binder26nov20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 26 NOVEMBER 2020

Pemprov Jatim Terima DIPA dan TKDD 2021

Gubernur Tancap Gas Laksanakan Instruksi Presiden RI Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021. DIPA dan TKDD tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara pada Rabu (25/11) pagi.

Khofifah mengatakan Pemprov Jatim akan segera tancap gas melaksanakan instruksi presiden dalam memaksimalkan penggunaan anggaran demi merealisasikan pembangunan.

Seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan terus diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat.

“Semua akan segara kita lakukan percepatan sesuai instruksi presiden bahwa ada empat fokus APBN tahun anggaran 2021 yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dan pemulihan ekonomi nasional untuk dukungan UMKM dan dunia usaha,” tutur Gubernur Khofifah.

Selain itu, fokus APBN juga ditujukan kepada reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang akan segera dibelanjakan dan dimanfaatkan.

DIPA sendiri merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun berdasarkan  ke halaman 11

Gubernur Terima Penghargaan Top 45 KIPP Polda Ungkap Kasus Investasi 2020 untuk Program Klinik BUM Desa Raup Keuntungan Rp 15 Miliar

Bodong Mata Uang Asing

Polda Jatim, Bhirawa Ditreskrimum Polda Jatim mengungkap kasus investasi bodong berkedok transaksi mata uang asing (Forex). Satu tersangka berinisial PP (39) warga Kabupaten Kediri berhasil diamankan beserta barang bukti tindak pidananya.

“Motif tersangka ini melakukan kerjasama melalui investasi ilegal atau investasi bodong berupa transaksi mata uang asing. Dari kasus ini satu orang melapor, mewakili lima belas orang korban yang menginvestasikan sebanyak Rp 15 miliar kepada tersangka, dan tidak penah mendapatkan keuntungan dari investasi ini,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (25/11).

Pria yang akrab disapa Yudo ini menjelaskan, tersangka PP ini dulunya pernah bekerja sebagai karyawan (mantan karyawan) salah satu bank plat merah. Para korbannya merupakan teman tersangka saat menjadi karyawan di bank tersebut. Bermodalkan kepercayaan kepada tersangka, para korban mengikuti investasi bodong berupa trading mata  ke halaman 11

MITRA

Usul Sekolahkan Dokter di Kepulauan PERHATIAN besar diberikan salah seorang anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr Ir Zainal Abidin SE MM, kepada para dokter yang mengabdikan diri di kepulauan.

Caranya dengan mengusulkan agar para dokter tersebut disekolahkan lagi menDr Ir Zainal Abidin jadi

Sentil

Bukan Cuti, ASN Berpolitik Harus Mundur - Mungkin ada yang merasa ?

Kematian Nakes Akibat Covid-19 Terus Bertambah - Waspada, ingat Prokes Satu Tahun Stagnan, OPD yang Loyo Harus Didorong - Dan digerakkan supaya kerja

dokter spesialis.

Tujuannya agar kualitas para dokter dikepulauan menjadi lebih baik.  ke halaman 11

Pemprov,Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 dari Menteri PAN RB Bapak Tjahyo Kumolo, Rabu (25/11) di Jakarta. Penghargaan Top 45 KIPP diberikan kepada Gubernur Khofifah dari Program Klinik BUM Desa Provinsi Jatim dalam kategori inovasi pemerintah provinsi.

Masuknya program Klinik BUM Desa dalam pemenang Top 45 KIPP tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 192/2020 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020, yang diumumkan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, secara virtual Senin (27/7) lalu.

Top 45 KIPP terdiri atas 7 inovasi dari kementerian, 5 inovasi lembaga, 7 inovasi dari pemerintah provinsi, 19 ino-

Gubernur Khofifah saat menerima penyerahan DIPA dan Buku TKDD dari Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11).

Bupati Situbondo Positif Covid-19

Jabatan PLH Tunggu Rekom dari Gubernur

Situbondo, Bhirawa Pasca dinyatakan positif Covid-19, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah karena harus menjalani perawatan. Pihak Pemkab juga sudah mengirim surat ke Gubernur Jatim untuk menunjuk PLH Bupati.  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 dari Menteri PAN RB Bapak Tjahyo Kumolo, Rabu (25/11) di Jakarta.

vasi dari pemerintah kabupaten, serta pemerintah kota yang menyumbangkan 7 inovasi.

Selain Program Klinik Bumdesa, dari Jatim juga ada 3 inovasi yang masuk top 45 KIPP 2020 kategori inovasi kabupaten dan kota, yakni program Sepasar Pedas dari Kota Malang, program

Gayatri dari Kota Mojokerto, dan program Rumahku SIP dari Kabupaten Gresik.

Gubernur Jatim , Khofifah Indar Parawansa menyatakan bersyukur dengan hasil yang dicapai program Klinik Bumdesa  ke halaman 11

Kematian Nakes Akibat Covid-19 Terus Bertambah Tulungagung, Bhirawa Jumlah tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tulungagung yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan meninggal dunia terus bertambah.

Saat ini jumlahnya sudah mencapai empat orang setelah satu nakes lagi meninggal dunia pada Selasa (24/11) malam.

Wajubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (25/11), mengungkapkan nakes yang semalam meninggal dunia

sebelumnya sudah mendapat perawatan di rumah sakit di Surabaya.

“Ada komorbid (penyakit penyerta) yang memperparah kondisinya sehingga meninggal dunia,” ujarnya.

Ia berharap dengan kematian satu lagi nakes tersebut tidak sampai membuat perubahan zona dalam tingkat kerawanan penularan Covid-19 di Tulungagung. Apalagi tingkat kesembuhan pasien Covid19 juga masih terbilang tinggi.  ke halaman 11

Galih Nusantoro

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah bersama Plt Kadinkes Achmad Yulianto dan Jubir Satgas Covid Dadang Aries Bintoro memberikan keterangan usai Bupati Situbondo dinyatakan positif terpapar Covid-19 di Pemkab Rabu (25/11).

Bukan Cuti, ASN Berpolitik Harus Mundur DPRD Jatim, Bhirawa DPRD meminta agar ASN mematuhi segala aturan terkait netralitas dalam Pilkada. Sebab disinyalir masih ada ASN yang tidak netral dan bahkan diduga memberikan dukungan ke pasangan calon. Legislatif mengimbau jika ada ASN yang terlibat kampanye lebih baik mundur dari ASN. “ ASN dalam Pilkada tetap harus netral. Seandainya cuti, kan tetap ASN, itu harus tetap netral.

Kecuali kepala daerah aktif. Ingin mesuport/ kampanye tehadap salah satu calon kepala daerah harus cuti, karena kepala daerah aktif kan pejabat politis,” kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dr Freddy Poernomo saat dikonfirmasi Bhirawa,  ke halaman 11

Cerita Inspiratif Dua Wisudawan UM Surabaya

Usia Senja dan Keterbatasan Fisik Tak Jadi Penghalang, Bisa Lulus Tepat Waktu Rasa bangga dan pantang menyerah terlihat dalam benak dua wisudawan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya.

Mereka adalah Chamimah, adik kandung dari Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-VI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ini menjadi mahasiswa tertua yang di wisuda diusia hampir 80 tahun. Selain itu ada juga Abdul Halim yang merupakan mahasiswa penyandang disabilitas. Lalu seperti apa kisah perjuangan keduanya?.

Diana Rahmatus S, Kota Surabaya

Siang itu, Selasa (24/11), prosesi wisuda ke 46 UM Surabaya gelombang kedua dilaksanakan. Perhelatan diselenggarajan secara luring dan daring di Gedung At-Tauhid Tower, dengan menerapkan protokol

kesehatan secara ketat.

Dari puluhan wisudawan yang hadir, Chamimah wisudawan berusia 78 tahun mencuri perhatian. Sebab, diusia senjanya tersebut ia sukses menyelesaikan Strata-1 PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) lewat Tugas Akhir

berjudul “Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini Kelompok A TK Masa Putra Bhakti Surabaya Tahun Pelajaran 2019-2020”.

“Semangat belajar dan kepatriotan turun dari kakak saya, sehingga Alhamdulillah saya menamatkan studi di PG PAUD UM Surabaya,” ungkap dia.

Wanita yang lahir pada 1 September 1942 itu menuturkan, salah satu faktor penting yang membuatnya dapat menyelesaikan studi dalam waktu empat tahun adalah proses belajar mengajar yang nyaman. Di samping itu juga ditunjang den ke halaman 11

Diwisuda diusia 78 tahun, Chamimah mendapat apresiasi dan penghargaan dari Rektor UM Surabaya Sukadiono.

EKSEKUTIF Pengisian Jabatan Struktural Harus Seizin Mendagri Kamis Legi, 26 November 2020

Halaman 2

Situbondo, Bhirawa Memasuki akhir tahun 2020, ternyata masih banyak jabatan Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) di sejumlah OPD Pemkab Situbondo mengalami kekosongan.

Selain karena dipicu oleh banyaknya pejabat yang purna tugas, sebagian ada pejabat yang memilih untuk menduduki jabatan fungsional. Misalnya saja Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, H Abdurahman yang

memilih menjadi Pamong Belajar mulai tahun 2021 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo Fathor Rakhman melalui Kepala Bidang Pengembangan Mutasi (Bangsi) Moh Hasan mengakui, saat ini banyak jabatan Kasi dan Kabid di sejumlah OPD mengalami kekosongan.

Ini dipicu, kata dia, untuk mengisi jabatan tersebut Bupati Situbondo Dadang Wigiarto harus mendapatkan rekomendasi (ijin) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ya sesuai aturan yang ada untuk melakukan mutasi dan pelantikan harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri RI,” jelas Hasan di ruang kerjanya kemarin.

Kebijakan ini berlaku, lanjut Hasan, karena untuk melaksanakan pelantikan atau mutasi bagi daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada harus mendapatkan ijin dari Mendagri.

Sedangkan bagi pimpinan daerah yang sudah masa jabatannya habis, tutur Hasan, maka jabat itu akan di isi oleh PLt yang dipilih oleh Gubernur di daerah tersebut.

“Memang benar bagi daerah yang melaksanakan pilkada, untuk bisa menggelar pelantikan atau mutasi lebih dahulu mengajukan ijin kepada Mendagri,” kupas Hasan.

Berapa kursi jabatan Kasi dan Kabid yang kosong ? Secara tegas Moh Hasan tidak hafal, tetapi saat ini jumlahnya cukup banyak. Agar setiap jabatan itu tidak vakum,

terang Hasan, maka untuk sementara waktu Bupati mengambil kebijakan dengan menempatkan seorang Plt (pelaksana tugas).

Misalnya saja, sebutnya, jabatan Kasi SD, Kabid Pendidikan Dasar dan Kabid Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten Situbondo saat ini masih dijabat seorang Plt. “Masih banyak jabatan di OPD lain yang di Plt-kan. Ini agar kinerja di setiap OPD tersebut bisa terus berjalan dengan normal,” papar Hasan.

Masih kata Hasan, khusus bagi pejabat yang mengusulkan jabatan

fungsional maka yang bersangkutan bisa menerima pensiun sampai umur 60 tahun. Ini karena, kupasnya, yang bersangkutan sudah menyandang status Madya sehingga bisa pensiun sampai umur 60 tahun dan bukan pensiun 58 tahun seperti ketentuan dijabatan struktural.

“Ya ada satu lagi pejabat bernama Made Surinten, untuk mengusulkan menjadi fungsional. Dia mengajukan seorang pustakawan. Selain itu Made Surinten juga mengusulkan jabatan fungsional pada Kantor Arsip Nasional,” pungkas Hasan. [awi]

KILAS BIROKRASI

Sekda Dukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPS Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun, Bhirawa Saat menghadiri sekaligus menjadi saksi atas pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Madiun, di ruang rapat BPS, Rabu (25/11), Sekda Kab Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto, menyatakan, dirinya mendukung pencanangan pembangunan zona integritas di BPS Kab Madiun.

Sebelumnya dilakukan pembacaan Pakta Integritas yang ditirukan semua pegawai BPS Kab. Madiun. Kemudian penandatanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS di Kab. Madiun oleh Kepala BPS, Hartono disaksikan oleh Sekda, Kadis Kominfo dan Perwakilan Bappeda Kab. Madiun.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto menjelaskan apa yang dilakukan oleh BPS ini juga telah dilakukan oleh Pemda, Imigrasi, Korem dan Pengadilan.

Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemda dan jajarannya senatiasai menerapkan instruksi Menpan RB RI. Dikatakan oleh Sekda, ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas ini yaitu, terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.

Kedua, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan ketiga terwujudnya peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, dirinya sangat mendukung dicanangkannya zona integritas oleh BPS Kab. Madiun sebagai suatu langkah awal dalam memperbaiki semua aspek birokrasi yang telah berjalan.

“Saya berharap proses kedepannya dapat dilalui dengan baik oleh BPS Kab. Madiun sehingga sasaran zona integritas tersebut dapat tercapai dalam rangka turut mendukung pembangunan Kab. Madiun,” tandas Sekda.

Namun Sekda mengingatkan, untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen dari semua aparat BPS mulai tingkat staf hingga level pimpinan. Mengakhiri sambutannya, Sekda menyampaikan terimkasih kepada BPS dan berpesan agar seluruh jajaran BPS bekerja dengan jujur dan baik.

Sementara itu, Kepala BPS Kab. Madiun, Hartono mengatakan, reformasi birokrasi di badan yang dipimpinnya ini telah dilakukan dengan memperbaiki sejumlah prestasi, diantaranya nilai B untuk nilai implementasi SAKIP tahun 2019, dan konsistensi LPJ bendahara dalam pengelolaan APBN semester 1 TA 2019. [dar]

trie diana/bhirawa

Ratusan peserta lomba lukis yang diikuti, Pelajar, Mahasiswa, dan elemen masyarakat dari berbagai daerah Jawa Timur, saat menorehkan cat ke atas kanvas pada acara Satpol PP Jatim Care yang digelar di Halaman Kantor Satpol PP Jatim, Jl Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (25/11).

Rangkul Pelukis untuk Jadi Duta Penanganan Covid-19 Satpol PP Jatim, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim menggelar lomba lukis yang dilaksanakan di halaman Kantor Satpol PP Jatim di Jalan Jagir Surabaya.

Selain untuk mewadahi para pemuda yang hobi melukis, kegiatan ini bertujuan untuk merangkul para

Pj Bupati Sidoarjo mengalungkan tanda penghargaan kepada anggota Pramuka Garuda.

“Nantinya para pelukis ini bisa menegur para pelanggar protokol kesehatan (prokes) disekitar lingkungan mereka,” kata Slamet saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (25/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain merangkul komunitas lukis, Satpol

Sebanyak 95 anggota Pramuka Garuda yang terdiri dari golongan Siaga, Penggalang dan Penegak telah dikukuhkan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono selaku Kamabicab (Ketua Majelis Pembimbing Cabang) Gerakan Prambuka Kabupaten Sidoarjo.

Remaja Putri Kota Kediri Ikuti Sekolah Perempuan Selimut Hati Sebanyak 920 orang dari 46 kelurahan Kota Kediri mengikuti sekolah perempuan secara daring “Selimut Hati”, akronim dari Sekolah Perempuan Bekal Tantangan Hidup di Masa Depan Nanti yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Kediri bekerjasama dengan DP3AP2KB Kota Kediri.

achmad suprayogi/bhirawa Kamabicab Pramuka Sidoarjo Hudiyono memberikan pertanyaan berhadiah kepada anggota Pramuka Garuda. menjadi anggota Pramuka Garuda merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi anggota Pramuka. Pasalnya, tidak semua anggota Siaga, Penggalang dan Penegak bisa masuk sebagai anggota Pramuka Garuda.

“Mereka harus pandai di sekolah maupun dalam Pramuka harus punya prestasi.

Mereka juga harus lolos seleksi mulai awal yang dilakukan oleh tim, dengan dasar hokum surat keputusan Kwarcab gerakan Pramuka Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pramuka Garuda,” katanya.

PP Jatim juga akan menggandeng para penggiat lingkungan untuk melakukan penanaman pohon.

Upaya ini dilakukan juga menjadikan para penggiat lingkungan hidup itu menjadi duta penanganan Covid19. “Mereka semua bisa menjadi kader penegak Perda,” katanya. [wwn]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Kukuhkan 95 Pramuka Garuda

Mereka terdiri dari golongan Siaga 78 anak, Penggalang 12 anak dan Penegak 5 anak. Tersebar di 34 Gugus Depan atau Pangkalan dan 9 Kwartir Ranting dari 18 Kwartir Ranting di Kwarcab Sidoarjo.

Disamping itu, mereka akan mendapatkan tanda Pramuka Garuda dan sertifikat.

“Pramuka, baik unsur komponen anggota dewasa dan anggota peserta didik, selalu berupaya memberikan sumbangsih besar bagi tatanan karakter anak bangsa, yang bisa menjadi teladan di tingkat lokal, nasional bahkan internasional, “ kata Kamabicab Gerakan Pramuka Sidoarjo Hudiyono, Rabu (25/11).

“Atas nama Kamabicab Gerakan Pramuka Sidoarjo menyambut baik dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para Pramuka Garuda Sidoarjo. Dengan harapan pertahankan nilai-nilai istimewa itu untuk dijadikan ikon pembangunan sumber daya manusia dijajaran generasi muda yang paripurna,” harap Hudiyono.

Sementara itu, Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoajro Kusdianto mengatakan

seniman lukis untuk menjadi duta penanganan Covid-19.

Menurut Sekretaris Satpol PP Jatim, Slamet Setioaji, lomba lukis ini bagian kegiatan dari Satpol PP Jatim Care, point utamanya adalah merangkul para pelukis untuk menjadi duta penanganan Covid-19.

Secara kekhususan Pramuka Garuda memiliki keterampilan umum dan kepramukaan, baik di lingkungan keluarga, gugus depan dan masyarakat melebihi anggota Pramuka pada umumnya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Melalui tim verifikasi Pramuka Garuda.”Tujuan dibentuknya Pramuka Garuda untuk memberikan motivasi kebanggaan dan menarik minat kaum muda untuk terus berkiprah di Gerakan Pramuka,” kata Kusdianto. [adv.ach]

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang hadir dan membuka secara virtual kegiatan tersebut memberikan dukungan penuh pada acara pendidikan gratis dan berkualitas semacam ini.

“Visi Kota Kediri tahun 2020-2024 adalah Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni. Dalam visi itu, di dalamnya terdapat 10 program unggulan. Salah satu program yaitu memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Di Kota Kediri pendidikan itu tidak hanya formal saja, tapi informal juga ada. Beberapa program sudah kita jalankan ada English Massive, yang akan berjalan ada Quran Massive dan kali ini ada Sekolah Perempuan Bekal Tantangan Hidup di Masa Depan Nanti (Selimut Hati),” ujarnya.

Untuk memotivasi para peserta, Wali Kota Kediri juga menceritakan kisah sukses para tokoh perempuan Indonesia. “Banyak cerita sukses tentang perempuan seperti Ibu RA Kartini, Rasuna Said, Martha Christina Tiahahu dan dulu Wakil Wali Kota Kediri juga perempuan yaitu almarhumah Ibu Lilik Muhibbah. Ini menandakan bahwa perempuan

dan laki-laki punya derajat dan hak yang sama. Tapi perempuan itu juga tidak melupakan kewajibannya. Artinya perempuan itu multitasking dan sangat hebat sekali,” tutur Wali Kota Kediri.

Lebih lanjut Wali Kota Kediri berharap TP PKK Kota Kediri terus menjadi garda terdepan yang mengedukasi perempuanperempuan yang ada di Kota Kediri sehingga mereka memiliki bekal pengetahuan dan benar-benar berdaya.

“Saya pribadi sangat menaruh harapan pada generasi muda kreatif Kota Kediri, sebab di tangan merekalah masa depan kota kita ini akan dimajukan, khususnya untuk kaum perempuan,” kata Mas Abu. Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar menceritakan latar belakang digagasnya sekolah perempuan di Kota Kediri.

“Ide untuk mengadakan sekolah perempuan ini berawal dari kegelisahan saya ketika melihat banyak sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan. Sekolah ini berharap mampu berikan bekal pengetahuan

kepada remaja putri Kota Kediri,” kata Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

Menurut Bunda Fey, perempuan memang sosok yang menjadi lemah bila tidak sadar tentang hak-hak perempuan yang sebetulnya sudah dijamin oleh negara. Tim penggerak PKK merasa perlu untuk bersama-sama belajar tentang hak-hak perempuan, pengetahuan reproduksi, hingga wirausaha sehingga memberi wawasan kepada para remaja Kota Kediri. Selain untuk memahami hak-haknya sebagai perempuan juga mampu mandiri secara ekonomi.

Secara teknis, semua narasumber berbicara via daring yang diikuti oleh para peserta dari masing-masing kelurahan.

Tiap kelurahan menghadirkan 20 orang remaja putri usia 15-18 tahun untuk bersama-sama mengikuti acara daring.

Setiap kelurahan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

Untuk materi, Dewi Julianti membawakan materi tentang membangun kesadaran perempuan, Nilam Sari membicarakan tentang wirausaha untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dr. Boyke menyampaikan tentang pentingnya kesehatan reproduksi, dan Vera Itabiliana tentang pengendalian emosi hingga tak mudah depresi. [van.adv.hms]

Kamis Legi, 26 November 2020

Bhirawa

Halaman 3

Kamis Legi, 26 November 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 4

Tim Semut Biru Pendukung Risma Alihkan Dukungan ke Paslon MA-Mujiaman Surabaya, Bhirawa Tim Semut Biru saat ini tengah fokus untuk mengawal dan memenangkan Machfud Arifin bersama Mujiaman dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Ketua Tim Semut Biru Surabaya, Andy Roy dalam keterangan persnya mengungkapkan setelah melihat perkembangan dinamika politik di Kota Surabaya akhirnya menjelang coblosan 9 Desember 2020, Tim Semut Biru tidak ingin tinggal diam menjadi penonton kontestan Pilwali kota Surabaya. ‘’Maka dirasa perlu merapatkan barisan kembali dan bersikap menentukan pilihan pada pasangan Cawali-Cawawali. Tim Semut Biru menyatakan mendukung dan bertekad meme nangkan pasangan Cawali-Ca-

wawali nomor urut 02 Machfud Arifin-Mujiaman,’’ tegasnya.

Menurut Andy Roy pada beberapa hari terakhir menjelang coblosan ini, Tim Semut Biru akan fokus bergerilya dilapangan menggarap para pemilih yang belum menentukan pilihan dan terjun kewilayah/daerah yang belum tersentuh. ‘’Selain itu kita ikut serta berkoordinasi dengan baik dan inten dengan tim sukses partai pengusung. Demikian keterangan pers yang kami sampaikan, mohon maaf jika ada pernyataan yang kurang berkenan serta terima kasih atas atensi dan kerjasamanya,’’ jelasnya.

Dalam press realese yang diterima redaksi, Tim Semut Biru dibentuk pada saat Pilwall Su-

andre/bhirawa

Tim Semut Biru ketika menyatakan dukungannya ke Paslon MA-Mujiaman di D’Jawa Café and Resto Rabu (25/11/2020).

rabaya 2010 untuk menjadi tim pendamping (Tim Relawan Non Partai/eksternal) Cawali Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Cawawali Bambang DH.

Pada Pilwali Surabaya 2015 Tim Semut Biru kembali mendukung Risma yang saat itu berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana. Pada Pilwali Surabaya 2020 sekarang ini

awalnya Tim Semut Biru tidak terlibat dalam tim relawan CawaliCawawali karena Wali Kota Risma sudah menjabat 2 periode dan tidak dapat maju kernbali sebagai Cawali.

Berkaitan dengan hal tersebut Tim Semut Biru menyampaikan beberapa pernyataan. ‘’Pertama Kami berterima kasih kepada Wali Kota Risma yang berhasil memimpin Kota Surabaya selama 2 periode dan kepada Bapak Bambang DH yang menjadi Wakil Wali Kota, serta kepada Bapak Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya,’’ paparnya di keterangan persnya. ‘’Kedua terkait sengketa Karanggayam antara Pemkot Surabaya vs Persebaya, yang dimenangkan pihak Persebaya ditingkat PN dan PT, kami meng-

himbau agar Pemkot Surabaya menerima hasil putusan PT yang menguatkan putusan PN dan tidak naik banding ke MA. Demi Persebaya yang menjadi Tim kebanggaan arek-arek Suroboyo,’’ tambah Andy Roy. Sedangkan yang ketiga, berkenaan dengan aspirasi warga Surabaya pemegang Surat ljo yang menginginkan agar dapat menjadi sertifikat hak milik (SHM), maka Tim Semut Biru perlu mendukung pasangan Cawali-Cawawali yang punya program konkret terhadap pelepasan Surat ljo. ‘’Kami juga mengajak seluruh warga Surabaya yang punya hak pilih untuk berpartisipasi pada coblosan 9 Desember 2020 dengan mematuhi Protokol Kesehatan,’’ tegasnya. [dre.fen]

Pesan Surabaya Damai, Eri Blusukan di Kandang Lawan Surabaya, Bhirawa Calon wali kota Surabaya, nomor urut satu, Eri Cahyadi didampingi anggota DPRD Surabaya, dari fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri (SZ) melakukan safari politik mulai dari pagi hingga malam, keluar masuk pasar dan kampung sampai 14 titik lokasi kampanye di empat kelurahan yaitu Pakal, Babat Jerawat, Benowo, Sumber Rejo.

Pada titik lokasi ke-13 yaitu di Dukuh Sumber Sari RT 02 RW 02, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, yang notabene adalah kandang dari salah satu partai pendukung paslon dua, Machfud Arifin dan Mujiaman, Eri Cahyadi menitipkan pesan santun kepada warga setempat supaya gelaran Pilkada Surabaya 2020, Kota Surabaya tetap adem tanpa ada gesekan antar tetangga yang beda pilihan.

Sebelum Eri Cahyadi menyampaikan sambutannya, seorang pembawa acara memberikan waktu dan tempat kepada Ketua RW 02 Sumber Sari, Rois untuk memberikan sepatah dua kata.

Rois mengungkapkan, sesama warga harus rukun walaupun beda pilihan dan jangan karena spanduk atau banner paslon, warga saling bermusuhan dan gesekan. “Jadi pada 9 Desember nanti, pilih calon pemimpin yang paling terbaik, losdol pokoknya,” ujar Rois.

Pada sambutan yang kedua, anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri (SZ) mengaku bahwa dirinya sempat takut datang ke Sumber Sari.

“Ternyata warga di sini tidak silau dengan pemberian sarung dan sembako. Pesan dari Pak RW tadi juga sangat menggelitik karena walupun berbeda pilihan tetapi warga harus saling rukun,” tutur SZ. SZ menyampaikan, masyarakat Indonesia termasuk warga Surabaya diberikan hak oleh negara untuk memilih calon pemimpinnya. “Pilih lah calon pemimpin sesuai hari nurani jangan pilih pemimpin yang memberikan sarung dan sembako karena itu merendahkan harkat dan martabat warga,” katanya.

SZ juga mengaku bangga dengan warga Sumber Sari karena mereka sudah cerdas melihat kebaikan. Dengan kepemimpinan Tri Rismaharini (Risma), wilayah Sumber Rejo sudah tidak banjir lagi.

“Bu Risma sudah baik, dengan hatinya yang lembut karena tidak ingin warganya susah maka beliau menunjuk Pak Eri Cahyadi untuk meneruskan kebaikan Bu Risma,” ucapnya.

Eri Cahyadi, lanjut SZ tidak langsung menyetujui penunjukan dirinya sebagai calon wali kota Surabaya, namum beliau memohon restu kepada ibundanya. “Selaku anak yang berbakti kepada orangtua maka Pak Eri meminta izin terlebih dahulu kepada Ibundanya,” ujarnya.

Sebelum akhir acara, giliran Eri Cahyadi yang memberikan sambutan. Dia mengaku bahwa kalau tidak ditugaskan oleh Tri Rismaharini maka dirinya tidak akan mau maju menjadi calon wali kota Surabaya. [iib] Tampak Ketua Perwakilan YGA Kabupaten Madiun, H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak (tengah) foto bersama Pengurus Pembantu Perwakilan YGA Kecamatan Se Kabupaten Madiun di Balai Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Rabu (25/11). sudarno/bhirawa

Pengukuhan Pengurus Pembantu Perwakilan YGA Kecamatan Se Kabupaten Madiun

Peran Aktif Dari YGA Dibutuhkan Karena Ada Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Sekarang ini, peran aktif dari Yayasan (YGA) sangat diperlukan, karena disetiap peningkatan kesejahteraan sosial lanjut lansia tetap

Gerontologi Abiyoso tingkatan ada upaya usia diarahkan agar dapat diberdayakan.

Sehingga dapat berperan Tanggal 26 Nopember di dalam semua kegiatan pemKecamatan Geger dan tangbangunan dengan mempergal 27 Nopember di Kecahatikan fungsi kearifan, matan Wungu di kantor pengetahuan, keterampilan, Kelurahan Munggut. keahlian, pengalaman, usia Diutarakan oleh Ketua dan kondisi fisiknya.

Perwakilan YGA Kab MaSelain itu dalam rangka diun, Hari Wuryanto, semelaksanakan upaya petelah YGA terbentuk di ningkatan kesejahteraan Kabupaten Madiun, sesosial dari YGA adalah bagai bentuk upaya pedengan memberikan perlin- Ketua Perwakilan YGA merintah dalam meningdungan terhadap lanjut usia Kab Madiun, H. Hari katkann kesejahteraan untuk mendapatkan hak-hak Wuryanto, SH, M.Ak. lanjut usia, Pemda telah nya. Misalnya, Hak kemandirian, Hak memberikan bantuan hibah kepada untuk berpatisipasi, Hak perawatan, perwakilan YGA Kecamatan Geger Hak yang menyangkut harga diri. pada tahun 2017. Tahun 2018 Demikian dikatakan Ketua Per- untuk perwakilan YGA Kecamatan wakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Jiwan, Kare, Gemarang dan Sa(YGA) Kabupaten Madiun, H. Hari wahan. Sedang tahun 2019 untuk Wuryanto, SH, M.Ak yang juga perwakilan YGA Kcematan Wungu sebagai Wabup Madiun, pada Pe- dan Balerejo. ngukuhan Pengurus Pembantu PerDidalam YGA juga terbentuk wakilan YGA Kecamatan Se Ka- Karang Werda yang diatur dalam bupaten Madiun di Balai Desa Pur- peraturan Gubernur Nomor 31 tahun wosari Kecamatan Wonoasri Ka- 2017. Karang Werda adalah orbupaten Madiun, Rabu (25/11). ganisasi yang dibentuk oleh maAcara pengukuhan Pengurus syarakat bersama pemerintah desa/ Pembantu Perwakilan YGA Kecama- kelurahan sebagai wadah kegiatan tan se-Kabupaten Madiun itu, tetap lanjut usia di desa/kelurahan. diterapkan pengetatan sesuai aturan Bertujuan untuk mendorong protokol kesehatan covid-19. serta meningkatkan aktivitas Yang mana pengukuhan Pengurus lansia. Sehingga semakin mampu Pembantu Perwakilan YGA Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam se Kabupaten Madiun dibagi menjadi melaksanakan fungsi sosial ekoempat kegiatan. Misalnya, tanggal 24 nomi dan budaya.

Nopember 2020 diadakan di Kecamatan Sedangkan di tingkat KecaSaradan di gedung PNPM Saradan. matan dibentuk Forum Kerjasama Tanggal 25 Nopember di Kecamatan K a r a n g W e r d a y a n g b e r a n g Wonoasri di Balai Desa Purwosari. gotakan para perwakilan pejuang

sudarno/bhirawa

Ketua Perwakilan YGA Kabupaten Madiun, H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak yang juga Wabup Madiun mengukuhkan Pengurus Pembantu Perwakilan YGA Kecamatan Se Kabupaten Madiun di Balai Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Rabu (25/11).

Karang Werda di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Usai acara, Ketua Perwakilan YGA Kab Madiun, Hari Wuryanto kepada Bhirawa menyatakan, untuk menekan peredaran penularan virus covid-19, maka diadakan pengukuhan pengukuhan Pengurus Pembantu Perwakilan YGA Kecamatan se Kabupaten Madiun dibagi menjadi empat kegiatan.

Dan setiap kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.

“Jadi dalam hal ini, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk kebaikan bersama. Sehingga kami mengadakan pengukuhan Pengurus Pembantu Perwakilan YGA se Kecamatan di Kabupaten Maadiun dibagi empat tempat,” tegas Hari Wuryanto.

Kesempatan itu, disampaikan pula oleh Penasehat YGA Kabupaten Madiun, Nur Rosyid Anang Kusuma, S.KM, M.Si yang juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun bahwa Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur sejak 1993.

Perda Provinsi Jatim Nomor 5/2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 65/1996 tentang Pembentukan Karang Werda di Provinsi Jatim.

Peraturan Gubernur Jatim nomor 32/ 2017 tentang Karang Werda Revitalisasi Kedudukan Peran dan Fungsi.

Keputusan Pengurus Yayasan Gerontologi Jawa Timur Nomor 06/ KPTS/YHAJT/VIII/2019 tentang Sususnan Kepengurusan Perwakilan YGA Kabupaten Madiun masa bhakti 2019-2023.

Keputusan Pengurus Perwakilan Yayasan Gerontolohi Abiyoso Kabupaten Madiun Nomor tentang Susunan Kepengurusan Pembantu Perwakilan YGA KecamatanKabupaten Madiun Masa Bhakti.

Adapun Rujukan Dasar Hukum, Permendagri Nomor 60/2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah lanjut usia dan Pemberdayaan Komisi Dalam Penanganan lanjut usia.

Permendagri Nomor 13/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber APBD.n [dar.adv]

kerin ikanto/bhirawa

Ketua Bawaslu Kab. Gresik, Imron Rosyadi menunjukan berkas laporan kuasa hukum paslon NIAT.

Tebar Pesona, Ketua AKD Gresik Dilaporkan ke Bawaslu Gresik, Bhirawa Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim dilaporkan oleh tim hukum pasangan calon (paslon) NIAT ( Fandi Ahmad Yani - Aminatun Habibah).

Sebab, melalui pesan WhatsApp (WA) yang diunggah, Nurul Yatim mengajak para Kepala Desa (Kades) untuk menyetor data pemilih diarahkan ke pasangan calon Mohammad Qosim - Asluchul Alif (QA). Jika tidak mau setor, Nurul Yatim mengancam Dana Desa (DD) akan distop.

Ketua tim hukum dan advokasi NIAT , Ifran Choirie menuturkan, laporan itu dilakukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik melakukan penindakan terhadap ketua AKD Gresik, Nurul Yatim. Sebab, tindakan itu melanggar aturan kampanye. Bukti la-

poran diterima staf Bawaslu, Arif Rahman.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh ketua AKD Gresik, Nurul Yatim.

Karena melanggar Undangundang desa nomer 6 tahun 2014,” kata M. Irfan Choiri, Rabu (22/11).

Dalam undang-undang desa, lanjut Irfan, jelas disebutkan bahwa kepala desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/pemilihan kepala daerah.

Pasal 29 huruh (j) Undangundang desa nomer 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat

dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Sementara, Nurul Yatim malah mengajak para Kades menyetorkan data pemilih untuk pemenangan Paslon QA. “Ayo setorkan datanya desa-desa untuk pak Qosim.

Kalau tidak dana desa atau BK teman-teman Kades akan distop dan DD dipermasalahkan di inspektorat atau APH, sampaikan Kades-kades wilayahnya sampeyan,” begitu isi pesan WA Ketua AKD Gresik Nurul Yatim yang dilaporkan tim Niat dan telah ramai di perbincangkan media sosial (medsos).

Sementara, Ketua Bawaslu Gresik, Imron Rosyadi mengatakan akan menindaklanjuti kebenaran pesan WA Ketua AKD Gresik Nurul Yatim yang dilaporkan tim NIAT. [eri]

Sosialisasi Pilkada Surabaya Tak Maksimal Partisipasi Masyarakat Diprediksi Jeblok Surabaya, Bhirawa Tingkat pertisipasi pemilih di Surabaya dalam Pilkada yang bakal digelar 9 Desember mendatang, diprediksi bakal jeblok. Hal ini lantaran sosialisasi Pilkada Serentak yang dilakukan KPU Surabaya tidak maksimal.

Berbagai media kampanye yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik meski anggaran untuk pelaksanaan pilkada Surabaya lebih dari Rp100 miliar.

Terbaru, KPU baru saja melelang kegiatan sosialisasi untuk iklan kampanye selama 14 hari dengan nilai Rp2,7 miliar. Hal itu pun dinilai tidak efektif untuk mendongkrak minat masyarakat memberikan hak suaranya pada 9 Desember mendatang.

Hal ini lantaran iklan kampanye paslon Pilkada Surabaya tidak menjangkau semua media massa baik cetak, televisi maupun elektronik. [dre]

Pemprov Apresiasi Pemkab Mojokerto atas Penghargaan Produktivitas Siddhakarya 2020 Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kini kembali menorehkan prestasi gemilang, yakni mendapat apresiasi dari Provinsi Jawa Timur atas dukungan dan pembinaan pada perusahaan yang telah mendapat penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2020.

Penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dalam hal ini diwakili Himawan Estu Bagijo selaku Kepala Disnakertrans Jawa Timur, kepada Kepala Disnaker Kabupaten Kojokerto.

Nugroho Budi Sulistyo, mewakili Pjs Bupati Mojokerto, Selasa (24/11) pagi di Grand Barunawati Surabaya.

Membacakan sambutan arahan Gubernur Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo yang saat ini juga menjabat sebagai Pjs Bupati Mojokerto mengatakan, Anugerah Siddhakarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat daerah provinsi yang diberikan kepada perusahaan yang terus berupaya meningkatkan produktivitas dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas yang dicapai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Anugerah Siddhakarya yang diberikan gubernur pada setiap tahun genap, merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisien, kualitas dan ramah lingkungan dalam melakukan usaha.

Sehingga tetap produktif dan semakin meningkat produktivitasnya alat, teknik, dan metodologi peningkatan produktivitas semakin masif digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil atau mikro, menengah dan besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa menjadi produktif memang merupakan tuntutan dan suatu keharusan. Melalui penilaian secara berjenjang ini, diharapkan dapat mengantarkan perusahaan sebagai nominator untuk mendapatkan penghargaan produktivitas tertinggi tingkat nasional dalam Anugerah Paramakarya, yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada setiap tahun ganjil.

“Dalam era globalisasi, semua negara dan para pelaku dunia usaha harus terlibat dalam persaingan ketat baik antarnegara maupun perusahaan.

Persaingan bukan untuk merebut peluang dari globalisasi, tapi juga untuk mempertahankan eksistensi bisnis dan pemerintahan.

Maka, setiap perusahaan dan lembaga pada tingkat mikro, maupun pemerintahan pada tingkat regional dan nasional harus secara terus menerus berupaya meningkatkan produktivitas

sebagai faktor utama kemajuan bangsa-bangsa di dunia.

Bangsa yang mampu meningkatkan produktivitas tinggi, mengalami pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi.

Serta, mampu memperluas kesempatan kerja, mengatasi permasalahan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jabar Himawan Estu Bagijo.

Lebih lanjut. Himawan EB. Menambahkan, Oleh sebab itu juga, perlu dilakukan gerakan nasional secara serentak untuk meningkatkan produktivitas di semua bidang, sektor, dan tingkatan. Gerakan produktivitas ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu.

Pertama, meningkatkan kesadaran produktivitas (productivity awareness), melalui informasi di media, seminar, lokakarya, diskusi, pemberian penghargaan produktivitas dan lainnya.

Kedua, peningkatan produktivitas (productivity improvement) melalui penerapan metodologi peningkatan produktivitas seperti management by objective (MBO), total quality management (TQM), Manajemen 5R/5S dll.

Ketiga, pemeliharaan produktivitas (productivity imaintenance), melalui monitor terhadap perkembangan produktivias di setiap unit, de partemen, instansi, perusahaan, menetapkan standar-standar pro-

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto. Pjs. Bupati Mojokerto. Himawan Estu Bagijo mewakili Gubernur Jatim, telah menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab. Mojokerto, yang diterimakan kepada Kepala Disnaker Kabupaten. Nugroho Bs. Mewakili Pjs. Bupati. duktivitas, melakukan pengukuran t i n g n y a p r o d u k t i v i t a s , t e r h a d a p produktivitas kepada perusahaan produkltivitas dll. usaha kecil, menengah (UKM) dan yang dinilai mampu menerapkan Pemberian penghargaan Siddha- besar, karena penghargaan Sid- konsep dan metode produktivitas karya ini adalah dalam rangka pe- dhakarya merupakan penghargaan secara baik,” jelas. Himawan Estu n i n g k a t a n k e s a d a r a n a k a n p e n - tertinggi tingkat provinsi di bidang Bagijo. [min.adv]

PELAYANAN PUBLIK Semua Modin di Surabaya Terima Bantuan Baju Hazmat Halaman 5

Kamis Legi, 26 November 2020

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan bantuan dua setel baju hazmat, satu box masker medis dan satu box sarung tangan kepada para modin di Kota Surabaya. Penyerahan secara simbolis itu dilakukan oleh Wali Kota Risma kepada perwakilan modin di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (25/11).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma mengatakan, atas nama Pemkot Surabaya ia menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh modin di Kota Surabaya. Sebab, dia juga beresiko tinggi terkena virus Covid-19 karena salah satunya mengurusi jenazah warga yang meninggal.

“Tidak mudah memang, tapi kalau dijalankan dengan ikhlas, maka Gusti Allah akan memudahkannya.

Makanya, saya juga berharap kepada panjenengan (Anda) semuanya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kami berharap panjenengan selalu sehat dan kuat menjalankan amanah yang diberikan oleh Gusti Allah ini,” kata Wali Kota Risma dalam sambutannya.

Sebenarnya, lanjut dia, sejak beberapa waktu lalu ada permintaan baju hazmat dari para modin itu, sehingga dia langsung bergerak mendesainkan sendiri baju hazmat itu dan menjahitkan baju hazmat itu. “Kita jahitkan sendiri dengan harapan baju hazmat-

nya itu bisa dicuci, karena kalau pakai baju hazmat yang tidak bisa dicuci, ini jumlahnya sangat banyak, sehingga kita buat yang bisa dicuci,” kata dia.

Namun, karena jumlahnya sangat banyak sekitar 2.280 orang, akhirnya baju hazmat yang dijahitkan itu belum selesai semuanya hingga saat ini. Ia memastikan yang selesai baru sekitar 50 persen. “Yang sudah selesai kita jahitkan sekitar 50 persen, ini terus kami kebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, karena kemarinnya Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan baju hazmat dari Kementerian Kesehatan, maka yang didahulukan untuk menerima baju hazmat adalah para modin se Surabaya. Ia juga menjelaskan bahwa baju hazmat yang diberikannya saat ini hanya bisa dipakai sekali, sehingga apabila sudah dipakai diminta langsung dilipat dan dimasukkan ke plastik dan dibuang ke tempat sampah.

“Jadi, baju hazmat yang kami serahkan sekarang, hanya sekali pakai. Ini ada

dua setel baju hazmat, satu box masker medis dan satu box sarung tangan. Sementara ini, pakai baju hazmat ini dulu, sembari menunggu baju hazmat yang kami jahitkan. Kalau sudah selesai, nanti kami akan distribusikan melalui kecamatan untuk diserahkan kepada panjenengan semuanya,” kata dia.

Selain itu, Wali Kota Risma juga menawari mereka sepatu boot supaya lebih menambah keamanannya. Para modin yang hadir saat itu sepakat dan terlihat senang karena akan mendapatkan bantuan sepatu boot. “Sebenarnya sudah ada beberapa sepatu boot-nya, tapi masih kurang, nanti kita akan lengkapi dulu baru kita salurkan,” ujarnya.

Sementara itu, Maskuri, seorang modin asal Kecamatan Rungkut menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Risma bersama jajaran Pemkot Surabaya karena sudah memberikan bantuan baju hazmat, masker medis, dan sarung tangan ini. Ia juga menyadari bahwa dengan adanya bantuan itu, maka besar kemungkinan keamanan dan kesehatannya lebih terkontrol, karena ketika bersentuhan langsung dengan jenazah, sudah ada semacam pengamannya.

“Tentunya kita berharap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu.

Sekali lagi terimakasih Bu Risma dan jajaran Pemkot Surabaya,” kata Maskuri. [iib]

Bupati Pamekasan : Pers Bagian Pilar Demokrasi Mampu Mendorong Pembangunan Ekonomi Pamekasan, Bhirawa Seminar & Media Gathering, bertema “Jurnalis dan Pembangunan Ekonomi” oleh Pemkab Pamekasan melalui Bagian Humas & Protokol ini, paling tidak mampu menggugah para Jurnalis menspot beritaberita peningkatan pembangunan ekonomi.

Apalagi, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam materi “Kebijakan Pembangunan Ekonomi”. dalam membangun Pamekasan walau tertuang di RPJMD 2018 -2023, mengutamakan lima skala prioritas, yakni Pendidikan, Kesehatan, infrastuktur, Ekonomi dan Reformasi birokrasi Dihadapan 77 awak media, tergabung pada Aliansi Jurnalistik Pamekasan (AJP), Forum Wartawan Pamekasan (FWP) dan IJCP serta PJIP. Bupati mengatakan, program tersebut bisa akan tercapai apabila kita mau meningggalkan kebiasaan lama menuju kebiasaan baru.

“Sedeharna, begini? Saya bersama Raja’e berkometmen jabatan bukan diletakan sebagai tujuan politik tetapi sebuah pengabdian untuk mencapai tujuan perubahan Pamekasan maju, radja, bhardjah tor bharjugah”.

Maka itu, fungsi pers sangat penting, sebagai pilar demokrasi bangsa. Kita berharap agar pers senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan informasi yang cerdas dan akurat, khusus tentang proses pelaksanaan pembangunan di Pamekasan.

“Karenanya, kebenaran informasi yang dilahirkan jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai kontrol. Tapi juga mencerahkan dan mencerdas publik.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi Kabag Humas & Protokol, Sigit Priyanto.

Kita juga menyadari bahwa media informasi adalah sumber ilmu dan pengetahuan,” tuturnya.

Bagaimana berat, 2 Tahun ini melakukan perubahan menyamakan pandangan. Misalnya, mall pelayanan publik sudah satu pintu, pelayanan kesehatan ditingkatkan melalui call car dan mobil sigap, beasiswa santri, mencetak wira usaha baru dan pembangunan insfrastruktur.

Bupati mengulas, pihak berupaya membedah gagasan untuk bisa dengan daerah maju lainnya di Indonesia. Diantaranya, komitmen ASN (Aparatur Sipil Negara dan partisipasi masyarakat.

“Komitmen membuat daerah menjadi kabupaten maju harus ditempuh dengan dua hal, yakni menarik gerbong ASN, dan gerbong partisipasi masyarakat. Karenanya, ASN dan masyarakat yang harus mengubah sudut pandang besar dengan tidak menggunakan pola lama,’ ucapnya Ke depan, katanya. pola piramida akan menjadi pemetaan, dan konsen pihak dalam menata personalia dalam perubahan kinerja ASN. “Mereka, idea-

Sekretaris Daerah Pamekasan, Totok Hartono, didampingi Kabag Humas & Protokol, Sigit Priyanto

lis, yo-ayo dan biasa-bisas. Tunjangan akan diatur bersabar tiga, yakni rajin, inovasi dan kerja keras,” tambahnya.

Sekali lagi, Bupati Baddrut berharap, para jurnalis bisa mendukung program prioritas pemkab Pamekasan dengan menyajikan berita tentang potensi daerah, khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan.

Gathering dibuka oleh Sekda Pamekasan, Totok Hartono, dihadiri Kabag Humas & Protokol, Sigit Priyanto, berlangsung sejak Kamis – Sabtu, tanggal 19 s/d 21 November 2020 di Spencer Green Hotel, Kota Batu, dilanjut olahraga dan outbond.

Empat materi, Pertama, “Arah baru pembangunan ekonomi di erah millenial” oleh Eka Kahdarpa Utama Dewayani. Kedua,”Kebijakan pembangunan ekonomi di Pamekasan” oleh Bupati Pemakasan.

Dan “Peran media massa dan media sosial dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata” oleh Abd Azis, Ketua PWI Pamekasan. Terakhir, “Kondisi objektif geliat ekonomi pariwisata di Kabupaten Pamekasan” Mukti Ali, pengusaha Transportasi. [din.adv]

Pemateri Mukti Ali, dari Pengusaha Transportasi dan Abd Azis, Ketua PWI Pamekasan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan secara simbolis bantuan baju hazmat, masker medis dan sarung tangan kepada para modin di Surabaya.

Terjunkan 50 Pengawas Ketenagakerjaan, Kejar Perusahaan Tak Patuh di Mojokerto Surabaya, Bhirawa BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemeriksaan kepatuhan perusahaan.

Tak tanggung-tanggung, 50 Pengawas Ketenagakerjaan turun langsung kelapangan melakukan pemeriksaan kepatuhan perusahaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto mengatakan, sesuai UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, setiap pekerja berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Seperti diketahui, sesuai amanah Undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kematian (JKM).

“Tujuan dari pengawasan terpadu ini dalam upaya menegakkan kepatuhan pemberi kerja/badan usaha dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Mojokerto,” katanya.

Di Provinsi Jawa Timur, lanjut Dodo, masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan program sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, Tenaga Kerja, maupun Program serta Menunggak Iuran.

“Harapannya dengan pembinaan dan pemeriksaan bersama dapat memberikan kesadaran kepada perusahaan untuk mematuhi pelaksanaan program tersebut,” terangnya.

Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, kata Dodo, dapat meningkatkan sinergi dan membangun semangat para pemimpin daerah dan perusahaan untuk melaksanakan amanah Undang-undang dalam menjamin warga dan seluruh pekerja di daerahnya masing-masing untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur.

“Dengan kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap dodo.

Semantara itu, Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo mengatakan, pengawasan terpadu BPJS Ketenagakerjan dengan Disnakertrans ini berkaitan dengan norma-norma

ketenagakerjaan, serta memastikan terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan.

“Salah satu norma dari ketenagakerjaan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya kami akan melihat perusahaan mana saja yang sudah patuh terhadap aturan jaminan sosial ketenagakerjaan, mana yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan mana yang belum terdaftar. Nanti kita lakukan kegiatan bersama-sama untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Himawan.

Himawan menjelaskan, kepada perusahaan yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan nantinya akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif. “Jadi Pengawasan terpadu ini, untuk bekerja bersama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang belum tertib dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya Perusahaan Wajib Belum Daftar, Perusahaan Daftar Sebagian Upah/ Tenaga Kerja dan Menunggak Iuran,” pungkasnya. [geh]

BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Pemkab Buka Bursa Kerja Terbuka Saat Pandemi Sidoarjo, Bhirawa Dibukanya BKT (Bursa Kerja Terbuka) mulai tanggal 25-26 November 2020 di Balai Latihan Kerja Tulangan Sidoarjo, oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dinilai mampu mengurangi angka pengangguran, dan menyerap ratusan tenaga kerja baru di masa pandemi Covid-19.

Data yang disampaikan Kepala Disnaker Sidoarjo Fenny Apridawati ada 500

lowongan yang tersedia dari 17 perusahaan besar yang tergabung dalam BKT ini, sejak dibuka pendaftaran melalui proses online ada 2.000 pelamar yang sudah masuk. ”Baru sehari dibuka ada 1.000 pelamar yang masuk. Mayoritas lulusan baru, mendaftarnya pun melalui online untuk menghindari menumpuknya pelamar, “ kata Fenny dalam pembukaan BKT 2020, Rabu (25/11) kemarin.

BKT di tengah pandemi Covid-19 adalah sebuah terobosan. Meski awalnya raguragu. Karena dikhawatirkan penumpukan pelamar kerja.

Pelamar diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Makanya, desa dan kecamatan diberikan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan padat karya. Sebagai salah satu solusi menggerakkan perekonomian dengan mempekerjakan tenaga dari war-

ga sekitar,” katanya.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan ada sekitar dari 600 perusahaan besar berada di Sidoarjo, pekerjanya pun banyak dari luar Sidoarjo.

Maka sangat berpengaruh pada jumlah angka pengangguran. Jadi yang paling besar jumlah PHK berasal dari luar Sidoarjo. “Dan di Sidoarjo tidak semuanya terkena dampak Covid, seperti perusahaan sepeda malah jumlah menambah jumlah produksi dan pegawai,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Sidoarjo juga sudah menyiapkan program jaring pengaman sosial yang membantu korban PHK. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo korban PHK akan mendapatkan bantuan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya revolusi 4.0 banyak industri-industri yang masih mempertahankan pola lama banyak yang tumbang. Ada lima jenis pekerjaan yang berubah bentuk dan tumbuh baru. Saat ini, hampir 70 persen pekerja milenial atau milenial job center.

“BLK bisa menyiapkan jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk menyiapkan pekerja golongan milenial, seperti ketrampilan youtuber dan konten kreatif, “ pungkas Hudiyono. [ach]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 26 N

Sekolah di Siap Laksan Bulan Jan

TPS Support Guru Go Digital

Peringatan Hari Guru Nasional 2020 Surabaya, Bhirawa Memperingati Hari Guru Nasional 2020 yang setiap tahunnya diperingati pada 25 November, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang merupakan salah satu anak usaha Pelindo III, bekerjasama dengan New Idea Indonesia menyelenggarakan pelatihan pembuatan video pembelajaran.

Menurut Direktur Utama TPS, Dothy, pelatihan ini diselenggarakan untuk mendukung dunia pendidikan dengan harapan para guru dapat lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran Daring di masa saat ini.

Dothy menjelaskan, pelatihan digelar dalam kurun waktu satu bulan, yakni sejak awal Oktober hingga pertengahan November 2020, pelatihan ini diikuti sebanyak 520 guru, mulai dari tingkat PAUD, TK, hingga SD se Kota Surabaya. Setelah terselenggaranya pelatihan pembuatan video pembelajaran, peserta mendapatkan tantangan untuk membuat konten video guru mengajar, yang diselenggarakan TPS. Tantangan diberikan agar dapat mengasah kreativitas para guru dalam melangsungkan proses belajar mengajar secara Daring.

"Sebanyak 38 karya video yang masuk untuk mengikuti tantangan ini dan telah terpilih lima video terbaik.

TPS mengajak perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Ketua Himpaudi Kota Surabaya untuk ikut

Selamat Hari Guru Nasional 2020 dengan tema Tetaplah Menjadi Cahaya Penerang Kami, Menuju Masa Depan Cerah.

serta dalam melakukan penjurian Video Challenge Guru Mengajar Memperingati Hari Guru,'' kata Dothy.

Sebelum sesi penjurian berlangsung, peserta wajib untuk mengunggah hasil video guru belajar di akun youtube milik pribadi yang berdurasi maximal 5 menit. Untuk mempermudah para juri dalam melangsungkan penilaian, pihak TPS juga memberikan ketentuan untuk memberikan kata kunci pada caption di youtube, yakni #gurumengajar dan #TerminalPetikemasSurabaya.

Peserta juga diwajibkan mengikuti akun TPS di media sosial, yakni instagram dan youtube.

Salah satu peserta pelatihan, Ustadzah Lilik Tarwijah dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal 04 sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan pembuatan video pembelajaran yang digelar TPS. Sebab ilmu yang didapatkan yakni cara membuat dan mengedit video pembelajaran sangat bermanfaat dalam pembelajaran di masa pandemic Covid 19 secara Daring ini.

"Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Karena ini menambah motivasi para guru dalam menyampaikan ilmu secara daring,'' ungkap Ustadzah Lilik.

Sementara itu, Dothy menegaskan, program ini merupakan upaya TPS dalam mendukung para guru dalam menghasilkan generasi penerus yang hebat. ''Semoga program ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan profesionalitas guru dan semangat para guru,'' ungkap Dothy. [ma]

Hibah Madin Tahun 2021 Senilai Rp12 M Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan memberikan dana hibah ke Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp12 miliar. Bantuan pembiayaan Madin melalui BOP kepada Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD) akan diberikan tahun 2021.

"Bantuan ini bersumber dari

anggaran Hibah dalam R-APBD tahun anggaran 2021,'' ujar Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Rabu (25/11).

Terinci, bantuan hibah ke Madin akan diberikan kepada 5 ribu guru Madin. Bantuan yang diberikan berupa insentif. Rinciannya adalah setiap guru Madin mendapatkan Rp2,4 juta. Selain itu, Pemkab Pa-

suruan juga akan memberikan bantuan beasiswa sarjana ke Cina sebesar Rp1,6 miliar lebih.

Bantuan untuk Madin di tahun 2021 merupakan konsekuensi Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Madin. [hil]

Jombang, Bhirawa Sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan di Jombang dinyatakan siap menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), rencananya digelar Bulan Januari 2021 mendatang. Kesiapan ini termasuk dalam hal infrastruktur Protokol Kesehatan (Prokes)nya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Selasa (24/11), tiga bulan yang lalu sudah memberikan Surat Edaran (SE) kepada sekolahsekolah di bawah naungan Disdikbud Jombang untuk mengantisipasi, jika sewaktu-waktu Kabupaten Jombang berstatus zona hijau, maka sudah ada kesiapan untuk melaksanakan PTM. "Ternyata ada kebijakan baru, Keputusan Bersama empat Menteri bahwa PT sudah tidak mengenal zona, tapi tinggal persiapan masing-masing kabupaten untuk melaksanakan PTM,'' kata Agus.

Maka, sekolah-sekolah harus memenuhi persyaratan, seperti, sarana

dan prasara, persetujuan dari orang tua siswa, hingga persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini melalui Disdikbud Kabupaten Jombang, serta kesiapan para guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana Prokes sekolah-sekolah di Kabupaten Jombang di bawah naungan institusi yang dipimpinnya, Agus menegaskan, seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memiliki peralatan Thermogun.

Kini, imbuh Agus, pihaknya tengah menginventarisir kekurangan alat Thermogun itu untuk diajukan kepada BPBD. Selain itu, peralatan cuci tangan seperti wastafel di depan

HM Irsyad Yusuf

Kasek SMKN 2 Buduran Juara III Berdedikasi dan Inovasi Nasional

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Kasek SMP PGRI Buduran memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi.

SMP PGRI 1 Buduran Beri Penghargaan Siswa Berprestasi Sidoarjo, Bhirawa Dalam memperingati HGN (Hari Guru Nasional) tahun 2020 dan HUT ke-75 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo menyelenggarakan serangkaian kegiatan. Diantaranya Baksos dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi. Baksos dilaksanakan dengan cara menghimpun dana/donasi dari para pendidik dan tenaga kependidikan secara sukarela, serta pihak sekolah untuk menyantuni warga masyarakat yang tidak mampu diutamakan lingkungan sendiri. Yakni orang tua siswa yang tidak mampu, serta anak - anak panti asuhan tetangga sekolahan.

"Selain memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tidak mampu, kami juga memberikan hadiah khusus kepada peserta didik yang berprestasi. Dengan harapan, tidak saja mengembangkan rasa peduli sosial, tapi juga memberikan apresiasi,'' kata Kepala SMP PGRI 1 Buduran, Indrajayanti Ratnaningsih SSi MPd, pada Rabu (25/11) kemarin.

Indrajayanti menjelaskan, di tengah pandemi Covid 19 ini, Allah menunjukkan bahwa peran guru tidak bisa tergantikan dengan apa pun. Orang tua dan peserta didik menjadi bingung dan stres. Pembelajaran terkendala adanya pandemi Virus Corona. Akibatnya kedisiplinan anak - anak tidak sebaik saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bersama guru di sekolah pada masa normal. Mendikbud pernah menyampaikan figur guru harus tetap hadir dalam pembelajaran, baik Daring maupun Luring. [ach]

Sidoarjo, Bhirawa Satu Keteladaan Lebih Bermakna Daripada Sejuta Arahan. Itulah slogan Kepala SMKN 2 Buduran Sidoarjo, Dra Hj Maria Ernawati MM yang terpilih sebagai Juara III Kategori Kepala Sekolah Berdedikasi dan Inovasi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjend GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan).

Penghargaan satu - satu yang mewakili kepala sekolah se Jawa Timur untuk tingkat SMK ini, diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2020 dengan tema Membangkitkan Semangat Mewujudkan Merdeka Belajar, pada 24 Nopember 2020.

Saat dihubungi, Hj Maria mejelaskan, dirinya sejak awal sudah mempunyai slogan 'Satu Keteladanan Lebih Bermakna Daripada Sejuta Arahan'.

Dengan slogan ini, selaku kepala sekolah harus memberikan contoh kongrit, harus bertindak terlebih dahulu sebelum menyuruh guru atau siswa untuk melakukan sesuatu.

"Misalnya, kalau saya menyuruh mereka untuk membuat buku. Maka saya

sudah memberikan contoh, yakni membuat buku Antologi guru, wali murid dan industri. Bukunya sudah saya ikutkan di pameran di Islamic Center. Walaupun sederhana, tapi saya harus memberikan contoh terlebih dahulu sebelum bertindak,'' tutur Maria Ernawati.

Dengan penghargaan ini, Hj Maria yang baru mengemban tugas Kasek SMKN 2 Buduran Mei 2020 juga berkeinginan kalau sekolahnya sebagai sekolah juara, juga sebagai sekolah berpretasi. Meskipun sekolah ini sudah termasuk sekolah besar, berbagai macam penghargaan juga telah didapatkan.

"Sehingga juara itu bisa untuk menguji kompetensi yang kami miliki. Jadi setelah bersaing dan menang itu adalah sebagai motivasi, tetapi juga sebagai evaluasi untuk meningkatkan apa kekurangan kami. Yang terpenting setiap hari saya selalu berusaha terbaik dalam melakukan sesuatu, dan sering meminta doa kepada orang tua. Makanya kalau saya dapat penghargaan itu juga untuk menyenangkan orang tua.

Juga untuk memotivasi para guru dan para siswa,'' tandas Hj Maria. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Siswa kelas I Butterfly, Zahfran Fahri Masidah yang juga putri Kepala SD Muhammadiyah 15

Upaya Menjaga Kesehatan Tub

SD Muhammadiyah 15 Surabay Surabaya, Bhirawa SD Muhammadiyah 15 (SD Limas) Mastrip Surabaya, Rabu (25/11) kemarin kembali menggelar BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) tahap II. SD Limas Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Surabaya dan Puskesmas Wiyung, Surabaya memberikan imunisasi DT (Difteri Tetanus) kepada siswa kelas I dan TD (Tetanus Difteri) untuk siswa kelas II dan kelas V. Menurut Kepala SD Limas Surabaya, Ustadz Mationo MA, BIAS secara umum merupakan Program Pemerintah yang telah dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan pihak sekolah secara rutin setiap tahun.

Tujuan BIAS memang untuk men-

jaga imunitas tubuh para siswa dalam rangka pembelajaran, agar tubuh siswa kebal terhadap berbagai macam penyakit. Terkhusus dalam masa pandemic Covid 19 ini maka imunisasi semakin digecarkan oleh pemerintah.

"Imunisasi pada masa pandemi Covid 19 ini semakin digencarkan pemerintah. Karena kalau imunitas tubuh semakin kuat maka dengan daya tahan tubuh semakin meningkat. Apalagi pemerintah berharap pada masa pandemic Covid 19 ini pembelajaran melalui Daring (Dalam Jaringan) terus dilakukan dan menuju pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya digelar pada Bulan Januari 2021 mendatang,'' jelas Ustadz Mationo MA. Ustadz Mationo menjelaskan, bila

kondisi pandemic semakin turun at jau, maka rencana jutkan pada Bulan J datang. Maka BI imunisasi DT di siswa kelas I da diberikan kepada kelas V. Dan SD sangat menduku karena para oran sudah capai men ya pada saat Dar Sebab orang t nyai latar belaka didik atau guru, s han saat membe ingan Daring. De guru agak menyi ka membuat ma kipun memanfaa

Kasek SMKN 2 Buduran Hj Maria Ernawati mengangkat penghargaan yang diraihnya.

GALERI

SISWA

Mahasiswa Unisla Salurkan Pompa Tenaga Surya kepada Petani Upaya Tri Bakti Perguruan Tinggi terus diaplikasikan seluruh jajaran Universitas Islam Lamongan (Unisla) demi masyarakat sekitar. Upaya ini untuk menyalurkan bantuan pompa air tenaga surya untuk para petani yang ada di Desa Kuluran, Kecamatan Kalitengah.

Oleh: Alimun Hakim, Kabupaten Lamongan

Alimun Hakim/bhirawa

Mahasiswa Unisla saat menyalurkan Pompa Tenaga Surya ke para petani di Desa Kuluran, Kec.Kalitengah, Kab.Lamongan.

Pompa ini merupakan inovasi dari Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (Litbang Pemas), khususnya Prodi Teknik Elektro Unisla, yang didukung Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut Wakil Rektor I Unisla, Zulkifli Lubis, Unisla terus berupaya berinovasi untuk membuat alat yang praktis, yang mudah dioperasionalkan sehingga bisa di-

gunakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Selain itu, juga sedang mengambangkan energi alternatif, bagaimana energi itu murah tetapi berkualitas, salah satunya adalah dengan tenaga surya itu.

Selain itu, Unisla juga telah menyerahkan tiga alat penunjang kemajuan peternakan dan perikanan di Desa Kuluran, yaitu pompa air, alat pencacah makanan ternak dan alat pelontar pakan ikan otomatis, yang menja-

di bagian dalam pelaksanaan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat.

"Jadi ini sudah menjadi tekad Unisla melalui Litbang Pemas untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya. Dan ini juga dibiayai hibah Kemenristek brin, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat, khususnya ke Desa Kuluran,'' terangnya.

Zulkifli berharap, segala inovasi yang ditelurkan Unisla mampu memberikan manfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan berharap fakultas teknik prodi elektro bisa mengembangkan temuan ini.

"Ya sesuai dengan apa yang kami cita - citakan, Unisla untuk masyarakat sehingga seluruh hasil teknologi tepat guna atau

apapun yang ada pada kami.

Kami dedikasikan untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa berdaya, bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan peralatan yang dibuat, ya meskipun tidak canggih - canggih amat, tapi mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat,'' harapnya.

Respon positif diutarakan Kepala Desa Kuluran, Ahmad Syafik, yang menilai alat - alat untuk pertanian maupun perikanan hasil inovasi Unisla, termasuk pompa air tenaga surya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Lamongan, khususnya Desa Kuluran. "Sangat luar biasa, kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan ini sebagai titik awal kita untuk meningkatkan perekonomian di Desa Kuluran ini,'' pungkas Syafik. [*]

rawa

AYAAN

November 2020

& OLAHRAGA

i Jombang nakan PTM nuari 2021 Agus Purnomo

ruang kelas sudah dimiliki SD di Kabupaten Jombang.

Kesiapan sekolah-sekolah menggelar PTM, termasuk pengaturan jumlah siswa di dalam kelas yang akan diisi 50% dari total jumlah siswa per kelas, hingga penerapan sistem 'Shifting' dengan jam masuk pukul 07.00

WIB hingga pukul 09.30 WIB bagi 'Shift' pertama, dan pukul 09.30 WIB hingga selesai bagi Shift 2, serta tanpa ada istirahat.

"Meski begitu, nantinya dimungkinkan masih ada beberapa orang tua siswa yang menghendaki anak anaknya untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk itu, nantnya, pihaknya tetap memfasilitasinya. Karena kunci utamanya persetujuan dari orang tua,'' terang Agus.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Wilayah Kabupaten Jombang, Trisilo Budi Prasetyo yang dihubungi lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya mengungkapkan, sejumlah sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim seperti SMA telah melaksanakan uji coba PTM mulai Bulan Agustus 2020 lalu, serta ada sejumlah SMK di Jombang juga telah melaksanakan uji coba praktek di sekolah. [rif]

Halaman 7

UPN Veteran Jatim Resmikan Gedung Kuliah Bersama Surabaya, Bhirawa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim meresmikan gedung kuliah bersama secara virtual, Rabu (26/11) kemarin. Dengan kapasitas 19 ribu orang dan 38 ruang ini akan memfasilitas 4.500 mahasiswa baru tahun ini selama pembelajaran di era kebiasan baru.

Rektor UPN Veteran Jatim, Prof Akhmad Fauzi mengungkapkan, gedung Kuliah Bersama nantinya akan digunakan untuk mata kuliah umum.

Sementara untuk Program Studi (Prodi) bisa dimanfaatkan untuk laboratorium. Tak hanya peresmian gedung, dalam kesempatan ini juga menggelar pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) yang merupakan unggulan UPN Veteran Jatim.

"Kami sudah mempunyai 150 TTG dan tersebar di seluruh Indonesia.

Kita mendidik mahasiswa untuk menjadi entreprenuer dan start-up dan kita dorong untuk menjadi tenant jangkar,'' kata Prof Fauzi.

Rektor UPN Veteran Jatim, Prof Akhmad Fauzi

Tahun ini, lanjut Fauzi, hal itu sudah terwujud dengan 58 tenan yang melakukan inkubasi di UPN, 11 diantaranya sudah jangkar atau memiliki pabrik, perusahaan dan eksport. ''Ini membanggakan bagi UPN jatim untuk mendorong entrepreneur muda.

Kami berharap para alumni tidak hanya mencari pekerjaan tapi bisa menghasilkan pekerjaan,'' ujar dia.

Dikatakan Prof Fauzi, tahun ini pihaknya juga melakukan implementasikan merdeka belajar "Kampus Mederka" melalui berbagai program yang dicanangkan. Salah satunya melalui Program Permadi. Di mana mahasiswa bisa mengambil perkuliahan lebib dari satu prodi. Prof Fauzi mencontohkan, seperti Prodi Ilmu Komunikasi bisa ambil prodi komputer atau DKV. ''Bisa ambil Prodi -prodi yang lain juga. Kita kasih kesempatan 20 sks dalam satu semester agar mereka bisa mengambil matkul di lintas Prodi lain,'' katanya Dalam program ini diikuti sebanyak 450 mahasiswa yang tersebar di 21 prodi dan tujuan yang terdapat 54 mata kuliah yang diambil. Kemudian, program Permata Sakti yang diikuti 182 peserta tahun ini. Kalau program ini lintas perguruan tinggi, ada yang kuliah di UI, ITB, Merauke, Gorontalo, UNHAS Makassar. Tidak saja kuliah di UPN (Veteran Jatim) tapi bisa kuliah di PTN

lain maksimal 20 SKS. Terkait program ini, UPN juga bekerjasama dengan 200 PTN dan PTS di Indonesia. Sedangkan kerjasama luar negeri sebanyak 50 perguruan tinggi dan perusahan. Jadi para mahasiswa semester IV mendaftar dulu nanti akan ada dosen pendamping sampai mereka pulang. Jadi, semester I hingga semester III ada fokus mengikuti perkuliahan di Prodinya, semester IV hingga semester VII mereka ambil program kredit SKS, semester VIII sudah kembali untuk tugas akhirnya,'' jelasnya.

Lebih lanjut, untuk magang perusahaan sebanyak 150 mahasiswa mengikuti selama satu semester.

Dan diakui kreditnya. "Selama satu semester mereka bisa magang atau membangun desa, Nanti kita akui sebagai kredit lapangan. Misalnya di masyarakat ada program produksi, maka akan kita apply di prodi serupa. Ada tim yang akan menghitung SKS,'' jelas Prof Fauzi.

Terakhir, UPN Veteran Jatim juga memberikan Program ICT (International Credit Transfer) yang diikuti 14 mahasiswa dikirim ke Australia, Amerika dan banyak negara lain. Kedepan akan dikembangkan program - program ini dan ditingkatkan jumlahnya. UPN bekerja dengan perusahaan besar, misal Telkom, PLN kurang lebih ada 60 termasuk perusahaan ke luar negeri. [ina]

Bupati Huda Resmikan Graha Dwidja PGRI Tuban Tuban, Bhirawa Bersamaan peringatan HUT ke75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2020, Bupati Tuban H Fathul Huda meresmikan Gedung Guru Indonesia "Graha Dwidja" PGRI Tuban di Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Tuban, Selasa (24/11/2020).

Bupati Fathul Huda mengatakan, peresmian gedung ini hendaknya dimaknai dengan syukur sekaligus kebanggaan serta diharapkan keberadaan gedung ini dapatnya dimaksimalkan.

"Menjadi wadah berkumpul untuk menyusun program kegiatan di bidang pendidikan, apalagi merupakan agen perubahan masyarakat," kata Bupati Tuban yang akan mengakhiri masa baktinya pada bulan Juni 2021 mendatang.

Tampak hadir mendamppingi Bupati Huda diantarnya, Ketua DPRD Tuban H. M. Miyadi, S.Ag., MM.,

Wabup Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Drs. Nur Khamid, M.Pd, dan sejumlah perwakilan guru.

Bupati yang juga mustasyar PCNU Tuban ini menambahkan, pen-

didikan menjadi faktor penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban. Penguatan pendidikan mencakup infrastruktur dan suprastruktur guna mendukung pemban-

Bupati Tuban, H Fathul Huda didampingi Wabub Ir. H. Noor Nahar Hussain, M. Si dan ketua PGRI saat menandatangani prasasti Graha Dwidja PGRI Tuban.

gunan kualitas masyarakat.

Peningkatan bidang pendidikan menjadi program penting yang terus ditingkatkan Pemkab Tuban selama 10 tahun terakhir. Karenanya, pembangunan pendidikan menjadi investasi untuk masa depan Bumi Wali.

Bupati Huda kembali mengungkapkan, guru juga memiliki keutaman tersendiri, mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ini menjadi catatan amal jariyah yang tidak terputus.

Sementara itu, Ketua PGRI Tuban, Drs. Suwito Tulus, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Tuban yang telah memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru. Kepedulian Pemkab Tuban menjadi motivasi bagi guru terus berkhidmat dan mengabdikan diri untuk pendidikan. "Pembangunan gedung juga mendapat bantuan dari Pemkab Tuban karenanya harus dirawat sebaik mungkin," kata Suwito Tulus. [hud]

Butuh Atlet Difabel, Dispora Jatim Gelar Talent Scouting

trie diana/bhirawa

Surabaya, Ustadz Mationo, dengan diantarkan ibundanya menjalani imunisasi Difteri Tetanus.

buh Siswa Jelang Digelar PTM

ya Berikan Imunisasi DT dan TD

c Covid 19 sudah tau pada zone hia PTM tetap dilanJanuari 2021 menIAS periode II ini iberikan kepada an imunisasi TD siswa kelas II dan Limas Surabaya ng rencana PTM, ng tua wali murid ndampingi anaknring di rumah. ua tidak mempuang sebagai pensehingga kuwalaerikan pendampemikian juga para ita perhatian ketiateri Daring mesatkan tehnologi in-

formasi. Tetapi pembelajaran model Daring ini tidak maksimal bila dibandingkan dengan PTM. "Semoga Program BIAS ini semakin sukses dan lancar, dan tujuan pemerintah, sekolah dan para orang tua wali murid, dalam rencana menggelar PTM yang rencananya digelar Bulan Januari 2021 juga sukses dan lancar pula,'' harap Ustadz Mationo.

Sementara itu, terkait persiapan PTM di SD Limas Surabaya, Ustadz Mationo menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Surabaya, guru dan karyawan bisa masuk sejak Senin (23/11) lalu.

Diharapkan para guru segera menyiapkan sarana dan prasarana, Protokol Kesehatan (Prokes), serta persiapannya lainnya. Diantaran-

ya ruang kelas yang sudah lama tidak digunakan maka bisa dipastikan kotor sehingga harus dibersihkan. Maka para guru dan karyawan SD Limas sejak Senin (23/ 11) lalu telah bekerja bakti membersihkan seluruh ruang kelas, melakukan penataan bangku dengan memberi jarak dan melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh ruang kelas.

Bahkan, tambah Ustadz Mationo, SD Limas telah di visitasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Muhammadiyah Command Centre (MCC) Covid 19, untuk melihat kesiapan dalam menghadapi PTM. Memang PTM syaratnya harus sudah zone hijau, ada izin dari pemerintah kota, ada izin dari para wali murid. [fen]

UB Kembali Raih Predikat Badan Publik Terinformatif Malang, Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) Malang mampu mempertahankan predikat sebagai badan Publik Kategori Informatif di tahun 2020, penghargaan diberikan Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, Rabu (25/ 11) kemarin. Kategori ini merupakan yang tertinggi dalam keterbukaan informasi publik.

Menurut Ketua Pusat Informasi Dokumentasi dan Keluhan (PIDK), Zulfaidah Penata Gama SSi MSi PhD, tidak mudah mempertahankan kategori informatif karena ada beberapa perguruan tinggi yang masuk kategori menuju informatif padahal di tahun sebelumnya berada pada kategori informatif.

Zulfaidah menjelaskan, sebelum anugerah diberikan, Komisi Informasi (KI) Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Adapun Badan Publik (termasuk UB) pada Monev sebanyak 348, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291.

Penganugerahan ini diberikan KI Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI Pusat melaksanakan Monev melalui tahap pengisian Self Assessment Quetionnaire (SAQ) dan pendalaman melalui presentasi, kemudian diper UB sendiri selama masa pandemi justru sangat produktif dan tidak mati. [mut]

Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim terus mencari bibit atlet difabel yang nantinya bisa diturunkan, untuk membela Kontingen Jatim diajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas). Upaya Dispora untuk mencari bibit atlet ini dengan menggelar talent scouting atau pemanduan bakat di beberapa daerah.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Supratomo, kini Jatim sangat membutuhkan bibit atlet difabel, sebab usai meraih juara umum Peparpenas IX 2019 di Jakarta, beberapa atlet sudah tidak bisa diturunkan lagi di Peparpenas 2021. "Kami memiliki tekad untuk mempertahankan juara umum Peparpenas dan kami butuh atlet berbakat,'' kata Supratomo, Rabu (25/11).

Agar pembinaan berjalan dengan baik, Dispora juga sudah melakukan kerjasama dengan Nasional

Paralympic Committee (NPC), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan beberapa lembaga lainnya.

Dihubungi terpisah Kasi Olahraga Khusus di Bidang Keolahragaan Dispora Jatim, Muhammad Nur Cahya menjelaskan, sebelumnya Dispora sudah menggelar talent scouting di Trenggalek Bulan Februari atau sebelum masa pandemi.

Kemudian pada Bulan Oktober di gelar di Bojonegoro, setelah itu di Bulan Nopember dilaksanakan di Ponorogo dan Blitar. ''Saat digelar di Blitar, Sabtu (21/11) diikuti oleh 44 peserta dan digelar di Gor Penataran,'' katanya. Jika tidak ada kendala talent scouting juga akan digelar di Banyuwangi pada 4-5 Desember. ''Semua kegiatan talent scouting menerapkan protokol kesehatan,'' katanya.

Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan materi tes yang dilakukan

oleh peserta, yakni pengukuran tinggi dan berat badan, panjang tungkai, ruler drop test, sit and reach, push up 30s, stork stand, standing broad jump, side step, sprint 30m, multistage fitness test adalah salah

Satu cara Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang.

"Kami mencari bibit atlet yang kira proyeksikan bisa ikut kegiatan yang sifatnya nasional seperti Peparpenas,'' katanya. [wwn]

Sebanyak 44 peserta mengikuti talent scounting yang digelar Dispora di GOR Penataran, Blitar.

Kamis Legi, 26 November 2020

JATIM MEMBANGUN

Kabar Wawali Subri Meninggal, Hoax!

Wali Kota Imbau Masyarakat Periksakan Diri Usai Liburan

Halaman 8

Satu Tahun Stagnan OPD yang Loyo Harus Didorong Sidoarjo - Bhirawa Selama satu tahun ini relatif sangat minim pembangunan infrastruktur di Sidoarjo. Dinamika politik dan hukum membuat kegiatan yang sudah di program jadi terhenti. Dikuatirkan kondisi stagnan ini berimbas di tahun 2021. PJ Bupati Hudiono didorong untuk melakukan perbaikan dengan memotong hambatan birokrasi yang tak p[erlu dan mendorong

OPD agar kembali bekerja.

Ketua fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Warih Andono, Rabu (25/11) sore, mengakui kondisi yang menimpa kasus hukum Bupati Saiful Ilah, kemudian disusul wafatnya Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin dan sekarang penggantian diisi Pj Bupati Hudiyono, di ujung tahun 2020, ditambah focusing anggaran covid 19 memperparah keadaan.[hds]

Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Rabu (25/11) mengimbau masyarakat untuk memeriksakan diri guna mencegah penyebaran Covid19 usai libur panjang.

Menurut Wali Kota Hadi saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Bulan Nopember 2020, di ruang Command Center perlu adanya kebersamaan dalam menangani Covid 19 yang terus bertambah ini.

“Padahal kalau kita mau lihat ke belakang, tepatnya tanggal 25 Oktober, pasien yang dirawat hanya 4 orang saja. Tapi per (tanggal) kemarin, angkanya melonjak tajam menjadi lima puluh orang lebih.

Berdasarkan pantauan saya, sepertinya ini adalah efek libur panjang beberapa waktu lalu,” katanya.

Catatan data pantauan pasien terkonfirmasi positif Covid 19 Kota Probolinggo per 22 November 2020, mencapai angka 727 orang. Rinciannya 52 orang dirawat, 624 sembuh, dan 51 orang lainnya meninggal dunia.

Lonjakan angka yang tinggi, membuat orang nomor satu di Kota Probolinggo itu, menghimbau masyarakat agar mau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terutama mereka yang baru saja melakukan aktivitas liburan.

“Sekarang masyarakat khawatir, seakan-akan kalau datang ke pelayanan kesehatan nanti akan dicovidkan. Tentu ini suatu pemahaman yang keliru dan harus kita ubah mumpung (saat ini) situasinya masih terkendali dan kondusif,” ungkapnya.

Banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit, justru dalam keadaaan yang sudah terbilang lemah dan parah. Sehingga terlambat untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

Rendahnya kesadaran masyarakat

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi bersama Forkopimda imbau masyarakat untuk periksa diri.

untuk memeriksakan kesehatannya ditengah lonjakan angka pasien terkonfirmasi positif yang terbilang tinggi, ia menambahkan, tak menutup kemungkinan Kota Probolinggo akan kembali ke zona merah.

“Ini merupakan tantangan kita bersama, untuk konsen pada solusi, agar hal-hal yang tak diinginkan, tidak terjadi,” ujarnya.

Sementara menyikapi banyaknya berita hoax yang beredar tentang meninggalnya Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri juga dibantah oleh pihak keluarga dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo.

Sejak Selasa (24/11) sore, tersebar informasi yang mengabarkan Wawali Subri yang tengah berjuang melawan Covid 19 telah meninggal dunia pada pukul 14.00. Informasi yang disebarkan oleh pihak tertentu ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan klarifikasi pihak keluarga, yaitu anak semata wayang Wawali Subri, Sayidah Rafi Dianya Sabri menegaskan bahwa orangtuanya masih berada di ruang ICU di RSUD dr Sutomo Surabaya. “Sambung doanya, mohon doanya kepada semua, agar Abah (Wawali Subri) bisa segera membaik. Sambung

doanya ya, karena Abah butuh doa dan semangat,” ujar Sayidah, Selasa (24/11) malam.

Ia juga berharap kepada semua pihak agar tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Sayidah pun meminta maaf kepada semua pihak yang telah menghubunginya tetapi ia belum membalas semua pesan yang masuk ke handphonenya.

“Kami disini masih terus berdoa, selalu berdoa untuk kebaikan Abah.

Tolong jangan menyebarkan halhal yang buruk. Mohon doanya untuk Abah,” ungkap Sayidah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Aman Suryaman berharap masyarakat tidak menyebarkan berita yang sudah beredar secara masif tersebut. “Sampai malam ini, Bapak Wakil Wali Kota masih dalam perawatan intensif di rumah sakit.

Jadi, berita itu tidak benar. Hoax,” tegasnya.

Aman sempat menghubungi Jubir Satgas Penanganan Covid 19 Kota Probolinggo, dr Abraar HS Kuddah terkait kondisi terkini Wawali Subri. “Kondisi stabil on ventilator,” kata Aman, membacakan pesan singkat dr Abraar. “Masyarakat jangan lagi ikut menyebarkan, karena informasi meninggalnya Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Subri adalah hoax,” tambahnya.[wap]

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa Pamekasan, Bhirawa Kepala Pelaksana Tugas (PlT) Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Pamekasan, M. Fata mengatakan, berdasar Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, bahwa perekonomian Indonesia disusun bersama atas usaha kekeluargaan.

erasi Mahasiswa,” jelasnya.

Beroganisasi butuh kejelian dengan seni. Namun juga bagaimana mengaktualisasikan sebuah rencana menjadi sebuah kegiatan. Dan bagaimana mengevaluasi kegiatan itu kesesuainnya dengan rencana.

PlT Diskop mengatakan, para siswa Konsilogisnya, mendudukan KopKedua, sebagai wadah untuk medan mahasiswa diberikan tempat unerasi sebagai soko guru perekonomimimpin dan dipimpin dalam kepenguruan negara Republik Indonesia. Intetuk belajar bersama agar bisa mensan di koperasi. Ada nama Ketua, sekgral tidak bisa dipisahkan perekonogelola koperasi. Secara kasaf mata retaris, bendaera, pengawas dan ada ada tiga manfaat yang dapat kita petik. mian di Indonesia. Apalagi bapak Koanggota. Semua harus menempatkan Pertama, koperasi sebagai wadah beperasi Bung Hatta, sudah menancapdiri berdasar tugas dan fungsinya. kan jiwa koperasi di sendi kehidupan lajar berorganisasi walau beroganisaKetiga, sebagai wadah tempat bekersi tidak gampang dan tidak sulit. berbangsa dan bernegara. jasama. Namanya organisasi tidak bisa “Bagaimana merencanakan kegia“Karenanya, penting pelatihan perhidup sendirian, dan dibutuhkan kerjaskoperasian bagi Koperasi siswa dan tan di sebuah organisasi seperti kopama antara satu dengan yang lain. erasi. Menyusun rencana kerja, menyKoperasi mahasiswa dilakukan besaBaru kemudian, tandas Fata, melatih ma. Apalagi Thema, “Peningkatkan usun RAB. Ini nanti diajarkan dan disikap. Dibentuknya koperasi siswa dan kapasitas Koperasi dan UKM”, kata latih dalam Koperasi siswa dan Kopmahasiswa walau sebetulnya badan Fata, saat membuka usaha tidak memiliki pelatihan diikuti 70 badan hukum. Ini tempat peserta, di aula lanbelajar dalam melatih tai 1 kompleks PKsikap jujur, disiplin sikap PRI Pamekasan. menumbuh kembangkan Pemahaman tenjiwa ke wira usahaan (intang perkoperasian terpreter). kepada siswa set“Punya pengalaman ingkat SLTA, mahamengelola keuangan, ussiswa, pembina kopaha yang ada di koperasi erasi yang mengikuti sekolah. Maka tumbuh jiwa protokol kesehatan ke wira usaha yang tidak mencegah covid 19. lagi tergantung dengan orPeserta dibagi dua, ang lain. Dengan jiwa inada di lantai 1 dan terpreter itu mereka bisa lantai 2, berlangsung mengelola, membuka Plt Kepala Dinas Koperasi & UKM Pamekasan, M. Fata, didampingi Kasi sejak Selasa – Kalapangan pekerjaan dan Ortala, Bid. Perkoperasian & Pengawasan Diskop UKM Prov. Jatim, Linda mis, tanggal 24 s/d 26 akhir bisa meningkatkan Rosanti dan Sekretaris Diskop UKM Pamekasan.

Nopember 20020. taraf hidupnya. [din.adv]

Pelatihan Perkoperasian Menumbuhkan Motivasi dan Kaderisasi Kepala Seksi (Kasi) Ortala, Bidang Perkoperasian dan Pengawasan di Diskop UKM Provinsi Jatim, Linda Rosanti menyatakan, mendukung pelatihan perkoperasian bagi koperasi siswa dan mahasiswa, terutama siswa dan mahasiswa dipersiapkan sebagai kaderisasi.

Pengkaderan, memberi pemahaman tentang perkoperasian kepada siswa dan mahasiswa agar terpupuk mulai dari awal. Dan bila punya dedikasi yang bagus, suatu saat nanti kita sudah menyiapkan mereka mengelola organisasi (koperasi, Red) berbadan hukum.

“Saya berterima kasih diberi kesempatan memberi pelatihan tenOllan Hardlan, dari Diskop UKM Prov.

Jatim, saat memberi materi.

tang perkoperasian kepada koperasi siswa dan mahasiswa. Karena ini awal sudah ada keder-kader penerus untuk koperasi ke depan,” tuturnya.

Menurut Linda, di Jatim, organisasi secara resmi belum namun Sifat forum koperasi siswa dan mahasiswa tujuannya untuk belajar. Anggotanya banyak sekali, dari UIN, Unair, ITS, Unisa dan PTswasta.

Selama ini, menggelar apresiasi pemuda koperasi, dan lomba bisnisplan, cerdas cermat koperasi, olimpiade koperasi siswa dan mahasiswa untuk memotivasi siswa dan jiwa wira usaha.

“Tujuannya ke arah situ. Kegiatan

pelatihan tentang perkoperasian bagi siswa dan mahasiswa ini baru di kabupaten Pamekasan. Terima kasih sekali pelatihan diberikan kepada mereka belajar dan agar mengenal koperasi lebih awal,” ucapnya Linda berharap, para siswa dan mahasiswa tetap menjadi generasi millenial yang tangguh dalam mewujudkan wira usaha baru. Tentunya dalam wadah hukum koperasi. karena kita tahu koperasi soko guru perekonomian Indonesia, sehingga dengan pemahaman kader-kader sekarang ini, tentunya koperasi ke depan akan lebih berkualitas lagi. [din.adv] Linda Rosanti, dari Diskop UKM Prov, Jatim, saat memberi materi.

Anggota Satpol PP Jatim dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan saat memasang papan imbauan terkait pertambangan ilegal.

istimewa

Pasang Papan Imbauan Terkait Galian Ilegal Untuk mencegah penambangan ilegal terutama di Kabupaten Pasuruan, Satpol PP Jatim melakukan kegiatan sosialisasi dan pemasangan papan imbauan di Kecamatan Purwosari–Kabupaten Pasuruan. Kegiatan sosialisasi di laksanakan di Pendopo Kecamatan Purwosari, Rabu (11/11).

Hasil dari kegiatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Pasuruan men-

yampaikan upaya Pemkab Pasuruan mengendalikan pertambangan galian C ilegal, pihak Pemkab menghendaki adanya penanganan secara komprehensif.

Sebab dampak ekplorasi SDA meninggalkan permasalahan seperti lingkungan hidup, ekosistem maupun gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan disahkannya Perda

Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan menjadikan salah satu landasan hukum yang nantinya akan digunakan dalam rangka upaya penegakannya. [wwn*]

Bentuk Kader Penegak Perda di Surabaya Satpol PP Jatim membentuk kader penegak peraturan daerah se-provinsi setempat sekaligus sebagai duta perubahan perilaku masyarakat.

“Setiap menjalankan tugas diperlukan mitra dengan masyarakat. Nah, kader penegak Perda inilah mitra kami di lapangan,” ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Jatim Hanis di sela sosialisasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Surabaya, Selasa (24/11).

Para kader, kata dia, terdiri dari perwakilan unsur warga, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, kelompok atau perkumpulan masyarakat sosial dan lainnya.

Adanya kader di lapangan akan sangat membantu petugas karena menjadi pihak yang paling mengerti dan paham dengan keadaan di daerah masing-mas-

ing. “Ini bentuk peran serta masyarakat yang fungsinya nanti memberikan edukasi, penyuluhan, atau apapun yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Hingga saat ini sudah tercatat sekitar 300 kader yang direkrut dari berbagai kabupaten/kota di Jatim, dan diprediksi semakin bertambah karena ke depan akan menyentuh seluruh pelosok daerah. [wwn*]

Peserta saat mengikuti Sosialisasi Perda dan Perkada Provinsi Jatim dalam rangkan pembentukan Kader Penegak Perda di Surabaya, Selasa (24/11).

Kamis Legi, 26 November 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Enam Perusahaan dan Enam Kepala Daerah Terima Anugerah Gubernur Anugerah Produktivitas Siddhakarya Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim), Himawan Estu Bagijo menyerahkan penganugerahan Siddhakarya kepada enam perusahaan dan enam kepala daerah yang terpilih, di Grand Barunawati, Surabaya, Selasa (24/11).

Ke enam perusahaan itu adalah PT Putra Restu Ibu Abadi dari Kabupaten Mojokerto, PT Utomodeck Metal Work (Kota Surabaya), PT Agung Bumi Agro (Kabupaten Pasuruan), CV Dua Putri Sholehah (Kabupaten Probolinggo), PT Pareto Estu Guna (Kabupaten Bojonegoro), dan UD Legend Trend (Kabupaten Gresik).

Sedangkan kepala daerah yang meraih penganugerahan Siddhakarya sebagai pembina produktivitas di daerah yaitu Bupati Mojokerto, Walikota Surabaya, Bupati Pasuruan, Bupati Probolinggo, Bupati Bojonegoro, dan Bupati Gresik.

Usai membuka kegiatan itu, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, kalau Siddhakarta merupakan penghargaan produktivitas tingkat daerah provinsi, diberikan pada perusahaan yang terus berupaya meningkatkan produktivitas, dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas yang dicapai selama tiga tahun berturut dan diberikan pada tahun genap.

Dari Siddhakarya ini, nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan bisa diajukan ke tingkat nasional untuk bisa meraih penghargaan Paramakarya. Peng-

hargaan Paramakarya ini merupakan penghargaan produktivitas tingkat nasional yang biasanya diberikan pada tahun ganjil.

Dikatakannya, perusahaan yang meraih penghargaan itu dikarenakan memiliki awarness productivity (kesadaran), improvement to produktivity (peningkatan improvisasi), dan maintenance productivity (menjaga produktivitas).

Tahun 2020 ini, jumlah perusahaan yang diajukan dari Disnaker Kabupaten/kota, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) provinsi, Disperdaging Jatim, Dinas Koperasi dan UKM Jatim, sebanyak 35 perusahaan.

Setelah diseleksi menjadi 15 perusahaan sebagai finalis, dan akhirnya ada enam perusahaan yang pantas meraih penghargaan Siddhakarya.

Himawan juga berharap, setelah penghargaan diberikan maka perusahaan tersebut menjadi pusat untuk melakukan studi banding bagi perusahaan lainnya, ada best practise and lesson learned yang bisa dibagikan ketika perusahaan lain ketika perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan itu mampu maintenance produktivitas bertumbuh secara konstan .

“Apalagi kondisi pandemi seperti ini, perusahaan tersebut merupa-

Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyerahkan anugerah Siddhakarya pada enam bupati yang terpilih mendapatkan penghargaan sebagai pembina produktivitas, di Graha Barunawati, Surabaya, Selasa (24/11)

kan bagian dari penjaga stabilitas ekonomi di Jatim, karena mampu memberikan upah yang tetap pada pekerjanya, perusahaan berusaha dengan baik dalam meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan produktivitas mereka bisa di-

beli konsumen,” harapnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Bina Lattas Kemenaker RI, diwakili Kasubbid Pengukuran dan Analisis Produktivitas, Agus Triyanto juga berpesan, perusahaan peraih anugerah Siddhakarya yang akan menjadi tempat studi perusahaan lain-

hartoyo menyampaikan, dengan penganugerahan Siddhakarya untuk memotivasi dunia usaha berupaya menerapkan prinsip efektivitas, efesiensi, kualitas, dan ramah lingkungan dalam melakukan usaha sehingga tetap produktif dan semakin meningkat produktivitasnya. [rac]

DPMD Gelar FGD Persiapkan Pilkades 2021 di 171 Desa

KELANA JATIM

Suasana saat diselenggarakannya FGD di Aula Hotel Ijen View, tampak peserta mematuhi protokol kesehatan.

Babinsa dan Perangkat Desa Bersama Keliling Bagikan Masker Gratis Jombang, Bhirawa Dalam rangka menghentikan laju penyebaran Virus Covid19 di Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bendungan, Kopda Deni bersama perangkat desa setempat membagikan masker secara gratis kepada warga Desa Bendungan, Rabu (25/11).

Babinsa Bendungan akan terus memelopori aksi pembagian masker gratis bagi warga di desa binaannya.

“Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini belum usai dan belum ada obat penawarnya,” ucap Kopda Deni.

Kapala Desa (Kades) Bendungan, Widyanto mengapresiasi kegiatan Babinsa bersama anggota Koramil 0814/09 Kudu lainnya yang bersama perangkat desa setempat bahu membahu melakukan langkah-langkah upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. [rif]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) tengah mempersiapkan Pilkades 2021 di 171 desa. Dalam mempersiapkannya,

diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mendengar pendapat tentang pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak itu.

Kegiatan yang digelar di Aula Ho-

tel Ijen View, Rabu (25/11) itu, tampak dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. Selain patuh dengan menggunakan masker. Saat akan memasuki lokasi acara, satu persatu peserta dan tamu undangan dilakukan cek suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DPMD Abdurrahman, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna, Kepala Seksi Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Kemendagri), Ahmad Rizki Rifani, dan Belasan Kepala Desa serta stakeholder lainnya.

Kepala Seksi Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad Rizki Rifani, menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades

harus sesuai dengan koridor hukum.

Sehingga kata dia, agar jadwal Pilkades digelar dengan cara menarik 74 hari sejak Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir di 23 Desember.

Karena, ketika Kades dikurangi jabatannya meski sehari, hal itu akan berpotensi celah untuk mereka menggugat.

“Saya kira aman. Jadi kepala desa yang berakhir di 23 Desember tidak harus mundur. Dia cukup cuti,” terangnya kepada awak media usai pelaksanaan FGD. Rizki Rifani menerangkan, terkiat 150 kepala desa yang jabatannya berakhir pada bulan Juni. Hal itu mengaku pada Peraturan Perundang-undangan, Permendagri nomor 5 tahun 2017 pasal 4, yang salah satu pertimbangannya adalah ketersedian Pegawai Negeri Sipil menjadi Penjabat. [san]

Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Panggil Dinas Pendidikan

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2988 SH, Yamaha, th. 2006, Biru, an. Titik Purwati, Ds/Kec. Kalidawir – T.Agung No. 7568/IMB/BI-IV/2020

TUBAN HILANG STNK S-4710-EX. An.Darsiman, Kel leranwetan ,dsn Karang dowo RT 002/002,Kec Palang,Kab Tuban No. 7569/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK S-3934-HQ. An.Khoirul Huda, Ds Cendoro RT 003/003,Kec Palang, Kab Tuban No. 7570/IMB/BI-IV/2020

Kabupaten Blitar, Bhirawa Persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan segera dilaksanakan pada tahun depan, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar segera mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk membahas perispan pelaksanaan PTM ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan Pemerintah Pusat telah memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, di-

Audiensi Usaid Iuwash Plus Dengan Walikota Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Audiensi Usaid Iuwash Plus Dengan Walikota Probolinggo di ruang transit, Rabu (4/11). Iuwash Plus Regional Jawa Timur diwakili oleh Laksmi Cahyaniwati (Regional Manager), Imam Suhadi ( Governance Specialist), Ristina Aprillia (Spesialis Sanitasi Perkotaan), Rudi (Spesialis Air Minum Perkotaan), Wasis (Spesialis Anggaran), Dardiri (Spesialis Perubahan Perilaku dan Marketing) serta Firman (Wash Dari pihak Pemerintah Kota Probolinggo yakni Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, Sekretaris Daerah Drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si, Kepala DLH Ir. Budi Krisyanto, M.Si, Kepala DPUPR-PKP Amin Fredy, ST, MT, Kepala Dinas Kesehatan Nurul Hasanah Hidayati, Direktur PDAM Siswadi.

Menurut Laksmi Cahyaniwati Regional Manager Iuwash Plus Regional Jawa Timur, audiensi ini dilakukan untuk menyampaikan hasil pengukuran selama mendampingi Kota Probolinggo dalam sector Water Sanitation and Hygiene (WASH) berupa Sanitation Index, Governance Index, PDAM Index dan APBD Increase dan mencari solusi bersama atas aspek –aspek yang belum tercapai.

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu layanan dasar yang ada pada

nya, yang hanya untuk melihat sebagai benchmarking.

“Jangan sampai nantinya drop dengan didatangi perusahaan lain, namun harus tetap mempertahankan produktivitasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Bina Produktivitas Kerja Disnakertrans Jatim Su-

Layanan Perumahan & Kawasan Permukiman. Hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bisa memenuhinya, melalui program-program pembangunan yang dicanangkan setiap tahun, katanya.

Program USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS) adalah program berdurasi lima setengah tahun yang dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan, tuturnya.

Dalam kesempatan ini, USAID IUWASH PLUS melalui Regional Manager Laksmi Cahyaniwati mempresentasikan hasil pengukuran menggunakan PDAM Index, San-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo saat mendampingi wali kota habib Hadi.

itasi Index, Governance Index dan APBD Increase. Dengan menggunakan alat ukur ini bisa diketahui capaian kinerja pembangunan sektor air minum dan sanitasi Kota Probolinggo. Berdasarkan capaian kinerja ini, USAID IUWASH PLUS memberikan beberapa rekomendasi: Diperlukan adanya dukungan pemerintah Kota Probolinggo terhadap keberlangsungan PDAM untuk mencapai target RPJMD dan SDGs sektor air minum dan sanitasi, ungkapnya.

Adanya kolaborasi, sinkronisasi, intergrasi dan koordinasi antar OPD untuk mendukung pencapaian target tersebut di atas, tandasnya.

Wali kota probolinggo, Hadi Zainal Abidin saat didampingi Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo menegaskan, dibutuhkan adanya dukungan pembiayaan terutama dari APBD serta sumber dana lainnya untuk sektor air minum dan sanitasi dalam rangka mencapai target SDGs. Perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah kota terkait penggunaan dana kelurahan untuk pembiayaan sektor air minum dan sanitasi, ujarnya.

Perlu komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan terkait sektor air minum (Perda No 4 tahun 2014 ttg Pengelolaan Air Limbah Domestik) dan sanitasi (Perda No. 03 Thn. 2011 Tentang Air Limbah Domestik dan Perwali No. 102 Thn. 2018 Ttg. Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), lanjutnya Perlu adanya unit khusus di bawah seksi air limbah domestic untuk mengelola operasional IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Implementasi penyedotan tangki septik regular 3 tahun sekali bisa dimulai dari lingkungan ASN Pemerintah Kota Probolinggo.

Merevisi Perwal tariff jasa sedot kakus sehingga ada pemisahan antara jasa sedot dan jasa buang di IPLT. Meningkatkan anggaran operasional dan pemeliharaan pengelolaan lumpur tinja, tambah wali kota Habib Hadi.[Wap, Adv]

mana untuk penerapannya sendiri akan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk di Kabupaten Blitar.

“Sesuai dengan kebijakan, mulai tahun depan diperbolehkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso.

Lanjut Sugeng Suroso, menindaklanjuti kebijakan tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan akan mengundang eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk membahas

persiapan pembelajaran tatap muka.

“Jika dinyatakan sudah siap, kami juga akan tetap memantau langsung ke sekolah-sekolah, untuk melihat lebih dekat persiapannya,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Sugeng, hal yang akan dilakukan pengecekan utamanya fasilitas penerapan protokol kesehatan, mulai dari alat pengecekan suhu tubuh, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. “Juga pengaturan jarak antar siswa disetiap kelas harus diperhatikan. Jika kelas tidak memadai, kegiatan bisa dilakukan secara bergiliran,” ujarnya. [htn]

Orang Resiko HIV/AIDS Ada di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah orang yang beresiko dengan HIV/AIDS, dipetakan ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya kelompok Waria atau wanita tapi pria, LHL atau lelaki suka lelaki, wanita pekerja seks langsung (WPSL) maupun wanita pekerja seks tidak langsung (WPSTL).

Data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kabupaten Sidoarjo, jumlah kelompok Waria pada tahu 2020 ini diestimasi sekitar 206 orang, wanita pekerja seks langsung estimasi 375 orang dan lelaki suka lelaki estimasi 551 orang.

Menurut Sekretaris KPA Kabupaten Sidoarjo, dr M.Ato’ Ilah, pada tahun 2019 lalu jumlah Waria ada 200 orang. Pada tahun 2020 ini ada penambahan 6 orang. Hotspot atau titik nongkrong para Waria ini diantaranya selain jalan juga salon. Mereka selain dari Sidoarjo, juga dari Surabaya, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang.

Kemudian, kelompok WPSL yang pada tahun 2020 ini jumlahnya diestimasi ada 375 orang. Mereka berada di 9 wilayah kecamatan. Titik nongkrong mereka, selain di warung juga ada di jalanan.

Pendidikan mereka, mulai dari SMP sampai SMA. Selain berasal dari Kabupaten Sidoarjo, mereka juga datang dari sejumlah daerah seperti Gresik, Jombang, Lumajang, Jember, Bojonegoro, Bojonegoro, Madiun dan Lamongan.

Juga Lelaki suka lelaki, pada tahun 2020 ini diestimasi ada 551 orang.

Jumlah ini naik dibanding tahun 2019 lalu. Mereka dipetakan berada di 12 wilayah kecamatan. Titik kumpul mereka diantaranya, selain di jalan, juga ada di cafe dan salon. Se-

Pj Bupati Hudiyono hadir dalam audensi dengan ODHA di Sidoarjo.

lain dari Sidoarjo, mereka juga berasal dari luar kota seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik dan Madiun.

“Kita mulai melakukan pemetaanpemetaan ini sejak tahun 2006 lalu,” kata dr Ato’ Ilah, dalam acara audensi ODHA dengan Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Rabu (25/11) kemarin, di Pendopo Delta Nugraha.

Hadir dalam acara itu, 30 orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan 20 yang statusnya orang hidup dengan ODHA (OHINDHA). Para undangan ini berasal dari 18 kecamatan yang ada. Sejumlah pendamping ODHA di Sidoarjo juga diundang.

Para ODHA yang hadir, dalam kegiatan kemarin, rata-rata termasuk usia produktip. Bahkan ada ODHA yang statusnya mahasiswa, tapi tidak ada orang yang tahu. Kecuali orang tertentu.

Dalam acara sehari itu, para ODHA dimotivasi. Walau mereka saat ini sedang dicoba oleh Yang Maha Kuasa dengan sakit, namun harus tetap semangat dan bisa hidup bermanfaat bagi orang lain.Kondisi seperti itu dianggap sangat berharga sekali, daripada sehat tapi malah

alikus/ bhirawa

justru menimbulkan masalah dan derita terhadap orang lain.

Dr Ato’ Ilah yang juga Kabid Pencegahan Penyakit Dinkes Kab Sidoarjo itu mengatakan para ODHA sangat mengharap dukungan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.

Dirinya menyampaikan mulai Januri sampai Agustus 2020 ini, telah muncul kasus baru sebanyak 256 ODHA. Seacara kumulatif, jumlah ODHA di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2010 sampai 2020 ini ada sebanyak 3.690 ODHA. Dengan jumlah itu, posisi Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur ini, kata dr Ato’ berada dalam urutan ke-3.

Dikatakan dr Ato’, saat ini untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan ODHA ini bisa dilakukan secara gratis di 26 Puskesmaa, RSUD Sidoarjo dan RS swata yang sudah ada kerja sama dengan Dinkes Kab Sidoarjo.

Namun kalau untuk pelayanan pemberian obat ARV, masih dengan 9 Puskesmas saja dan RSUD. Harapannya pada tahun 2021 mendatang, akan ada tambahan 2 Puskesmas lagi yang bisa melayani pengobatan ARV tersebut. [kus]

EKONOMI Kuartal III, Jasa Marga Berhasil Bukukan Laba Bersih Rp157,6 Miliar Kamis Legi, 26 November 2020

Halaman 9

Surabaya, Bhirawa Ditengah pandemi Covid-19, PT Jasa Marga (Persero) Tbk konsisten menjaga kinerja usaha pada kuartal III Tahun 2020 dengan mencatatkan laba bersih pada kuartal III Tahun 2020 yakni sebesar Rp157,6 miliar.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, M Agus Setiawan mengungkapkan sebagai imbas dari diterapkannya kebijakan Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah pada kuartal II 2020, terjadi penurunan volume lalu lintas harian maupun Pendapatan Tol Perseroan hingga kuartal III 2020 ini menjadi sebesar Rp6,8 triliun atau turun sebesar 14,1persen dari kuartal III Tahun 2019.

“Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja Kuartal II 2020,

yang pada periode dimaksud, pendapatan tol turun sebesar 17,5 persen dari Kuartal II 2019. Seiring dengan hal tersebut, EBITDA Perseroan pada kuartal III 2020 ini tercatat sebesar Rp4,2 triliun, turun 17 persen dibandingkan kuartal III Tahun 2019,” terangnya, Rabu (25/11).

Agus menambahkan adapun keberhasilan Perseroan untuk menjaga kinerja positif terlihat juga pada Total Aset Perseroan yang mencapai Rp103,5 triliun, tumbuh 3,8 persen dibandingkan kuartal III Tahun 2019 seiring dengan peningkatan

BURSA EKONOMI

Bantuan Pemerintah Tak Kunjung Turun, Pedagang Semanggi Tetap Berharap Surabaya, Bhirawa Semanggi yang merupakan makan khas Kota Surabaya ini, memang sudah tidak banyak peminatnya karena sudah kalah dengan kuliner-kuliner masa kini. Apalagi dimasa pandemi seperti ini semakin membuat pedagang Semanggi merana.

“Dulu sempat ada pegawai dari Kelurahan yang melakukan pendataan ke para pedagang. Di mintain fotocopy KTP dan lapaknya di fotonya, katanya akan dapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp2 jutaan. Ternyata hingga saat ini bantuan tersebut juga tidak ada,” terang Iryatun, salahsatu pedagang semanggi di kawasan Surabaya Barat. Bagi Iryatun, bantuan dari pemerintah sangat diharapkan karena semenjak adanya pandemi Covid-19, penjualan makanan Semanggi menurun hingga 50 persen. “Kalau sebelum pandemi sehari bisa mendapatkan Rp160 ribu, tapi setelah ada pandemi pendapatan turun paling bagus Rp80 ribu,” katanya.

Bahkan Iryatun menceritakan, pernah sehari hanya laku satu bungkus Semanggi. “Pernah itu terjadi, sehari hanya satu bungkus. Tapi kondisi sekarang sudah agak membaik meskipun tidak seperti sebelum adanya pandemi. Yang terpenting banyak berdoa karena rejeki itu sudah ada yang mengatur,” ujarnya.

Namun, dukungan dari Pemerintah khususnya dari Kelurahan baik berupa finansial juga sosialisasi maupun edukasi terkait protokol kesehatan untuk memberikan pembatas antara pedagang dan pembeli maupun menjaga makanan Semanggi tetap higienis agar nantinya dapat menyakinkan para pembelinya, hingga saat ini masih belum didapat oleh para pedagang.

“Belum ada dari pemerintah yang memberikan arahan tentang protokol kesehatan, tempat cuci tangan itu pun saya bawa sendiri,” tandas Iryatun.[riq]

progres penyelesaian jalan tol baru milik Perseroan.

“Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan agar tetap positif di tengah pandemi Covid-19 dengan melakukan upaya efisiensi di beberapa bagian seperti pada Beban Usaha dan Pengendalian Capex Perseroan, baik Capex Operasional maupun Pengembangan Usaha,” ujarnya.

Namun, setelah adanya pelonggaran PSBB kedua pada akhir bulan September 2020, realisasi pendapatan tol Perseroan telah mengalami peningkatan dari sebelumnya turun sekitar 20 persen pada awal implementasi PSBB kedua, menjadi turun sekitar 4,5 persen pada minggu kedua November 2020. Jika dibandingkan dengan pendapatan tol normal sebelum kebijakan WFH dan

PSBB diberlakukan.

Sementara di akhir September 2020, Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Manado-Danowudu yang dikelola oleh Perseroan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan saat ini telah beroperasi dengan tarif setelah beroperasi tanpa tarif sejak selama kurang lebih satu bulan untuk memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Dengan dioperasikannya Jalan Tol Manado-Bitung Ruas Danowudu sepanjang 26,35 Km dan Jalan Tol Pandaan-Malang seksi V Pakis-Malang, hingga saat ini Jasa Marga memiliki total 1.191 Km jalan tol operasi yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Agus.

Jasa Marga bersama konsorsium PT Daya Mulia Turangga-PT Gama

Group dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol Solo-YogyakartaNew Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 96,57 Km dengan nilai investasi sebesar Rp26,6 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun pada September 2020. Kepemilikan saham pada konsorsium antara lain, PT Daya Mulia Turangga-PT Gama Group sebesar 51 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 25 persen dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 24 persen.

Dari sisi pendanaan untuk mendukung likuiditas Perseroan, Jasa Marga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I pada tanggal 8 September 2020 se-

nilai Rp2 triliun. Adapun permintaan yang masuk untuk Obligasi Berkelanjutan II tersebut mencapai angka Rp2,7 triliun melebihi nilai yang ditawarkan.

“Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan diantaranya untuk modal kerja, pemeliharaan jalan tol, peningkatan fasilitas dan sarana penunjang jalan tol lainnya,” katanya.

Di tengah situasi pandemi seperti ini, Jasa Marga terus mengupayakan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan yang merupakan tantangan sekaligus menjadi peluang bagi Perusahaan. Jasa Marga tengah mengembangkan Internet of Things (IOT) Laboratory sebagai pusat reasearch and development inovasi berbasis teknologi Jasa Marga Group. [riq]

DPKH Gelar Ajang Prestasi Ternak Sapi Setahun Mampu Hasilkan Dana Rp 1,4 Triliun Situbondo, Bhirawa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo kembali menyelenggarakan ajang prestasi ternak sapi Rabu (25/11). Karena saat ini masih berada dalam pandemi Covid-19, kegiatan yang biasa dikenal dengan sebutan kontes ternak itu diadakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jumlah peserta dan pengunjung yang biasanya membludak, oleh panitia dibatasi sesuai dengan rekom Satgas Covid Kabupaten Situbondo.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, melalui Staf Ahli Bupati Imam Darmaji mengatakan, sejak lama Situbondo dikenal memiliki potensi ternak sapi hingga tingkat nasional. Bahkan, kata Imam, populasinya tembus hingga 180 ribu ekor sapi dan setiap tahun bisa melahirkan 80 ribu pedet. “Keberadaan peternak ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Situbondo. Apalagi sekarang ini didukung oleh program pusat sehingga membuat peternak sapi menjadi salah satu tulang punggung pendapatan Situbondo,” ujar Imam Darmaji.

Dari catatan Imam Darmaji, sektor pertanian mampu menyumbangkan 50 persen pada PDRB Situbondo, termasuk di dalamnya dari sektor peternakan. Di pasar sapi ini saja, ujar

sawawi/bhirawa

Imam Darmaji, Staf Ahli Bupati saat menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik pertama dalam ajang prestasi ternak sapi tahun 2020 Rabu (25/11).

Imam, setiap Sabtu mampu menjual 600 ekor keluar dari Situbondo. Jika saja dikalikan tiga pasar yang ada di Situbondo, beber Imam, berarti ada 1.500 ekor sapi dan sebulan ada 6000 ekor sapi yang keluar dari Situbondo. “Jika kami rata-rata satu ekor seharga 20 juta maka perbulan ada pendapatan 120 miliar. Setahun berarti ada pemasukan perputaran uang Rp 1,4 triliun. Data ini menjadi kebanggaan kita bersama,” jelas mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Imam, pihaknya siap mendukung program DPKH Kabupaten Situbondo agar kedepan bisa kembali mengadakan ajang prestasi secara mandiri. Pasalnya, ujar dia, ajang ini akan menjadi pemicu bagi peternak untuk meningkatkan kualitas ternaknya. “Jika peternak saja bisa menyumbangkan perputaran uang sebebsar Rp 1,4 triliun, maka kontes ternak yang hanya membutuhkan dana Rp 800 juta sangat wajar untuk disinambungkan setiap tahunnya,” papar mantan Camat Kendit itu.

Disisi lain, Kepala DPKH Kabupaten Situbondo MH Riwansia menimpali, ia sangat mengapresiasi adanya dukungan dari asosiasi peternak Kabupaten Situbondo sehingga kegiatan ajang prestasi ternak sapi tahun 2020 bisa terselenggara dengan baik.

Udin-panggilan MH Riwansia, juga mengaku angkat topi adanya dukungan dari elemen lain terhadap kegiatan peningkatan sektor pertumbuhan ternak di Situbondo. “Kepada semua peternak saya mengucapkan terimakasih,” pungkas Udin. [awi]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika

Gubernur Khofifah Sabet Dua Penghargaan Kementerian PAN-RB Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Kominfo Jatim Masuk Top 15 Nasional Pemprov, Bhirawa Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali menorehkan prestasi membanggakan bagi Provinsi Jawa Timur. Kali ini, penghargaan diterima gubernur Khofifah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah sukses mengantongi dua penghargaan sekaligus dari Menteri PAN RB. Keduanya ialah Top 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Kategori Instansi Pemerintah Pengelola Pengaduan Terbaik dalam Aspek Inisiatif Keberlanjutan dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk Klinik BumDes. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Khofifah di Gedung Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2

Jakarta Selatan, Rabu (25/11) siang.

Atas penghargaan tersebut, gubernur Khofifah menyampaikan penghargaan ini menjadi pendorong semangat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertekad meningkatkan inovasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Ini menjadi pendorong semangat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Gubernur Khofifah sesaat setelah menerima penghargaan yang di buka secara virtual oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf

Amin.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan respon cepat atas pengaduan yang diberikan masyarakat merupakan bentuk upaya realisasi jargon CETTAR yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sejalan dengan motto kerja ASN Pemprov Jatim Cettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif, maka motto ini akan mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat serta lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur,” harap Gubernur Khofifah.[tam*]

Inovasi Memudahkan Publik Salurkan Aspirasi dan Pengaduan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim Beny Sampirwanto dan Kepala DPMD Jatim usai menerima dua penghargaan dari Kementrian PAN RB

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Meski kompetisi dilaksanakan di tengah pandemi ternyata tidak menyurutkan partisipasi peserta yang terdiri dari instansi pemerintah dan unit pengelola pelayanan.

Di tahun ketiga pelaksanaan kompetisi ini, terdapat peningkatan peserta yang signifikan pada Kompetisi yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI

(ORI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) CEGAH ini.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan dorongan motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik yang memiliki prestasi di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik.

Selain itu, penghargaan ini juga bertujuan memberi informasi dan mempromosikan berbagai terobosan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terobosan yang dilakukan, juga memberi kemudahan bagi publik dalam menyalurkan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

“Untuk itu, Kementerian PANRB selaku instansi pembina pelayanan publik nasional selalu mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melakukan percepatan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat,” ujar Tjahjo.[tam*]

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 26 November 2020

Gubernur Terima Penghargaan Top 45 KIPP 2020 untuk Program Klinik BUM Desa

Sambungan hal 1 dalam KIPP 2020. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat desa dan seluruh pengelola BUM Desa se-Jatim. “Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua,” katanya.

Klinik Bumdesa kata Khofifah merupakan implementasi Program Jatim Berdaya dalam Nawa Bhakti Satya, Inovasi ini merupakan pendekatan paripurna dalam pembinaan Bumdesa sebagai penggerak perekonomian perdesaan untuk percepatan penurunan kemiskinan perdesaan.

Jumlah Bumdesa di Jatim sendiri terus berkembang. Hingga akhir November 2020, sudah tercatat 6.098 Bumdesa di seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Jumlah bumdesa kategori maju tercatat 487 bumdesa, kategori berkembang 2.280 bumdesa dan kategori pemula, 3.331 bumdesa.

Klinik Bumdesa mampu mewujudkan sinergitas pentahelix dalam pembinaan Bumdesa diantaranya berupa kerjasama dengan PT HM Sampoerna (20 unit Bumdesa), PT Pos Indonesia (833 unit Bumdesa), Bank BNI 46 (1.341 Bumdesa), PT Mitra Bumdesa Nusantara (2 unit Bumdesa), Bank UMKM Jatim (1 unit Bumdesa), PT Pertamina (pendirian pertashop di 14 Bumdesa), dan platform jual beli online Tokopedia (3 Bumdesa), 16 PTN dan 7 PTS di Jatim melalui KKN Tematik dan Doktor Mengabdi, serta Lumbung Pangan Jatim (82 BUM Desa) .

13 November 2020 lalu, Program Klinik Bumdesa juga dinobatkan sebagai Best Of The Best Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jatim 2020. [gat] l

Kematian Nakes Akibat Covid-19 Terus Bertambah

Sambungan hal 1 “Memang dengan bertambahnya satu lagi nakes meninggal dunia membuat RO meningkat atau tinggi. Semoga saja tidak sampai merubah zona Tulungagung yang sudah kuning, ini karena banyak juga pasien positif Covid-19 di Tulungagung yang sudah sembuh,” paparnya.

Galih berharap masyarakat Kota Marmer tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Terlebih klaster keluarga dan perkantoran terus terjadi.

Pejabat Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tulungagung ini, mengakui jika saat ini ada karyawan di dua BUMN di Tulung­ agung yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Kami sudah melakukan tracing di perkantoran BUMN tersebut. Karyawan yang reaktif saat dirapid test langsung dilakukan swab,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, menyatakan dengan adanya sejumlah nakes yang meninggal dunia akibat positif Covid-19 secara berurutan dalam sepekan terakhir sudah diambil langkah-langkah agar hal tersebut tidak kembali terulang. “Untuk memproteksi kejadian serupa, kami kemarin sudah mengumpulkan seluruh faskes (fasilitas kesehatan) baik rumah sakit daerah maupun swasta untuk mengambil langkah-langkah baru atau prosedur baru dalam penanganganan Covid19,” ujarnya.

Ia menyebut langkah-langkah baru yang membuat nakes lebih berhati-hati itu, di antaranya dengan memperbaiki SOP dan saat screening pada pasien.

“Screening yang longgar pada pasien membuat nakes yang kemudian tertular Covid-19. Sedang, jika screening terlalu ketat nanti masyarakat menduga semua penyakit di-Covidkan. Ini memang dilema.

Kami ingin aman dua-duanya. Nakes dan pasien sama-sama aman,” paparnya. [wed]

l

Usul Sekolahkan Dokter di Kepulauan

Sambungan hal 1 Zainal Abidin mengatakan, program ini layak diberikan. Mengingat saat ini kualitas tenaga kesehatan di sana perlu ditingkatkan. “Kami sudah ajukan agar di APBD 2021 nanti Pemprov Jatim ini dianggarkan untuk menyekolahkan para dokter di wilayah kepulauan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya agar bisa menangani kasus-kasus penyakit yang lebih berat,” katanya.

Dicontohkan, untuk specialis penyakit dalam, kandungan, atau penyakit khusus lainnya. Mereka diusulkan diberi beasiswa menjadi dokter specialis.

Sebab saat ini sangat sulit untuk mencari dokter yang memiliki status sebagai dokter specialis di kepulauan Madura.

Politisi asli Sumenep ini menceritakan, dari hasil keliling di wilayah kepulauan Madura memang sangat sulit untuk menemukan dokter spesialis sehingga satu-satunya jalan yang perlu dilakukan adalah SDM (dokter dan nakes) yang ada perlu disekolahkan dengan biaya pemerintah. “Kalau dengan biaya sendiri pasti mahal. Tapi kalau pemerintah kan ada anggarannya,” ungkapnya.

Lantas apakah tidak khawatir mereka yang di sekolahkan justru enggan kembali ke tempat asal dia bertugas. “Kita buatkan ikatan dinas, perjanjian bahwa mereka tetap akan berkomitmen untuk memberi pelayanan di kepulauan, yang kedua kita prioritaskan kepada dokter asal Madura dan kepulauan atau diutamakan putra daerah. Ini sekaligus pemberdayaan sumberdaya yang ada,” tegas politisi Partai Demokrat.

Diharapkan dengan program beasiswa ini bisa terjadi pemerataan kesehatan di Madura khususnya wilayah kepulauan. “Memang ada rumah sakit di Pulau Kangean tipe D. Namun tenaga dokternya terbatas. Lalu di Pulau Bawean misalnya modelnya shif-shif-an. Kan akan jadi lebih baik kalau permanen,” ungkapnya.

Seiring dengan itu, kata Zainal perlu direalisasikan juga pembangunan rumah sakit permanen guna mendukung rumah sakit apung yang ada, “Dengan memiliki dokter specialis maka nanti selain bisa menangani secara cepat penyakit para pasien, juga tidak terlalu menggantungkan pada rumah sakit besar,” pungkasnya. [geh] l

Halaman 11

Ribuan Tenaga Pendidik Guru Non PNS Dapat Bantuan dari Kemendikbud Pasuruan, Bhirawa Ribuan tenaga pendidik guru non PNS di Kota Pasuruan akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat bagi yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief menyampaikan besaran bantuan BSU mencapai Rp 1,8 juta.

Sedangkan proses penerima BSU, terlebih dahulu diverifikasi oleh Kemendikbud melalui data data pokok pendidikan (Dapodik).

“Ini program pandemi Covid-19.

Besaran yang diberikan sebesar Rp1,8 juta dan sekali saja diterimakan,” ujar Mualif Arief, Rabu (25/11).

Terkait jumlah guru di Kota Pasuruan yang bakal menerima BSU Kemendikbud, pihaknya belum mengetahui. Pasalnya, proses verifikasi langsung dilakukan oleh Kemendikbud.

“Persyaratannya adalah guru

Hilmi Husain/Bhirawa

Mualif Arief

non PNS yang terdaftar di dapodik Kemendikbud, tidak pernah menerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan, tidak pernah menerima kartu prakerja serta guru non PNS yang pendapatannya di bawah Rp5 juta,” kata Mualif Arief.

Berdasarkan data dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, jumlah guru non PNS di Kota Pasuruan ada 2.136 guru pada SD maupun SMP negeri dan swasta.

“Saat ini masih proses verifikasi.

Pencairan bantuan ini kemungkinan besar tahun depan di 2021,” jelas Mualif Arief. [hil]

tahun 2021 diantarnya untuk Kesehatan, Pemulihan Ekonomi Nasional, Perlindungan Sosial dan Reformasi Struktural. “Vaksinasi dilakukan, pemulihan kesehatan dan perekonomian dilaksanakan, bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat penerima, se­ hingga perekonomian bergerak, dan kita bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” Kata Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi berpesan agar Kemeterian/Lembaga dan Kepala Daerah segera bergerak cepat untuk melaksanakan dan membelanjakan setelah

DIPA dan TKDD diterima. “Setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Kementerian/ Lembaga dan Kepala Daerah harus segera memanfaatkan dan harus segera membelanjakan untuk dapat menggerakkan ekonomi kita,” pesan presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar Kementerian/ Lembaga juga melakukan Reformasi Anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efesien.

“Tugas utama kita adalah membantu masyarakat, setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.[tam]

Gubernur Tancap Gas Laksanakan Instruksi Presiden RI l

Sambungan hal 1

Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Sementara TKDD adalah dana alokasi transfer dari pemerintah pusat ke 38 kabupaten kota di Jatim. Pemprov Jatim sendiri menerima TKDD senilai Rp 76,6 T dan untuk Dana Desa Pemprov Jatim menerima Rp 7,6 T. Pada penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fokus APBN

Jabatan PLH Tunggu Rekom dari Gubernur

Sambungan hal 1 “Saat ini di kawasan Pendopo dan Pemkab Situbondo disterilisasi. Kondisi yang menimpa Bupati ini juga sudah kami laporkan kepada Sekda Provinsi Jatim dan mengirim surat kepada Gubernur Jatim. Untuk jabatan PLH Bupati Situbondo kami masih menunggu rekom dari Gubernur,” kata Sekda Syaifullah, Rabu (25/11).

Lebih lanjut Sekda Syaifullah mengatakan, usai Bupati Dadang dinyatakan positif Covid-19, semua pegawai rumah tangga di lingkungan Pendopo Kabupaten Situbondo langsung menjalani swab test dari Satgas Covid Situbondo.

“Termasuk beberapa teman teman ASN yang melakukan kontak langsung dengan Bupati Dadang Wigiarto menjalani tracing,” ungkap mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.

Sekda Syaifullah memastikan hasil tes swab kepada Bupati Dadang dinyatakan hasilnya positif Covid-19 baru kemarin. Namun kondisi Bupati Dadang hingga saat ini masih stabil masih menjalani observasi di RSUD Situbondo. Sedangkan Satgas Covid langsung mengambil langkah langkah untuk melakukan tracing terhadap siapa pun yang terjadi kontak erat dengan Bupati Dadang.

“Kepada teman teman (ASN) yang ada gejala tidak nyaman saya minta untuk segera menjalani isolasi dan karantina,” kata Sekda Syaifullah.

Sekda Syaifullah sempat mengutip permintaan Bupati Situbondo agar semua ASN Pemkab Situbondo dapat menjaga ketenangan masyarakat, karena penularan Covid-19 bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun.

Selain itu, tutur Sekda, Bupati Dadang juga meminta masyarakat selalu waspada dan terus displin menjalankan protokol kesehatan (prokes) setiap menjalankan aktivitasnya. “Bupati minta warga selalu menerapkan 3-M, serta menjaga imun tubuh dan banyak mengkonsumsi vitamin,” katanya Sekda Syaifullah.

Situbondo saat ini masih berstatus zona orange, Pemkab Situbondo terus melakukan berbagai upaya deteksi dini baik di Puskesmas maupun RSUD. “Jumlah penderita Covid di Situbondo saat ini sebanyak 911 orang: 757 sembuh, 73 dirawat dan 81 orang meninggal.

Adanya angka ini kami merasa sangat prihatin,” katanya. [awi] l

Bukan Cuti, ASN Berpolitik Harus Mundur Sambungan hal 1 Rabu (25/11) kemarin.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa ketentuan yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berlaku bagi kepala daerah aktif, Gubernur/Bupati/Wali Kota itu pembina ASN. Freddy yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim ini melanjutkan, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN tidak boleh berpolitik, termasuk berkampanye untuk dukungan terhadap calon Kepala daerah. “Kalau ingin berpolitik atau berkampanye terhadap salah satu calon harus mengajukan pengunduran diri dari ASN, bukan cuti,” paparnya.

Oleh sebab itu, Freddy menegaskan jangan ada penafsiran bahwa ASN kedudukannya sama dengan kepala daerah, ASN terikat dengan UU ASN, walaupun cuti, dan walau ada kerabat, istri, suami atau keluarga, tetap tidak boleh terlibat Kampanye.

“Tetapi, kalau menonton kampanye Pilkada, tidak masalah. Karena ASN punya hak pilih pada Pilkada. ASN mempunyai hak mengetahui terhadap visi misi calon kepala daerah, dan hadir tidak harus berpakaian dinas ASN,” terang Freddy.

Freddy yang pernah mengomandoi komisi bidang hukum dan pemerintahan ini kembali menjelaskan, Pasal 2 huruf “f” UU Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan azas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam rilisnya mengatakan, selama masa persiapan Pilkada 2020 pelanggaran netralitas ASN semakin tinggi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah, yaitu gubernur, bupati dan wali kota di 67 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, telah menindaklanjuti 131 temuan pelanggaran netralitas ASN atas rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. “66 persen atau 86 kasus pelanggaran netralitas ASN, dari total 131 pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh 41 Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dan sanksi dari KASN,” sebut Kastorius dalam keterangan tulis, Selasa (24/11). [geh] l

Ditreskrimum Polda Jatim menunjukkan tersangka dan barang bukti kasus investasi bodong berkedok transaksi mata uang asing (Forex), Rabu (25/11).

Polda Ungkap Kasus Investasi Bodong Mata Uang Asing l

Sambungan hal 1

uang yang dilakukan tersangka sejak 2017 hingga 2018.

Masih kata Yudo, tersangka menawarkan kerjasama dibidang trading. Para korban diminta agar menyetorkan uang modal dengan dijanjikan keuntungan sebesar 5% sampai 6% per bulan. Dari total 15 tersangka yang melapor, rata-rata per orang (korban) menyetorkan uang Rp 1 miliar dengan total uang yang diterima tersangka sebesar Rp 15 miliar.

“Sayangnya saat jatuh tempo, para korban tidak sama sekali menerima keuntungan dari trading yang diinvestasikan kepada tersangka.

Melainkan oleh tersangka uang modal trading habis digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya,” jelasnya.

Disinggung mengenai peran tersangka lain dalam kasus ini, Yudo menegaskan masih dalam proses penyidikan. Namun untuk korbannya, lanjut Yudo, tidak hanya 15 orang saja. Melainkan sebanyak 27 orang akan melaporkan kembali.

Bahkan kerugian dari 27 orang ini mencapai Rp 10 miliar. Pihaknya mengimbau untuk korban lainnya segera melapor.

“Bagi para korban yang merasa dirugikan tersangka dalam kasus ini, silahkan melapor ke Ditreskrimsus melalui SPKT Polda Jatim. Kami tunggu pelaporannya,” imbaunya.

Yudo menambahkan, dari keuntungan hasil kejahatannya, diantaranya

tersangka membeli sebuah rumah di Perumahan Citra Garden Cluster Green Hill Sidoarjo, 1 unit mobil merk BMW serie X5, 1 unit mobil merk BMW serie 320i. Kemudian 1 unit motor merk Honda Scoopy, 2 unit HP Iphone 7 plus dan Iphone X, 10 buku rekening berbagai bank dan 11 ATM berbagai bank. “Semua barang bukti yang disita penyidik merupakan hasil kejahatan atau keuntungan dari tersangka PP,” tambahnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dengan ancaman, untuk Pasal 378 KUHP maksimal 4 tahun penjara. dan Pasal 372 KUHP maksimal 4 tahun penjara. [bed]

Usia Senja dan Keterbatasan Fisik Tak Jadi Penghalang, Bisa Lulus Tepat Waktu l

Sambungan hal 1

gan sarana-prasarana yang mendukung serta pengajar yang siap mendampingi dengan sabar, ulet, dan memotivasi.

“Sehingga saat proses perkuliahan saya tidak pernah membolos. Seandainya tidak hadir pun, ya karena faktor tidak enak badan. Saya juga punya banyak teman yang mungkin usianya seperti anak dan cucu saya, namun justru mereka yang memotivasi saya untuk terus belajar dan menyelesaikan studi tepat waktu,” ceritanya.

Chamimah yang telah mengajar di TK Masa Putra Bhakti Surabaya sejak tahun 1963, bersyukur mampu menyelesaikan studi di usia senja. “Tidak ada kata terlambat selama kita bertekat bersungguh-sungguh untuk belajar,” ujarnya.

Selain Chamimah, kisah perjuangan juga datang dari Abdul Halim. Penyan-

dang difabel tuna daksa asal Sumenep ini patut berbangga diri karena kerja kerasnya selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum UM Surabaya penyandang disabilitas di UM Surabaya hingga mendapat beasiswa difabel pertama akhirnya tuntas.

Diceritakan Halim, hari-harinya di Surabaya selain dihabiskan untuk aktivitas perkuliahan, juga aktif dalam aktivitas sosial seperti memberi pembelajaran secara gratis terhadap amak yang kurang mampu yang merupakan masyarakat binaan mahasiswa di Keputih Timur. Tak hanya itu, berbagai aktifitas lain juga dilakukan oleh Halim.

“Alhamdulillah senang bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu,” ucapnya.

Selama menempuh pendidikan di Surabaya, Halim tinggal di Asrama Mahasiswa. Bagi Halim pilihan me­ rantau merupakan pilihan berat. Kendati begitu, dengan tekad dan keinginan

gigih untuk merubah nasib dan meraih cita-cita menjadikannya sosok yang kuat.

“Diawal kuliah dulu saya sempat minder karena keterbatasan fisik.

Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu hilang bahkan keterbatasan itu justru menjadi semangat bagi saya. Teman-teman disini juga memperlakukan saya seperti yang lain.

Awalnya sih minder tapi lama-lama terbiasa,” jabar dia.

Menyandang sarjana hukum, Halim bercita-cita ingin mengaplikasikan ilmu selama menempuh studi 4 tahun, yakni menjadi pengacara. Selain itu, ia juga ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kalau bisa Insha Allah pengacara. Rencana juga ingin meneruskan S2 di kampus yang unggul,” imbuhnya.

Sementara itu Rektor UM Surabaya Sukadiono menyatakan bahwa kam-

pusnya secara inklusif membuka ke­ sempatan belajar bagi siapapun selama memiliki tekad dan ikhtiar yang kuat dalam menuntut ilmu.

“Ditunjang dengan dosen-dosen yang seperti teman diskusi, serta sarana dan prasarana yang mendukung, kami rasa semua kelompok usia termasuk yang kategori lanjut usia dapat belajar dengan nyaman dan senang di UM Surabaya,” ujarnya.

Tak hanya itu, dikatakan Sukadiomo jika pihaknya mempunyai komitmen terhadap mahasiswa yang kurang beruntung, mungkin dari sisi keterbatasan organ tubuh. Menurutnya, dibalik keterbatasan fisik, para penyandang disabilitas memiliki potensi yang luar biasa, terutama secara intelektual mereka sama dengan yang lain. “Potensi inilah yang sangat kita hargai kemudian kita berikan beasiswa penuh itu,” kata dia. [*]

Bhirawa

DERAP NUSANTARA

K A N T O R B E R I TA I N D O N E S I A

Halaman 12

Kamis Legi, 26 November 2020

Presiden Jokowi: APBN 2021 Fokus kepada Empat Hal Jakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 akan fokus kepada empat hal. “Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan COVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah.

Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani sedangkan para kepala lembaga dan kepala daerah mengikuti acara melalui “video conference”.

“Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan, sangat diperlukan,” tambah Presiden.

Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. “Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha,” ungkap Presiden.

Fokus keempat adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struk-

tural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya. “Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020,” tambah Presiden.

Alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.”Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang,” ungkap Presiden.

Selanjutnya alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun, perlind-

ungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.

“Saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah untuk segera membelanjakan anggarannya. “Terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan lainnya yang memiliki anggaran yang besar, daerah juga sama lakukan lelang sedini mungkin, di bulan

desember ini,” perintah Presiden.

Tujuannya adalah agar bisa menggerakan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021. “Artinya di Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan, juga bantuan sosial di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, konsumsi meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Presiden. [*]

Pembelajaran Tatap Muka di Bantul Akan Pertimbangkan Grafik Covid-19

KNPI Bagikan Paket Sembako Bantuan Kemensos di Pontianak Pontianak, (ANTARA) - DPD KNPI Kalbar membagikan bantuan paket sembako dari Kementerian Sosial RI untuk keluarga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Sekretaris DPD KNPI Kalbar Wahyu Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Rabu, mengatakan pada pembagian paket sembako tersebut KNPI Kalbar melibatkan puluhan anggotanya yang disebar sejak pagi hari.

“Ada sebanyak 200 paket sembako yang kami bagikan ke wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Pontianak, di antaranya di kawasan Sungai Kakap, Sungai Raya, Punggur (Kabupaten Kubu Raya), kemudian wilayah Kota Baru, Siantan dan beberapa kawasan lain di Kota Pontianak,” kata Wahyu Hidayat.

Pembagian yang dilaksanakan hari ini, dipimpin Sekretaris DPD KNPI Kalbar, Wahyu Hidayat dan Bendahara DPD KNPI Kalbar, Nursaid Ube. “Bantuan ini merupakan kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan KNPI Kalbar, dimana kami mendapat mandat untuk menyalurkannya di wilayah Kubu Raya dan Pontianak,” kata Ketua DPD KNPI Kalbar, Joni Isnaini. Dia menambahkan untuk tahap ini, pihaknya membagikan 200 paket sembako dulu.[*]

DPD KNPI Kalbar membagikan bantuan paket sembako dari Kementerian Sosial RI untuk keluarga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Bantul, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih akan mempertimbangkan grafik perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di daerah ini untuk mulai menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 awal Januari mendatang.

“Kalau saya melihat perkembangan, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah) melihat perkembangan sampai dengan akhir Desember seperti apa grafiknya (kasus Covid-19),” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Budi Wibowo di Bantul, Rabu.

Pernyataan itu, menanggapi adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Menurut dia, jika tren kasus konfirmasi terinfeksi Covid-19 harian di Bantul hingga akhir tahun menunjukkan penurunan dan dibarengi dengan angka kesembuhan, maka memungkinkan diterapkan pembelajaran tatap muka di sekolah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.”Kalau akhir Desember grafik naik kita tidak akan berani mengambil risiko,” kata Budi.

Meski demikian, kata dia, apapun keputusan yang akan diambil terkait pembelajaran siswa di tengah pandemi, tetap akan dikomunikasikan dengan in-

stansi terkait dan berdasarkan kajian Tim Gugus Tugas Covid-19, dan harus ada pengawasan dalam penerapan protokol kesehatannya.

“Pembelajaran tatap muka oke saja, tetapi sekali lagi harus ada pembatasan dan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan itu harus, tidak bisa tidak, sekolah juga harus ekstra keras mengawasi memantau,” katanya.

Dia mengatakan, pemantauan terhadap kegiatan belajar siswa di sekolah harus dilakukan juga saat jam istirahat di luar kelas, agar siswa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan.

“Tidak boleh nanti sudah jaga jarak di ruangan, tapi ketika istirahat mereka berkerumun ini yang harus dipantau sekolah, saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, boleh, tapi jaga jarak dalam kelas, ketika mereka istirahat tidak boleh berkerumun, berkerumun apalagi lepas masker, kan bahaya,” katanya.

Dia juga mengatakan, sarana kesehatan di sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 juga sudah diupayakan pemerintah, bahkan jika nantinya butuh anggaran lagi untuk mendukung sarana kesehatan, pemda siap memberikan alokasi anggaran.

“Tidak masalah, BPBD sudah merespon itu, kemudian Satgas (Satuan Tugas) sudah mengidentifikasi, kalau itu kurang langsung sampaikan ke kita untuk kita cairkan, kita ada dana cukup sampai Desember sekitar Rp30 miliar masih ada,” katanya. [*]

SEKILAS JAWA TIMUR

Program Web Pasar BRI Dorong Perputaran Ekonomi Pasar Rakyat Malang, Jawa Timur, (ANTARA) - Program web pasar yang dikembangkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di pasarpasar rakyat yang ada di Indonesia, di tengah pandemi Virus Corona.

Pemimpin Wilayah BRI Kantor Wilayah Malang Prasetya Sayekti mengatakan alasan utama untuk penggunaan web pasar melalui laman pasar.id tersebut, bermula dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang memberikan dampak besar bagi pedagang pasar.

“Ini berawal dari pandemi Covid-19, dikhawatirkan ada kerumunan yang bisa menjadi media transmisi penyebaran Virus Corona,

tidak terkecuali di pasar rakyat,” kata Prasetya kepada Antara di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

Prasetya menjelaskan dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk masyarakat tetap berada di rumah, maka perputaran ekonomi di pasar rakyat sebagian besar juga terdampak. Tidak banyak pembeli yang datang ke pasar untuk berbelanja.

Bagi para pedagang, lanjut Prasetya, kondisi tersebut dinilai cukup berat karena barang dagangan yang dijual mengalami penurunan omzet khususnya pada saat masa awal pandemi Covid19 di Indonesia.

“BRI memiliki inisiatif untuk memberikan satu media yang menjadi jembatan

ANTARA

Web Pasar yang dihadirkan BRI membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi.

kepentingan antara pedagang dengan pembeli sehingga tidak perlu adanya kontak langsung antara pedagang dan pembeli,” kata Prasetya.

Pada laman pasar.id yang bisa diakses menggunakan telepon pintar, secara

Jakarta, (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan perhatian dan kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer, sehingga diharapkan seleksi untuk satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terealisasi dengan baik pada 2021.

“Peran guru sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini harus jadi perhatian serius, dan kami di DPR RI akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan pengangkatan guru honorer menjadi ASN agar segera terwujud,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Puan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Dia mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini harus jadi momentum untuk menegaskan komitmen dan upaya

bersama dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, Puan juga menyampaikan terima kasihnya pada seluruh guru yang terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa di tengah pandemi Covid-19.

“Terima kasih para guru, untuk komitmen terus berbakti di masa-masa yang tidak mudah ini,” ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu menilai tantangan yang dihadapi para guru semakin bertambah di masa pandemi karena diharuskan berinovasi dan kreatif dengan model pembelajaran jarak jauh atau daring, hingga ada yang mengunjungi para siswa-siswinya secara bergantian demi memberikan pendampingan saat belajar di rumah. [*]

Semarang, (ANTARA) Provinsi Jawa Tengah bakal menerima 21.252.000 dosis vaksin Covid-19 secara bertahap dari pemerintah pusat sebagai upaya untuk menanggulangi pandemi akibat virus corona baru itu.

“Sebanyak 21 jutaan vaksin yang bakal diterima itu nantinya akan disuntikkan kepada masyarakat di 35 kabupaten/kota yakni masyarakat dengan rentang usia antara 1859 tahun dan tidak ada penyakit bawaan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Rabu.

Terkait dengan program vaksinasi tersebut, Dinkes Jateng telah menyiapkan 2.708 vaksinator dan melakukan pelatihan agar pemberian vaksin yang dilakukan di 1.228 fasilitas kesehatan di seluruh Jateng berjalan lancar.

Kendati demikian, Yulianto mengaku belum mengetahui jenis vaksin yang akan diterima dari pemerintah pusat. “Kami sudah persiapkan dan rencanakan, kami juga sudah menyiapkan sumber daya manusia yang nanti melakukan vaksinasi dan sudah kita latih sehingga tinggal program itu dilaksanakan kapan kami menunggu dari pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihak yang akan menerima vaksin pada tahap pertama adalah petugas kesehatan yang melakukan penanggulangan Covid-19, termasuk tenaga kesehatan TNI/Polri. Saat ini Dinkes Jateng dan sejumlah tenaga kesehatan juga sedang melakukan pembahasan dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan program vaksinasi Covid-19.

“Yang perlu disiapkan adalah pendingin untuk menyimpan vaksin, dengan suhu antara -20 sampai -40 derajat Celcius. Sebab, tidak semua daerah di Jateng bisa menyediakannya,” katanya. [*]

Jawa Tengah Bakal Terima 21 Juta Lebih Dosis Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo

NUSANTARA INFOLINTAS GRAFIS

DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer

otomatis akan mendeteksi pasar terdekat untuk para konsumen. Namun, jika konsumen ingin berbelanja di pasar tertentu, maka bisa dengan mudah mengakses dari kolom pencarian.

Menurut Prasetya, jenis-

jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat telah dikelompokkan untuk memudahkan konsumen memilih barang yang dibutuhkan. Selain itu, juga disiapkan operator yang bisa memfasilitasi pembeli untuk berbelanja di beberapa pedagang sekaligus.

“Operator akan mencarikan barang sesuai permintaan konsumen dari beberapa pedagang. Setelah itu, akan dikirim, dengan satu kali biaya kirim,” kata Prasetya.

Dengan adanya web pasar tersebut, menurut Prasetya, tidak hanya mampu mempertahankan perputaran ekonomi di pasar rakyat, dan memudahkan konsumen untuk berbelanja di tengah pandemi. [*]

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo.

INFO GRAFIS