Binder27okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Wage, 27 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 OKTOBER 2015

Dikabarkan Digerebek dengan Anggota TNI, Arzetti Membantah

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Menghadiri Acara Widya Karya Nugraha di Diandra Gramedia Expo Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

Surabaya, Bhirawa Kabar mengejutkan datang dari anggota DPR RI dari FPKB, Arzetti Bilbina.

Istri Aditya Setiawan Wicaksono yang akrab dipanggil Didit ini dikabarkan berselingkuh dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Perselingkuhan tersebut terungkap dari laporan intelijen Denpom Divif 2 Kostrad yang beredar, keduanya digerebek tengah berduaan berada di sebuah kamar 18 di Hotel Arjuna, Kabupaten Lawang, Malang.

Kabar itu menyeruak dari laporan intelijen yang beredar di wartawan terkait perselingkuhan Arzetti Bilbina yang diterima melalui broadcast BlackBerry Messenger (BBM) pada

09.00 Gelar Pograk Keluarga Harapan di Balai Kartika Kodam V Brawijaya 11.00 Launching Tabungan Pelajar BNI di Perguruan Wahid Hasyim Sidotopo Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Rakor BPJS Kesehatan di Graha Wicaksana Kantor Gubernur 13.00 Menghadiri Pemaparan SAKIP di Gedung Negara Grahadi 19.00 Menghadiri Workshop Raker Korpri di Garden Palace Surabaya

Kebakaran Hutan Gunung Semeru Mengkhawatirkan

Senin (26/10).

Dalam BBM yang beredar itu disebutkan bahwa pada Minggu (25/10) sekitar pukul 13.30, Denpom Divif 2 Kostrad mendapat telepon dari Letkol Psk Dicky yang meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI leting 1997 dengan Arzetti Bilbina yang sedang berada di Hotel Arjuna kamar 18 Lawang.

Pukul 14.00, Wadandenpom Divif 2 Kostrad Kapten Cpm Sandri beserta Kapten Cpm Prana bertemu dengan Serka Arifin Staf Intel Yon Paskhas

 ke halaman 11

Lumajang, Bhirawa Kebakaran hutan di Gunung Semeru (3.676 mdpl) mengkhawatirkan karena mulai mendekati permukiman warga di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

“Jarak lokasi kebakaran hutan Semeru dengan permukiman warga di Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo sekitar 1 kilometer,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Ribowo, Senin (26/10).

Menurutnya, petugas gabungan sudah melakukan upaya penyekatan parit di lokasi kebakaran hutan yang ditumbuhi pinus dan ilalang, agar titik api tidak semakin merembet ke permukiman warga di Pronojiwo.

“Sejauh ini permukiman penduduk di Pronojiwo aman dari titik api karena sudah dilakukan pe-

 ke halaman 11 Hotel Arjuna di Lawang yang disebut-sebut menjadi tempat penggerebekan Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

Arzetti Bilbina

PT Gala Bumi Perkasa Cabut Laporan Kasus Risma Ada Kesepakatan Bersama Pj Wali Kota Surabaya

Dengan alasan subsidi listrik tak tepat sasaran, pemerintah akan memindahkan seluruh pelanggan listrik berdaya 900 VA ke 1.300 VA hingga akhir 2015.

PLN ‘Paksa’ Pindahkan Pelanggan 900 VA ke 1.300 VA

Polda Jatim, Bhirawa PT Gala Bumi Perkasa melalui Humasnya Adhy Samsetyo, Senin (26/10) di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim resmi mencabut laporan Polisi : LP/852/V/2015/UM/SPKT Polda Jatim, perihal pelaporan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atas kasus pemindahan kios pedagang yang ada di Pasar Turi.

Jakarta, Bhirawa Warga siap-siap merogoh kocek dalam-dalam untuk membiayai pengeluaran rumah tangga. Sebab PT PLN (Persero) akan memindahkan seluruh pelanggan listrik berdaya 900 VA ke 1.300 VA hingga akhir 2015 agar subsidi listrik tepat sasaran.

“Pelanggan 900 VA akan dinaikkan semua ke 1.300 VA, pelanggan 900 VA itu ada 22 juta. Kalau ada yang komplain kami akan datangi rumahnya,” ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Jakarta, Senin (26/10).

Sementara pelanggan listrik dengan daya 450 VA akan dipindahkan ke 900VA setelah pemindahan pelanggan dari 900 VA ke 1.300 VA selesai.

 ke halaman 11

Adhy Samsetyo mengaku, pencabutan laporan ini merupakan inisiatif dirinya agar tidak disangka terlibat dalam isu politik jelang Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang. Selain itu, pihaknya mengaku sudah menemukan titik temu terkait penyelesaian masalah yang ada di Pasar Turi.

Karena dia hanya menginginkan agar Pasar Turi bisa segera beroperasional kembali.

“Selain tidak ingin berpolitik dan berperkara, Bu Risma di mata masyarakat Surabaya kan baik. Untuk amannya, kita mencabut laporan kasus ini,” ungkap Humas PT Gala Bumi Perkasa Adhy Samsetyo usai melakukan pencabutan perkara di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (26/10).

Dijelaskan Adhy, pihaknya kaget atas pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa Risma yang maju menjadi calon Wali Kota Surabaya dalam

Pemprov Minta Survei KHL Dihentikan Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim meminta survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kabupaten/ kota dihentikan. Imbauan ini disampaikan menyusul surat pemberitahuan atas penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adanya penetapan PP tersebut, maka penetapan UMK tidak lagi didasarkan atas KHL. Penetapan UMK nantinya menggunakan rumusan inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

“PP ini sudah ditandatangani oleh presiden dengan Nomor 78 Tahun 2015.

Pagi tadi kami terima emailnya. Sehingga daerah-daerah yang sudah melakukan survey KHL distop dulu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Drs Sukardo MSi, Senin (26/10).

abed nego/bhirawa

Humas PT Gala Bumi Perkasa Adhy Samsetyo saat mencabut laporan atas nama Tri Rismaharini di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (26/10).

Jaga Kekompakan UPAYA Dinas Pengairan Bondowoso di bawah kepemimpinan Drs Karna Suswandi untuk merangsang bawahannya terus bekerja dengan baik bahkan berprestasi akhirnya m e m buahkan hasil. Hal ini terlihat pada penghujung 2015 ini, 3 prestasi nasional diraih oleh Kepala Dinas yang awalnya d i -

ragukan kepemimpinannya ini. Ketiga prestasi tersebut yaitu juara lomba OP (UPT Peng a i r a n Tlogosari), juara volly ball tingkat Jatim dan yang terakhir adalah mewakili Jatim k e tingk a t n a sional lomba HIPPA

 ke halaman 11

 Mahasiswa Demo KPU Kurang Promosi Pilkada  Padahal anggarannya besar  Lahan Pertanian Terkikis Jadi Permukiman  Ketahanan pangan terancam  PLN ‘Paksa‛ Pindahkan Pelanggan 900 VA ke 1.300 VA  Bukan lagi negara, tapi PT Indonesia

 ke halaman 11

Tak Dianggarkan di APBD 2016, Proyek JLS Semakin Tak Jelas DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan Pemprov Jatim untuk menargetkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) selesai pada 2019 dipastikan jauh dari harapan.

Pasalnya, pada RAPBD 2016 tidak mengalokasikan anggaran JLS sama sekali. Bahkan di Dinas PU Bina Marga hanya mendapat jatah alokasi

anggaran sangat minim, yaitu Rp 500 miliar dan hanya cukup untuk perawatan infrastruktur saja di Jatim.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Makin Abas mengaku sangat kecewa dengan tidak dialokasikannya anggaran untuk pembangunan JLS. Dengan begitu disparitas wilayah selatan Jatim akan semakin tinggi

dan berimbas pada angka kemiskinan yang cenderung meningkat. Karenanya Komisi D terus melakukan pendekatan ke Pemprov Jatim agar pada APBD 2016 tetap ada alokasi anggaran untuk pembangunan JlS, meski kecil. Apalagi diketahui pada APBD 2014 sempat dianggarkan sebesar Rp 500 miliar, meski pada

akhirnya hanya terserap Rp 250 miliar karena terkendala perencanaan sekaligus pembebasan lahan.

“Seharusnya tetap ada alokasi anggaran untuk proyek JLS meski kecil atau sekadar untuk pemeliharaan. Jika tidak JLS yang

 ke halaman 11

Dari Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan se-Jatim

Berharap Untung dari Olahan Buah Siwalan dan Air Legen Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kembali mempertemukan para pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari berbagai daerah di Jatim.

Momen ini menjadi tempat para pendidik dan warga belajar menambah wawasan sekaligus mejeng karya. Seperti yang ditunjukkan peserta asal Tuban dengan aneka produk dari olahan buah siwalan dan air legen.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Drs Karna Suswandi MM

Sentil..

 ke halaman 11

Kecap manis, umumnya dikenal sebagai produk olahan dari kedelai hitam. Tapi tidak semua kecap harus seperti pada umumnya. Karena air legen yang selama ini biasa diminum langsung atau dijadikan tuwak ternyata bisa disulap menjadi kecap. Rasanya pun tak kalah dengan kecap dari kedelai hitam hasil olahan industri.

Di Surabaya, kecap dari legen itu bisa ditemui sejak kemarin hingga, Selasa (27/10) hari ini. Selama dua hari ini, Baharudin Jamil Dwi Putra membawa produk itu langsung dari Tuban untuk mengikuti pameran LKP se-

Jatim di pusat perbelanjaan Surabaya Town Square (Sutos). “Tuban selama ini dikenal sebagai daerah penghasil tuwak terbaik. Bahannya juga dari legen. Padahal kalau dipikir, daripada dijadikan tuwak lebih baik kecap legen.

Manfaatnya jauh lebih besar,” ungkap Baharudin, Senin (26/10).

Pria yang juga menjadi tutor di LKP Inten’S ini mengaku, kecap dari legen lebih rendah risiko daripada kecap manis pada umumnya. Sebab, rasa manis yang dihasilkan kecap ini murni

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Baharudin Jamil Dwi Putra asal Kabupaten Tuban (kiri) menunjukkan kecap yang diolah dari legen bersama Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Abdun Nashor (kanan).

SURABAYA

2

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jatim Siap Hadapi Pilkada Serentak Pemprov, Bhirawa Jawa Timur menyatakan siap menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Kesiapan ini dipaparkan Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (26/10).

Dalam pemaparannya, Sekdaprov menyampaikan, saat ini terdapat 19 kab/kota yang pasangan calonnya dianggap memenuhi syarat. Sementara Pemprov Jatim juga telah menunjuk 13 PJ kepala daerah di Jatim, untuk melaksanakan pemerintahan selama belum ada kepala daerah definitive hasil pilkada.

Tiga belas PJ yang telah ditunjuk antaranya diantaranya Kab. Ngawi, Kota Blitar, Kab. Lamongan, Kab. Ponorogo, Kab. Kediri, Kab. Situbondo, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Jember, Kab. Trenggalek, Kab.

Mojokerto, Kota Pasuruan, Kab. Banyuwangi.

Pada tanggal 2 November mendatang akan dilantik PJ Bupati Malang, Bupati Sidoarjo dan Bupati Sumenep. Beberapa PJ kepala daerah tersebut diantaranya adalah kepala SKPD di lingkungan pemprov Jatim.

Lebih lanjut menurut Sekdaprov, Pemprov Jatim melakukan dukungan dengan melakukan sosialisasi pada kab/ kota peserta pilkada serentak, yakni dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE Gubernur) Nomor 131/7481/011/2015 tanggal 10

DAERAH YANG DINYATAKAN SIAP MENGGELAR PILKADA 9 DESEMBER 2015 Kab. Trenggalek Kab. Sidoarjo Kab. Ngawi Kota Surabaya Kab. Pasuruan Kab. Lamongan Kota Blitar Kab. Malang Kab. Ponorogo Kab. Situbondo Kab. Pacitan Kab. Mojokerto Kab. Sumenep Kab. Jember Kab. Kediri Kab. Banyuwangi Kab. Tuban Kab. Gresik Kab. Blitar

2 pasangan calon 4 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 3 pasangan calon 3 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 4 calon pasangan 3 pasangan calon 2 pasangan calon 3 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 2 pasangan calon 3 pasangan calon 1 pasangan calon

PANGGUNG BIROKRASI

Kinerja Stagnan, Pendapatan Sejumlah BUMD Turun DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja BUMD Jatim setiap tahunnya ternyata berjalan stagnan. Penilaian ini terihat dari pendapatan yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan ada sebagian BUMD yang malah mengalami penurunan.

Komisi C DPRD Jatim meminta BUMD menggenjot pendapatannya, apalagi dana perimbangan dari pusat terus mengalami penurunan, sehingga BUMD harus menjadi tiang pendapatan untuk APBD jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Giyanto menegaskan, BUMD sebagai salah satu unsur pendapatan harusnya bisa bekerja optimal, bukan malah setiap tahunnya pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan terkesan stagnan. Hal itu terjadi bisa dikarenakan manajemen BUMD yang tidak profesional.

“Kerja sebagian besar BUMD milik Pemprov Jatim terlihat tidak maksimal, bahkan manajemen mereka tidak Q cty profesional.Q

Aril 2015 perihal pendanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota, SE Gubernur Nomor 131/10831/011/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang pengusulan pemberhentian bupati atau walikota dan wakil bupati/ wakil walikota yang habis masa jabatan, mendata anggaran kab/ kota, dan melaporkan kesiapan pendanaan penyelenggaraan kepada Mendagri.

“Saat ini semua calon memasuki tahapan kampanye dan situasi keamanan dilaporkan kondusif”, menurutnya.

Menurut Rambe Kamarul Zaman, Ketua Rombongan Kunker Komisi II DPR RI, kunjungan spesifik ini dalam rangka melaksanakan hak konstitusional terutama dalam menghadapi pilkada serentak, serta untuk mendapatkan evaluasi terakhir agar pelaksanaan pilkada serentak ini sukses dan berjalan dengan baik.

Menurutnya, Jatim termasuk provinsi terbanyak kedua dalam pelaksanaan pilkada serentak (19 kab/kota). “Ini merupakan pilkada serentak yang pertama kita lakukan sehingga terus kita evaluasi agar jangan ada kesalahan, missal ditunda”, ujarnya.

Lebih lanjut menurut Rambe, Jatim secara perpolitikan sangat dinamis, sehingga suksesnya pilkada merupakan taggungjawab bersama antara penyelenggara, KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, peraturan yang sudah disepakati harus diselenggarakan secara konsisten sampai pada masalah partisipasi masyarakat dan pasangan calon itu sendiri. Diharapkan, dalam pelaksanaan pilkada serentak ini pemilih menyampaikan haknya secara jujur.

Disamping berharap agar berjalan aman dan tertib, menurut Rambe, pilkada merupakan bukti dari kedaulatan rakyat, sehingga permasalahan yang sering mun-

cul dalam pelaksanaan Pilkada seperti adanya KTP Ganda, harus segera diatasi. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam negeri terkait hal ini”, ujarnya.

Mengenai permasalahan pengamanan pilkada, menurut perwakilan dari Biro Operasi Polda Jatim, saat ini dilakukan sistem pengamanan terbuka dan tertutup, melibatkan semua satfungsi di Polda Jatim.

Jumlah pengamanan yang dilibatkan sebanyak 21.400 personel polisi Polda Jatim yang di back up TNI (Kodam V Brawijaya) sebanyak 6200 personil, serta Linmas 86 ribu orang yang tersebar di 19 kota/kab. Selanjutnya, 20 polres membuat sistem manuver, dimana polres yang wilayahnya tidak melaksanakan pilkada serentak untuk membantu polres yang terlibat pilkada. Dalam pengamanan ini Mabes Polri turut membantu 9 Kompi Brimob, 15 kompi Brimob Polda Jatim serta 2 Kompi Sabhara Polda Jatim.

Menurut Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengenai anggaran sudah tidak ada persoalan, dimana beberapa daerah sudah dicairkan melalui beberapa tahapan. Selanjutnya mengenai Badan ad-hoc, saat ini sudah dibentuk PPK dan PPS di daerah.

Mengenai persoalan pencalonan, dari total 19 kab/kota peserta pilkada serentak, terdapat 3 kab/kota dimana pasangan calonnya melakukan pendaftaran ulang, yakni Pacitan, Blitar dan Surabaya. Kemudian terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seluruh kab/kota sudah melaksanakan penetapan kecuali Kab. Blitar. Total DPT di kab/kota peserta pemilukada serentak (kecuali Blitar) ialah 17.807.032 orang.

Menurut Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto, terdapat beberapa

iib/bhirawa

Sekda Prop jatim menerima cendramata dari ketua rombongan kunker komisi II DPR RI di Ruang Binaloka. persoalan dalam proses Pilkada KPU Kota Surabaya tidak berserentak di Jatim, diantaranya salah, sehingga kemudian nama mengenai sengketa seperti di baiknya direhabilitasi. Hal ini Surabaya dan Mojokerto. disampaikan dalam sidang pemMengenai tahapan pencalonan, bacaan putusan yang digelar di sudah dilakukan pengawasan di Ruang Sidang DKPP, Gedung 16 daerah kab/kota, 2 wilayah di Bawaslu Lt 5, Jl MH Thamrin 14, Pacitan dan Surabaya, dan yang Jakarta Pusat, Senin (26/10) saat ini masih dilakukan pe- kemarin ngawasan adalah di Kab. Blitar.

Sidang Dewan Kehormatan Mengenai Daftar Pemilih Tetap tersebut dipimpin langung oleh (DPT), saat ini ada 3 kabupaten Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie yang sedang dalam proses pe- dan diikuti komisioner lainnya. nyelesaian, yakni di Situbondo, Dalam putusannya, DKPP meJember dan Kediri. nyatakan bahwa pengaduan atas Permasalahan DPT ini di- KPU Surabaya yang dituduh antaranya mengenai NIK in- telah melanggar kode etik dalam valid. Sebagai tindak lanjut, penyelanggaraan Pemilihan pada Sabtu lalu, Bawaslu me- Umum Walikota dan Wakil Wangumpulkan seluruh panwas di likota Surabaya 2015, tidak Jatim untuk mengoreksi tahapan terbukti. tersebut agar benar sesuai re“DKPP juga menolak aduan gulasi. Mengenai pemasangan pengadu untuk seluruhnya, serta Alat Peraga Kampanye (APK), merehabiltasi pihak teradu, daada beberapa APK dipasang lam hal ini lima komisioner KPU tidak sesuai dengan wilayahnya, Surabaya,” kata Ketua KPU misal APK Pilkada Ponorogo yang Surabaya, Robiyan Arifin, Senin dipasang di wilayah Madiun.

(26/10/2015).

Turut hadir dalam pertemuan ini Robiyan melanjutkan, sejak adalah 9 anggota Komisi II DPR RI, awal pihaknya yakin bahwa Ketua KPU Pusat Arif Budiman, DKPP akan mengeluarkan puKPU daerah, Anggota Bawaslu tusan yang demikian. “Kami Pusat, Bawaslu Daerah, serta yakin demikian karena dari awal beberapa PJ Bupati/Walikota. kami juga sudah yakin bahwa langkah-langkah yang kami puKPU Surabaya Tak Bersalah tuskan selama berlangsungnya Sidang Dewan Kehormatan tahapan Pilwali ini sudah sesuai Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau sudah on the track,” Q iib.geh memutuskan Ketua dan Anggota sambungnya.Q

Kemendagri Beri Jatim Penghargaan TLHP Tuntas 100 Persen Pemprov, Bhirawa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberi penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur karena telah berkomitmen untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) terhadap pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Penghargaan tersebut diberikan pada Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat maupun Kepala Daerah bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Selasa (26/10).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf beserta Kepala Inspektorat Prov. Jatim Nurwiyatno.

Jatim dinilai oleh Kemendagri karena komitmenya

Kepala Inspektorat Prov. Jatim, Nurwiyatno menerima Piagam Penghargaan TLHP dari Sekjen Kemendagri, Yuswandi A. Temenggung di acara Rapat TLHP di Kantor Kemendagri RI, Jakarta.

iib/bhirawa

dalam menyelesaikan TLHP secara tuntas hingga mencapai (100%). Selain Jatim, terdapat enam provinsi yang tuntas 100 % diantaranya Provinsi Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jabar, Banten dan Maluku.

Pengawasan oleh inspektorat tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara nasional di Tahun 2014 yang masih menjadi fokus pengawasan Inspektorat di tahun 2015-2016.

Sekjen Kemendagri Dr. Ir Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA mengingatkan, bahwa dalam konteks pengawasan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui inspektorat tidak serta hanya di tekankan pada nilai

rupiah atau permasalahan keuangan saja. Tetapi, juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada tujuh provinsi yang telah menindaklanjuti Q iib TLHP Kemendagri.Q

Ning Lucy,” Berhijab Itu Menutup Aurat dan Menata Hati” Di era serba modern kali ini fashion adalah salah satunya yang menjadi trend anak muda zaman sekarang. Khususnya bagi anak muda saat ini, tak sedikit kaum hawa yang ingin terlihat modis namun syar’I di tengah kesibukannya.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Festifal Syar’I Life Style 2015. Kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa ini bertujuan untuk muslim fashion dan pengetahuan ekonomi syariah.

Seperti juri kali ini, panitia mendapuk Lucy Kurniasari sebagai juri dalam festival Syari Lifstyle 2015.

Ning Lucy sapaan akrabnya yang juga mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 sebagai wakilnya Dr Rasiyo ini sangatlah tepat. Sebab, Ning Lucy ini pernah menjadi

Ning Surabaya era 80-an.

Ning Lucy menerangkan, berbusana Islami atau berhijab Islami saat ini sudah menjadi lifestyle. Semua elemen masyarakat, terutama artis yang selama ini kerap tampil terbuka sudah mulai menggunakan hijab.

Dirinya menekankan, berbusana Islami tidak hanya sekadar menutup badan dengan pakaian. Lebih dari itu, yang perlu ditekankan adalah hatinya juga berhijab. Kesantunan perilaku, kesopanan dalam berinteraksi mutlak bagi muslimah yang berhijab.

“Cantik itu tidak hanya luarnya saja, tapi dalamnya juga, hijab harus menutup

badan , menutup aurat tetapi juga harus menata hati,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang maju mendampingi Calon Wali Kota Dr Rasiyo dalam Pilwali Surabaya 2015 pada 9 Desember mendatang ini, menjelaskan, lifestyle syar’ie tidak perlu mahal. Mahal dan murah tidak ada bedanya asalkan nyaman dipakai.

“Jadi pecinta hijab syar’i itu harus pintar mencari bahan yang nyaman dipakai,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Abd A’la menjelaskan gelaran acara ini dilandasi atas keinginan mengenalkan busana Islam yang modern. Hal itu karena, ada sekolompok orang islam yang berbusana modern tapi tidak syar’ie.

Selain itu, ada pula umat

geh/bhirawa

Calon Wakil Wali Kota Surabaya Ning Lucy saat foto bersama dalam acara festival Syari Lifstyle 2015. muslim berbusana syar’ie menjadi agenda tahunan,” deklarasi gerakan berbutapi tidak modern. terangnya. sana muslim modern, talk“Jadi saya sangat menDirinya menjelaskan, show, lomba busana muslim dukung acara ini, kalau bisa rangkaian acara ini meliputi yang diikuti beberapa uni-

versitas di Surabaya dan Sidoarjo. “Dari kegiatan ini pentingnya berbusana meraih keuntungan dengan menegakkan kalimat islam,” tandasnya.

Ning Lucy yang didapuk menjadi juri fashion di acara tersebut, dan Risma menjadi Juri bazaar menurut Ketua Prodi Ekonomi Syariah UINSA, Siti Musfiqoh mengatakan bahwa Lucy Kurniasari yang kerap disapa Ning Lucy diundang sebagai juri fashion karena kiprahnya yang pernah menjadi Ning Surabaya pada era tahun 80-an.

“Kami tempatkan pada porsi yang sesuai. Karena itu kami juga membedakan harinya. Ini Murni untuk mengenelkan kepada mahasiswa bagaimana meningkatkan kompetensi, tidak ada unsur politik sama sekali” Q geh kata Siti Musfiqoh.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Selasa Wage, 27 OKTOBER 2015

Penganugerahan Invesment Award 2015 Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Gubernur Minta Bupati/Wali Kota Bentuk Help Desk Investasi 12 Kabupaten/Kota Terima Penghargaan Investmen Award Pemprov Jatim bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi Jatim terus tumbuh dan berkembang, namun tetap pro job, pro poor dan pro environment. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai investasi baik dalam negeri maupun asing, dengan memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan para investor dalam bentuk Penganugerahan Investment Award.

I

nvestment Award adalah penganugerahan apresiasi yang diberikan Pemprov Jatim ke pada pemerintah kabupaten/kota, yang mampu menciptakan daya saing daerahnya

sebagai daerah tujuan investasi serta mampu memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal. Investment Award juga diberikan kepada Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mampu meningkatkan kinerja usahanya, lingkungan dan tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Setelah dilakukan penialain oleh tim khusus, akhirnya Pemprov Jatim menetapkan 12 kabupaten/kota yang berhak menerima penghargaan bergengsi yang dibagi dalam empat kategori tersebut. Untuk Bidang Kelembagaan yang meraih peringkat I adalah Kabupaten Gresik, peringkat II Kabupaten Pacitan dan peringkat III adalah kabupaten Pasuruan.

Sedangkan untuk Bidang Promosi, peringkat I diraih Kabupaten Banyuwangi, peringkat II Kota malang dan peringkat III Kabu-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyampaikan pengarahan kepada bupati/wali kota dan investor baik PMA dan PMDN saat Penganugerahan Invesment Award 2015 di Gedung Negara Grahadi, Senin (26/10).

Pakde Karwo menyerahkan Penganugerahan Invesment Award Bidang Pelayanan Penanaman Modal terbaik I kepada Bupati Sidoarjo H Saiful Illah.

Kepala BPM Prov Jatim Ir Lili Soleh Wartadipradja MM menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM di Jatim.

Wujud Apresiasi Pemprov kepada Daerah dan PMA serta PMDN Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim, Ir Lili Soleh Wartadipradja MM menjelaskan, penganugerahan Investment Award 2015 ini sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jatim kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dalam penanaman modal.

Sedangkan bagi perusahaan PMA dan PMDN ditujukkan untuk tata kelola perusahaan yang baik dan berwawasan lingkungan hidup sehingga terus berkembang bersama masyarakat disekitarnya.

“Untuk perusahaan PMA dan PMDN dari 38 kabupaten/kota, peniliaiannya meliputi kepatuhan terhadap aspek pelaksanaan perundang-undangan, pelaksanaan Coor-

parate Social Responbility (CSR),dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Lili mengatakan, penyelenggaraan Investment Award 2015 merupakan penyelenggaraan kelima sejak 2010 lalu. Untuk tahun ini, diikuti 38 kabupaten/kota, 10 PMA serta tujuh PMDN. “Tahun ini dilakukan penilaian dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang meliputi sosialisasi, evaluasi, kunjungan lapangan dan beauty contest serta serangkaian diskusi panel oleh tim penilai,” katanya.

Tim penilai terdiri dari unsur perguruan tinggi, Asosiasi profesi bidang ekonomi, Asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan media massa. Adapun bidang yang dinilai dari pelaksanaan Investmen

Award ini terdiri dari Bidang Kelembagaan, Bidang Promosi Investasi, Bidang Pelayanan Perijinan dan Bidang Kinerja Investasi.

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan apresiasi penanaman modal yang diberikan kepada empat kabupaten/kota yang telah mengikuti beauty contest yaitu Kota Probolinggo, Tulungagung, Trenggalek dan Sumenep. Selain itu, juga dilakukan penandatangan kesepakatan dan kerjasama perusahan besar PMA atau PMDN dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara PT Aneka Tuna Indonesia (PMA) dengan CV Mina Margo Utama (UMKM), yang kedua PT Agrindo (PMDN) dengan PT Swandana dan Bengkel Mitra Jaya (UMKM). Q iib*

paten Pasuruan. Untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagai peringkat I Kabupaten Sidoarjo, peringkat II Kabupaten Jombang dan peringkat III Kota Kediri. Untuk Bidang Investasi keluar sebagai peringkat I Kabupaten Lamongan, peringkat II Kabupaten Ngawi dan peringkat III Kabupaten Sampang.

Sementara untuk Penanam Modal Asing (PMA) yang keluar sebagai peringkat I adalah PT Paiton Energy Kabupaten Probolinggo dan Smelty Kabupaten Gresik Peringkat II dan PT Surabaya Corporation Kabupaten Mojokerto keluar sebagai peringkat III. Untuk PMDN-nya keluar sebagai peringkat I PT Sorini Asia Androit Kabupaten Pasuruan dan PT Gudang Garam Tbk Kediri peringkat II. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, pada acara Penganugerahan Invesment Award 2015 di Gedung Negara Grahadi, Senin (26/10). Dalam kesempatan itu, Gubernur Soekarwo mengatakan, pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jatim ke kabupaten/kota, yang telah berhasil memberikan pelayanan terbaiknya kepada para investor yang mau menanamkan modal di daerahnya. “Dengan memberikan pelayanan yang baik dan tepat waktu, otomatis bupati atau wali kota, secara tidak langsung juga mengurangi kesenjangan atau disparitas serta kemiskinan di wilayahnya karena tata kelola yang baik,” ungkapnya. Agar in-

vestasi di Jatim terus meningkat, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo meminta bupati/wali kota membuat help desk investasi. Tujuannya untuk membantu hambatan-hambatan yang dihadapi para investor.

“Bupati/wali kota harus mengetahui hambatan-hambatan itu. Investor yang sudah dapat izin tapi belum melakukan realisasi dicek, didatangi ditanya apa kesulitan-kesulitannya.

Jika kesulitan mengenai lahan, dikomunikasikan dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), jika kesulitannya di listrik, bupati/wali kota harus ikut membantu. Itu tugas bupati/ wali kota,” pinta Pakde Karwo.

Begitu pula soal izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, jika sebelumnya membutuhkan waktu 60 hari tapi kini hanya 12 saja setelah memanfaatkan teknologi. “Untuk perizinan di kawasan, jika sudah ditetapkan daerah itu jadi kawasan tidak perlu ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) lagi,” ungkapnya.

Sementara terkait pertumbuhan ekonomi Jatim, Pakde Karwo memprediksi akan menyentuh level 5,3 persen hingga 5,9 persen. Tentunya angka itu diprediksi pula akan di atas rata-rata nasional. “Untuk 2016 mendatang, pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 5,9 persen sampai 6,2 persen. Tapi memerlukan Rp300 triliun investasi yang harus masuk ke Jatim,” pungkasnya. Q iib*

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK Se Jatim

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Mako Armatim, 25-27 Oktober 2015

65O Pelajar Digembleng Wawasan Kemaritiman Ikrar Pegiat Kebangsaan Awali LDKS SMA/SMK Jatim Sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan, perairan nusantara telah menjadi jalur laut penting bagi kegiatan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Ini membuktikan pemahaman bahari telah ada dari dulu.

Kini, para pelajar Jatim melalui wadah Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK) berupaya memperkokoh wawasan kemaritiman sebagai salah satu wujud cinta tanah air mereka.

T

ak kurang dari 650 pelajar SMA/SMK se Jatim mengucap ikrar di lapangan terbuka Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Komando Armada Indonesia Kawasan Timur (Koarmatim), Senin (26/10). Ikrar ini sekaligus menandai komitmen KPK mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) selama tiga hari sejak 25-27 Oktober. Sebuah latihan yang akan membentuk siswa lebih berkarakter, berbudi pekerti sekaligus memahami po-

Kurang dari 650 pelajar SMA/SMK se Jatim mengucap ikrar di lapangan terbuka Dinas Potensi Maritim (Dispotmar) Komando Armada Indonesia Kawasan Timur (Koarmatim), Senin (26/10).

tensi kemaritiman di Indonesia.

Kepala Dispotmar Armatim Kolonel Laut Mochamad Choyrobi menyambut baik kehadiran peserta LDKS ini. Selama tiga hari pelatihan, mereka akan dikenalkan dengan potensi maritim yang meliputi alur pelayaran, perikanan,

Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto bersama Kepala Dispotmar Armatim Kolonel Laut Mochammad Choyrobi dan peserta LDKS SMA/ SMK Jatim 2015 (atas).

Pembacaan ikrar KPK sebagai salah satu haluan yang harus dipatuhi oleh peserta LDKS SMA/SMK Jatim (kiri).

pertambangan dan energi serta potensi bahari.

“Ada banyak potensi yang bisa digali dari laut kita. Tapi siswa jangan melihat yang terlihat enak-enak saja. Karena di laut juga ada nelay-

an yang sedang berjibaku dengan ombak demi sesuap nasi untuk keluarganya,” tutur Choyrobi. Choyrobi mengungkapkan, kehidupan sehari-hari TNI AL di atas kapal juga ditunjukkan.

Kata Mereka

Kata Mereka

Ratna Amelia

Dimas Dermawan

Dari ratusan ribu siswa SMA/SMk di Jatim, Ratna Amelia asal SMAN 2 Bondowoso terpilih untuk ambil bagian dalam Komunitas Pegiat Kebangsaan (KPK). Ini menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Apalagi di dalam LDKS banyak hal baru yang dia temukan bersama teman-teman barunya.

“Ini pertama kalinya saya masuk ke markas TNI. Seumur-umur belum pernah.

Rasanya campurcampur bangga, tegang juga senang,” ungkap dia. Q tam*

Menjadi peserta LDKS yang dilaksanakan di markas militer menyisakan kebanggaan tersendiri bagi Dimas Dermawan asal siswa SMAN 3 Jember.

Kebanggaan ini karena dia akhirnya tahu sendiri, betapa Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang kokoh seperti TNI. Kecintaan terhadap tanah air pun akhirnya tercurah dari sini. “Senang punya kenalan baru itu jelas. Tapi lebih senang lagi karena kita akhirnya sadar tentang tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” kata dia.

Q tam*

Mulai dari hal penting-penting seperti sifat kepimpinan, pemberian rasa hormat, hingga kegiatan table manners. “Selama di sini mereka makan di barak pakai ompreng. Tidak hanya itu, siswa yang kebanyakan pengurus OSIS ini sangat kritis menyikapi persoalan. Pertanyaan yang muncul kadang lebih kritis dibanding mahasiswa,” ungkap dia.

Sekretaris Dindik Jatim, Sucipto menambahkan, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan saja, tapi semua masyarakat. Termasuk perusahaan, tokoh masyarakat, TNI AL, dan semua sektor lainnya. Kerjasama dengan Armatim ini untuk membentuk mental dan karakter kebangsaan siswa, hingga budi pekerti. Dia menjelaskan, dengan dilatih pihak Armatim, peserta LDKS diharapkan mempunyai wawasan kebangsaan. Bukan lagi wawasan sektoral tingkat kabupaten/ kota maupun Jatim. “Namun sudah menghapus sekat-sekat sektoral yang bermuara ke wawasan bahari Indonesia,” ujar dia.

Siswa tersebut, lanjut dia, tidak hanya dididik di Armatim. Mereka juga akan menyaksikan langsung peran berbagai pihak terhadap dunia pendidikan dalam acara Widya Karya Nugraha yang diselenggarakan hari ini. Widya Karya Nugraha merupakan bentuk apresiasi Pemprov Jatim terhadap berbagi pihak yang turut mengembangkan dunia pendidikan, utamanya di Jatim. “Setiap kabupaten/kota diwakili 20 sampai 25 siswa.

Mereka bertemu dan membangun solidaritas satu sama lain. Kita berharap, ini akan membawa dampak positif dalam pengembangan OSIS di sekolah masing-masing,” pungkas Sucipto. Q tam*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Manajemen RSUD Ibnu Sina Ajukan Anggaran Rp 30 M Gresik, Bhirawa Pada pembahahasan R-APBD 2016, diketahui Manajemen RSUD Ibnu Sina mengajukan tambahan anggaran pembangunan Gedung Ponek milik Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina sebesar Rp30 miliar. Sehigga Badan Anggaran (banGgar ) DPRD masih dalam evaluasi karena anggaran belum mencukupi.

Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, saat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu anggaran yang tersedia baru mencapai Rp20 miliar. Dalam pembahasan R-APBD 2016, belum terlihat berapa jumlah anggaran yang ada.

Setelah diketahui jumlah anggaran yang tersedia baru bisa diberikan anggaran.

Bila RSUD Ibnu Sina kini kembali mengajukan anggaran untuk pembangunan Gedung Ponek. Jumlah pengajuannya mencapai Rp30 miliar, dalam KUA-PPAS lalu sudah diajukan dan dewan menyepakatinya. Namun, pada saat itu anggaran belum mencukupi.

Kalau memang nanti anggaranya masih tetap saja mepet, mungkin dianggarkan seadanya meski tak sesuai harapan. ‘’Yang pasti, kami sangat mendukung pembangunan Gedung Ponek milik RSUD Ibnu Sina itu. Karena sangat dibutuhkan guna menunjang kelengkapan RS itu.

Tapi dilihat dulu anggaran yang ada, semoga saja ada. Sehingga pembangunan bisa terus dilanjutkan dan bisa segera difungsikan,’’ujarnya.

Ditambahkan Syafi’ yang uga politisi senior PKB ini, bahwa pembangunan Gedung Ponek sendiri telah menelan anggaran sebesar Rp69 miliar. Pada tahun 2014, Pemkab dan dewan telah mengucurkan anggaran sebesar Rp29 miliar. Sedangkan tahun 2015, Pemkab dan dewan kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp40 miliar. Dalam pembahasan R-APBD 2016 tingkat komisi-komisi, pihak dewan bakal kembali memanggil Manajemen RSUD Ibnu Sina untuk melakukan finalisasi jumlah anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan.Q kim

Ratusan Kades Deklarasi Dukung MKP Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab Mojokerto mendeklarasikan dukungan pada Cabup inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP). Mereka mendukung kemenangan MKP dalam Pilbup 9 Desember nanti karena tak ingin pembangunan fisik yang selama ini marak di Mojokerto terhenti.

Kepala AKD Kab Mojokerto, Supoyo, menyatakan hal itu usai menggelar pertemuan dengan pengurus dan anggota AKD di Pacet, Senin (26/10) kemarin. ‘’AKD memang tak berpolitik, kami menamakan forum silaturahmi Kades se Kab Mojokerto menyatakan sikap mendukung kemenangan MKP,’’ ujar Supoyo dihadapan seluruh Kades.

Di Kab Mojokerto terdapat 302 kepala desa. Dari total

jumlah itu, menurut Supoyo ada 80% Kades yang memastikan mendukung kemenangan MKP. ‘’Jumlahnya sekitar 250 Kades. Mereka memasang target menang di desa masingmasing. Kalau target total kemenangan diatas 70%,’’ tambah pria yang juga Kades Petak, Kec Pacet ini.

Agus Supriyono, Kades Mojodadi, Kec Kemlagi yang hadir dalam deklarasi kemarin juga memasang target MKP me-

nang di desanya. Tak hanya di desanya, di seluruh wilayah yang ada di utara sungai, mayoritas optimis MKP menang. ‘’Ada empat kecamatan di utara sungai. Hampir semuanya mendukung kemenangan MKP,’’ kata kades yang mantan anggota polisi ini.

Pertemuan AKD kemarin, juga menjadi ajang evaluasi langkah oknum AKD yang melakukan sweeping di rumah Dinas Bupati MKP beberapa waktu lalu. ‘’Kita sepakat menyebut ulah pengurus AKD yang sweeping beberapa waktu lalu itu adalah oknum. Dan aturan organisasi akan memberikan sanksi nanti,’’ tambah Agus.

Sebelumnya pengurus AKD Kab Mojokerto, Anton Fahturohji dengan sejumlah LSM

Pekerja Harus Bersinergi dengan Manajemen Sidoarjo, Bhirawa Para pekerja, baik di perusahaan maupun di pabrik-pabrik diharapkan bisa bersinergi dengan manajemen perusahaan. Karena pekerja merupakan satu kesatuan dari sebuah perusahaan.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM yang juga sebagai Ketua LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Sidoarjo bersama Sekretaris Presedium Persatuan Pekerja Sidaorjo Edi Kuncoro, ketika berkunjung ke PT Tjiwi Kimia di Kec Tarik, Sidoarjo, Senin (26/10) kemarin.

Ikut pula bersama rombongan Calon Bupati yang bernomor urut 1, terlihat Anggota Pengupahan Jatim Purnamo dan Siswanto, Anggota LKS Tripartit dari unsur Apindo Sidoarjo. Mereka langsung diterima Direktur PT Tjiwi Kimia Edwin, Sunoto, Staf Personalia dan Ketua Serikat Pekerja (SPSI).

Saat bertemu perwakilan pekerja dan Manajemen PT Tjiwi Kimia, Hadi Sutjipto menyampaikan pesan kalau mulai tanggal 1 Nopember 2015 nanti, dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo dan Ketua LKS Tripartit.

Maka selain berpamitan dengan Manajemen PT Tjiwi Kimia, kami juga ingin bertemu dengan perwakilan pekerja.

Dalam kesempatan itu, sempat disampaikan betapa pentingnya sinergi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Pekerja dan manajemen perlu bekerjasama secara baik. ‘’Komunikasikan apa yang menjadi ketidakcocokan, karena dengan berdialog pasti ada jalan keluar yang lebih baik. Mengingat pekerja dan pabrik merupakan satu kesatuan. Bermusyawarah dan bermufakatlah, jangan melakukan demo jika masih bisa dilakukan,” tegas Pak Tjip yang juga disampaikan di perusahaan PT Aneka Kopi di Kec Krian.Q ach

kariyadi/bhirawa

Supoyo Ketua AKD Kab Mojokerto (tengah) bersama pengurus dan anggotanya, Senin (26/10) kemarin mendeklarasikan dukungan pada MKP. melakukan sweeping ke rumah dinas Bupati Mojokerto. Anton yang dikenal sebagai ketua tim pemenangan salah satu Pas-

lon itu curiga MKP masih berada di rumah dinas paska akhir masa jabatannya 180 Oktober lalu.Q kar

PNS Harus Bedakan Netralitas dan Sukseskan Pilkada Kab Mojokerto, Bhirawa Netralias Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada adalah keharusan. Namun disisi lain, PNS memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada. Agar tetap netral dalam Pilkada namun memiliki peran dalam mensukseskannya, setiap PNS harus mampu membedakan netralitas dan sosialisasi.

Ratusan Pejabat Sidoarjo Jalani Tes Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 300 pejabat di Pemkab Sidoarjo dalam Bulan Oktober ini telah menjalani tes untuk pemetaan potensi yang dimiliki. Tes yang sifatnya wajib ini, untuk eselon III B diikuti 103 pejabat dan eselon IV A diikuti sebanyak 297 pejabat.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH MSi, pelaksanaan tes ini mengacu pada UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dimana setiap setiap PNS harus ada pola pengembangan kariernya. Dengan dilakukan tes ini nanti bisa diketahui potensi yang dimiliki pejabat. Sehingga nantinya, akan tepat untuk memberikan pelatihan Diklat kepada dirinya. ‘’Dengan potensi yang dimiliki, nanti si A butuh Diklat apa dan sebagainya, kemudian si A tepatnya dikembangkan dimana, dari tes-tes ini akan kita ketahui,’’ jelas Happy, disela-sela memantau pelaksanaan tes wawancara dan tes diskusi kelompok para pejabat Sidoarjo itu, di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo, Senin (26/10) kemarin.

Tes serupa, lanjut Happy, telah dilakukan pada Bulan Mei 2015 kemarin.

Tapi khusus eselon II dan eselon III A. Sedangkan Bulan Oktober ini eselon III B dan sebagian eselon IV A. Bagi eselon IV A yang belum, akan menjalani pada tahun 2016, juga untuk eselon V yang masih ada, yaitu para TU di sekolah.

Pada tahun 2014 juga ada tes untuk pejabat, tapi saat itu dilakukan untuk menempati jabatan tertentu, yakni jabatan yang kosong. Dengan tes itu diharapkan siapa yang memenuhi untuk mengisinya.Q kus

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah memberikan surat deklarasi kepada Kadinkes Ika Harnasti.

Bupati Sesalkan 12 ODGJ Dipasung Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 12 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau terkena penyakit skizofenia, telah diperlakukan tidak wajar oleh keluarganya, lingkunganya, bahkan sampai pada pemerintah atau pengambil kebijakan yang salah dalam penanganannya.

Mereka dipasung kedua kakinya agar tak mengganggu orang lain. Sementara yang berkeliaran di jalan, di lampulampu merah ditangkap Satpol PP dengan alasan pengamanan, penertiban dan pemandangan lingkungan perkotaan. Melihat kondisi ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sangat menyesal.

Sebelum ODGJ merebak di Sidoarjo, pemerintah telah mengambil langkah untuk bergerak serentak bersama, mulai Dinas Kesehatan, Puskesmas yang ada di seluruh wilayah Sidoarjo, para camat

dan para Kades/Kakel untuk menggelar deklarasi menangani atau mencegah terjadinya pemasungan terhadap ODGJ. Gerakan itu dilakukan Senin (26/10) kemarin di Pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo, diperkuat dengan penandatanganan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum didampingi Sekda Vido Rudi Muntiawan, Assiten Pemerintahan Kissowo Sidi dan Kepala Dinas Kesehatan dr Ika Harnasti.

Menurut Kadinkes Kab Sidoarjo, Ika Harnasti, kalau di Sidoarjo yang terjadi masalah pemasungan terhadap ODGJ tak terlalu banyak, hanya ada 12 orang saja. Itupun yang empat orang dari luar kota, yang Sidoarjo asli hanya ada sebanyak delapan orang. ‘’Mereka sudah ditangani, bahkan sudah bisa dilepas dan bergaulan dengan warga sekitar.

Diantaranya adalah Bam-

bang warga Sepanjangtani Kec Taman,’’ jelas Ika Harnasti.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sangat kecewa dengan staf-stafnya, mengapa dirinya selaku pimpinan daerah tak diberitahu kalau ada kasus seperti itu.

Justru yang telah menangani dengan baik masalah pemasungan dilakukan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono. ‘’Mestinya para SKPD terkait itu bisa memberitahukan, agar saya bisa memberikan bantuan-bantuan atau solusi jalan keluarnya. Jika memang bantuan itu tak dianggarkan dalam APBD bisa dicarikan alternatif, bisa diambilkan dari pos sosial yang lainnya. Jadi tak seperti yang telah terjadi, mestinya yang menangani bupati, karena bupatinya tak tahu akhirnya ditangani orang lain,” sesal Saiful Ilah kepada stafstafnya.Q ach

Penjabat Bupati Gresik Raih Investment Award dari Gubernur Gresik, Bhirawa Sukses Kabupaten Gresik dalam peningkatan kelembagaan di bidang investasi telah mengantarkan Kab Gresik sebagai peraih Investment Award 2015 terbaik Tingkat Propinsi Jatim di bidang kelembagaan. Penghargaan itu diterima Penjabat Bupati Gresik, Akmal Boedianto dari Gubernur Jatim, DR Soekarwo SH MHum, di Gedung Negara Grahadi, Senin (26/10) kemarin.

Usai menerima penghargaan, Akmal menyatakan bangga atas prestasi tertinggi bidang investasi tingkat Jatim yang diraih Kab Gresik. ‘’Penghargaan ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan investasi di Gresik.

Kali ini penghargaan yang didapat adalah bidang kelembagaan.

Berarti penataan kelembagaan yang mengurusi investasi di Gresik ini sudah baik,’’ puji Akmal didampingi Kepala Bidang Pena-

naman Modal dan Perijinan Kab Gresik dan Kabag Humas, Suyono.

Menurut Akmal, sesuai laporan yang diterima, kelembagaan bidang investasi di Gresik adalah lembaga yang paling siap dalam bidang investasi. Terhitung sejak 2 Januari 2011, lembaga ini sudah melaksanakan pelayanan online dan terkoordinir dengan BKPM serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Selain banyak meraih penghargaan di bidang infestasi pada periode sebelumnya, performa investasi berdasarkan IPPM di Gresik dari tahun ketahun sangat bagus. Tahun 2011 yaitu Rp2,7 triliun, tahun 2012 melesat naik menjadi Rp18,9 triliun, tahun 2013 Rp16,5 triliun dan tahun 2014 Rp17,2 triliun. ‘’Kami optimis kedepan lebih bisa menarik investasi karena banyak proyek strategis yang bisa menjadi bagian infrastruktur usaha di Gresik,’’ tandas Akmal.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Penjabat Bupati Gresik, Akmal Boedianto raih penghargaan Invesment dari Gubernur Jatim DR Soekarwo.

Hal itu dilontarkan Pj Bupati Mojokerto, Moh Ardi Prastyawan kepada Bhirawa di Pendopo Pemkab Mojokerto, Senin (26/10) kemarin. ‘’Saya sudah kumpulkan seluruh pimpinan SKPD. Mereka harus mengawasi anak buahnya agar netral, tak memihak Paslon.

Tapi PNS mempunyai tanggung jawab mensukseskan Pilbup ini,’’ terangnya.

Di hadapan seluruh awak media, Pj Bupati yang dilantik Gubernur 22 Oktober lalu itu menekankan pentingnya netralitas PNS dalam Pilbup.

Ardi berpesan pada seluruh entitas PNS di Pemkab Mojokerto untuk tak terlibat dengan kegiatan kampanye atau kesuksesan Paslon yang berlaga di Pilkada 2015 ini. ‘’Saya sudah menugaskan Sekdakab, untuk melakukan pemantauan melalui inspektorat untuk mengawasi aktifitas PNS dalam Pilbup nanti,’’ tambah Ardi.

Menurut Ardi, PNS yang terbukti terlibat dalam kam panye Pilkada akan diberikan sanksi hingga pemecatan. Pj Bupati mewantiwanti para PNS dengan terus memberi pengarahan kepada para Kepala SKPD atau yang terkait, untuk kemudian diinformasikan kepada seluruh karyawan PNS. Ardi menambahkan, netralitas dan mensukseskan Pilkada merupakan dua hal

yang berbeda konteks. Mensukseskan bersifat sosialisasi, contohnya saja mengingatkan tanggal Pilkada yang akan berlangsung segera agar tidak lupa. Namun jika berbicara netralitas, berarti berbicara tindakan antisipasi awal menghindari ikut campur PNS terhadap Pilkada. Dalam antisipasi yang dimaksud, terkandung muatan dampak atau konsekuensi, serta kausalitas (hubungan sebab-akibat).

Selain soal Pilbup, Ardi juga memaparkan soal dua tugas prioritas Pj Bupati.

Diantaranya kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik di Kab Mojokerto dan juga memfasilitasi penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati definitif (Pilkada). ‘’Dua prioritas yang saya emban saat ini adalah bagaimana memastikan pelaksanaan PAPBD 2015 dan APBD 2016 Kab Mojokerto, dan melakukan pembahasannya dengan dewan dan DPRD (prioritas pertama).

Saya juga bertanggung jawab mengawasi dan menjaga netralitas PNS yang tidak boleh terlibat dalam proses pemenangan Paslon manapun dalam Pilkada 2015 (prioritas kedua), rekan-rekan media bisa turut mengawal dan mengawasi hal ini bersama-sama,’’ pung kasnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Moh Ardi Prastyawan Pj Bupati Mojokerto (kanan) bersama Sekdakab Mojokerto memberikan penjelasan kepada wartawan, Senin (26/10) kemarin.

Lelang Puspa Agro Sarana Dongkrak Pendapatan Petani Oktober, Transaksikan Rp 6,2 Miliar

Setelah berbulan-bulan vakum, lelang komoditas yang digelar di pasar induk agrobis Puspa Agro dihidupkan kembali. Dalam lelang perdana menjelang revitalisasi lelang yang dihelat Selasa (20/10/2015), transaksi yang dibukukan senilai Rp 6,2 miliar.

Dari total transaksi yang disepakati penjual dan pembeli, komoditas telor ayam mendominasi. Dengan porsi 66%, transaksi telor ayam yang terjadi dalam lelang bertajuk “Konsolidasi Pasar Lelang” tersebut mencapai Rp 4,09 miliar untuk 264 ton. Sementara posisi kedua ditempati bawang merah (21%) dengan nilai transaksi Rp 1,3 miliar untuk volume 100 ton.

Beberapa komoditas agro yang juga ditransaksikan dalam lelang tersebut di antaranya beras, jahe, kopi robusta, mangga arum manis, serta bumbu pecel. Dalam lelang itu, komoditas yang ditransaksikan berasal dari beberapa daerah di Jatim, di antaranya Jombang, Kediri, Probolinggo, Blitar, Bojonegoro Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin, mengungkapkan, selaku penyelenggara lelang pihaknya menjembatani para pelaku bisnis agro –yakni penjual dan pembeli—dengan harapan mampu mendongkrak daya serap hasil panen petani, khususnya di Jatim. Pada gilirannya, pendapatan petani pun akan meningkat.

“Peluangnya sangat …sangat terbuka, karena permintaan pasar, khususnya kawasan Indonesia timur sangat besar. Lagi pula, kualitas komoditas agro asal Jatim dikenal bagus-bagus. Ini peluang yang mesti dimanfaatkan, di antaranya lewat pasar lelang ini,” kaya Udin, sapaan akrab Abdullah Muchibuddin, saat membuka secara resmi “Konsolidasi Pasar Lelang.

Untuk pelaksanaan berikutnya, “Konsolidasi Pasar Lelang” diagendakan pada Selasa, 24 November 2015 di hall Gedung Tani Puspa Agro. Berbagai komoditas agro di Jatim siap ditransaksikan. Panitia penyelenggara juga menghadirkan para pembeli yang umumnya dari kalangan pedagang besar dari berbagai daerah di Indonesia.

Ayo, manfaatkan peluang bisnis agro ini.

Selain prospek bisnisnya sangat terbuka, panitia penyelenggara tidak memungut biaya apa pun, baik kepada pihak penjual maupun pembeli, alias gratis tis. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi (031) 7878700.

JAWA TIMUR

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Rusunawa Di-Launching Bareng Hari Jadi Lumajang Lumajang, Bhirawa Setelah menunggu cukup lama, akhirnya rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang berlokasi di Jl. Embong Kembar, terminal lama/barat Pasar Baru Lumajang, akan segera ditempati. “Untuk pemanfaatan Rusunawa memang lagi menunggu dari Kementeri PU (Pekerjaan Umum),” jelas Ir. Nugroho Dwi Atmoko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab Lumajang.

Sambil menunggu dari Kementerian PU dan dan pengelola rumah susun sewa sederhana ini, mulai membuka pendaftaran. Jadi, kepada masyarakat Lumajang yang berminat untuk menempatinya mulai saat ini dipersilakan untuk menghubungi Dinas PU. Sesuai rencana, rusunawa akan ditangani oleh UPT (Unit Pengelola Teknis) sehingga penanggung jawab pengelolaannya nanti menjadi jelas. Karena itu, saat ini mereka sibuk merubah peraturan bupati terkait dengan pembentukan UPT tersebut. “Maka perlu merubah Perbupnya,’’ tambahnya.

Perbup yang dimaksud menyangkut struktur organisasi di Dinas PU. Nanti ada UPT yang khusus yang secara teknis membawahi, menangani, mengurus Rusunawa. Nama-nama personil yang akan menangani rusunawa sudah diusulkan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan persetujuan.Q yat

Sendratari PKK Jombang Tampil di TMII Peringati HUT Provinsi Jatim ke-70 Jombang, Bhirawa Memperingati Hari Jadi ke-70 Propinsi Jawa Timur, Sendratari PKK Kabupaten Jombang ambil bagian tampil di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (25/ 10). Para pelaku seni yang merupakan Pengurus Tim Penggerak PKK di Kabupaten, juga Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Jombang menampilkan kesenian tradisional.

Jombang yang terkenal dengan kota santri menampilkan Qosidah Rebana ‘Mar’atus Solihah’, grup Band ‘Amira’, serta seni karawitan ‘Laras Arum’, Tim Tari ‘Citra Arimbi’ yang membawakan tari Bedoyo Dyah Ayu Gayatri dan Sendratari Tunggadewi Tim Penggerak PKK Kecamatan Jombang menampilkan cerita ‘Babad Ki Sanawangsa’.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ir. Tjaturina Wihandoko, MM yang dengan penuh semangat mensupport kegiatan berkesenian para Tim Penggerak PKK di kabupaten Jombang ini, mengaku bangga dan sangat mengapresiasi potensi, semangat

berkesenian para Penggerak PKK di kabupaten Jombang.

“Ini salah satu wujud uri-uri budaya, dan juga promosi kesenian asli daerah khususnya Jombang,” ujarnya menuturkan.

Istri Bupati Jombang Nyono Suharli ini, menambahkan Tim Penggerak PKK di kabupaten Jombang tidak hanya piawai sebagai motor penggerak, fasilitator dan mitra pemerintah didalam pelaksanaan program pembangunan, namun juga menjadi pelaku dan pelestari kesenian budaya di kabupaten Jombang. ”Kalau penari professional tampil di TMII itu sudah biasa, tapi saya sangat bangga

dengan para Ketua Tim Penggerak PKK se kabupaten Jombang yang berani tampil dan siap tampil di TMII Jakarta 25 Oktober 2015 , ini baru luar biasa,” tandas Tjaturina bangga.

Secara keseluruhan acara yang dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jatim, Drs. Ashari Abubakar, MM, Sekdakab Jombang, Ita Triwibawati, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, ketua TP PKK Kabupaten Jombang Tjaturina, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Arek Jombang yang ada di Jakarta, serta para pengunjung TMII, hari itu terbilang meriah dan sukses. “Suasana TMII anjungan Jatim hari ini terasa Agung dan Ibu-Ibu PKK Jombang ini luar biasa,” tutur salah satu pengelolah TMII Anjungan Jatim yang selalu mengikuti setiap agenda kegiatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang Drs. Purwanto, MKP mengatakan bahwa

267 Cakades Deklarasi Damai Pilkades Serentak Sampang, Bhirawa Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang pada 28 Oktober 2015 nanti, sebanyak 267 calon Kepala Desa se-Kabupaten Sampang secara bersama-sama, melakukan deklarasi damai di hadapan Forpimda di Pendopo Bupati Sampang, Senin (26/10).

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sampang akan diikuti 108 desa dengan jumlah calon kepala Desa sebanyak 267 calon, dengan rincian masing-masing Desa terdiri minimal 2 calon dan maksimal 5 calon yang akan bersaing di 28 oktober 2015 yang tinggal hitungan hari.

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono dalam sambutannya, ia menghimbau pada semua calon kepala Desa untuk menjaga kondusifitas selama pemilihan kepala Desa serentak nanti, sebab deklarasi ini sebagai salah satu janji kesiapan semua pihak calon dan pendukungnya untuk menjaga keamanan dan damai selama proses pemilihan berlangsung.Q lis

romadlon/bhirawa

Tim Tari ‘Citra Arimbi’ saat tampil di TMII. agenda kegiatan Pagelaran Seni Budaya Daerah di TMII tersebut merupakan sebuah bentuk sinergitas antara pemerintah Provinsi Jatim dan kabupaten Jombang dalam menampilkan potensi kesenian daerah.

“Selain sebagai ajang silaturahim, juga ajang untuk

melestarikan seni budaya daerah,” ujarnya seraya mengatakan kehadiran masyarakat Jombang yang tinggal di Jakarta menyaksikan pagelaran seni di Anjungan Jatim tersebut menjadi keistimewaan dan penghargaan bagi pegiat seni asal Kota santri.Q rur

BKSDA dan Polisi Tangkap Penjual Lutung Jawa

Komisi C Batasi Hanya Dua Minimarket Setiap Kecamatan Tulungagung, Bhirawa Bertambahnya jumlah minimarket yang diduga melanggar Perda No. 6/2010 membuat murka Komisi C DPRD Tulungagung. Mereka kini sedang mengkaji aturan baru terkait jumlah minimarket yang bakal dibatasi hanya dua minimarket di setiap kecamatan.

“Kami sedang kaji aturan yang hanya akan memperbolehkan dua minimarket saja di setiap kecamatan. Ini untuk semakin melindungi para pedagang kecil dan pedagang pasar tradisional,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab pada Bhirawa, Senin (26/10).

Menurut politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, sekarang Komisi C DPRD Tulungagung bersiapsiap untuk merevisi Perda No.6/ 2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Subani menjamin revisi tersebut bukan untuk melemahkan, tetapi justru menguatkan.

“Jadi selain akan menerapkan satu kecamatan hanya boleh dua minimarket, juga nanti akan kami berlakukan untuk jarak antara pasar tadisional dan pasar modern (minimarket) tidak lagi 1 km tetapi lebih dari itu. Mungkin bisa sampai 2 km,” paparnya.

Komisi C DPRD Tulungagung, lanjut dia, saat ini sedang melakukan pendataan terkait jumlah minimarket yang diduga telah melanggar Perda No. 6/2010. “Ada sejumlah minimarket yang kami duga melanggar Perda. Laporannya banyak. Di antaranya di Boyolangu, termasuk di daerah lain yang berdekatan dengan pasar tradisional lainnya,” paparnya lagi.Q wed

5

khoirul huda/bhirawa

KH Ahmad Dhamanhuri, pengasuh Ponpes Mamba'il Huda, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Tuban saat memberikan nasehat pada para pelanggar lalin.

Langgar Lalin, Pengendara Motor Dibawa ke Kiai Tuban, Bhirawa Melanggar aturan lalu lintas, serta tidak membawa kelangkepan saat berkendaraan, pengendara sepeda motor di Kabupaten Tuban di bawa ke kiai untuk diberikan nasihat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Polsek Rengel Kabupaten Tuban dalam kegiatan Operasi Zebra 2015.

Seperti yang disampikan oleh AKP Musa Bachtiar, Kapolsek Rengel, mendatangkan kiai dalam Operasi Zebra 2015 bertujuan untuk memberikan penyadaran pada masyarakt serta meminimalisir jumlah kecelakan di jalan yang terus meningkat.

"Dengan adanya bimbingan rohani seperti ini kita harapkan para pelanggar lalu lintas sadar dan dapat memahami bahwa menaati peraturan termasuk dari ibadah dan juga tanggung jawab bersama," kata AKP Musa Bachtiar (26/10).

Siraman rohani dan doa keselamatan pada pada pelanggar lalin ini dilaksanakan secara berkala oleh Polsek Rengel. Diharapkan dengan kegiatan yang bukan hanya sekedar retorika tersebut mampu meningkatkan

ketertiban di jalan raya.

Para pelangar lali yang dikumpulkan di halaman Polsek dikasih nasehat oleh KH Ahmad Dhamanhuri serta diajak untuk mematuhi aturan lalu lintas guna mengaatisipasi terjadinya kecelakaan. "Problem lalu lintas juga tidak bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip agama. Pengendara yang lalai dan tidak mempedulikan etika itu bisa berakibat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," kata KH Ahmad Dhamanhuri, selaku pengasuh Ponpes Mamba'il Huda, Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Tuban (26/ 10).

Setelah diberikan ceramah agama, para pengendara yang melanggar kemudian diajak doa bersama untuk keselamatan di jalan, dan selanjutnya diperbolehkan untuk jalan kembali. "Selain dengan para ulama' untuk mengingatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, kita berharap petugas kepolisian juga menggandeng semua pihak serta yang terpenting memberikan contoh yang baik," terang KH Dhamanhuri setelah kegiatan.Q hud

Probolinggo, Bhirawa Mendapatkan informasi dari masyarakat, pelaku jual beli hewan jenis Lutung Jawa, akhirnya berhasil diamankan anggota Satreskrim Polres Probolinggo, yang bekerja sama dengan badan konservasi sumber daya alam wilayah 3 Jember. Lutung jawa atau traciphytecus auratus ini disimpan tersangka di dalam rumahnya dengan kondisi kandang yang tak layak.

Satu lutung berusia 17 tahun, 4 lutung lainnya berusia belum sampai satu tahun.

Pelaku Muhamad Fatah Yasin (28) warga Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, kini harus mempertangung jawabkan perbuatannya tersebut. Polres terus melakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus tersebut.

Dari hasil penggrebekan tersebut, petugas gabungan berhasil mengamankan 5 lutung Jawa yang merupakan satwa yang dilindungi dari tangan tersangka. Polisi selanjutnya menyerahkan 5 lutung Jawa tersebut ke pihak BKSDA (Bidang Konservasi Sumber Daya Alam), sedangkan proses hukum tersangka terus dilakukan pihak kepolisian setempat.

Dari pengakuan tersangka, ia mendapatkan satwa tersebut dari pasar hewan, dengan harga 250 sampai 300 ribu rupiah, jika dijual kembali seharga 500 hingga 600 ribu rupiah, melalui media sosial. Sunandar Trigunajasa Kepala Bidang BKSDA wilayah 3 Jember, Senin (26/10) mengatakan, saat ini populasi lutung Jawa dalam kondisi memprihatinkan dan jumlahnya terus menurun.

Secara terpisah Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Mobri Cardo Panjaitan menuturkan, kronologis penangkapan tersangka, saat anggota Reskrim Polres setempat menyamar jadi pembeli lutung secara online dan kemudian petugas melakukan transaksi dirumah tersangka, saat itulah petugas akhirnya menangkap tersangka lengkap dengan barang bukti. “Adanya laporan dari

BKSDA bahwa di wilayah Probolinggo, ada jual beli satwa dilindungi. BKSDA bersama Polisi langsung grebek pelaku dirumahnya,” ujar AKP Mobri.

Lebih lanjut Sunandar mengatakan, satwa lutung Jawa di lindungi, tidak boleh di jual belikan, apabila ada yang nekat jual hewan langka maka akan di penjara, jelas Sunandar. Diharapkan masyarakat memberikan informasi kepada Polisi ataupun pihak BKSDA jia ada yang memelihari hewan langka.

Dengan begitu maka kita akan turut melindunginya dan menjauhkan dari kepunahannya. Saat ini banyak sekali hewan langka yang dipelihara masyarakat bagikan di jual belikan, jenisnya bermacam-macam, dengan alasan untuk diabil dagingnya maupun kulit dan yang lainnya, paparnya.

Tersangka memiliki 10 ekor lutung Jawa di rumahnya dengan kandang yang tidak layak. Satwa yang dilindungi itu kemudian dijual melalui jejaring media sosial Facebook dan BBM. "Dari 10 lutung tersebut, 4 sudah terjual. Satu mati dan 5 hendak dijual, namun petugas gabungan berhasil menggagalkan perdagangan itu," tutur Sunandar.

Tersangka juga pernah menjual trenggiling, walang kopo, kucing hutan, lutung Jawa, dan musang dengan pembelinya dari Probolinggo, Surabaya, dan Jakarta yang dikirim melalui bus antarkota atau kereta api, ungkap Sunandar.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta. Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Besar KSDA Jatim dan tersangka ditahan di rumah tahanan Mapolres Probolinggo, tambahnya.Q wap

Tingkatkan Kebersamaan, Perhutani Gelar Doa Bersama dan Sedekah Keselamatan Guna untuk meningkatkan hubungan tali silaturrahim dan keakraban serta untuk mensukseskan program kerja, seluruh pimpinan bersama karyawan Perum Perhutani KPH Bondowoso menggelar doa bersama dan sedekah keselamatan, kemarin. Kegiatan keagamaan tersebut secara serentak dilakukan di dua titik, yakni di Kantor KPH Bondowoso dan Kantor Perhutani Utara, yang beralamat di Jalan Sucipto, Kelurahan Dawuhan, Kelurahan Kota Situbondo.

Menurut Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Adi Winarno, kegiatan keagamaan dan sosial tersebut sengaja digelar dengan harapan dapat tercipta hubungan yang kondusif dan harmonis antara pimpinan dengan seluruh karyawan Perhutani.

Selain itu, kata mantan Administratur KPH Perhutani Banyuwangi Barat itu, untuk mewujudkan prestasi yang gemilang di

Perhutani KPH Bondowoso. “Dengan kegiatan ini, kami sangat optimis semua keinginan para karyawan bakal terwujud dengan baik,” tutur Adi Winarno.

Sementara itu Wakil Kepala Administratur Perum Perhutani Situbondo, Moh. Ajib, menandaskan, dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut lembaganya juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga di sekitar

Perhutani Situbondo. Dalam paket sembako itu, kata mantan Waka Administratur Perum Perhutani KPH Jombang itu, terdiri dari beras, minyak goreng (migor) kecap dan beras. “Sehari sebelumnya kami sudah menyebarkan kupon untuk pengambilan sembako kepada warga,” aku Moh. Ajib, kemarin.

Pria asli Rembang, Jawa Tengah itu menuturkan, kegiatan tersebut sengaja di barengkan dengan momen bulan Muharram agar ikut terasa nuasa religiusnya. Yang jelas, lanjut Moh. Ajib, kegiatan yang penuh makna dan berharga itu akan terus disinambungkan untuk tahun-tahun mendatang. “Ini merupakan salah satu program sosial keagamaan yang harus dilaksanakan Perum

Perhutani, agar terjadi hubungan silaturrahim yang bagus dengan kalangan masyarakat. Terlebih dengan Sang Ilahi, Allah SWT,” papar Moh. Ajib.

Salah satu penerima paket sembako, Hery mengaku sangat bersyukur mendapat bantuan bahan pangan dari Perum Perhutani Bondowoso. Sebab, ujar pria asal Kelurahan Dawuhan itu, pemberian santunan paket sembako itu dapat membantu beban kebutuhan hidup keluarganya.

“Kami berterimakasih atas kepedulian Perum Perhutani yang telah rela memberi paket sembako. Ini sangat berarti bagi keluarga kami,” pungkas Hery, usai menerima bantuan sembako, dihalaman Perhutani Situbondo, kemarin.Q awi

sawawi/bhirawa

Pimpinan beserta jajaran karyawan Perum Perhutani KPH Bondowoso saat menggelar doa bersama dan sedekah keselamatan karyawan, ditengah-tengah warga, kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kasatreskrim Minta Maaf Atas Perlakuan Anggotanya Lamongan, Bhirawa Kasat Reskrim AKBP Bambang Wijayanto minta maaf kepada lembaga Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Jawa Timur atas perilaku anggotanya yang dinilai melakukan perbuaatan yang tidak menyenangkan saat Jaman meggelar acara rapat kerja daerah di PT MBIS. Perbuatan anggotanya yang masuk tanpa ijin dalam acara tersebut membuat para pengurus Jaman merasa geram atas ulah anggota kepolisian yang bertindak seenaknya sendiri dengan memasuki ruang rapat tanpa ijin dan mengambil gambar.

Ketua DPD Jaman Jatim Nasikan kepada Bhirawa Senin(26/10) mengatakan, tindakan dari anggota kepolsian tersebut merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan,tanpa seizin panitia yang menggelar rapat. Kemudian seenaknya sendiri masuk dan mengambil gambar. “Atas terjadinya hal itu saya melaporkan langsung ke pihak polres Lamongan," ujar dia.

Atas peristiwa yang sudah dilaporkan tersebut pihak mengakui kesalahan anggotanya dan dari kepolisian meminta maaf kepada Jaman atas terjadinya oknum polisi yangg melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. "Saya secara pribadi minta maaf atas ulah anggota saya, tetapi untuk permintaan maaf secara tertulis dari pihak kepolisian masih dalam prosedur," kata dia.Q mb9

Awal November, 40 Petugas Jaga Palang Pintu Perlintasan KA Mulai Ditugaskan Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro akan menempatkan 40 petugas jaga palang pintu perlintasan KA mulai awal November 2015 mendatang.Keberadaan petugas palang pintu itu diharapkan bisa menekan kecelakaan di perlintasan kereta api.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Iskandar mengatakan, sebelumnya 40 penjaga palang pintu elektrik ini mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengoperasian palang pintu elektrik dan standar keselamatan perkerataapian selama dua hari yakni Senin-Selasa (12-13/10) lalu.

“Petugas penjaga palang pintu elektrik hari ini sudah mulai uji coba mengoperasikan palang pintu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Iskandar Senin (26/10).

Menurut Isakandar, ujicoba ini dilakukan agar petugas palang pintu elektrik bisa mengoperasikan palang pintu dan menguasai medan di lapangan. “Keberadaan petugas penjaga palang pintu dan pengoperasian palang pintu elektrik ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api,” jelasnya.

Petugas penjaga palang pintu ini akan berjaga di palang pintu elektrik dan pos penjagaan kereta api lokasi tujuh palang pintu perlintasan rel ganda KA di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Desa Pungpungan, dan Leran, keduanya di Kecamatan Kalitidu. “Selain itu, Desa Sumbang, Kecamatan Kota, Desa Straturejo, Keamatan Baureno, Desa Talun dan Mbeged, Kecamatan Sumberrejo,” ujarnya.Q bas

Mahasiswa Demo KPU Kurang Promosi Pilkada Pasuruan, Bhirawa Sejumlah mahasiswa dari BEM STKIP-STIT PGRI Kota Pasuruan melakukan aksi demo di depan kantor KPU Kota Pasuruan, Senin (26/10). Mereka mengkritisi kinerja KPU yang dinilai tak maksimal dalam melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat.

“Pilwali sudah di depan mata, tapi kami menilai bahwa kerja KPU belum maksimal, Terutama pada sosialisasi pemilih kepada warga Kota Pasuruan. Dimana kami menemukan bukti kongret.

Hasil survei di daerah Tembokrejo, ternyata ada puluhan warga yang tak tahu bahwa di Kota Pasuruan ada hajatan 5 tahunan ini yakni Pilwali. Ironi sekali kinerja KPU yang kurang promosi,” teriak Akhmad Mukhyidin, Presiden BEM STKIP-STIT PGRI Kota Pasuruan dalam orasinya.

Tidak maksimal sosialisasi ini tentusaja bisa berimbas pada angka golong putih (golput). Karenanya, BEM STKIPSTIT PGRI Kota Pasuruan meminta agar penyelenggara pilkada tersebut turun ke lapangan secara merata hingga ke tingkat kelurahan. “Ini pesta demokrasi, tapi terasa sunyi sepi seperti tak ada gaung-nya. Utamanya agar KPU harus menyeruhkan larangan money politik,” paparnya.

Selain itu, mahasiswa juga mengingatkan KPU untuk bersikap netral. Sifat netralitas

penyelenggara pilkada mutlak dibutuhkan. Hal itu demi meminimalisir adanya sengketa pilkada. “Kepada penyelenggara pilkada. Kami tegaskan lagi bahwa KPU Kota Pasuruan wajib independent. Begitupula seluruh komisioner KPU juga harus netral,” kata Akhmad Mukhyidin.

Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa melakukan teatrikal di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Ada sebagian mahasiswa, wajahnya diwarnai putih sebagai simbol kinerja KPU yang dinilai tak maksimal. Sementara itu, Divisi Hukum dan SDM KPU Kota Pasuruan, Basori Alwi menjamin bahwa pihaknya akan besikap netral pada gelaran Pilkada. Terkait dengan sosialisasi, Basori menyampaikan pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Pasuruan dilakukan secara bertahap.

“Sebagai penyelenggara Pilkada, bersikap netral sudah kewajiban kami. Untuk sosialisasi, kami sudah melaksanakan semua tahapan. Sosialisasi terus dilakukan sampai

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah mahasiswa saat berorasi sekaligus melakukan aksi teatrikal di depan kantor KPU Kota Pasuruan, Senin (26/10). pemilihan digelar. Atas nama KPU Kota Pasuruan, kami juga berterima kasih untuk kawankawan mahasiswa atas koreksinya. Sedangkan sosialisa-

si ke mahasiswa belum dilakukan, sebab tahapannya masih belum sampai kepada mahasiswa,” terang Basori Alwi.

Usai melakukan aksi demo

di kantor KPU Kota Pasuruan, para mahasiswa kembali melakukan aksi dan tuntutan yang sama di kantor Panwasli Kota Pasuruan.Q hil

DPRD Manokwari Belajar ke Banyuwangi Bupati Tidak Hadiri Sidang Paripurna, Banyuwangi, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD kabupaten Manokwari Provinsi Papua Senin siang (26/10) berkunjung ke DPRD Banyuwangi dan diterima di ruang khusus DPRD Banyuwangi. Menurut Ayu Battaray, ketua rombongan DPRD Manokwari pihaknya mengetahui informasi tentang Banyuwangi yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dari internet. Di samping itu, kabupaten Manokwari dan Banyuwangi secara geografis dinilai memiliki kemiripan.

Selanjutnya Ayu menyatakan ada beberapa masukan yang dibutuhkan dan dinilai bisa diterapkan di kabupaten Manokwari salah satunya adalah perda

tentang kesehatan reproduksi.

Di mana kabupaten Manokwari merupakan salah satu wilayah yang angka kematian ibu pada saat melahirkan lumayan tinggi.

Di samping itu angka pernikahan anak yang muda tercatat cukup tinggi sehingga rentan bagi timbulnya berbagai masalah. ”Kasus HIV di Manokwari di kalangan remaja kami cukup tinggi sehingga butuh upaya dan kerja keras untuk mencegah dan menanggulangi perkembangan penyakit yang mematikan tersebut,” tegas Ayu. Sementara Elly Wanma, anggota dewan Manokwari yang lain menyatakan pihaknya juga tertarik pembangunan pantai Boom dan pengembangan pariwisata di kabupaten Banyuwangi. ”Saat ini kami juga tengah melakukan

Pasir Mulai Langka, Proyek Terancam Molor Probolinggo, Bhirawa Sejumlah pengerjaan proyek di Kabupaten maupun kota Probolinggo terancam molor pengerjaannya. Hal ini akibat adanya kelangkaan material pasir dan batu (sirtu) selama ini. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Donny Adianta Senin (26/10).

Molornya pengerjaan proyek itu karena memang sirtu sekarang mengalami kelangkaan. Tak heran, terjadinya kelangkaan sirtu itu membuat kalangan rekanan mengeluh. “Meskipun ada, namun harganya sangat mahal,” ujarnya.

Sebelum terjadi kelangkaan, harga sirtu berkisar Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu.

Namun sejak beberapa pekan ini harga sirtu mengalami kenaikan drastis. “Sekarang harganya bisa mencapai Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu. Itupun tergantung lokasi pengirimannya,” katanya.

Naiknya harga sirtu tersebut, juga berpengaruh terhadap pengerjaan sejumlah proyek. “Apalagi sekarang untuk mencari sirtu sangat sulit. Setelah beberapa penambangan pasir dan batu liar ditutup oleh pemerntah karena sudah membahayakan lingkungan.Q wap

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

Ayu Battaray ketua rombongan DPRD Kab Manokwari.

mb12/bhirawa

penataan kawasan pelabuhan dan pengembangan wisata pantai seperti yang dilaksanakan oleh kabupaten Banyuwangi dan kami akan berupaya mencari informasi lebih detail dengan bertemu dengan Dinas Perhubungan Konunikasi dan Informasi Banyuwangi,” ujar Elly Wanma.

Sementara Sri Utami Faktuningsih, wakil ketua DPRD Banyuwangi yang menerima rombongan DPRD Manokwari bersama dengan beberapa anggota dewan yang lain menyatakan sebagai tuan rumah pihaknya berupaya memberikan layanan terbaik kepada tamu yang hadir ke Banyuwangi.

Terkait dengan kunjungan DPRD kabupaten Manokwari imbuh Sri Utami, sesuai dengan surat permohonan yang masuk dewan juga mengundang hadirkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Perhubungan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD Manokwari.

Namun karena keterbatasan waktu yang ada, dalam pertemuan tersebut lebih banyak terjadi dialog masalah kesehatan, baik yang menyangkut layanan kesehatan bagi warga masyarakat, program unggulan dalam bidang kesehatan maupun upaya penanganan HIV/ Aids di kabupaten Banyuwangi.

Sehingga untuk Dinas Perhubungan dan Pendidikan belum mendapatkan keempatan untuk memberikan informasi kepada tamu yang hadir. ”Agar para tamu puas, seusai pertemuan kami mempersilahkan anggota dewan Manokwari yang ingin melanjutkan kunjungan ke Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan serta beberapa Dinas yang ingin mereka inginkan,” jelas Sri Utami.Q mb12

Dewan Ancam Gulirkan Hak Angket

Bangkalan, Bhirawa Kesekian kalinya, Sidang Paripurna DPRD Bangkalan terkait penyampaian penjelasan Bupati terhadap permintaan keterangan dari anggota Dewan mengenai Pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) yang dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi Pansus.

Sidang Paripurna sendiri yang diagendakan ?dari hari Jumat (23/10) yang kemudian diskorsing karena sidang tidak memenuhi qorum dan tidak dihadiri oleh Bupati Bangkalan, akhirnya dilanjutkan kemarin, Senin (26/10), namun lagi-lagi tidak memenuhi qorum bahkan Bupati sekalipun tidak hadir. Hal ini membuat anggota dewan yang mengusulkan hak Interpelasi geram dan merasa dilecehkan.

"Berdasarkan Tatib Persidangan pasal 109 ayat 1 2015, maka skorsing dicabut dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan," ucap Pimpinan Sidang, Fathurrahman saat memimpin sidang Paripurna hak Interpelasi.

Ia juga menambahkan, bahwa ketidak hadiran Bupati terhadap Sidang Paripurna merupakan ketidakfahaman Bupati terhadap sistem pemerintahan. "Sebagai Bupati harus jentel, apa pun persoalannya harus dihadapi," terang pria yang biasa disapa Jih Kur ini.

Dalam sidang kesekian kalinya ini, dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, hanya dihadiri oleh 22 ang-

gota dari beberapa fraksi yang notabene pengusung hak Interpelasi. "Bupati telah melecehkan hak periogratif dewan," teriak Khotib, Politisi asal PKB yang beberapa bulan yang lalu bersetegang dengan Bupati.

Partai Hanura yang juga pengusung hak Interpelasi, menambahkan bahwa ketidakhadiran Bupati terhadap undangan Dewan, menegaskan kalau Bangkalan Krisis Kepemimpinan dan ketidakmampuan Bupati menyelesaikan masalah yang disebabkan sendiri. "Pimpinan harus meminta alasan yang logis kepada Bupati ?kenapa tidak hadir, karena sepertinya Bupati tidak pernah menghargai kita," ucap Mahmudi.

Bahkan, lanjut Politisi asal Hatinurani Rakyat (Hanura), persoalan ini sangat serius dan menyangkut keberlangsungan Pemerintahan Bangkalan ke depan. "Kalau Bupati memang tidak sanggup, sebaiknya Mundur dari Jabatannya," tandasnya.

Musawwir Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak mau kalah dengan pengusung hak Interpelasi yang lain, juga mengatakan, bahwa ?Bupati saat ini sudah melanggar etika berpolitik, sehingga menyebabkan perselihan antara eksekutif dengan legeslatif.

"Pimpinan Dewan beserta Pimpinan Fraksi harus tegas terhadap Bupati," terangnya.Q mb8

Semarakkan Festival Muharram, Disnakkan Gelar Lomba Ikan KOI Dalam rangka menyemarakkan rangkaian kegiatan Festival Muharram 2015, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) tidak mau ketinggalan, terbukti untuk membantu pasar ikan KOI yang lama hilang mereka menggelar Kegiatan penyelenggaraan kontes Ikan Koi bertempat di Gelora Bondowoso diakhiri dengan penyerahan hadiah uang pembinaan oleh Bupati Bondowoso Amin Said Husni.

samsul tahar/bhirawa

Sekda Drs H hidayat MSi saat memberikan hadiah pada pemenang lomba ikan KOI kemarin.

Dalam acara terebut dihadiri Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin, Sekda Drs H Hidayat MSi, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Kapolres, Dandim 0822 dan Asisten serta seluruh Jajaran SKPD Bondowoso. Sebelum Bupati memberikan sambutan acara diawali dengan laporan kegiatan yang dibacakan Kepala Dinas Peternakan Dwi Wahyudi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kapolres yang diwakili oleh Kabag Humas Kompol Hermanto.

Dalam sambutannya Bupati yang diwakili Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin me-

nyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk menyemarakkan kegiatan festival Muharam tahun 2015 dan Expo 2015 ini merupakan yang pertama dalam segi ekonomi yang tujuannya untuk menggairahkan dan merangsang kemauan masyarakat dalam membudidaya ikan hias.

“Semua ini untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat dari segi sosial dan peningkatan sumberdaya manusia, dimana diadakannya festival ini masyarakat dapat mendapatkan ilmu bagaimana cara membudidaya ikan hias terutamanya koi

dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang paling utama adalah masyarakat dapat bekerjasama untuk melakukan dan mengembangkan usaha ikan hias,“ terang Wakil Bupati Bondowoso.

Sedangkan juara utama dimenangkan Indra Gunawan dari Kabupaten Jember dengan varietas Ikan Taisho Sanshoku (Ikan koi tiga warna dengan pola tidak beraturan). Dari 10 Kategori Juara, juara baby satu (Taisho Sanshoku) dimenangkan Dodik dari Bondowoso, Juara Remaja satu (Kohahu) dimenangkan oleh Risky Ayu P dari Bondowoso. kemudian Juara satu Dewasa Induk (Kohahu) dimenangkan oleh Renault yang berasal dari Kabupaten Situbondo.

Perkembangan Ikan koi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 jumlah produksi ikan koi sebanyak 1,455 juta ekor dengan dengan jumlah pembenih seba-

nyak 6 orang. Pada tahun 2014 jumlah produksi mencapai 1,358 juta ekor dengan jumlah pembenih 7 orang. ikan koi sudah mulai dipasarkan dibeberapa kota diantaranya Bali, Jember dan Situbondo.dengan diadakannya Expo Koi 2015, Pemerintah berharap para pembudidaya ikan koi dapat mengembangkan usaha dan bisa menambah penghasilan serta dapat mensejahterahkan masyarakat.

Ditemui usai acara Sekda Bondowoso Drs H Hidayat MSi berharap agar kegiatan semacam ini ditingkatkan dalam rangka merangsang para pengembang KOI serta membantu membuka pasar, karena selama ini pemelihara KOI kurang diperhatikan. “Saya berharap kegiatan ini ditingkatkan untuk membantu peningkatan pendapatan para pengembang ikan KOI,” kata Sekda kemarin.Q har

EKONOMI BISNIS

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

7

75 Persen Garam di Jatim Belum Terserap Pemprov, Bhirawa Sebagaian besar garam produksi petani Jatim tidak terserap pasar. Dari 850 ribu ton garam yang dihasilkan petani pada 2015, hanya 25 persen saja yang laku di pasaran. Sisanya, menumpuk di gudang karena tidak ada yang membeli sesuai harga pasar.

“Memang sebagian besar menumpuk di gudang karena tidak laku. Kalau total produksi garam pada tahun ini mencapai 850 ribu ton,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim, M Hasan, ditemui saat penandatanganan kesepakatan dan kegiatan Intermediasi Petam bak Garam-Pengusaha, di Hotel Sahid Surabaya, Senin (26/10).

Dia mengatakan, sebagian garam yang sudah dijual petani itu hanya laku dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp550 sampai Rp750. Rendahnya harga jual itu membuat petani kelimpungan karena biaya produksi yang sudah dikeluarkan tidak kembali.

“Memang hanya laku sekitar Rp350 saja perkilo. Bahkan di Lamongan ada yang dijual hanya Rp250 rupiah karena terpaksa.

Para tengkulak tidak mau membelinya dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Dijelaskannya, seharusnya pemerintah memberikan proteksi kepada petani. Aturan yang sudah ada yakni Permendag No 58 Tahun 2012 mengenai kuota garam impor benar-benar dilakukan. Pengusaha harus menyerap 50 persen garam petani dari total kebutuhannya. “Tapi nyatanya sekarang aturan itu tidak berlaku sehingga stok garam banyak yang menumpuk,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktorat Jen-

deral Ruang Pengelolaan Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan Riyanto Basuki mengatakan, pemerintah tidak bisa mengintervensi pasar untuk mem beli garam petani. Sebab tidak ada aturan yang mengikat karena garam bukan kebutuhan pokok.

“Yang bisa kami lakukan adalah memperbaiki kualitas garam supaya bisa diserap oleh sektor industri. Kalau intervensi pasar tidak bisa karena garam bukan kebutuhan pokok,” katanya.

Dia berjanji akan memperbaiki kualitas produksi garam yang dihasilkan petani dengan memberikan alat penyaring. “Kami akan memberikan penyuluhan agar garam yang dihasilkan kualitasnya meningkat,” jelasnya.

Pada 2016, produksi garam nasional ditarget mencapai 3 juta ton. Dari jumlah tersebut, 60 sampai 70 persen garam dihasilkan Provinsi Jatim. “Kami optimis pada 2017 mendatang kami bisa swasembada garam,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Dr Ir Heru Tjahjono mengatakan, luas area lahan garam mencapai 17.810,64 hektare yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Jatim. Diantaranya di Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya. Total produksi garam pada 2014 lalu mencapai 906.627 ton.

Heru mengakui, masih ada permasalahan yang dihadapi petampak garam di Jatim. Seperti kesulitan untuk mendapat modal usaha, kualitas garam hasil tambak rakyat masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar yang diminta perusahaan pengolah garam dan industry garam. Selain itu, harga garam juga masih berfluktuasi walaupun sudah ada pengaturan.

Dimana pedagang swasta cenderung melakukan permainan harga ditingkat produsen, yaitu membeli garam di bawah harga

istimewa

Garam di Jatim sebagian masih menumpuk di gudang karena belum terserap. yang sudah ditentukan karena tidak ada sanksi.

Terkait masalah-masalah itu, Heru mengatakan, Pemprov Jatim telah melakukan beberapa antisipasi. Seperti memperbaiki kualitas garam dengan memberikan bantuan penggunaan geomembran, meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan petambak

Ngawi Raih Penghargaan Kinerja Investasi

RAGAM EKBIS

MUI Jatim Belajar Atasi Krisis Ekonomi di Tiongkok Surabaya, Bhirawa Keberhasilan Tiongkok mengatasi krisis ekonomi yang hampir dialami seluruh negara dan juga sebagai negara kedua yang memiliki ekonomi yang kuat, membuat 20 anggota MUI Jatim ingin belajar tentang kekuatan ekonominya serta toleransi beragamanya.

Untuk itu Maspion Group turut memfasilitasi keberangkatan anggota MUI jatim ke Tiongkok Rabu (28/10) depan.

“Kami berharap dengan keberangkatan anggota MUI ini ke Tiongkok bisa belajar tentang maju pesatnya ekonomi disana dan juga tentang bagaimana pemerintah Tiongkok bisa mengakomoditir agama yang ada,” ungkap Presiden Direktur Grup Maspion, Alim Markus di Fave Hotel MEX Surabaya, Senin (26/10) kemarin.

Sementara Alim Markus mengatakan bahwa saat ini Tiongkok mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan dua tahun yang lalu. “Bahkan perkampungan-perkampungan di Tiongkok juga mengalami kemajuan ekonomi yang besar, itu yang perlu kita pelajari dari mereka,” ujarnya.

Selain itu pihaknya nanti juga akan mengudang organisasi-organisasi Islam di Tiongkok untuk mendapingi anggota MUI ini. “Nanti mereka akan disambut oleh organisasi Islam yang ada di Tiongkok, dimana mereka akan diajak bermengunjungi perkampungan Islam sekaligus masjid-masjid disana,” Katanya.

Alim Markus berharap kunjungan ke Tiongkok ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. “Supaya bisa membangun kota Jatim pada khususnya dan membangun negeri kita yakni Indonesia,” harapnya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Prof Dr Zainuddin Maliki MSi, pihaknya akan menanyakan kepada Tiongkok terkait strategi mereka bisa mengatasi krisis yang melanda dunia saat itu. “Apalagi sekarang Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi baru, dimana dunia mengalami krisis tapi Tiongkok bisa bertahan dan memiliki cara-cara tersendiri untuk mengatasi krisis tersebut. Inilah yang perlu kita pelajari bersama dimana letak strategi mereka saat menghadapi krisis ini khususnya dibidang ekonomi dan pendidikannya,” pungkas Zainuddin sekaligus sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jatim.Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG5424TJ, a/ n. Lina Beta Ciptasari, Ssi, Jl Yos Sudarso III/64, Kel. Karangwaru-T.Agung 2079/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 1989, Hitam, AG6961TE, a/n.

Tomo, Ds. Tugu, Rejotangan-T.Agung 2080/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, Hijau, AG3419RX, a/n. Eko Mei Ardianto, Perum Bumi Mas Blok L-19, RT/RW: 005/003, Ds. Tunggulsari, Kedungwaru-T.Agung 2081/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5831TM, a/n.

Abdul Rofiq, Kel. Jepun-T.Agung 2082/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2002, Orange Hitam, AG3473ST, a/n. Ekawati, Ds. Sumberejo Kulon, NgunutT.Agung 2083/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG5560OM, a/n.

Matthoriq, Panggungrejo-T.Agung 2084/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, Honda, th. 2011, Putih, AG6002OD, a/n.

Oen Teij Dien, Kel. Kutoanyar-T.Agung 2085/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, Honda Vario, th. 2010, Hitam Putih, AG6253RI, a/n. Mujiati, Ds. Sambijajar, SumbergempolT.Agung 2086/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang BPKB No. L300GB203715, Nopol P 308 P, a/n Kantor BKKBN Kab. Situbondo, Jalan Madura, Kel. Mimbaan, Panji, Situbondo.

2087/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5803, FF, a/n Saiful Fadli, Ds. Landangan, rw 05/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

2088/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5526 ER, a/n Sukran, Ds. Jangkar, rw 01/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

2089/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 4980 ED, a/n Ashari Yulianto, Kel. Mimbaan, rw 21/01, Kec. Panji, Situbondo.

2090/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3108 J, a/n M. Mursyid RH, Drs, Mpdi, Ds. Paowan, rw 01/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

2091/IMB/BI-II/2015

garam di Jatim.

“Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap impor dan tata niaga garam di Jatim, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/630/KPTS/13/2013 tentang tim Pembina dan pengawas terhadap garam impor dan pemberdayaan garam rakyat,” pungkasnya. Q iib

dre/bhirawa

Petugas Disperindagin Surabaya ketika mengukur batas toleransi di SPBU Dharmahusada

Pastikan Ketepatan Alat Ukur, Disperdagin Sidak SPBU Pemkot, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya melakukan Sidak ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan beberapa supermarket Senin (26/10/) kemarin.

Disperindag Kota Surabaya mendatangi SPBU di kawasan Dharmahusada. Staf perlindungan konsumen, Abdullah Mujadid didampingi beberapa pengamat tera dari Disperdagin Kota Surabaya mengatakan, Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketepatan alat ukur yang dimiliki oleh SPBU. Tim pengawas Disperdagin melakukan pengecekan dengan mengambil 20 liter bahan bakar minyak (BBM) pada 10 nosel (pompa BBM) secara acak di SPBU tersebut.

BBM volume 20 liter yang diambil tersebut kemudian diuji di bejana ukur yang dibawa tim pengawas. “Kami mengambil metode sampling supaya tidak mengganggu pelayanan di SPBU ini,” ujar Mujadjid.

Dari pengecekan di bejana ukur itu bisa diketahui apa-

bila pompa ukur BBM mengalami perbaikan /perubahan atau tanda teranya/kawat segel rusak/putus/melebihi batas toleransi 0,5 persen wajib ditera ulang kembali.

Atau, apabila ketidaktepatan lebih dari 0,1 persen juga wajib ditera ulang kembali. “Untuk SPBU di Dharmahusada ini masih dalam normal. Dalam artian, perbedaan selisih pada alat yang digunakan oleh SPBU dengan bejana ukur standar milik Disperindag tidak melewati batas toleransi,” ujar Agus Suwantoro, salah seorang pengawas tera Disperindag Kota Surabaya.

Selama ini, Disperdagin rutin melakukan Sidak ke SPBU di beberapa kawasan di Surabaya. Abdullah Mujadid mengatakan, sudah ada sekitar 100 SPBU di Surabaya yang telah dikunjungi tim pengawas tera Disperdagin untuk dilakukan pengecekan.

Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang serta

Perwali Surabaya Nomor 45 Tahun 2014 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan tera /tera ulang. Nah, dari seratusan SPBU tersebut, tingkat pelanggarannya masih terbilang sangat kecil.

Menurut Mujadid, untuk tahun ini, Diperindag Kota Surabaya hanya menemukan dua pelanggaran. Salah satunya ada di salah satu SPBU di kawasan Surabaya Selatan.

Pengawas menemukan ketidaktepatan alat ukur di mana salah satu noselnya ada yang melebihi batas toleransi sehingga mengurangi ukuran.

Lalu SPBU di kawasan Surabaya Barat.

Pelanggarannya, ketika alat sudah stop, nominalnya masih berjalan terus sehingga merugikan konsumen. “Kalau menemukan ada pelanggaran, kami akan langsung mengambil tindakan. Nosel yang ketahuan melanggar itu kami segel. Selama disegel nggak boleh jualan. Kami imbau untuk menghubungi penera di UPT Metrologi untuk ditera ulang. Setelah ditera ulang baru boleh beroperasi lagi,” sambung dia.Q dre

Pamor Meredup, Omzet Penjual Batu Akik Turun Surabaya, Bhirawa Demam batu akik pada tahun kemarin begitu luar biasa, namun kondisi tersebut mulai berbanding terbalik dengan sepinya peminat batu akik, selain itu kondisi pasar yang lesu turut menambah merosotnya penjualan batu akik.

Sejumlah lapak-lapak kaki lima yang menghiasi Jalan Kupang, Surabaya, kini tidak seramai dulu. Kini hanya harihari tertenu saja, lapak tersebut ramai oleh pengunjung, keramaian yang ada lebih disebabkan adanya pasar burung.

Rofiq, salah satu penjual batu akik di daerah Kupang mengutarakan bahwa penjualan akik saat ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Turunnya omzet penjualan, terjadi setelah lebaran tahun 2015 ini, secara perlahan dan pasti omzet penjualannya turun bahkan Rofiq yang warga asli Girilaya ini hanya mengandalkan pelanggan yang masih setia.

“Saat batu akik dengan berbagai jenisnya pada tahun kemarin penjualannya cukup menjanjikan, dalam satu minggu untung bersih bisa saya dapatkan antara Rp3-5 juta. Tapi

sekarang, sangat jauh mas, dapat untung Rp1 juta per minggu aja. Justru kebalikannya, dalam sebulan mendapatkan Rp1 juta udah mending,” jelasnya Senin (26/10) kemarin.

Hal senada, juga dikeluhkan Syafi’i warga Banyuurip Kulon menceritakan saat booming batu akik, ia mampu berinvestasi mesin poles akik sebanyak 3 unit. Sebelumnya ia hanya memiliki satu mesin saja, yang ia pakai sehari-hari untuk pekerjaannya sebagai tukang bangunan.

“Saya awal mulanya mencoba jasa poles akik dengan satu mesin merek Makita, pada waktu itu kondisinya belum terlalu ramai, tapi masyarakat yang datang melihat aneka batu akik mulai banyak. Pas ramai tersebut, saya kewalahan dalam memoles batu akik. Bahkan sampai jam 2 pagi, ia masih bekerja melayani permintaan orang-orang, baik pedagang atau perorangan yang membeli batu akik yang belum polesan atau masih kotak. Bahkan tidak jarang istri sampai marah, karena kerja sampai subuh,” tutur pria memiliki tato di lengan.

Dengan modal yang sudah terkumpul, Safi’i melanjutkan,

ia membeli tiga mesin poles batu akik yang baru dengan merek yang sama. Bahkan dirinya mengajak sejumlah pemuda yang putus sekolah untuk ia ajari menjadi tukang poles batu akik. Hasilnya selama setahun pemuda tersebut mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan.

“Paling tidak, setahun kemarin tiga pemuda yang putus sekolah mereka bisa mendapatkan keahlian menjadi tukang poles akik. Alhamdulillah, mereka mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan hanya sekedar dudukduduk di rumah. Tapi karena kondisi sepi, ketiga pemuda tersebut saya minta untuk mencari pekerjaan yang lain. Karena pendapatan sebagai tukang poles batu akik turun drastis,” imbuhnya.

Kini, Safi’i kembali menjadi single fighter sebagai tukang poles batu akik. Karena ia sudah tidak mampu untuk membayar ketiga karyawannya, dan merawat mesinnya. Ia berharap penjualan batu akik bisa kembali menjadi booming lagi, meskipun ia sudah ikut menjual secara online.Q wil

Pemprov, Bhirawa Kabupaten Ngawi, Jatim yang biasa disebut Bumi Orek-Orek meraih penghargaan dibidang kinerja investasi terbaik kedua setelah Kabupaten Lamongan.

Penghargaan itu diterima Pj Bupati Ngawi pada kegiatan Investment Award Provinsi Jawa Timur 2015 yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Pj Bupati Ngawi, Drs Sudjono MM mengatakan, diraihnya penghargaan itu beberapa diantaranya dikarenakan UMK (Upah Minimum Kab/Kota) di Ngawi yang masih rendah dibandingkan daerah lainnya.

“Upah buruh rendah menjadikan ketertarikan investor untuk masuk menanamkan modalnya ke Kabupaten Ngawi. Selain itu, Kabupaten Ngawi juga dikenal sebagai Ngawi Ramah dimana masyarakatnya ramah,” kata Sudjono yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim, Senin (26/10).

Saat ini, Ngawi juga terhitung sudah mendapat meraih 5 kali Investment Award di tingkat Provinsi.

Dalam penganugerahan Investment Award Kabupaten / Kota ada empat bidang penilaian, yakni kelembagaan, promosi investasi, pelayanan perizinan dan kinerja investasi.

Dikatakan Sudjono, di Kabupaten Ngawi juga telah mempunyai perizinan satu atap yang juga mempermudah investasi masuk.

Pada tahun sebelumnya, Pemkab Ngawi juga mempunyai program ‘Ngawi Licensing Spectakular’.

Program itu diantaranya Call in Service, On Line Service, Pick Up Ball Service (pelayanan keliling), Free Retribution (pembebasan retribusi), CICI (Central Information and Consultation Investment), dan NMI (Ngawi Meeting Investment) Dalam kesempatan ini, Sudjono juga mengatakan, pihaknya tetap akan berpijak pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yaitu perizinan tetap satu atap. “Paket kebijakan menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan provinsi,” tandasnya.

Sementara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Yusuf Rosyadi mengatakan, di Ngawi jumlah PMA dan 23 PMDN. Tak lama ini, ada salah satu PMA asal Korea yang masih berkonsultasi pada Ngawi. “Dengan upah buruh pekerja yang cukup murah, bisa jadi perusahaan yang ada di Ring 1 bisa berpindah ke Kabupaten Ngawi,” katanya. otensi yang ada di Kabupaten Ngawi, lanjut Yusuf, seperti perdagangan jasa, pertanian dan pariwisata. Perdagangan di Ngawi sudah ada 19 pasar dan ada rembesan dari Solo yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak. Selain itu, jika investasi di Ngawi kini juga sudah ada double track KA. “Sedangkan kepariwisataannya kisaran pada ritual dan religi,” katanya. Q rac

rac/bhirawa

Pj Bupati Ngawi, Drs Sudjono MM sedang membawa piagam Investment Award 2015 bersama Kabag Humas Kab Ngawi dan Kepala BPM PPT Kab Ngawi.

Arus Peti Kemas Capai 3,179 Juta Teus Surabaya, Bhirawa Perlambatan perekonomian yang melanda dunia dan juga ikut merembet ke Indonesia, masih belum berpengaruh yang siknifikan pada arus barang, khususnya jenis barang peti kemas yang melalui di beberapa Pelabuhan dibawah Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan ketiga tahun 2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus.

Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan tiga tahun 2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus. Catatan tersebut merupakan realisasi arus peti kemas yang keluar masuk melalui beberapa pelabuhan yang melayani kegiatan petikemas dalam pengelolaan Pelindo III. Edi Priyanto, Kepala Humas Pelindo III mengatakan bahwa di sisa waktu tahun 2015 ini arus barang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan mulai berangsur-angsur membaiknya perekonomian di tanah air pasca dikeluarkannya paket kebijakan dari pemerintah. Hal ini juga didasarkan pada realita bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim yang selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peningkatan arus barang jenis peti kemas dari tahun ke tahun juga dipicu oleh kian diminatinya sarana pengiriman barang dengan peti kemas oleh kalangan pelaku usaha khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Edi, Senin (26/10).Q ma

MALANG RAYA

8

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

Usai Pamitan, Rendra Konsentrasi di Pilbup Kab Malang, Bhirawa Masa jabatan Bupati Malang H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang H Subhan, pada 26 Oktober 2015 kemarin, resmi berakhir. Kini Rendra yang juga Calon Bupati 2015-2020 konsentrasi penuh Pemilihan Bupati (Pilbup). Sedangkan Subhan memilih memasang banner ucapan terimakasih dan permohonan maaf kepada masyarakat.

Usai meletakkan jabatan, Rendra pamitan kepada pejabat, PNS dan para wartawan yang selama ini melakukan tugas jurnalistik di lingkungan Pemkab Malang. Ia juga menjelaskan dengan habisnya masa jabatan bupati, maka untuk sementara Pemkab Malang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Malik sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang hingga dilantiknya Pejabat Bupati Malang Hadi Prasetyo oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

Rencananya, kata dia, Pejabat Bupati Malang akan dilantik Gubernur Jatim pada 2 November 2015 mendatang, di Kantor Gubernur Grahadi Surabaya.

“Setelah saya meletakkan jabatan sebagai Bupati Malang, selanjutnya saya akan berkonsentrasi untuk menghadapi Pil-

bup. Dan besok hari Selasa (27/ 10)/hari ini, dirinya langsung tancap gas melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Dampit,” papar di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kota Malang, Senin (26/10).

Lebih lanjut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Malang ini akan memaksimalkan menaikan elektabilitas dan popularitas menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, yakni dengan cara melakukan blusukan untuk berdialog langsung dengan warga masyarakat. Sementara hingga saat ini, pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut 1 H Rendra Kresna-HM Sanusi, popularitasnya meningkat hampir 100 persen.

“Meningkatnya elektabilitas

dan popularitas paslon RendraSanusi, karena warga Kabupaten Malang sudah mengenal dirinya. Sehingga saya optimis jika pada Pemilukada Kabupaten Malang, yang akan diselenggarakan KPU kabupaten setempat, pada 9 Desember 2015 mendatang, saya pastikan akan terpilih kembali sebagai Bupati Malang yang kedua kalinya,” tegas Rendra.

Menurut dia, Kabupaten Malang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, juga memiliki wilayah yang sangat luas jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jatim. Karena jumlah penduduk Kabupaten Malang saat ini sebanyak 3 juta jiwa, dan membawahi 33 kecamatan, serta memiliki 378 desa dan 12 kelurahan. Sehingga dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, tentunya masih membutuhkan seorang bupati yang sangat kompeten, dan bisa mengetahui karakteristik warga.

“Saya bisa analogikan bahwa luas Kabupaten Malang seumpama mobil tronton, sopirnya harus memiliki Surat Izin Me-

ngemudi (SIM) B2 Umum. Sehingga menyetir kendaraan tronton dengan mobil sedan tidaklah sama. Karena warga Kabupaten Malang sebanyak 3 juta jiwa ini ibarat muatan yang harus dinaikan truk tronton dengan memiliki SIM B2,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Rendra mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf kepada para wartawan dan para redaksi masing-masing media. Karena selama 5 tahun kepemimpinannya, media sangat membantu Pemkab Malang dalam mempublikasikan keberhasilan program Madep Manteb dalam membangun Kabupaten Malang.

“Saya meminta kepada temanteman wartawan, jika konfirmasi kepada nara sumber tidak melalui telepon, karena lebih baik melakukan konfirmasi dengan mendatangi nara sumber. Dan agar pemberitaan itu bisa berimbang, maka nara sumber lebih dari satu orang,” kritiknya.

Pasang Banner Sementara itu Wakil Bupati Malang H Subhan berpamitan kepada masyarakat dengan cara

cyn/bhirawa

Benner Ucapan Terima Kasih dan Permohonan Maaf Kepada Masyarakat Kab Malang, yang dipasang Wakil Bupati Malang H Subhan bersama istrinya di akhir masa jabatannya, di Jalan Raya Kepanjen, Kec Kepanjen, Kab Malang memasang benner yang ditempatkan dibeberapa tempat yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam tulisan dalam benner tersebut, Subhan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang atas kerjasamanya dalam pembangunan di wilayah kabupaten malang selama 5 tahun. Selain itu, dia juga mengucapkan, Selamat

Pendaftaran Calon Direktur PDAM Batu Dibuka

KILAS AREMANIA

Lahan Pertanian Terkikis Jadi Permukiman Kota Batu, bhirawa Status desa Dadaprejo telah berubah menjadi kelurahan sejak 4 tahun lalu.

Seiring dengan perubahan status tersebut, lahan pertanian secara bertahap berubah alih fungsi menjadi permukiman. Alih fungsi lahan semakin cepat semenjak 3 tahun terakhir dengan tumbuhnya kawasan perumahan, pendidikan dan niaga.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rukun Makmur Dadaprejo, Sujito mengatakan, dari 80 orang anggota Gapoktan, kini hanya tinggal 20 hingga 25 orang yang tanahnya masih milik pribadi.

“Anggota Gapoktan yang murni milih pribadi tinggal 30 sampai 40 hektare, selenbihnya sudah banyak dijual dan berubah jadi permukiman, ruko dan kawasan pendidikan,” ungkap Sujito kepada wartawan, Senin (26/10).

Dia menjelaskan, banyak petani terpaksa menjual tanahnya akibat tanahnya terjepit bangunan perumahan.

“Terjepit perumahan, tidak akses untuk masuk ke lahan pertaniannya ya akhirnya terpaksa dijual, di Areng-areng saja pemilik lahan pertanian bisa dihitung dengan jari,” tuturnya.Q sup

Mercon Meledak, Empat Orang Tewas Malang, Bhirawa Wakil Walikota Malang, Sutiaji, mengaku kaget mendengar kabar meledaknya mercon untuk persiapan pengajian dan membuat tewasnya empat warga, Minggu (25/10).

Orang nomor dua di Kota Malang itu, langsung mendatangi tempat kejadian untuk melihat langsung puing-puing ledakan, dan mendatangi rumah korban, di Jalan Parseh Jaya Gang Cimondelan Kelurahan Bumiayu Kota Malang.

“Ini tidak boleh terjadi, pembuatan mercon untuk pengajian itu melanggar.

Saya akan meminta kepada pemimpina jamaah untuk tidak lagi mengunakan mercon. Membuat mercon ini perbuatan yang sia-sia dan dibenci Allah,”tutur Sutiaji, Senin (26/10) kemarin.

Menurut Sutijai, apapun bentuknya pengajian itu, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, makanya tidak boleh diikuti dengan perbuatan yang mubazir. Karena mubazir itu merupakan perbuatan setan.

Sutiaji, datang di Tempat Klejaina Perkara (TKP), sekitar pukul 12.00 WIB, sesaat setelah tim jihandak Polda Jatim melakukan olah TKP. Selanjutnya pria yang juga ustad ini, memerintahkan pemadam kebakaran untuk menyiram air di sekitar TKP.Q mut

Melanjutkan Pembangunan Kabupaten Malang Kepada Bapak DR H Rendra Kresna Untuk Periode 5 Tahun Kedepan.

“Kami memiliki cara sendiri untuk berpamitan kepada masyarakat Kabupaten Malang dengan memasang beberapa benner. Karena luasnya wilayah, maka yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang ya melalui benner ini,” katanya. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Kapolsek Karangploso, AKP Prayitno, saat memeriksa tersangka penipuan PNS Polri, Anwar Effendi, bersama sejumlah barang bukti yang diamankan.

Dijanjikan PNS Samsat, Pecatan Polisi Tipu Warga Batu,Bhirawa Anwar Effendi (40), Mantan anggota Kepolisian Resor Kota Batu yang telah disersi atau dipecat, ditangkap Satuan Reskrim Polsek Karangploso. Ia diduga melakukan penipuan dengan menjanjikan bisa memasukkan korban dalam CPNS Polri untuk ditempatkan di Samsat Karangploso.

“Tersangka warga Jl. MT Haryono, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang. Dan tersangka telah dipecat dari anggota Polri pada tahun 2007,”ujar kapolsek Karangploso, AKP Prayitno, Senin (26/10).

Aksi penipuan ini terjadi ketika pelaku bertemu dengan paman korban yang bernama Sugiono, warga Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada bulan Juli 2015.

Saat itu pelaku mengaku sebagai anggota Polri aktif.

Tersangka mengaku bisa membantu korban, Febylia Ardhita Anggraeni, 26 th, warga Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, untuk dimasukkan sebagai PNS Polri dan akan ditempatkan di Samsat Karangploso.

Akhirnya, Sugiono mempertemukan korban dengan tersangka. Setelah melakukan kesepakatan, korban membayar uang kepada tersangka sebesar Rp 9 juta. Korban dijanjikan pada tanggal 29 Agustus 2015 akan mendapatkan panggilan sebagai PNS Polda Jatim untuk penempatan Samsat Karangploso.

“Untuk meyakinkan korban, tersangka memberikan baju seragam PNS Polri beserta atributnya kepada korban.

Tersangka juga memberikan kuitansi bukti pembayaran kepada korban senilai Rp 9 juta,”jelas Prayitno.

Namun hingga waktu yang dijanjikan, korban tak pernah menerima panggilan PNS Polri tersebut. Menyadari dirinya telah ditipu, korbanpun mengadukan kasus ini ke Mapolsek Karangploso.

Petugaspun langsung menindak lanjuti laporan itu dengan melakukan penangkapan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tersangka mengaku uang hasil penipuan itu telah digunakan untuk berguru ilmu ‘kejawen’ di sebuah perguruan yang ada di Kota Solo.

“Kita himbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ditawari orang tidak bertanggung jawab untuk dimasukkan sebagai PNS Polri. Jika menerima tawaran seperti itu, warga bisa menanyakan langsung kebenarannya ke Kantor Kepolisian terdekat,”himbau Prayitno. Q nas

Batu,Bhirawa Terhitung mulai kemarin (26/10), Pemkot Batu, Jatim membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direktur PDAM Kota Batu. Pendaftaran tersebut akan dibuka selama 6 hari atau sampai tanggal 31 Oktober 2015. Dan pendaftar yang terpilih akan ditunjuk sebagai Direktur PDAM Kota Batu yang ditinggalkan oleh pejabat lama, Zainul Arifin.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan Tim Seleksi Direktur PDAM Kota Batu anas bachtiar/bhirawa ini diketuai langsung olek Sekda Kota Batu, Punjul Santoso Widodo. Sedangkan Sekretaris Tim Seleksi dijabat oleh Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, Dyah Lies. Dan masyarakat bisa mengetahui adanya pendaftaran dan pemilihan direktur PDAM melalui pengumuman yang ada di media massa mulai 26 - 31 Oktober 2015.

“Kita sudah melakukan rapat persiapan pada 19 Oktober lalu. Rapat dipimpim Sekda, dan diikuti oleh Inspektorat, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Panwas PDAM, dan internal PDAM sendiri,” ujar Punjul, Senin (26/10).

Salah satu hasil tim seleksi, pendaftaran Direktur PDAM sudah bisa dilakukan sejak Senin (26/10) kemarin. Untuk itu, Sekda sebagai ketua tim seleksi kemarin langsung menyurati Wali Kota terkait dimulainya pengumuman dan pendaftaran tersebut.

Kemudian, setelah proses pendaftaran yang berakhir pada 31 Oktober, ada beberapa tahapan lanjutan yang harus diikuti oleh para pendaftar.

Sayangnya, Wakil Walikota tak berkenan membuka tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut.

“Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Karena surat ini akan diberikan terlebih dahulu kepada walikota untuk disetujui. Adapun saya sebagai wakil walikota hanya menerima tembusan saja,”kilah Punjul.

Dalam peraturan yang baru, pimpinan PDAM Kota Batu hanya dipegang oleh satu orang direktur saja.

Hal ini berbeda dengan peraturan lama dimana pimpinan PDAM harus dijabat oleh 3 orang direktur.

Ketiga direktur tersebut masing-masing sesuai dengan teknik yang ditangani dalam operasional PDAM. “Kalau Pj Direktur PDAM yang sekarang kan pengangkatannya habis Desember. Jadi pantia seleksi ini harus bisa menunjuk direktur PDAM baru paling lambat pada akhir Desember tahun ini,”pungkas Punjul.Q nas

Dispendukcapil Kabupaten Blitar Pastikan Stok Blangko e-KTP Aman Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar memastikan hingga akhir tahun 2015 untuk ketersediaan stok blanko e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Blitar masih aman dan tercukupi.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, dimana saat ini pelayanan KTP Elektronik cukup tinggi di Kabupaten Blitar dengan adanya pendataan penduduk serta perpindahan data. Sehingga adanya kekurangan blangko yang selama ini sempat dikhawatirkan oleh masyarakat pihaknya menjamin tidak ada persoalan. “Untuk pelayanan e-KTP tidak ada persoalan dan kendala, utamanya kekhawatiran kekurangan blangko kami jamin aman,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Bahkan pihaknya juga menjamin ketersediaan blangko EKTP di Kabupaten Blitar sampai akhir tahun 2015 masih aman dan teresedia. Sedangkan ada-

nya informasi yang tidak jelas terkait dengan kekurangan blangko tersebut pihaknya meminta kepada masyarakat untuk langsung menghubungi Dispendukcapil Kabupaten Blitar agar tidak menyesatkan masyarakat yang akan mengurus e-KTP. “Jika benar ada informasi tersebut, kami menghimbau untuk menyampaikan kepada kami agar bisa segera kami luruskan dan tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” jelasnya.

Selain itu pihaknya kembali menghimbau kepada masyarakat yang belum mengurus e-KTP segera melakukan proses administrasi agar bisa terdata dan memiliki e-KTP yang bisa dipergunakan diseluruh Indonesia sebagau bukti diri kependudukan. “e-KTP ini berlaku secara

Nasional dan tidak sama seperti sebelumnya yang terdata di masing-masing Kota atau Kabupaten,” ujarnya.

Sedangkan bagi warga yang mau mengurus pencetakan eKTP atau yang masih memegang KTP sementara maka harus datang ke Dispendukcapil Kabupaten Blitar yang selanjutkan akan diproses encoding kemudian di aktivasi dan dalam melakukan aktivasi ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.

“Untuk aktivasi jelas ini berkaitan dengan data pribadi, sehingga tidak boleh diwakilkan. Karena untuk aktivasi selain mengambil sidik jari juga akan mengambil data lainnya,” terangnya.

Disisi lain dalam rangka mempermudah dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Blitar melakukan pengurusan Adminstrasi Kependudukan lainnya, Dispendukcapil Kabupaten Blitar juga akan memberikan kemudahan pelayan dengan menyiapkan antrian, tempat duduk antrian, fasilitas penunjang untuk

menunggu antrian, petugas yang cukup banyak sampai 22 orang dalam semua pelayanan serta waktu jam kerja mulai jam 08.0015.00 WIB selama hari efektif.

“Untuk pelayanan lainnya kami berikan kemudahan, mulai dalam antrian karena cukup banyak masyarakat yang mengurus hingga jumlah petugas pelayanan yang memadai. Sehingga kami juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan ini dengan mudah,” paparnya.

Namun demikian pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tertib dalam melakukan proses Administrasi Kependudukan dengan menyiapkan semua berkas yang diperlukan atau dipersyaratkan. Agar pada saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar tidak bolak-balik atau ditolak petugas karena ada kekurangan berkas meskipun hanya satu lembar. Seperti pengantar atau surat dari tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang harusnya

hartono/bhirawa

Tampak petugas Dispendukcapil Kabupaten Blitar saat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. sudah ditanda tangani, harusnya juga sudah terpenuhi.

“Kami lakukan penertiban administrasi ini juga dalam rangka mempercepat proses dan data yang akan diproses. Selain itu

kami juga berharap semua data yang diajukan benar dan tidak ada data yang palsu. Sehingga ada yang perlu pengesahan ditingkat Desa/Kelurahan hingga Kecamatan,” imbuhnya.Q htn.adv

OLAHRAGA

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

9

Pra PON Karate

LINTASAN

Wawali Lepas Kontingen POR SD MI Malang, Bhirawa Kontingen Pekan Olahraga Sekolah Dasar Madrasah Ibtidiayah (POR SD/MI) di Kabupaten Tulungagung, secara resmi dilepas oleh Wakil Walikota Malang Sutiaji dari depan Balaikota Malang, Senin 26/9 kemarin.

Pelepasan 149 atlet itu, dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono, Ketua Koni Kota Malang Bambang DH Suyono, para Staf Ahli dan para , Kepala SKPD dilingkungan Pemkot Malang.

Sutiaji berharap, para kontingen yang berangkat ke Tulungagung ini, mampu membawa nama baik kota Malang, dan menorehkan prestasi di pada semua cabang yang dipertandingkan.

“Kami berharap anak-anak ini mampu membawa nama baik kota Malang dan mampu menorehkan prestasi. Karena Kota Malang ini sudah terkenal sebagai gudangnya atlet,”tutur Sutiaji.

Sementara itu, Sugiharto, Kepala Dispora Kota Malang, melaporkan bahwa kegiatan ini bertema “Melalui Pekan Olahraga Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Kita Bangkitkan Prestasi Olahraga Daerah Menuju Prestasi di Tingkat Nasional” POR, lanjut Sugiarto, akan dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 2 – 6 November 2015. Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 11 cabang, terdiri dari atletik, bulutangkis, bola voli, catur, panahan, pecak silat, renang, senam, sepak takraw, tenis lapangan, dan tenis meja. Yang seleksinnya telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015.

Kegiatan POR SD/MI dilaksanakan dua tahunan merupakan gambaran pembinaan olahraga atlet usia dini dan diharapkan untuk melahirkan atlet-atlet berbakat dikemudian hari. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi.

Tujuan dari POR SD/MI adalah meningkatkan kualitas SDM wahana evaluasi pembinaan prestasi, memupuk dan meningkatkan rasa persatuan, kebersamaan,persahabatan dan persaudaraan antar pelajar, mendapatkan bibit olehraga ntuk dikembngkan serta menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan prestasi olehraga nasional Untuk POR SD/MI Ke VII Tahun 2015 ini, Kota Malang mempunyai target untuk meningkatkan perolehan medali dan minimal mempertahankn peringat yang dicapai pada POR sebelumnya yang mendapat peringkat 4 dari 38 kabupaten/ kota.Q mut

Jatim Loloskan 11 Atlet, Rebut Dua Emas Surabaya, Bhirawa Pengprov Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Jatim kini bisa bernafas lega, karena para karateka Jatim berhasil meraih dua emas di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) di Medan dan sekaligus meraih 11 tiket untuk berlaga di PON Jabar 2016. Jumlah medali dan tiket bisa bertambah karena hingga saat ini masih ada beberapa atlet Jatim yang masih bertanding.

Dua emas itu direbut oleh atlet senior Umar Syarif dan Sisilia Agustiani Ora telah menyumbangkan dua medali emas di hari pertama, Senin (25/10) kemarin. Umar mengondol emas di kelas kumite +84. Dia menang tanpa perlawanan (winning by default) karena Caesar George Hutagalung dari DKI Jakarta mundur usai mendapat cedera di semifinal.

Sedangkan Sisilia Ora meraih emas di nomor kata perorangan putri. Karateka yang kini tergabung di pelatnas ini menyingkirkan andalan Jawa

Tengah, Dessy A. Selain medali emas, karateka Jatim juga meraih dua keping medali perak. Adalah Yuswinda Eka Puspitasari di kelas kumite +68 putri, Sutantio Renaldy di kelas kumite +84 putra dan kemudian Hirga Yoga meraih perunggu di kelas kumite -67 kg perorangan putra, "Untuk sementara ini kami puas dengan hasil ini. Selain dua emas, kami sudah meloloskan 11 karateka ke PON XIX/2016 Jawa Barat mendatang. Kami kini menunggu hasil atlet-atlet yang masih bertanding," kata Manajer

Manajer Kontingen Jatim, Suyanto

ist

Kontingen Jatim Suyanto saat dihubungi, Senin (26/10).

Lebih lanjut Suyanto mengatakan, di ajang Pra PON ini Jatim menurunkan kekuatan penuh, demikian juga dengan provinsi lainnya juga mela-

kukan hal yang sama. Karena event ini juga sangat penting untuk merebut tiket berlaga di PON Jabar 2016. "Kekuatan karate Tanah Air saat ini sudah merata. Tapi, dengan ini kami jadi bisa mengetahui dan memetakan kekuatan lawan di PON mendatang," tambahnya.

Di hari kedua ini, tim karate Jatim yang bertarung adalah Angga Laksmana kumite 75kg putra, disektor putri Fitria -55 kg putri. Hingga berita ini diturunkan, karateka-karateka Jatim tersebut masih bertarung.

"Hari ini (kemarin, red) kami baru meloloskan kata beregu putra yang diperkuat Kevin Hidayat, Rafi Haidar, Septian Adli. Jadi total sudah ada sembilan atlet yang ke PON mendatang. Sekarang tinggal menunggu hasil Dirga, Angga dan Ainurachma serta Fitria," tandas pria yang kerap disapa Yanto ini.

Pada event yang dihelat di

GOR Universitas Negeri Medan (Unimed), 25-27 Oktober mempertandingkan 11 kelas komite dan 4 kelas kata. Kelas komite putra terdiri dari 55 kg, 60 kg, 65 kg, 67 kg, -84 kg dan +84 kg. Sedangkan kelas komite putri terdiri dari 50 kg, 55 kg, 61 kg, -68 kg dan +68 kg.

Sementara kategori kata mempertandingkan kata perorangan putra dan putri, serta kata beregu putra dan putri.

Kontingen karate Jatim sendiri berkekuatan 15 atlet puslatda. Dua karateka andalan yakni Umar Syarif dan Sisilia Agustiani Ora telah menyumbangkan dua medali emas di hari pertama, Senin (25/10) kemarin. Umar mengondol emas di kelas kumite +84. Dia menang tanpa perlawanan (winning by default) karena Caesar George Hutagalung dari DKI Jakarta mundur usai mendapat cedera di semifinal. Q wwn

Ratusan Pecinta Cycling Adu Cepat di Alam Lepas Satwa TSI

Berwisata Sambil Berolahraga di Lereng Gunung

hilmi husain/bhirawa

Para cycling saat melewati rute di area Afrika Zone di acara Safari Wild Cycling di Taman Safari II Prigen Kabupaten Pasuruan, Minggu (25/10).

Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 500 pecinta sepeda cycling dari sejumlah wilayah di Jatim beradu kecepatan pada Safari Wild Cycling di Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen Kabupaten Pasuruan.

Sembari mencoba track yang menantang sepanjang 15 KM di kawasan hutan di lereng gunung Arjuno-Welirang, mereka juga berwisata untuk menikmati sejumlah satwa di alam lepas. ”Pertama kali saya mencoba track pegunungan ini. Luar biasa, tanjakannya naik turun. Nafas saya tak beraturan saat di area hewan gajah, sebab naiknya lumayan nanjak. Tapi dengan disuguhi udara segar dan pemandangan yang indah serta bisa menikmati beberapa satwa dialam bebas, capek saya tadi hilang begitu saja,” tandas M Subkhan (39), salah peserta dari Lamongan yang pertama kali berwisata di TSI II Prigen, Minggu (25/10).

Hal senada juga diungkapkan

Ika Susiana (27). Wanita asli Tulungagung tersebut mengakui medan yang dilalui dalam Safari Wild Cycling ini cukup menantang. ”Lumayan ekstrim yang dilalui rute para peserta tadi. Capek tapi puas. Karena bersepeda sambil berwisata. Itu karena saya pertama kali bercycling di alam bebas hewan Taman Safari. Hewannya tadi lucu-lucu, terutama hewan zebra dan unta. Intinya saya menikmati sekaligus puas,” kata Ika Susiana, peserta wanita Safari Wild Cycling finish pertama.

Sementara itu, General Manajer TSI II, Prigen Kabupaten Pasuruan. I Ketut Gunarta menyampaikan kegiatan Safari Wild Cycling di TSI II ini pertama kalinya digelar. Tujuannya, agar mereka mendapat experience baru serta pengalaman baru mengingat rute yang dilalui para peserta adalah di area Afrika Zone yakni gajah, onta, kudanil, zebra dan banyak lainnya.Q hil

Upaya Pelindo III Menggerakkan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (1 – bersambung)

Wujudkan Pelabuhan sebagai Pemantik Pertumbuhan Ekonomi Daerah Merasa di Indonesia selama ini pembangunan masih belum banyak menyentuh wilayah bagian timur, maka kini pemerintah mulai menggosok mutiara dari timur tersebut. Potensi air yang ada di negeri Pancasila ini sangat besar bahkan jauh lebih besar dari daratan yang ada. Tercatat wilayah seluas 5,180,053 km2 yang terdiri dari 17. 504 pulau dengan luas perairan 5,8 juta km2 dan panjang garis pantai 104.000 km.

Oleh : M. Ali Wartawan Bhirawa, Surabaya Potensi ini merupakan salah satu modal dasar yang bisa mengantarkan kejayaan Indonesia dari sektor Perikanan dan Kelautan. Potensi kelautan ini dikalkulasi akan mampu memberikan kontribusi pada keuangan negara hingga mencapai US$ 1,2 triliun bahkan jika mau bekerja lebih keras lagi maka bisa meningkat hingga US$ 1,8 triliun per tahun.

Berangkat dari kenyataan yang ada inilah maka pemerintah kini membuat program unggulan pembangunan di bidang kemaritiman khususnya logistik maritim.

Pemanfaatan sektor kelautan yang pernah jaya pada jaman dahulu sangat terabaikan, bahkan dilupakan begitu saja, seakan-akan sarana transportasi di negeri yang sudah merdeka 70 tahun ini hanyalah daratan saja.

Pemikiran pemerintah lebih memberdayakan laut untuk kepentingan manusia sebagaimana yang pernah terjadi pada jaman silam merupakan tindakan yang sangat tepat sekali apalagi kalau tol laut sebagaimana yang diidamkan juga terlaksana dengan baik. Tujuan pokok dari ini semua sebenarnya adalah untuk menekan biaya selain untuk memelihara keseimbangan alam dalam menerapkan pembangunan yang memang harus dilakukan demi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama di berbagai bidang. Untuk menunjang apa yang menjadi harapan dan cita cita pemerintah ini, Pelindo lll sebagai perusahaan BUMN sebenarnya sudah lama melakukan langkahlangkah kongkrit terutama untuk kepentingan pembangunan Indonesia bagian timur dengan memanfaatkan potensi laut yang sebesar besarnya melalui cabang maupun anak anak perusahaan

yang dimiliknya dengan cara bagaimana memanfaatkan sarana air yang sebesar besarnya juga agar bisa menekan beaya logistik yang sebesar besarnya pula.

Berbagai kebijakan di bidang kemaritiman sudah mulai diterapkan. Dunia usaha perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang terkait dengan strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengaturan investasi dan pengaturan arus lalu lintas barang melalui laut dan mengembangkan kawasan timur Indonesia.

Tol Laut, tentu saja bukan membangun jalan tol di atas laut.

Ini adalah program pemerintahan yang baru, yakni program terintegrasi yang bukan hanya membangun pelabuhan saja, tapi dilakukan mulai dari membangun jaringan rel kereta, menyiapkan armada angkutan truk dan bus, juga percepatan wilayah yang bisa dijadikan industri. Bisa dibilang ini adalah persoalan yang bermula dari pesisir sampai mendalam ke daratan.

Infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk perpindahan barang ke jalan, rel dan moda air pedalaman akan menarik pengguna jasa untuk menggunakannya sebagai alat distribusi logistik berbiaya rendah. Diperlukan kesiapan pelabuhan dan pengatur pelayaran serta penataan kendaraan pengangkut barang. Harapannya kepadatan truk pengangkut di pelabuhan bisa dikurangi, sehingga bisa menghasilkan pergerakan barang yang efisien.

Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya lautan, seharusnya pelabuhan di Indonesia menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara.

Pelabuhan harus memacu per-

tumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya bahkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk kepentingan inilah maka PT Pelindo III sebagai salah satu BUMN Kepelabuhanan bersamasama menggandeng PPM Manajemen menggelar Konferensi Bisnis Maritim pada 28- 29 Oktober 2015. Tujuan dari ini semua dikatakan Edi Priyanto Kepala Humas Pelindo III adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada para stakeholder yang terkait dengan kepelabuhanan dan kawasan industri khususnya strategi melakukan relokasi pabrik, pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi biaya logistik, dan peluang bisnis yang menarik dalam mendukung program kemaritiman kabinet kerja.

"Konferensi yang digelar bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini juga benar-benar akan terasa kemaritimannya, karena akan diselenggarakan di Terminal Penumpang Kapal Laut Gapura Surya Nusantara yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan view aktifitas kapal dan bongkar muat barang” ujar Edi. Dengan dilandasi semangat sumpah pemuda diharapkan konferensi ini memiliki semangat yang sama seperti semangat para pemuda dalam menggelorakan sumpah pemuda pada era tahun 1928 khususnya dalam membangkitkan gairah masyarakat dan para stakeholder dalam rangka turut serta melakukan pengembangan dan pembangunan pada kawasan timur Indonesia.

Upaya kuat dari Pelindo lll untuk mendukung pemerintah ini bukan hanya sekedar omong kosong bahkan sebenarnya sudah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi yakni pembangunan pelabuhan modern bertaraf internasional Teluk Lamong yang pada akhirnya diresmikan oleh presiden ke tujuh Indonesia tersebut.

Hal yang membanggakan terminal yang kini jadi rujukan konsepnya di Indonesia itu ramah lingkungan atau Green Port pertama di Indonesia, selain dilengkapi pula dengan teknologi canggih semi-otomatis. Selain Terminal Teluk Lamong, pada kesempatan yang sama presiden meresmikan selesainya proyek revitalisasi

(pendalaman dan pelebaran) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Membanggakan tentunya, ternyata pembangunan kedua proyek tersebut dikerjakan oleh BUMN kepelabuhanan tersebut, tanpa menggunakan dana APBN. Wacana pengurangan emisi gas karbon yang jadi perbincangan hangat dunia internasional dijawab Pelindo III dengan adanya Terminal Teluk Lamong tersebut.

Sesuai konsep ramah lingkungan, peralatan modern di Terminal Teluk Lamong dioperasikan dengan bahan bakar gas.

“Hal ini sejalan dengan program Pemerintah yang mendorong penggunaan bahan bakar gas,” tegas Edi menambahkan.

Terminal Teluk Lamong tahap I seluas sekitar 40 hektar dengan luas lapangan penumpukan peti kemas sekitar 15 hektar. Pembangunan terminal yang merupakan perluasan Pelabuhan Tanjung Perak tersebut akan terus dikembangkan hingga luas lapangan penumpukan petikemas mencapai 88 hektar dan lapangan penumpukan curah kering seluas 26 hektar.

Kesiapan kapasitas tersebut untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di Pelabuhan Tanjung Perak, fasilitas dermaga di terminal Teluk Lamong memiliki minus 14 meter Low Water Spring (LWS) sehingga dapat disandari kapal-kapal berukuran lebih besar dari yang sebelumnya.

Kedalaman dermaga tersebut terintegrasi dengan revitalisasi APBS yang telah diperdalam menjadi minus 13 meter LWS. Dengan diresmikannya terminal Teluk Lamong dan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh presiden diharapkan dapat mendorong kesiapan Greater Surabaya Metropolitan Port untuk mendukung peningkatan sistem logistik nasional.

Keberadaan terminal ternyata masih dibutuhkan penunjangnya agar tidak terjadi kemacetan maka Pelindo III segera akan membangun fly over yang akan menjadi interkoneksi akses terminal Teluk Lamong dengan tol Surabaya-Gresik dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya.

Pembangunan ini nanti akan banyak membantu mengurai kemacetan kareena pelabuhan Tanjung Perak akan mudah diakses melalui Jalan Lingkar Luar

Infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk perpindahan barang ke jalan, rel dan moda air pedalaman akan menarik pengguna jasa untuk menggunakannya sebagai alat distribusi logistik berbiaya rendah.

Barat yang menghubungkan Surabaya utara dan selatan. Selain itu juga mudah dijangkau melalui tol Surabaya-Gresik.

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2014-2034, menurut Perda Nomor 12 tahun 2014, kawasan Teluk Lamong diperuntukkan sebagai kawasan mix use pendukung pengembangan pelabuhan. Maka JLLB direncanakan sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Surabaya selatan dan utara, serta terminal Teluk Lamong.

Dalam pengembangannya, terminal Teluk Lamong akan memiliki konektivitas yang multi moda.

Alternatif pertama ialah melalui jalan eksisting, yakni Jalan Tambak Osowilangon. Kedua, melalui fly over tersebut yang akan dibangun dengan melibatkan pengelola jalan tol, PT Marga Bumi Matra Raya dan pengembang PT Mitra Karya Multiguna (Sinarmas Land). Ketiga menggunakan moda transportasi kereta api yang akan masuk ke Terminal Teluk Lamong dan keempat, melalui monorel peti kemas yang akan menghubungkan ke beberapa depo peti kemas hingga terminal-terminal lain di Pelabuhan Tanjung Perak.

Terkait strategisnya posisi Surabaya dalam rute logistik internasional, Tri Rismaharini saat menjabat walikota Surabaya mengaku sudah banyak Kedutaan Besar dari berbagai negara yang berminat untuk membongkar barangnya di Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak). ”Mereka ingin Surabaya siap, agar tidak perlu transit ke Singapura. Untuk mengefisienkan biaya pengiriman,” ungkapnya. Dengan terkoneksinya antara akses Terminal Teluk Lamong, JLLB, dan Tol Surabaya-Gresik secara optimal, Risma optimis beban angkutan barang dapat tereduksi hingga 80 persen dan angkutan orang bisa turun setidaknya 50 persen. Kini China Shipping Container Lines sudah rutin langsung berlayar (direct call) ke Terminal Teluk Lamong dalam rute baru yang tidak melalui Singapura.

Beberapa pelayaran dari negara lain juga sudah mulai menjajaki untuk melakukan hal serupa.

"Dukungan pemerintah pada pengembangan aksesibilitas darat Terminal Teluk Lamong sangat penting serta dapat dilihat komunitas dunia usaha sebagai komitmen dan good will untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.Q

SURABAYA

10

Selasa Wage 27 OKTOBER 2015

Hari Ini, Gubernur Jatim Paparkan SAKIP ke Menpan RB Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur,H Soekarwo, akan memaparkan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 di hadapanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), YudiKrisnandi, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (27/10).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) dinilai sangat penting sebagai laporanpemerintahan yang baik (GoodGovernance). SAKIP akan menyajikan data mulaikependudukan, keuangan, ekonomi,

perdagangan, investasi, kesehatan, kemiskinan,pendidikan, trasportasi, hingga pelayanan publik dan pemerintahan.

Penerapan penyelenggaraan sakip dan perolehan nilai tingkat akuntabilitas kinerja PemprovJatim diawali tahun 2010 dengan nilai akuntabilitas kinerja kategori C intepretasi kurang dengannilai 47,93.

Tahun 2011,jatim denganmemperolehnilaiakuntabilitaskategori ccintepretasicukup dengannilai 50,54.Tahun 2012,Jatimmemperolehkategori Bintepretasibaik dengannilai 65,48. Tahun 2013 memperoleh akuntabilitas kinerja kategori B dengan intepretasi

LINTAS PERISTIWA

Stres Mempercepat Berkembangnya Penyakit Kanker Surabaya, Bhirawa Untuk menghidari agar panyakit kanker tidak berkembang cepat, diharapkan seseorang menghidari stres. Stress yang berkepanjangan akan mempercepat seseorang terkena kanker.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Poli Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr Soetomo dr Agustina Konginan SpKJ (K), mengaku, berdasarkan pengamatan dan pengalamannya menangani pasien-pasiennya selama bertahun-tahun banyak pasien kanker dipicu karena kondisi psikis yang tidak baik. “Entah itu dalam keadaan tertekan, depresi, cemas, ada masalah keluarga, masalah dengan teman. Biasanya dalam keadaan tersebut akan mempengaruhi kebiasaan dan kondisi fisiknya, sehingga penyakit yang ada dalam dirinya akan dipicu untuk berkembang,” terang Agustina.

Oleh karena itu, biasanya tipe kepribadian juga menentukan seseorang mudah terkena suatu penyakit atau tidak. Misalkan dalam diri dua orang sama-sama memiliki risiko dan bakat penyakit kanker yang sama. Dimana yang satu memiliki kepribadian yang ceria, terbuka, penuh semangat dan optimistis. Sedangkan yang satunya kepribadiannya lebih tertutup, pendiam, minder dan tidak percaya diri.

Jika menghadapi suatu masalah dan berdampak pada kondisi psikisnya, maka kepribadian yang kedua yang penyakit mudah Q dna berkembang dan semakin parah.Q

Kemarau, Jatim Cerah -Berawan Surabaya, Bhirawa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun MeteorologiKlas I Juanda memperkirakan pada musim kemarau bulan Oktober ini sebagian besar wilayahdi Jatim cuaca pada umumnya cerah-berawan.

Prakiwan BMKG Juanda, Marlin Tresnawati pada siaran persnya mengatakan, sementaraangin dari arah timur-selatan dengan kecepatan 05-35 km per jam dan suhu uadara berkisar 18-34 derajat celcius.

Dikatakannya, daerah yang berpeluang cerah-berawan meliputi Malang, Pasuruan,Madiun, Nganjuk dan Jember.

Sedangkan daerah dengan cuaca cerah terjadi di Pacitan,Banyuwangi, Sumenep, Bawean dan Blitar.

Ditambahkannya, yntuk daerah Surabaya dan sekitarnya cuaca pada umumnya cera-berawan, angina dari timur dengan kecepatan 05-40 km per jam. Suhu udara berkisar 23-35derajat celcius dengan kelembapan 50-89 persen dan jarak pandang 04-10 km. Mataharidiperkirakan akan terbit pukul 05:03 dan terbenam 17:23.

Prakirawan BMKG Maritim Perak, Fajar Setiawan mengatakan cuaca di perairan padaumumnya berawan, angina dari arah timur-tenggara dengan kecepatan 26 knot dan tinggigelombang maksiQ inf mum 2,0-3,0 meter.Q

baikdengan nilai 66,28.

Untuk mencapai tingkat yang lebih baik, tahun 2014 penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengankomando gubernur. Yakni dibangunlah suatu komitmen dengan gubernur dengan seluruhjajaran yang hasilnya telah mendapat nilai akuntabilitas intepretasi A intepretasi sangat baikdengan angka 75,20.

Hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP tahun 2013, SKPD yang telah memeproleh nilaiakuntabilitas kinerja dengan kategori A hanya 1 SKPD saja yaitu Disperindag. Berdasarkan hasilevaluasi sakip 2014, SKPD yang mendapat nilai A telah meningkat menjadi 20 SKPD.Peningkatan itu

tidak lepas dari kementerian PAN dan RB yang terus memberikan pembinaandan bimbingan teknis kepada Pemprov Jatim.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam arahannya Pra evaluasi Pemerapan SistemAkuntabilitas kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Aprillalu mengatakan, kondisi SAKIP di lingkungan SKPD Prov Jawa Timur saat ini adalah 20 SKPDnilai nya A, 23 SKPD nilainya B+, 9 SKPD nilai B, 6 SKPD nilai CC dan 1 SKPD nilainya C. Perludiketahui Provinsi yang nilai A hanya Provinsi Jawa Timur.

Proses perjalanan dan perbai-

kan SAKIP oleh pemerintah melalui beberapa langkah untukmewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas, antara lain melakukan diseminasi SAKIP, bimtekkepada 59 SKPD SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur, dan 38 pemerintahkabupaten kota di Jatim. L Selain itu dilakukan pemantauan terhadap perjanjian kinerja sesuai Peraturan Gubernur JawaTimur No 6 Tahun 2013.

Yakni melakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja LKJIPSKPD. Evaluasi SAKIP rutin dilakukan setiap tahun kepada seluruh SKPD di lingkunganpemerintah provinsi Jawa Timur

Suriname Jajaki Hubungan Kerjasama dengan Jatim Pemprov, Bhirawa Bila dalam mneyambut tamu dari luar negeri, Gubernur Soekarwo selalu menggunakan bahasa Inggris, namun Senin(26/10) kemarin justru menggunakan bahasa Jawa Madya,. Memang Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyambut kedatangan Duta Besar Suriname Dominicus Supratikno, yang disertai 20 pengusaha dari Negara Suriname, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/10).

Pada kesempatan itu, Gubernur yang lebih akrab dipanggil Pakde Karwo menggambarkan keadaan wilayah Jawa Timur. Antara lain jumlah penduduk sebanyak 38 juta jiwa, yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota.

Pendapatan ekonomi Jawa Timur didukung dari beberapa sektor, antara lain 30 persen dari sektor industri, 17 persen dari sektor perdagangan, 15 persen dari sektor pertanian.

Pakde Karwo menyambut baik maksud kedatangan Duta Besar Suriname dan para pengusahanya, yang menginginkan untuk melakukan kerjasama.

Tetapi harus jelas terlebih dahulu apa yang dapat dikerjasamakan.

“Kita ingin melihat bidang apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengusaha Jawa Timur di Suriname. Kalau sudah mendapatkan gambaran tentunya akan lebih mudah untuyk melakukan kerjasama,” ungkapnya

Gubernur Jatim Berbincang dengan Dominicus Supratikno, Duta Besar Indonesia Untuk Suriname.

Pada kesempatan itu Dubes Surisaat ini generasi Suku Jawa tinggal name menjelaskan keadaan Negara sedikit, dan Bahasa Jawa sudah sanSurinamedengan luas wilayah 170 gat jarang dipergunakan. Karena genKm2, dihuni sekitar 500 ribu jiwa. 20 erasi muda saat ini lebih suka mengpersen wilayah merupakan tanah pegunakan Bahasa Inggris sebagai bamukiman dan 70 persen wilayah hasa sehari-hari. merupakan hutan.

“Bahasa Jawa Sudah sangat jarang Oleh karena itu Suriname mengdipergunakan generasi muda. Karena inginkan akan adanya pembukaan saat ini merupakan era kompetitif. lahan yang ditanami kelapa sawit.

Oleh karena itu kita juga memerlukan Disamping itu sektor tambang juga Guru Bahasa Jawa,” ungkapnya. masih perlu untuk digali, misalnya Diceriterakan pula bahwa Suriname bauksit. sangat terbuka dengan bangsa asing.

Lebih lanjut diceriterakan, bahwa Dicontohkan, banyak sekali bangsa

iib/bhirawa

asing yang membuka bisnis kecilkecilan. Misalnya membuka toko kelontong dengan pegawai sebanyak lima orang, kegiatan tersebut sudah dianggap bahwa orang tersebut sebagai pengusaha dan sudah bisa mendapatkan kartu tanda penduduk.

Dengan gambaran sebagaimana di atas, Dubes Suriname Dominicus Supratikno sangat mengharapkan dukungan dari Pakde Karwo, agar kerjasama antara Jawa Timur dan Negara Suriname dapat segera Q iib dilakukan.Q

Pemkot Lakukan Pengetatan Regulasi Tower Pemuda Pancasila Jatim Kirim Satgas Asap Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjanji segera melakukan pengetatan regulasi tower komunikasi di Surabaya.

Hal ini dilakukan karena disinyalir banyaknya pengusaha telekomunikasi memasang antena di atas konstruksi reklame.

Bahkan Pemkot sudah mendata tower yang tak berizin untuk ditertibkan. Alasan ini yang kemudian menjadi dasar para pengusaha untuk memilih praktis memasang antena miliknya di sembarang tempat yang dianggap bisa mengkover area tertentu yang dikehendaki.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Eri Cahyadi mengatakan, sebenarnya pemasangan antena di atas konstruksi reklame itu juga bukan kewenangannya. Sebab DCKTR dalam pembangunan reklame

hanya berwenang untuk menerbitkan IMB nya. ‘’Intinya kekuatan konstruksi itu sudah kami hitung dan tidak ada masalah, namun saat ini tidak bisa membangun tower sembarangan karena sudah dilakukan pemetaan untuk zona zona tertentu,’’ katanya.

Sementara itu Ketua Komisi C Saifudin Zuhri mengatakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) harus menghentikan pemberian rekomendasi sekaligus melakukan pembaharuan izin mendirikan bangunan (IMB)nya, itu karena kaitannya dengan kekuatan konstruksi papan reklame.

Menurutnya, keberadaan antenna receiver milik para operator telekomunikasi tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Pemkot Surabaya, sementara jumlahnya semakin banyak.

Selain itu, katanya, rekomendasi yang dikeluarkan Dinas CKTR terkait pemasangan antenna receiver milik para pengusaha operator komunikasin di konstruksi papan reklame tidak bisa di benarkan, apapun alasannya. ‘’Seharusnya cipta karya tidak bisa begitu saja mengeluarkan rekomendasi pemasangan antena di sebuah papan reklame, karena se-ringan apapun beratnya, itu tetap menjadi beban tambahan, apalagi jika jumlahnya lebih dari satu,’’ ucapnya.

Menurut Saifudin, pendirian konstruksi papan reklame itu harus didahului dengan IMB, yang didalamnya ada persyaratan perhitungan kekuatan konstruksinya, jadi jika ada beban tambahan, harusnya dilakukan perhitungan ulang, dengan kategori lain, mengurus IMB yang baru.Q dre

Jangan Beratkan IKM dengan Jeratan Bunga Surabaya, Bhirawa Anggota Dewan asal Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyarankan pemerintah memfasilitasi dengan tidak memberatkan bunga kredit melalui bank yang nilainya memberatkan pengusaha in-

oleh tim evluasi yakni bappeda, inspektoran, dan biroorganisasi.

Dilakukan pula pemberian reward and punishment.

Upaya lain, Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada 35 Pemerintah Kabupaten/kota se JawaTimur dalam rangka pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/ kota adalah diadakankegiatan Pra Evaluasi. Ini dilakukan dengan presentasi yang wajib disampaikan secara langsungoleh sekretaris Daerah dan bahkan Kepala Daerah berkenan menyampaikan paparan di depantim pusat dan provinsi. Atau bahkan kepala daerah sendiri yang melakukan paQ inf.iib paran langsung.Q

dustri kecil menengah (IKM), khususnya pemula.

“Para pelaku IKM pemula sangat membutuhkan modalnya terus bisa diputar, baik untuk produksi, kemudian membiayai pekerja hingga membayar cicilan di

bank,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Menurut dia, seharusnya pelaku IKM ini diberikan bunga bank tidak lebih dari 4 persen, sekaligus dibedakan dengan pengusaha yang telah mapan.

Justru, kata dia, di Nega-

ra lain seperti Malaysia, dinilai sangat memperhatikan UKM yang dimilikinya, dengan memberi keringanan bantuan bunga bank tak lebih dari 4 persen.

Legislator asal Fraksi Partai Gerindra daerah pemili-

han I (Surabaya-Sidoarjo) itu berjanji komisinya tak akan berhenti mengawal perkembangan IKM di Indonesia, serta mendorong pemerintah bisa memberikan yang terbaik dalam pengemQ ant bangannya.Q

Surabaya, Bhirawa Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur akan mengirim ratusan Satuan Tugas (Satgas) Asap untuk membantu mengatasi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang sudah berlanbgsung tiga bulan ini. Satgas serupa pernah dikirim PP jatim saat Gunung Merapi dan Gunung Lawu saat menyemburkan larvanya.

Wakil Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jatim, Sefdin Saefudin mengatakan bahwa Satgas tersebut untuk membantu menangani bencana asap yang telah menimbulkan korban jiwa. Menurutnya, sesuai instruksi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP), La Nyalla Mattalitti harus punya sumbangsih dan empati yang konkrit yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Saat ini yang kita lihat adalah korban asap di Kalimantan dan Sumatera. Untuk itu, MPW Pemuda Pancasila membentuk satgas asap untuk kita perbantukan demi mengurangi beban kondisi masyarakat yang jadi korban asap,” terangnya pada Bhirawa, Senin (26/10) kemarin.

Dirinya menjelaskan, Satgas yang akan dibentuk untuk membantu masyarakat korban asap ini jumlahnya sekitar ratusan orang. Namun, dia belum bisa memastikan jumlah personil yang akan dikirim ke Sumatera dan Kalimantan.“Jumlah personil, tergantung folentirnya. Untuk Teknisnya seperti di Gunung Lawu dan Gunung Merapi” terangnya.

Sekarang ini, menurutnya, Satgas Asap baru dibentuk dan timnya juga akan di data, berapa kekuatan dan koordinatornya. Setelah di data, barulah Satgas itu akan diberangkatkan. “Apakah jumlahnya sama dengan bantuan yang sudah pernah kita lakukan di Gunung Merapi dan Gunung Lawu, atau lebih besar,” ungkapnya.

Aksi kemanusiaan ini, diakui bukan kali ini saja dilakukan oleh Pemuda Pancasila wilayah Jatim. Sesuai arahan dari Ketua MPW PP Jatim, La Nyalla Mattailiti, sebagai bagian dari organisasi masyarakat (ormas) harus sumbangsih atau empati yang kongkrit Q geh terhadap situasi yang terjadi di masyarakat.Q

Cuci Uang Haram Narkoba, Adi Dirikan Perusahaan Sembako Berbagai modus selalu digunakan oleh para bandar narkoba untuk mencuci uang haram hasil transaksi kasus narkoba.

Agar tidak terlihat haram, Adi Hardjo warga Perumahan Gunung Anyar Central Park ini mencuci uangnya dengan modus dagang Sembilan Bahan Pokok alias Sembako.

Modus ini lah yang terkuak dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ririn Indrawati, Senin (26/10) di Pengadilan negeri (PN) Surabaya.

Dalam dakwaan Jaksa yang berasal dari Kejari Surabaya ini disebutkan, untuk menyamarkan setiap transaksi narkoba yang dilakukannya, terdakwa Adi pun mendirikan perusahaan dengan nama PT Wawasan Ilham.

Meski dalam struktur organisasi Ia bukan direktur, namun perusahaan tersebut diketahui merupakan mil-

iknya. Perusahaan tersebut rupanya memiliki kesamaan nama dengan perusahaan milik warga negara Malaysia yang notabene juga rekannya dalam berbisnis narkoba.

“Meski namanya sama, namun dua perusahaan tersebut tetap berbeda. Yang di Malaysia merupakan milik Sheik Mohammad,” ujar Jaksa Ririn, Senin (26/10).

Dalam kasus tersebut, perusahaan yang didirikan terdakwa digunakan sebagai tempat pencucian uang dari hasil penjualan narkoba. Hal ini dibuktikan dengan bany-

aknya rekening dari berbagai bank milik terdakwa.

Dari rekening-rekening tersebut, BNN (Badan Narkotika Nasional) berhasil melacak arus kas atau keluar masuknya uang dari para bandar narkoba dan anak buah terdakwa. Dalam tempo waktu yang tidak berjauhan, uang mulai dari nilai puluhan juta hingga ratusan juta, terlihat keluar masuk ke rekening terdakwa.

“Dari uang-uang tersebutlah, beberapa sudah diwujudkan dalam bentuk, rumah, beberapa mobil mewah dan uang tunai yang disimpan dalam rumahnya,” terang Jaksa Ririn.

Diketahui, kasus yang menjerat Adi Hardjo berawal saat BNN berhasil menangkap Abdullah di rumahnya di Kota Langsa, Aceh pada 15 Februari lalu.

bed/bhirawa

Dalam persidangan di PN Surabaya Terungkap bahwa terdakwa Adi Harjo mencuci uang hasil bisnis narkoba dengan mendirikan perusahaan sembako, Senin (26/10).

Tersangka Abdullah men- yang diselundupkan ke IndoDalam pengembanganjalankan bisnis narkotika nesia melalui jalur darat nya, petugas BNN juga berdengan cara membeli shabu dari warga negara Malaysia. hasil menangkap Adi Hard-

jo di rumahnya di kawasan Perumahan Central Park, ýSurabaya pada 12 Juni lalu. Sedangkan Adi Hardjo merupakan pegawai money changer milik SM (warga negara Malaysia yang kini menjadi DPO) sekaligus bandar narkoba. Dalam perkara ini, Adi Hardjo bertugas mengolah uang hasil pencucian uang yang didapat dari bisnis narkotika.

Setiap bulannya, Abdullah menjual narkoba jenis shabu seberat 10 hingga 40 kilogram. Dari hasil penjualan tersebut, Abdullah mentransfer uang kepada Adi Hardjo setiap bulannya sebesar Rp 50 miliar. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Q bed

Selasa Wage, 27 OKTOBER 2015

11

SAMBUNGAN PT Gala Bumi Perkasa Cabut Laporan Kasus Risma l Sambungan hal 1

Luas hutan yang terbakar di lereng Gunung Semeru mencapai lebih dari 60 hektare, bahkan hutan produksi milik Perhutani juga ikut terbakar yang luasnya mencapai 10 hektare.

Kebakaran Hutan Gunung Semeru Mengkhawatirkan l Sambungan hal 1

nyekatan parit, namun petugas akan terus memantaunya. Pemadaman kebakaran di hutan sebelah timur Gunung Semeru dilakukan para relawan menggunakan alat seadanya,” tuturnya.

Ia menjelaskan banyak kendala yang dihadapi tim gabungan dalam memadamkan kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru yakni medannya sulit, angin yang cukup kencang, dan sepanjang jalur pendakian Semeru yang terbakar tidak ada mata air.

“Upaya pemadaman kebakaran di gunung tertinggi di Pulau Jawa itu melibatkan sejumlah pihak yang dikomando oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai pengelola kawasan, kemudian BPBD, TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan sukarelawan, serta pecinta alam,” paparnya.

Ribowo mengatakan luas hutan yang terbakar di lereng Gunung Semeru mencapai lebih dari 60 hektare, bahkan hutan produksi milik Perhutani juga ikut terbakar yang luasnya mencapai 10 hektare.

“Tim gabungan terus bergerak untuk memadamkan kebakaran hutan Semeru, agar titik api tidak semakin meluas,” katanya.

Berdasarkan data BPBD Lumajang mencatat kebakaran di kawasan Gunung Semeru terjadi beberapa kali di antaraya hutan pinus milik Perhutani, kemudian di Desa Argosari-Kecamatan Senduro, dan Blok Watu Rejeng di kawasan TNBTS. Sementara Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari mengatakan luas lahan kebakaran hutan di Gunung Semeru semakin meluas dari 25 hektare menjadi 50 hektare. n yat

PLN ‘Paksa’ Pindahkan Pelanggan 900 VA ke 1.300 VA l Sambungan hal 1

Banyak warga yang tidak masuk kategori miskin menurut ketentuan pemerintah yang mengambil manfaat subsidi listrik dengan memasang daya 900 VA dan 450 VA. Dengan memindahkan pengguna daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.300 VA, ia memperkirakan pemerintah dapat menghemat dana subsidi listrik hingga Rp 30 triliun per tahun.

“Tahun ini kita sudah irit kira-kira Rp 30 triliun, subsidi tahun depan Rp 30 triliun lagi, berarti dua tahun hemat subsidi Rp 60 triliun yang bisa dipakai untuk yang lain,” kata Sofyan.

Menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pelanggan PLN yang miskin sekitar 24 juta orang sementara pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang disubsidi sampai 45 juta.

Undang-undang tentang Kelistrikan mengamanatkan subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu dan mengatur detail kategori masyarakat tidak mampu.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah hanya menganggarkan subsidi listrik Rp 37 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, turun dari sekitar Rp 66 triliun pada 2015 karena subsidi listrik dinilai tidak tepat sasaran dan dinikmati penduduk yang mampu. Mulai tahun depan, pemerintah akan memastikan subsidi listrik hanya untuk warga yang benar-benar miskin. n ins

Jaga Kekompakan l Sambungan hal 1

(Himpunan Petani Pemakai Air) oleh HIPPA Sido Makmur.

Ditemui Bhirawa di rumahnya di sela menghabiskan hari libur bersama keluarga, Karna-panggilan akrabnya- mengaku sangat bangga dengan kerja tim yang dibangunnya di Dinas Pengairan. Menurutnya tanpa dukungan semua pihak khususnya bawahannya prestasi tersebut tidak akan diraihnya.

“Tanpa dukungan semua bawahan saya yang rela menjadi tim sukses Dinas pengairan, maka tidak mungkin ketiga prestasi tersebut bisa diraih,” ungkapnya.

Dijelaskannya semua prestasi yang diraih ini tidak lepas dari motivasi dan arahan yang diberikan Bupati Amin Said Husni yang selalu mengingatkannya untuk menjaga kekompakan dan memotivasi anak buah berprestasi. “Jadi kuncinya adalah menjaga kekompakan,” ungkapnya.

Dalam upaya tersebut menurut pria kelahiran Curah Tatal Situbondo tersebut pihaknya berusaha memberikan beban dan tanggung jawab pada bawahannya mulai tingkat Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) hingga staf dengan beban tanggung jawab dan target kinerja.

Tentunya dengan ditopang anggaran yang memadahi, sehingga mereka merasa bertanggungjawab atas beban kerja dan target yang diberikan. n har

Pilkada serentak 9 Desember mendatang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Pasar Turi. Tak ingin menjadi polemik, pihaknya tidak ingin melanjutkan permasalahan itu.

“Kami juga kaget, kok malah dijadikan tersangka, apalagi ini menjelang momen Pilkada serentak. Jadi kami mencabut laporan itu,” katanya.

Selain menjaga kondusifitas jelang Pilkada Surabaya, Adhy mengaku sudah ada penyelesaian terkait bagaimana solusi penyelesaian persoalan Pasar Turi. Bahkan, ia mengaku hal itu sudah dibahas oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno. Salah satu kesepakatannya adalah pembongkaran Tempat Penampungan Sementara pedagang Pasar Turi.

“Intinya, sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Makanya kami tidak akan melanjutkan perkara ini,” ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Adhy, permasalah­an itu secara pribadi bukan berhubungan dengan Bu Risma.

Melainkkan pada Wali Kota Surabaya dan institusinya. “Jadi laporan kami itu bukan untuk Bu Risma pribadi. Tapi Bu Risma sebagai Pejabat Wali Kotanya.

Biarpun Bu Risma turun, tapi yang menjabat Wali Kota maupun Pj, itu yang memiliki wewenang,” terangnya.

Apakah ada laporan terkait kasus lainnya, yakni permohonan persetujuan perubahan Hak Pakai Stan (HPS) menjadi hak milik atas satuan rumah susun atau strata title ? Adhy menegaskan, pelaporan itu cukup pada kasus TPS saja. untuk strata title akan dipending dahulu.

“Laporan itu murni kasus TPS, untuk strata title kami pending dulu. Yang pen­ ting bagaimana pedagang Pasar Turi bisa berdagang kembali,” tandasnya.

Kasus Resmi Di-SP3 Kasus Pasar Turi yang menyeret nama Tri Rismaharini menjadi tersangka, secara resmi di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Minggu (25/10) lalu. Oleh Polda Jatim, SP3 dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (26/10).

Atas pemberitahuan SP3 ini, Asisten

l Sambungan hal 1

abed nego/bhirawa

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik saat menunjukkan SP3 kasus Tri Rismaharini yang dikirim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, Senin (26/10).

Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik membenarkan hal itu. Diakuinya, SP3 atas nama tersangka Tri Rismaharini telah diterima Kejaksaan pada Senin (26/10). Atas penghentian penyidikan kasus ini, pihaknya sependapat dengan langkah SP3 yang dilakukan penyidik kepolisian.

“SP3 dengan nomor B/415.A/X/2015/ Ditreskrimum yang ditujukan untuk Pak Kajati Jatim, resmi kami terima dari penyidik Polda Jatim pada Senin (26/10). Kami pun sependapat dengan SP3 yang dikeluarkan penyidik polisi,” tegas Aspidum Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik , Senin (26/10).

Dijelaskan Andi, sesuai dengan poin kedua pada surat SP3 yang berisikan dari gelar yang dilakukan pada Minggu (25/10) di Ruang Rapat Rekonfu Ditreskrimum Polda Jatim, menyimpulkan bahwa terhadap laporan Polisi : LP/852/V/2015/UM/ SPKT, tanggal 21 Mei 2015 atas nama pelapor H Adhy Samsetyo, dihentikan penyidikannya dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti.

Dari gelar hingga diterbitkan SP3, Andi sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Polda Jatim. Di-

akuinya, atas SP3 itu Kejati Jatim tidak melanjutkan proses penanganan atas kasus yang menyeret Tri Rismaharini sebagai tersangka. “Sudah jelas, dengan adanya SP3 ini kami (Kejaksaan, red) sepakat atas peng­ hentian penyidikan yang dilakukan polisi,” ungkapnya.

Disinggung terkait kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali, Andi mengaku hal itu merupakan kewenangan dari penyidik polisi. Namun, pada umumnya pihaknya mengaku kasus itu bisa dibuka kembali apabila ditemukan novum (bukti baru) dari kasus itu. “Apabila ditemukan novum baru, kasus itu bisa dibuka kembali,” pungkasnya.

Sebelumnya, perihal SPDP yang dikeluarkan Ditreskrimum Polda Jatim dengan nomor B/415/V/15/ Reskrimum, menyatakan bahwa Tri Rismaharini menjadi pelaku atas kasus dugaan penyalagunaan wewenang pemindahan kios pedagang Pasar Turi. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memerintahkan penyidik yang menangani kasus itu untuk segera menerbitkan SP3 yang menyatakan kasusnya dihentikan. n bed

Dikabarkan Digerebek dengan Anggota TNI, Arzetti Membantah l Sambungan hal 1

lang yang sudah berada di TKP untuk pengamatan. Sekitar pukul 14.30 mereka melaksanakan penggerebekan dan mendapati Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki yang te­ngah berpakaian dinas bersama Arzetti Bilbina sedang berduaan di kamar.

Selanjutnya Letkol Kav Rizeki dan Arzetti diamankan di Ma Denpom Divif 2, tidak lama kemudian suami Arzetti yakni Didit datang. Selanjutnya mereka bertiga diamankan ke markas Denpom V/3 Malang.

Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad) TNI Brigjen MS Fadhilah saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada Minggu (25/10) kemarin. “Peristiwanya benar kemarin, Minggu (25/10), tapi pertemuan itu dalam rangka kedinasan.

Saat ini masih diproses pengakuan dari masing-masing yang bersangkutan,” jelasnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (26/10).

Fadhilah mengaku saat ini kasus tersebut sedang didalami dan dilakukan pemeriksaan. “Kami tetap kedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut buka suara terkait hal tersebut. “Harus diadakan penyelidikan, penyidikan, lalu berkasnya dikirim ke otwil atau jaksa militer. Kemudian ke mahkamah militer kemudian disidangkan.

Nanti berdasarkan bobot pelanggaran

Tak Dianggarkan di APBD 2016, Proyek JLS Semakin Tak Jelas

yang dilakukan baru dihukum,” ujar Panglima di markas TNI Cilangkap.

Terkait belum ditemukannya kebenaran atas kabar tersebut, Panglima mengingatkan untuk tetap menggunakan asas praduga tak bersalah.

Dia mengatakan bahwa seseorang tak dapat ditangkap atau diadili hanya berdasarkan rumor yang beredar.

“Ini semua kita tidak dapat menghukum orang dengan katanya saja atau rumor, tapi harus ada penyelidik­ an dan penyidikan. Tapi ada aturan di militer apabila ada tentara berzina atau selingkuh dengan anggota militer atau non militer hukuman lainnya berdasarkan hakim, tergantung prosedur yang berlaku,” kata Panglima.

Arzetti saat dikonfirmasi telah menampik hal tersebut sebagai penangkapan. Dia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar. “Jadi di depan kamar ada tempat duduk, terus kita ngobrol di situ,” terangnya.

Arzetti Bilbina ketika dikonfirmasi melalui ponselnya membantah berita tersebut. “Ya Allah, berita itu tidak benar. Kok wartawan percaya berita begituan,” jelas mantan model ini.

Dia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar. “Jadi di depan kamar ada tempat duduk, terus kita ngobrol di situ,” terangnya.

Arzetti merasa tidak ada yang salah dengan pertemuan itu. Dia merasa tak perlu lagi menjelaskan ke publik terkait pertemuan di Hotel Arjuna itu.

“Orang berhak bicara apa, tapi aku kan aman dan tenang-tenang saja karena

ada suami yang menemani di samping.

Aku di tempat kemarin didampingi suamiku kok,” katanya.

Sedangkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya mengatakan tak ada yang spesial antara dirinya dan Arzetti Bilbina. Rizeki memanggil anggota DPR dari PKB itu dengan sebutan ‘mbak’ atau kakak.

“Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa,” aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10).

Rizeki tak menjelaskan sejak kapan dirinya mengenal Arzetti. Dia cuma mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang dan 3 panti asuhan di Malang.

Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut.

Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu untuk membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” jelas Rizeki.

Pertemuan digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10) pada pukul 14.00. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Tak lama kemudian, anggota Denpom berpakaian preman datang dan ‘menginterogasi’.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didit),” ungkap Rizeki. n bed, hds, ins

dibangun akan sia-sia saja, karena jalan yang sudah dibangun akan rusak karena tidak dipelihara. Untuk itu kami akan berjuang keras agar alokasi anggaran JLS tetap ada di APBD 2016 ini,” tegas politisi asal PKB, Senin (26/10).

Sementara itu, anggota Komisi D yang lain, Achmad Heri mengaku prihatin dengan tidak adanya anggaran JLS dalam RAPBD 2016 ini. Pasalnya, pembangunan JLS yang diharapkan dapat menekan angka disparitas wilayah selatan dan utara ini dapat tuntas pada 2019 mendatang. Sekaligus untuk menekan angka kemiskinan di Jatim.

Namun kenyataannya hal ini jauh dari harapan karena Gubernur Jatim tidak menganggarkannya. Meski begitu dalam pembahasan di dewan, pihaknya tetap akan berjuang supaya ada anggaran untuk penyelesaian JLS. Di sisi lain, politisi asal Nasdem ini juga khawatir nantinya APBN tidak menganggarka dana JLS, mengingat Pemprov Jatim sendiri tidak menganggarkannya. “Saya justru khawatir APBN tidak menganggarkan akibat Pemprov Jatim tidak memasukkan dana JLS pada APBD 2016. Apalagi jalur yang melintasi mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 13 triliun ini baru selesai 35 persen,”paparnya.

Seperti diketahui, sejak 2002 hingga akhir 2009, pembangunan jalan yang melintasi delapan kabupaten di Jatim ini baru terealisasi sekitar 73,9 km.

Padahal, jalan dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi itu memiliki panjang total 618,8 km.

Diakui Anggota Komisi D yang lain, Basuki Babusalam, selama ini kendala yang menghambat pembangunan JLS tidak lain minimnya dana. Agar pembangunan JLS dapat berjalan, beberapa kali Pemprov melalui APBD Jatim mengalokasikan dana sekitar Rp 30 miliar.

Sementara itu, dana yang sudah dicairkan baik dari APBN, APBD Pemprov Jatim dan APBD Kabupaten sudah mencapai Rp 806,158 miliar dengan rincian APBN Rp 414,131 miliar, APBD Pemprov Jatim Rp 303, 377 miliar, dan APBD kabupaten Rp 88, 650 miliar.

Sementara hingga pertengahan 2009, realisasi pembangunan jalan yang sudah diaspal sekitar73,96 km. Yakni meliputi Pacitan (41 km), Trenggalek (13 km), Tulungagung (7 km), Malang (5,93 km), Lumajang (1 km), dan Jember (6 km). Sedang di Banyuwangi, jalan yang belum diaspal sepanjang 110 km, begitu pula dengan 62,5 km jalan di Blitar.

Padahal, dari delapan kabupaten yang dilintasi JLS, Banyuwangi merupakan jalan terpanjangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap pembangunan proyek JLS yang digadang-gadang mampu menekan angka disparitas di wilayah selatan Jawa Timur dapat tuntas pada 2019 mendatang. Bahkan tahun lalu Gubernur Soekarwo juga telah mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun melalui dana APBN ke pemerintahan Jokowi-JK. Dana Rp 5,1 triliun tersebut yakni untuk alokasi dalam lima tahun kedepan hinga 2020. Prioritasnya yakni untuk wilayah Pacitan, Trenggalek, Lumajang dan Banyuwangi. Soekarwo juga menjelaskan, APBD Jatim juga dialokasikan sebesar Rp 500 miliar dengan sistem single year dan multiyears.

Program JLS nantinya bisa menyambungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya jika semua provinsi bisa terkoneksi, maka dapat dipastikan pendapatan para petani dapat meningkat serta kesenjangan ekonomi yang selama ini menimbulkan biaya tinggi dapat ditekan. n cty

Pemprov Minta Survei KHL Dihentikan l Sambungan hal 1

Sukardo menjelaskan, secara teknis PP tersebut memang masih menunggu peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mankertrans).

Peraturan baru itu sudah akan berlaku Januari 2016 nanti.

Sebagai tahapannya, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 akan diumumkan secara serentak pada 1 November 2015. Sedangkan UMK 2016 selambat-lambatnya akan ditetapkan pada 21 November.

“Saat ini sudah ada 11 daerah yang sudah melakukan survei KHL. Antara lain Probolinggo, Lumajang, Jember, Madiun, Magetan, Ponorogo, Sumenep, serta beberapa daerah lain. Nah, sebaik­ nya ini dihentikan dulu,” katanya.

Terkait keputusan pemerintah ini, Sukardo mengaku mulai melaku-

kan sosialisasi ke seluruh daerah.

Kemarin misalnya, pihaknya menggelar pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja dan Apindo. “Ada 21 kabupaten/kota yang kami undang.

Sisanya kami kirim melalui surat dan email,” ujarnya.

Sukardo berharap semua pihak bisa menerima dan menjalankan PP tersebut. Sehingga setiap tahun, penetapan upah buruh berjalan adem.

Tidak lagi berujung unjuk rasa seperti yang terjadi selama ini. “Tiap tahun pasti akan naik. Hanya saja regulasinya ditentukan lima tahun sekali,” tukasnya.

Lebih lanjut, dikatakan mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim, konsep penentuan UMK seperti yang diatur di dalam PP No 78 Tahun 2015 akan menguntungkan buruh maupun pengusaha. Kesejahteraan

buruh tetap terjamin. Sementara pengusaha juga punya kepastian berinvestasi.

Sebaliknya, bila tetap menggunakan skema lama, pihaknya khawatir perusahaan kewalahan dan buruh yang menjadi korban. “Kemarin (pada 2015) kenaikan UMK luar biasa, 2430%. Begitu diberlakukan ternyata banyak perusahaan yang mengajukan penangguhan. Ada 85 perusahaan yang mengajukan, namun 15 di antaranya ditolak,” tandasnya.

Sementara itu, kalangan buruh tetap pada pendirian. Mereka tetap menolak dan siap melakukan perlawanan atas penetapan PP tersebut. Tak hanya itu, mereka juga menolak untuk menghentikan survei KHL seperti imbauan Pemprov jatim.

“Mengapa survei kami dihentikan.

Justru kami akan usulkan agar item

KHL ini ditambah. Pokoknya kami akan perjuangkan hak para buruh.

Dengan cara apapun,”tegas pengurus SBSI 92 Kabupaten Sidoarjo Nur Cahyo kemarin.

Sebab, menurut Cahyo, PP tentang pengupahan telah melanggar Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cahyo menjelaskan, di dalam Pasal 89 ayat (3) menegaskan bahwa penetapan UMK harus melalui tripartit antara pemerintah, pengusaha dan buruh.

“Kalau sekarang diberlakukan PP Pengupahan itu cacat hukum karena UU Ketenagakerjaan masih berlaku dan belum dicabut. Karena itu, kami dan seluruh elemen buruh akan melawan. Kami juga akan mengerahkan massa untuk demo besar-besaran menuntut hak kami,”ancamnya. n rac

Berharap Untung dari Olahan Buah Siwalan dan Air Legen l Sambungan hal 1

dari air legen bukan pemanis tambahan. “Cara membuatnya pun sederhana. Air legen yang baru diambil dari pohon itu langsung direbus hingga mengental dan berwarna cokelat pekat,” kata pria yang juga mahasiswa di Universitas Ronggolawe Tuban itu.

Setelah warna berubah kecokelatan, rempah-rempah yang terdiri dari batang sereh, ketumbar dan jinten dicampurkan. Sambil mencampur rempah, rebusan legen terus diaduk agar merata. “Memang cukup lama merebusnya. Tapi

jangan terlalu lama juga, karena semakin lama akan semakin kental. Kalau terlalu kental, malah jadi gula merah,” ungkap dia.

Selain kecap, Baharudin mengaku juga telah membuat es krim dan dodol dari buah siwalan. Buah ini berasal dari satu pohon dengan legen.

“Besok (hari ini), es krim dan dodol siwalannya akan datang dan kita jual juga di sini.

Hitung-hitung cari untung di sela-sela ikut kegiatan pa­ meran ini,” kata dia.

Baharudin mengaku sudah terbiasa menjual produkproduk tersebut di pasaran.

Sebab, keuntungan yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk biaya operasional lembaga yang menaunginya. “Kebetulan warga belajar kita ini anak-anak putus sekolah dan jalanan yang biasa ngamen. Agak susah mengajak mereka belajar. Bisanya ya begini, belajar keterampilan sekaligus cari uang,” kata dia.

Satu botol, dia biasa menjual Rp7.500. Menurutnya, ini harga yang cukup sepadan dengan kualitas rasanya. Teksturnya lebih encer dari kecap biasa, namun rempahnya memberi rasa yang khas.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Abdun Nashor mengungkapkan, pameran ini sengaja dibuat untuk mempromosikan pendidikan non formal di tengahtengah masyarakat. Dipilihnya pusat perbelanjaan sebagai tempat pameran adalah strateginya. Sebab di sana, orang datang setiap hari tanpa diundang. “Mereka juga bisa belanja dari produk-produk lokal yang dibawa dari berbagai daerah di Jatim oleh pengelola LKP ini,” ungkap Nashor.

Nashor menambahkan, hal terpenting dari karya-karya ini sesungguhnya terletak

pada proses pembuatannya.

Sebab, di sana warga belajar dilatih keterampilannya.

Hanya saja, tidak banyak LKP yang memiliki sarana dan prasarana memadahi. Tak terkecuali LKP yang sudah dijadikan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Padahal, TUK ini penting untuk memfasilitasi warga belajar memperoleh sertifikat kompetensi.

“Sejak dulu, sertifikasi kompetensi ini kita galakkan di pendidikan non formal. Tapi memang belum optimal ka­ rena jumlah LKP yang sudah menjadi TUK di Jatim sangat minim,” pungkas dia.*

12

Selasa Wage, 27 OKTOBER 2015

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Peringatan Hari Pangan Sedunia ke XXXV Tahun 2015 Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-70 Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya

BKP Jatim Pecahkan Rekor MURI Sajian Makanan Raja Nusantara Terbanyak Setiap Peringatan Hari Pangan Sedunia, Pemprov Jatim kerap mengadakan Festival MakananRajaRaja Nusantara. Kali ini, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim menyabet tiga penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena mampu menyajikan 100 macam kuliner raja-raja di nusantara.

P

enghargaan rekor MURI tersebut diberi kan pada Gubernur Jatim, H Soekarwo mewakili Pemprov Jatim. Selain itu diberikan pula kepada Dr Ardo Sahak SE MM Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim sebagai pemrakarsa dan diberikan pula pada Chef Hugo selaku pembuat 100 sajian kuliner istimewa. “Makanan raja nusantara ini berbeda.

Rasanya enak sekali. Saya sudah makan. Tidak pakai MSG. Semua bumbu dari bahan lokal dan alami,” kata Soekarwo saat Peringatan Hari Pangan Sedunia ke XXXV Tahun 2015 bertemakan “Ayo Kerja, Pertani dan Pelaku Usaha Produk Pangan Jawa Timur, Siap Bersaing di Pasar Nasional dan Global” di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (26/10) Untuk 100 kuliner yang disajikan, berasal dari 25 kerajaan, kraton, dan kasultanan di tanah air. “Masih banyak kerajaan di Jawa Timur yang kulinernya belum ikut. Ada Kerajaan Singosari, Kerajaan Dhoho Kediri, Kerajaan JenggoloSidoarjo, sampai Kerajaan Blambangan Banyuwangi. Biar dapat MURI lagi nanti ditambah,” kata Gubernur Jatim.

Adapun 100 makanan raja dari 25 kerajaan, kraton, dan kasultanan di tanah air tersebut dibuat khusus dan disajikanoleh Chef Hugo.

Ke-25 kerajaan itu, yakni Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Banten, Kerajaan MataramanPakualaman, Kerajaan Mataraman Ngayugjokarto Hadiningrat, Kerajaan Pagauyung, Kerajaan Arosbaya Bangakalan,dan Kerajaan Kutai Kartanegara.

Selain itu, ada pula Kerajaan Toraja, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Majapahit, Kera-

Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM menyambut kedatangan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum beserta istri dan Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM beserta istri serta Chef Hugo mendapatkan piagam Rekor MURI (atas). Selanjutnya, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum memukul gong diiringi Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Ny Hj Nina Soekarwo beserta Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM didampingi Ny Ardo Sahak juga Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dr Garjita Budi (kanan).

jaan Gianyar, Kerajaan Jembrana,Kerajaan Larantuka, Kerajaan Buton, Kerajaan Goa Makasar, dan Kerajaan Kedatuan Lombok.

Adapula dari Kraton Kasepuhan Cirebon, Kraton Kanoman, dan Kraton Sumenep. Sedangkan kasultanan, yakni dariKasultanan Kadriyah Pontianak, Kasultanan Sambilayung, Kasultanan Gunung Tabur, Kasultanan Bacan, KasultananSiak, dan Kasultanan Kerajaan Telaga (Padelaman Cianjur) Tak hanya berupa festival saat peringatan Hari Pangan Sedunia, Soekarwo juga menar-

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum memberikan penghargaan pada pemenang lomba cipta menu B2SA.

getkan pembangunan kembali 295 rumah khas Mojopahit di Desa Bejijong, Kec Trowulan, Kab Mojokerto. “Tidak hanya dibangun rumah-rumah khas Mojopahit, tapi juga ada makanan raja yang dijual di situ,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM mengatakan, tujuan dari Festival Kuliner Jawa Timur dan Makanan Raja-Raja Nusantara yaitu untuk mempromosikan atau memperkenalkan dan menggali keragaman kuliner Raja Nusantara serta memfasilitasi pengusaha kuliner

Gubernur Jatim memberikan bantuan bahan pangan pada salah satu perwakilan masyarakat.

untuk menjajakan usahanya dengan produk yang siap bersaing di pasar global.

Sementara itu, usai membuka kegiatan Peringatan Hari Pangan Sedunia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum beserta istri Hj Nina Soekarwo yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Jatim juga didampingi Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM bersama istri Ny Ardo Sahak dan juga Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, Dr. Gardjita Budi dan Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat, Wahyu Suparyono mengunjungi stand lomba Cipta Menu B2SA berbasis Sumberdaya Lokal yang diikuti Tim Penggerak PKK di 38 Kab/kota.

Dalam kesempatan ini, pemenang Lomba Kreasi Resep se-Jatim 2015 untuk SLTP diraih Samsabilah Abdullah Syakur dan Evelyn Jovanka (SMPN1 Kediri) dan tingkat SLTA David Bryan Satya dan Dwi C Lailah (SMK3 Kediri).

Sedangkan pemenang lomba Cipta Menu B2SA berbasis Sumberdaya Lokal untuk kategori Umum diraih Kabupaten Tuban, kategori Kreativitas Menu Makanan Utama Kab Sampang, kategori Kreativitas Pengembangan Resep Lauk Pauk diraih Kab Bojonegoro, kategori Kreativitas Pengembangan Resep Sayuran dan Buah-Buahan diraih Kab Magetan Sedangkan, kategori Menu Komersial diraih Kab Ponorogo, kategori Penyajian dan Penampilan Kab Pamekasan, kategori Aspek Keamanan Pangan Kab Malang, kategori

Menu Aplikatif Kab Madiun, kategori Menu sarapan Kab Situbondo, kategori Citarasa Kab Bangkalan, kategori Pemanfaatan Pangan Lokal Kab Kediri. Selain itu juga ada pemberian penghargaan pengembangan kawasan rumah pangan lestari, penghargaan pengembangan lumbung pangan, penghargaan dibidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, hingga penghargaan adhikarya pangan nusantara. Selanjutnya, Gubernur bersama Kepala BKP Jatim juga melihat berbagai produk Pameran dan Bazar Produk Pangan yang diikuti berbagai instansi dan SKPD baik dilingkungan Pemprov Jatim juga Pemerintah Pusat serta UMKM yang sudah produk ekspor sebanyak 75 stand.

Kunjungan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum berakhir di stand Sajian Makanan raja Nusantara dimana terdapat 100 makanan raja dari 25 kerajaan, kraton, dan kasultanan di tanah air yang dimasak dan disajikan Chef Hugo.

Disisi lain, BKP Jatim juga menggelar Pangan Murah yang meliputi beras, gula pasir, dan minyak goreng bagi masyarakat yang kurang mampu terbagi masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo sebanyak 4000 paket.

Untuk Festival Kuliner diikuti juga 60 stand dari pengusaha kuliner kab/kota dan umum.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu 26-27 Oktober 2015 di lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya. Q adv

Pemprov Jatim Jamin Stok Beras Aman

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok melalui Toko Tani Indonesia Stok beras di Jawa Timur berada pada posisi aman, dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat bulan kedepan, sampai bulan Januari 2016. Persediaan beras digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran raskin alokasi bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 serta penyaluran Raskin ke 13 dan 14.

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menjelaskan panen raya padi jatuh pada bulan Maret 2016. Sedangkan perkembangan produksi pangan Jawa Timur pada tahun 2015 yakni untuk padi mencapai 13.106.056 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau sebesar 8.518.286 ton beras. “Dengan jumlah yang cukup banyak, konsumsi beras penduduk Jawa Timur sebesar 91,26 kg per kapita per tahun sedangkan jumlah penduduka Jawa Timur sebanyak 38. 847.600 juta jiwa. Maka konsumsi beras penduduk Jawa timur mencapau 3.545.232 ton. Sehingga Jawa Timur pada tahun 2015 surplus beras mencapai 4.973.054 ton,” paparnya dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia di Lapangan Makodam V Brawijaya, Senin (26/10).

Pakde Karwo sapaan akrabnya menuturkan kemungkinan akan terjadi kekurangan persediaan beras pada Januari sampai dengan Maret 2016. Untuk menghindari kekurangan tersebut, pihaknya mengusulkan kepada Presiden RI untuk melakukan pengalihan stok beras komersial milik Perum Bulog Divre Jawa Timur sebesar 236.779

ton menjadi cadangan beras Nasional. “Sehingga beras tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran Raskin dan juga untuk cadangan beras di Jawa Timur,” ungkapnya.

Soekarwo juga mengungkapkan mengenai komoditi kedelai yang masih kurang produksinya. Pada tahun 2015 luas panen kedelai seluas 254.615 ha dengan jumlah produksi 355 ribu ton. Padahal konsumsi mencapai 420 ribu ton, sehingga masih minus 56 ribu ton kedelai. “ Pemprov Jawa Timur berupaya semaksimal mungkin supaya komoditi kedelai tidak minus, karena produksi Jawa Timur menyumbang 32 persen produksi nasional,” ucapnya.

Beberapa tindakan dilakukan Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan produksi kedelai diantaranya mengeruk beberapa wilayah di Tulabo (Tuban, Lamongan dan Bojonegoro) yang digunakan untuk penampungan air agar ketika Sungai Bengawan Solo meluap tidak membanjiri wilayah tersebut.

“Wilayah yang biasa digenangi banjir, dengan dilakukan pengerukan, nantinya akan ditanami kedelai. Target produksi total sekitar 480 ribu ton kedelai, sehingga Jawa Timur surplus sebanyak 60 ribu ton. Pengerukan dilakukan mulai tahun 2016,” tambahnya.

Sementara, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI, Dr. Gardjita Budi mengatakan, pertengahan tahun ini,

Kementan meluncurkan program di Jatim yaitu ‘Toko Tani Indonesia’. Toko Tani Indonesia bisa menyerap produk pertanian nasional khususnya bahan pangan pokok.

Selain itu, Toko Tani Indonesia turut mendukung stabiliasi pasokan dan harga pangan pokok dengan mempertimbangkan keuntungan petani dan daya beli masyarakat.

“Toko Tani juga akan memberikan kemudahan akses pada konsumen atau masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” katanya.

“Target jumlah Toko Tani Indonesia sebanyak 4000 unit. Tapi Jatim masih 36 unit dan sudah cukup bagus. Namun penjualannya masih terbatas seperti beras, bawang, minyak goreng dan gula. Ke depan diharapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,” katanya.

Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Perpres ini adalah hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), dan hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/cakalang). Sedangkan barang penting meliputi benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas Elpiji 3 kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Ny Hj Nina Soekarwo menggunting rangkaian melati didampingi Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum beserta Kepala BKP Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM didampingi Ny Ardo Sahak juga Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dr Garjita Budi, yang selanjutnya meninjau lokasi lomba Cipta Menu, Pameran sekaligus melihat stan Toko Tani Indonesia, hingga Festival Kuliner dan Makanan Raja-Raja Nusantara.

Sedangkan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim, Dr Ardo Sahak SE MM mengatakan, banyak diversifikasi pangan olahan sebagai bentuk langkah pembelajaran pada masyarakat agar tidak ketergantungan pada beras.

“Beras memang menjadi makanan umum.

Tapi kita melihat ke depan, 10-20 tahun ke depan beras pasti berkurang. Memang untuk sementara ini cadangan beras banyak.

Namun beras juga bisa berkurang, lantas

Chef Hugo saat menjelaskan makanan khas raja-raja pada Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum (Kiri). Gubernur Jatim bersama istrinya juga Kepala BKP Jatim didampingi istrinya, dan juga Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dr Garjita Budi berfoto bersama dengan pemenang lomba Cipta Menu (tengah). Ketua Tim Penggerak PKK, Hj Nina Soekarwo bersama istri Kepala BKP Jatim Ny Ardo Sahak ketika meninjau dan berfoto bersama peserta lomba Cipta Menu (kanan).

nantinya masyarakat makan apa. Untuk itu upaya BKP Jatim bersama Kab kota selalu untuk berinovasi untuk mengelola bahan pangan olahan,” katanya.

Dikatakannya, kegiatan prioritas BKP antara lain pengembangan KRPL , Karang Kitri, Pangan Olahan Berbasis Industri Primer.

Semuanya itu tidak hanya pada kebutuhan konsumsi pangan keluarga, namun perlunya pemberdayaan ibu-ibu Dasawisma dan PKK yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kelompok melalui dunia industri primer.

Lebih lanjut, Ardo juga mengatakan, pada 2016 mendatang, BKP juga berencana memperkuat ketahanan pangan di Jatim diantaranya membangun sistem informasi pangan atau data base pangan diintegrasikan dengan skpd teknis lainnya sebagai pelaku produksi . “Diharapkan terwujudnya keterpaduan dan kegiatan antar SKPD terkait,” katanya.

Berkaitan dengan Toko Tani Indonesia, lanjut Ardo, tahun ini memang masih ada 36 Toko Tani di Jatim. Namun dimulai pada tahun 2016 akan dialokasikan sebanyak 150 unit. Dikatakannya, adanya Toko Tani maka posisi tawar petani akan meningkat, nilai tambah produk pertanian petani juga meningkat, adanya jaminan pasar petani, akses pengan masyarakat peningkat dan harga terjangkau, serta konsumen memperoleh pangan yang layak dan wajar. Q adv