binder27jan

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 27 JANUARI 2021

Satgas Covid-19 Surabaya Asesmen Kantor Pemprov

Surabaya, Bhirawa Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya baru saja melakukan asesmen risiko penularan Covid-19, di lingkungan kantor Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya. Asesmen ini dilakukan sesuai permintaan dari Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, tujuan dari asesmen ini adalah untuk memastikan apakah setiap instansi di Pemprov Jatim yang berkantor di Surabaya sudah menjalankan Perwali No 67 Tahun 2020 dan menerapkan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Saat pelaksanaan asesmen tersebut, Satgas Covid19 Surabaya melakukan pengecekan pada setiap ruangan di masing-masing instansi. Mulai dari ruangan Bagian Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Biro Administrasi Pembangunan, ruang Sekdaprov, hingga ruangan Wakil dan Gubernur Jatim.

“Asesmen dilakukan dengan beberapa poin penilaian. Mulai ketersediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, satgas mandiri, sirkulasi udara, penataan tempat duduk, hingga kapasitas pegawai WFH 75 persen dan WFO 25 persen sesuai dengan aturan PPKM,” ujar Irvan, saat dikonfirmasi, Selasa (26/1).

Irvan mengatakan, sesuai dengan Perwali No  ke halaman 11 Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono bersama petugas Satgas Covid-19 Surabaya saat melakukan asesmen ke salah satu ruangan di kantor Pemprov Jatim.

Polisi Amankan Mahasiswa Terlibat Kasus Prostitusi Anak

Polda Jatim, Bhirawa Unit IV Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap kasus prostitusi anak di bawah umur. Dari hasil ungkap ini Polisi berhasil mengamankan satu orang pelaku yang berperan sebagai mucikari.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, tersangka berinisial AP (21) ini merupakan mucikari. Warga Kelurahan Tambakrejo, Ke ke halaman 11

Oky abdul sholeh/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah), Wadirkrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendi (kanan) menunjukan barang bukti hasil sitaan prostitusi anak di bawah umur di Mapolda Jatim, Selasa (26/1).

MITRA

Pilih Bersama Keluarga

DALAM waktu tidak terlalu lama lagi, persisnya pertengahan Februari 2021 mendatang, Wakil Bupati Situbondo H Yoyok Mulyadi akan meletakkan jabatannya dan memasuki purna tugas sebagai orang kedua di lingkungan Pemkab Situbondo. Seperti diketahui, H Yoyok Mulyadi sempat mengikuti kontestasi pilkada 2020, namun kalah suara

H Yoyok Mulyadi

Sentil

Nikah Muda Jadi Penyebab Stunting Tinggi di Jatim - Kerja dulu, nikah kemudian Area PPKM Tahap II Diperluas ke 17 Daerah - Apa sudah lupa 3M ya ?

Polisi Amankan Mahasiswa Kasus Prostitusi Anak - Bakal lanjut kuliah di penjara

 ke halaman 11

Area PPKM Tahap II Diperluas ke 17 Daerah Lima Daerah Lolos Perpanjangan PPKM Pemprov, Bhirawa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim kembali bergulir sejak kemarin, Selasa (26/1) hingga 8 Februari mendatang.

Berbagai ketentuan mengenai PPKM jilid dua di Jatim ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

Dalam keputusan tersebut, PPKM jilid dua di Jatim kembali diperluas menjadi 17 kabupaten/kota dari sebelumnya hanya 15 daerah. 17 kabupaten/ kota yang menerapkan PPKM tersebut antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kabu-

paten Blitar, Kabupaten Kediri, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Pamekasan dan Tuban. Sementara itu, beberapa daerah yang tidak lagi menerapkan PPKM pada masa perpanjangan ini antara lain Ngawi, , Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojok-

Daerah PPKM Tahap II di Jatim  Surabaya  Sidoarjo  Gresik  Kota Malang  Kab. Malang  Kota Batu  Kota Madiun  Kab. Madiun  Kota Blitar  Kab. Blitar  Kab. Kediri  Magetan  Ponorogo  Trenggalek  Tulungagung  Pamekasan  Tuban.

Daerah yang Tak Lagi PPKM  Ngawi  Lamongan  Kab. Mojokerto  Kota Mojokerto  Nganjuk.

Pemprov, Bhirawa Fenomena kenaikan harga daging sapi yang diikuti dengan kelangkaan stok di ibukota dipastikan tidak akan terjadi di Jatim. Sebab, suplai daging di Jatim berada pada posisi surplus sehingga stoknya tidak perlu dikhawatirkan.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebutkan, Jatim sedang surplus daging sapi dan stoknya juga dalam kondisi yang sangat cukup. Sehingga, kebijakan impor daging sapi dari luar negeri diang ke halaman 11

 ke halaman 11

Melalui Intan Selaksa, Jatim Turut Suplai Kebutuhan Nasional Pemprov, Bhirawa Populasi sapi cukup banyak di Provinsi Jatim dan hingga kini masih menyuplai pemenuhan kebutuhan daging sapi di tingkat Nasional. Apalagi, melalui Intan Selaksa (Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi) maka jumlah sapi di Jatim semakin bertambah dan daging sapi menjadi surplus.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, drh Wemmi Niamawati MMA memaparkan, tahun 2020 untuk populasi sapi di Jatim sebanyak 5.108.509 ekor, yang terdiri dari 4.815.166 ekor sapi potong dan 293.343 ekor sapi perah. Sedangkan

Surplus Daging Sapi, Jatim Tak Perlu Impor

produksi daging sapi sebanyak 102.104 ton dan konsumsi sebanyak 101.899 ton. “Dari jumlah tersebut, di Jatim pada tahun 2020 masih terdapat kelebihan produksi (surplus) sebanyak 205 ton,” katanya.

Apalagi, lanjut Wemmi, Provinsi Jatim melalui kegiatan Intan Selaksa pada tahun 2020, maka angka kelahiran sapi di Jatim sebanyak 1.089.589 ekor.

Berdasarkan data populasi tahun 2020, angka kelahiran serta proyeksi produksi dan kebutuhan pada tahun 2021, diperkirakan sepanjang tahun 2021 (mulai  ke halaman 11

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Wemmi Niamawati

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak

Nikah Muda Jadi Penyebab Stunting Tinggi di Jatim Surabaya, Bhirawa Fenomena nikah muda menjadi salah satu penyebab angka stunting di Jatim tinggi. Usia ayah dan ibu yang masih terlampau muda membuat risiko gagal pada pertumbuhan anak.

Tingginya prevalensi stunting di Indonesia yakni 27,7 persen dan Jatim masih bertengger di angka 26,9 persen. Hal ini menunjukkan masalah kesehatan masih menjadi permasalahan yang cukup serius.

Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Tak hanya itu, juga berdampak buruk pada aspek kognitifnya.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga  ke halaman 11

Ancaman Nyata Banjir Rob di Kabupaten Probolinggo

Pasang Surut Air Laut Terdeteksi dari Radar, Diperburuk Curah Hujan Tinggi

Setiap tahun, sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Probolinggo dipastikan dihampiri banjir rob. Tahun 2021 ini telah menerjang wilayah timur. Curah hujan yang sangat tinggi akhir-akhir ini semakin memperburuk kondisi.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo Banjir rob di sebagian wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo diprediksi akan terus terjadi pada awal tahun ini. Sebab pada awal Desember 2020 hingga Januari ini pasang air laut diperkirakan masih tinggi. Adanya pasang ditambah musim hujan tinggi, menyebabkan rob dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Saat pasang air laut tinggi dan hujan deras menyebabkan air

hujan tidak bisa langsung lepas ke laut. Nah, ini yang menyebabkan banjir rob semakin parah,” kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Hari Pur Sulistiono.

Ketika rob terjadi di Dusun Karanganom, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Rabu (20/1), menurutnya, tidak ada petani tambak garam dan pembudi daya ikan yang terdampak. “Kami belum mendapat laporan. Sehingga,

sementara ini masih belum ada.

Di wilayah Karanganyar, itu juga tidak ada petani tambak garam.

Kalau pembudi daya ikan ada,” ujarnya.

Sedangkan di Kecamatan Paiton, rob menyebabkan lima tanggul milik Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo, jebol. Panjangnya sekitar 50 meter. Sehingga udara masuk ke permukiman warga.

Adanya potensi kejadian rob juga dibenarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.

“Bisa terjadi banjir rob tergan ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tanggul pantai di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo jebol akibat rob.

EKSEKUTIF

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 2

Wabup-Forkopimda Jalani Tes Swab dan Medical Check Up

sawawi/bhirawa

Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi, saat menjalani tahapan medical check up di lantai II Pemkab Situbondo Selasa (26/1).

Situbondo, Bhirawa Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi menjalani tes swab antigen dan medical check up sebelum menjalani penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac Selasa (26/1).

Kegiatan itu digelar di lantai II Pemkab Situbondo dengan diikuti jajaran Forkopimda dan sejumlah pimpinan ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo berikut jajaran terkait.

Informasi Bhirawa menyebutkan, kegiatan diadakan untuk mengetahui kondisi kesehatan jasmani Wakil Bu-

pati Yoyok Mulyadi bersama jajaran Forkopimda sebelum dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac.

“Ya, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi menjalani swab antigen dan medical check up sebelum disuntik vaksin Covid-19 Rabu (27/ 1),” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat.

Imam Hidayat menambahkan, proses tes swab dan medical check up juga diikuti Sekda Syaifullah, Plt Kadinkes, Direktur RSUD dr Abdoer Rahem, Ketua PC Ansor Situbondo. Imam Hidayat mengatakan, tes swab dan medical

check up dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta vaksin.

“Dengan medical check up ini, semua bisa mengetahui kondisi peserta yang akan di vaksin. Jika hasilnya tidak memenuhi syarat untuk menerima suntikan vaksin, maka akan ditunda hingga kondisinya benar-benar sehat,” papar Imam Hidayat.

Sementara itu Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi mengatakan, jika hasil medical check up tidak ada masalah dengan kesehatan maka dirinya siap melaksanakan penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac.

“Semoga hasil medical check up saya tidak bermasalah sehingga bisa mengikuti penyuntikan vaksin besok (Rabu, 27/1),” jelas Wabup Yoyok.

Wabup Yoyok kembali meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak ragu dan takut mendapat suntikan vaksin karena selain sudah mengantongi fatwa aman dari MUI, vaksin asal China itu juga sudah mendapat izin dari BPOM-RI. “Untuk itu, saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut mendapatkan suntikan vaksin,” tegas Wabup Yoyok.[awi]

PPKM di Kabupaten Madiun Dilaksanakan Secara Maksimal Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami bersama Dandim 0803/ Madiun dan Kapolres Madiun serta OPD terkait mengikuti Rapat Evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tahap I Provinsi Jatim. Bupati mengikuti acara ini secara virtual dari Posko PPMK Kabupaten Madiun, Selasa (26/1).

trie diana/bhirawa

Gencar Razia Masker

Razia masker di Kota Surabaya makin gencar, upaya ini dilakukan oleh petugas gabungan Trantib (Ketentraman dan Ketertiban) Satpol PP Wonokromo Surabaya dan Petugas Polsek Wonokromo Surabaya, menggelar razia Protokol kesehatan (Prokes) di Jl Ngagel Surabaya, Selasa (26/1). Puluhan pengendara jalan dan pengunjung Warkop terjaring razia ini selain tidak membawa masker, mereka juga tidak memakai masker dengan benar dan juga akan diberi sanksi denda administratif sebesar Rp150ribu.

Pejabat Publik di Pasuruan Jadi Pencanangan Vaksin Covid-19 Pasuruan, Bhirawa Kota dan Kabupaten Pasuruan menerima ribuan vaksin Sinovac tahap pertama. Pejabat publik di Pasuruan raya akan disuntik pada pencanangan vaksin tersebut.

Pejabat publik di Kota Pasuruan yang dimaksud itu adalah Wali Kota, Dandim, Kapolres Pasuruan Kota, Ketua DPRD, sejumlah pejabat Pemkot Pasuruan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Jubir Satgas Penanganan Covid19 Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat menyampaikan sebanyak 1.160 dosis vaksin Covid-19 sudah tiba di Kota Pasuruan pada Senin (25/1) malam. Ribuan vaksin itu kemudian disimpan di Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

“Pencanangan vaksin akan dilaksanakan pada Kamis, 28 Januari 2021, terhadap 10 pejabat publik

hilmi husain/bhirawa

Kotak yang berisi vaksin Sinovac tahap pertama tiba di Kota Pasuruan dan langsung disimpan di Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Senin (25/1) malam.

esensial Kota Pasuruan. Yaitu, Wali Kota, Dandim, Kapolres Pasuruan Kota, Ketua DPRD, sejumlah peja-

KILAS BIROKRASI

Wali Kota Ajak Seluruh Stakeholder Tingkatkan Penanganan Covid-19 Pemkot Madiun, Bhirawa Kenaikan angka kasus positif Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah kian tak terbendung. Tak terkecuali di Kota Madiun. Meskipun saat ini kota sebelah barat Jawa Timur ini berada di urutan terbawah, namun banyaknya penambahan kasus positif dan tingkat kematian yang cukup tinggi menyebabkan kota ini berada di zona merah.

Menyikapi hal tersebut, sebagai upaya mensinergikan langkah-langkah strategis dalam upaya penanggulangan Covid-19, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dengan agenda membahas upaya-upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi itu, membahas berbagai upaya pemkot dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Di antaranya, meningkatkan tracing terhadap kontak erat, menggelar rapid massal, hingga mengambil langkah terkait pendampingan untuk pengadaan alat donor plasma konvalesen.

“Metode ini sedang menjadi pembicaraan di mana-mana dan menjadi salah satu cara efektif penyembuhan pasien. Untuk itu, Pemkot Madiun ingin berkontribusi,’’ ungkap Wali Kota Maidi dalam rakor, Senin sore (25/1).

Dikatakan oleh Wali Kota, dengan ketersediaan alat transfusi plasma konvalesen di Kota Madiun diharapkan para pasien bisa lebih cepat sembuh. Tidak hanya bagi warga Kota Madiun saja.

Tetapi, warga dari daerah lainnya yang membutuhkan. [dar]

bat Pemkot Pasuruan, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” terang Kokoh Arie Hidayat, Selasa (26/1).

Selanjutnya, vaksinasi tahap pertama dilaksanakan di 39 pos yang ada di Kota Pasuruan. Puluhan pos itu

terdiri dari 8 puskesmas, 29 puskesmas pembantu (pustu), rumah sakit, dan kantor kesehatan pelabuhan. Sedangkan, untuk petugas vaksinasi ada 65 orang. Petugas vaksinasi ini terdiri dari 20 dokter serta 45 orang terdiri dari perawat dan bidan.

“Sasaran vaksinasi pada tahap awal ini adalah para tenaga kesehatan,” kata Kokoh Arie Hidayat.

Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengaku siap untuk divaksin bersama jajaran Forkopimda dan tenaga kesehatan di Kota Pasuruan.

“Saya siap divaksin pertama, bersama jajaran Forkopimda dan tenaga kesehatan di Kota Pasuruan,” terang Raharto Teno Prasetyo.

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Pasuruan, sebanyak 3.640 vaksin Covid-19 datang tahap pertama.

Vaksin tiba pada Senin (24/1) malam di Gudang Farmasi Kesehatan (GFK), Bangil, Kabupaten Pasuruan. [hil]

Dalam kesempatan ini Bupati menegaskan pihaknya telah memaksimalkan betul PPKM. Sejak awal pihaknya menargetkan dengan PPKM ini harus dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien covid – 19 di Kab. Madiun.

Selama PPMK ini pihaknya terus menegakkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), serta mengoptimalkan 3 T (Tracing, testing dan treament). Pihaknya juga telah melakukan swab kepada 1342 orang, 2640 rapid anti body, dan menolak 1891 orang dari luar yang tidak membawa laporan rapid antigen.

Bupati menambahkan, pihaknya juga telah mendirikan Posko PPKM dari tingkat desa hingga Kabupaten, dan mereka melaporkan kegiatan harian ke posko PPKM Kabupaten.

Operasi yustisi akan dilakukan lebih masif lagi.

“Jadi sejak awal PPKM pertama memang sudah terjadi kenaikan kasus, kemudian kita gencar lakukan tracing, dan munculah angka yang cukup tinggi itu,” jelas Bupati Madiun.

Tempat perawatan di RSUD Caruban dan Dolopo, kata Bupati, juga telah dilakukan. Termasuk kampung tangguh semeru juga sudah disiapkan di PPKM tahap II, begitupun DD (dana desa) untuk desa di Kab. Madiun juga sudah cair sehingga PPKM tahap II diharapkan semakin optimal.

“Yang jelas rapat evluasi PPKM I hari ini akan kami jadikan pedoman untuk PPKM tahap II agar berjalan semakin baik lagi,” harapan Bupati.

Dalam evaluasi ini Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa memaparkan secara global pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Jatim. Dirinya berharap vaksinasi bisa berjalan lebih cepat, sebagaimana harapan Presiden RI yang tadinya memerlukan waktu 15 bulan, bisa dipercepat menjadi 12 bulan di Indonesia.

“Tingginya angka kematian ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dengan PPKM kedua ini semoga bisa menurunkan kasus covid – 19,” kata Gubernur Jatim berharap. [dar]

Pemkab dan Pemkot Blitar Terima Vaksin Sinovac Pemkab Blitar, Bhirawa Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Vaksin Sinovac diterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 3.000 Vaksin dan Pemerintah Kota Blitar sebanyak 1.240 vaksin, Selasa (26/1).

Kepala UPTD Instalasi Farmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Sugiyono mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mendistribusikan Vaksin Sinovac ke setiap daerah Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Blitar menjadi salah satu Kabupaten yang menerima vaksin tersebut yang telah diterima Selasa (26/1).

“Hari ini (kemarin red) telah kami terima Vaksin Sinovac dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Sugiyono. Lanjut Sugiyono, jumlah Vaksin Sinovac yang diterima Kabupaten Blitar ada 3.000 unit, dan sementara waktu vaksin diletakkan ke lemari pendingin yang sudah disediakan khusus.

“Selanjutnya petugas akan melakukan pendataan ulang terkait penerima pertama nantinya,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Sugiyono sesuai

Tampak Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, dr.

Muhammad Muchlis saat menerima 1.240 Vaksin Sinovac dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang langsung disimpan di gudang penyimpanaan Dinkes Kota Blitar, Selasa (26/1).

hartono/bhirawa

informasi, Vaksin Sinovac akan diberikan dan didistribusikan kepada tenaga medis yang ada di Kabupaten Blitar termasuk di Puskesmas.

“Selain tenaga medis yang menerima vaksin, juga dari tenaga rumah sakit, Pemerintahan dan swasta nantinya. Namun berdasarkan instruksi vaksin sinovac tahap

awal ini diperuntukkan oleh tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan kolonial korona,” imbuhnya.

Sementara untuk Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar juga telah menerima 1.240 vaksin yang langsung disimpan di gudang penyimpanaan Dinkes Kota Blitar.

“Direncanakan untuk Tenaga Kesehatan yang akan menerima vaksin sebanyak 2.345 orang, sedangkan kekuranganya kedepan akan kita ajukan kembali dari total vaksin yang kami terima saat ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, dr.

Muhammad Muchlis. [htn]

LEGISLATIF

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 3

Belum Ada Nama Pengganti Wawali Mochammad Soufis Subri

DPRD Gelar Rapat Paripurna Pemberhentian Wawali Subri Probolinggo, Bhirawa DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pengumuman Usulan Pemberhentian Wakil Wali (Wawali) Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri Masa Jabatan 2019-2024, Selasa (26/1) pagi.

“Nanti hasilnya akan diteruskan ke Gubenur Jawa Timur hingga Kementerian Dalam Negeri,”. Ungkap Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib.

Ia menyampaikan bahwa sidang rapat paripurna ini dilakukan setelah menunggu masa berkabung usai. Dimana dalam pelaksanaan rapat paripurna dewan ini, merupakan tindaklanjut dari Surat Kawat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: T.131.35/6635/OTDA tanggal 10 Desember 2020 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo karena meninggal dunia dan surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 13/24265/011.2/ 2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo.

Berdasarkan surat tersebut, berkenan dengan wafatnya Wawali Kota Probolinggo Masa Jabatan 2019-2024, maka sesuai dengan ketentuan perundangundangan, akan segera diproses usulan pemberhentiannya oleh DPRD Kota Probolinggo.

“Yang jelas, nanti kami kirimkan usulan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan surat (penetapan) pemberhentiannya (Wawali Kota Soufis Subri), yang mana dalam hal ini Gubernur Jawa Timur memfasilitasi surat ke Kementerian Dalam Negeri,” terangnya kepada awak media.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rapat Paripurna DPRD Pemberhentian Wawali Subri.

Dalam prosesnya nanti, ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo Masa Jabatan 2019-2024 dan akan digelar kembali rapat paripurna.

Ditanya perihal siapa nantinya yang akan menggantikan posisi Wawali Kota selanjutnya, Mujib mengaku hal itu belum mengetahuinya. Karena hal itu tergan-

KILAS DEWAN

Dewan Usulkan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih DPRD Sumenep, Bhirawa DPRD Kabupaten Sumenep telah mengajukan surat pengangkatan dan pelantikan Ahmad Fauzi-Nyai Hj. Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati setempat untuk priode 2021-2024 ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

Ketua DPRD Sumenep, Abd Hamid Ali Munir mengatakan berkas administrasi persyaratan untuk proses pelantikan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di antaranya keputusan KPU, risalah rapat dewan, dan syarat lainnya telah dikirim ke Gubernur guna disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah mengusulkan syarat administrasi pelantikan Bupati dan Wabup terpilih ke Gubernur,” kata Abd. Hamid Ali Munir, Selasa (26/1).

Menururnya, tinggal menunggu kepastian jadwal dan teknis proses pelantikan dari Pemprov Jatim. Sebelumnya, DPRD setempat juga telah menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mengumumkan berakhirnya masa jabatan Bupati dan wakilnya periode 2016-2021 dan hasil penetapan KPU terhadap paslon Bupati dan Wabup terpilih. “Kita tinggal menunggu jadwal pelantikan dari Pemprov Jatim,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumenep, Fajar Rahman menyatakan, pihaknya akan terjadi kekosongan pemerintahan, sebab Bupati dan Wabup Priode 2016-2021 berakhir 17 Februari.

Namun, masa transisi pemerintahan itu diperkirakan tidak lama, sebab jika tidak ada perubahan pelantikan akan digelar 20 Februari, sehingga cukup diisi PJ Bupati untuk beberapa hari hingga ada Bupati dan Wabup definitif.

“Kekosongan itu bisa diisi dengan Pj dan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan,”kata Fajar. [sul]

tung pada partai koalisi yang mengusung.

Seperti diketahui, Wawali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri meninggal dunia setelah terpapar virus corona (Covid-19) sekitar pukul 06.30 WIB, Rabu (9/12) lalu, setelah menjalani perawatan di RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Selanjutnya dalam memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pasal 78 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia dan Pasal 79 ayat (1), pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena meninggal dunia diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD Kota Probolinggo mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur untuk men-

dapatkan penetapan pemberhentiannya, katanya.

Sampai saat ini pengganti Wakil Wali Kota Probolinggo H.M. Soufis Subri yang meninggal dunia, masih tanda tanya. Bahkan, posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo juga belum ada pelaksana tugas (Plt).

Hal itu, disampaikan Bendahara DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo Heru Estiadi. DPP Partai Demokrat, juga belum mengeluarkan keputusan terkait Plt Ketuanya.

“Sampai saat ini juga belum ada rekomendasi soal Plt Ketua DPD Partai Demokrat Kota Probolinggo,” ucap Heru. Ia juga mengetahui, tentang surat Kemendagri nomor T.131.35/6635/OTDA. Surat tersebut, meminta Gubernur Jatim untuk memfasilitasi DPRD Kota Probolinggo agar menggelar paripurna pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo karena berhalangan tetap, seperti yang telah dilakukan saat ini Paripurna DPRD pemberhentian wawali Subri. [wap]

Komisi II Dorong Disperta Selesaikan Permasalahan Pupuk DPRD Bondowoso, Bhirawa Komisi II DPRD Bondowoso memandang terkait masalah pupuk subsidi di tahun 2021 yang mengalami pengurangan untuk kota tape ini. Yang mana hal itu akan berdampak pada kelangkaan pupuk itu sendiri.

Hal ini menjadi beberapa usulan dari pihak Komisi II DPRD pada Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bondowoso agar cepat diselesaikan dengan baik. Supaya kedepan tidak terlalu ramai akan kelangkaan pupuk subsidi ini.

Wakil ketua komisi II DPRD Bondowoso, A. Mansur menyampaikan, bahwa agar Dinas Pertanian bisa mengantisipasi, agar masyarakat tidak terlalu bingung untuk masalah pupuk yang akan digunakan.

Yakni salah satunya bagaimana Disperta bisa merubah mainset masyarakat agar tidak selalu bergan-

ihsan kholil/bhirawa

Komisi II DPRD Bondowoso saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian setempat.

tungan pada pupuk subsidi ataupun pupuk non organik.

“Masyarakat biasanya harus pupuk urea, ini yang harus kita lakukan.

Agar supaya mereka ada edukasi

tentang bagaimana penggunaan pupuk organik yang sering kita lakukan,” kata Mansur usai melakukan kunjungan kerja di Disperta Bondowoso, Selasa (26/1).

Kata dia, untuk di Bondowoso sendiri sudah ada sekitar 400 kelompok tani yang sudah dilatih untuk membuat pupuk organik. “Kita harapkan pada Dinas Pertanian agar itu dapat dimaksimalkan. Agar supaya mereka dapat membuat inovasi dibawah, agar masyarakat bisa juga merasa ada solusi kekurangan pupuk ini,” ujarnya.

Pihaknya berharap kepada Dinas Pertanian dan PPL agar bisa mengawasi berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk semua kelompok tani atau Poktan.

“Jangan sampai yang dapat itu-itu saja. Tidak boleh hanya ketuanya yang menerima, seharusnya diberikan manfaatnya juga pada anggotanya. Misalkan yang kecil saja, dapat bantuan terpal. Jadi terpal itu juga untuk anggotanya bukan cuma ketuanya, mungkin di pinjamkan.

Nah itu gunanya kelompok tani,” terangnya. [san]

DPRD Trenggalek Umumkan Paslon Bupati Terpilih

Trenggalek, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna pengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Usai rapat Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam Mengungkapkan terkait rapat

paripurna kali ini membahas 2 agenda diantaranya pengumuman terkait masa akhir jabatan Bupati Trenggalek periode sebelumnya dan pengumuman keputusan KPU terkait pasangan calon bupati pada pilkada lanjutan tahun 2020.

“Hari ini kita melakukan rapat paripurna dimana ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,” ungkapnya di Graha Paripurna Gedung DPRD Trenggalek.

Selasa (26/1).

Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dijelaskan Samsul, Sesuai dengan Undang-undang tentang kepala daerah, paling lama 5 hari setelah ditetapkan KPU, DPRD menggelar rapat paripurna pengumuman hasil penetapan terpilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 9 Desember 2020. [wek]

Sosialisasi Perda, Masyarakat Berharap Sekolah Tatap Muka Segera Dibuka Sosialisasi peraturan daerah (Perda) jadi ajang curhat masyarakat di masa pandemi Covid-19. Masyarakat berharap pemerintah segera membuka kembali sekolah tatap muka, supaya anak bisa disiplin.

Salah satu penanya Munip Ridwan warga setempat mengatakan, pingin sekali sekolah tatap muka di buka kembali oleh pemerintah.

Anak bisa kembali sekolah melakukan aktifitas secara normal, adanya perda dan Perbub berharap bisa menjadi dasar.

"Kami khawatir kalau ini semakin lama, akan akan berpengaruh terhadap pola hidup juga pemikiranya.

Pola belajar daring (online), menjadi perhatian khusus orang tua," ujarnya.

Sementara anggota DPRD Gresik, Noto Utomo mengatakan, bahwa sosialisasi yang dilakukan adalah Perda No. 7/2020, tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri dari 32 psl. XII BAB. Perda 6/2020, tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, terdiri dari 22 psl. VII BAB. Selain perda juga, Perbup 50/2020, pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimasa transisi menuju

Anggota DPRD Gresik tatanan normal baru, pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Terdiri dari 2 pasal VI Bab, ditetapkan tanggal 3-12-2020.

Noto Utomo berikan sambutan dan penjelasan.

"Adanya perda ini, di harapkan masyarakat supaya paham di tengah pandemik Covid-19. Bisa melakukan pola hidup new normal, jaga kese-

rokim/bhirawa

hatan dan patuhi aturan protokol kesehatan," ujarnya.

Ditambahkan Noto Utomo, terkait harapan masyarakat anaknya bisa

rokim/bhirawa

Masyarakat yang ikut sosialisasi. kembali sekolah. Dewan juga berharap bangsa, yang harus kita jaga. Semoga segera di buka, ini terkait dengan pandemi Covid-19, cepat berlalu kecerdasan, pola hidup dan gaya sehingga semuanya bisa melakukan hidup. Mereka generasi penerus aktifitas seperti biasa. [kim.adv]

OPINI

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Bisa Memilih Merek, dan Tempat Vaksinasi Mandiri

TAJUK

“Janji” Harga Daging ASOSIASI pedagang daging berhasil “memaksa,” Kementerian Perdagangan menetapkan harga daging naik menjadi Rp 130 ribu per-kilogram. Sepi pembeli, pedagang daging mogok berjualan. Ini berarti keinginan presiden Jokowi mewujudkan harga daging yang terjangkau, belum bisa terwujud. Mahalnya harga daging sapi memaksa pemerintah membuka izin impor sapi bakalan, dan sapi slaughter (siap potong). Namun juga patut waspada karena impor daging pernah disalahgunakan menjadi ajang korupsi.

Konon kenaikan harga daging disebabkan harga impor sapi bakalan telah naik rata-rata Rp 13 ribu per-kilogram.

Menjadi US$ 3,9 per-kilogram bobot hidup. Belum termasuk ongkos bongkar-muat, dan angkutan. Presiden yang turut gemas, sampai pernah meng-instruksikan harga daging tidak lebih dari Rp 80 ribu per-kilogram. Jika tidak dapat diwujudkan, pemerintah akan tetap membuka izin impor daging. Termasuk daging kerbau dari India sebanyak 100 ribu ton.

Peluang impor daging memang selalu terbuka lebar, sampai sekitar 300 ribu ton setahun. Dalam timbangan sapi bakalan hidup mencapai 1,7 juta ekor. Hanya sekitar 55% berat tubuh berupa karkas (daging segar). Sisanya yang bisa dijual, berupa kulit, kepala, sebagian tulang, dan sebagian jerohan. Dalam perkiraan Kementerian Pertanian (tahun 2020), masih terdapat “lowongan” sekitar 550 ribu ekor sapi yang dibutuhkan pasar domestik.

Namun sesungguhnya tidak mudah mengimpor sapi pedaging. Terdapat UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada pasal 36B ayat (5) dinyatakan, “Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri … wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan….” Peraturan ini menjadikan bobot bakalan maksimum yang boleh diimpor seberat 350 kilogram. Dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008.

Merespons kenaikan harga daging, juga terjadi “jual-beli” janji (kesepakatan). Kementerian Perdagangan bersedia mengumumkan harga daging sebesar Rp 130 ribu per-kilogram.

Tetapi pedagang daging juga berjanji mempertahankan harga daging karkas sekitar Rp 95 ribu perkilogram. Kesepakatan berlaku setidaknya sampai pertengahan Maret 2021. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat ratarata harga daging sapi kualitas 1 (di seluruh propinsi) sebesar Rp122.850 per-kilogram.

Harga daging terjangkau, pernah terjadi (tahun 2018).

Tetapi hanya empat bulan setelah instruksi presiden. Termasuk dengan fasilitasi angkutan, berupa kapal motor khusus (KM Cemara Nusantara). Sarana distribusi ini, melayani pelayaran khusus di sentra-sentra sapi. Antaralain, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Jawa Timur. Serta sentra kerbau di Sulawesi Selatan.

Angkutan, menjadi salahsatu mata rantai strategis perdagangan daging. Dengan angkutan khusus itu (KM Cemara Nusantara), ongkos angkut yang mahal bisa ditekan. Semula antara Rp 1,5 juta sampai Rp 1,8 juta per-ekor, sekarang ongkos angkut hanya menjadi Rp 350 ribu. Ini penghematan besar-besaran, memangkas biaya angkut sampai 80%. Selanjutnya, renteng distribusi juga wajib dipangkas. Terutama menghapus peran blantik (calo perdagangan sapi) besar.

Harga daging murah ber-keadilan, seharusnya bisa diwujudkan. Pemerintah pernah mencoba melalui program gelar pangan murah TTI (toko tani Indonesia). Harga daging sapi dijual murah. Bahkan sansenilai Rp 70 ribu untuk daging beku harga di pasar tradisional Rp 100 ribu-an). Serta daging segar dan Rp 75 ribu per-kilogram. Kalkulasi harga sudah cukup memberi keuntungan yang adil pada pelaku usaha perdagangan daging. Dibutuhkan upaya sistemik mengendalikan harga daging, termasuk menyediakan kapal angkut khusus sapi.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sanksi Tegas Pelaku Intoleransi di Sekolah SEKOLAH sejatinya sebagai tempat untuk menanaman toleransi sejak dini yang kedepannya diharapkan dapat membentuk karakter anak kelak ketika dewasa. Oleh sebab itu, semua sekolah di negeri ini tanpa terkecuali sangat dianjurkan untuk tidak membuat aturan yang bersifat intoleran. Namun, sayang seiring dengan menjalannya waktu sikap intoleran di lembagalembaga pendidikan justru belakangan ini kerap terjadi.

Merujuk dari beberapa kasus, ada kejadian seorang guru di Jakarta yang meminta siswa-siswanya memilih calon ketua OSIS dengan alasan SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan). Kejadian serupa pun sempat terjadi di Depok, Jawa Barat. Bahkan, salah satu kasus terbaru intoleransi di sekolah adalah saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Sontak, kasus itupun kini mendulang perhatian dan keprihatinan publik termasuk pemerintah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyesalkan tindakan intoleransi saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Selebihnya, pemerintah menyatakan harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan, (Kompas.com, 23/1/2021) Berbicara mengenai kasus tindak intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang, tersebut, sejatinya tidak harus terjadi manakala sekolah dan tenaga pendidik mengindahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara esensial regulasi tersebut tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Itu artinya, jika ada sekolah yang terbukti tidak mengindahkan regulasi tersebut maka pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas menuntaskan persoalan tindak intoleransi di SMKN 2 Padang tersebut. Selebihnya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka saatnya lembaga pendidikan dan tenaga pendidik di tanah air benar-benar memaksimalkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Sukseskan Vaksinasi Kolosal Nasional

Sebenarnya pemerintah Vaksinasi telah direkomendasikan ahli kesehatan seluruh (presiden Jokowi) tak perdunia sebagai “hulu” (esensial), pertahanan melawan lu ragu menarget vaksinasi pandemi Covid-19. Bersama ke-taat-an terhadap protokol Covid-19 dalam sebulan. kesehatan (Prokes), bagai prosedur wajib mencegah penuAsal pemerintah telah melaran. Terutama pada orang terdekat. Bahan vaksin niscaya nyediakan vaksin hingga ke seluruh daerah. Bantutelah disesuaikan dengan ancaman “unsur musuh,” serta an tenaga vaksinator akan memiliki standar etika proses pembuatan sebelum memmudah diperoleh. Karena peroleh izin edar. Maka narasi palsu (hoax) pasti tertolak, Indonesia memiliki jutaan berlawanan dengan realita. mahasiswa Kedokteran, Oleh : Keperawatan, dan Kebielama ini di seluruh dunia, ganisasi kemasyarakatan Yunus Supanto danan. Di berbagai daerah tiada negara yang salah memindeenden berbasis keaumumnya telah memiliki berikan vaksinasi. Dalam gamaan. BPOM, dan MUI STIKES (Sekolah Tinggi sejarah pencegahan penyasering menjadi rujukan kit, vaksinasi (dengan istilah lain negara-negara lain (se-kawasan Asia) Ilmu Kesehatan). Juga fakultas Kedokdisebut imunisasi), selalu menjadi dalam rekomendasi kandungan obat dan teran di ibukota propinsi.

Vaksinasi merupakan kewajiban andalan dalam keadaan darurat wamakanan, serta fatwa ke-halal-an. pemerintah, bersifat mandatory. Kewabah. Setidaknya telah terdapat enam jiban berdasar perintah undang-undang merek vaksin yang memperoleh izin Sudah Rutin Vaksinasi edar penggunaan darurat (Emergency Organisasi profesi kedokteran na- (UU) tertinggi. Bahkan urusan kesehatUse Authorization). Berbagai negara sional (PB-IDI, Pengurus Besar Ikatan an di-amanat-kan konstiusi sebagai hak seluruh dunia telah bekerja keras Dokter Indonesia) telah merekomen- asasi manusia, tercantum dalam UUD memproduksi vaksin. Dengan etika dasikan vaksinasi Covid-19. Bahkan pasal 28H ayat (1). Dinyatakan, “Setiap proses produksi yang memerlukan seluruh guru besar (profesor) epide- orang berhak hidup sejahtera lahir dan waktu sangat panjang. miologi dan Kesehatan Masyarakat batin, bertempat tinggal, dan mendaEtika utama produksi vaksin, adamerekomendasikan vaksinasi dengan patkan lingkungan hidup yang baik lah asas safety (keamanan), efficiency tambahan saran “segera.” Seperti rutin dan sehat serta berhak memperoleh (efisien), dan imunogenocity (kemujarabpada pelaksanaan imunisasi. Kemente- pelayanan kesehatan.”

Konstitusi negara bukan hanya an membentuk imunitas). asas safety rian Kesehatan telah biasa melaksana(keamanan), efficiency (efisien), dan kan program “pekan imunisasi.” Dalam satu pasal mengamanatkan ketahimunogenocity (ke-mujarab-an memsebulan imunisasi sudah tuntas seluruh anan kesehatan. Melainkan lebih lex bentuk imunitas). Pada ujungny masih Indonesia. Tak terkecuali menyasar bayi specialist, diatur dalam UUD pasal 34 ayat (3), dinyatakan, “Negara ditentukan kekuatan efikasi (kemanjuran) usia sehari sampai 24 bulan. sesuai persyaratan Badan Kesehatan Vaksinasi (dengan istilah lain disebut bertanggung jawab atas penyediaan Dunia (WHO, World Health Organisaimunisasi) di Indonesia telah menjadi pen- fasilitas pelayanan kesehatan dan tion). Dalam hal vaksin Covid-19, WHO galaman rutin tenaga kesehatan. Bahkan fasilitas pelayanan umum yang layak.” mensyaratkan efikasi minimal 50%. gerakan imunisasi disokong secara masif Bahkan pada kerjasama dunia tentang BPOM (Badan Pengawasan Obat oleh ibu-ibu di setiap permukiman, di desa indeks pembangunan manusia, urusan dan Makanan) telah meng-garansi dan di kota. Imunisasi lazim dilaksanakan kesehatan di-posisi-kan pada urutan keamanan, dan kemanjuran vaksin. serentak dengan jargon “pekan imu- nomor satu (di atas pendidikan).

Tingkat efikasi (kemanjuran) Sinovac nisasi,” atau “bulan imunisasi.” Sangat sebesar 65,3%. Sudah jauh melampopuler dikalangan ibu-ibu se-tanahair. Wajib dan Mudah Keserentak vaksinasi nasional seyopaui persyaratan WHO. Tetapi tidak Termasuk yang paling akhir, imunisasi sembarang vaksin digunakan di IndoDPT (diphteri). Idealnya, vaksin ini diberi- gianya segera, dan tidak lama-lama. nesia, karena terdapat UU Nomor 33 kan minimal tiga kali seumur hidup sejak Setelah presiden, dan seluruh gubernur, serta bupati dan walikota, segera tahun 2014, tentang Jaminan Produk berusia dua tahun.

Halal. Sebelumnya, pemerintah telah Dalam hal pemberantasan diphteri, disusul tenaga kesehatan. Juga tidak mengirim delegasi BPOM, dan MUI vaksinasi juga menyasar bayi usia di perlu menunggu berselang lama. Segera (Majelis Ulama Indonesia) menbawah satu tahun, 18 bulan, dan anak berlanjut menyuntik 181,5 juta rakyat supervisi faktual proses pembuatan usia Sekolah Dasar (SD). Sekolah akan Indonesia. Pemerintah patut menangbahan vaksin Covid-19. menjadi ujung tombak program pence- gung seluruh biaya vaksinasi, kecuali Supervisi faktual sampai ke negeri gahan wabah penyakit menular, melalui yang memilih pola mandiri. KelonggaChina (di pabrik Sinovac), dan pendavaksinasi. Orang dewasa dengan gejala ran vaksinasi mandiri patut diapresiasi, laman vaksinasi negeri lain. Berdasar demam dan radang tenggorokan, juga dengan visi percepatan. Sekaligus meraudit bahan dan proses produksi vaksin, boleh meminta vaksin DPT. Bahkan ingankan beban pemerintah.

Vaksinasi mandiri yang bersifat MUI menyatakan (fatwa) vaksin Sinosetiap orang, juga boleh meminta suntik vac bersifat “suci dan halal.” BPOM vaksin di Puskesmas (dan Pustu), gratis. personal tidak boleh mengendurkan merupakan lembaga independen negImunisasi lebih baik (efektif) jika diberi- visi Negara untuk perlindungan ketahanan kesehatan masyarakat. Karena ara. Sedangkan MUI merupakan orkan periodeik, setiap 10 tahun.

S

’’V

vaksinasi bersifat wajib diikuti seluruh masyarakat, berdasar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, mewajibkan setiap orang mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pada ayat (1) dinyatakan, “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”

Keserentakan dan kecepatan vaksinasi bisa dilakukan di Indonesia, karena suasana yang khas. Yakni, dukungan 10 ribu Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia, tidak terdapat dukungan fasilitas kesehatan sebanyak di Indonesia. Sebagian besar Puskesmas telah melayani rawat inap, seperti di rumah sakit. Bahkan memiliki peralatan tak kalah dengan rumahsakit swasta. Terdapat 144 jenis diagnosis yang bisa ditangani Puskesmas. Biaya kesehatan masyarakat semakin murah, dan mudah (tidak berbelit-belit).

Tetapi upaya “hulu” yang lain dalam penanganan Covid-19, bukan hanya vaksinasi. Melainkan juga taat terhadap Prokes, tetap harus melakukan 3M. Yakni, mengenakan masker, mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun, serta menjaga jarak aman antar-orang. WHO dalam rilis paling akhir menyatakan masker merupakan “hulu” benteng pencegahan CoViD19. Penambahan kasus positif Covid-19 bersamaan dua pekan PPKM disebabkan pelanggaran Prokes 3M. Berdasar catatan Polda Jatim, dalam sepuluh hari pertama PPKM sebanyak 1,2 juta warga Jawa Timur telah ditindak sesuai prosedur Prokes. Didominasi pelanggaran tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Tindakan oleh aparat berupa teguran lisan (773 ribu orang), dan tertulis. Sampai penindakan administrasi sebanyak 4.675 orang. Nilai denda mencapai hampir Rp 300 juta. Serta sanksi penyitaan 36 ribu lebih KTP dan paspor.

Seluruh masyarakat menginginkan pandemi segera berlalu. Karena bertahan hidup dengan “secuil” Bansos (bantuan sosial) tidak akan membawa kebahagiaan. Mayoritas masyarakat niscaya akan mendukung upaya pemerintah menanggulangi pandemi, terutama segera memulihkan lapangan pekerjaan.

Wartawan senior pegiat dakwah sosial politik

Membaca Prahara Keamanan Vaksin

aksin berbahaya” begitulah cuitan yang saat ini ramai di pelbagai media sosial sehingga membuat kesimpangsiuaran terkait kemanan vaksin tersebut.

Bahkan anggota DPR RI Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning terang terang-terangan menolak untuk divasin dan bersedia bayar sanksi jika harus dibenturkan dengan peraturan pemerintah dalam UU. Proses vaksinasi yang dilakukan Presiden dan pelbagai elemen masyarakat lain dalam siaran langsung di media elektronik tak melunturkan kecurigaan publik terkaiat amannya dan halalnya vaksin tersebut. Produksi informasi yang tidak seimbang akan vaksin Sinovac semenjak kedatangannya di Indonesia bergulir bagai bola salju.

Informasi terkain bahayanya vaksin tersebut masif muncul diberbagai lini massa. Hal tersebut seolah dikotomi terhadap rencana pemerintah dalam distribusi dan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga kesehatan. Kenapa banyak ketidakpercayaan publik terhadap kemanan vaksin Sinovac ini bermunculan?.

Bukannya setiap vaksin sudah melalui uji keamanan.

Data google.trends. sepanjang 1 minggu awal tahun 2021 menunjukan bahwa kata manfaat vaksin Covid-19 memiliki prosentase dibawah 30%.

Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersebar terkait manfaat vaksinasi virus covid-19 tidak banyak dicari. Bahkan lebih mencengangkan pasca rapat kerja Menteri Kesehatan dengan DPR RI Komisi IX memberikan naiknya prosentase 80% kata vaksin Sinovac berbahaya lebih banyak dicari google. Frasa tersebut banyak diakses publik pada tanggal 15 Januari 2021. Dengan demikian, hal ini nampaknya harus dikaji aspek distribusi komunika-

terkait Penetapan Jenis si publik kementerian Vaksin untuk Pelaksanaan kesehatan dan lembaga Vaksinasi Virus Covidpemrakarsa penangan19 menjadi pertanyaan an Covid-19 ini. Data besar karena memberikan Keminfo membeberkan urutan vaksin Sinovac prosentase bahwa baru diposisi terakhir.

20% penduduk Indonesia baru melek internet.

Transparansi Jika tingkatan populasi Akselerasi Vaksin 5% saja dari 20% pengOleh : gunana internet tersebut Ketidakpercayaan Faizin publik akan kemamanan memproduksi kontenvaksin Sinovac ini tidak konten incredible infrodapat dipandang sebagai mation terkait bahaya kelalaian dan egosentris vaksin terhadap 80% pupulasi lainnya maka dapat dibayangkan masyarakat semata. Ketersedian dan akan terjadinya information imbalance keterbukaan akses terhadap informasi terhadap kemanan vaksin tersebut. Hal tersebut menjadi tanggung jawab petersebut akan berdampak terhadap merintah seperti yang terurai dalam knowleedge gap terhadap proses vakBAB IV Pasal 14 sampai Pasal 20 UU sinasi tahap selanjutnya.

Nomor 36 Tahun 2009 yang menyaBadan Pengawas Obat dan Makanan takan bahwa pemerintah bertanggung (BPOM) menerbitkan emergency use jawab dalam perencanaan, pengaturan, authorization (EUA) vaksin Sinovac penyelenggaraan, serta pembinaan dan dengan efikasi 65,3%. Hal tersebut pengawasan terhadap penyelenggaraan nampaknya belum cukup untuk meupaya kesehatan yang merata dan mulihkan public trust terhadap kemterjangkau. Bahkan dalam Pasal 17 anan vaksin Sinovac ini. Jangan-jangan menerangkan tanggung jawab pemerinformasi terkaiat keamanan vaksin intah atas ketersediaan akses terhadap tersebut kurang masif diproduksi dan informasi edukasi, dan fasilitas layanan didistribusi di masyrakat?. Sehingga kesehatan untuk meningkatkan dan personal integrative needs dan social memlihara derajat kesehatan setinggiintegrative needs terkait kemanan, ketingginya. Dengan demikian, upaya layakan, dan kehalalan vaksin Sinovac edukasi ketersediaan informasi terkait tersebut tidak terpenuhi. Masyarakat kemanan, kelayakan, dan kehalalan cenderung mengonsumsi informasivaksin Sinovac tersebut menjadi tanginformasi dikotomi yang terkemas gung jawab penuh pemerintah. Dalam secara menarik. Sampai-sampai kehal ini pemenrintah dan lembaga pemmunculan pelbagai keraguan-keraguan rakarsa penanganan Covid-19 menenterhadap kelayak dan kemanan Vaksin tukan strategi dan model komunikasi Sinovac tersebut juga bermunculan dari berbagai hasil temuan penelitian tentang beberapa anggota DPR RI. Tentu hal ini kemamanan dan kelayakan vaksin tidak diharapkan terjadi disaaat kegiaSinovac. Tidak hanya itu, nampaknya tan vaksinasi nasional sudah berjalan. pemerintah juga perlu memperhatikan Hal tersebut ditengarai bermunculan Physiological motives dan Social modisaat banyaknya perbedaan statetives dalam pendistribusian informasment (pernyataan) dari pelbagai leminya. Ketersedian informasi tersebut baga pemerintah terkait kemananan dan dibutuhkan dalam proses vaksinasi hasil uji klinis vaksin Sinovac. Bahkan tahap selanjutnya dikarenakan objek Keputusan Menkes Nomor HK.01.07 yang menjadi sasaran yakni masyarakat

umum yang notabennya tidak memiliki kemampuan spesifik dalam memahami efikasi vaksin dan prosedurnya.

Bahkan akselerasi uji kelayakan vaksin harus tersampaikan secara baik terhadap masyarakat sehingga akan menumbuhkan comparasion of truth, relevance, balance and neutrality terhadap pemilihan vaksin Sinovac ini.

Nampaknya dengan proses tersebut akan memberikan public trust di tengah Curiosity saat ini.

Pengupayaan hal tersebut akan mendorong kesadaran kesehatan masyarakat dibandingkan dengan penafsiran sanksi hukum terhadap seseorang yang menolak untuk divaksin dengan presepsi UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelesaian pandemi virus Covid-19 ini tentu tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata.

Amanat tersebut tertuang dalam bagian kedua UU Nomor 36 Tahun 2009.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat yakni melaksanakan upaya kesehatan perorangan, kelompok, serta membangun wawasan kesehatan. Dalam hal ini tidak menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks) terkait keamanan vaksin dan efek sampingnya serta selalu mematuhi protokol kesehatan dapat menjadi bukti nyata kedewasaan bernegara. Tentunya dengan tetap memberi kritikan serta masukan terhadap program-program yang ditengarai menyalahi asas UU dan hak asasi manusia.

Harapannya kesadaran kesehatan ini akan berjalan dengan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Semoga dengan kesadaran bersama dapat mempercepat penanganan virus Covid 19 dan pemulihan pelbagai dampak di negeri kita tercinta ini.

Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Dinas PU Bina Marga Perbaiki Jalan Provinsi Berlubang Halaman 5

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Tulungagung, Bhirawa Ruas jalan provinsi di wilayah Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang keadaannya banyak berlubang mulai diperbaiki oleh UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim.

Perbaikan dimulai pada Selasa (26/1) siang.

Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Bena Madya, Selasa (26/ 1), mengatakan perbaikan jalan berlubang di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar tersebut sudah dimulai. “Hari ini, Selasa (26/ 1), mulai dikerjakan perbaikannya. Sekarang sudah ambil aspal dari Mojokerto,” ujarnya.

Menurut dia, perbaikan jalan berlubang masih dilakukan dengan tambal sulam. Tidak dengan aspal baru secara keseluruhan. “Masih dengan biaya rutin pemeliharaan. Tambal sulam,” tuturnya.

Bena Madya mengakui meski saat ini perbaikan jalan masih dengan tambal sulam, tetapi UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim pada

tahun ini sudah mengusulkan untuk pengaspalan baru ruas jalan provinsi tersebut. Usulannya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Usulan itu (PEN) sudah diusulkan ke Jakarta. Masih proses usulan. Kemungkinan bisa terealisasi sampai 6 km panjangnya ,” paparnya.

Pantauan Bhirawa, sejumlah pekerja pengaspal jalan sudah terlihat di pinggir jalan Desa Pakel Kecamatan Ngantru yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, Selasa (26/1) pukul 11.00 WIB. Mereka sudah membawa peralatan dan perlengkapan, termasuk pula penyiapan kendaraan tridum roller (alat be-

rat pemadatan) untuk melakukan penambalan jalan aspal yang berlubang.

Menurut salah seorang pekerja, mereka masih menunggu bahan aspal dari Mojokerto untuk memperbaiki jalan yang rusak. “Kami sekarang lagi menunggu aspal yang sedang dikirim itu. Siang ini juga saat aspal sudah sampai langsung akan kami tambal jalan yang berlubang,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kerusakan parah jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar di Desa Pakel Kecamatan Ngantru, Tulungagung, membuat warga setempat memasang banner atau baliho dipinggir jalan

tersebut. Banner bertuliskan peringatan agar pengendara berhatihati karena sejauh 3 km memasuki area wisata jeglongan sewu (seribu lubang jalan).

Sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang melintas, Senin (25/1), mengaku cukup terbantu dengan adanya pemasangan banner peringatan itu. Apalagi bagi mereka yang baru saja melewati daerah tersebut. “Ternyata memang benar banyak lubang. Ini sudah sangat berbahaya jika tidak berhati-hati, utamanya, bagi pengendara motor. Apalagi kalau lagi pas hujan. Air hujan kan jadi menutupi lubang,” ujar Angga, warga Kecamatan Tulungagung.[wed]

Pekerja sudah mulai menambal ruas jalan provinsi yang berlubang di Desa Pakel Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Selasa (26/1) siang.

LINTAS PELAYANAN

Gerakan Nasional Wakaf Uang Terobosan Baru Penunjang Pengembangan Ekonomi Jakarta, Bhirawa Pemerintah membuat terobosan terhadap pengembangan ekonomi berbasis keuangan syariah secara integral dengan program Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Yang diluncurkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di Istana Negara.

“Kita yakin, program GNWU ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Potensi wakaf di Indonesia sangat potensial. Jadi kedepan pemanfaatan wakaf ini tidak hanya fokus penunjang ibadah, tetapi bisa dimanfaatkan lebih luas, dalam hal memajukan kesejahteraan rakyat,” tanggap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Selasa (26/1).

Dari data yng disampaikan Menkeu, bahwa sampai 20 Desember 2020, total wakaf uang telah terkumpul mencapai Rp597 miliar. Hal itu sejalan dengan berkembangnya sektor ekonomi dan keuangan syariah, sektor dana sosial syariah atau filantropi Islam.

Yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf. Juga merupakan acuan yng berpotensi sangat strategis untuk dikembangkan.

“Peluncuran GNWU adalah tanda bahwa kita memasuki era transformasi dari wakaf yang diberdayakan dan dikelola secara konvensional. Menuju pada sistem wakaf yang menjangkau kepentingan umat lebih luas, melalui paradigma modern.” lanjut Sultan.[ira]

Pemkab Janji Fasilitasi Kegiatan Organisasi Penyandang Desabilitas Pamekasan, Bhirawa Pemkab Pamekasan merespon keberadaan organisasai para penyandang desabilitas dan akan menfasilitasai kegiatan yang akan dilakukan mereka. Apalagi penyandang disabilias bagian dari masyarakat yang mempunyai hak mewujudkan kemandirian dan keseteran.

“Pamekasan diatur di Perda NO 6 tahun 2018. Disana terkandung 14 bab dan 79 pasal. Artinya apa yang menjadi harapan bapak ibu pengurus PPDM ini sudah ada dasar hukum dan kegiatan ini sebenarnya sudah mendapatkan perhatian dari Pemkab,” kata Sekdakab Pamekasan Ir. Totok Hartono MA, disilaturrahmi Pengurus Perkumpulan Penyandang Desabilitas (PPD) Madura.

Di hadapan pengurus PPDM Diketuai Modani, diterima di Ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (26/1). Sekda Totok menyampaikan, permintaan maaf bapak Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, tidak menemui karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. diterima di Ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (26/1).

Lebih lanjut, Pengurus PPDM nanti bisa mengajukan suatu kegiatan. Bantuannya nanti akan berbentuk hibah yang akan disalurkan oleh Bagian Kesra atau Dinas Sosial. Sekda Totok menghimbau agar dualisme kepengurusan PPD ini dimusyawarahkan agar tidak muncul persoalan di kemudian harinya.[din] Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono, berfoto bersama pengurus PPD Madura, Asisten Bidang Kesra dan Kepala OPD Pamekasan.

Plt Kadinkes Kabupaten Situbondo, didampingi jajaran TNI/Polri saat menerima vaksin Sinovac DARI Dinkes Provinsi Jatim Senin malam (25/1).

sawawi/bhirawa

3.000 Vial Vaksin Sinovac Tiba di Situbondo Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 3.000 vial vaksin Covid-19 Sinovac yang dikirim Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tiba di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo sekitar pukul 23.00 WIB, Senin malam (25/1). Pengiriman vaksin Covid-19 tersebut dikawal ketat aparat kepolisian Polda Jatim dengan meng-

gunakan kendaraan khusus. Tim Polda Jatim selanjutnya diterima jajaran TNI/Polri Situbondo serta perwakilam Kejari Situbondo.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Imam Hidayat mengatakan, vaksin Covid-19 akan disimpan di tempat khusus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang

ditetapkan. Vaksin Covid-19 Sinovac yang masuk pengiriman pertama, kata Imam Hidayat, di kirim oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.”Ya, semalam (Senin malam) sudah tiba di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Jumlahnya sekitar 3.000 vial,” jelas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Situbondo itu.

Bupati Pantau Vaksin Sinovac di Kantor Dinkes Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memantau Vaksin Sinovac yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19, Selasa pagi (26/01). 4000 Vaksin Sinovac periode pertama ini datang di Kabupaten Jombang pada Selasa malam (25/ 01) sekitar pukul 18.30 WIB dengan pengamanan ketat dari petugas.

Di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, dirinya merasa bersyukur karena vaksin tahap pertama sudah tiba di Kabupaten Jombang. “Hari ini sudah dicek sama Dinas Kesehatan, yang jumlahnya ada 4000 vaksin,” kata Bupati Jombang.

Bupati menambahkan, untuk tahap

pertama ini, pendistribusiannya, seluruh Puskesmas di Jombang datang untuk mengambil. Sementara, untuk ‘kick off’ vaksinasi, bakal dilaksanakan pada Rabu (27/01) di Puskesmas Tambakrejo, Jombang. “Untuk launchingnya di Puskesmas Tambakrejo, diikuti semua Puskesmas se-Kabupaten Jombang, rumah sakit, dan Kilinik Polres Jombang serta Klinik Kodim Jombang,” jelas Bupati Jombang.

Selain itu, untuk tahap pertama kata Bupati Jombang, vaksin ini akan divaksinasikan kepada 10 tokoh dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang ditambah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, dan tokoh masyarakat perwakilan dari Ketua Muhammadiyah dan Ketua Nahdlatul

Ulama (NU) Kabupaten Jombang. “Kemudian dari Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Ploso maupun Jombang,” kata Bupati Jombang.

Bupati juga mengungkapkan, untuk awak media di Kabupaten Jombang, direncanakan juga akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 ini pada periode selanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang, Subandiyah menerangkan, jumlah pihak yang mendapatkan e-tiket sebanyak 5374. Untuk kekurangan sekitar 1300 vaksin, dia mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

“Sehingga pelaksanaan ‘nyambung’ dengan termin ini,” pungkas Subandriyah.[rif]

Masih kata Imam Hidayat, agar vaksin Covid-19 aman, pihaknya melakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian dan TNI. Termasuk, ujarnya, ketika vaksin didistribusikan ke Puskesmas dan rumah sakit serta klinik akan mendapatkan pengawalan dari Polri dan TNI. Sesuai dengan pengajuan awal pencanangan vaksin, jelas pria yang kini menjabat Kepala DPPPA Kabupaten Situbondo itu, akan di suntikan kepada 10 orang pejabat di Kabupaten Situbondo. “Setelah itu penyuntikan vaksin dilanjutkan kepada petugas kesehatan (nakes) yang ada di titik fasilitas pelayan kesehatan (pasyankes).

Misalnya seperti rumah sakit dan Puskesmas,” kupas Imam Hidayat.

Sementara itu untuk pencanangan penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac, beber Imam Hidayat, akan di ikut Plt Bupati, Kapolres, Dandim, pimpinan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Kegiatan perdana akan dilaksanakan pada Rabu (27/1) di Rumah Sakit dr Abdoer Rahem Situbondo.

Adapun sasaran tahap pertama vaksinasi Covid-19, ungkapnya, adalah tenaga kesehatan sebanyak 2.799 orang dan petugas pelayanan publik tercatat 19.603 orang. “Total jumlah yang diusulkan mendapatkan suntikan sebanyak 403.346 orang,” kupas Imam Hidayat. [awi]

PELAKSANA PUBLIK

RSUD Dr Mohamad Saleh Buka Layanan Donor Plasma Konvalesen Pasien Covid 19 di Kota Probolinggo dan sekitarnya tidak perlu kerepotan lagi mendapatkan konvalesen plasma donor. Kini, RSUD dr Mohamad Saleh menyediakan alat donor plasma konvalesen untuk terapi pasien Covid 19.

Senin (25/1) malam Wali Kota Habib Hadi Zainal meninjau konvalesen plasma donor yang terletak di Ruang Apheresis di lantai dua gedung poli RSUD. Ia didampingi Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Pemerintahan Setiorini Sayekti, Plt Direktur RSUD dr Abraar HS Kuddah serta dokter patologi klinik dr Rosyid dan dr Bobby Mulyadi.

Pendonor perdana ini pernah terkonfirmasi positif Covid 19. Donor plasma yang berlangsung di sekitar satu jam, sedangkan transfusi darah dilakukan di ruang isolasi. dr Bobby Mulyadi menjelaskan, pelayanan plasma konvalesen yang diberikan untuk semua pasien Covid 19 yang membutuhkan maka pihaknya akan bekerja sama dengan PMI Kota Probolinggo.

Prosedur bagi pendonor plasma konvalesen adalah pasien Covid 19 yang sudah sembuh datang ke rumah sakit dan dilakukan skrining untuk mengetahui apakah ada infeksi penyakit meluar dan mengecek

antibodi. Jika hasil skrining menunjukan hasil baik maka donasi pada hari berikutnya.

“Ada syarat ketentuan yang berlaku, siap untuk mendapatkan Terapi Plasma Konvalesen (TPK) dari orang lain yang sebaiknya donor kembali dalam waktu tiga bulan kemudian.

Tidak boleh 14 hari setelah gejala, jadi ada persyaratan tambahan. Satu pendonor dapat memberikan 20 kali dalam satu tahun asal screeningnya lolos. Mereka bisa kembali dua minggu kemudian (setelah donor sebelumnya),” jelas dr Bobby.

Setelah diambil dari pendonor yang dermawan, lanjut dr Bobby yang saat itu didampingi dr Abraar HS Kuddah, plasma akan disimpan pada minus 20 derajat ke atas bisa bertahan dalam 3 sampai 6 bulan.

Apabila disimpan pada minus 40 derajat bisa disimpan hingga 1 tahun. “Alat penyimpanan sudah ada,” tegasnya. dr Bobby mengungkapkan, banyak penelitian dengan hasil bervaria-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi tinjau layanan donor plasma konvalesen.

si tentang TPK. Pada nyata, memberikan plasma tergantung dari waktu pemberian dan derajat pasien. Pasien dengan derajat sedang harus segera diberikan terapi tersebut. “Apabila sudah melewati itu (derajat pasien) maka mempersembahkan TPK tidak terlalu bermanfaat,” imbuhnya. dr. Boby Mulyadi SpPK yang menambahkan, 800 cc dihasilkan dalam sekali pengambilan plasma darah melalui perangkat apheresis. “Plasma darah kemudian kami simpan di semua lemari pendingin bersuhu minus 20 derajat sehingga bisa bertahan tiga

hingga enam bulan,” tuturnya.

Bahkan dokter spesialis patologi klinis asal Lumajang itu menuturkan, jika plasma darah disimpan pada suhu minus 40 hingga minus 80 bisa bertahan selama setahun. “Terkait donor darah konvalesen, kami juga menggandeng PMI,” tandasnya.

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin berharap warga yang pernah menderita Covid 19 dan sembuh dapat mendonorkan plasmanya, karena yang membutuhkan sangat banyak untuk penanganan pasien terkonfirmasi positif membantu per-

cepatan penyembuhan.

“Mudah-mudahan bermanfaat.

Bagi masyarakat yang sudah sehat dari Covid 19 datanglah ke RSUD, hasil skrining yang sesuai kebutuhan akan segera diambil plasma darahnya. Ayo bantu saudara-saudara kita yang terpapar. Kita harus bersama-sama menghadapi Covid 19 ini,” harap Habib Hadi.

“Dengan adanya alat donor darah plasma eferesis kita tidak perlu jauh datang ke luar kota untuk melakukan donor darah plasmanya. Kami sudah siapkan di RSUD dr Mochamad Saleh. Mari pasien yang sudah sembuh untuk mendonorkan darah plasmanya, untuk penyembuhan pasien yang berjuang untuk kesembuhan yang saat ini dalam peawatan medis diruang isolasi,” ujar Ketua Satgas Covid - 19 Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.

Alat aferesis ini, kata Hadi Zainal merupakan alat khusus untuk donor plasma di mana secara kerja alat ini akan mengambil darah pasien yang sembuh dari Covid -19, kemudian disaring hingga diambil salah satu komponen darah yang disebut plasma.

Setiap pendonor akan diambil plasma darahnya kisaran sampai 800 cc. Sementara darahnya kembali ke

tubuh pendonor. Pendonor plasma diprioritaskan berjenis kelamin pria.

Nantinya plasma ini diberikan kepada pasien Covid -19 yang masih dirawat dengan masa inkubasi 7 hari sejak pasien positif Covid -19.

“Dengan adanya alat ini semoga ke depan angka penyebaran Covid -19 di Kota Probolinggo, semakin menurun, dan korban meninggal akibat terpapar Covid -19, tidak terus terjadi, dan segera memutus penyebaran Covid -19, baik di Kota Probolinggo hingga di seluruh Indonesia,” kata Hadi Zainal Abidin.

Hadi Zainal Abidin menambahkan alat ini hanya ada di beberapa rumah sakit di Jawa Timur, seperti di Surabaya, Malang, dan Kota Probolinggo. Sampai saat ini sudah ada sejumlah pendonor plasma mendaftar ke RSUD dr Mochamad Saleh.

Diharapkan, warga yang pernah terkonfirmasi positif Covid -19 bisa mendonorkan plasma darahnya agar anti bodi di pasien Covid -19 bisa naik secara maksimal. Hingga saat ini secara akumulatif orang terkonfimasi positif Covid -19 di Kota Probolinggo mencapai 1.906 orang, dirawat 232 orang, sembuh 1.545 orang, dan meninggal dunia 129 orang.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 27

Tunda AKM September, Kemdikbud Diminta Kaji Tak Pengaruhi Nilai, Evaluasi Belajar Tetap Dilakukan Sekolah Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Asessment Kompetensi Minimum (AKM) 2021 dipastikan mundur dari jadwal, semula akan dilangsungkan pertengahan tahun bakal mundur ke Bulan September. Terjadinya tren peningkatan kasus Covid 19 di tengah masyarakat menjadi penyebab. Keputusan ini disampaikan Mendikbud, Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI melalui Daring beberapa waktu yang lalu.

Kacabdindik Jatim Wilayah Surabaya Sidoarjo Lutfi Isa Ansori

Menanggapi hal ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim wilayah Surabaya-Sidoarjo, Lutfi Isa Ansori mengaku, hingga kini belum ada Permendikbud maupun Surat Edaran resmi yang diterima terkait penundaan AN (Assesment Nasional). Sebab informasi diketahui sebatas dari pemberitaan media.

"Kami masih belum menerima (info penundaan AN) secara resmi.

Tapi kemungkinan ditunda. Cuma persiapan untuk data siswa ini

sudah siapkan nama - nama siswa (yang akan mengikuti AN) dari Kemdikbud,'' ujar Lutfi dihubungi Bhirawa, Selasa (26/1) kemarin.

Jika benar ditunda, lanjut Lutfi, ada banyak hal yang harus dimatangkan Kemdikbud. Pasalnya persiapan yang dilakukan kelas XI kini sudah ditahap ujicoba. Jika September dilakukan, maka akan ada perubahan signifikan dari peserta AKM. "Jadi yang dipersiapkan ini kan kelas XI. Sudah ada beberapa lati-

han. Kalau nanti jadi September, posisinya kan yang kelas XI jadi kelas XII2. Kelas X jadi kelas XI. Sedangkan kelas X ini belum pernah ke sekolah. Bagaimana survey lingkungan belajar dan karakter dilakukan. Jadi banyak hal yang butuh pijakan tertulis. Kalaupun ditunda yang pasti nanti diikuti dengan Juknis, AN diberlakukan kelas berapa,'' katanya dengan nada tanya.

Ditundanya AN, menurut Lutfi, tak berpengaruh pada penilaian evaluasi belajar siswa. Sebab, AN hanya ditujukan untuk pemetaan mutu pendidikan. Sedangkan evaluasi belajar, hampir setiap tahun dilakukan baik ujian semester maupun ujian sekolah. Tetapi, asumsi di masyarakat AN/AKM akan menjadi pengganti UN. "Ini yang harus diluruskan. Bukan

berarti tidak ada UN (Ujian Nasional), terus penggantinya AKM. Apalagi ini ditunda. Yang perlu dipahamkan proses penilaian evaluasi belajar tetap berjalan. Karena kelulusan siswa kan yang menentukan sekolah dari nilai ujian sekolah. Bukan nilai AKM atau UN,'' tegas nya.

Kendati begitu, Lutfi menekankan agar sekolah tetap mempersiapkan materi - materi yang akan diujikan dalam AKM. Pasalnya, hal itu akan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal soal numerik, literasi dan penalaran.

"Untuk sementara materi - materi itu dilakukan oleh sekolah. Karena ujicoba juga belum ada lagi. Diharapkan jika sekolah mempersiapkan hal itu, siswa bisa terbiasa mengerjakan soal-soalnya,'' jelasnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan, Prof Akhmad Muzakki menilai, ditundanya pelaksanaan AKM karena faktor kedaruratan. Tak hanya itu,

Kemdikbud juga mencatat adanya learning loses dan keselamatan proses anak didik selama pandemi terjadi.

"Ditundanya (AKM) ini kan karena faktor kedaruratan. Apalagi sebelumnya Kemdikbud sudah mempersiapkan AKM untuk awal tahun 2021 dengan berbagai ujicoba dan sudah ada pembahasan jauh - jauh hari. Namun faktanya angka Covid 19 di Indonesia cukup tinggi. Tapi (penundaan) itu tidak mengurangi persiapan yang memamg harus didorong bersama - sama untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia,'' ujar pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini.

Menurut Prof Muzakki, penundaan pelaksanaan AKM akan berpengaruh pada subjek assesment yang tidak sama saat persiapan dilakukan di awal 2021. Karenanya, Kemdikbud harus mempertimbangkan ulang soal perubahan

Pemkab Blitar Pastikan Menunda PTM Kabupaten Blitar, Bhirawa Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dipastikan ditunda Gugus Tugas Kabupaten Blitar, setelah melakukan evaluasi tentang status zona bagi Kabupaten Blitar yang masih sangat rawan terjadinya penularan Covid 19.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur dan Bupati Blitar tentang pemberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sektor pendidikan masih

dilarang melaksanakan PTM sampai Senin (25/1) setelah ada perpanjangan PPKM kembali.

"PTM di Kabupaten Blitar hingga kini juga belum ada petunjuk teknis dari pemerintah,'' kata Krisna Yekti.

Lebih lanjut, Krisna menjelaskan, berdasarkan evaluasi bersama hingga kini juga belum bisa dipastikan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Blitar segera dimulai.

Karena, ada beberapa pertimbangan yang menjadikan PTM ditunda sementara waktu.

"Apalagi kini masih banyak

BANGKU POJOK

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM ajak milinial cerdas berinvestasi.

FEB UMM Ajak Milenial Cerdas Berinvestasi Malang, Bhirawa Literasi dan informasi bagaimana cara menabung saham belum begitu memadai. Karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar webinar bertajuk 'Milenial Nabung Saham? Why Not' pada awal pekan kemarin. Agenda yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube FEB UMM ini mengundang Dewi Sriana Rihantyasni SE MM, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur dan Dr H Mohammad Jihadi MSi Direktur Keuangan dan Investasi Dana Pensiun UMM. Menurut Dewi, sebagian generasi milenial kurang mampu mengelola keuangan. Tidak jarang pemasukan yang diperoleh lebih sedikit ketimbang pengeluaran yang dilakukan. Maka perlu adanya strategi dan model pengelolaan yang baik. "Teman - teman harus pintar dalam mengolah uang yang dimiliki. Bisa dengan melakukan cashflow management, debt management, dan wealth creation. Begitupun juga dengan berinvestasi,'' ujarnya.

Namun, sebelum melakukan investasi lebih dalam, generasi milenial harus mengetahui tujuan yang harus dicapai saat menabung saham. Banyak hal juga yang harus dipertimbangkan lebih jauh. Dewi juga menyebutkan peningkatan yang cukup signifikan angka investor generasi muda.

"Pada tahun 2020, investor domestic baru dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun naik menjadi 211.030. persentasenya mencapai 43,2% dari total investor baru,'' tambahnya.

Senada dengan Dewi, Jihadi juga menyampaikan, banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika melakukan investasi saham. Beberapa diantaranya capital gain, deviden, hingga mengikuti RUPS. [mut]

wilayah di Kabupaten Blitar yang berstatus zona merah atau memiliki risiko tinggi penyebaran Virus Corona,'' jelasnya.

Selain itu, tegas Krisna, secara garis besar PTM dalam waktu dekat ini belum dapat dilaksanakan.

Sehingga pihaknya berharap masyarakat tidak menyalahkan Pemerintah namun bisa memahami situasi kondisi terkini.

"Kami berharap masyarakat memahami kondisi saat ini dan saling mendukung. Selain itu kami juga menghimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan,'' ujarnya. [htn]

Krisna Yekti

Umsida Dampingi Tata Kelola Keuangan Koperasi Dinar Amanta Sidoarjo, Bhirawa Menghadapi tantangan dan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan keuangan, selalu terjadi dalam sebuah koperasi. Permasalahan yang umum, diantaranya masalah modal mengembangkan usaha, kompetensi pengurus, saat melaksanakan tata kelola keuangan yang akuntabel dalam menyusun laporan keuangan relatif masih rendah.

Agar kondisi ini tidak terjadi dan bisa berjalan dengan baik, Tim Abdimas Umsida (Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), yang terdiri Aisha Hanif SA MAcc AK, Dina Dwi Okta Viarini SE MSA CTA ACPA dan Ade Eviyanti SKom Mkom melakukan pendampingan terhadap Koperasi Dinar Amanta yang berlokasi di Ruko Jati Kepuh Kecamatan Candi Sidoarjo.

Aisha Hanif mengatakan, koperasi yang sudah mempunyai asset Rp360 juta dan beranggotakan sebanyak 255 orang ini belum dikelola secara efektif, juga belum dilakukan secara komputerisasi dalam kegiatan operasionalnya.

Itulah salah satu pertimbangan dalam melakukan pendampingan.

"Proses pendampingan yang kami lakukan diantaranya, mengadakan penyuluhan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan koperasi agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku kepada para pengurus koperasi. Juga membuat program aplikasi tata kelola keuangan koperasi.

Maka program pendampingan ini bertemakan, Pendampingan Koperasi Dinas Amanta Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Dengan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informatika di Era Pandemi Covid 19,'' jelasnya.

Koperasi ini merupakan salah satu amal usaha binaan dari Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Sidarjo yang telah berdiri selama tujuh tahun.

Makanya, sasaran pendampingannya adalah meningkatnya pemahaman dan kompetensi pengurus, tentang pengelolaan keuangan koperasi yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Penandatangan MoU Smart Village Desa Banjarsari, Kecamatan

Gandeng Unwaha dan Baznas, Desa Ba Jombang, Bhirawa Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang menggandeng beberapa pihak, diantaranya, Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambak Beras, Jombang dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jombang serta sebuah perusahaan untuk menjadikan desa ini menjadi Smart Village. Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) terkait hal ini dilakukan di Banjarsari Agro Community (BAC), Selasa siang (26/1).

Menurut Kepala Desa Banjarsari, H Basyarudin, smart village yang digagas ini menekankan skala prioritas pada sektor pertanian untuk menuju kedaulatan pangan di desanya. ''Untuk itu kita bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Unwaha, dalam rangka memberikan kuliah gratis yang dicanangkan Pak Rektor dan Civitas Akademika Unwaha untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya yang berusaha di bidang pertanian. Sehingga dengan masyarakat petani yang cerdas nantinya diharapkan mampu menghasilkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian yang lebih bagus,'' papar Basyarudin.

Selain cerdas di bidang perta-

nian, pencanangan Smart Village ini juga bertujuan agar masyarakat pintar di berbagai bidang yang muaranya yakni kemakmuran, kesejahteraan, dan keberkahan masyarakat Desa Banjarsari. Sementara untuk kerjasama dengan Baznas Kabupaten Jombang, Basyarudin menginginkan, ada sebuah penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya arti zakat yang sangat mempengaruhi keberkahan kehidupan masyarakat itu sendiri.

"Di samping i bang akan ber dengan petani B hanya menyada bersedekah, ta juga berperan memberikan pen tuan-bantuan un kan mutu dan k papar Basyarud Sementara u dengam sebuah ni, PT Data Buan tuk menjawab ta

Terlihat saat proses sosialisasi dan pendampingan terkait dengan tata kelola keuangan koperasi.

GALERI

SISWA

SMK Sepuluh Nopember Menuju Sekolah Center of Exellence Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sekolah di era digitalisasi, serta dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para siswinya agar lebih berkembang dan lebih maju.

SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo tahun ajaran 2021/2022 ini melaksanakan Program Menuju Sekolah Center of Exellence.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Di hadapan keluarga SMK Sepuluh Nopember para narasumber memaparkan materinya.

Menurut Kepala SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo, Ratih Wulansari SSi M MPd, kegiatan yang bertemakan Integritas dan Profesionalisme ini untuk meningkatkan komitmen dari pendidik dan tenaga kependidikan SMK Sepuluh Nopember.

Bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dalam rangka menuju Sekolah Center of Exellence.

"Jadi sebagai salah satu pusat keunggulan di Sidoarjo,

tidak hanya memberikan pelayanan terbaik untuk siswa, tetapi juga membekali siswa dengan kompetensi yang bersifat shof skill,'' tutur pada Senin (25/1) kemarin.

Menurutnya penguatan karakter, termasuk penguatan karakter yang ada di AN (Asesment Nasional) yakni enam profile karakter pelajar Pancasila, diantaranya memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bera-

khlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebhinekaan global, bergotong royong, dan berfikir kreatif. ''Jadi indicator indikator itu harus sudah jelas.

Dan yang lebih penting lagi peningkatan kompetensi digital para siswa,'' jelas Ratih.

Dalam era pandemi tidak hanya guru yang harus berfikir kreatif, tetapi juga para siswanya.

Maka membangung motivasi siswa dari rumah melalui media seperti yang telah dilakukan ini, mereka harus punya kemampuan untuk belajar lebih.

Sebab tidak bertemu bisa karena harus online. Tetapi tetap harus menyampaikan pesan ini kepada para siswa semua.

"Kami kumpulkan para guru untuk menyatukan komitmen.

Walaupun Daring tetapi kita tetap mempunyai semangat

untuk mengajar. Layanan yang baik kepada siswa bukan hanya guru, tetapi termasuk juga dari tata usahanya juga harus baik. Maka kami menghadirkan pemateri yang mumpuni dalam Menuju Sekolah Center of Exellence,'' jelas Ratih.

Ratih berharap, Sekolah Center of Exellence ini untuk sekolah kesehatan, yang merupakan ciri khas SMK Sepuluh Nopember. Kalau masyarakat atau siswa bicara kesehatan, selalu ingat SMK Sepuluh Nopember. ''Jadi keunggulan kami ini jurusan kesehatan, disamping kompetensi - kompetensi jurusan lainnya yang juga unggul. Untuk memenuhi era digitalisasi, tahun ini kami membuka jurusan baru, yakni Bisnis Daring dan Pemasaran,'' tandas Ratih. [*]

rawa

& OLAHRAGA Subjek Assesment

AYAAN

7 Januari 2021

yang tidak lagi dilaksanakan di awal tahun, melainkan di Bulan September. Sebab jika asessment tetap dilakukan untuk kelas XI maka berlakunya untuk satu tingkatan kelas dibawahnya.

"Ini harus yang harus diantisipasi karena akan dilaksanakan di akhir tahun 2021. Semoga tidak mundur lagi, supaya apa yang menjadi konsern dari menteri soal learning loses betul - betul akan menjadi perhatian. Dengan kata lain, ada masa dua tahun pandemi memunculkan kedaruratan dalam layanan sistem pendidikan kita,'' jelas dia.

Prof Muzakki juga menilai dalam pelaksanaan AN, Kemdikbud harus menyiapkan perencanaan yang baik. Sebab, sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa dibandingkan (kualitasnya, red) secara apple to apple antara daerah satu dengan yang lain. Karena kondisi variasi

yang sangat tinggi.

"Sistem pendidikan Jatim tidak bisa diukur dengan Jakarta. Begitupun sistem pendidikan di dalam Jatim, misalnya Surabaya dengan Madura. Variasi ini yang harus dihitung oleh kemdikbud. Apalagi dimasa pandemi, internet conention tidak sama, begitupun dengan electricity connection, blank spot, dan kepemilikian derajat gedget,'' katanya.

Maka, ada dua hal penting yang harus diperhatikan Kemdikbud dalam mengambil kebijakan pertama masih tingginya variasi kondisi sosial demografis dan layanan teknologi antar daerah. Kedua, soal bagaimana fasilitas yang dibutuhkan untuk kebutuhan digitalisasi pendidikan. "Karena era 3 - 4 tahun belakang, konsentrasi pemerintah fokus pada digitalisasi Pendidikan maka sistem pendidikan Kedepan harus juga memperhatikan dua variasi ini,'' pungkasnya. [ina]

Halaman 7

Pemkot Batu melalui Dindik saat memberikan sosialisasi Program Sekolah Penggerak ke sekolah yang ada di Kota Batu, Selasa (26/1).

anas bahtiar/bhirawa

Pemkot Pilih Dua Sekolah Penggerak di Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mensukseskan Program Sekolah Penggerak yang dibuat Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

Maka Pemkot telah memilih dua sekolah penggerak di Kota Batu. Dipilihnya sekolah ini sekaligus untuk mensosialisasikan program ini kepada kalangan pendidikan dan masyarakat serta menyiapkan regulasi daerah.

Diketahui, dua sekolah di Kota Batu yang dipilih Pemkot menjadi Sekolah Penggerak adalah SDN Mojorejo 1 dan SMPN 1. Selain itu, Pemkot Batu juga

menyiapkan alokasi anggaran dalam APBD untuk mensukseskan Program Sekolah Penggerak ini. "Pemkot Batu siap mendukung dengan berkomitmen tidak merotasi Kepala Sekolah dan Guru yang menjadi sasaran Program Sekolah Penggerak minimal empat tahun, serta menyiapkan APBD untuk intervensi program ini dan menyiapkan regulasi pendukung sekolah penggerak,'' ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Selasa (26/1).

Diketahui, Kota Batu termasuk dari nominasi Program Sekolah Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud). Program Sekolah Penggerak ini termasuk dalam episode Merdeka Belajar.

Program Sekolah Penggerak adalah sekolah yang dapat menggerakkan sekolah - sekolah lain dalam meningkatkan pembelajaran sehingga melahirkan murid-murid berprestasi.

Diantara visi program ini yakni, mewujudkan Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar ber-Bhineka Tunggal Ika. "Melalui program ini, sekolah penggerak bisa jadi panutan, tempat pelatihan, dan inspirasi bagi guru-guru

dan kepala sekolah lainnya yang mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Dan keberadaan kepala sekolah dan guru akan menjadi agen penggerak dalam program ini,'' tambah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr Eny Rahayuningsih.

Pemkot Batu mendukung penuh Program Sekolah Penggerak. Pemkot berharap dunia pendidikan di Kota Batu bisa mengalami perubahan yang lebih baik dan merata sehingga melahirkan banyak siswa - siswi yang berprestasi dan sekolah - sekolah terbaik. [nas]

Dosen Unair Buat Aplikasi Pasar Kerja Perawat Surabaya, Bhirawa Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga (Unair), Ferry Efendi SKep Ns MSc PhD membuat start-up Pasar Kerja Perawat.

Yakni sebuah aplikasi yang mempertemukan lulusan yang sedang mencari pekerjaan dengan fasilitas layanan kesehatan yang memiliki

lowongan untuk perawat. Dalam aplikasi ini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan pengguna.

"Fitur utamanya informasi lowongan kerja keperawatan. Para pengguna bisa langsung mendapatkan update lowongan kerja perawat yang tersedia saat ini. Pengguna juga dapat mencari lowongan se-

arif yulianto/bhirawa

Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Selasa siang (26/1).

anjarsari Bakal Dijadikan Smart Village

tu Baznas Jomusaha bermitra Banjarsari, tidak arkan dalam hal pi juga Baznas dalam rangka ndidikan dan banntuk meningkatkualitas petani,'' din lagi. ntuk kerjasama perusahaan yakna Nusantara, unantangan tentang

betapa pentingnya Media Sosial (Medsos) maupun internet untuk masyarakat. ''Baik untuk pendidikan maupun untuk yang lain,'' tandas Basyarudin.

Sementara itu, Rektor Unwaha, Tambak Beras, Jombang, Anton Muhibuddin menjelaskan, pihaknya dalam hal ini mendukung dalam hal pembiayaan kuliah bagi masyarakat Desa Banjarsari. ''Memang kami pakai label kuliah gratis, tapi sebenarnya dibiayai dari Unwaha sendiri. Yang nilain-

ya per orang sekitar Rp12 juta sampai Rp15 Juta untuk empat tahun, syaratnya Fakultas Pertanian,'' jelas Rektor Unwaha.

Selain dukungan berupa pembiayaan kuliah, sambung Anton Muhibuddin, pihaknya juga akan mensupport dalam hal ilmu di luar kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini kata dia, untuk membangun kemandirian masyarakat petani Desa Banjarsari.

"Seperti membuat pestisida sendiri, kita berikan ilmu itu. Bikin pupuk organik sendiri, kemudian bagaimana lahan tidak banyak hama dan penyakitnya, kita berikan jasanya, kemudian untuk wisata, kita berikan jasa, ilmu, kita berikan biaya,'' ucap Anton Muhibuddin.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Jombang, Didin Ahmad Sholahudin mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Pemdes Banjarsari untuk mengerjakan lahan seluas 1, 5 hektar untuk ditanami Padi organik. ''Dan nanti hasilnya, akan kita beli langsung. Kami akan 'support' pembiayaan di pupuknya, dan kami juga berharap ada partisipasi dari masyarakat. Karena kami memandang, konsep ini menyertakan banyak warga untuk berperan serta,'' kata Didin Ahmad Sholahudin. [rif]

Tampilan Aplikasi Pasar Kerja Perawat yang dibuat Dosen Unair.

suai bidang keahlian, misalnya perawat ICU, perawat Covid 19, dan seterusnya,'' tuturnya.

Dosen yang akrab disapa Ferry ini bercerita, ide awal pembuatan aplikasi ini karena kebutuhan tenaga keperawatan yang cukup tinggi. Apalagi, di tengah pandemi Covid 19 seperti sekarang. Tak ayal, berbagai RS dan fasilitas layanan kesehatan lainnya sering membuka lowongan pekerjaan untuk perawat untuk mengisi pos pos perawatan yang masih kosong.

Menurut Ferry, Aplikasi Pasar Kerja Perawat tidak hanya menyasar para pencari kerja, tapi juga penyedia kerja. Rumah sakit, klinik, dan penyedia kerja lainnya juga bisa memasang informasi lowongan kerja di aplikasi itu. Untuk penyedia yang berlangganan fitur premium, para pencari kerja bisa langsung melamar lewat aplikasi.

Hal itu, diakuinya dapat mempermudah proses rekrutmen bagi kedua belah pihak, lanjut pria

yang kini menjabat Sekretaris di Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPJPHKI) ini. Terhitung sejak Desember 2020, start-up ini sudah berbadan hukum dengan nama PT Pasar Kerja Perawat, dengan Gading Ekapuja Aurizki SKep Ns MSc, alumni FKp UNAIR sebagai direktur.

Menyambung pernyataan seniornya, Gading juga menjelaskan, pendaftaran PT itu bertujuan agar Pasar Kerja Perawat bisa berkembang lebih besar, terutama untuk menarik investor. Ke depannya, pasar kerja perawat tidak hanya bergerak di bidang rekrutmen dan penyedia informasi lowongan kerja, tapi juga pelatihan untuk tenaga perawat.

Gading juga menjelaskan, Startup ini sudah memiliki program BISIKAN yaitu Bincang Asik Keperawatan, sebuah talkshow yang berfokus pada pengembangan karier perawat yang berlangsung dua pekan sekali. [ina]

Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)

Siswa SMANOR Berpeluang Kuliah di AS dengan Beasiswa Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) kini memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Amerika Serikat. Seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS) memberikan beasiswa bagi atlet pelajar yang bisa meraih prestasi nasional dan internasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua IV KONI Jatim Irmantara Subagyo saat menghadiri acara di SMANOR beberapa waktu lalu, ia menjelaskan beasiswa itu diberikan ke beberapa cabang olahraga (Cabor) seperti tenis lapangan, atletik, voli pantai dan gulat. "Jadi pelajar yang berprestasi di tingkat nasional di cabor itu memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di AS," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya peluang siswa SMANOR kuliah di AS dengan beasiswa sangat besar, sebab sebagian siswanya sudah meraih prestasi nasional.

Hanya saja mereka harus mahir dan menguasai Bahasa Inggris. "Selain

prestasi nasional, syarat lainnya adalah harus menguasai Bahasa Inggris. Mungkin saat ini siswa SMANOR harus belajar Bahasa Inggris," katanya.

Untuk mendapatkan informasi beasiswa, para siswa harus mencari informasi di perguruan tinggi AS secara online. Sementara itu Kepala Sekolah SMANOR, Suswanto mengaku se-

nang dengan kabar tersebut, ia juga mendorong agar para siswa bisa meraih prestasi nasional maupun internasional agar bisa kuliah di AS. Selain itu ia juga akan mengoptimalkan agar para siswa mulai memperdalam Bahasa Inggris. "Kita sudah punya lab Bahasa Inggris, jadi para siswa harus memanfaatkannya," katanya.

Ia juga berharap untuk melatih agar lancar berbahasa Inggris, ia meminta agar para siswa setiap hari berkomunikasi dengan Bahasa Inggris. "Kami juga memiliki siswa yang sudah lancar berbahasa Inggris, namun saya berharap semua siswa mau belajar dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris setiap harinya," katanya. [wwn*]

Wakil Ketua IV KONI Jatim Irmantara Subagyo (kiri) dan Kepala Sekolah SMANOR Suswanto (tengah). wawan triyanto/ bhirawa

Tunda PTM, Dispendik Kabupaten Probolinggo Menetapkan PJJ Probolinggo, Bhirawa Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun 2021 di Kabupaten Probolinggo dibatalkan, menyusul hasil evaluasi perkembangan kasus Covid 19 yang meningkat. Sehingga, Dinas Pendidikan (Dispendik) menetapkan untuk tetap dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Senin (25/1), rencananya PTM digelar di awal tahun 2021 yakni akhir Januari. Namun melihat perkembangan kasus Covid 19 di Kabupaten Probolinggo, ditetapkan masih PJJ. "Seperti sebelumnya, pembelajaran bisa melalui Daring maupun luar daringan atau berkelompok,'' terangnya.

Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dr Dewi Vironica mengatakan, total kasus Covid 19 di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo hingga 24 Janu-

ari 2021 bertambah sebanyak 22 kasus sehingga total secara kumulatif sudah mencapai 2.704 kasus.

"Penyumbang penambahan kasus baru harian tertinggi berada di Kecamatan Sumberasih dan Dringu, masing-masing sebanyak lima kasus sehingga total kasus secara kumulatif di Kecamatan Sumberasih mencapai

170 kasus dan Kecamatan Dringu mencapai 343 kasus,'' katanya.

Penambahan kasus baru harian tertinggi kedua berada di Kecamatan Banyuanyar dan Kotaanyar masing - masing sebanyak dua kasus sehingga total kasus secara kumulatif di Kecamatan Banyuanyar mencapai 79 kasus dan Kecamatan

Kotaanyar mencapai 110 kasus.

Kasus harian selanjutnya disumbangkan Kecamatan Gending, Pakuniran, Besuk, Paiton, Sukapura, Bantaran, Tegalsiwalan dan Maron masing - masing sebanyak satu kasus. Dengan demikian, total kasus secara kumulatif di Kecamatan Gending mencapai 167 kasus,

Pembelajaran Tatap Muka di SMPN 1 Lumbang Probolinggo.

Kecamatan Pakuniran mencapai 84 kasus, Kecamatan Besuk mencapai 100 kasus, Kecamatan Paiton mencapai 255 kasus, Kecamatan Sukapura mencapai 22 kasus, Kecamatan Bantaran mencapai 29 kasus, Kecamatan Tegalsiwalan mencapai 34 kasus dan Kecamatan Maron mencapai 148 kasus.

"Dari kesembuhannya, hari ini (kemarin, red) ada penambahan sebanyak 14 kasus sehingga total secara kumulatif untuk angka kesembuhan di Kabupaten Probolinggo mencapai 2.347 kasus dari total 2.704 kasus,'' jelasnya.

Penyumbang kasus kesembuhan harian tertinggi berada di Kecamatan Pajarakan sebanyak enam kasus, serta kasus kesembuhan harian tertinggi kedua berada di Kecamatan Leces sebanyak dua kasus, sehingga total kasus kesembuhan secara kumulatifnya di Kecamatan Pajarakan mencapai 169 kasus dari total 187 kasus dan Kecamatan Leces menca-

pai 127 kasus dari total 171 kasus.

Penambahan kasus kesembuhan harian selanjutnya berada di Kecamatan Dringu, Gending, Besuk, Pakuniran, Sumberasih dan Tongas masing-masing sebanyak 1 kasus.

Dengan demikian, total kesembuhan di Kecamatan Dringu mencapai 279 kasus dari total 343 kasus, Kecamatan Gending mencapai 135 kasus dari total 167 kasus, Kecamatan Besuk mencapai 88 kasus dari total 100 kasus, Kecamatan Pakuniran mencapai 72 kasus dari total 84 kasus, Kecamatan Sumberasih mencapai 139 kasus dari total 170 kasus dan Kecamatan Tongas mencapai 100 kasus dari total 111 kasus.

Sementara untuk kasus kematian per hari ini tidak ada penambahan kasus dan secara kumulatif jumlahnya mencapai 147 kasus. Hingga kini kasus kematian tertinggi di Kabupaten Probolinggo berada di Kecamatan Dringu mencapai 26 kasus. [wap]

JATIM MEMBANGUN Pandemi, Tetap Optimis Ada Kenaikan Investasi

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 8

Pasuruan, Bhirawa Dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemkab Pasuruan tetap optimis ada kenaikan investasi di tahun 2021. Target kenaikan investasi tahun ini mencapai sembilan persen atau hampir Rp 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tampak dalam foto operasi Yustisi gabungan yang menyasar pelanggar roda dua tidak bermasker yang langsung diberikan sanksi penahanan HP. Sebagai jaminan.agar mau membayar denda pada hari dan tempat yang ditentukan pada surat tilang.

Bantu Penertiban Prokes Selama PPKM 600 Personel Kodim dan Koramil Diterjunkan Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 600 personel Kodim 0815 Mojokerto dan Koramil Jajaran di terjunkan guna membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam melakukan operasi penertiban protokol kesehatan (prokes) sejak pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).tanggal 15 Januari lalu.di wilayah Kota maupun Kabupaten Mojokerto, Penegakan prokes yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP ini berasal dari anggota Kodim 0815. Polresta dan

Polres Mojokerto dan serta Pemkab Mojokerto. Setiap harinya berlangsung 3 kali. Yakni pagi. Siang dan malam hari.

Dandim 0815 Mojokerto. Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto. Selasa 27/ 1/21 membenarkan jika Kodim 0815 Mojokerto dalam rangka ikut menekan, penyebaran virus Covid-19. Sangat mendukung kegiatan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan baik Pemkot maupun Pemkab. Mojokerto.

Untuk itu Kodim dan Koramil jajaran telah menerjunkan sedikitnya 600 personel untuk membantu menertibkan PPKM.yang dimulai

tanggal 15 hingga 28 nanti. Selain melakukan penindakan juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Kita tidak ingin ada klasterklaster baru lagi, jadi kita terus pantau dan tegakkan prokes di tengah masyarakat, “jelas Dandim.

Sementara itu pantauan Bhirawa di lapangan, utamanya di wilayah Kota Mojokerto. Operasi yustisi yang digelar tim gabungan.yakni Kodim. Polresta dan Satpol PP. Kota mojokerto, hampir setiap hari melakukan operasi Yustisi baik pagi.siang maupun malam.

Seperti yang terjadi di pertigaan jalan Brawijaya. Jalan Mojopahit.

Tim gabungan menyasar satu persatu pengendara sepeda motor untuk diberhentikan apabila didapati tidak menggunakan masker, Sanksi yang diberikan kelihatanya ringan.yakni denda Rp 50 ribu. Namun jika tidak membawa uang ataupun sidang pelanggaran tidak dilakukan di tempat maka menahan KTP. ,Sim ataupun STNK. Bahkan Hp. pun bisa dijadikan jaminannya. Setelah membayar denda di kantor yang ditunjuk di surat tilang maka barang bisa diambil kembali.[min]

“Memang tahun ini tidak mudah.

Tapi kami tetap sangat optimis berusaha sekuat tenaga menjadikan perolehan investasi tetap bisa naik dibandingkan tahun lalu, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Target 2020 kemarin senilai Rp 9,6 triliun. Tentu itu kami mampu mengejar dan bahkan realisasinya sedikit di atas target,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Eddy

Supriyanto, Selasa (26/1).

Kemudahan perizinan dan peningkatan pelayanan akan direalisasikan untuk menarik investor.

Sebelumnya, Pemkab Pasuruan pernah pencatatan investasi besar. Dari target sebesar Rp 9 triliun, realisasinya menembus Rp 18,9 triliun.

“Kami terus berusaha untuk menggenjot investasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun ini,” tegas Eddy Supriyanto. [hil]

hilmi husain/bhirawa

Peta rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029.

Jumlah Warga Miskin di Sidoarjo Bertambah Menjadi 139 Ribu KK

KELANA JATIM Taman Abhirama yang termasuk akan ditutup total. achmad suprayogi/ bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa Warga miskin di Kab Sidoarjo yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pada tahun 2021 ini, ada sebanyak 139.479 KPM atau Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah tersebut mengalami penambahan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yang ada sebanyak

135.572 KPM. Menurut Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Drs Tirto Adi MM, penerima Bansos akibat Covid-19, tidak hanya diberikan kepada DTKS yang ada di wilayah desa. Namun juga yang ada di wilayah Kelurahan.

“Rencananya tiap kelurahan akan diseleksi penerimanya dan dijatah

Terkait PPKM ke 2 Seluruh Taman Bermain Ditutup Total Sidoarjo, Bhirawa Usai mengikuti evaluasi PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan Gubernur Jawa Timur secara online di COC (Command of Operational Center) Pemkab Sidoarjo, ternyata PPKM diperpanjang lagi hingga tanggal 8 Pebruari 2021 atau PPKM kedua.

Sehingga Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono harus meminta maaf kepada para pedagang kecil yang di alun-alun, di seputaran GOR Jl. Pahlawan serta di Taman Pinang Indah serta di tempattempat yang lain, harus ditutup secara total. Termasuk tamantaman edukasi dan taman bermain, seperti Taman Abhirama dan Alun-alun Sidoarjo sementara ini harus ditutup secara total hingga tanggal 8 Pebruari 2021.

Ia tegaskan, kondisi ini dilakukan memang sifatnya sangat urgen, oleh karena itu harus diperpanjang dan diperketat pelaksanaannya. Selain itu juga akan melakukan optimalisasi operasi Yustisi secara lebih ketat lagi.

“Utamanya untuk sasaran-sasaran yang tingkat penularannya lebih tinggi, kasus baru tinggi. Untuk beberapa titik perbatasan akan kita tingkatkan kualitas pemeriksaannya,” katanya.

Berikutnya, pihaknya juga akan memperbanyak lagi melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diajak untuk menggerakkan masyarakat agar lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

“Walaupun Sidoarjo kondisi khasus terus menurun, namun masyarakat sudah mulai menurun lagi atau kurang patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Masih banyak masyarakat yang menyepelekan. Oleh karena itu akan kita tingkatkan, kita tegaskan dalam pelaksanaan di lapangan,” tegas Hudiyono, Selasa (26/1) kemarin.

Selain itu juga akan membentuk tim verifikasi terkait dengan kegiatan masyarakat pada PPKM ke 2, untuk mengasesmen kegiatan-kegiatannya. Sehingga masyarakat akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat masih ada yang minta ijin untuk sebuah kegiatan, sehingga pelaksanaan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak) nya itu akan menjadi masalah.

“Termasuk ada kegiatan pernikahan yang pernah terjadi akan kita verifikasi lagi, akan kita koordinasikan lagi dengan Forkopimda besar jajaran terkait,” katanya.[ach]

alikus/bhirawa

Rapat koordinasi untuk menentukan indikator warga miskin penerima bantuan tunai yang kena dampak Covid-19.

untuk 100 KPM,” komentar Tirto Adi, Selasa (26/1) kemarin, usai rapat koordinasi dengan OPD terkait dan wilayah kecamatan yang ada kelurahannya.

Seperti Kec Taman, Kec Krian, Kec Sidoarjo dan Kec Porong.

Pada tahun 2021 ini, dana yang tersedia ada sebanyak Rp2.25 miliar.

Akibat Covid-19, menurut Tirto, orang yang tadinya tidak miskin berubah menjadi miskin.

Dalam kesempatan yang sama, dikatakan Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Drs Imam Mukri Effendy MM, jumlah total kelurahan yang ada di Kab Sidoarjo sebanyak 31 kelurahan.

Menurut Imam, warga miskin yang berada di kelurahan juga akan diberikan bantuan akibat dampak Covid19, supaya tidak ada kesan kesenjangan. Menurut Imam, perlu adanya penyederhanaan terkait indikator kemiskinan bagi penerima.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sidoarjo, Probo Edi Sunarno SSos MM, memaparkan ada 14 indikator kemiskinan versi Kement-

erian Desa.

Namun menurut Probo, kalau mengacu pada 14 indikator tersebut, akan sulit dan tidak mungkin tepat untuk menemukan adanya kemiskinan di Kab Sidoarjo. Maka itu, perlu dilakukan penyederhanaan indikator yang mengacu pada Kemendagri.

Hasil penyederhanaan untuk sasaran penerima bantuan langsung tunai akibat dampak Covid-19 itu, diantaranya meliputi untuk keluarga yang belum pernah mendapat program keluarga harapan (PKH), keluarga yang belum dapat Bansos, belum dapat BPNT, kehilangan kerja, keluarga yang rentan sakit kronis menahun, belum masuk dalam DTK dan belum dapat jaring pengaman sosial (JPS) dari Provinsi.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M.Ainur Rahman AP MAP, mengatakan anggaran dari bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2021 ini tidak sebesar pada tahun 2020 lalu. Maka itu, dirinya mengatakan penerima pada tahun 2021 ini, kriteria penerima bantuan tersebut harus disepakati bersama-sama. [kus]

Polisi Lakukan Gelar Perkara Pelanggaran PPKM di I-Club Kota Madiun, Bhirawa Penyidikan Polres Madiun Kota terhadap perkara pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kafe I-Club terus berlanjut. Pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk kasus yang melibatkan Tiktokers asal Solo, Viensboys.

Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, kepolisian telah memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan saksi-saksi. Di antaranya, personel Viensboys, manajemen Viensboys, dan manajemen I-Club. ‘’Sejak kemarin sore hingga hari ini masih terus kami lakukan pemeriksaan dan interogasi marathon. Kami

dalami juga apakah di dalamnya ada unsur pidana,’’kata Kapolres Madiun Kota, Selasa (26/1).

Dari hasil gelar perkara, lanjutnya, polisi menemukan fakta bahwa keberadaan Viensboys di Kota Madiun adalah inisiatif salah satu anggota manajemen mereka. Yakni, untuk roadshow test food atau review makanan. Salah satunya, di Kafe I-Club.

Kemudian, diunggah di laman media sosial mereka. ‘’Saat ini masih kami selidiki lebih lanjut bagaimana para penggemarnya bisa berkumpul. Jika ada ajakan, berarti ada unsur pidana di dalamnya,’’ jelas Kapolres Madiun Kota.

Dijelaskannya, selain mengumpul-

kan saksi-saksi, petugas kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, alat CCTV dan isi rekamannya, keterangan dari security, manajemen, dan pengunjung yang ada di lokasi kejadian.

Lebih lanjut, Dewa mengatakan bahwa pelaku terancam sanksi dari Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara. ‘’Meski demikian saat ini kami masih mendalami pemeriksaan saksi-saksi.

Untuk penetapan tersangka diperlukan gelar perkara lebih lanjut,’’kata Kapolres Madiun Kota.[dar ]

sudarno/bhirawa

AKBP Dewa Putu Eka Darmawan Kapolres Madiun Kota

Karya Bakti, Posramil 0813-18/Gayam Bersama Masyarakat Tanam Ribuan Pohon Bojonegoro,Bhirawa Bersama masyarakat, Karang Taruna dan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Gayam, Danposramil 0813-18/Gayam, Bojonegoro, Peltu Safari, melaksanakan karya bakti penanaman pohon Tabebuya disepanjang Jalan Poros Utama Kecamatan (PUK) Gayam, dalam rangka Banyu Urip Menanam, Energi Untuk Lingkungan Hidup, Selasa (26/1).

Posramil 0813-18/Gayam Bersama Masyarakat Tanam Ribuan Pohon

Turut dalam kegiatan ini diantaranya Camat Gayam, perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Babinsa, Ketua Karang Taruna, serta Pengurus dan anggota PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Gayam.

Dilokasi kegiatan Danposramil

0813-18/Gayam, mengatakan bahwa kegiatan dilakukan sebagai wujud sinergitas bersama dalam rangka turut menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebanyak 200 batang pohon di Tanam dibeberapa titik lokasi diwilayah Kecamatan Gayam

diantaranya depan kantor kecamatan, depan SDN 2, depan Balai Desa Gayam, depan Puskesmas, depan Kantor Polsek, depan Yayasan Bahrul Ulum, depan kantor NWC NU, depan kantor Posramil Gayam, Pasar Gayam dan depan Balai Desa Ringintunggal.

Sementara diwilayah Desa Katur, pohon yang sama karakteristiknya dengan bunga Sakura saat mekar tersebut ditanam di depan Balai Desa, depan SDN serta depan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bendo Katur.

“Selain menanam pohon Tabebuya, juga dilakukan tanam pohon Bougenville sebanyak 1.300

batang,” ujarnya.

Menurutnya, penanaman massal Bougenville tersebut dilaksanakan dalam rangka penyerapan polutan. Karena Bougenville juga bisa berbunga sepanjang tahun, serta tahan semua cuaca dan mudah dalam perawatan.

“Selain sebagai resapan air, pohon dengan bunga warna-warni ini juga bisa menjadikan lingkungan lebih indah dan asri.

Diharapkan semua pihak dapat merawat dan menjaga pohon yang sudah ditanam, agar bisa berkontribusi dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.[bas]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 9

4480 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Probolinggo Raya Probolinggo, Bhirawa Senin (25/1) malam, sekitar pukul 20.46 WIB, sebanyak 4480 dosis vaksi sinovac tiba di wilayah Probolinggo raya. Pengiriman pertama ini terdiri atas 1.480 dosis vaksin Covid 19 diterima Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo, sedangkan di kabupaten Probolinggo mendapat kiriman 3000 dosis vaksin sinovac.

Dengan datangnya vaksin dari Sinovac yang diproses oleh Biofarma ini, ribuan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi prioritas akan mulai menjalani screening, Rabu (27/1).

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, yang ikut menyaksikan kedatangan vaksin yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian tersebut.

Selain wali kota, nampak Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh dr Abraar HS Kuddah dan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Eko Sudiwiharti.

Iring-iringan mobil polisi mengawal mobil box putih milik Biofarma. Di dalamnya berisi puluhan kotak dosis vaksin yang didistribusikan ke sejumlah daerah di wilayah timur, Jawa Timur. Setelah tiba di halaman kantor Dinkes, satu kotak berisi vaksin dibawa ke dalam ruangan khusus.

“Alhamdulillah vaksin sudah diterima oleh Dinkes Kota Probolinggo sejumlah 1.480. Tentunya, Dinkes secara cepat akan melakukan tahapan vaksinasi bagi nakes,” ujar Wali Kota Habib Hadi yang malam itu didampingi sang istri, Aminah Hadi.

Sesuai data Dinkes, selain nakes

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi saksikan vaksin sinovac diturunkan petugas.

nantinya ada pejabat esensial sekitar 10 orang yang akan divaksin.

Habib Hadi berharap, dengan adanya vaksinasi ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan tidak mempercayai hoax yang justru membingungkan masyarakat.

Jumlah nakes di Kota Probolinggo sebanyak 1.963, maka nakes yang akan divaksin akan dilaksanakan secara bertahap.

“Nanti akan ada pengiriman lagi, setelah nakes ada lagi vaksinasi sesuai regulasi Kemenkes. Insyaallah ada jadwal lusa (27/1) melakukan

KELANA JATIM

4.120 Dosis Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Tiba di Mojokerto Mojokerto. Bhirawa Forkopimda Kabupaten Mojokerto dalam waktu yang tidak lama lagi akan mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19 Sinovac.pertama di wilayah Kabupaten Mojokerto, sebelum disuntikkan kepada masyarakat.

Hal ini lantaran Sebanyak 3.120 dosis vaksin Covid-19 telah tiba di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Senin (25/1).

Dengan pengawalan ketat personel Brimob Polda Jatim dan jajaran Polres Mojokerto, yang bersenjata lengkap, dengan mobil Baracuda. Vaksin Sars-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Innactivated Sinovac kiriman tahap pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Vaksin tersebut diangkut menggunakan mobil boks bertuliskan Biorfarma dari Kota Surabaya menuju Mojokerto. Sesampai di Kabupaten dan Kota Mojokerto, vaksin langsung diturunkan dari dalam mobil boks dan dipindahkan dalam tempat penyimpanan khusus Cool Storage berwarna putih di ruangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten.

Sementara itu pada hari dan jam yang sama vaksin sinovac sebanyak 1000 dosis juga tiba di kantor Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander yang meninjau langsung kedatangan vaksin Covid-19 mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga secara ketat vaksin-vaksin tersebut selama dalam peyimpanan. [min]

screening lalu vaksinasi,” imbuh wali kota Hadi Zainal Abidin.

Habib Hadi berharap, kedatangan vaksin di Kota Probolinggo menjadi awal untuk bisa lebih lega menghadapi wabah Covid 19.

“Menghadapi ini (pandemi) butuh kebersamaan, kami harus menunjukkan ke masyarakat vaksin ini aman namun tetap disiplin protokol kesehatan, jangan lengah atau terlena, agar semuanya sesuai harapan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinkes P2KB dr NH Hidayati melalui Kabid

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Eko Sudiwiharti mengatakan ada 17 fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Probolinggo yang sudah diSK-kan sebagai lokasi vaksinasi.

“Diantaranya puskesmas, pustu, RSUD dan beberapa faskes lainnya.

Vaksin akan diberikan untuk nakes selama 3 sesi dalam sehari, setiap sesi terdiri dari 15 orang,” jelas Eko Sudiwiharti.

“Kenapa hanya 3 sesi, karena harus observasi selama setengah jam setelah diinjeksi. Dalam sehari nanti serentak, di puskesmas ada sendi-

ri, di rumah sakit ada sendiri. Ada juga rumah sakit swasta yang akan mendukung program Dinkes ini,” sahut dr Abraar HS Kuddah yang ikut menerima vaksin malam itu.

Demikian pula dengan Vaksin tahap pertama untuk Kabupaten Probolinggo telah datang dan siap didistribusikan pada tenaga kesehatan di 24 kecamatan. Para tenaga kesehatan yang akan divaksinasi sesuai data yang terdaftar di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Vaksin Sinovac tersebut dikirimkan dari Dinas Kesehatan (Dinkes)

Provinsi Jawa Timur yang dikawal ketat oleh Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jatim dengan menggunakan dua unit mobil Barakuda.

Vaksin tersebut tiba di Gudang Farmasi Kabupaten Probolinggo dengan jumlah 3000 dosis, Senin (25/ 11) sekitar pukul 21.30 WIB. Para tenaga kesehatan di Kabupaten Probolinggo yang terdaftar sejumlah 3.134 orang. Sedangkan jumlah vaksin untuk Kabupaten Probolinggo sejumlah 3000 dosis.

Pada ketentuan di tahap pertama dosis pertama adalah 3000 dosis untuk 3000 orang tenaga kesehatan.

Sisanya tenaga kesehatan yang tidak berkesempatan memperoleh vaksin nantinya akan berkesempatan pada dosis kedua atau kedatangan vaksin berikutnya.

Vaksin tiba di Gudang Farmasi Kabupaten Probolinggo diserahkan oleh Hugeng Susanto dari Dinkes Provinsi Jawa Timur kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo Mujoko. Vaksin yang berjumlah 75 kotak dan tiap kotak berisikan 40 dosis untuk 40 orang dimasukkan kedalam Cool Room dengan suhu 2 – 8 derajat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono mengatakan vaksin Covid-19 sebanyak 3000 dosis telah dikirim dari Dinkes Provinsi Jatim dan sampai di Gudang Farmasi yang berada di Jln Anggrek Nomor 32 Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Nantinya vaksin tersebut akan didistribusikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang terdaftar sebagai sasaran vaksin mulai Rabu (27/1) melalui puskesmas se-Kabupaten Probolinggo. [Wap]

Pemkab Bergegas Distribusikan 4.480 Dosis Vaksin Lamongan,Bhirawa Kabupaten Lamongan sudah kedatangan vaksin Sinovac dan hari ini mulai didistribusikan ke puskesmas - puskesmas di 27 Kecamatan secara bertahap.

Kedatangan vaksin Sinovac dikawal ketat oleh pihak TNI - Polri pada Selasa,(26/1) dini hari, lalu kemudian langsung di masukkan ke dalam tempat penyimpanan yang ada di Gudang Farmasi Kab.Lamongan.

“Dini hari kita sudah kedatangan vaksin Sinovac dan kita simpan di tempat yang sudah kita sediakan.Hari ini langsung dilakukan distribusi Vaksin COVID - 19. ke semua fasilitas pelayan kesehatan vaksinasi se - Lamongan,” ujar Kepala Dinkes Taufik Hidayat,Selasa (26/1) saat di konfirmasi.

Taufik merinci, Total vaksin yang sudah di terima sebesar 4.480 dosis dengan jumlah Box nya ada 3 buah.Masing - masing berisikan 1.960 Vial sebanyak 2 Box dan 1 Box lagi 560 Vial.

“Mulai besok hari Rabu(27/1) ini akan dilaksanakan vaksinasi COVID - 19 dengan prioritas pertama tenaga Kesehatan,sasaranya 5.225 orang,” bebernya.

Untuk itu, lanjutnya, guna kesuksesan pelaksanaan tersebut kami mohon dengan sangat bantuan bapak ibu khususnya bapak camat untuk sosialisasi tentang manfaat , aman, halal, serta pentingnya vaksinasi untk mengatasi pandemi.Selain sosialisasi juga kami minta untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan vaksinasi,”terangnya.

Ditambahkan Taufik, salah satu keberhasilan Vaksinasi adalah dilaksanakan sesuai standart dan semakin cepat selesai terlaksana akan semakin baik,”imbuh Taufik.

Dalam program vaksinasi, Dinkes Lamongan di dukung 410 tenaga kesehatan yang tersebar di 36 pelayanan kesehatan.

Di masing-masing pos pelayanan kesehatan telah disiapkan secara matang.Mulai dari penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat cek kesehatan, tempat vaksinasi, hingga ruang tunggu apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Selain kesiapan SDM, Dinkes juga menjamin sarana , seperti sarana cold cain (menjaga rantai dingin) dari tingkat penyimpanan hingga pelak-

Alimun Hakim/Bhirawa

Vaksin Sinovac di distribusikan ke semua fasilitas pelayan kesehatan vaksinasi se - Kab.Lamongan.

sanaan (distribusi) untuk menjaga suhu vaksin antara 2 hingga 8 derajat celcius, sehingga vaksin tetap terjaga dan tidak rusak.

“Terdapat 10 refrigerator (alat untuk mengurangi atau untuk mempertahankan suhu ruang di bawah suhu sekitarnya) yang disiapkan di Gudang Farmasi Dinkes Lamongan.

Enam diantaranya kita khusunkan di

awal, untuk vaksin Covid-19 dengan kapasitas 6.000 hingga 8.000 vial.

Karena 1 refrigerator dapat menyimpan kurang lebih 1.500 vaksin vial,”papar Taufik Hidayat.

Diterangkan lebih lanjut olehnya, terdapat satu unit mobil yang telah disiapkan secara khusus untuk pendistribusian vaksin ke pelayanan kesehatan yang telah lolos uji coba. [Aha/Yit]

Vaksinasi di Tulungagung Dimulai Hari Kamis Ketua MUI Batu Urung dapat Vaksinasi Perdana Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung untuk pertama kalinya rencananya dilakukan pada Kamis (28/1). Sejumlah pejabat publik di antaranya anggota Forkopimda Tulungagung yang akan mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19 tersebut.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Didik Eka, mengungkapkan setelah vaksin tiba di Tulungagung pada Selasa (26/1) siang akan dilakukan vaksinasi pertama pada sejumlah pejabat publik.

“Sesuai rencana vaksinasi pertama akan berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada tang-

gal 28 Januari 2021,” ujarnya.

Menurut dia, sudah ada 18 nama yang diajukan untuk divaksin Covid19 di Kota Marmer tersebut. Termasuk di antaranya nama Sekda Tulungagung, Sukaji.

“Semua anggota Forkopimda akan divaksin. Dan juga ada tokoh agama,” bebernya.

Selanjutnya, Didik Eka menyebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan berlanjut ke tenaga sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Jumlahnya mencapai 5.371 tenaga SDM Kesehatan.

Ia yakin vaksinasi para tenaga SDM kesehatan tersebut akan berlangsung selama sepekan.

“Ini karena kami dibantu vaksinator yang ada di 40 fasilitas kesehatan.

Yakni di 32 puskesmas dan delapan rumah sakit,” tuturnya.

Sementara itu, Plh Kasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Ari Wardani, yang ikut dalam rombongan mobil pembawa vaksin Covid19 ke Tulungagung menungkapkan jumlah vaksin yang diterima Dinkes Tulungagung dan langsung di simpan di Gudang Farmasi Kantor Dinkes Kabupaten Tulungagung sebanyak 4.000 vial.

“Jumlah tersebut sesuai dengan kapasitas gudang,” ujarnya.

Ia menyebut vaksin yang telah masuk gudang farmasi akan dikawal terkait mutu dan stabilitas suhunya.

“Sedang untuk pengiriman selanjutnya menunggu informasi lebihlanjut,” pungkasnya. [wed]

Kota Batu,Bhirawa Setelah menerima kiriman vaksin covid-19 dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim, Pemkot Batu langsung menindaklanjuti dengan melaksanakan pencanangan vaksinasi, Kamis besok (28/1). Dari 10 orang yang ditetapkan menjalani vaksinasi perdana, ketua MUI Batu dinyatakan urung divaksin karena tak memenuhi persyaratan.

Pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan lewat sebuah pencananganan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis besok. Dalam pencanangan ini, akan dilakukan imunisasi vaksin perdana terhadap 10 orang yang terdiri Forkompimda plus tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Dari 10 orang pimpinan daerah,

tokoh masyarakat, dan tokoh agama, hanya satu yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan vaksin. Yakni Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Batu, KH Abdulllah Thohir. Beliau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena faktor usia,” ujar Kadinkes Kota Batu, drg Kartika Trisulandari, Selasa (26/1).

Namun demikian Kartika memastikan bahwa vaksin Covid-19 ini aman. Karena sudah ada Fatwa MUI bahwa vaksin ini halal. Selain itu dari BPOM juga sudah mengeluarkan izinnya. “Artinya secara ilmiah vaksin ini sudah bisa diaplikasikan,” tambah Kartika.

Meskipun Ketua MUI Batu urung atau batal divaksin, namun dipastikan forkompimda tetap menerima vaksinasi perdana tersebut. Antara

lain, Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Wakil Wali Kota F Batu Ir Punjul Santoso SH MM, Ket- 19 ua DPRD Kota Batu Asmadi, Kapol- Ke res Batu AKBP Catur C Wibowo, pe Pabung Kodim 0818 Malang – Batu Mayor Inf Chaerul Efendy, dan Kajari Batu Dr Supriyanto SH MH. Kemudian pencanangan ini akan diikuti vaksinasi serentak di sembilan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Batu. Yaitu, empat puskesmas dan lima rumah sakit.

“Termin pertama ini kita mendapatkan 1280 vial, karena satu orang dapat dua dosis, maka sasaran pertama termin ini adalah 630 tenaga nakes. Nanti kita akan dapat lagi karena kita mengajukan 2023 nakes untuk mendapatkan vaksin,” jelas Kartika. [nas]

Ribuan Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Bojonegoro dengan Pengawalan Ketat Ribuan vial vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tiba di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (26/1) dini hari. Armada pengangkut vaksin tiba di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, jalan Ahmad Yani Kecamatan Kota Bojonegoro dengan pengawalan ketat petugas.

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia melalui Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Bojonegoro, Kompol Eko Dani Rinawan mengungkapkan, pengambilan vaksin Covid-19 dari Gudang Farmasi Provinsi Jawa Timur ke UPT Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro memberangkatan tim yang mengambil atau menjemput, serta mendapatkan pengamanan dan pengawalan

dari PJR Ditlantas Polda Jatim dan Sat Brimob Polda Jatim.

“Vaksin baru datang hari Selasa dini hari tadi dengan pengawalan ketat dari Polda Jatim. Untuk sementara vaksin tersebut berada di UPT Instalasi Farmasi Dan Alat Kesehatan ,” jelas Kompol Eko Dani Rinawan, Selasa(26/1).

Lanjut Kompol Dani, bahwa sebanyak 3.680 vial Vaksin Covid19 rencana akan di distribusikan ke

puskesmas se Kabupaten Bojonegoro juga akan dilakukan pengawalan dari pihak Kepolisian. Sementara di UPT Instalasi Farmasi Dan Alat Kesehatan tempat penyimpanan vaksin Covid-19 juga dilakukan pengamanan dari Sat Sabhara Polres Bojonegoro.

“Polres Bojonegoro siap melakukan pengamanan vial vaksin Covid-19 hingga selesai dan aman,” pungkas Kabag Ops, Kompol Eko Dani Rinawan.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro dr Wenny Dyah Prajanti, bahwa nantinya seluruh warga masyarakat usia 18 hingga

59 tahun akan diberikan vaksin, namun untuk gelombang pertama akan diberikan bagi tenaga kesehatan terlebih dulu. “ Semua masyarakat usia 18 sampai 59 tahun akan menerima vaksinasi. Gelombang pertama untuk tenaga kesehatan dan pegawai fasilitas kesehatan terlebih dahulu,” tutur dr Whenny.

Dirinya juga menuturkan, bahwa Dinkes Kabupaten Bojonegoro telah siap menerima kedatangan vaksin tersebut termasuk pelaksanaan vaksinasinya.

“Semoga dengan kedatangan vaksin Covid-19 tersebut diharapkan mampu mengatasi kasus Covid19 di Bojonegoro,” imbuhnya. [bas]

Armada pengangkut vaksin tiba di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, jalan Ahmad Yani Kecamatan Kota Bojonegoro dengan pengawalan ketat petugas.

EKONOMI

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 10

SPKLU Sudah Tersedia

PLN Uji Coba Mobil Listrik Rute Jakarta-Bali Surabaya, Bhirawa Terus berkomitmen untuk mendorong ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), PLN mengadakan uji coba kendaraan listrik dengan rute perjalanan dari Jakarta sampai ke Pulau Dewata, Bali. “Saya ingin mencoba menggunakan kendaraan listrik ini menuju Bali karena PLN sudah menyiapkan infrastruktur seperti SPKLU. Dari literatur dan infromasi yang ada penggunaan kendaraan listrik di dalam kota sangat efisien, sehingga saya ingin mencoba rute jarak jauh,” ucap Komisaris PLN, Dudy Purwagandi di kantor PLN Pusat.

“Saya ingin memberikan input terkait titik-titik lokasi SPKLU kedepannya sehingga memberikan kemudahaan bagi pengguna ken-

daraan listrik. Dari sisi biaya kendaraan listrik menawarkan biaya yang lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak

saat ini,” tambah Dudy.

Dirinya juga menyampaikan harapannya melalui percobaan ini agar kedepannya dapat berbagi pengalaman dengan rekan lain yang masih memiliki kekhawatiran dan pertanyaan terkait kendaraan listrik sekaligus memberikan masukan bagi perusahaan apabila ada yang perlu diperbaiki.

Sebelumnya PLN telah meresmikan penambahan 4 Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu SPKLU Rest Area Km 207 A Palikanci, SPKLU Rest Area 379 Batang, dan SPKLU Rest Area Km 519 A/B Sragen.

PLN berkomitmen untuk mem-

berikan kenyamanan bagi pengguna Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan memastikan penyediaan infrastruktur kelistrikan. Direncanakan hingga tahun 2025 mendatang, PLN akan membangun 2.400 SPKLU. PLN akan terus mendukung implementasi Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

“Saya sangat mengapresiasi atas komitmen dan dukungan Direksi PLN terhadap perkembangan mobil listrik di tanah air,” pungkas Dudy.[ma]

Salah satu mobil listrik yang didukung PLN.

BURSA EKONOMI

Pupuk Subsidi Sampang Naik Sampang, Bhirawa Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sampang, Madura, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, ada 5 jenis pupuk bersubsidi yang mengalami kenaikan pada tahun 2021. Di antaranya, jenis Pupuk UREA dari 11,742 Ton naik menjadi 35,443 Ton. ZA 3,500 Ton menjadi 10,855 Ton. SP-36 2,734 Ton menjadi 14,104 Ton. Sementara untuk jenis NPK dari 3,710 Ton naik menjadi 21,205 Ton, dan untuk jenis Petroganik dari sebelumnya hanya 4,367 menjadi 11,490 Ton. Menurut Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan ) Sampang, Suyono mengatakan, kenaikan pupuk bersubsidi merupakan hasil upaya pihaknya pada tahun 2020. Sekaligus percepatan penanganan penyaluran Pupuk bersubsidi yang sempat mengalami keterlambatan. “Kenaikan itu hasil dari cibaku dari kami mulai tahun 2020 sekaligus percepatan mulai bulan September hingga Desember tahun lalu,” ungkapnya, Selasa (26/1).

Pihaknya juga memastikan, pada tahun ini tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sampang, baik itu jenis UREA dan sebagainya. Menurutnya hal itu, karena alokasi Pupuk yang masuk sudah mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. “Jika nanti masih ada kelangkaan pupuk, kelangkaannya nanti yang mana, karena alokasinya sudah naik,” paparnya.[lis]

Rifan Financindo Berjangka Surabaya Menjadi Primadonanya Pencari Kerja Surabaya, Bhirawa Apa yang menjadi alasan PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) Surabaya menjadi primadona bagi kalangan pencari kerja, adalah atas pencapaiannya pada industri perdagangan berjangka. Dari 56 perusahaan pialang berjangka di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), RFB menjadi kontributor terbesar terhadap total volume transaksi.

Pencapaian lainnya dan salah satunya yang paling utama adalah Rifan Financindo Berjangka dari tahun ke tahun menjadi perusahaan dengan predikat pertama perusahaan berjangka terbaik di Indonesia. Selama tahun 2020, kontribusi RFB terhadap volume transaksi di BBJ mendekati 19 persen. Seperti disampaikan Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang dalam Kick Off Meeting 2021 RFB Surabaya dan RFB Semarang, di awal Januari lalu.

Selain kesuksesan dalam meraih volume transaksi dan mendapatkan nasabah baru, maupun nasabah lama dengan jumlah transaksi yang diatas rerata, menjadikan RFB sebagai perusahaan pialang berjangka terbesar dan teraktif di Indonesia. Mengingat pada pencapaian RFB tersebut, banyak hal yang patut dipertimbangkan bagi pencari kerja yang ingin menjadi wakil pialang berjangka yang handal. Dan ini momen yang tepat untuk meraih impian dengan bergabung bersama RFB.[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2353 SA, Honda, a/n. Enik Solaudah, Ds. Pojok, Campurdara – T.Agung No. 7810/IMB/BI-IV/2021

HILANG STNK, AG 3821 RAY, a/n. Mochammad Wahyudi, RT 02/03 Ds. Ketanon, Kedungwaru – T.Agung No. 7811/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-6878-IZ. An.Noning, Kel Latsari RT 001/004, Kec Tuban, Kab Tuban No. 7812/IMB/BI-IV/2021

BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 6073 AAA, a/n Puji Ningrum, Ds Wotan Ngare RT/RW 07/ 02, Kec Kalitidu Bjn No. 7813/IMB/BI-IV/2021

HILANG STNK, nopol S 1167 AK, a/n Sulkan Hadi, Ds Sumuragung RT/RW 12/04, Kec Sumberjo Bjn No. 7814/IMB/BI-IV/2021

wiwit agus pribadi/bhirawa

DPMPTSP Kab Probolinggo tandatangani komitmen bersama.

DPMPTSP Lakukan Perjanjian Kinerja Probolinggo, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo melakukan penandatanganan komitmen bersama, Senin (25/1) malam di ruang pertemuan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini merupakan sebuah komitmen DPMPTSP Kabupaten Probolinggo dalam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal. Komitmen bersama ini mengarah terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Probolinggo, DPMPTSP Kabupaten Probolinggo

telah memperoleh penghargaan Zona Integritas dengan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Secara kesepakatan seluruh pegawai DPMPTSP melakukan perjanjian kinerja yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama terwujudnya WBK menuju WBBM Kabupaten Probolinggo.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengawali penandatanganan dilanjutkan dengan Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Mochamad Heru Santoso diikuti para kabid, para kasi serta seluruh staf DPMPTSP di MPP

Kabupaten Probolinggo.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja yang dikemas dengan acara penandatanganan komitmen bersama terwujudnya WBK/WBBM ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja secara maksimal bagi para staf DPMPTSP dalam melayani masyarakat Kabupaten Probolinggo. “Perjanjian kinerja dengan sistematis ini dilakukan setiap tahun oleh para staf secara wajib,” katanya.

Menurut Kristiana, perjanjian kinerja ini bertujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

“Selain itu sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut Kristiana mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo menerima penghargaan Zona Integritas dengan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.[wap]

Pemkab Malang dan APTRI Desak Presiden Paksa Investor Beli Gula Lokal Milik Petani Kab Malang, Bhirawa Gula milik petani tebu di Kabupaten Malang seberat 62 ribu ton, yang kini berada di dua gudang Pabrik Gula (PG) Krebet Baru di wilayah Kecamatan Bululawang dan PG Kebonagung di wilayah Kecamatan Pakisaji, kabupaten setempat, hingga kini belum terjual. Hal ini disebabkan, kebijakan pemerintah memasukkan gula impor, sehingga berdampak pada gula lokal tidak laku terjual.

Karena masih puluhan ribu ton gula

yang belum terjual di gudang dua PG tersebut, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Malang menyurati Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, agar memberikan solusi gula milik petani tebu Kabupaten Malang bisa terjual.

Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (26/1), saat dikonfirmasi di luar Ruang Anosapati Kantor Pemkab Malang mengatakan, pihaknya akan

menyurati Presiden RI agar gula milik petani tebu di Kabupaten Malang bisa mendapatkan solusi. Karena puluhan ribu ton milik petani tebu itu, kini masih berada di dua gudang PG Krebet Baru dan PG Kebonagung, yang mana hingga kini belum terjual.

“Kami berkirim surat ke Presiden yakni untuk mendesak Presiden menekan investor yang mana pada bulan Juli 2020 sudah meneken kontrak untuk membeli gula dari petani lokal, tapi mereka batalkan,” ungkapnya.[cyn]

cahyono/Bhirawa

Dwi Irianto Ketua DPD APTRI Kabupaten Malang

SELAYANG PANDANG

DPMPTSP Salurkan 100 Sembako Bantuan Peritel Tulungagung, Bhirawa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Selasa (26/1), menyalurkan 100 paket sembako bagi warga yang terdanpak pandemi Covid-19. Pemberian paket sembako ini berlangsung di ruang pelayanan Kantor DPMPTS Kabupaten Tulungagung.

Kepala DPMTSP Kabupaten Tulungagung, Maryaji, usai penyerahan paket sembako mengungkapkan pemberian paket sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Kami menyalurkan bantuan paket ke 40 warga Desa Ngujang dan 35 warga Desa Boro. Semuanya masuk Kecamatan Kedungwaru. Sedang sisanya yang 25

paket sembako diberikan pada warga disekitar kantor DPMPTSP,” ujarnya.

Pemberian paket sembako di Kantor DPMPTSP, lanjut dia hanya perwakilan saja. Sementara yang lainnya diberikan secara langsung melalui kepala desanya masing-masing. “Ini untuk menghindari kerumunan dan penerapan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Perwakilan warga ketika menerima bantuan sembako di Kantor DPMPTS Kabupaten Tulungagung, Selasa (26/1).

Diakui Maryaji, 100 paket sembako tersebut merupakan sumbangan dari salah satu pengelola toko modern atau toko swalayan yang beropera-

si di Kabupaten Tulungagung, yakni Alfamart. “Bantuan dari Alfamart ini merupakan yang kesekian kalinya bagi warga Tulungagung. Sebelumnya

mereka memberi bantuan tas dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang juga disalurkan melalui DPMPTSP Tulungagung,” tandasnya.

Wakil Kepala Cabang PT Sumber Alfaria Trijaya Malang, Daduk Budi Susilo, menyatakan kegiatan sosial pemberian paket sembako hampir setiap hari dilakukan. Tidak hanya di Tulungagung, tetapi juga di kabupaten dan kota di sekitar wilayah Malang.

“Dalam seminggu ini ada sekitar 800 paket sembako yang kami berikan. Selain sekarang 100 paket di Tulungagung, kemarin juga di Trenggalek dan Malang. Jumlahnya bervariasi ada yang 250 paket, ada pula yang 50 paket sembako,” paparnya.

Kegiatan sosial pemberian paket sembako, lanjut dia, merupakan donasi dari konsumen Alfamart. “Jadi dari uang kembalian konsumen

yang disumbangkan. Secara nasional dalam satu bulan donasi dari konsumen ini bisa mencapai Rp 1,5 miliar,” bebernya.

Sementara itu, Mila, salah satu warga Desa Boro yang menerima langsung pemberian paket sembako di Kantor DPMPTSP Kabupaten Tulungagung menyatakan rasa gembiranya. “Pemberian ini sangat membantu sekali. Apalagi penghasilan kami sehari-hari sebagai pedagang kecil saat ini tengah menurun,” tuturnya.

Ada pun paket sembako yang diterima warga kurang mampu tersebut di antaranya berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Selain juga sejumlah mi instan.[wed]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Surplus Daging Sapi, Jatim Tak Perlu Impor l

Sambungan hal 1

gapnya tidak dibutuhkan untuk dilakukan Jatim.

“Untuk Jatim kita tidak ada keperluan untuk mengimpor daging sapi. Karena kita justru sedang surplus. Namun ada harga yang meningkat tapi masih dalam batas normal,” kata Emil saat diwawancara Selasa (26/1).

Di Jatim sendiri, dikatakan Emil, pemerintah memiliki sistem pemantau harga bahan pokok online melalui laman siskaperbapo.com, yang menyajikan data harga realtime sembako di pasar-pasar di Jatim. Dan per hari ini, terpantau harga daging sapi per kilogramnya rata-rata Rp 108.229.

Namun di tingkat pasar tradisional memang terdapat harga bervariasi untuk daging sapi.

Misalnya di Surabaya, hari ini Pemprov Jatim melakukan survey dan mendata harga terbaru untuk daging sapi. Seperti di Pasar Soponyono dan sejumlah pasar lokal di Surabaya masih dalam rentang Rp 107.000 per kilogramnya. Sementara itu pemotongan sapi di rumah potong hewan di Surabaya, Malang, dan sekitarnya dikatakan Emil juga masih normal, tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Dan mereka menyuplai daging untuk wilayah dalam kota.

“Pada bulan Desember 2020 kita punya stok daging sapi 10.679 ton, sedangkan kebutuhannya adalah 10.474 ton daging sapi. Sehingga ada surplus sekitar 205 ton yang digunakan sebagai tambahan suplai untuk bulan ini dan selanjutnya,” tegas Emil.

Dengan melihat kondisi ini, Emil mengatakan bahwa Jatim tidak membutuhkan langkah langkah seperti impor daging sapi ke daerah lain. Sebab banyak juga daerah di Jatim yang masih mampu memberikan suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal.

Sejumlah daerah penghasil sapi di Jatim seperti di Malang, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Tuban Madura dan juga beberapa daerah lain hingga kini masih aktif melakukan pengembangbiakan hewan sapi sehingga dagingnya bisa digunakan untuk sumber suplai bagi masyarakat Jatim. “Maka kita tidak melihat ada urgensi impor daging sapi untuk Jatim karena ada suplai yang cukup dan memadai,” pungkas Emil.[tam]

Polisi Amankan Mahasiswa Terlibat Kasus Prostitusi Anak l

Sambungan hal 1

camatan Waru, Sidoarjo ini berhasil diamankan Unit IV Subdit V/Siber di kediamannya.

“Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli cyber Ditreskrimsus Polda Jatim. Hasilnya, petugas mengamankan tersangka AP yang berperan sebagai mucikari anak di bawah umur,” kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (26/1).

Sementara itu, Wadirkrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendi menambahkan, prostitusi yang dilakukan AP ini via online. Melalui media sosial (facebook) atas nama grup ‘Cewek Include Surabaya Sidoarjo’ dan grup (whatshapp) atas nama ‘Beragam Kreasi Jatim’, tersangka menjual korbannya yang di bawah umur kepada konsumen.

Zulham mengaku masih melakukan pengembangan terkait hasil ungkap kasus ini. Pihaknya menduga aksi tersangka tidak hanya dilakukan satu kali dengan satu korban saja. Disinyalir banyak yang menjadi korban micikari AP. “Tersangka yang masih seorang pelajar atau mahasiswa ini menawarkan korbannya mulai Rp 500 sampai Rp 2 juta. Korban yang dijual ke konsumen ini masih dibawah umur, yakni berusia 15 tahun,” pungkasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan yakni 2 unit hp milik tersangka AP dan milik korban.

Tersangka dijerat dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Intormasi dan Transaksi Elektronik dan/ atau Pasal 296 KUHP. Kemudian Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan/ alau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Jo Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. [bed]

Pilih Bersama Keluarga l

Sambungan hal 1

dengan pesaingnya, Karna Suswandi.

Ketika ditanya akan menekuni bidang apa setelah tidak menjabat sebagai Wabup Situbondo ? Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo itu mengaku akan fokus dan memilih bersama keluarga. Sebab dirinya sudah cukup lama menekuni birokasi sejak masih berusia muda.

“Setelah tidak menjabat Wabup, nanti saya akan berkonsentrasi bersama keluarga. Sebab sudah lama sibuk dengan pemerintahan dan melayani masyarakat,” jelas Wabup Yoyok.

Pria asli kelahiran Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo itu menegaskan, selain akan berkumpul bersama keluarga ada banyak pekerjaan lain yang sudah menunggu. Misalnya saja menggarap tanaman di sawah. “Ya saya tidak mau kemana-mana dulu dan konsentrasi bersama keluarga. Untuk sementara ini saya belum tertarik terjun kedunia ke politik,” papar Wabup Yoyok.

Lebih jauh Wabup Yoyok menuturkan, ia bekerja sebagai PNS mulai usia 29 dan memilih pensiun dini pada usia 55 karena mengikuti pilkada bersama Bupati Dadang Wigiarto, tahun 2016 silam. Nah setelah tidak menjadi pejabat lagi, Wabup Yoyok berjanji untuk menikmati hidup bersama keluarga.

“Saya kalau akhir pekan selalu berkeliling. Kadang kala tinggal di rumah Bondowoso, Jember dan Surabaya,” pungkas Wabup Yoyok seraya berjanji akan tetap membuka hubungan silaturahim meski tidak lagi menjadi pejabat. [awi]

Area PPKM Tahap II Diperluas ke 17 Daerah Sambungan hal 1 erto, dan Nganjuk.

Selain perubahan sasaran pelaksana, dalam Kepgub Perpanjangan PPKM tersebut juga memuat ketentuan pembatasan yang hampir sama dengan PPKM jilid satu. Namun, terdapat perubahan pada jam operasional pusat perbelanjaan dari yang pertama dibatasi hingga pukul 19.00 kini diperpanjang hingga pukul 20.00.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat kordinasi PPKM berharap, semua komponen yang mengawal PPKM ini tetap semangat dan sehat. Sehingga, ikhtiar untuk bisa meningkatkan efektifitas PPKM dalam rangka mendisiplin­ kan kembali protokol kesehatan di masyarakat dapat tercapai. “Dan endingnya adalah menurunkan atau melaindaikan kasus Covid-19 dan secara bertahap memutus mata rantai Covid-19,” tutur Gubernur Khofifah.

Dalam rakor tersebut, Khofifah juga menekankan pentingnya peran aparat di bawah agar terus lebih intensif. Baik dari unsur babinsa, babinkamtibmas, lurah l

atau kepala desa peran mereka sangat penting. “Kami mohon tokoh masyarakat dan relawan juga kembali menyampaikan bahwa jangan menganggap enteng Covid-19,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Pekerjaan rumah yang tak kalah penting saat ini, dijelaskan Khofifah adalah upaya menurunkan angka kematian di Jatim yang kini telah mencapai 7.440 orang. Upaya yang penting untuk terus ditingkatkan ialah penjemputan pasien pasien Covid-19 agar bersedia ke ruang isolasi atau ke rumah sakit rujukan. “Ini penting untuk bisa mengurangi angka kematian pasien Covid-19. Karena dari audit sampel kematian bahwa lokasi kematian 30 persen terjadi di UGD,” tutur Khofifah.

Kematian di UGD terjadi saat para pasien menunggu layanan fasilitas ruang ICU. Dari berbagai konfirmasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut, mereka yang menjadi bagian dari 30 persen itu rata-rata pada hari pertama terlambat untuk mendapatkan layanan rumah sakit.

“Sangat mungkin karena pasien itu menghitung biaya yang mahal jika

akan masuk ke rumah sakit. Maka sosialisasi harus terus disampaikan.

Misalnya layanan di rumah sakit pemerintah ini gratis,” tutur dia.

Keterlambatan mendapat layanan rumah sakit juga terjadi ketika pasien menganggap gejala seperti flu, batuk atau panas sebagai sakit biasa yang cukup diobati dengan parasetamol bisa sembuh. Dan saat mereka sudah sesak nafas baru kemudian ke rumah sakit. “Jadi ini kalau 30 persen kematian di UGD bisa ditangani lebih intensif melalui penjemputan pasien, untuk masuk ke ruang isolasi atau RS rujukan, maka kematian Jatim yang telah mencapai 7.440 seandainya dikurangi 30 persen maka tinggal sekitar 5.200,” jelas Khofifah.

Sejauh ini, Khofifah mengakui upaya tenaga kesehatan di rumah sakit telah bekerja luar biasa terbukti dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Begitu juga aparat kepolisian, TNI yang sudah melakukan upaya preventif luar biasa sehingga kasus di Jatim ini berada di nomor empat setelah DKI, Jabar, dan Jateng. “Tingginya angka kematian yang menjadi PR kita bersama hari ini,” pungkas Khofifah.[tam]

Nikah Muda Jadi Penyebab Stunting Tinggi di Jatim Sambungan hal 1 Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim, Sukaryo Teguh Santoso mengungkapkan bahwa fenomena nikah muda menjadi salah satu penyebab angka stunting tinggi. “Kenapa stunting masih tinggi, karena adanya fenomena nikah muda dan angka kelahiran tinggi juga berpengaruh,” ungkapnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (26/1) kemarin.

Hal ini disampaikan Sukaryo pasca Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksana program luar biasa penanganan stunting di Indonesia.

Hal ini diputuskan usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 25 Januari 2021, kemarin.

Pihaknya pun masih menunggu arahan lebih lanjut dari BKKBN pusat.

Namun demikian, kata Sukaryo, terkait penunjukan tersebut nantinya akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 27 Januari 2021 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Tentunya, nanti ada pembahasan terkait stunting juga, ya,” ulasnya.

Disamping itu, BKKBN Jatim, lanjut Sukaryo menyampaikan bahwa upaya penanggulangan stunting sudah dilakukan.

Masing-masing sektor sudah ada program terkait penanggulangan stunting di Jatim.

“Semua sektor sudah melakukan, untervensinya program,” jelasnya.

Dalam lima tahun terakhir, sambung dia, sifatnya masih sektoral. Hal ini dimaksudkan bahwa semua sektor masih melakukan program-program untuk

l

Kenapa stunting masih tinggi, karena adanya fenomena nikah muda dan angka kelahiran tinggi juga berpengaruh,” Sukaryo Teguh Santoso Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim

menanggulangi stunting. “Beberapa perguruan tinggi juga sudah melakukan riset,” tambahnya. “Sekarang ini diperlukan sinergi bukan sektoral lagi, tapi sebuah kelompik kerja yang dimonitor secara bersamasama,” imbuh Sukaryo.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa penanganan stunting di Jatim dilakukan oleh lintas sektoral.

Sebab, stunting tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga perubahan perilaku.

“Stunting itu menjadi program yang diintervensi lintas sektoral. Jadi, hampir semua lintas OPD di Jatim itu juga dibebani menangani stunting,” katanya.

Bukan hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan, lanjut Hikmah, Kementerian Agama juga harus menekankan edukasi kepada calon pasangan suami istri (Pasutri). “Pola edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah stunting ini tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kesehatan. Kemenag juga bisa menekankan edukasi kepada calon pasutri. Jadi ada banyak jalur yang dilakukan,” jelas Politisi asal PKB ini.

Dijelaskan Hikmah bahwa ada banyak bayi lahir stunting terjadi karena banyak faktor. Salah satunya yakni faktor tradisi dalam pengasuhan dan faktor kurangnya pemahaman akan gizi. “Banyak bayi-bayi lahir stunting itu terjadi karena salah pemahaman, salah asupan, kurang telatennya ibuibu muda,” pungkasnya. [geh]

Halaman 11

Satgas Covid-19 Surabaya Asesmen Kantor Pemprov l

Sambungan hal 1

67 Tahun 2020 bahwa asesmen terkait protokol kesehatan dilakukan tak hanya terhadap perkantoran swasta. Namun, setiap instansi yang berkantor di Surabaya juga dilakukan asesmen.

“Salah satunya tadi pemerintah provinsi, kita cek semua apakah sudah sesuai dengan Perwali No 67 dan juga sesuai dengan PPKM. Jadi semua instansi pemerintah, dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Surabaya maupun pemerintah provinsi,” katanya.

Irvan mengaku, bahwa asesmen yang dilakukan di lingkup Pemprov Jatim merupakan permintaan dari Sekdaprov Jatim. Namun demikian, hal ini juga berlaku terhadap semua instansi yang berkantor di Surabaya.

“Justru pada saat evaluasi PPKM, Pak Sekda menyampaikan kapan kantor Pemprov Jatim diasesmen. Jadi untuk pemeriksaan terkait dengan perkantoran baik instansi pemerintah maupun swasta semuanya kita lakukan,” ungkap Irvan.

Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya ini juga memastikan, bahwa asesmen risiko penularan Covid19 akan terus dilakukan secara berkala dan menyasar ke semua instansi yang ada di Kota Pahlawan. Hal ini semata-mata untuk melindungi para karyawan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Seperti contohnya beberapa waktu lalu, kita melakukan asesmen di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi, itu juga kita lakukan asesmen. Jadi ketika dia berkantor di Surabaya kita lakukan asesmen,” tuturnya.

Mantan Kepala Satpol PP Surabaya ini mengungkapkan, terkait hasil asesmen yang telah dilakukan di instansi swasta maupun negeri, hampir rata-rata Satgas Covid-19 menyarankan untuk pembenahan sirkulasi udara. Sebab, masih banyak instansi yang hanya mengandalkan AC (air conditioner) untuk sirkulasi udaranya.

“Untuk hasilnya hampir rata-rata kita sarankan untuk melakukan pembenahan terkait dengan ventilasi, supaya tidak mengandalkan sirkulasi hanya menggunakan AC. Melainkan dapat membuka jendelanya, mengubah konstruksi jendela atau mengubah sirkulasi angin dan sebagainya,” terang dia.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, mendukung penuh asesmen atau penilaian risiko penularan Covid-19 yang dilakukan Satgas Covid-19 Surabaya. Menurutnya, asesmen ini untuk melihat secara langsung apakah setiap perkantoran itu telah menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19.

“Jadi asesmen ini kan untuk melihat bahwa apa betul kantor-kantor itu melakukan desain dalam rangka (pencegahan) Covid-19. Semua ruangan dilihat sama tim satgas. Mulai ruang kerja, ruang rapat hingga kamar mandi dilihat semua. Bahkan di ruangan saya disebutnya bagus, karena ada pengaturan udaranya. Kalau kebanyakan orang tanda merahnya muncul di alat pengaturan udaranya,” kata Heru.

Namun demikian, pihaknya juga berharap, agar asesmen dapat dilakukan secara berkala. Hal ini semata-mata untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19. “Jadi tidak hanya sekali, harus dilakukan secara terdesign, entah 6 bulan sekali selama pandemi Covid-19,” pungkasnya. [iib]

Melalui Intan Selaksa, Jatim Turut Suplai Kebutuhan Nasional l

Sambungan hal 1

Januari - Desember) Jatim akan surplus daging sapi dan diakhir tahun masih terdapat stok sebanyak 8.058 ton yang dapat dikirim untuk memenuhi kebutuhan provinsi lain.

Begitupula terkait harga daging sapi di Jatim, kata Wemmi, tidak mengalami kenaikan. Dari data kabupaten/kota sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 masih relatif stabil di kisaran harga Rp 107.500 sampai dengan Rp 109.500 Sedangkan harga sapi potong berkisar Rp 44.000 - 48.000 per kg bobot hidup.

Menilik data tersebut, Dinas Pete-

makan Provinsi Jatim terus mendukung Provinsi Jatim agar tidak melakukan impor daging sapi, sekaligus upaya itu dilakukan agar menjaga jatuhnya harga sapi ditingkat peternak.

Begitupula dengan kenaikan harga daging sapi di DKI Jakarta juga tidak berpengaruh di Provinsi Jatim. Bahkan menjadi peluang bagi pemasaran sisa stok produksi daging sapi.

Disisi lain, dijelaskan Wemmi, kalau data pemotongan di 134 Rumah Potong Hewan Rummansia Jatim juga masih relatif masih stabil yaitu rata-rata 2.700 - 2.750 ekor/minggu.

Ia mengatakan, sapi yang dipotong

di Jatim juga tidak ada yang sapi betina produktif. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat UU no 18 tahun 2009 jo UU no 41 tahun 2014 pasal 18 dalam mencukupi ketersediaan bibit, temak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.

Sedangkan temak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong seperti yang tertuang juga dalam Perda Provinsi Jatim no 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda jatim no 3 tahun 2012 tentang Pengendalian temak sapi dan kerbau betina produktif.

“Dalam pasal 34 disebutkan bahwa setiap yang melanggar dan melakukan

pemotongan betina produktif ada sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal 50 juta,” katanya.

Wemmi juga menyampaikan, selama ini Dinas Peternakan Provinsi Jatim tidak pemah membenkan rekomendasi untuk pemasukan impor daging sapi.

Terkecuali, rekomendasi pemasukan daging eks impor dari provinsi DKI dan Jawa Barat sebanyak 1 838 ton pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan Industri serta hotel, restoran dan catering (horeka). “Provinsi Jatim juga tidak pemah memberikan rekomendasi untuk pemasukan daging kerbau ke Jatim,” kata Wemmi. [rac]

Pasang Surut Air Laut Terdeteksi dari Radar, Diperburuk Curah Hujan Tinggi l

Sambungan hal 1

tung cuaca dan ketinggian gelombang air laut,” ujar anggota Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Probolinggo Silvia Verdiana.

Memasuki pekan keempat Desember hingga Januari, sudah beberapa kali terjadi bencana di Kabupaten Probolinggo.

Salah satunya adalah banjir rob. Sejauh ini ada tiga kejadian banjir rob yang tercatat BPBD Kabupaten Probolinggo.

Personel Pusat Pengendalian OperasiPenanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Probolinggo Silvia Verdiana mengatakan, kejadian banjir rob terjadi di dua wilayah. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan pesisir. “Banjir rob kerap terjadi di kawasan pesisir. Kejadian yang pernah ada menimpa Desa Pondokkelor Paiton, dan Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan,” katanya.

Untuk Desa Pondokkelor, Kecamatan Paiton terjadi terjadi pada Februari 2020 lalu. Dampaknya 35 rumah tergenang. Penyebabnya karena peningkatan curah hujan di daerah hulu dan gelombang tinggi.

Sementara di Desa Kalibuntu, Kecamat­ an Kraksaan terjadi dua kali. Yakni pada Juli 2020 yang mengakibatkan 20 rumah dan lahan tergenang. Banjir rob kembali terjadi pada 16 Desember lalu. Mengaki-

batkan tujuh dusun terendam. Hal ini disebabkan karena kondisi gelombang air laut yang mengalami peningkatan.

Sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut dan menggenangi permukiman warga setinggi 15 sentimeter.

“Sebenarnya ada beberapa peyebab banjir rob. Mulai dari pasang air laut; gelombang tinggi; potensi hujan dan tingginya permukaan air laut. Masyarakat pesisir harus lebih waspada. Upaya yang dilakukan saat kejadian, Pusdalops-PB berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kemudian tim reaksi cepat melakukan identifikasi dan assessment dampak kejadian,” ujar Silvia.

Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo, memperkirakan banjir rob akan kembali terjadi pada minggu keempat bulan ini di pesisir Kabupaten Probolinggo.

Karenanya, Diskan meminta warga mengantisipasinya. Terutama para petambak garam maupun petambak ikan.

Kabid Perikanan Budi Daya Diskan Kabupaten Probolinggo Wahid Noor Aziz mengatakan, dalam setahun di daerah pesisir akan terjadi banjir rob tiga kali.

Pada Juni atau Juli dan pada pertengahan Desember. Ia berhaap para petambak bersiap menghadapi peristiwa tahunan ini.

“Kami sudah mengingatkan kepada

masyarakat pesisir, terutama yang memiliki tambak akan banjir rob ini. Karena ini memang biasa terjadi pada pertengahan tahun dan menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Lebih dari itu, ia berharap untuk sementara waktu para petani garam tidak melakukan aktivitas pengkristalan garam untuk mencegah kerusakan saat dilanda rob. Bagi para pembudidaya ikan tambak, diharapkan secepatnya memanennya.

“Sebenarnya para petani garam maupun pembudidaya ikan tambak sudah tahu siklus banjir rob. Jadi, kami sudah mengimbau untuk melakukan persiapan sebelum banjir rob ini tiba,” tuturnya.

Di sisi lain, sejumlah petani garam sudah mulai beralih menjadi pembubidaya ikan di lahan tambaknya sejak awal bulan lalu. Namun, masih ada petani garam yang baru menebar benih bandeng di tambaknya. Padahal, untuk mencapai masa panen ikan bandeng bisa menghabiskan waktu hingga 4-5 bulan. Sementara, ancaman banjir rob sudah menanti.

Salah seorang petani garam yang baru menebar benih ikan adalah Suparyono.

Petani asal Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, itu menebar benih bandeng di lahan tambak garamnya. Ia mengaku tahu jika akan terjadi rob. Namun, ia

mengaku sudah mempersiapkannya agars tambaknya tidak sampai disapu air. “Kami akan antisipasi dengan peninggian tanggul. Biar air yang dari laut tidak masuk ke tambak,” ujarnya.

Mengenai ancaman banjir rob, seluruh kawasan pesisir atau garis pantai di Kabupaten Probolinggo, sangat berpotensi.

Mulai dari ujung timur, Kecamatan Paiton sampai ujung barat di Kecamatan Tongas, sejauh 80 kilometer. Guna meminimalisir kerugian akibat rob, BPBD terus memantau perkembangan tinggi pasang surut air, serta koordinasi dengan BMKG. PLt Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi mengatakan, pasang surut air laut terdeteksi dari radar.

Jika akan terjadi rob, akan pihaknya segera mensosialisasikannya pada masyarakat.

Melalui medsos maupun website resmi BPBD Kabupaten Probolinggo.

Antisipasi lainnya, BPBD Probolinggo koordinasi dengan instansi lain. Seperti Dinas Pekerjaan Umum. Utamanya untuk pembangunan tanggul penahan gelombang atau tanggul laut. Pihaknya mengimbau pada masyarakat, agar senantiasa waspada. Terutama di kawasan muara sungai. Sebab pertemuan air pasang laut dengan air sungai dari pegunungan, juga bisa menyebabkan banjir rob. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Pon, 27 Januari 2021

Halaman 12

HPN 2021,PWI Bantu Kesulitan Warga Melalui Bakti Sosial Lamongan, Bhirawa Bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional ke - 75 tahun 2021, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab Lamongan bersinergi dengan Pemkab,Polres dan TNI Lamongan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Bakti Sosial tersebut,PWI menyalurkan ratusan paket sembako dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan,ijin usaha,pengurusan akta catatan sipil secara gratis.

"Kegiatan baksos terpadu ini kita laksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid - 19.Warga yang terdampak secara ekonomi kita salurkan paket sembako.Sementara yang membutuhkan pelayanan bisa mengikuti secara gratis mulai dari pelayanan kesehatan, pengurusan surat kependudukan dan surat ijin usaha,"Ujar Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto di lokasi Baksos, Desa Wanar, Kec.Pucuk,Kab.Lamongan,Selasa (26/1).

Pada jalanya bakti sosial,dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat.Menjaga jarak dan pakai masker serta hansdsanitizer diterapkan

Alimun Hakim/Bhirawa

Bakti Sosial Pelayanan Terpadu di Desa Wanar,Kec.Pucuk,Lamongan sangat membantu masyarakat desa.

masyarakat dengan penuh kesadaran.

"Baksos ini merupakan bagian atau serangkaian dari kegiatan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan PWI ke 75.Kita nanti juga akan melaksanakan penghijauan bersama PWI Jatim,Sementara dari sisi pendidikan saat ini kita menggelar lomba karya tulis populer yang diikuti oleh seluruh peserta didik SMA/SMK/MA sederajat dan SMP sederajat,"beber Bachtiar Febrianto.

Warga Desa Wanar juga terlihat merespon positif atas pelaksanaan Baksos Pelayanan Terpadu secara gratis tersebut, semua pengurusan surat izin.Mulai surat ijin usaha IUMK, SIUP, TDP dan beberapa keperluan perijinan usaha lainnya sangat membantu masyarakat.

"Kegiatan ini atas kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan,"imbuh Mas Febri sapaan akrabnya.

Di kesempatan yang sama Camat Pucuk Deddy Dian Ali mengingatkan dan menaosialisasikan kepada warganya dalam masa pandemi ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid -19. "Diperpanjangnya masa masa PPKM dari tanggal 11 - 25 / 1 menjadi 8 /2/2021, katanya, membuktikan bila kondisi masih belum aman. Maka dari itu mari kita patuhi protokol kesehatan, bkar kondisinya cepat normal seperti sedia kala,"ungkap Deddy. [aha]

Peringatan HBI ke-71 Jajaran Kemenkumham Jatim

KILAS DAERAH

Menkumham Apresiasi Capaian Kinerja Jajaran Imigrasi Alimun Hakim/Bhirawa

Tim kuasa hukum Yuhronur Efendi saat menjalani proses sidang di MK.

Tim Kuasa Hukum Yes-Bro Optimis Menang di Sidang Gugatan MK Lamongan, Bhirawa Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah yang masih menjalani gugatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon daei kubu Paslon nomer 1 di Mahkamah Konstitusi.

Namun,tim kuasa hukum Paslon nomer urut dua dalam Pilkada kemarin, Yuhronur Efendi - KH.Abdul Rouf optimis mampu menjaga kemenangan di Pilkada yang saat ini pada proses gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu tim kuasa hukum Febri Diansyah yang merupakan mantan Jubir Komisi Pemberatasan Korupsi(KPK) dalam sesi perscon virtualnya mengatakan, Jadi, hari ini kita sidang ke Mahkamah Konstitusi.Sebelumnya kami diskusi bersama, karena ada persidangan sebagai pihak terkait untuk perselisihan hasil Pemilukada di Lamongan," ujar Febri.

Dia menegaskan, Kami tim kuasa hukum sudah mereview secara mendalam dan detail terkait permohonan yang telah diajukan. "Nanti kita akan sampaikan semuanya,Prinsip dasarnya, permohonan - permohonan tersebut nantinya akan saya jawab , kami optimis dan proses ini sangat penting untuk membawa kebaikan bersama masyarakat Lamongan," terangnya.

Bahkan, dirinya menghimbau kepadq masyarakat Lamongan untuk mengawal dan mengikuti bersama seluruh prosea yang ada di MK."Kami mengajak bersama untuk mengawal proses ini, sehingga nantinya masyarakat tau pemimpin yang akan dapat mensejahterahkan masyarakat di daerahnya," tuturnya. [aha]

Surabaya, Bhirawa Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jatim, Krismono memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-71, Selasa (26/1). Upacara yang dilakukan secara virtual ini diselenggarakan di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya di Sidoarjo.

Sementara kegiatan yang diikuti seluruh insan imigrasi se-Indonesia itu dipusatkan di Graha Pengayoman.

Menteri Hukum dan HAm (Menkumham), Yasonna H Laoly menjadi inspektur upacara didampingi Dirjen Imigrasi Jhonny Ginting.

Dalam sambutannya Yasonna menyampaikan berbagai capaian kinerja, inovasi dan prestasi jajaran imi-

grasi selama 2020. Selain mengapresiasi jajaran, pihaknya berharap capaian tersebut bisa ditingkatkan lagi di tahun 2021. Pihaknya juga mengimbau seluruh insan imigrasi untuk meningkatkan kinerja.

"Capaian kinerja, inovasi dan prestasi selama 2020 sangat bagus.

Tapi di 2021 ini jajaran imigrasi harus bisa meningkatkan capaian-capaian tersebut," kata Yasonna. Yasonna juga berharap jajaran imigrasi harus meningkatkan pelayanan publik. Terutama pada tempat-tempat perlintasan dan mendukung kesuksesan dalam meningkatkan investasi. "Saya berharap seluruh insan imigrasi patuh dan teguh dalam menjalankan tugas dan fungsi," harapnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono mengaku hal ini adalah momentum imigrasi

untuk berbuat lebih baik lagi pada era pasca pandemi. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sehingga dapat terus memaksimalkan peningkatan pelayanan publik.

"Imigrasi harus bisa menjadi teladan pelayanan publik prima dan menjadi pelopor pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM," pesan Krismono. [bed]

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono memimpin upacara HBI ke-71 secara virtual dengan Menkumham, Yasonna H Laoly, Selasa (26/1).

Sidang MK Mulai, Tim Eri-Armudji Optimis Gugatan MA Ditolak Surabaya, Bhirawa Sidang terkait sengketa hasil Pilkada Surabaya mulai digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1). Tim advokasi pasangan calon Eri Cahyadi dan Armudji optimistis, MK bakal menggugurkan gugatan paslon Machfud Arifin (MA) dan Mujiaman.

Kuasa hukum Eri-Armudji, Arif Budi Santoso, mengatakan, pihaknya telah siap 100 persen menghadapi sengketa di MK, di mana Eri-Armudji akan menjadi pihak terkait dalam gugatan tersebut. "Bismillah, kita siap 100 persen. Sebagai pihak terkait, kami akan menyampaikan keteran-

gan-keterangan yang bakal mematahkan tudingan tak berdasar paslon Machfud-Mujiaman," ujar Arif, saat dikonfirmasi, Selasa (26/1). Arif telah mencermati seluruh isi pokok permohonan yang dilayangkan MachfudMujiaman. Dia meyakini, MK tetap akan teguh pada UU 10/2016 tentang Pilkada yang di dalamnya mengatur soal selisih ambang batas hasil Pilkada yang bisa digugat di MK. "Dalam sejarahnya, MK pasti selalu konsisten menolak setiap gugatan Pilkada yang melebihi ambang batas selisih suara sesuai ketentuan pasal 158 UU 10/2016. Dalam konteks daer-

ah dengan populasi seperti Surabaya, ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan maksimal 0,5 persen. Sedangkan, Eri-Armudji menang dengan selisih 13,8 persen," ujar Arif.

Sesuai hasil rekapitulasi KPU, Eri-Armudji meraup 597.540 suara, sedangkan Machfud-Mujiaman 451.794 suara, dengan total suara sah 1.049.334. Terdapat selisih lebih dari 145.000 suara.

"Kami yakin, MK teguh pada UU Pilkada, sehingga pada sidang putusan sela nantinya, gugatan MachfudMujiaman akan ditolak karena melebihi ambang batas selisih suara yang bisa disengketakan," ujar Arif.

Arif menegaskan, dalam sejarahnya, ada enam daerah di Papua di mana MK menunda pemberlakuan ambang batas dalam sengketa Pilkada. Tapi itu terjadi karena di enam daerah tersebut terjadi pelanggaran terkait proses penghitungan suara, sehingga penghitungan suara belum selesai atau tidak terdapat kejelasan berapa suara total hasil Pilkada yang bisa dijadikan referensi dalam penghitungan ambang batas. Jadi di enam daerah di Papua, hasil suaranya tidak jelas, karena terjadi case khusus, yaitu voting fraud atau permasalahan terkait pemungutan dan penghitungan suara. [iib]

GALERI PANDEMI

Vaksin Sinovac Tahap Pertama Didistribusikan ke 34 Puskesmas Se-Jombang Vaksin Sinovac tahap pertama yang tiba di Kabupaten Jombang pada Senin malam (25/01), didistribusikan kepada 34 Puskesmas Se-Kabupaten Jombang.

Pendistribusian vaksin ini dilepas oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, di Halaman Kantor Pemkab Jombang, Selasa siang (26/01).

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang arif yulianto/bhirawa

Bupati Jombang dan Pejabat Forkopimda Jombang saat melakukan pengecekan sesaat sebelum Vaksin Sinovac didistribusikan ke 34 Puskemas di Kabupaten Jombang, Selasa siang (26/01).

Selain didistribusikan ke 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang, Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, vaksin ini juga

didistribusikan ke 11 rumah sakit dan 2 klinik di Kabupaten Jombang.

"Tujuannya agar bisa dilaksanakan vaksinasi ke Nakes (Tenaga Kesehatan). Bsk launching resmi dilakukan di Puskesmas Tambakrejo," ujar Bupati Jombang.

Sesampai di masing-masing Puskesmas, Bupati mengatakan, vaksin ini dijaga oleh petugas dari unsur TNI maupun Polri maupun dari kecamatan.

Dikatakan Bupati, anggota DPRD Kabupaten Jombang yang akan divaksin juga akan disebar di 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang dan 11 rumah sakit maupun 2 klinik penerima Vaksin Sinovac di Jombang.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Perak, Jombang, Khoisatin, menuturkan, pada pendistribusian ini, pihaknya

mendapatkan sejumlah 45 vaksin.

Dikatakannnya, untuk pendistribusian Vaksin Sinovac dari Halaman Kantor Pemkab Jombang menuju Puskesmas Perak, dikawal petugas keamanan dari Polsek dan Koramil setempat.

"Untuk penggunaannya besok pagi sudah siap. Kita 65 (vaksin), dapatnya (masih) 45. Yang lainnya nanti kita entri lagi kalau bisa klik, bisa selanjutnya," kata Khoisatin.

Dia menambahkan, untuk pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Perak, Jombang sendiri, dilaksanakan pada Rabu (27/01) hingga Jumat (29/01).

"Dibagi tiga sesi, satu pelaksanaan 15 orang. Mulai besok jam 8 sampai jam 9," tandas Kepala Puskesmas Perak, Jombang. [*]