HARIAN
Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Kamis Kliwon, 25 NOVEMBER 2021
Pertumbuhan Ekonomi Jatim 2022 Diproyeksi Capai 5,8 Persen Ekspor Industri Manufaktur Beri Pendorong Kuat
Buruh Tuban Ancam Turunkan Massa Lebih Besar Lagi
Pemprov, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi Jatim diprediksi akan terus meningkat seiring bangkitnya berbagai sektor industri manufaktur. Bank Indonesia optimistis, pertumbuhan ekonomi Jatim tahun depan akan terus terakselerasi pada level 5 - 5,8 persen. Pertumbuhan ini akan tercapai dengan adanya sinergi kebijakan inovasi antara pemerintah daerah serta lembaga atau otoritas lainnya di wilayah setempat.
Tuban, Bhirawa Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat pekerja Ronggolawe (GASPER) melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) di tahun 2022 yang hanya naik sebesar Rp 6990 rupiah Rabu (24/11). Dalam aksinya massa menilai pemerintah Kabupaten Tuban sudah zholim pada para buruh, selain itu meraka juga menyampaikan bahwa hari ini nurani Pemkab Tuban telah mati. “Innalillahi wainnailaihi rojiun hari telah meningal hati nurani pemerintah Kabupaten Tuban, kenapa saya katakan bahwa nurani pemerintah kabupaten Tuban sudah meninggal, karena serikat buruh dan serikat pekerja di kabupaten Tuban sudah dizalimi, karena dalam proses penetapan sidang pleno penetapan UMK kabupaten Tuban sudah dilakukan dengan cara cara tidak beretika dan tidak bertanggung jawab, serikat pekerja yang ikut andil dalam proses penetapan tiba tiba di coret dan tidak diikutkan dalam dewan pengupahan”, kata Irhamsyah ketua Sarbumusi Tuban. Usai menyampaikan orasinya akhirnya ketua DPRD HM Miyadi, S.Ag menemui para pemdemo dan menyampaikan dukungannya kepada para buruh. Tak puas dengan jawaban ketua DPRD massa meminta ketua DPRD untuk menandatangani dan menyetempel surat dukungan untuk di sampaikan ke Bupati Tuban. Usai menyampaikan aspirasinya massa kemudian bergerak menuju kantor bupati tuban, didepan kantor bupati para buruh kembali membentangkan spanduk dan poster yang berisi tuntutan, bahkan ke halaman 11
Penyelewengan DD dan ADD, Kejari Malang Bidik 100 Desa
Korban dan Keluarga Ditangani Rumah Aman Dinsos Jatim efek jera. “Saya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian ini. Apalagi korban masih berusia belia dan selama ini bertempat tinggal di Ponpes dan Panti Asuhan Yatim dan Duafa,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Rabu (24/11).
Saat ini, kata Khofifah, Pemerintah Provinsi Jatim sendiri telah bergerak cepat dengan mengamankan korban ke safe house atau rumah aman milik Dinas Sosial Provinsi Jatim. Tidak hanya itu, ke halaman 11
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Menpan Dorong Semua Pemda Miliki MPP
MITRA
Rutin Beri Penghargaan SEJUMLAH personil polisi dan Bhabinkamtibmas Polres Situbondo berprestasi dan memiliki dedikasi dalam melaksanakan tugas mendapatkan penghargaan khusus dari Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifa’i Selasa (23/11). Penghargaan spesial itu di helat di halaman Mapolres Situbondo. Kapolres Situbondo mengaku ada tujuh personil polisi yang mendapatkan penghargaan berprestasi. Kapolres Imam mengatakan, pemberian penghargaan kepada tujuh personil polisi ke halaman 11
Sentil
Menpan Dorong Semua Pemda Miliki MPP - Yang penting itu pelayanannya. Penyelewengan DD dan ADD, Kejari Malang Bidik 100 Desa - Terima duitnya mudah, yang sulit godaannya. PPKM 3, Gus Ipul Larang Warga Gelar Pesta - Bisa hemat duit.
sudarno/bhirawa
AKBP Achmad Imam Rifa’i SH SIK MPICT MISS
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menekan tombol Launching MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11).
ke halaman 11
Gubernur Khofifah bersama Kepala Kanwil BI Jatim Budi Hanoto menyerahkan plakat penghargaan dalam forum Pertemuan Tahunan BI di Gedung Negara Grahadi, Rabu (24/11).
Para buruh di Kabupaten Tuban saat melakukan aksi penolakan UMK di Kabupaten Tuban.
Usut Tuntas Kasus Asusila dan Perundungan di Malang Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan kasus pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang pelajar SD di Kota Malang. Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memproses pidana seluruh tersangka agar ada
perekonomian, peningkatan inklusivitas UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, inovasi dan sinergi kebijakan tersebut telah mampu menjaga momentum kebangkitan ekonomi Jatim di tahun 2021. Di tengah kebijakan pembatasan wilayah, pada triwulan III 2021 ekonomi Jatim tetap mampu tumbuh positif sebesar 3,23 persen year on year lebih tinggi dari Jawa yakni 3,03 persen year on year. Sementara itu, pada triwulan IV 2021 pemulihan ekonomi Jatim diperkirakan terus ber-
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Budi Hanoto saat menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan 2021 di Gedung Negara Grahadi, optimisme kebangkitan ekonomi Jatim didukung oleh kondisi fundamental. “Utamanya ditopang oleh sektor pertanian serta kuatnya sektor industri yang menjadikan Jatim sebagai lead export manufaktur,” ujarnya, Rabu (24/11). Kondisi ini, kata dia, diperkuat inovasi dan sinergi berbagai pihak dalam menggali potensi yang ada, seperti penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, digitalisasi
Kabupaten Madiun, Bhirawa Menpan-RB RI Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun, Jatiim, Rabu (24/11). Fasilitas ini diharapkan bisa memberikan pelayanan dab kemudahan bagi masyarakat yang mau mengurus masalah perizinan. Menurut Tjahjo Kumolo, MPP memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan wilayahnya. Hal itu sejalan dengan reformasi birokrasi ke halaman 11
Kab Malang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang telah membidik 100 desa yang kini masuk zona merah terkait penyelewengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Sehingga desa yang masuk zona merah tersebut kini sudah berurusan dengan Aparat Penegak Hukum
(APH). Sedangkan di Kabupaten Malang terdapat 378 desa ditambah 12 kelurahan, sehingga ada 25 persen desa yang masuk zona merah. Demikian yang dikatakan, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Malang Agus Hariyono SH, Rabu (24/11), ke halaman 11
PPKM 3, Gus Ipul Larang Warga Gelar Pesta
Hilmi Husain/Bhirawa
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf
Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghimbau masyarakat Kota Pasuruan untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid19 jelang pemberlakuan PPKM level 3 serentak se-Indonesia Ia juga mengingatkan supaya semua pihak menahan diri untuk tidak pergi berombongan dan melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan ke halaman 11
Strategi Eri Cahyadi Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi (bagian kedua)
Buat Gerakan ‘Surabaya Memanggil’, Puskesmas Buka 24 Jam hingga Gencarkan Vaksinasi
Keberhasilan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menangani penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan bukan simsalabim. Tapi berkat kerja keras dan taktis untuk melakukan 3T; testing, tracing dan treatment serta menggencarkan vaksinasi. langkah taktis. Seperti membuat Zainal Ibad, Kota Surabaya gerakan ‘Surabaya Memanggil’. Mantan Kepala Badan PerenMaksud dari testing itu adalah canaan dan Pembangunan Kota melakukan tes Covid-19, baik (Bappeko) Surabaya itu sadar, tak dengan tes swab antigen ataumungkin hanya pemerintah yang pun polymerase chain reaction bergerak. Surabaya membutuhkan (PCR). Sedangkan tracing yakni relawan untuk membantu penanmelakukan penelusuran kontak ganan Covid-19. erat dengan orang yang telah Gayung bersambut, ajakan Wali terkonfirmasi positif Covid-19. Kota Eri direspon 2.500 pemuda Sementara treatment yaitu upaya Surabaya. Mereka berbondongutama penanganan Covid-19. bondong dengan ikhlas tanpa Saat Surabaya mengalami lonmendapat gaji membantu pemerjakan positif Covid-19, Wali Kota intah menangani pandemi. Sebagai Eri telah melakukan langkah-
penanda, mereka pun melakukan deklarasi bersama ‘Surabaya Memanggil’ di halaman Balai Kota Surabaya, Jumat (2/7/2021). “Kami, Relawan Surabaya Memanggil, segenap Arek-Arek Suroboyo, hadir demi Surabaya merdeka dari Covid-19. Kami, Relawan Surabaya Memanggil, siap untuk gotong royong bergerak melindungi diri, keluarga, kota, dan negara. Kami, Relawan Surabaya Memanggil, mendengar dan menjawab panggilan Surabaya,” begitu bunyi naskah deklarasi yang dibacakan relawan secara bersama. Wali Kota Eri mengatakan, masyarakat yang mengikuti deklarasi ke halaman 11 Salah seorang warga saat disuntik vaksin setelah terjaring razia Vaksin Hunter. Saat razia, dia diketahui belum melakukan vaksin.
EKSEKUTIF Sutiaji Imbau Masyarakat Waspada Jelang Natal dan Tahun Baru Kamis Kliwon, 25 November 2021
Malang, Bhirawa Natal dan Tahun Baru (Nataru), selalu menjadi pusat perhatian Pemerintah, pasalnya saat libur pada dua moment penting itu, kondisi Indonesia belum sepebuhnya bebas dari pandemi Covid 19.
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Ditemukan bayi perempuan diteras rumah warga di Dsn Tambak Agung Kec. Labang Bangkalan pada September 2018 dalam keadaan terbungkus sarung. Berdasar penyerahan dari Dinas Sosial Kab. Bangkalan, Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN
Halaman 2
Karena itu, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, mengimbau masyarakat Kota Malang untuk waspada terhadap kemungkinan melonjaknya penyebaran Covid-19, serta menjaga kondusifitas Kota Malang selama masa tersebut. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Wilayah Kota Malang. Rapat ini dihadiri oleh Forkopimda Kota Malang, Selasa (23/11) kemarin.
Sutiaji megutarakan sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, pembatasan kegiatan masyarakat akan dilaksanakan dengan kembali diberlakukannya PPKM level 3 sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 nanti. “Di tahun ini, dan ini perintah dari Presiden, tahun ini kita tahu seluruhnya di Indonesia diterapkan level 3,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN
Ditemukan warga bayi laki – laki di lorong rumah warga di Dsn. Krajan Ds Grobogan, Kedungjajag, Lumajang pada April 2018. Berdasarkan penyerahan dari Dinas Sosial PP dan PA Kab. Nganjuk, Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo Tlp. 8941814
Ditemukan bayi perempuan di Jl. Raya Nyalaran Pamekasan pada Desember 2014 dalam kondisi terbungkus kain sarung dan disimpan dalam kardus air mineral. Berdasar penyerahan dari Dinas Sosial Kab. Pamekasan, Saat ini bayi tersebut mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN
PEMBERITAHUAN DITEMUKAN
Ditemukan warga bayi laki – laki di pinggir jalan di Dsn Blaring Ds. Panggungsari Kec. Durenan Kab. Trenggalek pada Oktober 2021. Berdasar penyerahan dari Dinsos PP, PA Kab. Trenggalek, Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo Tlp. 8941814
Ditemukan bayi perempuan di warung legen Jl. Karangandong Driyorejo Gresik pada Desember 2018. Berdasar penyerahan dari Dinas Sosial Kab. Gresik, Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSA Balita Sidoarjo Tlp. 8941814
waspada dengan menahan diri untuk tidak berkerumun guna mencegah terjadinya lonjakan penyebaran Covid-19. “Untuk tetap waspada, dengan cara kita bisa mengendalikan diri kita. Untuk tidak berkerumun, untuk tidak berhura-hura di awal tahun 2022 dan akhir 2021,” pintanya. Lebih lanjut, Sutiaji akan melakukan antisipasi agar tidak terjadi kerumunan. “Tidak boleh ada perayaan tahun baru, misalnya kumpulkumpul di alun-alun. Akan ada pembatasan. Alun-alun akan kami tutup. Ini untuk meghindari kerumunan orang, kita tidak ingin kecolongan seperti tahun 2020 kemarin yang berimbas fluktuatif di tahun 2021,” pintanya. Tidak berhenti di situ, berseiring dengan terkedalinya kondisi Covid-19 di Kota Malang menjelang nataru, Wali Kota Sutiaji mengingatkan masyarakat untuk tidak abai dan lalai dalam mematuhi protokol kesehatan. “Tetap kita tidak boleh abai dan lalai. Kuncinya adalah
protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Kami harap nanti seluruh komunitas yang hadir di sini itu menyampaikan ke umat maupun kelompoknya,” ujar Sutiaji. Ia juga mengatakan bahwa persiapan menghadapi nataru tidak semata terkonsentrasi pada mobilitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran Covid-19. “Berkaitan dengan kesiapan nataru ini, kita jangan hanya konsentrasi pada mobilitas orang,” tuturnya. Namun, imbuh Walikota Sutiaji, juga menjaga kondusifitas agar umat beragama yang melaksanakan natal, dapat beribadah dengan aman. “Maka bagaimana menjaga saudara-saudara kita yang sedang merayakan natal. Saya yakinkan pada semua bahwa nanti tidak usah ada keraguan bahwa kami bisa dengan semua komunitas ini siap menjaga keberlangsungan ibadah saudara sekalian,” papar orang nomor satu di Kota Malang ini.
Sejalan dengan itu, Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto, menyatakan pihaknya siap menjaga kondusifitas saat nataru nanti. Pihaknya akan menerjunkan sejumlah personel yang ditempatkan di berbagai tirik pos pengamanan. “Personel kita atur total 570 orang. gabungan TNIPolri, dari Pemerintah Kota Malang, dan kami akan melibatkan komunitas yang ada di wilayah Malang Raya ini,” ungkapnya. Menurutnya, ini sebagai upaya mempertahankan kerja keras Pemkot Malang, Forkopimda, beserta elemen terkait lainnya dalam menekan penyebaran Covid-19 selama ini. “Apa yg sudah dilakukan pemerintah, komunitas hingga relawan terhadap penanganan Covid di bulan Juni sampai sekarang, kita sudah berbangga hati. Apakah kerja keras ini akan terulang kembali kalau kita tak taat protokol kesehatan,” pungkasnya. [mut]
wiwieko/bhirawa
Marsono menyerahkan berita acara persetujuan penetapan APBD Tulungagung 2022 pada Bupati Maryoto Birowo didampingi Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan pimpinan dewan lainnya, Rabu (24/11).
DPRD Tulungagung Sahkan Perda APBD 2022 DPRD Tulungagung, Rabu (24/11) sore, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung. Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, tersebut juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan penetapan ranperda lainnya menjadi perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Dana Cadangan serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Perda itu, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.508.-
713.753.391,00. Sedang belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 158.125.430.312,00. Sementara, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 175.000.000.000,00 dan pe ngeluaran sebesar Rp 16.874.569.688,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp 158.125.430.312,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0 (nol) Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi PDI
Perjuangan dengan juru bicaranya, Heru Santoso. Ada 12 catatan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Di antaranya meminta bupati untuk melakukan verifikasi data siswa miskin dalam pelaksanaan pendidikan murah tahun 2021/2022 yang dilaksanakan dalam bentuk e-money (KPP), menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan meningkatkan sarana cetak KTP. Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2022. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna. “Kami berterima kasih pula dengan catatan yang diberikan fraksi dalam pandangan akhirnya. Semua akan kami kami tindak lanjuti dan aplikasikan,” paparnya. [wed.adv]
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat memberi pengarahan di acara pelatikan.
syamsudin/bhirawa
Mutasi Pejabat, Bupati Pamekasan Ingatkan Target Pemerintah Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam, melantik pejabat pimpinan tinggi dan administrator, berdasar Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan, nomor : 821.2/142/ 432.403/2021. Tiga pejabat itu, yakni : Ach Kusairi, sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimutasi menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Kemudian Cahya Wibawa, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang (PUPR) dipindah menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pejabat yang dipindahtugaskan adalah Raden Mohammad Syaiful Amin yang sebelumnya menjabat
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Satpol PP Pamekasan. “Tidak merasa hebat, antara staf dan bukan staf, biasa, sama. Kita ini the dream team. Kalau ada kepala dinas yang merasa lebih hebat dari kepala dinas lain itu kuno, tidak berlaku di zaman sekarang,” kata Bupati Baddrut Tamam, di sela acara pelantikan di Peringgitan dalam Ronggodukowati Pamekasan, (24/11). Dia mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk berkomitmen membangun kabupaten ini mampu bersaing dengan kabupaten/kota maju di Indonesia dengan melaksanakan program yang telah dicanangkan bersama secara serius. The dream team menuju Pamekasan Hebat harus tertanam kuat
di dalam hati untuk menjadi prilaku, dan menjadi kebiasaan baru hingga menjadi komitmen bersama melaksanakan amanah sebagai aparatur sipil negara (ASN) memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. “Karena kita ini sudah digaji oleh negara, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita karena dibayar oleh negara. Bahkan, kita bisa beli rumah karena digaji negara, lantas apa yang mau kita persembahkan untuk kemajuan negara. Ayo sungguh-sungguh bekerja,” pintanya. Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut menegaskan, dirinya tidak mau menikmati jabatannya sebagai bupati, karena jabatan bupati hanya seperti kumis palsu yang bisa dicopot kapan saja. [din]
DBHCHT Kota Probolinggo Dialokasikan 75 Persen untuk Kesehatan Sosialisasikan Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
Sosialisasi ke sepupuh atau yang terakhir kalinya perundang-undangan tentang cukai kembali digelar Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bincang Solutif Prodamas Plus, Upaya Pemkot Kediri Tingkatkan Kolaborasi Masyarakat Pelaksanaan Prodamas Plus tahun 2021 sudah berjalan. Bahkan sejumlah usulan telah direalisasikan. Meski demikian beberapa permasalahan acapkali dihadapi oleh para pokmas dalam pelaksanaanya. Untuk itulah, Selasa, (23/11) Pemkot Kediri menginisiasi kegiatan ‘Bincang Solutif Prodamas Plus’ guna meningkatkan kolaborasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri kepada para pokmas di aula kelurahan Banjaran. “Ada 4 tujuan yang kami targetkan dalam pelaksanaan kegiatan bincang solutif Prodamas Plus ini, salah satunya adalah meningkatkan kolaborasi masyarakat dalam pelaksanaan Prodamas Plus ini,” terangnya, Selasa, (23/11). Ia menjelaskan bahwa bentuk kolaborasi ini seperti dengan
saling bertukar pikiran terhadap suatu permasalahan yang mungkin dialami. Tidak hanya dari Pemerintah saja, melainkan juga antar pokmas. “Misal suatu pokmas dari kelurahan tertentu menghadapi masalah ‘A’, mungkin pokmas kelurahan lain punya solusi atas permasalahan tersebut jadi saling bertukar pikiran dan berbagi solusi,” imbuhnya. Bagus percaya, dengan kolaborasi dari masyarakat ini, esensi utama dari Prodamas sebagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sejalan oleh peran aktif dari masyarakat tersebut.
“Masyarakat berdaya dan kesejahteraan dapat terus ditingkatkan,” kata Bagus. Disamping itu, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan yang digawangi oleh Bagian Pemerintahan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Prodamas Plus adalah tanggung jawab ber sama semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Tidak hanya itu, acara ini juga bertujuan untuk membangun kebersamaan dan persamaan persepsi antar stake holder. “Kami harapkan juga melalui acara ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang diskusi mencari solusi permasalahan yang timbul dalam Prodamas Plus tanpa saling menyalahkan,” pungkasnya. [van.adv.kominfo]
Kegiatan tersebut 2 hari sebelumnya Senin (22/11) mengundang pedagang rokok dan toko kelontong di wilayah Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan, kali ini Rabu (24/ 11) pagi ini di Ruang Pertemuan Puri Manggala Bhakti pemkot Probolinggo, mengundang pedagang rokok, toko kelontong di kecamatan Kedupok, Wonoasih dan Kademangan. Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio, Rabu (24/11) menyampaikan, penggunaan DBHCHT di Kota Probolinggo diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat. “Jadi anggaran DBHCHT ini kita dapat tahun ini Rp 18,8 Milyar, 75% nya kita gunakan untuk program UHC, Universal Health Coverage,” terang mantan Camat Kademangan itu. Sosialisasi ketentuan perundangundangan di bidang cukai dilakukan, sebab hingga kini peredaran rokok ilegal masih banyak ditemukan. Melalui program “Gempur Rokok Ilegal”, Diskominfo Kota Probolinggo massif menggelar sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Cukai, dan Gerakan Bersama Gempur Rokok Ilegal. Sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk guru ngaji dan pondok pesantren. Kepala Pudjo Agung Satrio menjabarkan, bahwa sosialisasi ini telah beberapa kali digelar dengan menggandeng lapisan masyarakat. Sosialisasi ini sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai (DBHCHT),kali ini yang terakhir yakni yang 10 kalinya. Pudjo mengatakan, sosialisasi merupakan salah satu upaya memahamkan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Sehingga, semua pihak bisa ikut berpartisipasi melakukan pencegahan. “Kami berharap peredaran rokok ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan rutin menggelar sosialisasi,” tandas Pudjo. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Budi Wirawan menyambut baik kehadiran berbagai kalangan masyyarakat termasuk dari pondok pesantren dan guru ngaji sebagai sasaran dalam sosialisasi rokok ilegal. Pihaknya akan tetap maksimal dalam memberantas peredaran rokok ilegal, tentunya perlu peran masyarakat bersamasama guna menyampaikan edukasi dan pemahaman terkait gerakan bersama gempur rokok ilegal. “Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi
Diskominfo kota Probolinggo sosialisasi ketentuan perundangundangan di bidang cukai. wiwit agus pribadi/bhirawa
kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. Dengan sosialisasi dan edukasi, masyarakat bisa memahamai jika rokok ilegal itu merugikan negara,” kata Budi. “Sosialisasi ini harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk komunitas– komunitas yang ada, mereka diajak untuk menyuarakan bahwa perlawanan Rokok ilegal ini harus menjadi komitmen bersama,” katanya. Komitmen gempur rokok ilegal akan terus digencarkan, agar masyarakat mengerti dan memahami serta tidak lagi menjual rokok ilegal di kota probolinggo. Mereka yang sudah mengikuti sosialisasi diharapkan mampu menyuarakan gempur rokok ilegal di lingkungannya. Sosialisasi tersebut juga diisi materi Kasubag Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Sofiatus Sholihah, yang menjelaskan mengenai besaran pembagian DBHCHT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya. “40% untuk pemerintah provinsi (Jawa Timur), 40% untuk kabupaten/kota penghasil jadi kabupaten/kota yang punya pabrik rokok punya tembakau atau punya salah satunya dapat, dan 20% untuk kabupaten/kota lainnya,” ungkap Sofiatus. Menurut Sofiatus, fokus penggunaan DBHCHT selain untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau juga diprioritaskan untuk kesehatan dan pembangunan ekonomi daerah. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan fokusnya yang pertama sasarannya adalah untuk petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, kemudian prioritas yang lain adalah untuk kesehatan kedua pemulihan ekonomi daerah, fokus di situ,” ujarnya. Kepala Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo Andi
Hermawan dalam pemaparan materinya juga menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh Tim Bea Cukai Probolinggo bersama dengan pemerintah kota setempat untuk menggempur rokok ilegal. Salah satu yang terbaru adalah operasi bersama di wilayah Wonoasih. “Operasi bersama pemerintah kota dan kebetulan kemarin kami dapatkan di daerah Wonoasih dam Mayangan, masih terdapat warung yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai,” jelas Andi. Lima ciri rokok ilegal tersebut, antara lain tidak dilekati dengan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, palsu, tidak sesuai dengan merek, golongan dan jenisnya. “Penerimaan cukai diharapkan lebih optimal dan bisa kembali ke masyarakat melalui pemerintah daerah. Dalam bentuk infrastruktur, fasilitas umum dan berbagai layanan masyarakat lainnya,” katanya. Andi Hermawan menambahkan bahwa sosialisasi ini besar manfaatnya. Menurutnya, produksi rokok ilegal tidak ada di Probilinggo. Tetapi pemasarannya ada di sini. “Sehingga perlu dilawan dan digempur,” tuturnya. Lebih lanjut Andi Hermawan mengatakan, yang dilakukan bea cukai tidak hanya sosialisasi, tapi secara besama juga melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perdagangan, juga akan dilakukan penindakan jika ditemukan pelakunya. “Sejauh ini di kota Probolinggo tidak ditemukan adanya produsen rokok ilegal. tapi menjadi sasaran empuk peredaran rokok ilegal, mulai dari rokok tanpa cukai, rokok dengan cukai palsu maupun rokok dengan cukai bekas,” ungkapnya. Perlu diketahui, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satunya digunakan untuk program ‘universal health coverage’ (UHC), salah satu alokasinya adalah untuk pengobatan gratis dan membeli ambulance, tambahnya. [wap.adv]
LEGISLATIF
Kamis Kliwon, 25 November 2021
KILAS DEWAN
Bangunan Milik Goci Berdiri Diatas Lahan Orang Lain DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi C Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP/Hearing) terkait masalah sengketa lahan yang dialami oleh saudara Parlian dengan Golden City (Goci) Surabaya, Rabu, (24/11). Anggota Dewan Komisi C DPRD Kota Surabaya, Endy Suhadi mengatakan, bahwa berdirinya bangunan yang dimiliki oleh Golden City berada diatas lahan orang lain. Tempat yang beralamatkan Jl. KH Abdul Wahab Siamin Surabaya No.2-8, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, sudah bersengketa sejak periode DPRD tahun 2014-2019 lalu. “Alat bukti yang ditunjukan oleh Golden City adalah berada di persil yang berbeda dengan yang dimiliki oleh saudara Parlian,” ucap Endy Suhadi ditemui setelah rapat dengar pendapat. Menurut ketua Fraksi Partai Gerinda, untuk hasil rapat dengar pendapat dinyatakan jika memang ada pelanggaran nantinya akan dilakukan Bantuan Penertiban (Bantib). [dre]
Halaman 3
Dewan Apresiasi Pelayanan RS Ibnu Sina Gratis Gresik, Bhirawa Kabar baik bagi masyarakat, mulai tahun 2022. pelayanan kesehatan di RSU Ibnu Sina bisa mendapatkannya secara gratis, hanya cukup dengan menunjukkan KTP Gresik, tanpa harus ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan setempat. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gresik H Abd Qodir pihak eksekutif melalui dinas kesehatan dan sekretariat daerah, sekarang tengah berhitung mengenai kebutuhan dana serta alokasinya. Apakah nanti program ini hanya untuk yang tidak tercover BPJS kesehatan, ataukah nantinya warga akan diikutkan BPJS Kesehatan preminya dibayar Pemda. “Program baik untuk kesehatan masyarakat, dewan akan kawal sepenuhnya. Ini termasuk dalam Nawa Karsa pemerintahan Bupati Dan Wabup Gus Yani - Bu Min, tentu saja
Ketua DPRD Kabupaten Gresik H Abd Qodir.
eksekutif harus bisa mewujudkannya mulai tahun 2022,” kata Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik.
rokim/bhirawa
Seharusnya Gresik, harus malu terhadap Kabupaten Sumenep dimana mereka sudah lama menerapkanpelayanangratishanya berbekalKTP.
Pelayanan kesehatan juga bisa di rasakan oleh para santri, yang notabenya tengah menuntut ilmu di pondok pesantren di Sumenep juga mendapat perlakuan yang sama. Keberanian pada tahun 2022, RSU Ibnu Sina melakukan layanan kesehatan dengan hanya mengunakan KTP. Merupakan langka awal yang patut dapat jempol, karena kalau tidak sekarang kapan lagi program itu dilakukan untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat. Ditambahkan H Abd Qodir politisi senior PKB Gresik, bahwa ini adal modal awal pemerintahan Gus Yani - Bu Min. Selanjutnya bisa dilakukan program yang lain, seperti juga dilakukan normalisasi Kali Lamong. Memberi apresiasi langkah cepat bupati, yang mengeruk sebagian bantaran agar tidak terjadi luberan air. [kim]
ASMR Pertanyakan Konsistensi dalam Menjaga Kelestarian Alam Kota Batu, Bhirawa Konsistensi Perda RTRW kota Batu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam diragukan dan dipertanyakan Aliansi Selamatkan Malang Raya (ASMR). Dalam kajian ASMR, Ranperda RTRW terbaru justru memfasilitas investasi dengan alih-alih melindungi dan menjaga kawasan mata air dan kawasan hutan. Mengacu pada bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Batu beberapa waktu lalu, salah satu faktor yang menjadi persoalan adalah tidak ditegakkannya Perda Tata Ruang Kota Batu dan UU Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2000. Artinya, koordinasi dan responsibilitas dari para pemangku kepentingan, baik Pemkot, DPRD dan stakeholder terkait sangat lemah. “Di tengah lemahnya penegakkan aturan, Pemkot Batu malah berencana menerbitkan Perda terbaru soal tata ruang yang substansinya sangat eksploitatif,” ujar juru bicara ASMR, Pradipta Indra saat dikonfirmasi, Rabu (24/11). Ia menjelaskan terdapat ketidakjelasan kalimat yang menekankan perlindungan kawasan esensial, baik hutan, mata air, dan lahan hijau. Dalam Ranperda RTRW terbaru, justru ada beberapa poin yang diubah. Yaitu, terkait memfasilitas investasi alih-alih melindungi dan menjaga kawasan mata air dan kawasan hutan.
Mengetahui hal ini, ASMR langsung mengajukan hearing atau dengar pendapat dengan DPRD Batu. Dengan tujuan, memberikan partisipasi publik dalam mengawasi dan terlibat dalam persoalan tata kelola lingkungan hidup di Kota Batu. Akhirnya, hearing antara DPRD Batu dengan ASMR serta Walhi digendakan pada Selasa (23/11) kemarin. “Namun ketika kami sudah datang ke DPRD Batu, secara tiba- tiba agenda hearing dibatalkan. Dan pembatalan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada kami,” tambah Pradipta. Tentu saja hal ini membuat ASMR semakin mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjaga kelestarian alam melalui penerbitan perda. Untuk itu ASMR mendesak agar DPRD memiliki inisiatif baik untuk segera menjadwalkan ulang hearing yang dibatalkan tersebut. “Setidaknya dalam bulan November ini hearing bisa dilaksanakan. Kami tidak meminta waktu banyak. Cuma 1- 2 jam saja hanya untuk menyampaikan pandangan kami terkait pelestarian alam,” harap Pradipta. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Batu, Asmadi menyatakan bahwa
ASMR menuntut agar Ranperda RTRW tetap konsisten menjaga kelestarian alam sehingga eksistensi sumber air yang banyak terdapat di Kota Batu tetap terjaga.
tidak ada pembatalan agenda hearing dengan ASMR, termasuk Walhi dan Nawak Alam. DPRD hanya menunda agenda hearing tersebut dikarenakan padatnya agenda di Dewan.
“Di bulan November ini kita masih sibuk membahas RAPBD. Karenanya, agenda hearing dengan Walhi kita tunda di bulan Desember,” ujar Asmadi.
Ia menjelaskan agenda hearing Walhi serta Nawak Alam dan ASMR akan dilakukan penjadwalan ulang. Dewan akan mencari waktu yang sesuai antara ke-
anas bachtiar/bhirawa
duanya, dimana pihak Walhi mempunyai kesempatan datang ke DPRD dan pihak Komisi C yang membidangi lingkungan hidup juga ada waktu kosong. [nas]
Suasana kemeriahan Festival TV Desa yang digelar Diskominfo Kota Batu di GOR Gajah Mada, Rabu (24/11).
Pemkot Batu Angkat Potensi Desa Dengan Melaunching 23 TV Desa Festival TV Desa Diawali Dengan Workshop Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dalam pengembangan potensi desa yang ada di kota ini. Jika sebelumnya pemkot telah menggelar pameran UMKM dan Produk Ekonomi Kreatif, kini SDM kreatif yang ada di pedesaan diberi media untuk mengeksplor potensi yang dimiliki desanya dalam gelar Festival TV Desa. TV Desa merupakan program siar Desa dan Kelurahan yang tumbuh dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengusung konsep Media Komunitas Desa dan Kelurahan. Program menjadi salah satu wujud dari kegiatan pemberdayaan kepada kelompok ini (KIM) sehingga pemikiran dan konsep kreatif mereka bisa tersalurkan sekaligus bermanfaat. Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, Onny Ardianto mengatakan untuk menghidupkan TV Desa ini maka Diskominfo menggelar Festival TV Desa. Dan puncak acara festival dilakukan dengan pemberian award kepada para pemenang yang digelar di GOR Gajahmada Kota Batu, Rabu (24/11) malam. Festival ini menjadi sebuah event yang mengangkat sekaligus memberdayakan komunitas KIM dengan berbasis Desa/ Kelurahan. Dinamika Informasi yang terus bergulir dan berkembang memunculkan visi dari Diskominfo Kota Batu untuk mengembangkan potensi desa berbasis teknologi. Dengan menggandeng Jaringan Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan akhirnya mampu mewujudkan embrio TV Desa. “Dan TV Desa ini sekarang menjadi sebuah media dari netizen dalam mendukung perkembangan dan penyebarluasan/ diseminasi informasi maupun kebutuhan media dua arah. Yaitu, dari masyarakat desa ke khalayak luas,”ujar Onny, Rabu (24/11). Ia menjelaskan, festival ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi kepada
pelaku dan pegiat TV Desa atas perkembangan selama satu tahun ini, namun juga sebagai wadah bagi KIM dan masyarakat secara umum. Mereka diajak untuk menyalurkan ide- ide kreatifnya dalam mengekplorasi potensi yang ada di Desa/ Kelurahan melalui karya Film Pendek Desa. “TV Desa ini memang menggunakan youtube untuk melakukan siarannya. Menurut kami ini ide yang bagus, dimana kegiatan masyarakat desa dan Pemerintah Kota dipublikasikan dalam sebuah film pendek melalui kanal youtube,”jelas Onny. Tentu saja gelar Festival TV Desa yang pertama ini mendapatkan apresiasi Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi. Dengan adanya TV Desa, warga Kota Batu tidak perlu lagi mendatangi TV Nasional yang ada di Jakarta untuk menjadi presenter, teknisi, bahkan artis. “Para generasi muda di desa kini tak hanya bisa membuat konten- Konten untuk mengeksplor potensi yang ada di desa, tapi juga bisa melahirkan artis top. Ini tergantung kelas yang telah dicapai TV Desa tersebut,”ujar Dewanti. Walikota meminta agar giat ini bisa intens dan bisa digelar setiap tahun. Bahkan kalau perlu setiap bulan dengan dilaksanakan di desa secara bergantian. Dalam giat ini, ada sebanyak 23 TV Desa yang dilaunching walikota dan sekaligus menjadi peserta Festival TV Desa. Selain itu juga ada dua agenda lain yang membuat acara Festival TV
Desa menjadi sangat semarak. Yaitu, Awarding TV Desa, dan Kompetisi Film Pendek Desa Level Nasional. Adapun untuk TV Desa Award ada sebanyak enam kategori yang dilombakan. Yaitu, TV Desa Terbaik, Program Acara Terbaik, Presenter Terbaik, Best Support Desa Terbaik, TV Desa Terproduktif, dan Booth TV Desa Favorit dimana masing-masing akan dipilih juara I, II dan III. Di antara yang menjadi juara pada acara perdana ini antara lain, Miftahul Jannah dari Giripurno TV s e b a g a i P r e s e n t e r Te r b a i k . K e mudian Oro Oro Ombo TV sebagai TV Desa Terproduktif, Pendem TV sebagai Best Support TV Terbaik, Pendem TV sebagai TV Desa Terbaik, dan Sumberejo TV men-
dapatkan penghar gaan pembuat Program Acara Terbaik. Festival TV desa menjadi salah satu rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Batu ke 20. kegiatan digelar selama dua hari, 23-24 Nopember, dan kemarin menjadi puncak acara sekaligus pemberian piala kepada para pemenang. Kemudian, untuk Lomba Film Pendek dibagi menjadi tiga kategori. Yaitu, UMUM, KIM dan SMA/SMK level Nasional. “Film pendek yang telah dikirim nantinya akan diseleksi oleh juri dan diupload di youtube oleh panitia. Nantinya akan dipilih tiga pemenang terbaik, satu film terbaik pilihan Jurnalis dan tiga film terbaik pilihan juri,”lanjut Onny Ardianto.
Dengan adanya penghargaan yang diberikan, diharapkan TV Desa dapat menjadi media untuk menyampaikan berbagai potensi dan berbagai hal positif yang ada di Desa/ Kelurahan. Selain itu TV Desa juga bisa digunakan untuk mengembangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam melakukan penyiaran secara digital. Festival TV Desa yang pertama ini diawali dengan workshop berlangsung selama dua hari mulai 23-24 November 2021, di GOR Gajah Mada Kota Batu. Workshop diikuti oleh para penggiat TV Desa se-Kota Batu pada hari pertama dan para pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA se-Malang Raya pada hari kedua. Workshop ini menghadirkan nara sumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Di antaranya,Bambang Pur dari Kompas TV Surabaya, dan
Nicolaus Wayong Kabelum dari ITB Asia Malang. Workshop ini merupakan wadah untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman tentang pembuatan video liputan, film pendek dan lainnya. Menurut Wayong, dari segi teknis, hasil karya yang sudah disetorkan oleh para peserta Festival TV Desa, baik yang berasal dari penggiat tv desa maupun para pelajar, sudah cukup bagus. “Baik dari sisi komposisi, angle, maupun akting sudah bagus. Namun ada sedikit kelemahan di sisi story driven, yaitu penguatan di karakter tokoh utamanya,”kata Wayong. Wayong berharap, nantinya ada lebih banyak karya dari anak-anak Kota Batu yang diikutkan dalam festival-festival film pendek, festival film lokal dan juga nasional. [nas/adv]
Kamis Kliwon, 25 November 2021
TAJUK
Waspada Berwisata Asesmen nasional (Asnas ujian) seluruh jenjang pendidikan sudah selesai pekan ini, akan disusul libur sekolah akhir semester. Biasanya diisi dengan rekreasi keluarga. Juga rekreasi kelompok remaja dan mahasiswa. Biasa pula kelompok hobi telah merancang kegiatan petualangan alam. Tetapi arus waspada, sepanjang jalanan menuju tempat wisata, arus lalulintas akan lebih padat. Juga licin dan basah pula akibat diguyur hujan. Ekstra waspada, perlu dilakukan terutama pada tujuan wisata petualangan alam (adventure tour) saat di pantai atau di pegunungan. Bencana longsor dan badai bisa datang tiba-tiba. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah mewarning gejala potensi La-Nina, berupa perubahan iklim. Cuaca bisa berubah mendadak, hujan deras disertai petir dan badai, terjadi tiba-tiba. Bisa terjadi di udara, di darat, di laut, juga di jalan raya (pohon tumbang). Wisata adventure di perairan, dan pegunungan sudah menelan korban jiwa, di Malan, Jawa Timur. Mulai akhir ulan (November) musim hujan mulai menderas. Dengan intensitas curah hujan lebih deras sekitar 20% hingga 70% dibanding musim normal. Angin dan badai bisa datang di darat (berupa puting beliung), bisa di laut berupa ombak gelombang tinggi. Ekstremitas cuaca juga bisa di udara yang menyebabkan turbulensi, mengguncang pesawat. Beberapa bandara telah sering men-delay penerbangan. Terutama bandara Husein Sastranegara (Bandung), bandara Adisucipto (Yogya), bandara Abdurrahman Saleh (Malang) serta bandara Sultan Badarudin (Palembang). Perjalanan udara sejak lepas take-off, sampai landing, terasa bagai sport jantung. Hampir seluruh kawasan udara nasional digelayuti arak-arakan mendung, yang tipis sampai comulus-nimbus (yang tebal dan menghitam). Wisata dengan moda transportasi laut, juga tidak kalah mendebarkan. Cuaca terang di tengah laut bisa berubah seketika menjadi gelap. Kewaspadaan terutama pada kawasan kepulauan. Di Jawa Timur, kewaspadaan ekstra mesti dilakukan pada rute pelayaran Kalianget – Kangean. Serta seluruh pulau-pulau di timur kabupaten Sumenep (Madura). Begitu pula kepulauan Masalembo, dan penyeberangan selat Bali Ketapang–Gilimanuk. Perjalanan darat selalu menjadi aksesi mobilitas paling sibuk diantara moda transportasi. Lalulintas jalan akan sibuk oleh mobil pribadi maupun angkutan (bus) wisata yang disewa. Karena itu kewaspadaan di jalan raya mesti ditingkatkan. Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia di jalan raya. Termasuk libur wisata bersama dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ironisnya, kecelakaan lalulintas di darat, hampir seluruhnya (95%) disebabkan faktor human error. Tragedi kecelakaan disebabkan oleh sopir Diantaranya karena tidak memahami jalan yang dilintasi tujuan wisata. Kesalahan umumnya berupa tidak terampil, ugal-ugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras. Juga beralih fokus menggunakan smartphone. Negara di seluruh dunia kini menerapkan hukuman berat (penjara seumur hidup) untuk pengemudi dibawah pengaruh narkoba dan miras. Sehingga perlu pertimbangan setiap perjalanan wisata (dan petualanan). Bisa jadi pilihan wisata ke-sejarah-an dan wisata religi, terasa lebih afdhal. Terutama yang tak jauh benar, agar tidak terlalu lama di perjalanan, serta menikmati ragam wisata lebih banyak. Rombonan wisata bisa memilih jenis paket wisata budaya. Mendatangi museum atau mengunjungi makam Wali Sanga. Biasanya program wisata religi harganya lebih terjangkau. Di dalam arena wisata juga tak kalah gentingnya. Banyak aksiden terjadi, umumnya disebabkan penyelenggara tempat wisata yang kurang memperhatikan keselamatan, kurang perawatan. Sampai menyebabkan korban jiwa. Maka misi wisata sebagai re-kreasi mesti dijaga benar. Serta tetap berlaku sopan dan waspada. Harapan rekreasi seyoginyanya tidak berubah menjadi musibah bencana. [*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Peningkatan Kualitas SDM di Era Transformasi Digital Isu digital kini telah melekat erat di berbagai sektor, terlebih pandemi covid-19 telah mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang serba digital. Semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, sehingga menyebabkan transformasi terhadap ekonomipun tidak bisa terelakkan. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi itupun menuntut pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dengan tuntutan teknologi digital yang ada saat ini. Artinya, pengembangan SDM haruslah beriringan dengan pengembangan ekonomi digital. Diperlukan SDM yang bertalenta dan technopreneur berdaya saing, karena industri berbasis teknologi dan digitalisasi menjadi mesin pertumbuhan baru bagi masyarakat dunia.Terlebih merujuk data dari Menteri Koordinator Bidang perekonomian, transformasi digital akan menciptakan tambahan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga satu persen per tahun, yang akan mampu mendukung terwujudnya 2,5 juta lapangan kerja tambahan, 600 ribu talenta digital setiap tahun, 50 persen UMKM yang terdigitalisasi, 82,3 persen pengguna internet, serta 5.000 startup baru, (Kontan, 23/11/2021). Itu artinya, transformasi digital di negeri ini sangatlah potensial. Oleh sebab itu potensi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kualitas pendidikan dan pemerintah, sehingga pemerintah perlu terus melanjutkan berbagai program dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di era transformasi digital ini. Apalagi, Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama Digital Economy Working Group (DEWG), yang terungkap melalui siaran Pers No. 408/HM/KOMINFO/11/2021 Senin, 22 November 2021 tentang Punya Posisi Strategis, Menkominfo: Presidensi G20 Perkuat Agenda Transformasi Digital. Melalui, penyelenggaraan Presidensi G20 tersebut setidaknya dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang. Namun, untuk mewujudkan akselerasi dalam meningkatkan kualitas SDM tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, maka konsep kerja sama antar pemangku kebijakan yaitu pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi perguruan tinggi, pengusaha, dan media menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan pembangunan SDM berliterasi digital. Asri Kusuma Dewanti Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
OPINI
Halaman 4
Refleksi Hari Guru 25 November 2021
Bergerak Menguatkan Pendidikan Karakter Guru merupakan pribadi yang mengedepankan keteladanan yang berkarakter. Artinya, guru orang yang memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Hal itu didasari bahwa guru dalam menjalankan tugasnya mengajak dan selalu memberikan motivasi untuk menuju kebaikan. Memberikan pencerahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan guru menyiapkan anak didik. Meski sekarang serba IT, Android, dan medsos keberadaan guru tetap dirindukan di kelas. Siswa bisa akses informasi, pengetahuan, dan juga sumber apapun via IT namun penguatan karakter diri siswa tidak bisa tergantikan. Dengan demikian, guru memiliki posisi strategis dalam konteks pembelajaran di kelas. Karakter yang bagimanakah yang relevan untuk dikuatkan di tengah pandemi Covid-19? Lantas bagaimana sosok guru dalam mengedepankan dan mengerakkan jiwa semangat dalam mengajarkan nilai-nilai karakter yang relevan dengan Pancasila seperti saat ini? Pelajar yang Berkarakter Tentunya era saat ini generasi muda harus perlu memahami Profil Pelajar Pancasila (PPP) dan harus sanggup mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Pada esensinya PPP dimaknai luaran pendidikan yang menjadi arah tujuan dari segala upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional yang merujuk kepada karakter mulia bangsa Indonesia dan tantangan pendidikan abad 21. Dengan kata lain, upaya dan langkah konkret perlu menjadi bagian pendidikan karakter bagi generasi kita untuk melakukan kehidupan yang berkemajemukan. Pada konteks yang luas PPP sebuah upaya pendidikan yang berorientasi pada pengautatan karakter atau kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihudupkan dalam diri setiap indi-
vidu pelajar. Dalam konbedaan dalam keberagteks yang luas, mengutip aman. Dalam skala apa yang katakan Sutar, yang lebih konkrit, dkk (2021: 40) Pancasila sudah saat dalam kesangat terkait dengan hidupan nyata untuk pengembangan profil pelmeminimalkan primorajar khsususnya dalam dial sempit menuju mengimplemantasikan hidup yang toleran tannilai nilai yang terdapat pa ada kekerasaan dan dalam pancasila dalam kebencian. menghadapi kehidupan OLEH : bermasyarakat. Dengan Peran Guru dan Ortu Susanto demikian, PPP menjadi Problematika dan langkah awal dalam tantangan ke depan tenpengembangan dan juga tunya bertambah kopenyederhanaan kurikulum. Artinya mpleks. Menjawab itu semua maka PPP memiliki makna strategis bagi per- pancasila harus menjadi agenda kejalanan kurikulum nasional secara ko- bangsaan oleh semua pihak. Pertama, mprehensif untuk mengawal pendidi- pancasila mesti diaktualisasikan kan yang menglobal seperti saat ini. dalam pendidikan anak oleh orang tua Ada beberapa logika yang mendasar atau keluarga. Mengapa demikian? mengapa harus generasi muda khusus- Karena anak merupakan generasi nya para pelajar yang harus memben- yang akan menjadi pilar pembantengi NKRI. Pancasila harus menjadi gunan. Artinya, sudah saatnya kelurujukan nilai etika dan moral bagi arga memiliki peran dalam mengawbangsa Indonesia. Artinya, pancasila al pendidikan multikulturalisme yang harus memberikan ruang dan waktu bersumber pada nilai-nilai Pancasila. bagi dasar mengimplementasikan James A Banks (dalam H. A. R Tihidup nyata dalam beretika dan ber- lar, 2004: 181) pancasila merupakan moral. Segala kehidupan dalam hidup konsep, ide, atau falsafah sebagai bermasyarakat haruslah selalu dalam suatu rangkaian kepercayaan dan penbingkai moralitas dan etika. Jangan jelasan yang mengakui dan menilai sampai etika dan moral tercabut dari pentingnya keragaman budaya dan kehidupan budaya bangsa Segala up- etnis dalam membentuk gaya hidup, aya maksimal dalam kehidupan harus pengalaman sosial, identitas pribadi, selalu menjunjung etika dan morali- kesempatan-kesempatan pendidikan tas. Dengan demikian, pancasila se- dari individu, kelompok maupun bagai penjaga moralitas bangsa disaat negara. Hal ini mengandung pengerbangsa menghadapi pandemi Covid- tian bahwa pancasila mengandung 19 seperti saat ini. nilai-nilai universal yang dapat dijadiPenguataan karakter dalam menga- kan spritit dalam sebuah keberagamjarkan toleransi harus menjadi bagian an baik itu dalam pola pikir dan beterpenting dalam pendidikan. Hak raktualisasi nyata baik di lingkungan Asasi Manusia, toleransi, kerukunan keluarga dan masyarakat sejak dini hidup antarwarga/antaragama, kerjas- bagi anak bagi generasi muda dalam ama global untuk kemakmuran/perd- menjalani siklus kehidupan. amaian harus menjadi ikhtiar dalam Kedua, guru dan orang tua perlu kebangsaan. Hal ini mengandung memberikan penguatan pada sikap pengertian, bahwa praktik hidup yang saling menghargai perbedaan untuk sesunggungnya harus mengedepan- persatuan bangsa. Persatuan bangsa kan semangat untuk menjunjung per- harus tetap utuh sampai kapanpun tan-
pa batas ruang dan waktu. Keharusan menguasai tehnologi masyarakat Indonesia sehingga dapat yang memajukan kemakmuran dan menjunjung harkat dan martabat. Implikasinya bahwa dalam kehidupan yang serba modern ini kita tidak boleh merendahkan satu sama lain. Semangat rasa solidaritas sosial sebagai satu bangsa, kerjasama dalam menanggulangi masalah nasional adalah sikap yang harus dijunjung tinggi. Nah, tentunya, momen yang tepat manakala guru dan orang tua untuk bersama-sama mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan karekter bangsa. Pancasila harus diterapkan kembali dalam perilaku sehari-hari dengan cara adanya penguatan dari keluarga dalam pendidikan anak sejak dini. Sudah saatnya anak-anak kita memiliki semangat persatuan keindonesian yang kokoh. Sebab bagaimanapun juga harus diakui bahwa daya tahan suatu bangsa akan terukur manakala keluarga memberikan penguatan dalam hal pendidikan anak. Nilai-nilai pancasila sangatlah relevan untuk menangkal paham radikalisme, primordial sempit, dan juga perilaku intoleransi yang penuh dengan ujaran kebencian. Keberadaan PPP harus bisa pionir dalam mengaktualiasi pancasila. PPP harus eksis sampai kapanpun di tengah maraknya radikalisme, hoaks dan juga intolerasi di tengah pandemi Covid-19 dalam mengawal NKRI. Oleh Karena itu, peran guru seperti saat ini sangat dibutuhkan dalam membersamai dalam penguatan karakter ketika pembelajaran di sekolah selain orang tua yang melakukan pembimbingan di rumah. Selamat Hari Guru Nasional 2021, teruslah “Bergerak dengan Hati Pulihkan Pendidikan” sesuai tema pada tahun ini. [*] Guru SMA Negeri 3 Bojonegoro. Bisa dihubungi melalui Email: langittanpabatas@gmail.com
Memahami Fenomena Berbahasa Kalangan Remaja Bahasa gaul adalah penggunaan bahasa yang divariasi dari bahasa Indonesia bersifat kreatif dan singkat yang digunakan pada kegiatan nonformal pada ranah kelompok tertentu dan hanya dapat dimengerti dalam lingkungan pergaulan tertentu. Bahasa gaul termasuk dalam bahasa nonformal yang digunakan oleh kalangan remaja dengan tujuan untuk lebih akrab dan terkesan santai. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat berakibat pada kalangan anak muda yang banyak menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Namun banyak juga kalangan remaja yang hanya ikutikutan dalam memakai bahasa gaul. Tak jarang banyak remaja yang tidak mengetahu arti dari bahasa gaul yang digunakan oleh mereka, dan hanya meniru agar terlihat kekinian dengan menggunakan bahasa yang seperti itu agar dianggap mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan bahasa yang menjadi primadona oleh kalangan remaja tidak hanya digunakan secara langsung dalam berkomunikasi pada perkumpulan anak muda atau remaja, tetapi juga di media sosial seperti dapat dijumpai pada twitter, facebook, instagram, telegram, whatsaapp, youtube dan media sosial lainnya. Variasi bahasa yang saat ini dengan mudah kita jumpai disebut dengan bahasa gaul dimana bahasa ini merupakan bahasa yang bukan termasuk dalam bahasa, tetapi variasi bahasa ini muncul karena kebutuhan dari sebuah perkempulan atau kelompok yang terdapat dalam masyarakat khususnya para remaja. Hal ini terlahir sebagai perkembangan dari bahasa gaul yang bukan hanya peristiwa sosial melainkan termasuk dalam gejala sosial. Dapat kita lihat sekarang ini dan menjadi wujud nyata cerminan sosial bahwa bahasa gaul sudah banyak kita jumpai di acara televisi, film-film dan saat ini sudah banyak sekali cerita-cerita dari remaja yang diterbitkan dan di dalamnya terdapat banyak bahasa gaul seperti pada novel yang saat ini bisa kita temukan. Bahasa gaul yang digunakan oleh kalangan remaja termasuk dalam pembentukan kata di luar proses morfologi yaitu akronim, abreviakronim, abreviasi, kontraksi dan kliping. Na-
mun bahasa gaul yang langan remaja. paling banyak ditemukan adalah akronim. Faktor Yang Akronim adalah proses Mempengaruhi pemendekan kata yang Pada sekarang ini badikelompokkan antara hasa gaul sangat mudah huruf dengan suku kata ditemukan di media sodengan bagian lain yang sial seperti pada twiter, diucapkan atau ditulis. pada media sosial baAkronim yang mempuhasa gaul sudah menjanyai sistem tidak jelas di trand dan bisa dikatadalam pengambilan kan sebagai bahasa palOLEH : suku kata apakah suku ing ramai digunakan. Indah Lestari kata awal yang diambil, Tidak hanya digunakan tengah atau akhir dalam pada perkumpulan oleh pengambilan suku, hal ini tidak dapat kelompok tertentu bahasa gaul juga dipastikan dengan jelas. sering digunakan oleh remaja pada Pemakaian akronim sekarang ini percakapan dengan orang tua, bahasa sudah banyak kita jumpai dan me- gaul yang digunakan seperti kepo warnai setiap kegiatan. Semasa men- (Knowing Every Particular Object), jadi mahasiswa saya seringkali men- bahasa gaul tersebut digunakan untuk jumpai teman-teman dan bahkan saya seseorang yang ingin serba tahu, dan sendiri menggunakan bahasa gaul. bahasa gaul tersebut sering digunakan Paling banyak dijumpai pada chat oleh kalangan anak muda atau remaja whatsapp dan apabila bertemu lang- pada percakapan dengan orang tua. sung di luar kampus. Ada juga bahasa gaul EGP (emang Dalam bahasa gaul pemakaian gue pikirin) bahasa tersebut juga kata yang digunakan sering kali sering digunakan pada percakapan berubah-ubah dengan mengganti dengan orang tua dan masih banyak munculnya kata yang baru, hal ini lagi bahasa gaul yang sering didipengaruhi karena bahasa yang gunakan kalangan remaja pada perdiperoleh oleh kalangan remaja di- cakapan dengan orang tua. adopsi dari berbagai bahasa yang Hal ini sebenarnya tidak sopan badiambil seperti bahasa daerah bah- hasa seperti itu digunakan untuk kan sampai bahasa asing. berkomunikasi dengan orang tua Kalangan remaja merupakan salah apalagi ibu dan bapak, namun hal satu biang dari lahirnya akronim, tersebut sring kali kita jumpai. Bisa karena kalangan remaja saat ini ban- dikatakan bahasa gaul sudah menyak sekali menggunakan kata yang darah daging pada kalangan remaja diperpendek, dan mereka mengang- sehingga pemakaian bahasa Indonegap dengan hal ini menjadi keakra- sia yang sesuai dengan kaidah kebaban tersendiri dan merasa tidak cang- hasaan mempunyai porsi kecil dikagung. Contoh bahasa gaul yang langan remaja. sering kali kita dengar dan termasuk Dari banyaknya bahasa gaul yang akronim, Pelakor (perebut laki or- digunakan oleh kalangan remaja hal ang), caper (cari perhatian), serlok ini dikarenakan adanya faktor yang (share lokasi), mager (males gerak), mempengaruhi pada penggunaan bagercep (gerak cepat), dll. Dari con- hasa gaul yang digunakan oleh rematoh tersebut pengambilan suku kata ja. Faktor yang mempengaruhi muntidak hanya pada awal suku kata me- cunya bahasa gaul, karena adanya lainkan juga terdapat yang ditengah pengaruh dari lingkungan sekitar. atau di akhir. Penutur dari bahasa Banyak para remaja yang mendengargaul paling banyak dikalangan rema- kan percakapan dari orang-orang deja, tetapi tidak memugkiri orang tua wasa baik dari keluarga, tetangga atau atau anak-anak juga menggunakan teman dekat. bahasa gaul tetapi jarang dijumpai. Adanya peran media yang menjadi Banyak sekali bahasa gaul yang di- faktor pendukung banyaknya penggunakan pada kalangan remaja con- gunaan bahasa gaul dikalangan rematoh lainnya, Gemoy (gemas), AFK ja. Seperti media elektronik seringka(away from keyboard, Bund (bunda), li menggunakan bahasa gaul yang disabi (bisa), dan masih banyak bahasa gunakan dalam percakapan misalnya gaul lainnya yang digunakan oleh ka- pada film, iklan, tetapi film yang
menggunakan bahasa gaul biasanya yang dikhususkan untuk orang dewasa atau kalangan remaja, Faktor yang selanjutnya dikarenakan maraknya penggunaan internet yang terjadi dikalangan masyarakat. Para pengguna jejaring sosial ratarata dan paling banyak adalah kalangan remaja. Dimana kalangan remaja adalah biang dari lahirnya bahasa gaul. Tulisan yang dibuat oleh kalangan remaja kemudian diupload dijejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan ditiru oleh remaja lainnya, dapat dengan mudah ditemukan di Instagram, Twiter, Facebook dan lain sebagainya. Bahasa gaul tidak hanya terjadi secara kontak langsung pembicara dengan pendengar melainkan sebagian besar masyarakat mendapatkannya karena pengaruh dari media. Dampak Penggunaan Bahasa Gaul Karena penggunaan bahasa gaul yang marak dan menjadi bahasa primadona oleh kalangan remaja maka akan menyebabkan dampak terhadap bahasa Indonesia. Terdapat dua dampak yang akan ditemui yaitu dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yang sangat diminati oleh kalangan remaja dapat mengakibatkan sulitnya dala menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa gaul dapat menyingkirkan eksistensi bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi tersisihkan. Dengan menggunakan bahasa gaul yang berkelanjutan akan mengganggu pendengar karena tidak semua orang tahu arti dari bahasa gaul yang disampaikan atau menjadi kebiasaan dalam berbicara dimanapun dan kapanpun bahkan menyulitkan pembicara pada saat kegiatan formal karena terbiasa menggunakan bahasa gaul. Kemudian dampak positif yang bisa didaptkan dari menggunakan bahasa gaul adalah kalangan remaja menjadi lebih kreatif asalkan bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan dan kondisi nonformal. [*] Mahasiswa Semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
PELAYANAN PUBLIK Pemkab Gencar Sosialisasi HIV-AIDS di Kecamatan Halaman 5
Kamis Kliwon, 25 November 2021
Pemkab Gresik, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menunjukkan keseriusannya dalam pengendalian HIV-AIDS di wilayahnya. Seperti, Rabu (24/11) dilaksanakan sosialisasi HIV-AIDS bagi RT / RW yang bertempat di Pendopo Kecamatan Menganti. Sosialisasi ini merupakan kali ke 3 setelah sebelumnya dilaksanakan sosialisasi di Pulau Bawean, dan Kecamatan Bungah.
kerin Ikanto/bhirawa
Wabup Gresik saat melakukan sosialisasi HIV-AIDS di Pendopo Kecamatan Menganti.
Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai target “3 Zero 2030”, yang terdiri dari Nol kasus HIV baru, Nol kematian karena HIV dan Nol diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) di tahun 2030. Selain sosialisasi sebagai sarana edukasi dan preventif, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menyiapkan layanan diagnosis di 32 Puskesmas dan 7
Rumah Sakit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. “Meskipun trend kasus HIV-AIDS di Kabupaten Gresik terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi kita harus tetap aware tentang penyakit ini,” ujar Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam sambutannya dihadapan RT / RW se-Kecamatan Menganti. Wabup yang juga ketua pelaksana
komisi penanggulangan HIV-AIDS menambahkan bahwa stigma buruk dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA harus dihentikan. Hal ini karena selain HIV-AIDS hanya menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, serta penularan dari Ibu ke anaknya, juga karena ODHA memerlukan motivasi agar terus bisa berpikiran positif sehingga kondisi tubuhnya tetap stabil. “Para penderita HIVAIDS jangan malah dikucilkan, justru mereka membutuhkan motivasi dan dorongan untuk bisa sembuh. Rangkul mereka untuk bisa bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Wabup. Dalam kegiatan ini, diberikan juga materi lebih dalam mengenai
apa itu HIV-AIDS, dampak dan penanganan lebih lanjut terhadap ODHA dengan narasumber Yohana Haina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Harapannya dengan diadakannya kegiatan sosialisasi yang menyentuh hingga ke tingkat desa, diharapkan bisa mengedukasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai HIV-AIDS. Di samping Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, tampak hadir pula Camat Menganti Sujarto dan Indah Sofiana selaku pelaksana komisi penanggulangan HIV-AIDS. Dari undangan yang hadir berasal dari 25 Desa di Kecamatan Menganti dimana tiap desa diwakili oleh 2 orang peserta.[eri]
LINTAS PELAYANAN
Targetkan Tiga Perusahaan Dapat Penghargaan Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo pada tahun 2022 mendatang akan menargetkan tiga perusahaan di Kab Sidoarjo bisa memperoleh penghargaan Mitra Bhakti Husada dari Pemerintah Pusat. Yakni PT Ciwi Kimia, PT Maspion II dan PT Avian. Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman mengatakan penghargaan Mitra Bhakti Husada merupakan penghargaan kepada lembaga yang peduli terhadap program gerakan pekerja perempuan sehat dan produktip (GP2SP). Pekerja perempuan mendapat perhatian lebih karena pekerja ini lebih rentan menghadapi sejumlah penyakit karena kodratnya. Selain sebagai pekerja, di keluarga pekerja perempuan ini juga harus menjadi seorang ibu rumah tangga. “Pekerja perempuan yang sehat juga akan bisa melahirkan anak- anak yang sehat pula. Tidak sampai kurang gizi sehingga tidak sampai terjadi anak-anak yang stunting,” komentarnya, Kamis (24/11) kemarin. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab Sidoarjo, Sri Andari Skm Mkes, mengatakan perlu dibentuk tim GP2SP yang solid dari unsur perusahaan, Pemerintah dan pekerja, supaya kesehatan gizi pekerja perempuan bisa ditingkatkan. Sebanyak 35 perwakilan perusahaan yang ada di Kab Sidoarjo, kata Andari, kemarin, diundang dalam sosialisasi GP2SP yang digelar Dinkes Sidoarjo di ruang rapat Delta Graha Setda Sidoarjo. Menurut Andari, kalau pekerja perempuan kondisinya sehat dan melahirkan anak anak yang sehat, tidak sampai stunting, maka semuanya akan diuntungkan. Yakni Perusahaan, pekerja dan Pemerintah. “Semuanya tidak akan rugi , baik secara kesehatan dan ekonomi,” ujarnya. Pihaknya mohon kepada perusahaan yang ada di Kab Sidoarjo supaya secara bertahap mulai bisa menindak lanjuti dan memaksimalkan program yang telah menjadi surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri itu. Yakni Menteri Kesehstan, Menteri dalam negeri, menteri tenaga kerja dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut. [kus]
Wawali Surabaya Armuji saat senam bersama Kader Kesehatan se-Kecamatan Wonokromo di Lapangan Thor.
Wawali Imbau Masyarakat Waspada Demam Berdarah
alikus/bhirawa.
Perwakilan dari perusahaan yang ada di Kab Sidoarjo diundang dalam sosialisasi GP2SP. Supaya perhatian terhadap kesehatan pekerja perempuan.
Surabaya, Bhirawa Senam bersama ratusan Kader Kesehatan se-Kecamatan Wonokromo di Lapangan Thor, Rabu (24/11), dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Surabaya Armuji. Dengan menggunakan sepeda, Armuji membaur bersama ibu - ibu kader kesehatan yang diantaranya bertugas sebagai pemantau jentik di setiap RW. Dalam sambutannya Wakil Walikota Surabaya tersebut yang juga Politisi Senior PDI Perjuangan menyampai-
kan bahwa kenaikan honor kader Kesehatan menjadi Rp 400 Ribu perbulan merupakan bentuk perwujudan komitmen Pemerintahan Eri-Armuji. “Ibu-ibu pada kesempatan ini kami sampaikan, melalui gotong royong kita telah bertahan menghadapi Pandemi Covid 19 . Sekarang saya minta tingkatkan kewaspadaan untuk antisipasi demam berdarah,” kata Armuji. Ia juga memaparkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memberantas demam berdarah dengue
Menteri PAN RB Resmikan Launching MPP Kabupaten Madiun
MPP Untuk Memudahkan Warga Mengurus Sesuatu Dengan Cepat dan Mudah Dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Mentari PAN RB, H. Tjahjo Kumolo, SH bisa menambah semangat untuk menarik investasi dan semangat melayani dan mengayomi kepada masyarakat. Kantor MPP ini dulu pusat pelayanan kepada warga Kabupaten Madiun yang letak geografisnya cukup strategis yang mana berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Madiun. Sehingga mudah terjakau dan dapat melayani warga ke MPP. “Semua ini, kami PNS di Kabupaten Madiun merupakan birokrasi Pancasila. Artinya birokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Itu menjadi komitmen dan kekompakan bersama. Sejak saya menjabat Bupati Madiun, kondisi tetap aman tidak ada permusuhan pasca Pilkada. Visi misi, Aman Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak adalah milik masyarakat semua kabupaten Madiun,” kata bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam sambutannya pada Grand Launching MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11). Dikatakan oleh Bupati, sekarang ini angka investari di Kab Madiun meski musim mpandemi investasi sudah melebih target. Karena PT Inka Madiun yang berada di Kota Madiun juga berpartisipasi dalam grand launching MPP ini. Juga dalam persepakbolaan, apakah itu piala dunia atau yauoro, itu bolanya dari Kabupaten Madiun. Karena pabrik bolanya dibangun di Kab Madiun. Hal lain yang menarik, di Kab Madiun daerah pertanian, jika musim panen harganya menurun. “Namun dalam hal ini tidak masalah, karena sekarang sudah ada perusahaan atau jaringan-jaringan untuk mengurusi masalah tersebut. Itu semua berkat adanya MPP di Kab Madiun sekarang ini diresmikan oleh Men Pan RB hari ini,” kata bupati. Sesuai yang dikatakan Presiden, kata Bupati, membangun negara itu mulai dari pinggiran. Demikian halnya di Kab Madiun membangun Kab Madiun juga mulai dari pinggiran atau desa. Di 198 desa disalurkan anggaran ADD itu, 20 persen dan itu terbesar se Indonesia. Jadi targetnya adalah, jika ada permasalah di desa harus dapat diselesaikan didesa tersebut, permasalahan apapun. Soal anggaran, pintu keluar anggaran tersebut untuk anggaran keamanan, untuk kemandirian, untuk kesejahteraan dan untuk berakhlak. Sehingga tidak ada kesenjangan antar desa. Menurut Kaji Mbing sapaan Bupati Madiun Ahmad Dawami, disparitas itu mepet sekali hampir seimbang. Ketika kita kena kontraksi ekonomi kemarin, seperti Propinsi sampai minus 5, Kabupaten Madiun masih bertahan di angka 1. Karena kebersamaan dan kekompakan masyarakat di Kab Madiun ini. Terlebih dengan adanya
sudarno/bhirawa
Menteri PAN RB H. Tjahjo Kumolo, SH memberikan penghargaan kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami pada Grand Launching MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11).
MPP ini untuk melayani terbaik kepada masyarakat. “Sekarang ini, kita sudah mempnyai 3.000 prodak. Dari potensi 13.000 yang semua itu perijinan dan urusan lainnya kita gratiskan. Karena kita ingi mendorong kekuatan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat dan itu kepercayaan masyarakat untuk berkegiatan ekonomi. Sehingga urusan situasi adan kondisi tetap kita jaga di Kab Madiun ini,” ungkapnya. Terkait covid-19 dilaporkan, lanjut bupati, kita tidak mengenal lelas bersama Forkopimda disampaikan kepada masyarakat covid-19 ini di estape I merusak kesehatan dan di estape II pasti merusah ekonomi dan tahap ketiganya akan merusak generasi. Dan kita tidak ingin, katakanlah generasi rusak ekonomi terganggu. Kalau pemerintah sebenarnya tidak akan membatasi ekonomi tanpa angka kematian yang tinggi. Dan ini disebabkan mobilitas naik, prokesnya longgar. “Ini yang menjadi komitmen kita. Kita ajak berfikir masyarakat agar generasi ini selamat, ekonomi ini selamat. Maka prokes dan vaksin sangat diperlukan sehingga hasilnya sesuai yang kita harapkan. Karena itu, kami mohon adanya arahan dari Menteri PAN RB, apapun arahannya, kami siap menjalankannya,”pungkas bupati. Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, menyatakan, dari Provinsi Jatim menyambut baik dan akan menindaklanjuti apapun arahannya pada saat itu tahun 2020. Yaitu, melalui surat edaran Ibu Gubernur Jatim tertanggan 23 September 2020 untuk pembanguna Mal Pelayanan Publik dan replikasi dan jaringan inovasi pelayanan publik di Jawa Timur. Dan sampai dengan saat ini terdapat 9 MPP yang telah di launching. Yaitu, Surabaya, Sidoarjo Banyuwangi, Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik dan di Kabupaten Madiun. Insyaalah akan diresmikan pula MPP ada 7. yaitu MPP di Kota Probolinggo, Kota Maojokerto, Pamekasan,Pasuruan, Sumenap, Tuban, Pasuruan. Dan masih ada 3 lagi yang telah membangun MPP dan mau dilaunching yaitu di Kota Malang, Lumajang dan Bangkalan. “Insya’Allah akan terus kita usulkan agar apa yang menjadi arahan Metan PAN RB bisa terlak-
sudarno/bhirawa
Menteri PAN RB H. Tjahjo Kumolo, SH bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menekan tombol tanda direresmikannya Launching MPP Kabupaten Madiun, Rabu (24/11).
sana di seluruh penjuru. Kata-kata bapak yang menjadi motivasi saat bapk di Surabaya beberapa waktu lalu adalah dimana inovasi itu berada disitu akan muncul di beberapa wilayah menjadi semangat betul bari rekan-rekan Bupati dan Walikota di Jawa Timur,” kata Wagub. “Kami pun di Jawa Timur mencoba semi-semi Mal Pelayan Publik. Ada tempat di Bakorwil I Madiun itu, namanya SGIC, ini untuk menghadirikan Bakorwil yang lebih dekat kepada masyarakat. Jadi disana ada pelayanan dari Provinsi bisa dilayani dari kantor-kantor Bakorwil bahkan kita coba layani dengan dinas instansi vertikal. Dengan tujuan bisa melayani intelek muda dan disana kita dapat melayani program unggulan Pemprov,” kata Wagub. Ini semua lanjut Wagub, terinpirasi MPP, karena orang beranggapan Mal tempatnya bersih dan ada . Ini tempatnya ada di Madiun, Jember, Bojonegoro, Pamekasan dan Malang. Ada lima kota eks Bakorwil untuk melayani pelayanan-pelayanan dari Provinsi. Memang semua orang mengatakan, kalau semua itu bisa dilayani melalui online. Dan itu saya rasa betul untuk didorong untuk digitalisasi gak ada sedikit juga orang datang harus untuk ingin berkonsultasi. Inilah yang dirasakan adanya satu pintu. Menang di daerah ini biasa disebut mataraman atau selingkar wilis masuk didalam tiga dari poros pertumbuhan peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 termasuk Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Blitar adalah kawasan yang diharapkan bisa tumbuh cepat. Salah satu berkahnya dari jalan tol, maka kawasan jalan ini menjadi dijankau jalan tol. Maka kawasan ini bisa dijangkau dari pelabuhan dari kota-kota besar dan sebagaimana yang bbapak kunjungi salah satunya pabrik yang produksinya global untuk produksi olahraga, hampir produksinya takut dan ordernya sudah pindah ke luar negeri. Misalnya ke Asia Selatan, Vietnam. Karena mereka berani dengan harga yang lebih konpetitif. Karena ordernya mulai dikurang oleh dia. Karena di Madiun sudah mulai mempermudah pelayanan publik,dandengankelancaranolehPemerintahsetempat,akhirnya mereka tetap di Indonesia di Jawa Timur mendorong adanya penciptaan lapangan kerja. Karena disini masih konpetitif biayabiaya produksinya di Surabaya sekitarnya. Karena disurabaya sekitarnya sudah hampir sama dengan di Jabotabek. Sehingga dalam hal ini tetap terus didorong agar tetap berada di sekitar mataraman atau selingkar wilis sepanjang Ngawi-Kertosono, Juga akan dibangun lapngan bandara akan koneksi jalan tol ke selatan tentu prasyaratnya sama yaitu kelancaran pelayanhan publik dan kerja keras KemenPAN RB dan seluruh jajaran ini akan memberikan daya saing unggulan untuk menarik investasi. Sedang menurut Menteri PAN RB, H. Tjahjo Kumolo, SH, Grand Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun ini, yang menjadi visi misi Bupati Madiun Ahmad Dawami untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, semoga MPP ini bisa memenuhi janji kampanye bupati Madiun untuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Madiun. “Hari ini terwujud Pak bupati mempunyai tekat mewujudkan MPP dalam rangka memberikan kesempatan bagi warganya, agar mengurus sesuatu dengan cepat dan mudah. Ijin juga dengan mudah dan transparan dan dipertanggungjawabkan. Tidak muter-muter lagi. Masuk satu Mal dan gedung selesai urusannya. Dan ini juga seiring dengan kebijakan Kepolisian untuk SKCK dan SIM kemudia rumah sakit rumah sakit rujukan, puskesmas, orang mencari KTP, kartu kematian, kartu keluarga, surat kelahiran dan BPJS bisa satu pintu,” kata Meneteri PAN RB, H. Tjahjo Kumolo, SH berharap.[dar.adv]
(DBD) pada musim hujan tahun ini. Puskesmas dan 26.541 kader kesehatan Kota Surabaya digerakkan untuk bersama-sama memberantas demam berdarah. “Jangan sampai kita lengah, apa yang ibu-ibu kerjakan bersama pemerintah kota Surabaya demi kesehatan warga seluruhnya,” tegas Cak Ji. Peningkatan kewaspadaan itu bisa dilakukan dengan cara pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus (PSN 3M plus), yaitu menguras dan menyikat bersih bak mandi atau
kolam air minimal satu minggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air seperti tempayan, tandon, drum air, dan lainnya, untuk mencegah jentik atau telur nyamuk. Selain itu, Wawali juga memastikan bahwa seluruh kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD harus selalu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebab, saat ini masih masa pandemi Covid-19 meskipun kondisinya sudah mulai landai.[iib]
Satpol PP Kembali Gelar Sosialisasi UU Cukai kepada PKL Pemkot Blitar, Bhirawa Setelah melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Beserta Peraturan Pelaksanaannya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, giliran Kecamatan Sukorejo dan Sananwetan Kota Blitar pada hari Rabu (24/11) Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Yudha Budiono mengatakan pihaknya akan terus gencar melaksanakan sosialisasi tentang UU Cukai kepada masyarakat Kota Blitar, utamanya kepada PKL dan asongan yang sangat dengan dengan peredaran rokok selama ini. “Materi yang disampaikan hampir sama dengan peserta di wilayah Kecamatan Sananwetan, dimana tujuan utamanya memberikan wawasan kaitannya dengan jualan rokok. Sehingga pedagang paham ini mana rokok ilegal dan mana yang legal,” kata Yudha Budiono usai mengikuti acara pembukaan sosialisasi UU Cukai, Selasa (23/11). Lanjut Yudha, untuk pelaksanaan sosialisasi kali ini dipusatkan di Aula Kantor Satpol PP Kota Blitar di Jalan Mastrip yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan peserta sebanyak 150 orang dengan tempat terpisah serta menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. “Untuk itu kami bagi dua tempat, yakni di lantai 1 sebagian di lantai 2, dimana peserta yang berada di lantai 1 menggunakan layar besar dan terlihat para pedagang antusias mengikuti sosialisasi ini karena mereka banyak belum paham sepenuhnya rokok bodong,” jelasnya. Selain itu dikatakan Yudha, pihaknya juga punya kewajiban memberikan pemahaman ini kepada para PKL dan asongan yang selama ini bersentuhan langsung dengan Satpol PP, dimana Satpol PP masuk dalam intansi penegak aturan yang salah satu sasaranya PKL dan asongan. “Meskipun selama ini para PKL dan
asongan target penjualan utamanya bukan pada jualan rokok, kami selalu berpesan untuk tidak jualan rokok bodong. Karena rokok bodong merugikan negara yang juga berpengaruh pada pemasukan negara,” terangnya. Sementara perlu diketahui pada pelaksanaan sosialisasi hari kedua, narasumbernya tetap sama, yakni dari Kantor Bea Cukai Blitar, dimana semua kegiatan tersebut pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau atau DBHCHT Kota Blitar tahun 2021. Bahkan selain mendapatkan wawasan soal cukai, para peserta juga mendapatkan bantuan sembako yang dihatapkan bisa
meringankan beban PKL yang ikut terdampak pandemi Covid-19 selama ini. Wali Kota Blitar, Santoso juga berpesan dalam kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Blitar, semua peserta yang mengikuti sosialisasi selain mendapatkan pengetahuan soal cukai, juga selalu tertib dalam berdagang serta menjaga kebersihan di Kota Blitar tercinta, selalu tata dan tertib dalam menjaga protokol kesehatan dengan selalu bermasker, dimana Kota Blitar kini menjadi percontohan new normal Covid-19 di Indonesia. “Untuk itu PKL dan Asongan Kota Blitar jangan ada yang menjual rokok ilegal atau tak berpita cukai, karena rokok bodong jelas akan merugikan Pemerintah, juga selau terapkan protokol kesehatan dengan wajib bermasker pada saat berjualan. Dan semoga sembako yang kami diberikan bermanfaat dimasa Pandemi Covid-19 ini,” kata Wali Kota Blitar, Santoso.[htn.adv]
Hartono/Bhirawa
Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Yudha Budiono saat memberikan sambutan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Beserta Peraturan Pelaksanaannya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan di wilayah Kecamatan Sukorejo dan Sananwetan Kota Blitar, Rabu (24/11) kemarin.
Bhirawa
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
Halaman 6
Kamis Kliwon, 25 November 2021
& OLAHRAGA
Tambah Tiga Gubes, ITS Miliki 145 Profesor Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali mengukuhkan tiga guru besar atau profesor dari tiga bidang ilmu sekaligus, yaitu dari Departemen Teknik Fisika, Departemen Teknik Kelautan, dan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Rabu (24/11). Maka guru besar ITS genap berjumlah 145 orang. Mengawali proses pengukuhan dengan orasi ilmiahnya, Prof Dr Ir Ali Musyafa' MSc, membawakan topik penelitian bertajuk Instrumentasi sebagai Pemandu Jaminan Mutu, Pengendalian Risiko, dan Lapis Perlindungan Keselamatan Proses Industri. "Saat ini ilmu instrumentasi hampir dipelajari di seluruh disiplin ilmu terutama pada ilmu keteknikan,'' terang guru besar ITS ke-143 ini. Dosen Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ini men-
jelaskan, hasil studi bertujuan mendapat gambaran berbagai risiko yang mungkin terjadi mulai tahap desain, proses pengadaan, konstruksi dan pascakonstruksi, yang mencakup tinjauan aspek teknoekonomis, lingkungan perairan, serta lingkungan sosial masyarakat. "Kajian risiko penting dilibatkan mulai dari proses sederhana hingga yang bersifat kompleks,'' ujar dosen kelahiran Jombang, 1 September 1960 ini. Selanjutnya, Prof Drs Mahmud Mustain MSc PhD yang membawa-
kan orasi ilmiahnya yang bertopik Perubahan Garis Pantai Paska Semburan Lumpur Panas Porong-Si-
doarjo. Dalam orasinya, guru besar ITS ke-144 ini mengatakan bawa semburan lumpur yang telah ber-
langsung lebih dari 15 tahun ini sudah tidak ada upaya yang dapat menghentikannya. Upaya beralih
Para Guru Besar ITS yang baru saja dikukuhkan oleh Rektor ITS Prof Ashari di Gedung Research Center.
pada pengaturan terhadap limpahan lumpur,'' jelasnya. Lebih dalam, Mahmud Mustain menjelaskan, penelitian yang telah berlangsung selama tiga tahun ini memberikan solusi komprehensif terhadap fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo dalam hal kerusakan lingkungan fisik. Solusi ini berupa konsep manajemen pengelolaan wilayah pantai serta konsep rehabilitasi wilayah pantai akibat kerusakan lingkungan fisik. "Upaya ini untuk menentukan formula baru yang lebih sesuai dalam menentukan model perubahan garis pantai lokal,'' tutur lelaki kelahiran Lamongan, 5 Agustus 1961 ini. Orasi ilmiah terakhir dibawakan Prof Dr Ir Kuntjoro MT, dengan topik Peran Sungai sebagai Infrastruktur Penyelaras Alam. Guru besar ITS ke145 ini menyampaikan bahwa se-
makin majunya peradaban manusia seharusnya banjir dan kekeringan bisa diantisipasi dengan baik. "Memerankan sungai sebagai infrastruktur penyelaras dengan baik dapat menekan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan,'' ungkap dosen Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini. Kuntjoro menjelaskan, diperlukan adanya perlakuan khusus untuk kompensasi pergerakan alur sungai. Hasil studi ini dapat menentukan posisi letak bangunan yang sesuai agar tidak menimbulkan kerusakan sungai dengan mengetahui pergerakan alur sungai dalam teori KUN-QArSHOV. "Kesalahan pembangunan harus dibayar mahal untuk kompensasi kerusakan alam sekitarnya dan pengamanan atas bangunan itu sendiri,'' ucap dosen kelahiran Tulunga-
Unej Gelar Pelatihan Mitigasi Kebencanaan Jember, Bhirawa Sejumlah pengelola dan teknisi gedung bertingkat di Universitas Jember (Unej) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan kemampuan para peserta dan relawan dalam penanganan bencana, baik yang bersifat mitigasi bencana maupun penanganan kebencanaan secara langsung. "Bencana ini kan peristiwa yang terjadi secara berulang dan mengancam keselamatan yang terjadi karena faktor alam atau pun karena kelalaian manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlu kesiapan dalam menghadapinya,'' ujar Samsul Arifin PIC IsDB Project Universitas Jember sekaligus penanggungjawab kegiatan saat ditemui disela - sela kegiatan pelatihan di Agrotechnopark Universitas Jember, Jubung, Rabu (24/11). Menurut pria yang akrab dipanggil Samsul ini, untuk memberikan pemahaman teori sekaligus praktek kepada para peserta, panitia menggandeng tim dari Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember sebagai pemateri. Selama 5 hari sejak tanggal 22 hingga 26 November 2021 sebanyak 45 peserta akan mendapatkan materi kebencanaan dan praktek penanganan kebencanaan.
gung, 29 Juni 1958 ini. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng turut menyampaikan selamat kepada tiga profesor ITS yang baru saja dikukuhkan ini. ''Mari kita terus berkontribusi kepada bangsa untuk memajukan kemanusian,'' pesan guru besar Teknik Elektro ini mengakhiri sambutannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Profesor ITS, Prof Dr Ir Imam Robandi MT sebagai penyelenggara turut memberikan pidatonya. Profesor yang juga seorang dalang ini mengucapkan selamat kepada guru besar ITS yang baru saja dikukuhkan. ''Semoga ke depannya akan lahir profesor-profesor baru di ITS yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini,'' tandas lelaki yang juga guru besar Teknik Elektro ini. [ina]
DPRD Jatim Minta Pelaku Kekerasan Anak Panti Asuhan di Malang Dihukum Berat DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan anak Panti Asuhan di Malang. Bahkan, pelakunya juga harus dihukum berat. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengaku prihatin dengan kasus kekerasan ini. Menurutnya, perbuatan para pelaku akan memunculkan persoalan efek trauma yang berkepanjangan bagi korban.
"Kami minta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku untuk menumbuhkan efek jera,'' katanya, Selasa (24/ 11) kemarin. Renny menambahkan, yang tidak kalah penting adalah akar masalah atau regulasi dan tata kelola panti asuhan itu. Secara umum regulasi dan tata kelola di seluruh panti asuhan di Jatim perlu ditinjau kembali, apakah sudah sesuai standar apa belum. Agar kasus-kasus serupa tak muncul dikemudian hari.
Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan adegan penganiayaan terhadap seorang bocah perempuan viral di media sosial. Adegan dalam video berdurasi 2 menit 29 detik itu diketahui terjadi di Kota Malang. Dalam video itu tampak seorang bocah perempuan mengenakan seragam sekolah tengah dianiaya oleh teman - temannya. Sosok korban penganiayaan rupanya baru 13 tahun dan duduk di kelas 6 sekolah dasar. Peristiwa itu disebut terjadi
Jumat (19/11). Korban merupakan anak panti asuhan di wilayah itu. Polisi juga telah menangkap 10 orang tersangka. Ke-10 terduga pelaku merupakan anak di bawah umur. Para tersangka kekerasan terhadap anak nantinya bakal diancam dengan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP. Ancaman hukumannya 5 hingga 9 tahun penjara. [geh]
achmad suprayogi/bhirawa
Salah satu ruang baca anak-anak juga difumigasi, harus ditutup total karena gasnya berbayaha.
Dinas Perpustakaan Lakukan Fumigasi 139.635 Buku Koleksinya Sidoarjo, Bhirawa Antisipasi kerusakan buku - buku penting dari serangan rayap dan kutu buku. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo melakukan Fumigasi, yakni teknis pengendalian hama dengan penggunaan pestisida yang berbentuk gas atau asap terhadap 139.635 buku - buku koleksinya. Menurut Kepala Dinas Perpustaan dan Arsip Sidoarjo, Ridho Prasetyo S STP MAP usai memantau kegiatan fumigasi, Selasa (23/11) kemarin. Fumigasi dilakukan agar buku - buku yang sangat berharga, untuk menambah pengetahuan dan menggali segudang informasi itu tidak rusak. Fumigasi ini sebenarnya kalau sesuai standar bisa dilakukan setahun sekali, bila urgent bisa enam bulan sekali tergantung kondisional. "Fumigasi dilakukan secara rutin karena buku - buku itu memang harus dirawat dengan baik. Banyak buku penting yang harus diselamatkan, termasuk buku kuno karya Presiden Soekarno. Diantaranya Sarinah, Revolusi Belum Selesai dan yang lainnya. Jadi Fumigasi ini juga untuk mengatasi munculnya rayap dan kutu buku di rak - rak. Bahkan buku baru dari pengadaan dan sumbangan itu tidak langsung di pajang, harus dikelola dulu dan memerlukan waktu lama juga. Sebab kalau tidak di fumigasi bisa rusak, jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengolahan Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, M Basori Alwi S Sos MA menambahkan, dengan adanya Fumigasi ini untuk sementara waktu untuk tempat baca ditutup. Sedang untuk bidang - bidang lain masih buka seperti biasa. Proses Fumigasi ini akan berakhir pada Jumat (26/11) nanti namun tidak langsung buka untuk umum, tetapi masih proses menghilangkan asap Fumigasi. Untuk buka seperti biasa dalam batas PPKM pada Senin (29/ 11) mendatang. [ach]
Surabaya, Surabaya Sebanyak 49 SMP di Kota Surabaya, belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena tidak lulus asesmen atau belum keluar rekomendasi dari Satgas Covid19. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti . "Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, jadi sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesmen,'' katanya di Surabaya, Rabu. Menurut Reni, berdasarkan laporan dari Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta ada sekitar 49 SMP di Surabaya yang belum melaksanakan PTM karena belum lulus asesmen atau belum keluar rekomendasi dari Satgas Covid 19. Adapun ke 49 SMP itu, yakni SMP Institut Indonesia, SMP YPPI-3, SMP Kyai Hasyim, SMP AL Jihad, SMP Nation Star Academy, SMPIT AL uswah, SMPK Santo Stanislaus, SMPK St Agnes, SMP Hidayatul Ummah, SMP Kristen Filadelfia, SMP IPIEMS, SMP Dhaniswara, SMP Cita Hati Christian School, SMP Baiturrahman, SMP Islam Jiwa Nala, SMP Maryam, SMP Sekolah Alam Insan Mulia, SMP Dharma Wanita, SMP Kartika Nasional Plus, SMPK Santo Stanislaus 2, SMP
Galuh Handayani. Selain itu, SMP XIn Zhong, SMP Kristen Anak Bangsa, SMP Mandala, SMP Tenggilis Jaya, SMP yapita, SMP Kristen Anak Panah, SMP Bunga Bangsa, SMP Kristen Intan Permata Hati, SMP Panglima Sudirman, SMP Dr Soetomo, SMP Little Sun School, SMP Al-Amin, SMP KRISTEN BETHEL SULUNG 3, SMP Etika Dharma, SMP Noor Musholla, SMP Mardi Siwi, SMP Islam Baitul Amien, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya, SMP Al Islah, SMP Muhammadiyah 18, SMP AL-WACHID, SMP Wachid Hasjim 5, SMP PGRI 61, SMP TARUNA Surabaya, SMP Diponegoro, SMP Islam Raden Paku, SMP Mardi Putera dan SMP VITA. Menurut Reny, terkait persoalan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah itu. ''Kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak-anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,'' katanya. Reny menyatakan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19. [ant]
humas Pemkot Surabaya
Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 500 atlet tenis meja dari seluruh kabupaten/kota berlaga di Kejurprov Tenis Meja Tahun 2021 di Tulungagung, Rabu (24/11). Kejuaraan tingkat Jatim ini dibuka oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, dan akan berlangsung sampai Minggu (28/11) mendatang. Usai membuka Kejurprov Tenis Meja, Bupati Maryoto Birowo berharap, kejuaraan dapat menumbuhkan bibit bibit baru atlet tenis meja
let, ofisial, wasit dan penyelenggara Kejurnas Tenis Meja Jatim Tahun 2021 yang berlangsung di GOR Tenis Indoor Komplek Stadion Rejoagung tersebut tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat. Masalahnya, saat ini masih pandemi Covid 19. Ketua Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Antonius Pangestu, berharap serupa. Ia menyatakan Kejurprov di Tulungagung untuk
Bupati Maryoto Birowo beradu tangkas dengan dua atlet muda tenis meja asal Tulungagung usai membuka Kejurprov Tenis Meja Jatim 2021, Rabu (24/11).
Dua Jurusan Menjadi Fokus Utama CEO SMKN 6 Surabaya Surabaya, Bhirawa Implementasi pengembangan sekolah mulai diterapkan SMKN 6 Surabaya. Dalam hal ini, fokus yang menjadi perhatian adalah jurusan tata kecantikan dan tata busana. Dua jurusan ini mendapat perhatian khusus sebagai projek dalam program CEO Kemdikbud. Dalam pengembangan sekolah ini, salah satu langkah yang mulai diterapkan Succes Story 'Sharing dan Motivasi Hairdresser dan Alumni'. Menurut Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun, kegiatan ini digagas berangkat dari Diklat CEO (Chief Executive Officer) SMK untuk pengembangan sekolah. Dalam program itu, pihaknya diminta untuk menganalisa persoalan sekolah. "Akhirnya kita kumpulkan ketua kompetensi keahlian. Muncul dua jurusan yg menjadi fokus dalam projek CEO ini, tata kecantikan dan tata busana,'' urainya, usai seminar Succes Story 'Sharing dan Motivasi Hairdresser dan Alumni', Rabu (24/11) kemarin. Dikatakan Bahrun, kedua juru-
san ini dipilih karena saat PPDB bukan menjadi pilihan utama peserta didik baru. Sehingga, kedua jurusan tersebut belum memenuhi pagu yang tersedia. "Kita cari persoalannya, masih banyak anak kita menjadikan tata busana dan kecantikan bukan menjadi pilihan utama. Jadi harus diyakinkan memang jurusan ini merupakan passion mereka, mod-
al untuk berkarir di dunia industri. Apalagi guru disini (SMKN 6 Surabaya) juga merupakan guru - guru yang kompeten,'' terangnya. Bahrun menambahkan, dalam industri kecantikan banyak bidang keahlian yang bisa dipilih oleh para siswa. Sayangnya, dari hasil angket yang diberikannya, banyak yang memilih menjadi makeup artis. Padahal, dunia in-
dustri lebih banyak membutuhkan hairdresser. Karenanya, kegiatan yang mendatangkan alumni tata kecantikan yang sukses ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa yang saat ini masih mengasah keahlian di SMKN 6 Surabaya. "Kita beri perhatian hairdresser agar semangat guru dan siswa tumbuh,'' tambah dia.
Selain seminar, dalam membangun motivasi profesi hairdresser, Bahrun juga mendatangkan guru tamu industri dari bidang keahlian hairdresser. Selain itu menggar lomba hairdressing tiap tingkatan. Saat ini jurusan Tata Kecantikan sendiri telah bekerjasama dengan 26 industri kecantikan. "Dengan harapan kegiatan seperti ini akan tumbuh hairdresser profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan. Masyarakat juga berbondong-bondong memilih jurusan ini, karena kita ingin membranding kecantikan. Kita juga mempunyai teaching factory Loreal, hairdrayer salon dan sebagainya,'' tandasnya. Salah satu pembicara yang juga alumni 2006 SMKN 6 Surabaya Sefi Eka Setia yang berprofesi sebagai hairdresser profesional dalam paparannya menyampaikan jika etika menjadi hal penting dalam dunia kerja. Ia juga mengatakan jika wirausahawan ini membuat seseorang punya nama dengan keahlian yang dimiliki. [ina]
Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo
go, Mohammad Natsir, serta Pengasuh Pondok Pesantren Syubbanul Muslimin, KH Chafidzul Hakim Noer. Dalam Bimtek diserahkan fasilitasi mesin/peralatan wirausaha baru IKM pangan berupa roti berbasis Ponppes dari Riefky Yuswandi kepada Plt Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Mohammad Natsir. Kemudian diserahkan kepada per-
wakilan santri dalam rangka meningkatkan produktivitas di Ponpes Syubbanul Muslimin. Riefky mengungkapkan, Ponpes merupakan lembaga pendidikan yang berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia sebagai Agent of Development dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia di daerah, sehingga menjadi bagian yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Jumlah Ponpes dan santri yang cukup besar merupakan aset bangsa yang potensial untuk dapat membantu mewujudkan kemandirian bangsa. Hal ini tidak lepas karena pesantren dan santri dikenal dengan kemandirian dan ketekunannya yang selalu ditanamkan semasa menempuh pen-
didikan di pondok,'' ujarnya. Riefky berharap, para santri, alumni dan Pengurus Ponpes dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan pionir bagi santri lainnya untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha. Sedangkan fasilitasi mesin/peralatan produksi diberikan dengan harapan alat ini dapat dimanfaatkan sebagai unit bisnis yang baru di pondok pesantren dan tempat pembelajaran para santri untuk berwirausaha. Memanfaatkan informasi, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan untuk membangun usaha di bidang masing-masing. Kreatif menggali peluang bisnis, kekuatan dan keunikan usaha serta menghasilkan produk/jasa sesuai dengan permintaan pasar di berbagai segmen. [*]
KONI Terancam Tak Ikuti Porprov Jatim VII 2022 Kab Malang, Bhirawa Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang yang kini tak lagi menggunakan dana hibah, mengancam sejumlah kegiatan para atlet dan pelatih. Karena anggaran untuk KONI saat sangat minim, sehingga juga terancam pada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur (Jatim) 2022 mendatang, tak bisa mengikutinya. Menurut Ketua KONI Kabupaten Malang, H Rosydin, Rabu (24/ 11), dalam pelaksanaan Porprov VII Jatim yang akan digelar diempat daerah, yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo, hingga kini KONI Kabupaten Malang belum ada kepastian perolehan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Malang. "Kami berharap di tahun 2022 mendatang, anggaran KONI bisa kembali sebagai dana hibah dan bukan dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang melekat di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Malang,'' ujar Ketua KONI. Rosydin menegaskan, untuk mengikuti Porprov VII Jatim 2022 mendatang tentunya harus ada dukungan finansial untuk melengkapi perjuangan para atlet dan pelatih. Namun, ketika tidak ditunjang dengan anggaran yang cukup, maka KONI Kabupaten Malang terancam tidak mengikuti Porprov VII Jatim. Dan jika nantinya dipaksakan maka para atleh dan pelatih tidak akan bisa maksimalkan dalam mendapatkan prestasi. Karena dirinya telah menargetkan pada Porprov VII Jatim mendatang, Kabupaten Malang masuk juara tiga besar. "Anggaran yang diterima KONI Kabupaten Malang tahun ini hanya Rp1,9 milar dan ditambah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp300 juta. Sedangkan Cabang Olah Raga (Cabor) KONI yakni berjumlah
54 Cabor. Karena idealnya untuk anggaran KONI Kabupaten Malang sebesar Rp13,5 miliar. Dan anggaran sebesar itu guna untuk memenuhi terget juara tiga besar di Porprov VII Jatim 2022. Padahal, Kabupaten Malang pada Porprov VII Jatim 2024 sebagai tuan rumah,'' terangnya. Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Malang, Hartono menambahkan, untuk memenuhi target perolehan medali, yang mana KONI Kabupaten Malang harus bisa meraih 50 medali emas, 50 medali perak dan 50 medali perunggu. Sehingga untuk mencapai jumlah medali tersebut, maka harus membutuhkan anggaran yang besar. Dan untuk bisa memenuhi target itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp13,8 miliar,'' tegasnya. Namun, tambah Hartono, jika nantinya diberikan anggaran sebesar Rp10 miliar tentunya akan ada pengetatan penggunaan anggaran untuk pelatihan atlet. Karena un-
Dinas Perkim Kabupaten Jombang Laksanakan Rehabilitasi RTLH DAK Tahun 2O21 Jombang, Bhirawa Sebagaimana diketahui tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp2.920.000.000 diperuntukkan bagi rehabilitasi rumah di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, sebanyak 55 unit dan Desa Jombang sebanyak 41 unit, serta Desa Bakalan Rayung sebanyak 50 unit. Menurut Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, adapun masing-masing alokasi per rumah adalah Rp20 juta yang peruntukkannya adalah Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Heru menjelaskan, untuk Desa Jombang, dari alokasi 41 rumah, setelah diverifikasi hanya 39 rumah yang layak mendapatkan bantuan DAK-RTLH. Dari 39 rumah itu, ada dua penerima bantuan yang mengundurkan diri sehingga untuk Desa Jombang tinggal 37 penerima bantuan. Gelombang pencairan dibagi menjadi tiga gelombang, yakni saat ini gelombang 2 sudah selesai
menghadapi event Porprov Jatim dan PON mendatang. "Kami ingin atlet tenis meja di Jatim dapat terus berprestasi. Di Jatim ini merupakan gudangnya atlet tenis meja,'' paparnya. Ia menyebut jumlah 500 atlet yang berlaga di Kejurprov kali ini merupakan bukti betapa banyaknya atlet muda tenis meja berbakat di Jatim. Terlebih selama dua tahun terakhir kejuaran tingkat Jatim ditiadakan karena pandemi Covid 19. ''Dan dalam Kejurprov di Tulungagung ini untuk atlet U-25 ke bawah putra dan putri,'' imbuhnya. Sementara itu, Ketua Pengcab PTMSI Tulungagung, Subani menjelaskan, jika olahraga tenis meja di Tulungagung terus berkembang. Bahkan dari yang lima tahun lalu hanya ada empat klub sekarang sudah mencapai 13 klub. "Perkembangannya luar biasa. Ini juga membuktikan jika banyak bibit - bibit baru dalam olahraga tenis meja,'' katanya. Subani berharap, dalam tahun 2022 mendatang olahraga tenis meja dapat masuk kurikulum olahraga di sekolah-sekolah di Kabupaten Tulungagung. ''Dengan tenis meja masuk sekolah bakal semakin banyak lagi bibit - bibit muda muncul untuk menjadi atlet,'' pungkasnya. [wed]
Anggaran Minim
Tingkatkan Minat Hairdressing Siswa, Gelar Seminar Sharing dan Motivasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) wirausaha baru IKM pangan, berupa roti berbasis Pondok Pesantren (Ponpes) di Ponpes Syubbanul Muslimin di Desa Kalikajar, Kulon Kecamatan, Paiton, Rabu hingga Minggu (24-28/11).
Kemenperin menyerahkan bantuan IMK berbasis pesantren di Paiton.
di Jatim. ''Selain sebagai ajang persaudaraan, Kejurprov ini sebagai wahana untuk mencari bibit baru atlet tenis meja di Jatim,'' ujarnya. Pemkab Tulungagung, menurut bupati, mendukung penuh upaya untuk terus mengembangkan olahraga tenis meja menuju pentas nasional bahkan dunia. ''Harapan kami juga para atlet terus tekun dalam berolahraga tenis meja untuk mencapai prestasi,'' tuturnya. Bupati meminta agar semua at-
SISWA
Bimetek diikuti 25 orang santri, alumni dan Pengurus Ponpes Syubbanul Muslimin ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari. Dihadiri Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Riefky Yuswandi, Plt Kepala Disperindag Kabupaten Proboling-
pelatihan seluruh peserta bisa bertindak cepat dan tepat manakala sewaktu-waktu terjadi bencana baik yang terjadi karena faktor alam maupun karena kelalaian manusia. "Bertindak cepat itu penting saat terjadi bencana. Tetapi yang lebih penting lagi melakukan tindakan yang tepat. Terutama jika hal itu berkaitan dengan urusan nyawa orang. Cepat tapi tidak selamat kan fatal,'' pungkasnya. [efi]
Pelatihan mitigasi kebencanaan diselenggarakan Universitas Jember, Rabu (24/11).
Oky abdul sholeh/bhirawa
Kemenperin Berikan Bimtek Wirausaha Baru IKM Pangan Berbasis Ponpes
wiwit agus pribadi/bhirawa
tohkan, kejadian orang melompat dari gedung bertingkat karena ingin selamat dari kebakaran yang terjadi. "Atau misal ketika lift macet. Karena panik kemudian membuka pintu lift dengan cara dicongkel. Wah ini biaya penanganan pasca bencana (perbaikan) jadi mahal. Padahal jika paham hanya tinggal menekan tombol - tombol tertentu,'' imbuh Samsul. Samsul berharap, setelah mengikuti
Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun mendampingi Owner Arie Ham Salon The Winner Solour Award Loreal, Ari Hidayat memberikan pelatihan teknik penataan rambut kepada para siswa dari jurusan Tata Kecantikan bidang keahlian hairdresser.
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di salah satu SMP di Kota Surabaya.
GALERI
"Karena pesertanya adalah teknisi gedung maka materi yang disampaikan seputar penanganan evakuasi ketika ada gempa, kebakaran, lift macet atau materi lainnya yang masih relevan dengan lingkungan kampus Universitas Jember,'' jelas Samsul. Menurut Samsul, kerugian dalam bencana terkadang juga diakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan penanganan. Misalkan saja Samsul mencon-
500 Atlet Berlaga di Kejurprov Tenis Meja di Tulungagung
Sebanyak 49 SMP di Surabaya Belum Laksanakan PTM
BANGKU POJOK
Halaman 7
100% baik dari segi pencairan maupun pelaksanaan di lapangan. Dalam setiap pencairan gelombang berikutnya, selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, untuk memastikan anggaran sudah digunakan sebagaimana yaitu, rehabilitasi rumah sudah selesai dilaksanakan sesuai usulan rehab. Heru menegaskan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, dilakukan review oleh Inspektorat atas laporan pelaksanaan gelombang 2. Dan saat ini sudah keluar Notisi Hasil Review yang akan dijadikan dasar pencairan untuk gelombang 3. Sehingga minggu depan diharapkan dana sudah bisa dicairkan oleh KPPN untuk segera diteruskan ke rekening masing - masing penerima bantuan. "Selama ini Kabupaten Jombang selalu mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat terkait RTLH, baik melalui dana DAK maipun BSPS. Hal ini membuktikan Pemkab Jombang sangat komitmen dengan persyaratan pemerintah pusat baik dalan hal penyediaan dana
Ketua KONI Kab Malang H Rosydin
tuk mencapai target tiga besar harus memenuhi anggaran yang cukup,'' paparnya. [cyn]
GELANGGANG
PBESI Berencana Bangun Pusat Pelatihan untuk Atlet Esport
Petugas dari Dinas Perkim Kabupaten Jombang bersama penerima Program RTLH dari DAK tahun 2021.
pendamping, fasiltasi pelaksanaan program serta keseriusan pelaksanaan pro-
gram yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat,'' tandas Heru. [rif.adv]
Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) berencana membangun training center atau pusat pelatihan bagi calon atlet dan para atlet esport yang merupakan bagian dari program pembinaan. "Training center ini berguna, calon atlet atau atlet-atlet esport kita dapat memiliki satu tempat untuk melakukan pelatihan, termasuk nanti pelatnas, pelatda, dan sebagainya," ujar Ketua Bidang Humas dan Komunikasi PBESI Ashadi Ang dalam diskusi virtual "Membangun Jenjang Karir Atlet Esports & Prestasi Bangsa," Rabu. Menurut Ashadi, program pembinaan atlet tersebut, merupakan bagian dari rancangan besar program PBESI. Sebagai awal dari program tersebut, Ashadi mengatakan PBESI akan melakukan kerjasama dengan seluruh kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjadikan esport sebagai ekstrakulikuler. Rencananya, kegiatan ekstrakulikuler esport akan masuk ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas juga kejuruan (SMA dan SMK) sebagai wadah pengembangan potensi, sekaligus pondasi edukasi tentang esport agar memiliki pola pikir yang benar. [ant]
Bhirawa
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
Halaman 6
Kamis Kliwon, 25 November 2021
& OLAHRAGA
Tambah Tiga Gubes, ITS Miliki 145 Profesor Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali mengukuhkan tiga guru besar atau profesor dari tiga bidang ilmu sekaligus, yaitu dari Departemen Teknik Fisika, Departemen Teknik Kelautan, dan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Rabu (24/11). Maka guru besar ITS genap berjumlah 145 orang. Mengawali proses pengukuhan dengan orasi ilmiahnya, Prof Dr Ir Ali Musyafa' MSc, membawakan topik penelitian bertajuk Instrumentasi sebagai Pemandu Jaminan Mutu, Pengendalian Risiko, dan Lapis Perlindungan Keselamatan Proses Industri. "Saat ini ilmu instrumentasi hampir dipelajari di seluruh disiplin ilmu terutama pada ilmu keteknikan,'' terang guru besar ITS ke-143 ini. Dosen Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ini men-
jelaskan, hasil studi bertujuan mendapat gambaran berbagai risiko yang mungkin terjadi mulai tahap desain, proses pengadaan, konstruksi dan pascakonstruksi, yang mencakup tinjauan aspek teknoekonomis, lingkungan perairan, serta lingkungan sosial masyarakat. "Kajian risiko penting dilibatkan mulai dari proses sederhana hingga yang bersifat kompleks,'' ujar dosen kelahiran Jombang, 1 September 1960 ini. Selanjutnya, Prof Drs Mahmud Mustain MSc PhD yang membawa-
kan orasi ilmiahnya yang bertopik Perubahan Garis Pantai Paska Semburan Lumpur Panas Porong-Si-
doarjo. Dalam orasinya, guru besar ITS ke-144 ini mengatakan bawa semburan lumpur yang telah ber-
langsung lebih dari 15 tahun ini sudah tidak ada upaya yang dapat menghentikannya. Upaya beralih
Para Guru Besar ITS yang baru saja dikukuhkan oleh Rektor ITS Prof Ashari di Gedung Research Center.
pada pengaturan terhadap limpahan lumpur,'' jelasnya. Lebih dalam, Mahmud Mustain menjelaskan, penelitian yang telah berlangsung selama tiga tahun ini memberikan solusi komprehensif terhadap fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo dalam hal kerusakan lingkungan fisik. Solusi ini berupa konsep manajemen pengelolaan wilayah pantai serta konsep rehabilitasi wilayah pantai akibat kerusakan lingkungan fisik. "Upaya ini untuk menentukan formula baru yang lebih sesuai dalam menentukan model perubahan garis pantai lokal,'' tutur lelaki kelahiran Lamongan, 5 Agustus 1961 ini. Orasi ilmiah terakhir dibawakan Prof Dr Ir Kuntjoro MT, dengan topik Peran Sungai sebagai Infrastruktur Penyelaras Alam. Guru besar ITS ke145 ini menyampaikan bahwa se-
makin majunya peradaban manusia seharusnya banjir dan kekeringan bisa diantisipasi dengan baik. "Memerankan sungai sebagai infrastruktur penyelaras dengan baik dapat menekan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan,'' ungkap dosen Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini. Kuntjoro menjelaskan, diperlukan adanya perlakuan khusus untuk kompensasi pergerakan alur sungai. Hasil studi ini dapat menentukan posisi letak bangunan yang sesuai agar tidak menimbulkan kerusakan sungai dengan mengetahui pergerakan alur sungai dalam teori KUN-QArSHOV. "Kesalahan pembangunan harus dibayar mahal untuk kompensasi kerusakan alam sekitarnya dan pengamanan atas bangunan itu sendiri,'' ucap dosen kelahiran Tulunga-
Unej Gelar Pelatihan Mitigasi Kebencanaan Jember, Bhirawa Sejumlah pengelola dan teknisi gedung bertingkat di Universitas Jember (Unej) mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan kemampuan para peserta dan relawan dalam penanganan bencana, baik yang bersifat mitigasi bencana maupun penanganan kebencanaan secara langsung. "Bencana ini kan peristiwa yang terjadi secara berulang dan mengancam keselamatan yang terjadi karena faktor alam atau pun karena kelalaian manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlu kesiapan dalam menghadapinya,'' ujar Samsul Arifin PIC IsDB Project Universitas Jember sekaligus penanggungjawab kegiatan saat ditemui disela - sela kegiatan pelatihan di Agrotechnopark Universitas Jember, Jubung, Rabu (24/11). Menurut pria yang akrab dipanggil Samsul ini, untuk memberikan pemahaman teori sekaligus praktek kepada para peserta, panitia menggandeng tim dari Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember sebagai pemateri. Selama 5 hari sejak tanggal 22 hingga 26 November 2021 sebanyak 45 peserta akan mendapatkan materi kebencanaan dan praktek penanganan kebencanaan.
gung, 29 Juni 1958 ini. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng turut menyampaikan selamat kepada tiga profesor ITS yang baru saja dikukuhkan ini. ''Mari kita terus berkontribusi kepada bangsa untuk memajukan kemanusian,'' pesan guru besar Teknik Elektro ini mengakhiri sambutannya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Profesor ITS, Prof Dr Ir Imam Robandi MT sebagai penyelenggara turut memberikan pidatonya. Profesor yang juga seorang dalang ini mengucapkan selamat kepada guru besar ITS yang baru saja dikukuhkan. ''Semoga ke depannya akan lahir profesor-profesor baru di ITS yang mampu membawa perubahan bagi bangsa ini,'' tandas lelaki yang juga guru besar Teknik Elektro ini. [ina]
DPRD Jatim Minta Pelaku Kekerasan Anak Panti Asuhan di Malang Dihukum Berat DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan anak Panti Asuhan di Malang. Bahkan, pelakunya juga harus dihukum berat. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengaku prihatin dengan kasus kekerasan ini. Menurutnya, perbuatan para pelaku akan memunculkan persoalan efek trauma yang berkepanjangan bagi korban.
"Kami minta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku untuk menumbuhkan efek jera,'' katanya, Selasa (24/ 11) kemarin. Renny menambahkan, yang tidak kalah penting adalah akar masalah atau regulasi dan tata kelola panti asuhan itu. Secara umum regulasi dan tata kelola di seluruh panti asuhan di Jatim perlu ditinjau kembali, apakah sudah sesuai standar apa belum. Agar kasus-kasus serupa tak muncul dikemudian hari.
Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan adegan penganiayaan terhadap seorang bocah perempuan viral di media sosial. Adegan dalam video berdurasi 2 menit 29 detik itu diketahui terjadi di Kota Malang. Dalam video itu tampak seorang bocah perempuan mengenakan seragam sekolah tengah dianiaya oleh teman - temannya. Sosok korban penganiayaan rupanya baru 13 tahun dan duduk di kelas 6 sekolah dasar. Peristiwa itu disebut terjadi
Jumat (19/11). Korban merupakan anak panti asuhan di wilayah itu. Polisi juga telah menangkap 10 orang tersangka. Ke-10 terduga pelaku merupakan anak di bawah umur. Para tersangka kekerasan terhadap anak nantinya bakal diancam dengan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP. Ancaman hukumannya 5 hingga 9 tahun penjara. [geh]
achmad suprayogi/bhirawa
Salah satu ruang baca anak-anak juga difumigasi, harus ditutup total karena gasnya berbayaha.
Dinas Perpustakaan Lakukan Fumigasi 139.635 Buku Koleksinya Sidoarjo, Bhirawa Antisipasi kerusakan buku - buku penting dari serangan rayap dan kutu buku. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo melakukan Fumigasi, yakni teknis pengendalian hama dengan penggunaan pestisida yang berbentuk gas atau asap terhadap 139.635 buku - buku koleksinya. Menurut Kepala Dinas Perpustaan dan Arsip Sidoarjo, Ridho Prasetyo S STP MAP usai memantau kegiatan fumigasi, Selasa (23/11) kemarin. Fumigasi dilakukan agar buku - buku yang sangat berharga, untuk menambah pengetahuan dan menggali segudang informasi itu tidak rusak. Fumigasi ini sebenarnya kalau sesuai standar bisa dilakukan setahun sekali, bila urgent bisa enam bulan sekali tergantung kondisional. "Fumigasi dilakukan secara rutin karena buku - buku itu memang harus dirawat dengan baik. Banyak buku penting yang harus diselamatkan, termasuk buku kuno karya Presiden Soekarno. Diantaranya Sarinah, Revolusi Belum Selesai dan yang lainnya. Jadi Fumigasi ini juga untuk mengatasi munculnya rayap dan kutu buku di rak - rak. Bahkan buku baru dari pengadaan dan sumbangan itu tidak langsung di pajang, harus dikelola dulu dan memerlukan waktu lama juga. Sebab kalau tidak di fumigasi bisa rusak, jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengolahan Pelayanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, M Basori Alwi S Sos MA menambahkan, dengan adanya Fumigasi ini untuk sementara waktu untuk tempat baca ditutup. Sedang untuk bidang - bidang lain masih buka seperti biasa. Proses Fumigasi ini akan berakhir pada Jumat (26/11) nanti namun tidak langsung buka untuk umum, tetapi masih proses menghilangkan asap Fumigasi. Untuk buka seperti biasa dalam batas PPKM pada Senin (29/ 11) mendatang. [ach]
Surabaya, Surabaya Sebanyak 49 SMP di Kota Surabaya, belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena tidak lulus asesmen atau belum keluar rekomendasi dari Satgas Covid19. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti . "Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, jadi sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesmen,'' katanya di Surabaya, Rabu. Menurut Reni, berdasarkan laporan dari Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta ada sekitar 49 SMP di Surabaya yang belum melaksanakan PTM karena belum lulus asesmen atau belum keluar rekomendasi dari Satgas Covid 19. Adapun ke 49 SMP itu, yakni SMP Institut Indonesia, SMP YPPI-3, SMP Kyai Hasyim, SMP AL Jihad, SMP Nation Star Academy, SMPIT AL uswah, SMPK Santo Stanislaus, SMPK St Agnes, SMP Hidayatul Ummah, SMP Kristen Filadelfia, SMP IPIEMS, SMP Dhaniswara, SMP Cita Hati Christian School, SMP Baiturrahman, SMP Islam Jiwa Nala, SMP Maryam, SMP Sekolah Alam Insan Mulia, SMP Dharma Wanita, SMP Kartika Nasional Plus, SMPK Santo Stanislaus 2, SMP
Galuh Handayani. Selain itu, SMP XIn Zhong, SMP Kristen Anak Bangsa, SMP Mandala, SMP Tenggilis Jaya, SMP yapita, SMP Kristen Anak Panah, SMP Bunga Bangsa, SMP Kristen Intan Permata Hati, SMP Panglima Sudirman, SMP Dr Soetomo, SMP Little Sun School, SMP Al-Amin, SMP KRISTEN BETHEL SULUNG 3, SMP Etika Dharma, SMP Noor Musholla, SMP Mardi Siwi, SMP Islam Baitul Amien, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya, SMP Al Islah, SMP Muhammadiyah 18, SMP AL-WACHID, SMP Wachid Hasjim 5, SMP PGRI 61, SMP TARUNA Surabaya, SMP Diponegoro, SMP Islam Raden Paku, SMP Mardi Putera dan SMP VITA. Menurut Reny, terkait persoalan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah itu. ''Kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak-anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,'' katanya. Reny menyatakan, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19. [ant]
humas Pemkot Surabaya
Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 500 atlet tenis meja dari seluruh kabupaten/kota berlaga di Kejurprov Tenis Meja Tahun 2021 di Tulungagung, Rabu (24/11). Kejuaraan tingkat Jatim ini dibuka oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, dan akan berlangsung sampai Minggu (28/11) mendatang. Usai membuka Kejurprov Tenis Meja, Bupati Maryoto Birowo berharap, kejuaraan dapat menumbuhkan bibit bibit baru atlet tenis meja
let, ofisial, wasit dan penyelenggara Kejurnas Tenis Meja Jatim Tahun 2021 yang berlangsung di GOR Tenis Indoor Komplek Stadion Rejoagung tersebut tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat. Masalahnya, saat ini masih pandemi Covid 19. Ketua Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Antonius Pangestu, berharap serupa. Ia menyatakan Kejurprov di Tulungagung untuk
Bupati Maryoto Birowo beradu tangkas dengan dua atlet muda tenis meja asal Tulungagung usai membuka Kejurprov Tenis Meja Jatim 2021, Rabu (24/11).
Dua Jurusan Menjadi Fokus Utama CEO SMKN 6 Surabaya Surabaya, Bhirawa Implementasi pengembangan sekolah mulai diterapkan SMKN 6 Surabaya. Dalam hal ini, fokus yang menjadi perhatian adalah jurusan tata kecantikan dan tata busana. Dua jurusan ini mendapat perhatian khusus sebagai projek dalam program CEO Kemdikbud. Dalam pengembangan sekolah ini, salah satu langkah yang mulai diterapkan Succes Story 'Sharing dan Motivasi Hairdresser dan Alumni'. Menurut Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun, kegiatan ini digagas berangkat dari Diklat CEO (Chief Executive Officer) SMK untuk pengembangan sekolah. Dalam program itu, pihaknya diminta untuk menganalisa persoalan sekolah. "Akhirnya kita kumpulkan ketua kompetensi keahlian. Muncul dua jurusan yg menjadi fokus dalam projek CEO ini, tata kecantikan dan tata busana,'' urainya, usai seminar Succes Story 'Sharing dan Motivasi Hairdresser dan Alumni', Rabu (24/11) kemarin. Dikatakan Bahrun, kedua juru-
san ini dipilih karena saat PPDB bukan menjadi pilihan utama peserta didik baru. Sehingga, kedua jurusan tersebut belum memenuhi pagu yang tersedia. "Kita cari persoalannya, masih banyak anak kita menjadikan tata busana dan kecantikan bukan menjadi pilihan utama. Jadi harus diyakinkan memang jurusan ini merupakan passion mereka, mod-
al untuk berkarir di dunia industri. Apalagi guru disini (SMKN 6 Surabaya) juga merupakan guru - guru yang kompeten,'' terangnya. Bahrun menambahkan, dalam industri kecantikan banyak bidang keahlian yang bisa dipilih oleh para siswa. Sayangnya, dari hasil angket yang diberikannya, banyak yang memilih menjadi makeup artis. Padahal, dunia in-
dustri lebih banyak membutuhkan hairdresser. Karenanya, kegiatan yang mendatangkan alumni tata kecantikan yang sukses ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa yang saat ini masih mengasah keahlian di SMKN 6 Surabaya. "Kita beri perhatian hairdresser agar semangat guru dan siswa tumbuh,'' tambah dia.
Selain seminar, dalam membangun motivasi profesi hairdresser, Bahrun juga mendatangkan guru tamu industri dari bidang keahlian hairdresser. Selain itu menggar lomba hairdressing tiap tingkatan. Saat ini jurusan Tata Kecantikan sendiri telah bekerjasama dengan 26 industri kecantikan. "Dengan harapan kegiatan seperti ini akan tumbuh hairdresser profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan. Masyarakat juga berbondong-bondong memilih jurusan ini, karena kita ingin membranding kecantikan. Kita juga mempunyai teaching factory Loreal, hairdrayer salon dan sebagainya,'' tandasnya. Salah satu pembicara yang juga alumni 2006 SMKN 6 Surabaya Sefi Eka Setia yang berprofesi sebagai hairdresser profesional dalam paparannya menyampaikan jika etika menjadi hal penting dalam dunia kerja. Ia juga mengatakan jika wirausahawan ini membuat seseorang punya nama dengan keahlian yang dimiliki. [ina]
Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo
go, Mohammad Natsir, serta Pengasuh Pondok Pesantren Syubbanul Muslimin, KH Chafidzul Hakim Noer. Dalam Bimtek diserahkan fasilitasi mesin/peralatan wirausaha baru IKM pangan berupa roti berbasis Ponppes dari Riefky Yuswandi kepada Plt Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Mohammad Natsir. Kemudian diserahkan kepada per-
wakilan santri dalam rangka meningkatkan produktivitas di Ponpes Syubbanul Muslimin. Riefky mengungkapkan, Ponpes merupakan lembaga pendidikan yang berperan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia sebagai Agent of Development dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia di daerah, sehingga menjadi bagian yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Jumlah Ponpes dan santri yang cukup besar merupakan aset bangsa yang potensial untuk dapat membantu mewujudkan kemandirian bangsa. Hal ini tidak lepas karena pesantren dan santri dikenal dengan kemandirian dan ketekunannya yang selalu ditanamkan semasa menempuh pen-
didikan di pondok,'' ujarnya. Riefky berharap, para santri, alumni dan Pengurus Ponpes dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan pionir bagi santri lainnya untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha. Sedangkan fasilitasi mesin/peralatan produksi diberikan dengan harapan alat ini dapat dimanfaatkan sebagai unit bisnis yang baru di pondok pesantren dan tempat pembelajaran para santri untuk berwirausaha. Memanfaatkan informasi, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan untuk membangun usaha di bidang masing-masing. Kreatif menggali peluang bisnis, kekuatan dan keunikan usaha serta menghasilkan produk/jasa sesuai dengan permintaan pasar di berbagai segmen. [*]
KONI Terancam Tak Ikuti Porprov Jatim VII 2022 Kab Malang, Bhirawa Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang yang kini tak lagi menggunakan dana hibah, mengancam sejumlah kegiatan para atlet dan pelatih. Karena anggaran untuk KONI saat sangat minim, sehingga juga terancam pada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur (Jatim) 2022 mendatang, tak bisa mengikutinya. Menurut Ketua KONI Kabupaten Malang, H Rosydin, Rabu (24/ 11), dalam pelaksanaan Porprov VII Jatim yang akan digelar diempat daerah, yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo, hingga kini KONI Kabupaten Malang belum ada kepastian perolehan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Malang. "Kami berharap di tahun 2022 mendatang, anggaran KONI bisa kembali sebagai dana hibah dan bukan dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang melekat di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Malang,'' ujar Ketua KONI. Rosydin menegaskan, untuk mengikuti Porprov VII Jatim 2022 mendatang tentunya harus ada dukungan finansial untuk melengkapi perjuangan para atlet dan pelatih. Namun, ketika tidak ditunjang dengan anggaran yang cukup, maka KONI Kabupaten Malang terancam tidak mengikuti Porprov VII Jatim. Dan jika nantinya dipaksakan maka para atleh dan pelatih tidak akan bisa maksimalkan dalam mendapatkan prestasi. Karena dirinya telah menargetkan pada Porprov VII Jatim mendatang, Kabupaten Malang masuk juara tiga besar. "Anggaran yang diterima KONI Kabupaten Malang tahun ini hanya Rp1,9 milar dan ditambah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp300 juta. Sedangkan Cabang Olah Raga (Cabor) KONI yakni berjumlah
54 Cabor. Karena idealnya untuk anggaran KONI Kabupaten Malang sebesar Rp13,5 miliar. Dan anggaran sebesar itu guna untuk memenuhi terget juara tiga besar di Porprov VII Jatim 2022. Padahal, Kabupaten Malang pada Porprov VII Jatim 2024 sebagai tuan rumah,'' terangnya. Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Malang, Hartono menambahkan, untuk memenuhi target perolehan medali, yang mana KONI Kabupaten Malang harus bisa meraih 50 medali emas, 50 medali perak dan 50 medali perunggu. Sehingga untuk mencapai jumlah medali tersebut, maka harus membutuhkan anggaran yang besar. Dan untuk bisa memenuhi target itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp13,8 miliar,'' tegasnya. Namun, tambah Hartono, jika nantinya diberikan anggaran sebesar Rp10 miliar tentunya akan ada pengetatan penggunaan anggaran untuk pelatihan atlet. Karena un-
Dinas Perkim Kabupaten Jombang Laksanakan Rehabilitasi RTLH DAK Tahun 2O21 Jombang, Bhirawa Sebagaimana diketahui tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mendapatkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp2.920.000.000 diperuntukkan bagi rehabilitasi rumah di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Kudu, sebanyak 55 unit dan Desa Jombang sebanyak 41 unit, serta Desa Bakalan Rayung sebanyak 50 unit. Menurut Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, adapun masing-masing alokasi per rumah adalah Rp20 juta yang peruntukkannya adalah Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Heru menjelaskan, untuk Desa Jombang, dari alokasi 41 rumah, setelah diverifikasi hanya 39 rumah yang layak mendapatkan bantuan DAK-RTLH. Dari 39 rumah itu, ada dua penerima bantuan yang mengundurkan diri sehingga untuk Desa Jombang tinggal 37 penerima bantuan. Gelombang pencairan dibagi menjadi tiga gelombang, yakni saat ini gelombang 2 sudah selesai
menghadapi event Porprov Jatim dan PON mendatang. "Kami ingin atlet tenis meja di Jatim dapat terus berprestasi. Di Jatim ini merupakan gudangnya atlet tenis meja,'' paparnya. Ia menyebut jumlah 500 atlet yang berlaga di Kejurprov kali ini merupakan bukti betapa banyaknya atlet muda tenis meja berbakat di Jatim. Terlebih selama dua tahun terakhir kejuaran tingkat Jatim ditiadakan karena pandemi Covid 19. ''Dan dalam Kejurprov di Tulungagung ini untuk atlet U-25 ke bawah putra dan putri,'' imbuhnya. Sementara itu, Ketua Pengcab PTMSI Tulungagung, Subani menjelaskan, jika olahraga tenis meja di Tulungagung terus berkembang. Bahkan dari yang lima tahun lalu hanya ada empat klub sekarang sudah mencapai 13 klub. "Perkembangannya luar biasa. Ini juga membuktikan jika banyak bibit - bibit baru dalam olahraga tenis meja,'' katanya. Subani berharap, dalam tahun 2022 mendatang olahraga tenis meja dapat masuk kurikulum olahraga di sekolah-sekolah di Kabupaten Tulungagung. ''Dengan tenis meja masuk sekolah bakal semakin banyak lagi bibit - bibit muda muncul untuk menjadi atlet,'' pungkasnya. [wed]
Anggaran Minim
Tingkatkan Minat Hairdressing Siswa, Gelar Seminar Sharing dan Motivasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) wirausaha baru IKM pangan, berupa roti berbasis Pondok Pesantren (Ponpes) di Ponpes Syubbanul Muslimin di Desa Kalikajar, Kulon Kecamatan, Paiton, Rabu hingga Minggu (24-28/11).
Kemenperin menyerahkan bantuan IMK berbasis pesantren di Paiton.
di Jatim. ''Selain sebagai ajang persaudaraan, Kejurprov ini sebagai wahana untuk mencari bibit baru atlet tenis meja di Jatim,'' ujarnya. Pemkab Tulungagung, menurut bupati, mendukung penuh upaya untuk terus mengembangkan olahraga tenis meja menuju pentas nasional bahkan dunia. ''Harapan kami juga para atlet terus tekun dalam berolahraga tenis meja untuk mencapai prestasi,'' tuturnya. Bupati meminta agar semua at-
SISWA
Bimetek diikuti 25 orang santri, alumni dan Pengurus Ponpes Syubbanul Muslimin ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ahmad Hasyim Ashari. Dihadiri Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Riefky Yuswandi, Plt Kepala Disperindag Kabupaten Proboling-
pelatihan seluruh peserta bisa bertindak cepat dan tepat manakala sewaktu-waktu terjadi bencana baik yang terjadi karena faktor alam maupun karena kelalaian manusia. "Bertindak cepat itu penting saat terjadi bencana. Tetapi yang lebih penting lagi melakukan tindakan yang tepat. Terutama jika hal itu berkaitan dengan urusan nyawa orang. Cepat tapi tidak selamat kan fatal,'' pungkasnya. [efi]
Pelatihan mitigasi kebencanaan diselenggarakan Universitas Jember, Rabu (24/11).
Oky abdul sholeh/bhirawa
Kemenperin Berikan Bimtek Wirausaha Baru IKM Pangan Berbasis Ponpes
wiwit agus pribadi/bhirawa
tohkan, kejadian orang melompat dari gedung bertingkat karena ingin selamat dari kebakaran yang terjadi. "Atau misal ketika lift macet. Karena panik kemudian membuka pintu lift dengan cara dicongkel. Wah ini biaya penanganan pasca bencana (perbaikan) jadi mahal. Padahal jika paham hanya tinggal menekan tombol - tombol tertentu,'' imbuh Samsul. Samsul berharap, setelah mengikuti
Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun mendampingi Owner Arie Ham Salon The Winner Solour Award Loreal, Ari Hidayat memberikan pelatihan teknik penataan rambut kepada para siswa dari jurusan Tata Kecantikan bidang keahlian hairdresser.
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di salah satu SMP di Kota Surabaya.
GALERI
"Karena pesertanya adalah teknisi gedung maka materi yang disampaikan seputar penanganan evakuasi ketika ada gempa, kebakaran, lift macet atau materi lainnya yang masih relevan dengan lingkungan kampus Universitas Jember,'' jelas Samsul. Menurut Samsul, kerugian dalam bencana terkadang juga diakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan penanganan. Misalkan saja Samsul mencon-
500 Atlet Berlaga di Kejurprov Tenis Meja di Tulungagung
Sebanyak 49 SMP di Surabaya Belum Laksanakan PTM
BANGKU POJOK
Halaman 7
100% baik dari segi pencairan maupun pelaksanaan di lapangan. Dalam setiap pencairan gelombang berikutnya, selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, untuk memastikan anggaran sudah digunakan sebagaimana yaitu, rehabilitasi rumah sudah selesai dilaksanakan sesuai usulan rehab. Heru menegaskan, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, dilakukan review oleh Inspektorat atas laporan pelaksanaan gelombang 2. Dan saat ini sudah keluar Notisi Hasil Review yang akan dijadikan dasar pencairan untuk gelombang 3. Sehingga minggu depan diharapkan dana sudah bisa dicairkan oleh KPPN untuk segera diteruskan ke rekening masing - masing penerima bantuan. "Selama ini Kabupaten Jombang selalu mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat terkait RTLH, baik melalui dana DAK maipun BSPS. Hal ini membuktikan Pemkab Jombang sangat komitmen dengan persyaratan pemerintah pusat baik dalan hal penyediaan dana
Ketua KONI Kab Malang H Rosydin
tuk mencapai target tiga besar harus memenuhi anggaran yang cukup,'' paparnya. [cyn]
GELANGGANG
PBESI Berencana Bangun Pusat Pelatihan untuk Atlet Esport
Petugas dari Dinas Perkim Kabupaten Jombang bersama penerima Program RTLH dari DAK tahun 2021.
pendamping, fasiltasi pelaksanaan program serta keseriusan pelaksanaan pro-
gram yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat,'' tandas Heru. [rif.adv]
Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) berencana membangun training center atau pusat pelatihan bagi calon atlet dan para atlet esport yang merupakan bagian dari program pembinaan. "Training center ini berguna, calon atlet atau atlet-atlet esport kita dapat memiliki satu tempat untuk melakukan pelatihan, termasuk nanti pelatnas, pelatda, dan sebagainya," ujar Ketua Bidang Humas dan Komunikasi PBESI Ashadi Ang dalam diskusi virtual "Membangun Jenjang Karir Atlet Esports & Prestasi Bangsa," Rabu. Menurut Ashadi, program pembinaan atlet tersebut, merupakan bagian dari rancangan besar program PBESI. Sebagai awal dari program tersebut, Ashadi mengatakan PBESI akan melakukan kerjasama dengan seluruh kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjadikan esport sebagai ekstrakulikuler. Rencananya, kegiatan ekstrakulikuler esport akan masuk ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas juga kejuruan (SMA dan SMK) sebagai wadah pengembangan potensi, sekaligus pondasi edukasi tentang esport agar memiliki pola pikir yang benar. [ant]
Kamis Kliwon, 25 November 2021
JATIM MEMBANGUN
Halaman 8
Tiga Sektor Jadi Kunci Menuju Kejayaan Lamongan
Mampu Pelopori Pertanian Modern di Indonesia Lanongan,Bhirawa Momen istimewa terjadi di HUT Korps Pegawai Negeri (Korpri) Ke50, Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Pendidikan,secara husus Dinas setempat menyemarakkanya dengan menggelar Talkshow bertajuk “DI’S Way Untuk Kejayaan Lamongan” di Gedung Pemkab Lamongan,Rabu (24/11) yang dihadiri langsung oleh Dahlan Iskan sebagai pembicara utama. Menariknya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memoderatori secara langsung atau memegang peranan penting sebagai penggali pengetahuan baru dan ilmu dari narasumber di Talkshow yang berkonsep kekinian seperti podcast. Di forum ilmiah yang santai tersebut, Bupati memaparkan segala potensi potensi yang dimiliki Kab.La mongan .Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Lamongan, Dahlan Iskan menyebut Kota Soto (Lamongan,red) ini akan mampu mencapai kejayaanya, manakala tiga sektor kunci mampu dikelola dengan baik. “Lamongan akan dapat mencapai
kejayaan jika dapat mengelola tiga sektor dengan baik. Pertama yakni pengembangan sektor pertanian, sektor UMKM dan satu lagi adalah sektor pendidikan,” ujar Dahlan Iskan. Namun, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabinet Indonesia bersatu tersebut mengingatkan agar pengembangan tiga sektor itu harus detail. “Jangan hanya terpaku pada konsep dan perencanaan yang matang saja,harus detail dan secara menyeluruh juga harus diper hatikan. Pimpinan harus mengecek kalau perlu sampai ditingkat bawah harus terus diawasi,” terangnya.
Alimun Hakim/Bhirawa
Bupati Yuhronur Efendi memoderatori Talkshow di HUT ke - 50 Korps Pegawai Negeri yqng menghadirkan Dahlan Iskan.
Dahlan Iskan juga melihat peluang Kabupaten Lamongan dapat menjadi pelopor pertanian modern di Indonesia juga akan tercapai. Dalam penjelasanya, apabila pertanian di Lamongan ini dijadikan sistem koordinat (tanpa galengan) dikerjakan dengan cara mekanisasi, ada managemennya, maka petani akan memperoleh nilai lebih.Selain jadi pegawai di tanah-
nya sendiri,lanjutnya, juga akan memperoleh jaminan atas komoditas yang ditanam. “Kalau ini bisa dipelopori Lamongan, ini akan menjadi pertanian dengan sistem komunitas berbasis modern pertama di Indonesia,” beber Dahlan Iskan. Di potensi UMKM - nya, Dahlan Iskan mendorong Pemkab Lamongan untuk tetap fokus menciptakan iklim kondusif bagi kalangan pelaku usaha
dalam mengembangkan usaha nya.misalnya, memberikan kemudahan memperoleh suport dari Bank. “UMKM harus terus dikembangkan dengan program pelatihan dan sebagainya.UMKM terbaik yang tak hanya soal omset namun yang punya karakter pengusaha nantinya bisa menjadi mentoring atau nulari (ilmunya),” pungkasnya. Sementara itu, Bupati Yuhronur menilai bahwa Dahlan Iskan sebagai sosok yang mumpuni di bidang industri dan perekonomian. Di era kebangkitan ekonomi, Lamongan saat ini berfokus pada kebangkitan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), sangat tepat sekali menimba ilmu pengetahuan ke Pak Dahlan Iskan. Diungkapkan Pak Yes,sapaan akrab Bupati Lamongan,kehadiran Dahlan Iskan mampu memberikan support kepada ASN, dengan segala arahanya untuk bersama - sama mewujudkan kejayaan Lamongan. “Alhamdulillah, terimakasih ke-
pada Bapak Dahlan Iskan yang bisa hadir pada acara ini untuk memberikan support kepada kami bagaimana arah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Kejayaan Lamongan. Terutama di saat sekarang ini di mana kita masih ada di kondisi pandemi, di saat berbagai sektor mengalami keterpurukan sehingga diperlukan koreksi untuk dilakukan kebangkitan,” ungkap Bupati Yes. Di ahir Talkshow , Dahlan Iskan mengapresiasi forum yang langsung dimoderatori oleh Bupati Lamongan. Forum-forum seperti ini dinilai sangat efesien dan juga menandakan bahwa pemimpin Lamongan saat ini merupakan sosok yang memiliki pemikiran modern dan dinamis. Digitalisasi dan peran anak muda dalam membangun daerahnya juga diperlukan dalam pembangunan daerah yang dimulai dari hal kecil.Misalnya di bidang kesehatan dengan membentuk kelompok kecil berisi lima dokter muda untuk membahas inovasi kesehatan.Aha/Yit.
KELANA JATIM
Kodim 0824 Jember Gelar Bhaksos Donor Darah Jember, Bhirawa Kodim 0824 Jember gelar bakti sosial donor darah, Rabu (25/ 11). Kerja bareng dengan PMI Kab Jember kegiatan diikuti oleh puluhan TNI Kodim dan Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Cabang 38 Kodim 0824/Jember. Koordinator kegiatan Kapten Inf. Ismianto mengatakan, donor darah ini merupakan rangkaian bakti sosial dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Korem 083/Baladika Jaya Malang, selaku jajaran Korem kita ikut menyemarakkan HUT Ke 58 Korem 083/Baladika Jaya tersebut. “Kita mendatangkan personel internal jajaran Kodim 0824/ Jember yang ada di Koramil, untuk hadir bersama Persit KCK Ranting, kegiatan ini tentunya dalam membantu persediaan stok darah di PMI Jember,” ungkap Kapten Inf Ismianto. Sementara itu H EA. Zaenal Marzuki, SH, MH, Ketua PMI Kabupaten Jember dalam konfirmasinya menyampaikan, kita selalu bersinergi dengan TNI Polri dalam membantu persediaan stock darah, dalam HUT Ke 58 Korem 083/Baladika Jaya Kodim 0824 Jember berhasil menghimpun 37 kantong darah.”kata Zaenal. “Kami sampaikan Terima kasih atas wujud kepedulian terhadap sesama, terhadap ketersediaan darah PMI Jember karena TNI lahir dari rahim Rakyat.”Kata Ketua PMI Jember. Sementara, persediaan darah di PMI kabupaten Jember hingga Rabu (24/11) pukul 14.12 Wib, golongan darah A komponen WB 4 kantong, PRC 73 kantong, TC 16 kantong, FFP 11 kantong. [efi]
KEHILANGAN SITUBONDO HILANG BPKB, P 1627 DO no.ho4382677 a/n kriswoyo d/a olean Krajan rt 04/ 03 situbondo No. 8319/IMB/BI-IV/2021
DPMD Jatim saat melakukan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa di Kabupaten Bondowoso.
DPMD Jatim Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa di Bondowoso Bondowoso, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur melakukan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa di Kabupaten Bondowoso yang diselenggarakan di Dreamland Hotel and Lounge, Rabu (24/11). Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif
Pemaparan Rencana Proyek KPBU APJ Kab Madiun di Kementrian Investasi BPKM di Jakarta
Rencana Proyek KPBU APJ Kab Madiun Butuh 7.400 Titik, Dana Rp 20,8 Milyar Pertahun Dalam pengelolaan alat penerangan jalan (APJ) atau penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Madiun masih menyisakan persoalanpersoalan yang mengganggu kinerja dalam pelayanan publik. Menjadi hambatan dalam percepatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi ancaman atas keselamatan transportasi dan pejalan kaki. Di sisi lain ada keselamatan atau peluang yang didukung regulasi serta kekuatan pembiayaan dari sumber pajak penerangan jalan yang kita miliki yang belum dioptimalkan. Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh dalam pemaparannya di Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) di Jakarta belum lama ini, menyatakan, salah satu solusi terkait percepatan pemenuhan pelayanan publik dalam pembangunan Alat Penerangan Jalan secara merata seluruh wilayah dan dalam waktu yang tidak lama dengan mutu pelayanan yang lebih baik adalah Pembangunan Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur. “Berdasarkan hasil kajian studi kelayakan dengan mempertimbangkan hambatan, ancaman dan peluang serta kekuatan dalam pembangunan APJ di Kabupaten Madiun, direncanakan pembangunan APJ dengan
Ihsan Kholil/Bhirawa
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto saat pemaparan Rencana Proyek KPBU APJ Kab Madiun di Kementrian Investasi BPKM di Jakarta belum lama ini. bappeda kab madiun/bhirawa
Skema KPBU,”jelas Kepala Bappeda Diutarakan pula, dalam penentuan sasaran pembangunan APJ prioritas pada ruas jalan proyek KPBU APJ/PJU di Kabupaten Madiun menggunakan parameter dapat dikelompokan ruas-ruas jalan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut. 1. Ruas Utama adalah ruas jalan yang membutuhkan pelayanan APJ untuk mendukung pelayanan dasar (keselamatan jalan, pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasiliats kesehatan, pusat-pusat ekonomi dan ruang publik di Kabupaten Madiun. 2. Ruas Prioritas Primer adalah ruas pelayanan APJ setelah Ruas Utama terpenuhi. Tambahan Prioritas Primer untuk mendukung pelayanan dasar dengan mempertimbangkan fokus pengembangan perkotaan kecamatan, pengembang wisata, serta koneksitas antar kecamatan. 3. Ruas Prioritas Sekunder adalah ruas pelayanan APJ setelah Ruas Utama dan Tambahan Prioritas Primer terpenuhi. Tambahan Prioritas Sekunder untuk mendukung pelayanan dasar dengan mempertimbangkan koneksitas desa-desa di kecamatan serta mengurangi tingkat kerawanan akibat kondisi geografis. Berdasarkan sasaran skala prioritas pembangunan APJ tersebut dalam pemenuhannya yang melalui Skema KPBU AJB sebagai berikut : Jalan panjang 399,665 Km, Kebutuhan APJ Prioritas 9.900 Titik dan Kebutuhan APJ Minimum 299,665 Km (7.400 Titik). Terdiri dari Jalan Nasional (Arteri) panjang 70,417 Km (1.604 Titik), Kebutuhan APJ Minimum 70,417 Km (1.604 Titik). Jalan Kabupaten (Lokal) panjang 321,720 Km Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto bersama Kepala Bappeda Kab Madiun, Kurnia Aminuloh saat pemaparan Rencana Proyek KPBU APJ Kab Madiun di Kementrian Investasi BPKM di Jakarta belum lama ini.bappeda kab madiun/bhirawa
(8.044 Titik), Kebutuhan APJ Minimum 221,720 Km (5.544 Titik). JalanPerkotaan (Lingkungan) panjang 7,528 Km (252 Titik), Kebutuhan APJ Minimum 7,528 Km (252 Titik) Masih menurut Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminullon, berdasarkan sasaran skala prioritas kebutuhan pembangunan APJ tersebut dalam pemenuhannya yang melalui Skema KPBU APJ minimum sebanyak 7.400 titik dihitung berdasarkan Nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment sebesar Rp 20,8 milyar per tahun sudah termasuk PPn dan ini menjadi penawaran minimum bagi calon badan usaha. Sedangkan untuk kekurangan sebanyak 2.500 titik yang berada di ruas jalan kabupaten menjadi ruas bagi calon Badan Usaha Pelaksana (BUP) sebagai penambahan penawaran pada proses lelang. Hal ini dipersiapkan karena proses penentuan pemenang lelang menggunakan metode yang terbanyak menawarkan jumlah titik APJ yang akan dibangun. Sementara Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto yang menyertai pemaparan di Kementrian Investasi BPKM di Jakarta, mengharapkan agar seluruh perusahaan atau investor menyadari kebutuhan 9.900 titik APJ tetapi pemenuhan kembutuhan minimum sebanyak 7.400 titik APJ . Yang mana seluruh jumlah titik yang ada dikelola investor. Sedang tambahan titik dikelola pihak ketiga. Sedang, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami yang juga hadir pada pemaparan di Kementrian Investasi BPKM di Jakarta itu, menyatakan pihaknya (Bupati) berharap para investor agar datang ke Kabupaten Madiun selain memperkenalkan diri, juga untuk melihat situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Madiun. Adapun Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto juga berharap program PJU di Kabupaten Madiun segera terlaksana. Sehingga masyarakat segera turut serta menikmati hasil program PJU tersebut. “Dengan harapan masyarakat di Kabupaten Madiun menjadi sejahtera. Ya, paling lambat bulan Mei 2022 sudah dimulai pengerjaannya dan 2023 klir bisa menyala,”kata Wabup berharap.[dar.adv]
Pembangunan Desa, DPMD Provinsi Jatim, Damin, menyebutkan bahwa tak ada satu pun desa di Bondowoso yang hingga saat ini mengisi data evaluasi perkembangan desa. Karena itu, DPMD Provinsi Jatim melakukan kegiatan tersebut. Damin menjelaskan, bahwa data evaluasi perkembangan desa itu harusnya diisi setahun sekali di aplikasi epdeskel.kemendagri.go.id. Namun, hingga hampir akhir tahun memang belum ada satu desa pun di Bondowoso yang mengisi evaluasi perkembangan desa tersebut. “Bondowoso evaluasi perkembangan desanya minim. Saya katakan minim karena nol persen,” katanya. Diterangkannya, pengisian data di aplikasi itu berkaitan dengan data pokok desa dan profil desa. Yang selanjutnya data-data tersebut berkesinambungan dengan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Ker-
ja) pemerintah desa hingga memunculkan klasifikasi status desa. Kata dia, status desa dimaksud yakni desa swadaya, swakarya, dan swasembada. “Kalau swadaya itu harus dua Kasi, dua Kaur. Yang desa swakarya itu boleh tiga Kasi, dua Kaur atau tiga Kaur, dua Kasi. Yang swasembada itu wajib tiga Kasi, tiga Kaur. Kenapa begitu karena berkaitan dengan Siltap (penghasilan tetap),” terangnya. Sejauh ini lanjut dia, di Bondowoso sendiri masih belum diterapkan. Karena masih menggunakan Perda lama, dan juga rata-rata desa tak mengisi evaluasi perkembangan desa. Damin ini, bahwa dengan tidak mengisi data evaluasi perkembangan desa juga berdampak terhadap register desa di Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan penentuan dana desa. Di samping itu, register desa ini
berisi data perkembangan dan potensi desa. “Sehingga desa ini punya apa, dan desa apa jadi tahu. Tindakan lanjutnya, jika Provinsi mau memberikan bantuan dana khusus ke desa bisa tahu persis,” ujar Damin. Untuk itu, pihaknya berharap melalui fasilitasi ini seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bondowoso bisa aktif mengisi data di aplikasi tersebut. Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso, Hj. Haeriah Yuliati,S.Sos, M.M menerangkan, evaluasi ini sangat penting untuk melihat status desa. Pihaknya akan ada penekanan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar mengawal pengisian data ini. “Karena sekarang ini seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat setidaknya semua pasti akan berdampak,” terang mantan Kepala Dinas Kominfo Bondowoso itu. [san]
Kunjungan Delegasi Pemprov Jatim Ke Trenggalek Coba Replikasi Praktik Baik Trenggalek, Bhirawa Pemprov Jatim didampingi Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melakukan analisa dan evaluasi (Anev) praktik-praktik baik yang dilakukan Pemkab Trenggalek. Kunjungan ini ditujukan untuk mereplikasi praktik baik ini supaya bisa diadopsi oleh Kabupaten dan Kota lainnya di Jawa Timur. Beberapa waktu lalu inovasi Super Keren (Suara Perempuan dan Kelompok Rentan) dinobatkan sebagai inovasi terbaik 1 dalam Kompetisi Inovasi Publik (Kovabik) Jawa Timur. Dianggap baik karena Pemda Trdnggalek memberikan ruang khusus bagi perempuan dan kelompok rentan ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemkab Trenggalek sendiri ingin mewujudkan pemerintahan yang inklusif, maka dari itu semua komponen harus dilibatkan tidak hanya menggugurkan syarat belaka. Selain Super Keren yang didalamnya ada Musrena Keren dan Sepeda Keren, ada keperantaan pasar, yang mendorong petani jahe
di Kecamatan Pule bisa berdaya menjadi salah satu yang dilirik untuk direplikasi. Semua praktik baik ini tidak lepas dari peran serta KOMPAK yang senantiasa membantu pemkab Trenggalek mewujudkan inovasiinovasi ini agar kebermanfaatannya bisa dirasakan masyarakat. Dalam kesempatan ini Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setda Jatim bersama KOMPAK merencanakan melakukan anev di 3 tempat, Desa Dawuhan, Kecamatan Pule dan BUNDESMA di Desa Pule, Senin (22/11). Pj. Sekda Trenggalek, Anik Suwarni , saat menerima kunjungan kerja delegasi Pemprov Jatim itu menyampaikan,”tentunya kami sangat terima kasih. Kita mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, meningkatkan SDM kita semakin kreatif, kemudian pelayanan masyarakat semakin memuaskan masyarakat, sehingga target-target dan inovasi-inovasi kita semakin mendapatkan dukungan,” ungkapnya. Kita juga berterima kasih, sambungnya ketika praktik baik, beberapa inovasi yang dilaksanakan
bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Harapan kita kepada pemerintah provinsi RPJMD, kabupaten/ kota, provinsi hingga pusat selalu selaras. “Sehingga kemajuan dan praktik baik yang kita lakukan bisa mendapatkan kawalan dari pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat,” imbuhnya. Menurutnya untuk praktik baik ini tidak hanya memerlukan perjuangan, keuletan, namun juga kolaborasi dengan beberapa pihak guna menutupi kekurangan-kekurangan kita, tutupnya. Sedangkan Bovi Vila, Perwakilan KOMPAK untuk Trenggalek menjelaskan kunjungan delegasi Pemprov Jatim dan KOMPAK ke Trenggalek. “Yang mau dikunjungi oleh teman monev kolaboratif dari temanteman OPD Provinsi adalah Super Keren yang sekarang ada pendampingan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kedua nanti tentang penguatan kapasitas aparatur desa, penguatan kapasitas kecamatan, BPD di Kecamatan Pule,” imbuhnya.[wek]
Kamis Kliwon, 25 November 2021
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
Setiap Perusahaan Harus Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pemprov, Bhirawa Setiap perusahaan harus wajib lapor ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Kadisnakertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo saat membuka Sosialisasi Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara on line di Surabaya, Rabu (24/11). Himawan mengatakan ada 3 alasan setiap perusahaan harus melakukan wajib lapor ketenagakerjaan. Ketiga alasan itu adalah, wajib lapor sebagai indikator bagi perusahaan dalam menjalankan program kesejahteraan karyawan. Sebelum wajib lapor ketenagakerjaan diterima dan disahkan, ada persyaratan terkait dengan program kesejahteraan karyawan yang harus dilengkapi. “Misalnya perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, agar terhindar dari sanksi,” katanya. Adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana, lanjutnya, bertujuan untuk menertibkan para pelaksana kebijakan. Aturan terkait sanksi tersebut salah satunya terdapat di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan. Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000 apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya melaporkan data-data perusahaan, baik itu setelah berdiri maupun perpanjangan setiap tahunnya, dan wajib lapor Ketenagakerjaan merupakan persyaratan wajib apabila perusahaan ingin menggunakan tenaga kerja asing. Menurut Undang-undang, setiap perusahaan memang memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Namun faktanya masih banyak
saat membuka Sosialisasi Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara on line
perusahaan yang tidak rutin melaporkan WLK setiap tahunnya. Saat ini, pelaporan WLK dapat dilakukan lebih mudah melalui sistem wajib lapor ketenagakerjaan Online. Yaitu sebuah fasilitas daring yang diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Melalui sistem online tersebut, hanya perlu mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan
yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai ketenagakerjaan di perusahaannya. “Dengan adanya sistem pelaporan online, diharapkan setiap perusahaan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya untuk lapor,” tandasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, kata Himawan, setiap perusahaan memi-
liki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulismengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Di dalam laporan tersebut harus memuat keterangan seperti identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Wajib lapor perusahaan memiliki arti yang cukup penting bagi perusahaan. Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui WLKP, maka secara otomatis perusahaan akan terdaftar dalam database Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Apabila perusahaan lalai dalam menjalankan kewajiban ini, maka akan
dikenakan sanksi. Untuk lapor ketenagakerjaan secara online mengakses website Wajib Lapor Ketenagakerjaan di www.wajiblapor.kemnaker.go.id. Jika Perusahaan belum memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan melalui tautan “Pendaftaran Perusahaan”. Langkah selanjutnya adalah mengisi kelengkapan pada kolom registrasi, Setelah pendaftaran perusahaan berhasil, maka sudah bisa menggunakan layanan lapor secara online. Lanjutkan dengan mengisi kelengkapan data perusahaan seperti profil perusahaan, legalitas perusahaan, status perusahaan, tenaga kerja, tenaga kerja asing, jaminan sosial, lowongan tenaga kerja, pelatihan, pengupahan, dan lain sebagainya. “Saya mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini hingga selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan karena sosialisasi ini teramat penting untuk perusahaan,” katanya. [rac]
KELANA JATIM
Pelaku Illegal Logging Diserahkan ke Kejaksaan Situbondo, Bhirawa Ada perkembangan yang signifikan dari kasus illegal logging yang sempat ramai di Situbondo. Yakni berkas dua tersangka kasus 29 kayu ilegal yang diselundupkan ke Pulau Madura, sudah resmi masuk ke Kejaksaan. Pelakunya tak lain,Muhammad Fauzi dan Rama Riyadi, dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap alias P-21. Terbaru, kabarnya Ivan Praditya Putra berkas dan kedua tersangka telah diserahkan oleh penyidik Satreskrim Polres Situbondo kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Situbondo, Ivan Praditya Putra kemarin. Kata Ivan informasi penyerahan berkas 2 tersangka dengan TKP di Jalur Pantura Situbondo sudah di meja Kejaksaan. “Kedua tersangka kasus ilegal logging tersebut ditangkap di Jalan Raya Desa/Kecamatan Kapongan, saat keduanya hendak mengirim puluhan gelondong kayu jati ilegal ke Pulau Madura. Adapun satu tersangka masih DPO,” ujar Ivan Praditya Putra. Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu proses sidang, kedua tersangka langsung dititipkan ke rumah tahanan (Rutan) kelas II B Situbondo. Selain itu, dalam kasus ilegal logging ini, pihaknya menunjuk dua jaksa penuntut umum (JPU). “Karena semua berkas dan alat buktinya sudah lengkap, kami akan mempercepat proses persidangan secara online. Sidang mulai pekan depan,” pungkasnya. Sebelumnya diceritakan, tim Resmob Polres Situbondo menangkap dua tersangka kasus ilegal logging di Jalan Raya Desa/Kecamatan Kapongan, Situbondo. Polisi juga menangkap kedua tersangka dan tim Resmob Polres Situbondo mengamankan barang bukti 29 gelondong kayu jati ilegal termasuk satu unit truk. [awi]
Demo buruh di depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (24/11).
Buruh di Jombang Tuntut Upah Naik, Pengusaha Keberatan Jombang, Bhirawa Buruh di Jombang kembali melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang Tahun 2022 sebesar 10 persen. Menyikapi hal ini, kalangan pengusaha merasa keberatan. Demo untuk meminta kenaikan UMK Jombang tahun 2022 kali ini dilakukan para buruh di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Rabu (24/11). Demo ini merupakan demo yang kesekian kali yang di-
lakukan oleh para buruh. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh kemudian ditemui Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi bersama Wakil Ketua DPRD Jombang, Farid Alfarisi dan anggota DPRD Jombang, Dora Maharani. Tampak pula, Penjabat Sekdakab Jombang, Senen, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi, Wakil Ketua Apindo Jombang, Joko Herwanto, dan petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang. “Demo ini dalam rangka UMK.
Harmoni Fair Langkah Pemkot Geliatkan Roda Perekonomian Kota Kediri, Bhirawa Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kediri Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar membuka Harmoni Fair #2 2021, Rabu (24/11) di Kediri Town Square (Ketos). Bertajuk “Semarak Belanja Rekreasi dan Liburan Keluarga” Harmoni Fair #2 2021 digelar mulai 24 hingga 28 November 2021. Harmoni Fair #2 2021 menampilkan pameran produk UMKM, Food Festival, Coffee Party, Barista Competition, hingga pameran industri kreatif. Selain pameran, ada juga seminar tentang digitalisasi UMKM, sosialisasi cukai, ekspor-impor dan kurasi produk serta tentang ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini diberikan pula sertifikat kurasi secara simbolis kepada perwakilan UMKM. Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian terkoreksi begitu dalam. Gelaran Harmoni Fair #2 2021, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Kediri untuk terus menggerakkan perekonomian. Melalui pameran yang digelar ini UMKM dan industri kreatif Kota Kediri diharapkan dapat berkembang. “Senang dan berbahagia rangkaian kegiatan pameran mulai menggeliat lagi. Rasanya ini pameran yang pertama setelah dua tahun pandemi. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di level 1. Kondisi ini membuat beberapa kegiatan bisa berjalan. Salah satunya pameran ini mudah-mudahan bisa ngomset lagi para pelaku UMKM dan industri kreatif,” ujar wanita yang akrab disapa Bunda Fey ini. Istri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar ini menambahkan untuk mengembangkan UMKM dan industri kreatif, Pemerintah Kota Kediri juga telah melakukan banyak hal. Mulai dari pelatihan, kurasi produk, fasilitasi pemasaran dan juga pengembangan UMKM Go Digital baik pemasarannya maupun
arif yulianto/bhirawa
manajemen keuangannya. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga bekerjasama denga USAID dan Mien Uno Foundation untuk mencetak wirausaha baru bernama JAPRI WEE. “Saya mendorong pelaku UMKM Kota Kediri terus menggali inovasi produk sesuai selera pasar. Tidak hanya memenuhi pasar lokal namun harus bisa menjangkau pasar internasional,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Bambang Priambodo mengatakan dalam Harmoni Fair #2 2021 ini diikuti sekitar 66 stan pameran. Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk menumbuh kembangkan perekonomi-
an melalui pameran. “Kegiatan ini berlangsung selama lima hari. Diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Nanti ada juga sosialisasi cukai untuk memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM,” ungkapnya. Pembukaan Harmoni Fair #2 2021 ini juga dihadiri, perwakilan Bakorwil I Madiun, Plt Kepala KPwBI Kediri, Kepala OJK Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua KADIN, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, perbankan di Kota Kediri, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Tak hanya UMKM Kota Kediri, Harmoni Fair #2 2021 juga diikuti UMKM di bawah Bakorwil I Madiun. Seperti Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pacitan. [Van.adv.kominfo]
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kediri Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar membuka Harmoni Fair #2 2021, Rabu (24/11) di Kediri Town Square (Ketos). Bertajuk “Semarak Belanja Rekreasi dan Liburan Keluarga” Harmoni Fair #2 2021 digelar mulai 24 hingga 28 November 2021.
Upah Minimum Kabupaten Jombang yang sampai hari ini belum ada titik temu kenaikannya. Kita menyampaikannya beberapa kali, tapi alasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang adalah mereka tetap menetapkan UMK berdasarkan BPS,” kata salah seorang buruh, Hadi Purnomo. Hadi Purnomo menegaskan, para buruh akan melakukan demo lanjutan jika tuntutan mereka belum dipenuhi. Buruh lainnya, Lutfi Mulyono usai pertemuan mengungkapkan bahwa, segala sesuatunya sudah disampaikan
pada pertemuan. “Bahkan mekanisme-mekanisme yang dilakukan Depeprov sudah kita sampaikan. Bahwa sama sebenarnya, Apindo berdalih bahwa dia tidak ada kenaikan UMK. Di provinsi juga begitu, Apindonya juga tidak mengusulkan, tapi kan Gubernur mengambil sikap naik 1,22 persen. Lha kenapa Bupati di Jombang tidak bisa seperti itu, kalau UMP memang kewenangannya Gubernur, tapi kalau UMK, ini kewenangan Bupati untuk menentukan rekom ke Gubernur,” papar Lutfi Mulyono. [rif]
Paska Terjangan Hujan Angin Kencang
Koramil Gondang Bersama Relawan Lakukan Karya Bakti Mojokerto, Bhirawa Sehari setelah terjadinya hujan disertai angin kencang. Koramil 0815/18 Gondang Kodim 0815/ Mojokerto bersama Polsek, relawan dan warga melakukan karya bakti pembenahan rumah dan pembersihan puing-puing material di lokasi kejadian, Dusun Sengon Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/11/2021). Sedikitnya terdapat 50 orang gabungan personel TNI dari Koramil 0815/18 Gondang dipimpin Danramil Kapten Czi M. Saikhu Anwar bersama Polsek, relawan dan warga melakukan kerja bakti pembersihan puing–puing material rumah dan pepohonan yang tumbang sekaligus melakukan pendataan. Danramil 0815/18 Gondang Kapten Czi M. Saikhu Anwar yang berada di lokasi bersama Kapolsek Iptu Syaiful Isro, S.H., mengatakan, karya bakti ini dilakukan untuk membantu kesulitan warga Dusun Sengon yang rumah dan warungnya mengalami kerusakan akibat hujan disertai angin kencang, yang terjadi Selasa kemarin. Pada kesempatan tersebut, Danramil juga menghimbau, agar warga lebih waspada mengingat musim hujan telah datang. Akhir-akhir ini cuaca cukup ekstrem, hujan bisa turun sewaktu-waktu. Tidak itu saja, hujan juga kerap kali disertai angin kencang. “Semua harus waspada dan mengantisipasinya karena setiap musim penghujan disertai angin
kencang, berpotensi terjadinya puting beliung, banjir dan tanah longsor”, ajaknya. Pantauan di lapangan, tampak personel TNI-Polri bersama perangkat desa, warga dan relawan (Tagana, PPNI, Gajah Mada, Welirang dan Semar) bahu membahu bergotongroyong melakukan pembenahan atap rumah/warung, pembersihan puing-puing material, dahan dan ranting pohon, pembersihan jalan, pemotongan pohon yang mengarah ke kabel listrik serta perbaikan jaringan listrik oleh PLN. Seperti yang kita ketahui bersama, hujan disertai angin kencang
terjadi pada Selasa 23 November 2021 pukul 16.00 WIB kemarin, mengakibatkan satu pohon tumbang diterjang angin dan menimpa tiang listrik sehingga satu unit rumah dan dua unit warung milik warga yang berada di sekitar lokasi mengalami rusak berat. Bahkan sesuai informasi yang dihimpun di lapangan, akibat kejadian tersebut, satu orang warga tersengat aliran listrik saat berusaha menyelamatkan diri dan dikabarkan meninggal dunia pada saat dievakuasi menuju RS Sumber Glagah Pacet, Mojokerto. [min]
Tampak dalam foto personel TNI dari Koramil Gondang bersama Tim gabunganbsedang membersihkan puing puing bangunan yang roboh akibat terjangan hujan disertai angin kencang
EKONOMI Menaker Lepas Keberangkatan 173 PMI di Taiwan Kamis Kliwon, 25 November 2021
Halaman 10
Jakarta, Bhirawa Sebanyak 173 PMI akan ditempatkan kembali ke Taiwan, melalui Bandara Soekarno- Hatta-Tangerang, Banten. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, melepas keberangkatan PMI tersebut, lewat virtual. “Merupakan kebanggaan bagi saya, untuk memberikan sambutan, sekaligus melepas keberangkatan anakanak ku, Pekerja Migran Indonesia, untuk bekerja ke Taiwan,” kata Menaker dalam siaran virtual, Rabu (24/11). Dijelaskan, selama masa penutupan penempatan PMI yng dilakukan otoritas Taiwan sejak awal Desember 2020, Kemnaker telah melakukan langkah-langkah untuk mengupayakan pembukaan kembali. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh otoritas Taiwan. Kemnaker juga terus menerus melakukan negosiasi dengan otori-
tas Taiwan. Baik melalui TETO (The Taipei Economic and Trade Office) di Jakarta. Maupun dengan Kemnaker Taiwan di Taipei, untuk meyakinkan otoritas Taiwan bahwa PMI siap untuk ditempatkan dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan(Prokes),ketat. “Perjuangan kita semua pada masa pandemi Covid-19 ini cukup berat. Terutama yang harus dilalui-
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
oleh anak-anak ku semua, dimana proses penempatan PMI ke Taiwan sempat tertunda hampir 1 tahun,” ungkap Ida Fauziyah. Disebutkan, akhirnya pemerintah
Taiwan membuka kembali penempatan PMI per 11 November 2021. Hal ini setelah pihak Indonesia mampu meyakinkan pihak Taiwan, melalui penerbitan SOP (Standar
Operasional Prosedur) pelaksanaan Prokes. Terkait pencegahn penyebaran Covid-19 di perusahaan penempatan PMI(P3MI)dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN). “Oleh karenanya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak ku PMI, yang telah berhasil melalui semua tantangan yang cukup berat itu,” tutur Ida Fauziyah. Dia berpesan kepada penanggung jawab P3MI dan BLKLN, agar komitmen untuk melaksanakan SOP yng diterbitkan. Sehingga dapat menunjukkan keseriusan Indonesia, dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Baik didalam negeri dan diluar negeri. Kepada seluruh PMI, khususnya yang akan berangkat ke Taiwan hari ini, Menaker Minta untuk menjadikan kesempatan bekerja di luar
negeri ini, untuk mencari pengalaman yang ber manfaat. Bukan hanya untuk memperoleh penghasilan yang memadai saja. Diingatkan bila menemui permasalahan di Taiwan, para PMI agar selalu berkomunikasi secara baik dan menempuh prosedur penyelesaian masalah yang telah ditentukan. Pemerintah Indonesia juga memiliki perwakilan di Taiwan, yaitu KDEI di Taipei, yng dapat membantu PMI, jika sewaktu-waktu dibutuhkn. “Bekerjalah dengan penuh rasa syukur, sehingga dapat mencerminkan citra bangsa Indonesia. Yaitu bangsa yang besar, bangsa yang santun, bangsa yang taat aturan dan bangsa yang unggul sumber daya manusianya,” tutur Ida Fauziyah.[ira]
BURSA EKONOMI
Catatan, Langkah dan Tindakan KPPU Hadapi Laporan Dugaan Persaingan Usaha Tak Sehat Surabaya, Bhirawa Laporqn persaingan usaha tidak sehat mrngalir deras ke meja Kanwil lV KPPU, selama Januari - November 2021 Kanwil IV KPPU telah menerima masukan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat, 1 (satu) laporan dugaan kemitraan tidak sehat, dan 16 (enam belas) surat tembusan. Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy R. Sutrisno mengatakan, perkara yang disidangkan di wilayah kerja Kanwil IV ada 5 (lima) perkara, di antaranya, Nomor Perkara Judul Perkara Putusan 1 28/KPPUI/2020 Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 • Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) • Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 2 33/KPPU-L/2020 Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Angkutan Barang di Laut untuk atau Barang Penting pada Program Tol Laut Tahun 2017 Trayek Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Wanci – Tanjung Perak (T-1) dan Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tanjung Perak (T-2) Berhenti di Pemeriksaan Pendahuluan dikarenakan terlapor mengalami kepailitan.[ma]
Crown Group Perkenalkan Koleksi Griya Tawang Langka di Sydney Surabaya, Bhirawa Pengembang properti terkemuka Australia, Crown Group, dengan bangga memperkenalkan koleksi griya tawang uniknya di Sydney kepada calon investor domestik dan luar negeri, menyusul pengumuman kebijakan perjalanan bebas karantina ke New South Wales. Dua pengembangan Sydney yang visioner, Mastery by Crown Group dan Waterfall by Crown Group, menawarkan perpaduan menarik antara griya tawang dan apartemen berarsitektur di salah satu kawasan suburban yang paling dicari. “Meskipun dilanda wabah covid-19, investasi Asia tetap sangat kuat di Sydney,” kata, Co-founder dan Group CEO Crown Group Australia.Iwan Sunito. Dibandingkan dengan banyak kota global lainnya, Sydney menawarkan prospek pertumbuhan yang lebih kuat bagi pemilik properti; didukung oleh pemerintahan yang stabil, pasar pendidikan yang kuat, dan permintaan akan hunian yang melebihi pasokan.[ma]
Hilmi Husain/Bhirawa
Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat memberikan gerobak g kepada warga Kabupaten Pasuruan korban PHK perusahaan rokok akibat pandemi Covid-19, Rabu (24/11).
Bupati Bantu Gerobak Korban PHK Pabrik Rokok Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan memberikan bantuan gerobak atau rombong kepada warga Kabupaten Pasuruan korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan rokok akibat pandemi Covid-19. Pemberian bantuan itu, dilaunching langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf. Launching bantuan di Pendopo Kabupaten Pasuruan dinamanakan lounching STMJ dan Bakso Sakera, Rabu (24/11). Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyampaikan total ada 50 sasaran penerima
bantuan. Launching STMJ dan Bakso Sakera itu lebih pada bagaimana bisa memberdayakan warga agar bisa bangkit dengan cara berjualan bakso dan STMJ. Dua produk makanan tersebut sangat menusantara, karena disukai dan harganya terjangkau. “Kami bantu warga yang terkena dampak Covid-19, terutama dari korban PHK pabrik rokok,” urai HM Irsyad Yusuf. Rincian sasaran penerima bantuan, antara lain 25 orang penerima gerobak STMJ dan 25 orang yang mendapatkan rombong Bakso Sakera. Tak hanya memberikan bantuan, Pemkab Pasuruan juga memfasiltasi pelatihan, pembinaan hingga pemasaran produk. Dalam hal pembuatan STMJ maupun bakso, semua bahan dasarnya diambil dari UKM-UKM di Kabupaten Pasuruan. “Semua penerima bantuan kita latih sampai bisa. Termasuk juga
mendatangkan motivator dari para pengusaha yang sukses,” kata Gus Irsyad panggilan akrabnya. Dalam hal permodalan, Pemkab Pasuruan menggandeng Bank Jatim agar dapat memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga minim. Terkait pemasaran produk, pihaknya memfasilitasi dengan menggandeng Gojek. “Kami sangat yakin, usaha yang dirintis para pedagang akan bisa semakin berkembang. Dan STMJ serta Bakso Sakera bukan hanya bisa dijual untuk warga sekitar, tapi bisa untuk semua kalangan melalui pemesanan via online, karena kita bekerja sama dengan Gojek,” urai Gus Irsyad. Besaran anggaran gerobak sampai pelatihan dan pemasaran produk STMJ dan Bakso Sakera berasal dari dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau) tahun 2021. “Ke depan saya mengajak se-
mua perusahaan yang belum melaksanakan CSR, untuk bisa merealisasikan CSR-nya. Salah satunya melalui dukungan pengembangan Bakso dan STMJ Sakera,” jelas Gus Irsyad. Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita Rahayu menambahkan khusus tahun ini, para penerima bantuan berdomisili di Kecamatan Sukorejo, Purwosari dan Gempol. Ketiga kecamatan itu merupakan wilayah dengan keberadaan industri rokok di Kabupaten Pasuruan. “Sesuai dengan aturan yang ditetapkan bahwa para penerima bantuan adalah korban PHK pabrik rokok atau karyawan pabrik rokok yang memenuhi aturan. Mereka juga berdomisili di wilayah yang ada pabrik rokoknya, yakni Gempol, Purwosari dan Sukorejo,” kata Diana Lukita Rahayu.[hil]
Tahun 2022 Bakal Jadi Momentum Akselerasi Bupati Sidoarjo bersama Kepala Dinas PUBM SDA sedang memantau proses normalisasi Saluran Avoer di Jabon.
Pemkab Sidoarjo Kebut Normalisasi Sungai Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengintruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk mempercepat pengerjaan proyek normalisasi sungai guna mengantisipasi banjir di berbagai titik di Sidoarjo. Saat ini, normalisasi sedang dikerjakan di belasan titik di wilayah Sidoarjo. “Saat ini normalisasi terus berjalan. Kita antisipasi menyusul mulai tingginya intensitas curah hujan yang merata di Sidoarjo, “kata Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Ahmad Muhdlor Ali, Rabu (24/11/2021) kemarin. Proses normalisasi sungai yang sudah rampung saat ini di antaranya Saluran afvoer Ngingas Desa Balongtani Kecamatan Jabon, Saluran Kemasan 1 Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu, Saluran Purboyo Desa Jedongcangkring Kecamatan Prambon, Saluran Porong Kanal Kecamatan Tarik, dan Kali Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu serta belasan sungai yang saat ini masih dalam proses pengerukan. Selain normalisasi sungai, Mu-
hdlor menginstruksikan untuk menambah jumlah dan kapasitas pompa penyedot banjir di titiktitik rawan banjir, salah satunya di bawah kolong tol depan Lippo Mall yang kemarin sempat tergenang saat hujan deras. Prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Pulau Jawa termasuk Sidoarjo akan terkena dampak Badai La Nina yang puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Desember. Selain itu, air
laut pasang atau banjir rob juga harus diantisipasi yang prediksinya juga terjadi pada bulan Desember. Selain Dinas PUBM dan SDA, Gus Muhdlor juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo untuk siaga 24 jam. BPBD diminta merespons dengan cepat apabila melihat atau mendapatkan laporan kejadian adanya bencana. Baik itu angin puting beliung maupun bencana banjir.adv.ach
Surabaya, Bhirawa Angka effective reproduction berada dibawah 1 yang berarti wabah dapat dikendalikan di Indonesia menjadi momentum positif karena pandemi Covid-19 terkendali dengan baik. Hal ini menjadi poin optimisme bagi PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) untuk dapat berkontribusi dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi di 2022 mendatang. “Kita semua sadar bahwa tantangan terkait Covid-19 dan variannya masih terus membayangi kita. Upaya vaksin bagi seluruh karyawan juga sudah kita lakukan, do’a untuk kebaikan situasi ini juga menjadi bagian dari keseharian kerja keluarga besar BFI Finance. Tak lain semuanya untuk kebaikan situasi dan terkontrolnya pandemi,” terang Chief Marketing Officer BFI Finance, Sutadi dalam virtual Meetup BFI Finance, Rabu (24/11). Sutadi menambahkan pandemi ini juga memunculkan berbagai tantangan baru bagi dunia Bisnis, perilaku masyarakat juga sedang mengalami perpindahan secara cepat. Maka cara-cara baru dalam menjangkau dan memberikan layanan kepada konsumen juga mutlak untuk menyongsong tahun 2022. Sementara itu persiapan untuk menyambut tahun 2022 ini mulai dapat dirasakan melalui program “Meetup” yang langsung dipandu oleh Rudy Eddywidjaja se-
laku Senior Vice President Consumer Business. BFI Finance melalui produk layanan pinjaman dana dengan jaminan sertipikat rumah/ruko dibuka perluasan layanannya bagi masyarakat di Surabaya Raya dan Malang Raya. Tidak hanya itu, untuk masyarakat JABODETABEK juga sedang disiapkan sebuah layanan produk KPR. Dalam sesi tersebut Rudy Eddywidjaja menegaskan bahwa ditahun 2022, untuk produk jaminan sertifikat rumah/ruko akan kita luaskan wilayah layanannya dan kita juga akan menambah produk layanan lain. “Hal ini sebagai upaya kita untuk dapat menjadi bagian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita juga menawarkan kecepatan
proses pengajuan. Jadi kita semua berharap masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan tambahan modal usaha, dengan begitu kita semua berharap roda ekonomi dapat kembali bergerak dan tumbuh,” jelasnya. Dalam program “Meetup” tersebut BFI Finance juga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat, untuk bisa menjadi mitra BFI Finance. Masyarakat bisa terlibat dan menjadi bagian dengan melakukan registrasi secara online dan mendapatkan panduan teknis dalam menjalankan produk BFI Finance. Dengan demikian masyarakat luas juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai mitra BFI Finance.[riq]
Jessica William, bersama Senior Vice President Consumer Business, Rudy Eddy Widjaja dan PBF Product Head), Desliana Sidabutar.
SAMBUNGAN
Kamis Kliwon, 25 November 2021
Menpan Dorong Semua Pemda Miliki MPP l
Sambungan hal 1
yang diterapkan untuk kecepatan dalam melayani. “Adanya MPP mampu menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem dalam pelayanan publik,” ujarnya. Pihaknya berharap ada studi tiru guna mempercepat agar semua Pemda, utamanya di Provinsi Jatim memiliki MPP. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai bentuk meningkatkan komitmen kerja sama dan sinergi antarpenyelenggara pelayanan, serta mendorong investasi dan ekonomi. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang mendampingi Menpan-RB RI Tjahjo Kumolo dalam kegiatan tersebut menyampaikan, Pemprov Jatim terus mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di wilayahnya. Hal itu dikuatkan dengan penerbitan Surat Edaran Gubernur Jatim No.065/14436/031.3/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Pembangunan Mal Pelayanan Publik dan Replikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jatim. “Kami dari Pemprov Jatim langsung menindaklanjuti arahan Bapak Menteri melalui Surat Edaran Ibu Gubernur yang ditujukan untuk bupati/wali kota se-Jatim untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik,” kata Wagub Emil. Emil mengapresiasi diluncurkannya MPP Kabupaten Madiun. Pengoperasian MPP tersebut menjadi momentum yang sangat penting dalam menguatkan komitmen, integritas, dan kebersamaan semua “stakeholder”. “Peningkatan pelayanan lewat MPP ini sejalan dengan Jatim Cettar yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif,” kata Emil. Dengan diluncurkannya MPP Kabupaten Madiun, maka sudah terdapat sembilan MPP di Jatim. Di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Sidoarjo, Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik, dan Madiun. Sementara ada tujuh MPP yang belum diluncurkan seperti Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban, dan Pasuruan. Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, untuk tahun 2021 ini terdapat tiga kabupaten/kota yang telah menandatangani komitmen akan membangun MPP. Di antaranya, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, dan Bangkalan. “Insya Allah akan menyusul kabupaten/ kota di Jatim selain tersebut di atas berencana akan menyelenggarakan MPP, sebagai komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima dan CETTAR kepada masyarakat Jatim,” jelasnya. Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim pun juga mengimplementasikan MPP lewat “East Java Super Coridor” (EJSC) yang memberikan layanan bagi masyarakat. EJSC itu ditempatkan di lima Bakorwil Pemprov Jatim yaitu Madiun, Bojonegoro, Pamekasan, Malang, dan Jember. “Ini memang untuk menghadirkan Bakorwil lebih dekat dengan masyarakat. Jadi layanan perizinan dari provinsi bisa dilayani dari kantorkantor Bakorwil. Bahkan juga disinergikan dengan instansi vertikal,” katanya. Sementara, MPP Kabupaten Madiun yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara No 4 Kota Madiun itu merupakan renovasi bekas Gedung Sekretariat Daerah lama. Dimana, tersedia berbagai layanan Pemkab Madiun. Seperti dari DPMPTSP menyediakan pelayanan perizinan berusaha dan klinik OSS, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan pelayanan kartu keluarga (KK), KTP elektronik, dan sebagainya. Terdapat juga layanan dari Kantor Imigrasi Madiun, Bank Jatim, Samsat Kabupten Madiun, dan Bank Daerah Kabupten Madiun. Turut hadir dalam agenda peluncuran MPP Kabupaten Madiun yaitu Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro bersam jajaran, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, Kepala Bakorwil Madiun Eddy Suprianto, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim Ramliyanto. [dar]
Pertumbuhan Ekonomi Jatim 2022 Diproyeksi Capai 5,8 Persen l
Sambungan hal 1
lanjut sejalan dengan penurunan kasus Covid-19. Budi Hanoto juga menjelaskan bangkitnya ekonomi Jatim di tengah pandemi Covid-19 tidak lepas dari empat faktor yang menjadi kunci sukses. Rinciannya, lanjut dia, menjadikan Jatim sebagai Lead Export Industri Manufaktur dengan hadirnya kawasan ekonomi eksklusif, kawasan industri halal, pembangunan industri smelter di Gresik serta industri pengolahan lainnya yang mendukung aktifitas ekspor.
Selanjutnya, pertunbuhan ekonomi Jatim juga dipengaruhi dengan penguatan Lumbung Pangan Nusantara yang merupakan potensi besar Jatim dalam memproduksi dan menyuplai bahan makanan secara nasional. Selanjutnya, optimalisasi digitalisasi ekonomi, serta menginklusifkan ekonomi Jatim melalui pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan pariwisata. Sementara itu, Pertemuan Tahunan Pemprov Jatim dan Bank Indonesia Jatim juga menggelar komitmen program bersama, seperti perluasan Rumah Kurasi dan
Pondok Kurasi untuk mendukung 1.000 produk UMKM. Berikutnya, program perluasan Pasar Rakyat Siap Digital, kick off ikrar halal produk UMKM, kick off perluasan program desa wisata halal serta program kandang komunal untuk peningkatan produksi sapi potong. Kerja sama ini diwujudkan dalam rangka penguatan ekosistem UMKM untuk ekonomi Jatim yang inklusif, membangun Jatim sebagai Pusat Industri Halal terdepan serta mewujudkan Jatim sebagai Lumbung Pangan Nusantara. [tam]
gai saksi. Dan penahanan Hudi tersebut, agar tersangka tidak kabur serta menghilangkan barang bukti. Karena dari hasil pemeriksaan, tersangka telah menyelewengkan anggaran DD/ADD yang seharusnya untuk proses pembangunan di Desa Tulusbesar. “Dari hasil pemeriksaan tersangka, bahwa dia telah membuat laporan fiktif. Sehingga menyebabkan kerugian negara, hal ini sesuai dari hasil perhitungan inspektorat sebesar Rp 240 juta,” jelas Agus. Dia menegaskan, penahanan Kades Tulusbesar sudah 20 hari ditahan, dan Kejari Kepanjen akan segera menyusun dakwaan terkait dengan kasus korupsi tersebut. Sehingga segera kita susun, agar kemudian kita limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Malang. Sehingg kita menghimbau kepada kades di Kabupaten Malang agar tidak bermain-main dengan DD/ ADD. Karena anggaran tersebut
guna untuk pembangunan desa. “Seratus desa yang masuk zona merah di Kabupaten Malang tersebar di 33 kecamatan atas dugaan penyelewengan DD/ADD, dan yang masuk zona merah setiap kecamatan terdapat 2-3 desa,” pungkas Agus. Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengatakan, kasus dugaan penyelewengan DD/ADD Kades Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Hudi Hariyono kini dalam proses hukum di Kejari Kepanjen. Dan pihaknya sudah mendapatkan surat penahanan atas nama kades tersebut, sehingga Inspektorat akan melakukan proses untuk pemberhentian sementara. “Pemberhentian sementara dalam rangka menjaga kondusivitas di Desa Tulusbesar, dan Pemerintah Kabupaten Malang akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kades Tulusbesar hingga kasus itu mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelasnya. [cyn]
Korban merupakan anak dari seorang ibu yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Sedangkan sang ayah merupakan seorang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Oleh sebab korban dititipkan ke Ponpes dan Panti Asuhan Yatim dan Duafa Ashidiqiyyah Asysyuhada sekitar dua tahun lalu. Kronologi kejadian yang menimpa korban terjadi pada tanggal 18 November 2021, pukul 08.00 WIB, korban berangkat ke sekolah, namun sampai sore hari belum kembali ke PP/PA. Setelah maghrib korban diantar temannya pulang dalam kondisi memar. Setelah ditanyai oleh pengasuh, baru diketahui bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual dan perundungan oleh sejumlah orang. Kasus ini pun dilaporkan ke Polresta Malang dan kini kasusnya tengah ditangani oleh pihak yang berwajib. “Yang menjadi poin penting, saat ini korban telah dalam pengamanan kami di shelter. Korban yang masih remaja terus kita beri pendampingan dan ditenangkan dari traumanya, dan proses hukum tengah berjalan,” tambah Khofifah. Sementara itu Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota menyatakan bahwa kondisi korban persetubuhan dan penganiayaan (rudapaksa) yang berusia 13 tahun, saat ini sudah mulai membaik. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo di Kota Malang, Ja-
tim, mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan pendampingan melalui tim trauma healing untuk proses pemulihan kondisi psikologis korban. “Kondisi korban sudah mulai membaik. Kami memberikan pendampingan dari ‘Tim Trauma Healing’ Polresta Malang Kota,” ucap Tinton. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi yang masih berstatus anak-anak. Dari total sepuluh anak tersebut, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tiga lainnya, dikembalikan kepada orang tua. Dari tujuh tersangka itu, satu orang merupakan pelaku persetubuhan sementara enam lainnya pelaku kekerasan. Dari tujuh tersangka tersebut, enam orang ditahan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota, dan satu lainnya tidak ditahan karena berusia di bawah 14 tahun. Enam tersangka kekerasan terhadap anak dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP, dengan ancaman penjara tujuh tahun. Sedangkan, tersangka persetubuhan terhadap anak dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diancam hukuman penjara 5-15 tahun. [tam]
Penyelewengan DD dan ADD, Kejari Malang Bidik 100 Desa l
Sambungan hal 1
kepada wartawan. Dia menyebutkan, salah satu desa yangkini sedang dalam proses hukum yang kita tangani, yakni Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atas dugaan menyelewengan DD/ADD. Karena dalam kasus tersebut, Kepala Desa (Kades) Tulusbesar Hudi Mariyono sudah kita lakukan penahanan, sejak Senin (22/11). Dan dia sudah kita tetapkan sebagai tersangka. “Kades Tulusbesar tersebut sudah kita titipkan di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Lowokwaru, Kota Malang. Sedangkan penahanan yang kita lakukan setelah Kejari Kepanjen melakukan pemeriksaan lanjutan,” terangnya. Diungkapkan, dugaan korupsi Kades Tulusbesar itu merupakan kasus penyelewengan DD/ADD tahun 2020, dan pihaknya sudah memeriksa sembilan orang seba-
Usut Tuntas Kasus Asusila dan Perundungan di Malang l
Sambungan hal 1
Dinsos Jatim juga telah mendatangkan ibu kandung korban untuk mendampingi secara psikologis. “Kita sudah berkoordinasi de ngan pihak kepolisian, kita sudah membawa korban ke shelter kita. Supaya segera mendapatkan pendampingan psychology-social therapy, karena tentu ananda yang menjadi korban yang masih remaja, mengalami trauma, sehingga butuh pendampingan,” tegas Gubernur Khofifah. Dinas Sosial Jatim juga telah menurunkan tim yang akan melakukan pendampingan selama proses hukum berjalan di Polresta Malang. Sebab hal ini menjadi kebutuhan penting bagi korban agar mampu tegar dari segi psikologis dan juga dari sisi hukum. “Apa yang terjadi pada korban sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa anak membutuhkan lingkungan yang kondusif dalam tumbuh kembangnya. Perhatian orang tua, dan kewaspadaan harus terus diberikan agar anakanak kita bisa tumbuh dengan baik mental dan fisiknya,” tambah Khofifah. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa hari ini viral tersebar video perundungan yang menimpa seorang anak yang dilakukan oleh sejumlah pelaku yang juga usia remaja. Belakangan diketahui bahwa korban dirundung setelah mengalami kekerasan seksual.
Halaman 11
Buruh Tuban Ancam Turunkan Massa Lebih Besar Lagi l
Sambungan hal 1
berbagai poster sindiran. Didepan kantor bupati para buruh juga kembali berorasi menyampaikan penolakan penetapan umk tahun 2022 yang hanya naik sebesar Rp 6.990, dan meminta bupati agar menangguhkan UMK yang sudah di tetapkan untuk di bahas kembali secara bersama sama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tak hanya itu, salah satu orator yang berada di atas mobil bak terbuka menyampaikan sindirannya meminta bupati Tuban agar segera menikah agar bisa tahu kebutuhan hidup, agar tidak asal asalan dalam menetapkan UMK. “Kapan pak pean rabi, ben ngerti koyok opo kebutuhane wong urip, ben gak sak penake ngundakno upah,” kaya Irhamsyah dalam orasinya. Setelah menyampaikan orasinya beberapa jam para buruh akhirnya di perbolehkan masuk secara perwakilan di pemkab tuban untuk menyampaikan tuntutannya agar bupati Tuban menangguhkan UMK. Tak lama setelah masuk para perwakilan keluar bersama pihak Pemkab dan kepala dinas Tenaga kerja menyampaikan bahwa bupati Tuban sedang tidak ada di tempat, sontak massa merasa kecewa dan akhirnya meminta kepala dinas Tenaga kerja untuk menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan buruh sebelum tanggal 27 November untuk berdiskusi membahas UMK 2022. Massa Buruh juga mengacam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila bupati Tuban masih tidak berkenan menemui mereka. [hud]
PPKM 3, Gus Ipul Larang Warga Gelar Pesta l
Sambungan hal 1
banyak massa mulai Desember 2021 atau di akhir bulan tahun ini. “Semua pihak saya imbau untuk menahan diri. Pak Lurah dan bu Lurah, di akhir tahun ini tolong jangan berikan izin warga yang akan berangkat rombongan, apalagi berangkat naik bus. Di tunda dulu, mulai Desember ini, kita harus waspada,” ujar Gus Ipul, Rabu (24/11). Selain itu, Gus Ipul juga mewanti-wanti kepada masyarakat Kota Pasuruan supaya tidak menggelar pesta hajatan karena mulai 20 Desember hingga awal Januari 2022 akan ada pembatasan-pembatasan seperti dahulu lagi, karena pemberlakuan PPKM level 3 serentak se-Indonesia. “Saya tekankan lagi, pak lurah, bu lurah, tolong dijaga betul dan harus sosialisasi ke masyarakat mulai sekarang. Kita memang tidak bisa menghambat orang akan menikah, tapi kita juga harus memastikan bahwa hajatan itu betul-betul aman. Tapi, untuk akhir tahun saat pemberlakuan PPKM level 3 sudah dimulai, semua hajatan nikah yang menggelar pesta hajatan, dilarang,” kata Gus Ipul. Pemberlakukan itu juga untuk kalangan pemerintahan. Pemkot Pasuruan harus menjadi contoh bagi warganya. “Jangan sampai kita melarang warga, tapi ASN jutru rombongan naik bus. Pak Sekda, mulai minggu depan ini, bulan Desember sudah tidak ada lagi rombongan naik bus,” jelas Gus Ipul. [hil]
Rutin Beri Penghargaan l
Sambungan hal 1
itu murni karena prestasi dan mampu menangani sejumlah dampak pandemi Covid-19 di daerah binaaan masing-masing. “Termasuk para Bhabinkamtibmas ini juga berhasil memberikan pelayanan kesehatan terutama dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Bhabinkamtibmas juga mendapat penghargaan karena dinilai mampu menangani sejumlah dampak pandemi Covid-19 di desa tempat mereka bertugas,“ aku Kapolres Imam. Bagi personil polisi yang mendapatkan penghargaan, Kapolres Imam meminta untuk tidak jumawa dengan apa yang telah diterimanya. Namun sebaliknya, papar Kapolres Imam, diminta untuk terus berusaha agar kinerjanya lebih ditingkatkan sehingga membuahkan prestasi yang membanggakan. Lebih jauh Kapolres Imam meminta kepada seluruh personil polisi agar tidak melakukan pelanggaran. “Tingkatkan terus kinerjanya bagi yang berprestasi. Bagi personil yang belum meraih prestasi, bekerjalah sesuai dengan tugas pokok fungsi yang ada. Ciptakan ide-ide kreatif serta inovatif sehingga kedepan dapat menyebarkan manfaat bagi organisasi Polri dan masyarakat,” pungkasnya. [awi]
Buat Gerakan ‘Surabaya Memanggil’, Puskesmas Buka 24 Jam hingga Gencarkan Vaksinasi l
Sambungan hal 1
ini adalah para relawan yang sudah diikrar memenuhi panggilan ‘Surabaya Memanggil’. Mereka terdiri dari perwakilan anak muda, mahasiswa, pengusaha hingga relawan medis. “Saya selalu katakan kalau kita ingin Covid-19 segera berakhir seperti kita merebut kemerdekaan, maka yang berjuang adalah warga Kota Surabaya. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri tidak pernah menjadi satu kekuatan besar, maka perjuangan kita akan sia-sia,” katanya. Koordinator Relawan Surabaya Memanggil, Aryo Seno Bagaskoro menyatakan, hadirnya para relawan ini merespons apa yang menjadi panggilan Wali Kota Surabaya. Menurut dia, wali kota ingin agar masyarakat tidak hanya berdiam diri, tapi juga menjadi garda depan dalam melawan Covid-19. “Total yang mendaftar menjadi relawan ada 2.500 orang. Yang aktif mencapai 1.000 orang lebih. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Sebanyak 60 persen adalah mahasiswa. Sisanya ada wiraswasta hingga ibu rumah tangga. Mereka bekerja ikhlas, tak menerima gaji,” ungkap Seno. Pria berkacamata ini menjelaskan, para relawan ‘Surabaya Memanggil’ disebar keberbagai tugas. Mulai dari pemulasaran jenazah, driver ambulan, membantu di Rumah Sakit Lapan-
gan Tembak, pendampingan pasien di Hotel Asrama Haji, bagian oksigen, membantu entri data vaksinasi, membantu antri vaksin massal, ditugaskan di Puskesmas dan di kecamatan. Sebelum para relawan ini terjun, mereka juga diberi pelatihan dan pembekalan. Sehingga saat mereka turun sudah mengetahui tugas serta apa yang harus dikerjakan. Mereka menerima pembekalan dari pemateri yang berasal dari petugas Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Layanan Puskesmas 24 Jam Selain membuat relawan ‘Surabaya Memanggil’, Wali Kota Eri juga berupaya menyediakan aksesibilitas layanan kesehatan bagi warga. Mulai dari mengoperasikan lokasi perawatan khusus di Hotel Asrama Haji (HAH) dan Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT), mendirikan Rumah Sakit Darurat GOR Indoor di kompleks Gelora Bung Tomo (GBT), hingga membuat rumah sehat yang berada di masing-masing kelurahan. Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga membuka pelayanan kesehatan masyarakat (PKM) di Puskesmas selama 24 jam, termasuk dengan fasilitas mobil ambulance. Dia berharap, ketika ada warga Kota Pahlawan yang merasa kurang sehat, dapat langsung memanfaatkan layanan ini meski saat kondisi tengah malam. “Insya Allah pelayanan kesehatan
masyarakat dibuka 24 jam, termasuk dengan ambulance yang ada 24 jam. Sehingga kapanpun masyarakat ketika merasa tidak nyaman dengan badannya, bisa langsung periksa ke PKM karena ada layanan selama 24 jam,” katanya. Wali Kota Eri menjelaskan, ketika ada warga yang memanfaatkan layanan di PKM hasil swab antigennya positif, maka secara otomatis akan dirujuk ke tempat perawatan khusus untuk gejala ringan dan OTG. “Pemkot telah menyediakan dua lokasi perawatan khusus di HAH dan RSLT,” jelasnya. Melalui rujukan itu, Wali Kota Eri berharap, ketika ada warga yang melakukan isolasi di rumah namun kondisinya tidak layak, dapat memanfaatkan fasilitas perawatan di dua tempat tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga. Sementara itu, apabila ada pasien yang mengalami gejala sesak napas, Wali Kota Eri ingin supaya warga tersebut mendapat perawatan intensif melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soewandhie. Menurutnya, pola rujukan seperti ini diterapkan untuk memaksimal layanan kesehatan di Kota Pahlawan. “Sehingga harapan kami warga Surabaya kalau ada yang sesak, butuh pertolongan, bisa langsung ke RSUD dr Soewandhie. Sehingga pelayanan IGD kita bisa maksimal untuk
warga Surabaya yang mengalami gejala yang berat,” tuturnya. Untuk memaksimalkan pelayanan di Puskesmas, Pemkot Surabaya juga mendapat dukungan 126 tenaga pengemudi dari relawan ‘Surabaya Memanggil’. Para relawan ini diperbantukan di setiap Puskesmas Surabaya untuk memberikan layanan operasional ambulance selama 24 jam. Selain testing, tracing dan treatment, Wali Kota Eri juga mengejar herd immunity dengan menggenjot vaksinasi. Seperti pelaksanaan vaksinasi massal di Gelora 10 November, serbuan vaksinasi yang dihelat di puluhan lokasi secara serentak, hingga bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya meluncurkan Mobil Respons Cepat Vaksin Keliling Polrestabes Surabaya. Pemkot Surabaya juga rutin menggelar Swab dan Vaksin Hunter di 31 kecamatan se-Kota Surabaya. Bersama TNI dan Polri, tim ini bergerak serentak menyasar pusat-pusat keramaian dan semua orang yang beraktivitas di luar rumah. Contohnya seperti yang digelar pada, Sabtu (2/10/2021) malam, Tim Swab Hunter berhasil menjaring 856 warga. Mereka semua langsung dites swab dan hasilnya dinyatakan negatif Covid-19. Sedangkan untuk Vaksin Hunter, berhasil menjaring sekitar 712 warga yang belum menerima suntikan vaksin. Mereka pun langsung diarahkan mengikuti vaksinasi di titik lokasi yang telah ditentukan
atau puskesmas terdekat. Dengan gencarnya vaksinasi itu, per 19 September 2021 vaksinasi dosis pertama di Surabaya telah mencapai 104,8 persen. Dari 2.218.121 warga yang masuk sasaran, yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 2.324.041 jiwa. Sedangkan cakupan dosis kedua mencapai 66,6 persen. Sudah menyasar 1.477.681 jiwa. Capaian vaksinasi itu adalah yang terbanyak di Provinsi Jatim. “Vaksinasi di Surabaya pada 19 Oktober 2021 untuk dosis pertama telah mencapai 115 persen dan dosis kedua sekitar 90 persen. Kita mengejar dosis kedua mencapai 100 persen agar segera terealisasi,” kata Wali Kota Eri. Capaian luar biasa ini mendapat apresiasi dari Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Joko Widodo, Diaz Hendropriyono, saat melakukan kunjungan ke Wali Kota Eri pada, Jumat (12/11/2021) lalu. Secara khusus Diaz mengapresiasi kinerja Wali Kota Eri dalam hal penanganan pandemi di Kota Surabaya, yang kini berhasil mencapai PPKM level 1. “Sepertinya setiap provinsi harus ada wali kota seperti Pak Eri, menjadi provokator yang baik dan saling membantu bersama dengan kabupaten/kota lainnya. Karena Pak Wali Kota ini adalah salah satu kepala daerah terbaik di Indonesia,” tandasnya. (bersambung). [*]
KOMINFO
DERAP NUSANTARA
Halaman 12
Kamis Kliwon, 25 November 2021
Masih Ada Rp226 Triliun Anggaran Belum Terserap Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masih ada Rp226 triliun anggaran yang belum terserap oleh pemerintah daerah jelang akhir 2021.
“Para gubernur, bupati, wali kota, tadi pagi saya cek ke menteri keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November tinggal sebulan lagi (ternyata) tidak turun angkanya justru naik. Saya sudah peringatkan di Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik jadi Rp226 triliun,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat peresmian pembukaan “Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021”. “Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejarngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya gak kena, uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera, habis waduh sudah tidak ada APBD, baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu,” tegas Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, jumlah
uang yang belum dibelanjakan sebesar Rp226 triliun tersebut terlampau banyak. “Kalau dimiliarkan Rp226 ribu miliar, ini gede sekali! Segera dihabiskan dulu, realisasikan, baru kita bicara ke investor mana uangmu? Realisasikan juga itu jadi dampaknya dobel,” tambah Presiden. Presiden Jokowi pun menyebut bahwa saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp548 triliun. “Sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota, uangnya ada di APBD bapak ibu semua, ada di APBD provinsi, APBD kota, APBD kabupaten artinya itu uang yang siap Rp642 triliun,” ungkap Presiden. Dengan anggaran yang besar tersebut, Presiden Jokowi mendesak agar pemerintah daerah dapat mempergunakan dana itu dengan semaksimal mungkin. “Sekali lagi kementerian daerah dan kita semua harus menanggalkan ego sektoral. Semua
LINTAS NUSANTARA 1.000 Kaum Milenial Dilatih Jadi Penenun Tenun Ikat NTT Kupang, (ANTARA) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melatih 1.000 orang milenial untuk menjadi penenun sebagai upaya untuk melestarikan kain tenun ikat tradisional NTT. “Dekranasda NTT bersama Dekranasda kabupaten/kota dan Kemendikbudristek telah melatih 1.000 orang kaum milenial untuk menjadi penenun ANTARA kain tradisional NTT seKetua Dewan Kerajinan hingga tenun ikat NTT Nasional Daerah Provinsi terus dilestarikan,” kata Nusa Tenggara Timur, Julie Ketua Dewan Kerajinan Sutrisno Laiskodat. Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Julie Sutrisno Laiskodat di Kupang, Rabu. Ia mengatakan hasil yang dicapai dalam pelatihan yang berlangsung sejak Oktober -November 2021 itu sangat memuaskan karena kaum milenial dari 17 kabupaten di Provinsi berbasis kepulauan ini menjadi terlatih untuk menjadi penenun yang handal. Dia menjelaskan selama mengikuti Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) peserta yang merupakan kaum milenial dilatih menenun baik tenun ikat maupun tenun sotis. Ia mengatakan, semua proses terkait kegiatan menenun diberikan secara utuh dalam kegiatan pelatihan seperti menggulung benang, membentang benang, mengikat benang sesuai pola dan motif hingga menjadi kain tenun yang indah. Ia menjelaskan, pelatihan menenun juga didukung Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek sehingga pelatihan terhadap 1.000 penenun milenial berlangsung sukses. “Kami harapkan para peserta yang sudah mendapat pelatihan bisa menjadi pengusaha sukses untuk usaha tenun ikat di NTT,” kata Julie Sutrisno Laiskodat didampingi Penangungjawab PKW sekaligus anggota Bidang Kreatif dan Daya Saing Dekranasda NTT, Syaloomi Marthina Pa. Menurut Julie Sutrisno Laiskodat yang juga merupakan anggota DPR-RI dari Partai Nasdem itu para peserta pelatihan akan diberikan fasilitas menenun dan benang serta modal usaha sebagai modal untuk berusaha menenun. [*]
harus memiliki visi yang sama, semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya kabupaten, kota, provinsi dan tentu memajukan negara kita Indonesia,” tambah Presiden. Tak ketinggalan Presiden Jokowi mengapresiasi sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi baik realisasi investasi maupun urusan perizinan. “Urusan pelayanan perizinan bagus seperti tadi di Jawa Tengah, tapi realisasi investasi bagus di Jawa Barat, artinya belum tentu kita layani dengan baik investasi akan datang, apalagi tidak dilayani! Dilayani saja belum tentu investor datang apalagi tidak dilayani dengan baik,” ungkap Presiden. Presiden Jokowi meminta agar pola-pola pelayanan lama dan “jadul” harus ditinggalkan. “Berikan pelayanan terbaik. Baik itu investor kecil, yang namanya usaha kecil juga investor, jangan keliru. Investor sedang layani baik, investor gede layani dengan baik. Investor kecil terutama itu layani dengan baik, izin diberikan semua
gratis, antarkan ke rumah itu pelayanan,” jelas Presiden Jokowi. Presiden juga meminta agar gubernur, bupati, wali kota memberikan target kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam setahun. “Misalnya memberikan 10 ribu izin usaha kecil gratis, yang kecilkecil itu diurus, kalau mereka pegang yang namanya izin jadi bisa mudah ke lembaga keuangan karena perizinan jadi syarat selain syarat-syarat lain. Kalau pegang (izin) ini akan memudahkan, jadi sekali lagi usaha kecil juga investor, jangan hanya bayangkan investgor harus asing, gede, kecil juga investor,” kata Presiden. Dengan adanya investor-investor di daerah maka menurut Presiden Jokowi, peredaran uang semakin banyak. “Kalau investornya dari luar berarti membawa uang asing, artinya peredaran uang semakin besar dan itu akan menimbulkan efek ke daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat naik pertumbuhan ekonomi juga akan naik, larinya ke sana,” tegas Presiden. [*]
Instruksi Mendagri Pencegahan Covid-19 pada Natal dan Tahun Baru
Jakarta, (ANTARA) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, maupun rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah daerah juga diinstruksikan melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021.Berikutnya, melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat,
ANTARA
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). Rapat kabinet terbatas itu membahas evaluasi PPKM dan rencana penerapan PPKM Level 3 saat liburan Natal dan tahun baru.
organisasi kemasyarakatan, dan pengelola hotel. Daerah juga diminta berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata, pengelola mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur, wali kota, dan bupati diinstruksikan melakukan sosialisasi peniadaan mudik Natal dan tahun baru kepada warga dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak penting atau
tidak mendesak. Daerah perlu melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Natal dan tahun baru. Instruksi selanjutnya yakni melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat. Pertama, gereja/ tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal 2021. Selanjutnya, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, badan usaha milik negara (BUMN), dan karyawan swasta selama periode tersebut juga masuk dalam instruksi Mendagri. [*]
ANTARA
Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021, Jakarta, Rabu (24/11).
Momentum Pemulihan Ekonomi Harus Dijaga Jakarta, (ANTARA) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar momentum pemulihan ekonomi yang tengah terjadi saat ini agar terus dijaga. “Momentum pemulihan ekonomi harus terus kita jaga. Dengan kita memelihara seperti ini, saya kira kita jangan terlalu paranoid lagi tetapi tetap hati-hati,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta, Rabu. Luhut mengemukakan sejumlah indikator pemulihan ekonomi Indonesia yang dicapai setelah melakukan pengendalian kasus Covid-19 melalui sejumlah pembatasan dan pengetatan aktivitas, diantaranya ekonomi yang tumbuh 3,5 persen pada triwulan III-2021, indeks keyakinan konsumen yang berangsur meningkat hingga PMI manufaktur yang bahkan mencetak rekor tertinggi pada Oktober lalu. Wakil Komite Penangan-
an Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu juga mengingatkan untuk tetap mawas diri dan hati-hati agar kasus Covid-19 tidak kembali meningkat dan PPKM tidak perlu diterapkan lagi. Luhut mengatakan kondisi pandemi yang melandai di Tanah Air merupakan kerja sama semua pihak. Indonesia bahkan disebutnya sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang saat ini berada di level 1. “Kalau bapak ibu lihat, Indonesia di ASEAN itu satu-satunya saya kira yang level 1 hari ini. Indonesia sudah 126 hari pada level 1. Itu saya kira pencapaian yang sangat baik dan kita tidak boleh merusak ini,” katanya. Luhut pun mengingatkan agar semua pihak terus konsisten mempertahankan kondisi tersebut. Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak lengah karena tak ingin kejadian pada Juli lalu terulang. [*]
SEKILAS JAWA TIMUR
INFO GRAFIS Vaksinasi Covid-19 oleh TNI bagi kalangan pelajar.
ANTARA
Pemkab Pamekasan Tambah Gerai Vaksin Menjadi 40 Titik Pamekasan, (ANTARA) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menambah gerai vaksinasi Covid-19 menjadi 40 titik untuk mempercepat perluasan cakupan vaksinasi di wilayah itu, karena persentase warga yang divaksin masih rendah. “Sebanyak 40 gerai vaksin Covid19 di Pamekasan ini tersebar di 13 kecamatan,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr Nanang Suyanto di Pamekasan, Rabu. Nanang menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim Satgas Covid-19 Pemkab Pamekasan pada awal November 2021, persentase cakupan vaksinasi di Kabupaten Pamekasan masih rendah, yakni sekitar 30 persen dari total jumlah penduduk. Padahal, target persentase minimal yang ditetapkan pemerintah untuk menciptakan kekebalan komunal dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, adalah 70 persen dari total jumlah penduduk. “Oleh karena itu, gerai vaksin kami tambah hingga 40 titik, dan penambahan ini tentunya untuk mempermudah warga yang hendak disuntik vaksin,” katanya. Sebelumnya, jumlah gerai vaksin Covid-19 di Kabupaten Pamekasan hanya sebanyak 20 buah. “Dengan tambahan 20 gerai vaksin ini, harapan kami, cakupan vaksinasi bisa
lebih luas lagi, dan persentase warga Pamekasan yang divaksin Covid-19 semakin meningkat,” katanya. Nanang menuturkan, salah satu kendala yang dihadapi petugas di lapangan, karena banyak warga yang tidak bersedia divaksin dengan alasan karena vaksin Covid-19 yang disuntikkan itu berbahaya. “Jadi, kebanyakan warga di sini terpengaruh dengan kabar bohong yang banyak beredar di media sosial,” katanya. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 40 gerai vaksin yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan itu mulai pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 WIB. “Bagi warga yang ingin mengikuti vaksinasi cukup membawa KTP/KK dan nomor telepon seluler yang masih aktif,” kata Nanang. Selain menambah gerai vaksin, Pemkab Pamekasan juga menggelar vaksinasi dari pintu ke pintu, bekerja sama dengan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Sebelumnya Satgas Pemprov Jatim merilis, Kabupaten Pamekasan termasuk satu dari lima kabupaten di Jawa Timur yang paling rendah cakupan vaksinasinya. Empat kabupaten lainnya yang juga masuk catatan sebagai kabupaten dengan cakupan vaksinasi rendah adalah Kabupaten Bangkalan, Sampang, [*]