Binder26okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pon, 26 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

26 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Peringatan Hari Pangan Sedunia di Makodam V Brawijaya 12.00 Investment Award di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.30 Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerindah Daerah di Kantor Kemendagri Jakarta 10.30 Interview Visa di Kuningan City Jakarta 13.30 Jambore Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta 19.00 HUT Republik Austria di Hotel Indonesia Jakarta

Ribuan Orang Ikuti Jalan Sehat Hari Jadi Jatim ke-70 Pemprov, Bhirawa Sekitar 5 ribu orang mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (25/10). Ribuan peserta itu berasal dari PNS pemprov, TNI, Polri, kelompok pecinta olahraga

dan masyarakat umum.

Jalan sehat yang menempuh dengan jarak kurang lebih 4 kilometer ini mengambil start dan finish di halaman Gedung Negara Grahadi. Rutenya melalui Jl Gubernur Suryo, Patung Bambu Runcing, Jl Jend Sudirman, Patung Karapan Sapi, Jl Jend Basuki

Rahmat, Jl Gubernur Suryo dan finish di Gedung Negara Grahadi.

Dalam acara itu, terlihat masyarakat sangat antusias mengikuti jalan sehat tersebut, karena hadiah-hadiah yang disediakan sangat menggiurkan.

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Menghadiri Acara Peringatan Hari Pangan Sedunia di Makodam V Brawijaya 12.00 Menerima Panja II DPR RI di Ruang Bhinaloka 19.00 Rakor Hibah Buku dan Rak Perpustakaan se-Jatim di Hotel Sahid Gunawangsa

HUT Pemuda Pancasila ke-56

La Nyalla Instruksikan Dukung Penuh Rasiyo-Lucy Surabaya, Bhirawa Pemuda Pancasila (PP) Jatim memastikan mendukung paslon nomor urut satu Dr RasiyoLucy Kurniasari yang diusung Partai DemokratPAN. Dukungan tersebut langsung dikatakan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) La Nyalla Mattalitti di sela sambutan Dirgahayu PP ke-56 di kantor DPW PP Jatim, Minggu (25/10) kemarin.

La Nyalla Mattalitti telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menberikan sambutan kepada peserta jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (25/10).

IPW: Kasus Risma Bukti Kekacauan Hukum gegeh bagus/bhirawa

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila La Nyalla Mattalitti menyerahkan potongan tumpeng sebagai perayaan HUT PP ke-56 ke Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Dr Rasiyo, Minggu (25/10) kemarin di di kantor DPW PP Jatim.

Guru SMKN 2 Batu Jadi Korban Kenaikan Pangkat Batu, Bhirawa Di Kota Batu, ada PNS guru yang sudah enam tahun tidak mengalami kenaikan pangkat. Ini dikarenakan sistem kenaikan pangkat menggunakan nilai kredit, bukan masa kerja. Padahal sistem nilai kredit pada PNS guru yang memiliki nilai kreditnya baik maka kepangkatannya bisa naik lebih cepat, yakni dalam waktu 2,5 tahun.

“Sebaliknya untuk PNS guru bila nilai kreditnya jelek maka kenaikan kepangkatannya bisa lebih dari lima tahun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Mistin, Minggu (25/10).

Meski demikian, katanya, tim penilai kredit PNS guru telah diperintahkan untuk mengklarifikasi kem-

Kejati Tunggu SP3, Diduga Ulah Internal Pemkot Surabaya

Jakarta, Bhirawa Jajaran kepolisian diminta tidak bersikap seenaknya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan seenaknya melakukan SP3 terhadap orang yang sudah dijadikan tersangka.

Kasus mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang terbelit kasus penyalahgunaan wewenang terkait TPS Pasar Turi saat dia masih menjabat Wali Kota Surabaya periode 2010-2015

adalah bukti kekacauan hukum dan sekaligus malapetaka hukum akibat sikap seenaknya dalam melakukan penegakan hukum yang di-

Kejanggalan Kasus Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait Permasalahan Pasar Turi  Kejati Jatim mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jatim terkait penetapan Risma sebagai tersangka.

Anehnya Kapolda Jatim membantah hal ini dan sudah melaporkan langsung kepada Kapolri Badrodin Haiti.  Pihak Risma beserta tim suksesnya hingga saat ini belum menerima salinan SPDP dari Kejati maupun Polda Jatim.  Kapolda Jatim mengaku belum menerima dan mengetahui adanya SPDP. Kejanggalan kembali terjadi, Jaksa

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Status Belum Jelas, KPU Tetap Laksanakan Tahapan Pilkada

 ke halaman 11

Kesenian Tradisional Terancam Punah TAK banyak peminat, tergerus zaman dan mengalami kepunahan menjadi persoalan serius untuk eksistensi dari kesenian tradisional di era teknologi. Tidak hanya tren hiburan yang menggerus produk budaya ini, biaya produksi yang besar turut menjadi f a k -

tornya.

Keprihatinan itu diungkapkan orang nomor satu di lingkungan UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn, MM melihat kondisi seni budaya

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu mendamping Tri Rismaharini saat deklarasi dukungan pemilih pemula, karang taruna, LSM dan tokoh masyarakat di Bulak Banteng Kidul, Minggu (25/10).

KPU Jatim, Bhirawa Karena menganggap status mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani belum jelas, KPU Surabaya tetap akan melaksanakan tahapan Pilkada Kota Surabaya. Karena memang dalam PKPU tidak mengatur soal penetapan seoang c a l o n Pilkada sebagai tersangka.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menjelaskan, Peraturan KPU (PKPU) terkait penyelenggaraan Pilkada hanya men-

 ke halaman 11

Gubernur Tolak Buat SE Item KLH UMK 2016 DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menolak menandatangani surat penolakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan dan membuat Surat Edaran (SE) tentang item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2016.

“Kalau RPP Pengupahan sudah diputus pemerintah maka gubernur yang dilantik sebagai wakil pemerintah pusat harus menjalankan Undang-Undang (UU). Saya menyalahi kalau tak melaksanakan UU,” tegas Soekarwo, Minggu (25/10).

Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo, RPP Pengupahan itu termasuk paket kebijakan ekonomi keempat yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu.

Ia juga menolak mengeluarkan SE untuk item KLH yang menjadi dasar penetapan bupati /wali kota mengusulkan usulan UMK 2016 kepada gubernur.

“Kalau RPP Pengupahan disetujui pemerintah, maka Jatim akan memberlakukan Upah Minimum Provinsi sehingga tak perlu lagi UMK,” beber Pakde Karwo.

Terpisah, Sekretaris DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sidoarjo Arif Supriono mengaku kecewa lantaran draf SE item KLH maupun surat penolakan RPP Pengupahan hingga saat ini belum ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo.

 ke halaman 11

Prihatin Maraknya Kekerasan Seksual Anak

Potong Terong dan Sosis, Dukung Wacana Kebijakan Pengebirian Banyak cara dilakukan untuk mendukung kebijakan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Bekerjasama dengan Bunda PG-PAUD Surabaya, mereka memotong terong dan sosis, sebagai bentuk aksi dukungan wacana hukuman pengebirian bagi pelaku kekerasan anak.

Gegeh Bagus, Kota Surabaya

Sukatno SSn , MM

Sentil..  DPT 19 Daerah di Jatim Bermasalah  Rawan ‘dimainkan‛  Dorong Warga Tak Bergantung pada Beras  Apalagi beras impor  Wagub Anggap Luar Biasa PKL Santuni Anak Yatim  Dan benar, memang luar biasa

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya bekerjasama dengan Bunda PG-PAUD Surabaya memotong terong dan sosis, sebagai bentuk aksi dukungan wacana hukuman pengebirian bagi pelaku kekerasan anak atau paedofil pada tahap ekstrim, karena bisa menimbulkan banyak korban dan trauma panjang.

“Dengan adanya aksi memotong terong dan sosis ini sebagai bentuk dukungan bahwa kami setuju untuk diberlakukakannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, karena Undang-Undang (UU) Perlind-

ungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur hukuman 15 tahun penjara saja, dinilai masih belum optimal,” kata Mahasiswa Jurusan PG PAUD UM Surabaya, Vitis Indra Qomariyanti di Surabaya akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, hukuman kebiri dipercaya mampu memberikan efek jera, pelaku tidak bisa mengulangi perbuatannya jika sudah dikebiri, karena secara teknis hukuman rencananya akan disuntik hormon es-

 ke halaman 11

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya memotong terong sebagai bentuk aksi dukungan wacana hukuman pengebirian bagi pelaku kekerasan seksual anak.

SURABAYA

2

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Darurat Kekeringan Jatim Diperpanjang Bersihkan Pasir Jalan Mengantisipasi jalan berdebu di musim kemarau, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya membersihkan jalan protokol salahsatunya di jalan Pemuda Surabaya dengan menggunakan mobil penyapu, Minggu (25/10).

trie diana/bhirawa

Surabaya Dorong SMK Punya Lembaga Sertifikasi Dindik Surabaya, Bhirawa Momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 ini perlu disiapkan dengan matang. Di dunia pendidikan, sekolah pun dituntut memberikan bekal lebih pada siswanya agar lebih siap pada persaingan tenaga kerja di dalam dan luar. negeri. Salah satunya melalui sertifikat kompetensi bagi lulusan SMK. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengungkapkan, sekolah perlu memiliki lembaga sertifikasi. Sebab, setiap lulusan SMK akan membutuhkan pengakuan kompetensi yang resmi agar lebih kuat memasuki dunia industri. Terlebih kompetitor pencari kerja tidak hanya berasal dari Surabaya, melainkan juga warga dari

negara-negara ASEAN. Sementara kenyataan di Surabaya, baru ada satu SMK yang memiliki lembaga sertifikasi sendiri. “Kalau sertifikasi di sekolah sendiri, biaya yang harus dikeluarkan siswa kan tidak besar. Karena itu, kita berharap SMK di Surabaya ini berusaha mendirikan lembaga sertifikasi,” tutur Ikhsan saat menjadi narasumber dalam Seminar Pencerahan Kesiapan SMK PGRI 13 Surabaya dalam Menghadapi MEA dan Kesiapan Guru dalam Menghadapi Uji Kompetensi Guru (UKG), Sabtu (24/10).

Para lulusan SMK, kata dia, memiliki keunggulan dibanding SMA. Mereka telah dibekali skil khusus yang dapat diterapkan langsung pada dunia kerja. Namun, skil itu baru bisa diakui mini-

mal apabila sekolah memiliki sarana yang mendukung dan kekinian. Artinya, media belajar sekolah harus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Tak terkecuali untuk mendirikan lembaga sertifikasi, sekolah juga dituntut mampu menyiapkan sarana prasarana yang memadahi.

Selain itu, Ikhsan juga mengatakan terkait pengembangan kurikulum SMK agar disesuaikan dengan dunia kerja. Untuk itu, DindikSurabaya akan menjadi jembatan agar SMK bisa menjalin kerja sama dengan industri.

“Lulusan SMK harus bersertifikat kompetensi. Ini. Legalitas penting untuk mengakui skill yang mereka miliki. Kedepan, perusahaan juga akan melihat itu sebelum menerima pencari kerja,” tutur mantan Kepala Ba-

tam/bhirawa

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan saat Surabaya,Sabtu (24/10) pemas dan KB Surabaya itu.

Selain kesiapan siswa, Ikhsan juga meminta peningkatan kompetensi guru untuk menghadapi momentumini. Dia mengingatkan bahwa Uji Kom-

menjadi narasumber di SMK PGRI 3 petensi Guru (UKG) bisa dijadikan alat utama. Karena itu, pihaknyamenghimbau agar guru lebih serius dalam menghadapi UKG pada November Q tam mendatang.Q

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan perpanjangan kondisi masa darurat kekeringan di Jatim. Perpanjangan status darurat kekeringan ini terpaksa harus dilakukan setelah musim hujan tak kunjung datang sampai bulan Oktober ini, dan kekeringan akan terus dirasakan.

“Saya sudah membuat surat untuk keadaan darurat ini hingga diperpanjang hingga 1 Desember 2015 mendatang. Jika sampai Desember masih musim kemarau akan diperpanjang lagi,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (25/10).

Awalnya, status darurat kekeringan hanya berlaku hingga Oktober, namun prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda ternyata awal musim penghujan akan molor hingga akhir November. Bahkan, mulai pertengahan Oktober cuaca di Jatim ternyata malah cenderung panas dampak posisi matahari yang berada tepat di atas Jatim.

Molornya musim penghujan ini dipastikan juga akan berdampak pada musim tanam yang mundur dari jadwal.

Hal ini membuat Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, harus mengambil kebijakan khusus. Yakni melarang Bulog Jatim pengirim beras ke luar Provinsi Jatim.

Ia menjelaskan, jika kekeringan bertambah panjang maka akan terdapat beberapa dampak. Diantaranya seperti mundurnya masa tanam dan mengakibatkan mundurnya masa panen yang membuat stok beras yang juga turut terhambat. “Untuk saat ini stok beras masih aman sampai 5 bulan kedepan yakni sekitar 1.200 ton,” jelasnya.

Pakde Karwo menambahkan, akan meminta kepada seluru Forpimda se-Jatim untuk memperhatikan tentang ketahaanan pangan di masing-masing daerah. Dan kepada seluruh pihak keamanan seperti TNI dan Polri uuntuk turut menjaga tentang pemerataan stok beras di Jatim.

Sementara itu, Kepala Humas Bulog Jatim, Yuli mengatakan, jika pihaknya masih belum mengetahui tentang kebijakan Gubernur yang akan menyetop beras ke luar Jatim. “Sejauh ini masih belum ada pemberitahuan tentang itu,” Q iib ujarnya.Q

Tertibkan Tambang Liar di Ngawi Jabatan Dirut PDAM Segera Berakhir

PANGGUNG BIROKRASI

Bea dan Cukai Punya Kapal Cepat Buru Penyelundup Surabaya, Bhirawa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menekan penyelundupan di laut lepas. Salah satu upayanya adalah dengan menambah jumlah kapal patrol di wilayah-wilayah rawan penyelundupan.

Dirjen Bea Cukai saat ini menambah dua unit Kapal FPB (Fast Patrol Boat) 60 Meter.

Kapal yang dipesan dari di perusahaan galangan kapal di Tanjung Perak Surabaya diserahterimakan, Jumat (23/10) kemarin.

Kapal tersebut adalah kapal terbesar pertama yang akan dioperasionalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kapal buatan PT Dumas Shippyard ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8.50 meter, tinggi geladak utama 4.80 meter, patrol speed 1216 knot, dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 25 knot.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, saat menerima kapal tersebut mengatakan, kapal ini sebagai salah satu fungsi pengamanan yang diamanatkan Q ma pemerintah.Q

rac/bhirawa

Dinas ESDM dan Satpol PP Jatim bekerja sama dengan Satpol PP Ngawi melangsungkan penegakkan peraturan daerah dalam rangka Patroli Wilayah terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kab. Ngawi.

Pemprov, Bhirawa Perundangan Undangan Satpol Pada Sabtu (24/10) dan Ming- PP Jatim, Meidy Susanto megu (25/10), Dinas ESDM dan ngatakan, sasaran pertama Satpol PP Jatim bekerja sama adalah Desa Dadapan dan Sidengan Satpol PP Ngawi me- dorejo Kecamatan Kendal, yang langsungkan penegakkan pe- merupakan tempat penambaraturan daerah dalam rangka ngan sirtu dan pecah batu, dan Patroli Wilayah terkait Per- kegiatannya dilakukan tanpa tambangan Tanpa Izin (PETI) di izin. wilayah Kab. Ngawi.

“Pada saat petugas sampai di Kepala Bidang Penegakan lokasi, tidak ada aktivitas sama

sekali, semua sarana dan prasarana ditinggal oleh para pekerja,” katanya, Minggu (25/10).

Sasaran berikutnya adalah Desa Gerih, Kecamatan Gerih, kegiatan yang ada di lokasi ini adalah penambangan tanah uruk dan sdh diadakan reklamasi di bekas tempat yang ditambang, kegiatan sudah tidak tampak lagi. Hal ini juga terjadi di Desa Pancing, Kecamatan Padas.

Berdasar informasi yang didapat, keberadaan penambangan sirtu dan pecah batu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Ngawi dan Madiun. “Solusinya memang semua aktivitas penambangan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan,” katanya.

Data yang bersumber dari Dinas ESDM Kabupaten Ngawi, terdapat 29 lokasi pertambangan, dengan perincian 17 lokasi masih belum berizin, dan 12 masih dalam proses pengajuan.

Selama kegiatan Patroli Wilayah tidak ada halangan apapun, dan berjalan dalam situasi Q rac yang kondusif.Q

Surabaya, Bhirawa Jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM kota Surabaya pada tanggal 28 Oktober nanti akan segera berakhir.

Untuk itu Dirut PDAM kota Surabaya yang saat ini di jabat oleh Ashari Mardiono akan segera digantikan oleh pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk Pejabat (PJ) Wali Kota Surabaya Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Surya Sembada, Samba Prawira Negara pihaknya telah membuat surat kepada PJ Wali Kota terkait akan berakhirnya jabatan Dirut PDAM ini. ‘’Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Ashari Mardiono segera meletakkan jabatannya pada 28 Oktober 2015 nanti. Tugasnya akan digantikan oleh pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk Pejabat (PJ) walikota Surabaya,’’ jelasnya.

Usia jabatan Ashari memang tinggal menghitung hari.

Pasalnya sesuai SK yang ditandatangani mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismahari, Ashari Mardiono diangkat sebagai Dirut Utama PDAM pada 28 Oktober 2011. Nah, pada 28 Oktober ini akan genap 4 tahun.

Untuk itu penunjukan pelaksana tugas tujuannya agar tak terjadi kekosongan jabatan di BUMD milik Pemkot Surabaya ini. Surat itu sudah ia layangkan kepada PJ walikota beberapa waktu lalu, isinya agar PJ menunjuk plt dirut PDAM Surabaya. ‘’Untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Ashari merupakan kewenangan PJ walikota. Terserah siapa yang ditunjuk dari 3 orang direksi yang ada sekarang Q dre ini,’’ katanya.Q

Bapersip Jatim Tinjau Kesiapan Perpusdes Tunas Asa Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs. Sudjono, MM meninjau langsung kesiapan Perpustakaan Desa (Perpusdes) Tunas Asa Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro yang mewakili Provinsi Jawa Timur melaju ke tahap penilaian tingkat Nasional, Sabtu (24/10).

Sejumlah persiapan terus dimatangkan diantaranya pengelolaan dan penyediaan buku bacaan, administrasi, litbang data dengan memanfaatkan teknologi informatika (IT), jaringan wifi, mengandeng komunitas di wilayah desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut Sudjono mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya menyukseskan peluang menjadi juara dalam lomba Perpusdes Terbaik Tingkat Nasional yang akan ditentukan pada tanggal 28 Oktober mendatang di Jakarta.

Pria yang menjabat sebagai PJ Bupati Ngawi tersebut menambahkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Margomulyo patut berbangga atas prestasi yang diraih ini nantinya juga akan menciptakan semangat baru di wilayah desa sekitar dan seluruh perpustakaan desa yang ada di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

“Upaya ini dalam meningkatkan minat baca masyarakat dalam upaya mendukung suksesnya gerakan desa sehat dan cerdas,” katanya.

Sementara Kepala Desa Margomulyo, Nuryanto meminta doa restu agar kepada seluruh masyarakat Bojonegoro agar proses penilaian lomba tingkat nasional tersebut berjalan lancar dan memperoleh hasil yang terbaik.

Perpustakaan Desa Tunas Asa Margomulyo ditetapkan sebagai pemenang lomba perpustakaan umum/Desa Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan sudah masuk lima besar nasional ketegori klaster A bersama dengan beberapa propinsi lain antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timut dan Bangka Belitung.

Sebelumnya, Perpustakaan Desa (Perpusdes) Tunas Asa Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo juga terus mematangkan persiapan pe-

tonggak akar jati, kambing etawa, jamur tiram, pembuat sangkar burung dari anyaman bambu, suku samin. Ketua Perpusdes Tunas Asa juga pernah mengungkapkan, keberadaan perpusdes ini sangat menginspirasi warga di sini lebih kreatif dan inovatif menangkap peluang.

Sejak berdirinya perpusdes yang berada di samping balai desa dengan menempati tanah kas desa itu banyak dimanfaatkan perempuan di Desa Margomulyo. Mereka memanfaatkan perpustakaan ini di sela-sela kesibukannya menunggu anakrac/bhirawa anaknya yang belajar di penKepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM ketika melangsungkan peninjauan Perpustakaan Desa (Perpusdes) Tunas Asa didikan anak usia dini Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo.

(PUAD) yang berada satu nilaian lomba perpudes ting- bacaan, administrasi, litbang munitas di wilayah desa lokasi dengan balai desa. kat nasional. Persiapan yang data dengan memanfaatkan setempat.

Dari 18 pengurus perpusdes dilakukan meliputi penge- teknologi informatika (IT), jaSejumlah komunitas itu di ini, 80 persennya adalah kaum Q rac lolaan dan penyediaan buku ringan wifi, mengandeng ko- antaranya adalah kerajinan perempuan.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

3

Kejati Siap Kawal Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Kejati Jatim, Bhirawa Rencana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak-anak atau paedofil, direspon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Korps Adhyaksa yang berkantor di Jl Ahmad Yani ini, mengaku siap mengawal jika memang kepastian sudah diperoleh.

trie diana/bhirawa

Belajar Membaca Cepat

Penemu metode sakaligus owner Kubaca, Diah Litasari saat memberikan pelatihan bagi siswa TK Hangtuah I Surabaya supaya lebih cepat bisa membaca dengan lancar. Tampak para siswa sangat antusias membaca dan menulis dengan didampingi Diah Litasari, Minggu (25/10).

Kepesertaan BPJS Kesehatan Capai 21 Juta Anggota Surabaya, Bhirawa Kendati belum mencapai target kepersertaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Regional VII optimis bakal mendapatkan 23 Juta peserta. Sampai saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Regional VII sudah mencapai 21.120.763 anggota. ‘’Kami optimis sebelum tahun 2019 jumlah peserta BPJS sudah mencapai 23 Juta orang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta baru, baik dari jalur umum maupun perusahaan,’’ ujar Kepala Departemen Kepesertaan Pemasaran BPJS Kesehatan Jatim, Hendry.

Menurutnya dengan sosilisasi dan edukasi menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya menjadi peserta BPJS kesehatan. Dulu banyak masyarakat yang belum paham pentingnya menjadi peserta BPJS, sehing-

ga sebagian besar belum merasa butuh dengan BPJS Kesehatan. ‘’Dengan banyaknya manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama mendaftara BPJS Kesehatan,’’ ucapnya.

Dikatakannya, dari beberapa daerah yang menjadi peserta BPJS kesehatan, Surabaya tertinggi untuk jumlah pesertanya sebesar 3.959.228 kemudian disusul Pamekasan sebesar 2.259.349, Kediri sebesar 2.029.321.

Bojonegoro sebesar 1.944.327. Sedangkan untuk daerah yang jumlah kepesertaan paling rendah diduduki oleh Tulungagung sebesar 1.005.492. ‘’Untuk Surabaya memang jumah penduduknya besar dan pencari kerjanya juga banyak jadi wajar jika Surabaya

menduduki peringkat tertinggi kepesertaan BPJS Kesehatan,’ ucapnya.

Salah satu peserta BPJS Kesehatan, Tini mengaku, dirinya baru menjadi anggota BPJS Kesehatan lantaran sudah didaftarkan oleh perusahaan. Sebagai pegawai dirinya berharap agar perusahaan mengkover kesehatan keluarganya. ‘’Dulu jika berobat harus mengeluarkan uang, tapi sejak didaftarkan BPJS Kesehatan semua biaya pengobatan dicover oleh BPJS Kesehatan,’’ ucapnya.

Sementara itu Andik warga Surabaya mengaku, sampai saat ini dirinya menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sudah didaftarkan oleh Pemkot. Menurutnya, kartu PBI yang ada selama ini cukup membantu dia dan keluarganya untuk berobat di PuskesQ dna mas dan rumah sakit.Q

Sejauh ini, hukum kebiri bagi pelaku kejahatan anak memang masih dalam tahap pengkajian. Menteri Hukum dan HAM bahkan sudah membahasnya secara resmi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny berjanji akan mengawal jika memang aturan kebiri sudah ditetapkan.

“Jika hukuman itu sudah melalui tahap kajian dan berlaku, pasti akan kami kawal pidananya,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny, Minggu (25/10).

Perihal kesiapan eksekutor hukuman tersebut, Elvis mengaku masih perlu memantau rencana tersebut lebih lanjut. Bila ada penetapan hukuman kebiri, maka Kejaksaan bisa jadi membentuk tim eksekutor. Selama ini, kasus kejahatan pidana umum memang ditangani dan disidangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sejak kasusnya dilimpahkan penyidik Polisi, Kejaksaan lalu menunjuk penuntut umum untuk menyidangkan perkara di Peradilan.

Penuntut umum pula yang membuktikan jika dugaan pelanggaran pidana terbukti dengan menghadirkan sejumlah saksi.

“Menurut saya dilaksanakan jaksa eksekutor ya, sesuai jalur hukum. Namun tergantung surat keputusannya nanti,” jelas Elvis.

Terpisah, pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) I Wayan Titib Sulaksana menambahkan, hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual anak tidaklah sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, hukuman itu harus ditujukan pada perilaku

atau sifat seseorang, bukan manusianya.

“Kalau mengebiri manusia, sama juga mengebiri makhluk ciptaan Tuhan. Yang kita benci kan perilakunya, jadi jatuhkan hukuman 20 tahun penjara tanpa remisi (pengurangan masa tahanan),” tegas Wayan.

Menurut Wayan, sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang digodok tahun 1956, dan diterima Indonesia pada tahun 2005. Salah satu isinya yakni, anti penyiksaan. “Kalau sudah menerima itu, harus konsisten dengan apa yang sudah diterima. Jadi mengebiri sangat melanggar HAM,” katanya.

Perihal tidak efektifnya UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Wayan mengaku, hal itu harus diimbangi dengan sanksi pidananya yang harus dinaikkan.

Nantinya, tidak aka nada hukuman minimal bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak. Melainkan diberlakukannya hukuman melebihi maksimal yang ada.

“Efek jera dapat dilakukan kalau Hakimnya memvonis terdakwa kekerasan seksual anak dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak telah menimbulkan efek berkepanjangan bagi korbannya. Bahkan atas tindakan ini, bisa menyebabkan trauma luar biasa bagi korbannya. Sebab itulah hukuman beQ bed rat harus dijatuhkan bagi pelakunya.Q

Gagal di UN Perbaikan, Siswa Boleh Mengulang Lagi Pemkot, Bhirawa Para lulusan SMA/SMK yang nilainya belum mencapai standar kompetensi minimal tak perlu ragu mengikuti Ujian Nasional Perbaikan (UNP). Sebab, jika nilainya belum memenuhi standar minimal dalam satu kali UNP, peserta masih bisa mengikuti lagi di tahun ajaran berikutnya.

Kasie Kurikulum Dinas Pendidi-

kan (Dindik) Jatim Eka Ananda menuturkan, siswa berhak mengikuti UNP selama belum mencapai passing grade yang ditentukan. Hal ini tertuang dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

“Ini memang belum pernah dibahas secara khusus. Tapi kalau

mengacu aturannya, seharusnya boleh peserta ikut UNP lebih dari sekali,” ungkap Eka saat dikonfirmasi, Minggu (25/10).

Permasalahannya, UNP untuk tahun ajaran 2014/2015 yang digelar Februari mendatang masih menggunakan soal yang mengacu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara untuk UNP tahun ajaran 2015/2016, soal-soal

yang dibuat menggunakan irisan KTSP dan Kurikulum 20013.

Terkait hal itu, Eka mengaku tidak ada masalah. Sebab, perbedaan kurikulum sesungguhnya hanya berlaku pada metode pembelajaran.

Kalau pun akan mempengaruhi soal, pasti hanya saat ujian sekolah.

“Jadi tidak masalah, kalau peserta UN tahun ajaran 2014/2015 ikut UNP tahun ajaran 2015/2016.

Soalnya tidak akan berbeda jauh,” tutur dia. Selain itu, lanjut Eka, perbedaan dipastikan tidak terlalu jauh karena kisi-kisi UN yang digunakan masih sama dengan UN tahun lalu dan tahun ini.

“Kisi-kisi UN itu berlaku hingga tiga kali pelaksanaan UN. Jadi tahun ajaran 2015/2016 ini UN utamanya masih akan menggunakan kisi-kisi lama,” tambah-

nya. Hanya saja yang saat ini belum dibahas ialah aturan teknis jika siswa mengikuti UNP lebih dari satu kali.

Sebab, jika mengacu UN 2015, standar kompetensi minimal adalah nilai 55. Jika 2016 mendatang UN utama menggunakan standar kompetensi minimal diatas 55, apakah siswa harus mengikuti Q tam standar yang baru itu?Q

UPT STKW Surabaya

Gelar Seni Kolosal ‘Lokojoyo Tandang’ Dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Jawa Timur ke 70, STKW (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta) Surabaya telah menggelar kesenian masyarakat secara kolosal.

Yaitu dengan melibatkan para penari dan penabuh gamelan serta para sindennya, semuanya dilakukan oleh para mahasiswanya sendiri.

Tak diduga, pertunjukan yang mengambil lakon cerita ‘Lokojoyo Tanda’ pada (24/10) malam di UPT Candra Wilwatikta Pandaan tersebut, dibanjir oleh penonton dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan para kawula muda juga cukup antusias mengikuti gelar sekitar dua jam tersebut. Sarana perlengkapan pemain yang ditunjang dengan kekuatan cahaya lampu yang dinyalakan mengikuti suasana, semakin membuat penonton tidak teranjak dari tempat duduknya.

Kepala UPT STKW Surabaya, Drs. H. Arif Rofiq, M.Si menuturkan kalau kegiatan ini dilakukan karena sebagai laboratoriumnya Wilwatikta. Mengutamakan semua mahasiswa, utamanya tari dan karawitan itu punya pengalaman untuk menciptakan sendratari, agar saat turun di masyarakat nanti mereka sudah paham betul, sehingga sangat siap di masyarakat.

“Jadi proses riil, ditonton langsung masyarakat, hasil bisa dievaluasi,” tutur Arif Rofiq

Kepala UPT STKW Arif Rofiq bersama seluruh crew pemain ‘Lokojoyo Tandang’ Lakon ini merupakan spirit dari cerita masa mudanya Sunan Kalijogo, yang mana dalam cerita tersebut sangat terkandung nilainilai yang angat luhur. Masa muda Sunan Kalijogo, yakni Raden Said putra Adipati Tuban punya kebiasaan suka mencuri, yakni mencuri barang-barang milik orang kaya, lalu diberikan kepada orangorang yang tidak punya.

Perbuatan mencuri terus dilakukan,

Suasana sendratari kolosal.

hingga membuta Adipati Tuban merasa resah. Akhirnya Adipati Tuban turun sendiri untuk menangkap pencuri tersebut. Betapa kagetnya Adipati Tuban, ternyata sang pencuri adalah putranya sendiri. Daripada wibawa Adipati Tuban tercoreng, dan malu terhadap rakyatnya, Raden Said pun diusir dari kerajaan. “Dari situlah perjalanan Raden Said, yang akhirnya menjadi murid Sunan Bonang, hingga Raden Said menjadi Sunan Kalija-

ga,” jelas Arif Rofiq Disisi lain, Arif Rofiq juga menjelaskan kalau STKW yang terdiri dari empat jurusan ini, ternyata para mahasiswanya diberikan secara gratis, sejak dibentuk UPT sekitar tahun 2012. Hal ini dilakukan sebagai bukti kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimin oleh Pakde Karwo (Gubernur Soekarwo_red) ini betul-betul ingin menggairahkan jiwa seni di masyarakat. “Jadi Pakde Karwo ini sangat peduli dengan kesenian, dan dibuktikan di STKW yang dibiayai oleh APBD Jawa Timur,” ungkapnya.

Kalau melihat progress riil di STKW ini seni itu bisa berkembang atau tidak, dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Untuk saat ini, jumlah mahasiswa di STKW sebanyak 600 orang, dengan empat jurusan yaitu Karawitan, Seni Karawitan, Tari dan Teater. Perlu diketahui lagi, kalau jumlah mahasiswa kami adalah murni, asli mahasiswa yang

langsung daftar untuk mengembangkan kesenian.

Berbeda dengan jaman dulu, ada yang pekerja atau mahasiswa yang pindahan dan lain-lain. Kalau se-

karang ini betul-betul mahasiswa seni murni. “Itu artinya kalau mereka punya kepastian, dan sejak awal sudah menetapkan pilihannya, masa depanQ ach* nya,” pungkas Arif Rofiq.Q

Para penabuh gamelan dan pesinden juga dari mahasiswa STKW.

Adipati Tuban saat mengusir putranya Raden Said dari kerajaan. Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang.

4

Senin Pon, 26 OKTOBER 2015

Suasana rapat kerja Komisi B DPRD Kabupaten Gresik.

Setahun Kinerja DPRD Kabupaten Gresik

Dewan Minta Pemerintah Prioritaskan Pelayanan pada Masyarakat Pada program legislasi daerah 2015 ini, komisi B DPRD Kabupaten Gresik telah memprakarsai 3 rancangan peraturan daerah (ranperda) . Ketiga ranperda tersebut yaitu ranperda tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ranperda Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.

Ketua Komisi B DPRD Gresik, H Abdullah Munir menjelaskan, ranperda prakarsa komisi B telah di sahkan dalam sidang paripurna awal September 2015.

S

ebelumnya komisi B telah melakukan kajian mendalam dengan melibatkan akademisi, yaitu mengge-

lar focus group of discussion (FGD) di Universitas Brawijaya Malang.

Berdasarkan FGD Komisi B bersama tim ahli disimpulkan, bahwa

draf inisiatif ranperda Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua Sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan kekayaan desa. Maka ranperda inisiatif Komisi B dijadikan satu perda dengan judul, Ranperda Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Dalam hal ini, FGD sangat membantu dalam penyempurnaan draf ranperda.

Komisi B juga, telah melakukan studi banding kesejumlah daerah untuk menimba ilmu terkait pengelolaan kekuangan desa. Saat

KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN & KEUANGAN) Bidang Tugas: Perdagangan dan perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, koperasi, usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan/perusahaan daerah/kerjasama daerah, dunia usaha, penanaman modal, pengelolaan kekayaan daerah, pinjaman daerah dan perusahaan asuransi, pariwisata NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

NAMA ABDULLAH MUNIR H.MOHAMMAD SUBKI H.SUJONO, SH ASROIN WIDIYANA,S.Sos M.ZAINI, SP M.HAMZA TAKIM, SP H.ZULFAN HASYIM, SH.MH AHMAD FAUZI, S.Ag ACHMAD KUSRIANTO P FAQIH USMAN, SE.M.Si Hj. LILIK HIDAYATI. SE

UNSUR Fraksi Gerindra Fraksi Demokrat Fraksi KB Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi KB Fraksi Demokrat Fraksi PDI-P Fraksi PAN Fraksi PPP

BUMDes Solusi untuk Menekan Pengangguran di Desa MESKI menyandang sebagai kota industri, ternyata di Gresik masih banyak pengangguran, terutama di desa-desa. Ironisnya, masalah tersebut belum ditangani serius oleh pemerintah setempat.

Menurut Sekretaris komisi B H Sujono, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bisa mendesak pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes bakal membuat sumber daya Sekretaris komisi B alam (SDA), dan sumH Sujono ber daya manusia (SDM) terkelola dengan baik. Dengan adanya BUMDes, paling tidak bisa membuka lowongan pekerjaan baru bagi para pemuda di desa tersebut.

Apalagi, lanjut dia, saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan tentang pembentukan BUMDes tersebut. Selain itu, dipusat juga sedang diupayakan pemberian anggaran kepada desa yang mau mendirikan BUMDes. “Peluang ini harus mampu dibaca desa-desa di Gresik, paling tidak para lurah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.  kim.adv

JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

itu kota yang dituju adalah Tuban dan Bojonegoro. Pelajaran yang bisa dipetik dari kabupaten Tuban, misalnya jual beli tanah yang ada di desa terutama yang melibatkan perangkat desa. Pemkab Tuban setiap tahunnya, mengadakan workshop tentang keagrarian untuk seluruh Kepala Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Tuban, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014. ADD sebagian digunakan untuk penghasilan tetap kades beserta perangkat desa lainnnya dengan komposis, kades sebesar Rp1.400.000. Sekdes non PNS sebesar Rp1.000.000, Perangkat desa sebesar Rp900.000.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa juga memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen, yang penghitungannya berdasarkan realisasi riil, dengan komposisi 60 persen dibagi rata dan 40 persen, proporsional berdasarkan realisasi riil per desa.

Sedangkan tahapan pencairannya adalah Tahap I sebesar 15 persen, Tahap II sebesar 25 persen, Tahap III sebesar 30 persen, Tahap IV sebesar 30 persen. Sedang pada tahun 2015 Pemkab Bojonegoro, memberikan dana ke desa sebesar Rp 272 miliar, dimana Rp63 miliar berasal dari APBN dan Rp204 miliar ADD ditambah Rp9 miliar dari pajak dan retribusi

daerah. Sesuai indikator ADD yang telah ditetapkan yaitu luas wilayah, kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis.

Dari desa-desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yang terkecil menerima ADD adalah Desa Rendeng sebesar Rp410.865.000.000.

Sedangkan yang terbesar adalah Desa Mojodelik, sebesar Rp1,6 M. Ada perlakuan yang berbeda ter hadap desa yang berada di kawasan migas, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegor. Nomor 4 tahun 2014, dengan sistem variabel kawasan migas untuk desa penghasil memiliki bobot 5 persen, desa ring I 6 persen, desa ring II 7,5 persen, desa non penghasil 81,5 persen.  kim.adv

Pemerintah Fokus Penanganan Kali Lamong BENCANA banjir tahunan yang melanda Gresik selatan di desa-desa sepanjang kali lamong, sampai sekarang belum juga dapat diatasi. Sehingga membuat dewan menjadi prihatin, dan meminta pemerintah untuk serius mengatasi banjir kali lamong tersebut.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Gresik, H Abdullah Munir, sekarang tengah prioritaskan dan memantau kinerja pemerintah dalam menangani Kali Lamong. Sampai saat ini banjir akibat luapan Kali Lamong, belum teratasi. Akibatnya jika terjadi luapan banjir rumah warga dekat kali lamong terendam air.

“Masyrakat menanyakan keseriusan pemerintah Kabupaten

Gresik, dalam menangani normalisasi kali lamong. Lantaran banjir bisa menjadi penyebab gagal panen, sehingga membuat perekonomian masyarakat jadi terombang-ambing. Dan pemerintah wajib memperhatikan sektor pertanian ini, karena sektor ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat (die) daerah tersebut,” ujarnya.

Solusinya, selain melakukan normalisasi kali Lamong.

Setidaknya perhatian pemerintah bisa diwujudkan dengan memelihara saluran air yang ditepi jalan raya agar berfungsi sebagaimana mestinya. Karena, selama ini belum berfungsi dan dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan perbaikan.

Ditambahkan H Abdulah Munir, akibat saluran tersebut tidak maksimal, debit air yang mengalir di persawahan kurang maksimal. Untungnya, para petani cukup pandai mengatasi tersebut dengan melakukan penanaman kacang hijau.

Mereka memilih kacang hijau karena cukup menguntungkan di banding komoditi lain.

Karena kacang hijau adalah komoditi ekspor yang sudah jelas pasarnya.

Untuk itu, petani berharap kepada pemerintah supaya memfasilitasi para petani kacang hijau dalam distribusi penjualan, karena selama ini masih belum maksiamal.  kim.adv

Ketua Komisi B DPRD Gresik H Abdullah Munir

Pembangunan Harus Diiringi dengan Peningkatan Jalan

Pelayanan e-KTP dan KSK Cepat

“Salah satu buktiMunculnya banyak nya, ya rusaknya tiga pembangunan baik jembatan yang ada di dalam bentuk pabrik wilayah Manyar dan maupun pelabuhan Sembayat. Beberapa dan perumahan, bila jalan di pedesaan juga tidak disertai sarana mengalami kerusakan dan prasarana jalan parah. Namun, pemkab yang memadai akan hanya mengurusi jalan berdampak pada dan jembatan milik macetnya jalan, sehprovinsi,”Seharusnya ingga akan menganggu seimbang, karena lambatnya pencapadampak yang merasian tujuan yang diakat adalah masyarakat. harapakan. KemacKalau laju transportasi etan tersebut, akan terhabat, maka roda berdampak menguekonomi juga pasti ranggi kinerja yang tak mengikutinya,” ujarnya. maksimal masyarakat.

Ahmad Fauzi Ditambahkan AhMenurut anggota mad Fauzi, seharusnya Komisi B DPRD Gresik, Ahmad Fauzi, pihaknya meminta sebelum melakukan beberapa pemeksekutif atau pemerintah, supaya bangunan, pemerintah harus memikirmelakukan langkah antisipasi terhadap kan akses jalan untuk di perbaiki dan di dampak pembangunan yang negatif. lebarkan. Selain jalan, gorong-gorong Seperti contohnya pada pembangunan juga menjadi keluhan masyarakat.

Sebab, tidak berfungsinya gorongPelabuhan Kali Mireng, berdampak besar terhadap jalan-jalan di wilayah gorong disinyalir juga menjadi beutara Kabupaten Gresik. Dump truk berapa (die) Gresik utara menjadi pengangkut tanah urukan galian c, kebanjiran tiap tahunya. “Harus segera hilir-mudik hampir setiap hari sehingga ada pembenahan disektor jalan dan membuat jalan rusak dan kotor bila gorong-gorong, karena kondisinya sudah parah,” imbuhnya.  kim.adv musim penghujan.

KEBUTUHAN data pribadi seseorang dalam bentuk e-KTP maupun KSK, harus lebih ditingkatkan pelayanannya oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil ( Dispenduk capil ). Karena dewan, masih mendapati beberapa keluhan dari masyarakat jika masih banyak yang belum mendapatkanya kartu identitas tersebut, dan prosesnya terkesan lamban.

Menurut anggota komisi B dari Fraksi Golkar, Asroin Widiana, pihaknya meminta layanan birokrasi dipercepat, misalnya dalam pembuatan e-KTP dan KSK. Kedua dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalani Asroin Widiana aktifitas sehari-hari. Sehingga perlu ada pembenahan didalam Dispendukcapil selaku pejabat yang mengeluarkan kartu tersebut.

Begitu juga dengan rehab tempat ibadah dan sarana sekolah lembaga pendidikan swasta, kartu tersebut sangat penting untuk digunakan melakukan pencairan dananya yang dimintakan melalui Jasmas dewan, bila mereka belum dapat maka akan jadi masalah.

“Kami meminta Dispendukcapil, lebih maksimal kinerjanya, dalam menerbitkan dua kartu tersebut untuk identitas masyarakat.

Sebab rehab tempat ibadah diprioritaskan, warga Kecamatan Dukun khususnya wilayah Desa Lowayu dan Mentaras meminta adanya rehabilitasi tempat tersebut. Begitu juga, dengan sarana sekolah lembaga pendidikan swasta,” pungkasnya.  kim.adv

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Puluhan Ribu Penerima Bantuan Kesehatan di Sidoarjo Dicoret Sidoarjo, Bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kab Sidoarjo melakukan upaya cepat dan tepat. Sebanyak 35.446 jiwa penerima jaminan kesehatan dari BPJS PBI (penerima bantuan iuran) dicoret dari kepesertaan jaminan kesehatan yang dibiayai APBN itu. Karena setelah dilakukan verifikasi dan validasi terntaya tak tepat dan tak layak.

Menurut Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Drs Wiyono MSi, saat dihubungi Minggu (25/10) kemarin, tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan mitra kerja Dinsosnaker Kab Sidoarjo yang melakukan verifkasi dan validasri memperinci, puluhan ribu penerima bantuan kesehatan yang tak layak itu. Ternyata ada yang tergolong mampu/ kaya sebanyak 12.625, penerima sudah mati tapi masih dapat sebanyak 19.915, identitas ganda 530, sudah pindah tapi masih medapat ada 8.104 dan penerima tak ditemukan ada 1.272 jiwa.

Dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo yang menerima BPJS

BPI ini, yang tak tepat soal data meninggal banyak terjadi terjadi di Kec Krembung ada 1.054, Kec Krian 1.254, Kec Tarik 1.095.

Untuk data yang tak tepat karena identitas ganda, banyak terjadi di Kec Krembung ada 128 jiwa.

Untuk data yang tidak tepat karena banyak warga mampu yang dapat, banyak terjadi di Kec Krian 1.022, Kec Prambon 1.843, Kec Tarik 2.535, Kec Waru 1.394, dan tidak tepat karena penerima sudah pindah tapi dapat banyak terjadi di Kec Waru 1.363. ‘’Kita telah memberikan telaah staaf pada bupati, bahwa BPJS PBI di lapangan banyak yang masih salah sasaran atau tidak tepat, maka harus diganti. Sa-

yangkan, bila pemerintah sudah membayari tapi tak tepat sasaran,’’ kata Wiyono.

Disampaikan Wiyono, penerima BPJS PBI di Kab Sidoarjo ada sebanyak 401.819 jiwa. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada 16 Oktober lalu, penerima yang tak tepat sasaran itu sudah diganti dan usulan penggantinya sudah dikirimkan ke Kemensos, untuk selanjutnya pada tahun 2016 nanti akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan perubahana nama baru BPJS PBI. Wiyono menegaskan, penerima BPJS PBI yang tak tepat itu memang harus segera diganti, sebab masih banyak orang miskin di Sidoarjo yang membutuhkan bantuan kesehatan. Maka warga miskin lain di Sidoarjo segera diusulkan untuk menggantikannya. ‘’Orang miskin di Kab Sidoarjo masih banyak. Tapi yang memprihatinkan justru masih banyak juga orang yang terbilang kaya,

malah dapat bantuan kesehatan.

Yang miskin malah tidak mendapatkan,’’ katanya.

Wiyono juga menjelaskan, agar data ini valid, maka nanti akan diveluasi tiap enam bulan sekali, agar datanya dinamis. Warga bisa menyampaikan ke desa atau kecamatan, untuk masukan dan pertimbangan, sebab dalam waktu itu data bisa saja berubah.

Seperti ada yang mati, pindah, atau yang miskin sudah menjadi kaya.

Kalau di Sidoarjo masih ditemukan warga miskin, tapi tak tercover dalam BPJS PBI, maka akan dicover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM). Mereka juga gratis berobat di Puskesmas dan RSUD Sidoarjo. JKMM ini dibiayai APBD dan sudah berjalan sejak tahun 2014. Harus dikaui, tingkat kunjungan pasien ke RSUD Sidoarjo, sangat meningkat tajam pasca pemberlakuan program jaminan kesehatan dari BPJS ini. Kenaikan diperkirakan

sampai dua kali lipat. Bahkan, ruangan rawat inap setiap hari selalu penuh pasien. ‘’Kami merasa ada peningkatan pelayanan pasien pasca pemberlakuan BPJS,’’ kata Humas RSUD Sidoarjo, Achmad Zainuri, saat dikonfirmasi.

Meski warga miskin meng-

alikusyanto/bjhirawa

Ratusan warga miskin di Sidoarjo memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Sidoarjo dengan menggunakan BPJS PBI.

KELANA

60 Bintara dan Tamtama Korem 082/ CPYJ Diusulkan Naik Pangkat

Diprotes Ojek, Uji Coba Terminal Lumpur Ditunda Gresik, Bhirawa Kapan terminal peziarah Makam Malik Ibrahim di Jl RE Martadinata dioperasikan, hingga kini masih belum ada kepastian. Ini karena masih muncul protes dari pengurus ojek yang menuntut dilibatkan sebagai akutan peziarah selain Bus Damri.

Untuk mencari titik temu, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik dengan pengurus ojek terus melakukan rapat. Meski rapat sudah berulang kali digelar, namun hingga kini masih belum ada hasil. Pengurus ojek tetap ngotot menuntut dilibatkan menjadi angkutan peziarah.

Sebenarnya, kata Andhy, uji coba pengoperasian terminal baru di Jl RE Martadinata untuk rombogan peziarah ke Makam Malik Ibrahim itu dilakukan pada Kamis (15/10). Karena muncul protes dari pengurus ojek, uji coba itu ditunda hingga batas waktu tak terbatas. Uji coba itu dilakukan untuk mengetahui problem terjadi di jalan. Jangan sampai setelah terminal dioperasikan kemudian timbul kemacetan arus lalu lintas. Itu yang tak diinginkan. Sehingga perlunya diQ eri lakukan uji coba lebih dulu.Q

Fun Bike PT SI Diikuti 7.700 Peserta Gresik, Bhirawa Rangkaian HUT PT Semen Indonesia (PT SI) ke-58, Minggu (25/10) kemarin digelar fun bike, yang diikuti 7.700 peserta dari berbagai kota di Jatim. Diantaranya, Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, Kediri dan Sidoarjo. Dengan menempuh jarak 18 Km, dimulai dari Lapangan Mini Segunting, Jl RA Kartini, Kawasan Industri Gresik, Telogo Dowo dan Pabrik Gresik.

Menurut Direktur SDM dan Hukum Semen Indonesia, Gatot Kustyadji, fun bike menjadi ajang mendekatkan diri dan menjaga silaturahmi kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan. Hubungan yang sinergis, antara perusahaan dan masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. ‘’Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara massal. Sehingga mampu secara efektif, meningkatkan awarness publik terhadap produk PT SI. Dengan aware pada produk kami, masyarakat diharapkan semakin memahami dan yakin membeli produk perusahaan khususnya Semen Gresik.Q kim

gunakan cara pelayanan BPJS PBI, tapi ditegaskan Zainuri, pelayanan kepada pasien di RSUD tidak dibeda-bedakan.

Semuanya tetap sama. ‘’Kami terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan agar semua pasien BPJS mendapat perawatan medis dengan baik,’’ kata Zainuri.Q kus

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto mendapatkan dukungan dari LDII Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Kab Sidoarjo Siap untuk Mandiri Sidoarjo, Bhirawa Perkembangan Kab Sidoarjo hingga kini sudah cukup layak untuk mandiri, tak lagi sebagai kota penyangga. Tetapi, berkat kondisi yang ada maka Kab Sidoarjo sudah siap untuk mandiri, berdampingan dengan Kota Surabaya atau bisa disejajarkan dengan Kota Surabaya.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM sebelum melepas 3 ribu orang perserta jalan sehat di Perumahan Bluru Permai Sidoarjo, Minggu (15/10) pagi. Menurut Calon Bupati nomer urut satu ini, Sidoarjo mempunyai banyak keunggulan, diantaranya Bandara Internasional Juanda itu letaknya di Sidoarjo, Terminal Purabaya juga di Sidoarjo. “Jadi Sidoarjo layak untuk mandiri bersamaan dengan Kota Surabaya,” tegas Pak Tjip—sapaan akrab politisi PKB ini.

Disamping itu, pihaknya

juga ingin memperjuangkan kepada masyarakat yang setiap hari menjadi dikeluhkan, diantaranya masalah parkir berlangganan. Dimana masyarakat saat mengurus STNK dikenakan bayar iuran wajib Rp25 ribu untuk parkir berlangganan. Tetapi kondisi di lapangan, warga setiap kali parkir juga masih ditarikjuga. ‘’Hal ini cukup meresahkan masyarakat, sehingga kami sepakat untuk dicabut saja iuran parkir berlangganan itu,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Sehari sebelumnya, Pak Tjip juga mengunjungi pedagang Pasar Krian, sambil melihat perkembangan relokasi stan yang berada di atas saluran irigasi. Untuk memudahkan akses menuju lokasi relokasi, pedagang berharap direncanakan jalur alternatif agar mudah dicapai konsumen.

Dalam kunjungan itu, Pak Tjip juga menyempatkan untuk menemui para pedagang

dan berdialog dengan beberapa masyarakat pengunjung pasar. Dalam pertemuan yang singkat itu, tak sedikit yang ditemui pernyataan dukungannya. ‘’Saya berharap kalau bapak jadi bupati, tolong pedagang pasar Krian dibantu dan diperhatikan,” harapnya.

Menanggapi harapan pedagang dan warga pengunjung Pasar Krian, calon bupati dengan jargon Sidoarjo Hatiku ini tak mau berjanji, hanya tersenyum dan mengangguk. Menurutnya, Pasar merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat berpotensi menggerakan roda perekonomian lokal. Geliat petani sayur dan buah-buahan, penjual pakaian dan berbagai kebutuhan primer masyarakat yang lain dapat menjadi sarana masyarakat mengaktulisasikan dirinya sebagai pelaku wirausaha. ‘’Oleh karena itu mereka kedepannya harus diperhatikan,’’ tegas Pak Tjip.Q ach

Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 60 orang bintara dan tantama anggota Korem 082/Citra Panca Yuda Jaya (CPYJ) Mojokerto dan jajaran, serta Bappras diusulkan naik pangkat untuk periode 1 April 2016 nanti. Mereka diusulkan naik pangkat, selain karena prestasi yang telah dicapai juga karena jenjang pangkat yang disandang waktunya sudah terlampaui.

Menurut Kapenrem 082/CPYJ, Mayor Arm Imam Duhri, enam bulan sebelumnya mereka harus diuji kesehatannya dan jika memenuhi syarat dan dapat izin dari atasan, maka akan diusulkan kenaikan pangkatnya pada Bulan April tahun depan. ‘’Untuk uji kesehatannya mereka harus mengikuti tes yang dilaksanakan di Lapangan Asrama Cikaran Rem 082/CPYJ di Jl Gajah Mada Nomor 4, Kota Mojokerto. Kegiatan Garjas ini dilaksanakan selama dua hari mulai Hari Senin dan Selasa tanggal 19 hingga 20 Oktober 2015lalu kemarin, kemudian diakhiri dengan tes ketangkasan Renang Militer Dasar menggunakan pakaian PDL dengan menempuh jarak 50 meter di Kolam Renang Wisata Desa (WD), Randu Genengan, Kec Dlanggu, Kab Mojokerto,’’ jelas Mayor Arm Imam.

Tes Kesegaran Jasmani ini harus dilaksanakan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk Usulan Kenaikan Pangkat bagi prtajurit TNI AD. Untuk penyelenggara Tes Kesegaran dan Ketangkasan Renang Militer Dasar dilaksanakan langsung oleh Tim dari Kasdam V/Brawijaya, dipimpin Mayor Inf Irman Buchori dan Lettu Inf Purwanto.

Hasil tes kesegaran Jasmani akan dilaporkan sebagai bahan untuk melaksanakan sidang Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016. Persyaratan kenaikan pangkat TNI AD bukan hanya ditentukan dari penilaian atasan terhadap hasil Kinerja dan kepribadian prajurit, tetapi juga ditentukan penilaian kemampuan Jasmani perorangan, agar prajurit mampu melaksanakan tugas dibebankan kepadanya. ‘’Sebelum Garjas dimulai terlebih dahulu para anggota dites tensi darahnya oleh tim medis dari Denkesyah Mojokerto. Setelah memenuhi syarat anggota yang mengikuti seleksi dapat mengikuti Garjas selanjutnya,’’ tambah Mayor Arm Imam.

Sementara Kasi Pers Korem 082/CPYJ, Letkol Inf I Made Parsin SSos menambahkan, pihakya memberi penekanan dan arahan teknis pelaksanaannya, diharapkan dalam Garjas ini tak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalau anggota dalam pelaksanaan merasa ada sesuatu yang dirasakan cepat hentikan kegiatan dan cepat lapor kepada tim medis.Q min

hasan amin/bhirawa

Para Bintara dan Tantama saat dikumpulkan di Lapangan Cikaran sebelum di uji kesehatannya.

Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara

Pancasila Harus Dijaga, NKRI Harga Mati Ada statemen menarik yang dilontarkan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus saat membuka sekaligus memberikan materi tentang Pancasila Ideologi Terbuka, kepada puluhan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.

Acara yang diadakan Bakesbangpol Kota Mojokerto ini, bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sekaligus meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. ‘’Sebagai warga negara yang cinta NKRI, kita harus senantiasa meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat,’’ pesan wali kota.

Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini, mengajak seluruh peserta untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hidup di dunia yang hanya sekali ini dipilih oleh Tuhan untuk hidup di Indonesia.

Di Indonesia, lanjut wali kota,

secara geografis ada lebih dari 17.300 pulau. Lautan yang mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Di dalamnya ada sumber kekayaan alam yang luar biasa.

Semuanya ada di Indonesia.

Wali kota mencontohkan beberapa negara yang hidup dalam peperangan. ‘’Kita lihat seperti di Negara Timur Tengah yang hanya berupa satu daratan yang terdiri dari dua suku, tapi perang terus terjadi. Mengapa di Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, berbagai macam ras dan golongan bisa menyatu?,’’ kata Mas’ud Yunus dengan nada tanya.

Menurut wali kota yang telah

menyelesaikan Pendidikan Lemhanas di Jakarta tiga bulan terakhir ini, Pancasila merupakan salah satu hal yang patut dijaga seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Kesejahteraan, keadilan dan perlindungan adalah esensi kehidupan bernegara yang itu semua identik dengan Pancasila.

Wali kota mengaku prihatin terkait kondisi sebagian generasi muda yang mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anak muda banyak yang tak hafal Pancasila. ‘’Kondisi ini sangat membahayakan di dalam ketahanan nasional. Maka dari itu kewajiban kita sebagai pemimpin, untuk terus mela-

kariyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus bergandeng tangan bersama nara sumber dan jajaran Forpimda.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus memberikan sambutan pembukaan acara pemantapan nilai-nilai bela negara.

kukan sosialisasi dan edukasi tentang Pancasila itu,’’ tegas Wali Kota Mas’ud Yunus.

Selain wali kota, beberapa pemateri mengisi acara sosialisasi ini. Antara lain, Mayjen Purn Mar Eddy Oetomo tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti

Bhineka Tunggal Ika. Letkol Inf Didi Suryadi dari Kodam V Brawijaya tentang meningkatkan ketahanan nasional untuk menghadapi proxy war. Sri Ayu Astuti dari Alumni Lemhanas Surabaya tentang NKRI dan Jonathan Judianto tentang wawasan Nusantara.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

DPT 19 Daerah di Jatim Bermasalah

KILAS JATIM

Januari-September Pencairan JHT Capai Rp 37 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Penyaluran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro. Sejak Januari-September 2015 lalu, total penyaluran JHT yang diberikan BPJS Bojonegoro sebesar Rp 37.362.373.420.

“Jumlah tersebut meliputi 5.276 berkas. Pencairan paling banyak banyak terjadi di bulan September yang mencapai 2.476 berkas,” ungkap Kepala bidang pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, Tjandra Sulaksana Minggu (25/10) melalui ponselnya.

Menurut Tjandra, tingginya jumlah pencairan JHT tersebut tak lepas dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengunduran diri peserta BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjaannya. “Di bulan Sepetember lalu, setiap hari dibatasi ada sekitar 100 peserta berkas dari Bojonegoro, 50 peserta berkas dari Tuban, dan 50 peserta berkas dari Lamongan,” jelasnya.

Belakangan ini banyak PHK, jadi jaminan ini pertumbuhannya lebih besar, terutama pada September. “Khusus di bulan September saja ada 2.000-an peserta yang mencairkan, padahal di bulan-bulan biasa tidak sampai 1.000 orang,” ujarnya.

Selain itu, kecenderungan banyaknya pencairan ini juga diakibatkan dengan adanya aturan baru dari perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015, yaitu setiap pencairan JHT tidak harus menunggu 1 bulan untuk masa kerja 5 tahun. “Kalau di bulan-bulan kemarin harus menunggu, di peraturan baru ini dana JHT langsung bisa cair,” pungkasnya.Q bas

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Supra X 125, AG2892RP, a/n.

Pemkab T.Agung-T.Agung No. 2063/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki Smash, AG4986SO, a/n. Yanik Khoir Utami, Perum Bumi Mas, Blok S-14-T.Agung No. 2064/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6920RE, a/n. Mujianto, Ds. Bintaran, Rejotangan-T.Agung No. 2065/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG6916R, a/n.

Suci Hartini, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 2066/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 1986, Merah, AG476UR, a/ n. Muyasir, Ds/Kec. Bandung-T.Agung No. 2067/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam, AG5908RAV, a/n.

Purtik Astutik, Jl Pahlawan RT 03/01 Kedungwaru-T.Agung No. 2068/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG5735TH, a/n.

Novi Kristianti Dewi, Ds. Wonokromo RT 02/04, GondangT.Agung No. 2069/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Merah, AG4885SA, a/ n. M Yunus Syahrial, Jl. Basuki Rahmat 1/4 RT 02/03, Kel. Kampung Dalem-T.Agung No. 2070/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda, th. 2011, Putih, AG6002OD, a/n.

Oen Teij Dien, Kel. Kutoanyar-T.Agung No. 2071/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Vario, th. 2010, Hitam Putih, AG6253RI, a/n. Mujiati, Ds. Sambijajar, SumbergempolT.Agung No. 2072/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG3400RF, a/n. Sulistiani, Ds. Kalidawir-T.Agung No. 2073/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Red, AG5693RAP, a/n. Siti Barokah, Dsn. Pojok RT 11/03, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 2074/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG6938OD, a/n. Ahmad Kholik, Ds. Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No. 2075/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5679 EO, a/n Morakip P Indah S, Ds. Tanjung Glugur, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2076/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5611 ET, a/n Desa Sumber Anyar, rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 2077/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3660 FC, a/n Edy Mulyono, Ds. Wonorejo, rw 04/18, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 2078/IMB/BI-II/2015

Pasuruan, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengakui bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 19 daerah di Jatim bermasalah. Karenanya, Bawaslu menuntut agar KPU di Kabupaten atau Kota seluruh wilayah Jatim supaya menggunakan data faktual lapangan sebagai acuan penentuan DPT perbaikan.

"Kami akui DPT di 19 daerah di Jawa Timur semuanya bermasalah. Di situ kami menemukan banyak DPT invalid, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama," ujar Soefianto, Kepala Bawaslu Jatim disela-sela diskusi bersama Panwasli Kota Pasuruan, Jumat (23/10).

Menurutnya, masalah DPT itu dinilai sangat krusial dalam pelaksanaan demokrasi melalui pilkada. "Masalah DPT ini sangat krusial. Kami minta agar KPU supaya melakukan perbaikan dengan menggunakan data faktual di lapangan. Jika dibiarkan seperti ini, kamipun akan minta KPU Jatim untuk turun mensupervisi,” tegas Soefianto.

Sementara itu, Panwasli Kota Pasuruan sangat menyayangkan tindakan KPU Kota Pasuruan terkait belum ada tindak lanjut rekomendasi perbaikan 701 DPT invalid yang telah ditemukan. Rekomendasi itu sifatnya sudah final.

"Hingga hari ke tujuh, 701 DPT invalid di Kota Pasuruan yang sudah direkomendasikan belum ada tindak lanjut oleh KPU Kota Pasuruan. Rekomendasi ini bersifat final, makanya kami akan kembali memanggil KPU untuk minta penjelasan Senin, (26/10, hari ini),” pungkas Anas Muslimin, Ketua Panwasli Kota Pasuruan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Kepala Bawaslu Jatim, Soefianto bersama Panwasli Kota Pasuruan saat diskusi yang diadakan Panwasli Kota Pasuruan, Jumat (23/10).

Fatayat NU Santuni Pasien Miskin GP Ansor dan Banser Gelar Situbondo, Bhirawa Kiprah dan kepedulian salah satu sayap organisasi kemasyarakatan (ormas) PCNU Situbondo, yakni Fatayat NU, kepada masyarakat tak mampu patut untuk ditiru. Ini terlihat dari 5 tahun terakhir ini, organisasi pemberdayaan perempuan yang kini dipimpin Hj. Zeiniye itu memiliki simpati kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat miskin yang tersebar di Situbondo. Dengan dipimpin Pembinan Fatayat Nu Hj. Juwairiyah dan Ketua Hj. Zeiniye, Jumat kemarin yang tepat 10 Muharram, jajaran pengurus mengunjungi RSUD dr Abdoer Rahem, Situbondo.

Kedatangan rombongan Fatayat NU, diterima langsung Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem,

Situbondo, dr. Tony Wahyudi dan jajaran, diruang auditorium setempat. Setelah cukup beramah tamah, rombangan Fatayat NU mengunjungi puluhan kamar pasien dari yang dihuni warga miskin. “Ini dari Ny Ju (panggilan akrab, Juwairiyah).

Dari ponpes Sukorejo, ibu. Ini dari Ketua Fatayat NU. Semoga cepat sembuh dan sabar ya ibu,” sahut salah satu pengurus teras Fatayat NU. Rombongan Fatayat NU Situbondo, tak hanya puas menemui pasien satu kamar saja, melainkan puluhan kamar yang terletak di berbagai blok ruangan RSUD Situbondo. Dengan dibarengi suasana kekeluargaan, Ny Juawairiyah dan Hj. Zeiniye, memasuki tiap kamar penuh kesabaran menyapa pasien

sawawi/bhirawa

Pembina dan Ketua Fatayat NU Situbondo, Ny Hj. Juwairiyah dan Hj Zeiniye, saat mengunjungi pasien miskin di RSUD Situbondo. Dalam acara baksos itu Fatayat NU memberikan santunan dan tali asih.

berikut keluarganya. “Ibu ini dari Desa mana ya. Kenal, sama bu Zei, kan. Kalau belum punya kartu miskin, silahkan minta bantuan bu Zei ya,” ungkap Ny. Hj. Juwairiyah, dihadapan salah satu pasien, kemarin.

Dalam kunjungan Fatayat NU tahun ini yang dikemas dengan bakti sosial, memberikan sejumlah uang santunan dan beberapa aneka makanan dan minuman yang disebar staf RSUD Situbondo. Mulai dari camilan, minuman air mineral serta kue kaleng dipajang di meja kursi pasien. Tak pelak, kepedulian Fatayat NU Situbondo disambut antusias puluhan pasien yang terbaring lemas di ruang perawatan kelas III itu kemarin. “Terimakasih ya ibu, atas kepeduliannya. Semoga sakit kami cepat sembuh,” sahut pasien asal Desa Kayu Putih, Kec. Panji, itu kemarin.

Kepada Bhirawa, Hj. Zeiniye, mengatakan, kegiatan Fatayat NU sengaja digelar secara rutin setiap 10 Muharram selama kurang lebih 5 tahun ini. Kegiatan ini (bakti sosial), lanjut dia, dalam rangka untuk memberikan santunan kepada masyarakat dibawah garis kemiskinan yang mengalami sakit. Baksos ini, lanjut wanita yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Situbondo itu, sebagai wujud kepedulian Fatayat NU dalam meringankan pasien miskin dan tidak beruntung. “Ini kami selenggarakan secara rutin, dengan sedikit memberikan santunan dan makanan. Ini agar dapat meringankan beban pasien miskin tersebut,” tegas Zeiniye.Q awi

Apel Peringati Resolusi Jihad Banyuwangi, Bhirawa Ratusan Anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Banyuwangi Minggu (25/10) mengikuti kegiatan Apel Akbar, Peringatan Resolusi Jihad ke 70 dan Hari Santri Tahun 2015 di Gedung Wanita Paramitha Kencana Banyuwangi.

Selain diikuti oleh jajaran Pengurus dan Anggota GP Ansor dan Banser acara Apel Akbar tersebut juga dihadiri oleh organisasi kepemudaan yang lain seperti; Pemuda Pancasila, Pemuda Lembaga Dakwah Islam Indonesia / LDII dan Pemuda Katolik Banyuwangi.

Ketua Cabang GP Ansor Banyuwangi, Syukron Makmun Hidayat, dalam sambutanya menyatakan dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam masa penjajahan maupun dalam masa awal kemerdekaan tokoh Nahdatul Ulama (NU) memiliki peran yang cukup penting.

Salah satunya permintaan fatwa tentang Resolusi Jihad yang dilakukan Ir Soekarno kepada Ulama NU sampai dengan penetapan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menjadi pemicu semangat arekarek Suroboyo dalam mengusir Sekutu pada masa itu.

Dalam perkembangan saat ini, menurut Syukron

istilah Jihad yang digunakan oleh sekolompok orang justru memberikan dampak negatif bagi umat Islam, sehingga menjadi tugas Pemuda Ansor bersama-sama dengan komponen kepemudaan yang lain untuk mencegah. Menanggulangi dan memerangi agar istilah Jihad sesuai dengan arti dan makna yang sebenarnya.

Kini setelah sekitar 70 tahun Resolusi Jihad dikumandangkan, imbuh Syukron saat ini bangsa dan negara Indonesia dihadapkan dalam penjajahan dan kolonialisme baru dengan bentuk / wajah yang berupa; internasionalisme, globalisasi, sekularisme dan modernisasi yang mengancam kehidupan generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.

Lebih lanjut Syukron Makmun menyatakan wajib hukumnya bagi GP Ansor dan komponen kepemudaan yang lain, dalam menghadapi modernisasi dengan segala konsekuensinya untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. ”Kami menyerukan agar semua petinggi dan pemimpin bangsa untuk senantiasa mampu menjadi contoh / suri tauladan dan motivator bagi generasi muda,” ujar Syukron. Q mb12

Hari Jadi ke-485, Pamekasan Gelar Pameran Pamekasan, Bhirawa ‘Pamekasan Mellak’, sebagai judul kegitan pameran pembangunan dan seni budaya memperingati Hari Jadi Pamekasan ke-485. Yaitu menampilkan karya-karya peninggalan tempo dulu dan tempo sekarang ini. Pameran yang dikemas mengambil istilah rakyat Madura dibuka oleh Bupati Pamekasan, Drs. Achmad Syafii, M.SI, dihadiri Forpimda, dan Kepala Dinas Intansi itu, berlangsung di taman Monumen Arek Lancor, Minggu (25/

10). Diawali tabuhan music Hul-Dahul, tari Karapan Sapi dan tari Topeng.

Stand pameran yang didirikan oleh Dinas instansi diberi nama dalam bahasa Madura, yaitu Kampong Buje’, berisi hasil potensi Laut dan masyarakat pinggir pantai.

Kampong Wa’buwaan dan Kampong Pon Rempon hasil potansi bumi Pamekasan dan lainnya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, dalam sambutan berbahasa Madura menegaskan,

pameran berjudul ‘Pameksan Mellak’, maksud agar Pamekasan dapat melihat semua potensi untuk digali dan dikelola untuk kemajuan Pamekasan akan datang.

Peringatan berdiri Pamekasan ke 485, tepat tanggal 3 Nopember 1930 dengan Raja Ronggosukowati, bertujuan dapat memahami kiprah dan berjuangannya. Ratu Ronggosukowati memiliki kemampuan mengatur Negara dan Rakyatnya.

“Apa yang tertanam dalam

jati diri Ratu Ronggosukowati, semoga dapat ditiru oleh kita semua, selaku pemangku di Pemerintahan. Seperti beliau berhasil memajukan Agama, Bangsa dan Negara sert bersikap adil, tegas dan dan baik dalam kehidupan hidup,” pintanya.

Pameran berjudul Pamekasan Mellak yang dibentuk seperti sebuah kampong, bertujuan terciptanya kekompakan di antara demi kemajuan Pamekasan. Pemeran selain me-

nampilkan barang dan alat kelengkapan pemerintahan dan pertanian, perkebunan, perikanan dan rumah tangga tempo doelo dan sekarang ini.

Hal ini, kata Bupati, agar supaya kita dapat mengerti dan memahami betapa besar kehidupan masyarakat tempo dulu. “Sekaligus dapat melihat perbandingan itu, agar kita mencari model program yang sesuai untuk pembangunan Pamekasan mendatang,” ujarnya.Q din

Sosialisasi Bunda PAUD untuk Membangun Karakter Anak Bangsa Pemerintah telah dan akan terus berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan di setiap lembaga PAUD dengan berbagai kebijakan serta strategi yang dijalankan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan perluasan dan perbaikan keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung, demikian yang diungkapkan Dra. Widyasti Sidhartini, M.Si., Kepala Disdikporada Nganjuk.

Menyikapi betapa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada) menyelenggarakan sosialisasi Bunda PAUD dengan tema “Peran Bunda PAUD Dalam Pendidikan Usia Dini dan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Anak” di Aula Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk mulai tangga 24-25 Oktober 2015.

Dra. Widyasti Sidhartini mengatakan, program PAUD adalah salah satu program besar dan utama di lingkungan Kemdikbud sehingga seluruh komponen masyarakat benar-benar harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sosialisasi Bunda PAUD ini diharapkan bisa menjalin kerja sama antarfigur atau tokoh masyarakat.

“Figur-figur yang telah mendapat predikat bunda PAUD dapat menghimbau masyarakat untuk

Sosialisasi Program PAUD dengan tema Peran Bunda PAUD Dalam Pendidikan Usia Dini dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak” di Aula Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk. meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini serta pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas PAUD;”

terang Widyasti Sidhartini.

Kepala Dinas Dikpora Nganjuk juga mengatakan, mengatakan sosialisai Bunda PAUD ini senga-

ja diberikan, agar mampu menciptakan pendidikan karakter kepada generasi penerus dengan baik. “Pendidikan karakter ini penting diberikan untuk membentuk kepribadian anak-anak bangsa,” tegas Widyasti Sidhartini.

Sebagai narasumber pada sosialisasi ini diantaranya Drs. Totok Isnanto, Kasi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Di depan sekitar 300 Bunda PAUD yang terdiri dari Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa, Totok Isnanto mengatakan pendekatan kekerasan pada anak didik harus ditinggalkan. Jika kondisi tersebut selalu dilakukan, siswa akan mengalami trauma dan akan takut untuk pergi ke sekolah. “Jangan memukul atau berkata kasar, termasuk kepada anak yang bandel. Karena itu semua bukan membentuk karakter anak menjadi baik, sebaliknya kian memburuk. Langkah yang baik adalah mengajak anak yang bandel itu berbicara.

Anak-anak lebih memahami na-

sihat dibandingkan kata-kata membentak atau teriakan,’’ kata Kasi Paud Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Timur tersaebut.

Untuk menciptakan karakter anak, peran orang tua sangat penting, zaman sekarang memang berbeda dimana banyak orang tua yang lebih memberikan materi kepada anak dibandingkan kasih sayang. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan anak manja, dan kerap kali melakukan perbuatan yang tidak diinginkan.

“Kasih sayang lebih penting diberikan untuk anak-anak terutama yang masih berusia dini.

Karena kasih sayang itulah yang akan membentuk karakter mereka,’’ katanya.

Pendidikan agama juga penting diberikan kepada anak sejak usia dini. Pendidikan agama tersebut akan menjadi pondasi bagi anak, sehingga anak bisa memilah mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Q advertorial

JAWA TIMUR

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

7

Wagub Anggap Luar Biasa PKL Santuni Anak Yatim Jombang, Bhirawa Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) alun alun Jombang, Sabtu (24/10) malam memberikan santunan kepada anak yatim. Santunan kepada sekitar 300 anak yatim itu dihadiri langsung Syaifullah Yusuf yang juga Ketua Pengurus Besar NU dan Wakil Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab. “Alhamdulillah, pada tahun ini kita PKL yang mangkal di alun alun Jombang bisa memberikan santunan kepada 300 anak yatim. Semoga ini bisa membantu,”ujar Mustaghfirin Ketua Paguyuban PKL Alun-alun menyampaikan.

Kegiatan santunan anak yatim oleh PKL ini mendapat ajungan jempol Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf yang ikut hadir. "Baru kali ini ada PKL menyantuni anak yatim. Ini luar biasa.

Apalagi jumlah yang disantuni sangat banyak. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan PKL Jombang ini.

Makanya jauh-jauh saya sempatkn ke sini," ujarnya memuji kegiatan PKL Alun-alun Jombang ini.

Gus Ipul menuturkan, kegiatan PKL Jombang yang memberikan santunan anak yatim ini menurutnya sangat layak jadi percontohan. "Di Jombang tidak pernah ada PKL yang kejarkejaran dengan satpol PP. Justru PKLnya sangat kompak dengan pemerintah untuk bersama-sama ikut menata.

"Makanya setelah ada PKL alun-alun sejak 1998, Jombang tetap beberapa kali bisa menyabet anugerah Piala

Adipura. Saya yakin tidak akan ada penggusuran PKL. Pak Mustagfirin tidak usah takut digusur," paparnya.

Gus Ipul menambahkan, UMKM termasuk di dalamnya PKL merupakan fondasi terkuat perekonomian Indonesia. Buktinya, saat krisis 1998, merekalah yang paling kuat bertahan.

"PKL harus selalu yakin dengan rahmad Allah. Banyak PKL bisa naik haji. Adik-adik anak yatim juga harus yakin dengan rahmad Allah. Banyak anak yatim yang bisa sukses, Pak Gubernur dulu juga yatim. Banyak menteri dulunya jugg yatim. Bahkan Nabi juga yatim. Asal mau belajar sungguh-sungguh, adik-adik yatim ini pasti juga bisa sukses," tutur salah satu ketua PBNU ini menambahkan.

Sementara itu, Wabup Hj Mundjidah Wahab juga menyampaikan bahwa pemkab tidak pernah punya ren-

cana menggusur PKL alun-alun. Asalkan PKL tertib dan bisa menjaga kebersihan bersama, sehingga alun-alun yang menjadi kawasan publik bisa menjadi tempat rekreasi masyarakat.

“Tidak ada penggusuran PKL alunalun. Tapi saya minta semuanya ikut menjaga kebersihannya,” ujarnya.

Terkait santunan anak yatim ini Wabup yang juga ketua PC Muslimat NU Jombang ini mengatakan, kegiatan yang sangat bagus ini bisa ditularkan kepada PKL PKL lain. "Inilah makna hijrah itu. Dulu PKL tidak mengadakan santunan yatim, sekarang mengadakan. Mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi. Kalau bisa juga melibatkan PKL-PKL lain se Jombang," harapnya.

Kegiatan santunan anak yatim yang digelar PKL ini juga dihibur oleh penyanyi religi asal Jakarta Opick.

Bahkan Opick juga memuji para PKL yang membantu meringankan beban anak Yatim melalui santunan. "Ini spektakuler. Baru kali ini PKL menggelar santunan yatim. Saya doakan semoga para PKL diberi rezeki berlimpah sehingga tahu depan bisa ketemu lagi pada acara yang sama , mudah mudahan kita semua juga diberi keluarga yang sakinah, anak solih/ solihah dan kelak khusnul khotimah," ucap Opick mendoakan.Q rur

romadlon/bhirawa

Wagub Syaifullah Yusuf bersama Wabup Jombang Hj Mundjidah Wahab saat memberikan bingkisan kepada Anak yatim dari PKL alun Alun Jombang Alun alun ini awal agustus lalu menjadi pusat kegiatan Muktamar NU ke 33.

Nikmati Miliaran Rupiah, Fasilitas RS Mardi Waluyo Tak Terurus

KILAS JATIM

Ratusan Pendamping Desa Tak Jelas Sampang, Bhirawa Meski sudah ada ratusan pendaftar pendamping Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Sampang, namun hingga kini belum ada kepastian. Bahkan berdasarkan data di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sampang, setidaknya ada 500 pendaftar yang berada tercantum di Bapemas Sampang, namun hingga saat ini masih belum ada informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah pusat.

“Kami meminta kepada yang mendaftar tenaga pendamping Dana Desa untuk bersabar sampai ada kepastian dan pengumuman, kami pasti memberikan informasi ketika sudah ada kejelasan dari provinsi maupun pusat,” ucap Kepala Bapemas Sampang Amiruddin melalui selulernya, minggu (25/10).

Selain itu, pihaknya belum bisa memastikan berapa tenaga pendamping yang dibutuhkan di Kabupaten Sampang.

Untuk itu, tenaga pendamping desa sementara menggunakan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). ”Informasi sementara setiap desa dibutuhkan satu pendamping, namun informasi ini belum bisa dijadikan pedoman, karena sampai sekarang tenaga pendamping yang dibutuhkan di Sampang belum ada kejelasan dari pusat,” katanya.

Di sisi lain, Ahmad Riyadi salah satu pendaftar pendamping DD asal Kecamatan Sampang Kota, mengaku kecewa belum ada kejelasan penerimaan tentang pendamping DD. “Sudah satu bulan kami menunggu, Bahkan Bapemas selaku leading sector dari pendamping DD belum memberikan kepastian kapan jadwal seleksi dan lain-lain,” kesalnya.Q lis

Kota Blitar, Bhirawa Hasil sidak Komisi I DPRD Kota Blitar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ditemukan banyaknya fasilitas yang rusak dan dibiarkan tanpa ada perawatan sama sekali, Sabtu (24/10) kemarin.

Bahkan sidak ini dilakukan awalnya untuk melihat kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien, namun pada saat melihat fasilitas yang layaknya bisa dinikmati pasien dan keluarganya rusak parah dan dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian khusus.

Pada saat Komisi I tiba di RSD Mardi Waluyo sekitar pukul 07.00, karyawan yang tengah bertugas juga terlihat kaget begitu mengetahui kedatangan para anggota dewan, di mana dalam Sidak ini Komisi I melihat kondisi langsung fasilitas rumah sakit. Mulai dari toilet, ruang tunggu, serta peralatan penunjang medis yang selama ini telah menghabiskan dana puluhan miliar rupiah yang diperoleh dari pasien.

Anggota Komisi I, Nuhan Eko Wahyudi SH mengaku kecewa dengan komitmen manajemen RSD Mardi Waluyo dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Beberapa fasilitas vital yang mestinya diutamakan justru dibiarkan rusak. "Tidak ada upaya pihak manajemen untuk melakukan perbaikan demi kenyamanan pasien, ini sama saja menelantarkan pasien karena mereka harus mencari fasilitas diluar," kata Nuhan.

Beberapa fasilitas itu di antaranya toilet di kamar pasien dan ruang tunggu poly yang dibiarkan rusak. Urinoir yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh pasien kondisinya rusak. Pihak rumah sakit hanya memasang kertas pemberitahuan di

urinoir yang rusak tersebut. Jika melihat kondisinya yang mulai berlumut, Nuhan menduga kerusakan itu sudah terjadi cukup lama.

Bukan itu saja, beberapa bagian atap gedung juga bocor. Tembok di sekitar atap yang bocor terlihat menghitam bekas rembesan air hujan. "Kerusakan fasilitas rumah sakit sudah sangat parah dan tidak ada upaya dari manajemen untuk memperbaikinya," ujarnya.

Dijelaskanya, rumah sakit sebenarnya punya unit kerja bernama Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPS). Unit ini yang bertugas untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap semua fasilitas rumah sakit. Namun jika melihat kondisi rumah sakit tersebut, Komisi I memastikan unit ini tidak bekerja sesuai tugasnya.

Selain terkait buruknya maintenance fasilitas, Komisi I juga menyoroti buruknya pelayanan karyawan kepada pasien. Hal ini terlihat dari keluhan pasien terhadap keramahan karyawan dan tenaga medis.

"Banyak pasien yang mengeluh kurangnya keramahan karyawan dan tenaga medis," jelasnya.

Kondisi ini sangat ia sesalkan, mengingat jasa medis yang dikeluarkan rumah sakit untuk para tenaga medis mencapai Rp. 1 miliar per bulan. Besarnya anggaran tersebut menurutnya tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. Untuk itu Nuhan akan membawa persoalan ini ke Komisi I untuk dibahas lebih lanjut.

Selain itu sebagai rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Mardi Waluyo memiliki kewenangan secara mandiri dalam melakukan pengelolaan. Termasuk pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan rumah sakit serta anggaran yang diberikan pemerintah daerah.Q htn

DAFTAR BALITA YANG AKAN DIADOPSI MELALUI UPT. PELAYANAN BALITA SIDOARJO No

Nama

Jenis Kel L/P

Tempat/TGL Lahir (UMUR)

Asal

1

2

3

4

5

1

AVIKA

P

MALANG 20 JUNI 2012

MALANG

2

APRILIA JASMIN

P

MALANG 04 APRIL 2014

MALANG

3

BAGUS ARDIANSYAH

L

PONOROGO 17 DESEMBER 2014

PONOROGO

4

AISYAH

P

PASURUAN 24 JANUARI 2015

PASURUAN

5

HABIB MAULANA

L

SIDOARJO 14 MARET 2015

SIDOARJO

6

NAJMA ORLIN SYAKIRA

P

JEMBER 10 APRIL 2015

JEMBER

7

IJLAL RAFIF MUHAMMAD

L

JEMBER 23 APRIL 2015

JEMBER

8

SAKHA ALIANDO WIRATAMA

L

SIDOARJO 29 APRIL 2015

SIDOARJO

9

RAFFATAR ADJIYASTHA ACHMAD

L

SIDOARJO 11 MEI 2015

SIDOARJO

10

MEYSHA AUDIA DAMARA

P

PROBOLINGGO 20 MEI 2015

PROBOLINGGO

11

ANISA

P

PROBOLINGGO 24 MEI 2005

PROBOLINGGO

Adapun Pelepasan Calon Anak Angkat Kepada Calon Orang Tua Angkat akan dilaksanakan pada: Hari/tangga : 29 Oktober 2015 Pukul : 09.00. WIB Tempat : Aula Gedung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari 56 B Surabaya KEPALA UPT. PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO Ttd Dra. ILONKA SUKSMAWATI, M.Si PEMBINA TK.I NIP.196301231989 01 2 002

Mandat Pakde Karwo untuk Pj Bupati Mojokerto Pastikan Ketahanan Pangan, Segera Konsolidasi dengan Stakeholder Gubernur Jawa Timur Soekarwo. resmi M. Ardi Prasetyawan sebagai Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mantan Bupati Mustofa Kamal Pasa dan dan wakilnya Choirun Nisa, sama-sama bertanding dalam pencalonan Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pj Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetyawan, adalah seorang staf ahli Gubernur di bidang kemasyarakatan, dan juga pernah tercatat menjabat sebagai Plt Sekdakab Mojokerto.

Pengangkatan Pj Bupati ni berdasar surat keputusan Kemndagri tanggal 30 September 2015 Nomor 131.35-5409 tahun 2015. Masa Pj Bupati, M. Ardi Prasetyawan, dijadwalkan terhitung paling lama 1 tahun dari tanggal dilantiknya.

Kepada Pj Bupati yang dilantik, memberi mandat untuk terus melakukan konsolidasi dan koordinasi terkait kondisi kemanan, kondusifitas, dan susana terkendali di daerah masing-masing. Ini mengingat suhu pertarungan para Paslon Pilkada yang cukup alot dan kompetitif.

“Saya mandatkan kepada 4 Pj pada hari ini (Pj Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Pasuruan) agar melakukan konsolidasi dan koordinasi ma-

tang dan tertata dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan seperti Forkopimda masing-masing daerah, pimpinan dewan, para tokoh agama, dan tentunya masyarakat. Hal ini mengingat elemen-elemn tersebut adalah basis penting dalam sistem Pemerintahan Daerah, terlebih lagi persiapan menghadapai Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang,” pesan Soekarwo.

Soekarwo di acara yang juga dihadiri oleh wakilnya, Syaifullah Yusuf atau familiar dengan sebutan Gus Ipul, Forkopimda, para Ketua DPRD, Kepala SKPD Provinsi Jawa Timur, Sekdaprov, dan pejabat-pejabat penting lainnya, menyempurnakan mandatnya kepada para Pj agar suasana kondusif jelang Pilkada terus

dijaga kondusifitasnya.

Melibatkan para element yang berpengaruh terhadap hal-hal tersebut urgensinya sangat penting. “Insya Allah jika tidak ada halangan, pada minggu ke-2 di bulan November mendatang, RI 1 dan RI II akan mengundang para Pj Bupati, Dandim, dan Kajari, untuk melakukan diskusi dan konsolidasi yang telah saya sebutkan tadi di pemerintahan pusat membahas Pilkada.

Ini adalah Pilkada terbesar, dimana kurang lebih 209 kepala daerah dan 9 Gubernur akan dipilih oleh rakyat. Mari kita ciptakan suasana kondusif dan kemanan daerah masing-masing, dengan koordinasi dan komunikasi yang intens. Indonesia mampu menjaga keharmonisan dan ketertiban, saya percaya hal itu sebagai luaran yang diharapkan dari Pilkada serentak ini,” harap Pakdhe Karwo, sapaan khas

Humaskab Mojokerto

Mantan Bupati Mojokerto MKP bersama Pj Bupati dan Pakde Karwo.

PJ Bupati Mojokerto M. Ardi Prastyawan menandatangani berita acara dihadapan Pakde Karwo.

Gubernur berkumis tersebut.

Pelantikan Pj juga diikuti para istri Pj Bupati dan Wali Kota, sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) di daerah masing-masing, Ikhfina Mustofa Kamal Pasa, menyerahkan estafet kepemimpinan PKK kepada istri Pj Bupati Mojokerto, Setianti Ismaningsih Ardi. Sumpah jabatan dan pelantikannya diamanatkan langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Nina Soekarwo, yang juga merupakan Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Jawa Timur.

“PKK bukan sekedar organisasi

wanita, tapi sebuah peran penting dalam mengemban tugas mulia di tengah masyarakat, PKK ibarat ‘tangan Posyandu’. Ibu Ikhfina Mustofa Kamal Pasa yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, sumbangsihnya sangat baik dalam pelaksanaan dan visi misi PKK di Kabupaten Mojokerto, terutama di bidang kesehatan yang sangat familiar dengan dunia beliau. Saya berharap Ibu Setianti Ismaningsih Ardi selaku Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto yang baru, bisa meneruskan perjuangan kita bersama-sama,” doa Nina.Q kar,adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Kebakaran Meningkat, PMK Minta Mobil Tambahan Malang, Bhirawa Dampak kemarau panjang tahun 2015 ini, mengakibatkan angka kebakaran di Kota Malang meningkat tajam. Karena itu PMK mengajukan mobil tambahan pada APBD 2016 mendatang.

Data yang disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) PMK Kota Malang menyebut sejak Januari-Oktober 2015 ini sudah terjadi 64 peristiwa kebakaran.

Kepala UPT PMK Kota Malang Suharto akhir pekan kemarin mengatakan jumlah kebakaran naik tajam dibandingkan angka kasus kebakaran pada 2014 lalu.

Sepanjang 2014, data dari UPT PMK Kota Malang menyebutkan hanya ada 57 kasus kebakaran sedangkan tahun 2015 sudah ada 64 kasus kebakaran.

“Sekarang masih Oktober. Masih ada dua bulan lagi November dan Desember.

Perkiraan musim kemarau masih berlangsung dan memungkinkan angka kebakaran masih bertambah,”ujar Suharto.

Hanya saja, pihaknya memastikan dalam kebakaran tersebut, tidak ada korban jiwa. Kasus kebakaran hanya menyebabkan kerugian materiil saja.

Dari 64 kasus kebakaran yang terjadi hingga Oktober 2015 ini nilai kerugiannya mencapai Rp 51 miliar. Pada musim kemarau panjang ini, kasus kebakaran paling banyak terjadi di rumpun bambu dan lahan kosong. Karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat hati-hati membakar sampah di lahan kosong yang berdekatan dengan pohon bambu. Karena jika membakar sampah sembarangan akan berakibat fatal.

Menurutnya, intensitas kebakaran di Kota Malang dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Sayangnya fasilitas untuk mencegah kebakaran masih belum maksimal. Sekarang ini, UPT PMK Kota Malang hanya memiliki 8 unit mobil pemadam kebakaran.

Dari 8 unit mobil pemadam kebakaran yang ada, hanya 6 unit mobil saja yang fungsinya masih optimal. Walaupun mobil pemadam kebakaran itu sudah berumur tapi pemanfaatanya tetap dioptimalkan.

“Pengadaan terakhir pada tahun 2004 lalu. Sebenarnya armada yang kami miliki sudah saatnya peremajaan.

Karena tingkat kebakaran di Kota Malang cukup tinggi,”imbuhnya.Q mut

Wali Kota Ajak Bersihkan Gorong-gorong Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhammad Anton mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kota Malang untuk melakukan kerja bakti dalam menghadapi musim hujan yang akan segera tiba.

Bahkan secara khusus walikota yang kerap disapa Abah Anton, langsung terjun bersama anggota TNI, Polri, dan warga melakukan kerja bakti bersihbersih sungai di RW 7 dan RW 8 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Ahad pagi 25/10 kemarin.

“Musim hujan akan segera tiba, makanya kita harus menggalakan kerja bakti bersihbersih sungai itu untuk mengantisipasi banjir dilingkungan kita, saat musim hujan turun nanti,”tutur Abah Anton.

Kawasan RW 7 dan RW 8 selama ini menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Wilayah tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Di tengahtengah permukiman warga terdapat sungai. Bangunan rumah warga berada disepangjang bantaran sungai. Selain terjadi penyempitan lebar sungai, adanya perilaku warga yang membuang sampah sembarangan menyebabkan pendangkalan sungai. Otomatis ketika musim hujan, air sungai meluap ke permukiman warga, maknya untuk mengantisipasinya adalah dengan cara bekerja bhakti bersama.

Menurut Abah Anton, kerja bakti ini sebagai upaya mengurangi banjir di wilayah Kelurahan Bareng, khususnya di RW 7 dan RW 8. Setiap musim hujan, warga selalu mengeluh kebanjiran.

Namun pihaknya berharap diwililayah lain, masyarakat bahu membahu melaksanakan kegiatan serupa.

“Pendangkalan sungai ini juga akibat ulah warga sendiri. Mereka membuang sampah di sungai. Kami menghimbau ke warga agar mengubah prilaku buang sampah ke sungai,” kata Anton.

Menurutnya, kerja bakti saja tidak cukup untuk mengatasi masalah banjir di di Kota Malang. Ke depan, lanjutnya , Pemkot Malang akan membangun sumur injeksi di kawasan rawan banjir termasuk di Kelurahan Bareng. Sumur injeksi ini berfungsi mengurangi volume air di sungai ketika musim hujan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono, mengatakan banjir di sungai Bareng disebabkan karena sungi ini menampung air dari beberapa wilayah di Kota Malang, mulai dari Galunggung, Sumbersari, dan Pulosari. Kalau terjadi penyempitan dan pendangkalan di sungai Bareng otomatis air meluap ke rumah warga.

Dikatakannya, sebenarnya Pemkot Malang sudah menyiapkan gorong-gorong di wilayah Jl Bondowoso-Jl Tidar untuk mengurangi volume air yang mengalir ke sungai Bareng. Tetapi, sampai sekarang proyek pembangunan gorong-gorong di Jl Bondowoso-Jl Tidar belum selesai. Tahun depan, lanjuitnya DPUPB akan melanjutkan proyek gorong-gorong di Jl Bondowoso-Jl Tidar. Pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 16 miliar untuk menyelesaikan proyek itu. Kalau goronggorongnya sudah selesai, banjir di wilayah Bareng bisa teatasi. Q mut

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

DPRD Rekomendasi Penyegelan BTS Dishubkominfo Merasa Tidak Miliki Wewenang Kab Malang, Bhirawa Anggota DPRD Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menindak tegas kepada operator Base Transceiver Station (BTS) yang hingga sekarang belum membayar retribusi. ”Kami sudah meminta Pemkab Malang agar BTS yang berdiri di wilayah Kabupaten Malang dengan sengaja tidak membayar retribusi atau pajak, untuk segera dilakukan penyegelan terhadap tower BTS,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho, Minggu (25/10), kepada wartawan.

Menurut dia, penarikan retribusi pada pemilik BTS sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Restribusi Jasa Umum. Meski sebelum adanya peraturan baru, pemerintah berhak menarik restribusi dengan berdasarkan aturan lama.

“Sehingga Pemkab Malang menarik restribusi pada bangunan BTS itu sudah tepat dan benar,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pemilik BTS tidak mau membayar restribusi, maka hal ini yang dirugikan adalah Pemkab Malang. Karena yang pasti akan kehilangan pendapatan pajak, yang seharusnya masuk ke kas daerah. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, harus selalu berkoordinasi, agar BTS yang tidak membayar restribusi bisa dilakukan tindakan tegas, dan jika masih bandel pemilik BTS tidak mau membayar pajak, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus berani mensegel menara BTS. Sementara itu, Sekretaris

anas bachtiar/bhirawa

Tim juri saat melakukan penilaian dalam ajang Lomba Cipta Menu yang diadakan di Kota Batu.

Dorong Warga Tak Bergantung pada Beras Batu, Bhirawa Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu mendorong warga Kota Batu untuk memapu memanfaatkan potensi bahan makanan pengganti beras dan tepung terigu. Hal ini dilakukan dengan mengadakan Lomba Cipta Menu yang digelar di Balai Desa Punten pada Jumat (23/10) lalu. Dalam lomba tersebut makanan berbahan tiwul yang ditampilkan tim dari PKK Desa Pendem mampu menjadi juaraI. “Makanan berbahan tiwul yang kita namakan Tiwul Armada Bambu ini kita siapkan sebagai makanan siang keluarga. Menu ini kita damping dengan bobor leko dan es dereng bugren,”ujar anggota tim Desa Pendem, Siti Fatimah. Sedangkan untuk makan pagi mereka menampilkan Nasi Goreng Siasat

Derata dan makan malamnya Kendang Sambal Ubi. Dengan mampu meraih tangga juara I, maka tim PKK Desa Pendem berhak untuk mewakili Kota Batu dalam ajang yang sama di tingkat Propinsi Jatim. Selama berkiprah dalam lomba tingkat propinsi, Tim Kota Batu telah beberapa kali menyabet juara tingkat ketagori. Yaitu, pada tahun 2012 menyabet juara kategori makanan pendamping ASI, sedangkan tahun 2013 menjadi juara kategori kreativitas.

Diketahui, dalam lomba Cipta Menu Kota Batu lalu, diikuti oleh 24 tim dari perwakilan desa/ kelurahan. Adapun untuk dewan juri terdiri dari 3 orang dari tokoh yang bergelut di bidang makanan dan gizi. “Mereka yang menjadi juri adalah Kepala Gizi pada Rumah Sakit Paru Batu,

guru tata boga di SMKN2 Batu, dan seorang lagi dari pengusaha makanan di Kota Batu,”ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu, Wiwik Nuryati.

Dikatakan Wiwik, dengan pengadaan Lomba Cipta Menu ini, diharapkan warga Kota Batu memiliki kemampuan dan ketahanan dalam penyediaan makanan pokok bergizi bagi keluarganya. Hal ini perlu dipersiapkan agar warga tetap bisa menyediakan makanan bergizi ketika mereka mengalami kekurangan bahan makanan pokok, beras.

“Karena itu dalam ajang lomba kali ini syarat yang diberikan adalah tidak boleh menggunakan beras dan tepung terigu.

Tetapi mereka garus menggunakan bahan makanan lain yang mudah didapatkan di sekitar kita,”pungkas Wiwik. Q nas

Panwas Nilai Ziarah Dewanti – Masrifah Langgar Zona Kampanye Kab Malang, bhirawa Kegiatan pasangan calon nomor 2 Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi ziarah ke ziarah ke makam KH M Thohir, pendiri NU Malang di komplek pondok Bungkuk Singosari sekaligus memperingati Hari Santri Nasional pada Kamis (22/10) dianggap melanggar zona kampanye karena dilakukan di luar zona kampanye.

Pasangan calon ini mendapat panggilan dari Panwascam Singosari pada, Jumat (23/10) pukul 15.00. Tim Pemenangan Paslon yang diusung PDIP ini akhirnya mendatangi Panwascam Singosari, namun ditolak karena yang diundang Paslonnya. Yang datang mewakili paslon ini adalah Bambang Siswanto selaku LO paslon.

Karena paslon tidak datang, maka dikirim lagi surat panggilan kedua pada Sabtu kemarin (24/10). Surat sudah dititipkan sekalian ke

Bambang Sis. “Yang kami panggil paslonnya, bu Dewanti sama bu Masrifah.

Sehingga tidak bisa diwakili LO-nya,” ujar George da Silva dari Panwaslih Kabupaten Malang kepada Bhirawa.

Untuk undangan kedua dilaksanakan di kantor Panwascam Poncokusumo. Ini sebagai bentuk jemput bola karena kegiatan paslon sedang di wilayah tersebut dan kesepakatan.

Dijelaskan kegiatan ini melanggar karena selain ke makam, juga ada kegiatan silahturahmi ke ponpes Al Islahiyah. Tim paslon membawa mobil branding dan blusukan ke rumah warga.

“Kami punya foto dan video,” ujar George. Namun, Dewanti dan Masrifah memilih nggak datang memenuhi undangan Panwas dan memilih kampanye di Poncokusumo. Terkait hal itu,

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko memilih tetap berkampanye dengan meresmikan posko Dewi Sri Poncokusumo dan mengabaikan undangan Panwas.

Panwas akhirnya akan melanjutkan pengaduan tersebut dan melakukan kajian untuk menerbitkan rekomendasi.

Sementara itu, Tim Pemenangan Dewanti - Masrifah menilai Panwas kabupaten Malang dan Panwascam Singosari dianggap tidak profesional dalam bekerja dan terkesan hanya asal mencari-cari masalah. Bagyo prasasti prasetyo, Ketua Tim Relawan Pemenangan Dewanti Masrifah menyebut, panwascam singosari memanggil paslon no 2 karena ziarah trsebut dilakukan tidak pada zona kampanye. Saat itu zona kampanye paslon no 2 di Zona B, sementara Singosari masuk Zona A. “Ziarah ini sama sekali tidak mngandung unsur kampanye.

Paslon kami ingin menghormati tokoh-tokoh pendahulu NU dan kalangan pesantren di Malang, bertepatan dengan hari santri nasional,” tuturnya.

Saat berziarah, Dewanti dan Masrifah datang sendirian tanpa membawa tim pemenangan atau pengurus partai. Di area makam banyak masyarakat setempat yang kemudian mengerubuti Dewanti dan Masrifah.

Ditambahkan Paslon ini diantar ke makam oleh pengasuh ponpes Al Islahiyah, Hj Anisah Mahfudz atau ning Anis, yang tempat tinggalnya berdekatan dengan makam Mbah Bungkuk.Q sup

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang Untung Sudarto menjelaskan, jumlah bangunan tower proveder atau BTS berdasarkan data di Dishubkominfo tahun 2014, sebanyak 441 tower, dan pada tahun 2015 ini ada 24 pengajuan dari beberapa perusahaan telekomunikasi untuk membangun tower proveder, namun hingga kini masih dalam kajian Dishubkominfo.

Terkait BTS yang hingga kini belum membayar restribusi kepada Pemkab Malang, kata dia, Dishubkominfo tidak memiliki kewenangan dalam menindak.

Sebab, Dishubkominfo hanya memberikan rekomendasi terkait adanya site plant atau area yang boleh didirikan bangunan tower.

Karena untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) harus ada rekomedasi dari dinasnya. Selain pemilik BTS, lanjut Untung, jika ingin mendirikan menara BTS di wilayah Kabupaten Malang, tidak hanya harus mendapatkan remomendasi dari Dishubkominfo saja, namun juga harus ada rekomendasi dari TNI Angkatan Udara (AU) yang dalam hal ini Landasan Udara (Lanud) Abdurachaman Saleh Malang.

“Dan ketika ada salah satu BTS yang tidak memiliki izin atau tidak membayar restribusi, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan Dishubkominfo,” tegasnya.Q cyn

KPU Dinilai Tak Profesional Kab Malang, Bhirawa KPU Kabupaten Malang dinilai telah merugikan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dengan keputusannya membatalkan satu sesi agenda debat publik. Tak hanya kali ini KPU membuat keputusan kontroversial, selain merilis survey yang merugikan paslon, kegiatan Deklarasi Kampanye Damai juga sempat diundur.

Agenda debat yang dijadwalkan 28 Oktober dan 10 Nopember sudah dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Malang. Pihak KPU juga telah mensosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya kepada semua perwakilan paslon dan masyarakat. Tetapi nyatanya, debat 28 Oktober dicoret dan hanya menyisakan sekali debat, yaitu 10 Nopember.

“KPU telah melanggar keputusannya sendiri seperti dalam keputusan KPU KabupatenMalang nomor 276/ KPTS/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang jadwal kampanye, jelas-jelas disebut bahwa debat publik atau debat paslon dilakukan dua kali, yakni tgl 28 Oktober dan 10 November 2015,” kata Bambang Siswanto, LO Pasangan calon nomor urut dua Dewanti Rumpoko -Masrifah Hadi, Sabtu (24/10).

Namun katanya, dalam rapat koordinasi tanggal 22 Oktober 2015 lalu, KPU menyatakan secara sepihak bahwa debat publik tanggal 28 Oktober 2015 ditiadakan sehingga debat hanya digelar sekali, yakni pada 10 November 2015.

“Alasannya, keterbatasan anggaran pilkada padahal KPU sebelumnya telah mengundang kami dan membahas teknis debat tanggal 28. Tiba-tiba dibatalkan tanpa berkoordinasi dengan kami,” lanjutnya.

Alasan anggaran yang dimaksud menurutnya tidak masuk akal karena mestinya sebelumnya sudah dianggarkan. “Kalaupun kurang, kan bisa melakukan revisi dan itu wajar dalam Pilkada,” imbuhnya. Q sup

Festival Kelud 2015

Lakukan Ritual Sesaji sebagai Pelestarian Budaya Bangsa Agenda tahunan Kabupaten Kediri, Festival Kelud 2015 dibuka dengan tradisi arak-arakan dan ritual sesaji di Gunung Kelud di bulan Suro tanggalan Jawa oleh masyarakat sekitar. Ribuan pengunjung Sabtu lalu memadati area kawasan gunung Kelud untuk melihat kegiatan tersebut.

Dalam Sesaji Gunung Kelud yang berupa palawija hasil bumi ini diarak mulai dari lereng Kelud hingga mencapai kawah Gunung Kelud. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk syukur atas semua limpahan hasil bumi selama satu ini.

Dikatakan Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan, kegiatan ritual tersebut merupakan suatu bentuk kearifan budaya lokal yang bercermin pada salah satu Legenda Kediri yaitu tentang Putri Raja Kediri nan cantik jelita bernama Dewi Kilisuci.

Ritual Sesaji Gunung me-

rupakan adat istiadat atau budaya turun temurun dari nenek moyang warga Kelud yang harus dilestarikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa “Selanjutnya dengan ungkapan rasa syukur tersebut akan diberikan perlindungan dan keselamatan dari segala mara bahaya serta diberikan kenikmatan dan kemakmuran oleh Allah SWT,” Kata Kabag Humas.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Samporno dalam sambutannya mengatakan bahwa sinergisitas antara Ritual Se-

saji Gunung Kelud yang dikemas dalam Festival Kelud diharapkan tidak mengurangi kesakralan sebuah tradisi.

“Namun diharapkan justru dapat menjadikan peningkatan kunjungan wisata di Gunung Kelud, sehingga dengan demikian dapat berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar Lereng Kelud dan Masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya. Ujar Sampurno.

Selanjutnya Prosesi terakhir Ritual Sesaji Gunung Kelud dilakukan dengan membawa seluruh sesajian menuju ke atas Gunung Kelud dengan berjalan sekitar 2 Km sampai di Jembatan Gladak oleh sesepuh dan pinisepuh warga Gunung Kelud yang diikuti seluruh pengiring.

Di Jembatan Gladak ini para sesepuh dan pinisepuh me-

Arak arak pembukaan festival kelud 2015 dengan larung sesaji. lakukan do’a bersama sebelum menyantap hidangan bersama masyarakat yang mengikuti Ritual Sesaji Gunung Kelud.

Selama dua hari lalu kawasan Gunung Kelud akan ada beberapa pertunjukan seni. Diawali arak-arakan se-

saji, pemutaran video dokumenter pasca Kelud Erupsi, pameran dan Bazar UMKM, campursari, jaranan, wayang kulit, live musik serta festival jaranan anak tingkat SD seKabupaten Kediri yang berlangsung di rest area Gunung Kelud. Q adv

Senin Pon 26 OKTOBER 2015

LINTASAN

Sulsel Loloskan Satu Atlet ke PON 2016 Makassar, Bhirawa Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan meloloskan satu atletnya ke PON 2016 setelah tampil menjanjikan di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Cirebon, Jawa Barat, 20-29 Oktober 2015.

Manajer Biliar Sulsel, Felix saat dihubungi dari Makassar, Minggu, mengatakan satu atlet yang sudah dipastikan tampil di PON 2016 itu atas nama Muhammad Jamil yang tampil di kategori bola sembilan.

"Kita bersyukur dengan keberhasilan ini. Mudah-mudahan tiket PON yang direbut Muhammad Jamil semakin meningkatkan motivasi atlet lain yang baru akan berlaga malam ini," katanya.

Mengenai pencapaian Muhammad Jamil, kata dia, memang sudah terlihat sejak pertandingan pertama karena atlet asal Makassar itu memang mampu tampil konsisten sepanjang pertandingan.

Selain Muhammad Jamil, kata dia, POBSI Sulsel juga masih memiliki peluang lolos dari tiga atlet lainnya yakni pada kategori bola delapan serta bola 15 yang diperkuat Dedy Tungka dan Riski yang merupakan atlet asal Palopo, Sulsel.

"Kami tentu berharap pencapaian ini memberikan efek positifi bagi penampilan atlet yang lain saat pertandingan nanti," jelasnya.

Menghadapi Pra-PON 2015, POBSI Sulsel menurunkan tujuh pebiliar yang diharapkan meraih tiket PON 2016 itu masing-masing Cherry (Pangkep), Amiruddin (Barru), M Jamil (Makassar), Ahmad Riswan (Wajo), Dedy Tungka (Luwu Utara), M Kendeng (Luwu) serta Adi Risky dari Palopo.Q ant

410 Karateka Bersaing di Kejurnas Medan,Bhirawa Sebanyak 410 karateka dari 33 provinsi di Indonesia bersaing menjadi yang terbaik pada kejuaraan nasional/Prakualifikasi PON cabang olahraga karate di Medan, 25-27 Oktober 2015.

Ketua PB FORKI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Medan, Minggu, saat membuka kejurnas tersebut mengatakan, even itu merupakan salah satu program PB Forki yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet setiap propinsi, sekaligus ajang memperebutkan tiket menuju PON 2016.

"Selain ajang persaingan para atlet di tingkat nasional, sekaligus untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang selanjutnya dibina secara berjenjang dalam persiapan menuju even yang lebih tinggi, seperti Asian Games 2018 mendatang," katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh atlet yang berlaga untuk tetap menjunjung sportivitas dan mengutamakan rasa persaudaraan, serta menghormati keputusan juri.

"Saya mengajak para atlet, juri, dan seluruh pihak bekerja sama demi menyukseskan acara ini, dengan menjunjung tinggi sportivitas baik saat kompetisi mau pun di luar kompetisi. Namun harus dilandasi kejujuran dan akal sehat serta menghormati sepenuhnya keputusan wasit," katanya.

Diakuinya, dalam suatu kompetisi, kemenangan memang hal penting yang harus dicapai seorang atlet, apalagi kejuaraan kali ini menentukan lolos tidaknya seorang atlet ke PON. Akan tetapi, ia mengatakan lebih penting melakukan penampilan terbaik dengan melakukan dedikasi persaudaraan.Q ant

KONI: Butuh Dukungan Semua Pihak Sukseskan Pora Banda Aceh,Bhirawa Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Aceh Besar, Saifuddin Yahya menyatakan butuh kerja sama dan dukungan semua komponen sukseskan Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2018 di kabupaten itu.

"Kerja keras kita bersama, Insyaallah kita akan menjadi tuan rumah PORA tahun 2018 dengan menargetkan yakni sukses penyelenggaran dan sukses prestasi," katanya di Aceh Besar, Minggu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela pelantikan sebagai Ketum KONI Aceh Besar oleh Ketua Umum KONI Aceh Muzakir Manaf di di Aula SMKN Al-Mubarkeya Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Ia meyakini bahwa atlet Aceh Besar akan mampu memberikan prestasi gemilang untuk daerah dari berbagai cabang olahraga.

"Saya berharap dukungan dan partisipasi semua pihak untuk bersama-sama memajukan olahraga di Aceh Besar," katanya.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah mengatakan Alhamdulillah, pada 2018 nanti, Aceh Besar ditunjuk selaku tuan rumah PORA. Menurut dia,dukungan semua pihak tentu saja sangat penting, sehingga Aceh Besar dapat menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus mampu menjadi juara umum dalam even bergengsi tingkat Provinsi Aceh tersebut.

Dalam pelantikan pengurus KONI Aceh Besar masa bakti 2015-2019 tersebut turut hadir diantaranya unsur Forkopimda Aceh Besar, Ketua Harian KONI Provinsi Aceh Kamaruddin (Abu Razak) Wakil Wali kota Banda Aceh H Zainal Arifin, sejumlah anggota DPRA Dapil I, tokoh-tokoh olahraga dan tokoh masyarakat Aceh Besar seperti H Zainuddin Hamid, H Anwar Ahmad, H Rusli Muhammad, T Rayuan Sukma dan H Musa Bintang.Q ant

OLAHRAGA

9

Pra PON Basket Wilayah II

Tim Puteri Jatim Sapu Bersih Poin Surabaya, Bhirawa Tim basket puteri Jatim berhasil menyapu bersih laga di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) wilayah II yang digelar di Banten 23-25 Oktober.

Pada laga yang digelar di GOR Basket UPH Karawaci, Banten, tim puteri Jatim berhasil menaklukkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 89-43. Selanjutnya mereka menang atas Banten 95-49. Terakhir Henny Sutjiono dan kawan-kawan menang atas Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan skor 6644.

Tiga kemenangan ini menjadikan tim puteri Jatim terbaik di Pra PON wilayah II atau zona Jawa. Mereka membuktikan diri bahwa tak hanya tiket PON yang dikejar, melainkan juara juga menjadi target yang dicanangkan.

Manajer tim basket PON Jatim Kuswandono berharap prestasi yang mereka raih ini dapat perhatian dari KONI Jawa Timur. Pasalnya di PON nanti lawan akan lebih berat lagi, sehingga dukungan untuk meningkatkan kemampuan para pemain sangat diperlukan. “Hasil ini menjadi pembuktian kalau Jatim itu bisa juara. Harapannya, prestasi ini bisa diperhatikan oleh KONI Jatim,” harap Kuswandono.

Sementara itu di laga terakhirnya, tim puteri Jatim harus berjiaku sebelum mengalahkan DKI Jakarta. Di awal

kuarter mereka tertekan sehingga kalah dengan skor 11-14.

Anak-anak Jatim frustasi setelah mereka dijaga penuh.

DKI Jakarta menerapkan pertahanan dengan tak-tik zone defense.

Namun Jatim berusaha keluar dari tekanan. Hasilnya di kuarter kedua mereka berhasil membalik keadaan menjadi 27-26 untuk keunggulan Jatim. Meskipun beberapa pemain menjadi korban lantaran banyak melakukan foul.

Selepas half time, nampaknya strategi pelatih Jatim untuk memaksimalkan shooter berhasil. Tembakan tiga angka dari pemain Jatim menghujani jaring DKI Jakarta.

Ini membuat Jatim unggul 4637.

Kemenangan bisa diamankan di kuarter terakhir. Meskipun DKI Jakarta juga berusaha mengejar dengan mengandalkan beberapa bintang lewat dua bintang timnas Indonesia Rohtriastari dan Agustin Elya Gradita Retong. Namun mereka akhirnya menyerah dengan margin 22 poin (44-66).

“Kuarter pertama memang masih tertekan, masih membaca permainan lawan. Teman-teman belum dapat feel permainan jadi tertinggal.

Selain itu karena kami terlalu

ist

Tim putri Jatim berhasil menyapu bersih tiga laga yang digelar di wilayah II termasuk menaklukkan DKI Jakarta. tegang saja,” ucap sang kapten Henny Sutjiono.

Pada pertandingan lawan DKI Jakarta, beberapa pemain Jatim tampil gemilang.

Diantaranya Pauline Clara Ananta menjadi pemain kunci

dengan mencetak double-double (23-13). Disusul Annisa Widyarni yang menyumbang 16 poin ditambah 7 rebound.

“Saya bersyukur bisa menang. Sebenarnya pada pertandingan saya diinstruksi-

kan pelatih untuk mencoba menembak tiga angka, ternyata masuk. Jadi itu kontribusi saya hari ini. Selain itu permainan teman-teman juga bagus,” ujar Pauline Clara Ananta. Q wwn

Ratusan Peserta Menembak Ramaikan Piala Dandim Cup 2015

ist

Jatim tetap optimistis bisa meraih tiga emas PON Jabar 2016 untuk nomot kuda pacu.

Kuda Pacu Jatim Potensi Raih Tiga Emas di PON Surabaya, Bhirawa Penprov Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (Pordas) Jatim optimistis untuk nomor kuda pacu bisa meraih tiga emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. Karena prestasi kuda pacu Jatim sudah beberapa kali meraih juara di level nasional.

Ketua Pordasi Jatim, Moch Rui mengatakan potensi Jatim pada cabang olahraga (cabor) berkuda tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Namun tetap, kontingen tuan rumah menjadi kuda hitam yang patut di waspadai.

"Ada Jabar dan Jateng yang patut kami waspadai, namun saya yakin dengan sering mengikuti kejuaraan akan mampu mengunggulinya," ujar Moch Rui kepada wartawan usai menyaksikan pertandingan kejuaraan nasional (Kejurnas) Menpora Cup 2015, Minggu (25/10) di Pasuruan.

Potensi Jatim, lanjut Rui, dari kelas E hingga C (E-D-C) tidak ditemui kendala yang cukup signifiikan. Namun, akan ada sedikit perombakan pada kelas A

nantinya yang akan menjadi planing di H-1th ini. "Untuk kelas A long (sprint panjang.red) kita masih sulit dan butuh asupan atlet dan kuda yang berpotensi pada kelas itu, dan semoga di kejuaraan sore ini kita bisa dapatkan" tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusannya untuk dapat meraup 3 medali emas yang ditargetkan KONI pada PON nanti, Pordasi jatim akan memfasilitasi lahan dan pemeliharaan khusus untuk kuda-kuda berpotensi yang telah terpilih.

"Perkiraan waktu PON yang kurang 5 bulan nanti akan saya pilih langsung dan akan mendapatkan peliharaan khusus dari kami," pungkasnya.

Pada PON 2016, cabang olahraga (Cabor) berkuda rencananya melombakan 15 nomor. Rinciannya, lima nomor pacuan yang dilombakan, yakni Kelas A Terbuka jarak 2.200 m, Kelas B Terbuka jarak 1.300 m, Kelas C Terbuka jarak 1.600 m, Kelas D Terbuka jarak 1.400 m, Kelas E Terbuka jarak 1.200 m. Q wwn

Situbondo, Bhirawa Ratusan peserta menembak se-Provinsi Jatim ikut meramaikan ajang lomba memperebutkan Piala Dandim Situbondo Cup, Minggu pagi kemarin (25/10).

Acara yang baru pertama digelar pada penghujung tahun itu secara resmi dibuka Sekda Syaifullah bersama Dandim Situbondo, Letkol Polsan Situmorang dikomples latihan menembak dibukit gunung Kotakan, kemarin. Ikut serta meramaikan diantaranya para peserta berikut jajaran Pengurus Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Cabang Situbondo dan Pov. Jatim.

Dalam sambutannya Dandim Situbondo Letkol Pol-

san Situmorang, mengatakan, event lomba menembak selain untuk memeriahkan perayaan HUT TNI yang ke 70, juga untuk memperebutkan Piala Dandim Cup 2015. Untuk peserta lomba, lanjut mantan Komandan Dodiklatpur Jayapura Papua itu, diikuti ratusan peserta se Prov.

Jawa Timur. “Kami mendukung penuh event ini,” tandas Dandim Polsan.

Masih kata Dandim Polsan, ajang lomba menembak tahun ini sengaja di gelar di Kab Situbondo, karena bertujuan untuk mencari bibit bibit baru penembak handal yang ada di Kota Santri.

Selain itu, urai Dandim Polsan, penyelenggaraan lomba menembak untuk

sawawi/bhirawa

Sekda Situbondo Syaifullah bersama Dandim 0823 Situbondo, Polsan Situmorang saat melakukan uji coba menembak pada peresmian Dandim Cup di komplek Perbakin, di Desa Kotakan, kemarin.

memiliki wakil yang akan diproyeksikan pada even lokal, regional, PON, Sea Games maupun Olimipade.

“Ini nanti yang terpilih akan diikutkan dalam lomba event yang lebih tinggi,” jelas Pria asli Sumatera Utara itu.

Sementara Witono, Ketua Perbakin Situbondo, menandaskan, ajang Dandim Cup 2015 diikuti oleh sedikitnya 500 peserta yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota se-Jatim. Dalam event menembak ini, terang Witono, panitia menyediakan sejumlah katagori, diantaranya, senjata api/ senapan angin 50, air folmet, katagori 22 meter dan jarak 100 meter. “Dalam event lomba menembak kali ini, animo peserta sangat luar biasa karena sampai melebihi 500 orang,” papar Witono.

Dalam peresmian Piala Dandim Cup 2015, Sekda Syaifullah beserta jajaran pimpinan SKPD juga ikut ambil bagian dalam uji coba kemarin. Pun demikian Dandim Polsan Situmorang sempat adu nyali dengan salah atlit penembak terbaik asal Kota Situbondo, Eko Bambang. Pria yang kesehariannya sebagai staf Bakesbangpol Kab Situbondo itu tercatat sebagai penembak dengan segudang prestasi. “Dalam 14 detik kami sanggup menembak dengan tepat sasaran belasan titik koordinat,” pungkas Eko, yang pernah meraih juara I dan Juara II tingkat Kab Situbondo. Q awi

Banyuwangi Gelar Lomba Lari Estafet 5 X 80 M Antar SD/MI Banyuwangi Bhirawa Klub Atletik Lare Osing Banyuwangi bekerja sama dengan Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), KONI dan Dinas Pendidikan kabupaten Banyuwangi menggelar Lomba Lari Estafet 5 X 80 Meter untuk Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) se Banyuwangi di lapangan Atletik GOR Tawangalun Banyuwangi.

Menurut Ayub Hidayat, Ketua Pengkab PASI Banyuwangi, kejuaraan yang digelar selama dua hari (24-25 Oktober) diikuti oleh sekitar 525 peserta yang masuk dalam 105 tim putra-putri yang berasal dari siswa SD/MI se Kabupaten Banyuwangi.

Adapun salah satu tujuan dilaksanakan lomba, imbuh Ayub adalah untuk menggali potensi dan mencari bibit-

bibit muda berbakat pelari muda Banyuwangi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai even lomba lari yang digelar di tingkat Jawa Timur maupun untuk level Nasional.

Selanjutnya Ayub menambahkan mengingat tidak semua peserta memiliki sepatu khusus lari sehingga panitia penyelenggara memaklumi apabila dalam even yang digelar sebagian besar peserta tidak bersepatu pada saat mengikuti lomba.”Untuk tahap awal kami memaklumi apabila peserta tidak bersepatu dalam berlomba. Namun secara perlahan kami akan memberikan pemahaman kepada para peserta tentang tip aman dan sehat untuk oleh raga lari termasuk penjelasan bahayanya apabila berlari tanpa menggunakan sepatu,”ujar Ayub Hidayat.

Sementara Joko Sudargo,

Wakil Ketua Pengprov PASI Jawa Timur menyatakan, lomba lari Estafet 5 X 80 Meter untuk tingkat SD/MI merupakan yang pertama kali digelar di Jawa Timur bahkan mungkin di Indonesia.”Kami menyambut positif dan memberikan apresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh pembina atletik di Banyuwangi. Mudahmudahan kabupaten /kota lain bisa mencontoh Banyuwangi dalam membina dan mengembangkan olah raga Atlletik, khususnya d nomor lari,”tegas Joko Sudargo.

Menurut Joko Sudargo, sampai saat ini Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang tangguh dan mampu memunculkan potensi dan bakatbakat muda pelari yang mampu menjadi tulang punggung tim Atletik Jawa Timur. Termasuk dalam Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Jawa

Barat mendatang ada beberapa pelari binaan Banyuwangi yang masuk tim PON Jawa Timur.

Setelah dilaksanakan lomba selama dua hari, menurut Agus Sujiyono, ketua Panitia Pelaksana Lomba Lari Estafet 5 X 80 Meter se Banyuwangi, tampil sebagai juara pertama kelompok putra adalah tim SD Negeri 2 Tukang Kayu dengan catatan waktu (00:01: 02: 03) , kemudian juara kedua diraih oleh SD Negeri 4 Penganjuran A (00:01:03:47) dan selanjutnya posisi juara tiga ditempati oleh SD Negeri Kepatihan A (00:01:04:10).

Selanjutnya juara ke empat hingga ke delapan adalah; SDN Blambangan Muncar, SDN 1 Rogojampi, SDN 2 Karangrejo A, SDN Model Banyuwangi A dan SDN 1 Kalirejo Banyuwangi.

Sedangkan untuk kelompok

SD/MI putri lanjut Agus, Juara I diraih oleh SDN 4 Kradenan Purwoharjo dengan catatan waktu 1 menit 06 deti, Sementara Juara II diduduki SDN 1 Kalibaru Kulon waktunya 1 menit 07 detik. Sedangkan posisi ketiga ditempati SDN Kepatihan Banyuwangi A dengan catatan waktu 1 menit 10 detik. Selanjutnya juara IV hingga VIII berhasil diraih oleh SDN Kedung Gebang, SDN 1 Rogojampi, SDN Glagah, SDN Karangrejo dan SDN Dasri kecamatan Tegalsari Banyuwangi.”Selain mendapatkan trophy dan piagam penghargaan, Juara I mendapatkan uang pembinaan 2,5 juta, Juara II masing-masing 1,5 juta, Juara III mendapatkan 1 jt. Sedangkan juara 4 hingga 8 masing-masing tim mendapatkan uang pembinaan 500 ribu rupiah,”jelas Agus Sujiyono. Q mb12

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Unilever Ajak Murid SD Tanam 5.000 Pohon Bakau

Surabaya, Bhirawa PT Unilever Indonesia, Tbk, kembali menggelar Unilever brightFuture Volunteer Day dengan mengajak sekitar 700 orang untuk berpartisipasi menjadi relawan brightFuture. Relawan yang terdiri dari masyarakat dan karyawan Unilever Indonesia ini akan melakukan penanaman 5,000 pohon bakau serta memberikan edukasi mengenai lingkungan kepada lebih dari 1.200 siswa sekolah dasar serta warga setempat di Jakarta (3 Oktober), Makassar (10 Oktober), Yogyakarta (17 Oktober), Surabaya (24 Oktober) dan Medan (31 Oktober). Maria Dewantini Dwianto, yang kerap disapa Mia, selaku Head of Corporate Communications PT Unilever Indonesia, Tbk menjelaskan, dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan, seperti mencairnya lapisan es, meningkatnya permukaan laut atau cuaca ekstrim yang mengakibatkan tertundanya panen. “Perubahan iklim dapat diatasi jika masyarakat memahami pentingnya melindungi lingkungan,” katanya, MInggu (25/10) Berbagai hal dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan hutan bakau merupakan salah satunya.

Bakau memiliki banyak manfaat untuk melindungi ekosistem perairan, memberikan perlindungan dari abrasi, angin kencang serta tsunami, dan hasil akhirnya juga dapat memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar. “Dengan begitu banyak keutamaan, sudah seharusnya hutan bakau dipelihara dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” Mia menambahkan. Q ma

Dua Tahun Gas PT GFI Dicuri, Kerugian Capai Rp 10 Miliar Tuban, Bhirawa Tak sadar, hampir dua tahun PT Gassuma Federal Indonesia (GFI), pengelola gas buang dari Blok Tuban, di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dikabarkan mengalami kerugian karena pencurian gas. Kerugian tersebut terungkap mulai 10 September 2015 lalu. Ketika ada satu mobil truck tangki yang sedang melakukan pengisian gas CNG (LPG) di lokasi pengisian milik Gassuma, yang berada di Dusun Dadakan, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

Mobil ini diduga telah melakukan pengisian melebihi batas Delivery Order (DO).

Pencurian gas ini diduga dilakukan oleh sekitar 16 orang karyawan PT Gassuma, dari berbagai bidang dan jabatan. Kabar inipun sudah menjadi rahasia umum bagi warga yang ada di sekitar Blok Tuban.

“Itu sudah bukan rahasia bagi warga Soko, orang yang terlibat banyak memang,” kata Mahrus, salah satu pemuda di Kecamatan Soko (22/10).

Sumber lain yang minta namanya dirahasiakan ýmenyebut, ada 16 karyawan PT Gassuma dari berbagai bagian yang terlibat pencurian gas ini. Pencurian ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun dengan kerugian sekitar 10 Miliar rupiah.

“Tangki tersebut semestinya diisi 25 ton, tetapi disi sampai 28 ton. Sehingga terdapat kelebihan muatan sampai 3 ton,” kata sumber tersebut. Kelebihan gas ini kemudian dijual ke konsumen dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga semestinya. Praktik ini disebut sudah terjadi selama dua tahun dan terjadi secara terus menerus. “Tindakan tersebut melibatkan banyak orang dan mereka melakukan kerjasama untuk menggelapkan gas ini,” jelasnya.

Pekerja yang saat itu terlibat diantaranya adalah AS bagian loading, THW bagian loading, SW bagian loading, AG bagian HSE, UA bagian loading, ANA bagian loading, MY bagian loading, FI bagian HSE, AS bagian HSE, NA bagian loading, RI bagian loading, AD bagian loading, S bagian HSE, KH bagian HSE, HF bagian HSE, dan TJ bagian matering. Q hud

Senin Pon, 26 OKTOBER 2015

Pangeran Denmark Saksikan Produksi Kapal Perang Pemprov, Bhirawa Jatim kedatangan tamu istimewa dari Denmark yaitu Pangeran Consort Henrik untuk memperluas peluang bisnis. Kunjungan pertama yang dilakukan Pangeran Henrik adalah mendatangi Bengkel Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero), Sabtu (24/10) siang.

Dalam kunjungan itu, Pangeran Henrik didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Panglima Armada Kawasan Timur (Pangarmatim) Indonesia, Laksamana Muda Darwanto dan Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin. Tepat pukul 12.30, Pangeran Henrik tiba di lokasi dengan didampingi oleh dua Menterinya, yakni Menteri Lilleholt, dan Menteri Luar Negeri, Kristian Jensen. Kedatangan para petinggi kerajaan Denmark tersebut disambut dengan hangat oleh Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, beserta Pangarmatim dan Firmansyah Arifin.

Dalam kesempatan itu, Pangeran Henrik melihat secara langsung aktivitas proses pembuatan kapal perang di bengkel yang merupakan galangan tertua di Indonesia tersebut. “Selamat datang di kantor kami, disini kami memproduksi kapal perang yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kami melihat kita memiliki kesamaan, yakni negara maritim. Semoga kedatangan anda bisa membuat hubungan antara Indonesia dan Denmark semakin kuat” kata Arifin.

Setelah mendengarkan penjelasan Arifin, Pakde Karwo bersama Pangeran Henrik bergerak menuju sebuah kapal perang produksi PT PAL yang hampir selesai dibangun. Kapal perang tersebut akan menjadi kapal tercanggih yang dimiliki Kementerian Pertahanan. “Kapal ini merupakan jenis penghancur, kami bekerjasama dengan DAMEN, Belanda dalam proses pembangunannya melalui

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Pangeran Denmark Consort Henrik saat jamuan makan siang di Hotel Majapahit.

transfer teknologi,” ujarnya.

Setelah melihat kapal tersebut, Pakde Karwo bersama Pangeran Henrik dan rombongan bergerak menuju Hotel Majapahit Surabaya untuk makan siang bersama sekaligus membahas kerjasama bussiness to bussiness (b to b) antara pengusaha Jatim dan Denmark. Dalam jamuan makan siang itu, Pakde Karwo menghaturkan selamat datang dan mengutarakan rasa hormatnya atas kunjungan delegasi Denmark.

Dia menjelaskan, Jatim sebagai salah satu propinsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Jatim dalam

dua tahun terakhir mencapai 5,86 persen pada tahun 2014 dan 5,22 persen di semester pertama tahun 2015 ini. Angka di atas lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen tahun 2014 dan menurun menjadi 4,76 persen di semester pertama tahun ini.

Secara khusus, Pakde Karwo memberi gambaran kerjasama bisnis antara Jatim dan Denmark. Total investasi perusahaan asal Denmark di Jatim pada semester pertama mencapai sekitar 40,01 Juta Dollar Amerika untuk delapan proyek yang mampu membuka lapangan kerja bagi 1.715 orang. Saat ini terdapat

lima perusahaan besar dari Denmark yang ada di Jatim, ialah ECCO (perusahaan sepatu), Denindo Intergrated Fishery Industry (industri perikanan air tawar), Parama Fibertech (industri papan fiber), Quality Works (furnitur baja), dan Multi Rasa (industri penyedap rasa).

Ditemui usai acara itu, Pakde Karwo mengatakan, Pangeran Henrik tertarik berinvestasi di Jatim, utamanya pembangunan parbrik daur ulang produk-produk yang diimpor Jatim dari Denmark, seperti kimia dan farmasi. “Mereka ingin memproduksi barang-barang itu di Jatim,” katanya. Q iib

OJK Kediri Gelar Pasar Rakyat Syariah Kediri, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, menggelar Pasar Rakyat Syariah 2015 yang diikuti sejumlah lembaga keuangan syariah di wilayah itu. “Ini bagian dari gerakan cinta keuangan syariah yang melibatkan perbankan, asuransi, pegadaian syariah, sampai sektor riil yang dibiayai perbankan syariah,” kata Kepala OJK Kediri Bambang Hermanto, Minggu (25/10).

Ia mengatakan, lembaga keuangan syariah saat ini sudah mulai menunjukkan kemajuan, bahkan lembaga ini juga bisa memberikan fasilitas pembiayaan, baik di sek-

tor riil maupun untuk sehari-hari, seperti fasilitas membeli rumah, mobil, investasi emas, maupun deposito syariah. Walaupun prospeknya sampai saat ini cukup baik, Bambang mengakui masih terdapat kendala. Total aset perbankan syariah sampai saat ini belum bisa menembus aset perbankan nasional. “Ada batas psikologis, belum bisa menembus 5 persen dari total aset perbankan nasional, dan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami,” ujarnya. Bambang mengaku sudah melakukan pemetaan untuk perbankan maupun jasa keuangan syariah. Diharapkan, dalam tempo

lima tahun ke depan bisa bersaing, berkompetisi secara sehat dengan yang konvensional.

Ia juga mengakui, untuk mewujudkan program tersebut dibutuhkan sinergisitas yang baik antara OJK, lembaga jasa keuangan, maupun BI. Lembaga jasa keuangan pun diharapkan bisa bangkit, supaya tidak tertinggal dengan lembaga jasa keuangan konvensional. “Kami juga melibatkan tokoh agama, lembaga masyarakat ekonomi syariah, lembaga jasa keuangan syariah, yaitu menjelaskan jika lembaga ini punya misi dakwah,” ujarnya. Q van,ant

Akhir Tahun Target Okupansi Jatim Naik 56% Surabaya, Bhirawa Bulan September dan Oktober terakhir ini okupansi perhotelan di Jatim mengalami penurunan hingga 54 persen dan di Surabaya 63 persen dibandingkan dengan bulan Agustus kemarin.

Bahkan diperkirakan bulan November mendatang okupansi akan naik secara signifikan.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh, saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (25/10) kemarin mengungkapkan, peningkatan okupansi secara signifikan ini karena adanya penyerapan anggaran pemerintah dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) diperkirakan di Jatim mencapai 56 persen dan di Surabaya sebesar 66 persen.

“Diharapkan di November ini merupakan puncaknya penyerapan anggaran baik dari pemerintah melaui kegiatan MICE su-

paya bisa digenjot sebab kontribusi MICE sendiri sebesar 40 persen. Selain itu juga di bulan November akan banyak wisatawan mancanegara yang akan berlibur di Indonesia khususnya di Jatim,” jelas Soleh.

Sementara diakhir tahun lalu hingga awal tahun ini sebenarnya belum ada pertumbuhan sama sekali terhadap tingkat hunian kamar, akan tetapi pertumbuhan hotel sangat besar.

“Pada triwulan I,II dan III tahun lalu pertumbuhan hunian kamar sangat tinggi namun di triwulan IV mengalami penuruan drastis karena adanya Surat Edaran Menpan,” ujarnya.

Bahkan di Triwulan I 2015 tingkat hunian kamar juga masih turun, baru di triwulan II, III dan IV mulai ada kenaikkan.

“Sebenarnya sama saja untuk triwulan 2014 dan 2015 ini artinya tidak ada pertumbuhan tingkat hunian kamar, akan

tetapi di triwulan II, III dan IV ini lebih baguslah dibandingkan triwulan I,” tandasnya.

Untuk itu PHRI berharap pemerintah bisa berperan lebih dalam meningkatkan okupansi hotel-hotel yang mulai tumbuh dengan pesat. “Kami akan berusaha mengajak pemerintah untuk mendatangkan para wisatawan dengan mengolah tempat destinasi wisata, memperbaiki infrastruktur, membuat event-event nasional maupun internasional serta mengeluarkan anggaran untuk promosi,” harap Soleh.

Sedangkan penurunan okupansi dalam industri hotel dan restoran mengakibatkan revenue dan profit turun. Hal itu diperparah oleh naikknya biaya gaji karena UMK, biaya energi (TDL, air dan BBM) serta bahan pangan yang lebih dari 20 persen sehingga sekitar 30 ribu tenaga kerja hotel dan restoran. Q riq

Mini ATM memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran pajak di daerah mana pun kedepannya.

Permudah Pembayaran, Ditjen Pajak Buka ATM Mini Surabaya, Bhirawa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meluncurkan aplikasi transaksi pembayaran pajak secara elektronik melalui Mini ATM. Acara yang digelar di Kantor DJP Jatim I, di Jl Jagir Wonokromo 100-104, Surabaya.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat membayar pajak. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan RI, mengatakan, pembayaran pajak melalui Mini ATM merupakan terobosan yang dibuat Ditjen Pajak untuk meningkatkan kemudahan dan memperbanyak akses pembayaranh pajak ini, kemudahan yang didapat wajib pajak tidak perlu antre dalam membayar pajak melalui Mini ATM.

“Kini wajib pajak tidak perlu harus mengantre lama, cukup datang ke Mini ATM bayarkan pajak bapak dan ibu sekalian. Bagi anda yang sibuk dengan bisnis pun, tidak perlu waktu lama untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Sehingga waktu jauh lebih singkat, dan bapak dan ibu bisa kembali bekerja,” jelasnya, ketika memberikan sambutan, Minggu (25/10) kemarin.

Mardiasmo menambahkan, sebagai tahap awal mesin tersebut ditempatkan pada 15 wilayah diantaranya KPP Pratama Jakarta, Yogyakarta, Sleman, Surabaya yang meliputi (Wonocolo, Tegalsari, Genteng, Gubeng, dan Pabean Cantikan), Kepanjen, Denpasar Timur, dan Badung Selatan. Q wil

Perajin Bambu di Kabupaten Kediri Terkendala Teknik Pengemasan Pelaku kerajinan bambu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengaku terkendala teknik pengemasan yang baik agar produknya tidak rusak sampai di tangan konsumen.

dok/bhirawa

Pelaku kerajinan bambu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengaku terkendala teknik pengemasan yang baik

“Kadang, jika pesanan hanya per unit, risikonya barang rusak.

Ini yang jadi kendala kami,” kata Java, bagian penjualan d’Queen Gallery yang merupakan sebuah usaha kerajinan bambu saat ditemui pada pameran UMKM di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Minggu (25/10). Ia mengatakan, usaha kerajinan bambu ini sebenarnya sangat berpeluang besar untuk dikembangkan. Hal itu tidak lain karena bahan baku sendiri masih melimpah, sehingga tidak sulit dicari.

Java mengungkapkan selama ini untuk pengiriman dalam jum-

lah besar cukup mudah, sebab barang dijadikan satu dan ditaruh dalam kotak kayu, sehingga risiko barang rusak kecil. Namun, yang menjadi masalah adalah saat pengiriman dalam paket kecil, misalnya satu unit. “Karena barang rusak, akhirnya retur.

Kami berupaya keras, membuat kemasan lebih baik,” ujarnya.

Ulum, bagian pengelola usaha itu menambahkan untuk bahan baku memang masih mengandalkan kiriman dari luar daerah, yaitu diambil dari Kabupaten Trenggalek, dengan memilih jenis bambu apus. Bambu itu lentur dan bisa dibuat beragam keraji-

nan tangan. Ia mengaku, memulai usaha ini sejak lima tahun lalu. Awalnya, ia ingin mendapatkan penghasilan sendiri, dan saat itu, terinspirasi membuat kerajinan dari bambu.

Berawal dari inspirasi tersebut, bersama rekannya akhirnya ia nekat berutang. Modal yang dimilikinya hanya terbatas, sehingga harus utang berupa pohon bambu yang kemudian diubah menjadi kerajinan tangan. “Hasil kerajinan itu dijual dan laku.

Akhirnya, terus dikembangkan dan menjadi seperti sekarang,” ujarnya. Ia mengaku, belajar secara otodidak membuat kerajinan bambu tersebut. Bersama temannya, ia berupaya menciptakan berbagai model kerajinan bambu.

Saat ini, kerajinan itu difokuskan membuat beragam lampu hias.

Sejak lima tahun sampai sekarang, Ulum mengaku usahanya sudah terlihat membuahkan hasil. Omzetnya per bulan sekitar Rp10 juta. Saat ini, ia sudah mempekerjakan lima pemuda tetangganya. Produksinya difokuskan di rumahnya, Desa Peh Kulon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri.

Mereka membantunya membuat kerajinan yang kebanyakan pesanan tersebut. Setiap satu pekan, tidak kurang dari 200 kerajinan lampu hias diproduksinya. Barang itu dikirim ke berbagai pemesan baik dari Kediri ataupun luar kota.

Selain membuat kerajinan lampu hias, ia juga membuat gazebo. Harga gazebo ia tawarkan sekitar Rp12 juta. Harga itu memang jauh berbeda dengan harga kerajinan lampu hias yang rata-rata Rp50 ribu sampai ratusan ribu rupiah. Q van,ant

Senin Pon, 26 OKTOBER 2015

Ribuan Orang Ikuti Jalan Sehat Hari Jadi Jatim ke-70 l Sambungan hal 1

Antara lain 12 buah motor, sepeda gunung, kulkas, televisi, rice cooker, seterika.

Tak hanya itu, tambahan hadiah berupa uang tunai dari Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf sebanyak Rp 3 juta yang diperuntukkan bagi 15 peserta menambah semarak acara itu. Tak ketinggalan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim juga ikut menyumbang hadiah sebesar Rp 2 juta yang dibagikan kepada 10 peserta.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jatim Dr H Soekawo mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh stake holder, Forpimda, aparat kemanan TNI, Polri yang ikut mendukung Pemprov Jatim hingga Jatim menjadi daerah yang aman dan nyaman.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh yang hadir, seluruh masyarakat Jatim, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, Forpimda, ikut membantu dalam pembangunan Jatim. Hingga keadaan Jatim menjadi aman dan nyaman,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, masyarakat sejahtera apabila keadaan wilayah aman, nyaman, kondusif dan masyarakatnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, dipilihnya jalan sehat sebagai salah satu acara utama pada peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jatim, karena merupakan olahraga yang dapat diikuti oleh siapapun, tua, anak-anak, remaja.

“Dan yang terpenting jalan sehat merupakan olahraga yang dapat diikuti seluruh anggota keluarga, olahraga murah tanpa harus mengeluarkan biaya, tetapi tetap dapat menyehatkan jiwa dan raga,” katanya. n iib

La Nyalla Instruksikan Dukung Penuh Rasiyo-Lucy l Sambungan hal 1

mengawal Paklek Rasiyo-Ning Lucy dalam Pilkada Kota Surabaya, 9 Desember 2015 mendatang. Dijelaskannya dukungan kepada Paklek Rasiyo-Ning Lucy dilakukan dalam sebuah proses dan rapat yang menghasilkan keputusan mendukung pasangan nomor urut 1 itu. Dukungan ini akan dite­ ruskan hingga ke bawah.

“PP Surabaya sudah punya konsep dan punya kader hingga di tingkat anak ranting, RT dan RW. Mereka akan mengawal proses pemungutan suara Rasiyo-Lucy. Untuk itu, tunjukkan bahwa calon yang dianggap lemah ini dia bisa kuat karena ada Pemuda Pancasila,” katanya disambut ratusan MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya kemarin.

La Nyalla menjelaskan, alasan PP mendukung penuh paslon Rasiyo-Lucy lantaran melihat lima tahun yang lalu. Setelah belajar dari pengalaman Pilkada Surabaya 2010 lalu total mendukung Tri Rismaharini. Namun, setelah terpilih menjadi Wali Kota Surabaya, mantan Wali Kota Surabaya yang saat ini mencalonkan kembali bersama Whisnu Sakti Buana melupakan PP. “Saya hanya mengingatkan lima tahun lalu kami mendukung Risma, tapi setelah menang melupakan kami (Pemuda Pancasila, red). Karena itu, PP harus kawal suara Rasiyo-Lucy sampai menang,” tegasnya.

Selain itu, La Nyalla menambahkan, se­ telah menjadi Wali Kota Surabaya, perkembangan Kota Surabaya sampaikan sekarang tidak signifikan. Semuanya tetap seperti dulu. Malah lebih bagus Surabaya dipimpin Bambang DH. “Contohnya saja Pasar Turi Surabaya. Sampai sekarang Pasar Turi masih mangkrak dan tak bisa diselesaikan,” kata Nyalla yang menolak mengomentari status Risma dalam kasus Pasar Turi karena itu urusannya dengan hukum.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo yang hadir dalam HUT PP ke-56 mengaku bersyukur akan dukungan ini.

Paklek Rasiyo sapaan akrabnya mengatakan bahwa dukungan yang diperoleh dari Pemuda Pancasila sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepadanya dan pasangannya, Lucy.

“Ini mengejutkan, dan saya bersyukur karena sejak tugas di Dinas Pendidikan sudah mengenal teman-teman Pemuda Pancasila,” tandas Dr Rasiyo. n geh

Kesenian Tradisional Terancam Punah l Sambungan hal 1

yang saat ini berkembang. Sebab sedikit demi sedikit, seni budaya tradisional mulai memudar. Salah satu yang dicontohkan adalah pertunjukan seni tradisional ketoprak.

“Untuk pertunjukan kesenian ketoprak dengan memungut tiket sudah dikatakan tidak ada, yang ada hanya pertunjukan ketoprak jika ada hajatan saja. Namun juga kembali lagi pada tingkat minat dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya tradisional. Sebab, saat ini penyuka seni tradisional itu rata-rata generasi tua,” kata pejabat asal kelahiran Trenggalek kemarin.

Dari pengalaman yang ditemui saat di lapangan, Sukatno, menceritakan kondisi yang memiriskan dari sebuah ketoprak nobong atau pertunjukan ketoprak bertiket di Kediri. Ketika digelar dan bertiket antara Rp 3.000 dan Rp 5.000, penontonnya bisa dihitung tidak sampai 50 orang.

“Kalau dihitung Rp 5.000 dikalikan 50 penonton penghasilan yang diterima sebesar Rp 250 ribu saja sekali pertunjukan.

Hasilnya itu dibagi dengan seluruh pemain.

Belum lagi genset maupun lain-lainnya.

Kesenian seperti ini bisa dikatakan bonek atau bondo nekat,” katanya.

Karena itu pertunjukan kesenian tradisi­ onal perlu bantuan pemerintah dan pihakpihak pemerhati seni budaya. “Seperti UPT Taman Budaya Jatim ini juga telah menyelenggarakan kalender even untuk kesenian tradisional, seperti ludruk. Meskipun jadwal pentas tidak banyak,” ujarnya.

Seni budaya tradisional saat ini diakuinya sudah tergerus berbagai tayangan hiburan yang bervariasi dan menarik. Se­ hingga, masyarakat lebih menyukai menonton melalui media elektronik dibandingkan mendatangi lokasi pertunjukan kesenian. n rac

11

SAMBUNGAN IPW: Kasus Risma Bukti Kekacauan Hukum l Sambungan hal 1

lakukan jajaran kepolisian, khususnya di Polda Jatim.

Demikian disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10).

“IPW mengecam keras terhadap apa yang dilakukan Polda Jatim dalam kasus Risma. Kasus ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak becus dan bisa bersikap seenaknya, mentang-mentang punya kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum. Akibatnya, sikap Polda Jatim dalam menangani kasus Risma membuat bingung publik dan berpotensi memicu konflik sosial di Surabaya maupun Jatim,” ujar Neta, Minggu (25/10).

Menurut Neta, terjadinya polemik terhadap status Risma sebagai tersangka akibat kecerobohan, ketidaktransparanan, dan ketidakpedulian Kapolda Jatim. Akibatnya, menurut pihak IPW, terjadi politisasi dalam kasus Risma. Situasi dinilai sangat berbahaya bagi situasi kamtibmas Surabaya menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Bagi pendukung Risma, Polda Jatim bisa dituduh berusaha mengganjal dan menggagalkan Risma dalam Pilkada serentak. Sebaliknya, bagi lawan politik Risma, Polda Jatim bisa dituduh melindungi Risma, kok sudah jadi tersangka kasusnya tiba-tiba di-SP3,” imbuhnya.

Untuk itu, pihak IPW mendesak Kapolri segera turun tangan dan memerintahkan Kapolda Jatim menjelaskan kepada publik mengenai posisi yangg sebenarnya dalam kasus Risma ini. Menurut data IPW, ada kejanggalan dalam kasus Risma.

“Apakah kejanggalan ini sengaja dimainkan para oknum untuk bermanuver atau ada hal lain. Lihat saja, dalam berkas SPDP itu Polda Jatim menetapkan Risma sebagai tersangka sejak 28 Mei 2015, tapi baru mengirimkan SPDPnya ke kejaksaan pada 30 September 2015. Aneh memang. Sebab saat SPDP itu dikirim, situasi politik Surabaya sudah mulai panas. Risma menjadi calon wali kota, bahkan sempat menjadi calon tunggal. Tapi kenapa polisi tiba-tiba mengirimkan SPDP ke kejaksaan. Sementara Kapolri mengatakan kasus Risma sebenarnya sudah dihentikan.

Anehnya, Polda Jatim tidak pernah mengumumkan kasus Risma dihentikan,” tegasnya.

Neta sendiri menilai, penanganan kasus Risma sendiri tidak pernah diungkap secara transparan ke publik, baik pengiriman SPDPnya maupun proses penghentiannya. Tetapi, tiba-tiba muncul pernyataan dari kejaksaan, Risma menjadi tersangka oleh Polda Jatim. Karenanya kinerja Polda Jatim menurut IPW perlu dievaluasi.

“Ada apa di balik semua ini? Untuk itu Kapolri perlu mengevaluasi kinerja Kapolda Jatim. Jangan sampai ‘Kampungnya Kapolri’ justru menjadi daerah konflik di Pilkada serentak akibat kecerobohan, ketidaktransparan dan ketidakpedulian elit kepolisian di Jatim. Selain itu peng-SP3-an kasus Risma tidak bisa tiba-tiba dikeluarkan, melainkan harus ada proses transparansi agar tidak muncul kesan kepolisian bersikap seenak udelnya dalam melakukan penegakan hukum,” pungkas Neta.

Penetapan tersangka terhadap Risma yang tercantum pada SPDP penyidik Ditreskrimum Polda Jatim menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Perihal hal ini, Polda Jatim berencana menerbitkan Surat

Tri Rismaharini sebagai tersangka kasus Pasar Turi, pakar hukum Unair l Sambungan hal 1 Surabaya I Wayan Titib gatur tentang tahapan-tahapan pemilu. Mulai Sulaksana menolak tegas dari penjaringan, penetapan calon, kampanye kasus itu dikaitkan denpasangan calon hingga pemungutan suara. gan strategi politik calon “Nah, kalau ada seorang calon ditetapkan pasang­an lain. sebagai tersangka, itu bukan ranah KPU. Sebab, Wayan menduga kasus ini PKPU tidak mengatur itu. Lain halnya kalau seberkaitan dengan internal Pemkot orang calon berhalangan tetap. Setahu saya, unSurabaya. Menurutnya, banyak tuk proses Pilkada beberapa kasus hukum untuk oknum di Pemkot Surabaya yang calon dipending dulu,”katanya saat diklarifikasi patut diduga bermain mata dengan lewat telepon genggamnya, Minggu (25/10).

Direktur PT Gala Bumi Perkasa Karena itu, sekalipun penetapan tersangka Henry J Gunawan. seorang calon itu benar, maka KPU tidak bisa “Penetapan tersangka Bu Risma membatalkan pencalonannya. Alasannya, tahapan tidak berkaitan dengan isu politik. pemilu sudah berjalan. Bahkan persyaratan seorang Kuat dugaan hal ini terjadi di dalam calon juga sudah final. Sehingga ditetapkan sebagai internal Pemkot sendiri. Karena calon. “Nah, proses ini sudah jalan dan tidak bisa banyak oknum Pemkot yang diduga dihentikan. Lagi pula ini kan baru awal. Benar atau ‘bermain’ dengan Hendry J Gunawan. tidak kita tidak tahu. Wong terpidana juga belum.

Dan orang-orang seperti ini ini ada Artinya, penyelenggaraan Pilkada Surabaya tidak di sekitar Bu Risma,” tegas I Wayan akan terpengaruh dengan kabar tersebut,”tegas Titib Sulaksana, Minggu (25/10). mantan ketua KPU Surabaya ini.

Kedua, lanjut Wayan, penetap­ Untuk diketahui Calon Wali Kota Surabaya an tersangka terhadap Bu Risma nomor urut 2 yangd diusung PDIP terbelit kadiduga berkaitan dengan orang di sus penyalahgunaan wewenang saat dia masih luaran Pemkot yang ingin mengmenjabat wali kota periode 2010-1015. Kasus itu hancurkan elektabilitaRisma. terkait TPS (Tempat Penampungan Sementara) Disinggung mengenai penetap­ pedagang di sekitar Pasar Turi baru. an tersangka Tri Rismaharini Polda Jatim mengakui pernah menerbitkan Suoleh Polda Jatim, Ketua Aliansi rat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) seperti yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Jatim ini mengaku Polda Jatim terburupada Jumat (23/10) sore kemarin. SPDP bernomor buru. Sebab, tanpa analisis yang B/415/V/Reskrimum/2015, itu menjerat Risma dengan dalam, penyidik polisi menetapkan pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang seseorang sebagai tersangka. terhadap TPS yang saat ini ditempati pedagang.

“Dari sisi mana Bu Risma salah Kasus ini berdasarkan laporan Adi Samsetyo, Manadan ditetapkan sebagai tersangka jer PT Gala Bumi Perkasa pada 21 Mei 2015 lalu. ? Hal ini berkaitan dengan pelapor­ Kasus ini ditindaklanjuti Polda Jatim, hingga pada an yang dilakukan Adi Samsetyo, tahap penyidikan.Tapi, setelah kasus ini mencuat dari Manajer PT Gala Bumi Perkasa dan pernyataan pihak Kejati, Polda Jatim pada Jumat dua pedagang yang merasa jengkel malam menggelar konferensi pers dan mengaku akan karena banyak pedagang yang tidak menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP3, mau pindah ke Pasar Turi baru. Hal karena tidak ada unsur pidana dalam penyidikan dan ini juga berkaitan dengan Henry J gelar perkara kasus ini.

Gunawan,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Surabaya Lebih lanjut, Wayan yang juga Divisi Hukum Purnomo Satriyo Pringgodigdo sebagai pengacara dari para pedamenambahkan meski nantinya Tri Rismaharini gang Pasar Turi yang masih berbenar-benar berstatus tersangka, KPU Kota Suratahan di Tempat Penampungan baya menegaskan tak akan terpengaruh statusnya Sementara (TPS) mengungkapkan, dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. pembangunan TPS adalah bentuk Status pencalonan Risma hanya bisa digugurkan dari kepedulian Susilo Bambang jika Risma telah berstatus terpidana.

Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla Dia menjelaskan sesuai yang tertera dalam (JK) yang saat itu menjabat sebagai PKPU 12 Tahun 2015, status tersangka tidak Presiden dan Wakil Presiden terhbisa gugurkan status pasangan calon dalam adap para pedagang yang menjadi Pilkada. “Kalau statusnya terpidana baru gugur korban terbakarnya Pasar Turi. (batal ikut Pilkada),” katanya.

SBY dan JK meminta pada PemNamun menurut pria tamatan S2 di Fakultas kot Surabaya untuk melakukan Hukum Universitas Indonesia Jakarta ini, bila KPU langkah strategis dengan menammendapat informasi resmi, maka hal itu akan menpung para pedagang. Dari sinilah kejadi bagian dari kajian dalam rapat pleno terkait mudian Pemkot Surabaya meminta proses penyelenggaraan Pilkada Surabaya. izin pada DPRD untuk membuat TPS Dijelaskannya dalam peraturan KPU (PKPU) yang berada di sekitaran Pasar Turi.

No 9 Tahun 2015 mengatur bahwa seseorang Setidaknya dana yang dikeluarkan dapat dibatalkan pencalonannya dalam Pilkada, dari APBD Kota Surabaya sebanyak bila dia dijatuhi pidana dengan putusan penRp 18 miliar dan ditambah APBD gadilan berkekuatan hukum tetap dan sanksi Provinsi Jatim Rp 5 miliar, sehingga pindana penjara minimal lima tahun. total menjadi Rp 23 miliar.

“Dalam Bab VIII tentang larangan dan sanksi “Kemudian TPS dibangun di Pasal 88 huruf b, pasangan calon terbukti melakukan sekitar Pasar Turi untuk menampung tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara sementara pada pedagang dan itu paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan pudisetujui oleh DPRD. Kok bisa Bu tusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Risma dilaporkan melanggar pasal tetap,” katanya.

421 ? unsur perbuatan melanggar hukumnya di mana,” jelasnya.

PDIP Siap Dampingi Lanjut Wayan, yang berhak Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak disalahkan dalam hal ini adalah DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu menanggapi penyidik polisi yang menangani dingin proses hukum Pasar Turi yang menyeret kasus ini (Direskrimum Polda JaTri Rismaharini sebagai tersangka. Menurutnya, tim). Apakah dalam hal ini Kapolda kasus tersebut sebenarnya tidak memiliki bukti Jatim turut disalahkan ? Wayan yang cukup. Buktinya, pihak penyidik Polda Jamenegaskan, atasan patut juga tim bakal mengeluarkan SP3. “Kalau polisi sudah disalahkan atas kasus ini. men-SP3 kasus, berarti tidak ada persoalan,” “Dagelan ini gak lucu !!! yang terangnya saat menghadiri deklarasi mendukung harus bertanggungjawab ya Direskripaslon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana di mumnya. Untuk Kapolda, walaupun Bulak Banteng Kidul, Minggu (25/10). masih baru di sini, kalau begini cara Rahayu menduga kasus itu bagian dari upaya kerja anak buahnya, maka tanggungpelemahan nilai tawar Risma sebagai calon Wali jawab terakhir ada pada komandanKota Surabaya. Politik kotor seperti ini sudah nya (Kapolda Jatim),” pungkasnya. biasa terjadi pada saat momen pesta demokrasi. n bed, geh, ins “Biasa begitu itu, kalau ada momen, pasti ada kampanye hitam,” terangnya.

Meski begitu, jika ada kasus hukum yang membawa nama Risma, DPP PDI Perjuangan melalui lembaga hukumnya akan melakukan waktunya kepangkatannya bisa naik pendampingan. Pasalnya, saat ini Risma sudah ternyata belum juga ada SK kenaikan milik partai berlambang kepala banteng monpangkat sama sekali. cong putih. “Kalau tidak ada apa-apa tidak perlu Seperti diketahui, sebelumnya memperpanjang. Tapi kalau masih ada, kita sejumlah PNS Pemkot Batu menakan mendampingi secara hukum,” tandasnya. geluhkan kenaikan pangkat. Hal ini n cty, geh setelah para guru PNS belum pernah menerima Surat keputusan (SK) kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko meski masa kerja sudah lebih dari empat tahun.

Salah satu Guru SMKN 2 Kota Batu Dina Luhfiana mengatakan, l Sambungan hal 1 dirinya merasa sebagai salah satu “Kalau gubernur menolak maka pada 28 Oktober guru korban kenaikan pangkat. Meski mendatang, kami akan bikin aksi demo dengan persyaratan administrasi yang telah massa yang lebih besar lagi,” ancam Arif Supriono. diajukan sebagai persyaratan kenaiMenurut Arif, UU ketenagakerjaan yang kan pangkat sudah lengkap, namun berlaku saat ini adalah UU No 13 Tahun 2003. hingga kini tidak pernah menerima Bahkan dalam Pasal 89 ayat (3) menegaskan SK kenaikan pangkat tersebut. bahwa penetapan UMK harus melalui tripartit Sejak diangkat menjadi PNS pada antara pemerintah, pengusaha dan buruh. “Kalau 2009 lalu, menurut Dina, hingga sekasekarang diberlakukan PP Pengupahan, itu cacat rang belum pernah merasakan kenaihukum karena UU Ketenagakerjaan masih berkan pangkat. Dia tetap saja menjadi laku dan belum dicabut,” pungkasnya. n cty PNS golongan III A. n nas

Agung HM Prasetyo mengaku sudah menerima. n Kasus mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait permasalahan Pasar Turi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum menjabat wali kota. Ketua DPRD Surabaya Armuji mengaku masalah itu sudah berlangsung sejak delapan tahun silam.

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang akan ditunggu pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Asisten Pidana Umum (Apsidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya masih menunggu adakah SP3 dari pihak polisi terkait SPDP Tri Rismaharini. Selama belum dihentikan kasusnya, Andi mengaku akan menunggu tahap I (penyerah­ an berkas perkara) dari penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

“Kami tunggu Senin besok (hari ini, red) apakah ada SP3 dari penyidik polisi. Intinya, jika belum ada (SP3, red), otomatis kejaksaan tinggal menunggu tahap I dari penyidik kepolisian,” tegas Aspidum Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (25/10).

Perihal prosedur penanganan SPDP, Andi menjelaskan, secara umum penyerahan SPDP tidak bersamaan dengan tahap I. Nantinya penyidik kejaksaan akan menunggu pelimpahan berkas tahap I dari polisi. Apabila dalam waktu 1 bulan belum dikirim, penyidik kejaksaan akan mengirim surat P-17 (permintaan perkembangan penyidikan).

“Setelah 1 bulan berkas tidak dikirim sejak dikeluarkannya P17, maka kejaksaan akan mengembalikan SPDP kepada penyidik kepolisian dengan surat resmi,” jelasnya.

Perihal kelanjutan penanganan SPDP di kejaksaan, Andi mengaku hal itu kewenangan dari penyidik polisi (Polda Jatim). Yang pasti, kejaksaan tinggal menunggu kelanjutan penyidik­ an yang dilakukan polisi. “Selama kasusnya belum dihentikan, kejaksaan tinggal menunggu penyerahan berkas perkara kasus ini,” terangnya.

Terkait kebenaran nama Tri Risma dalam SPDP yang diserahkan penyidik polisi ke kejaksaan, Andi membenarkan hal itu. “Benar, dalam SPDP atas nama tersangka Tri Rismaharini,” pungkasnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan, bahwa Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim menghentikan kasus Pasar Turi yang menyeret calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai tersangka.

Menurut Badrodin, kasus penyalahgunaan wewenang renovasi Pasar Turi dihentikan karena pe­ nyidik tak menemukan unsur tindak pidana di dalam perkara itu. Kesimpulan itu berdasarkan gelar perkara pada September 2014 lalu.

“Dari hasil gelar, memang tidak memenuhi unsur pidana sehingga kasus itu dihentikan,” kata Badrodin di Kompleks Halim Perdana­ kusuma, Jakarta Timur.

Kendati begitu ujar Badrodin, hingga saat ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur belum menerbitkan surat SP3 atas perkara itu. Rencananya, penyidik akan melakukan gelar perkara satu kali lagi dalam waktu dekat untuk menerbitkan SP3.

Badrodin menegaskan, keputusan SP3 itu dikeluarkan bukan untuk menghindari polemik, melainkan benar-benar didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan yang tidak menemukan unsur pidana.

Main Mata dengan Investor Sementara itu perihal SPDP dari Polda Jatim yang menyatakan

Status Belum Jelas, KPU Tetap Laksanakan Tahapan Pilkada

Guru SMKN 2 Batu Jadi Korban Kenaikan Pangkat l Sambungan hal 1

bali sejumlah PNS guru yang merasa seharusnya sudah mendapatkan kenaikan pangkat tapi belum pernah mendapatkan hingga sekarang.

Dengan begitu bisa diketahui mengapa sejumlah PNS guru tersebut belum juga mendapatkan kenaikan kepangkatannya meski mengaku sudah bekerja lebih dari empat tahun.

“Nanti bisa diketahui mengapa PNS guru tersebut belum mendapatkan kenaikan pangkatnya,” ucap Mistin.

Penjelasan ini untuk mengklarifikasi sejumlah PNS Pemkot Batu yang sebelumnya mengeluhkan kenaikan pangkat. Para guru PNS ini belum pernah menerima Surat keputusan (SK) kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko meski masa kerja sudah lebih dari empat tahun.

Sementara Kepala BKD Pemkot Batu Achmad Suparto mengatakan, dasar kenaikan kepangkatan antara

PNS guru dengan PNS umum memang berbeda. Ini dikarena untuk PNS guru masuk dalam jabatan fungsional tertentu, sedangkan untuk PNS umum masuk dalam jabatan fungsional umum. Dengan demikian kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu didasarkan pada nilai kredit yang didapat, sedangkan untuk jabatan fungsional umum didasarkan pada masa kerja yakni sekitar empat tahun.

“Untuk jabatan fungsional tertentu itu kenaikan pangkat bisa didapat paling cepat 2,5 tahun berdasar pencapaian kredit terbaiknya.

Ini yang membedakan antara PNS dengan jabatan fungsional tertentu dan umum,” kata Achmad Suparto.

Diakui Suparto, soal kenaikan kepangkatan PNS itu tergantung dari SKPD masing-masing untuk diusulkan ke BKD. Hanya saja, soal aturan dan prosedur dari kenaikan kepangkatan PNS tersebut belum tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, ada PNS yang merasa sudah

Gubernur Tolak Buat SE Item KLH UMK 2016

Potong Terong dan Sosis, Dukung Wacana Kebijakan Pengebirian l Sambungan hal 1

trogen hormon yang ada pada wanita, sehingga tidak terdorong keinginan seksual seperti sebelumnya hingga memakan korban pada anak-anak.

“Teknis hukuman kebiri rencananya akan disuntik hormon estrogen hormon yang ada pada wanita, sehingga tidak terdorong keinginan seksual, seperti sebelumnya hingga memakan korban pada anak-anak. Kalau pengebirian secara tradisional zaman dahulu dihilangkan testis yang berarti hilangnya hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual,” paparnya.

Kepada Antara, Vitis Indra mengatakan terong dan sosis merupakan simbol alat kelamin laki-laki yang menjadi predator seks anak, sehingga pelaku kejahatan seks kepada anak memang pantas dihukum berat karena dianggap merusak generasi bangsa dan menghancurkan masa depan bangsa ini.

Di sisi lain, Bunda PAUD Surabaya, Yuli Astuti menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) terkait pemberatan hukuman, supaya memberikan efek jera, dan tidak ada lagi pelaku pedofilia yang merusak generasi

bangsa, apalagi di Surabaya kasus kekerasan seksual terhadap anak juga masih tinggi.

“Kekerasan anak di Surabaya masih tinggi, seperti kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Semampir yang hampir mencapai 35 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan data keseluruhan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur pada 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur mencapai 563 kejadian, sementara pada 2014 angkanya bertambah menjadi 723 kasus,” jelasnya.

Berdasar catatan Komnas Perlindungan Anak (PA), selama Januari-April 2014 lalu terdapat

342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara data Polri 2014 ada 697 kasus. Dari jumlah itu, sudah 726 orang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. “Dengan semakin masifnya kasus kekerasan terhadap anak, kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih peka dan proaktif dalam kasus tersebut, karena jika kekerasan terhadap anak melibatkan keluarga atau orang terdekat, orangorang di sekitar harus berani melaporkan dan menyelamatkan sang anak,” paparnya.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UM Surabaya, Dr Ridwan MPd menambahkan bahwa sehar-

usnya pemerintah mendorong institusi ilmiah, seperti perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menemukan obat atau semacam terapi agar bisa menyembuhkan para paedofilia.

“Selain dari aspek hukuman, aspek pencegahan juga harus diperhatikan, karena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah juga harus aktif menggandeng berbagai pihak dari lintas kementerian, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), organisasi masyarakat, akademisi maupun pihak yang lainnya,” tandasnya. *

12

Senin Pon, 26 OKTOBER 2015

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pengunjung yang sangat antusias mengamati benda bersejarah koleksi museum Tantular.

Pamerkan Master Piece di Festival KKS 2015

Museum Tantular Diserbu Pengunjung Untuk memeriahkan dan mensukseskan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar Jatim) dalam Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) 2015 Jawa Timur, yang diselenggarakan di Lapangan Rejoagung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23-25 Oktober 2015, pameran koleksi Museum Negeri Mpu Tantular diserbu pengunjung.

Kepala Disbudpar Jatim dan Bupati Tulungagung membuka pameran dengan ditandai tabuh kendhang.

Untuk memeriahkan dan mensukseskan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar Jatim) dalam Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) 2015 Jawa Timur, yang diselenggarakan di Lapangan Rejoagung Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 23-25 Oktober 2015, pameran koleksi Museum Negeri Mpu Tantular diserbu pengunjung.

Kegiatan pameran yang dibuka langsung oleh Kepala Disbudpar Jatim, Drs. H. Jariyanto, M.Si dengan didampingi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE tersebut, tidak diduga kalau pengunjungnya sangat banyak sekali, sangat antusias sekali, utamanya dalam pemeran koleksi museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mendapat penjelasan dari petugas museum tentang patung Prajna Paramita.

Kepala Disbudpar Prov Jatim, Jarianto menjelaskan, kegiatan Festival KKS bertujuan untuk membangun kawasan selatan Jatim, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jatim lewat pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Jadi, festival ini adalah bagian dari upaya mempersiapkan masyarakat di kawasan selatan untuk melakukan langkah positif, melalui pemberdayaan dalam segala bentuk kreatizitas yang terkait dengan seni dan budaya. ”Derasnya arus budaya asing yang masuk, masyarakat sekarang dituntut untuk lebih mencintai dan mengembangkan budaya asli daerahnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Drs. Edi Iriyanto, MM mengatakan, kalau museum Tantular kali ini memamerkan master piece nya, yaitu aksesosorsi raja yang terbuat dari emas berlian, dan beberapa patungpatung bersejarah. “Yaitu patung yang sangat terkenal, yakni Prajna Paramita atau yang lebih akrab sebagai Ken Dedes,” jelasnya. Q ach*

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui resolusi PBB No. 1 Tahun 1979 di Roma Italia, dimana dipilih tanggal 16 Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara Nasional pada setiap tahun.

Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS) di indonesia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.

Rangkaian kegiatan peringatan HPS tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap penyediaan pangan.

Peringatan hari pangan sedunia yang ke 35 Tahun 2015 di Jawa Timur, akan dilaksanakan di Surabaya tepatnya di Lapangan MAKODAM V Brawijaya pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2015 dengan mengambil tema “Ayo Kerja, Petani dan Pelaku Usaha Produk Pangan Jawa Timur Siap Bersaing di Pasar Nasional dan Global”. Dan pada acara ini akan dilaksanakan penilaian dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori Festival Makanan Raja-Raja Nusantara Dengan Peserta Terbanyak di Indonesia.

Didukung dengan rangkaian kegiatan:

Lomba Cipta Menu O Pameran & Bazar Produk Pangan, O Festival Kuliner O Festival Makanan Raja-Raja Nusantara O Pangan Murah O Gelar Kawasan Rumah Pangan Lestari O Lomba Pengembangan Lumbung Pangan O Lomba Bidang Penyuluhan O Penilaian Adhi Karya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi O Penyerahan Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan O