Pencegahan ,” Bupati menambahkan,.

Tujuannya adalah mengarahkan secara sistematis agar jangan sampai terjadi kasus korupsi Kepala Daerah. Saya juga ingin menerapkan kepada panjenengan semua para kades, untuk mengikuti arahan KPK tersebut demi pemerintahan bersih bebas korupsi.

“Saya mohon agar bisa dikelola secara konsisten dan memberi manfaat kontinyu bagi masyarakat.

Apabila ada hambatan, segera komunikasi dan konsultasi dengan Pemda,” imbuh Bupati Ikfina.

Turut hadir dalam kegiatan camat se-Kabupaten Mojokerto, kepala desa dari 18 kecamatan, OPD terkait dan narasumber [min]

Tanaman Padi milik Petani, menggunakan pupuk subsidi dicampur pupuk organik siap dipanen.

Pamekasan, Bhirawa Pupuk kebutuhan utama untuk pertanian. Apalagi pupuk subsidi harus diburu petani pada saat musim tanam. Di Pamekasan petani hampir setiap tahun mengeluhkan lantaran dipastikan pupuk bersubsidi tidak cukup untuk kebutuhan.

Mengatasi persoalan itu, Pemerin-

tah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui dinas terkait membantu petani dengan menyalurkan pupuk organik kepada Petani dalam mendukung kelanjutan musim tanam, menjaga tingkat produksi dan kualitas pertanian.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyebutkan, penyediaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Prasarana & sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Kemudian ditindaklanjuti menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK) sebagai dasar pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan.

“Namun alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat tetap tidak mencukupi untuk luasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sehingga salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan tersebut adalah dengan memberikan bantuan pupuk organik,” katanya.

Ia mengungkapkan, persoalan terkait pupuk bersubsidi itu tidak hanya terjadi di kabupaten Pamekan namun juga terjadi dihampir Kabupaten lain di wilayah Indonesia.

“Pupuk organik yang disalurkan kepada petani sebanyak 32,5 ton dengan dukungan anggaran dana Rp 198 juta lebih. Dan kita sekarang sedang menyusun beberapa model untuk bisa menutupi kelangkaan pupuk bersubsidi yang dari pemerintah pusat,” jelas Bupati Baddrut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Pamekasan melalui Kepala Bidang Produksi Pertanian, Achmad Suaidi menyampaikan bahwa tahun 2021 alokasi pupuk subsidi Kabupaten Pamekasan lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu.

“Kita memang tahun ini memperoleh jatah dari pemerintah untuk pupuk bersubsidi lebih banyak dari tahun kemarin kecuali pupuk organik,” ujarnya.

Suaidi merinci, untuk jenis pupuk Urea tahun 2021 Kabupaten Pamekasan mendapatkan 28.114 ton sedangkan tahun lalu hanya 27.094 ton, SP-36 sekarang 14.104 ton tahun lalu 5.055 ton, ZA tahun 2021, sebanyak 15.962 ton dulu hanya 12.628 ton.

Adapun pupuk NPK tahun 2021 memperoleh 19.510 ton tahun lalu hanya 9.696 ton, untuk pupuk organik tahun ini sebanyak 16.939 ton sedangkan tahun kemarin 41.166 ton.

“Memang usulan Kabupaten Pamekasan untuk pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK tahun lalu lebih banyak dibandingkan tahun 2021,” kata Suadi. [din]

Demo Dugaan Korupsi Dana Desa di Kantor Kejari Sampang Dugaan korupsi dana desa (DD) Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terus menggelinding. Hal ini membuat puluhan masa dari sejumlah lembaga anti korupsi kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor kejaksaan negeri (Kejari) Sampang, Madura, Rabu (24/3).

Dalam aksinya, para demonstran meminta kejelasan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

Sebab, sejak tanggal 15 Maret 2019 hingga saat ini laporan dugaan kasus Tipikor Dana Desa (DD) yang dilaporkan kepada Kejari Sampang diduga mandek dan tidak ada

tindak lanjut.

“Maka dari itu kami atas masyarakat meminta Kejari Sampang segera usut tuntas kasus yang sudah Dua tahun ini,” ungkap Busiri koordinator lapangan (Korlap) aksi tersebut.

Bahkan, dalam orasinya para demonstran juga meminta kepada Kepala kejari Sampang yang baru, agar segara menyelesaikan dugaan kasus tipikor DD di desa Sokobanah

Daya yang tak kunjung terselesaikan.

“Kami hanya ingin menyampaikan kepada bapak Kepala Kejari Sampang yang baru bahwa ada PR kasus korupsi yang belum diselesaikan, bahkan kasus ini sudah dua tahun dan terkesan berhenti tanpa ada kejelasan hukum,” Tambahnya.

Aksi tersebut juga diwarnai aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan, lantaran masa mencoba memaksa masuk untuk menemui pucuk pimpinan kejari sampang yang tak kunjung keluar menemui masa.

Sehingga para masa demonstrasi berhasil menerobos para petugas yang berjaga dan kembali berorasi

didepan pintu loby kantor kejari.

“Kami hanya ingin Kepala kejari Sampang yang baru keluar menemui kami untuk mendengarkan secara langsung tuntutan kami,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sampang, Dani Darmawan, meninta agar ada perwakilan dari masa demonstrasi agar masuk keruang aula untuk menyampaikan segala tuntutannya.

Namun, upaya tersebut tetap mendapat penolakan dari masa aksi demonstrasi.

“Karena masa pandemi kami meminta perwakilan untuk masuk keruang aula untuk menyampaikan semua tuntutannya,” singkatnya. [Lis]

Aksi massa terkait dugaan korupsi dana desa

EKONOMI Koperasi Harus Tumbuh dan Sasar Kaum Milenial Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 10

Malang, Bhirawa Bimbingan Teknis Manajemen Pengawas Koperasi di Kota Malang, terus digencarkan, ini dimaksudkan agar Koperasi bisa terus tumbuh dan menyasar kaum milenial. Walikota Malang, H. Sutiaji menyampaikan arahan pada gelaran acara yang digelar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Dalam arahannya, Walikota Sutiaji menekankan agar koperasi di Kota Malang harus bisa menyasar kaum milenial. "Tidak saja kaum kolonial yang memanfaatkan koperasi; namun juga kaum milenial

Bimbingan Teknis Pengawas Koperasi Di Hotel Savana Rabu 24/3 kemarin.

melalui unit usaha lainnya yang dapat dikembangkan lebih luas lagi" tambahnya.

Bukan saja unit simpan pinjamnya yang harus dikembangkan, lanjut Sutiaji, namun juga unit usaha

lainnya agar memiliki profit untuk dapat kesejahteraan anggotanya.

Nilai-nilai kebersamaan harus terus dikuatkan; karena dengan demikian maka ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi akan semakin bertahan di segala situasi jatuh bangunnya perekonomian nasional.

Ia juga menambahkan agar 59 koperasi yang menjadi peserta bimtek kali ini diharapkan agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengawas koperasi.

Sementara itu, Kepala Diskopin-

dag Kota Malang, Muhammad Sailendra menyatakan bahwa kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas koperasi sekaligus memberikan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas koperasi.

Tampak hadir juga sebagai narasumber adalah Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Andi Dharmawangsa dan Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinkop dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Ceppy Sukur Laksana.[mut]

BURSA EKONOMI

Wali Kota Probolinggo Pantau Menggunakan KN Grantin 211 Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin memantau rencana perluasan wilayah pelabuhan menggunakan KN Grantin 211. Bersama perwakilan anggota forkopimda, Sekda drg.

Ninik Ira Wibawati dan sejumlah kepala Perangkat Daerah (PD) tampak pemantauan wilayah perairan Kota Probolinggo.

“Setelah melihat di tengah (laut) jarak dari pelabuhan 1 mil dengan kedalaman 16 meter, kami sudah lihat jaraknya. Inshaa Allah (pembangunan) tidak mengganggu alur nelayan, itu yang lebih penting,” terang Wali Kota Habib Hadi saat berada di dalam kapal milik Kementerian Perhubungan ini.

Melaju dengan kecepatan 15 knot, waktu tempuh perjalanan sekira 2 jam. “Alhamdulillah dengan menggunakan Kapal Grantin kami bisa tahu walaupun ada jembatan, masih bisa dilewati di bawahnya,” tuturnya, Rabu (24/3).

Habib Hadi memastikan perluasan pelabuhan tersebut tidak mengganggu aktivitas nelayan. Hal ini menjadi perhatian wali kota mengingat sebagian penduduk wilayah Kelurahan Mayangan berprofesi sebagai nelayan. “Karena sebagian masyarakat di Kelurahan Mayangan merupakan nelayan, kami memastikan betul-betul tidak ada dampak dengan adanya perluasan pelabuhan ke depannya,” harapnya.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo Budi Krisyanto menyampaikan bahwa kedepan akan ada pengembangan perluasan atau perluasan menambah kedalaman dermaga yang berguna untuk sandar kapal pesiar.

Selanjutnya akan ditata jalur pelayaran sehingga tidak mengganggu kepentingan nelayan dengan mempertimbangkan aspek keamanan sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut Wali kota Hadi Menegaskan, seperti yang diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan prioritas pengembangan Pelabuhan Probolinggo.

Targetnya, ke depan pelabuhan yang berada di pesisir Utara Jatim itu dapat menjadi pusat hubungan perdagangan dan konektor titik-titik pariwisata unggulan di Jawa Timur.

"Dengan terbitnya Perpres No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Timur, Pelabuhan Probolinggo ini bakal dikembangkan menjadi pusat pedagangan. Saat ini sudah menjadi pelabuhan yang cukup besar peranannya bagi Jawa Timur. Per bulannya ada sebanyak 140 kapal besar," jelas wali kota Hadi.[wap]

Petani Situbondo saat melakukan panen tanaman padi dengan dipimpin jajaran Forkopimda baru baru ini.

DTPHP Minta Pembelian Gabah Petani Sesuai dengan HPP

kan petani, mengingat menurut ketentuan HPP atau Harga Pokok Pejualan gabah dipatok Rp 4.200/kg-nya.

Menyikapi kondisi ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Situbondo langsung melakukan antisipasi terkait anjloknya harga gabah di musim panen bulan Maret ini. menurut Kepala DTPHP Kabupaten SituKEHILANGAN bondo, Sentot HILANG STNK, nopol S 2282 BS, a/n Karsi, Ds Mulyorejo, Kec Tambakrejo Bjn Sugiyono, kini BOJONEGORO No. 7946/IMB/BI-IV/2021 jajarannya telah HILANG STNK, nopol S 5547 DQ, a/n M Siswanto, Ds/Kec Sumberrejo Bjn HILANG STNK, nopol S 4353 AAB, a/n Sulikah, Ds Kauman, Kec Bjn mengumpulkan No. 7932/IMB/BI-IV/2021 No. 7947/IMB/BI-IV/2021 berbagai elemen HILANG STNK, nopol S 2493 AFI, a/n Anik Yani, Ds Tlogohaji, Kec Sumberejo Bjn HILANG STNK, nopol S 6251 AH, a/n Agus Wahyudi, Ds Malingmati, Kec Tamterkait untuk No. 7933/IMB/BI-IV/2021 bakrejo Bjn mencegah anHILANG STNK, nopol S 6933 AU, a/n Heni Diana Sari, Ds Sranak, Kec Trucuk Bjn No. 7934/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3917 DM,a/n Oktavian Catur W, Jl P Polim, Kec Bjn No. 7935/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5579 DO, a/n Moch Muslim, Ds/Kel Ngrowo, Kec Bjn No. 7936/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 1795 BE, a/n Siti Maesaroh, Ds Sumberarum, Kec Ngraho Bjn No. 7937/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6317 BC, a/n Ruswanto, Ds Karangagung, Kec Kepohbaru Bjn No. 7938/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6583 AE, a/n M Ali Mahmudi, Dsn Polah, Kec Kepobaru Bjn No. 7939/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5740 CR, a/n Siti M, Ds/Kel Ngrowo 4/2 Bjn No. 7940/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6759 CS, a/n Handayani, Ds Bungur, Kec Ngraho Bjn No. 7941/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4230 DJ, a/n Indah Rahayu, Ds Sidodadi 5/3, Kec Sukosewu Bjn No. 7942/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3635 BS, a/n Slamet, Ds Ngadiluhur, Kec Ngasem Bjn No. 7943/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4674 AH, a/n Sarjan, Ds Sudu, Kec Gayam Bjn No. 7944/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6683 DT, a/n Listari Ningtiyas, Ds Sidobandung, Kec Balen Bjn No. 7945/IMB/BI-IV/2021

sawawi/bhirawa

Situbondo, Bhirawa Saat ini harga gabah di Kabupaten Situbondo terancam anjlok karena ada pengusaha luar Situbondo yang membeli gabah dengan harga lebih murah.

Kabarnya, saat ini harga gabah ditingkat petani menyentuh angka Rp 3.600/kgnya. Harga gabah tersebut akan merugi-

No. 7948/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3109 AT, a/n Uswatun Hasanah, Ds Payeman, Kec Ngraho Bjn No. 7949/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 5464 DL, a/n Siti Khalifatin, Ds/Kec Bjn No. 7950/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3844 DR, a/n Suparmi, Ds Karangdinoyo, Kec Sumberrejo Bjn No. 7951/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 3210 AB, a/n Joko Siswanto, Ds Sukorejo, Kec Bjn No. 7952/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 4955 DA, a/n Yatmo, Ds Sidorej, Kec Padangan Bjn No. 7953/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK,nopol S 4807 BR, a/n Ruliningsih, Ds Panjunan, Kec Kalitidu Bjn No. 7954/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, nopol S 6219 DT, a/n Ari Manto, Ds Krajang, Kec Kalitidu Bjn No. 7955/IMB/BI-IV/2021 HILANG BPKB, nopol S 4169 D, a/n Srini, Desa Kadungrejo, RT 23 RW 11, Kec Baureno, Bjn No. 7955/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-3908-ID. An.Chusnul Islamiyah, Kel Banjaragung dsn Gumeng RT 001/004, Kec Rengel, Kab Tuban No. 7956/IMB/BI-IV/2021

jloknya harga gabah. “Kami juga mengajak Bulog (Badan Urusan Logistik). Diharapkan Bulog bisa menyerap gabah petani Situbondo sekitar 1.000 ton gabah,” ujar mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu.

Sentot memastikan saat ini kondisi Kabupaten Situbondo masih surplus stock beras yakni sekitar 80 ton. Untuk itu, mantan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo mulai melakukan langkah-langkah pencegahan agar harga gabah tidak semakin anjlok memasuki musim panen gabah pada bulan Maret 2021 ini. “Ya kami sudah melakukan langkah langkah strategis sehingga harga gabah tetap sesuai den-

gan HPP,” ujar Sentot Sugiyono.

Sentot kembali menuturkan, pada bulan Maret ini ada sedikitnya 8.112 hektare sawah mulai panen. Sedangkan pada bulan April mendatang, sebut dia, ada 7.203 hektare lahan sawah akan memasuki masa panen. Meski tidak ada ketentuan pengusaha harus membeli gabah lokal, tuturnya, namun harga gabah harus dibeli sesuai dengan HPP sehingga tidak sampai merugikan kalangan petani. “Ya jangan sampai gudang pengusaha itu diisi oleh gabah dari luar. Sehingga akan mengakibatkan panen petani Situbondo akan terganggu termasuk harga gabahnya akan anjlok,” pungkas mantan Sekretaris DTPHP Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Stok Beras di Probolinggo Aman Tolak Impor Beras Probolinggo, Bhirawa Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko demikain dengan wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dengan tegas menolak rencana Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) untuk mengimpor satu juta ton beras ke Indonesia.

Dia menilai, kalau rencana tersebut tidak berpihak pada rakyat utamanya petani. "Kan kasihan, pada petani (kalau sampai terjadi impor beras)," hal ini diungkapkan wali kota Hadi dan Timbul Prihanjoko, Rabu (24/3) Saat ini kata Timbul, di Kabupaten Probolinggo saja, sudah banyak petani yang panen hasil padinya. Sehingga, impor beras tersebut, tidak di butuhkan. "Kalau sampai mengimpor beras, yang jelas harga gabah akan anjlok dan berdampak buruk bagi para petani kita, apa lagi saat ini harga gabah di tingkat petani mulai turun," paparnya.

Timbul melanjutkan, pemerintah boleh melakukan impor beras, kecuali stok beras di Indonesia sudah kosong. Akan tetapi, kalau

masih stok beras aman, pemerintah perlu mendorong dan mendongkrak petani. "Petani kita ini harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat, supaya tetap mempertahankan kualitasnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bulog Cabang Probolinggo Krisna Mujianto, mengaku Setiap harinya Bulog mengalami pertambahan gabah 50 hingga 100 ton. Sedangkan untuk stok beras sendiri masih ada sebanyak 10.024 ton. Stok yang ada tersebut rata-rata digunakan untuk kebutuhan selama 8 bulan penyaluran bulog cabang Probolinggo. "Stok beras di Cabang Probolinggo Masih cukup," tuturnya Kantor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) wilayah Probolinggo-Lumajang memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 9 bulan ke depan masih aman.

Yakni sebanyak 9.847 ton. Meski demikian, Pimpinan Bulog wilayah Probolinggo-Lumajang, Krisna Murtiyanto tetap menyarankan agar petani dapat menaikan kualitas padinya.[wap]

Wuling New Confero S Mulai Dipasarkan di Surabaya Surabaya, Bhirawa Berkolaborasi dengan PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati sebagai mitra diler di Surabaya, Wuling Motors (Wuling) memperkenalkan MPV andalan New Confero S yang diniagakan secara resmi di Surabaya, Jawa Timur.

Area Manager Wuling Jawa Timur, Johan Fithra Zulfikar mengungkapkan diperkenalkan di Tunjungan Plaza 3 Surabaya, Wuling New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ diniagakan mulai dari Rp180.800.000 (OTR Surabaya).

“Kami menghadirkan New Confero S yang mengusung incredible space for new excitement untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga di kawasan Jawa Timur. Seiring dengan semangat ‘Drive For A Better Life’, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk melaju menuju kehidupan yang lebih baik bersa-

ma The Real Spacious Family MPV,” terangnya, Selasa (23/3).

Johan menambahkan adapun perihal ubahannya, sentuhan berbeda terlihat pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan berjiwa muda, yakni desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille yang dinamis, lampu utama yang mengusung aksen baru serta Daytime Running Light (DRL) yang unik.

Sementara itu MPV andalan Wuling ini tetap memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater dan 7-seater dengan captain seat yang dibalut synthetic leather. Ke-

san modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap, aksen karbon merah pada ornament kabin serta dengan aksen jahitan merah pada kursi.

Beragam fitur penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni rear parking camera, head unit 8” touchscreen, audio control dan answering call button, electric adjustable foldable mirror dan driver seat height adjuster.

New Confero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari TPMS, Emergency Stop Signal (ESS), Dual SRS Airbag, Front and Rear Parking Sensor, sistem pengereman ABS & EBD, seatbelt indicator, immobilizer, ISOFIX, dan anti-theft alarm.

Bahkan New Confero S pun didukung oleh berbagai layanan purnajual mulai dari garansi umum kendaraan selama tiga tahun atau 100 ribu kilometer sampai dengan garansi komponen utama mesin dan

transmisi selama lima tahun atau 100 ribu kilometer.

New Confero S diniagakan dalam lima pilihan warna, terdiri dari Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi wuling.id atau silahkan datang ke dealer Wuling yakni Wuling BLESS Basuki Rahmat, Wuling Arista HR Muhammad, Wuling Arista Jemursari, Wuling Perdana Kenjeran, Wuling Arista Tunjungan.

Disamping melakukan peluncuran resmi New Confero S, Wuling juga menggelar pameran dan test drive hingga 21 Maret 2021 di Tunjungan Plaza 3. “Pengunjung tidak perlu khawatir saat berada di area pameran karena protokol kesehatan selalu diterapkan selama acara,” tegas Johan.

Selain itu juga terdapat banyak promo menarik yang disediakan bagi para pelanggan selama acara berlangsung. Mulai dari gratis asuransi selama masa tenor atau TDP mulai dari 15 persen yang diduku-

New Confero S mengusung incredible space for new excitement untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga.

ng oleh Wuling Finance kemudian ada juga voucher belanja setiap pembelian lini produk Wuling.

Bagi konsumen yang melakukan pembelian New Confero S akan mendapatkan hadiah berupa Smartphone. Untuk Confero Series,

Cortez CT dan Almaz Series juga terdapat promo berupa bebas perawatan termasuk jasa dan part selama empat tahun atau 50 ribu kilometer. “Tentunya semua program diatas berlaku syarat dan ketentuan,” ujar Johan. [riq]

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Bupati Jombang Dukung Langkah Gubernur Sambungan hal 1 Oleh karenanya, lanjut Bupati Jombang, pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.

Kabupaten Jombang sendiri merupakan salah satu daerah yang menjadi pemasok kebutuhan beras nasional.

Disinggung lebih lanjut terkait stok beras di Kabupaten Jombang hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini apakah cukup, Bupati menjawab dengan tegas, stok di Jombang cukup. Terlebih saat ini petani padi di Jombang tengah panen raya.

“Makanya, saya kan juga mengatakan sesuai kondisi di Kabupaten Jombang, apalagi Ibu Gubernur sudah stetemen seperti itu. Kita pasti mendukung,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bupati Mundjidah, Jombang juga memiliki anggota Komisi IV DPR RI yang juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait hal ini. “Sudah terwakili oleh Komisi IV. Suara-suara rakyat sudah disampaikan oleh DPR RI,” tandas Bupati Jombang.

Pada hari yang sama, Pemkab Jombang diketahui mengadakan rapat koordinasi terkait permasalahan gabah di Kabupaten Jombang.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Priadi menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dilatarbelakangi oleh turunnya harga gabah di tingkat petani yang hingga jatuh di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan).

“Kemudian setelah ditelusuri, berbagai masuk­an dan lain-lain, kesimpulannya, Bulog harus mendorong para mitra Bulog, untuk memasukkan gabah ke Bulog,” jelas Priadi saat dihubungi lewat ponselnya.

Kemudian saat disinggung lebih lanjut terkait stok beras di Kabupaten Jombang hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Priadi menjelaskan, stok beras di Kabupaten Jombang aman. “Gabah kita, lahan padi kita itu 42.000 hektare, yang panen masih 20.000 hektare. Gabah kita 134 ribu ton di Jombang itu, yang beredar di masyarakat dan lain-lain 130 ribu ton,” jelas Priadi.

Hal itu, sambung dia, menggambarkan bahwa panen padi pada musim penghujan tahun 2021 di Jombang, sudah cukup untuk dikonsumsi seluruh warga Jombang selama satu tahun.

“Panen musim penghujan tahun ini kalau dijadikan beras semua, itu bisa menghidupi orang Jombang selama setahun. Karena setahun butuh 125 ribu ton beras. Hingga penghujung tahun 2021 nanti, beras hasil panen petani Jombang diperkirakan akan mengalami surplus sebesar 202 ribu ton,” pungkasnya. [rif]

l

APBD Jatim Kena Refocusing Rp1,2 Triliun untuk Vaksinasi l

Sambungan hal 1

Permintaan ini sesuai instruksi Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

“Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar Rp1,2 triliun,” katanya, Rabu (24/3).

Menurut Politisi asal Fraksi Partai Gerindra itu mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan.

Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing.

“Refocusing itu tidak haus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat. Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada,” harap Sadad.

Sadad yang juga Plt Kedua DPD Partai Gerindra Jatim, juga belum berani berwacana untuk mengusulkan supaya kran vaksinasi mandiri dibuka, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah. “Kita belum sampai bicara ke arah itu, sebab masih fokus mencari Rp.1,2 triliun itu dari mana,” pungkas Sadad politisi asal Pasuruan.

Sekadar diketahui, vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap. Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum. [geh]

Piawai Cetak Siswa Berprestasi l

Sambungan hal 1

han tangan dingin Muh Hamka.

Salah satu buktinya yang terbaru, Muh Hamka berhasil mengirimkan sejumlah duta siswa terbaiknya ke tingkat Provinsi Jatim, karena mampu memborong beberapa juara pertama dalam event LKS (Lomba Keterampilan Siswa) SMK Wilayah Kerja 2 se-Provinsi Jawa Timur, yang di helat di SMKN 1 Bondowoso baru baru ini.

“Selain harus ulet dan rajin membina, capaian prestasi itu juga berkat guru pendamping yang tak kenal lelah memberikan bimbingan setiap menjelang lomba,” beber pria yang tercatat sebagai pengurus di PD Muhammadiyah Bondowoso itu.

Pria yang aktif memberi siraman rohani itu mengatakan, anak anak didiknya di SMKN 1 Bondowoso selain dikenal punya disiplin tinggi dalam belajar dan berkarya juga aktif dalam berbagai event perlombaan. Dalam pandangan Muh Hamka, dengan aktif mengirim siswanya dalam setiap perlombaan, diyakini nama SMKN 1 Bondowoso akan terus meraih kemajuan dalam sektor peningkatan kualitas pendidikan kedepan.

“Kami saat ini bersama guru guru pendamping terus fokus memberikan arahan bagi siswa yang akan berlaga dalam event LKS tingkat Provinsi Jatim, pada Juni 2021 mendatang,” pungkas Muh Hamka. [awi]

Musrembang, Pemkot Fokus Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rapat yang dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji itu digelar di gedung Bappeko Surabaya, Rabu (24/3).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, musrembang kali ini bagaimana pembangunan Kota Surabaya bisa melibatkan semua pihak, karena dalam membangun sebuah kota itu, tidak hanya dari top down, tapi juga dari bottom up, sehingga diharapkan ada masukan dan pertimbangan dari bawah dan juga jajaran vertikal.

“Dengan cara itu, insyallah anggaran pemkot, RPJM pemkot, dan kegiatan Pemkot Surabaya ke depannya merupakan hasil dari semua pertimbangan dan hasil dari masukan semua stakeholder yang ada di Surabaya, termasuk bagaimana nanti bisa in line dengan Pemprov Jatim,” kata Cak Eri. Ia juga memastikan bahwa arah pembangunan Surabaya ke depannya akan sama dengan arahan Presiden Joko Widodo. Yang pastinya, akan ada infrastruktur, ada pertumbuhan ekonomi dan juga reformasi birokrasi, termasuk pula percepatan pelayanan.

“Ini yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga anggaran kita memang arahnya ke sana.

Dan semua kegiatan ini akan in line dengan Perpres terkait pembangunan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh Bapak

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin Musrembang Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Presiden,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga memastikan bahwa program prioritas Pemkot Surabaya ke depannya adalah bagaimana menanggu­langi masalah pendidikan, kesehatan dan kemiskinan. Setelah itu, baru menyentuh yang lainnya, karena pada saat pandemi Covid-19 ini, fokus pemkot adalah menyelesaikan pandemi ini demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga. “ Te r m a s u k b a g a i m a n a masyarakat dengan peran gotongroyongnya bisa menjaga Kota Surabaya, menjaga dari pandemi Covid-19, kebutuhan bagi yang terpapar Covid-19 yang harus di rumah terus dan tidak boleh berinteraksi dan tidak boleh kerja dulu, maka ini pemkot harus menyiapkan anggaran tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berharap agenda Musrembang itu tidak

sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, tapi benarbenar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Tentunya, berbagai hal yang sudah direncanakan itu tidak akan bisa berjalan lancar bila hanya dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kota. Makanya, gotong royong menjadi modal besar dalam membangun Kota Surabaya.

“Kritik membangun, saran dan dukungan kami butuhkan dari segala pihak. Pintu untuk memberikan saran akan selalu terbuka, salah satunya melalui Musrenbang yang kita laksanakan hari ini. Semoga Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk menuntaskan permasalahan Kota Surabaya dan membawa Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. [iib]

Pejabat Pemprov Ramai-ramai Eksodus Ajukan Inpassing l

Sambungan hal 1

orang, ahli muda 82 orang dan ahli pratama 86 orang. Sementara pada jenjang keterampilan, terdapat 4 orang pada jenjang mahir dan 28 orang jenjang terampil.

“Jadi inpasing itu sesungguhnya bukan hal baru. Karena sejak 2016 sudah bisa dilakukan dan saat ini peminatnya dari PNS semakin tinggi. Maka jabatan fungsional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis, saat dikonfirmasi, Rabu (24/3).

Lebih lanjut Nurkholis menjelaskan, jabatan fungsional kini semakin bergengsi lantaran hakhaknya telah setara dengan pejabat struktural. Baik tunjangan jabatan maupun tambahan penghasilan lainnya.

Di sisi lain, proses inpasing cukup mudah dilalui PNS. Yakni

telah menduduki jabatan selama dua tahun. Bahkan pada beberapa jabatan, pengangkatan fungsional melalui inpassing mengesampingkan kualifikasi pendidikan.

“Pemberian TPP (tambahan penghasilan pegawai) memiliki hak yang sama antara pejabat struktural dengan fungsional sesuai kelas jabatan. Misalnya tunjangan jabatan fungsional ahli madya sama dengan tunjangan kabid, jabatan fungsional ahli utama setara dengan kepala badan,” ujar Nurkholis.

Nurkholis menjelaskan, pola karir PNS di Pemprov Jatim terbagi dalam tiga alternatif. Dalam Pergub 45 Tahun 2020, perpindahan jabat­ an PNS dapat dilakukan secara vertikal, horizontal dan diagonal.

Pola horizontal, yaitu perpindahan posisi PNS yang sejajar dalam kelas dan rumpun jabatan, baik dalam kelompok jabatan adminis-

trasi, ataupun di dalam kelompok jabatan fungsional.

Pola karir vertikal dilakukan dengan perpindahan posisi PNS ke posisi yang lebih tinggi dalam kelompok jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Sementara pola karir diagonal, hal itu dilakukan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional ataupun sebaliknya.

Salah satu jabatan fungsional yang menjadi primadona adalah jabatan fungsional analis kebijakan. Jenjang jabatan tersebut dapat memiliki jenjang hingga ahli utama. “Tugas analis kebijakan itu sangat strategis. Karena mereka harus memberikan rekomendasi kebijakan secara obyektif, non-partisan, seimbang, dan memberikan analisis serta rekomendasi secara komprehensif untuk perumusan kebijakan publik,” pungkas Nurkholis. [tam]

Batu Jatim,” ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Ia menjelaskan, Wali Kota De­ wanti diperiksa bersama tiga saksi lainnya. Salah satu saksi tersebut adalah Yunaedi yang merupakan sopir Wali Kota Batu pada periode perkara ini terjadi yakni 20112017.

Selain wali kota periode sekarang dan sopir mantan wali kota sebelumnya yakni Eddy Rumpoko, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan dua saksi dari kalangan swasta. Keduanya adalah Yusuf sebagai Direktur PT Tiara Multi Teknik, dan Ferryanto Tjokro sebagai Direktur PT Borobudur Medecon.

Jika dalam pengusutan perkara ini Sekda Kota Batu telah men-

jalani dua kali pemeriksaan sebagai saksi. Namun pemeriksaan terhadap Wali Kota Dewanti merupakan pemeriksaan perdana atau yang pertama kali dilakukan.

Diketahui, sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dalam TPK gratifikasi ini, KPK telah melakukan penggeledahan ruang kerja wali kota, termasuk rumah dinasnya pada 14 Januari 2021 lalu.

Dalam operasi tersebut, juga ikut digeledah Tim Penyidik KPK salah satu rumah staf pribadi mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang berlokasi di Kota Batu. Saat itu KPK mengamankan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini untuk dijadikan bahan verifikasi dan analisa. [nas]

Usai Sekda, KPK Periksa Wali Kota Batu l

Sambungan hal 1

(24/3) kemarin, KPK memeriksa Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK RI, Ali Fikri membenarkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan yang dllakukan kepada Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Adapun dalam dugaan TPK penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011 -2017, Dewanti diperiksa sebagai saksi.

“Hari ini (kemarin, red) kita melakukan pemanggilan pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017. Adapun pemeriksaan saksi ini kita laksanakan di Balai Kota Among Tani Kota

Halaman 11

Dewan Sebut 17 Kepala OPD Diisi Plt Ganggu Kinerja Perekonomian DPRD Jatim, Bhirawa Tak kunjung diisinya pimpinan 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim mendapat sorotan tajam dari DPRD Jatim. Anggota komisi A DPRD Jatim, Mohammad Fawait mengatakan, jika tak kunjung diisi oleh kepala dinas definitif akan mengganggu kinerja Jatim, salah satunya perekonomian Jatim yang terancam terpuruk.

“Kami berharap gubernur Khofifah segera menentukan kepala dinas definitif untuk 17 OPD, yang saat ini masih dijabat Plt kepala dinas. Ini jelas mengganggu kinerja Pemprov Jatim di tengah memiliki komitmen untuk membangkitkan perekonomian di Jatim dampak pandemi,” jelasnya saat dihubungi melalui ponselnya, Rabu (24/3).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini butuh sebuah kebijakan cepat dan tepat yang dikeluarkan untuk memulihkan perekonomian di Jatim.

“Kalau OPD-nya yang mengurusi pelayanan publik terlebih disektor ekonomi maupun urusan kesejahteraan rakyat dijabat Plt yang tak bisa mengambil kebijakan strategis, malah terpuruk ekonomi Jatim. Ini mendesak sekali untuk segera diisi dinas-dinas yang masih dijabat Plt,” jelas pria asal Jember ini.

Pria yang akrab dipanggil Gus Mufa ini mengungkapkan, pihaknya optimistis Gubernur Khofifah mengetahui kualitas dan kuantitas dari personel ASN Pemprov Jatim yang layak memimpin OPD tersebut.

“Saya kira gubernur tak memiliki kesulitan untuk segera menunjuk kepala dinas definitive karena lebih tahu kemampuan personelnya sehingga saya mendesak untuk segera diisi OPD yang masih dipimpin plt,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Gus Mufa juga mengatakan, saat ini dalam penganggaran terancam tak bisa maksimal karena adanya jabatan plt tersebut.

“Sekarang ini untuk penganggaran ada peralihan dari ebudgeting ke SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Sistem ini sangat sulit dan tentunya kebutuhan masing-masing OPD berbeda. Kalau dirangkap pengambilan keputusan ini oleh Plt tentunya akan terhambat proses pengerjaan dari dinas satu ke dinas lainnya,” jelasnya. [geh]

Gubernur Tawarkan Tiga Kerjasama Potensial ke Dubes Prancis l

Sambungan hal 1

(OPOP). Selain itu, Jatim juga memiliki potensi besar yang didukung dengan banyaknya UKM dan IKM di bidang fashion.

Sementara, di sisi lain Kota Paris di Negara Prancis merupakan pusat mode dan fashion dunia. Dimana, semua tren mode dan fashion berkiblat ke Paris Perancis. “Kami optimis akan terjalin kerjasama yang baik antara Jatim dan Perancis di bidang industri halal fashion dan Mode. Apalagi, kita tahu kota Paris di Perancis adalah pusat fashion dan mode, jadi kerjasama ini sangat potensial,” tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki nilai historical tinggi dengan keberadaan Majapahit. Utamanya, terkait nusantara, bendera merah-putih, bhinneka tunggal Ika yang saat ini merupakan kunci persatuan bangsa dan negara Indonesia.

“Jawa Timur adalah bumi Majapahit, kerajaan Majapahit kekuasaannya melebihi luas wilayah Indonesia saat ini, dan Kerajaan Majapahit tersebut ada di Jatim, yaitu di Mojokerto,” tuturnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menginisiasi terbentuknya kerjasama di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui revitalisasi museum yang berkaitan dengan kebesaran Kerajaan Majapahit. Harapannya museum tersebut nantinya, bisa menjadi sarana wisata yang mampu mengedukasi masyarakat luas dan dunia terkait histori besar Kerajaan Majapahit bagi Indonesia.

“Jadi, saya juga ingin ada kerjasama untuk pengembangan museum yang bisa menggambarkan kebesaran Kerajaan Majapahit,” tegasnya.

Sementara itu, Duta besar Perancis Mr. Olivier Chambard menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Gubernur Khofiah dan menyambut baik kerjasama yang ditawarkan. Baik di bidang industri halal, maupun teknologi kapal selam.

Selain itu juga kerjasama di bidang lainnya seperti penelitian, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata termasuk museum Kerajaan Majapahit.

“Kami berterimakasih karena mendapat kesempatan kerjasama di berbagai bidang dengan Prov. Jatim. Baik di bidang halal fashion, karena fashion mode ini juga terkait sekali dengan kebudayaan, kultur, dan ekonomi.

Serta, di industri kapal selam dalam hal aspek teknologi terbaru,” kata Olivier Chambard. “Nanti bisa kita kembangkan kerjasama terutama untuk museum-museum yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya. [tam]

Realisasikan Sampah jadi Bahan Pembangkit Listrik Ditunggu Masyarakat l

Sambungan hal 1

gitu. Apa tidak mikir kalau hal itu bisa menyebabkan banjir. Kalau sudah banjir menyalahkan pemerintah,” kata Erni, salah seorang pegawai non ASN Pemkab Sidoarjo.

Kotornya sungai-sungai di wilayah Kabupaten Sidoarjo, menurut evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, selain bisa menyebabkan banjir, juga membuat keberadaan kualitas dari air-air sumur telah menjadi tidak layak untuk konsumsi minum lagi. Kondisi itu sangat merugikan masyarakat.

“Dikarenakan air sumur itu telah

mendapat resapan dari air sungai yang telah kotor, jadi sudah tidak layak konsumsi. Kalau dikonsumsi bisa menyebabkan berbagai penyakit,” jelas Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Supaat Setia Hadi, SKM MKes. Masalah sampah itu kini sedikit mulai terurai, setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu datang ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, yang dimiliki Sidoarjo.

Gubernur berjanji dalam kurun waktu dua tahun ke depan produksi sampah di TPA yang berada di Desa Kupang, Ke-

camatan Jabon akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sebab tentunya, kalau sampah dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk PLTSa, produksi semua sampah yang ada di Kota Delta akan bisa terserap sebagai bahan bakunya. Baik sampah dari pasar maupun sampah dari rumah tangga. “Selain bisa sebagai bahan baku pembangkit listrik, dengan adanya PLTSa juga akan bisa mengurangi aroma sampah di TPA Jabon ini,” kata Gubernur Khofifah, saat berada di TPA sampah itu.

Mantan Menteri Sosial ini juga

sempat mengapresiasi adanya proses di TPA sampah di Jabon saat ini. Sebab keberadaan sampah, juga sudah dipakai untuk composting yang menghasilkan kompos yang kemudian bisa diolah menjadi pupuk organik.

Sehingga pupuk organik ini bisa digunakan untuk sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya.

Dalam sehari bisa di TPA ini bisa menghasilkan sampai 15 ton kompos. “Saya mengapresiasi program Leachete di TPA ini. Yang berfungsi memfilter air lindi atau air sampah untuk diolah agar baku mutunya terkontrol dan air bisa aman dibuang ke sungai,” tandasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Kliwon, 25 Maret 2021

Halaman 12

Wasnaker Harus Pahami UU Cipta Kerja Pemprov, Bhirawa Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) dalam melaksanakan tugasnya harus memahami Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan turunannya diantaranya Peraturan Pemerintah.

Sosialisasi itu disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Disnakertrans Jatim, di Hotel Novotel Samator, selama tiga hari. Dalam kesempatan ini,

Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH mengatakan, ada hal penting terkait pengawasan ketenagakerjaan dalam UU Cipta kerja. Diantaranya, menanamkan kalau wasnaker bukanlah penegakan, namun melaku-

kan pengawasan dan pembinaan.

Selain itu, pengawai pengawas ketenagakerjaan harus memperhatikan beberapa perubahan dan ketentuan batu, dalam UU Cipta Kerja serta aturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah. "Wasnaker harus hadir sebagai pemerintah yang memberikan pengayoman melakukan pengawasan dan pembinaan.

Terpenting, dalam melangsungkan tugas, wasnaker harus pahami regulasi-regulasinya," katanya.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian yang turut hadir dalam Peningkatan Kapasitas Wasnaker Jatim ini menyampaikan, BP Jamsostek memiliki 36 kantor cabang di seluruh Provinsi Jawa Timur, dan berharap untuk membangun sinergi bersama dengan Disnakertrans Jatim.

"Nantinya BPJS TK dan Disnakertrans Jatim bisa pergi bersama-sama untuk mewujudkan kegiatan masyarakat melalui program jaminan

sosial di bidang Ketenagakerjaan," ujarnya. Sebelumnya Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, ST, MM mengatakan maksud dan tujuan kegiatan yaitu menyamakan persepsi meningkatkan pemahaman bagi wasnaker dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini diikuti 200 orang pegawai wasnaker dan bidang pen-

gawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Jawa Timur. Sedangkan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai Undang-Undang Cipta kerja Kemudian, materi berkaitan dengan isu Ketenagakerjaan untuk yang berkaitan untuk pelaksanaan undang-undang Cipta kerja yang ada di Jawa Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2001 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. [rac]

Gelar Jatim Garage, Bank Jatim Tingkatkan Nasabah Generasi Kekinian

KILAS DAERAH

Alimun Hakim/Bhirawa

Wabup Lamongan KH.Abdul Rouf saat Webinar dan Talkshow Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia "NGOPI COI" yang diselenggarakan BNPT.

Pahamkan ke Millenial Lamongan untuk Bijak Bermedsos Lamongan, Bhirawa Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid mengajak segenap insan muda Lamongan untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Seruan itu di sampaikannya saat acara Webinar dan Talkshow Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia "NGOPI COI" yang merupakan bentuk kerjasama BNPT melalui FKPT JATIM dan Pemerintah Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Rabu (25/3).

Di hadapan peserta talkshow yang terdiri dari kepala desa, lurah dan jajaran Muspika, Brigjen Ahmad Nurwakhid menjelaskan, bijak bermedia sosial diantaranya dengan mengupdate konten-konten yang bersifat memberi informasi positif, ukhuwah Islamiyah, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. " Anak-anak muda Lamongan saya minta agar turut menjaga lingkungan tetap kondusif, diantaranya dengan bijak bermedia sosial. Unggah konten yang informatif yang bukan menyesatkan dan menimbulkan situasi gaduh di masyarakat," tutur Brigjen Ahmad Nurwakhid. [aha.yit]

Surabaya, Bhirawa Mengapresiasi nasabah setia, khususnya nasabah Tabungan Siklus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) telah menyelenggarakan Undian Tabungan Siklus untuk pertama kalinya. Dihadiri langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak beserta Istri, Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jatim, Kepala Kantor Regional IV OJK, serta Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris bankjatim.

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman mengungkapkan kegiatan undian Tabungan Siklus, menjadi puncak acara dari rangkaian event Jatim Garage yang diadakan oleh bankjatim. Jatim Garage sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merespon perkembangan Dunia Perbankan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi.

"Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kami merupakan bank daerah yang tidak hanya segmented pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi kami juga hadir di tengah-tengah anak muda atau generasi kekinian saat ini," terangnya, Rabu (24/3).

Busrul Iman menambahkan Bankjatim sendiri memiliki beberapa produk tabungan seperti Tabungan Siklus, Simpeda, dan tabungan lainnya. Tabungan Simpeda mendominasi jumlah seluruh Tabungan yang ada di bankjatim dan hingga saat ini tercatat mencapai Rp22 triliun.

Tabungan Siklus sendiri merupakan produk asli dari bankjatim yang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi baik secara jumlah nasabah maupun nominal.

Sampai dengan saat ini tercatat

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak beserta Istri menyerahkan hadiah utama Tabungan Siklus di Ruang Bromo lantai 5 Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya (21/3).

jumlah tabungan Siklus mencapai Rp4 triliun atau tumbuh sebesar 200 persen dibanding tahun sebelumnya (YoY), sedangkan jumlah nasabah tercatat 456 Ribu penabung atau tumbuh 20 persen (YoY).

Sementara itu kegiatan Undian Tabungan Siklus ini sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan yang selama ini diberikan kepada bankjatim serta sebagai sarana untuk merperkuat positioning dari Tabungan Siklus agar kedepan pertumbuhannya semakin tinggi.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Biro Perekonomian Setdaprov Jatim

Elestianto Dardak mengapresiasi langkah bankjatim yang terus berinovasi dalam menggandeng mitra-mitra milenial termasuk dengan adanya penyelenggaraan Jatim Garage.

"Kegiatan ini menjadi sarana yang tepat dalam mendorong dan memberikan peluang bagi ekonomi kreatif, yang saat ini didominasi oleh para milenial melalui produk-produk yang relevan dengan selera anak muda saat ini," jelasnya.

Emil juga mengucapkan selamat kepada nasabah bankjatim yang telah beruntung memperoleh hadiah

undian Tabungan Siklus, menabung di bankjatim, berarti sama dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Timur.

Di tengah pandemi saat ini, bankjatim menyelenggarakan kegiatan Jatim Garage secara virtual dan menerapkan social distancing sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu inovasi lain yang diciptakan adalah membuat media atau sarana untuk mempertemukan market melalui website Jatimgarage.id sehingga bisnis tetap berjalan sekalipun di tengah pandemi saat ini. [riq]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim

Bangkitkan Potensi Kriya di Masa Pandemi

Dekranasda Gelar Pameran Terbesar dan Terlengkap di Indonesia Timur Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi berseiring dengan ikhtiar penanganan Covid-19.

Langkah itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membangkitkan kembali sektor usaha kriya melalui Pameran Batik Bordir dan Aksesoris Fair ke-16 yang digelar bersama Dekranasda Jatim di Atrium Mal Grand City Surabaya selama 24 - 28 Maret.

Pameran batik terbesar dan terlengkap di Indonesia Timur itu kembali digelar dengan mengusung tema " Kebangkitan Kriya dalam Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi ". Pameran tersebut dihelat dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, langkah ini sesunghuhnya selaras dengan program nasional yakni bela dan beli produk Indonesia. Sebab, produk-produk ini merupakan produk ekonomi kreatif yang diharapkan menjadi pintu kebangkitan ekonomi dan UMKM Jatim. "Bahwa backbone ekonomi Jatim, 56,49 persen ditopang oleh UMMM. Oleh karena itu, secara bertahap inisiasi ekspo seperti ini akan membuka ruang bukan hanya dengan melihat langsung disini tetapi juga bertransaksi secara online melalui market place yang sudah disiapkan," ujar Khofifah di sela pembukaan pameran, Rabu (24/3).

Khofifah pun mengajak agar masyarakat antusias berbelanja produkproduk ekonomi kreatif. Tidak harus datang ke pameran karena produkproduk tersebut dapat diakses secara

Salah satu narasumber (berbaju hitam merah), Honey Wahyuni Sugoharto Elgeka SPsi M Ed sedang memaparkan materi tentang Pengembangan Karyawan Perpustakaan dalam Inovasi Kerja di Era Digital.

Peserta juga diajak aktif dalam kegiatan rakor tersebut.

Tingkatkan Kualitas Perpustakaan, Jadikan Pusat Informasi Bagi Masyarakat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandai pembukaan pameran batik bordir dan aksesoris dengan membatik didampingi Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin.

daring. "Makanya menurut saya www.batikbordirfair.com ink ayo di klik supaya marketnya bisa menembus komunitas mana saja bukan hanya yang hadir disini," tandas Khofifah.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin menuturkan, momen spektakuler ini dimaksudkan untuk memberi apresiasi dan kesempatan yang seluas luasnya bagi pelaku UMKM, khususnya pengerajin batik, bordir, tenun, maupun jenis kerajinan kriya lainnya. Terlebih sebagai tanda kebangkitan kriya pada masa pandemi. Di samping itu, pameran ini juga menjadi cara untuk melakukan tasyakuran HUT ke-41 Dekranasda.

"Semoga pengerajin daerah dapat lebih meningkatkan dan mengembang-

Gubernur Khofifah meninjau stand pameran produk batik bordir dan aksesoris di atrium mal Grand City Surabaya, Rabu (24/3).

kan kreatifitas, produktifitas maupun jaringan pasar secara maksimal di pasar global sekaligus menempatkan batik sebagai warisan budaya bangsa yang harus tetap dilestarikan dan dikembangkan baik di dalam negeri maupun manca negara," ujar Arumi.

Dalam pameran itu, sebanyak 88 booth pameran dihadirkan untuk berbagai produk, desain dan motif terkini baik tradisional , etnik, maupun modern. Mereka yang hadir berasal dari kalangan pengusaha industri dan pengrajin batik, bordir, tenun, songket, sulaman , busana tradisional, serta beragam produk fashion.

Dengan menerapkan konsep pameran offline to online, Batik Bordir Aksesoris Fair 2021 menyajikan kemudahan bagi para pengunjung pameran untuk dapat berbelanja secara virtual melalui laman www.batikbordirfair.com dan marketplace Tokopedia.

Kepala Biro Perekonomian Jatim Tiat S Suwardi menambahkan dalam laporannya, selain pameran kriya ajang tersebut juga diisi berbagai kegiatan positif lainnya. Di antaranya ialah workshop aksesoris, menjahit bordir, kecantikan, desain fashion hingga talkshow perbankan. Dalam ajang tersebut juga dimeriahkan dengan fashion show serta demo masak.

"Kami berterimakasih atas dukungan ibu Gubernur Khofifah, Ketua Dekranasda Jatim dan para pelaku usaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi di Jatim," pungkas Tiat. [tam*]

Pemprov, Bhirawa Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan menjadi pusat informasi bagi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi "Pengembangan Pelayanan Perpustakaan" Tahun 2021, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Malang, selama dua hari (23/3-24/3).

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, drs Supratomo MSi mengatakan, rakor tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi staff perpustakaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sehingga mendapatkan hasil kerja yang memuaskan.

"Sehingga kedepan, perpustakaan dapat terwujud untuk memberikan pelayanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka," harapnya. Supratomo juga menambahkan, rakor ini diharapkan mampu mencapai tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dikatakannya, layanan perpustakaan sebagai salah satu pusat rujukan informasi berkewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Selain itu perpustakaan juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

Sehingga, perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan turut serta mengembangkan potensi diri dalam setiap individu agar mendorong perubahan kualitas hidup menjadi lebih sejahtera. Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jawa Timur Dra. Mei Endah Iriani, MM men-

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, drs Supratomo MSi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakor "Pengembangan Pelayanan Perpustakaan" Tahun 2021 yang diselenggarakan dua hari Selasa (23/3) dan Rabu (24/3) di Malang.

yampaikan, kegiatan rakor ini untuk mewujudkan perpustakaan yang memenuhi standar sebagai perpustakaan induk dengan berbagai fasilitasnya.

Kemudian meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pendorong serta pusat belajar bagi masyarakat khususnya pelajar maupun mahasiswa, menyediakan berbagai jenis koleksi perpustakaan sebagai bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna jasa perpustakaan, dan memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sementara salah satu narasumber rakor, Honey Wahyuni Sugiharto Elgeka SPsi M Ed menyampaikan karyawan dinas perpustakaan baik daerah dan provinsi harus melakukan perubahan ditengah era digital khususnya membuat inovasi baru.

Sejauh ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim sudah membuat beberapa program kerja yang

mengaplikasikan teknologi digital, seperti adanya aplikasi djatim (untuk pinjam dan pengembalian buku), kegiatan edukasi dengan menggunakan social media (youtube, instagram live, facebook, dll). Honey mengharapkan setiap karyawan dari dinas perpustakaan daerah harus mengerti visi misi organisasi agar dapat membuat inovasi yang mampu mengembangkan organisasi lebih baik lagi. "Setiap karyawan terdorong ingin mengembangkan ide, maka seberapapun besar ide itu tidak menjadi masalah, tetapi keinginan untuk berinovasi harus menjadi "top of mind" dari setiap insan dinas perpustakaan daerah," katanya.

Peserta Rapat Koordinasi "Pengembangan Pelayanan Perpustakaan" Tahun 2021 sebanyak 80 orang peserta dari Dinas/Badan Perpustakaan dan Kearsipan seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. [rac*]