Binder27agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami berikan makanan tambahan dan makanan pendamping ASI untuk balita usia dua tahun dari keluarga kurang mampu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita

Kamis Pon, 27 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 Audiensi Pengurus PBNU Hasil Muktamar Jombang ke Presiden di Istana Negara

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Jadi WTS, Puluhan Warga Jatim ‘Dideportasi’ dari Papua

Pemprov, Bhirawa Jika selama ini Jatim selalu ‘mendeportasi’ warga luar provinsi karena berprofesi menjadi WTS (Wanita Tuna Susila), kali ini kejadian sebaliknya harus dialami Jatim.

Itu lantaran puluhan warga Jatim yang selama ini menjajakan diri harus dipulangkan dari Provinsi Papua.

Seremonial penerimaan para WTS tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Drs H Hizbul Wathan MM, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim Indera Istianto SH, MM di Pelabuhan Tanjung Perak

Gudang 100 Terminal Penumpang Sementara, Jalan Perak Timur Surabaya, Rabu (26/8).

Dari catatan yang diterima Bhirawa, para WTS yang dipulangkan itu mencapai 61 orang yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jatim.

 ke halaman 11

08.00 Rapat Inovasi Pelayanan Publik di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur 10.00 Rapat Tim Pembina Samsat di Ruang Rapat Dipenda Jatim

Siap Bantu Polri Amankan Pilkada Serentak Madiun, Bhirawa TNI siap membantu Polri dalam pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang di sejumlah wilayah Jatim.

Hal itu disampaikan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Sumardi dalam kunjungan kerja ke Makorem 081 Dhirotsaha Jaya Madiun, Rabu (26/8).

“Untuk Pilkada nanti, kami dan jajaran sudah siap mengawal dan ikut mengamankan. Personel Kodim siap membantu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Mayjen TNI Sumardi kepada wartawan.

Sumardi menuturkan, untuk mengawal Pilkada di wilayah sudarno/bhirawa hukumnya, Kodam V/ Mayjen TNI Sumardi Brawijaya akan menyiagakan 1 Satuan Setingkat Peleton (SST).

Di sisi lain, setiap Kodim jajarannya juga diperintahkan membantu polres di masing-masing kabupaten/ dan kota yang menggelar Pilkada.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pihaknya belum memetakan potensi kerawanan Pilkada di wilayah Jawa Timur. Sebab, ia menilai wilayah Ja-

 ke halaman 11

Hadrah ISHARI di Haul KH Wahab Hasbullah ke-44 Jombang, Bhirawa Setiap peringatan Haul KH Wahab Hasbullah Tambakebras Jombang, selalu digelar Hadrah Ikatan Seni hadrah Indonesia (ISHARI) se-Jawa Timur.

Hal ini juga nampak pada peringatan Haul ke-44 Pahlawan Nasional ini, Rabu (26/8) kemarin.

Sekitar 3.000 jamaah ISHARI dari berbagai daerah memenuhi halaman Yayasan Pesantren bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Mereka yang semuanya kaum laki-laki ini terlihat rancak mengikuti Gerakan Roddat, dan membunyikan Keplok Tangan dengan iringan pukulan rebana yang biasa disebut terbang dibarengi bacaan salawat Nabi Muhamammad SAW. Haul Pendiri dan penggerak NU KH Wahab Hasbullah ke-44 memang kembali digelar Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

“Setiap Haul (Mbah Wahab) memang selalu ada hadrah ISHARI, begitu pula dengan dalam peringatan ke-44 sekarang, ada sebanyak 3.000 santri yang kita undang. Karena beliau memang gemar dengan seni hadrah,”tutur KH Hasib Wa-

Puluhan WTS yang berasal dari kabupaten/kota di Jatim dipulangkan Pemkab Jayapura, dan diterima langsung Kepala Biro Administasi Kesra Setdaprov Jatim Drs H Hizbul Wathon MM di Pelabuhan Tanjung Perak Gudang 100 Terminal Penumpang Sementara, Rabu (26/8).

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Tiga Partai Koalisi Majapahit Terkait Perpanjangan Jadwal Pendaftaran Cawali dan Cawawali Surabaya, Bhirawa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan terkait perpanjangan jadwal pendaftaran pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya yang dilakukan tiga partai Koalisi Majapahit.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Agus Chandra selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditunjuk KPU Surabaya (tergugat III) mengatakan, pada persidangan yang mengagendakan proses dismissal atau penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN,

Ketua PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut tidak bersifat konkrit dan individual.

Selain itu, lanjut Chandra, keputusan KPU Pusat maupun KPU daerah terkait pemilihan umum bukan termasuk keputusan TUN.

Cintai Produk Dalam Negeri

Sentil..  Cabup MKP Laporkan KPU ke Panwaskab  KPU panen gugatan  Kemenag Batu Kekurangan Penghulu  Semoga bukan karena aksi mogok  Ratusan Bakal Cakades Cari Surat Bebas Pidana  Pengadilan Negeri dapat berkah

KPU Surabaya akan meminta bantuan Labfor Polda Jatim untuk menguji keaslian surat rekomendasi PAN atas pencalonan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror, namun Polda Jatim sampai, Rabu (26/8) kemarin belum menerima permintaan dari KPU Surabaya.

Bidik Beasiswa Luar Negeri untuk Siswa SMA

Dindik Jatim, Bhirawa Persiapan jelang pelimpahan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi tidak hanya membuat Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sibuk seputar pembiayaan dan aset. Tetapi juga program yang mam-

 ke halaman 11

Polda: Uji Forensik Surat Rekomendasi Tak Bisa Dibatasi Waktu

 ke halaman 11

KETERPURUtriliun, BUMN sebesar KAN nilai tukar ruRp 165 triliun, Kementepiah terhadap dollar rian / Lembaga-Lembaga AS, bisa dibendung sebesar Rp 400 triliun, bila masyarakat tetap sedang swasta lebih dari cinta dan memakai Rp 200 triliun,”papar produk dalam negeri. senator asal Riau angPelambatan ekonomi  ke halaman 11 belakangan ini bisa dihambat dan dipulihkan lagi, bila pasar-pasar tradisional dibenahi dengan melengkapi infrastrukturnya.

Proses tender juga harus dipercepat agar pembangunan cepat berlangsung dan menyerap tenaga kerja.

“Pelambatan ekonomi selain pengaruh global, juga pengaruh dari banyaknya danadana tersimpan yang tidak atau belum dibelanjakan. Seperti Djasarmen Purba APBD sebesar Rp 273

Sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada pengadilan, dalam hal ini Pengadilan TUN (PTUN). Sebab, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemilu umum adalah Mahkamah Konstitusi (MA).

“Ketua PTUN Jakarta menetapkan bahwa gugatan yang dilayangkan tiga partai dari Koalisi Majapahit tidak dapat diterima,” tegas Agus Chandra selaku

Dindik Jatim Siapkan Sekolah Klaster

Polda Jatim, Bhirawa Proses verifikasi berkas syarat pasangan calon Kepala Daerah, termasuk untuk Pilkada Surabaya tidak boleh dilakukan sembarangan. Untuk menentukan berkas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Laboratorium Forensik (Labfor) membutuhkan banyak waktu guna pengujian hal itu.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Mapolda Jatim, Rabu (26/8) kemarin.

Argo mengatakan, untuk menguji validitas berkas syarat calon Kepala Daerah, ada metode khusus yang dilakukan tim Labfor Polda Jatim. Sayangnya, Argo tidak dapat menjelaskan

 ke halaman 11

Dr Saiful Rachman

 ke halaman 11

Pengisian 3 Jabatan Eselon II Pemprov Belum Jelas Tunggu Pembenahan Rekom BPK Tuntas

Pemprov, Bhirawa Pengisian tiga jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jatim hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum masih menunggu tuntasnya pembenahan sistem administrasi, menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di RSU dr Soetomo.

Tiga jabatan yang kini tidak diisi pejabat definitif dan diisi Plt (Pelaksana Tugas) itu adalah Direktur Utama RSU dr Soetomo

 ke halaman 11

Objek Wisata Waduk Widas Madiun

Sepi Pengunjung, Gagal Meraih Target PAD Objek wisata Waduk Bening atau dikenal dengan Waduk Widas di Dusun Petung, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sepi pengunjung hingga tak mampu meraih target PAD di sektor pariwisata.

Sudarno, Kab Madiun Sepinya kunjungan wisatawan ke Waduk Widas sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pesona waduk hanya bisa menggaet pengunjung pada liburan Lebaran dan Tahun Baru. Itu pun jumlahnya juga tidak terlalu signifikan karena itu berimbas pada pendapatan tiket masuk.

Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan, dan Pariwisata (Dinkopindagpar) Kabupaten Madiun Isbani mengatakan, pendapatan dari tiket masuk di tahun lalu gagal memenuhi target.

Dari target Rp 85 juta, hanya bisa terpenuhi sekitar Rp 82 juta saja.

“Di hari biasa seperti ini saat tidak

ada libur panjang, paling hanya seratusan orang yang datang per hari,” ujar Isbani kepada Antara, Rabu (26/8).

Ia menjelaskan, target pendapatan yang ditetapkan untuk objek wisata Waduk Widas cenderung sama, yakni sekitar Rp 85 juta. Itupun masih dibagi tiga, yakni 30 persen masuk ke Pemkab Madiun, 60 persen masuk kas Jasa Tirta selaku pihak ketiga, dan 10 persen sisanya masuk ke kas Perhutani selaku pemangku wilayah.

“Dari tahun ke tahun memang tidak ada kenaikan pengunjung yang signifikan. Itu terlihat dari besaran

 ke halaman 11

Objek Wisata Waduk Widas di Madiun gagal meraih target PAD sektor pariwisata.

Minimnya fasilitas diduga menjadi salah satu pemicu.

SURABAYA

2

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Unitomo Tengahi Perselisihan GOR Sudirman

PBSI dan Yayasan Sudirman Sepakat Dirikan Badan Pengelola Sementara Surabaya, Bhrawa Perselisihan antaran Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim dengan Yayasan Sudirman menemui babak baru. Kedua belah pihak mulai melunak dan sepakat untuk memilih jalan tengah dari persoalan pengelolaan GOR Sudirman.

Kesepakatan ini dibuat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo). Jalan tengah yang ditawarkan Unitomo ialah pembentukan badan pengelola sementara GOR Sudirman.

Sebelumnya, LKBH Unitomo mendapat kuasa dari Pengprov

PBSI untuk menggugat Yayasan Sudirman atas penguasaan aset di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur itu.

Keberadaan Badan Pengelola GOR ini bersifat sementara hingga Gubernur Jatim Soekarwo menetapkan siapa pihak yang layak mengelola GOR dan pemanfaatan sisa lahan. Kesepakatan dua kubu ini disampaikan Rektor Unitomo Bachrul Amiq, kemarin (26/8).

Ini setelah Amiq menerima dua pihak. Pihak Pengprov PBSI langsung diwakili ketua umumnya, Wijanarko Adi Mulya dan Suparijono selaku ketua dewan pem-

bina Yayasan GOR Sudirman.

Kesepakatan ini tertuang dalam surat kesepakatan pengelolaan tertanggal 26 Agustus 2016. Kesepakatan ditandatangani Suparijono serta Wijanarko. Selain itu beberapa saksi, Rektor Unitomo Bachrul Amiq, Ketua LKBH Unitomo Hartoyo, Waketum I PBSI Jatim Bayu Wira, serta Waketum II PBSI Jatim Harris Romadhon.

“Setelah Pengprov PBSI mengadukan, LKBH Unitomo mempelajari semua dokumen. Setelah itu mengundang masing-masing pihak. Akhirnya ada solusi ini,” papar Amiq yang didapuk se-

bagai dewan pengarah Badan Pengelola GOR Sudirman.

Amiq yang juga Dewan Penasehat Pengprov PBSI Jatim ini ingin pembinaan olah raga bulu tangkis di Jatim berjalan baik.

Tidak terjebak dalam masalah antara kepengurusan Pengrov PBSI baru dengan lama yang juga menempatkan orang-orangnya di yayasan.

“Yang pasti aset ini milik Pemprov Jatim, terdata di Badan Aset dan Keuangan Daerah (BAKD). Selama belum ada penetapan gubernur, LKBH akan mengawal agar pengelolaan lebih transparan, lebih akuntable,”

tukas Amiq.

Susunan kepengurusan Badan Pengelola GOR disepakati terbentuk 3 hari, terhitung sejak kemarin. Sedangkan jatuh tempo penyerahan aset dari Pengprov PBSI lama ke Badan Pengelola selambat-lambatnya 7 hari sejak kemarin.

“Semua kesepakatan ini juga untuk menyelamatkan aset pemerintah supaya tidak lepas.

Selama ini kasus lepasnya aset pemerintah adalah pemberian kewenangan kelola dari pemerintah daerah ke pihak ketiga,” pungkas Amiq yang asli Gresik ini.

Sementara itu, Ketua Dewan

Pembina Yayasan Sudirman Suparijono sebagaimana surat kesepakatan menyebut, pihaknya pada tahun 1997 adalah ketua umum Pengprov PBSI Jatim sekaligus ketua Yayasan Sudirman. Dia menerima mandat dari Pemprov Jatim untuk mengelola GOR Sudirman.

“Pengelolaan GOR Sudirman secara umum ditujukan untuk pengembangan bulu tangkis Jatim, dan secara spesifik termasuk didalamnya perawatan gedung dan kesejahteraan pelatih maupun atletnya,” sebut Suparijono sebagaimana dalam kesepaQ tam katan.Q

Tak Mau Menyerah, Komisi B Terus Kaji Tarif Baru Retribusi Parkir DPRD Surabaya, Bhirawa Tidak sepakat dikatakan menyerah untuk penundaan tariff baru retribusi parkir, anggota komisi B DPRD Kota Surabaya mengaku masih terus mengkaji Peraturan Walikota (Perwali) yang menjadi pegangan Dishub dalam menaikan tarif parkir.

trie diana/bhirawa

Sebanyak 30 siswa SD Muhammadiyah 4 (SD Mudhipat) Pucang, Surabaya menunjukkan medali meraih juara umum di ajang lomba robotika internasional.

Meraih Juara Umum di IISRO 4 Jogjakarta Surabaya, Bhirawa Lagi, siswa SD Muhammadiyah 4 (SD Mudhipat) Pucang, Surabaya meraih juara umum di ajang lomba robotika internasional yakni International Islamic School Robotoc Olympiad (IISRO) 4 Yogyakarta 2015.

Dalam event yang juga diikuti 300 peserta dan diikuti peserta dari Negara Malaysia, Mesir, Turki dan Singapura itu. Para siswa berhasil meraih lima medali emas, delapan perak, 10 perunggu dan 11 special award.

Menurut Endik Setiawan SSi, Pembina Ekstrakurikuler Robotika, anak didiknya membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk mempersiapkan lomba robotika ini. Sebab

PANGGUNG BIROKRASI

Kebiasaan Membaca Buku Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak Surabaya, Bhirawa Upaya membiasakan membaca buku bagi anak-anak di sekolah bukan saja menjadi tanggung jawab guru atau kepala sekolah tapi juga harus dilakukan oleh semua pihak baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.

Jadi sangat diperlukan bagi kepala sekolah, guru, orangtua, teman dan masyarakat bergerak bersama untuk menciptakan pembiasaan membaca sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan setiap hari.

Menurut Whole School Development USAID Prioritas Jawa Timur, Dyah Haryati Puspitasari saat dihubungi Bhirawa, Rabu (26/8) kemarin mengungkapkan pengelolaan budaya baca menjadi tantangan untuk sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang menQ riq dukung gerakan membaca.Q

terbentur waktu puasa Ramadan, Lebaran Idul Fitri dan liburan, namun meski waktu persiapannya tidak lama tetapi para siswanya mampu mempersiapkan materi lomba robotika dengan baik karena memang mempunyai kemampuan dan benar-benar menguasai. ‘’Meski terbentur dengan persiapan lomba yang tidak lama, namun kami yakin anak-anak bakal bisa memenangkan lomba. Karena memang anak-anak ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dibidang robotika ini,’’ jelas Endik dengan bangga sambil memperhatikan anak didiknya yang mempraktekkan cara kerja robot-robot

yang memenangkan lomba.

Setelah memenangkan banyak katagori di IISRO 4 Yogyakarta 2015 ini, selanjutnya, Endik menjelaskan, para siswanya bersiap ikut lomba robotika dalam event yang lebih besar dan akan digelar di Negara Singapura.

Untuk ini siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang mempunyai waktu sekitar enam bulan untuk mempersiapkan diri. Dan bila bisa meraih juara, nantinya kemenangan di Singapura itu bakal menjadi tiket untuk mengikuti lomba robotika yang lebih besar lagi yang bakal digelar di Negara Jerman dan diikuti Q fen sekitar 200 negara.Q

Akhir Agustus Dishub Terapkan e-Payment untuk Uji Kir Pemkot, Bhirawa Akhir bulan Agustus ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan mencoba akan menerapkan sistem pembayaran uji kir non tunai di UPTD PKB Tandes dan Wiyung secara online atau e-payment.

Langkah tersebut dilakukan sebagai terobosan dan inovasi dalam hal pelayanan publik di bidang uji kir kendaraan. Dengan sistem ini maka semua pemilik kendaraan yang melakukan uji kir tidak perlu lagi membayar langsung kepada petugas, namun cukup melalui ATM dan EPayment Corner yang tersedia disetiap lokasi.

Menurut Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan saat ini Dishub Surabaya tengah mempersiapkan tenaga dan sarana pendukung untuk terobosan baru pelayanan publik ini seperti pengadaan mesin ATM dan loket di Tandes dan Wiyung. ‘’Dishub tengah menyiapkan virtual account Bank Jatim di tiap tempat uji kir. Jika pemilik kendaraan belum memiliki ATM Bank Jatim, maka akan diarahkan untuk membayar di loket Bank Jatim, bukan ke petugas uji kir,’’ katanya.

Dengan metode ini menurut Irvan untuk menghindari pungutan liar karena mengurangi tatap muka antara petugas dan user. Dishub Surabaya juga memasang CCTV diberbagai sudut untuk memastikan pelayanan bebas dari KKN. ‘’Pelaksanaan Uji Kir di Surabaya saat ini berbasiskan IT atau sistem digital, sehingga user tidak perlu menunggu lama karena hasil pengujian dapat segera diketahui sesaat setelah kendaraan di uji kir,’’ tambahnya.Q dre

Menurut Anggota Komisi B, Achmad Zakaria, Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Pertanggal 18 Agustus kemarin dinilai cacat hukum dan ada indikasi tidak transparan.

Acham Zakaria mengatakan, banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Dishub dalam mengimplementasikan baik Perda parkir tahun 2009, kemudian dijabarkan lagi di dalam Perda nomor 8 tahun 2012 tentang parkir.

Dimana dalam Perda no 8 sudah dijelaskan mengenai tarif tarif retribusi parkir di tepi jalan umum senilai Rp 500, untuk tarif baru naik menjadi Rp 1000.

Sementara untuk tarif pengguna mobil/ sedan/pick up, naik darip Rp 1500 menjadi Rp 3000. Lalu, truk mini naik dari Rp 3000 menjadi Rp 5000, bus/truk/alat berat naik dari Rp 4000 menjadi Rp 6000.

“Kenaikan yang diterapkan Dishub belum jelas kajiannya karena selama ini Dewan tidak pernah dilibatkan mengenai kajian ilmiannya, untuk itu kami tetap minta untuk ditunda jangan dipaksakan jadi tidak benar jika kami masuk angin,” kata Zakaria Rabu (26/8).

Lebih lanjut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, jika dasar Dishub dalam menaikan tarif untuk mengejar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai oleh Zakaria alasan yang mengada-ada.

“Karena kenaikkan retribusi parkir tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan PAD dengan menaikan tarif retribusi ini saya nilai tidak tepat,” tegasnya. Sembari menjelaskan, dalam azas dari retribuso tidak mengejar PAD tapi memberikan sebuah pelayanan.

“Kalau mau menaikkan tarif retribusi parkir ya harus dikaji secara ilmuan oleh para ahli akademisnya, bukan dengan tiba-tiba mengeluar perwali tarif parkir naik tanpa kajian jelas dan di Perda sudah ditentukan tarif parkir tapi perwalinya tarifnya tidak sesuai dengan apa yang ada di perda,” bebernya.

Zakaria berharap, Pemerintah Kota melalui Dinas Perrhubungan Kota Surabaya lebih melakukan revisi perda sebelum menaikkan tarif parkir melalui Perwali. “ Ini sudah tidak benar, seharusnya revisi perda dulu baru perwali bukan malah bikan perwali. Ingat loh ya hasil auidt BPK soal parkir banyak kebocoran,” sindirnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Baktiono, dirinya mengakui dalam hearing dikomisi B DPRD dengan Dishub beberapa hari lalu di gedung wakil rakyat. Dirinya tidak mengetahui jika didalam perda sudah terterah tarif retribusi parkir, karena yang ditunjukan oleh perwakilan jukir yang hadir hanya menunjukan tarif parkir mobil sudah tepat yakni Rp. 3000 sesuai dengan penemuan dalam sidak.

“Coba saya pelajari dulu Perdanya kalau emang bener diperda sudah ditetapkan tarifnya tapi diperwali tarif tidak sesuai dengan Perda itu sudah salah dan cacat hukum dalam kenaikan tarif retribusi parkir,” papar Baktiono.

Politkus Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, jika di dalam Perwali nomor 37 tahun 2015 melenceng dari ketentuan tarif di Perda harus di batalakan dan Komisi B akan mengambil langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau perwali tidak sesuai Perda harus dibatalkan dan untuk membatalkan Perwali kita akan gugat di PTUN,” pungQ gat kasnya.Q

Komisi D Usulkan Raperda KKOP Dihapus dari Prolegda DPRD Jatim, Bhirawa Usulan Komisi D DPRD Jatim terkait pembuatan Raperda KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) terancam dicabut. Menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengambilalih seluruh persoalan yang menyangkut KKOP diantaranya yang mengatur soal ketinggian pembangunan gedung serta luasan pembangunan lapangan udara.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) Achmad Heri menegaskan dari 27 raperda yang masuk dalam prolegda 2015, diantaranya 19 merupakan susulan dari DPRD Jatim dan sisanya 8 dari eksekutif (Pemprov Jatim). Namun dari usulan dewan, salah satunya akan dihapus, tepatnya merupakan gagasan dari Komisi D. ‘’Saya selaku Ketua Banleg sekaligus Komisi D memang ada usulan agar Raperda KKOP untuk dihapus, karena seluruh kewenangannya telah diambilalih oleh pemerintah pusat. Dan kami berencana akan menggantikannya dengan Raperda terkait polusi udara dengan mitra kerja Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim,’’ujar politisi asal Partai Nasdem, Rabu (26/8).

Ditambahkannya, jika usulan tersebut sudah masuk ke meja pimpinan beberapa waktu lalu. Karena memang ada kesibukan pimpinan DPRD Jatim terkait pembahasan PAPBD 2015 hingga Pilkada, membuat keputusannya molor. Dan diharapkan pada September ini sudah kelar. ’Kami berharap pimpinan dewan meluangkan waktu untuk mencabut usulan rapera KKOP dalam rapat paripurna,’’lanjutnya dengan mimic serius.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto mengakui jika Raperda yang diusulkan Komisi D diusulkan untuk dihapus karena seluruh kewenangan terkait operasional penerbangan telah diambilalih oleh pusat.

Namun sebelum diusulkan, Komisi D akan mendatang Kementrian Perhubungan di Jakarta untuk minta penjelasan terkait pengambilalihan termasuk alasannya. ‘’Ini karena dalam Raperda KKOP tidak hanya mengatur soal pembangunan gedung bertingkat termasuk jaraknya dengan bandara. Tapi juga mengatur soal pembangunan di sekitar bandara, yang selama digunakan untuk serapan air, kini banyak berupa menjadi hotel, rumah makan atau mall,’’papar politisi asal PKS. Di sisi lain, Komisi D juga akan mempertanyakan keberadaan jembatan timbang yang juga akan diambilalih oleh pusat. Kalau wacana itu benar, maka diingatkan agar jembatan timbang juga berfungsi untuk masuknya truk container atau peti kemas yang selama ini Q cty selalu lolos dari jembatan timbang.Q

Wawali Nonton Bareng ‘Battle of Surabaya’ dengan Anak-anak SMA Whisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya mengajak ratusan pelajar untuk menyaksikan pemutaran film animasi hasil karya putra Indonesia berjudul “Battle Of Surabaya” yang menceritakan kisah perjuangan “Arek-Arek Suroboyo” di Insiden Bendera di Hotel Yamato dan kedatangan Sekutu yang ditumpangi Belanda untuk menuntut hak atas Hindia Belanda, Rabu (26/8).

Dalam kesemepatan kali ini, Whisnu Sakti Buana membawa siswa ratusan pelajar SMA di kawasan komplek sekitar Pemkot Surabaya yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 9 dan SMAN 5. Dan bukan tidak mungkin akan bergilir ke sekolahsekolah lain se Surabaya.

Hal ini dilakukan WS – sapaan akran Whisnu Sakti Buana, sebagai upayanya untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme di kalangan muda utamanya para pelajar yang merupakan generasi penerus dan

harapan bangsa di masa depan, agar tetap mengenali sejarah Kemerdeakaan RI, utamanya soal perjuangan arek-arek Suroboyo kala itu.

“Sejarah Surabaya itu seperti apa, karena banyak nilai-nilai sejarah yang tidak diungkap, salah satunya merebut kemerdekaan yang pertama dan dilakukan di Surabaya yakni insiden penyobekan bendera di hotel Yamato (kini Majapahit) itu,” terangnya. (26/8/15) Menurut WS, Tidak banyak kaum muda yang mengetahui sejarah, bagaimana

hebatnya pertempuran saat merebut kemerdekaan kala itu, nah dengan menonton film ini akan mengetahui, roh perjuangannya yang akan bisa dijadikan motivasi.

Ditanya apakah ada kaitannya dengan moment Pilkada, WS secara tegas membantah bahwa kegiatan nonton bareng bersama ratusan pelajar dikaitkan dengan uapayanya menggalang kekuatan di pemilih pemula. “ini tidak ada misi lain kecuali hubungannya dengan peran saya sebagai wawalikota,” bantahnya.

WS mengaku bahwa dirinya memang alumni SMA 9, namun kegiatan nonton bareng yang hanya melibatkan SMA di kawasan komplek hanya faktor kebetulan saja. “hanya kebetulan saja saya alumni SMA 9, karena sebenarnya seluruh SMA di kawasan

gat/bhirawa

Whisnu Sakti Buana Wakil foto bersama ratusan pelajar setelah menyaksikan film berjudul “Battle Of Surabaya” komplek (SMA 1,2,9 dan 5), bukanlah orang-orang yang harus merupakan SDM yang sementara bu Risma juga masuk kategori kaum bua- berkualitas tinggi. dari SMA 5,” terangnya. ngan, karena politik itu Dalam sesi wawancaranya, Disisi lain, WS juga ingin dekat dengan kekuasaan, WS akan terus mendorong menunjukkan bahwa politisi maka untuk menjadi politisi industry kreatif termasuk

produksi film-film dokumenter agar bisa tetap berkembang, meskipun diakui bahwa Pemkot Surabaya masih belum mengalokasikan dukungan anggarannya.

“Kalau harus menganggarkan, malah akan menjadi rancu, biarkan saja mereka berkembang, begitu ada hasil karya yang bagus dan kompetitif, itu yang kita jadikan tontonan wajib,” sergahnya.

WS juga mengkritisi soal beberapa produk film documenter di era orde baru yang dianggapnya tidak mendidik, karena terkesan membelokkan sejarah yang sebenarnya.

“Film dulu seperti G.30.S/ PKI dan Janur Kuning itu justru tidak mendidik, tetapi yang soal sejarah pangeran Diponegoro itu bagus, mangkanya film-film seperti inilah yang bisa mendidik kaum muda generasi penerus Q gat bangsa,” kritisnya.Q

SURABAYA

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kematian Bayi Masih Jadi Momok di Surabaya Surabaya, Bhirawa Tingginya angka kematian bayi di Kota Pahlawan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Dinkes Surabaya. Pada tahun lalu, ada kurang lebih 300 bayi yang meninggal.

Dari 300 bayi meninggal setengahnya lebih adalah bayi dalam periode neonatal. Yakni, berusia 0-28 hari. Jumlahnya mencapai 128 bayi. Sisanya adalah bayi berusia 29-364 hari, tercatat ada 54 bayi. Untuk periode balita sebanyak 47 bayi.

Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita mengatakan banyak penyebab bayi meninggal, akan tetapi penyebab terbanyaknya adalah berat badan lahir rendah (BBLR) .Kondisi kelahiran BBLR terjadi pada bayi yang lahir dalam kondisi premature, mereka meninggal di periode neonatal.

Penyebab lainnya bayi meninggal adalah kondisi asfiksia yaitu ,kegagalan bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir. Kemudian, penyebab ter-

tinggi selanjutnya adalah kelainan bawaan seperti kelainan jantung atau sistem saraf.

Febria mengesakan, tingginya angka kematian bayi tidak bisa dilepaskan dari angka kematian ibu (AKI). Terbukti, AKI pada tahun 2012-2014, ada 142 ibu yang meninggal. Menurutnya, Dinkes melakukan berbagai upaya pencegahan kematian bayi sejak ibu mengandung.

Salah satunya dengan menggerakkan satuan tugas penanggulangan angka kematian ibu dan bayi (satgas penakib). Selain menyiapkan satgas penakib, Dinkes juga menyiapkan antenatal care (ANC) terpadu. Layanan itu diberikan selama kehamilan dan menjamin keselamatan persalinan. Lalu, menerapkan program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K).

Lebih lanjut Febri menambahkan, di Surabaya tidak hanya disibukkan dengan kematian ibu dan bayi saja. Tapi, juga balita gizi buruk. Prevalensi gizi buruk di Surabaya setiap tahun terus turun.

Penurunan itu terjadi selama 2010 hingga 2013. Perinciannya, 0,95 persen pada 2010; 0,64 persen di 2011; 0,38 persen saat 2012, dan 0,27 persen pada 2013.

Ia mengatakan, keberhasilan itu dikarenakan ada pendampingan pada anak gizi buruk. “Kami berikan makanan tambahan dan makanan pendamping ASI untuk balita usia dua tahun dari keluarga kurang mampu,” ucapnya.

Febri menambahkan, kebanyakan penderita itu berada di Surabaya utara. Misalnya, Kenjeran dan Bulak. Penyebabnya beragam. Bukan hanya karena kekurangan asupan gizi. Namun juga ada yang lantaran kelainan kongenital atau cacat bawaan.

Selama ini. dinkes selalu rutin melacak keberadaan balita gizi

dna/bhirawa

Petugas kesehatan memberikan makanan tambahan kepada balita. buruk. Selain itu, ada program gizi di lingkungan sekitar.

Therapeutic Feeding Center (TFC).

Kepala Dinkes Jatim Harsono Yakni, sarana pemulihan gizi mengungkapkan, masih banyak buruk dengan perawatan dan kasus gizi buruk yang terjadi dan pemberian makanan kepada anak kebanyakan dikarenakan gaya secara intensif. Ada juga Commu- hidup serta pola asuh yang salah. nity Feeding Center (CFC). Yaitu Data Dinkes Jatim kasus gizi program berbasis warga uang buruk di Jatim sebenarnya sudah memantau kondisi balita kurang mengalami penurunan selama

periode tiga tahun ini.

Dari keseluruhan jumlah balita di Jatim yang mencapai 3.013.119 jiwa yang mengalami permasalahan gizi buruk sampai tahun 2014 mencapai 2 persen atau turun dari periode 2 tahun sebelumnya yang mencapai 2,2 persen.

Meski pengalami penurunan serta masih di bawah target nasional yaitu 3 persen. Namun angka penderita gizi buruk pada balita di Jatim ini masih masuk dalam taraf yang perlu diperhatikan. Khususnya setelah melihat hasil survei yang dilakukan Dinkes Jawa Timur, kasus terbesar gizi buruk terjadi bukan karena kemiskinan namun lebih karena pola hidup dan pola asuh yang salah dari orang tua. ‘’Banyak keluarga di Jatim yang secara finansial mampu namun karena pola hidup dan gaya hidup saat ini, yang lebih mengedepankan status sosial membuat perhatian serta asupan makanan kepada balita kurang diperhaQ dna tikan,’’ terangnya.Q

RAGAM INFO

Pasang CCTV Menghindari kemacetan Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya memasang CCTV (Close Circuit Television) di traffic light kawasan Raya Ngagel Surabaya yang sering terjadi kemacetan,Rabu (26/8).

trie diana/bhirawa

Para Calon Jamaah Haji saat tes kesehatan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Cek Kesehatan Sudah Sesuai dengan Prosedur Surabaya, Bhirawa Berkaitan dengan kematian dua Calon Jamaah Haji (CJH) di Madinah yang berasal dari Pacitan dan Surabaya, Tim Kesehatan Jamaah Haji embarkasi Surabaya menyakinkan bahwa cek kesehatan kedua jamaah tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

Menurut Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim, HM Sakur, saat ditemui Bhirawa usai melakukan sidak kedatangan Kloter 11,12 dan 13 dari Jember, Rabu (26/8) kemarin mengatakan, bahwa apa yang dilakukan tim kesehatan embarkasi Surabaya ini sudah sesuai dengan SOP. “Semua kita lakukan cek kesehatan, untuk itu bagi jamaah yang memiliki riwayat penyakit pasti akan diberikan gelang oleh tim kesehatan. Jadi sebelum berangkat ke Medinah para jamaah yang memiliki penyakit serius ini kita obati dan disuntik sampai menjelang hari keberangkatan,” terangnya.

Sakur menambahkan, saat menjelang keberangkatan itulah pihaknya baru tahu kondisi para jamaah ini, apakah layak berangkat atau tidak. “Tapi semua jamaah yang berangkat dari kemarin itu semua lulus tes kesehatan sehingga layak untuk diberangkatkan, jamaah yang sakit serius juga sudah sembuh. Ya mungkin sudah kehedak yang Maha Kuasa yang terpenting kami sudah berusaha Q riq semaksimal mungkin,” ujarnya.Q

trie diana/bhirawa

Ketat, Hanya 76 Sekolah Diusulkan Adiwiyata Nasional Tiga Tersangka Sudah Dilimpahkan, Dua Konsultan Pengawas Belum Diperiksa Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim kini tengah mengusulkan sebanyak 76 sekolah untuk mendapatkan predikat ‘Adiwiyata Nasional’. Usulan kali ini tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Kepala BLH Jatim, Ir Bambang Sadono MM mengatakan, usulan tersebut akan dilayangkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada akhir Agustus. Sebanyak 76 calon adiwiyata provinsi yang diusulkan ini merupakan campuran dari sekolah adiwiyata provinsi pada tahun 2013 dan tahun 2014.

“Kalau tahun lalu, kami masih banyak mengusulkan sekolah yang dinaikkan peringkatnya menjadi Adiwiyata Nasional. Namun saat ini kami lebih memilih yang paling layak dan pantas.

Daripada banyak yang diusulkan namun hasilnya yan diterima

sedikit,” terangnya, Rabu (26/8).

Dikatakannya, kalau saat ini di Jatim untuk adiwiyata mandiri sebanyak 136 sekolah, adiwiyata provinsi 485 sekolah, dan adiwiyata nasional sebanyak 258 sekolah. “Untuk pengajuan adiwiata saat ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga memang harus dipilih sekolah yang benar-benar bagus,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Bidang Kabid Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Ir Uda Hari Pantjoro mengatakan, Jatim juga tengah mengusulkan untuk menyusun adanya mekanisme evaluasi untuk sekolah adiwiyata yang sudah mendapatkan predikat.

“Jadi tidak selamanya predikat Adiwiyata bisa disandang.

Sebab, ke depan sekolah yang sudah mendapatkan predikat adiwiyata juga akan dievaluasi.

Jika ternyata diketahui tidak

lagi berbasis lingkungan maka predikat itu bisa diturunkan.

Padahal untuk mendapatkan predikat adiwiyata juga tidak mudah,” katanya.

Untuk menyusun mekanisme evaluasi sekolah adiwiyata, lanjut Uda, hal itu dilakukan bersama juga antara BLH Jatim dengan KLHK RI. “Sebenarnya rencana penyusunan sudah akan berjalan namun ada pergantian kelembagaan antara Lingkungan Hidup digabung dengan Kehutanan. Sehingga harus kembali dilanjutkan lagi penyusunannya tersebut,” katanya.

Uda menambahkan, sebenarnya ketekadan untuk meraih predikat adiwiyata itu berasal dari komitmen awal sekolah yang bersangkutan. Setelah itu jika pihak sekolah mempunyai komitmen kuat lalu mereka mengikuti kegiatan adiwiyata dari tingkat kabupaten/kota, Q rac provinsi, hingga nasional.Q

Pemkot Gelar Pelayanan Terintegrasi di Ngagel Dadi Pemkot, Bhirawa Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan NKRI ke-70, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar pelayanan terintegrasi sekaligus pertunjukan rakyat.

Pelayanan teritegrasi diselenggarakan di Ngagel Dadi, Kamis (27/8) dimana disiapkan dengan meja-

meja pelayanan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan adanya pelayanan terintegrasi ini Pemkot Surabaya bagai pindah rumah ke acara tersebut mengingat meja pelayanan berbagai SKPD digelar serentak.

Sebelumnya Wali Kota Tri Rismaharini menegaskan bah-

wa masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan publik terintegrasi. Seperti pelayanan PBB, IMB, SKRK, PDAM, Rusun, akta kelahiran, BPJS, pendaftaran kursus komputer gratis, kursus bahasa asing gratis dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Melalui roadshow tersebut masyarakat mendapat pela-

yanan kesehatan gratis sekaligus pelayanan informasi dan administrasi yang menjangkau masyarakat di Surabaya.

Berbagai pelayanan hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain layanan kesehatan gratis, pemeriksaan katarak, pengurusan akta kelahiran, pembayaran pajak PBB, informasi ketenagakerjaan,

pendaftaran Jamkesmas BPJS, Media Center dan informasi pelajaran komputer gratis dan sebagainya.

Menurut Wali Kota Risma dalam roadshow pelayanan publik mngatakan, Pemerintah Kota Surabaya melalui Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi telah mengunjungi 28 tempat.Q dre

Kejati Jatim, Bhirawa Meski statusnya sudah menjadi tersangka, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tak juga memeriksa dua tersangka dugaan korupsi proyek mess santri di Kanwil Kemenag Jatim, yakni Abdul Aziz dan Yongki Suyono (keduanya konsultan pengawas).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, kedua tersangka hanya diperiksa pada saat dirinya dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah statusnya menjadi tersangka, penyidik belum juga memanggil keduanya. Begitu juga terkait masalah penahanan keduanya, penyidik belum melakukan penahanan atas mereka.

“Keduanya (Abdul Aziz dan Yongki Suyono, red) belum diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka,” kata Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (26/8).

Terkait kelanjutan penyidikan kasus ini, Romy menjelaskan, penyidik saat ini (kemarin) memeriksa dua ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim. Keduanya adalah Sinar Hermawan dan Desi Navitri. Mereka dimintai keterangan terkait perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Jatim.

Selain itu, lanjut Romy, keterangan keduanya dibutuhkan untuk berita acara pemeriksaan (BAP) atas dua tersangka konsultan pengawas. Nantinya keterangan dari ahli BPKP Jatim akan dicantumkan pada proses pemberkasan atas nama tersangka Abdul Aziz dan Yongki Suyono. Ini jugalah yang menjadi dasar bagi penyidik dalam menetapkan tersangka.

“Keterangan dari ahli BPKP Jatim digunakan untuk proses BAP atas dua tersangka konsultan pengawas,” terang Romy.

Sementara untuk berkas tiga tersangka, yakni Abdul Hakim selaku PPK, Nur M Herlambang selaku mantan Kasi Kurikulum Kemenag Jatim, Bagus Sutarto selaku rekanan proyek, Romy mengaku berkas tahap II nya sudah dilimpahkan ke Kejari Sidoarjo. Apakah ketiganya sudah disidangkan ? pria asal Jambi ini mengaku Q bed berkasnya sudah dilimpahk ke Pengadilan Tipikor.Q

Bantuan Berdatangan untuk Fajar Pratama, Batita Surabaya Penderita Hydrocephalus Henny Sri Wahyuni (34 tahun) sekarang sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, putera semata wayangnya bernama Fajar Pratama (2 tahun) dapat minum susu lagi. Bahkan, stok susu untuk pemenuhan gizi anaknya yang menderita Hydrocephalus sudah aman sampai 3 bulan ke depan.

Ya, Rabu (26/8) siang, ibu-ibu perwakilan dari Komunitas “Broker Sedekah” datang ke kamar petak Henny di kampung sempit di kawasan Karang Gayam. Tujuan mereka untuk membantu kebutuhan gizinya Fajar dengan membawa 10 kaleng susu.

“Kami prihatin saat mendengar adik Fajar tidak dapat minum susu dikarenakan ketidakmampuan ibunya untuk membeli. Bahkan, sebulan terakhir, hanya minum air dicampur gula sebagai pengganti susu,” kata Heksa Rini, Ketua Komunitas “Broker Sedekah”.

Tak hanya membawa bantuan susu, namun komunitas sosial yang anggotanya ibu-ibu semua ini juga membawa pampers 10 kantong besar dan 10 botol susu.

Sebelumnya, guru dan perwakilan siswa dari Baby House – Playgroup – Kindergarden “Citra Kusuma” yang berlokasi di Asemrowo Sekolahan 15 juga datang memberikan bantuan berupa sembako. Tak hanya sembako, mereka juga membawa ice cooler.

“Kami membawa bantuan yang sekiranya dibutuhkan oleh adik Fajar, salah sa-

tunya ice cooler. Karena kami dapat info, sebelumnya kipas angin di kamar petaknya adik Fajar rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Akhirnya kami belikan ice cooler, mengingat suhu di kamar adik Fajar harus tetap sejuk dengan kondisi penyakit Hydrocephalus yang diidapnya,” ungkap Widyani Kusumayanti S.Psi, Kepala Sekolah Baby House – Playgroup – Kindergarden “Citra Kusuma”.

Menurut Widyani, kedatangannya bersama perwakilan siswanya tersebut untuk mengajarkan dan menumbuhkan jiwa sosial pada diri siswa, serta belajar berempati terhadap sesama.

Bantuan yang diberikan pada Fajar Pratama merupakan dana infaq yang dikumpulkan para siswanya selama periode Januari –

gat/bhirawa

Fajar Pratama saat mendapat kunjungan dan pemberian bantuan dari guru dan perwakilan siswa Baby House – Playgroup – Kindergarden “Citra Kusuma”, yang berlokasi di Asemrowo Sekolahan 15 Surabaya.

Juni 2015. munitas sosial yang sudah permasalahan-permasalaDaniel Lukas Rorong ada- berdiri sejak 4 tahun lalu han sosial seperti yang dilah Ketua Komunitas To- dan berbasis di Surabaya, alami Fajar Pratama. long Menolong, sebuah ko- serta fokus untuk menolong Daniel memposting dan

menyebarkan #SaveFajarPratama sejak Kamis (20/8) lalu di semua akun media sosial miliknya. Hal ini dilakukannya untuk menggalan dana serta membantu meringankan beban hidup yang dialami keluarga miskin (gakin) tersebut.

Dijelaskan Daniel, Henny Sri Wahyuni harus berjuang sendirian untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh putera semata wayangnya bernama Fajar Pratama. Keputusan berpisah dengan suaminya terpaksa diambil Henny saat ia masih hamil 2 bulan.

Keterpurukan perempuan asal Padang dan besar di Medan ini bertambah sejak Fajar divonis mengidap Hydrocephalus disaat usianya yang belum genap setahun.

Fajar sendiri lahir pada 25 Q gat Oktober 2012.Q

4

OPINI Tajuk

Damai Semenanjung Arab KEDUTAAN besar Inggris di Teheran (Iran), sudah dibuka kembali. Tak lama, Iran juga membuka kembali kantor ambassador-nya di London. Persahabatan kembali Inggris – Iran, ini bukan sekedar kepentingan dua negara.

Melainkan juga perdamaian di semenanjung Arab dan Timur Tengah. Serta pengharapan perekonomian Eropa dan Amerika lebih terjamin, karena pasokan (dan harga) minyak akan stabil pada kisaran US$ 55 per-barel.

Menteri luar negeri Philip Hammond menghadiri upacara di Teheran yang dihadiri sejumlah diplomat Iran untuk menandai pembukaan kembali kantor kedutaan besar Inggris. Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Iran, telah dibuka kembali setelah hampir empat tahun ditutup (sejak akhir November 2011).

Ketika itu rakyat Iran menyerang kedubes Inggris di Teheran, memprotes sanksi blok Sekutu AS. Rezim Iran ketika itu dianggap mendukung demo (penyerangan). Kedua negara saling mengusir diplomat, lalu menutup kedutaan.

Penyerangan di kedubes Inggris telah memicu reaksi keras dari Jerman, Perancis, Belanda dan Norwegia. Bahkan AS (Amerika Serikat), memberikan sanksi lebih keras, termasuk embargo perekonomian. Senat AS memberikan persetujuan (dengan suara bulat 100 banding nol). Dengan embargo itu Presiden Barack Obama, melarang seluruh pengusaha bertransaksi dengan Bank Sentral Iran. Jika dilanggar, pengusaha yang tetap berhubungan dengan Iran akan di-black list.

Iran memperoleh sanksi dari Eropa dan AS. Berdasar laporan badan tenaga atom internasional (IAEA), Iran diduga memiliki instalasi nuklir untuk kepentingan perang.

Walau Iran selalu menyatakan, bahwa nuklir-nya bukan untuk kepentingan perang. Uni Eropa telah mem-black list 180 perusahaan Iran, tidak bisa melakukan ekspor maupun impor berbagai komoditas. Termasuk suku cadang kendaraan, pesawat, sampai bahan pangan.

Namun tidak satu negara pun yang memberi sanksi embargo ekonomi total. Karena banyak negara Eropa bergantung pada pasokan minyak dari Iran. Selain itu, Iran juga hubungan baik dengan negara Timur Tengah lain yang bisa “mengontrol” pasokan minyak. Tetapi Iran sudah cukup menderita. Antaralain banyak pesawat tempur (dan komersional) harus di-istirahatkan, empat diantaranya mengalami insiden kecelakaan.

Sehingga ekses perdamaian Inggris – Iran, sebenarnya merupakan kebutuhan banyak negara Eropa. Terutama untuk mempertahankan pasokan minyak dunia lebih terjamin.

Dengan itu harga minyak akan lebih murah, perekonomian bisa tumbuh lebih baik. Setidaknya enam negara di Eropa (plus AS) telah menjalin kesepakatan dengan Iran untuk me-rekonstruksi program nuklir.

Manfaat perdamaian Inggris – Iran, diharapkan bisa menggiring perdamaian di semenanjung Arab. Iran selama ini dikenal mendukung pemberontak (suku Houti) di Yaman.

Pada sisi lain Arab Saudi (dan sekutu Saudi) mendukung rezim Yaman yang berkuasa. Sehingga penyerangan oleh Arab Saudi terhadap pemberontak Yaman, dikhawatirkan menjadi perang global di semenanjung Arab. Maka kehadiran Inggris di Teheran, diharapkan bisa menjadi mediasi islah antara Arab Saudi dengan Iran.

Perdamaian di semenanjung Arab, akan menjadi ancaman terhadap ISIS. Iran juga sangat men-dendam terhadap ISIS, karena mayoritas korban merupakan penganut syiah. Namun Iran terhalang untuk turut memberantas ISIS. Sebab untuk menjangkau Syuriyah (markas ISIS), teritorial Iran terhalang beberapa negara (termasuk melewati Irak dan Arab Saudi).

Kehadiran Menlu Inggris, Philip Hammond, di Teheran, seolah menjadi simbol, bahwa Iran bisa nyaman dijadikan sahabat. Hammond, merupakan Menlu Inggris pertama yang datang ke Iran, sejak tahun 2003. Problem tentang program nuklir Iran, kata Hammond, diselesaikan secara bermartabat dan saling menghormati. Sedangkan selama ini, seringkali Iran diperlakukan tidak setara (in-equal).

Banyak negara muslim meng-apresiasi pembukaan kembali kedubes Inggris di Iran. Diharapkan akan menjadi “jendela” untuk melihat negeri muslim lebih adil. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Terancam Kehilangan Wilayah Perbatasan Timor Leste INDONESIA harus menjadikan pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia untuk menata dan memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pasalnya, karena sebagian wilayah yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, telah digarap oleh warga Timor Leste.

Bayangkan walaupun wilayah yang digarap warga Timor Leste itu masuk dalam peta Indonesia, tapi ditempati dan dikelola secara aktif oleh warga Timor Leste, sehingga suatu saat terancam hilang ketika terjadi sengketa internasional.

Hal itu terkait kedatangan Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo beserta rombongan ke Indonesia untuk membicarakan masalah perbatasan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara.

Hingga saat ini masalah tapal batas antara Indonesia dengan Timor Leste belum juga diselesaikan, maka ancaman kehilangan sebagian wilayah akibat okupasi dari warga Timor Leste terjadi di beberapa tempat, terutama yang berbatasan dengan Distrik Oecusse. Masih adanya hubungan kekeluargaan dengan warga distrik itu, membuka peluang bagi warga Oecusse untuk menggarap tanah yang nota bene hak ulayatnya di wilayah Timor Barat Indonesia.

Kawasan perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia.

Perbatasan antarnegara di NTT, terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU).

Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (enclave).

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pon, 27 AGUSTUS 2015

Pilkada dan Nasib Guru Akhir tahun ini, bangsa Indonesia akan mengadakan hajat nasional, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Tercatat ada 204 daerah yang akan menggelar Pilkada secara serentak pada 2015.

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwal pelaksanaan Pilkada 2015, yaitu masa pendaftaran calon kepala daerah 26-28 Juli 2015 dan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015.

Gaung Pilkada langsung menggema. Di banyak tempat dan media, kita mudah menemukan alat peraga atau atribut kampanye calon kepala daerah. Bahkan, kita juga mudah menemukan iklan mereka yang dimuat di media cetak atau ditayangkan media elektronik. Dengan terus memajang atribut kampanye atau memasang iklan itu, para calon kepala daerah berharap agar masyarakat mengenal mereka dan masyarakat memilihnya. Guru merupakan bagian masyarakat yang sering dijadikan objek kampanye.

Strategi itu bukanlah hal baru yang dilakukan para calon kepala daerah. Mereka mengetahui bahwa guru memang memiliki banyak kelebihan dibandingkan profesi lainnya. Ada tiga kelebihan yang dimiliki guru dibandingkan profesi lain, yaitu pengaruh di masyarakat, solidnya solidaritas, dan jumlah yang sangat besar.

Pertama, tingginya pengaruh di masyarakat Di banyak tem pat, guru sering dijadikan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan dan atau organisasi profesi. Ini berarti bahwa guru tentu memiliki tingkat keterpengaruhan yang sangat tinggi kepada lingkungannya.

Potensi ini jelas memberikan keuntungan untuk mendulang suara jika kaum guru dapat dirangkul.

Kedua, solidnya solidaritas.

Dibandingkan anggota profesi lain, guru mungkin merupakan profesi yang memiliki keterikatan emosi dan profesi yang paling

M

pun yang ditepati.

Bagi guru yang tersertifikasi, Tunjangan Profesi Guru (TPG) pun sering terlambat pencairankuat. Di mana saja nya. Masalah hak dan kapan saja, guru kesejahteraan ini semudah disatukan karring menjadi bahan ena mereka memidiskusi di internal liki kesamaan nasib. guru sehingga dapat Oleh: Kesamaan nasib ini menghambat kinerDian Savitri melahirkan solidarijanya. Oleh karena tas yang sangat kuat itu, calon kepala daesehingga mereka tak rah perlu memperhasegan-segan memberitikan masalah ini dan kan dukungan kepada anggota memberikan solusinya. yang mendapat masalah.

Kedua, birokrasi kontraprodukDukungan ini pun diberikan tif. Banyak guru dirugikan dengan mereka kepada rekan guru yang beragam kebijakan kontraprodukingin maju menjadi anggota tif. Jika guru naik haji, umroh, DPRD, DPR, DPD, atau bahkan kuliah, atau sakit, TPG diancam kepala daerah. dipotong. Guru tentu was-was Ketiga, jumlahnya yang sangat dengan kebijakan itu. Seharusbanyak. Jumlah guru di Indonesia nya kepala daerah mendukung tercatat sekitar 4,7 juta orang. Jumniat luhur guru untuk naik haji, lah itu akan bertambah jika guru umroh, atau kuliah demi pembenhonorer atau wiyata bakti dihitung. tukan karakter ketakwaan dan Di setiap daerah, jumlah guru meningkatkan profesionalitas. pasti juga paling banyak dibandingBahkan, sungguh sangat ironis kan jumlah pegawai di satuan kerja jika TPG guru dipotong karena lain. Jumlah itu akan kian bertamsakit sehingga tidak bisa mengbah karena guru tentu memiliki ajar. Adakah guru yang ingin anggota keluarga yang sudah sakit? memiliki hak suara.

Jika toh TPG harus dipotong karJumlah guru yang sangat banena naik haji atau beribadah umroh, yak ini tentu akan menjadi rebutan hendaknya informasi itu disampara calon kepala daerah. Mereka paikan secara santun yang tidak tentu akan berusaha sekuat tenaga bernada mengintimidasi guru. Guru agar mendapat dukungannya. Oleh pasti memaklumi pemotongan TPG karena itu, bujuk-rayu dan janjikarena memang sedang mengambil janji pun mulai dilontarkan. Namun, hak cuti. Informasi dengan nada incara-cara itu tentu tidak akan efektif timidasi jelas kontraproduktif karena karena guru tentu berpikiran maju guru akan dihantui perasaan takut. dan cerdas sehingga mereka tidak Ketiga, perhatikan kariernya. Bamudah dibujuk rayu begitu saja. nyak guru terhambat kariernya tanUntuk mendapatkan simpati pa sebab yang jelas meskipun guruguru, para calon kepala daerah perlu guru itu sudah menyumbang prestamemperhatikan tiga hal berikut. si terbaik bagi daerahnya. Banyak Pertama, perhatikan kesejahterguru tidak lolos penjaringan kepala aan. Banyak guru, khususnya sekolah atau seleksi jabatan lain guru non-PNS, belum mendapat meskipun memiliki sederet pengalapenghasilan yang layak meskipun man dan prestasi. Jika calon kepala sudah mengabdikan diri bertahundaerah berani menjamin kariernya, tahun. Bertahun-tahun pula mepasti guru akan memberikan dureka hanya disuguhi janji-janji kungan. oleh kepala daerahnya tanpa satu Guru memang jarang memikir-

kan kariernya karena perhatiannya tertuju kepada tugas pokok dan fungsinya. Terlebih beban mengajar guru mencapai 24 jam per minggu yang jelas menuntut manajemen waktu, fisik, dan tugas yang sangat ketat. Meskipun demikian, guru tidak berarti menanggalkan keinginannya untuk berkarier. Karena itulah, guru selalu berusaha mengikuti beragam kompetisi dengan biaya sendiri.

Semangat ini mestinya dihargai kepala daerah dengan menjamin kariernya agar prestasinya itu dapat ditiru oleh guru lain, para siswa, dan masyarakat pendidikan.

Guru itu profesi yang sangat mulia karena menjadi subjek pembentukan generasi bangsa.

Guru selalu berusaha meningkatkan kompetensinya dengan biaya sendiri meskipun bertumpuk-tumpuk tugas harus diselesaikannya.

Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, toh banyak orang masih beranggapan bahwa tugas guru hanya mengajar.

Mengajar hanya satu dan tujuh tugas guru lainnya dan keenam tugas lain tidak dipahami oleh mereka. Oleh karena itu, semestinya guru mendapatkan beragam kemudahan dari kepala daerah agar mereka nyaman bekerja.

Kepala daerah harus menjamin kariernya, mendukung upaya guru yang ingin meningkatkan profesionalitasnya, dan memperhatikan kesejahteraannya. Dengan kenyamanan yang diberikan, tentu guru akan mampu meraih prestasi tinggi yang kelak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) daerahnya. Jika prestasi itu mampu diraih guru, kepala daerah jelas akan terangkat namanya. Maka, kepala daerah seharusnya menghargai prestasi guru dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk berkarier. Inilah kepala daerah dambaan para guru .

Mahasiswa Unmer Malang dan Guru SDIT Batu, Malang

Minat Baca Tak Bisa Menunggu

enteri Pendidikan Anies Baswedan, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 21/2015 tentang program penumbuhan budi pekerti (PBP). Anies mengatakan, mulai tahun ajaran baru 2015/2016, permen tersebut harus sudah dijalankan melalui serangkaian kegiatan harian bersifat wajib maupun piihan.

Salah satunya berupa kewajiban siswa membaca buku non-pelajaran 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi siswa serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan minat-bakatnya melalui buku yang dibaca.

Minimnya perpustakaan Tentu saja, guna melancarkan kegiatan wajib baca tidak bisa lagi mengandaikan adanya sarana utama, yaitu perpustakaan dan koleksi buku yang memadai, baik dari sisi jumlah atau kuantitas maupun kualitas dan keragamannya. Artinya, buku-buku yang ada harus sesuai dengan kebutuhan pembaca setempat.

Kesadaran tersebut telah diafirmasi pemerintah melalui pengesahan payung hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan: ”Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan (pasal 23 ayat 1).” Hanya, saat kita melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, apa yang tertuang dengan bagus dalam UU tersebut masih jauh panggang dari api.

Salah satu asnad yang bisa diajukan adalah dari segi jumlah perpustakaan sekolah. Dari jumlah total sekolah dasar (SD) di Indonesia yang mencapai 148 ribu lebih, SD yang memiliki perpustakaan baru 50 ribu (30 persen). Sementara itu, SMP 13 ribu perpustakaan (36 persen), dan SMA 9.000 perpustakaan (54 persen).

Lantas bagaimana “benang kusut” kondisi tersebut hendak diudar? Dalam jangka pendek, sekolah-sekolah yang belum memiliki perpustakaan, atau sudah ada, tapi koleksi bukunya tidak memadai, bisa bekerja sama dengan perpustakaan desa/kelurahan, taman bacaan masyarakat (TBM), dan

ruang tunggu, terminal, perpustakaan daerah bandara, rumah sakit, (kabupaten dan kota). dan pasar). Jumlah Bentuk kerja saperpustakaan umum manya berupa peminjahanya 2.585 sehingga man buku. Kerja sama satu perpustakaan haini digagas bertitik mula rus sanggup melayani dari kesadaran bahwa 85.000 penduduk. minat baca tidak bisa Menurut data Badan menunggu. Ketiadaan Penelitian dan Pengbacaan akan membuat Oleh : embangan Perpustakapara siswa yang semula an Nasional, dari 64.000 Gumoyo Mumpuni memiliki minat baca desa, yang punya perNingsih tinggi menjadi malas pustakaan 22 persen. membaca. Momentum Sedangkan jumlah perpembentukan reading pustakaan di berbagai departemen habit melalui kegiatan jam wadan perusahaan baru 31 persen. jib membaca pun akhirnya bisa Dari 110.000 sekolah, hanya 18 hilang. Hanya, meskipun model persen yang punya perpustakaan. kerja sama peminjaman buku Dari 200.000 SD, 20.000 yang tersebut bisa menolong, dalam punya perpustakaan standar. jangkan panjang tidak akan berDari 70.000 SLTP, 36 persen yang kelanjutan. memenuhi standar. Untuk SLTA, Menurut survei UNESCO, hanya 54 persen yang perpustaminat baca masyarakat di negarakaannya standar. Dari 3.000 SD negara ASEAN adalah yang paling dan SLTP, hanya 5 persen yang rendah di dunia. Hanya ada satu memiliki perpustakaan. Meski diorang dari 1.000 orang di Indonesia jamin oleh UU, pemerintah belum yang memiliki minat baca yang memenuhi hak masyarakat untuk tinggi. Center for Social Marketing bisa mengakses perpustakaan (CSM) menjelaskan, perbandingan dari tingkat provinsi, kabupaten, banyak buku yang dibaca oleh hingga kecamatan. siswa SMA di beberapa negara, Masyarakat tidak bisa menIndonesia menempati tempat tergakses perpustakaan di tempatendah. Untuk siswa SMA di Ameritempat tersebut karena tidak ka Serikat, jumlah buku yang disediakan, baik oleh pemerintah, wajib dibaca sejumlah 32 judul, kantor, maupun rumah sakit.

Brunei7buku, Singapura6buku, Padahal, waktu menunggu yang sedangkan Indonesia 0 buku. bisa sangat lama merupakan waktu ideal untuk membaca.

Ketersediaan perpustakaan Kegemaran membaca tidak bisa Selain jumlah bacaan yang tumbuh dalam sehari, melainkan dimiliki perpustakaan desa dan proses yang butuh waktu lama.

TBM terbatas, ada pula masalah Karena itu, pemerintah tidak bocakupan layanan jika bekerja sama leh pesimistis dengan budaya baca dengan perpustakaan daerah. masyarakatnya sebelum benarRasa-rasanya mustahil jika perbenar menyediakan perpustakaan pustakaan daerah harus melayani sesuai aturan yang berlaku. peminjaman buku ke semua sekolah se-kabupaten. Untuk itu, yang Promosi gemar membaca harus diupayakan segera adalah Budaya membaca tidak lahir membangun perpustakaan sekolah. dengan sendirinya, tapi merupakan Sebab, bicara budaya membaca tak akibat dari kebijakan yang memang bisa dipisahkan dengan perpustaditujukan untuk hal tersebut. Bekaan seperti keberhasilan Jepang. lum ada upaya serius pemerintah Rendahnya budaya baca masyaraatau swasta yang masif dan serius kat Indonesia karena pemerintah, dalam mempromosikan budaya gemasyarakat, satuan pendidikan, mar membaca dan memanfaatkan dan keluarga gagal melaksanakan perpustakaan. Bandingkan dengan beberapa butir UUNo 43 Tahun upaya pemerintah dalam mempro2007 tentang Perpustakaan. mosikan pariwisata Indonesia atau Ketersediaan perpustakaan iklan rokok yang mahadahsyat dan belum merata di Tanah Air. Per(kadang) mengagumkan dari sisi pustakaan tidak hanya ada di seni pembuatannya (seperti pengsekolah dan perguruan tinggi, ambilan angle wilayah-wilayah tapi juga di tempat umum (kantor,

eksotis Indonesia). Jadi, selain pendirian perpustakaan, tugas pemerintah lainnya adalah promosi gemar membaca.

Kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pembentukan budaya baca masih rendah meski jumlah orang kaya Indonesia terus bertambah. Paradigma kaum elite ini bisa berubah manakala pemerintah sukses dalam promosi masyarakat sadar membaca seraya menggandeng mereka dengan santun.

Saatnya pemerintahan Jokowi memperbaiki keadaan runyam perpustakaan, perbukuan, dan budaya baca masyarakat Indonesia. Tiga hal berikut bisa dipertimbangkan.

Pertama, Jokowi dan/atau Anies meminta komitmen para kepala daerah dari tingkat satu hingga tingkat dua untuk menyediakan perpustakaan daerah yang baik.

Tanpa ada komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, mustahil amanah UU di atas bisa tercapai.

Jokowi melalui kementerian terkait dan Dewan Perpustakaan bisa mengawal pendirian perpustakaan dari pusat hingga ke tingkat kecamatan. Dengannya, sistem perpustakaan nasional akan terwujud. Promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan diperlukan segera, melalui kerja sama Kemendikbud, Kemenag, penerbit buku, dan stasiun televisi milik pemerintah maupun swasta.

Kedua, keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan bekerja sama dalam menanamkan budaya baca kepada anak sejak dini. Mereka menyediakan buku dan bahan bacaan anakanak lainnya di rumah, sekolah, tempat bermain, dan mal. Orang kaya mendirikan toko buku demi sedikit keuntungan, atau mendirikan taman atau rumah baca. Tanpa keterlibatan tiga unsur tersebut, pemerintah akan payah dalam membangun budaya baca masyarakat.

Ketiga, bebaskan atau kurangi pajak (royalti) penulis buku untuk mendorong penulis-penulis baru muncul. Sudah mafhum bahwa menjadi penulis di Indonesia tak menjanjikan (kesejahteraan) sehingga jumlah buku terbit di sini kalah jauh dengan negara-negara lain. Jumlah buku terbit bertemali dengan minat baca masyarakat.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati-Wabup Siap Ditarget Rp 7 T Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menantang DPRD Gresik, agar menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp7 triliun.

Tantangan ini disampaikan Bupati saat memberi sambutan dalam acara Bulan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Rabu (26/8). ‘’Dalam lima tahun kepemimpinan saya, APBD Gresik meningkat berlipatlipat dari target sehingga mencapai Rp2,8 triliun. Insya Allah kalau target Rp7 triliun pada tahun 2021 bukan hal yang mustahil,’’ tegas bupati.

Bupati juga memuji kepada para Kepala Desa yang sudah melunasi 100% tagihan PBB diwilayahnya. Terutama seluruh desa di 2 kecamatan, yaitu Kec Sangkapura dan Kec Tambak di Pulau Bawean yang lunas 100%. ‘’Kami sangat mengapresiasi dua camat di wilayah Kepulauan dan kami berikan penghargaan,’’ ujar bupati serius.

Terkait target PBB Pedesaan dan Perkotaan Kab Gresik tahun 2015 sebesar Rp75 miliar, bupati mengatakan, jangan melihat nilai nominal itu sebagai jumlah yang besar. Jumlah itu kalau digunakan untuk biaya pembangunan di Wilayah Pulau Bawean saja dalam setahun tak cukup. Target Rp75 miliar ini untuk memotivasi para Kades dan lurah.

Sementara, Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim yang mendampingi Bupati juga berharap, agar pembayaran PBB bisa tepat waktu. Sebab, jika PBB dibayar tepat waktu maka pelaksanaan pembangunan akan lancar. Kalau lancar infrastruktur bagus dan investor banyak masuk sehingga perekonomian ikut bergerak. ‘’Saya juga ikut memuji pada masyarakat Pulau Bawean, meski jauh di kepulauan tapi kepedulian dalam melunasi PBB sangat tinggi dan lunas 100%,’’ ujar Wabup.Q eri

Cabup MKP Laporkan KPU ke Panwaskab Penetapan Cabup Nissa Dinilai Cacat Hukum Calon Bupati (Cabup) inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP) melaporkan KPUD Kab Mojokerto ke Panwas setempat. Melalui kuasa hukumnya, M Soleh, Cabup MKP melaporkan KPUD selaku penyelengara Pilbup melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan pasangan Choirunnissa-Arifsyaifudin sebagai pasangan calon. ‘’Padahal sejak awal kami sudah melaporkan kalau Cabup Nissa menggunakan rekomendasi ganda sebagai syarat pencalonan. Tapi KPU tetap saja menetapkan sebagai pasangan calon, padahal Panwas sudah membuat rekomendasi,’’ ujar M Sholeh, usai melapor ke Panwaskab Mojokerto, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Sholeh, surat keputusan KPUD Kab Mojokerto tertanggal 24 Agustus soal penetapan Paslon cacat hukum. ‘’Panwas harus segera menindaklanjuti laporan ini, kalau tidak, baik KPU maupun Panwas akan kami laporkan

ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada, red), kalau terbukti melanggar kode etik supaya dipecat semua,’’ tambah pengacara asal Sidoarjo ini.

Dalam laporannya kemarin, Sholeh mengaku membawa sejumlah bukti. Diantaranya SK KPUD soal penetapan Paslon, serta verifikasi rekom dari DPP PPP Djan Farid. ‘’Dalam verifikasi ke DPP tertanggal 1 Agustus sudah jelas, kalau DPP PPP hanya mengeluarkan rekom untuk pasangan MKP dan tak pernah mengeluarkan surat rekom untuk Cabup Nissa,’’ imbuhnya.

Saat melapor kemarin, M Sholeh didampingi Santoso Ketua Tim Pemenangan MKP. Mereka diterima langsung Ketua Panwas Miskanto yang didampingi dua anggotanya.

Dilain pihak, usai menerima laporan, Miskanto mengaku siap atas semua laporan kuasa hukum Cabup MKP. ‘’Kami siap jika dilaporkan ke DKPP karena itu hak mereka,’’ tantangnya.

Soal tudingan pengacara Cabup MKP jika Panwas kurang tegas, Miskanto menepis.

Menurutnya, Panwaskab sudah memberikan surat kepada KPU agar melakukan verifikasi ulang sebelum menetapkan Paslon. ‘’Apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, itu menjadi kewenagan KPU,’’ elaknya.

Tahapan Pilbup Mojokerto sudah masuk ke pengundian nomer urut pasangan setelah sebelumnya KPUD melakukan penetapan Paslon. Tiga Paslon

kariyadi/bhirawa

M Sholeh SH, kuasa hukum Cabup MKP (dua dari kanan) saat melapor ke Panwaskab Mojokerto, Rabu (26/8) kemarin.

Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dinyatakan KPUD setempat menenuhi syarat dan berhak running Pilbup 9 Desember mendatang, Usai penetapan yang digelar Senin (24/8) malam lalu.

Dari hasil undian akhirnya pasangan Nissa-Arif mendapat nomor urut satu, pasangan MKP - Pungkasiadi nomor urut dua serta pasangan independent Misnan-Sofi mendapat nomer urut tiga.Q kar

Polda Metro Geledah Pabrik Garam Candi

PKK Khawatir Pelajar Sidoarjo Pakai Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Khawatir pelajar di Kab Sidoarjo terlibat maraknya penyalahgunaan Narkoba, Tim Penggerak PKK Sidoarjo, mengajak kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, menggelar kegiatan simulasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diikuti para pelajar SMA/SMK dan MA. Menurut Ketua TP PKK Kab Sidoarjo, Ny Animatus Sa’diyah, urusan pencegahan Narkoba tak hanya dibebankan pada lembaga seperti BNN saja, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Maka itu, kata istri Bupati Saiful Ilah ini, berbagai cara kegiatan bisa dilakukan untuk meminimalisir peredaran gelap Narkoba ditempatnya masing-masing. ‘’Tentunya harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan,’’ katanya, diselasela membuka kegiatan yang dilakukan di Pendopo Delta Wibawa itu, kemarin.

Disampaikan Ny Animatus, saat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba cenderung meningkat. Maka peran serta semua pihak diharapkannya untuk memasyarakatkan P4GN ke berbagai kalangan.

Seperti halnya lomba kali ini yang melibatkan para pelajar. Dengan menggandeng BNNK Sidoarjo, serta Polres Sidoarjo, diharapkan lomba itu dapat sebagai informasi dan edukasi mengenai P4GN. Dalam kegiatan yang juga dihadiri kader PKK di kecamatan itu, Ny Animatus juga mengingatkan kalau penyalagunaan Narkotika bisa memberi dampak negatif yang besar bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan dan bangsa. Karena dengan mengkonsumsi Narkoba akan bisa muncul perilaku menyimpang seperti kekerasan, pencurian, maupun tindak asusila serta traffiking. ‘’Untuk itu pencegahan pada Narkoba harus benar-benar dilakukan, di semua kalangan,’’ katanya.Q kus

5

rokim/bhirawa

M Qosim memotong tumpeng didampinggi Ketua DPC Demokrat, Samwil.

PD Bentuk Posko SQ dan Buka Kantor Gresik, Bhirawa Paslon dari Partai Demokrat (PD), Sambari - Qosim (SQ) yang mendapat urut nomor 1. Langsung tanjap gas dengan melakukan peresmian kantor dan Posko Kemenangan di Grand Garden A1-14 di depan RS Bunder, yang diresmikan Calon Wakil Bupati (Cawabub), M Qosim.

Menurut Ketua DPC PD Gresik, H Samwil, tim ini formal bukan relawan. Tim ini menjadi satu dengan Tim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun untuk PD tempatnya disini. Dan terget PD

dalam pemenangan suara adalah 20%, dari PKB target suara 45%. Jadi total secara keseluran pemenangan SQ nantinya 65%, target ini riil karena majunya SQ didukung dua partai besar ini.

Sementara Wakil Bupati, M Qosim mengatakan, pihaknya sangat senang dengan telah berdirinya Posko Kemenangan SQ. Ini menunjukan pasangan SQ telah disukai masyarakat, keberadaan Tim PD menjadi tim inti. Di luar dari tim relawan, kordinasinya nanti langsung dengan Paslon incumbent ini. Dan keberada-

an Posko ini juga mengokohkan nomer urut 1, Paslon SQ harus menang. ‘’Berbagai media dan cara pemenangan SQ akan dilakukan, baik itu pembentukan Posko maupun lainya. Dan keberadaan tim akan tetap di kontrol baik itu rewalan maupun inti, dilakukan agar mereka tak tabrakan. Sehingga di lapangan bisa berjalan satu arah, mulai kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Tujuan dan semangatnya satu untuk memenangkan SQ dan tetap menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik.Q kim

Sidoarjo, Bhirawa Tim Satgas Khusus (Satgasus) Polda Metro, Rabu (26/ 8) kemarin menggeledah salah satu importir garam milik PT Unicempcandi Indonesia di Jl Raya Candi, Sidoarjo. Pengeledahan itu terkait dugaan adanya permainan kuota dalam impor garam konsumsi.

Pengeledahan dipimpin langsung Dirkrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti yang juga menjadi Koordinator Satgas. Dalam penggeledahan itu didampingin Kasubdit Jatanras Polda Jatim, AKBP Hanny Hidayat dan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti dokumen terkait kuota impor garam PT Unichemcandi Indonesia yang masuk dalam lingkaran 7 Samurai.

PT Unichemcandi Indonesia merupakan pabrik pengolahan garam dan sekaligus gudang penyimpanan garam.

Selain di Sidoarjo PT Unichemcandi Indonesia juga memiliki Pabrik di Pamekasan dan daerah luar Pulau Jawa. Perlu diketahui istilah 7 Samurai, adalah istilah dalam importir garam yang dalamnya terdapat 7 importir yang diberikan izin untuk mengimpor garam konsumsi. Yang Salah satunya diduga PT Unicemcandi Indonesia ini.

Di Indonesia total ada 27 importir garam, Tetapi 20 importir lainnya hanya mengimpor garam industri.

Kuota terbesar importir PT Garindo dengan data sekitar 100 ribu ton lebih, Sebab PT tersebut masih menyerap garam dari petani lokasi.

Dalam kasus permainan kuota importir garam ini, Direktur PT Garindo, Lusi diduga terlibat dalam dugaan suap untuk meminta penambahan kuota impor kepada Ditjen Daglu. Sam-

pai berita ini diturunkan petugas Kepolisian masih melakukan penggeledahan.

Dan belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian maupun penjelasan dari PT Unichemcandi Indonesia terkait dugaan keterlibatan perusahaan itu.

Sebelum masuk ke perusahaan itu, salah satu anggota membacakan Surat Perintah Penggeledahan yang didasari surat PN Sidoarjo. Adapun, penggeledahan dilakukan untuk men cari barang bukti dokumen terkait kuota impor garam PT Unichemcandi Indonesia.

Lokasi yang digeledah ini merupakan pabrik sekaligus gudang. Selain di Sidoarjo, PT Unichemcandi Indonesia juga memiliki pabrik di Sumatera, Pamekasan dan beberapa tempat lainnya. Sebenarnya total ada 27 importir garam di Indonesia. Tetapi, yang 20 lainnya itu mereka hanya mengimpor garam industri.

Kuota terbesar diberikan kepada PT Garindo sekitar 100 ribu ton lebih, karena masih menyerap garam dari petani lokasi.

Namun, Lusi, Direktur PT Garindo juga ikut terseret atas dugaan suap untuk meminta penambahan kuota impor kepada Ditjen Daglu. Sementara importir lainnya tidak menyerap garam dari petani lokal.

Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari PT Unichemcandi Indonesia terkait penggeledahan.

Hal ini kemudian membuat kuota impor garam menjadi overlaping, yang dalam rapat Kementerian Perindustrian kuota impor garam konsumsi seharusnya 385 ribu ton, menjadi 452 ribu ton garam. Sehingga, Kemendag yang mengeluarkan Surat Permohonan Impor (SPI) memotong kuota para importir menjadi di angka 397 ribu ton.Q hds

Lepas 1,235 JCH, Bupati MKP Ingatkan JCH Jaga Fisik dan Koordinasi dengan Petugas Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) melepas 1.235 orang Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kab Mojokerto 1436 H Tahun 2015 dari Pendopo Graha Maja Tama Kab Mojokerto. Pelepasan dilakukan langsung Bupati MKP, didampingi Sekretaris Daerah Hery Suwito, Ketua DPRD Kab Mojokerto Ismail Pribadi, anggota Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Ikhfina Mustofa Kamal Pasa, SKPD, serta Camat se-Kab Mojokerto. ‘’Syukur Alhamdulillah, jumlah JCH asal Kab Mojokerto tahun ini cukup banyak. Saya bangga, karena secara tak langsung hal ini menjadi indikasi atas kondisi ekonomi masyarakat yang stabil.

Jumlah JCH tahun ini semoga menjadi cermin kesadaran akan iman dan taqwa (Imtaq) masyarakat Mojokerto, mengingat menunaikan haji ke tanah suci merupakan salah satu rukun iman dalam Agama Islam,’’ kata Bupati MKP dihadapan JCH. Bupati MKP menyatakan kesiapan dan dukungannya kepada seluruh JCH Kab Mojokerto tahun ini, dengan pemberian bantuan bersifat formal atau nonformal.

Antara lain mengadakan pembinaan dan pemantapan manasik

haji. Transportasi keberangkatan dan kepulangan akan diakomodir sepenuhnya oleh Pemkab Mojokerto.

Kasi Haji Kementerian Agama Kab Mojokerto, H Mukti Ali, secara resmi memberikan informasi keberangkatan haji yang dijadwalkan jatuh pada 1 September 2015 mendatang. Ia menghimbau bagi seluruh JCH agar membuat persiapan matang menjelang hari keberangkatan yang tinggal menghitung hari. ‘’JCH Kab Mojokerto sebanyak total 1.235 orang akan resmi berangkat pada tanggal 1 September 2015. Para calon harus sudah mempersiapkan kondisi fisik dan mental dengan baik,’’ urainya.

Acara pelepasan juga diisi siraman rohani oleh KH Imam Hambali dari Surabaya yang menyampaikan tausyiah guna memperkuat keimanan para calon jamaah yang hadir di Pendopo Graha Majatama. Tausyiah ini merupakan bagian dari penguatan mental spiritual. KH Imam Hambali menekankan pentingnya membersihkan diri, dan menjaga hati dari segala macam kedengkian dan sifat yang tidak

baik. ‘’Ibadah haji ibarat perjalanan menuju ‘pembalasan kecil’ atas segala perbuatan yang dilakukan dalam hidup sehari-hari. Menjaga diri dan hati akan mampu menyelematkan kita di tanah suci nantinya, Insyallah,’’ ucap KH Imam Hambali.

Diakhir acara bupati sekali lagi mewanti-wanti para calon jamaah agar tetap menjaga kesehatan fisik dengan menjaga pola makan

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP memberikan arahan kepada ribuan JCH.

kariyadi/bhirawa

Undangan yang turut hadir melepas JCH dari Pendopo Pemkab Mojokerto.

dan istirahat yang cukup, mengingat tanah suci adalah tempat suci berkumpulnya jutaan Umat Islam dalam satu tempat. Terlebih isu penyakit endemik dan virus yang berpotensi menjangkiti jamaah, para petugas dan pendamping jamaah haji harus bisa berkoordinasi dan menyampaikan segala informasi dengan jelas dan terarah kepada jamaah. ‘’Semakin padatnya kondisi

di Madinah dan Makkah, kami juga menghimbau Petugas Haji Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan, mengikuti pergerakan dan menjaga keamanan jamaah. Koordinasi terarah harus selalu dilakukan agar ibadah berjalan lancar. Sekali saya berdoa agar semua JCH 2015 usai menjalankan ibadah nanti, Insyallah menjadi haji yang mabrur,’’ pungkasnya.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

Polres Prakarsai Deklarasi Damai Dua Paslon Pilkada Di Lamongan, Hari Ini Mulai Kampanye Sumenep, Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Sumenep memprakarsai deklarasi damai dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumenep. Deklarasi damai itu dimaksudkan agar dua paslon tersebut menjaga kundusifitas tahapan pilkada serentak. Pembacaan naskah deklarasi kesepakatan damai itu dipimpin langsung ketua KPU Sumenep, A Warits dan diikuti oleh dua pasangan calon serta tim sukses yang hadir dalam acara tersebut.

Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana menyampaikan, dengan digelarnya deklarasi kesepakatan damai ini diharapkan bisa mewujudkan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2015 berjalan aman, damai, santun dan bermartabat. "Dengan kegiatan ini, dua pasangan calon diharapkan bisa menjaga kamtibmas selama tahapan pilkada dan menerima hasil pilkada," kata Rendra Radita Dewayana, Rabu (26/8).

Rendra menyatakan, kehadiran dua pasangan calon dan timnya di Mapolres ini bisa menambah semangat personel polisi untuk

mengamankan tiap tahapan pilkada di Sumenep ini. "Kegiatan ini merupakan bagian dari membangun suatu kometmen antar sesama guna mewujudkan kamtibmas dalam pelaksanaan pilkada," tegasnya.

Masa kampanye selama 101 hari itu akan menyita banyak energi, baik penyelenggara pemilu, pengawas maupun personel keamanan sehingga perlu kebersamaan semua pihak agar tetap tercipta kamtibmas secara maksimal. "Di masa tenang selama 3 hari nanti, kami harapkan tim kampanye bisa bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Panwas dan penyelenggara pemilu untuk membersihkan APK

yang dipasang saat masa kampanye," harapnya.

Pada pelaksanan kampanye, lanjutnya, paslon dan tim agar tidak mengangkat tema yang berbau sara yang bisa menciptakan kerusuhan di mana-mana.

"Kami juga berharap, tema kampanye bisa mencerdaskan masyarakat dan tidak menjelekkan pasangan lain," tegasnya.

Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal AbidinDewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berahir pada bulan Oktober 2015, sementara pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015.

Hari Ini Kampanye Sementara itu, setelah mem-

plenokan nomer urut masingmasing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkompetisi Desember mendatang, tahapan demi tahapan tetap continue dilakukan oleh KPUK dengan kondusif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan mulai mempersiapkan untuk pelaksanaan ke tahap selanjutnya yakni kampanye damai pilkada 2015 yang akan dilaksanakan hari ini, Kamis (27/ 8) Pukul 13.00 WIB. Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Imam Ghazali, saat ditemui Bhirawa di kantornya Rabu (26/ 8) mengatakan, sesuai dengan tahapan berikutnya kampanye damai Pilkada 2015 akan dilaksanakan besok. Start/Finish tepat di depan Pendoppo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

Pesertanya diikuti oleh setiap Pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamongan. “Pendopo Lokatantra akan menjadi saksi para paslon dan masyarakat Lamongan yang dapat menyaksikan secara langsung para kandidat dalam kampanye damai Pilkada 2015,"

samsul/bhirawa

Kepolisian Resor (Polres) Sumenep memprakarsai deklarasi damai dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumenep. kata Imam Ghazali.

Ia juga menjelaskan, rute kampanye damai pilkada 2015 dimulai dari Pendopo kemudian ke arah Jl.Lamongrejo - Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jl.Soewoko

AA Merasa Diuntungkan Gugatan Masyarakat

KILAS JATIM

252 Kades Terpilih Dilantik 10 September Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE akhirnya memutuskan untuk melantikan 252 calon kepala desa (Cakades) terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo pada Kamis Pahing, 10 September mendatang.

Menurut Bupati Tantri, jika awalnya memilih hari Rabu Legi (9/9) mendatang untuk melantik Cakades terpilih. Namun karena bersamaan dengan jadwal pemberangkatan calon jamaah haji (CJH), maka pelantikan Cakades terpilih diundur sehari setelahnya. “Untuk menghormati tamu Allah, maka Pemkab Probolinggo memutuskan untuk melaksanakan pelantikan 252 Cakades terpilih pada Kamis Pahing tanggal 10 September,” ujarnya.

Ke-252 Cakades terpilih ini merupakan hasil Pilkades serentak yang dilakukan Pemkab Probolinggo. Pada 8 Juli lalu, Pemkab menggelar Pilkades serentak di 252 desa. Dari pilkades tersebut 251 kades akhirnya terpilih.

Sedangkan pilkades di Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar gagal digelar karena Sunaryoko, seorang cakades meninggal dunia tepat sehari sebelum pencoblosan. Karena hanya tersisa satu calon, Pilkades pun diulang.Q wap

Ratusan Bakal Cakades Cari Surat Bebas Pidana Kab. Madiun, Bhirawa Ratusan bakal calon kepala desa (Cakades) dari 144 desa yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun, mencari surat keterangan tidak pernah dihukum, di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun, Rabu, (26/8).

Pasalnya mulai 27 Agustus, pendaftaran untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, sudah dibuka di panitia tingkat desa masing-masing. Sedangkan pendaftarannya, dibuka hingga 4 September mendatang.

Selepas tanggal 4 September, para calon sudah tidak dapat mendaftar lagi. Namun bagi yang belum memenuhi persyaratan administrasi, diberi waktu hingga tanggal 10 September. "Saya mengejar waktu.

Hari ini (Rabu) surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan saya tidak pernah dihukum dengan ancaman 5 tahun atau lebih, harus sudah saya pegang.

Soalnya besuk (Kamis) sudah mendaftar," kata Kepala Desa Nglambangan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Yanto, kepada wartawan.Q dar

- Jl.Soemargo - Jl.Sunan Drajad Jl. Andanwangi -Jl.Andansari Jl.Basuki Rahmad - Jl. Sunan Giri - Jl.Sunan Kalijogo - Jl. Ahmad Yani kemudian berahir di Pendopo kembali.Q sul,mb9

sawawi/bhirawa

Tiga paslon cabup cawabup Situbondo periode 2016-2021 saat menunjukkan nomor urut peserta Pilkada pada pengundian KPUD di Gedung Bayangkara, kemarin.

KPUD Gelar Pengundian Nomor Urut Cabup-Cawabup Situbondo, Bhirawa KPUD Kabupaten Situbondo menggelar sidang pleno dengan agenda pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Situbondo masa bakti 2016-2021, kemarin (26/8). Acara yang dihelat di gedung Jananuraga Bayangkara itu dihadiri komisioner KPUD, Forpimda, perwakilan parpol pengusung, ormas dan tiga pasangan calon peserta pilkada yakni Agung (Abdullah Faqih Gufron-Untung), Dadi (Dadang-Yoyok) dan Hafas (Hamid-Fadil).

Usai acara dibuka oleh Ketua KPUD Joedo Fajar Riawan, ketiga paslon memilih nomor undian balon yang disediakan panitia. Ada peristiwa unik dalam pengundian nomor urut kemarin yakni paslon nomor urut 2, kehilangan kunci pembuka kotak yang disediakan KPUD. Tak pelak, pemandangan tersebut menjadi guyonan ratusan undangan yang memenuhi auditorium Bayangkara, kemarin. Tak berapa lama, staf KPUD pun menemukan kunci tersebut di dekat meja undangan.

Usai diundi, pasangan Agung mendapatkan nomor urut 1, pasangan Hafas mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Dadi mendapatkan nomor urut 3. Selanjutnya, ketiga paslon, secara berurutan membacakan ikrar dan deklarasi siap dipilih dan siap tidak dipilih dengan dilanjutkan penandatanganan prasasti pilkada damai. Terakhir, ketiga paslon diberi

kesempatan waktu untuk menyampaikan sekilas program unggulan jika nanti terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Situbondo.

Dadang Wigiarto yang merupakan calon incumbent berpasangan dengan Yoyok Mulyadi ketika dikonfirmasi wartawan mengaku senang dengan hasil pengundian nomor urut pemilihan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) kemarin.

Dadang pun mengaku ada yang unik dalam proses pemilihan nomor urut cabup-cawabup kemarin. Sebab, dari ketiga paslon, ada yang lengkap kuncinya dan sebaliknya ada yang hilang. “Ini tanda-tanda bahwa kita paling lengkap saat pengundian kemarin,” tandas Dadang dengan didampingi Yoyok Mulyadi, kemarin.

Masih kata Dadang, soal menang dan kalah dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati adalah urusan Allah SWT. Oleh karena itu, kata mantan Advokat itu, pihaknya bersama cawabup Yoyok Mulyadi hanya berikhtiar untuk meraih kemenangan trsebut.

“Kepastian menang tidaknya kita lihat saja nanti pada 9 Desember 2015. Biarlah semua Allah SWT yang menentukan. Yang jelas nomor urut 3 ini paling dan meang nomor itu yang saya harapkan. Selain itu, angkanya kan paling besar,” tutur Dadang usai acara kemarin.Q awi

Kab Kediri, Bhirawa Pasangan Calon dari Partai Gerindra dan PAN Ari Poernomo Adi -Arifin Tafsir (AA) merasa diuntungkan dengan adanya gugatan terkait dugaan dokumen palsu sebagai persyaratan pelengkap Pendaftaran Pencalonan Bupati dalam Pilkada 2015 Kabupaten Kediri.

Dikatakan Ari, adanya gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kediri terkait Ijasah dan Hasil Verifikasi dari UB yang diduga palsu akan semkin menaikkan popularitasnya pencalonannya sebagai Bupati Kediri periode 20162020. "Dengan gugatan tersebut malah popularitas kita semakin naik, dan sudah tepat jika gugatan tersebut ditujukan ke UB, biarkan pengadilan yang nantinya menyelesaikan," kata Ari usai pengambilan Nomor urut kemarin.

Dia mengaku jika gugatan tersebut tidak mengganggu persiapan masa Kampaye

dari Tim pemenangannya, dan dia tidak akan menggugat orang yang telah menilai Ijasah miliknya palsu.

"Buat apa kita buang-buang waktu untuk menggugat orang, saat ini kita fokus memenangkan pemilu," terang Ari Hal senada dikatakan Ketua DPD Gerindra Kabupaten Kediri Arif Junaidi, menurutnya pihaknya sudah menyiapkan beberapa pengacara handal dalam persidangan nanti. "Kita siapsiap saja, kita siapkan beberapa pengacara dalam persidangan nanti," kata Arif.

Sementara Tim pemenangan pasangan calon Harmas H Sulkani, saat dikonfirmasi terkait gugatan tersebut enggan menjawab, dia menyerahkan persoaln tersebut ke KPUD Kediri dan Panwas Kab Kediri selaku institusi penyelenggara pemilu. "Itu bukan lagi wilayah Harmas, tanya aja ke KPU dan Panwas," ungkap Sulkani singkat.Q van

Jumlah Kasus HIV/ AIDS Terus Meningkat Bojonegoro, Bhirawa Jumlah kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) di Bojonegoro selama kurun waktu empat tahun terakhir ini terus meningkat. Yakni pada tahun 2011 tercatat 64 kasus, tahun 2012 tercatat 85 kasus, tahun 2013 tercatat 126 kasus, sedangkan pada 2014 ada peningkatan cukup signifikan jadi 132 kasus.

Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, dr. Wenny Diah menjelaskan, untuk penyebaran tertinggi HIV/ AIDS pada tahun 2014 ada di beberapa kecamatan. Antara lain, Kecamatan Kalitidu, Dander, Balen, dan Bojonegoro. “Untuk kecamatan lainnya hanya sekitar 6 persen saja,” kata dr. Wenny Diah kepada Bhirawa, Rabu (26/8).

Wanita berkaca menus ini menuturkan, dari jenis pekerjaan, penderita HIV-AIDS merupakan wira swasta 51 orang, Ibu Rumah Tangga 21 orang, PSK 11 orang, buruh kasar 27 orang, karyawan 2 orang, sopir 4 orang, PNS 1 orang, serta tidak diketahui identitasnya sebanyak 15 orang. “Jadi jumlah total penderita sebanyak 132 orang,” jelasnya.

Lanjut Wenny mengungkapkan, saat ini sebagian besar masyarakat masih menganggap apabila penularan virus HIV-AIDS disebabkan oleh beberapa aktivitas sehari-hari yang dilakukannya bersama Orang dengan HIV-AIDS (ODHA). “Padahal virus tersebut hanya akan tertular melalui cairan seperti sperma, darah, dan air susu ibu,” ungkapnya.Q bas

Saring Siswa Berprestasi, Dipendik Gelar LKS SMK se-Situbondo Untuk menemukan bibit-bibit muda handal dan berprestasi tahun 2015 ini, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, melalui Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), menggelar kegiatan LKS (lomba kompetensi siswa) selama tiga hari (24-26 Agustus). Lomba tersebut diikuti oleh ratusan siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) baik negeri maupun swasta yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Acara launching LKS secara resmi dibuka Kabid Dikmen Dipendik kab Situbondo, Agus Hadi Putranto, dengan didampingi Kepala Seksi SMK Hari Subayo. Seluruh Kepala Sekolah SMK dan guru pembina juga aktif terlibat dalam kemeriahan acara tahunan tersebut. “Lomba LKS tingkat Kabupaten 2015 ini meliputi akuntansi; networking support, busana; design grafis, volly putri dan futsal putra,” beber

Agus HP dengan didampingi hari Subagyo, kemarin.

Lomba LKS ini, lanjut mantan Kasi SMA Dipendik Kab Situbondo itu, dilakukan ditiga lokasi.

Diantaranya, sebut Agus HP, lomba bidang keahlian di gelar di SMKN 1 Panji, Kab Situbondo.

Lokasi kedua, kata Agus HP digelar lapangan SMKN I Situbondo (khusus lomba volly ball dan lokasi ketiga dilaksanakan di lapangan Futsal Akbar Jalan

Anggrek (Utara RSUD) Situbondo. “Guna mensukseskan acara tersebut, panitia sudah melaksanakan tehnika meeting, dua hari sebelum perlombaan,” terangnya.

Secara umum, urai Agus HP, Dipendik kab Situbondo mengeluarkan sejumlah persyaratan bagi peserta lomba LKS. Diantaranya, sebut mantan Wakasek SMAN II Situbondo itu, SMK yang mendaftar harus mengisi formulir pendaftaran; semua peserta/ pendamping yang mendaftar mengisi formulir biodata. “Sisanya siswa SMK Kelas X, XI, dan XI, membawa fotocopy Kartu Pelajar atau raport yang dilegalisir Kepala Sekolah. Lalu menyediakan pasfoto 3 X 4 cm, sebanyak 3 lembar,” ungkap Agus

HP. Data yang diperoleh Bhirawa menyebutkan, peserta lomba akuntansi diikuti sebanyak 10 peserta dari 8 SMK Negeri/SMK swasta; lomba busana diikuti 10 peserta dari 5 SMK Negeri/SMK swasta; design grafis diikuti 20 peserta dari 14 SMK Negeri / SMK swasta.

Sedangkan untuk lomba networking support diikuti 20 peserta dari 16 SMK Negeri/SMK swasta; volly putra diikuti 14 tim dari 10 SMK Negeri /SMK swasta. “Sisanya lomba volly putri diikuti 14 tim 10 SMKN/SMK swasta dan lomba futsal putra diikuti 12 tim SMK Negeri /SMK swasta,” pungkas Agus HP yang mengakui saat ini masih fokus pada penilaian juara.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah siswa SMK di Kabupaten Situbondo, saat unjuk kebolehan dalam lomba desain grafis dan busana dalam rangka LKS 2015 kemarin.

JAWA TIMUR

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Satpol PP Hentikan Pembangunan Menara Seluler Tak Berizin Lumajang, Bhirawa Ditengarai proses pembangunan menara seluler tidak mengantongi izin lengkap, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lumajang menghentikan pembangunan tower tersebut. Menurut Kapala Satpol PP Totok Suharto SH, ketika di konfirmasi di sela-sela kegiatan HUT RI dalam kegiatan parade Drum band di Alun-alun Lumajang.

Totok menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan proses pembangunan yang saat ini sedang berlangsung yang sebelumnya mendapatkan laporan dari warga sekitar menara tersebut. “Kami bersama anggota menindak lanjutidengan peninjauan lokasi dan dan kami telah melakukan penertiban pembangunan menara seluler tersebut,” kata Totok.

Totok juga menjelaskan bahwa bangunan tower tersebut milik PT Datalink yang dibangun di dusun Grajagan Desa Kalidilem Rt 11 Rw 03 Kecamatan Randuagung Lumajang. “Seharusnya sebelum melaksanakan pembangunan itu harus mengurus ijin terlebih dahulu, tetapi ini izin belum diurus pembangunannya dilaksanakan,” imbuhnya.Q yat

Seminar Songsong MEA 2015 Pamekasan, Bhirawa MEA (Masyarkat Ekonomi ASEAN) mampu menciptakan wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur sebagai pasar tunggal yang kompetitif sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial antar Negara di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, saat membuka secara resmi Seminar Indonesia Menyongsong MEA 2015, dihadiri Tim Kementerian Luar Negeri, Nara Sumber, Para Asisten, Kepala SKPD, di pendopo Ronggosukowati, Rabu, (26/8).

Kondisi itu, tantang yang akan terjadi serbuan tenaga kerja asing yang ‘mungkin’lebih berkualitas. “Mungkin, maksud percaya bahwa kemampuan dan kualitas anak-anak bangsa kita, tidak kalah dengan kemampuan bangsa lain. Di antara kita ada memiliki Mindset, maka orang luar lebih baik bangsa sendiri,” ujarnya.

Tantangan masuknya produk asing lebih bagus dengan harga lebih murah serta free investment yang bisa mengeliminasi potensi lokal.Q din

7

50 Desa di Tuban Kekurangan Air Bersih Bupati Blitar Siapkan Rp 200 Juta Tuban, Bhirawa Kekeringan di Kabupaten Tuban terus meluas, dari catatan Badang Penangulangan Bancana Daerah (BPBD) hingga saat ini sedikitnya 50 desa yang tersebar di 8 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih. Puluhan desa itu sudah melaporkan kekurangan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Akibat kondisi itu, setiap dua hari sekali BPBD Tuban melakukan dropping air bersih ke desa-desa yang dilanda krisis air bersih. “Setiap dua hari sekali sudah dilakukan dropping kebutuhan air bersih. Saat ini ada 50 desa di delapan kecamatan,” kata Kepala BPBD Tuban, Joko Ludiyono, (26/ 08).

Data ke 50 Desa tersebut dianataranya 11 desa di Kecamatan Rengel, 6 desa di Kecamatan Grabagan, 6 desa di Kecamatan Semanding, dan 10 desa di Kecamatan Senori.

Kemudian, 5 desa di Kecamatan Montong, 5 desa di Kecamatan Kerek, 6 desa di Kecamatan Soko, dan 1 desa di Kecamatan Bangilan. “Sedikitnya ada 21.455 kepala keluarga dan 73.654 jiwa yang membutuhkan air bersih setiap harinya, baik itu untuk keperluan memasak ataupun yang lain,” jelas Joko.

BPBD sendiri memperkirakan kekeringan di Tuban masih akan meluas melihat dari perkiraan masa kemarau yang masih panjang. Diperkirakan kekeringan akan meluas sampai 10 kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.

Tidak hanya kekurangan air bersih, musim kemarau seperti saat ini juga kerap dan rawan terjadi kebakaran. Catatan BPBD sepanjang musim kemarau tahun ini sebanyak 18 kali kebakaran terjaadi di kabupaten tersebut. “Human Error, biasanya terjadi disemak belukar wilayah hutan yang dibakar oleh petani untuk keperluan membuka lahan pertanian,“

terang Joko Ludiyono.

Dari 18 kasus kebakaran yang terjadi, 9 di antaranya adalah kebakaran yang menimpa pemukiman penduduk, yang disebabkan oleh kelalaian seperti kompor gas bocor maupun aktifitas membakar sampah yang merembet ke rumah.

Sementara sisanya adalah kebakaran hutan milik perhutani. “Bulan Juni ada empat kebakaran pemukiman penduduk, dan bulan berikutnya ada lima kasus,” jelas Joko.

Untuk itu Joko menghmbau warga lebih berhati-hati, terhadap bencana kebakaran, sebab pada musim kemarau, sumber api yang sangat kecil berpotensi memicu terjadinya kebakaran, karena banyaknya benda-benda kering yang lebih mudah terbakar saat musim kemarau.

“Kami menghimbau kepada warga, terutama yang ada pedesaan dan memiliki ternak, terkadang anjungan (Tempat menyimpan pakan ternak) berada dekat dengan tempat tinggal, dan tidak jauh dari tumpukan jerami tempat membakar sampah, ini sangat rawan,” pungkas Mantan Camat Widang ini pada Bhirawa.

Siapkan Rp 200 Juta Sementara itu, mengatasi dampak kekeringan yang ada di Kabupaten Blitar sejak beberapa bulan terakhir ini Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 200 juta. Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, Herry Noegroho, mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapakan anggaran

khoirul huda/bhirawa

Tim Badang Penangulangan Bancana Daerah (BPBD)Kabupaten Tuban saat memasok air bersih setiap dua hari sekali pada desa yang kekurangan air bersih. sebesar Rp. 200 juta untuk menanggulangi kekeringan yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar. “Sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan di Kabupaten Blitar, ada anggaran sebesar Rp. 200 juta yang sudah kami siapkan,” kata Herry Noegroho.

Lanjut Herry Noegroho, anggaran ini untuk menyediakan air bagi warga yang mengalami kekeringan dengan cara droping air yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. “Bagi masyarakat yang mengalami dampak kekeringan bisa langsung menyampaikan informasi kepada kami, sehingga BPBD bisa melakukan droping air bersih,” ujarnya.

Bahkan pihaknya juga masih

menyediakan dana tanggap darurat yang nilainya lebih besar dari anggaran tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar akan mendahulukan kebutuhan air untuk minum, memasak dan mandi terlebih dahulu.

“Di wilayah di Kabupaten Blitar yang rawan terhadap kekeringan ada di Blitar Selatan, meliputi Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung yang selalu mengalami setiap tahunnya karena lokasinya di pegunungan kering,” imbuhnya.

Sementara Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Blitar, Heru Irawan, menjelaskan pihak BPBD sudah melakukan monitoring ke beberapa daerah yang ditetapkan rawan

encana kekeringan, dimana hal ini dilakukan untuk antisipasi mananakala ada daerah yang membutuhkan air bersih segera dilakukan droping.

Bahkan di Kabupaten Blitar dari data BPBD Kabupaten Blitar ada 18 Desa yang sudah dilakukan survey rawan terjadinya kekeringan, mulai dari Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Binangun.

“Untuk saat ini kebutuhan air bersih untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih aman, namun jika ada kebutuhan mendesak kami akan menyiapkan air bersih yang akan langsung didrop ke lokasi yang membutuhkan,” kata Heru Irawan.Q hud,htn

Dua Petahana Siap Bertarung Bondowoso Sambut Baik Kerjasama Antar Daerah yang Digagas BI Jember Memenangkan Pilkada Pasuruan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyambut baik inisiatif yang

Pasuruan, Bhirawa Kebersamaan pasangan H Hasani-H Setiyono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan selama masa pemerintahan di Kota Pasuruan ternyata tak bisa dipertahankan lagi pada periode berikutnya. Itu terbukti pada Pilkada serentak 9 Desember nanti, keduanya lebih memilih maju untuk menduduki kursi Wali Kota Pasuruan. Bahkan, usai hasil pengundian nomer urut pasangan, mereka sama-sama mengklaim akan mendapat dukungan besar dari masyarakat Kota Pasuruan serta memenangkan Pilkada.

Dalam hasil pengundian nomer urut itu, H Hasani yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan maju bersama Moh Yasin mendapatkan nomer urut tiga (3).

Pasangan yang diusung dari empat partai yakni PKB, PKS, Hanura dan Nasdem mengenalkan diri dengan akronim BERHASIL. Sedangkan, H Setiyono yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pasuruan maju bersama Raharto Teno Prasetyo dengan akronim SEHAT mendapatkan nomer urut dua (2). Pasangan ini didukung lima partai diantaranya Golkar, PDIP, Gerindra, PAN dan PPP. Sementara itu, pasangan jalur independent (perseorangan), Yus Syamsul Hadi Subakir-Agus Wibowo berakronim IYA mendapat nomor urut 1 (satu). Kini genderang perang mulai ditabuh. Kedua patahana H Hasani dan H Setiyono sama-sama kuat dengan partai pendukung serta basis pendukungnya. Sedangkan, untuk pasangan independent hanya dianggap sebagai bumbu pelengkap Pilkada Kota

Pasuruan.

“Sangat bersyukur sekali karena pasangan Sehat mendapat nomor urut 2. Kami siap memenangkan kompetisi ini dengan baik dan sesuai aturan. Dan siapapun nanti yang akan terpilih kita hargai dan kita hormati serta kita dukung segala programnya,” ujar H Setiyono didampingi Raharto Teno Prasetyo saat sambutan hasil pengundian nomer urut dihadapan ratusan undangan di Hotel BJ Perdana Kota Pasuruan, Selasa (25/8) malam.

Sedangkan giliran H Hasani yang didampingi Moh Yasin menyampaikan pada Pilkada 9 Desember nanti pasangan Berhasil, mengulangi lagi kemenangannya menjadi pemimpin di Kota Pasuruan meski dengan pasangan barunya tersebut.

“Berapa pun angkanya, Insyaallah nomor 3 adalah nomor yang berokah. Semoga dengan pasangan baru yang bugar, prosentasenya bisa jauh lebih meningkat dibanding periode sebelumnya. Saya sangat yakin bersama mas Yasin bisa menang dengan jumlah yang lebih tinggi dari (pilkada) kemarin sehingga bisa melanjutkan pembangunan yang lebih baik lagi,” tegas H Hasani.

Untuk pasangan dengan jalur independent, hanya berharap agar Pilkada Kota Pasuruan berjalan dengan aman serta tertib. Seakan, pasangan Yus Samsul Hadi Soebakir-Agus Wibowo tak memperdulikan nomer urut pasangannya.

“Kami hanya mengharapkan agar Pilkada ini lancar dan tertib serta mendapatkan pemimpin yang terbaik,” kata Yus Samsul Hadi.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan menunjukkan hasil nomer urut di Hotel BJ Perdana Kota Pasuruan, Selasa (25/8) malam.

dilakukan Bank Indonesia Cabang Jember yang mendorong kerja sama ekonomi antar kabupaten yang berada di wilayah kerja BI setempat meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Amin Said Husni saat ditemui sejumlah wartawan di Pendopo, Rabu (26/8) kemarin.

Menurut Bupati, inisiatif yang dilakukan BI Jember tersebut merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi local yang berbasis pada kebutuhan nasional yang saat ini semakin meningkat khususnya dalam mamenuhi kebutuhan susu.

Sehingga menurut Bupati, pihaknya akan segera menindaklanjuti secara teknis di Bondowoso melalui Dinas Peternakan dan Perikanan yang selama ini memang konsen dalam pengembangan peternakan di Bondowoso bahkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan budidaya sapi perah. “Tentu kita akan segere menindaklunjuti secara teknis dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki khususnya dalam pengembangan budidaya sapi perah,” katanya.

Sebagaimana diketahui Lima kabupaten di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember tersebut sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama ekonomi dalam kegiatan yang digelar di aula Bank Indonesia Jember Senin lalu. "Kerja sama antardaerah itu untuk pengembangan ekonomi, pengendalian

inflasi, dan pengembangan produk unggulan daerah," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Achmad Bunyamin, di Jember.

Dalam penandatanganan MoU tersebut hadir Bupati Jember MZA Djalal, Bupati Bondowoso Amin Said Husni, Bupati Lumajang As'at Malik, Sekretaris Kabupaten Situbondo Syaifullah, dan Asisten Perekonomian Kabupaten Banyuwangi Wiyono.

"Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan oleh daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit," tuturnya.

Nota kesepakatan bersama tersebut akan ditindaklanjuti dengan kerja sama antarkabupaten bersama Bank Indonesia yang salah satunya dalam bentuk pengembangan cluster sapi perah di Kabupaten Jember. Di hadapan sejumlah Bupati dan para pelaku ekonomi, Bunyamin mencontohkan mekanisme kerja sama antardaerah yang dapat dijalankan misalnya Jember dan Banyuwangi yang diakui secara nasional sebagai produsen cabai

MoU BI 5 Kabupaten untuk Pengembangan Peternakan. terbesar di Jawa Timur.

"Cabai dari kedua kabupaten tersebut bisa berproduksi di sepanjang tahun, sedangkan di kabupaten lain hanya di bulanbulan tertentu, sehingga diharapkan MoU kerja sama di bidang ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerja BI Jember," paparnya.

Sementara itu, Manager Koperasi Galur Murni Jember, Nyoman Aribowo, mengatakan Jember hanya mampu memenuhi kebutuhan susu sapi sebanyak 700 liter per hari, padahal kebutuhan pabrik susu terbesar di Jawa Timur mencapai 1.500 ton per hari. "Sejumlah pabrik susu masih kesulitan memenuhi

samsul tahar/bhirawa

kebutuhan bahan baku susu tersebut di Jatim," ujarnya.

Ia berharap pola kerjasama antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia tersebut dapat meningkatkan populasi ternak sapi perah melalui pengembangan cluster sapi perah di Jember.

Data yang dihimpun dari Kantor Perwakilan BI Jember mencatat produksi susu dalam negeri baru mencapai 775 ton atau setara 20 persen saja, sedangkan kebutuhan dalam negeri sebanyak 3.946 ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah akhirnya melakukan impor susu dari negara lain yang menjadi produsen susu sapi perah sebanyak 3.170 ton (80 persen).Q har

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 27 AGUSTUS 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Menjelang kegiatan "Jember Fashion Carnaval" (JFC) yang digelar dalam rangkaian JFC International Event (JIE) pada 26-30 Agustus 2015, tempat duduk pesawat Garuda untuk rute Surabaya-Jember sudah penuh pada tanggal 25-29 Agustus 2015.

Jelang JFC, Penerbangan Garuda Surabaya-Jember Penuh Pemkab Lumajang berharap tembakau asal Kota Pisang itu bisa menembus pasar Internasional atau bisa diekspor keluar negeri.

Berharap Tembakau Rajang Tembus Pasar Dunia Lumajang , Bhirawa Kualitas tembakau rajang Lumajang mulai diminati pengusaha, bahkan saat ini pihak pemkab berharap tembakau asal Kota Pisang itu bisa menembus pasar Internasional atau bisa diekspor keluar negeri.

Anggota asosiasi petani tembakau Lumajang menggelar pertemuan, kemarin, Rabu (26/8) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lumajang di Aula Hotel Lumajang.

Dalam acara tersebut juga di hadiri oleh duaorang aktivis tembakau yaitu Ir. Abdus setiawan( DPN APTI) dan Martono pengusaha tembakau asal Klaten Jateng yang juga sebagaii ketua APTI Jateng.

Menurut Kabid Usaha Kerja Sama Disperindag Lumajang, Suherman menjelaskan Disperindag akan mengenalkan tembakau rajang Lumajang jenis kasturi kepada pengusaha tembakau yang bertaraf nasional hingga internasional. “Jadi kita akan coba mencari pasarnya dengan mempertemukan antara petani dengan Pengusaha tembakau,” jelasnya.

Menurut Suherman dengan mendatangkan pengusaha dari Klaten karena sudah berhasil menjual produknya ke Dubai dan diharapkan Ia bisa memberikan pengetahuan kepada para petani mengenai tembakau yang layak untuk di jual ke luar negeri.

Apalagi saat ini permintaan tembakau rajang jenis kasturi oleh pemerintah Dubay sangat tinggi ,sehingga dalam pertemuan tersebut para petani juga di suruh membawa sampel tanaman tembakau untuk di teliti agar bisa memenuhi permintaan pasar. Q mb10

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4621RAF, a/n.

Mudjiyat, Dsn. Tanggulsari RT 02/03, Ds. Bono, Pakel-T.Agung No. 1568/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Daihatsu Pick Up, th. 1996, Putih, AG8839RA, a/n. Wantoro, Ds. Sumberdadap, Pucanglaban-T.Agung No. 1569/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1995, Merah, AG4500RE, a/n.

Sugianto, Jl. Yos Sudarso III/88-T.Agung No. 1570/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Putih, AG2393TJ, a/n.

Nurul Amalia Rizki, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 1571/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG6859OI, a/n. Wawan Prianto, Ds. Karangsono RT 02 RW 02, Ngunut-T.Agung No. 1572/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5554.EZ, a/n NUR HUSAINI DS.KENDIT RW.01/01 KEC.KENDIT SITubondo.

No. 1573/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.4989.EO, a/n AHMADI DS.CURAH JERU RW.09/03 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1574/IMB/BI-II/2015

Jember, Bhirawa Penumpang Garuda Indonesia dengan rute Surabaya-Jember penuh menjelang kegiatan "Jember Fashion Carnaval" (JFC) yang digelar dalam rangkaian JFC International Event (JIE) pada 26-30 Agustus 2015. "Tempat duduk pesawat Garuda untuk rute Surabaya-Jember sudah penuh pada tanggal 25-29 Agustus 2015 seiring dengan digelarnya kegiatan JFC di Jember," kata Manajer Pemasaran Garuda Indonesia Cabang Jember, Boedi Prihantono di Jember, Rabu (26/8).

Menurut dia, sebagian penumpang sudah pesan jauh-jauh hari untuk tiket pesawat menuju Jember menjelang kegiatan JFC, namun tiket untuk rute Jem-

ber-Surabaya sudah terjual sekitar 85 persen dari total kursi yang tersedia sebanyak 70 kursi. "Untuk rute JemberSurabaya pada tanggal 26-29 Agustus 2015 sudah hampir penuh yakni sekitar 85 persen tempat duduk telah dipesan penumpang," tuturnya.

Sedangkan untuk penerbangan rute Jember-Surabaya penuh pada 31 Agustus 2015, bahkan pihak Garuda berencana menambah frekuensi penerbangan pada hari tersebut. "Jumlah puncak penumpang Garuda rute Jember-Surabaya pada Senin (31/8) seiring dengan berakhirnya kegiatan JFC yang dimotori oleh Dynand Faris di Jember," katanya.

Boedi mengatakan parade busana sepanjang 3,6 kilometer di Jember terse-

but memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerbangan Garuda Indonesia karena banyak warga luar daerah yang berkunjung untuk menyaksikan kreasi anak-anak Jember itu. "Jumlah penumpang meningkat tajam jelang perhelatan rangkaian JFC, sehingga tempat duduk pesawat jenis ATR-72 600 berkapasitas 70 orang habis," ujarnya.

Sementara Presiden JFC Dynand Fariz mengatakan JFC ke-14 akan menampilkan tontonan yang berbeda dengan JFC sebelumnya, sehingga banyak ragam yang disuguhkan dalam tema utama JFC yakni "Outframe". "Ada sebanyak 10 defile yang akan tampil dalam Grand Carnaval pada 30 Agustus 2015 yakni defile Majapahit, Ikebana, Fossil, Parrot,

Circle, Pegasus, Lionfish, Egypt, Melanesia dan Reog," tuturnya.

Setiap even JFC, lanjut dia, selalu menampilkan defile budaya Indonesia seperti kejayaan Majapahit dan kesenian Reog yang menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. "Pengunjung akan terpukau dengan penampilan para talent yang unik sesuai dengan tema defile yang ditentukan.

JFC tentu menyedot perhatian wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara," paparnya.

Rangkaian JFC International Event (JIE) digelar sejak 26-30 Agustus yakni JFC Exhibition, JFC KIds, JFC Art Wear, Wonderful Artchipelago Carnival Indonesia (WACI) dari talent berbagai provinsi, dan Grand Carnival JFC. Q efi,ant

Dilarang Gandeng Investor

Pemprov Berharap Golden Share Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat bisa membantu daerah benar-benar bisa merealisasi hak daerah mendapatkan Participating Interest (PI) dari industri migas. Jika BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dilarang merangkul investor, pemerintah harus membuat aturan yang memungkinkan daerah tetap mendapatkan PI. “Jangan hanya melarang pemda merangkul investor, tapi harus ada solusinya. Misalnya dengan pola golden share.

Kalau pola golden share disetujui, mungkin PI daerah tidak harus 10%, tetapi itu lebih jelas karena Pemda bisa menikmati PI,” kata Kepala Dinas ESDM Jatim Dewi J Putriatni, Rabu (26/8).

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, Pemprov Jatim dan beberapa provinsi sedang berupaya mendapatkan PI dari 4 (empat) dari wilayah kerja yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang beroperasi di Jatim.

Empat PI yang sedang diincar itu dari wilayah kerja Kangean Energy Indonesia (KEI), Petronas Carigali Ketapang, PHE WMO dan HCML. Demi enggan menjelaskan detail masing-masing PI. Ia hanya mengatakan, prosesnya masuk tahap due diligence.

“Tetapi prosesnya tersendat. Pemerintah pusat sedang membuat aturan baru soal PI. Kami berharap prosesnya bisa cepat dan mengakomodir kepentingan BUMD,” tegas Dewi.

Ditambahkan, dalam pembahasan PI untuk 4 wilayah kerja itu, pemerintah pusat mengeritik Pemprov Jatim dan Pemda karena melibatkan in-

vestor sebagai mitra BUMD. Padahal, tanpa investor Pemda dan BUMD tidak punya dana untuk membiayai PI. “Padahal tidak ada aturan yang melarang Pemda menggandeng investor. Kalau tanpa melibatkan investor dari Pemda dan BUMD tidak punya uang. Ini butuh jalan keluar agar PI yang menjadi jatah Pemda benar-benar bisa dinikmati,” tegasnya.

Pemda memahami pelibatan investor bisa mengurangi nilai lebih pengelolaan PI bagi Pemda karena keuntungan harus dibagi dengan investor. Terlebih jika investor menguasai saham lebih besar dalam pengelolaan saham PI yang besarnya 10 %.

“Kalau kekhawatirannya ada pada keuntungan investor yang akan lebih besar, tinggal dibuat saja aturan berapa batas maksimal saham yang bisa dikuasai investor. Atau buat aturan yang mengatur adanya golden share. Jadi tidak ada lagi masalah pendanaan bagi BUMD,” katanya.

Pemda Jatim, kata Dewi, berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM bisa segera merampungkan aturan baru yang bisa menjadi pijakan Pemda mendapatkan PI. “Tolong tanyakan pada Dirjen Migas

Pelindo III kembali memperbaiki gedung pendidikan dan sarana ibadah di tiga kabupaten dan kota di Jatim.

Pelindo III Perbaiki Sarana Ibadah dan Pendidikan di Jatim Dewi J Putriatni

bagaimana prosesnya dan bagaimana aturan sebenarnya,” katanya, Dibahkan, usulan adanya golden share dilontarkan Pemrov Jatim setelah mempelajari kesulitan yang diharapi Bumi Siak Pusako yang mengelola PI berdasar dana patungan Pemrov dan beberapa Pemda TK II. “Kita lihat produksi Blok Coastal Plain Pekanbaru kini turun sekalipun pengelolaan blok itu sudah bersama Pertamina Hulu Energi. Ini bisa dipahami karena industri migas bukan hanya sarat teknologi, dana, tetapi juga berisiko tinggi,” katanya.

Ditemui terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, belum bersedia menjelaskan perkembangan PI empat blok yang diminta oleh Pemrov Jatim dan Pemda TK II yang menjadi wilayah kerja KEI, HCML, PHE WMO dan Petronas Carigali Ketapang. Q rac

Surabaya, Bhirawa “BUMN Hadir untuk Negeri” ternyata tidak hanya didengungkan saat perayaan kemerdekaan ke-70 RI, namun juga terus menjadi bakti BUMN kepada masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau yang dikenal dengan Pelindo III. BUMN kepelabuhan tersebut kembali memperbaiki gedung pendidikan dan sarana ibadah di tiga kabupaten dan kota di Jatim.

“Pelindo III menyerahkan bantuan melalui Program Bina Lingkungan untuk wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, yakni pada Kota dan Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Pasuruan”, kata Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heli Yanto pada penyerahan bantuan tersebut di Gedung Sabha bina Praja, Probolinggo, Rabu (26/8).

Hadir pula Wali Kota Probolinggo Rukmini.

Toto Heli Yanto menjelaskan bahwa pada tiga kota/ kabupaten tersebut ada 18 obyek bantuan dengan nilai total sebesar Rp 292 juta.

“Permohonan dari para penerima bantuan hari ini telah lulus verifikasi yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, mulai dari seleksi administrasi, survei lapangan, dan analisa”, jelasnya.

Guna memastikan bantuan perusahaan negera tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, Toto Heli Yanto mengingatkan agar panitia penerima bantuan segera menggunakan bantuan sesuai pengajuan dan peruntukkannya.

Bantuan juga diterima secara utuh tanpa potongan sedikit pun karena disalurkan dengan cara ditransfer via bank langsung ke rekening penerima hibah tersebut. Teknis penyaluran bantuan yang transparan sebagai wujud konsistensi mejalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Q ma

Bekali Karyawan Pensiun untuk Jadi Pengusaha Masa pensiun selama ini menjadi momok bagi seluruh karyawan, karena saat itu mereka sudak tidak memiliki penghasilan dan hanya diam dirumah. Kondisi inilah yang menjadi perhatian perusahaan PT HM Sampoerna yang berharap para karyawannya masih bisa produktif di masa tua dengan menjadi pengusaha.

Dari kanan Keisnu bu Eni ketika memperlihatkan hasil karyanya tas dari barang barang bekas, berkat pelatihan HM Sampoerna.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan rokok itu adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada seluruh karyawan, sehingga saat memasuki pensiun para karyawan tidak sampai terbengkalai karena mengaggur. “ Kita beri mereka beebagai pelatihan kerampilan sehingga nantinya bisa mengembangkan dirinya untuk

menjadi wiraushawan yang sukaes.” ungkap Taruli Aritonang saat dijumpai disela sela halal bi halal di RM Ria Galeria Rabu (26/8) kemarin.

Lebih jauh dikatakan bahwa model PPK yakni Pusat Pelatihan dan Kewirausahaan yang didirikan oleh perusahaan ini sangat sukses, hal ini bisa dibuktikan dari hasilnya yang

sudah mencetak ribuan wirausahawan baik dari kalangan HM Sampoeena sendiri maupun dari iluar. Dari luar dimaksudkan adalah orang di luar karyawan HM Sampoerna yang mengikuti pelatihan dan sukaes.

Untuk mensukseskan ini sebagian menggunakqn dana Corporrate Social Responcibility (CSR) yang selalu meningkat setiap tahunnya.Dana CSR ini dimanfaatkan bagi hal yang bermanfaat seperti , pendidikan,ekonomi, pemberdayaan perempuan dan kewira usahaan.

Salah satu peserta pelatihan yang kini berhasil menjadi pen-

gusaha adalah Krisnu atau yang akrab disapa Ibu Eni. Sebelumnya ia adalah ibu rumah tangga hanya memiliki keahlian memasak dan menyulam saat pekerjaan ruumahnya selesai. Namun setelah lia mengikuti pelatihan kewirausahaan kini ia menjelma menjadi seorang wanita penguaaha yang tangguh bahkan biasa dikatakan telah memberikan sumbangan yang besar terthasdp pemeintah karena mempunyai ratusan pegawai yang membantunya merangkai barang bekas yang disulapnya jadi barang barang bergengai seperti tas, dompet dan lain sebagainya. Q dre

MALANG RAYA

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Terlalu Hati-hati, Serapan Anggaran Baru 57 Persen Malang, Bhirawa Serapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, terbilang rendah. Karena hingga memasuki Bulan Agustus, serapannya baru mencapai 57,8, persen dari total anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun.

Sekkota Malang Cipto Wiyono, kepada Bhirawa, disela-sela Apel peringatan HUT Pramuka di balaikota Rabu (26/8) kemarin mengatakan realita serapan anggaran pada tahun ini lebih besar dibanding pada tahun sebelumnya pada bulan yang sama.

“Tahun lalu di Bulan Agustus, serapan Anggaran hanya mencapai kisaran 30 sampai 40 persen saja. Makanya kami optimis serapan anggaran bisa mencapai seratus persen di bulan Desember nanti”terang Cipto Wiyono.

Pihaknya lebih jauh mengutarakan, peningkatan serapan yang dialami oleh Pemkot Malang, itu, menunjukan adanya peningkatan kinerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kota Malang. Jadi kalau selkarang baru 57,8 persen, itu merupakan peningkatan prestasi yang bagus. Karena masih ada setidaknya tiga bukan kedepan semua proyek yang sedang dikerjakan sudah tuntas.

“Kalau proyeknya sudah selesai, maka pencairan akan dilakukan, dengan begitu maka, anggaran juga akan cair lebih banyak,”tuturnya.Q mut

Kemenag Batu Kekurangan Penghulu Kepala KUA Merangkap Jabatan Di Kota Batu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga merangkap sebagai penghulu. Hal ini akibat Kota Batu masih kekurangan penghulu. Saat ini jumlah penghulu di Kementrian Agama (Kemenag) Kota Batu baru dua orang. Kondisi ini mendesak Kemenag Kota Batu untuk membuka pendaftaran calon penghulu lagi.

Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kemenag Kota Batu Mohammad Rosyad menjelaskan, saat ini Kepala KUA ada tiga orang, dan penghulunya ada dua orang.

“Ketika ada warga yang nikahnya bersamaan. Misalkan ada 10 pasangan nikah dalam satu KUA, maka Kepala KUA biasanya minta bantuan kepada petugas pencatat nikah yang sudah ditunjuk KUA,” ujar Rosyad, Rabu (26/8).

Menurut dia, prosesi pernikahan yang ada di masyarakat sudah ditentukan waktunya.

Misalkan orang tua mempelai perempuan minta prosesi nikah pukul 09.00, maka penghulunya harus sudah datang

pukul 08.30.

“Kita pernah menunggu 1,5 jam dirumah mempelai perempuan. Gara-garanya acara pengajiannya terlalu lama. Sedianya acara nikah harus dimulai pukul 09.00. Ternyata ceramahnya lebih lama. Akibatnya acara nikah diundur 1.5 jam karena pihak keluarga ingin waktu yang tepat untuk acara pernikahan,” jelas Rosyad.

Yang perlu diketahui masyarakat, bahwa acara pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA tidak dipunggut biaya alias gratis. Sebaliknya apabila pernikahannya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Maka ada biaya pernikahan sebesar Rp600 ribu.

Uangnya harus dibayar lewat

bank yang ditunjuk pemerintah.

Namun Rosyad juga menegaskan bahwa uang yang dibayar tersebut bukan untuk pribadi. Apalagi Kemenag Kota Batu dipilih Irjend Kemenag RI, sebagai pilot project zona integritas bebas korupsi. “Salah satu indikator kesuksesannya adalah, ketertiban pegawai Kemenag Kota Batu dalam mengelola anggaran dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Dan artinya, lanjut Rosyad, penghulu maupun Kepala KUA di Kota Batu tidak pernah menerima uang dari masyarakat yang dinikahkan. Bahkan ada kepala KUA yang menolak dan makan kue pemberian masyarakat yang menggelar hajatan pernikahan.

Terpisah, Kepala KUA Kecamatan Batu, Arif Syaifuddin menyatakan, untuk Kecamatan Batu, kalau dirata-rata jumlah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Batu sebanyak 10-15 pasang per bulannya.

Hutan Lindung di Gunung Kawi Beruntun Terbakar Kabupaten Malang, Bhirawa Hutan lindung milik Perhutani di wilayah Gunung Kawi yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, yang terbakar sejak 20 Agustus-21 Agustus 2015, telah menghanguskan 150 hektar hutan.

Meski hanya sehari di hutang lindung tersebut terbakar, namun tergolong besar.

Sebab, kobaran api sampai bisa dilihat dari wilayah Kota Malang. Kobaran api memanjang seperti lava pijar dari gunung berapi. Sementara, api mulai mengecil pada hari Sabtu (22/8) dan Minggu (23/8).

Dan saat ini bubungan asap bercampur kabut masih bisa dilihat dari kejauhan.

Menurut, Wakil Administrasi Perhutani Wilayah Malang Barat Dadan Hamdan, Rabu (26/8), kepada wartawan, secara administratif, hutan milik Perhutani yang terbakar berada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, serta daerah Batutulis,yang juga masuk wilayah KecamatanWagir. Sementara, lokasi kebakaran berjarak sekitar 5 kilometer (km) dari permukiman penduduk.

“Namun, kebakaran tidak sampai mengganggu kehidupan dan aktivitas warga di lereng gunung setinggi 2.551 meter dari permukaan laut,” jelasnya.

Diterangkan, untuk pemadaman api Perhutani telah melibatkan 20 orang gabungan dari personel Perhutani, masyarakat, dan pencinta alam. Pemadaman dilakukan menggunakan alat seadanya.

Pemadaman api dilakukan dengan teknik gepyok, yakni memukuli api dengan kayu dan alat-alat lainnya. Lokasi yang jauh, medan yang bertebing, dan kencangnya angin menyulitkan pemadaman.

“Penyebab kebakaran diduga berasal dari aktivitas berburuan liar. Karena pemburu sengaja membakar semaksemak untuk menggiring hewan buruan, tapi api tidak dipadamkan dengan sempurna,” tutur Dadan.Q cyn

Kader PDIP Galang Dana untuk Dewanti – Masrifah Kabupaten Malang, Bhirawa Pengurus dan kader PDIP melakukan penggalangan dana untuk pemenangan pasangan nomor urut 2 Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi. Penggalangan dana juga akan dilakukan oleh tim relawan.

Dalam penggalangan dana yang digelar saat launching nomor urut 2 di kantor DPC Kab Malang, Rabu (26/8), pengurus PAC, Ranting dan kader mengumpulkan dana Rp 2.979.500. Dana tersebut kemudian diserahkan kepada Dewanti Rumpoko dan DPC PDIP sebagai bentuk loyalitas kader dan dukungan pemenangan Dewanti - Masrifah.

“Kita ingin Dewanti - Masrifah menang walaupun harus berhadapan dengan incumbent. Makanya kami akan terus menggalang dana dari kader maupun masyarakat untuk membiayai pemenangan Dewanti - Masrifah,” ungkap Endik pengurus PAC Tirtoyudo.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ngowos, kader PDIP dari Kota Batu.

Dikatakan, kader PDIP se Malang Raya akan urunan untuk kemenangan pasangan Malang Anyar, sebutan pasangan calon Dewanti - Masrifah.

Sementara itu Bambang, salah satu anggota relawan Semut Merah, mengatakan siap menggalang dana dari seluruh lapisan masyarakat untuk membiayai pemenangan Dewanti - Masrifah.

“Perubahan itu perlu, makanya kita semua bersama rakyat akan mewujudkan perubahan di kab Malang,” tegasnya.Q sup

supriyanto/bhirawa

Relawan dan kader bergotong royong menggalang dana untuk pembiayaan pemenangan paslon nomor urut 2 Dewanti - Masrifah.

9

anas bachtiar/bhirawa

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk menghindari pergaulan bebas, membuat pengajuan pernikahan di Kota Batu cukup tinggi Ada pula di bulan tertentu tidak ada acara pernikahan.

Sementara, untuk ketersediaan buku nikah, Arief menjamin masih banyak. Bahkan stok yang ada masih cukup untuk tiga tahun kedepan.

Sedangkan untuk jumlah pernikahan dini, dimana usia per-

nikahan kurang dari 18 tahun, jumlahnya tidak banyak.

“Paling hanya 1-2 pasang calon pengantin saja. Saat ini masyarakat semakin sadar.

Pernikahan dibawah umur sangat beresiko untuk kelangsungan rumah tangga anaknya,” pungkas Arief. Q nas

Nomor Urut Madep Manteb dan Malang Anyar Sesuai Harapan

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhamamad Anton saat menyerahkan penghargaan kepada anggota pramuka yang berprestasi.

Pramuka Bentengi Generasi Muda Malang, Bhirawa Gerakan Pramuka, harus terus digalakkan. Pasalnya organisasi ini mampu membentengi generasi muda dari pengaruh negatif. Untuk itu Pemkot Malang, akan terus mendorong agar kegiatan ini, dikembangkan di lembaga pendidikan.

Wali Kota Malang, Muhamamad usai memimpin upacara Hari Pramuka di Balaikota Malang, Rabu, 26/8 kemarin, mengutarakan dampak positif dari gerakan Pramuka sangat masif.

“Pengaruhnya pada generasi muda sangat luar biasa, mereka mampu menunjukan kreatifitasnya melalui satuan karya,” ujar Abah Anton. Selain menyiapkan generasi muda yang tangguh, Pramuka juga menjunjung tinggi rasa nasionalisme kebangsaan. Yang belakangan ini mulai luntur.

“Semangat kebangsaan dari nilai-nilai Pramuka terus menggelora. Itulah sebabnya,

Pramuka merupakan sarana yang efektif dan efesien, pembinaan generasi muda,”tukas Abah Anton.

Sementara itu, peringatan Hari Pramuka di Kota Malang, dengan tema “Pramuka Garda Terdepan Pelaku Perubahan dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda”.

Tema ini diharapkan dapat memotivasi semangat dan mempercepat kemandirian gerakan Pramuka untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa yang handal dan lebih baik pada masa depan. Abah Anton, menambahkan, dalam sambutannya bahwa Pramuka harus dapat mengikuti perkembangann kaum muda, tidak berkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini.

“Tantangan bagi para Pembina Pramuka masa kini, yang harus selalu kreatif dalam membina peserta didik gugus

depan sehingga bangga menjadikan Pramuka, moderen dan tidak ketinggalan zaman,”imbuhnya.

Menurut Abah, para pelatih hendaknya dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidik yang relavan dengan zamannya tanpa melupakan perinsip dasar dan metode kepramukaan.

“Metode Pramuka seperti membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan dan mem bekali keterampilan yang kelak menjadi bekal hidup serta akan melengkapi pendidikan informal yang di peroleh anak-anak dalam keluarga, dan di sekolah,”tambah Abah Anton. Apalagi peranan gerakan Pramuka berpeluang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia khususnya kaum muda yang berkarakter kelak mampu menjadi Bangsa Indonesia yang lebih baik. Q mut

Kabupaten Malang, Bhirawa Pasangan Rendra Kresna - H Sanusi (Madep Manteb) dan pasangan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi (Malang Anyar) akhirnya keturutan memperoleh nomor urut yang diinginkan.

Dalam pengundian nomor urutan pasangan calon, urutan pengambilan didasarkan pada nomor seri uang Rp 20 ribuan yang diserahkan.

Pasangan H Rendra Kresna - H Sanusi menggunakan seri nomor TG0833985 berhak mengambil terlebih dahulu. Kemudian disusul pasangan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi dengan seri nomor 2DR998507. Pasangan Malang Anyar ini memilih nomor sesuai identitas plat nomor kendaraannya yaitu 507. Dan urutan terakhir adalah pasangan Nurcholis M Mufidz yang menyerahkan seri nomor DG0490002.

Setelah pengundian, ternyata ketiganya memperoleh nomor urut pasangan sesuai urutan pengambilan. Pasangan Rendra - Sanusi memperoleh nomor urut 1, kemudian Dewanti - Masrifah 2 dan Nurcholis - Mufidz 3. Atas hasil undian ini, Rendra mengaku sangat senang, karena nomor urut 1 itu gampang diingat.

“Tentu senang karena nomor urut 1 itu gampang diingat. Satu itu yang pertama dan juara 1 itu pemenang,” kata Rendra dengan senyum lepas.

Sementara itu Dewanti juga tak kalah senangnya.

Dia mengaku sejak awal memang mengidam-idamkan nomor urut 2. Nomor urut ini juga sama dengan nomor seri uang yang diserahkan. “Nomor serinya kan dimulai dari nomor 2, sedangkan 3 digit terakhir 507 sesuai nomor kendaraan saya dan suami,” tutur Dewanti.

Sejak awal dia memang tidak menyiapkan nomor seri yang digitnya tinggi, tapi mencari nomor yang menjadi identitas keluarga, yaitu 507.

Usai menggelar pengundian nomor urut, KPU menggelar penandatanganan kampanye damai.

Seluruh paslon membubuhkan tanda tangan kesepakatan kampanye damai diketahui Forpimda kab Malang, Kapolres Batu, KPU dan Panwas.

Setelah itu masing-masing diminta untuk berorasi.

Rendra nampak kurang bersemangat, sementara Dewanti memberikan pidato dengan lantang, sedangkan Nurcholis lebih banyak melucu. Q cyn. sup

supriyanto/bhirawa

Ketiga pasangan calon saat menunjukkan nomor urut hasil pengundian KPU Kabupaten Malang.

Tanggap Layanan, Dishubkominfo Gelar Pertemuan Operator ULPIM Untuk memaksimalkan tanggap pelayanan pengaduan masyarakat di Kota Blitar, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Blitar berikan bekal kepada seluruh operator Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar, Rabu (26/8) kemarin.

Kabid Kominfo Dishubkominfo Kota Blitar, Mujianto, S.Sos, MSi, mengatakan Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) adalah sebuah unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar sebagai sub-sistem dari Komisi Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Blitar. Layanan ini secara khusus diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan berupa masukan, kritik, saran dan informasi dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju pemerintahan yang lebih baik.

“Masyarakat yang memiliki keluhan, kritikan, saran serta informasi bisa langsung disampaikan kepada kami,” kata Mujianto, SSos, Msi.

Sekaligus juga, lanjut Mujianto memberikan informasi yang diperlukan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum agar terwujud keseimbangan arus informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Blitar sehingga terjadi mekanisme check and ballance secara efektif, seimbang dan proporsional di dalam pemberian layanan publik dalam koridor penerapan otonomi daerah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif menuju good governance.

“Masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada kami melalui web kami di www.ulpim.blitarkota.go.id atau di sms ke nomor 085608568689 yang akan kami terima dan

tindaklanjuti informasi tersebut,” ujarnya.

Bahkan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan, pihaknya melaksanakan Pertemuan Operator Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar kepada semua operator dengan Narasumber Plt. Sekrertaris Daerah Kota Blitar, Drs. Rudy Wijonarko, M.Si, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Hardiyanto, SH serta Kabid Kominfo Dishubkominfo Kota Blitar, Mujianto, S.Sos, MSi. Sementara Plt. Sekrertaris Daerah Kota Blitar, Drs. Rudy

Wijonarko, M.Si, menjelaskan sejalan dengan UU No. 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 24/ 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi.

Sehingga Pemerintah Kota Blitar sebagai Lembaga Pelayan Publik juga berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan petugas yang

hartono/bhirawa

Plt Sekretaris Daerah Kota Blitar Drs Rudy Wijonarko, MSi saat membuka acara dan memberikan materi pada pertemuan Operator Layanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar, Rabu (26/8) kemarin.

berkompeten dalam pengelolaan pengaduan.

“Bahkan sebelum adanya UU tersebut, kami sudah memiliki Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM) yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota No. 67/2004 tentang Sistem Pembangunan Yang Bersifat Partisipatif dan secara nyata telah berfungsi dalam memberikan informasi dan mengelola pengaduan masyarakat,” kata Drs Rudy Wijonarko, MSi. Selain itu pihaknya juga berharap pelayanan ini bisa segera merespon keluhan, saran, kritikan dan informasi yang disampaikan masyarakat untuk segera disampaikan kepada SKPD terkait. Karena organisasi seperti ULPIM ini memiliki peran strategis.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, masing-masing operator akan lebih siap dan tanggap lagi dengan adanya informasi yang diterima, selain itu masyarakt kami himbau juga bisa memanfaatkan pelayanan ini karena mudah dan cepat untuk kebaikan Kota Blitar,” imbuhnya. Q htn.adv

OLAHRAGA

10

Kamis Pon 27 AGUSTUS 2015

Sepak Takraw Piala Wali Kota Surabaya

LINTASAN

Bintang Iklan Sirup Perkuat Surabaya

PSMS Medan Tekat Kalahkan Kwarta Medan, Bhirawa Skuad PSMS Medan bertekad memetik poin penuh atas PS Kwarta dalam lanjutan Piala Kemerdekaan grup A di Stadion Teladan Medan, Rabu (27/8) untuk mengamankan langkah ke babak delapan besar.

"Setelah hanya bermain imbang lawan Lampung FC dan Kalteng putra, anak-anak semakin termotivasi untuk menang. Bukan karena lawannya Kwarta, tapi karena kita mau lolos ke babak selanjutnya," kata Pelatih PSMS Suharto di Medan, Rabu.

Menghadapi PS Kwarta yang merupakan kontestan Liga Nusantara dari Sumut, Suharto tidak mau anggap remeh karena Kwarta juga diperkuat pemainpemain yang berkualitas.

"Kita tetap dengan style PSMS yang sudah dibentuk, sepak bola menyerang dan pressure tinggi. Tidak ada pengawalan khusus buat lawan. Kita mau menang dan lolos sebagai pemuncak di klasemen," katanya.

Sementara itu PS Kwarta sendiri juga tidak mau kalah dan bertekad bisa memetik poin penuh dari PSMS. "Anak-anak semakin termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Karena mereka juga ingin membuktikan kualitasnya di lapangan," kata asisten pelatih PS Kwarta Slamet Riyadi.Q ant

Papua Barat Siapkan 12 Atlet Kualifikasi PON Manokwari, Bhirawa Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Possi) Provinsi Papua Barat menyiapkan sebanyak 12 atlet menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) pada September 2015 di Jawa Barat.

Ketua Possi Provinsi Papua Barat Harold Sarundairan di Manokwari, Rabu, mengatakan 12 atlet selam itu akan bertanding pada kelas M Course dan Fin Swimming 10.000 meter babak kualifikasi tersebut.

Dia menyampaikan, atlet selam yang akan diturunkan pada babak kualifikasi PON itu sebelumnya pernah diturunkan pada kejuaraan nasional (Kejurnas) selam di Manado, Sulawesi Utara.

Dalam Kejurnas tersebut, tim Provinsi Papua Barat meraih dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu dari semua cabang yang dilombakan.

Oleh karena itu, tim selam Provinsi Papua Barat sudah siap untuk menghadapi babak kualifikasi PON yang dijadwalkan 20-28 September mendatang.

Q ant

Surabaya, Bhirawa Kejuaraan Sepak Takraw Piala Wali Kota yang digelar di Lapangan Indoor Dinas Pendidikan Jatim, kali ini tampak berbeda.

Karena ada salah satu pemain yang menjadi sorotan, yakni Yunita Indah Anggraeni yang memperkuat tim Surabaya.

Maklum saja, wajah pelajar SMP 49 sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia, karena sering muncul dalam iklan sirup. Dalam iklan tersebut putri pasangan DzarkasihSulihariyati itu berperan sebagai seorang anak perempuan yang hobi bermain sepak takraw.

Sayangnya sang ayah melarangnya karena olahraga itu tidak cocok dimainkan anak perempuan. Tapi setelah melihat kegigihannya, akhirnya

sangat ayah memainkan anak perempuan itu dan berhasil menang melawan tim lakilaki.

Saat ditemui di lapangan, Yunita Indah Anggraeni mengaku bangga bisa berperan di iklan tersebut, apalagi sejak kelas 4 SD ia sudah rajin berlatih sepak takraw. "Senang sekali, karena baru pertamakali sepak takraw dijadikan iklan," kata pelajar berwajah manis itu, Rabu (26/8).

Ia juga mengaku terkejut saat

wawan triyanto/bhirawa

Bintang iklan Sirup, Yunita Indah Anggraeni turun membela tim Surabaya.

tim kreatif iklan itu memilihnya untuk menjadi bintang utama.

"Pertimbangannya saya berani salto dan punya teknik sepak takraw, tapi dalamn iklan itu saya juga dibantu tim kreatif lainnya," kata pelajar yang bercita-cita ingin menjadi ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan alam itu.

Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI), Dr Saiful Rachman mengaku bangga ada atlet takraw yang bisa menjadi binang iklan. Ini juga sekaligus mempromosikan olahraga ini ke seluruh Indonesia. "Saya berharap semakin banyak anak-anak yang gemar bermain sepak takraw," katanya saat ditemui di lokasi pertandingan.

Sementara itu salah satu

panitia pertandingan, Mochtar melihat persaingan sepak takraw di Jatim semakin ketat, karena hampir seluruh daerah sudah mulai melakukan pembinaan. "Sulit diprediksi siapa yang tampil juara, karena seluruh tim memiliki kemampuan yang hampir sama," katanya.

Pada pertandingan yang digelar 26-27 Agustus itu, diikuti oleh Pacitan, Surabaya (2 tim), Kabupaten Pasuruan, Kabupaten, Probolinggo, Tuban, Kota Malang, Tulungagung, Trenggalek, Kabupaten Blitar, Lumajang, Bangkalan, Lumajang dan Bojonegoro. Sedangkan di kelompok putri diikuti oleh , Surabaya (2 tim), Trenggalek dan Kabupaten Blitar. Q wwn

Atlet Sulsel Terancam Gagal Tampil di PON Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Sulawesi Selatan mengakui dua atlet yang awalnya lolos peringkat PON terancam gagal setelah tampil kurang maksimal di kejuaraan nasional Piala Kapolri 20-24 Agustus 2015.

"Atlet yang sebelumnya kita yakini lolos yakni Satriani (kelas 45kg putri) serta Aditya Wahyudi (kelas 60kg) ternyata tampil kurang maksimal di Piala Kapolri sehingga membuat peringkatnya menurun," jelas Ketua Bidang Kepelatihan PJSI Sulsel, Karya Juzaib di Makassar, Rabu.

Ia menjelaskan, untuk memastikan keduanya bisa memperkuat Sulsel maka diwajibkan masuk semifinal di Piala Wismoyo yang merupakan kesempatan terakhir setiap atlet untuk mengumpulkan poin sebagai syarat lolos ke PON pada Desember 2015.

Jika ternyata kedua atlet kembali gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya maka tentu akan tergesar oleh atlet daerah lain.

Kondisi ini membuat Sulsel harus kembali mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi Wismoyo Cup 2015.

Menurut dia, jika dua atlet

tersebut posisinya terancam namun tidak demikian dengan pejudo senior Fanny Pie yang tetap konsisten di kelas 78kg putri.

"Fanny Pie untuk saat ini masih tetap aman karena sudah berada di rangking tiga besar. Namun untuk dua atlet yang lain masih harus berupaya membuktikan jika memang bisa memperkuat Sulsel di PON 2016," katanya.

Sementara untuk atlet lain yang justru meraih medali di Piala Kapolri 2015, yakni Sofyan (medali perak kelas 81kg putra), Nada Gita (perunggu di kelas 52kg putri), Yahya Lambe (perunggu dikelas 66kg). ketiga tetap menjaga persaingan untuk lolos.

Khusus pencapaian Sofyan yang meraih medali perak di Piala Kapolri 2015, dirinya mengakui cukup istimewa. Sebab atlet yang bersangkutan sejak awal tidak terlalu diunggulkan. Meski minim pengalaman dan prestasi di kejurnas namun justru tampil maksimal di Piala Kapolri 2015.

Sementara untuk Nada Gita, kata dia, meski statusnya tampil di junior namun tidak menutup kemungkinan bisa lolos PON. Apalagi Nada Gita juga punya pengalaman bermain di kelas senior dalam beberapa kesempatan.Q ant

PJSI Sulsel akui dua atlet yang awalnya lolos peringkat PON terancam gagal setelah tampil kurang maksimal di kejuaraan nasional Piala Kapolri.

PABBSI Sumut Siapkan 21 Atlet Hadapi Pra Pon

PABBSI Sumut siapkan 21 atlet untuk hadapi Prakualifikasi Pra PON. Medan, Bhirawa Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Sumatera Utara menyiapkan 21 atlet untuk menghadapi Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) pada 26 September-7 Oktober 2015 di Bandung, Jawa Barat.

Sekretaris umum PABBSI Sumut Syafaruddin Lubis di Medan, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pelatda berjalan hingga menjelang Pra PON

yang terdiri dari beberapa daerah seperti Medan, Binjai, Sergai, Tebing Tinggi serta Asahan.

Untuk atlet keseluruhan berjumlah 21 orang, masing masing angkat berat (7 putra) dan (1 putri), angkat besi (2 putri), (3 putra), serta binaraga (8 orang).

Atlet angkat berat dan angkat besi latihan dipusatkan di gedung PABBSI jalan Masjid Helvetia, sedangkan binaraga yang sebagian besar merupakan pegawai, diberi leluasa menjalani latihan

di pengcabnya masing-masing.

Meski demikian, persiapan menjelang Pra PON tersebut diakui Syafaruddin terbentur sejumlah kendala yang tidak lain adalah minimnya anggaran dana.

Kalau dari segi kendala pastinya sama dengan cabor lain di mana bantuan dari pemerintah ke Koni Sumut sangat minim. Sementara KONI memasang target Pabbsi dapat meraih prestasi baik dari PON sebelumnya. Begitupun, kita tidak mau itu menjadi alasan, pastinya kita harus optimis dengan persiapan yang ada saat ini," katanya.

Terkait kendala yang dialami tersebut, ia menambahkan bersama pengurus PABBSI Sumut sedang gencar mencari donatur yang mau bekerja sama untuk membantu permasalahan anggaran. Terbukti, saat ini PDAM sudah memberi persetujuan untuk membantu persiapan PABSSI Sumut menuju Pra PON dan PON nantinya.

"Kemarin kita sudah audiensi ke PDAM Tirtanadi. Mereka mau ikut berpartisipasi, hanya saja perkara besar kecilnya kita tidak tahu. Bahkan, usai Pra PON nanti, kami akan mencari produk untuk menjadi bapak angkat, namun pengurus sifatnya hanya mencari dan mengontrol saja, selebihnya untuk reward prestasi, itu urusan atlet dengan produk tersebut," katanya.Q ant

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO Jl. Cendrawasih No 32 Situbondo 68311? 0338-671246

PENGUMUMAN Nomor : 308/KPU.Sit/014.329894/VIII/2015 PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-014.329894/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, dengan ini diumumkan bahwa Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Situbondo Tahun 2015 adalah :

Sulsel Fokus Pembinaan Usia Dini Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan fokus melakukan pembinaan usia dini untuk dipersiapkan menjadi tim pelapis untuk mengikuti bebagai kejuaraan nasional kedepan.

Pelatih Renang Indah Sulsel, Selvy Melowa di Makassar, Rabu, mengatakan untuk pembinaan atlet saat ini memang memulai lagi dari awal setelah beberapa atlet senior termasuk dirinya memutuskan mundur sebagai atlet.

"Untuk pembinaan renang indah memang benar-benar memulai dari nol. Kami berupaya kembali membuat cabang renang indah Sulsel menjadi olahraga andalan di kejurnas khususnya ajang PON yang salah satunya mendidik atlet usia dini ," katanya.

Mantan peraih medali emas pada tiga pelaksanaan PON

sebelumnya itu menjelaskan, potensi atlet yang dimiliki Sulsel pada dasarnya cukup bersaing.

Hanya saja, kata dia, tentu butuh kerja keras dan komitmen untuk bisa membuatnya bersaing dan berprestasi.

"Kita bina sejak usia dini bahkan dari umur enam tahun, hasilnya akan kelihatan dua sampai tiga tahun kedepan.

Sekaligus dijadikan pelapis bagi atlet Pra PON." terangnya.

Ketua Harian PRSI Sulsel, Abdul Muin, menyatakan pihaknya memang telah menunjuk Selvi Melowa sebagai pelatih tim renang indah Sulsel menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015.

Keterlibatan mantan atlet peraih emas PON Riau 2012 itu diharapkan bisa mengangkat prestasi renang indah yang memang mulai mengalami penurunan prestasi.

"Selvi sebagai atlet memang

memiliki banyak prestasi. Mudah-mudahan saat dipercaya sebagai pelatih juga bisa menularkan kemampuannya itu agar bisa lolos dan berprestasi di PON XIX Jawa Barat 2016," ujarnya.

Mengenai potensi atlet renang indah Sulsel bisa kembali mengukir prestasi di PON 2016, kata dia, memang cukup sulit.

Apalagi komposisi atlet yang saat ini dipersiapkan memang pada umumnya merupakan atlet baru.

Melihat kondisi itu maka pihaknya tidak terlalu berharap bisa meraih hasil maksimal pada cabang renang indah di PON 2016.

"Namun jika atlet itu dipertahankan dan fokus dalam pembinaan maka tentu lebih siap saat PON 2020. Kami pada dasarnya berharap seluruh atlet yang diturunkan bisa memberikan prestasi maksimal," ucapnya.Q ant

Demikian untuk menjadikan maklum.

Situbondo, 26 Agustus 2015 Ketua, JOEDO FADJAR RIAWAN

11

SAMBUNGAN

Kamis Pon, 27 AGUSTUS 2015

Pengisian 3 Jabatan Eselon II Pemprov Belum Jelas l Sambungan hal 1

Surabaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro.

Per 1 Juni, posisi Kadisnakertransduk yang sebelumnya dijabat Dr Edy Purwinarto diisi oleh Drs Sukardo MSi yang sehari-hari menjabat Asisten IV Setdaprov Jatim. “Pak Edy Purwinarto masuk masa pensiun. Khusus posisi ini, Pak Sukardo sekarang intens berkomunikasi menghadapi penetapan upah minimum kabupaten/kota 2016 yang sudah mulai dibahas,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (26/8).

Sedangkan, Kepala Bakorwil Bojonegoro Jogy Hendryadi juga resmi per 1 Juli memasuki masa pensiun sehingga diisi Plt Dedy Ferdinand. Nantinya, lanjut dia, pelantikan akan dilakukan bersamaan dengan sejumlah posisi lain yang juga ditinggalkan pejabatnya pensiun, salah satunya Wakil Direktur Umum RSU dr Soetomo Pungky Hendriastjarjo.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, pembenahan yang harus dilakukan RSU dr Soetomo itu terkait sistem yang harus satu.

Di antaranya sistem di Graha Amerta jangan sampai mempunyai sistem sendiri. “Harus dibenahi melalui informasi teknologi sehingga kalau sudah matang maka baru akan dilantik,” ucapnya.

Posisi direktur utama di rumah sakit terlengkap se-Indonesia Timur tersebut saat ini dijabat oleh seorang Plt, yakni dr Harsono yang sehari-harinya bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut menggantikan dr Dodo Anondo sebagai orang nomor satu di RSU dr Soetomo per 1 Juli 2015 setelah memasuki masa pensiun.

Dijelaskan Pakde Karwo, posisi yang ditinggalkan Dodo Anondo akan diisi oleh pejabat eselon II dan pelantikan akan dilakukan usai pembenahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. “Setelah dilakukan pengisian itu, nanti akan ada jabatan yang kosong. Nah yang kosong itulah nanti yang akan dilelang,” tandasnya. n iib

Siap Bantu Polri Amankan Pilkada Serentak l Sambungan hal 1

tim secara umum termasuk wilayah kondusif menjelang perhelatan Pilkada serentak.

Meski demikian, ia tetap meminta agar prajurit tidak lengah dan selalu waspada dengan aktivitas masyarakat yang dinamis menjelang Pilkada. Pihaknya juga meminta masyarakat waspada dan peduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga konflik yang mungkin terjadi dapat dicegah.

Dalam kesempatan itu Mayjen TNI Sumardi juga menargetkan mampu menyerap beras Bulog hingga 500 ribu ton hingga akhir September nanti. Serapan ini, diperuntukkan bagi prajurit dibawah jajaran Kodam V Brawijaya.

“Kita targetkan pada akhir September nanti mampu menyerap beras Bulog sebanyak 500 ribu ton,” katanya.

Jenderal bintang dua ini yakin menyerap beras Bulog hingga 500 ribu ton di penghujung September, karena berdasarkan laporan, hingga Senin (24/8) kemarin, jajarannya sudah mampu menyerap 50 persen dari target. Bahkan pada Selasa (25/8), jajarannya sudah menyerap beras Bulog sebanyak 236 ribu ton atau 50 persen lebih.

Untuk itu, orang nomor satu di jajaran Kodam V Brawijaya ini, memerintah kepada seluruh Komandan Kodim dan Korem, agar mengumpulkan para pengusaha beras dan tengkulak untuk diberi imbauan agar mau menjual sekitar 50 persen berasnya ke Bulog sesuai harga pasaran.

“Kita sudah perintahkan para Dandim dan Danrem agar mengundang para pengusaha dan tengkulak beras untuk diberi pengarahan agar mau menjual 50 persen berasnya ke Bulog dengan harga pasaran,” pungkasnya. n dar

ramadlan/bhirawa

Hadrah meramaikan peringatan Haul ke-44 KH Wahab Hasbullah, Rabu (26/8) kemarin.

Hadrah ISHARI di Haul KH Wahab Hasbullah ke-44 l Sambungan hal 1

hab, salah satu putera pendiri NU ini.

Gus Hasib biasa dipanggil, menambahkan ISHARI didirikan oleh Mbah Wahab untuk mengakomodir kesenian umat muslim, yakni hadrah dari beberapa daerah di antaranya Bangil dan Pasuruan. Diceritakannya, bahwa semasa hidup, Kiai Wahab sangat senang hadrah. “Bahkan kalau sedang tidak ada kegiatan, tangan beliau terlihat memukul-mukul tangan, seperti isyarat memukul terbang hadrah sambil melagukan bacaan salawat,”tandasnya.

Hadrah ISHARI merupakan seni dengan bacaan salawat, lagu, gerakan roddat, pukulan rebana, dan bunyian keplok tangan. Seni hadrah ini terlihat sangat indah ditampilkan bersama ribuan jamaah yang lengkap memakai seragam.

Sedangkan beberapa orang bertugas memukul alat musik terbang berada di atas panggung.

Gus Hasib menambahkan, bahwa kesenian hadrah yang tergabung dalam ISHARI didirikan salah satunya untuk menandingi kesenian PKI, Lekra waktu itu. “ Mbah Wahab kemudian menyampaikan ke Presiden Soekarno kala itu dan presiden setuju. Akhirnya hadrah itu diberi nama ISHARI ini,”pungkas KH Hasib Wahab yang kini masuk salah satu Ketua PBNU hasil muktamar ke-33 Jombang. n rur

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Tiga Partai Koalisi Majapahit l Sambungan hal 1

Kuasa Hukum KPU Surabaya kepada Bhirawa, Rabu (26/8).

Dijelaskan Chandra, meskipun gugatan tiga partai, yakni DPC Gerindra Surabaya, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya, dan DPD Partai Golkar Surabaya ditolak, Ketua PTUN Jakarta memberikan waktu 14 hari, apabila ada perlawanan atau penggugat tidak terima dengan penolakan gugatan mereka.

“Atas hal ini (tidak diterimanya gugatan, red), diberikan waktu 14 hari apabila ada perlawanan dari penggugat,” ujar Chandra.

Sebelumnya, gugatan diajukan oleh DPC Gerindra Surabaya, DPC PPP Surabaya, dan DPD Partai Golkar Surabaya, tiga partai Koalisi Majapahit.

Adapun pihak tergugatnya adalah Ketua KPU RI (tergugat I), Ketua Bawaslu RI (tergugat II), dan Ketua KPU Surabaya (tergugat III).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor register 170/G/2015/PTUN-JKT dan sidang perdananya digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (25/8) lalu. Adapun tiga poin objek gugatan diajukan tiga partai penggugat, yakni terkait Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0213/Bawaslu/VIII/2015, SK Ketua KPU RI Nomor: 449/ KPU/VIII/2015, dan SK Ketua KPU Surabaya Nomor: 29/Kpts/ KPU-Kota-01.329945/2015.

Rencana DPW PPP Jatim dan Koalisi Majapahit yang melayangkan gugatan ke KPU mendapat dukungan penuh Partai Nasdem. Mengingat sejak awal dibukanya pendaftaran Pilkada Kota Surabaya, partai besutan Surya Paloh banyak melihat terjadinya kejanggalan dan pemaksaan kehendak yang akan merugikan rakyat Surabaya.

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Effendy Choiri mengatakan sejak awal pihaknya sudah mencium sebuah kejanggalan dalam Pilkada Surabaya. Mulai soal rekomendasi DPP PAN untuk pasangan calon RasiyoDhimam Abror Djurait hingga perpanjangan pendaftaran hingga dua kali. Padahal menurut aturan, perpanjangan pendaftaran hanya satu kali saja. ‘’Karenanya kami akan mendukung penuh partai PPP maupun Koalisi Majapahit yang akan menggugat KPU. Karena sudah jelas, di situ banyak kejanggalan dan KPU telah mencoreng proses demokrasi.

Kalau ini dibiarkan, maka jelas rakyat yang dirugikan,’’tegas Gus Choi-panggilan akrab Effendy Choiri.

Ditambahkannya, meski sejak awal Partai Nasdem sudah

mengibarkan bendera putih yang artinya tidak mengajukan calon wali kota, namun dengan melihat tak transparannya kinerja KPU Kota Surabaya, tentunya sebagai orang partai pihaknya merasa terpanggil untuk ikut meluruskan persoalan yang ada.

Karenanya, tambah mantan anggota DPR RI ini jika Pilkada Surabaya tetap dipaksakan, maka akan cacat hukum. Dan siapa pemenangnya juga rawan digugat. Padahal mereka sudah mengeluarkan anggaran tidak sedikit. ‘’Untuk itu KPU harus hatihati dalam memutuskan permasalahan ini. Apalagi banyak masyarakat maupun partai yang mempertanyakan transparansi dari KPU,’’katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Jatim dari partai Nasdem, Achmad Heri. Menurutnya, secara kasat mata banyak pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terkait Pilkada Surabaya. Mulai soal rekomendasi yang dalam aturannya ditunggu sampai 24 jam, ternyata oleh KPU diolor-olor sampai sekarang yang tidak jelas jluntrungnya. ‘’Kalau KPU tidak berpihak, seharusnya waktu surat rekomendasi dari DPP PAN masih scan dan ditunggu sampai jam 12 malam tidak jelas, kan langsung didiskualifikasi.

Tidak seperti ini malah diundur-undur, ada apa ini?,’’papar pria yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Dan yang mengagetkan pengunduran waktu yang dilakukan hingga satu minggu, dan ini jelas tidak ada aturannya.

Baik di UU maupun PKPU. ‘’Kalau penyelenggaranya saja sudah berani melanggar UU, bagaimana pesertanya. Padahal sebagai penyelenggara proses demokrasi, KPU harus memberikan contoh serta tunduk dan patuh dengan aturan di atasnya,’’lanjutnya.

Komisioner Diminta Mundur Sementara itu Koalisi Majapahit (KM) meminta agar komisioner KPU Surabaya mundur karena dianggap telah melakukan pengingkaran dan pelanggaran aturan perundangan dalam proses pendaftaran Pilkada Surabaya 2015.

Tuntutan ini disampaikan Koalisi Majapahit karena melihat KPU Surabaya tak melaksanakan tugasnya dengan benar. Terutama selama proses pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Hal ini disampaikan AH Thony selaku Ketua Pokja Koalisi Majapahit. Dia menilai tindakan dari KPU Surabaya dalam mengawal pelaksanaan

pendaftaran calon dinilai sudah melebihi kewenangannya dan tak bisa ditoleransi lagi.

“Ini menunjukkan, mereka jelas-jelas sudah terbukti tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Buktinya, pada saat pelaksanaan menerima pendaftaran pada 11 Agustus dan ini KPU sudah melanggar pasal 42 ayat 2 PKPU 12 Tahun 2015. Kita sudah ingatkan tetapi mereka tak menggubris dan jalan terus,” katanya.

Thony menyoroti sikap KPU Surabaya saat melakukan perbaikan persyaratan utama pasangan calon (paslon) yang seharusnya sudah tidak bisa diganti. Dengan diterimanya surat rekomendasi PAN, ternyata juga melanggar lagi pasal 40 PKPU 9 Tahun 2015. “Sikapnya yang tidak transparan dalam proses menerima perbaikan berkas berupa surat rekomendasi yang dilakukan oleh PAN, juga sudah diingatkan tapi juga tidak ada perubahan,” terangnya.

Sikap KPU yang kini juga mengundang protes adalah akan dilakukannya uji forensik terhadap surat rekom dari DPP PAN. Selain itu KPU akan melibatkan pihak ketiga yang hanya untuk membedakan berkas yang jelas jelas bisa dilihat dengan mata telanjang.

Menurutnya, itu bukan satusatunya cara untuk menjadikan langkah dan produk administrasinya memiliki legitimasi.

“Justru langkah itu dapat kita pandang sebagai bentuk pengakuan penyelenggara, d imana KPU sudah tidak lagi memiliki rasa percaya diri, bahwa yang akan dikatakan dan atau dia lakukan sudah tidak dipercaya orang lagi,” jelas Thony.

Mestinya menurut AH Thony sesuai UU 8 Tahun 2015 pasal 50 ayat 2 batas akhir penyerahan berkas 7 hari setelah pendaftaran ditutup. ”Kemarin pendaftaran pasangan Pak Rasiyo dan Pak Abror kan 11 Agustus, sementara penyerahan rekom asli kan pada 19 agustus 2015, artinya itu kan sudah lebih 1 hari. Dari sikap ini kami jadi tanda tanya, mungkin KPU ini sebenarnya juga ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan dunia sebagai penyelenggara Pilkada yang berani nabrak hukum,” sindirnya.

Dengan banyaknya aturan yang dilanggar ini, Koalisi Majapahit minta agar komisioner KPU mundur dari tugasnya untuk digantikan pihak lain yang lebih kredibel. “Pada kesempatan ini kami meminta Komisioner KPU sebaiknya mundur saja. Biar diganti oleh pihak lain yang lebih berkualitas supaya mimpi dapat diwujudkannya Pilkada yang berintegritas itu menjadi sebuah realitas,” pintanya. n bed, geh, cty

Dindik Jatim Siapkan Sekolah Klaster l Sambungan hal 1

pu menunjang pengembangan pendidikan di Jatim. Di antaranya pemetaan sekolah untuk dijadikan pilot project kerjasama internasional.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, kerjasama internasional akan dilakukan untuk sekolah di klaster-klaster tertentu. Targetnya ialah penguatan kompetensi bahasa asing bagi calon lulusan. Jika penguatan kompetensi ini berhasil, maka gol terakhir adalah membidik beasiswa dari perguruan tinggi ke luar negeri. “Karena targetnya adalah beasiswa S1, maka yang akan kita bidik adalah sekolahsekolah SMA,” tutur dia saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Setiap sekolah yang masuk dalam klaster akan difokuskan pada penguasaan bahasa asing. Hanya satu bahasa untuk setiap sekolah.

“Tergantung minatnya, kalau minat bahasa Jepang, kita dukung untuk pengembangan bahasa Jepang

di sana (sekolah). Kalau seperti itu jelas, tujuannya beasiswa S1 dari Jepang,” ungkap Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Saat ini, Saiful mengaku telah menjajaki sejumlah kerjasama dengan beberapa negara yang siap menawarkan beasiswa S1.

Seperti Jepang, Korea dan Tiongkok. Program ini, lanjut dia, merupakan salah satu rencana untuk menyambut implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain, penguasaan bahasa asing juga diperlukan untuk penguatan daya saing calon lulusan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Sekolah klaster tidak harus menunggu Januari 2017 seperti halnya pelimpahan SMA/SMK. Tapi bisa kita mulai secepatnya dengan rintisan,” tutur dia.

Dengan sekolah klaster ini, Saiful berharap tidak ada diskriminasi yang muncul antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum. Sebab, sejauh ini pemerintah gencar melakukan serti-

fikasi kompetensi untuk siswa SMK dalam menghadapi MEA. Sedangkan SMA belum terkesan diperhatikan. Padahal pemerintah tetap berusaha dengan memberi perhatian seimbang.

“Biar perhatian kita untuk sekolah ini seimbang. SMK kita perhatikan, SMA juga kita perhatikan. Jadi tidak ada yang diabaikan “ tandasnya. Diakuinya, lulusan SMA memang harus melanjutkan ke perguruan tinggi sebelum terjun ke dunia kerja. Berbeda dengan SMK yang sejak sekolah sudah disiapkan untuk menjadi tenaga kerja kelas menengah.

Sekolah mana saja yang akan dipilih? Saiful mengaku masih akan melakukan pemetaan lebih dulu. Tapi yang jelas, program ini bisa diakses oleh seluruh sekolah yang memenuhi kualifikasi. Tidak hanya di wilayah perkotaan saja, di pelosok pun bisa. “Kita bisa dukung anggaran, atau mengirimkan tutor yang kompeten ke sekolah agar program ini dapat berjalan,” tutur dia. n tam

Cintai Produk Dalam Negeri l Sambungan hal 1

gota Komite II DPD RI Djasarmen Purba dalam dialog membahas Pelemahan Rupiah dan Perlambatan Ekonomi Indonesia di pressroom DPR RI kemarin.

Djasarman Purba melihat, kegiatan ekonomi dan perputaran uang di pasar tradisional sangat besar. Sayangnya, sebagian besar infrastruktur di pasar tradisional masih buruk.

Sehingga tidak mendukung peningkatan pergerakan perekonomian masyarakat di situ.

Tentang kelangkaan daging dewasa ini, dia minta pemerintah selain mengembangkan sapi lokal juga mengimpor sapi dari berbagai negara, bukan hanya impor dari satu negara, Australia saja.

“Besarnya impor bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, telah membuat pelambatan

ekonomi global berimbas pada ekonomi kita. Belum lagi impor bahan baku farmasi yang mencapai 90%,” ujar Djasarmen.

Dia minta, semua BUMN dan swasta melakukan tindakan di sektor riil, membelanjakan uang yang ada. Kredit-kredit untuk usaha rakyat akan mencapai Rp 30 triliun dengan bunga subsidi dari 22% menjadi 12%. Bahkan akan diturunkan sampai 9% untuk target Rp 120 triliun. n ira

Jadi WTS, Puluhan Warga Jatim ‘Dideportasi’ dari Papua l Sambungan hal 1

Mereka semua sebelumnya menjajakan diri di Lokalisasi Tanjung Ilmu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Mereka diberangkatkan dari Ja­yapura dengan menggunakan Kapal Gunung Dempo dan berlabuh Pelabuhan Tanjung Perak setelah menempuh perjalanan selama lima hari, mulai 21-26 Agustus 2015.

Ke-61 WTS tersebut berasal Kabupaten Probolinggo satu orang, Kabupaten Gresik satu orang, Kabupaten Tulungangung lima orang, Kabupaten Nganjuk satu orang, Kabupaten Bojonegoro tujuh orang, Kabupaten Bondowoso satu orang dan Kabupaten Kediri empat orang.

Lalu, Kabupaten Mojokerto dua orang, Kabupaten Jombang satu orang, Kabupaten Lamongan satu orang, Kabupaten Lumajang tiga orang, Kabupaten Pasuruan lima orang, Kota Surabaya lima orang, Kabupaten Jember satu orang, Kabupaten Banyuwangi empat orang, Kabupaten Blitar empat orang dan Kabupaten Malang 14 orang.

Pada kesempatan itu Drs H Hizbul Wathan MM menuturkan sebelum dipulangkan mereka akan diberikan pengarahan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya dilakukan check up kesehatan.

“Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi apabila ada salah satu dari mereka yang terindikasi terkena penyakit menular HIV/Aids. Apabila ditemukan yang positif HIV/ Aids akan diberikan perawatan lebih lanjut agar tidak menyebar kemana-mana,” ungkapnya.

Setelah dilakukan check up kesehatan, ke-61 wanita ini diberikan bantuan uang tunai Rp 5 juta dari Pemkab Jayapura dan tabungan sebesar Rp 5,050 juta dari Kemensos RI. Sedan-

gkan bantuan dari Pemprov Jatim akan diberikan ketika sudah ada data dari kabupaten/ kota yang berisi tentang berbagai kebutuhan mereka.

“Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan kabupaten/ kota mengenai bantuan apa yang layak untuk mereka.

Sebelumnya akan dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh kabupaten/kota, baru akan ketemu data yang dibutuhkan. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti danb koordinasi dengan Gubernur Jatim mengenai bantuan tersebut. Pastinya, pelatihan dan bantuan itu diutamakan yang bermanfaat,” jelasnya.

Menurut dia, Pemprov Jatim tidak serta merta menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada daerah saja, akan tetapi dilakukan pembinaan dan pemantauan. Hal yang diutamakan adalah mengembalikan mereka agar bisa diterima dan berinteraksi dengan masyarakat seperti biasa.

“Kabupaten/kota harus membantu agar mereka bisa diterima dengan tangan terbuka seperti saudara sendiri,” ungkapnya.

Usai melakukan check up kesehatan dan menerima bantuan uang, seluruh WTS tersebut langsung dijemput Dinas Sosial kabupaten/kota. “Sebelumnya sudah kita beritahu untuk menjemput.

Hari ini (kemarin) mereka semua langsung kembali ke daerah masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemprov Jatim Indera Istianto SH, MM mengatakan sebelumnya ada sekitar 277 WTS yang telah pulang sendiri tanpa bantuan dari Pemprov Jatim. “Dengan pulangnya 61 wanita ini lagi, akan membantu pemerintah dalam hal membersihkan semua wilayah dari praktik prostitusi,” tandasnya. n iib

Polda: Uji Forensik Surat Rekomendasi Tak Bisa Dibatasi Waktu l Sambungan hal 1

metode seperti apakah itu.

“Pengujian keabsahan atau validitas berkas syarat Kepala Daerah tidak dapat dilakukan sembarangan. Proses pengujian itu cukup memakan waktu, dan tidak dapat dibatasi waktunya,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono kepada Bhirawa, Rabu (26/8).

Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menguji keabsahan berkas itu ? Argo mengaku hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tim Labfor, lanjutnya, mempunyai metode dan proses tersendiri dalam menentukan apakah seluruh isi yang terdapat dalam dokumen tersebut bisa dikatakan asli atau tidak.

“Uji forensik terhadap berkas syarat calon Kepala Daerah tidaklah sama dengan uji forensik yang selama ini dilakukan tim Labfor,” ungkapnya.

Terkait adakah laporan atau permohonan pengujian surat rekomendasi yang masuk, Argo mengaku sampai kini Polda Jatim belum menerima laporan maupun permohonan pengujian surat rekomendasi pasangan calon Kepala Daerah. “Saya sudah cek ke Labfor, sampai sekarang belum ada yang melapor maupun meminta bantuan untuk menguji keaslian syarat pasangan calon Pilkada, termasuk untuk Pilkada Surabaya,” katanya.

Sambung Argo, memang sejak tiga hari lalu mencuat kabar bahwa KPU Surabaya akan meminta bantuan Labfor Polda Jatim untuk menguji keaslian surat rekomendasi PAN atas pencalonan pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid. Rencana itu tersiar se­ telah sejumlah pihak mempertanyakan keaslian surat rekomendasi tersebut. Namun, rencana tersebut tampaknya urung dilakukan.

Sebagai pihak yang berwenang melakukan uji forensik, Argo menegaskan, pihaknya tidak bisa bersikap aktif. Kepolisian baru bisa melakukan uji forensik terhadap surat rekomendasi tersebut apabila ada yang melapor atau meminta. “Polda sifatnya menunggu. Kalau ada yang melapor atau meminta, tentu kami siap,” imbuhnya.

Tentu saja, lanjut perwira kelahiran Jogjakarta itu, saat mengajukan permohonan pen-

gujian keaslian surat, pelapor harus juga mengantongi surat rekomendasi yang asli. Itu diperlukan sebagai pembanding terhadap surat rekomendasi yang diduga tidak asli alias palsu.

Mulai Verifikasi Faktual Sementara itu rapat pleno antara KPU dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya, Selasa (25/8) kemarin belum membuahkan hasil. Sebab, Panwas tidak mau gegabah dalam memberikan rekomendasi berkas apakah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Rapat pleno yang berjalan mulai pukul 11.00 hingga 21.30 Selasa kemarin belum menyelesaikan seluruh berkas. Ter­utama berkas yang selama ini bermasalah yakni rekomendasi DPP PAN untuk Dhimam Abror.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis dan Data, Nurul Amalia mengakui bahwa rapat pleno bersama Panwas memang berjalan kurang sesuai yang diharapkan. KPU Surabaya inginnya Panwas langsung memutuskan TMS tidaknya.

Namun permintaan KPU itu, tidak dikehendaki Panwas.

“Kemarin (Selasa, 25/8) kami maunya Panwas untuk memutuskan TMS atau tidak. Ternyata Panwas tidak menghendaki itu.

Kami mengira bisa langsung berdiskusi dengan Panwas, ternyata Panwas masih perlu melakukan pleno internal,” kata Nurul saat ditemui Bhirawa di Kantor KPU Kota Surabaya, Rabu (26/8) kemarin.

Komisioner Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran M Safwan mengatakan rekomendasi itu diserahkan ke KPU agar KPU mulai melakukan verifikasi faktual. “Hari ini (kemarin, red) kita rencananya memverifikasi faktual ke kantor pajak. KPU yang memberi label (Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), red) dan Panwas hanya mengawasi,” kata Safwan.

Selain catatan pajak Paslon, kata Safwan, rekomendasi verifikasi faktual juga berlaku untuk berkas lain seperti ijazah paslon, serta rekomendasi asli DPP PAN untuk Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid. n bed, geh

Sepi Pengunjung, Gagal Meraih Target PAD l Sambungan hal 1

PAD yang cenderung statis setiap tahunnya. Paling, pengunjung melonjak saat liburan Lebaran dan akhir tahun,” katanya.

Saking sepinya pengunjung, kawasan wisata yang berupa hutan dan bendungan itu juga sering disalahguna-

kan untuk tempat pacaran.

Pihaknya sendiri mengaku kesulitan untuk menjaga kawasan wisata Waduk Widas steril dari kegiatan tidak sepantasnya tersebut.

“Sepanjang itu masih dalam batas kewajaran bisa dimaklumi. Kecuali kalau pacarannya sampai kebablasan, tentu tidak dibenarkan

dan pasti ditindak,” terang dia.

Untuk menarik minat berwisata ke Waduk Widas, pihaknya telah memberikan bantuan fasilitas mainan dan tenda non permanen di kawasan wisata tersebut untuk aktivitas pemancingan.

Dinkopindagpar juga rutin menjalin komunikasi dengan

dua pihak pengelola lainnya, yakni Jasa Tirta maupun Perhutani, dalam hal ini KPH Saradan. Pihaknya mengklaim, tahun lalu telah menganggarkan dana sekitar Rp 50 juta untuk pengadaan tambahan fasilitas. Diharapkan dengan demikian, tingkat kunjungan ke Waduk Widas akan meningkat.

Nia (32), salah satu pengunjung mengatakan Waduk Widas mengatakan infratruktur di objek wisata ini kurang memadai. Fasilitas minim, kalaupun ada fasilitas juga perlu perawatan agar tidak membahayakan pengunjung.

“Perlu ada tambahan fasilitas untuk pengunjung, terutama anak-anak,” katanya. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Subianto

Dollar Meroket, Pedagang Tempe Terancam Gulung Tikar DPRD Jatim, Bhirawa Pengusaha tahu dan tempe yang selama ini mengandalkan bahan baku kedelai impor terancam gulung tikar. Kondisi ini menyusul melambungnya nilai dollar hingga menembus Rp14 ribu, membuat mereka kelimpungan. Sementara disatu sisi lahan tanaman kedelai setiap tahun mengalami penyusutan.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto mengaku tingginya nilai dolar terhadap rupiah mengakibatkan pengusaha tahu-tempe kesulitan untuk membeli bahan baku dan terancam gulung tikar.

Dikarenakan selama ini bahan baku kedelai mengandalkan impor. Ditambah dengan lahan tanaman kedelai di Jatim terus mengalami penurunan. ‘’Meroketnya nilai dolar memang sangat mempengaruhi para pengusaha kecil yang bahan bakunya mengandalkan impor. Jika kondisi ekonomi terus seperti ini pasti akan banyak pengusaha tahu-tempe yang gulung tikar. Untuk itu Komisi B DPRD Jatim mendesak adanya perluasan lahan tanam kedelai,’’tegas politisi asal Fraksi Demokrat, Rabu (26/8). Ditambahkan pria yang juga pengusaha sukses ini jika luas tanaman kedelai di Jatim beberapa tahun lalu 270 ribu hektar, sekarang tinggal 210 ribu hektar dengan produksi kedelai sekitar 315 ribu ton. Sedangkan kebutuhan Jatim 450 ribu ton per tahun, sehingga ada kekurangan 135 ribu ton. ‘’Dan untuk memenuhi kekurangan tersebut selama ini mengandalkan impor. Jika kondisi dolar terus meroket maka para pengusaha tidak mampu membeli bahan baku. Untuk itu perluasan lahan tanam sekitar 100 ribu hektar harus dilakukan, ’’tambahnya. Di sisi lain Komisi B DPRD Jatim sudah mendesak Perhutani untuk merealisasikan perluasan lahan tanam kedelai dengan memanfaatkan lahan Perhutani. Tapi sangat disayangkan hingga detik ini desakan tesebut belum terealisasi.

Untuk itu Komisi B akan mendatangi Kementerian Kehutanan untuk segera merealisasikan perluasaan lahan. Q cty

Kamis Pon, 27 AGUSTUS 2015

Pemerintah Akan Revisi Kebijakan Migas Sektor Hulu Surabaya, Bhirawa Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana merevisi kebijakan Minyak dan Gas untuk sektor hulu, sebab merosotnya nilai tukar rupiah dan turunnya harga minyak dunia menyebabkan sektor tersebut kondisinya kurang bagus.

“Memang untuk sektor hulu tidak baik karena terpengaruh turunya harga minyak, namun untuk sektor hilir selama ini tidak ada masalah,” ucap Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja saat hadir dalam acara “Forum Komunikasi Keselamatan Migas” di Surabaya, Jatim, Rabu (26/8).

Ia mengatakan, perubahan atau revisi kebijakan bisa dilakukan tahun depan, sebab tahun ini kebijakan tidak bisa diubah karena sudah proses dalam pelaksanaan.

Dikatakannya, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai usaha untuk mendorong sektor hulu, seperti berdiskusi dengan pengusaha yang bergerak di sektor tersebut.

“Kita diskusi dengan pengusaha di hulu, seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Kontraktor KKS untuk menanyakan intensif apa yang mereka butuhkan,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga beru-

saha memenuhi sejumlah kebutuhan pengusaha di sektor hulu, agar dampak turunnya harga minyak dunia tidak semakin memperparah keadaan. Sebelumnya, Field Oper-

ation Manager PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Seth Samuel Ambat di Gresik mengaku turunnya harga minyak dunia menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan itu.

Ia mengatakan, turunnya harga minyak dunia berdampak pada industri penunjang dan pemangku kepentingan lainnya, dan membuat PHE WMO lebih bekerja lebih keras meningkatkan produksi buat industri dalam negeri. Q ant

Pemerintah juga berusaha memenuhi sejumlah kebutuhan pengusaha di sektor hulu, agar dampak turunnya harga minyak dunia tidak semakin memperparah keadaan.

DKP Bangkalan Ajukan Program Bengkel Nelayan Bangkalan, Bhirawa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bangkalan, Jatim, mengajukan program “Bengkel Nelayan” guna membantu masyarakat nelayan di wilayah itu memperbaiki perahu mereka yang rusak. “Program ‘bengkel nelayan’ itu akan kami realisasikan pada APBD 2016 dan saat ini usulan tersebut sedang kami rancang dan akan kami sampaikan ke DPRD Bangkalan,” kata Kepala DKP Bangkalan Hadari di Bangkalan, Rabu (26/8).

Hadari menjelaskan, dengan adanya bengkel nelayan itu, diharapkan beban para nelayan akan sedikit terbantukan, terutama jika perahu atau mesin perahu mereka rusak.

Nantinya, kata dia, pemerintah akan memberikan bantuan modal bagi nelayan yang membutuhkan perbaikan perahu, jaring dan mesin perahu mereka. Teknis pelaksanaan bengkel nelayan yang hendak direalisasikan pada APBD 2016 itu, semua jenis biaya perbaikan perahu akan dibantu oleh Pemkab Bangkalan melalui DKP. “Bantuan ini, akan bersumberdari dana hibah Pemkab Bangkalan,” ungkapnya.

Hadari mengatakan, program ‘bengkel nelayan’ itu penting, karena DKP selama ini kesulitan untuk memberikan bantuan kepada nelayan.

Pada saat para nelayan berhenti melaut akibat angin kencang dan ombak besar, DKP tidak bisa memberikan bantuan, dalam bentuk program jangka pendek. “Jadi dengan adanya program ‘bengkel nelayan’ ini, minimal DKP, bisa memberikan bantuan, selama nelayan berhenti melaut, terutama membantu meringankan bebas nelayan dalam hal peralatan alat tangkap,” katanya.

Jumlah nelayan di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di 10 kecamatan sebanyak 6.717 nelayan dengan jumlah armada perahu sebanyak 2.970 unit. Q ant

Lomba Keberaksaraan Tingkat Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Surabaya, 24-26 Agustus 2015

Mengentas Buta Aksara, Perkecil Angka Kemiskinan Keaksaraan Fungsional Harus Dilengkapi Keterampilan Buta aksara sangat dekat dengan kemiskinan. Ini adalah fakta yang sulit dipungkiri keberadaanya. Karena itu, Keaksaraan Fungsional (KF) sejatinya merupakan usaha yang paling dasar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan, khususnya bagi para penyandang buta aksara.

B

uta aksara sangat dekat dengan kemiski nan. Ini adalah fakta yang sulit dipungkiri keberadaanya. Karena itu, Keaksaraan Fungsional (KF) sejatinya merupakan usaha

Dr Saiful Rachman memberikan trophy kepada pemenang Lomba Keberaksaraan tingkat Provinsi di Kantor Dindik Jatim Jalan Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, Rabu (26/8).

Kepala Dindik Jatim

Kabid PNFI dan Nilai Budaya Dindik Jatim

Jangan Ada Lagi Prestasi Bidang Keaksaraan

Keterampilan Diajarkan untuk Program Lanjutan

Mendapat prestasi adalah kebanggaan. Namun ada juga prestasi yang sesungguhnya lebih baik tidak di raih.

Yaitu prestasi di bidang keaksaraan.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, kalau masih ada prestasi bidang keaksaraan, itu menandakan warga buta huruf masih tumbuh subur.

“Semoga tahun-tahun berikutnya kita tidak lagi mengadakan lomba seperti ini dan tidak perlu mengikuti lomba tingkat nasional. Artinya, pada saat itu seluruh warga Jatim sudah melek aksara,” tutur dia. Tidak mendapat prestasi pun, lanjut Saiful, tidak apa-apa. Asalkan warga Jatim benar-benar tidak ada yang buta aksara. “Tapi karena tahun ini masih ada. Kita wajib mendampingi dan mengapresiasi bakat mereka,” ungkap Saiful tegas. Q tam*

Program pendidikan keaksaraan adalah program berjenjang mulai keaksaraan dasar hingga keaksaraan lanjutan.

Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor SH, MM mengungkapkan, pada level dasar, warga belajar selama enam bulan hanya diajari membaca menulis. Jika selama enam bulan itu terdapat progress yang baik, maka warga belajar dapa melanjutkan ke jenjang keaksaraan lanjutan.

Tahun ini, ada 100.840 warga belajar yang mengikuti program keaksaraan lanjutan atau biasa dikenal Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). “Mereka sudah lulus dari program pendidikan keaksaraan dasar. Di KUM, selain dilatih membaca dan menulis, mereka juga mendapat pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan wirausaha baru,” kata dia. Q tam*

Dr Saiful Rachman MM, MPd

Abdun Nasor SH, MM

Kepala Dindik Dr Saiful Rachman dan Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor SH MM berfoto bersama para pemenang Lomba Keberaksaraan tingkat provinsi.

yang paling dasar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan, khususnya bagi para penyandang buta aksara. Adanya keterkaitan ini yang menuntut Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tidak berhenti menekan angka buta aksara sampai jumlahnya menjadi nol. Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya diiringi dengan penyempitan angka kemiskinan. Hal ini

yang sudah dibuktikan Gubernur Jatim melalui serangkaian gagasan dan kebijakannya.

“Penyandang buta aksara umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Ibu-ibu yang dulu masih memandang sebelah mata pendidikan,” tutur Saiful Rachman saat menutup Lomba Keberaksaraan Tingkat Provinsi Jatim, Rabu (26/8). Para penyandang buta aksara harus didampingi agar melek aksara.

Sehingga ke depan, mereka bisa survive un-

KOMENTAR PEMENANG

Tutik Rahayati Kasie Dikmas Dindik Kab Pasuruan

Lomba keberaksaraan ini sangat mendukung usaha pengentasan buta aksara di daerah. Sebab, potensi dan kreatifitas warga belajar bisa terwadahi melalui panggung ini. Kalau hanya belajar membaca dan menulis, suatu saat mereka akan bosan dan putus asa.*

Puji Astutik Kasie PLS Dindik Kab Situbondo

Dengan digelarnya Lomba Keberaksaraan, warga belajar lebih merasa diperhatikan. Mereka yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, akan lebih bersemangat jika mendapat perhatian. Apalagi pulang dengan membawa kemenangan.*

Daftar Juara Lomba Keaksaraan Fungsional 2O15 Dinas Pendidikan Jatim Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III

PKBM Budi Luhur Kabupaten Pasuruan PKBM Kadet Swoko Kabupaten Lamongan PKBM Bina Bangsa Kabupaten Situbondo UPTD SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Pacitan LPS Az Zaitun Kabupaten Jember PKBM Latansa Kabupaten Bojonegoro

tuk memperbaiki ekonominya.

Karena dekat dengan wilayah kemiskinan, Saiful juga menegaskan, program KF yang dilakukan untuk mengentas warga buta aksara harus dilengkapi dengan keterampilan. Tujuannya, peserta KF selain belajar membaca menulis, juga bisa belajar berwirausaha. “Di tengah ancaman krisis seperti ini, Jatim masih berada di posisi aman. Ini karena tumbuh suburnya UMKM. Jadi, jangan sekali-kali meremehkan usaha skala kecil,” tutur dia.

Kabid Pendidikan Non Formal, Informa (PNFI) dan Nilai Budaya Abdun Nashor menuturkan, lomba keberaksaraan merupakan salah satu cara untuk membangkitkan semangat warga belajar mengikuti program KF. Di samping itu, kemampuan warga belajar dalam lomba sekaligus menguji inovasi para tutor dalam melaksanakan program KF. “Warga belajar pendidikan non formal juga harus mendapat kesempatan untuk membeberkan bakatnya. Sehingga tidak ada diskriminasi antara pendidikan formal dan non formal,” tutur Nashor. Nashor berharap, prestasi para pemenang ini akan menjadi modal penting untuk merebut prestasi di tingkat nasional. “Dua tahun terakhir kita menang juara kedua. Tapi tahun ini kita berharap bisa juara satu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nasor mengatakan, pada 2011 – 2014 lalu, sebanyak 712.454 warga berhasil dientaskan dari buta aksara. Sedangkan tahun ini, sasaran Dindik Jatim untuk program KF dasar sebanyak 97.050 warga belajar. Sedangkan untuk KF lanjutan sebanyak 126.440 warga belajar. “Sasaran kita adalah warga antara usia 15 – 59 tahun. Diantara rentang usia itu, kita utamakan mereka yang masih usia produktif,” pungkas Nashor. Q tam*