binder26jan21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pahing, 26 JANUARI 2021

Pendapatan PNS Baru Pemprov Bisa Capai Rp10 Juta SK Pengangkatan 1.812 CPNS Pemprov Tersalurkan Pemprov, Bhirawa Wajah sumringah memancar dari 1.812 CPNS yang baru menerima Surat Keputusan (SK) penugasan dari Pemprov Jatim. SK tersebut menjadi akhir bahagia dari rangkaian panjang seleksi CPNS yang berlangsung sejak November 2019. Mereka yang akan menjadi PNS baru di Pemprov Jatim tersebut berhak menerima fasilitas pendapatan hingga Rp 10 juta.

Nilai tersebut berasal dari gaji yang dibayar saat awal bulan dan remunerasi yang diberikan setelah bekerja. Namun, pada tahun pertama ini mereka akan menerima 80 persen pendapatan yang berasal dari gaji dan remunerasi tersebut.

Untuk PNS baru golongan III-a misalnya, gaji pokok yang diterima sekitar Rp 2,5 juta. Sementara kelas jabatan bagi PNS yang baru diangkat berada di kelas 5-6 dengan penerimaan remunerasi sekitar Rp 6,5 juta hingga Rp8,1 juta sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188/7/KPTS/013/2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis mencatat, dari 1.812 orang CPNS tersebut, yang paling banyak penempatannya ada di Dinas Pendidikan khususnya sebagai tenaga pendidikan atau guru. Yaitu sebanyak 1.137. Kemudian terbanyak kedua ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 127 formasi dan tenaga kesehatan di RSUD dr Soetomo sebanyak 130 formasi.  ke halaman 11 Humas pemprov jatim

Satrya Indra Tjahyadi, penyandang tuna netra yang berhasil lolos seleksi CPNS 2019 menerima SK pengangkatan dari Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (25/1).

Insentif Pajak Mobil Listrik Hingga 90 Persen Pemprov, Bhirawa Keuntungan berlipat bisa dirasakan pemilik kendaraan listrik di Jatim. Selain ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar non fosil, kendaraan listrik juga dipastikan lebih ringan pajak dan Bea Balik Nama (BBN) hingga 90 persen.

Hal itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat akan mencoba kehandalan mobil listrik produksi Hyundai dari Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (26/1). Emil bersama PT PLN dan PT PJB berkeliling untuk memperkenalkan mobil listrik sudah tersedia di Jatim.

“Kami berharap bahwa mobil listrik ini akan dapat memperbaiki bauran listrik di Jatim. Karena sesungguhnya listrik menjadi cara untuk mengurangi konsumsi energi tak terbarukan atau energi fosil,” tutur Emil.

Emil mengungkapkan, selain ramah energi Pemprov juga memberikan insentif pajak kepada pembeli mobil listrik

Tenaga Pendidik Tak Masuk Formasi CPNS 2021 Jatim Usulkan GTT Masuk Prioritas PPPK

Pemprov, Bhirawa Pemerintah tengah fokus mengangkat tenaga pendidik atau guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) di tahun 2021. Kendati tak masuk dalam formasi CPNS, namun

peluang menjadi PPPK terbuka untuk guru di segala usia dengan total formasi yang diusulkan sebanyak 13.787 lowongan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menjelaskan, tahun

2021 Pemprov Jatim telah mengajukan usulan pegawai sebanyak 16.398 lowongan ke Kementerian PAN-RB. Rinciannya sebanyak 1.586 CPNS dan 14.812 formasi  ke halaman 11

USULAN FORMASI 2021

Pembahasan APBD Situbondo 2021 Macet

 ke halaman 11

MITRA

Paparkan Inovasi 2021

SETIAP kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dituntut memiliki inovasi.

Seperti Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial (Kessos) Setdaprov Jatim, Hudiyono yang telah memberikan paparan rencana berbagai inovasi pada 2021 kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Inovasi yang dicetuskan Hudiyono diantaranya di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan dan

Hudiyono

Sentil

Pendapatan PNS Baru Pemprov Bisa Capai Rp10 Juta - Kalau masih tidak disiplin, sungguh terlalu Tenaga Pendidik Tak Masuk Formasi CPNS 2021 - Jadi ingat lagu Oemar Bakri Kades Tulungagung Tolak Pemberlakuan Kenaikan Tarif PBB - Perjuangan demi warga

 ke halaman 11

Stunting Tinggi, IPM Jatim Peringkat 15 dari 34 Provinsi Pemprov, Bhirawa Pada peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari 2021, Pemprov Jatim masih memiliki tugas berat dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab pada 2020 peringkat IPM Jatim berada pada urutan 15 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka 71,71 atau tumbuh tipis 0,30 persen dibanding 2019 lalu.

Menurut Kepala Dinas Pem-

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah saat diwawancai wartawan terkait macetnya APBD Situbondo 2021.

berdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni kesehatan dilihat dari usia harapan hidup masyarakat, pendidikan anak usia 7 tahun dan ekonomi soal standar hidup layak.

“Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa peringkat Jatim  ke halaman 11

Andriyanto

Situbondo, Bhirawa Hingga Senin (25/1) kemarin perkembangan pembahasan APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 masih macet. Kondisi ini terjadi karena antara tim anggaran Pemkab Situbondo dengan tim legislatif belum membahas lanjutan tentang APBD tahun 2021.

Kabar yang santer beredar, kelanjutan pembahasan hingga pengesahan APBD tahun 2021 akan dilakukan usai pelantikan bupati terpilih, Karna Suswandi-Hj Khoirani yang akan digelar pertengahan Pebruari 2021 mendatang.

Sekda Syaifullah selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Situbondo ketika dikonfirmasi perkembangan terbaru pembahasan APBD tahun 2021 enggan berkomentar. Namun setelah didesak, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu mengakui, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan dari pembahasan lanjutan APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021. “Belum ada perkembangan. Macet,“ ujar Sekda Syaifullah singkat.

Masih kata Sekda Syaifullah, macetnya pembahasan APBD tahun 2021 itu karena hingga saat ini belum dibahas oleh pihak legislatif dan eksekutif.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu, karena saat ini masih ada gugatan perdata dari elemen masyarakat Situbondo berupa Citizen Law Suit (CLS). “Ya itu (gugatan  ke halaman 11

Nasib Juara Dunia Pencak Silat Asal Jatim

Dulu Dipuja, Kini Lemah karena Gagal Ginjal Stadium 5

Memiliki postur tinggi dan kekar, serta tendangan maupun pukulan yang mematikan menjadikannya seorang pesilat yang sangat disegani lawan maupun kawan. Sederet prestasi dari juara nasional, PON hingga juara dunia sudah digenggamnya.

Namun kondisi sang atlet saat ini berubah, kini tubuhnya lemah tak berdaya karena mengalami gagal ginjal stadium 5 Wawan Triyanto-Surabaya

Itulah sosok atlet pencak silat Jatim Herihono, prestasi di olahraga asli Indonesia itu sangat fenomenal, diantaranya meraih medali emas PON XVI Palembang 2004, PON XVII Kaltim 2008 dan PON XVIII Riau 2012.

Dikancah internasional atlet yang akrab disapa Bruno itu

berhasil menyumbang perunggu di SEA Games Manila, Filipina 2005, emas Open Belgia Championship 2007, medali perak The 13 World Silat Championship Pahang Malaysia 2007 dan juara 3 World Championship 2010 Jakarta dan emas di event Sebelas Maret International Pencak Silat Championship solo 2012.

Selain sebagai atlet, Bruno juga memberikan inspirasi bagi

adiknya Pranoto untuk menggeluti olahraga ini, bahkan prestasi Pranoto juga tidak kalah moncer, salah satunya meraih juara dunia di Jakarta 2010.

Sayangnya deretan prestasi itu berbanding terbalik dengan kondisinya saat ini. Bruno hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dengan selang yang menancap diperutnya.

Yaa...pesilat yang dulu di puja dan dibanggakan masyarakat Jatim karena prestasinya itu kini harus berjuang dan bertarung dengan penyakit yang dideritanya.

Lebih parahnya lagi sekarang  ke halaman 11

ist

Pesilat asal Jatim Herihono kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur.

EKSEKUTIF

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Halaman 2

wiwieko/bhirawa

Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung ketika melakukan audiensi dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (25/1).

Kades Tulungagung Tolak Pemberlakuan Kenaikan Tarif PBB Pemkab Tulungagung, Bhirawa Pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dilakukan pada tahun 2021 ini ditolak oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung. Mereka beralasan kenaikan tersebut memberatkan masyaralat di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kami minta pada bupati untuk dievaluasi lagi rencana kenaikan tersebut. Dan alhamdulilah permintaan AKD dikabulkan,” ujar Ketua AKD Tulungagung, M Sholeh, usai AKD Tulungagung melakukan audiensi dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, di

Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (25/1).

Menurut dia, sebaiknya untuk tarif PBB tahun 2021 sama dengan tarif tahun 2020. “Penyesuan saja. Jangan sampai naik yang kenaiakannya lima sampai 10 kali lipat,” tuturnya.

KILAS BIROKRASI

Pemkot Tutup Sementara Aktifitas Resto I Club Pemkot Madiun, Bhirawa Langkah tegas diambil Pemkot Madiun untuk menyikapi kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di salah satu resto yang berada di Jalan Bali, Kota Madiun Senin (25/1).

Pemkot Madiun melalui Satpol PP dan Damkar melakukan penempelan stiker yang bertuliskan pemberhentian sementara aktifitas yang ada di lokasi tersebut.

Tertulis dalam berita acara, pemberhentian dikarenakan tempat usaha tersebut tidak sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, sehingga melanggar peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, sebagaimana telah diubah melalui perwal No 56 tahun 2020.

Pemberhentian aktifitas sementara itu berlaku mulai hari ini, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi secara tegas mengatakan bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak.

“Siapa yang melanggar tindak. Masalah adanya unsur pidana atau tidak kewenangan polisi. Untuk tim gugus hari ini tempat kerumunan itu kita tutup karena tidak ada izin acara,” tegas Wali Kota.

Terkait sampai kapan pemberhentian aktifitas resto, wali kota mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka pemberhentian sementara aktifitas restoran akan lebih panjang. [dar]

ASN Sidoarjo Jalani WFH Tahap Kedua Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab Sidoarjo terhitung mulai 25 Januari - 8 Pebruari mendatang, akan kembali menjalani mekanisme kerja WFH 75% dan WFO 25% tahap kedua.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman AP MAP , menjelaskan pelaksanaan mekanisme kerja tersebut sebagaimana Intruksi Mendagri No.2 tahun 2021 tentang pelaksanaan WFH. Selain pelaksanaan WFH, Intruksi Mendagri tersebut juga menyoal pelaksanaan PPKM tahap kedua. Yang juga dimulai 25 Januari - 8 Pebruari 2021.

“Intruksi Mendagri ini dikeluarkan, karena masih dirasa perlu untuk pencegahan penularan Covid-19 ini,” komentar Ainur, Senin (25/1) kemarin.

Dikatakan Ainur tidak semua pelaksanaan PPKM dan WFH tahap kedua ini diterapkan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Semuanya mengacu pada Intruksi Mendagri.

Ainur mengatakan selama pelaksanaan WFH tahap pertama, 11 Januari - 25 Januari 2021, dievaluasi kepatuhan ASN menjalankan mekanisme kerja ini sudah 100%. Diharapkan pada WFH tahap kedua juga akan demikian.

Menurut mantan Kepala Dinas Koperasi Kab Sidoarjo itu, diakui dalam pelaksanaan WFH masih ada OPD yang jam kerjanya tidak bisa menerapkannya secara 100%. Maka dari itu, ia minta OPD tersebut mengatur bagaimana baiknya.

Salah satu OPD ini, sebut Ainur seperti pelayanan yang ada di RSUD Sidoarjo. Ainur Rahman mengatakan sebelum melaksanakan WFH tahap kedua ini, pelaksanaan WFH tahap kesatu dilakukan evaluasi. Supaya apabila ada kekurangan, bisa disempurnakan pada pelaksanaan WFH tahap kedua. [kus]

Sholeh selanjutnya menyatakan dengan tidak dinaikkannya tarif PBB pada tahun 2021 mengartikan bahwa Bupati Maryoto Birowo masih memikirkan keadaan warga Kabupaten Tulungagung. Apalagi saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Bupati Maryoto saat dikonfirmasi mengatakan hal yang sama. Ia menyebut meski sesuai aturan perundangan dan Perda Tulungagung pada tahun ini sudah harus ada kenaikan tarif PBB, namun ada pertimbangan untuk penyesuaian akibat pandemi Covid-19.

“Karena pandemi Covid-19 peningkatan (tarif PBB) yang sedangsedang saja. Yang penting bahwa tujuannya terselesaikan semua.

Sekarang pemerintah konsentarsi pada krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi,” paparnya.

Menurut mantan Sekda Tulungagung ini, dalam menyikapi permintaan kades se-Tulungagung tersebut akan diambil jalan tengah.

Yakni dengan tarif kewajaran.

“Dengan kenaikan PBB yang tidak maksimal tentunya akan menurunkan target pendapatan dari

PBB. Dari semula yang Rp 55 miliar menjadi Rp 36 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, mengungkapkan kenaikan tarif PBB dilakukan atas kajian dan penetapan zona yang dilakukan UGM Yogyakarta. Apalagi selama enam tahun terakhir belum ada kenaikan PBB berdasar NJOP di Kabupaten Tulungagung.

“Sekarang masih ada harga tanah permeter persegi Rp 35 ribu.

Padahal setelah dilakukan hitunghitungan dengan UGM dan itu pun hitungannya baru mendekati harga pasar sudah mencapai Rp 95 ribu,” katanya.

Endah membantah jika kenaikan tarif PBB mencapai 10 kali lipat.

Ia mengatakan yang tertinggi hanya naik 5,5 lipat. Itu pun tidak di semua kecamatan.

“Yang cenderung naik itu di daerah kecamatan pedesaan. Sedang di perkotaan tidak naik, malah ada yang mengalami penurunan,” bebernya. [wed]

Pemkab Beri Santunan Keluarga Muhammad Afiansyah Pemkab Mojokerto, Bhirawa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menyerahkan santunan duka sebesar Rp10 juta pada keluarga Nuraini Senin (25/1/2021) di Dusun Jaringansari Desa Karangdieng.

Nuraini adalah ibu dari Muhammad Afiansyah bocah 9 tahun yang ditemukan meninggal usai tenggelam di kolam resapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) TPA Edukasi Karangdiyeng Sabtu (23/1/ 2021) kemarin.

Pantunan ini diserahkan Sekdis DLH bersama Perwakilan Polsek, Koramil Kutorejo, Kepala Dusun Jaringansari zDesa Karangdiyeng.

Santunan diberikan sebagai bentuk kepedulian dan ikut berduka, atas meninggalnya korban yang merupakan anak semata wayang.

Pantauan di lapangan berdasarkan informasi yang ada , pada Sabtu 23 Januari lalu Afiansyah bersama teman-temannya diketahui masuk area IPAL lewat jalur belakang.

Padahal selama ini area yang berada di bagian belakang TPA, terdapat larangan untuk bermain di sekitar kolam IPAL apalagi untuk berenang.

Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin menjelaskan, Papan larangan juga dilengkapi

Sekdis DLH sedang memberikan santunan kepada keluarga Nuraini Ibu dari anak yang tenggelam di resapan TPA.

dengan tali pembatas. masuk ke area TPA sebenarnya sudah terpasang.

Namun anak-anak tidak menggubris papan larangan tersebut. Bahkan, tali pembatas juga dinaikturunkan. Korban pun diketahui memiliki penyakit epilepsi, sehingga diduga kuat kambuh dan berujung insiden nahas tersebut.

“Selama ini sudah diingatkan dan dilarang, tapi curi-curi lewat belakang.

Ada garis pembatas juga terpasang.

Mestinya memang tidak boleh untuk mainan, itu bukan kolam. Tapi namanya anak kecil, terkadang nekat. Ini akan jadi atensi bersama, agar tidak ada lagi insiden-insiden tidak diinginkan.

DLH Kabupaten Mojokerto dari awal TPA Karangdiyeng beroperasi, terus meningkatkan fasilitas dan keamanan secara ketat disertai petugas jaga.

hasan amin/bhirawa

Namun atas insiden ini, DLH bakal menerapkan sistem keamanan lebih ketat lagi. Bagi pengunjung anak-anak, tempat bermain telah disiapkan di area taman yang didesain sebagai fasilitas penunjang TPA Edukasi Karangdiyeng. ‘’Untuk sementara, TPA Karangdiyeng ditutup dari orang luar sebagai bentuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan terjadi berulang,’’ jelas Didik. [min]

Panitia Pilkades Dilarang Pungut Sumbangan Cakades Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melarang panitia pilkades untuk memungut biaya kepada cakades. Jika nekat, panitia pilkades bakal dipidana. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo Edi Suryanto, Senin (25/1).

Edi Suryanto menjelaskan, pada tahap pertama ada 62 yang menyelengarakan Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang digelar pada 2 Mei. Pemkab Probolinggo juga sudah menganggarkan bantuan keuangan khusus untuk pilkades senilai Rp4,6 miliar.

Adanya bantuan keuangan itu, maka panitia pilkades tak perlu menggalang dana kepada para calon kepala desa (cakades). “Tidak ada alasan apapun bagi panitia untuk memungut biaya kepada peserta.

Termasuk dalih sumbangan sukarela.

Itu perbuatan pidana,” tegas Edy. Diungkapkan Edy, dari 62 desa itu, bantuan keuangan yang diterima

Sosialisasi pilkades serentak aman dari covid 19.

tidaklah sama antar satu desa dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan.

Sarana tersebut mulai dari kotak suara, kertas suara, dan beberapa alat tulis kantor dihitung dari setiap dusun. “Semakin banyak jumlah hak pilihnya, maka akan semakin banyak kucuran dananya,” sebutnya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jurianto mengatakan pencarian dana menunggu dimulainya tahapan pilkades.

“Karena tahapan pilkades memang butuh pendanaan. Yang pastinya itu sebelum bulan Mei,” katanya.

Saat ini, Pemkab Probolinggo tengah melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanakan pilkades serentak. Sebab pelaksanaan pilkades

serentak tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi isu utama dalam gelaran demokrasi tingkat desa ini Sosiaialisasi terus dilaklukan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Probolinggo, kali ini di kecamatan Sumberasih, dalam persiapan pemilihan Kepala Desa melibat berbagai unsur camat bersama Bhabinkamtibmas Kecamatan Sumberasih, sangat berperan dalam menjaga Kondusifitas wilayahnya.

Saat sosialisasi kita selalu mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita melakukan protokol kesehatan terutama disaat pandemi seperti saat ini, nantinya bila tiba saatnya pemilihan Kepala Desa jangan sampai perlakuan protokol kesehatan diabaikan selain yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga stabilitas keamanan yang harus dijaga oleh masing-masing calon dan pendukungnya. Karena dua hal tersebut menjadi kunci sukses pemilihan Kepala Desa saat ini, tegasnya. [wap]

LEGISLATIF

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Halaman 3

Dewan Kota Probolinggo Lakukan Swab Massal Ketua Komisi II Terkonfirmasi Covid-19 DPRD Probolinggo, Bhirawa Penularan Covid-19 di Kota Probolinggo kembali merambah parlemen. Kali ini, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Sibro Malisi, dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Untuk mencegah lebih luas lagi, sekretariat DPRD melaksanakan swab masal.

“Bismillah, sambung doa. Berdasarkan hasil swab PCR (Polymerase Chain Reaction, red) tanggal 18 Januari 2021, saya terkonfirmasi positif Covid 19,” terang Sibro, Senin (25/1).

Meski terpapar virus asal Tiongkok itu, namun dijelaskan Sibro, kondisinya sehat dan hanya perlu menjalani isolasi mandiri selama 10 hari di rumahnya. “Untuk selanjutnya selama 10 hari sejak tanggal 18, saya diminta untuk isolasi mandiri.

Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keluarga kita,” tuturnya.

Ironisnya sebelum hasil swab keluar, Sibro sempat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo,

perwakilan pedagang kaki lima (PKL) serta perwakilan pengusaha cafe.

Rapat yang gelar di ruang rapat Komisi 2, Jum’at (21/1) itu menyikapi operasional jam malam yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo. Sebagaimana diketahui, kebijakan itu dikeluhkan pemilik usaha cafe, restoran dan toko.

“Saya sudah meminta pendapat kepada semua anggota (Komisi 2, red). Dan teman teman mempersilahkan untuk hadir saja, yang paling penting prokes,” ujar Sibro.

Menurut Sibro, selama rapat dimulai hingga usai, ia disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain mengenakan masker, ia menghindari bersentuhan dengan orang lain. “Tidak (salam-salaman),” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB (DKP2KB) Kota Probolinggo, dr Nurul Hasanah Hidayati mengatakan, data hasil swab Sibro Malisi memang baru keluar hari ini meski tes swab sudah dilakukan 5 hari lalu. “Data hasil baru kami keluar siang ini, tracing masih berjalan,” kata dr Ida, sapaan akrabnya.

KILAS DEWAN

Sekwan Kabupaten Pasuruan Tutup Usia Pasuruan, Bhirawa Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Munif tutup usia pada Minggu (24/1) sore. Abdul Munif meninggal dunia di RS Hermina Malang, usai menjalani perawatan atas diabetes yang dideritanya.

“Berdasarkan diagnosa terakhir, dikarenakan Diabetes Militus. Gula darah naik ditambah lagi pneumonia,” ujar Taufiqul Ghoni, adik Abdul Munif, Senin (25/1).

Sebelum meninggal, Abdul Munif sudah terbebas dari Covid19. Sejak pertengahan Desember 2020, ia memang terpapar Covid-19. Pihaknya terinfeksi corona usai mengikuti kegiatan studi banding ke Bali.

Selanjutnya, dua minggu belakangan, Munif dinyatakan sembuh dari Covid-19. “Dari hasil swab antigen dan PCR lanjutan pada 22 Januari, dinyatakan negatif Covid-19,” papar Taufiqul Ghoni yang juga Camat Beji.

Sementara itu, kabar duka tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan. “Sore kemarin saya mendapatkan kabar duka itu. Pak Munif sempat pulang pada 12 Januari lalu. Tapi, kondisinya kembali drop dan harus dibawa ke rumah sakit pada 21 Januari,” terang Sudiono Fauzan. [hil]

Fraksi Gerindra se-Jatim Potong Gaji untuk Korban Bencana Gerindra Jatim, Bhirawa Fraksi Gerindra di DPRD se-Jawa Timur rela memotong gajinya secara sukarela. Ini untuk membantu para korban bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia.

Plt Ketua Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menyebut ini menjadi gerakan bersama para kader Gerindra di semua tingkatan. Baik di DPP maupun DPD (provinsi) untuk menyumbangkan sebagian gajinya.

“Gerakan ini menjadi ikhtiar kami untuk meringankan para korban bencana alam. Sekali pun, tak ada instruksi resmi dari DPP,” kata Sadad.

Gerakan moral ini menjadi bentuk empati para Kader Gerindra kepada korban. Tak hanya kader di provinsi, hal ini disebut juga diikuti para kader di daerah kabupaten/kota.

“Walaupun demikian, ini lebih kepada kesadaran masing-masing kader. Kita semua, bagian dari rakyat harus memberikan empati kepada masyarakat yang mendapat bencana,” katanya.

Rencananya, sumbangan dari Gerindra Jatim akan disumbang kepada bencana alam di Indonesia. Termasuk, korban gempa bumi di Mamuju Sulawesi Barat yang mengakibatkan 91 orang meninggal dunia.

Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengambil hikmah dari serangkaian bencana alam ini. “Ada pesan moral.

Partai Gerindra mengajak kita semua untuk memperhatikan keseimbangan alam,” katanya.

“Jangan sampai pembangunan mengabaikan keseimbangan alam. Sebab, beberapa spekulasi yang berkembang, ada faktor keteledoran dalam pengelolaan alam karena mementingkan pembangunan,” katanya. [geh]

Soal menggelar swab massal di lingkungan dewan, khususnya di Komisi 2, imbuh dr Ida, di lakukan pagi tadi Senin (25/1) setelah pihaknya menerima hasil tracing,” jawabnya.

Kasus Covid-19 di DPRD Kota Probolinggo tidak hanya kali ini saja terjadi.

Beberapa waktu lalu, kasus serupa juga pernah terjadi bahkan berujung pada lockdown kantor dewan, ungkapnya.

Lebih lanjut Sibro menjelaskan, bahwa dirinya baru menyadari terpapar Covid-19 usai menjalani tes Swab PCR di Rusunawa, Mayangan. Tes yang dilakukan, lantaran dirinya merasa kontak erat dengan sesama anggota DPRD yang telah dinyatakan positif sebelumnya. Ia juga menunjukkan mengalami tanda-tanda terpapar virus.

“Untuk gejalanya, saya ada batuk, flu, suara dan indra penciuman hilang. Makanya saya kemudian tes swab,” katanya. Ia melanjutkan, masih sempat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan pelaku usaha, pada Jumat (22/1).

Hal itu dilakukan lantaran hasil tes antigen yang dilakukannya belum keluar. Meski demikian, Ia tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Sibro Malisi saat test swab PCR dan dinyatakan positif covid 19.

“Namun meski hadir dalam RDP, saya tak berbicara apapun. Begitupun tidak kontak fisik, saat pertemuan berlangsung,” jelasnya.Sibro bersyukur karena anak dan istri hasilnya negatif dari paparan Covid-19.

“Jadi saya positif Covid-19, sudah mulai per 18 Januari 2021 kemarin lewat tes swab PCR. Karenanya selama 10 hari ke depan, saya memilih isolasi mandiri di rumah,” tuturnya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Nurul Hasanah Hidayati membenarkan, jika Sibro Malisi telah menjalani tes swab sekitar 5 hari lalu. Hanya saja, hasilnya baru keluar hari ini. Merespon itu, pihaknya langsung melakukan proses tracing atau pelacakan terhadap kontak erat.

“Karena datanya kemarinsiang keluar, sehingga kami harus lakukan Swab masal di lingkungan kantor DPRD kota Probolinggo, hasilnya nanti akan diumumkan,” tambahnya. [wap]

Kesenjangan Kursi Kepala Dinas Sudah Diprediksi Sejak Lama Gubernur Jatim Diminta Konsultasi ke Pusat

DPRD Jatim, Bhirawa Kekosongan jabatan eselon II atau kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim sudah diprediksi sejak lama. Tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Dr Soekarwo pada periode pertama silam. Hingga Januari 2021, jumlahnya mencapai 14 kursi ditinggal pejabatnya pensiun, mengundurkan diri hingga meninggal dunia.

Sebabnya, sudah satu tahun berselang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Seperti SKPD di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dipimpin Dr Diah Susilowati pensiun pada Maret 2020.

Prediksi kekosongan kursi Kepala Dinas itu disampaikan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Menurut dia, sejak menjadi anggota dewan selama empat periode, kosongnya Kepala OPD saat ini menjadi puncaknya.

“Kita sudah meramalkan itu, proses kaderisasi mengalami suatu kesenjangan yang luar biasa. Itu sudah kita sadari sejak dulu,” katanya saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (25/1) kemarin.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

Menurut Kusnadi, pihaknya telah berdiskusi sejak masa kepemimpinan Gubernur Dr Soekarwo. Meski demikian, regulasi yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan pengisian terhadap kaderisasi di tingkat pemerintah daerah.

“Memang untuk menyiapkan kepala OPD itu ada mekanisme yang tidak bisa di hindari begitu saja. Artinya, eselonisasi menjadi satu hal prinsip

dan kemudian kepangkatan itu juga menjadi tolok ukur,” ujarnya.

Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyampaikan bahwa Plt memiliki keterbatasan kewenangan. Maka yang harus dilakukan, lanjut Kusnadi, adalah melakukan konsultasi kepada Departemen Dalam Negeri.

“Bagaimana supaya ini bisa didefinitifkan. Tapi juga ada diskresi dari

Kementerian Dalam Negeri. Bahwa mereka yang belum memenuhi semua aturan itu bisa diangkat sesuai dengan kebutuhan di daerah,” paparnya.

Agar supaya, tambah Kusnadi, Gubernur Khofifah tidak kelabakan ketika mau mengangkat pejabat eselon II ini. “Plt itu hanya pelaksana tugas saja, padahal seorang kepala OPD itu bukan hanya tugas operasional saja, tapi juga penentu kebijakan,” pungkasnya. [geh]

Paslon Bupati Malang Terpilih Tunggu Jadwal Pelantikan Kabupaten Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah mengirim berita acara penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang Periode 20212024 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto, yang sekaligus mengusulkan pengesahan Bupati Malang terpilih ke Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Hal ini yang dikatakan, Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, Senin (25/1), kepada sejumlah wartawan.

Masih dia katakan, berita acara untuk pengusulan pengesahan Paslon Bupati Malang terpilih sudah dibuat dan dikirimkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Komisioner KPU Kab Malang Marhaendra Pramudya Mahardika.

Karena ketentuan berita acara pengajuan pengesahan Paslon Bupati Malang terpilih ke Pemprov

yoyok cahyono/bhirawa

Jatim hanya diberikan waktu tiga hari terhitung sejak Paslon terpilih ditetapkan, pada Kamis (21/1/).

”Dengan kita ajukan berita acara penetapan Paslon Bupati Malang ke Pemprov Jatim, maka ranah selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sehingga KPU Kabupaten Malang kini menunggu kepastian kapan pelantikan dilaksanakan,” terangnya.

Menurut Dika atau nama panggilannya, kini tugas KPU Kabupaten Malang praktis sudah selesai. Dan setelah KPU mengusulkan untuk disahkan, maka DPRD Kabupaten Malang tinggal menunggu hasil pengesahan dari Gubernur Jatim.

Karena untuk jadwal pelantikan sudah menjadi ranah Gubernur, sehingga tugas KPU sudah tuntas. Sebab, semua yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 sudah selesai. [cyn]

Dewan Sinergi Bupati Terpilih Pemulihkan Ekonomi dan Kendalikan Banjir Kali Lamong Pasca penetapan bupati terpilih oleh KPU, yaitu Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani). Serta Wakil Bupati yang terpilih Aminatun Habibah (Bu Min), pada Jumat (15/1) lalu. Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ), siap bersinergi mengawal visi-misi untuk ke sejahteran masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Gresik H.Abdul Qodir menyatakan, bahwa ada beberapa variabel krusial berkaiatan dengan program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, program padat karya, pemberdayaan UMKM. Bisa membantu masyarakat, yang kehilangan pekerjaan dan pengendalian banjir Kali Lamong.

“Terpilihnya bupati baru, dewan siap bersinergi dalam mengawal visi dan misi program pemerintahan Gresik baru.

Selain ekonomi masyarakat, banjir Kali Lamong merupakan momok banjir tahun segera di selesaikan,” ujarnya.

Senada Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim memgatakan, bahwa untuk menangani banjir Kali Lamong. Di butuhkan kebijakan dan keseriusan pemerintah harus jelas, sebab pen-

rokim/bhirawa

Pimpinan dewan beri penjelasan pada wartawan. dekatan kelembagaan perlu dilakukan “Proses pembebasan lahan, baga. Semuanya harus satu dengan fokus pada pemanfaatan penganggaran pembangunan dan t e k a t , k a r e n a k e t e r b a t a s a n p e bantaran sungai. kewenangan masing-masing lem- merintah daerah hanya bertindak

Ketua DPRD Gresik H.Abdul Qodir. d a l a m s a t u a t u r a n s a j a . H a r u s Lamong, sebab P-APBD 2021. Banyak d i d u k u n g s e m u a p i h a k , s u p a y a turun sebab pandemi Covid-19, semula k e j e l a s a n t u j u a n b i s a d i w u j u d - P-APBD 2021.

Disepakati alokasi anggaran pemkan,” katanya.

Ditambahakan Ahmad Nurhamim, bebasan lahan senilai Rp50 miliar, dan dewan berharap organisasi perangkat BBWS. Untuk pembangunan tanggul daerah (OPD) melakukan aksi kon- Kali di sepanjang bantaran Kali kret. Mengawal program pemulihan Lamong, senilai Rp92 miliar melalui ekonomi serta pengendalian banjir Kali skema sharing. [kim.adv]

OPINI

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

TAJUK

Cegah Intoleran Sekolah KEGIATAN belajar tatap muka belum dimulai, tetapi perilaku intoleran kalangan pendidik mulai mengancam kedamaian di sekolah. Kementerian Pendidikan merespons cepat mencegah intoleran di sekolah dengan menerbitkan Surat Edaran larangan intoleran. Sekaligus membuka hotline pengaduan khusus. Karena sesungguhnya tindakan intoleran bertentangan dengan konstitusi negara. Pemerintah perlu menjaga pluralisme kebangsaan secara sistemik, terutama pada area sekolah dan kampus.

Intoleran pada area sekolah dan kampus akan selalu terdeteksi. Bukan hanya kasus di SMK Negeri Padang (Sumatera Barat) yang me-wajib-kan mengenakan seragam sekolah plus jilbab. Melainkan juga “penyusupan” melalui tenaga pendidik (guru). Jika berkembang di area sekolah akan menghasilkan anak didik yang anti pluralisme. Intoleran tidak sesuai dengan kesepakatan bangsa Indonesia tertuang dalam dalam pembukaan UUD 1945.

Alenia keempat konstitusi dasar (UUD) menyatakan, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Amanat konstitusi (yang tidak boleh diubah oleh MPR, dan DPR) ini nyata-nyata melindungi pluralisme sebagai realita khas kebangsaan Indonesia.

Sehingga tiada tempat aman untuk penyebaran intoleran, serta radikalisme kanan maupun kiri. Akan selalu memperoleh perlawanan sengit masyarakat luas. Bukan sekadar dikucilkan secara sosial. Melainkan juga dilaporkan kepada aparat penegak hukum (dan keamanan). Masyarakat yang makin kritis telah memahami perubahan sikap tetangga. Bahkan masyarakat telah memahami “agenda” di balik dakwah in-toleran.

Tetapi paham intoleran dan radikalisme juga akan selalu mencari jalan masuk, terutama pada kalangan yang serba “kekurangan.” Yakni, kurang pengetahuan, kurang pengalaman, dan kurang pergaulan lingkungan. Pelajar sampai profesor yang kurang pergaulan bisa terpapar intoleran, menjadi radikalisme.

Tak terkecuali pada lingkup sekolah, dan kampus negeri. Sudah banyak PTN (Perguruan Tinggi Negeri) telah men-skorsing guru besar (profesor) karena terpapar radikalisme kanan.

Di Jawa Tengah, tujuh guru sekolah negeri (SMP, SLTA, dan Sekolah Luar Biasa) sudah masuk program “pembinaan” pemerintah. Konsekuensi logis, karena setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut setia pada dasar negara Pancasila, dan konstitusi (UUD). Bahkan wajib pula taat pada rezim (pemerintahan) yang sah. Kesetiaan ASN terhadap Pancasila bersifat mutlak. Kesetiaan mutlak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam PP Disiplin PNS, pasal 3 ayat (3) dinyatakan, “Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.”

Yang tidak setia, wajib diberi sanksi pelanggaran disiplin berat.

Hukumannya diatur pada pasal 7 ayat (4) terdiri dari lima jenis sanksi. Yakni, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; sampai pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Kegiatan ke-rohani-an di sekolah, dan kampus, patut diwaspadai menjadi “pintu masuk” pengkaderan in-toleran radikalisme. Sudah terbukti di Riau. Juga di Jakarta, Bandung, Yogya, Solo, Malang (Jawa Timur), dan Surabaya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menduga kampus lain juga terpapar. Walau rekrutmen radikalisme bukan di dalam kampus. Tiada yang lolos dari catatan BNPT, serta terekam dalam catatan Kepolisian hingga tingkat sektor (Polsek).

Sesungguhnya tidak sulit mendeteksi ajaran ke-agama-an in-toleran. Tanda-tandanya, eksklusif (menutup diri) sering bermusuhan dengan masyarakat sekitar. Bahkan seluruh ajaran yang tidak sesuai dengan dakwah radikal, dianggap bid’ah, sampai dituding kafir, dan thoghut. Masih diperlukan aksi deradikalisasi bersama masyarakat dan aparat, menegakkan hidup bersama saling toleran. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Cegah Ekstremisme Lewat Kurikulum AKHIR-akhir ini, indikasi banyaknya ancaman ekstremisme yang mengarah pada terorisme di negeri bisa dibilang semakin meningkat. Adapun, dasar dari berbagai hal yang mengarah pada terorisme tersebut, biasanya bisa terlihat dari sejumlah rangkaian aksi, seperti penghasutan, berita bohong hingga framing berita, sebagai “teror” informasi. Wajar adanya jika Indonesia akhirya membutuhkan suatu strategi komprehensif yang sistematis, terencana, terpadu dan komitmen seluruh instansi pemerintah serta peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme.

Salah satu langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah ancaman ekstremisme adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisime Berbasis Kekerasan (RAN PE). Program pencegahan tersebut dikeluarkan, antara lain, karena semakin banyaknya ancaman ekstremisme yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Kondisi itu menimbulkan ancaman rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Berbagai program gencar disiapkan pemerintah guna melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan atau terorisme, (Republika, 18/1).

Maksud dan tujuannya yang tersirat dalam Perpres No. 7 Tahun 2021 tersebut, intinya seluruh komponen bangsa diharapkan dapat ikut andil melakukan pencegahan penyebaran paham dan/atau gerakan radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan/atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui regulasi tersebut, pemerintah sekiranya dapat memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ektrimisme, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Termasuk kontra narasi propaganda radikalisme harus lebih masif dan melibatkan masyarakat, anak muda terutama kaum milenial. Sehingga, beragam program sekiranya perlu disiapkan dan disusun. Misalnya, mulai penyisipan di kurikulum, pelatihan guru, sampai pelibatan masyarakat dan influencer atau pemengaruh. Selanjutnya, agar dalam implementasinya tidak terjadi kesalapahaman maka pemerintah sekiranya dapat menjabarkan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ekstremisme agar tidak menjadi salah tafsir dan munculnya stigmatisasi di tengah-tengah masyarakat.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Peran Sekolah Mencegah Ekstrimisme-Terorisme yang berlebihan atau bahkan salah kaprah. Dalam beragama, ekslusif itu hanya di mata Allah SWT semata. Kita tidak boleh talisasi dan reaktualisasi mengejar predikat ekslusif itu mencakup kegiatan di antara masyarakat yang intrakurikuler, ekstrakujelas-jelas multikultural rikuler serta terapi afektif dan etnis, ras dan religi. semua warga sekolah.

Pelajaran lain yang sangat berperan adalah Intrakurikuler Oleh : Sejarah dan Pendidikan Dalam kegiatan intrAgus Setiawan, M.Pd Kewarganegaraan (PKn). akurikuler, diperluklan Telah tercatat dengan tinta pendewasaan wawasan emas dalam sejarah bangsa dalam pengajaran agama.

Dalam masyarakat Indonesia yang plu- Indonesia, betapa persatuan dan kesatuan ral dan multireligious, diperlukan usaha menjadi modal besar bagi tergapainya serius untuk membangun pemahaman kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Peragama yang tidak mengedepankan di- juangan moyang kita yang tak memanmensi perbedaan. Diperlukan pemaham- dang perbedaan keyakinan, ras, suku, an kebhinekaan dalam berkeyakinan dan budaya, telah mengantarkan kita semua menyembah Tuhan. Beberapa agenda sebagai satu kesatuan bangsa untuk dapat yang mendesak dilakukan antara lain: menikmati kemerdekaan. mengedepankan pendekatan ilmu sosial keagamaan. Pengajaran agama hen- Ekstrakurikuler Berbagai kegiatan ekstrakurikuler daknya tidak bersifat doktrinal dangkal.

Tapi juga harus diungkap sisi historis bisa menjadi sumbangsih besar dalam dari doktrin keagamaan yang akhirnya memupuk kebersamaan, toleransi, tenggang rasa, tolong-menolong dalam konmenambah khasanah pemahaman.

Kenyataan menunjukkan bahwa teks multikultural, ras, etnik ataupun kadang pendidikan agama masih diajar- religi. Ekstrakurikuler Palang Merah kan dengan cara menafikkan hak hidup Remaja (PMR), misalnya. Kegiatanagama yang lainnya. Seakan-akan hanya nya sangat dekat dengan kemanusiaan. agamanya sendirilah yang benar dan Kegiatan ini secara implisit meningmempunyai hak hidup. Sementara agama katkan pemahaman akan pentingnya lain dianggap salah, tersesat sehingga nilai kemanusiaan dalam kebhinekaan. terancam hak hidupnya, baik di kalangan Apapun agama, suku, etnik ataupun budaya seseorang, kalau membutuhkan mayoritas maupun yang minoritas.

Untuk itu, di tengah kebhinnekaan bu- pertolongan harus segera ditolong.

Demikian halnya dengan ekstrakurikudaya, agama, ras maupun etnik tidak terlalu penting untuk menekankan kebanggaan ler Pramuka. Kegiatannya kental dengan pada diri sendiri yang juga disertai sikap nilai kemanusiaan, saling menolong dan merendahkam orang lain. Barengilah perjuangan hidup agar para prajanya pengajaran agama dengan penjelasan histo- mampu bertahan dalam kehidupan seberat ris dan penanaman-pemahaman yang kuat apapun tantangannya. Dalam kegiatan kepramukaan ini pula, para praja dilatih untuk pada siswa secara proporsional.

Karena pada akhirnya akan bermuara saling membantu demi kemanusiaan. pada pembentukan sikap eksklusivisme Dekat dengan alam, membawa kesadaran

bagi para praja ini akan pentingnya hidup saling bantu tanpa memebeda-bedakan atau mengedepankan perbedaan.

Maka dua ekstrakurikuler yang diangkat sebagai contoh ini sudah selayaknya mendapat perhatian khusus di sekolah.

Sejatinya, Palang Merah Remaja dan Pramuka bisa dianggap sebagai bagian dari proses usaha membangun cara hidup berbhineka untuk memperkuat wawasan kemanusiaan ataupun kebangsaan.

kan murid yang mengaku dayaan (Permendikbud) pernah mengalami peNomor 82 Tahun 2015 rundungan ( bullying) di tentang Pencegahan dan Indonesia sebanyak 41,1 Penanggulangan Tindak persen. Indonesia berada di Kekerasan di Lingkungposisi kelima tertinggi dari an Satuan Pendidikan.

78 negara sebagai negara Selebihnya, melalui reguyang paling banyak murid lasi tersebut, dihadirkan mengalami perundungan. untuk memberikan rasa Berbagai riset tentang kekaman pada peserta didik Oleh : khususnya di lingkungan erasan anak menunjukkan Ani Sri Rahayu bahwa anak-anak mengasekolah sebagai rumah lami kekerasan di lokasi kedua yang bebas dari yang mereka kenal dan tindak kekerasan. oleh orang-orang yang Melihat kenyataan mereka kenal. Hal ini tidak terkecuali yang demikian setidaknya bisa kita terjadi di sekolah oleh teman sebaya, simpulkan bahwa penyimpangan nilai pendidik atau tenaga kependidikan, ( toleransi sering kali menjadi perkerjaan Kompas.com, 15/12/2020) rumah semua pihak untuk mempertaMerujuk dari data Komisi Perlindhankan, memupuk, menanamkan dan ungan Anak Indonesia (KPAI) terkait mengembangkannya. Pasalnya, masih kasus perundungan yang ditangani banyak kasus penyimpangan terhadap KPAI terhadap anak-anak paling bannilai toleransi (intoleransi) di negeri ini. yak didominasi oleh siswa Sekolah Bahkan, nilai tolerasi ini semakin urgen Dasar (SD). Dilaporkan, ada 25 kasus untuk ditanamkan di sekolah. atau 67 persen yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang disampaikan Stop ruang diskriminatif di sekolah melalui pengaduan langsung maupun Pendidikan yang bernuansa toleransi online sepanjang Januari sampai April sesungguhnya tersirat dalam undang2019. Sebelumnya, KPAI merilis undang sistem pendidikan Nasional sejumlah pelanggaran hak anak pada No. 20 pasal 4 tahun 2003 “ bahwa tahun 2018, didominasi terjadi kekpendidikan itu didasarkan pada sikap erasan di lingkungan. Dari 445 kasus hormat terhadap martabat manusia, hati yang ditangani sepanjang 2018, sekitar nurani dan keyakinan serta keikhlasan 51,20 persen di antaranya merupakan sesama tanpa melihat agama, suku, kasus kekerasan baik fisik, seksual, golongan dan ideologi. Seorang yang maupun verbal. Bahkan, ironisnya, toleran berani berdialog dengan sikap kekerasan fisik yang dialami anak di terbuka untuk mencari pengertian kesekolah kebanyakan dilakukan oleh benaran dalam pengalaman orang lain, pendidik. untuk memperkaya pengalaman sendiri Merujuk data kasus intoleransi di dengan tidak mengorbankan prinsipatas, tentu mengundang keprihatinan prinsip yang diyakini. kita secara kolektif. Pasalnya, sekolah Oleh karena itu, para pimpinan seharusnya merupakan tempat pemasekolah dan tenaga pendidik harus mehaman dan pemaknaan kemajemukan mahami bahwa pendidikan bukan hanya bangsa sebagai identitas dan kekayaan sekedar memberikan pembelajaran bangsa ini. Apalagi, dari sisi regukepada siswa, tetapi juga seperti yang lasi tertera jelas dalam Undang Undang termuat dalam undang-undang sisdikDasar Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2) nas No.20 tahun 2003 “ mendidik siswa yang berbunyi “Setiap anak berhak agar menjadi manusia berkebudayaan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan dan berperadaban“. Dengan demikian, berkembang serta berhak atas perlindsudah saatnya dunia pendidikan menungan dari kekerasan dan diskriminasi.” garahkan perhatiannya kepada realitas Dilanjutkan dipertegas dengan Undangkebudayaan yang beragam dan peUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang mikiran terhadap perkembangan hidup Perlindungan Anak yang beberapa kali kemanusiaan secara universal. Lebih diperbaharui dan terakhir dengan Undetailnya, berikut ini penulis berusaha dang-undang Nomor 35 Tahun 2014. berbagi solusi pemikiran agar penyimMensikapi praktek penyimpangan pangan nilai toleransi tidak harus terus nilai toleransi, pemerintah pun sejatiberulang di sekolah. nya tidak tinggal diam, sebagai bentuk Pertama, pemerintah melalui Ketanggung jawab Pemerintah, melalui menterian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah menerbitkan Per(Kemendikbud) agar menyiapkan kebiaturan Menteri Pendidikan dan Kebujakan antisipatif, baik melalui kurikulum

maupun pembinaan SDM. Misalnya, dalam upaya merekrut tenaga dosen atau guru harus ada screening yang ketat mengenai rekam jejak mereka.

Aktivitas belajar mengajar maupun kegiatan ekstra kulikuler juga jangan sampai ada materi-materi yang disisipi nilai-nilai intoleran. Dengan demikian, besar harapan lembaga-lembaga pendidikan di tanah air tidak mudah terpapar cara pandang keagamaan yang intoleran Kedua, kebijakan-kebijakan dari Pemprov maupun sekolah-sekolah di daerah agar tetap mengacu pada nilainilai dasar pilar bernegara yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Selebihnya, peranan guru dalam mengajar bukan hanya mampu memberikan materi pelajaran pada peserta didik, akan tetapi juga mampu membangun siswa untuk lebih termotivasi dalam menuntut ilmu. Peranan guru yang dilakukan juga di tujukan agar siswa bisa merubah prilaku maupun akhlak yang baik.

Ketiga, menempatkan pendidikan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan ilmu pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna hakiki dan fungsi pendidikan, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk meraih masa depan. Pendidikan sejatinya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Guru merupakan profesi yang mulia, mendidik dan mengajarkan pengalaman baru bagi anak didiknya.

Sehingga, sudah semestinya guru memberikan suritauladan yang baik dan benar pada peserta didik bukan malah sebaliknya.

Melalui tiga solusi pemikiran agar penyimpangan nilai toleransi tidak harus terus berulang di sekolah tersebut diatas, setidaknya semakin menyadarkan pada kita semua bahwa pembinaan sikap toleransi ini sangat penting untuk ditanamkan, dipertahankan, dipupuk dan kembangkan di sekolah, sehingga peserta didik akan terbiasa memiliki sikap-sikap yang positif terhadap kebudayaan suku bangsa yang berbeda.

Bahkan, besar kemungkinan jika solusi itu direalisasikan praktek penyimpangan terhadap nilai-nilai toleransi di negeri ini bisa terminimalisasikan.

Untuk itu, saatnya, kita bersatu untuk stop ruang diskriminatif di sekolah.

Ekstrimisme dan radikalisme masih menjadi momok luar biasa bagi negara kita. Berbagai serangan bom membekaskan luka dan trauma, mengoyak ketenangan kita semua.

B

iasanya, lega (sesaat) kita rasakan kala kepolisian merilis pernyataan telah berhasil menyingkap tindak pidana ekstrimisme dan terorisme pasca peristiwa peledakan di suatu tempat keramaian. Namun sering kali hembusan angin segar itu menyisahkan tanya dan gelisah yang mendalam. Rentetan peristiwa pengeboman kembali terjadi.

Dapat kita analogikan bahwa prestasi membasmi ekstrimis-teroris itu seakan menebang pohon, bukan mencongkel akar. Inilah yang membuat kita semua ketar-ketir. Lebih mengkhawatirkan lagi kala kita mengetahui bahwa paham ekstrimisme dan radikalisme sebenarnya telah menyusup di dunia pendidikan. Kalau selama ini ada anggapan kuat bahwa paham ekstrimisme dan radikalisme ini menyasar siswa yang berkemampuan intelektual rendah, ternyata tidak demikian.

Tak mengherankan kalau ada pemikiran untuk mencegah ekstrimisme dan radikalisme akan dimasukkan dalam kurikulum. Hal ini terlihat dalam Peraturan Presiden no 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi nasional Pencegahan dan penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, JP ( 18/1).

Fakta ektrimisme dan radikalisme masuk dalam kategori bahaya laten, seharusnya menguatkan penyadaran pihak sekolah untuk ambil bagian berparan aktif memikul tanggung jawab untuk mencegahnya. Sekolah berperan besar dalam upaya menciptakan dan menguatkan pemahaman kebhinnekaan. Misi yang diemban adalah pengembangan jati diri bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan dan toleran. Revi-

N

Terapi Afektif Harus ada pemahaman kesejagadan semua sivitas sekolah tentang pentingnya membangun kembali serta menjaga sikap pengakuan pada kebhinekaan. Di bulan Ramadhan, misalnya, sekolah mengadakan buka puasa bersama mengundang guru yang beragama non Islam. Sehingga terbentuk toleransi sosial, bukan doktrinisasi. Pada saat menjelang hari raya Umat Islam, diadakan lomba menganyam ketupat untuk siswa yang pesertanya juga berasal dari agama selain Islam.

Bukannya tidak mungkin diadakan studi banding pada sekolah yang lintas agama. Bisa juga diadakan kegiatan di alam bebas berupa outbound yang melibatkan komponen sekolah lintas agama yang bersinergi dengan LSM yang bergerak di bidang kerukunan beragama. Kegiatan ini bisa berupa camp bersama selama beberapa saat.

Kalau tiga upaya di sekolah ini telah dilakukan maksimal, rasanya muncul keniscayaan kuat bahwa radikalisme yang berbuah terorisme akan dapat tercarabut dari akar kuatnya. With Guns, you can kill terorists, with education you can kill terorism. Itulah yang pernah menyeringai dalam benak pikir Malala Yousufzai, ikon perlawanan ekstrimisme-radikalisme-terorisme di Pakistan yang telah menerima penghargaan nobel atas pemikiran solutif-futuristiknya.

Urgensi Nilai Toleransi di Sekolah

egara Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah.

Keragaman yang ada tersebut terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat, sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Realitas tersebut, semakin menyadarkan pada kita bahwa betapa pentingnya bangsa ini memahami dan menghargai adanya keragaman yang ada. Salah satunya adalah melalui penanaman toleransi di sekolah.

Potret penyimpangan nilai toleransi Sekolah sejatinya sebagai tempat untuk menanaman toleransi sejak dini yang kedepannya diharapkan dapat membentuk karakter anak kelak ketika dewasa bisa memahami dan menghargai orang lain ataupun satu sama lain. Tentu saja hal ini penting sebagai modal untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang sangat beragam.

Oleh sebab itulah, semua sekolah di negeri ini tanpa terkecuali sangat dianjurkan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi. Salah satunya dengan tidak membuat aturan yang bersifat intoleran. Namun, sayang seiring dengan menjalannya waktu sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan justru belakangan ini kerap terjadi.

Salah satu kasus terbaru intoleransi di sekolah adalah saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Sontak, kasus inipun mendulang perhatian dan keprihatinan publik termasuk pemerintah. Pasalnya, sekolah yang notabenenya tempat menanamkan nilai-nilai toleransi tapi pada kenyataannya justru mempraktekkan penyimpangan nilai toleransi dengan tidak mengindahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang secara esensial regulasi tersebut tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Sejatinya kasus penyimpangan nilai toleransi di sejumlah sekolah tidak hanya itu saja, banyak kasus yang terjadi sebelumnya. Data hasil riset Programme for International Students Assessment (PISA) 2018 menunjuk-

Guru SMAN 1 Driyorejo, Gresik

Dosen PPKn (Civic Hukum) Univ.

Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Dinkes Situbondo Salurkan Kartu KIS-JKN Halaman 5

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Untuk Non Pekerja/Penerima Upah Situbondo, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo menyerahkankan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada perwakilan non pekerja atau non penerima upah yang ada di Kota Santri, Senin (25/1). Kegiatan dengan protokol kesehatan tersebut digelar dilantai II Pemkab Situbondo, dengan dibuka secara resmi oleh Sekda Syaifullah dan didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Imam Hidayat.

sawawi/bhirawa

Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo Imam Hidayat saat menyerahkan KIS-JKN kepada perwakilan Kades di lantai II Pemkab Situbondo, Senin (25/1).

Menurut Sekda Syaifullah, kegiatan serupa sudah beberapa kali digelar dan kegiatan diserahkan secara simbolis. Kata Sekda Syaifullah, kegiatan penyerahan KIS-JKN murni dari ide Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo Imam Hidayat.

“Saya berpesan agar KIS-JKN ini disampaikan secara benar sesuai

dengan nama yang ada di kartu penerima. Jangan sampai kalau nanti sakit mereka memakai SPM (Surat Pernyataan Miskin). Sebab semua masyarakat miskin yang sakit biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah,” ucap Sekda Syaifullah.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu menambahkan, se-

cara detail untuk penerima KIS-JKN bagi non pekerja atau non penerima upah yang masuk katagori bukan pekerja di sebuah CV atau perusahaan swasta. Artinya, urai Sekda Syaifullah, penerima KIS-JKN ini orang miskin yang ada diluar pemerintah. “Misalnya seperti petani, buruh tani dan pedagang atau tukang becak,” ungkap Sekda Syaifullah.

Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo Imam Hidayat menimpali, para penerima kartu KIS-JKN ini disesuaikan dengan data yang di DTD-AKP Pemkab Situbondo. Yang jelas, ujar pria yang kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situ-

bondo itu, jumlah penerima kartu KIS-JKN hingga Januari 2021 sebanyak 31. 125 orang. “Ya, penerima kartu ini khusus non pekerja atau non penerima upah,” pungkas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Situbondo itu.

Di sisi lain, Samsul salah satu penerima KIS-JKN asal Kabupaten Situbondo mengaku bersyukur dengan pemberian kartu KIS-JKN oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kemarin. Kata dia, pemberian KIS-JKN akan memudahkan dirinya saat membutuhkan pelayanan tenaga medis di rumah sakit Situbondo. “Saya sangat bersyukur bisa memiliki kartu KIS-JKN ini,” pungkasnya kemarin.[awi]

LINTAS PELAYANAN

Biznet Serahkan Ribuan Masker Bojonegoro, Bhirawa Pandemi Covid-19 yang belum berakhir membuat banyak kalangan peduli untuk membantu menanggulangi virus tersebut. Seperti halnya PT Supra Primatama Nusantara, Biznet menyerahkan ribuan masker N 95 kepada RSUD Disodori Djatikoesoemo Bojonegoro.

Penyerahan masker dilakukan Branch Supervisor Biznet Bojonegoro, Yusuf, yang diterima langsung Kasi pelayanan Medis Ibu Drg Reni Kartika, di loby rumah sakit setempat, Senin (25/1). ”Bantuan masker yang diberikan berupa 80 box masker medis 3 lapis yang berisi 4.000 masker dan 112 box masker N 95 yang berisi 1120 masker,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian untuk penanganan pandemi covid-19 di Kota Bojonegoro. ”Bentuk nyata partisipasi kita dan kepedulian kita terhadap penanganan pandemi. Semoga donasi kita bermanfaat untuk tenaga medis dan masyarakat di sini,” ungkapnya.

Sementara itu Drg Reni Kartika mengapresiasi bantuan yang telah diberikan kepada RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pasalnya bantuan yang diberikan dapat membantu penanganan Covid-19 di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, karena masker memang dibutuhkan saat ini.[bas]

Ruang Terbuka Hijau akan Difasilitasi Internet Pasuruan, Bhirawa Tahun ini, Pemkot Pasuruan akan menyediakan fasilitas internet yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Kota Pasuruan. Diharapkan, masyarakat Kota Pasuruan bisa mengakses internet di tempat-tempat umum.

“Saat ini, internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan. Apalagi disaat masih kondisi pandemi, sekolah menggunakan sistem darling,” ujar Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, Senin (25/1).

Nantinya, fasilitas internet akan disediakan mulai dari kantor-kantor perangkat daerah, kelurahan, hingga ruang terbuka hijau (RTH). Tentu dengan kapasitas Bandwidth yang besar.

Sedangkan alokasi anggarannya sekitar Rp 4,5 miliar dari APBD 2021. “RTH, kelurahan dan kantor perangkat daerah akan di fasilitas internet. Kami berharap dalam waktu dekat bisa selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Kokoh Arie Hidayat.[hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Alun-alun Kota Pasuruan yang merupakan ruang terbuka hijau sebelum pandemi Covid-19 menjadi lokasi pemasangan internet yang akan dipasang oleh Pemkot Pasuruan.

Bupati Mundjidah Wahab dan Baznas Jombang menyerahkan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas, Minggu (24/01).

istimewa

Bupati dan Baznas Kembali Serahkan Bantuan Kaki Palsu Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jombang kembali menyerahkan bantuan kaki palsu pada sejumlah penyandang disabilitas. Penyerahan berlangsung di Islamic Center Masjid Jami’ Baitul Mukminin Jombang, Minggu pagi (24/01).

Bantuan kaki palsu diserahkan

langsung oleh Bupati Mundjidah Wahab didampingi Ketua Baznas Jombang dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Jombang, Agus Djauhari. Sebanyak 24 orang mendapatkan bantuan kaki palsu, namun untuk kali ini yang menerima secara langsung 13 orang. Sedangkan 11 orang masih dalam proses melakukan pen-

gukuran kaki palsu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Baznas karena hari ini telah menyalurkan bantuan kaki palsu pada 24 orang.

Hari ini baru kita serahkan 13 kaki palsu, dan untuk yang 11 orang hari ini masih dilakukan pengukuran agar sesuai dengan kakinya. Dan ini juga akan

kita serahkan secara bersama-sama,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati Jombang berharap, bantuan bantuan tersebut bisa bermanfaat serta mempermudah aktivitas para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. “Semoga bantuan kaki palsu dari BAZNAS Jombang ini dapat memberikan manfaat,” tutur Bupati Jombang.[rif]

Urai Kemacetan

Pemkot Bangun Gedung Parkir Tiga Lantai di Kawasan Alun-alun Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berupaya memecah kepadatan kendaraan di kawasan alun- alun. Untuk itu mereka akan mendirikan gedung parkir berlantai tiga di kawasan tersebut. Kebijakan ini sekaligus untuk memudahkan realisasi target parkir yang tahun ini naik signifikan menjadi Rp 8,5 miliar.

Diketahui, gedung parkir ini akan dibangun Dishub dengan menempati salah satu aset lahan milik Pemkot Batu. Dan yang dipilih adalah aset lahan di Jl Kartini. Pemilihan aset ini dkarenakan lokasinya yang tidak jauh dari Alun-alun Kota Batu.

Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono mengatakan bahwa pembangunan gedung parkir berlantai tiga ini

Pembangunan gedung parkir di Jl.Kartini diharapkan bisa menata perparkiran di kawasan Alunalun Kota Batu.

Anas Bahtiar/ Bhirawa

untuk melakukan penataan ulang tempat parkir di kawasan alun- alun. Hal ini penting untuk meminimalisir timbulnya kemacetan arus lalu lintas karena alun-alun merupakan salah satu pusat keramaian massa di kota ini.

“Kawasan Alun-alun Kota Batu se-

lalu dipadati kendaraan wisatawan.

Apalagi saat musim liburan seperti masa normal yang membuat para wisatawan kebingungan saat akan memarkir kendaraannya,”jelas Imam Suryono, Senin (25/1).

Adapun gedung parkir ini rencanan-

ya akan dibangun di lahan milik Pemkot Batu seluas 3000 meter persegi. Gedung akan dibangun setinggi tiga lantai dimana untuk lantai satu dan dua digunakan parkir kendaraan roda empat, sedangkan di lantai tiga diperuntukkan untuk kendaraan roda dua.

Untuk merealisasikan gedung ini, Dishub Batu telah menganggarkan dana kajian pembangunan sekitar Rp 100 juta. Diharapkan pada tahun 2022 dapat dimulainya pengerjaan fisik. Namun Dishun belum bisa memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

“Belum tahu masih menunggu hasil kajian dan perencanaannya. Kira-kira, nantinya gedung parkir itu dapat menampung 1000 kendaraan setiap harinya,” jelas Imam. [nas]

PELAKSANA PUBLIK

Polindes Desa Bunten Temur Butuh Perhatian Pemerintah Guna menunjang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Tenaga kesehatan (Nakes) harus menjadi gerda depan langsung bersentuhan dengan masyarakat di pelosok Desa. Maka dari itu, untuk memenuhi janji pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar rakyat khususnya kesehatan, harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, seperti keahlian Dokter yang mempuni dalam bidang kesehatan serta tempat pelayanan.

Salah satunya seperti Tenaga Kesehatan yang berada di Desa (Bidan Desa) di daerah terpencil sangat dibutuhkan eksistensinya. Sebagai salah satu wujud konkrit pemerintah untuk lebih mendekatkan diri pada pelayanan masyarakat paling bawah dalam hal menekan angka kematian bayi dan ibu.

Salah satu contoh seperti Noer Asyia An-Nisa (pangilannya ibu Ocha) seorang Bidan di Dusun Tengah Barat, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura mengaku cukup kesulitan

dalam melayani masyarakat lantaran fasilitas tempat kurang memadai.

Lokasi yang cukup terpencil berjarak kurang lebih 7 KM dari pasar Lempong ke arah timur dan jauh dari keramaian, seharusnya menjadi pertimbangan khusus pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Namun faktanya kondisi gedung Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang ditempati sejak tahun 2014 kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Karena selain dugaan adanya penurunan rangka atap yang men-

gakibatkan kebocoran, plesteran dinding banyak yang mengelupas serta rangka Plafon pun juga banyak yang jebol selain adanya keretakan pada Pondasi bangunan.

Menurutnya kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan pihaknya sudah sempat mengajukan rehabilitasi gedung sebanyak 3 Kali. Tepatnya pada tahun 2018 merupakan pengajuan pertama namun gagal karena terkait Akta kepemilikan yang belum jelas.

Kemudian pihaknya kembali mengajukan pada tahun 2019 melalui dana yang bersumber dari dana Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) namun juga kandas di Musrembangcam. Pihaknya juga tidak putus harapan tepatnya pada tahun 2020 kemarin juga kembali mengajukan namun hingga kini masih belum ada kejelasan. “Ya kita jalani saja mas karena ini bagian dari konsekuensi pengabdian yang

merupakan pilihan untuk hidup dan hadir untuk melayani di tengah-tengah masyarakat,” Keluhnya, Senin (25/1/21).

Sementara di tempat yang berbeda Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sampang, Bambang Indra Basuki menyampaikan, bahwa permasalahan yang terjadi di Polindes tersebut sudah diselesaikan pada 2020 kemarin. “Sudah clear tahun 2020 kemarin mas dan tidak ada kendala terkait status kepemilikan dari gedung polindes tersebut dan bahkan saya langsung turun sendiri ke lokasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala puskesmas (Kepus) bunten barat, Ach. Yani yang membawahi polindes Bunten Timur mengatakan, pihaknya sudah mengajukan rehabilitasi untuk bangunan Polindes tersebut. Tak hanya itu pihaknya juga memastikan pada tahun 2021 bangunan tersebut akan

Kondisi Bangunan Polindes di Desa Bunten Temur, Kecamatan Ketapang, Sampang.

di rehab. “Sudah diajukan mas tahun 2020 kemarin dan realisasi tahun 2021,” jelasnya.

Sekedar untuk diketahui berdasarkan hasil investigasi tim awak

Media menemukan kejanggalan lantaran rencana pembangunan gedung Polindes tidak ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021.[lis]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pahing, 2

Fakultas Vokasi ITS Terima Mahasiswa B Surabaya, Bhirawa Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa baru tahun ini. Salah satunya dengan keikutsertaan Fakultas Vokasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2021.

Dekan FV ITS, Prof Ir Muhammad Sigit Darmawan MEngSc PhD

Di Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya misalnya, kebijakan ini disambut dengan baik. Pasalnya, menurut Dekan FV ITS, Prof Ir Muhammad Sigit Darmawan MEngSc PhD, Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) sudah lama sekali memperjuangkan kebijakan Fakultas Vokasi untuk turut dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. "Usulan ini baru disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 ini bersamaan dengan

dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,'' terang guru besar yang biasa disapa Sigit ini.

Kebijakan ini dinilai Sigit sebagai bentuk kesetaraan antara Pendidikan Akademik dan Vokasi. Sebab, selama ini menurutnya seleksi masuk Pendidikan Vokasi pada umumnya dilakukan terpisah setelah seleksi Pendidikan Akademik. Hal ini memungkinkan mayoritas peserta memilih vokasi karena terpaksa dan menjadi pilihan terakhirnya, bukan karena ke-

sadaran sedari awal. "Maka penyelenggaraan seleksi secara bersamaan ini menjadikan para peserta harus sudah memutuskan pilihan sesuai passionnya, dan bukan karena keterpaksaan,'' ujarnya.

Sehingga Guru Besar Teknik Infrastruktur Sipil ITS ini menilai, secara tidak langsung, dengan sistem yang baru ini, kualitas calon mahasiswa vokasi juga akan lebih baik dibandingkan jika seleksinya dilakukan paling akhir. "Apalagi skema SNMPTN dan SBMPTN memberikan kemungkinan bagi FV ITS untuk mendapatkan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mana agak sulit dilakukan bila memakai skema lama,'' tambah dia.

Meminimalisasi kebingungan akan perubahan mekanisme selek-

si ini, Sigit menegaskan, sebenarnya kriteria penerimaan mahasiswa baru (PMB) di ITS dengan skema SNMPTN, SBMPTN, dan SKM ini tidak akan berbeda jauh dengan kriteria yang digunakan melalui sistem penerimaan Program Vokasi pada tahun 2020 lalu. Yakni untuk jalur SNMPTN kriterianya hampir sama dengan kriteria jalur prestasi yang dilakukan pada seleksi Vokasi pada tahun 2020, yaitu memakai nilai rapor dan prestasi yang dimiliki para peserta.

Kemudian, kriteria untuk jalur SBMPTN hampir sama dengan kriteria jalur reguler yang ada pada seleksi Program Vokasi pada tahun sebelumnya, yaitu memakai nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai kriteria utama.

"Demikian pula halnya dengan jalur SKM yang kriterianya hampir sama dengan jalur mandiri pada tahun lalu, yaitu memakai nilai UTBK sebagai kriteria utama,'' jelas dosen berkacamata ini.

Maka, Sigit berpesan, semakin terbukanya peluang bagi calon mahasiswa baru untuk berkuliah di ITS ini menuntut para lulusan SMA/MA/SMK/MAK untuk mengenali passionnya sebelum memilih program studi. Bagi yang lebih menyukai hal - hal bersifat praktik, maka pilihan yang tepat adalah Program Vokasi ITS yang mempunyai susunan kurikulum bersama dunia industri.

"Sehingga lulusannya diharapkan dapat langsung diserap oleh industri. Salah satunya adalah dengan ke-

SMAMIO Gresik Dukung dan Kembangkan Energi Terbarukan Gresik, Bhirawa Selain dikenal sebagai sekolah dengan segudang prestasi. SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik (SMAMIO) juga terus berkembang menjadi salah satu sekolah yang mendukung dan mengembangkan energi terbarukan.

Salah satunya dengan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya di Gedung Lantai 6 SMAMIO. PLTS dengan 76 panel yang mampu menghasilkan energi 25 kWp ini diresmikan Anggota DPR RI, Prof Zainuddin Maliki.

Menurut Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, Hari Widianto, dalam Milad SMAMIO keenam ini pihaknya mengaku senang dan bangga atas dukungan

berbagai elemen. Khususnya, Kementerian ESDM dalam mendukung SMAMIO mengembangkan PLTS yang diharapkan bisa mendukung penelitian energi dan nano

material.

"Ini semua menegaskan, kalau SMAMIO merupakan sekolah riset, sekaligus kepedulian kami dalam menekan produksi emisi karbon di-

Kepala Sekolah Hari Widianto dalam acara Milad SMAMIO keenam.

kerin ikanto/bhirawa

oksida. Targetnya PLTS ini mampu menghemat 20% tagihan listrik,'' kata Hari. Lebih lanjut, Hari mengungkapkan, pada tahun ini SMAMIO telah menorehkan banyak prestasi, yakni 14 prestasi karya ilmiah ditingkat nasional dan dua prestasi di tingkat internasional.

Untuk itu pihaknya terus mendorong para siswa mengembangkan penelitian - penelitian ilmiah.

"Sekolah riset SMAMIO diperkuat dengan adanya pembimbing yang kompeten dibidang penelitian. Sekolah riset ini bertujuan membentuk siswasiswa yang mandiri, bertanggung jawab, jujur, berjiwa peneliti dan mampu menganalisis setiap permasalahan lingkungan sosial dengan baik,'' jelasnya. [eri]

Ratusan Guru SMA-SMK di Bojonegoro Terima SK CPNS

BANGKU POJOK

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi memberikan pelatihan kepada relawan anggota Pramuka di Kota Madiun, di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening, Senin (25/1). Sebanyak 50 anggota Gerakan Pramuka dari Kwarcab Kota Madiun turut mengikuti pelatihan.

Pemkot Madiun Gelar Pelatihan Khusus Bagi Anggota Pramuka Kota Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperkuat Tim Penanganan Pasien Covid-19 di wilayahnya. Terbaru, Pemkot Madiun mengajak anggota Gerakan Pramuka untuk menjadi relawan. Pelatihan dasar dan keterampilan khusus pun diberikan untuk mempersiapkan para relawan sebelum terjun ke lapangan.

Hal itu terjadi pada kegiatan pelatihan relawan Pramuka yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening, Senin (25/ 1). Sebanyak 50 anggota Gerakan Pramuka dari Kwarcab Kota Madiun turut mengikuti pelatihan ini.

"Para anggota Pramuka ini dari unit Brigade Penolong (BP).

Mereka adalah relawan yang disiapkan untuk membantu di tempat - tempat isolasi,'' kata Wali Kota Maidi.

Para peserta mendapatkan materi dasar manajemen di lokasi isolasi pasien Covid 19. Salah satunya, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Level 3. Seperti penutup kepala, masker, sarung tangan, hingga baju hazmat. Meski begitu, Wali Kota menegaskan, para relawan tak akan ditempatkan pada sektor medis.

Namun, tugasnya membantu perawat untuk mengerjakan tugas - tugas non medis. Rencananya, mereka juga akan ditempatkan di beberapa fasilitas kesehatan. Diantaranya, di ruang isolasi Wisma Haji dan di Puskesmas.

Dengan bergabungnya anggota Gerakan Pramuka sebagai relawan. Wali kota berharap, dapat membantu tugas tenaga kesehatan. Serta meringankan pekerjaan para dokter dan perawat. Terutama, pada tugas-tugas non medis. [dar]

Bojonegoro, Bhirawa Sedikitnya 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Pendidikan lulus tahun 2019 lalu, asal Kabupaten Bojonegoro dan Tuban menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS, di aula SMAN 2 Bojonegoro, Senin (25/ 1) kemarin. Namun, pelaksanaan itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan serentak di Surabaya. Tahun ini penyerahan SK dilakukan di wilayah kerja masing - masing, lantaran masih dalam pandemi Covid 19. Kepala Cabdisdik Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan CPNS. Menurut Adi Paryitno, penyerahan SK Pengangkatan PNS menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 secara ketat. Selain wajib menjaga jarak dan memakai masker, para peserta juga dicek suhu tubuh terlebih dahulu.

Dari total 100 guru itu, 72 guru dari Kabupaten Bojonegoro dan 28 guru dari Kabupaten Tuban.

Adi menjelaskan, pada penyerahan SK itu juga dilakukan serentak di Jawa Timur yang langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar

Parawansa secara virtual. Sebelumnya, Cabang Dinas Pendidikan masing masing wilayah, terlebih dahulu mengambil SK di Surabaya.

Sebelum diangkat, para CPNS formasi 2019 telah melalui sejumlah tahapan seleksi administrasi, tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), dan pemberkasan lanjutan. Selanjutnya, mereka menyandang status CPNS dan diharuskan aktif per 1 Februrari mendatang untuk mengemban tugas negara.

"Jabatan melekat membawa tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan sungguh - sungguh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka para PNS harus lebih meningkatkan motivasi, kompetensi dan sosial di tempat pengabdian masing - masing,'' tandasnya.

Adi juga mengingatkan para ASN untuk betul - betul menjaga integritas dalam melaksanakan pekerjaan sebagai abdi negara. ''Sebab masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan dan keberuntungan menjadi ASN seperti kalian. Kalian telah terpilih diantara banyak pilihan, jadi jangan disia - siakan,'' ucapnya. [bas]

achmad basir/bhirawa

Kepala Cabdisdik Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan CPNS.

GALERI

Dr Siti Rahayu Nadiroh SkM Mkes, Kepala Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas A

Peringati Hari

SD Mudipat Gelar Bincang San Surabaya, Bhirawa Dalam Rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada Hari Senin (25/1) kemarin, SD Muhammadiyah 4 (SD Mudipat) Pucang, Surabaya menggelar Interactive Webinar dengan tema Camilan Sehat di Masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), menghadirkan narasumber Dr Siti Rahayu Nadiroh SkM MKes (Kepala Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Melalui Aplikasi Zoom kepada para siswa kelas IV yang didampingi para wali kelasnya masing masing berjumlah 220, Dr Nadiroh menjelaskan, sumber makanan sehat bisa didapatkan dari makanan pokok yang berasal dari lauk pauk, sayur - sayuran, buah - buahan, susu dan air putih sebanyak 18 gelas sehari. Dan harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu sebelum makan.

"Makanan pokok bisa didapatkan dari nasi, jagung, kentang, roti dan lain sebagainya, sedangkan pauknya bisa didapatkan dari berbagai jenis ikan, telur, tahu tempe serta kacang kacangan.

Untuk sayuran anak - anak bisa mengkonsumsi wortel, kol, jamur, brocoli, kangkung, sawi, kubis, sementara buah - buahan anak anak bisa makan buah kesukaan masing - masing seperti pisang, semangka, pepaya, jeruk. Itulah sumber makanan sehat yang bisa dikonsumsi anak - anak pada masa pandemi dan masih harus

PJJ seperti saat ini. Dan tidak lupa melakukan aktivitas fisik selama 30 menit agar badan tetap sehat,'' papar Dr Nadiroh, dalam paparan Interactive Webinar.

Dr Nadiroh juga menjelaskan, untuk camilan sehat anak - anak bisa mengkonsumsi buah - buahan segar, buah frozen, buah buahan yang sudah dikemas dalam kaleng, buah yang dikeringkan. Atau minun jus buah tanpa diberi tambahan air dan gula bisa juga disandingkan dengan roti.

Sebab buah - buahan kaya vitamin A, vitamin B dan vitamin c serta kaya akan serat yang bagus untuk pencernaan. Bahkan, jagung juga bisa dibikin dadar jagung atau popcorn.

Sedangkan lauk berupa ikan

atau daging jug camilan sehat. M an otak - otak, te daging yang bisa sosis atau pento juga bisa dibikin s dicocol dengan k sambal kacang menurut Dr Nad protein. Sement anak - anak bisa susu rendah lem keju yang kaya d gan calsium.

"Jadi makanan patkan dari maka - buahan, sayur itu kacang - kaca gandung protein menjadi sumber t kekuatan otot.

Ustadzah Erfin Walida (kiri) dan Ustadzah Ainun Jariyah (kan

SISWA

Kreasi Media Pembelajaran, Angkat Cerita Ramayana Lewat Card Game Lima mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) membuat kreasi menarik media pembelajaran. Yakni melalui permainan kartu atau card game. Tak sekedar kartu, dalam media inikelima mahasiswa menuangkan kisah Ramayana 'Rama dan Sinta' yang disebut Renjana dalam Bahasa Sansekerta atau yang berarti perasaan yang mendalam.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Felicia Budijanto menunjukkan tampilan card game Renjana.

Kelima mahasiswa ini, Felicia Budijanto, Sari Fadia Izwari, dan Yudith Christina dari Fakultas Teknobiologi Ubaya.

Sedangkan Bryant William Wong dan Katty Kertomoro dari Fakultas Hukum Ubaya.

Menurut Felicia Budijanto, Renjana merupakan produk hasil rancangan bersama empat anggota lainnya. Ide awal pembuatan card game muncul dari hobi beberapa anggota kelom-

pok yang senang bermain board game. Di tambah lagi, penugasan Kewirausahaan dan Inovasi Ubaya memotivasi pihaknya untuk membuat suatu kreasi baru dan masih jarang dibuat bisnis di masyarakat.

"Tapi berdasarkan hasil survei yang kami lakukan masyarakat justru cenderung lebih banyak memilih card game, karena dianggap lebih praktis untuk dimainkan serta diproduksi,'' ujar

Felicia, Senin (25/1).

Usai penentuan jenis produk bisnis, lanjut Felicia, pihaknya kemudian mencari tema yang akan diusung dalam permainan kartu. Terpilihlah cerita Ramayana beserta tokoh tokohnya yang dikemas lebih menarik secara visual, serta dapat dimainkan bersamasama. Untuk sasaran utamanya, produk Renjana akan diperuntukkan bagi anak generasi milenial yang berusia enam tahun ke atas agar bisa mengenal kebudayaan dan mengetahui cerita rakyat yang berkembang di Indonesia.

"Permainan ini juga berfungsi sebagai media hiburan, Renjana juga berperan sebagai sarana pendidikan melalui penggambaran watak atau kepribadian tokoh pewayangan dalam

permainan, nilai moral atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita, hingga cara bermain card game itu sendiri,'' jelasnya.

Tak hanya itu, tambah dia, melalui card game Renjana, anak - anak bisa belajar cara berkomunikasi yang baik bersama teman maupun keluarga. Card game Renjana juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghilangkan rasa bosan di rumah dengan bermain bersama keluarga.

Permainan ini, jelas Felicia dapat dimainkan empat hingga enam orang. Sementara untuk cara bermain hampir sama seperti alur cerita kisah Ramayana. Saat bermain Renjana maka para pemain akan mendapat kartu pemeran yang menggambarkan tokoh pewayangan kisah Ramayana. [*]

rawa

& OLAHRAGA Baru Tahun Ini

AYAAN

26 Januari 2021

wajiban kegiatan magang industri selama satu semester,'' tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan ITS Dr Siti Machmudah ST MEng menuturkan ada tiga jalur yang disediakan ITS dalam PMB 2021 ini. Ketiga jalur ini antara lain Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota 20%, Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dengan kuota 30%, dan sisanya untuk Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM).

"Dengan total daya tampung untuk SNMPTN sebanyak 1.194, SBMPTN sebanyak 1.791, serta SKM sebanyak 3.145 mahasiswa,'' rincinya.

Untuk diketahui, program studi di FV ITS hanya menerima peserta lulusan SMA/MA jurusan IPA dan lu-

lusan SMK/MAK dari jurusan yang relevan dengan program studi yang dituju. Hal ini merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/ D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Adapun FV ITS memiliki delapan program studi yang dapat dipilih, yakni Teknologi Rekayasa Manufaktur, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Rekayasa Teknologi Instrumentasi, Teknologi Rekayasa Otomasi, serta Statistika Bisnis. [ina]

Bermula melihat kebiasaan orangtua yang mempunyai jiwa entrepreneur cukup tinggi, membuat Deni Agustin Suliantini ST MPd guru SMA Negeri 4 Sidoarjo ini sangat suka kemandirian. Bahkan, Ia tidak suka melihat orang bermalasmalasan, apalagi melihat siswa yang cara belajarnya kognitif saja. Hanya standar saja tidak ada peningkatan.

Peraih guru Informatika Terbaik 2019 ini mengaku dalam sehariharinya sangat mandiri sekali. Selain menjadi guru, juga bisa meningkatkan kualitas dirinya sebagai pembawa acara atau MC (Master of Ceremony) dalam sebuah hajatan, ulang tahun, lamaran atau pernikahan. "Juga sebagai perias manten, bahkan dalam MC saya juga pernah sebagai juara pertama pembawa acara tv/ host se Kabupaten Sidoarjo," jelas Bu Deni_sapaan akrabnya, ditemui Senin (25/1) kemarin.

"Jadi saya itu sering mencari potensi diri saya itu apa ya ?

Sehingga saya bisa mandiri, menjadi pribadi yang dihargai sama orang lain, selain saya sebagai mengajar. Oleh karena itu, potensi saya menjadi host, menjadi presenter itu juga saya tularkan kepada para siswa-siswi yang ada

Halaman 7 S O S O K

Suka Kemandirian

di sekolah ini," tuturnya. yang timbul dari motivasi dirinya," jelas Deni yang peraih Best Practice guru berprestasi 2015 ini.

One Gate Collaborative & Digitalisasi Apalagi sekarang dalam kondisi Microsoft 365 ini berharap semua pembelajaran Daring, kalau ada siswanya bisa mandiri, mandiri saat siswa beranggapan gurunya belajar, mandiri dalam berkarya, hanya begitu-begitu saja. Anggamandiri dalam semua hal. Termasuk pan itu sangat salah, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki gurunya selain memperdalam dan perempuan, meskipun beda akademik juga harus menguasai gender. Tetapi kalau bisa seorang teknologinya. "Mestinya jadi siswa wanita juga harus bisa mandiri di atas itu, apabila gurunya bicara A, dia laki-laki. Supaya kebermanfaatan itu harus sudah belajar hingga sampai terus ada di mata masyarakat," ke B. Sehingga mereka harap Deni Agustin Suliantini. akan mendapatkan Lanjutnya, makanya jangan keaktifannya. Karena sampai ada stikma, siswa SMA tidak keaktifan dari siswa bisa melanjutkan kuliah, terus itu akan sangat 'nganggur' atau hanya sebagai nampak. Jika pegawai kasir, atau pegawai toko mereka terus swalayan saja. Oleh karena itu, di mandiri, akan SMAN 4 Sidoarjo ini juga sudah mendapatkan melulai merintis program dual track. manfaatnya," "Mereka para siswa, nantinya akan tandas Alumnus bisa berwirausaha, karena mereka Unesa. [ach] terus kita latih kemandirian agar “Juga sebagai perias manten, bisa menciptakan dunia usahanya. bahkan dalam MC saya juga pernah Meskipun hanya sebagai juara pertama pembawa pengalaman acara tv/host se Kabupaten Sidoarjo� dulu, setelah itu Deni Agustin Suliantini ST MPd mereka harus punya entrepreneur

Selalu Terjadi Banjir, SMPN 2 Tanggulangin akan Direlokasi

trie diana/bhirawa

Airlangga Surabaya memberikan paparannya dalam Interactive Webinar di SD Muhammadiyah 4 Surabaya.

Gizi Nasional

ntai Camilan Sehat di Masa PJJ

a bisa dijadikan Misalnya, makanelur puyuh, atau a diolah menjadi ol, daging ayam sempol yang bisa kecap, saos atau g. Makanan ini, diroh kaya akan tara untuk susu, a mengkonsumsi mak, yogurt atau dengan kandun-

n sehat bisa didaanan pokok, buah an, susu. Selain angan yang menn tinggi yang bisa tenaga dan untuk Seperti kacang

mente bisa dijadikan campuran es krim. Yang terpenting anak - anak harus mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, lemak, minuman tinggi gula, minuman bersoda, makanan siap saji atau junkfood, serta tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium (Asin dan Vitsin) tinggi. Agar tubuh selalu sehat dan tidak menjadi terlalu gemuk,'' saran Dr Nadiroh.

Sementara itu, Humas SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Ustadzah Novita Utami menjelaskan, karena hampir satu tahun ini harus melakukan PJJ dan di rumah mungkin kurang melakukan aktivitas fisik. Pihak sekolah mendapat banyak keluhan dari para orang

nan) bertindak sebagai moderator dalam Interactive Webinar.

tua wali murid, bahwa baju seragam anak - anak banyak yang tidak muat. Mungkin juga makanan yang dimakan tidak sehat.

"Kami banyak mendapat keluhan dari para orang tua wali murid kalau baju seragam sekolahnya banyak yang tidak muat. Sehingga pihak sekolah harus melakukan edukasi kepada anak - anak, dan kebetulan Hari Jumat (22/1) lalu SD Muhammadiyah 4 melakukan penandatanganan MoU (kesepakatan kerja sama) dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, yang salah satu dosennya wali murid SD Muhammadiyah 4 pucang sehingga kami berdiskusi, karena anak - anak butuh pengetahuan lebih tentang gizi makanan sehat, sehingga digelar bincang santai ini,'' jelas Ustadzah Novi-sapaan akrabnya.

Tujuannya, kata Ustadzah Novi, memberikan pemahaman kepada anak - anak bahwa makan itu boleh, ngemil itu boleh, tapi harus bisa memilih makanan yang sehat buat diri mereka sendiri karena pandemi Covid 19 belum berakhir.

Kedepannya, Ustadzah Novi berharap, bila Pembelajaran Tatap Muka belum bisa digelar, dan anak - anak masih harus PJJ. Semoga para siswa bisa tetap sehat, tumbuh kembangnya tetap baik sesuai usianya, dan bisa berfikir tentang kesehatannya sendiri dan memilih, serta memilah mana makanan yang baik untuk tubuhnya dan mana makanan yang tidak baik. [fen]

Kampus Universitas Terbuka NU Bakal Berdiri di Graha Panarukan Situbondo, Bhirawa Dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampus Cabang Universitas Terbuka NU di Kompleks Lahan Graha Panarukan Residence, Kabupaten Situbondo. Semua berkas tahapan pembangunan kampus sudah hampir rampung dan diresmikan secara simbolis. Uniknya, lahan kampus ini diambilkan dari dana sharing CSR Graha Residence Panarukan yang notabene merupakan owner PT Pembangunan Perumahan di Kabupaten Situbondo.

Menurut Penasehat Utama Graha Panarukan Residence, Fathorrahman, rencana pembukaan atau peletakan batu pertama kampus akan dilakukan mantan Wagub Jatim, Syaifullah Yusuf. Kepastian pemilihan lahan di Graha Panarukan Residence, setelah panitia pembangunan kam-

pus sepakat didirikan di kawasan itu.

"Ya setelah diadakan rapat bersama akhirnya diambil kesepakatan kampus UT - NU Situbondo dibangun di Graha Panarukan Residence,'' jelas pria yang juga menjabat sebagai Kasi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo itu.

Fathor menjelaskan, rencana pendirian kampus UT - NU Situbondo itu berawal dari pengajian solawat nariyah yang rutin diadakan pada malam Jumatan. Saat itu, sempat digagas pusat pendidikan yang fokus menggarap bidang tahfizul Quran.

Setelah beberapa waktu dibahas maka sepakat diambilkan dari hibah CSR 10 hektar (0,5%) dari tanah Graha Panarukan Residence. "Ini merupakan kampus baru selain yang sudah berdiri di Desa Paowan dan di Ponpes Sukorejo,'' papar Fathor. [awi]

Sidoarjo, Bhirawa Walaupun seluruh area halaman sekolah maupun ruang kelas telah ditinggikan hingga 50 centimeter.

Namun setiap musim penghujan masih sering kebanjiran, melihat kondisi ini SMPN 2 Tanggulangin, Sidoarjo rencananya direlokasi, dicarikan solusi daerah yang aman dari banjir.

Rencana ini disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih (Ahmad Muhdlor Ali-Subandi) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, saat memberi bantuan dan meninjau kondisi warga terdampak banjir yang rutin terjadi tiap tahun di tiga desa, yakni Desa Kedungbanteng, Desa Banjarpanji dan Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo terpilih Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor mengatakan, wacana ini telah dikordinasikan dengan pihak Dikbud Sidoarjo karena SMPN 2 Tanggulangin yang bertempat di Desa Kedungbanteng, dinilai sudah

tidak layak ditempati dan harus dipindah ke wilayah yang lebih aman dari daerah rawan banjir.

"Wacana relokasi itu telah diusulkan dan telah dikordinasikan dengan beberapa pihak terkait, untuk dicarikan tempat yang layak jika benar - benar akan dipindah,'' jelas Gus Muhdlor, Senin (25/1) kemarin.

Gus Mudlor akan merelokasi SMPN 2 Tanggulangin tetap di wilayah timur Jl Raya Tanggulangin. Karena wilayah barat sudah ada SMPN 1 Tanggulangin. ''Makanya, terkait lokasi yang akan dijadikan lahan sekolah, kami masih terus berkordinasi bersama dengan pihak Dikbud Sidoarjo,'' jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Si-

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi SMPN 2 Tanggulangin terus terendam banjir saat musim penghujan.

doarjo terpilih Subandi mengatakan, struktur tanah di wilayah Sidoarjo, khususnya di tiga desa itu mengalami penurunan tanah, akibat terjadinya bencana alam luapan lumpur Lapindo. Maka turunnya tanah akan menjadi kajian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diharapankan jangan sampai terjadi banjir setiap kali ada hujan. Jangan menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,'' katanya.

Sedangkan Kepala SMPN 2 Tanggulangin, Al Hadi, mengaku seluruh area halaman sekolah maupun ruang kelas telah ditinggikan mencapai 50 centimeter.

Namun tetap saja banjir lebih tinggi, maka dengan direlokasi, pihaknya setujuh dan sangat bersyukur karena sekolah sudah tidak layak untuk ditempati.

"Kami mengusulkan lokasi yang tepat, nantinya tetap harus berada di sebelah timur Jl Raya Tanggulangin, yaitu di Desa Ngaban.

Karena wilayah ini dinilai sangat strategis dan aman dari banjir,'' jelas Al Hadi. [ach]

Arek Suroboyo Latih Bulu Tangkis di AS

Terobsesi Bawa Atletnya Menembus Kejuaraan Dunia

Komang Sandy Wijaya (kiri)

Surabaya, Bhirawa Melatih di luar negeri menjadi sebuah tantangan bagi seorang pelatih untuk bisa mencetak atlet berprestasi. Tantangan itu semakin berat karena harus melatih di negara yang selama ini belum terlalu mengenal olahraga bulu tangkis.

Namun bagi Pelatih Bulu Tangkis Komang Sandy Wijaya itu semua menjadi sebuah peluang besar baginya untuk dia menyumbangkan kemampuan dan ilmunya kepada pebulu tangkis Negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Banyak atlet dan pelatih bulu tangkis Indonesia yang ada di luar negeri. Mulai dari negeri di ujung dunia Finlandia hingga negara besar Amerika Serikat. Meski begitu, semuanya masih menjadi warga negara Indonesia. "Saya sejak 2016 di Amerika. Awalnya sebagai atlet tapi kini fokus sebagai pelatih,''

kata Komang Sandy Wijaya, arek Suroboyo yang yang bergabung dengan International Badminton Centre di New Jersey itu.

Dia bisa bergabung dengan klub itu atas ajakan pemiliknya lanngsung. Ketika itu, Komang juga tengah berada di mancanegara. ''Sejak 2014, saya sudah meninggalkan Indonesia. Saya pernah bergabung dengan klub di Slovakia dan Swiss,'' ungkap lelaki kelahiran 11 Desember 1989 tersebut.

Tawaran itu membuatnya tertarik.

Tanpa panjang lebar, Komang menerimanya. Baginya, itu sebuah tantangan karena Amerika Serikat bukan sebuah negara besar di pentas bulu tangkis. Selain itu, olahraga tepok bulu tersebut juga bukan olahraga populer, kalah dengan basket dan American Football.

"Saya ingin melatih pebulu tangkis Amerika Serikat sampai

mewakili negaranya dalam Kejuaraan Dunia,'' ungkap Komang yang terakhir tercatat sebagai atlet klub Surabaya Wima itu.

Asanya itu pun mulai tumbuh.

Anak didiknya di International Badminton Centre di New Jersey ada yang sudah berprestasi di level negaranya. ''Anak asuh saya, Anggie, mampu keluar sebagai runner up tunggal putri di kelompok umur di bawah 15 tahun. Semoga ini memicu rekan-rekannya yang lain,'' ungkap Komang yang juga pernah menjadi lawan tanding Malaysia di 2007 itu.

Saat ini di International Badminton Centre, dia menangani sekitar 50-an pebulu tangkis. Dia optimistis di antara mereka ada yang tak hanya juara di kelompok umur. ''Potensi besar dan mempunyai semangat untuk maju banyak di antara anak asuh saya,'' ucap pelatih asal Surabaya itu. [wwn]

Disdikbud Kabupaten Jombang Gelar Pelatihan Bahasa Jawa Bagi Guru SD Jombang, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Pelatihan Bahasa Jawa bagi para guru Sekolah Dasar (SD).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Bidang Pembinaan SD, Disdikbud Kabupaten Jombang pada tahun 2021.

Pelatihan dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jumadi, di Aula 1 Disdikbud Kabupaten Jombang, Senin (25/01). Sejumlah 126 peserta mengikuti pelatihan terbagi menjadi dua tempat, 63 orang di Aula 1, dan 63 berada di Aula dua Disdikbud Kabupaten Jombang. Pada pelatihan ini juga diterapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid 19.

Jumadi memaparkan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pada Pelatihan Bahasa Jawa yang dilaksanakan tanggal 25 hingga 28 Januari 2021 ini yakni, meningkatkan kompetensi guru kelas dalam pembelajaran Bahasa Jawa sesuai kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Yang kedua meningkatkan kompetensi guru kelas dalam mengembangkan perangkat belajar Bahasa Jawa, dan ketiga, meningkatkan kompetensi guru kelas dalam mengembangkan bahan ajar Bahasa Jawa. Dan nomor empat, meningkatkan kompetensi guru kelas dalam mengembangkan

arif yulianto/bhirawa

Pembukaan Pelatihan Bahasa Jawa Bagi Guru SD di Aula 1 Disdikbud Kabupaten Jombang, Senin (25/1).

media pembelajaran Bahasa Jawa.

Dan kelima, meningkatkan kompotensi guru kelas dalam melaksanakan penilaian otentik Bahasa Jawa,'' kata Jumadi menerangkan.

Jumadi menambahkan, karena Bahasa Jawa merupakan bahasa yang adiluhung dan memiliki nilai karakter yang luar biasa, maka pihaknya perlu

memberikan pembekalan kepada para guru lewat pelatihan Bahasa Jawa ini mulai dari proses awal hingga akhir.

"Terutama nanti dalam pembentukan karakter atau perilaku peserta didik,'' tandas Jumadi. Jumadi berharap, setelah mengikuti Pelatihan Bahasa Jawa ini, para guru 'mengimbaskan' pengetahuannya ke daerahnya mas-

ing-masing. Selain itu yang penting diharapkan usai pelatihan ini, para guru mampu membuat video tentang pembelajaran Bahasa Jawa.

"Itu yang mungkin bisa membantu para guru kita, karena dibagi, diselesaikan, ada beberapa target di kurikulum itu nanti, dibagi masing - masing guru untuk membuat video,'' ucap Jumadi. [rif.adv]

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

KELANA JATIM

JATIM MEMBANGUN Jalan Provinsi Jadi Wisata Jeglongan Sewu

Halaman 8

Desa Dilibatkan Merehabilitasi Pecandu Narkoba

Sidoarjo, Bhirawa Tidak semua pecandu Narkoba di Kabupaten Sidoarjo, nantinya akan direhabilitasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2021 ini, ada konsep IBM atau intervensi Berbasis Masyarakat yang akan dijalankan oleh BNNK Sidoarjo.

Konsep IBM, menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Toni Sugiyanto, dalam merehabilitasi pecandu Narkoba juga membutuhkan peranan dan kepedulian dari semua pihak secara sinergis.

“Salah satunya dari pihak desa,” komentar Toni, Senin (25/1) kemarin.

Desa yang akan digandeng dalam konsep IBM ini, menurut Toni, salah satunya adalah desa yang punya kepedulian terkait pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap Narkoba atau P4GN. Untuk sementara ini, BNNK Sidoarjo, kata Toni, masih melakukan koordinasi dengan Desa Damarsih Kec Buduran, yang akan dilibatkan dalam konsep IBM tersebut. Pimpinan desa tersebut dianggap welcome dengan konsep IBM. “Jadwal kita pada Bulan Pebruari akan dilakukan kesepakatan dan pada Bulan Maret pelaksanaan IBM sudah harus jalan di desa itu,” kata Toni, dibenarkan Kasi Rehabilitasi BNNK Sidoarjo, Ahmad Muklis.

Semua warga desa yang merasa welcome, akan diberdayakan sebagai agen perubahan dalam pencegahan Narkoba di desa itu. Bisa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, atau anak muda dalam karang taruna. Semua kegiatan Bimtek, akan ditanggung oleh BNNK. Ketika ada proses rehabilitasi, desa masih harus koordinasi dengan BNNK. Minta saran, rehabilitasi jenis apa yang akan dilakukan. Apa ringan, sedang atau berat.[kus]

Tulungagung, Bhirawa Kerusakan parah jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar di Desa Pakel Kecamatan Ngantru, Tulungagung, membuat warga setempat memasang banner atau baliho dipinggir jalan tersebut. Banner bertuliskan peringatan agar pengendara berhati-hati karena sejauh 3 km memasuki area wisata jeglongan sewu (seribu lubang jalan).

Sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang melintas, Senin (25/ 1), mengaku cukup terbantu dengan adanya pemasangan banner peringatan itu. Apalagi bagi mereka yang baru saja melewati daerah tersebut.

“Ternyata memang benar banyak lubang. Ini sudah sangat berbahaya jika tidak berhati-hati, utamanya, bagi

Pelanggar protokol kesehatan saat disaksi petugas membersihkan makam.

Banner peringatan banyaknya lubang yang dipasang warga di pinggir jalan Desa Pakel Kecamatan Ngantru, Senin (25/1).

pengendara motor. Apalagi kalau lagi pas hujan. Air hujan kan jadi menutupi lubang,” ujar Angga, warga Kecamatan Tulungagung.

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah agar jalan yang menghubungkan dua kabupaten itu dapat segera kembali mulus. “Jangan sampai ada banyak korban kemudian baru diperbaiki,” tuturnya.

Pantauan Bhirawa, keadaan jalan yang berada di wilayah Desa Pakel

kerin ikanto/bhirawa

Selama PPKM, Ratusan Pelanggar Dikenai Saksi Petugas Gresik,Bhirawa Petugas gabungan dari TNI - Polri dan Satpol PP Pemkab Gresik aktif melakukan operasi yustisi. Hasilnya, ratusan pelanggar dikenakan sanki selama Pembatasan Kegiatan Sosial Masyarakat atau PPKM Gresik diberlakukan.

Sementara, Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik Abu Hassan mengatakan selama pemberlakuan PPKM mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 pihaknya melakukan penertiban pelanggar sesuai dengan Perbup 22/2020.

“Kita bersama aparat terkait terus melakukan operasi yustisi serta sosialisasi ke masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan ketat karena dalam masa pandemi Covid-19,” katanya, Senin (25/1).

Dikatakan Abu Hassan, selama dua minggu operasi, petugas melakukan saknsi sosial kepada

126 pelanggar. Kemudian, ada 100 pelanggar yang bersedia membayar denda serta 975 lainnya teguran.

“Selain itu, kita juga memberlakukan sanksi teguran pada pemilik usaha yang melanggar sebanyak 105 kali,” terang dia.

Sementara itu hari terakhir pemberlakuan PPKM tahap pertama, sejumlah petugas kepolisian membagikan masker kepada pengguna jalan.

Kepedulian Korp Bhayangkara ini berlangsung di Pos PPKM Nipon Paint Jalan Veteran Gresik. Ratusan masker mereka bagikan gratis dangan sapa ramah kepada pengguna jalan.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, memgatakan kegiatan berbagi masker ini sebagai wujud implementasi Perpres No.6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19.

“Kami tidak bosan-bosan

mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan tetap menerapkan 5 M ditengah pandemi ini yaitu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, apalagi sekarang masa PPKM,” terangnya.

Ke depan alumnus Akpol 2001 ini berharap, diterapkannya PPKM selama dua minggu ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan agar Pandemi Covid-19 ini segera berlalu “Kami akan terus secara masif menggelorakan kepatuhan berlalulintas dan protokol kesehatan agar masyarakat selamat terhindar dari paparan Covid-9. Karena bagi kami keselamatan masyarakat adalah prioritas,” jelasnya menanggapi selama pemberlakuan PPKM Gresik, ratusan pelanggar disanksi. [eri]

Anggota Kodim 0814 Terus Laksanakan Penegakan Prokes Secara Persuasif Jombang, Bhirawa Anggota Kodim 0814 Jombang terus melaksanakan penegekan Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/09 Kudu, Serka Anton Marsudi dan Koptu Purwohadi Adi saat melaksanakan pemantauan warga yang ada di Pasar Keboan maupun di salah satu bank di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Senin (25/01).

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajak warga masyarakat disiplin mematuhi Prokes untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Serka Anton Marsudi.

Dia menuturkan, sosialisasi dan imbauan dilaksanakan secara persuasif dan humanis, serta menerapkan edukasi kepada masyarakat dengan harapan, warga sadar dan kemudian mematuhi Protokol Kesehatan.

“Selain itu juga memberikan sosialisasi tentang vaksinasi Covid19, dalam dekat ini warga akan segera di vaksin,” tambahnya.

Ia berharap, masyarakat yang melakukan aktifitas di pasar maupun di bank agar tetap menggunakan masker, tetap waspada

dengan kesadaran diri untuk selalu disiplin menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19.

“Karena tujuannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga agar sehat, produktif, dan maju di tengah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Terpisah, Komandan Koramil (Danramil) 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari menyampaikan, sudah semestinya seorang Babinsa selalu ada di tengah-tengah warga agar komunikasi terjalin dengan baik.

“Sehingga berbagai informasi dapat terdeteksi secara dini dan cepat ditentukan langkah untuk menyelesaikannya,” kata Kapten Inf Ngatari.

Danramil juga menandaskan agar para Babinsa selalu melaksanakan sosialisasi tentang vaksinasi Covid19. Untuk itu ia meminta agar masyarakat diajak dan diberi pengertian tentang vaksin yang sudah lulus dalam uji coba oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan halal tersebut.

“Salah satu tujuan Komunikasi Sosial (Komsos) adalah terbentuknya aktualisasi diri, stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru di masyarakat, sehingga dapat memupuk, membina dan memperluas kesadaran masyarakat tentang penyebaran Covid19 dan vaksinasi,” pungkas Kapten Inf Ngatari. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Anggota Kodim 0814 Jombang dari Koramil 0814/09 Kudu, Jombang memantau Prokes di salah satu bank, Senin (25/01).

sudah banyak yang berlubang. Tidak sedikit kendaraan bermotor yang karena menghindari lubang tersebut jalurnya kemudian berubah ketengah atau ke pinggir jalan.

Kondisi jalan baru berubah saat mulai memasuki wilayah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Jalannya cenderung masih mulus dan tidak banyak lubang seperti di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Puwati, salah seorang warga Desa

Pakel Kecamatan Ngantru mengaku kondisi jalan berlubang sudah mulai terlihat sejak Oktober 2020 lalu. Saat dimulainya musim penghujan.

“Sekarang tambah banyak lubangnya. Makanya kemudian dipasang tulisan itu sama warga,” katanya sembari menunjuk banner warna kuning yang di pasang dipinggir jalan.

Menurut dia, sudah ada korban yang jatuh akibat jalan berlubang itu.

“Yang parah lubangnya itu depan kuburan (makam). Belum lama ini ada pengendara motor yang jatuh dan luka di hidungnya,” paparnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Robinson Nadeak, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak bisa memperbaiki ruas jalan di wilayah Desa Pakel Kecamatan Ngantru karena bukan wewenangnya. “Itu ruas jalan provinsi,” katamya.

Namun demikian, ia mengatakan pula jika akan memberitahu pihak Provinsi Jatim terkait rusaknya jalan tersebut. “Akan kami informasikan ke provinsi,” ucapnya. [wed]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Halaman 9

KELANA JATIM

Kedapatan Berkerumun, Sejumlah Anak Jalanan Ditindak Petugas Jombang, Bhirawa Karena kedapatan berkerumun di Traffick Light, sejumlah anak jalanan atau anak punk dijaring anggota Polsek Jombang kota di depan salah satu toko alat musik di Jalan Wahid Hasyim, Senin (25/01). Mereka pun diberikan tindakan oleh petugas.

Anak jalanan yang hampir semuanya berasal dari luar Jombang tersebut nampak lusuh. Rata-rata, merek masih berusia dibawah umur. Salah satu di antaranya berjenis kelamin perempuan.

Mereka dijaring petugas karena meresahkankan warga sekitar. Saat dikumpulkan, anak-anak itu mengaku ke Jombang hendak membeli sebuah alat musik.

“Ini tadi kebetulan saja kami pas menggelar operasi yustisi.

Kebetulan lewat lampu merah ada kerumunan anak-anak punk, akhirnya saya samperin. Saya bina yang terbaik, demi keamanan masyarakat Jombang.

Menurutnya, mayoritas anak jalanan ini berasal dari luar kota Kabupaten Jombang, seperti Nganjuk, Ngawi, Magetan. “ ‘Ngakunya’ mau beli Kentrung, kan di semua kota ada kalau alat Kentrung, tidak hanya di Jombang,” ujar Wakapolsek Jombang Kota, Iptu Nunung Damayanti Artisa. [rif] Sejumlah anak jalanan atau anak punk saat disanksi petugas di depan toko alat musik di Jombang, Senin (25/01). arif yulianto/ bhirawa

Tim gabungan terlihat sedang membersihkan material longsor yang terjadi di akses jalan menuju Pura Luhur Giri Arjuno, Desa Tulungrejo Kota Batu, Senin (25/1).

Longsor Tutup Akses Jalan ke Pura Luhur Giri Arjuno Giat Keagamaan Terpaksa Ditunda

Pandemi, Angka Perceraian di Jombang Meningkat Jombang, Bhirawa Angka perceraian di Kabupaten Jombang meningkat pada masa pandemi Covid-19. Data dari Pengadilan Agama (PA) Jombang, angka perceraian pada tahun 2019 yang lalu sebanyak 2897 terdiri dari cerai gugat sebanyak 2168 dan cerai talak sebanyak 729. Sementara, pada tahun 2020, angka perceraian meningkat menjadi 3046, terdiri dari 2314 cerai gugat, dan 732 cerai talak.

Menurut penjelasan Juru Bicara PA Jombang, Mohammad Amir Syarifudin, secara alami, angka perceraian memang mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Angka peningkatan perceraian ini kata dia, bukan hanya terjadi di Kabupaten Jombang, namun juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

“Nah kebetulan, pas pandemi (Covid-19) ini juga mengiringi.

Sehingga di samping yang secara alami tadi yang memicu peningkatan jumlah perkara, dari pandemi ini juga ada peningkatan yang signifikan. Salah satunya pandemi ini membuat ‘income per capita’ masyarakat menurun,” paparnya, Senin (25/01).

Rata-rata sambung dia, penyebab perceraian ini yakni persoalan kurangnya nafkah yang disebabkan kurangnya ‘income per capita’ warga. [rif]

Kota Batu,Bhirawa Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Desa Tulungrejo sejak Minggu (24/1) malam. Beberapa jam kemudian, tepatnya Senin (25/1) pukul 02.00 dini hari terjadi tanah longsor di akses jalan menuju Pura Luhur Giri Arjuno yang ada di desa tersebut. Akibatnya, untuk sementara umat Hindu di Kota Batu tidak bisa melaksanakan ibadah di Pura tersebut.

“Titik longsor tepatnya terjadi di jalan ke Pura Luhur Giri Arjuno di RT03 RW 11, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dan longsor terjadi pada dini hari pukul 02.00, dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini,”ujar Kasie Kedaruratan dan Logistik

BPBD Batu, Achmad Choirur Rochim, Senin (25/1).

Adapun kronologis dan penyebab dari tanah longsor ini bermula dari hujan yang turun terus- menerus di Desa Tulungrejo dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan tanah di kawasan tersebut menjadi jenuh. Diduga hu-

jan yang terus mengguyur membuat tanah tak bisa lagi menahan air dan dan akhirnya longsor.

Tanah yang longsor ini memiliki dimensi cukup besar. Yakni, sebuah tebing dengan panjang 15 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 12 meter. Dimensi yang besar ini mengakibatkan material longsor menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya pula, akses jalan menuju Pura Luhur Giri Arjuna untuk sementara tidak bisa dilewati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) malam itu juga langsung melakukan kaji cepat di titik longsor. Setelah dipastikan tidak akan terjadi longsor susulan maka BPBD ber-

sama tim gabungan langsung melakukan evakuasi atau pembersihan material longsor dengan cara manual.

Dalam pembersihan ini melibatkan personel dari berbagai satuan dan kelompok relawan yang ada di Kota Batu. Yaitu, BPBD, DPUPR, PMK, Babinsa Desa Tulungrejo, FPRB Desa Tulungrejo, Garda Relawan, dan juga warga setempat.

“Selain dilakukan secara manual, kita juga mendatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor dari badan jalan,”ujar Kepala BPBD Batu, Agung Sedayu. Dan setelah proses pembersihan selama beberapa jam kini akses jalan menuju Pura Luhur Giri Arjuna bisa dilewati kembali. [nas]

Kodim, BPBD dan Relawan Bersihkan Jalur Longsor Cangar-Batu Mojokerto, Bhirawa Segenap TNI dari Staf Ter Kodim 0815/Mojokerto dan Koramil 0815/16 Pacet bersama BPBD Kabupaten Mojokerto, serta sejumlah Relawan melakukan pembersihan material longsor di jalur Cangar Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Senin (25/01).

Danramil 0815/16 Pacet Kapten Caj M. Lutfi Anam beserta 8 anggota yang berada di lokasi mengungkapkan, titik longsor berada di jalur Cangar (Eks Desa Sendi) Dusun Pacet Selatan Desa Pacet Kecamatan Pacet, dekat perbatasan dengan Kota Batu, tepatnya 20 meter sebelum jembatan

kembar yang menjadi pembatas wilayah administratif antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

Untuk titik longsor, lanjut Danramil, berasal dari tebing dengan ketinggian sekitar 10 meter dengan lebar 10 meter, sementara material longsoran berupa bongkahan batu

Cegah Penyebaran Covid-19

BPJAMSOSTEK Bagikan Corona Safety Kit Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menunjukkan aksi konkret dalam mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 berupa pemberian Corona Safety Kit kepada peserta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto, Deputi Direktur Bidang Kebijakan

BPBD Batu for Bhirawa

dan Operasional Program BPJAMSOSTEK Yasaruddin mewakili Direktur Pelayanan, serta perusahaan terpilih yang merupakan peserta BPJAMSOSTEK. Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan di Seluruh Indonesia, sebagai bukti negara hadir melindungi masyarakat dan pekerja di Indonesia melalui BP-

JAMSOSTEK. “Kegiatan ini diharapkan sebagai bentuk nyata guna menekan penyebaran Covid-19 dan membantu perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di masa pandemi,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Bidang Kebijakan dan Operasional Program BPJAMSOSTEK Yasaruddin menambahkan pemberian Corona Safety Kit ini merupakan upaya tanggung jawab

BPAMSOSTEK dalam menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur dan membantu perusahaan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta meningkatkan tertib administrasi dan tertib iuran perusahaan.

“Kami berharap, kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi keselamatan pekerja sesuai peruntukannya, sudah seharusnya tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Di Jawa Timur bantuan kegiatan Promotif Preventif BPJAMSOSTEK Tahun 2020 mendapatkan alokasi sebanyak 1.750 Corona Safety Kit, 500 APD Helm Motor, 17 orang peserta Pelatihan Ahli K3 Umum, 1.400 paket Bahan Pangan Bergizi berupa Sembako, 260 paket APD Jasa Konstruksi, 800 paket APD Medis Penanganan Covid 19, 16.000 Multivitamin, 80.000 Masker Pekerja, dan 100 Poster K3 dan Bingkai Acrylic. [geh]

dan tanah menutupi hampir separuh badan jalan, sepanjang 7 meter.

“Kejadian longsor ini pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang melintas jalur Cangar kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Relawan dan ditindaklanjuti ke Forpimka Pacet,” ungkap Danramil yang asli Mojosari, Mojokerto.

Lebih lanjut Danramil, menambahkan, longsor pada tebing di jalur alternatif destinasi wisata wilayah Mojokerto Selatan – Kota Batu ini, terjadi pada Senin (25/01) dini hari, sekira pukul 03.30 WIB. Sebelumnya, pada Ahad (24/01) sore terjadi hujan deras hingga malam hari yang mengguyur wilayah Mojokerto, termasuk wilayah Pacet.

Kawasan jalur alternatif menuju Kota Wisata Batu ini, memang kerap diterjang longsor, karena intensitas hujan cukup tinggi dan kontur tanah perbukitan yang tidak stabil, sehingga setiap musim penghujan, di kawasan ini sering terjadi longsor”, jelas Danramil. [min]

Akibat Covid-19, Keuntungan PDAM Menurun Rp300 Juta Akibat pandemi Covid-19, keuntungan Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso, menurun sekitar Rp300 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada Tahun 2019, keuntungan PDAM berada di angka Rp1,2 miliar lebih. Sementara pada Tahun 2020 kemarin pendapatan Rp900 juta.

Penurunan akibat pandemi Covid-19 ini, diantaranya karena adanya lembaga pendidikan yang berlangganan tutup, dan juga karena beberapa instansi pada waktu lalu sempat lockdown serta ada yang menerapkan WFH (Work From Home). Sehingga penjualan produk air bersih daerah ini pun berkurang.

Selain itu, subsidi yang dikeluarkan untuk Perusahaan Derah Air Minum belum juga diganti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso.

Direktur PDAM Bondowoso, April Ariesta Bhirawa mengatakan, penurunan keuntungan tersebut bukan disebabkan kinerja tetapi salah satunya karena subsidi belum diganti. Dari tahun 2018 sampai 2020.

Bhirawa mengaku, pihaknya tak hanya mampu bertahan, PDAM masih memiliki keuntungan. Meskipun nilainya tidak sama dengan tahun sebelumnya.

“Kurang lebih Rp5 miliar yang belum diganti oleh Pemerintah daerah.

Walaupun dalam masa pandemi Covid-19 ini, alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan bisa melayani Masyarakat dan perusahaan kami masih bisa untung,” katanya saat dikonfirmasi usai menerima Kunker komisi II DPRD setempat, Senin (25/1).

Ia berkomitmen, jika akan berusaha untuk membuat produk air mineral Ijen Water yang harganya bisa bersaing dipasaran.

“Insyaallah dengan gebrakan 2021 ini. Dimana koperasi PDAM akan membuat toko di depan. Sehingga bisa memasarkan produk PDAM. Sehingga legalitas air Ijen Water ini pada bulan ini sudah selesai, sehingga kita bersaing dipasar,” katanya.

Bhirawa pun berharap kepada OPD di Bondowoso ini untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum dengan menggukan produk air mineral Ijen Water.

“Kami melayaninya insyaallah nanti 24 jam untuk kebutuhan Ijen Water, sehingga ini bisa mendongkrak penjualan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi II DPRD Bondowoso, A Mansur,

S.H mengatakan, akibat pandemi Covid-19, pendapatan semua sektor sangat terdampak.

“Keuntungan PDAM Bondowoso memang mengalami penurunan.

Karena situasi pandemi. Tapi masih ada keuntungan meski menurun. Itu masih sangat stabil,” kata Mansur saat kunjungan kerja ke PDAM. Menurutnya Politisi PKB ini, pandemi Covid-19 berdampak pada konsumsi masyarakat terhadap produkproduk PDAM. Sehingga penjualan menurun. Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Daerah untuk subsidi ke PDAM untuk diberikan “Sampai hari kita minta kepada Pemerintah daerah, subsidi untuk PDAM pada tahun ini yang seharusnya itu diberikan, itu belum terlaksana,” katanya.

Pihaknya pun berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar subsidi untuk PDAM setempat pada tahun berikutnya supaya dimaksimalkan. [san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Komisi II DPRD Bondowoso saat melakukan kunjungan kerja ke PDAM setempat.

EKONOMI KPPU Minta Pemerintah Waspadai Harga Bawang putih Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memprediksi terdapat potensi kenaikan harga komoditas bawang putih pada akhir Maret atau awal April 2021 jika tidak ada penambahan pasokan (misalnya, melalui realisasi impor) komoditas tersebut pada awal tahun ini.

Potensi tersebut disebabkan oleh kemungkinan habisnya stok bawang putih pada akhir Maret 2021. Selama ini, bawang putih merupakan salah satu komoditas yang ketersediannya dipenuhi melalui impor (kurang lebih 80 s.d 90% dari total kebutuhan).

Sebagaimana diketahui, gejolak harga bawang putih selama 4 (empat) tahun terakhir selalu terjadi pada semester pertama, khususnya pada bulan Februari hingga Mei. Misalnya pada tahun 2020, harga rata-rata

bawang putih mengalami puncaknya di harga Rp 48.170/kg di bulan Februari, bahkan pernah mencapai Rp 52.397/kg di bulan Mei 2017.

Awal tahun ini, berdasarkan beberapa data, stok akhir bawang putih pada tahun 2020 adalah sekitar 150 ribu ton. Dengan skenario konsumsi normal bulanan bawang putih yang berkisar 40 ribu hingga 48 ribu ton per bulan, stok akhir 2020 hanya bisa memenuhi konsumsi bawang putih hingga akhir Maret 2021. Stok tersebut tidak cukup

memenuhi kebutuhan bulanan bawang putih pada April 2021.

Kekurangan stok tersebut, jika tidak dipenuhi dengan penambahan pasokan, misalnya melalui realisasi impor, tentunya akan menciptakan potensi kenaikan harga bawang putih yang kemungkinan terjadi menjelang habisnya stok tersebut.

Pola gejolak harga bawang putih tahunan dapat kembali terjadi.

Untuk itu, kata Komisioner KPPU, Guntur Syaragih, KPPU meminta Pemerintah untuk bersikap antisipatif dengan segera mengambil langkah-langkah pengamanan stok, agar gejolak harga bawang putih tidak terjadi dan persaingan antar pelaku usaha tetap terjaga.

Sebagaimana diketahui, bawang putih tidak masuk dalam kategori bahan komoditi pokok. Hal ini mengacu

Bawang putih yang diprediksi bakal naik harganya.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kondisi tersebut berimplikasi kepada

tidak diperlukan adanya intervensi yang ketat dari Pemerintah, khususnya berupa tata niaga importasi untuk komoditi Bawang Putih.

Potensi masalahnya adalah prosedur importasi saat ini mengacu kepada pasal 88 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (menggunakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Surat Persetujuan Impor), yang telah disederhanakan oleh pasal 33 ayat 15, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang pengaturan teknisnya dibuat dalam Peraturan Pemerintah.

Saat ini belum terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah atas perubahan tersebut. Kondisi ini turut dapat berpengaruh pada upaya pemenuhan pasokan melalui proses importasi bawang putih.[ma]

BURSA EKONOMI

Disparpora Bondowoso Siapkan Tim Reaksi Cepat Destinasi Wisata Bondowoso, Bhirawa Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bondowoso terus melakukan koordinasi terkait destinasi wisata dibawah pengelolaanya. Hal ini menyusul dengan adanya program pengajuan Ijen Geopark wilayah Bondowoso untuk mendapat status UNESCO Global Geopark (UGG). Karena sejak tahun 2021 wisata di Bondowoso ini menjadi pusat perhatian. Maka koordinasi antar lini terus digalakkan oleh Disparpora setempat.

Dengan harapan target yang ada di tahun ini tercapai.

Plt kepala dinas Disparpora Bondowoso, Retno Wulandari mengatakan khususnya dengan adanya program pengajuan Ijen Geopark wilayah Bondowoso untuk mendapat status UNESCO Global Geopark (UGG). Pihaknya menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) di lapangan, untuk memperbaiki segala kekurangan ataupun kendala.

“Disparpora sudah menyiapkan TRC wisata dan koordinator yang ditempatkan di masing-masing wilayah untuk memetakan permasalahan di lapangan agar selanjutnya dibahas dalam rapat internal dinas,” ujar Retno pada wartawan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Disparpora, Arif Setyo Raharto menambahkan adanya TRC Wisata tersebut, agar petugas di lapangan turut mengawasi ketersediaan dan kelayakan fasilitas pemerintah yang ada di destinasi wisata. “Tolong dijaga sebaik-baiknya, dirawat, kalau ada yang rusak atau hilang segera laporkan,” imbaunya.[san]

sudarno/bhirawa

Untuk memastikan lapak UMKM berjalan optimal, Wali Kota Madiun, Maidi memantau secara langsung praktek di lapangan, Senin pagi (25/1).

Pastikan Lapak UMKM Berjalan Optimal

Wali Kota Madiun Pantau Praktik di Lapangan Wisata Batu So’on Solor Kecamatan Cerme, yang menjadi salah satu destinasi wisata di Ijen Geopark wilayah Bondowoso.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3814 RDA, Honda, th. 2019, Merah Putih, a/n. Sumarmi, Ds. Besole, Besuki – T.Agung No. 7804/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4948 T, Honda, th.2008, Merah, a/n. Endik Setyadi, Kelurahan

Kepatihan - T.Agung No. 7805/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4129 RCN, a/n. Ratnawati, RT 3/2 Pelem, Ds. Serut, Boy-

olangu – T.Agung No. 7806/IMB/BI-IV/2021

SURABAYA HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO,

Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7807/IMB/BI-IV/2021 HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO,

Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7808/IMB/BI-IV/2021 HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO,

Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7809/IMB/BI-IV/2021

Kota Madiun, Bhirawa Pembangunan lapak UMKM menjadi salah satu upaya Wali Kota Madiun Maidi untuk memulihkan perekonomian warga di masing-masing kelurahan.

Kini, sebagian di antaranya telah usai dibangun dan mulai digunakan oleh warga untuk berjualan. Untuk memastikan lapak UMKM berjalan optimal, wali kota pun memantau secara langsung praktek di lapangan. Hal ini seperti tampak pada kegiatan Wali Kota

pada Senin pagi (25/1).

Orang nomor satu di Pemkot Madiun itu, telah berkeliling ke beberapa lapak UMKM. Di antaranya di Kelurahan Klegen, Tawangrejo, Sukosari, dan Kelun. “Lapak-lapak ini sudah mulai berjalan. Isi dagangannya juga beragam. Harapannya, ini bisa menjadi julukan warga untuk memenuhi kebutuhan,” tuturnya.

Meski saat ini Kota Madiun masih menjalankan aturan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wali Kota berharap perekonomian warga tetap bisa berjalan.

Apalagi dengan adanya lapak UMKM. Diharapkan upaya tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk bangkit dari kesulitan selama pandemi.

“Kami berharap, lapak UMKM ini dapat dimanfaatkan oleh warga dengan sebaik-baiknya, meningkatkan daya tarik wisatawan, dan bisa menja-

di jujukan ketika ada tamu,”kata orang nomor satu di Pemkot Madiun ini.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan agar masyarakat dapat mengelola lapak UMKM dengan baik. Terutama, menjaga kebersihan di sekitar area lapak. Sebab, kebersihan menjadi hal utama untuk menarik wisatawan. “Bangunan ini sama-sama kita rawat, kita manfaatkan, agar mendatangkan keuntungan bersama,” tandas Wali Kota.[dar]

Telkomsel Beri Hadiah Mobil ke Pelanggan Malang Surabaya, Bhirawa Telkomsel telah memberikan apresiasi kepada pelanggan setianya yang mengikuti program Program Telkomsel POIN Undi Undi untuk periode 18 November – 1 Desember 2020. Dan pelanggan setia simPATI Telkomsel yang berdomisili di Candi Sewu, Malang yakni Rio Yudo (31) telah berhasil memenangkan satu unit mobil Honda Brio.

“Kami ucapkan selamat kepada Bapak Rio Yudo yang telah menjadi salah satu pemenang mobil Honda Brio dalam program Telkomsel POIN Undi Undi Hepi periode 18 November – 1 Desember 2020 yang telah

kami serahkan secara langsung hadiah mobil tersebut hari ini. Bagi pelanggan setia Telkomsel yang belum beruntung pada program ini, kami ajak untuk terus menggunakan berbagai layanan Telkomsel, kumpulkan Telkomsel POIN, dan lakukan penukaran Telkomsel POIN pada berbagai program yang akan kami hadirkan ke depannya,” terang Manager Branch Malang Telkomsel, Erfan Sucahyo, Senin (25/1).

Erfan menambahkan selain hadiah mobil, berbagai hadiah juga ditawarkan pada Telkomsel POIN Undi Undi Hepi tahun 2020 yakni sepeda motor, smartwatch, smartphone, pulsa Telko-

msel, dan voucher belanja e-commerce yang diundi setiap minggunya selama tahun 2020. Untuk mengikuti program tersebut, pelanggan perlu melakukan penukaran Telkomsel POIN melalui aplikasi MyTelkomsel ataupun melalui UMB *700#.

Dengan ragam program undian yang ditawarkan bagi pelanggan, Erfan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatas namakan Telkomsel.

Dalam menyampaikan segala informasi kepada pelanggan mengenai program atau promosi berhadiah, Telkomsel selalu menggunakan mekanisme pemberitahuan resmi, seperti

melalui surat, pemberitaan di media massa nasional, informasi di GraPARI terdekat atau di Call Center Telkomsel, serta situs resmi perusahaanwww.telkomsel.com. Pelanggan juga tidak dikenakan biaya apa pun, semua pajak hadiah dan biaya distribusi ditanggung oleh Telkomsel.

“Ke depan, tentunya kami akan terus menghadirkan berbagai program dan penawaran menarik bagi pelanggan setia kami melalui Telkomsel POIN. Kami juga akan terus berkomitmen dalam menjaga pelayanan terbaik yang didukung teknologi terdepan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Erfan.[riq]

SELAYANG PANDANG

Perlu Perbaikan, Kolam Renang Kanjuruhan Belum Difungsikan Kab Malang, Bhirawa Pembangunan kolam renang internasional yakni Kolam Renang Kanjuruhan, yang berada di Desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang dibangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) kabupaten setempat hingga tahun 2021 ini belum diserahkan Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang.

Penyebab belum diserahkan kolam renang tersebut, kemungkinan masih banyak perbaikan, baik pada kolam renang indoor maupun outdoor, dan termasuk juga kolam renang loncat indah.

Menurut, Kepala Dispora Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto, Senin (25/1), kepada wartawan mengatakan, untuk kolam renang indoor secara fisik sudah layak dan sudah cukup, hanya tinggal mengecek sarana prasarana

(sarpras)-nya sebagai penunjang lainnya. Seperti kamar mandi ganti pakaian, jaringan listrik, dan saluran airnya, serta kebutuhan sarpras lainnya.

“Apabila nanti seluruh sarpras kolam renang indoor sudah siap, maka Dispora bersedia menerima serah terima dari DPKPCK Kabupaten Malang,” paparnya.

Dan nanti, lanjut dia, jika sarpras belum lengkap,maka dirinya minta untuk dilengkapi dulu. Sedangkan

cahyono/bhirawa

Kepala Dispora Kab Malang Atsalis Supriyanto (berkaos orenge) saat meninjau Kolam Renang Kanjuruhan, yang kini belum difungsikan

untuk untuk kolam renang outdoor dan kolam renang loncat indah masih membutuhkan banyak perawatan dan perbai-

kan. Karena kolam renang loncat indah dan kolam renang outdoor masih kotor. Sehingga perlu dicek untuk memastikan

apakah masih ada kebocoran atau tidak, karena kondisinyamasih belum siap digunakan.

Atsalis menjelaskan, da-

ri penyampaian DPKPCK, untuk sementara kolam renangindoor akan dilakukan penyerahan kepada Dispora,namun biaya pemeliharaan masih menjadi tanggungjawabDPKPCK. Tapi dirinya juga butuh kepapstian, dan sampai kapan terkait pembiayaan pemiliharaan, serta sampai berapa tahun DPKPCK dalam melakukan perawatan. Sehingga pihaknya butuh kepastian, agar setelah diserahterimakan, nantinya agar jelas mana yang mejadi hak DPKPCK dan mana yang menjadi hak Dispora.

“Intinya kami siap menerima penyerahan kolam renang dari DPKPCK, agar segera kolam renang tersebut bisa digunakan.

Mengingat Kolam Renang Kanjuruhan itu bertaraf internasional, dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang,” tegas dia.

Perlu diketahui, Malang Corruption Watch (MCW) sudah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, agar segera memfungsikan bangunan yang kini belum digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupatenn Malang. Karena bangunan tersebut telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah Kolam Renang Kanjuruhan.

“Jika bangunan yang hingga kini belum difungsikan, maka hal ini akan berpotensi mengalami kerusakan pada bangunan sebelum difungsikan. Sehingga kami mendesak Pemkab Malang segera untuk memfungsikan bangunan sesuai dengan peruntukkannya,” ujar Badan Koordiantor MCW Atha Nursasi. [cyn]

SAMBUNGAN

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

Halaman 11

Disnakertrans Siapkan Program Prioritas 2021 Tenaga Pendidik

Pegawai minimarket diberikan sanksi push up karena dua kali melanggar jam malam.

Langgar PPKM, Minimarket Terancam Ditutup

Gresik, Bhirawa Di akhir penutupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I, polisi masih menemukan pelanggaran, seperti yang dilakukan oleh pegawai minimarket di wilayah Kecamatan Manyar. Minimarket tersebut terancam ditutup lantaran melanggar aturan jam malam.

“Kami sudah mendapati dua kali, pegawai minimarket melanggar jam malam. Alasannya sama, sedang bersih-bersih. Pihaknya, tidak mentoleransi pelanggaran yang kembali diulangulang. Aturan PPKM harus ditegakkan, dengan tujuan meminimalisir penyebaran Covid-19.”

Ujar Kapolsek Manyar Iptu Bima Sakti Pria Laksana.

Sementara Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, para pelanggar PPKM akan dijatuhi beberapa hukuman seperti, sanksi tindak pidana ringan (Tipiring), teguran lisan dan hukuman fisik push up.

“Operasi yustisi akan terus digencarkan, di seluruh polsek jajaran selama penerapan PPKM. Sesuai dengan Inpres 6/2020, Pergub Jatim 2/2020 dan Perbup Gresik 22/2020 serta Intruksi Kemendagri 1/2020. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tegas Kapolsek Manyar tersebut. [kim]

Pembahasan APBD Situbondo 2021 Macet l

Pemprov. Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dam Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim memiliki sembilan program prioritas pada tahun 2021, hal ini mengingat Tahun 2020 terutama di akhir Desember, Disnakertrans Jatim mengalami tantangan yang berat karena angka pengangguran meningkat.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, untuk mengatasinya, Disnakertrans melakukan breakdown persoalan.

Selanjutnya diharapkan Disnakertrans bisa berkontribusi besar dalam menyelesaikan persoalan pengangguran dan hal ini menjadi target capaian dalam rangka Jatim Bangkit 2021.

Disnakertrans Jatim mempunyai sembilan program prioritas dalam Jatim bangkit, yaitu pertama, milenial job center (program penempatan tenaga kerja), kedua pelatihan kerja

di 16 UPT BLK ( program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di 16 UPT BLK).

Ketiga, pelatihan instensif 480 jampel di 16 UPT BLK (program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di 16 UPT BLK ). Keempat, job market fair, (program penempatan tenaga kerja dan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di 16 UPT BLK).

Kemudian ke lima. revitalisasi 16 UPT BLK (program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di 16 upt blk). Ke enam kerjasama daerah penempatan transmigrasi dengan daerah tujuan (program perencanaan kawasan transmigrasi dan program pembangunan pembangunan kawasan transmigrasi).

Ketujuh, pelatihan dan sertifikasi CPMI (program penempatan tenaga kerja). Kedelapan, vocational train-

ing pasca kepulangan pmi (Pekerja Migran Indonesia) (program penempatan tenaga kerja ). Dan ke sembilan, pengembangan shelter sebagai pusat konsultasi dan pendampingan (program penempatan tenaga kerja) Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap Disnakertrans Provinsi Jatim memaksimalkan keberadaan shleter bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim.

Keberadaan shelter ini diharapkan mampu membantu TKI bila mereka kebingungan ketika hendak pulang kampung.

Pembangunan shelter di Bandara Juanda tersebut semata untuk memastikan para TKI bisa pulang dengan aman dan selamat. Sebab sebagian besar dari mereka membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak.

Shelter juga dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan. [rac]

Pendapatan PNS Baru Pemprov Bisa Capai Rp10 Juta Sambungan hal 1 Lebih lanjut Nurkholis mengatakan, para CPNS akan langsung bekerja dan dapat menerima penghasilan sebesar 80 persen. Penghasilan itu terdiri dari gaji dan remunerasi. Bagi PNS baru yang berasal dari lulusan S1, mereka sudah menempati golongan III-a dan kelas jabatan antara 5 - 6. “Kalau analis biasanya kelas jabatannya 7, tapi kalau PNS baru itu biasanya antara 5 - 6. Tapi remunerasi berbeda dengan gaji. Karena dibayarkan setelah bekerja, kalau gaji dibayar saat awal bulan,” tutur Nurkholis Satrya Indra Tjahyadi salah satu yang beruntung menerima SK tersebut dari Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia yang diterima melalui formasi disabilitas mengungkapkan rasa syukurnya setelah lebih dari satu tahun menunggu momen itu.

“Saya sangat bersyukur karena prosesnya cukup lama sejak pendaftaran hingga penerimaan SK CPNS sudah satu tahun lebih. Apalagi dari proses seleksi sampai bertemu masa pandemi, semua seperti serba tidak pasti,” tutur Satrya ditemui usai menerima SK CPNS di Ruang l

Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (26/1).

Disinggung soal gaji, Satrya mengaku telah mendapatkan informasi seputar gaji CPNS yang baru akan diberikan sebesar 80 persen. “Mungkin sekitar Rp 2,5 juta,” kelas dia.

Satrya dengan ketunaan netra itu merupakan CPNS asal Surabaya yang diterima di SLB Karangrejo, Madiun sebagai guru kelas.

Selama proses pelaksanaan tes, baik SKD maupun SKB dia merasa puas dengan layanan yang diterima dari panitia. Bahkan selama tes dia mendapat layanan khusus dari panitia dengan dibacakan soal-soalnya.

Dengan diterimanya SK CPNS ini, dia mengaku telah siap mengabdi di Pemprov Jatim. “Untuk seleksi sebenarnya sama dengan umunya. Tapi untuk formasi disabilitas kita mendapat tambahan waktu dari 90 menit menjadi 100 menit saat tes,” ujar Satrya.

Dalam penyerahan SK tersebut, tercatat sebanyak 1.312 CPNS untuk formasi guru, 316 CPNS formasi tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sebanyak 364 CPNS. Mereka saat ini sudah mendapatkan gaji 80 persen dan menunggu mengikuti latsar baru kemudian diangkat senagai PNS. Di Jatim, total ada sebanyak 21

orang penyandang disabilitas yang mendapatkan SK pagi ini. Mayoritas mereka adalah tenaga pendidik guru.

Selain itu, juga ada formasi cumlaude sebanyak 28 orang. Sedangkan 1.690 lainnya adalah formasi umum.

Gubernur Khofifah mengatakan, seluruh CPNS diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat Jawa Timur. Dan yang terpenting menurut Khofifah, para ASN diharuskan untuk siap bersinergi dimanapun nanti mereka ditempatkan bekerja.

“Selamat melaksanakan tugas bagi semua. Hari ini kita butuh kecepatan, kecepatan respon, kecepatan pelayanan dan juga ketepatan di sektor masing-masing,” kata Khofifah.

Lebih lanjut sebagai birokrat, Khofifah berpesan agar seluruh jajaran CPNS mengedepankan etika yang santun, tegas dan juga memiliki etos kerja yang berdedikasi tinggi. Integritas menjadi ruh dalam bekerja yang tidak boleh ditawar.

“Jatim tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus bersinergi. Yang perlu kita resapi bersama, Jatim ini memberikan pelayanan sampai 17 provinsi, artinya jika anda meningkatkan produktivitas, maka njenengan meningkatkan pelayanan pada separo Indonesia,” Ucap Khofifah. [tam]

Sambungan hal 1

CLS) masuk salah satu penyebab tidak adanya pembahasan lanjutan APBD Situbondo tahun 2021,” jelas Sekda Syaifullah.

Mantan Asisten II Setdakab Situbondo itu menambahkan, sebenarnya tim eksekutif tidak diam dan sudah melalukan tahapan lanjutan berupa permintaan Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi kepada Gubernur Jatim agar mengeluarkan Perbup Pengeluaran Kas. Dengan disetujuinya Perbup itu, tegas Sekda Syaifullah, pihaknya sudah bisa membayar gaji ASN, membayar listrik, air dan pelayanan. “Jadi sementara ini masih sampai pada Perbup itu,” papar Sekda Syaifullah.

Apa ada yang mengganjal antara tim eksekuitf dan legislatif ? secara tegas Sekda Syaifullah menilai hal itu pada persoalan politik, yang bisa dipahami sejumlah elemen di Kota Santri. Terkait policy politik itu, terang Sekda Syaifullah, murni kewenangan Wabup sebagai pengambil kebijakan. “Saya sudah menyampaikan dan menyajikan pada data. Tetapi yang mengambil policy itu adalah Wabup Situbondo,” pungkas Sekda Syaifullah.[awi]

Paparkan Inovasi 2021 l

Sambungan hal 1

olahraga, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Lebih lanjut dikatakan Hudiyono, program unggulan di Biro Kessos adalah pemberdayaan imam masjid melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru madin (madrasah diniyah) dengan memberikan beasiswa S1 dan S2 melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD), pemberian tunjangan kepada Hafidz dan Hafidzoh melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).

“Selain itu, Biro Kessos juga memberikan beasiswa ke Universitas Al Azhar Kairo Mesir melalui LPPD,” papar Hudiyono yang saat ini juga masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, pada Rapat Koordinasi Inovasi OPD Pemprov Jatim secara virtual, akhir pekan lalu.

Hudiyono juga membeberkan beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan Biro Kessos untuk mendukung dan mengimplementasikan program strategis Gubernur Jawa Timur, yakni “Jatim Bangkit”. Antara lain, Desa disabilitas, kampung wisata peduli protokol kesehatan, millenial job center (MJC), dan Desa kesalehan sosial.

Bahkan Biro Kessos juga mempunya inovasi pelayanan publik untuk mendukung program “Jatim Bangkit”, yaitu melalui program Sistem Informasi Terpadu Islamic center Jawa Timur (SITI SIP), dan Program Arum Kesra, yaitu sistem aplikasi yang berisi rumusan kebijakankebijakan. [tam]

Wagub Jatim Emil mengendarai mobil listrik.

Insentif Pajak Mobil Listrik Hingga 90 Persen l

Sambungan hal 1

sesuai arahan Mendagri. Sehingga pajak dan bea balik nama jauh lebih rendah dari mobil biasa.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, insentif pajak dan BBN yang diberikan kepada mobil listrik mencapai 90 persen dari dasar pengenaan. Sehingga pajak hanya di pungut 10 % dari pajak yang seharusnya. Tarif pajak mobil listrik sendiri sebesar 1,5 persen dari

dasar pengenaan. Sementara tarif BBN sebesar 10 persen dari dasar pengenaan.

Tidak hanya insentif pajak, bahkan rencananya akan ada skema diskon pengisian listrik di jam-jam yang PLN tidak sibuk. Malam hari misalnya. Sejauh ini di Jatim baru ada tiga stasiun pengisian mobil listrik. Di Surabaya, Kraksan, dan Banyuwangi. “Saya mau diajak melihat stasiun pengisian di PLN. Saya seumur-umur belum pernah bahkan melihat mobil listrik,”

kata Emil.

Diakui Emil, Jatim sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan mobil maupun motor listrik. Sebab, Jatim memiliki banyak pembangkit.

Bahkan tidak hanya mobil dan motor listrik, pemerintah juga sedang mendorong suplay chain industrinya agar juga tersedia di Jatim. “Untuk ke depan mungkin bisa dipertimbangkan penggunaannya di pemerintahan termasuk motor-motor listrik karya ITS,” pungkas Emil. [tam]

Tak Masuk Formasi CPNS 2021 l

Sambungan hal 1

kapnya lihat tabel). “Guru memang tidak masuk daam formasi CPNS tahun ini. Memang sesuai program pemerintah yang ingin mengangkat 1 juta guru dan kita ( Jatim) mengajukan 13.787 guru. Itu jumlah yang banyak,” tutur Nurkholis dikonfirmasi, Senin (26/1).

Melalui skema PPPK ini, pemerintah berharap dapat menampung sebanyak mungkin jumlah guru. Bahkan dengan PPPK, guru yang akan pensiun pun berkesempatan mengikuti seleksi. “Tidak hanya dibatasi yang usianya 35 tahun. Mau pensiun pun bisa mendaftar PPPK,” jelas Nurkholis.

Bahkan, lanjut Nurkholis, Pemprov Jatim telah mengusulkan ke Menteri PAN -RB agar memberikan prioritas bagi guru yang telah mengajar lebih dari lima tahun. Misalnya seperti GTT (Guru Tidak Tetap) yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan khusus. “Ada usulan Kepala Dindik Jatim agar diberikan prioritas bagi mereka yang sudah lima tahun mengabdi. Kasihan mereka sudah lama kerja tapi kesempatannya sama kan tidak ada poin,” jelas Nurkholis.

Terkait pelaksanaan, Nurkholis memperkirakan proses seleksi dapat dilaksanakan pada triwulan kedua tahun ini. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa dilaksanakan.

Termasuk formasi yang akan disetujui Menteri PAN - RB untuk Pemprov Jatim. “Jumlah itu masih yang kita ajuan. Semoga disetujui. Kita ini hanya panselda yang melaksanakan kebijakan panselnas,” tutur Nurkholis.

Untuk seleksi PPPK, Nurkholis menjelaskan bahwa setiap pelamar juga harus mengikuti tes layaknya CPNS. “Sama, harus ikut tes CAat (Computer Assissted Test) juga,” pungkas dia. [tam]

Stunting Tinggi, IPM Jatim Peringkat 15 dari 34 Provinsi l

Sambungan hal 1

masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa?. Hal ini dika­renakan Jatim masih meng­hadapai masalah stunting yang berimplikasi terhadap kualitas SDM,” ujar Andriyanto, saat dikonfirmasi, Senin (25/1).

Dijelaskannya, tingginya prevalensi stunding di Indonesia yakni 27,7 persen dan Jatim 26,9 persen menunjukkan masalah kesehatan masih menjadi permasalahan yang serius.

“Stunting merupakan tragedi yang tersembunyi. Stunting terjadi karena dampak kekurangan gizi kronis selama 1.000 hari pertama kehidupan. Kerusakan yang terjadi mengakibatkan perkembangan anak yang irreversible atau tidak bisa diubah, anak tersebut tidak akan pernah mempelajari atau mendapatkan sebanyak yang dia bisa,” paparnya.

Andriyanto memaparkan, studi-studi saat ini menunjukkan bahwa anak stunting sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang turun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa.

Anak stunting juga menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang kurang pendidikan, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

“Oleh karena itu, anak stunting merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif masyarakat di masa akan datang,” ujar Andriyanto sembari mengatakan, peringatan ke-61 Hari Gizi Nasional tahun ini bertema Remaja Sehat, Bebas Anemia.

Andriyanto mengatakan, sudah saatnya permasalahan stunting yang diikuti dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Jatim haruslah diperbesar, agar seluruh sektor dan program melakukan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan konvergen. Intervensi yang dilakukan haruslah yang cost efektif, dimana dilakukan oleh sektor non kesehatan yang memberikan kontribusi sampai 75 persen berupa intervensi sensitif dan sektor kesehehatan yang memberikan kontribusi 25 persen berupa intervensi spesifik.

“Intervensi pencegahan dan penanganan stunting adalah fokus di 1.000 hari pertama kehidupan. Yaitu sejak kehamilan sampai anak berusia dua tahun, dimana pada periode ini 85 persen otak manusia terbentuk,” tandasnya. [iib]

Dulu Dipuja, Kini Lemah karena Gagal Ginjal Stadium 5 l

Sambungan hal 1

dia tidak memiliki pekerjaan setelah diberhentikan sebagai PTT di salah satu dinas Provinsi Jatim.

Untuk menopang hidupnya kini ia hanya bisa bertahan dengan sisa uang bonus selama menjadi atlet. Ada beberapa atlet maupun pelatih yang peduli dengnanya dengan memberikan sejumlah dana untuk pengobatan.

Salah satunya adalah pengurus KONI Jatim yang memberikan dana setiap bulannya untuk berobat. “Sertifikat rumah saya juga sudah saya gadaikan untuk pengobatan dan biaya anak saya,” katanya saat dihubungi melalui telepon

genggamnya, Minggu (24/1).

Lebih lanjut ayah dari Mahira Hasna Kamila (5) dan Abizam Rizki Afandi (3) menceritakan awal dirinya divonis gagal ginjal stadium 5, saat itu ia masih tergabung di Puslatda Pencak Silat Jatim 2016, kondisinya tiba-tiba drop usai menjalani latihan untuk persiapan PON XIX Bandung.

Karena kondisinya yang tidak memungkinkan akhirnya ia gagal membela Jatim di PON XIX 2016 Bandung dan harus menjalani serangkain pengobatan.

“Saat itu saya periksa di RSI Nganjuk dan diindikasi pembengkaan jantung, tapi setelah diperiksa di laboratorium saya menderita gagal ginjal,” terang atlet

dari perguruan PSHT itu.

Setelah itu aktivitas sang pendekar berubah drastis, jika biasanya ia meng­ eluarkan keringat untuk berlatih, kini ia harus mengeluarkan dana untuk biaya pengobatan dan menghidupi anak dan istrinya. “Saya menggunakan BPJS, namun ada beberapa obat yang harus dibeli dan sekarang saya harus cuci darah 4 kali dalam sehari,” katanya.

Saat disinggung mengenai pekerjaan, Bruno mengaku sudah pernah dijanjikan oleh pelatih, Pengurus IPSI dan beberapa pejabat Pemprov Jatim, tapi semua itu kini tinggal janji.

Bahkan pada tahun 2009 saat itu ada sekitar 80 atlet dan pelatih berprestasi

yang diterima sebagai PNS, sayangnya saat itu Bruno dan adiknya Pranoto gagal dalam tes.

“Saat itu pelatih pengurus IPSI Jatim meminta saya fokus latihan karena mereka mengatakan kalau soal pekerjaan sudah ada yang mengurus. Bahkan saya juga punya surat rekomendasi dari orang penting di Jatim tapi semuanya tidak bisa membantu saya menjadi PNS. Surat rekom saat ini masih tersimpan di koper,” kenangnya.

Kini sang juara itu hanya bisa pasrah dengan nasibnya, ia hanya berharap penyakitnya bisa sembuh dan bisa bekerja kembali sebagai PTT atau bahkan menjadi PNS. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Pahing, 26 Januari 2021

KILAS DAERAH

Barang bukti yang diamankan dari tersangka Agung Wibowo, Senin (25/1).

Polisi Amankan Tersangka Jual Beli Tanah Rp 225 Miliar Polda Jatim, Bhirawa Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim berhasil mengungkap kasus jual beli tanah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Alhasil, satu tersangka bernama Agung Wibowo (41) warga Jl Ahmad Yani, Surabaya beserta barang bukti diamankan Polisi. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, tersangka ini bertindak sebagai perantara (makelar) jual beli tanah milik korban, yakni Miftahur Roiyan dan ibunya Elok Wahibah. Terhadap tanah milik korban yang di Dusun Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tersangka menjanjikan akan menjualkan dengan harga miliaran rupiah.

"Korban pun percaya dengan tersangka, karena diberi 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri total Rp 225 miliar. Serta menunjukkan satu lemari berisi uang (mainan) pecahan 100 senilai miliaran rupiah. Sehingga korban langsung menyerahkan SHM miliknya," kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (25/1).

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto menambahkan, korban menyerahkan SHM miliknya pada 2017. Hingga 2019 tidak ada kejelasan penjualan tanah seperti yang dijanjikan tersangka. Melainkan oleh tersangka SHM milik korban telah digadaikan oleh tersangka ke pihak lain. [bed]

Halaman 12

Penyerahan SK CPNS Dilakukan Secara Virtual Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan akhirnya mengambil pilihan menyerahkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS Tahun Formasi Tahun 2019 secara vitual di 3 tempat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Fadeli pada kesempatan yang sama di Ruang Pertemuan Gajah Mada, Senin (25/1).

"Akhirnya kita mengambil pilihan ini karena pandemi Covid 19 dan Kabupaten Lamongan masuk dalam wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jadi penyerahan SK CPNS ini dilakukan di tiga tempat yakni Ruang Pertemuan Gajah Mada, Airlangga, dan Command Center secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan", Ungkap Fadeli.

Menurutnya penyerahan SK ini tidak boleh ditunda-tunda karena hal ini sudah ditunggu oleh para CPNS. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bambang Hadjar jumlah formasi CPNS Tahun 2019 adalah sebanyak 477 dengan rincian 301 orang tenaga pendidikan, 95 orang tenaga kesehatan, dan 81 orang tenaga teknis.

Bupati Fadeli saat menyerahkan SK CPNS dengan penerapan protokol kesehatan.

Bupati Fadeli mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran seluruh CPNS anggota baru Pemkab Lamongan karena memang Pemkab Lamongan sedang membutuhkan SDM yang handal.

"Saya yakin kalian semua adalah yang terpilih yang memiliki SDM

yang handal yang dibutuhkan oleh Pemkab Lamongan. Kabupaten Lamongan telah memiliki landasan yang kuat yakni SAKIP dengan predikat A dan WTP yang sudah tiga kali berturut-turut di dapat. Insyaallah dengan kehadiran kalian dengan etos kerja yang baik Pemkab Lamongan akan

Alimun Hakim/Bhirawa

semakin berinovasi dan lebih maju lagi", Harap Fadeli.

Beliau juga berpesan agar CPNS tetap menjaga protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah mendapatkan SK agar langsung pulang tidak berkerumun. [aha.yit]

Dirut Perumdam Tirta Pendalungan Sujud di Depan Karyawan Dirut: Sedih, Akhir Periodesasi, Pejabatnya Langgar Kode Etik Jember, Bhirawa Meskipun banyak capaian yang sudah diraih, di penghujung periodesasi jabatan sebagai Direktur Utama Perumdam (Perusahaan Umum Daerah Air Minum) Tirta Pendalungan Jember (dulu PDAM), Ady Setiawan merasa sedih dan kecewa. Gegara salah seorang oknum pejabat dilingkungan perusahaannya telah melanggar kode etik.

Luapan kesedihan Ady Setiawan ditunjukkan dengan bersujud didepan karyawannya, saat memimpin Apel di halaman kan-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur

CPNS Baru di BPBD Provinsi Jatim

Dituntut Siap Bekerja Keras dan Tangguh dalam Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggelar acara penyerahan SK CPNS Pemprov Jatim Formasi Tahun 2019 secara daring, Senin (25/1). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Penyerahan SK CPNS secara virtual yang dilakukan dari kantor masing-masing ini diikuti sebanyak 1.812 CPNS Pemprov Jatim. Dari jumlah tersebut, 5 orang CPNS ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim.

Hadir dalam acara ini, Wagub Jatim, Emil E. Dardak; Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono; Kepala BKN Regional II, Tauchid Djatmiko; Kepala BKD Jatim, Nur Kholis. Kemudian Plt Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja dan Kasubag TU BPBD Jatim, Kemal Faruk.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat kepada 1.812 tenaga baru di lingkungan Pemprov Jatim. Pihaknya berharap semua CPNS segera beradaptasi di lingkungan kerjanya. Serta dapat bergerak Cettar (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), sehingga bisa membawa Jawa Timur sebagai Provinsi yang unggul dan sejahtera.

“CPNS adalah abdi negara. Jangan sampai ada CPNS yang masih mempertanyakan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Jangan pernah ada dalam pikiran semua CPNS untuk mengganti empat pilar itu dengan yang lain,” pesannya.

Senada dengan Gubernur Jatim, Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja berpesan kepada lima CPNS

tor di Jalan Trunojoyo Kec. Kaliwates Jember, Senin (25/1).

"Saya merasa sedih, karena dimasa akhir periodesasi masih ada pejabat saya yang melanggar kode etik perusahaan. Sebagai pimpinan, apapun keinginan pegawai untuk memajukan perusahaan akan saya lakukan meskipun harus mencium kaki karyawan.

Tapi tolong, jika ada rahasia perusahaan jangan disebar luaskan. Itu pelanggaran pidana UU IT. Tidak boleh mentransfer atau mendistribusikan sesuatu yang bersifat rahasia kepada orang yang tidak berhak," tandas Ady Setiawan usai apel kemarin.

Ady Setiawan kemudian menceritakan muasal persoalan yang menyebabkan dirinya menjadi galau.

Ady mengaku, beberapa waktu lalu, ia bersama para pejabatnya menggelar rapat internal rencana festival RKAP (Rapat Kerja Anggaran Perusahaan) bentuk transparasi keuangan dan program kepada masyarakat.

Namun karena dimasa pandemi, rapat internal pun digelar secara zoom (daring). Tanpa sepengetahuan dirinya dan SOP perusahaan, ada salah seorang oknum pejabatnya merekam rapat internal tersebut. " Yang membikin kami sedih, rekaman rapat tersebut disebarluaskan kepada orang yang tidak berkepentingan. Meski substansi rapat membahas persiapan RKAP, tapi ini khan rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya," tandasnya.

Ady mengaku meskipun capaian selama 4 tahun menjabat sebagai Dirut lebih baik dari sebelumnya, namun ia masih mengaku sedih karena sikap dan perbuatan oknum pejabatnya. Kita tahu capaian selama 4 tahun semakin meningkat, baik dari jumlah pelanggan maupun setorannya (PAD). Dari pelanggan, kini jumlahnya mencapai 45 ribu pelanggan dari sebelunya 32 ribu pelanggan. [efi]

Dirut Perumdam Tirta Pendalungan Jember Ady Setiawan saat akan bersujud di depan karyawannya, Senin (25/1).

Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja menyerahkan SK CPNS kepada salah seorang CPNS yang ditempatkan di BPBD Provinsi Jatim, Senin (25/1).

yang bertugas di BPBD Jatim agar segera beradaptasi. Dibutuhkan kerja keras dan keikhlasan dalam menjalankan semua tugas-tugas yang ada di BPBD Jatim, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

“Selamat bergabung. Segera beradaptasi, harus siap bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tangguh dalam urusan penanggulangan bencana,” pintanya. Pihaknya berharap kelima CPNS ini dapat bekerja keras demi masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu kesiapsiagaan dan ketangguhan para personel BPBD merupakan modal awal untuk itu semua.

BPBD Jatim, sambung Erwin, sesuai tugasnya yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jatim. Sedangkan sesuai fungsinya

dibagi tiga, yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pengendalian.

Tugas dan fungsi inilah yang perlu diingat dan dilakukan personel BPBD Jatim, termasuk bagi anggota baru.

“Kelima anggota baru ini diharapkan dapat menjadi semangat dalam upaya penanggulangan bencana. Mari tunjukkan semangat jiwa raga sebagai generasi muda yang harus berbakti demi masyarakat, bangsa dan negara,” harapnya. Adapun kelima CPNS baru di BPBD Jatim, yaitu Bayu Agung Satria (Penyusun bahan informasi & publikasi), Onedha Mawaddah Munzila (Penyusun bahan informasi & publikasi), Mukhtarodin Widodo (Analis mitigasi bencana), Irena Sulistya Ariza (Analis bencana), dan Yani Kusumastuti (Analis bencana). [bed*]

Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja memberi pengarahan kepada CPNS yang ditempatkan di BPBD Provinsi Jatim, Senin (25/1).

Dewan Minta Pemkot Surabaya Maksimalkan PT YKP DPRD Surabaya, Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendesak Pemkot Surabaya, agar serius memaksimalkan fungsi PT. YKP (Yayasan Kas Pembangunan) Surabaya, untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, akuisisi PT. YKP oleh Pemkot Surabaya yang sebelumya berbentuk Yayasan hanya berganti pengurus saja, yang sekarang banyak dijabat para pejabat Pemkot Surabaya. Namun tidak dirasakan manfaatnya bagi APBD pemkot Surabaya, dan masyarakat. Padahal akuisisi itu disambut meriah oleh warga Surabaya.

"Kita pernah hearing dengan Dinas Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya, mereka menyatakan tidak ada kontribusi APBD dari PT YKP," jelasnya. Thoni mendesak Pemkot Surabaya semestinya menjadikan PT. YKP sebagai BUMD agar berkontribusi bagi APBD dan masyarakat dibidang property.

"Dari pada repot mengurusi aset PT. YKP yang belum terjual dengan mendirikan BUMD baru," jelasnya. Dengan menjadikannya sebagai BUMD, PT. YKP bisa menyediakan rumah terjangkau bagi warga Surabaya, yang sam-

Arif Fathoni

pai sekarang belum memiliki rumah.

"Rumah-rumah PT. YKP yang belum terjual bisa di jual dengan kredit murah. Atau memanfaatkan aset-aset tanah PT. YKP untuk dibangun tipe rumah sederhana untuk masyarakat," terang Thoni. Politisi muda yang juga

menjadi Ketua DPD Golkar Surabaya itu, meminta agar Walikota Surabaya terpilih memikirkan hal itu. Dan menjadikannya sebagai salah satu program kerjanya nanti. Thoni kembali menjelaskan kalau PT. YKP memiliki aset tanah yang luas. "Berhektar-hektar.

Yang paling banyak diwilayah Rungkut dan Wonocolo," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini pernah mengatakan, kalau aset PT. YKP nilainya triliunan rupiah. "Ini nilai yang sangat luar biasa untuk warga Surabaya. Kalau boleh saya sampaikan nilainya Rp5 triliun itu lebih, Rp10 triliun juga mungkin lebih. Karena sangat besar sekali," kata Risma saat penyerahan aset PT. YKP oleh Kejaksaan Tinggi Jatim pada Kamis (18/7/2019) lalu. Menurut Risma, jika seandainya nilai aset YKP seandainya sekitar Rp10 triliun saja.

Maka itu sama dengan sepertiga dari aset kekayaan Pemkot Surabaya.

"Jadi aset itu akan naik dengan pesat sekali. Karena kekayaan kami kalau NJOP kalau aset kekayaan kami 30 triliun. Ini kalau nilainya 10 triliun saja itu menjadi sepertiga dari aset kami," pungkasnya. [dre.adv]