binder27ags21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Jumat Kliwon, 27 AGUSTUS 2021

Akselerasi Pemberian Vaksin Berbasis Pesantren Gubernur Khofifah Tinjau Ponpes Lirboyo, Kediri

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forkopimda Jatim terus memantau pelaksanaan vaksinasi berbasis pondok pesantren (Ponpes).

Setelah sehari sebelumnya meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Tebu Ireng Jombang, kali ini Gubernur Khofifah bersama Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Kamis (26/8).

Pelaksanaan vaksinasi di

Ponpes Lirboyo ini berlangsung selama dua hari yakni 2526 Agustus 2021 dengan total sasaran sebanyak 5 ribu orang santri. Total santri di Ponpes ini sendiri sebanyak 36 ribu orang, sedangkan yang sudah mengikuti vaksinasi sebanyak 12 ribu orang.

Saat melakukan peninjauan proses vaksinasi, Gubernur memberikan semangat sekaligus apresiasi atas antusiasme para santri yang bersedia mengikuti vaksinasi. Dirinya  ke halaman 11

Gubernur Khofifah bersama Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta meninjau pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Lirboyo Kota Kediri, Kamis (26/8).

Ratusan Industri Jatim Jalankan Operasional dengan Prokes Covid-19 Pemprov,Bhirawa Ratusan industri di Jatim tercatat telah menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran Covid19. Dengan demikian sektor industri di Jatim bisa tetap beroperasi selama pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya untuk mendorong perusahaan industri dan perusahaan kawasan indus ke halaman 11

Kadisperindag Jatim, Drajat Irawan saat meninjau pelaksanaan Prokes Covid-19 di salah satu industri.

MITRA

Tekuni Bisnis Anti Riba

Lilik H

DI era saat ini jangan mudah tergiur tawaran bisnis dari kolega, teman atau kalangan manapun. Apalagi seorang abdi negara atau seorang ASN harus lebih berhatihati dan lebih selektif, agar bisnis yang akan kita ikuti berjalan dengan aman.

Ini yang ditekuni Lilik H, staf senior di Bagian Humas dan Umum Sekre-

Sentil

Zona Merah di Jatim Tersisa Empat Daerah - Tetap jaga Prokes 29 Nama Tersisih di Seleksi Kompetensi - Jangan khawatir, masa ada kesempatan lain Tim Formatur PPP Jatim Cium Ketidakberesan DPP - Mungkin memang belum beres

Zona Merah di Jatim Tersisa Empat Daerah BPK Menduga Ada Ketidak Sesuaian Penanganan Bansos di Malang

Pemprov, Bhirawa Peta zonasi Covid-19 di Jatim semakin terang setelah berkurangnya jumlah zona merah dan disusul bertambahnya zona kuning di sejumlah daerah. Hal ini menandakan kondisi penularan Covid-19 yang kian melandai.

Anggota Satgas Covid19 Jatim dr Makhyan Jibril Alfarabi mengatakan, penanganan Covid-19 di Jatim ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Secara keseluruhan, Provinsi Jatim telah masuk level 3 karena kasus penularannya menurun.

“Secara zonasi, zona merah di Jatim berubah signifikan. Dari minggu lalu

ada 15 daerah zona merah kini menjadi empat zona merah. Sedangkan untuk zona kuning dari satu daerah menjadi sembilan daerah,” tutur Jibril, Kamis(26/8).

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, empat daerah yang masih zona merah adalah Ponorogo,  ke halaman 11

Kabupaten Malang, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menemukan ketidak sesuaian bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang. Sedangkan temuan BPK tersebut di  ke halaman 11

Peta zonasi Covid-19 di Jatim Zona Merah  Ponorogo  Nganjuk

 Kota Batu  Blitar

Zona Kuning  Sampang  Sumenep  Kota Pasuruan  Lamongan  Bojonegoro

 Bangkalan  Tuban  Pamekasan  Situbondo

Percepat Proses Seleksi Terbuka JPT Pratama

29 Nama Tersisih di Seleksi Kompetensi

Pemprov, Bhirawa Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov Jatim berlangsung lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Setelah mengumumkan hasil asesmen seleksi kompetensi, hari ini panitia seleksi akan melanjut-

kan tahapannya berupa seleksi kompetensi bidang dalam bentuk wawancara, Jumat (27/8).

Pelaksanaan tes wawancara tersebut lebih awal dari yang jadwal yang direncanakan pada 3 - 5 September mendatang.

Sebanyak 56 peserta yang akan mengikuti seleksi wawancara

tersebut secara bergelombang hingga tiga hari ke depan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indah Wahyuni menjelaskan, setelah dilakukan seleksi kompetensi bidang kepada 85 pendaftar  ke halaman 11

Dalam seleksi wawancara itu kita akan menggali informasi dari pendaftar terkait rencana apa yang mereka tawarkan saat melaksanakan tugas dalam mendukung program-program ibu gubernur. Karena mereka memilih sendiri jabatan yang didaftarkan. Misalnya dalam situasi seperti ini, Dinas Kesehatan membutuhkan orang yang mampu bekerja ekstra,” Indah Wahyuni

 ke halaman 11

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim

cahyono/Bhirawa

Mensos Tri Rismaharini (kiri) saat memberikan penghargaan kepada Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono (kanan), karena telah mengungkap kasus penyelewengan bansos di Kabupaten Malang.

Unair Kehilangan 60 Staf karena Covid-19 Surabaya, Bhirawa Selama kasus pandemi Covid-19 di Indonesia, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sudah kehilangan 60 orang staf di kampus yang meninggal dunia. Hal itu diungkapkan Rektor Unair Prof.

Mohammad Nasih. Dikatakannya, selama dua tahun ini pihaknya kehilangan 60 staf.

“Sebagian besar adalah staf dengan pendidikan yang luar biasa. Para guru besar kami, tentu ini menjadi duka mendalam bagi Unair,” kata Prof. Nasih saat acara penghormatan terakhir terhadap Guru  ke halaman 11

Belajar di TPQ Inklusi Sabilillah Gending, Probolinggo

Satu ABK Satu Pengajar, Berhasil Susun Metode Belajar Alquran untuk ABK

Bagi Muhammad Mahin, mengajar anak berkebutuhan khusus (ABK) membaca Alquran tidaklah sulit. Pendiri TPQ Inklusi Sabilillah Gending itu menjadikan permainan sebagai metode membaca Alquran. Seperti apa?.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo

Ratusan santri tengah belajar Alquran di TPQ Inklusi Sabilillah hari itu. Terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Total ada 127 santri. Dari ratusan santri itu, 11 di antaranya berkebutuhan khusus. Mulai disleksia, tunarungu, tunanetra, autis, dan lainnya. Mereka pun belajar bersama. Berbaur dengan santri lainnya.

Pengasuh TPQ Inklusi Sabilillah Muhammad Mahin mengatakan, santri ABK memang bisa belajar di tempatnya. Namun ada kelas khusus untuk mereka. Di kelas khusus itu, santri ABK ditangani atau diajari oleh satu pengajar.

TPQ Sabilillah sendiri berdiri pada 2001. Namun, mereka masih belajar di rumah Mahin. Saat itu, ada enam santri yang belajar di rumahnya. Atas saran ibunya, mereka lantas pindah di Masjid Sabilillah Sumberkerang di Gending. Sebab,

masjid itu sepi dari kegiatan.

Mahin pun melaksanakan saran ibunya. Mereka belajar di teras masjid untuk menghidupkan suasana masjid. Bak gayung bersambut. Kegiatan belajar di teras masjid itu ternyata menarik perhatian warga sekitar. “Saat pindah ke masjid, para santri mulai berdatangan dan ikut belajar.

Akhirnya dari sana TPQ terus berjalan dan berkembang. Sekarang total ada 127 santri di TPQ kami,” katanya.

Lalu pada 2014, ada santri ABK mendaftar. Saat itu, santri tersebut berusia 7 tahun dan merupakan anak autis. “Waktu itu saya  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Aktivitas belajar di TPQ Inklusi Sabilillah bagi anak berkebutuhan khusus. Di TPQ ini, setiap santri ABK didampingi satu pengajar.

EKSEKUTIF

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

Halaman 2

Bupati Hendy Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Jember, Bhirawa Bupati Jember Ir H.Hendy Siswanto mengatakan ada 6 Kecamatan di Kab. Jember yang akan terdampak jika terjadi Gempa Mag 8,7 SR dan berpotensi tsunami sesuai informasi BMKG beberapa waktu lalu.

Keenam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Puger, Ambulu Tempurejo, Gumukmas, Kencong dan Jombang. Pasalnya wilayah ini berada di bibir pantai selatan.

“Ada 6 Kecamatan yang akan terdampak. Ada kabar atau tidak Kita akan terus melakukan mitigasi kepada masyarakat yang ada di pesisir pantai selatan dan membuka jalur-jalur baru untuk evakuasi.

Karena Jember ini merupakan daerah rawan bencana,” ujar Bupati Hendy saat apel kesiapsiagaan penanggulangan kebencanaan yang dipusatkan di alun-alun Kec.Puger, Kamis (26/8).

Menurut Bupati, mitigasi kebencanaan kepada masyarakat akan terus dilakukan. Hal ini akan memperkuat prosentase tingkat keselamatan.

“Karena jika mengandalkan petugas jelas tidak mungkin. Karena berdasarkan pengakuan dari BPBD, tim evakuasi kekuatannya hanya 1,7 persen. Namun dengan melibatkan masyarakat kekuatannya akan lebih besar. Artinya bencana khan tidak dapat diprediksi, dan yang menyelamatkan diri kita sendiri,” tandasnya.

Bupati Hendy berharap, dalam penanganan bencana dibutuhkan kolaborasi semua pihak, karena dengan kolaborasi ini dapat menyelamatkan korban lebih banyak.

“Dengan mitigasi, masyarakat menjadi paham, apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, mereka harus kemana. Ini manfaat jika mitigasi dilakukan sejak dini kepada masyarakat,” tandasnya.

Apalagi, berdasarkan informasi dari BMKG akan terjadi gempa mag 8,7 SR yang berpotensi tsunami dengan gelombang setinggi 20 meter.

“Kalau melihat gelombang setinggi 20 meter kecepatannya 22 menit sampai daratan. Makanya kita bikin jalur evakuasi-evakuasi yang memudahkan masyarakat. Karena dibutuhkan 2,4 Km untuk daerah evakuasi ke titik aman,” tandasnya. [efi]

effendy/bhirawa

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto saat memberikan penghargaan dalam Apal Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di akun-alun Puger, Kamis (26/8).

Dampak Pandemi PAD Kota Malang Turun Dapat Keluhan, Wawali Bantu Lansia di Pabean Cantian Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus menunjukkan kepeduliannya kepada warganya.

Hal itulah yang ditunjukkan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Begitu mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ada warga lanjut usia (lansia) yang belum tersentuh bantuan sosial (bansos), ia pun langsung mengutus timnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Nenek Maisaroh itu.

Melalui timnya, Wawali Armuji memberikan bantuan berupa paket sembako dan sejumlah uang kepada nenek Maisaroh yang merupakan warga lanjut usia (lansia) di wilayah Perak Utara. Setelah timnya tiba di kediaman nenek ini, Wawali Armuji sempat berdialog dan memberikan semangat kepada nenek itu.

Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau masyarakat sekitar supaya turut membantu pemerintah kota untuk senantiasa bergotong - royong menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“Kami semua tidak menutup mata, tentu masih ada warga yang harus dibantu. Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat hadir bagi warga yang membutuhkan, saya juga mengajak agar warga juga bergotongroyong,” ujar Cak Ji. Ia juga memastikan bahwa selama ini sudah banyak bantuan dari pemerintah. Semua bantuan itu disalurkan

zainal ibad/bhirawa

Pemkot Surabaya terus menunjukkan kepeduliannya kepada warganya.

dengan maksimal dan diupayakan tepat sasaran. Selain itu, ada pula bantuan dan gotong royong dari berbagai elemen masyarakat, dan itu disalurkan bersama-sama oleh warga.

“Pada prinsipnya, semuanya berupaya agar warga yang membutuhkan bisa tersentuh,” kata dia. Wawali Armuji juga mengaku sangat terbuka apabila ada warga tidak mampu yang

memang benar - benar membutuhkan dan tidak menerima bantuan apapun, untuk segera melaporkan kepada kelurahan, kecamatan hingga Dinas Sosial. [iib]

Ketua Dewan Minta Bantuan untuk Keluarga MBR Jangan Ada yang Luput DPRD Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya bersama Wali Kota Eri Cahyadi menetapkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon angaran sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021.

Penetapan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang berlangsung secara hybrid, Kamis (26/8/2021) pagi. Dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi.

“Penetapan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 sebesar Rp 8,908 triliun. Ini turun 9,45 persen dari APBD murni Surabaya tahun anggaran 2021 yang senilai Rp 9,838 triliun,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, usai rapat paripurna.

Dijelaskan, dari KUA PPAS itu dijabarkan menjadi APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Yang diajukan Wali Kota Eri Cahyadi kepada DPRD Kota Surabaya, lantas dibahas komisi-komisi dan badan anggaran.

KILAS BIROKRASI

“Kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, menjadi nota kesepakatan antara DPRD Kota Surabaya dengan Wali Kota Eri Cahyadi. Sesuai ketentuan, APBD Perubahan 2021 harus ditetapkan paling lambat akhir September,” kata Adi. Dalam pembahasan lewat beberapa kali rapat, kata Adi, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi memplot bantuan tunai Rp 200 ribu, bagi keluarga kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). [dre]

Malang, Bhirawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengalami penurunan pada APBD Perubahan tahun 2021 ini, karena dampak pandemi.

Target Rp696 Miliar, kini hanya mampu direalisasikan sebesar Rp259 Miliar atau hanya sebesar 37 persen terhitung per Juli 2021. Anggota DPRD Kota Malang saat menggelar sidang paripurna tentang rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2021, Rabu (25/9), kemarin menyoroti persoalan tersebut.

Arif Budiarso, Anggota Fraksi Golkar, Nadem, PSI mengutarakan, bahwa Pemkot Malang harus memaksimalkan penerima PAD dalam tiga bulan ke depan ini.

Ia mendorong, agar Pemkot bisa bekerja lebih keras lagi dalam menerapkan berbagai macam strategi untuk bisa meningkatkan PAD. “Pemkot agar melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah kemudian menggali sumber-sumber penerimaan retribusi daerah dan membuat skema alternatif pemanfaatan aset daerah itu sangat penting untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.

Pihaknya, juga menyoroti tentang penurunan dari penerimaan sektor pendapatan transfer yang hanya sebesar Rp 70 miliar. Hal ini pun sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan PAD pada APBD-P di tahun 2021 ini.

“Seharusnya pemerintah kota Malang itu harus lebih kreatif mencari peluang kemungkinan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan transfer baik itu transfer dari

Sidang Paripurna Nota Keuangan, Bupati Sampaikan Defisit Anggaran

Dewan Soroti Sempadan Jalan Mayapada Hospital DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap keberadaan Mayapada Hospital di Jl. Mayjend Sungkono pada Rabu (26/8).

Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Khrisna yang didampingi sejumlah wakil ketua Komisi A anggota Komisi A, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Perhubungan dan Sat Pol PP Kota Surabaya.

Komisi A menyoroti keberadaan sempadan jalan, antara bangunan rumah sakit dan jalan raya Mayjend Sungkono yang hanya berjarak 4 meter. “Harusnya jaraknya minimal 5 meter, supaya kendaraan yang keluar dari rumah sakit ada space menuju jalan raya,” terangnya.

Menurut Ayu kalau kondisinya seperti ini, akan memicu kemacetan lalu-lintas di Jl. Mayjend Sungkono, yang selama ini dikenal sebagai kawasan padat lalu-lintas.

Ayu menegaskan, sorotan ini sudah disampaikan ke pihak pelaksana pembangunan. “Mereka menyanggupi. Nanti kita akan inspeksi lagi apakah rekomendasi dari dewan sudah dijalankan atau belum,” tegasnya lagi.

Selain soal analisa dampak lingkungan (amdal) lalin, komisi A juga mengingatkan keberadaan instalasi pengolahan limbah yang dibangun oleh pihak rumah sakit. “Hal ini penting soalnya berdampak pada lingkungan masyarakat. Kita belum bisa meninjau soalnya masih dalam proses pembangunan,” ujar Ayu. [dre]

pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi,” kata dia.

Sementara Fraksi PDI-P juga menyayangkan pendapatan transfer turun sebesar Rp70 miliar dari Rp1,381 triliun menjadi Rp1,310 triliun.

Mencermati hal tersebut maka bisa dipastikan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 7,96 persen atau sebesar Rp179 miliar.

Wiwik Sukesi anggota Fraksi PDIP, minta agar Pemkot melakukan pencermatan ulang yang detail secara keseluruhan dari berbagai jenis sektor, seperti sektor pendapatan yang belum optimal maupun belanja.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyampaikan, bahwa adanya penurunan dana transfer ini membuat sangat mengganggu perolehan pendapatan pada PAD. Pihaknya berjanji, akan menguatkan kembali sektor pendapatan yang ada di Kota Malang meskipun saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Penurunan pendapatan di kami memang cukup lumayan, baik PAD ataupun dana transfer dari provinsi dan pusat.

Maka yang harus kami kuatkan itu, adalah sektor pendapatan di kami, meskipun dana transfer serta bagi hasil itu bukan domain kami,” ujar Sutiaji.

Meski telah mendapatkan sorotan dari para anggota dewan, Sutiaji akan mengkoreksi lagi terkait pendapatan yang telah diterima oleh Kota Malang. [mut]

Suasana sidang paripurna penyampaian nota keuangan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Gresik, Bhirawa Dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Aki-

bat defisit anggaran, di sebabkan besar rencana belanja dibandingkan dengan target pendapatan.

Pada rencana perubahan APBD Gresik tahun 2012, pemerintah

rokim/bhirawa

daerah harus menutup dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp305,9 miliar.

Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memgatakan, pada PAPBD 2021 ini. Secara umum diarahkan untuk penanganan pandemi Covid19, dan dampak yang ditimbulkan.

Pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja perangkat daerah, agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan publik, seperti mengalokasikan anggaran secara bertahap. Untuk mengatasi banjir akibat luapan Kali Lamong, dan mengalokasikan pembangunan infrastruktur desa dalam rangka menggerakkan perekonomian di desa.

“Belanja daerah yang semula sebesar Rp 3, 433 trilyun, dalam Perubahan APBD Tahun 2021. Naik sebesar Rp 176 miliar, atau menjadi sebesar Rp 3, 610 trilyun. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 2, 320 trilyun, belanja modal sebesar Rp 458 milyar, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 65,9 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 765 miliar.”ujarnya. [kim]

LEGISLATIF Tim Formatur PPP Jatim Cium Ketidakberesan DPP Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

Halaman 3

Surabaya, Bhirawa Tim formatur hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Timur mendesak DPP PPP segera mengeluarkan SK kepengurusan DPW PPP Jatim periode 2021/2026. Mereka juga berharap, nama-nama kepengurusan yang di SK-kan sesuai dengan rekomendasi tim formatur.

Desakan ini disampaikan karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan SK akan dikeluarkan. Padahal, usulan kepengurusan hasil Muswil PPP sudah disampaikan oleh Tim Formatur sebelum 20 hari setelah Muswil.

“Setelah 20 hari Muswil harusnya sudah ada keputusan. Tetapi ini sudah lebih dari satu bulan,” kata Juru bicara Tim Formatur, Suhermin Abdul Muhaimin, Kamis (26/8) kemarin.

Suhermin menduga ada sesuatu yang tidak beres atas lambannya SK

tersebut. Apalagi, beberapa waktu lalu ada rumor bahwa kepengurusan DPW PPP yang akan di SK-kan oleh DPP PPP yakni nama baru. Bukan nama yang direkomendasikan oleh tim formatur.

“Kalau sampai ini (nama di luar usukan tim formatur) yang terjadi, maka kami akan melakukan gugatan. Seluruh DPC PPP di Jatim juga akan melawan. Kami akan terus melakukan upaya konfrontatif bila DPP tidak on the track,” katanya.

Anggota Tim Frmatur Zuman Malaka menambahkan, tidak ada alasan bagi DPP untuk menerbitkan SK kepengurusan selain yang diusulkan tim formatur.

Sebab, Muswil merupakan forum tertinggi di DPW. “Jadi, tidak boleh DPP memutuskan selain daripada yang diusulkan formatur,” katanya. Zuman mengatakan, beberapa nama yang diusulkan tim formatur sebagai calon ketua DPW PPP Jatim periode 2021/2026 yakni Musyafak Noer, H Rofiq, RA Latief dan Ahmad Baidowi. Karenanya DPP harus memilih satu di antara empat nama tersebut, bukan nama lain.

“Kalau DPP memilih nama di luar empat itu, lalu landasannya apa.

Sebab, sesuai muswil dan peraturan organisasi (PO) usulan kepengurusan

Juru bicara Tim Formatur, Suhermin Abdul Muhaimin.

harus dari formatur,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Sidoarjo ini.

Karena itu, pihaknya berharap DPP PPP segera mengeluarkan SK

gegeh bagus setiadi/bhirawa

kepengurusan sesuai rekomendasi tim formatur. Pihaknya tidak ingin, muncul gugatan yang justru menjadi preseden buruk bagi partai.

“Sikap DPP dengan tidak menurunkan SK ini merugikan partai. Karena sebentar lagi ada tahapan pemilu. Apalagi, kemudian DPP membuat keputusannya sendiri,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW GPK Jatim Muhammad Khozin menegaskan bahwa Muswil merupakan forum tertinggi partai di tingkat wilayah. Sedangkan, Muswil juga telah memberikan mandat secara legal kepada tim formatur. Karenanya, siapa pun yang direkomendasikan oleh tim formatur harus diikuti.

“Kita tidak punya kompetensi menilai nama-nama calon pengurus.

Sebab, itu ranahnya formatur. Siapa pun yang diusulkan oleh formatur, sepanjang tidak bertentangan, kita harus patuh,” katanya. [geh]

KILAS DEWAN

Dewan Minta Pemkot Lakukan Validasi dan Sinkronisasi Data Anak Yatim Piatu DPRD Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya melakukan sinkronisasi dan validasi data anak-anak terdampak pandemi, yang menjadi yatim, piatu, bahkan yatim piatu.

Contohnya, data Dinsos sejumlah 359 anak, di dapat dari data yang masuk di pemulasaraan jenazah yang dilakukan di TPU, namun data Dinkes 238 anak, tercatat dari hasil swab positif dan RS. Hal ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto yang mengatakan jika validasi data perlu dilakukan untuk mendapatkan jumlah anak terdampak pandemi yang sebenarnya (akurat).

“Data yang disampaikan Dinkes Herlina Harsono Njoto dan Dinsos bisa saja bertambah, misalnya pada anak-ank yang orangtuanya meninggal akibat pandemi, tapi tidak melaporkan hasil swab dan dimakamkan di makam warga/makam kampung. RT RW perlu dilibatkan agar Pemkot Surabaya bisa mendapatkan data angka anak2 terdampak pandemi secara riil,” ucapnya.

Kamis (26/8) Politisi perempuan Partai Demokrat ini menyampaikan jika Pemkot Surabaya bisa melakukan penanganan secara cepat dan cermat dengan menggunakan program kegiatan di asrama bibit unggul.

“Tinggal menambahkan jumlah anggaran di program kegiatan tersebut, sehingga dapat menampung/mencukupi kebutuhan anak anak terdampak pandemi,” tandasnya Namun Herlina juga mendorong agar Pemkot juga memikirkan, bagaimana agar anak anak tersebut tidak perlu harus masuk Asrama Bibit Unggul tapi bisa mendapatkan support anggaran.

Pasalnya, kata Herlina, tempat terbaik bagi pertumbuhan anak-anak adalah dikelilingi orang-orang yang menyayangi, tidak harus di asrama.

Tapi support anggaran untuk anak-anak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan, sehingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sandang pangan papan mereka tercukupi.

“Batasan perlu diberikan, agar anak-anak yang mendapat intervensi bantuan Pemkot benar-benar warga asli Surabaya yang menetap cukup lama di Surabaya, bukan warga pendatang,” pungkasnya. [dre]

wahyu asmoro/bhirawa

Pansus I bersama tim asistensi saat menggelar rapat finalisasi Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2021-2026.

DPRD Gelar Rapat Finalisasi Bersama Tim Asistensi Trenggalek, Bhirawa Pansus I bersama tim asistensi gelar rapat finalisasi Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2021-2026.

Bersama tim asistensi pemerintah daerah, Pansus I mensinkronisasikan evaluasi gubernur terhadap RPJMD seperti catatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Hari ini telah dilakukan finalisasi RPJMD 2021-2026, dalam finalisasi ini kita mensinkronisasikan catatan hasil evaluasi gubernur,” tutur Sukarodin Ketua Pansus I DPRD Trenggalek usai rapat di aula paripurna, Kamis (26/8).

Masih Sukarodin, beberapa saat yang lalu fasilitas gubernur sudah turun, selanjutnya eksekutif dan

legislatif harus melakukan evaluasi atau pengecekan beberapa catatan dari yang disampaikan oleh provinsi.

Memang ada beberapa catatan, seperti alotnya pembahasan status revisi RTRW baru yang hingga saat ini masih berada di kementerian ATR. Dari hasil pembebasan, akhirnya disepakati bahwa Pemda masih mengacu padaRTRW lama yang telah memiliki ketetapan hukum.

“Karena revisi RTRW yang baru saat ini masih ada di kementerian ATR belum bisa di pakai pedoman untuk sebuah penyusunan Perda,” terangnya.

Sukarodin juga menambahkan, dalam situasi saat ini di ambilah langkah membentuk konsideran, sehingga untuk kedepan pelaksanaan RPJMD tetap memakai RTRW yang lama yang masih berlaku.

Sedang pada sisi materi, pada RTRW yang lama memang tidak

sudarno/bhirawa

Sidang Paripurna DPRD Kota Madiun, Jawaban Wali Kota Madiun atas PU FraksiFraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang P-APBD TA 2021 dipinpim oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didamping Wakil Ketua I, II Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Kamis (25/8).

sudarno/bhirawa

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun agenda penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas P-APBD TA 2021di gedung DPRD setempat, Kamis (25/8).

Jawaban Wali Kota Madiun Atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Membahas Raperda Tentang P-APBD TA 2021 Wali Kota Madiun, H. Maidi menyampaikan Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 melalui Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua I, II DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya.

Kesempatan itu, hadir pula Forkopimda dan sebagian Kepala OPD Pemkot Madiun secara langsung dan virtual di Gedung DPRD jalan Taman Praja Kota Madiun, Kamis (25/8).

Jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun itu sebanyak 18 halaman dibacakan oleh Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM, M.Pd bergantian dengan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, SE, MIB itu menjawab Pemandangan Umum tujuh Fraksi DPRD Kota Madiun. Yakni, Fraksi PDI Perejuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Perindo, Fraksi PKB, Fraksi Mantap, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS-PAN. Menjawab pertanyaan Fraksi PKB, tentang langkah-langkah Pemkot Madiun untuk empat bulan kedepan dalam menghadapi dan mengendalikan penyebaran pandemi Covid19 sehingga Kota Madiun berda di zona hijau.

Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, diantaranya, melaksanakan 3 T (tracing, testing dan treatment) reguler di masyarakat.

Melaksanakan rapit antigen massal di wilayah Kota Madiun dengan kasus covid-19 yang tinggi atau kasus kematian yang tinggi.

Sehingga kasus penemuan terkonfirmasi covid-19 bisa segera diketahui dan ditangani.

Adapun cara Pemkot Madiun dalam mengatasi munculnya klaster baru khususnya perkatoran baik pemerintah maupun perkantoran adalah : Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada manajemen perkantoran untuk menerapkan 6 M di lingkungan kerja (memberi Masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunnan, Mengurangi mobilitas serta menghindari makan bersama).

Pengaturan hari kerja karyawan terkait WFH dan WFO sesuai dengan Instruksi Wali Kota.

Pelaksanaan 3 T di perkantoran jika terjadi konfirmasi Covid-19 oleh tenaga kesehatan puskesmas. Pelaksanaan vaksinasi di perkantoran yang berdomisili di Kota Madiun meskipun karyawan ber KTP luar Kota Madiun.

Menjawab pertanyaan Fraksi Madiun Bermartabat (Mantab), dalam rangka penanganan, untuk memutus rantai Covid19 serta penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Kota Madiun,

sudarno/bhirawa

Tampak Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS secara bergantian membacakan jawaban Wali Kota Madiun atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas P-APBD TA 2021, Kamis (25/8).

Wali Kota Maidi menyatakan, pihaknya akan lebih meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Madiun.

Diantaranya dari pihak swasta dengan CSR (Corporate Social Responsibility) nya, dengan menganjurkan kepada seluruh ASN untuk belanja di UMKM dan mengoptimalkan ASN untuk menjadi relawan tim 30 yang tersebar di 3 kecamatan dima dalam setiap kegiatan melibatkan OPD terkait.

“Sedang strategi dan langkah yang akan dilaksanakan dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta tepat sasaran, tepat manfaat dan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan,”ungkap Wali Kota berharap.

Wali Kota Madiun, Maidi, menanggapi pertanyaan Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun terkait dengan formula pemberian perhatian dari Pemkot Madiun kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Bahwa disampaikan keberadaan PSM sebagai relawan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2019 tentang PSM. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompeatisi yang dibutuhkan.

Pemkot Madiun sudah memberikan pelatihan kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai PSM. “Untuk kedepannya kalau ada perubahan regulasi dari Kementrian Sosial, tentunya kami akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku,” kata Wali Kota.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan secara umum sebagaimana jawaban dari Fraksi PKB. Sedangkan khusus untuk penguatan ekonomi di usaha Mikro Keacil

dan Menengah langkah-langkah yang dilakukan seperti: “Hampir setiap minggu kami bersepedaan keliling lapak UMKM untuk mengevaluasi perkembangannya. Menganjurkan kepada seluruh ASN untuk belanja ke UMKM dan melaporkan ke saya melalui link Proumkm,” ungkap Wali Kota.

Usai Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi kepada wartawan menyatakan,- Pemkot Madiun dan DPRD Madiun bersinergi dalam menanggulanggi pandemi Covid19. Salah satunya ditunjukkan melalui tahapan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021.

Tak hanya kompak mempercepat penyusunan, sederet pertanyaan dan masukan terkait penanganan pandemi dari fraksi-fraksi di DPRD turut dijawab oleh Wali Kota Madiun Maidi. “Kami berterima kasih pembahasan bisa selesai tepat waktu,” kata Wali Kota.

Salah satu yang menjadi sorotan wakil rakyat adalah progres serapan anggaran belanja di organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD mendorong agar setiap OPD bisa mempercepat serapan mereka. Wali Kota Maidi sepakat bahwa penyerapan perlu dipercepat, asalkan sesuai dengan kondisi yang ada.

“Serapan belanja juga perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” tegasnya. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu mencontohkan belanja terkait penanganan pasien Covid-19. Ketika ditargetkan pasien yang harus ditangani sejumlah 30 ribu jiwa, sedangkan di lapangan jumlah warga yang sakit tidak sebanyak itu, tentu OPD tidak bisa memaksakan penyerapan.

“Ini karena Covid-19 terus kita rem.

Mudah-mudahan semakin melandai,” ucapnya. Selain itu, juga ada sejumlah kendala yang dihadapi OPD dalam mempercepat serapan anggaran mereka. Yang paling utama adalah kesiapan penyedia barang dan jasa. Walikota menyebut, kadang kala pemenuhan pesanan suatu barang bisa cukup memakan waktu. Contohnya tempat tidur untuk rumah sakit lapangan (RSL).

“Ada beberapa belanja yang menunggu pabrikan action dulu mempersiapkan barangnya. Misalnya bed. Begitu barang siap, langsung kita beli 150 unit untuk RSL,” pungkas Wali Kota.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH ditemui usai Rapat Paripuna memenyatakan, pihaknya (para anggota DPRD Kota Madiun) cukup menerima atas jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut.

“Sehingga atas jawaban Wali Kota Madiun terurai diatas, cukup memberikan penjelasan kepada anggota DPRD Kota Madiun,”ungkap Andi Raya singat. [dar.adv]

sesuai RTRW yang baru. Sehingga tidak dipakai pedoman, namun RTRW lama yang tidak bertentangan dan masih sesuai RTRW baru akan tetap dipakai sebagai acuan.

“Adapun kebijakan yang menganut pada RTRW yang baru tetap dicantumkan di RPJMD 2021-2026, hanya saja disana tidak menyebutkan sumber data,” jelas Sukarodin.

Jadi pelaksanaan sinkronisasi ini merupakan salah satu jalan tengah yang bisa dilakukan. Karena terkait sinkronisasi RTRW dengan RPJMD harus memang diupayakan.

Hal itu wajib dilakukan karena banyak hal yang harus disesuaikan, sehingga disaat RTRW diundangkan RPJMD sudah tidak lagi bertentangan. Intinya yang penting tidak mencantumkan dasar RTRW yang belum memiliki ketetapan hukum.

“Rincian RTRW baru diambil tidak masalah, asal tidak menyebutkan sumber dari RTRW yang baru,” tuturnya. Sementara, Sekertaris Daerah Joko Irianto menyampaikan bahwa setelah melalui proses panjang, hari ini telah terselesaikan pembahasan RPJMD. Pembahasan ini dilakukan setelah RPJMD mendapat evaluasi dari provinsi. Jadi Jum’at lalu telah mendapat hasil evaluasi dari provinsi, terutama saran dan perbaikan yang harus dijalankan.

“Alhamdulillah, hasilnya saat ini saran dan perbaikan telah dilakukan dan telah terjadi finalisasi,” terangnya. Jadi ditambah Joko, semua sudah selesai, ini detik terakhir sudah diselesaikan. Evaluasi masalah data serta RTRW juga sudah dilakukan pembahasan. [wek]

Ketua Dewan Dorong Penerapan PTM Harus Sesuai Prokes Sidoarjo, Bhirawa Beberapa lembaga pendidikan dan satuan pendidikan sudah sangat berharap segera bisa melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) walaupun secara terbatas. Apalagi wilayah Sidoarjo sudah memasuki PPKM level 3. Sementara itu dari pihak dewan Sidoarjo juga mendorong atas pelaksanaan PTM. Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman M Kes menegaskan kalau pihak sangat mendorong pelaksanaan PTM secara terbatas. Namun penerapannya nanti jangan lengah, jangan sembrono harus tetap sesuai dengan Prokes (Protokol Kesehatan). Kami tetap menekankan agar semua pihak patuh pada protokol kesehatan dan aturan yang sudah ada.

“Mengapa dewan mendorong pembelajaran dengan sistem PTM, kami menganggap dengan sistem PTM ini dari segi positifnya lebih baik dan lebih banyak dari pada sistem Daring. Namun sekali lagi, harus tetap mematuhi prokes yang ada, pengawasannya juga harus diperketat dengan memaksimalkan Satgas Covid 19 masing-masing,” jelas Usman, pada (26/8) kemarin.

Ia katakan pembelajaran Daring ini sudah terlalu lama, sudah terlalu lama belajar secara mengurung diri, karena patuh pada ketentuan PPKM. “Namun kalau sekarang situasinya sudah memungkinkan untuk diberlakukan PTM, kenapa tidak,” tegasnya.

Jadi, yang namanya belajar mengajar itu harus saling berhadapan. Bagaimanapun juga TPM itu lebih efektif dari pada Daring. [ach]

Maraton, P-APBD 2021 Akhirnya Disyahkan Tuban, Bhirawa Setelah 3 hari dilaksakannya Paripurna atau mulai dari selasa (24/08) Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky SE didampingi Wakil Bupati Tuban M Riyadi SH dan Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, S. Ag.,MM tanda tangani Raperda P-APBD tahun anggaran 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (26/8).

Ditemui usai paripurna, Bupati menyampaikan bahwa nilai anggaran yang disahkan saat ini senilai Rp2.8 triliun yang difokuskan kepada pembangunan infrastuktur.

“Dengan adanya pembangunan infrastuktur yang melibatkan masyarakat secara meluas, otomatis harapannya adalah memberikan stimulis ekonomi yang ada di tingkat bawah,” Kata Bupati.

Bupati juga menerangkan bahwa pembangunan infrastuktur desa harus padat karya, tetapi yang dari pemerintah kabupaten tetap menggunakan adanya lelang yang intinya tetap melibatkan masyarakat.

“Dan untuk segala bentuk kegiatan pembangunan sudah ada pembentukan tim mulai dari perencana sampai pengawasan jadi sudah tidak perlu dikawatirkan,” terangnya Tidak lupa Bupati juga menegaskan pada pemenang lelang, agar

khoirul huda/bhirawa

Disaksikan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi, S. Ag,. MM saat menandatangani berkas P-APBD Tuban tahun 2021.

menjaga kualitas pembangunannya. Jangan mengurangi kualitas yang ada di Kabupaten Tuban.

“Karena pembangunan ini diharapkan bisa bermanfaat 5 sampai 10 tahun kedepan dan ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tuban,” tegasnya Sementara itu, ditemui ditempat yang sama Ketua DPRD Tuban HM Miyadi menyampaikan pembahasan P-APBD tahun 2021 yang dibahas dan itu penting dalam rangka pembangunan di Tuban tetap berjalan sesuai dengan terget demi kepentingan masyarakat.

“Setelah pembahasan ini disepakati dan di tanda tangani baru bisa kita kirim ke Gubernur dan masih harus menunggu 14 hari baru bisa menjadi peraturan daerah dan baru bisa dilaksanakan, maka dari itu kita lakukan dengan cepat selama 3 hari berturut-turut,” ujarnya.

Tidak lupa, Ketua DPRD juga mengingatkan, terutama untuk pembangunan yang ada di desa, agar benar-benar mengkaji peraturannya karena dikemudian hari jika terjadi sesuatu maka yang akan menjadi perhatian adalah Kepala desa. [hud]

SASTRA

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

M

alam semakin larut dan waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 WIB. Seorang gadis berjalan melewati daerah stasiun kereta api ditemani dengan embusan angin malam. Gadis tersebut berjalan sembari mendengar lagu dari earphone yang ia pakai guna mengusir rasa kantuk. Meskipun sudah larut dan berjalan sendirian dirinya tetap menikmati udara malam sambil bernyanyi. Namun, tibatiba ia merasa seperti ada seseorang yang mengikuti tetapi saat melihat ke belakang tidak ada seorang pun di sekitarnya.

Ia menghela napas lalu lanjut berjalan, tetapi gadis itu merasakan lagi kalau seseorang mengikutinya dan saat berbalik jalanan tampak kosong hanya saja lampu di pinggir jalan tiba-tiba mati membuat dirinya terkejut. Gadis bernama Devara tersebut merasakan hal yang sama sampai tiga kali, dirinya mencoba menghiraukan dan tetap tenang tetapi melangkah semakin cepat mencari daerah ramai untuk menghindari hal buruk. Untuk kedua kalinya lampu jalanan mati dan suasana semakin gelap membuat bulu kuduk di tangan berdiri secara bersamaan. Devara menghidupkan flash ponsel dan melihat seorang perempuan memakai gaun pengantin duduk di kursi papan panjang dengan anak kecil di pangkuannya.

Devara heran dan iba karena dua orang tersebut memegang perut masing-masing

yang menandakan lapar. Dengan inisiatif dirinya membeli beberapa roti di kedai kecil yang masih buka dan memberikan roti kepada dua orang tersebut. Sebenarnya, Devara ingin bertanya mengapa perempuan tersebut memakai gaun pengantin namun ia ragu karena merasa hal tersebut merupakan privasi. Setelah itu, Devara melanjutkan perjalanan dan tanpa ia sadari ada sepasang mata yang menatap punggungnya. * Devara hanyalah seorang gadis tanpa orangtua alias yatim piatu, kedua orangtuanya meninggal karena kecelakaan. Saat kecelakaan terjadi, Devara tidak paham dengan situasi hatinya, ada perasaan sedih dan senang. Sedih karena kehilangan dan senang karena tidak akan merasakan sakitnya dicambuk oleh ayah dan pukulan dari ibu. Kehadiran dirinya di tengah keluarga seakan angin berlalu selalu dibandingkan dengan kakaknya yang berprestasi. Untuk sekarang pun Devara tidak tahu kakaknya tinggal di mana karena semenjak orangtua mereka meninggal, rumah yang mereka tinggali dijual dan hasil dibagi dua lalu melanjutkan kehidupan masing-masing.

Semesta memaksa Devara harus melanjutkan pahitnya kehidupan dengan bekerja saat duduk di kelas sebelas.

“Beruntung ada yang mau menerimaku bekerja,” gumam Devara kala itu.

Kegiatan Devara setiap harinya adalah menghabiskan waktu di kantor dan tidur bermalas-malasan di kamar saat weekend

Puisiku

Karya:

Pulo Lasman Simanjuntak

Catatan Abad VII-X

1// mengibas monologmonolog batu pada bulan nisan terungkap sebuah catatan purba sejarah nubuatan raja nebukadnezar tua dalam abad pra sejarah babel di Yerusalem zaman sebelum masehi hingga akhir zaman 2// kesombongannya sampai menembus langit ketujuh-yang berlapis-lapispenawanan untuk rakyat tertindas makan rantai besi khayalnya jadi binatang paling menjijikkan di dunia 3// kali ini puisiku kembali bersyair abad VII-X dilukis suatu artefak cuaca jadi ikut terbakar sepi disiram air arak maka jejakjejak pujangga terasa makin pendek Pamulang, Juni 2021

Saat Hatiku Kehilangan Sekoci Kapal

saat hatiku kehilangan sekoci kapal sepuluh tahun berlayar dalam cuaca angkuh di samudera dan ombak liar lalu jadi hamba uang dalam saku celana lepas jangkar di halaman headline koran sering kusantap makanan haram di hotelhotel berbintang kelam sampai ujung kemudinya salah ambil keputusan tertipu sang penguasa orde usang jadilah diriku terkurung airmata menulis puisi di dunia sunyi berjalan dengan tongkat petra buta sesal dibantingnya di tanah rawa saat hatiku kehilangan sekoci kapal kubaca kembali kitab suci suara azan subuhhari disinari api lilin tak suci masih sembah patung dewa matahari ajaran bidat , seruku penuh amarah sambil berlari cepat mendaki perpustakaan bukubuku tua bertemu pandita dari negeri Belanda setelah itu kulirik sepuluh perintah Tuhan tulang rohani jadi lunak batin rohani jadi mencair kapal teduh kembali berlabuh dengar pekabaran dari Nabi Nuh rajin kusiram pohonpohon iman dalam rumah lautan dan taman ibadah yang kadang terbentur karangkarang tegar di pantai hijau kunyanyikan rebana doa bertahanlah sampai hari kesudahan menembus akhir zaman Pamulang, Selasa 25 Mei 2021

Kuburan Insomnia

sunyi subuhhari tidurku di ranjang api bantalnya ibutiri berkulit putih doyan makan anak babi bersandal kayu jati kejam dan sering bersetubuh dinihari melahirkan bayibayi mandul di kamar mandi masa remaja rajin manturbasi sambil terus berpuisi kadang terjebak di gubukgubuk banjir kali tanpa nafiri dan petikan kecapi

o, suara jangkrik malamhari otakku ditombak nyaris mati ! disuntik tiga jam dalam sehari menunya magadon, dumolit, dan valium baru nyawaku terlelap di semaksemak berduri Pamulang, Senin 24 Mei 2021

Telepon Berdering

mendengar telepon berdering kering menyapa derau hujan malamhari dari seorang perempuan seberang jalan yang rajin bunuh diri menyilet lengan tak bisa mati telinga kiriku terbakar sunyi aku jadi teringat dua belas abad perkawinan tertidur lelap dalam kandang satwasatwa liar kini hunian telah dibangun megah menjadi mezbah batu penjuru nyanyian koor menderu riuh masa kanakkanak berkalungkan doa kitab taurat disalibkan di dada mendengar telepon berdering kering maka genaplah kabar pahit ini pikiran brutal gelisah basah sesal terjebak berulangkali siapkan liang kubur, jiwaku cintaku satu daging di sini saja, sayangku di sekitar akarakar bumi kita tanami pohon karet roh takut makin menjelma kemana gerangan imanku pergi lagi ?

Pamulang, Jumat 21 Mei 2021

Sungguh Airmataku Menyelam Tujuh Hari di Selat Sunda

sungguh, airmataku menyelam tujuh hari di Selat Sunda di bawah nyawa batu karang kucuri syair lagu Sion panggilan untuk bertobat masa kanak-kanak sampai ibu muda terjerat kemiskinan berkepanjangan deru ombak makin ganas menyambut dari arah belakang tubuhmu tanpa membawa perahu nelayan ikanikan tenggelam sejak siang masih tercium bau mayat tsunami, katamu meskipun tak satupun orang pantai mengenakan masker yang terbalut air asin mari, saudaraku kita siapkan hati menuju surga dalam baptisan kudus di laut ini yang telah kupersiapkan sebelum mulutku belum dapat menelan virus dari kota Wuhan selesai sudah upacara keramat ini meskipun telapak kaki berdarah paha kanan tumbuh daging segar tetap saja kutawarkan pohon sirih gading diseberang lautan tumbuhan cabai-umbi-umbian-kerang laut, dan lumut hijau juga saling berkejaran menutup kebaktian ini dengan sebuah kesaksian bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Pantai Palem Cibereum, Anyer, Sabtu, 8 Agustus 2020

Pulo Lasman Simanjuntak, dilahirkan di Surabaya, 20 Juni 1961.Menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Publisistik (STP/IISIP-Jakarta).Belajar sastra secara otodidak.Hasil karya sajaknya pertama kali dipublikasikan sewaktu masih duduk di bangku SMP, yakni dimuat di ruang sanjak anak-anak Harian Umum Kompas tahun 1977.Kemudian pada tahun 1980-an sajak-sajaknya mulai disiarkan di Majalah Keluarga, Dewi, Nova, Monalisa, Majalah Mahkota, Harian Umum Merdeka,Suara Karya, Jayakarta, Berita Yudha, Media Indonesia, Harian Umum Seputar Indonesia (Sindo), SKM. Simponi, SKM.Inti Jaya, dan SKM.Dialog.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Cerpen Oleh: Monaris Febryanti Pasaribu

atau libur tiba. Devara pernah berpikir untuk melakukan kencan seperti pasangan lain, namun selalu disadarkan dengan keadaan kalau dirinya jomblo.

Pagi ini hujan turun dan terasa dingin, keadaan yang lebih cocok untuk tidur sembari selimutan, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena hari Senin telah tiba. Devara menatap langit berharap hujan segera berhenti namun asa tidak mengikuti permintaan karena hujan turun semakin deras. Saat melihat sekeliling rumah, kedua netra Devara melihat seorang pria berdiri di bawah pohon mengulurkan tangan kanan menampung air hujan. Ia membuka payung yang sedari tadi ia genggam dan menuju halte bus, menghiraukan pria tersebut ketika bayangan kejadian beberapa hari lalu melintas di benak.

“Kamu tidak pulang, Devara?” tanya teman Devara.

“Sebentar lagi,” “Jangan pulang larut lagi masih ada hari esok,” Devara menjawab ucapan temannya dengan menganggukkan kepala. Jam dinding sudah menunjukkan pukul sembilan

malam, segera ia membereskan barang dan menuju halte bus. Sambil menunggu bus datang, ia memainkan ponsel. Namun, fokusnya beralih ke perempuan yang kemarin ia temui di stasiun kereta api. Perempuan tersebut masih menggunakan gaun pengantin dan menggendong anaknya yang menangis, entah niat yang muncul darimana ia menghampiri perempuan itu.

“Kenapa anakmu menangis?”

“Rindu ayahnya.”

Perempuan itu menjawab tanpa mengalihkan atensinya ke Devara. Tak lama kemudian anak kecil itu berhenti menangis. Sebenarnya rasa penasaran masih membuncah dalam diri gadis tersebut, dia pun bertanya.

“Maaf, tetapi mengapa kamu masih memakai gaun pengantin?”

“Kabur dari rumah.”

Tanpa penjelasan detail, Devara mencoba memahami situasi perempuan di hadapannya. Dengan tulus ia mengajak dua perempuan tersebut tinggal bersama.

Mentari menampakkan wujud tanda pagi telah tiba, Devara bangun dan melihat dua perempuan yang ia ajak tadi malam

masih terlelap. Tidak ingin mengganggu, dirinya pergi ke luar mencari sarapan. Hari ini weekend weekend, biasanya gadis tersebut akan bermalas-malasan di atas tempat tidur sepanjang hari tetapi karena sudah ada orang lain maka akan ia ajak mengobrol.

Saat perjalanan menuju pulang, Devara melihat pria yang berjalan mondar-mandir, karena penasaran ia pun bertanya. Namun, dia terkejut karena pria tersebut adalah seseorang yang berteduh di bawah pohon dekat rumah.

“Aku mencari istri dan anakku, kemarin mereka kabur.”

Devara membelalak, kebetulan sekali pikirnya. Ia bercerita kalau di rumahnya ada perempuan dengan gaun pengantin dan seorang anak perempuan kecil. Dirinya membawa pria itu ke rumah dan benar saja anak kecil itu antusias memeluk pria berjas hitam. Begitu juga dengan perempuan yang masih menggunakan gaun pengantin tersenyum bahagia. Hati Devara tersentuh ikut merasakan hangatnya keluarga mereka. Setelah itu, pria tersebut menyebutkan alamat rumah dan minta tolong mengantarkan mereka pulang. Devara mengangguk setuju dengan senyuman tulus.

Penumpang bus di siang hari sangat ramai untung saja mereka berempat masih kebagian bangku. Mereka sangat bahagia terbukti dengan senyum dan tawa yang tak berhenti. Kalau boleh jujur Devara sebenarnya iri, ingin merasakan hangatnya keluarga. Kini, Devara dengan pengantin perempuan saling mengobrol dan tertawa bersama membuat fokus para penumpang menatap dan berbisik ke arahnya. Devara menghiraukan bisikan para penumpang dan seorang ibu paruh baya yang duduk di samping kiri bertanya sambil menepuk bahu kanannya.

“Nak, kamu berbicara dengan siapa?”

Detik itu juga Devara tersentak dan sadar kalau alamat yang diberitahu tadi adalah daerah pemakaman.

Langit Kompak, 23 Agustus 2021 Monaris Pasaribu Lahir di Medan 13 Februari 2001. Merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Prima Indonesia. Saat ini bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara.

Bergabung di dalam Komunitas Penulis Anak Kampus (KOMPAK). Karya tulis fiksi juga pernah dimuat oleh surat kabar Kota Medan.

Jejak bisa ditemukan di akun instagram @ monafbryntt

RESENSI BUKU :

Penyair dan Korupsi : Korupsi di Korona, Puisi Menolak Korupsi 8 Penulis : 94 Penyair Indonesia Penyunting : Sosiawan Leak dan Rini Tri Puspohartini Penerbit : Buana Grafika Yogyakarta Tahun terbit : Juli 2021 ISBN : 978-623-7358-65-7 Peresensi : Ahmad Muhli Junaidi Penulis adalah pemerhati sastra kritik sosial.

Aktif juga sebagai penulis sanja’ dan carpan di JPRM sejak 2017. Juga sebagai Guru di SMA 3 Annuqayah. aya meyakini bahwa buku ini merupakan representasi para penyair yang bergulat dengan isu-isu keseharian terkait korupsi korona. Dan saya pun amat yakin bahwa ia merupakan rekam jejak nyata yang disuarakan para pemilik hati nurani bersih tentang nasib bangsa di tengah pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir.

Serta saya yakin bahwa sesungguhnya himpunan sajak ini adalah fakta yang terjadi di daerah masing-masing di mana sang penyair itu bertempat tinggal.

Buku ini adalah himpunan dari 94 penyair Indonesia dengan judul ‘Korupsi di Korona’ yang tergabung dalam mahaseri buku PMK (Puisi Menolak Korupsi).

Dan buku ini merupakan seri ke-8. Perlu diketahui secara nyata, bahwa sesungguhnya PMK ialah berisi gagasan-gagasan besar dari para sastrawan Indonesia, lebih-lebih yang berkutat di dunia kepenyairan, tentang bagaimana negeri tercinta ini suatu saat dapat terbebaskan dari panyakit kronis yang bernama korupsi.

Perlu diketahui juga, korupsi di negeri ini makin hari semakin sulit dikendalikan, bahkan KPK pun semakin hari makin dibuat tumpul dan tak bertaring lagi guna memberantas korupsi.

Dan PMK ini dimotori oleh Sosiawan Leak, seorang tokoh penyair Indonesia yang tinggal di Surakarta, Jawa Tengah.

Tentu saja, dunia sastra, khususnya puisi, adalah dunia majas-majas, dunia perumpamaan, dunia aligoris, dan dunia kata-kata, yang tak semua orang bisa memahaminya, kecuali Judul

S

para sastrawan itu sendiri. Kritik yang tercurah dalam menyikapi korupsi korona, tentu tidak senyata tulisan nonsastra. Dunia sastra tetap menyimpan maknawi mendalam walaupun dihadapan para sastrawan itu berlaku hal-hal sarkastis. Ini perlu saya ejawantahkan agar para pembaca tak salah arah menyikapi isi buku ini. Sehingga mengira, karya sastra dalam buku ini berisi misuh-misuh, kasar, dan tanpa aling-aling. Tidak! Buku ini tetap sebagai wujud sastra yang bermutu tinggi Mari, saya akan membedah secara acak sajak-sajak yang ditulis oleh sebagian sastrawan sebagai bukti betapa kritik yang mereka sampaikan memang begitu indah namun tetap pedas dan memilukan.

Di halaman pertama, kita menemukan puisi berjudul ‘Di Rumah Saja’ karya Aang A.K. sebagai berikut; dalam sunyi// kita sembunyi// dalam sembunyi// kita sebunyi; lapar.

Perhatikan untaian bait di atas. Kritik pedas terlontar kepada pihak yang menangani kebijakan terkait korona yang tanggung, ambigu, tak tegas, dan menclamencle. Mengapa? Coba kita teroka. Kita suruh di rumah saja, terkungkung di dalam kesunyian diri, disuruh sembunyi, salat di rumah saja, berhari raya di rumah saja, kerja dari rumah, dan bla-bla lainnya. Eh, pasar tak pernah sepi, orang dari luar negeri tak pernah berhenti masuk ke negeri ini. Bagi mereka golongan awam, seperti para petani, tetap disuruh bekerja, tanpa berani dipenuhi kebutuhan hidup berupa sembako lantaran mereka takut tak bertanggung jawab jika sembunyi dan tak kerja, akan kelaparan. Aneh, sepertinya korona hanya penyakitnya para punggawa pemerintah saja yang telah bergaji itu. Jelas sekali, mereka tak akan kelaparan sumbunyi karena telah bergaji tetap.

Saya melompat ke halaman 64, bertemu dengan penyair dari Banten bernama Imat Al-Bantani. Ia menulis puisi dengan judul ‘Di Sudut Rumah Sakit’ dengan bait; Di sudut

rumah sakit//Seorang anak kecil menangis// Matanya berkaca-kaca//Ayahnya meninggal divonis korona//Di atas meja rumah sakit//Terjadi persekongkolan//Oknum-oknum bermain diagnosa//Mengganti riwayat sakit seorang ayah//Terkena virus korona....

Bagaimana pembaca? Apa perlu lagi saya urai konten bait-bait di atas? Sepertinya, sudah teramat jelas maksud penyair ini seperti apa dan bagaimana. Lihat fakta sekarang. Jangan sembunyi di baliknya atau berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Betapa vonis korona sungguh menzalimi hak-hak pasien dan keluarga besar mereka. Betapa vonis itu datang setelah pasien meninggal. Bukan di awal-awal pemeriksaan! Padahal, yang tervonis mempunyai penyakit bawaan sejak dahulu, seperti asma, tbc atau radang paru-paru, dan panyakit pernafasan lainnya. Wajar saja, jika di masyarakat awam terlontar frasa ‘si Anu dikoronakan’. Sebab, pangkalnya sudah kongkalikong seperti dalam sajak di atas.

Mari kita lihat di akhir halaman buku setebal 206 halaman ini. Kita berjumpa dengan penyair Yustinus Harris, dengan bunyi sajak; Si ibu bermimpi//anaknya minta mandi//Lalu ibu memohon pada penjaga makam//untuk menggali kubur itu lagi//Setelah satu setengah meter digali//Ditemukan sudarwati terlentang// tanpa selembar kain kafan//Cuma memakai daster dan terbungkus plastik//persis seperti yang terakhir dipakainya//di ruang isolasi covid rumah sakit//tiga hari yang lalu.

Sama halnya dengan sajak kedua, sajak ini pun sangat mudah kita cermati. Isi yang hendak disampaikan penulisnya sangat mudah kita tangkap, dan ini suatu yang kerap terjadi selama pandemi. Hanya berkedok hukum darurat, hukum-hukum kifayah seorang Muslim terabaikan. Konon, yang meninggal karena korona adalah mati syahid. Orang yang wafat karena syahid tak usah dimandikan dan dikafani. Demikian mungkin pandangan pemulasaraan janazah korona. Sebuah anggapan yang tidak memahami bagaimana mati syahid itu.

Pada akhirnya, sengkurat korona semakin nyata terlihat di depan kita membuat kita semakin pilu. Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganannya berikut kebocaran anggaran pun kian tak terelakkan. Terlebih dengan terjadinya penangkapan terhadap penilap bantuan bagi masyarakat terdampak serta temuan statistik (penularan) yang rapuh validitasnya, dan aroma korupsi serta manipulasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah kian tersuar.@

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Iksan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Pendaftaran Calon Dirut PDAM Diperpanjang Halaman 5

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

Surabaya, Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya memperpanjang masa pendaftaran calon Direktur Utama selama dua minggu ke depan. Ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan jumlah pendaftar dalam formasi tersebut.

Perpanjangan pendaftaran tersebut, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/139/436.1.2/ 2021 Tahun 2021. Serta, Keputusan Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 04 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Tahap 2 untuk Posisi Direktur Utama.

Ketua Pansel Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya,

Wawan Aris Widodo mengatakan, pendaftaran calon Direktur Utama PDAM Surya Sembada masih dibuka hingga dua minggu ke depan.

Artinya, dibuka mulai hari ini tanggal 25 Agustus hingga 08 September 2021. “Jadi mulai hari ini hingga dua minggu ke depan pendaftaran calon Direktur Utama PDAM Surya Sembada masih kita buka,” kata Wawan saat dihubungi, Ka-

mis (26/8).

Ia menjelaskan, bahwa perpanjangan masa pendaftaran formasi Direktur Utama ini dilakukan untuk memastikan jumlah kecukupan pendaftar. Apalagi, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap tahapan seleksi itu ada peserta yang dinyatakan gugur.

“Karena tahapan seleksi itu ada tiga, yakni seleksi administrasi, UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) dan Wawancara Akhir. Nah, tiap tahapan itu satu banding tiga yang gugur. Maka paling tidak, atau paling aman itu pendaftar (ada) 10 orang,” terangnya.

Terlebih lagi, kata Wawan, saat ini jumlah pendaftar pada formasi Direktur Utama masih tujuh orang.

Sedangkan untuk formasi Direktur Layanan dan Direktur Operasi, telah memenuhi kecukupan jumlah pendaftar. “Sehingga ketika yang daftar tujuh orang, maka kami takutkan pada tahap wawancara akhir, nanti tinggal satu orang saja. Sehingga kita tidak punya pembandingnya,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa proses seleksi direksi PDAM Surya Sembada akan dilakukan secara selektif.

Ketegasan ini dilakukan tak hanya untuk formasi calon Direktur

Utama. Melainkan pula pada formasi Direktur Layanan dan Direktur Operasi. “Proses itu betul-betul kita lakukan sedemikian rupa, karena kita ingin mendapatkan yang terbaik. Terus terang kami juga sangat berhati-hati. Apalagi kendali organisasi ada di Direktur Utama,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini juga menyatakan, bahwa tahapan seleksi administrasi bakal dilakukan secara bersama.

Artinya, seleksi administrasi pada ketiga formasi dilakukan bersama, sembari menunggu jumlah pendaftar pada Direktur

Utama terpenuhi. “Sehingga kami menyaring sesuai dengan persyaratan yang kita umumkan di media massa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, data per tanggal 16 Agustus 2021, jumlah pendaftar calon direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mencapai 52 orang. Jumlah tersebut, terdiri dari pendaftar pada formasi Direktur Utama 7 orang, Direktur Operasi 12 orang dan Direktur Layanan 33 orang. Untuk ketentuan serta persyaratan dan kualifikasi bagi calon pelamar, dapat diakses melalui laman https://surabaya.go.id.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Bupati Gresik Bakal Membuka Kembali Pudak Gallery Gresik Pemkab Gresik, Bhirawa Setelah beberapa waktu lalu mengunjungi Pudak Gallery di Jalan Pahlawan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengumpulkan para pedagang yang berjualan di stand produk unggulan dan aneka kuliner, Kamis (26/8). Tujuannya, untuk mengoptimalkan sentra-sentra perekonomian yang sudah diproyeksikan oleh Pemkab Gresik.

Sejak diresmikan oleh mantan Bupati Gresik , Sambari Halim Radianto pada HUT Pemkab Gresik tahun 2021 lalu, praktis Pudak Gallery itu hanya beroperasi selama beberapa bulan saja karena hempasan pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia mulai April 2020 lalu.

Ada 34 stand yang berada di lantai I dan lantai II Pudak Gallery itu. Masing-masing 16 stand kuliner dari 16 kecamatan yang menempati lantai II. Sedangkan 18 stand yang ada di lantai I adalah diisi oleh beberapa perwakilan UMKM binaan dari berbagai organisasi Dharma Wanita instansi yang ada di Pemkab Gresik.

Oleh sebab itu, seiring menurunnya kasus Covid-19 di Gresik yang saat ini sudah berada di level 3 atau berada di zona oranye, Bupati yang akrab disapa Gus Yani ini berkeinginan menata kembali perekonomian dengan mengoptimalkan tempat-tempat ekonomi yang telah diproyeksikan oleh Pemkab Gresik.[eri]

Ketua Bhayangkari Cabang Situbondo Santy Imam Rifai saat menyerahkan bantuan berupa paket nutrisi gizi untuk balita dan anak penghuni RPG Kamis (26/8).

sawawi/bhirawa

Balita dan Anak Terima Bantuan Nutrisi Gizi

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik saat mengumpulkan pedagang Pudak Gallery Gresik.

Dampak Pandemi Covid-19 PDRB Sidoarjo Minus Sidoarjo, Bhirawa Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung hingga kini, sempat membuat kondisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB ) Kab Sidoarjo tahun 2020 lalu, terjun bebas. Dari 5.99% pada tahun 2019 lalu, mengalami minus sampai 3.69% pada tahun 2020 lalu.

Data yang dilansir dari BPS Sidoarjo itu, sektor yang membuat penurunan dari kondisi PDRB Kab Sidoarjo tersebut, diantaranya daya beli masyarakat hanya sebesar 1.13%, pengeluaran Pemerintah sebesar 1.21%, investasi turun sampai 1.02% dan nilai eksport hanya 3.69%.

“Saat ini pandemi Covid masih terus berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan akan berakhirnya. Karena itu, saya minta anggota TIPD harus kerja keras, agar bisa menekan jangan sampai PDRB kita terus mengalami penurunan,” komentar Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini, Rabu (25/8) kemarin. [kus] alikus/bhirawa

Aktivitas pedagang ayam potong masih tetap laris, meski PDRB Sidoarjo tahun 2020 sempat mengalami minus karena angka inflasi yang naik.

Situbondo, Bhirawa Masih dalam rangkaian memperingati HKGB (Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari) Situbondo yang ke-69, Bhayangkari Cabang Situbondo kembali menyalurkan paket bantuan Kamis (26/). Kali ini khusus untuk anak dan balita yang ada di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Situbondo, AKBP Ach. Imam Rifai, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Situbondo Santy Imam Rifai.

Pengamatan di lokasi menyebutkan, rombongan Kapolres bersama tim Bhayangkari diterima Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kese-

hatan Kabupaten Situbondo Rina Widharnarini di halaman Rumah Pemulihan Gizi Dinas Kesehatan Situbondo. Kunjungan tersebut dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada balita yang sedang menjalani perawatan. Para penghuni RPG merupakan anak atau balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kekurangan gizi.

Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai mengatakan, peringatan HKGB ke-69 berbarengan dengan masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sebut Kapolres Imam, Bhayangkari Cabang Situbondo melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian bingkisan sembako untuk dibagikan

kepada anak dan balita yang sedang dirawat di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. “Kami bersyukur RPG memiliki fasilitas yang lengkap sehingga pertumbuhan anak yang dirawat lebih optimal,” jelas Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, dengan adanya bantuan dari pengurus Bhyangkari Cabang Situbondo bisa menambah kebutuhan gizi anak dan balita sehingga kedepan dapat terpenuhi dengan baik. “Semoga adanya bantuan dari Bhayangkari Cabang Kabupaten Situbondo ini memiliki nilai yang positif dan bermanfaat bagi anak dan orang tua. Mohon untuk diterima,” tutur Kapolres Imam den-

gan didampingi isteri kemarin.

Sementara itu, Santy Imam Rifai menimpali saat ini ada sekitar 30 berupa paket bingkisan sembako yang diserahkan kepada anak dan balita penghuni Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan Situbondo. Bantuan ini, kata Santy, untuk dibagikan kepada orang tua yang anaknya sedang menjalani pemulihan kesehatan di RPG Situbondo.

“Kegiatan sosial ini dalam rangka untuk memeriahkan peringatan HKGB ke-69. Kami patut bersyukur karena balita dan anak yang dirawat kini tumbuh sehat dan bahkan mengalami perkembangan yang semakin membaik,” pungkas Santy.[awi]

Gelontor Lagi Rp 58 M, RSUD Jadi Tipe D Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung akan kembali menggelontorkan dana Rp 56 Miliar untuk pembangunan RSUD Campurdarat. Gelontoran dana tersebut akan membuat RSUD Campurdarat yang semula berupa Puskesmas berubah menjadi rumah sakit tipe D. Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, saat sidak pembangunan infrastruktur di lokasi pembangunan RSUD Campurdarat, Kamis (26/8), mengungkapkan saat ini sudah dianggarkan Rp 21 miliar untuk tahap awal pembangunan RSUD Campurdarat. “Pembangunan tahap awal ini akan selesai pada tahun ini juga dan nanti yang tahap dua di-

anggarkan Rp 56 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, semua fasilitas penunjang agar RSUD Campurdarat menjadi rumah sakit tipe D bakal dipenuhi. Apalagi rumah sakit tersebut bakal menjadi rumah sakit penunjang di wilayah selatan Tulungagung. “RSUD Campurdarat akan melayani warga sekitar wilayah Kecamatan Campurdarat, sebagian Boyolangu, Pakel, Tanggunggunung, Besuki dan Bandung. Bahkan bisa juga warga luar daerah seperti warga Watulimo, Prigi Kabupaten Trenggalek,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo menandaskan pembangunan RSUD Campurdarat sudah diperhitungkan ber-

dasar topografi dan geografis. Termasuk keberadaan RSUD dr Iskak Tulungagung yang sudah menjadi rumah sakit rujukan di Jawa Timur.

“Karena RSUD dr Iskak sudah sering kali penuh untuk melayani warga di enam sampai delapan kabupaten/kota, maka perlu dibangun rumah sakit penyangga. Kabupaten Blitar saja sudah punya. Tulungagung juga harus punya. Kecamatan Campurdarat dipilih karena berada di posisi silang tengah Kabupaten Tulungagung,” paparnya lagi.

Ia memperkirakan pembangunan RSUD Campurdarat tahap satu akan selesai pada akhir tahun ini dan dio-

perasikan pada tahun 2022. “Sesuai jadwal pengerjaannya sampai sekitar akhir Nopember 2021 sudah selesai dan bisa juga langsung dioperasionalkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, membeberkan dana Rp 21 miliar yang sudah digelontorkan untuk RSUD Campurdarat akan membuat persyaratan minimal sebagai rumah sakit terpenuhi. “Untuk syarat minimal rumah sakit itu harus punya di antaranya, kamar operasi, kamar ICU dan UGD. Sekarang semua itu sedang dipenuhi dan akhir tahun ini bisa segera beroperasional,” katanya. [wed]

Dukung Program PEN, DPKH Kabupaten Malang Bakal Berikan Batuan Sapi Mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang akan memberikan bantuan hewan ternak. Bantuan itu bakal diberikan kepada kelompok peternak yang ada di wilayah kabupaten setempat.

Kepala DPKH Kabupaten Malang Nurcahyo, Kamis (26/8), kepada wartawan menjelaskan, pemberian bantuan hewan ternak yang akan kita berikan kepada peternak di Kabupaten Malang, hal ini untuk menggairahkan dan menstabilkan kembali perekonomian sektor peternakan akibat Pandemi Covid-19.

Namun, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di dinasnya, maka dirinya bisa menggulirkan program bantuan berupa hewan ternak bagi kelompok peternak.

“Jadi program PEN ini untuk menstabilkan perputaran ekonomi peternak, sehingga kita berikan bantuan

agar modal mereka berputar. Sedangkan bantuan hewan ternak itu, akan diberikan kepada kelompok peternak ternak sapi sebanyak 5 ekor, dan untuk kambing 11 ekor,” jelasnya.

Menurut Nurcahyo, di tengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini, permintaan daging sapi di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan yang mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi anjlok. Padahal, target untuk PAD tahun 2021 ini sebesar Rp 405 juta.

Namun, sampai hingga sekarang

untuk semester satu realisasinya masih pada kisaran Rp 110 juta.

Untuk itu, kata dia, dirinya telah mengusulkan agar dilakukan rasionalisasi sesuai dengan potensi yang ada saat ini. Dan dirinya juga sudah meminta di dalam perubahan untuk bisa dilakukan dirasionalisasi sesuai dengan potensi yang ada.

Selain penurunan permintaan daging sapi di Kabupaten Malang, hal itu juga juga dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selalu diperpanjang. Sehingga adanya PPKM tersebut, maka kebutuhan daging dibeberapa hotel, warung, dan lainnya banyak mengalami penurunan. Sehingga pembelian atau permintaan daging sapi di RPH menurun hingga 50 persen.

Di kesempatan itu, Nurcahyo juga

menyebutkan, penurunan permintaan daging sapi tersebut juga berakibat pada rendahnya perputaran ekonomi kelompok ternak di Kabupaten Malang. Sebelum Pandemi Covid-19, rata-rata kebutuhan daging per hari bisa mencapai 70 persen, namun dengan adanya pandemi ini tinggal separuh. “Jadi pemotongan di RPH menurun karena pasarnya menurun. Dan dampaknya, perputaran pendapatan peternak sapi juga mengalami penurunan akibat dampak PPKM,” ujarnya.

Di tempat terpisah, salah satu peternak sapi di wilayah Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Suta’i membenarkan, selama penerapan PPKM yang diberlakukan pemerintah, maka dirinya sebagai peternak sapi yang selama ini mensuplai para penjual daging sapi telah mengalami penurunan.

Ternak sapi milik Suta’i warga Desa Petungsewu, Kec Dau, Kab Malang, yang saat ini mensuplai daging sapi di wilayah kabupaten setempat

Dan sebelum adanya PPKM, per hari dirinya bisa mengirim sapi 4-5- ekor, namun sekarang per hari hanya 1-2 ekor sapi. “Dan jika PPKM terus

menerus diberlakukan, yang jelas perputaran ekonomi pedagang sapi akan kehilangan penghasilan,” tuturnya.[cyn]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Kliwon, 2

10 SMA dapat Lampu Hijau Gelar PT Pelaksanaan Menunggu Dosis

Finalis Lingkungan Hidup Pamer Keunggulan Produk Surabaya, Bhirawa Empat finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2021 bersaing ketat untuk mencapai hasil terbaik. Didepan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati dan Lurah Kedungdoro Giyata dan Warga Kedung Turi, mereka memamerkan dan mengenalkan produknya. Kamis (26/8).

Para finalis mendapat kesempatan untuk presentasi produk yang sudah dibuatnya, seperti Aurellia Putri Astadewi dari SMPN 6 Surabaya yang menujukkan keunggulan tanaman selasih yang bisa untuk menyembuhkan panas dalam, batuk, menambah bafsu makan dan menjadi antiseptik.

Kemudian Area Kesyandria Ali Yasa (SMPN 6 Surabaya) mempresentasikan keunggulan budidaya moggot yang bisa mengurai sampah. Sedangkan Vianey Olyvia (SMPN 20 Surabaya) membudidayakan Okra dan menjadi berag-

am produk bernama Obama (Okra banyak manfaat), seperti menurunkan kolesterol, meredakan asma, mengobati flu dan lain sebagainnya.

Lebih menarik lagi adalah produk milik Fildza Ghassani Andias (SMPN 6 Surabaya). Ia menciptakan pembalut wanita yang tergolong istimewa karena bisa dicuci dan dipakai lagi. Pembalut itu terbuat dari kain perca dan handuk mikrofiber yang memilki daya serap cukup tinggi dan tidak mengakibatkan kebocoran saat digunakan.

Selama ini ia melihat kaum wanita membeli pembalut yang sekali pakai sehingga mengakibatkan banyaknya sampah pembalut bekas. 'Dalam artikel mengatakan jika pembalut sekali pakai baru bisa terurai 500-800 tahun," katanya.

Selain itu ia juga membuat tas dan baju juga dari kain perca. "Ibu saya punya usaha menjahit. Dari situ saya melihat banyak kain perca dan saya

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 10 sekolah jenjang SMA negeri dan swasta mendapat lampu hijau menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Surabaya.

Yakni SMAN 1 Surabaya, SMAN 2 Surabaya, SMAN 5 Surabaya, SMAN 6 Surabaya, SMAN 9 Surabaya, SMAN 15 Surabaya, SMAN 16 Surabaya, SMAN 19 Surabaya, SMA Hang Tuah Surabaya dan SMA Trimurti.

Fildza Ghassani Andias saat mempresentasikan keunggulan pembalut ciptaannya yang bisa dicuci dan dipakai lagi.

buat untuk bahan pembalut, baju, tas dan lainnya," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengaku bangga dengan semangat

finalis yang memiliki kreativitas untuk membuat produk dan juga menjaga lingkungan. "Anak-anak memiliki semangat tinggi untuk mengentas masalah lingkungan," katanya. [wwn]

Pembelajaran di Kabupaten Blitar Kembali Daring Kabupaten Blitar, Bhirawa Sempat masuk beberapa hari pembalajaran tatap muka di Kabupaten Blitar, karena masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pastikan kegiatan belajar di Sekolah kembali menjadi pembelajaran Daring.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah sementara waktu diganti dengan metode pembelajaran Daring.

"Kembalinya belajar dari rumah

ini lantaran Kabupaten Blitar masuk di aturan PPKM level 4,'' kata Budi. Lanjut Budi, hasil informasi yang diterimanya Kabupaten Blitar kembali masuk ke daerah yang masuk level 4, sehingga seluruh lembaga sekolah seperti SD dan SMP diintruksikan untuk menggelar pembelajaran secara daring yang mengacu pada peraturan Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.

"Yakni bagi daerah yang masuk level 4 dilarang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM),'' ujarnya.

Selain itu, dikatakan Budi, hal ini dilakukan demi menjaga keselama-

tan bersama dari penyebaran viris corona di Kabupaten Blitar, sehingga pihaknya berharap para peserta didik tetap bersemangat belajar menggunakan sistem Daring.

"Bila sudah kembali normal akan melaksanakan PTM lagi,'' jelasnya.

Tambah Budi, berdasarkan hasil evaluasi selama proses pembelajaran tatap muka secara terbatas selama beberapa hari ini sudah berjalan lancar, dan tidak ada temuan klaster sekolah.

"Karena setiap sekolah ada Satgas Cilik yang juga bertugas sebagai penegak protokol kesehatan di sekolah,'' imbuhnya. [htn]

Budi Kusumarjaka

Gandeng IAPI, UWKS Buka CPA Tes Center

BANGKU POJOK

ihsan kholil/bhirawa

Wabup Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat saat terjun langsung melihat kondisi anak yatim Veronika dan Alfiansyah di Kantor Desa Banyuwulu, Kecamatan Wringin.

Gerak Cepat Pemkab Bondowoso Bantu Kedua Anak Yatim Piatu Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bergerak cepat merespon informasi dan membantu Veronika (12 bulan) dan Alfin (10 tahun), seorang anak yatim yang tinggal di Dusun Gua, RT 08, Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin. Kini kedua anak yatim piatu ini diasuh kakek dan neneknya.

Pemerintah hadir untuk meringankan beban mereka, seperti diantaranya menyelesaikan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Bahkan keduanya juga di usahakan terjamin pendidikannya hingga Perguruan Tinggi (PT) secara gratis.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si didampingi Kepala Disdikbud, Kepala Dinsos dan pihak terkait lainnya secara langsung mendatangi keduanya di Balai Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin, Rabu (25/8).

Wabup Irwan mengungkap, jika beberapa waktu lalu ia mendapat foto Veronika sedang digendong oleh neneknya, foto itu didapat dari salah satu pegawai kecamatan setempat.

Jelang beberapa waktu kata dia, kemudian kembali mendapatkan gambar Veronika dari, salah seorang jurnalis yang kebetulan tempat tinggalnya berada disekitar lokasi anak yatim itu.

"Teman-teman wartawan ini selalu rajin kalau ada hal-hal yang berkenaan disalah satu desa. Entah itu anak yatim, rumah tidak layak huni, rumah warga miskin yang sudah tidak layak.

Itu dikirimnya pasti ke saya,'' kata Irwan.

Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya kemudian memerintahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk turun langsung guna mengecek keadaan di lapangan seperti apa. [san]

Surabaya, Bhirawa Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan MoU dan MoA dengan Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) Surabaya membuka Certified Public Accountant (CPA) Tes Center bagi peserta maupun mahasiswa yang ingin ikut ujian dan mendapatkan sebutan CPA. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Drs Sugeng Praptoyo SH MM MH usai peresmian mengungkapkan kerjasama dengan dunia pendidikan ini nantinya akan meliputi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAP).

Dengan adanya PPAP ini diharapkan UWK ini dapat terakreditasi di IAPI di program S2nya yang masih membuka PPAP dan nanti kalau lulus mendapat gelar atau sebutan Certified Public Accountant (CPA).

"Kalau sudah lulus itu kemudian dengan pengalaman praktek disertai pengalaman tertentu tentang akuntan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan, kalau sudah dapat izin makan akan mendapatkan sertifikat tanda lulus ujian profesi ankuntan publik

baru mengurus ke Kementerian Keuangan. Bila sudah mendapatkan izin maka bisa membuka kantor akuntan publik sendiri,'' terangnya, Kamis (26/8) Sugeng menambahkan, hal ini juga berlaku bagi para mahasiswa S1 Akuntansi semester VI dapat mulai mengambil ujian dengan mengikuti jalur yunior CPA atau tingkat dasar dan ACPA akan diberikan saat lulus S1.

Namun yang ditekan Sugeng adalah Program PPAP, karena PPAP itu paling cepat bisa ditempuh dalam dua semester. ''Bisa menempati di posisi S2 sehingga nanti kalau mau membuka akreditasi dengan IAPI maka akan mendapatkan dua gelar yakni S2 akuntansi dan CPA harapannya disitu,'' jelasnya.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Drs Ec Gimanto Gunawan MM MAk mengatakan, dengan adanya tuntutan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi ini harus menjalankan programnya dari menteri yakni Kampus Merdeka maka yang perlu dilakukan UWK adalah dengan mengadakan kerjasama bersama lembaga asosiasi profesional. [riq]

Sekolah ini telah melakukan vaksinasi guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) hampir 90%. Sedangkan siswa yang telah menerima vaksinasi mencapai 14,7% dari total 103 ribu siswa SMA sederajat yang terdaftar di Surabaya.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Wilayah Surabaya - Sidoarjo, Lutfi Isa Ansory, adanya penurunan PPKM dari level 4 ke level 3 ini, memperbolehkan sekolah yang telah melakukan vaksinasi guru dan tendik serta siswa untuk menggelar PTM secara terbatas. Sedangkan bagi sekolah yang belum melakukan vaksinasi siswa, maka proses belajar masih tetap dilakukan secara daring.

"Secara aturan (wilayah dengan level 1, 2 dan 3) diperbolehkan PTM. Namun kita ambil kebijakan dari hasil rapat kepala sekolah kemarin (Selasa) sekolah yang sudah melakukan vaksinasi boleh menyelenggatakan PTM, sedangkan yang belum vaksinasi masih belajar daring,'' ujar Lutfi, Kamis (26/8).

Namun dalam pelaksanaanya, sekolah hanya diperkenankan untuk mengisi kapasitas kelas maksimal 50%. Meski begitu, kata Lutfi, kapan PTM terbatas bisa dimulai akan dikembalikan pada kesiapan sekolah seperti kelengkapan sarana prasarana penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19.

"Untuk sekolah yang di ijinkan PTM terbatas ini semua siswanya sudah vaksin dosis 1. Sehingga boleh melaksakan PTM dengan prokes sesuai dengan SOP yang per-

nah dilaksanakan pada ujicoba PTM bulan Agustus tahun lalu.

Mulai kapan? ini tergantung keputusan sekolah masing-masing untuk menyiapkan Sarpras,'' jabarnya.

Sejauh ini, kata Lutfi untuk pelaksanaan PTM terbatas ijin masih diberikan untuk jenjang SMA di Surabaya. Sebab siswa jenjang SMK belum mendapatkan vaksin dosis 1. ''Jadi sampai saat ini (SMK) ya masih menggunakan sistem pembelajaran online,'' tambah dia.

Diakui Lutfi, banyak sekolah yang siswanya belum mendapatkan vaksinasi lantaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memiliki kuota vaksin terbatas. Namun, Pemprov Jatim tetap mengupayakan program percepatan vaksinasi untuk seluruh siswa yang ditargetkan tuntas pada September mendatang. Sehingga diharapkan PTM bisa segera dilakukan.

Selain Surabaya, Lutfi juga men-

Waka Humas SMAN 16 Surabaya, Ridwan menunjukkan sa

Wali Kota Madiun, Maidi dan Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi berfoto bersama

Wakili Jatim dalam Lomba Pelangi Minta Doa

Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Drs Sugeng Praptoyo SH MM MH bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Drs Ec Gimanto Gunawan MM MAk usai melakukan MoU.

GALERI

Kota Madiun, Bhirawa Prestasi gemilang kembali datang dari Kota Pendekar.

Pencapaian membanggakan itu datang dari Pelangi Tunjung Kusuma, siswa kelas 6 SDN 01 Kartoharjo, Kota Madiun yang berhasil melaju ke tingkat nasional mewakili Jawa Timur dalam lomba bertutur.

Sebelum berangkat mengikuti perlombaan, siswi berambut ikal itu datang ke Balaikota Madiun untuk minta doa restu secara langsung kepada Wali Kota Madiun Maidi sekaligus Bunda Baca yang juga Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi.

Wali Kota Maidi menyam-

but baik kedata prestasi itu. Ora di Kota Pende memberikan du dan juga hadiah jika Pelangi b lomba bertutur al. ''Selamat be menang silahk sekolah di SMP

SISWA

Dindik Jatim Utamakan PTM Siswanya yang Sudah Vaksin Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk wilayah Sidoarjo-Surabaya yang sudah memasuk level 3. Sekolah sudah diperbolehkan melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 50%. Namun, hanya sekolah yang siswanya sudah tervaksin saja yang boleh PTM. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Usai rapat terbatas, para kepala sekolah masih melakukan kordinasi hingga tuntas persiapan PTM.

Hal ini ditegaskan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo - Surabaya, Drs Lutfi Isa Anshori MM usai melakukan rapat koordinasi terbatas terkait persiapan PTM dengan Kepala SMAN dan SMKN se Wilayah Sidoarjo, pada Kamis (26/7) di Edotel SMKN 1 Buduran Sidoarjo.

Gubernur Jatim memiliki Program Percepatan Vaksin Pelajar, dan semoga cepat terealisasi. Semua pelajar SMA, SMK dan SLB di Sidoarjo ini

bisa divaksin dengan cepat, sehingga bisa segera menjalankan PTM sesuai dengan aturan PPKM level 3.

"Mengingat wilayah Sidoarjo para pelajar atau sekolah yang sudah menjalankan vaksin masih sangat minim sekali.

Saya berharap Program Percepatan Vaksin Pelajar dari Gubernur Jawa Timur bisa direalisasikan,'' harap Lutfi Isa Anshori yang didampingi Ketua MKKS SMA Negeri Sidoarjo, Dr Panoyo MPd usai melaku-

kan koordinasi terbatas.

Lutfi menegaskan, soal persiapannya semuanya sudah siap, termasuk sarana dan prasarana Protokol Kesehatan (Prokes) semua sekolah sudah banyak yang melakukan.

Mereka sudah mempunyai Satgas Covid 19 sehingga bisa lebih aktif lagi untuk mengawasi jalannya PTM. "Sekolah sudah pernah melakukan uji coba, sudah melakukan simulasi, tinggal menjalankan saja.

Tetapi ingat, guru, karyawan dan siswanya harus sudah tervaksin semua,'' tegas Lutfi.

Terpisah, Kepala SLB Negeri Gedangan Sidoarjo yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Jatim, Miseri MPd menjelaskan, sambil menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan, pihaknya sudah melaku-

kan persiapan kalau PTM harus jalan. "Persiapan kami selain sarana dan prasarana Prokes yang ketat, kami juga melakukan koordinasi dengan para orang tua. Tapi pada prinsipnya kami lakukan secara terbatas, yang sudah divaksin para guru dan karyawan. Sedangkan para siswanya banyak yang belum vaksin, mereka juga sudah ada yang melakukan vaksin di luar sekolah,'' terang Miseri.

Sementera itu, Kepala MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA Swasta se Sidoarjo, Wigatiningsih MPd, mengaku pihaknya sudah melakukan pendataan sejak dua bulan yang lalu dan sudah diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sidoarjo - Surabaya. [*]

rawa

& OLAHRAGA TM Terbatas

AYAAN

27 Agustus 2021

Halaman 7

Prodi Biologi UMM Resmikan Sekolah Unggul Budidaya dan Pemasaran Anggrek

Malang, Bhirawa Program pendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Salah satunya adalah Program Center of Exellence (CoE) Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kali ini Prodi Pendidikan Biologi UMM sukses meresmikan Sekolah Unggul Budidaya dan Pemasaran Anggrek pada Rabu, (25/6) kemarin. Sekolah Unggul ini bertujuan untuk membentuk skill entrepreneur mahasiswa yang berbasiskan budidaya dan pemasaran anggrek.

Menurut Kepala Prodi Pendidikan Biologi UMM, Dr Iin Hindun MKes, kurikulum pada program ini mendorong mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa entrepreuner. Mereka yang mengkuti program ini akan menggenapi rekognisi mencapai 20 SKS pada semester V atau VII. Program magang kerja melalui CoE MBKM ini juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kampus, mendor-

Kedua Vaksin Siswa Diberikan catat hanya ada 1 sekolh di Sidoarjo yang diperkenankan melakukam PTM terbatas. Sebab baru satu sekolah yakni SMAN 2 Sidoarjo yang siswanya telah mendapatkan vaksin. "Meski menggelar PTM terbatas. Tetap siswa harus mendapatkan izin orang tua,'' tandasnya.

Sementara itu, mendapat izin pelaksanaan PTM terbatas SMAN 16 Surabaya tinggal menunggu pemberian vaksinasi dosis 2 untuk siswa, yang rencananya akan diberikan pada 2 September mendatang. Jika vaksinasi lengkap diberikan, maka dalam waktu dekat pihak sekolah akan mulai melaksanakan PTM secara terbatas.

"Pelaksanaan (PTM terbatas) kapan. Ini msih kita tindak lanjuti. Kita menunggu kesepakatan MKKS SMA. Kalau untuk SMAN 16 Surabaya sendiri, insha allah setelag diberikan vaksin lengkap 2 dosis ke siswa,'' terang Kepala SMAN 16 Surabaya, RA Roosdiantini ditemui disekolah.

Jika dilaksanakan nanti, sekolah akan menggunakan sistem rotasi untuk 1.094 siswa, yang akan dilakukan bergilir setiap minggunya untuk tiap tingkatan. Satu siswa bisa sampai 3 kali pertemuan dengan maksi-

arana prasarana kelengkapan protokol kesehatan di sekolah.

mal pembelajaran satu hari 3 jam.

Tak hanya itu, SOP pembentukan Satgas Covid-19 juga telah dibentuk. Kelengkapan protokol kesehatan telah disiapkan sejak simulasi PTM digelar tahun lalu. Nagi yang belum mendapatkan vaksin dosis 1, sekolah juga telah bekerjasama dengan Puskesmas Tenggilis untuk pemberian vaksin.

"Saat PTM nanti Prokes benar benar ketat. Kalau biasanya hanya 5M, kita terapkan 6M. Yang ke 6 ini sudah kita lakukan, yaitu melakukan vaksinasi,'' tandasnya. Berbeda dengan SMAN 16 Surabaya, rencana pelaksanaan PTM terbatas di SMAN 15 Surabaya baru akan dimulai awal Oktober. Hal itu karena, menunggu siswa telah divaksin dosis ke dua yang rencananya akan diberikan pada 18 September mendatang.

"Kami akan melakukan PTM setelah vaksin dosis ke dua untuk 1.243 siswa tanggal 18 September nanti.

Untuk 76 guru dan tendik ini sudah vaksin 100%,'' urai Kepala SMAN 15 Surabaya, Johanes Mardijono.

Dikatakan Johanes, persiapan PTM terbatas sudah dilakukan jauhjauh hari. Baik penyiapan saranaprasana seperti wastafel disetiap sudut kelas, handsanitizer, termogan, hingga mengisi satu ruang kelas maksimal 18 siswa. Meski secara teknis persiapan prokes sekolah telah matang, namun, diakui Johanes hingga saat ini pihaknya masih terkendala penyusunan jadwal mengajar guru. Sebab, dengan kapasitas 50%, guru akan melayani siswa yang mengikuti PTM maupun daring.

"Rancangan awal kita gunakan rotasi dengan kapasitas 50%. Jadi hari pertama untuk kelas 10 PTM. Kelas 11 dan 12 belajar dirumah.

Kami ambil empat mata pelajar tiap harinya. Dan kami masih terus menyusun jadwal mengajar guru,'' tandasnya. [ina]

ong mahasiswa lulus tepat waktu.

"Cita-cita Kampus, mahasiswa diharapkan memperoleh kelulusan tepat waktu. Bahkan kalau bisa lulusnya lebih cepat dan nantinya juga bisa mendapatkan pekerjaan dengan waktu yang

relatif singkat,'' terangnya.

Prodi Pendidikan biologi bekerjasama dengan berbagai institusi, seperti Dede Anggrek dan Mitra Flora.

"Keduanya diharapkan bisa membantu dalam menyiapkan kerangka

Budidaya anggrek salah satu Program Unggulan Program Kampus Merdeka UMM.

pengembangan sekolah unggulan berbasis budaya dan pemasaran anggrek ini,'' terangnya. Ia menyebut program ini, keuntungan bagi prodi karena bisa menggaet dua mitra yang sangat tepat dalam pelaksanaan sekolah unggul.

Iin juga menjelaskan, ada tiga pilar yang dilakukan demi mewujudkan citacita sekolah unggul ini. Pertama magang kerja yang sebenarnya sudah lama berjalan. Kemudian dikembangkan lagi melalui CoE MBKM. Pilar kedua yakni desa wisata anggrek yang menjadi impelentasi dari tridharma univesitas serta sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Terakhir yakni sekolah unggulan itu sendiri.

Dr Fauzan MPd selaku Rektor UMM menyampaikan, Prodi lain yang ada di UMM perlu memberikan terobosan baru dengan membuka diri dan bekerja sama dengan banyak pihak.

Hal itu akan membuka beragam peluang seperti apa yang dilakukan Prodi Pendidikan Biologi. [mut]

Bupati Bersama Kacabdindik Monitoring PTM di SMAN 1 Panji Situbondo, Bhirawa Di tengah pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) pada akhir Agustus 2021, Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Kacabdindik Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso - Situbondo, Mahrus Syamsul melakukan monitoring di tiga sekolah, salah satun-

ya di SMAN 1 Panji, Kamis (26/).

Menunjukkan hasil yang baik karena SMAN 1 Panji melaksanakan PTM sesuai dengan Protokol Kesehatan (Prokes).

Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso Mahrus Syamsul mengapresiasi pel-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Kacabdindik Wilayah Bondowoso, Mahrus Syamsul didampingi Kasek Oni Pambagyo Triantoro, saat mengadakan monitoring di SMAN 1 Panji Kamis (26/).

aksanaan PTM di SMAN 1 Panji.

Bupati Karna juga menghimbau agar sekolah terus mengajak siswa agar mau untuk divaksin. Bupati meminta Cabdindik Bondowoso menggunakan nota dinas agar siswa yang boleh masuk sekolah atau ikut PTM hanya siswa yang sudah divaksin saja. Sehingga ada kemauan dari orang tua bahwa vaksin bagi siswa sangat penting sekali.

Kepala SMAN 1 Panji, Oni Pambagyo Triantoro menjelaskan, untuk kehadiran pada PTM tahun ini cukup antusias dengan memberlakukan kehadiran 50% siswa.

Misalnya, kelas X yang berjumlah 360 yang hadir hanya 180 siswa.

Antusias siswa yang hadir sangat besar dan hanya jumlah vaksinasi siswa yang sangat rendah. Pemicunya, karena orang tua yang tidak memperbolehkan anaknnya mengikuti vaksinasi.

"Dalam PTM ini rata - rata siswa bercampur. Ada siswa yang sudah divaksin dan ada yang belum. Padahal landasan mengatur yang boleh masuk hanya siswa yang sudah divaksin belum ada. Nanti jika sudah ada landasan yang kuat kita bisa menjalankan,'' kata Oni. Untuk siswa yang belum divaksin, Oni memiliki solusi dengan berkomunikasi bersama Puskesmas Panji. Nantinya secara konsisten akan melaksanakan tujuh vaksinasi di sekolah dengan melibatkan Puskesmas. Oni menggunakan berbagai strategi agar siswa berubah pikiran dan mau divaksin.

"Memang harus telaten agar siswa bisa divaksin. Kami berharap semua siswa mau divaksin. Hari Selasa lalu kami sudah melakukan vaksinasi pertama tetapi serapannya kecil.

Dari 164 siswa yang divaksin hanya diikuti 42 siswa,'' ujarnya. [awi]

Diperuntukan bagi Pelajar Yatim Piatu Korban Covid-19

Dindik Kota Batu Ajukan Anggaran Beasiswa di P-APBD 2021 Kota Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan ( Kota Batu mencatat ada sebanyak 61 pelajar jenjang SD dan SMP yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19.

Kini Dindik mengupayakan untuk menyediakan biaya pendidikan (biasiswa) untuk mereka. Rencana ini akan segera dikomunikasikan dengan Timgar Pemkot maupun Banggar DPRD Batu.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih, jumlah 61 pelajar SD dan SMP yang kini berstatus yatim piatu ini berdasarkan data per 25 Agustus 2021. Artinya, data tersebut masih terus berproses

dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah seiring belum berakhirnya kasus Covid-19 di negeri ini.

"Kita akan terus melakukan pendataan ini berkaitan untuk membantu biaya pendidikan mereka. Hal ini dengan memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa yang akan dianggarkan pada P-APBD atau Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021,'' ujar Eny, Kamis (26/8).

Namun demikian Eny masih enggan memberi tahu berapa anggaran yang akan disedikan untuk beasiswa pelajar yatim piatu akibat Covid-19 ini. Karena pihaknya masih menunggu untuk melakukan hearing atau

dengar pendapat bersama Tim Anggaran di Pemkot dan Badan Anggaran di DPRD. "Nanti saja kalau sudah fiks akan kita beri tahu berapa anggaran yang kita siapkan untuk beasiswa bagi para pelajar yang yatim piatu ini,'' tambah Eny. Semangat yang sama juga ada di lingkungan Legislatif. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari juga mengusulkan 29 anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19 mendapat beasiswa.

Ia mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah pelajar yang ditinggal orangtuanya tersebut dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu.

"Data sementara ada sejumlah 29 anak di Kota Batu yang orangtuanya meninggal dunia akibat Covid 19.

Dari jumlah tersebut terdiri 12 anak yatim, 14 anak piatu dan 3 anak yatim piatu,'' jelas Khamim. Kemudian mereka juga dikelompokkan berdasarkan usia dan jenjang pendidikannya. Yaitu, 3 anak balita, 11 anak berusia 6 hingga 12 tahun yang bersekolah SD, 11 anak berusia 13 hingga 15 tahun yang bersekolah SMP, dan 4 anak berusia 16 hingga 18 tahun yang bersekolah SMA. [nas]

Bunda PAUD Tekankan Pentingnya Program Kesiapan Sekolah bagi Anak Usia Dini sudarno/bhirawa

a Pelangi Tunjung Kusuma, siswa kelas 6 SDN 01 Kartoharjo, Kota Madiun usai minta doa restu.

Bertutur Tingkat Nasional, Restu ke Wali Kota

angan siswi berang nomor satu ekar itu bakal ukungan penuh h sebagai bonus bisa menjuarai tingkat nasionerjuang. Kalau kan pilih mau PN mana lang-

sung saya acc,'' kata Wali Kota, Kamis (26/8). Wali Kota Maidi mengatakan, bila perlu diberikan laptop sebagai penunjang untuk belajar dan agar lebih berprestasi dan mengharumkan nama Kota Madiun kedepannya.

"Saya harap mudah-mudahan bisa menang dan membawa

nama baik Kota Pendekar,'' terangnya. Sementara itu Pelangi, dalam kunjungannya meminta doa restu kepada wali kota dan bunda baca. Dirinya berharap dukungan dan doa restu dari orang nomor satu di Kota Madiun mampu menambah semangatnya untuk membawa pulang piala juara. [dar]

Probolinggo, Bhirawa Bertempat di Bale Hinggil, berlangsung Bimbingan Teknis Implementasi Program Kesiapan Bersekolah bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD seKota Probolinggo. Acara ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo selama dua hari (24 hingga 25/7).

Mengundang 30 peserta, yakni Pokja Bunda PAUD, Ketua PKG, Kepala Sekolah Lembaga TK, Kepala Sekolah Lembaga SD, Guru PAUD, Guru SD, Komite Sekolah Lembaga TK, Komite Sekolah Lembaga SD, Mitra Sekolah Lembaga TK, Mitra Sekolah Lembaga SD, Pengawas/Penilik PAUD dan Pengawas Lembaga SD. Acara ini menghadirkan narasumber dari Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan dihadiri langsung Bunda PAUD Kota Probolinggo,

Aminah Hadi Zainal Abidin dan Kepala Disdikbud, Moh Maskur.

Kepala Bidang Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikbud Kota Probolinggo, Heri Wijayani, Rabu (25/8) menuturkan, anak-anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menghadapi masa peralihan ke jenjang pendidikan formal yaitu sekolah dasar.

"Kesiapan sekolah sangat diperlukan dan perlu dipersiapkan orang tua serta pengajar di PAUD/TK atau pun sekolah penerima yaitu jenjang SD agar anak yang melanjutkan dapat berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan tantangan belajar di jenjang selanjutnya,'' ungkapnya.

Aminah berpesan melalui kegiatan ini dapat merumuskan dan membangun sistem koordinasi dan komunikasi aktif antara satu dengan yang lainnya agar dapat bersinergi

dan terintegrasi. "Kami berharap semuanya (peserta dan pemangku kepentingan lainnya) dapat berperan aktif serta memposisikan diri sebagai motivator yang mampu membangun kesamaan visi tentang kesiapan bersekolah untuk mendukung transisi PAUD ke SD,'' ajaknya.

Hal itu dimaksudkan untuk men-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bimtek kesiapan bersekolah untuk PAUD dan usia dini.

Pakar Dorong Layanan User Friendly dan Digitalisasi Perpustakaan Surabaya,Bhirawa Pembahasan di Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan memasuki babak baru dengan mengundang dua pakar literasi sekaligus, Rabu (25/8) malam , guna mengkritisi draft raperda sekaligus memberikan masukan, ide dan gagasan dengan sebuah motivasi agar raperda ini betulbetul menjadi solusi terhadap keluhan makin menurunnya minat baca masyarakat, stigma negatif terhadap perpustakaan serta tantangan dunia digital yang semakin berkembang.

"Pansus menghadirkan 2 narasumber, yaitu bu Sinta Yudisia, seorang pemerhati literasi, psikolog sekaligus penulis 70 an buku dan pak Edy Suprayitno, S.S., M.Hum selaku praktisi dan kepala perpustakaan ITS guna belanja masalah istilahnya, semoga ada banyak masukan yang bisa mempertajam pembahasan pasal per pasal nantinya bersama Bagian Hukum dan Dinas Arsip dan Perputakaan", kata Sekretrais Pansus ,Fatkur Rohman, Kamis (26/8) .

Menurut Fatkhur, dalam kesempatan tersebut Sinta Yudisia Wisudanti, Spsi, Mpsi, yang juga merupakan Founder Ruang PELITA (Pendampingan Psikologi dan Literasi) mengawali paparannya dengan menunjukkan hasil sebuah polling yang beliau lakukan dan menemukan fakta bahwa secara umum publik masih suka datang ke perpustakaan namun ada pergeseran perilaku publik yang membuat

mereka memiliki harapan baru dan berbeda terhadap perpustakaan.

"Di benak Publik, ada harapan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca buku atau mencari informasi saja tapi juga bisa menjadi tempat kumpul, rekreasi bahkan ekspresi sehingga Perpustakaan itu perlu Make Over, tempatnya pun bisa di rebranding misal menjadi Studio Baca, Café Buku, One Stop Learning atau

Pembahasan di Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan memasuki babak baru dengan mengundang dua pakar literasi sekaligus, Rabu (25/8) malam

dorong capaian rencana strategi penyelenggaraan layanan pendidikan yang holistic integratif, peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai pengalaman di lingkungan dan tumbuh kembang anak, sehingga dapat beradaptasi dengan baik menuju tantangan belajar di jenjang berikutnya yang lebih kompleks. [wap]

sekedar di ubah menjadi perpustak@an. Ada penambahan @ dipapan namanya", jelas bunda Sinta.

Bunda Sinta menambahkan bahwa stigma perpustakaan dimana pustakawannya serius, tidak boleh bicara, banyak tumpukan buku tua harus diberikan solusi. Perpusatkaan harus User Frienly sebagaimana sudah berkembang di luar negeri seperti di negara Korea atau Finlandia, pengunjung boleh ngemil, duduk santai bahkan ada café di area perpustakaan, sarana prasarana juga berbasis teknologi IT, ada banyak event menarik seperti peluncuran buku, musik, bedah film termasuk banyak friendly space yang disukai anak muda.

Berkesempatan menjadi narasumber kedua, lanjut Fatkhur, Edy Suprayitno, S.S., M.Hum mengawali penjelasannya dengan menunjukkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 50,83% penduduk Surabaya adalah kategori Gen Z dan Millineal. [gat]

POJOK DAERAH

Berharap PTM Awal Bulan Mendatang Jika Tak Ada Hambatan Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf berharap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Kota Pasuruan berjalan lancar serta tidak ada hambatan.

"Awal bulan nanti, tepatnya di Bulan September akan dilakanakan PTM terbatas. Tentunya kami ingin pelaksanaannya berjalan baik dan tidak ada hambatan. Dan tentunya tidak ada penambahan kasus penularan Covid 19,'' ujar Gus Ipul, Rabu (25/8).

Kini Kota Pasuruan masuk level 3. Kasus Covid 19 di Kota Pasuruan sudah menurun. Sedangkan, jumlah kematian akibat Covid 19 di RSUD Dr R Soedarsono, Kota Pasuruan sudah 0 kasus.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif menyatakan, apabila PTM digelar, maka pemberlakukan jam maksimal masuk sekolah selama 3 jam.

"Waktunya diatur bergiliran, maksimal 1 kelas berisi 30%.

Masuk seminggu dua kali,'' kata Malif Arif.

Selain itu, seluruh siswa juga dilarang jajan di sekolah dan harus membawa bekal dari rumah. Termasuk pula harus di antar orang tua hingga ke sekolah. [hil]

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Pilkades Serentak Pasuruan Ditunda Tahun 2022 dipusatkan di balai desa. Saat ini di Kab Pasuruan, Bhirawa Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 55 desa di tingkat dusun dan di tingkat desa ada musyawarah desa dalam rangka menKabupaten Pasuruan kembali ditunda hingga Maret tahun 2022. etapkan calon terpilih. Hal itulah, ada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya menyampaikan alasan penundaan adalah selain turunnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemengari) juga melihat pertimbangan lain, yaitu perkembangan Covid-19 yang masih ber-

tahan di level 3.

Bahkan, saat pandemi bisa berpotensi munculnya kluster baru penyebaran Covid-19. Sebab, secara teknis tidak seperti biasanya.

“Kami tak ingin nantinya Pilkades menimbulkan persoalan penularan Covid-19. Sebelumnya, pelaksanaan

saran dari kesehatan, bahwa sebaiknya 55 desa yang ikut Pilkades warganya terlebih dahulu divaksin. Sehingga, saat sudah divaksin gejalanya lebih ringan,” ujar Anang Saiful Wijaya, Kamis (26/8).

Menurut Anang, pertimbangan lain adalah terkait anggaran Piilkades untuk 55 desa tengah dibe-

bankan pada pemerintah daerah.

Perlu diketahui, potensi PAD dari hotel, warung, restoran, tempat wisata yang menjadi potensi penarikan pajak banyak penurunan.

“Ketika pandemi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Jelas saat ini kondisi pemerintah sangat berat,” terang Anang Saiful Wijaya.

Tak hanya itu, pertimbangan lainnya juga terkait potensi kerumunan dan mobilitas selama Pilkades, hing-

ga kampanye dan pertemuan antara cakades dan pemilihnya. Sehingga dikhawatirkan banyak calon yang abai terhadap prokes.

“Oleh karenanya, kami menunda gelaran Pilkades hingga tahun depan yakni 2022. Rencananya, awal Maret tahun depan mulai ada tahapan. Bagi desa yang calonnya satu atau tidak ada calon maka perpanjangan pendaftaran. Terkait verifikasi pemberkasan juga harus jalan,” imbuh Anang Saiful Wijaya. [hil]

Anang Saiful Wijaya Sekda Kabupaten Pasuruan.

KELANA JATIM

Rokok Ilegal Mempengaruhi DBHCT Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo,Bhirawa Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) secara fisik akan diwujudkan pada tahun 2022 sampai 2023 mendatang. Pada tahun ini masih dilakukan proses study kelayakan dan pra design.

“Ini harus diwujudkan, karena perintah dari Pemerintah Pusat. Khususnya Kementerian Keuangan,” kata Sri Warso Yudhono SE, Kasubag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Pemkab Sidoarjo, Kamis (26/8) kemarin.

Dari sejumlah study kelayakan yang sudah dilakukan tim dari Pemkab Sidoarjo, awalnya ada di 5 aset Pemkab yang ada wilayah Kecamatan. Yakni Sedati, Krian, Tulang an, Porong dan Jabon.

Namun mulai mengerucut di Kec Porong. Luasannya ada 1.9 ha.

Menurut Yudho, keberadaan KIHT ini juga akan ada di sejumlah daerah. Salah satunya Kab Sidoarjo, karena dievaluasi pihak Bea Cukai, keberadaan rokok ilegal dari Sidoarjo masih cukup tinggi.[kus]

Matangkan Revitalisasi UPT Dinsos Jatim Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tinur (Dinsos Jatim) terus mematangkan rencana revitalisasi fisik Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaan Dinsos Jatim yang menjadi percontohan. Rencana tersebut dipaparkan dalam rapat yang dilaksanakan di aula gedung A kantor Dinsos Provinsi Jatim, Kamis (26/8) siang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinsos Provinsi Jatim, Sekretaris Dinsos Provinsi Jatim, semua Kepala Bidang Dinsos Jatim beserta jajaran, serta semua Kepala UPT Dinsos Jatim.

Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dr Alwi MHum mengatakan, ada dua UPT Dinsos Jatim yang akan direvitalisasi secara fisik.

Yakni, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Pasuruan dan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Jember.

“Sebenarnya ada tiga yang menjadi percontohan, yaitu UPT RSBL Pasuruan, UPT PSTW Jember, dan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Balai PRS PMKS) Sidoarjo. Namun, yang terlaksana baru dua UPT,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Dinsos Jatim menerima masukan dari semua pihak untuk perencanaan revitalisasi. Yang pasti, kata Alwi, sarana UPT akan dilengkapi dan diperbagus, serta daya tampung klien akan ditambah.[rac]

Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra Resmi Jabat Kapendam V/Brawijaya Surabaya, Bhirawa Rotasi jabatan di lingkup TNI AD kembali terjadi, seperti di lingkungan Kodam V/Brawijaya. Terdapat 3 jabatan strategis yang diserah terimakan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, Kamis (26/8).

Dengan penerapan protokol kesehatan (prokes), serah terima jabatan (sertijab) digelar di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brawijaya. Ketiga jabatan yang disertijabkan adalah jabatan Kepala Penerangan (Kapendam) V/Brawijaya, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 500/Sikatan dan Kapuskodalops Kodam V/Brawijaya.

“Saya yakin dengan bekal pengalaman yang dimiliki pada saat bertugas di Satuan sebelumnya, bisa dijadikan bekal selama menjalankan tugas di Kodam V/Brawijaya,” kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Rotasi jabatan ini, sambung Suharyanto, diharapkan bisa mengantarkan Satuan, khususnya Kodam V/Brawijaya yang lebih baik. Terutama dalam memberikan sumbangsih maupun kontribusi pada setiap pelaksanaan tugas yang nantinya dihadapi.

Alumni Akmil 1989 ini menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi. Sekaligus sebagai implementasi dari proses regenerasi.

Pergantian pejabat ini juga bagian dari upaya menjaga kesinambungan dalam rangka mendorong semangat pembaharuan dan penyegaran pemikian demi peningkatan kinerja organisasi.[bed] Sertijab Kapendam V/ Brawijaya digelar di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/ Brawijaya, Kamis (26/8). istimewa

Sampah berserakan di sekitar Jalan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan.

wiwit agus pribadi/bhirawa

13 Kecamatan di Kab Probolinggo Masuk Kawasan Kumuh Probolinggo, Bhirawa Kawasan kumuh menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo. Maklum, luasnya mencapai 196,87 hektare dan tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Pemkab terus berusaha menyelesaikannya dengan berharap anggaran dari APBN. Pembagian kewenangan urusan perumahan kawasan permukiman tertuang dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan dengan luasan di atas 15 hektare merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Sementara, kawasan kumuh antara 10 hektare sampai 15 hektare kewenangan Pemprov. Sementara, luasan kumuh di bawah 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Penanganan kawasan kumuh sudah ada regulasinya. Hal itu diatur juga lantaran keterbatasan anggaran,” ujar Kasub Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Probolinggo Oka Ferry Sandy, Kamis (26/8).

Beberapa waktu lalu, Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan verifikasi lapangan terhadap baseline kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo. Ada dua lokasi yang dikunjungi.

Yakni, Desa Rangkang dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. “Luasan kumuh di Desa Rangkang adalah 17 hektare dan luasan kumuh di Desa Kalibuntu adalah 6,95 hektare. Nantinya akan menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarif mengatakan, kawasan kumuh tersebar di 33 desa di 13 kecamatan. Mulai Kecamatan Kraksaan, Gending, Gading, Dringu, Kotaanyar, Krejengan, Leces, Paiton, dan Pajarakan. Serta, Kecamatan Sumberasih, Wonomerto, Maron, dan Besuk.

“Kami tetap melakukan senergitas dengan pemerintah provinsi dan pu-

sat. Tentunya kami berusaha mendapatkan atau melanjutkan penyelesaian kawasan kumuh menggunakan APBN, karena keterbatasan anggaran daerah,” katanya.

Selain kawasan kumuh, sampah kerap menjadi persoalan lingkungan. Utamanya jika sampah tak dikelola dengan baik. Agar tak menjadi persoalan klasik, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo berupaya menyelesaikannya dengan memetakan wilayah penghasil sampah untuk segera dilakukan penanganan.

Sampah yang tidak ditangani dengan baik tidak hanya membuat lingkungan tidak sedap dipandang.

Dalam jangka panjang sampah yang dibiarkan akan menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kesehatan warga setempat.

Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Probolinggo, Iskandar, Kamis (26/8) mengatakan, penanga-

nan sampah yang dilakukan dengan memfasilitasi pengadaan kontainer sampah. Kontainer sampah ditempatkan untuk mempermudah pengangkutan sampah dari lokasi pengumpulan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Lingkungan masyarakat sudah kami fasilitasi dengan kontainer sampah. Sebelumnya sudah ada MoU penempatan dan pengangkutannya,” tandasnya.

Kontainer tersebut ditempatkan pada lokasi potensi penumpukan sampah. Di antaranya di pasar, rumah makan dan perumahan warga. Dalam sehari produksi sampah masyarakat dapat mencapai 60 – 80 ton. Hal ini diketahui oleh petugas saat melakukan penimbangan di TPA saat sampah diangkut. “Mayoritas sampah rumah tangga. Dari hasil pendataan Kecamatan Dringu, Kraksaan, dan Leces termasuk penghasil sampah terbanyak,” ucapnya. [wap]

Jelang Pilkada, KPU Kota Batu Gandeng Polres Bentuk Bakohumas Tangkal Hoax Kota Batu,Bhirawa KPU Kota Batu mulai bergerak cepat dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Mereka menggandeng beberapa instansi terkait untuk ikut menciptakan situasi kondusif.

Kamis (26/8), KPU Batu menggandeng Polres Batu untuk menangkal hoax dengan membentuk bakohumas.

Pembentukan Badan Koordinasi dan Kehumasan (Bakohumas) ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Kantor KPU Batu antara Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo SIK MH dengan Ketua KPU Batu, Mardiono SHI. “Pembentukan Bakohumas ini sebelumnya telah diawali dengan rapat koordinasi awal di KPU Batu pada 20 Mei 2021 silam,”ujar Mardiono, Kamis (26/8).

Dari rapat awal tersebut dibentuk WAG sebagai wadah untuk saling bertukar Informasi yang diikuti beber-

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembentukan Bakohumas antara Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo dengan Ketua KPU Batu, Mardiono di Kantor KPU Batu, Kamis (26/8)

apa organisasi kemasyarakatan. Antara lain, organisasi radio amatir Rapi Brantas, organisasi wartawan PWI dan Aji, Humas Polres Batu, dan Bawaslu.

Pada dasarnya pembentukan Bakohumas ini adalah untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi lembaga kehumasan. Adapun salah satu giat kehumasan adalah saling bertukar informasi yang penting.

“Dan juga salah satu yang tak kalah penting forum ini berfungsi untuk menangkal berita hoax. Kita berkumpul satu wadah, tujuannya tidak lain agar pemilu yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia bisa terlaksana dengan sukses,”jelas Mardiono.

KPU menyadari bahwa ke depan akan banyak kegiatan kepemiluan yang menuntut KPU harus berdamp-

ingan dengan Kepolisian. Apalagi Polri diberikan kewenangan dalam mengamankan semua tahap dalam pelaksanaan Pilkada.

Sementara, Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo menyampaikan, sudah merupakan kewajiban Polri dalam hal ini Polres Batu untuk semaksimal mungkin mengawal semua tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

“Kewajiban saya sebagai anggota Polri bersama semua anggota untuk mengamankan dan menciptakan situasi menjadi aman dan nyaman,”ujar Catur.

Periwa Polri dengan melati dua di pundak ini akan segera mengakhiri masa jabatannya di Kota Batu. Namun ia yakin, siapapun nanti yang menggantikannya sebagai Kapolres batu akan mempunyai komitmen yang sama membuat Kota Batu ini menjadi aman dan nyaman bagi semua warga masyarakat.[nas]

Srikandi Ojol Curhat Kesulitan Kebutuhannya ke Istri Bupati Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Banyak cara yang bisa dilakukan warga Sidoarjo yang ingin berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh para Srikandi Ojol (Ojek Online). Mereka curhat tentang kesulitan mendapatkan kebutuhannya kepada Ning Sasha, yakni sapaan Istri Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor dengan memanfaatkan media sosial Instagram.

Curhatan mereka direspon langsung Istri Bupati Sidoarjo, yang mempunya nama lengkap Sa’adah dengan memberikan bantuan paket Sembako kepada 150 Srikandi Ojek Online. Juga muncul usulan agar para ojek perempuan diberikan pelatihan usaha, dan disambut dengan tangan terbuka oleh Ning Sasha, Kamis, (26/8) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

“Selamat datang di Pendopo para perempuan-perempuan tangguh.

Meski kondisi ekonomi sedang dalam kurang baik, semangat Srikandi tidak mau kalah sama cowok, ikut membantu mencari nafkah keluarga,” ucap Ning Sasha dengan perasaan bangga bercampur rasa haru.

Sambutan hangat itu spontan mendapat tepukan tangan meriah dari para Srikandi. Ada sekitar 100 an Srikandi yang hadir di Pendopo.

Mereka dari berbagai ojek online, dari Gojek, Shopee Food dan Grab.

Ning Sasha, cerita, awalnya lewat

Instagramnya ada yang menghubungi, salah satu dari Srikandi Ojol curhat karena selama ada PPKM order ojolnya turun drastis. Sedangkan kebutuhan sehari - hari tetap berjalan.

“Apa ada bantuan dari pemerintah Bu, kami dan kawan-kawan sepi orderan. Langsung saya jawab ada, karena kan para Srikandi ini juga termasuk warga yang terdampak pandemi, “ujarnya.

“Kemudian dikoordinir berapa jumlah Srikandi yang diajukan mendapatkan Sembako, lalu kita siapkan 150 paket Sembako,” ungkapnya.

Ning Sasha yang juga sebagai Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo itu merespon usulan permintaan agar para Srikandi Ojol mendapatkan bekal pelatihan keterampilan usaha.

“Saat kita keliling ke desa-desa bertemu dengan Ibu-Ibu, kita melihat semangatnya tinggi untuk usaha. Ter-

masuk para Srikandi ini. Kita sudah ada rencana pelatihan usaha, kita mulai tahun depan. Nanti kita beri bekal keterampilan bagaimana cara menanam dengan sistem hidroponik.

Hasilnya nanti selain bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa dijual,” ujar Ning Sasha.

Sementara itu, Ketua Srikandi Gojek Sidoarjo, Endah Rulianti mengaku bantuan dari pemerintah yang diterima sangat membantu sekali untuk menutup kekurangan di rumah.

“Apalagi ojek sekarang benar - benar lagi sepi, belum lagi waktu dapat orderan dan tahu yang driver ojeknya perempuan tidak sedikit customer milih membatalkan,” kata Endah menahan sedih.

Endah berharap kegiatan seperti ini (bantuan sosial sembako) bisa berkelanjutan. Ia berpesan kepada Bupati dan Ibu Bupati apabila ada kegiatan yang sekiranya bisa meli-

achmad suprayogi/bhirawa

Istri Bupati Sidoarjo Ning Sasha menyerahkan Sembako secara simbolis kepada para Srikandi Ojol.

batkan komunitas Ojol maka siap untuk ikut membantu.

“Kita siap menerima bekal pelatihan usaha atau keterampilan lain, biar kita selamanya tidak jadi Ojol.

Karena kodratnya perempuan kan gak seharusnya dijalan, tapi karena keadaan yang memaksa membantu mencari tambahan nafkah keluarga,” keluh Endah Rulianti.[ach]

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Terus Berlanjut, 39.233 Pekerja Telah Tervaksinasi Pemprov, bhirawa Vaksinasi Covid 19 tahap pertama di lingkungan pekerja di Jawa Timur terus berlangsung. Hingga kini sudah ada 39.233 pekerja sudah melangsungkan vaksinasi dalam program vaksinasi Pemprov Jatim melalui Disnakertrans Jatim bekerjasama dengan BP Jamsostek Jatim.

Saat ini masih ada 20 perusahaan yang masih mengajukan agar pekerjanya divaksinasi, sekitar 75.899 pekerja. Perusahaannya berada di Surabaya Gresik Sidoarjo Mojokerto dan Pasuruan, dimana perusahaan industri padat.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, minggu depan vaksinasi juga berlangsung di Pasuruan. “Kami inginnya perusahaan itu saling memfasilitasi dan saling berbagi,” katanya. Kamis (26/8) Nantinya jika vaksin tahap perta-

ma sudah selesai, maka pertengahan September mendatang diperkirakan akan memulai lagi untuk vaksinasi tahapan ke dua. “Setiap vaksinasi memang targetnya 7500 pekerja. Diharapkan nantinya memang tidak lagi vaksin yang tersisa,”ujarnya.

Untuk vaksinasi yang telah dilakukan, Himawan menyampaikan, diawali pada 24 – 27 Juli 2021 (4 hari) di PT. Integra Indocabinet Jl. Raya Betro No. 678, Kepuh, Betro, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo. Ada 9.537 Pekerja yang telah divaksinasi. untuk Hari I sebanyak 1.826 pekerja, Hari II 1.826, Hari

III 2.431, dan Hari IV 3.454. Jumlah gagal vaksin 95 Orang.

Vaksinasi pekerja dilanjutkan31 – 4 Agustus 2021 (4 hari). PT. Karunia Alam Segar Jl. Raya Sukomulyo KM 24 Tenger, Kel. Roomo, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

Sebanyak 8.171 Pekerja telah divaksinasi, pada Hari I 2.205 pekerja. Hari II 2.563 .Hari III 2.292, dan Hari IV 1.111.

Kemudian pada 7, 9 dan 10 Agustus 2021 (3 hari) di PT. Maspion Group, Desa Banjar Kemantren, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Ter-

dapat 7.224 Pekerja telah divaksinasi, pada Hari I 1.177, Hari II 2.464, dan Hari III 3.583 pekerja.

Lalu vaksinasi juga berlangsung selama 3 Hari yaitu 14-16 Agustus 2021 di PT. Ajinomoto Indonesia Jl. Raya Mlirip No. 110 Gedong, Kel. Mlirip, Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Sebanyak 6.519 pekerja divaksinasi, pada Hari I 1.517, Hari II : 2.240, dan Hari III : 2.762 pekerja.

Dan 2 Hari yaitu 21 – 22 Agustus di PT. Surabaya Autocomp Indonesia (SAI )Ngoro Industrial Park Kav T-1, Jarangsari Lolawang, Kec.

Ngoro Kab. Mojokerto. Sebangak 7.782 pekerja divaksinasi, pada Hari I 4.068, dan Hari II : 3.714.

“Perhatian ibu Gubernur Jawa Tinur sangat luar biasa. Beliau selalu menyempatkan untuk datang melihat dan meninjau langsung vaksinasi terhadap pekerja ini,” kata Himawan.

Bagi pekerja yang belum mengikuti vaksinasi pekerja yang diselenggarakan Pemprov Jatim, maka bisa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). [rac]

KELANA JATIM

Rumah Ibadah Bergerak Kota Malang, Mendapat Dukungan Masyarakat Luas Malang, Bhirawa Pengasuh Bahrul Maghfiroh, Prof KH. M Bisri hadir ke Pemkot untuk membahas rumah ibadah bergerak dalam mengatasi pandemi Covid 19, bersama Wali Kota Malang Sutiaji.

“Intinya gerakan ini membantu warga dan pemerintah, agar melepas stigma bahwa tempat ibadah adalah klaster covid,” ujar Prof Bisri.

Menurut mantan Rektor Universitas Brawijaya itu, Rumah Ibadah Bergerak merupakan upaya vaksinasi terhadap jamaah yang tinggal di RW sekitar masjid.

Contohnya saja, masjid tempat tinggal Prof Bisri, menerapkan konsep Rumah Ibadah Bergerak ini.

“Jadi, 95 persen warga jamaah saya di RW sekitar masjid di sini dapat vaksin. Sehingga, ketika kita ibadah, kita sudah merasa aman,”terangnya.

Prof Bisri menyebut, Rumah Ibadah Bergerak di Kota Malang, bakal memakai konsep vaksinasi door to door. Vaksinator akan mendatangi RW sekitar masjid untuk memberi suntikan vaksin.

Selain itu, Rumah Ibadah Bergerak ini juga merupakan upaya kemandirian kesehatan dari jamaah. [mut]

Ormas Jogoboyo Bagikan Bantuan Kemanusiaan ke Ojol Perempuan Surabaya, Bhirawa Ormas Jogoboyo yang merupakan organisasi lintas agama, suku dan etnis di Surabaya terus bergerak membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Setelah melakukan aksi edukasi vaksinasi dan juga berbagai masker dengan berbagai kelompok masyarakat, kini Ormas Jogoboyo membantu komunitas ojol perempuan.

Aksi yang menyasar ratusan ojol perempuan tersebut dilaksanakan di Wisata Kuliner Karangmenjangan Surabaya.

Yetti Nilu Indrawati Bendahara DPP Jogoboyo menyampaikan bahwa para ojol perempuan sejauh ini jarang mendapatkan perhatian. Padahal mereka bekerja keras untuk kehidupannya.

Tak jarang mereka juga menjadi tulung punggung keluarga.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Ormas Jogoboyo untuk membantu para ojol perempuan tersebut.

“Kita tahu bahwa teman teman ojol perempuan ini adalah para wanita tangguh. Tak jarang mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Namun mereka terkadang luput dari perhatian instansi terkait, karenanya kita di Ormas Jogoboyo tergerak untuk membantu,” ujar Wanita berdarah Nusa Tenggara Timur ini.

Para ojol perempuan ini mendapatkan bantuan berupa sembako, masker juga vitamin dan handsanitezer. Diharapkan dengan bantuan tersebut bisa meringankan beban para ojol dan tetap disiplin menerapkan prokes selama bekerja. [geh]

Penyerahan Hibah Peti Jenazah untuk RSI Sakinah Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 50 peti jenazah untuk korban Covid-19 telah dihibahkan oleh Kapolres Mojokerto AKBP. Dony Alexander bersama Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati kepada RSI Sakinah Mojokerto sebagai salah satu RS rujukan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Kamis 26/8/21siang Dengan demikian jumlah total peti jenajah yang telah dihibahkan sebanyak 150 buah. Kepada 6 RS rujukan Covid-19). Kapolres Mojokerto AKBP. Dony Alexander dalam keterangannya, hingga saat ini peti jenazah yang dihibahkan total ada 150 peti jenazah, untuk beberapa RS rujukan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

“Hibah ini kita maksudkan untuk pemenuhan kebutuhan RS yang menangani kasus Covid-19. Sehingga apabila ada saudara kita yang tidak tertolong dalam perjuangan melawan Covid-19, ini bisa digunakan. Status PPKM kita saat ini ada di level 3. Semoga ini terus membaik ke depannya, apalagi kita sudah punya isoter di Claket,” kata Kapolres Mojokerto.

Selanjutnya Bupati Ikfina Fahmawati menuturkan ucapan terima kasih kepada Polres Mojokerto, karena hibah ini akan sangat membantu kelengkapan SOP pemulasaraan jenazah Covid-19. Bupati juga mengapresiasi RSI Sakinah, atas kerja keras dan keikhlasan untuk menerima pasien Covid-19. [Min]

Santri Pondok Pesantren Lamongan di Lamongan menjalani vaksin.

Alimun Hakim/Bhirawa

Percepatan Vaksinasi Direspon Baik Masyarakat Lamongan Lamongan,Bhirawa Percepatan vaksinasi di Lamongan selama kurang lebih tiga hari ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Lamongan.

Gerai vaksinasi hingga gerakan jemput bola juga terus digencarkan pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodam V Brawijaya dan Kodim 0812 Lamongan.

Hal tersebut sengaja diintensifkan sebagai upaya mendukung percepatan program vaksinasi nasional yang

dicanangkan oleh pemerintah yang pantau langsung secara virtual oleh Panglima TNI dan Kapolri.

Menurut Dandim 0812/Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono bahwa serbuan vaksinasi di Lamongan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan tubuh di tengah pandemi Covid-19,” ujar Letkol Inf Sidik Wiyono, Kamis, (26/8).

Dijelaskan oleh Dandim, dalam pelayananya, gerai vaksin tersebut menggunakan sistem jemput bola.

Pihaknya sengaja mendatangi berbagai kompenen lembaga atau yayasan pesantren agar mereka mendapat vaksin gratis tanpa harus ke tempat kesehatan lainnya dan bisa diikuti masyarakat umum juga.

“Meski begitu, kami menghimbau walaupun sudah disuntik vaksin, protokol kesehatan 5M harus tetap dibudayakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari.Agar badai pandemi Covid19 segera berlalu dan diangkat dari muka bumi ini,” harapnya.

Sementara itu dalam pantauan dilapangan, masyarakat dan pelajar dan bumil menyambutnya percepatan vaksin dengan hal positif.Para peserta vaksinasi juga mampu bersabar mengantri menunggu giliran penyuntikkan.

Puluha ribu dosis vaksin 3 jenis Sinovac, Astrazenecha dan Moderna telah disuntikkan.Tak hanya para pelajar, santri di Ponpes,Ibu hamil juga mendapatkan vaksinasi Covid 19. [Aha/Yit]

Dinsos Bojonegoro Salurkan Santunan Kematian Covid-19

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Titik Purnomo Rini

Bojonegoro,Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Sosial, telah menyalurkan santunan kematian (Sakem) kepada warga yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Sakem ini diberikan kepada 102 ahli waris.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Titik Purnomo Rini menuturkan, 102 ahli waris penerima santunan kematian akibat Covid-19 telah mendapatkan pencairan dana santunan langsung ke rekening Bank Jatim yang dimiliki ahli waris. “ Untuk masing-masing penerima mendapatkan sebesar Rp 5 juta,” ka-

tanya, kemarin (26/8).

Rini menambahkan, dana Sakem itu telah disalurkan pada Januari 2021 lalu. Namun penerimanya berdasar data usulan tahun 2020.

Sementara, untuk data tahun 2021, lanjut Rini, berada dalam tahap pengumpulan usulan. Jumlahnya sebanyak 36 pemohon. Permohonan tersebut setelah diverifikasi akan diajukan ke Dinsos Provinsi Jatim, lantaran sumber dana santunan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim.

Dijelaskan, persyaratan untuk mendapatkan santunan kematian covid-19 yaitu, surat keterangan

meninggal dunia dari rumah sakit (Asli). Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terinfeksi Covid-19 dari Dinas Kesehatan (Asli).

Kutipan akte kematian dari Dinas Dukcapil (fotokopi).

Kemudian, surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan (Asli).

Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ahli waris dan korban. Fotokopy kartu tanda penduduk (KTP) ahli waris dan korban, serta melampirkan fotokopy rekening tabungan Bank Jatim yang masih aktif atas nama ahli waris. “ Kami berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban dan bermanfaat bagi ahli waris,” harapnya. [bas]

Ketua TP PKK Masifkan Sosialisasi Pentingnya Vaksin bagi Ibu Hamil Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi membuka kegiatan Sosialisasi Keamanan Vaksin Covid-19, bagi Ibu Hamil serta Penguatan Pemahaman Skor Poedji Rochjati untuk Deteksi Kehamilan Resiko Tinggi kepada Kader Pendamping Bumil se-Surabaya.

Acara yang digelar secara virtual itu, mengundang dua pemateri diantaranya yakni pertama dari Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Surabaya, Dr. dr M. Aldika Akbar, SpOG (K). Berikutnya kedua, Dr.dr Budi Prasetyo, SpOG(K) yang memaparkan tentang Penguatan Pemahaman skor Poedji Rochjati untuk Deteksi Kehamilan Resiko Tinggi.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi bersyukur sebab vaksinasi dosis pertama untuk ibu hamil yang berlangsung beberapa waktu lalu berjalan lancar. Untuk itu, di-

rinya meminta bantuan kepada seluruh kader untuk tidak berhenti mensosialisasikan pentingnya vaksinasi bagi ibu hamil (bumil).

“Saya berterima kasih atas dedikasi, ketulusan panjenengan semuanya yang sudah terjun ke masyarakat untuk sosialisasi. Kami harap upaya ini tetap berlanjut hingga seluruh bumil sudah tervaksin,” kata dia.

Rini menjelaskan, sosialisasi itu menjadi penting dilakukan seiring dengan jumlah bumil yang menerima vaksin masih terus bertambah.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang keamanan vaksin Covid-19

bagi bumil.

“Sehingga para bumil tidak lagi khawatir untuk disuntik vaksin,” ungkapnya.

Selain itu, istri Wali Kota Surabaya menyebut tugas para kader bumil ini dinilai luar biasa. Sebab, selain melakukan sosialisasi mereka juga wajib memonitoring kondisi bumil secara berkala di masing-masing wilayahnya. Bahkan, para kader itu, juga mengemban tugas mensosialisasikan terkait pemahaman mendeteksi kehamilan resiko tinggi.

“Semoga sinergi, gotong-royong yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita semuanya. Terutama dalam hal ini tidak ada lagi korban Covid19 yang menyerang ibu hamil,” papar dia.

Di samping itu, Rini menambahkan saat ini Kota Pahlawan sudah memasuki PPKM level 3. Artinya, kondisi tersebut sudah jauh lebih baik diband-

ingkan sebelumnya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 kapanpun terutama saat menjalankan tugas.

“Alhamdulillah berkat doa dan perjuangan kita bersama Surabaya saat ini sudah lebih baik. Mudahmudahan kondisi seperti ini bisa terus berjalan. Dan harapan kita semua segera terbebas dari wabah dunia tersebut,” lanjutnya.

Terakhir, ia meminta kepada seluruh warga Surabaya untuk saling ikhtiar dan mendoakan Kota Pahlawan agar dapat kembali seperti sediakala sehingga perekonomian kembali pulih. “Tidak bosan-bosannya saya meminta agar Surabaya terbebas dari covid 19. Mudah-mudahan yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan dan yang sembuh membantu orang yang sedang sakit,” pungkasnya. [iib]

Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi membuka kegiatan Sosialisasi Keamanan Vaksin Covid-19, bagi Ibu Hamil serta Penguatan Pemahaman Skor Poedji Rochjati untuk Deteksi Kehamilan Resiko Tinggi kepada Kader Pendamping Bumil se-Surabaya.

EKONOMI

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

Halaman 10

BI Jatim Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Gelar Semarak GBBI dan Festival Majapahit Surabaya, Bhirawa Sebagai salah satu upaya akselerasi transformasi digital UMKM pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi melaksanakan kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (GBWI). Pada pelaksanaanya Agustus 2021 ini, Jawa Timur menjadi tuan rumah BBI dan BWI pada bulan Agustus, mengangkat tema #LokalKerenJatim.

Wujud nyata peran Bank Indonesia se-Jawa Timur dalam pengembangan UMKM, Pariwisata, dan ekonomi syariah yang berkelanjutan, Bank Indonesia bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota serta instansi strategis lainnya untuk menyelenggarakan berbagai program GBBI dan program flagship

(unggulan) lainnya di masingmasing wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur yang akan dimulai pada bulan Agustus hingga Desember 2021.

Di antaranya adalah kegiatan Festival Majapahit yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa

Tampak hadir dalam Festival Majapahit, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Timur, Budi Hanoto, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, dan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Baparekraf Kemenparekraf, Ir. Rizky Handayani.

Rangkaian kegiatan Flagship GBBI Jawa Timur dalam pengembangan pariwisata di antaranya adalah Festival Majapahit yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia Jawa Timur dan Pemerin-

tah Kota Mojokerto untuk mendorong pariwisata berbasis budaya dan sejarah Majapahit.

Pada kesempan tersebut, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, memaparkan segala bentuk potensi Kota Mojokerto, yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit pada abad XIII. Di mana, berbagai kekayaan tersebut hingga saat ini terus dilestarikan.

Wisata Bahari Majapahit, kata Wali Kota, merupakan salah satu destinasi baru yang ada di Kota Mojokerto. Dengan konsep Majapahit, masyarakat dapat menikmati segala bentuk seni, kebudayaan dan tradisional.

Tidak hanya Wisata Bahari Majapahit, Kota Mojokerto juga memiliki wisata lainnya yang kental dengan Majapahit.

“Yakni, Menara Tri Buana Tungga Dewi setinggi 40 meter, Alun-alun Mojokerto yang lengkap dengan spot Majapahit yang instagramable,” papar wali kota.

Lebih lanjut Wali Kota Ning Ita juga mengenalkan berbagai produk-produk unggulan Mojokerto. Di antaranya, Batik Khas Mojopahit dengan motif Surya Majapahit, Sisik Gringsing dan masih banyak lainnya. Festival Majapahit diselenggarakan sebagai bentuk rangkaian Bangga Buatan Indonesia bulan Agustus 2021.

Masyarakat bisa menikmati segala bentuk produk-produk unggulan UMKM, sejarah dan tradisional dalam Festival Majapahit dengan mengakses website www.festivalmajapahit.com.

Menurut Wali Kota, sebagai

daerah bekas Tlatah Kerajaan Majapahit, menguri-uri budaya dan peninggalannya sangatlah penting dilakukan agar kelak bisa diketahui oleh generasi mendatang jika di Mojokerto, dahulu pernah berdiri Kerajaan yang maha besar di bumi Nuswantoro ini.

Ikut hadir dalam Festival Majapahit ini, Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, Anggota DPR RI Komisi XI dan Budayawan Sujiwo Tejo. Sedangkan pada webiner Festival Majapahit ini, juga menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah Sejarawan Prof Dr Agus Aris Munandar, Sejarawan Adrian Perkasa, Fashion Desainer Diana Putri, Penata Tari Eko Supriyanto.[ma,min]

BURSA EKONOMI

Petani Porang Jangan Hanya Jual Beli Bibit Trenggalek, Bhirawa Bisnis Porang tidak mungkin hanya berkutat pada jual beli bibit, perlu ada inovasi menarik untuk pertahankan komoditas ini. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin tawarkan skema bisnis menarik untuk investor Porang yang mau masuk ke Trenggalek. Kenapa menarik, menurut Bupati Trenggalek karena usaha turunan dari komoditas Porang cukup banyak. Jadi masih banyak peluang yang bisa dikembangkan.

Selain itu menjadi menarik karena mantan pengusaha muda itu menwarkan sekema kerja sama menarik. Investor tidak perlu mencari lahan karena pemerintah punya lahan yang clear untuk usaha tersebut. Selain itu proporsi prosentase yang pas dinilai bisa saling menguntungkan serta menumbuhkan rasa saling memiliki mulai dari petani hingga industrinya.

“Komitmen pemerintah yaitu persiapkan lahan bagi siapapun yang akan investasi di sini. Jadi investor tidak perlu lagi pusing mikirkan beli lahan. Artinya datang ke sini tinggal setup pabriknya, dan itu sudah bisa jalan,” terang Bupati Arifin kepada awak media.

“Mungkin nanti mekanismenya bisa 50:30:20. Artinya investor 50 %, kita yang 30% karena yang punya lahan dan 20% kita kembalikan ke kelompok. Sehingga bila ada added value atau hasil yang bisa dijejaringkan ke petani,” jelasnya.[wek]

Pandemi, Petani Paprika Beralih Jualan Online Pasuruan, Bhirawa Pandemi Covid-19 membuat sejumlah pengusaha harus berputar otak demi mempertahankan bisnisnya, supaya laku dipasaran. Di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Tutur, Desa Tlogosari, petani sayuran paprika memilih memanfaatkan teknologi dengan berjualan online.

Sebab, saat penerapan PPKM Darurat, harga paprika ditingkat petani sempat terjun bebas hingga kisaran Rp 10 ribu per kilogram. Padahal, sebelumnya harga paprika mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram.

“Awalnya harga paprika di kawasan Tutur, Pasuruan hancur lebur. Tengkulak mengambil sayuran paprika di angka Rp 10 ribu perkilogram,” ujar petani sayur paprika Desa Tlogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Edi Suddarsono, Kamis (26/8).

Merasa dijual ke tengkulang merugi, Edi panggilan akrabnya, beralih menjual secara online. Dengan memanfaatkan teknologi itu, perlahan dagangannya berangsur membaik.

“Awalnya saya jual ke tengkulak. Karena tak ingin rugi banyak, lalu saya pilih menjualnya ke online. Dan alhamdulillah bisa sedikit menutup kerugian,” papar Edi Suddarsono.[hil]

KEHILANGAN Pengumuman Kehilangan, 1 (satu) buah buku uji kendaraan (KIR) nomor buku : JKT-1219015, untuk kendaraan No. Pol : B – 9197 – PYU, Merk : HINO/WU342RHKMTJD3 (130HD), MB Barang, Model : Dump Truck Tahun 2011, Pemilik : B,KMERIO, alamat : Kutisari XI/39 Surabaya Pengumuman Kehilangan, 1 (satu) buah buku uji kendaraan (KIR) nomor buku : JKT-1219015, untuk kendaraan No. Pol : B – 9197 – PYU, Merk : HINO/WU342RHKMTJD3 (130HD), MB Barang, Model : Dump Truck Tahun 2011, Pemilik : B,KMERIO, alamat : Kutisari XI/39 Surabaya

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6004 SP, a/n. Heri Wahyono, RT 1/1 Ds. Ringinpitu, Kedungwaru – T.Agung No. 8008/IMB/BI-IV/2021

sawawi/bhirawa

Plt Kadinsos Kabupaten Situbondo Syamsuri saat memberikan arahan disela proses penyerahkan bantuan program pemberdayaan usaha perempuan Provinsi Jatim kepada puluhan warga Desa Sumberkolak Kamis (26/8).

Puluhan Warga Terima Bantuan Program Jatim Puspa Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan warga yang ada di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, menerima bantuan dari program Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur atau Jatim Puspa Kamis (26/8). Kegiatan pendistribusian bantuan itu dilaksanakan di Balai Kantor Desa Sumber kolak. Hadir di antaranya PLt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Syamsuri bersama jajaran serta aparat Desa Sumberkolak.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, sejumlah bantuan beru-

pa barang itu untuk kepentingan usaha kecil diserahkan langsung PLt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Syamsuri. Perlu diketahui, bantuan tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan nama Jatim Puspa. Para penerima bantuan mengaku sangat senang dengan kepedulian dari jajaran Pemprov Jatim.

Menurut salah satu perangkat Desa Sumberkolak, penyerahan bantuan tersebut dibagikan kepada 34 orang yang memiliki usaha kecil. Agar sesuai dengan rekom protokol kesehatan, waktu penyerahan bantuan dibagi menjadi dua sesi.

“Ya jumlah penerima keseluruhan sebanyak 34 orang. Dan kami sengaja membagi waktu dengan dua sesi agar tidak menimbulkan kerumunan. Yang jelas sesi pertama sebanyak 17 orang dan sesi kedua sebanyak 17 orang,” ujarnya.

Sementara itu menurut Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Syamsuri meminta kepada seluruh warga yang menerima bantuan barang agar dapat menggunakan barang tersebut dengan sebaik baiknya.

“Saya berharap agar bantuan ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu saya juga minta jan-

gan sampai barang bantuan tersebut dijual kepihak lain,” harap Syamsuri.

Mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Arjasa itu menambahkan, dirinya sangat optimis dengan adanya bantuan program pemberdayaan usaha perempuan atau lebih dikenal dengan sebutan Jatim Puspa tersebut dapat mengerek dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Santri Situbondo kedepan. “Dengan bantuan ini akan menjadi stimulus atau rangsangan agar usaha yang dirintis kaum perempuan Situbondo bisa terus berkembang dengan baik,” pungkas Syamsuri.[awi]

Harga Cabai Rawit Turun Drastis Jombang, Bhirawa Harga Cabai Rawit di Pasar Mojoagung, Jombang turun drastis dari Rp 40 Ribu per Kilogram menjadi Rp14 Ribu per Kilogram. Selain turun drastis, permintaan dari pembeli di pasar setempat juga menyusut. Anjloknya harga Cabai Rawit di pasaran dirasakan pedagang sejak dua pekan terakhir. “Harganya turun drastis mas, sekarang ini Sekilonya cuma Rp 14 ribu,” ungkap pedagang cabai di Pasar Mojoagung, Jombang, Sariani, Kamis, (26/08).

Sariani menyebutkan, harga Cabai Rawit sebelumnya berada pada angka Rp 35 Ribu per Kilogram lalu turun menjadi Rp 27 Ribu per Kilogram dan saat ini seharga Rp14 Ribu per Kilogram.

“Cabai Merah Rp 12 Ribu dan Cabai Hijau Besar Rp 8 Ribu per Kilogram.

Memang harganya tidak stabil,” imbuh perempuan berusia 54 tahun tersebut.

Sariani memperkirakan, penyebabnya turunnya harga Cabai Rawit di pasaran ini karena para petani cabai

sedang panen raya sehingga stok cabai melimpah dan harganya murah.

“Di kampung-kampung semuanya kan banyak yang panen, jadi ya harganya turun terus,” ujarnya.

Pedagang lain, M. Rouf (42), mengatakan, sekitar 10 hari yang lalu, dirinya masih menjual Cabai Rawit seharga Rp 25 ribu per Kilogram. Namun saat ini ia menjual seharga Rp15 Ribu per Kilogram. Dikatakannya, meski harga Cabai Rawit turun drastis atau anjlok, namun pembeli di pasar juga sepi. “Harganya turun karena semua pada panen. Saya gak berani ambil (kulakan) banyak karena pembelinya sepi,” tuturnya.

Merosot Rp 7 Ribuan Sementara itu, harga cabai rawit dan cabai merah besar di Kota Probolinggo mulai turun dari Rp 40 ribu per Kilogram. Padahal sempat menembus Rp 110 ribu per kilogram. Jenis cabai rawit kini terjun bebas di harga Rp 10 ribu per kilogram.

Penurunan harga cabai saat pandemi dianggap melegakan. Beberapa jenis cabai lainnya juga turun harga. Pantauan di Pasar Kronong, stok tiap penjual cabai laris manis. Pembeli maupun penjual sama-sama senang. “Tentu saja senang. Yang beli bisa ambil banyak. Saya pun untung.

Dagangan habis,” kata Satuni penjual bumbu dapur Pasar Kronong

Mayangan, Kamis (26/8).

Cabai rawit merah yang dijualnya per hari ini Rp 10 ribu per kilogram.

Harga ini turun drastis dibanding sebelumnya Rp 40 ribu. Kemudian, cabe merah besar juga turun dari Rp 20 ribu per kilogram kini anjlok dikisaran Rp 7 ribui per kilogram.

Sementara harga tomat naik menjadi Rp 18 ribu per kilogram.[rif,wap]

Pedagang Cabai Rawit di Pasar Mojoagung, Jombang, Kamis (26/08).

arif yulianto/bhirawa

Umur Pasar Tradisional Cukup Tua, Pemkab Usulkan Revitalisasi Enam Pasar Puluhan pasar tradisional yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang sebagian perlu dilakukan revitalisasi bangunannya. Karena pasar yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini kondisi bangunannya sudah cukup tua. Sehingga dengan dilakukan revitalisasi, maka akan membawa nuansa baru bagi pedagang pasar.

Menurut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang Agung Purwanto, Kamis (26/8), kepada wartawan, bahwa di Kabupaten Malang ini terdapat 50 pasar tradisional

yang dikelola Pemkab Malang.

Dari sekian pasar tersebut, nantinya ada enam pasar tradisional yang dilakukan revitalisasi, karena bangunan pasar itu sudah tua, dan memang harus dilakukan revitalisasi. Dan enam

Selain usia yang sudah tua, dilanjut dia, pasar-pasar tersebut banyak yang mengalami kebocoran jika terjadi hujan.

Sedangkan bangunan pasa di Kabupaten Malang rat rata dibangun di era tahun 1990.

Untuk itu, dirinya mengajukan revitalisasi ke Pemerintah Pusat, agar keenam pasar tersebut bisa dilakukan revitalisasi.

Agung Purwanto Karena sebelumnya, Pemkab Kepala Disperindagsar Kabupaten Malang Malang pada tahun 2020 telah pasar yang akan kita usulkan mengusulkan revitalisasi 11 untuk dilakukan revitaslisai, sep- pasar. “Karena tidak ada kejelaerti Pasar Lawang, Singosari, Pa- san, maka dirinya pada tahun kis, Kepanjen, dan Pasar Pagak. ini kembali mengusulkan

enam pasar untuk dilakukan revitalisasi,” jelasnya.

Di sis lain, Agung juga menyadari, jika situasi saat ini dalam kondisi Pandemi Covid-19. Sehingga untuk merealisasikan revitalisasi sangat berat, karena anggaran saat ini digunakan untuk penanganan Covid-19.

Sehingga usulan untuk merevitalisasi enam pasar di Kabupaten Malang tersebut, hanya sebuah usulan saja. Dan nanti jika Pandemi Covid-19 sudah berakhir, revitalisasi enam pasar mungkin bisa direlaisasikan.

“Dalam revitalisasi pasar,

pengaggarannya dari Pemerintah Pusat. Sehingga pihaknya tetap mendorong untuk bisa dianggarkan, agar pasar-pasar di Kabupaten Malang yang kini kondisinya sudah tua dapat revitalisasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi, pada 2020 lalu pernah menyampaikan kepada wartawan, bahwa Pemkab Malang akan melakukan revatilasi pasar tradisional sebanyak delapan pasar di Kabupaten Malang. Sedangkan dalam revitalisasi pasar tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belan-

ja Daerah (APBD), namun anggarannya didapat dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sedangkan kedelapan pasar tradisional itu bakal direvitalisasi menjadi pasar semi modern, yang terinpirasi dari pasar semi modern yakni Pasar Oro-Oro Dowo yang ada di Kota Malang.

“Kami akan merevitalisasi beberapa pasar tradisional di Kabupaten Malang, agar pasar tradisonal bisa menjadi pasar semi modern. Dan untuk menuju pasar semi modern, maka harus ada revitalisasi pasar tradisional,” ucap dia.[cyn]

SAMBUNGAN

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

BPK Menduga Ada Ketidak Sesuaian Penanganan Bansos di Malang l

Sambungan hal 1

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, pada anggaran tahun 2020. Dalam catatan BPK pada buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkannya pada tahun 2021, yakni dalam penanganan dampak sosial akibat Pandemi Covid-19.

Bansos yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 tersebut atau yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak, maka dalam penyaluran bansos itu Pemkab Malang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim dengan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Dalam menanggapi temuan BPK tersebut, maka Sekretaris Dinsos Kabupaten Malang Wendi Hermawan, Kamis (26/8), kepada wartawan menyampaikan, jika temuan BPK tersebut sudah ada tindak lanjutnya dengan pengembalian uang ke kas daerah (kasda), dan memang ada pemahaman yang berbeda antara Dinsos Kabupaten Malang dan BPK. Sedangkan temuan itu sudah clear atau sudah tidak ada masalah. “Yang intinya kita sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinsos Kabupaten Malang Favorita menambahkan, Bansos berupa beras, telur, dan minyal goreng untuk masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak Pandemi Covid-19, hal itu sudah sesuai dengan aturan. Sehingga BPK menemukan ketidak sesuaian dalam memberikan bansos, kini sudah tidak ada masalah. Sedangkan ada masyarakat yang menerima bansos mengadu ke Anggota DPRD Kabupaten Malang, karena beras yang dibagikan tidak memiliki kualitas yang baik, tentunya kami bantah.

Sebab, tegas dia, hal itu tidak mungkin, karena saat droping juga dilakukan pengecekan oleh penerima dan perangkat desa atau pendamping desa. Dan apabila tidak sesuai dengan mutu atau spesifikasi yang diminta dalam penyalurannya kita langsung minta diganti. “Jadi jika penyaluran bansos yang berupa beras tidak berkualitas, maka itu tidak benar. Sehingga jika ada beras yang kualitasnya kurang bagus, yang pasti pihaknya minta ganti beras yang berkualitas,” tutur dia.

Perlu diketahui, berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK terdapat selisih lebih pembayaran tersebut tidak didukung dengan dasar pengeluaran yang sah. Sehingga, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomrr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 dan Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah pada Pasal 10, Pasal 141, Pasal 150. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah yang dirubah terakhir dengan Permendagri Noer 21 Tahun 2011 Pasal 132.

Sehingga dengan munculnya temuan BPK terkait ketidak sesuaian bansos, maka hal itu disebabkan Kepala Dinsos Kabupaten Malang selaku pengguna anggaran dan bendahara tidak cermat. Namun, pengguna anggaran dan bendahara telah beralasan bahwa ketidak tepatan redaksi akibat salin tempel dalam klausul kontrak yang menyebutkan harga pada kontrak telah memperthitungkan keuntungan pajak, overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, dan layanan tambahan.

Sedangkan dalam pencairannya dilakukan secara bertahap yang diberikan dalam setiap bulan sebesar Rp 10 miliar untuk 50 ribu Kepala Keluarga (KK), yakni berupa bantuan bahan pangan, seperti beras, telur, dan minyak goreng.

Dan anggaran untuk bantuan tersebut totalnya mencapaiRp 30 miliar, yang diperuntukkan untuk mpenanganan Pandemi Covid-19. [cyn]

Tekuni Bisnis Anti Riba l

Sambungan hal 1

tariat DPRD Kabupaten Situbondo. Dia sangat yang getol mengikuti bisnis anti riba yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat itu.

Kata Lilik, bisnis tersebut memiliki misi visi yang mulia karena ikut membantu umat dalam membebaskan diri dari jeratan hutang. Cara bisnisnya pun mudah karena cukup ikut menjadi anggota dan menjadi mitra kerja.

Dengan bisnis syariah ini, kata Lilik, sasarannya bukan murni hanya mencari keuntungan semata melainkan murni membantu dan memberi solusi. “Ini bekerja realita. Karena kami belanja dan menjual produk. Kami hanya mencari mitra kerja untuk diajak menjual paket. Ini mendapat keuntungan yang besar. Bahkan sampai 50 persen,” ujar Lilik.

Masih kata Lilik, setelah berhasil mendapatkan mitra dan menjual paket secara otomatis akan mendapatkan reward dari perusahaan. Namun harus memenuhi syarat seperti yang digariskan perusahaan. Bisnis ini, lanjut Lilik, menggunakan sistem Binari atau dengan sebutan bina kanan dan bina kiri. “Nanti jika sudah mencapai 100 poin ke kanan dan ke kiri maka akan mendapatkan berbagai reward kembali. “Seperti umroh dan rumah serta kendaraan roda dua berikut kendaraan roda empat,” aku Lilik.

Yang bagus lagi, aku Lilik, bisinis ini masuk katagori anti riba karena sistemnya langsung mendapatkan reward dari perusahaan. Berbeda misalnya dengan perusahaan konvensional yang banyak memiliki level penjualan dan ada beberapa item yang harus dilalui.

Bisnis yang ditekuni Lilik ini berasal dari pabrik langsung dan diterima sendiri oleh para mitra. “Produk yang kami jual diantaranya berupa makanan kesehatan, pertanian, pupuk kecantikan serta bahan bakar,” pungkas wanita yang baru menjadi mitra selama 3 bulan itu. [awi]

Zona Merah di Jatim Tersisa Empat Daerah l

Sambungan hal 1

Nganjuk, Kota Batu dan Blitar.

Sedangkan sembilan daerah yang berhasil berubah menjadi zona kuning yakni, Sampang, Sumenep, Kota Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro, Bangkalan, Tuban, Pamekasan dan Situbondo. Sementara untuk zona oranye, di Jatim masih terdapat 25 daerah.

Dengan menjadi terangnya peta zonasi Cocid-19 di Jatim, Jibril berharap masyarakat tidak lengah.

Sebab, upaya penanganan Covid-19

ini harus tetap bersinergi dengan masyarakat, Polri, TNI dan seluruh pelaku usaha. “Jika kondisi ini dapat dipertahankan, maka sedikit demi sedikit dilakukan kelonggaran aturan tidak kembali menghadapi gelombang-gelombang kenaikan kasus,” ujar Jibril.

Hingga 25 Agustus, angka kasus aktif Covid-19 di Jatim 17.359 orang dengan penambahan jumlah terkonfirmasi dalam sehari sebanyak 1.619 kasus. Tren kasus harian di Jatim sendiri telah melandai dari angka 8.230 kasus per hari pada Juli lalu,

kini telah menurun hingga kisaran 2 ribu sampai 5 ribu kasus per hari.

Dengan demikian, pelandaian BOR di Jatim juga terjadi dengan rincian BOR di ruang ICU sebesar 51 persen, isolasi RS 29 persen, RS Darurat 28 persen, rumah isolasi 26 persen. Bahkan untuk sejumlah daerah, peta zonasi BOR ruang isolasi telah berwarna hijau. Sebanyak 17 daerah yang telah menunjukkan peta ketersediaan BOR menjadi berwarna hijau. Beberapa di antaranya ialah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. [tam]

Ratusan Industri Jatim Jalankan Operasional dengan Prokes Covid-19 l

Sambungan hal 1

industri yang berada di Jatim untuk tetap menerapkan Prokes secara ketat dan disiplin.

Menurut Kadisperindag Jatim, Drajat irawan, penerapan Prokes di tengah pandemi Covid-19 di sektor industri tersebut selaras dengan semangat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk memastikan sektor industri di Jatim tetap dapat beroperasi namun dengan tetap mengutamakan Prokes.

Ia juga mengatakan, pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam melaksanakan operasional dan mobilitasnya ditengah pandemi Covid19, terutama ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dilakukan sesuai amanat Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Kemudian juga SE No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Masyarakat Covid-19 serta Inmendagri No 34 Tahun 202 terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 di wilayah Jawa – Bali.

Ia juga menjelaskan, bahwa izin IOMKI dilakukan selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, sehingga perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sepanjang memiliki IOMKI. Hingga per tanggal 23 Agustus 2021 , lanjutnya lebih dari 4.115 IOMKI telah diterbitkan di Jatim dan IOMKI telah dicabut sejumlah 1529.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong agar perusahaan untuk aktif menyampaikan pelaporan mingguan

sesuai kewajibannya.

“Menurut jumlah IOMKI berdasarkan kategorinya, terdapat 2.519 industri kritikal (mamin, petrokimia, kimia dan pupuk, farmasi, karet dan plastic) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan primer serta penanggulangan Covid-19. Kemudian untuk industri esensial (kayu dan furniture, hasil tembakau, kertas, dan alas kaki) berorientasi ekspor sejumlah 1.596,” ujar Drajat, Kamis (26/8).

Berdasarkan persebarannya, 5 besar industri kritikal dan esensial ber-IOMKI terdapat di Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya. Hingga saat ini, Senin (23/8/2021), jumlah perusahaan industri di Provinsi Jatim yang dapat beroperasi penih berjumlah 44.

“Pengaturan IOMKI yang dilakukan saat ini bertujuan agar sektor industri tetap dapat beroperasi secara optimal, aman, terkendali, dan termonitor dari risiko adanya klaster Covid-19. Karena sektor industri merupakan salah satu motor penggerak ekonomi di Indonesia,” kata Drajat.

Selanjutnya, dalam rangka penerapan monitoring IOMKI, Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan industri.

Sesuai SE No. 3/2021, Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah melakukan beberapa kali pemantauan dan pengawasan terhadap operasional dan mobilitas kegiatan (IOMKI) pada masa pandemi Covid19. Selain untuk mendorong percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, langkah strategis ini juga diharapkan menjaga aktivitas produksi di sektor industri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Sedangkan jika penerapan IOM-

KI tersebut tidak dijalankan, maka perusahaan akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis ketika perusahaan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri pada setiap masa atau periode pelaporan.

Selanjutnya akan dilakukan pembekuan izin jika perusahaan telah diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali secara berturut-turut atau tiga kali dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak pertama kali dikenai peringatan tertulis.

Sementara itu, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan IOMKI paling cepat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pencabutan Terkait pebngajuan IOMKI , Drajat menerangkan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan IOMKI, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri dapat mengajukan permohonan IOMKI melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Namun, sebelumnya perusahaan harus memiliki akun SIINas terlebih dahulu, serta Izin Usaha dengan KBLI di bidang industri.

Berikutnya, perusahaan yang telah memiliki IOMKI wajib untuk melakukan pelaporan kegiatan termasuk penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan SE Menperin No. 08 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan yang memiliki IOMKI dan SE Menperin No. 697 tahun 2020 tentang Kewajiban Penerapan Prokes.

“Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen monitoring terkait penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan industri,” kata Drajat. [gat]

Akselerasi Pemberian Vaksin Berbasis Pesantren l

Sambungan hal 1

pun berpesan agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun telah divaksin, serta meminta para santri mengajak keluarganya untuk bersedia divaksin.

“Setelah ini jangan lupa tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan meskipun sudah divaksin.

Jangan lupa juga orangtua dan keluarganya diajak ikut vaksin juga ya,” pesan Khofifah.

Usai berkeliling, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan bahwa proses akselerasi vaksinasi berbasis pondok pesantren di Jatim terus dilakukan. Dimana sampai saat ini telah dilakukan vaksinasi di 110 ponpes yang tersebar di seluruh wilayah Jatim.

“Sebetulnya vaksinasi berbasis

pesantren ini dilakukan serentak dalam komando Pangdam V Brawijaya, dilaksanakan sesuai dengan stok vaksin yang ada. Oleh karena itu jikalau kebutuhannya misal 36 ribu untuk Lirboyo. Dua hari ini kan baru 5 ribu, jadi nanti akan diteruskan bahkan tim dari TNI/Polri akan sampai 7 September mendatang,” terangnya.

“Jadi kita ingin ada vaksinasi yang lebih masif sehingga proses untuk pengendalian sampai tahap menghentikan penyebaran Covid19 semua bisa kita maksimalkan,” imbuhnya.

Menurutnya, selain nakes, keberhasilan proses vaksinasi di Ponpes ini juga tidak luput dari peran para pengasuh Ponpes yang ada di Jatim, termasuk para santri. Untuk itu, dirinya menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyayikh, para

ulama, para santri serta nakes yang sudah berupaya maksimal melakukan percepatan vaksinasi.

“Terimakasih kepada seluruh masyayikh terutama di Ponpes Lirboyo ini serta para nakes dari berbagai institusi yang sudah bersatu padu untuk melakukan vaksinasi di ponpes Lirboyo dan tentu terimakasih kepada ponpes lainnya,” katanya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Lirboyo KH. Abdullah Khafabihi Mahrus menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah bagi Pesantren Lirboyo. Terutama dalam proses vaksinasi ini. “Alhmadulillah Lirboyo aman, karena disamping proses vaksin, para santri juga istighosah tiap malam karena kami menyadari yang bisa menghilangkan virus covid adalah Allah SWT,” katanya.van, [tam]

Halaman 11

29 Nama Tersisih di Seleksi Kompetensi l

Sambungan hal 1

JPT Pratama Pemprov, terdapat 29 nama yang dinyatakan tidak lolos.

Setelah seleksi wawancara ini, selanjutnya pansel akan memilih tiga terbaik untuk diajukan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Dalam seleksi wawancara itu kita akan menggali informasi dari pendaftar terkait rencana apa yang mereka tawarkan saat melaksanakan tugas dalam mendukung program-program ibu gubernur. Karena mereka memilih sendiri jabatan yang didaftarkan. Misalnya dalam situasi seperti ini, Dinas Kesehatan membutuhkan orang yang mampu bekerja ekstra,” tutur Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun tersebut.

Kemampuan bekerja secara tim dan membangun sinergi lintas OPD juga menjadi penilaian. Misalnya dalam hal penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya Dinas Kesehatan yang jalan, melainkan seluruh OPD harus bisa pro aktif. “Jadi seperti BKD ini ikut ambil bagian dalam mendukung penanganan Covid-19. Misalnya menerapkan WFH dan WFO bergiliran, melaksanakan vaksinasi untuk ASN dan keluarganya. Itu misalnya,” tutur Yuyun yang juga Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim tersebut.

Yuyun menjelaskan, dalam seleksi terbuka ini terdapat jabatan yang masih cukup ketat persaingannya seperti Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun dan Biro Ekonomi Setdaprov Jatim.

Sementara persaingan yang paling longgar ialah Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakannyang diikuti hanya dua pendaftar. “Kalau di Bakorwil Malang dan Madiun sekitar 13 pendaftar dan Biro Ekonomi 11 pendaftar,” tutur dia.

Yuyun tidak menjelaskan mengapa di beberapa jabatan tersebut cukup banyak peminat. “Barang kali dianggap sebagai batu loncatan. Tetapi Bakorwil ini justru perannya sangat strategis karena menjadi penghububg antara Pemprov dengan kepala daerah di kabupaten/kota. Apalagi Jatim iniprovinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota terbanyak,” tutur dia.

Sementara terkait jabatan Asisten Sekdaprov Jatim, setelah dibuka perpanjangan hanya terdapat satu pendafaftar. Karena itu, Komisi ASN menyarankan agar Pemprov dapat menggunakan dasar dalam PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN pasal 132. Dalam peraturan itu dimungkinkan dilakukannya rotasi dan mutasi untuk jabatan asisten dari kabupaten/ kota, instansi kementerian, atau perguruan tinggi. “Yang penting sudah duduk di jabatan eselon II.a. Sebenarnya dari internal Pemprov sendiri juga bisa, maka kita lihat nanti kebijakan dari ibu gubernur,” pungkas dia. [tam]

Unair Kehilangan 60 Staf karena Covid-19 l

Sambungan hal 1

Besar Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/ RSUD dr. Soetomo, Prof. Suharto.

Prof. Suharto meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Unair pada Rabu (25/8) Pukul 09.10 WIB karena COVID-19.

Dekan FK Unair Prof. Budi Santoso menuturkan, Prof. Suharto merupakan salah satu pelopor berdirinya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Unair. Semasa masa pengabdiannya, ia juga menjadi internis di rumah sakit tersebut. “Selain mendapatkan penghormatan terakhir di FK Unair beliau terlebih dahulu juga mendapatkan penghormatan terakhir di RSKI,” katanya.

Ia melanjutkan, Prof. Suharto lulus dokter umum dari FK Unair di Tahun 1973. Kemudian lanjut mengambil Studi Spesialis Penyakit Dalam di institusi yang sama dan lulus pada Tahun 1979.

Ia juga lulus dan mendapatkan gelar S2 dari Mahidol University, Thailand Tahun 1989. Kemudian di Tahun 1999 mendapatkan gelar konsultan dan lulus jenjang doktor di tahun yang sama.

Prof. Suharto memulai pengabdiannya di FK Unair sejak Tahun 1974. Di Tahun 2001 hingga 2009 sempat menjabat sebagai Kepala Devisi Penyakit Tropis Infeksi Departemen/SMF Ilmu Penyakit Dalam. Di Tahun 2002 hingga 2007 pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FK Unair dan diangkat menjadi guru besar di Tahun 2005.

Profesor yang meninggal di usia 74 tahun ini juga sempat menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Batra FK Unair Tahun 2006-2009, Anggota Tim Penilai Pusat Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Depdiknas Tahun 2007 hingga 2010 dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun di Tahun 2017. [Ina]

Satu ABK Satu Pengajar, Berhasil Susun Metode Belajar Alquran untuk ABK l

Sambungan hal 1

tidak tahu autis itu apa dan seperti apa penanganannya. Yang jelas, kami tidak mungkin menolak santri yang mau belajar. Maka kami terima,” tuturnya.

Mahin menjadikan hal itu sebagai tantangan. Dia jadi sering membaca buku tentang anak autis dan bagaimana cara penanganannya. Termasuk bertanya ke teman-temannya dan psikolog. “Alhamdulillah, saya merasa ada perkembangan pada santri ABK ini. Yang awalnya sulit kontak, komunikasi, sekarang sudah bisa mengikuti tahapan pembelajaran,” terangnya.

Ternyata keberhasilan ABK ini tersebar ke orang tua yang juga punya anak ABK. Hingga akhirnya, sejumlah orang tua yang anaknya ABK mendaftarkan anak mereka di TPQ Sabilillah. Misalnya, ada santri tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lainnya. Untuk santri tunarungu, pihaknya kembali tertantang karena harus belajar bahasa isyarat.

Hingga akhirnya, dirinya mencatat

tiap tahapan dan proses serta hasil yang dicapai dalam pembelajaran dengan santri ABK tersebut. Dirinya pun menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Satu santri ABK, ditangani langsung oleh satu pengajar.

“Saat ini ada 11 ABK dengan berbagai kondisi. Ada disabilitas psikis (disleksia), tunanetra, autis, down syndrom, tunagrahita. Disleksia ini yaitu kondisi khusus yang sulit membedakan huruf,” lanjutnya.

Untuk ABK kelas khusus, dikatakan Mahin, jadwal belajar menyesuaikan antara tenaga pengajar dan anak. Sebab, 11 ABK ini belum tinggal di asrama.

Mengingat, keterbatasan tenaga dan anak untuk bisa hadir. Selain itu, tidak semua guru sanggup dan mampu melaksanakan pembelajaran pada ABK. ”Guru di sini ada 12. Yang kelas khusus untuk santri ABK hanya tiga guru. Sementara ABK yang masuk kelas khusus, lima anak. Sisanya masuk di kelas semireguler dan reguler,” terangnya.

Untuk santri tunanetra, pihaknya masih menerapkan sistem mendengarkan dan menghafal. Memang sudah ada Alquran braile. Tetapi, belum ada tenaga pengajar huruf braile. Umumnya, menurutnya, pembelajaran membaca Alquran bagi ABK dilakukan dengan cara khusus. Melalui pendekatan, cerita, penanaman karakter.

Contohnya, anak suka main ular tangga, maka angka ular tangga itu diganti huruf hijaiah. Bahkan, mainan tembak-tembakan juga jadi materi pembelajaran. Caranya, guru menyiapkan sasaran tembak huruf hijaiah. ”Tidak sulit dalam pembelajaran santri ABK. Bagi saya malah menyenangkan dan menantang. Hanya saja, kadang orang melihat ini menyita waktu. Tapi, bagi kami tidak,” tandasnya.

Agar lebih mudah, TPQ Sabilillah melibatkan tenaga ahli. Yaitu, seorang psikolog, Marya Manna yang bertugas di RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo.

Biasanya, Marya hadir saat ada santri baru untuk melakukan observasi. Dari

situ bisa ditentukan penanganannya.

Selanjutnya, akan dievaluasi perkembangan psikisnya. “Pada perjalanannya, saya selalu mencatat tahapan dan proses demi proses pembelajaran ABK ini.

Supaya menjadi koreksi dan evaluasi,” ungkapnya.

Dari situ, bahkan berhasil disusun metode pembelajaran Alquran untuk ABK. Judul bukunya, ABASA (Alquran Bagi Anak Spesial) yang saat ini masih proses editing.

Saat ini, makin banyak anak-anak dari luar daerah atau kota yang berminat belajar di TPQ Sabilillah. Pihaknya pun berkomitmen untuk tetap melayani. Tidak boleh menolak. “Bahkan, ada santri yang kondisiya lumpuh dan tunanetra, akhirnya kami yang datang,” paparnya.

Saat ini, bagi santri luar kota akan disiapkan asrama. Semua itu (asrama) hasil swadaya masyarakat. “Baru saja, Ramadan dapat wakaf tanah dekat masjid untuk asrama santri ABK yang hendak belajar,” tambahnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Jumat Kliwon, 27 Agustus 2021

Halaman 12

Sejumlah Kapolres dan Pejabat Utama Polda Jatim Kembali Dimutasi Polda Jatim, Bhirawa Mutasi jabatan di lingkup Polda Jatim kembali bergulir. Seperti dibulan sebelumnya, kali ini mutasi dan promosi pada jabatan baru dilakukan kepada enam Kapolres dan sejumlah Pejabat Utama di jajaran Polda Jatim.

Kombes Pol Gatot Repli Handoko

"Mutasi jabatan di lingkup Polda Jatim ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) dari Mabes Polri bernomor ST/1701/VIII/KEP./2021, tertanggal 25 Agustus 2021," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kamis (26/8).

Dijelaskannya, mutasi jabatan ini di lingkup Polri merupakan hal yang wajar. Selain mendapat promosi ja-

batan, mutasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran di organisasi.

Khususnya diorganisasi Polri, dalam hal ini di lingkup jajaran Polda Jatim. "Mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi.

Khususnya pada Polri, termasuk di jajaran Polda Jatim," jelasnya.

Berdasarkan ST Mabes Polri, sambung Gatot, mutasi dilakukan

kepada enam Kapolres jajaran Polda Jatim. Yaitu Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagrenprog Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri. Sedangkan penggantinya adalah AKBP Mochamad Nur Azis yang sebelumnya menjabat Kapolres Ponorogo.

Kemudian Kapolres Ponorogo dijabat AKBP Catur Cahyono Wibowo, yang sebelumnya menjadi Kapolres Batu. Sedangkan jabatan Kapolres Batu saat ini diemban oleh AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, yang sebelumnya menja-

bat Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya.

"Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander diangkat sebagai Kasubbagrenmin Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Dan jabatan Kapolres Mojokerto diemban oleh AKBP Apip Ginanjar, yang sebelumnya menjadi Kapolres Pamekasan," pungkasnya.

Diketahui, jabatan Kapolres Pamekasan dijabat oleh AKBP Rogib Triyanto, yang dulunya Kasubbagprogar Bagren Korbrimob Polri. Sedangkan Kapolres Nganjuk, AKBP Harviadhi Agung Prathama di-

angkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbag lo Baglotas Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

Jabatannya digantikan AKBP Jimmy Tana, sebelumnya menjadi Kabagops Polrestabes Surabaya.

Selain Kapolres jajaran, sejumlah Pejabat Utama Polda Jatim mengalami mutasi. Yaitu Karo SDM Polda Jatim, Kombes Pol Andi Syahriful Taufik dimutasi menjadi Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri.

Jabatannya diemban oleh Kombes Pol Harry Kurniawan, yang sebelumnya menjadi Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri. [bed]

Disperpusip Jatim Gelar Rapat Teknis dan Kegiatan Pemusnahan Arsip

Sesuai Aturan dan Prosedur, Tidak Perlu Takut Musnahkan Arsip Surabaya, Bhirawa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan rapat teknis pemusnahan arsip perangkat daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Selasa (10/8/2021), sebagai penguatan pemahaman pelaksanaan pemusnahan arsip dan penyelamatan arsip. Upaya tersebut penting agar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Timur dalam melaksanakan pemusnahan arsip benar-benar taat prosedur dan peraturan.

"Saya berharap lembaga kearsipan provinsi dapat menjadi center of excelence dari proses pelaksanaan pemusnahan arsip yang sesuai dengan prosedur," pesan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir Tiat S. Suwardi, Msi saat membuka acara.

Menurut Tiat S Suwardi, pemusnahan arsip adalah salah satu program untuk mengurangi volume arsip yang sudah tidak bernilai guna

Persiapan kegiatan pemusnahan arsip

Pustakawan Utama Drs Supratomo MM dan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Ir Tiat S Suwardi MSi saat menyaksikan kegiatan pemusnahan arsip

Rapat teknis penting agar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Timur dalam melaksanakan pemusnahan arsip benar-benar taat prosedur dan peraturan.

apapun dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan

di perangkat daerah pencipta arsip.

"Pemusnahan arsip harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur, karena terkait dengan penghapusan barang bukti. Itu sebabnya mengapa berkas administrasi yang dihasilkan dalam proses pemusnahan arsip harus disimpan sebagai arsip," jelasnya lagi.

Sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada, Selasa (3/8/ 2021) melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Jl. Jagir Wonokromo 350 Surabaya. Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip inaktif yang tercipta tahun 1995 - 2002 oleh Kantor Arsip Daerah dan Badan Arsip Provinsi Jawa Timur sejumlah 90 berkas ( 0,8 ML).

Kegiatan dibuka oleh Pustakawan Utama Drs Supratomo, MSi yang sebelumnya menjabat

Plt. Kepala Dinas dan Ir. Tiat S Suwardi, M.Si sebagai Kepala Dinas dan disaksikan perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ispektorat.

"Pemusnahan arsip adalah keniscayaan yang harus dihadapi dan dilakukan oleh setiap lembaga pencipta arsip. Keniscayaan itu juga diikat oleh peraturan, norma, standar, prosedur dan kaidah (NSPK) yang berlaku. Kita dapat membayangkan bagaimana jika arsip yang tidak bernilaiguna tidak dimusnahkan tentu banyak biaya dan resiko yang di tanggung. Sebaliknya jika arsip pemerintah dimusanahkan tanpa mengikuti peraturan dan prosedur tentu juga menimbulkan resiko kehilangan identitas dan jati diri bangsa," kata Supratomo saat memberi sambutan. Selain itu juga resiko hukum yang dihadapi jika memusnahkan arsip tanpa prodeur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa pemusnahan arsip diluar prosedur akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.juta.

"Namun kita tidak perlu takut untuk memusnahkan arsip apabila sudah sesuai dengan NSPK. Meskipun prosedur yang dilalui panjang dan lama yang penting benar dan aman dari dampak hukum," pesan Supratomo lagi. Selanjutnya dilaksanakan pemusnahan arsip yang yang secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Ir Tiat S Suwardi, MSi dan selanjutnya dilakukan oleh para arsiparis. Sebelum kegiatan ditutup, Kadis Disperpusip Jatim juga berpesan kepada lembaga pencipta arsip agar tidak takut untuk memusnahakan arsip dan apabila mengalami kesulitan dalam prosedurnya dapat berkonsultasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Jawa Timur. [why*]