binder27jul22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Wage, 27 JULI 2022

Peringati Hari Mangrove Sedunia, Koarmada II Tanam 25 Ribu Batang Pohon Surabaya, Bhirawa Hari Mangrove Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juli ini diperingati Koarmada II dengan penanaman 25.000 batang pohon mangrove di Semampir Baru DBAL Ujung Surabaya, Selasa (26/7). Penanaman mangrove ini mengambil tema ‘Dengan Semangat Hari Mangrove Sedunia Kita Tumbuhkan Mangrove di 77 Lokasi Jajaran TNI AL di Seluruh Indonesia’.

Penanaman mangrove di Semampir Baru DBAL Ujung Surabaya ini dipimpin langsung Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II, Laksma TNI Andi Abdul Aziz mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat. Turut hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda Jatim serta pejabat instansi dari Bank Jatim, Bank BNI, Pelindo III Surabaya, Insa Surabaya dan Matahari Sakti Surabaya.

“Sebanyak 25.000 batang pohon mangrove kami

tanam di Semampir Baru DBAL Ujung Surabaya.

Yang mana penanaman mangrove secara nasional ini terpusat di Tanjung Pasir Tangerang, Jawa Barat,” kata langsung Kepala Staf Koarmada II, Laksma TNI Andi Abdul Aziz.

Dalam sambutan Pangkoarmada II yang dibacakan Kaskoarmada menyatakan, keberadaan hutan mangrove memiliki peran yang penting dan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar. Diantaranya seperti fungsi sebagai stabilisator produktivitas sumber daya hayati yang akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah pesisir.

Mangrove juga, sambung Andi, mampu menahan ombak, mencegah abrasi dan mampu meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tsunami. Sedangkan dari aspek ekologi, mangrove mampu berfungsi sebagai  ke halaman 11 Ist

Penanaman 25 ribu pohon mangrove oleh Koarmada II beserta Forkopimda Jatim, Selasa (26/7) di Semampir Baru DBAL Ujung Surabaya.

Pimpinan DPRD Jatim menggelar pertemuan perdana dengan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

DPRD Jatim Minta Eksekutif Komitmen dengan Legislatif DPRD Jatim, Bhirawa Pimpinan DPRD Jatim menggelar pertemuan perdana dengan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono untuk memberikan masukan terkait agenda-agenda bersama DPRD, dilanjut dengan rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim.

Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan bahwa inti pertemuan

pimpin an DPRD dengan Sekdaprov Jatim yang baru adalah memberikan masukan kepada pejabat baru terkait evaluasi agenda bersama eksekutif dan legislatif yang kerap molor, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada pada periode sebelumnya.

“Pimpinan DPRD Jatim berharap Sekdaprov Jatim  ke halaman 11

MITRA

PMK Menurun, Perluas Cakupan Vaksinasi dan Revaksinasi 600 Ribu Dosis Vaksin Didistribusikan ke Kabupaten/ Kota se Jatim

Pemprov, Bhirawa Tren kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jatim telah mengalami penurunan. Penurunan terjadi dari 6.000 kasus per hari menjadi 1.000 kasus per hari. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan penurunan kasus PMK di Jatim telah menurun signifikan.

Agar kasus terus menurun, Pemprov Jatim tengah meningkatkan cakupan vaksinasi dan revaksinasi (Vaksinasi ulang)

PMK pada hewan ternak. “Pada 20 Juli lalu kita menerima vaksin tahap II sebanyak 600.000 dosis.

Seluruh vaksin itu telah kami di-

Drs Samsuri

Sentil

DPRD Jatim Minta Eksekutif Komitmen dengan Legislatif - Legislatif dan Eksekutif juga harus komitmen dengan rakyat.

Gubernur Khofifah Dukung Himperra Wujudkan Perumahan Murah bagi MBR - Terpenting cicilan terjangkau dan layak huni.

Pemkot Fasilitasi Pendidikan Parenting Pranikah - Biar paham, nikah tidak hanya berdasarkan cinta.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Resmikan JKF 2022

Gubernur Khofifah Ingatkan Transformasi Digital Sejalan Komitmen Jaga NKRI Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiyono dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat membuka JKF 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (25/7) malam.

Ingin Punya Rumah Singgah HINGGA saat ini, Kabupaten Situbondo masih belum memiliki rumah singgah untuk penampungan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan warga yang bermasalah dengan sosial. Cita-cita itu yang ingin diwujudkan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kabupaten Situbondo, Drs Samsuri.

Menurutnya, keberadan rumah singgah sangat vital dan startegis, sebagai tempat penampungan warga yang memiliki masalah sosial. Ada banyak kendala yang menjadikan

distribusikan ke 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang akan digunakan untuk melakukan perluasan vaksinasi maupun revaksinasi pada sapi yang sudah menerima dosis pertama,” tegas Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (26/7).

Rinciannya, vaksin tahap II digunakan untuk re-vaksinasi

Pemprov, Bhirawa Kemeriahan Jatim Kominfo Festival (JKF) 2022 akan berlangsung selama empat hari sejak dibuka Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (25/7) malam hingga 28 Juli mendatang. Gelaran yang

diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim tersebut diharapkan mampu menjadi momentum untuk mempersiapkan ekosistem digital yang berseiring dengan komitmen menjaga NKRI. Hal itu ditegaskan Gubernur

Khofifah saat membuka JKF 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu dengan tema “Optimis Jatim Bangkit dengan Akselerasi Transformasi Digital.”  ke halaman 11

Dukung Himperra Wujudkan Perumahan Murah bagi MBR Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungannya untuk mewujudkan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Hal itu disampaikan Gu-

Gubernur Jatim

 ke halaman 11 Khofifah Indar Parawansa

Sekdaprov Adhy Panen Buah di Rooftop Distan KP Jatim

Jaga Ketahanan Pangan dengan Urban Farming

Pemprov, Bhirawa Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono mengunjungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Jatim. Selain silaturahmi dan memberikan  ke halaman 11

Didampingi Kepala Distan KP Jatim, Hadi Sulistyo, Sekdaprov Adhy Karyono saat memetik buah di di rooftop milik Distan KP Jatim, Selasa (26/7).

Upaya Pemkab Probolinggo Tangani Masalah AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (bagian – 1)

Ibu Rumah Tangga Tertinggi Tertular HIV/AIDS, Mayoritas di Usia Produktif Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan perhatian khusus terhadap masalah penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.

Sebab penyakit mematikan tersebut masih ditemukan di kabupaten yang memiliki motto ‘Prasadja Ngesti Wibawa’ tersebut.

Wiwit Agus P, Kab Probolinggo

Untuk menangani masalah tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo pun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) di ruang pertemuan Jabung 1 Kantor Bupati Probolinggo. Sasaran kegiatan ini adalah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di luar Dinkes Kabupaten Probolinggo, serta Pimpinan Badan Usaha/Perusahaan yang ada di

wilayah Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang analisa situasi ATM di Kabupaten Probolinggo, peran OPD dan swasda dalam penanganan ATM, peran KPA dalam penanganan HIV/Aids di Kabupaten Probolinggo serta diskusi dan RTL oleh narasumber dari Dinkes Kabupaten Probolinggo dan Sektap KPA Kabupaten Probolinggo.

Epidemiologi Ahli Muda pada Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Dewi Vironica mengungkapkan,

wiwit agus pribadi/bhirawa

Dinkes Kabupaten Probolinggo menggelar rakor penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.

kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemberantasan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Kabupaten Probolinggo, meningkatkan sumber daya daerah serta partisipasi pihak terkait mengakhiri endemic HIV, TBC dan Malaria melalui konstribusi pendanaan dalam penanggulangan ATM. “Selain itu, penguatan komitmen kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pencegahan pengendalian ATM sesuai strategi dan Rencana Aksi Program Nasional ATM,” ungkapnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 2

Tim Monev Ikuti Raker Penggunaan Anggaran DBHCHT Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelenggarakan rapat kerja, di Ballroom Bromo Park Hotel.

Raker ini mengundang tim pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHCHT tahun anggaran 2022. Untuk menginventarisasi program pada instansi yang mendapatkan DBHCHT, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT. “Memantau pelaporan program atau kegiatan DBHCHT semester I dan semester II setiap perangkat daerah pengelola DBHCHT serta mencari solusi terkait dengan kendala-kendala penyerapan dimaksud,” jelas Kasatpol PP Aman Suryaman, Senin (25/7) malam.

Kegiatan itu dibuka Sekda drg. Ninik Ira Wibawati selaku Plh Wali Kota didampingi Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo dan perwakilan Polres Probolinggo Kota. Dalam sambutannya Sekda Ninik menjelaskan setiap tahunnya pemerintah daerah termasuk Kota Probolinggo menerima DBHCHT yang jumlahnya beragam disesuaikan dengan kemampuan serta ketersediaan dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Seperti yang kita tahu, DBHCHT adalah dana alokasi dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah penghasil cukai atau tembakau,” jelasnya.

Diakui oleh Ninik, terdapat sejumlah keterlambatan dalam proses penyerapan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Raker penggunaan anggaran DBHCHT.

anggaran DBHCHT. “Beberapa daerah di Jawa Timur, saya dengar sudah memulai kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai,” cetusnya.

Kota Probolinggo saat ini hanya memiliki satu pabrik rokok yang bisa dibilang tidak besar, namun Kota Probolinggo tetap masuk dalam daerah penghasil cukai atau tembakau.

Sekda Ninik berharap pemanfaatan DBHCHT di Kota Probolinggo benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Seperti yang selalu disampaikan bapak wali kota kepada kita semua.

Penganggaran ini seharusnya tidak sekadar habis saja uangnya, tetapi sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dengan melihat program serta kekuatan anggaran yang dimiliki,” harapnya.

Narasumber dalam giat ini adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo Andi Hermawan.

Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio, menyampaikan, penggunaan DBHCHT di Kota Probolinggo masih diprioritaskan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

“Jadi anggaran DBHCHT ini kita dapat tahun ini Rp 18,8 Milyar, 75% nya kita gunakan untuk program UHC, Universal Health Coverage,” terangnya.

Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dilakukan, sebab hingga kini peredaran rokok ilegal masih

banyak ditemukan. Melalui program “Gempur Rokok Ilegal”, Diskominfo Kota Probolinggo massif menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Cukai, dan Gerakan Bersama Gempur Rokok Ilegal. Sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk guru ngaji dan pondok pesantren.

Pudjo Agung Satrio menjabarkan, bahwa sosialisasi ini telah beberapa kali digelar dengan menggandeng lapisan masyarakat.

Sosialisasi ini sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai (DBHCHT),kali ini yang terakhir yakni yang 10 kalinya di tahun 2021.

Pudjo mengatakan, sosialisasi merupakan salah satu upaya memahamkan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Sehingga, semua pihak bisa ikut berpartisipasi melakukan pencegahan. “Kami berharap peredaran rokok ilegal bisa ditekan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan rutin menggelar sosialisasi,” tandas Pudjo.

Plh Wali Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati, menyambut baik kehadiran berbagai kalangan masyyarakat termasuk dari pondok pesantren dan guru ngaji sebagai sasaran dalam sosialisasi rokok ilegal. Pihaknya akan tetap maksimal dalam memberantas peredaran rokok ilegal, tentunya perlu peran masyarakat bersamasama guna menyampaikan edukasi dan pemahaman terkait gerakan bersama gempur rokok ilegal.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang memiliki legalitas. Dengan sosialisasi dan edukasi, masyarakat bisa memahamai jika rokok ilegal itu merugikan negara,” katanya. [wap.dre]

Bupati Salwa Minta Dana PIP Dipergunakan dengan Tepat Bondowoso, Bhirawa Bupati Drs KH Salwa Arifin meminta dan berharap kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso sebagai pengelola PIP (Program Indonesia Pintar) dan juga kepada Unsur Bank penyalur untuk dapat mendukung program tersebut.

Hal yang demikian itu Bupati Salwa sampaikan saat acara Pendampingan Percepatan Pencarian PIP jenjang pendidikan dasar tahun 2022 di Aula BRI Cabang Bondowoso, Selasa (26/7).

“Untuk dapat mendukung terlaksananya Program Indonesia Pintar untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya sebagai upaya mendukung terlaksananya program ini,” ungkap Bupati Salwa.

Bupati Salwa pun berpesan kepada orang tua murid, agar dana PIP yang diterima oleh peserta didik dipergunakan tepat dalam penggunaannya. Sehingga bantuan ini dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik.

“Baik biaya langsung maupun tidak langsung, sehingga anak usia sekolah dapat menikmati proses pendidikan secara menyeluruh,” pesannya.

Dijelaskannya, bahwa Program Indonesia Pintar ini merupakan salah satu program dari Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik.

Dengan tujuan kata dia, guna menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah. Sehingga nantinya membuat peserta didik tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah.

“Selain menghindari anak putus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah,” jelasnya.

Bupati Salwa menegaskan, jika PIP ini tak hanya tentang biaya administrasi, namun juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. [san.dre]

ihsan kholil/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin saat menyerahkan kartu Program Indonesia Pintar jenjang pendidikan dasar pada siswa di Aula BRI Cabang Bondowoso.

KILAS BIROKRASI

Pemkab dan DPRD Madiun Tanda Tangani Kesepakatan Rancangan KUA PPAS APBD TA 2023 Kabupaten Madiun, Bhirawa Penandatanganan Kesepakatan DPRD Kabupaten Madiun dan Bupati Madiun Terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 Dan Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Madiun Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Kejasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum (KPBU-APJ) di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Selasa (26/7).

Sidang Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD kabupaten Madiun, Feri Sudarsono di dampingi Wakil Ketua DPRD Kab. Madiun, Slamet Riyadi, S.Sos, M.Pd, Kuwat Edi Santoso dan Drs. Mujono, M.Si. Dihadiri pula Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto, Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Madiun, beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh segenap pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan dan dukungan terhadap proses KUA-PPAS APBD Kab. Madiun tahun 2023 dan juga Raperda tentang penyelenggaraan KPBU-APJ. “Dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur maka penekanan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023, Prioritas Program dan belanja ini dipergunakan dalam rangka upaya pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun “Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak,” kata Bupati.

Lanjutnya, Setelah melalui berbagai dinamika dalam tahapan Pembahasan di tingkat Pansus hingga diterbitkannya Hasil fasilitasi terhadap Raperda tentang Penyelenggraan KPBU-APJ oleh Gubernur Jawa Timur, akhirnya pada hari ini dapat dilaksanakan Pengambilan keputusan. [dar.dre]

Peringati HAN 2022, Pemkot Bakal Launching KatePay

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Bunda PAUD Kota Surabaya menggelar Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022.

Sejumlah kegiatan pun disiapkan untuk menyemarakkan puncak peringatan HAN yang berlangsung di Kompleks Balai Pemuda Surabaya pada hari ini, Rabu (27/7).

Satu di antaranya kegiatan itu adalah launching sistem pembayaran KatePay bagi pelajar SD - SMP Surabaya. Sistem non tunai atau cashless society tersebut, menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA)

sebagai metode pembayaran yang bisa memberikan edukasi pembelajaran manajemen keuangan.

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, bahwa KatePay merupakan gebrakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Sistem pembayaran cashless society itu bakal dilaunching pada puncak peringatan HAN 2022 di Balai Pemuda.

“Nanti kita akan launching. KatePay ini nanti bisa berfungsi untuk pembayaran di kantin sekolah.

Sehingga orang tua itu bisa mengontrol mereka (anakanak) beli apa saja,” kata Rini Indriyani, Selasa (26/7).

Tak hanya itu, Bunda Rini juga menyebut, melalui sistem pembayaran KatePay, para orang tua akan lebih mudah mengontrol anaknya membeli jajan apa saja. Bahkan dalam sehari, nominal uang yang dikeluarkan sang anak pun dapat dikontrol melalui KatePay. “Misal anak itu pulang sekolah dalam keadaan gatal-gatal atau batuk, maka ketahuan beli apa tadi anak tersebut. Jadi kartu ini bukan hanya sekadar kartu, tapi ada unsur edukasi bersama,” papar dia. [iib.dre]

APBD 2021 Jadi Perda, Gus Ipul Sampaikan Terima Kasih Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pasuruan yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Kota Pasuruan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Gus Ipul, sebelum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Kota Pasuruan disampaikan kepada Legislatif, telah dilakukan pemeriksaan (audit) oleh BPK-RI yang merupakan salah satu proses yang harus dilalui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Terima kasih kepada segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama yang terjalin dengan

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf bersama Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo saat sidang paripurna di DPRD Kota Pasuruan.

baik untuk menyelesaikan seluruh tahapan persidangan dan pembahasan. Sehingga bisa menetapkan dan menjadikan pelaksanaan APBD 2021 menjadi Perda. Sebelum saya

sampaikan kepada Legislatif, Raperda ini sudah melalui pemeriksaan oleh BPK-RI sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Gus Ipul, Selasa (26/7).

Tentu saja, ditetapkannya sebagai Perda perlu ada sikap untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh atas temuan dalam APBD tahun anggaran 2021.

Sehingga pada waktu yang akan datang dapat menata kembali administrasi pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik. “Perlu adanya tindak lanjut temuan dalam APBD 2021 terkait Perda yang baru saja mendapatkan persetujuan dewan.

Tujuannya, agar dapat menata kembali administrasi pengelolaan yang lebih baik,” tambah Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif, bahkan dengan masyarakat luas dapat tumbuh secara lebih harmonis untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan Kota Pasuruan. [hil.dre]

LEGISLATIF Komisi A Minta Bupati Sidoarjo Mengisi Jabatan Kosong Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 3

DPRD Sidoarjo, Bhirawa Ketua Komisi A DPRD Kab Sidoarjo, Dhamroni Khudori minta Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, segera mengisi jabatan pimpinan OPD yang sudah lama kosong.

sudarno/bhirawa

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Henri Army Iriawan saat memberikan sambutan pada acara Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Madiun, di hotel Aston Madiun, Selasa (26/7).

Terdapat Tunggakan Rp115 Miliar untuk Peserta BPJS Kesehatan Cabang Madiun Madiun, Bhirawa Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun sekarang ini terdapat tunggakan mencapai Rp 115 miliar dari sejumlah 160.000 peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Meski demikian tetap dilakukan penagihan tunggakan iuran tersebut. Untuk itu diadakan program rehab kepada peserta BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun yang wilayah kerjanya, meliputi Kota/Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo.

“Tunggakan iuran Rp 115 miliar itu tetap dilakukan penagihan kepada peserta BPJS Kesehatan yang bersangkutan. Karena setiap saat muncul di cenel jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan tersebut dan btetap dilakukan penagihan dengan cara

membayar bulan berjalan plus cicilan/ angsuran tunggakan iuran,” kata Kabid Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Bangkit Jawata didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Henri Army Iriawan pada acara Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Madiun, di hotel Aston Madiun, Selasa (26/7).

Dijelaskan oleh Bangkit Jawata, terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan terurai diatas, maka diadakan proram rehab bagai penunggak iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Siapa saja yang bisa mengikuti atau mendafatr program rehab tersebut ?.

Spontan Bangkit mengatakan, program rehab bisa diikuti oleh peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penunggakan 4 bulan sampai 24 bulan. Sedang pendaftarannya setiap bulannya tanggal 1-28

KILAS DEWAN

DPC PDIP Surabaya Siapkan Penjaringan Bacaleg Surabaya, Bhirawa Menyambut Pemilu 2024, DPC PDIP Surabaya sudah mulai bergerak dengan memetakan bakal calon legislatif untuk duduk di kursi DPRD Surabaya.

Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, penjaringan bacaleg dilakukan pada Agustus 2022. Ada 3 kategori bakal calon legislatif dari PDIP. “Yang pertama adalah para legislator incumbent PDIP, kemudian kader PDIP, dan simpatisan. Para simpatisan ini merupakan para tokoh berpengaruh tapi belum berpartai,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi senior PDIP Surabaya tersebut menambahkan, caleg perempuan diberikan kuota 30 persen.

“PDIP juga memberikan kesempatan kepada para anak muda, sebagai upaya regenerasi,” ujarnya.

Proses caleg PDIP melalui beberapa tahapan penjaringan.

Mulai dari rekomendasi di tingkat cabang sampai keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

“Dalam penjaringan dilakukan scoring terhadap para bacaleg. Di antaranya berapa lama menjadi pengurus partai, pengorbanan untuk partai secara individu maupun keluarga, cerita sukses membesarkan partai,” ungkapnya.

Lebih lanjut Baktiono mengatakan, pendidikan juga menjadi pertimbangan. Pendidikan minimal SMA, ditambah pula pendidikan kepartaian yang sudah dijalani.

“Yang pernah terlibat kongres PDI Suryadi dan kongres di Palu otomatis dicoret,” tegasnya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut kembali mengatakan, nantinya pengumuman bacaleg dilakukan jauh hari sebelum Pemilu.

“Untuk memberikan kesempatan masyatakat menilai dan memberikan masukan,” pungkasnya. [dre]

dengan cara mengangsur tunggakan maksimal 12 kali pembayaran dari jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi yang bersangkutan.

“Diadakannya program rehab tersebut, dengan harapan bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan bisa lancar dan rutin membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya, agar tidak terjadi penunggakan,”ungkap Bangkit menyarankan.

Bagaimana pelaksananan program rehab yang dilancarkan BPJS Kesehatan lanjut Kabid Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Madiun, kalau jumlah pendaftar program rehab sampai Juni 2022 lalu itu terdapat 50.000 peserta. Namun dari jumlah itu tidak semuanya mengikuti sampai final. Artinya yang bersangkutan tidak mengikuti program rehab sampai selesai sesuai kekentuannya.

“Intinya, kalau saat digunakan di akrtu itu ada tanda jempol biru atau hijau itu sudah bisa digunakan berobat. Tetapi kalau masih terdapat tanda jempol merah itu tandanya masih ada tunggakan dan harus dibayar lunas baru bisa digunakan berobat kembali seperti biasanya,” jelasnya.

Dijelaskannya, dari 50.000 pendaftar program rehab tersebut, sebenarnya secara riil hanya sampai bulan Juni 2022 terdapat 570 peserta yang menggunakan program rehab.

Itupun se wilayah BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Yakni, Kota/Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Henri Army Iriawan menjelaskan, bahwa dalam mengatasi peswerta BPJS Kesehatan yang menunggak tetap dilakukan penagihan door to door. [dar.dre]

Sejumlah posisi kepala Dinas dan Badan yang masih kosong, hingga satu tahun ini dan masih tetap di PLT kan, diantaranya Dinsos, Dinas Penanaman Modal, BPKAD, Dinas PUBM, Dinas Kominfo, Dinas Perkim, BKD, Asisen II, bahkan juga jabatan Sekda.

Menurut dirinya, masalah urgent ini telah disampaikan saat mengadakan hearing dengan BKD Sidoarjo, belum lama ini. Jabatan pimpinan di OPD yang terlalu, menurutnya akan dapat mengganggu kinerja Pemerintahan.

“Komisi A minta Bupati Sidoarjo agar segera mengisi kekosongan jabatan ini. Tentunya sesuai mekanisme.

Agar Pemerintahan di Sidoarjo lancar,” komentarnya, belum lama ini.

Ada korelasi atau tidak, namun dari hasil evaluasi terkait penilaian indeks pelayanan publik (IPP) di OPD, yang telah dilalukan oleh Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, belum lama ini, nyatanya ada 3 OPD yang saat ini jabatan pimpinannya dipegang seorang PLT, nilainya jelek.

Sebut saja, Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Perkim Cipta Karya PUPR dan Dinas Kominfo Kab Sidoarjo.

Dinas Penanaman Modal PTSP yang sebenarnya termasuk sebagai 1 dari 3 OPD role model di Kab Sidoarjo ini, nilai IPP nya mendapat huruf F atau masuk dalam kategori gagal. Score nilainya 0.44.

Kemudian, Dinas Perkim Cipta Karya dan PUPR, nilai IPP nya juga masuk kategori gagal. Sedangkan Dinas Kominfo, nilai IPP nya huruf D atau masuk kategori buruk.

Penilaian IPP di semester ke-I tahun 2022 itu, diharapkan ada perbaikan pada penilaian IPP di semester ke-II, pada sekitar Bulan September yang akan datang. [kus.dre]

Gus Farid: Jejak Sejarah Perjuangan Pesantren di Jombang Perlu Dilestarikan Jombang, Bhirawa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang yang juga Pembina Pondok Pesantren (Ponpes) Al Wahabiyah 1 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Farid Alfarisi atau Gus Farid menilai, jejak sejarah pesantren yang berhubungan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia perlu dilestarikan.

Pelestarian tersebut menurut Gus Farid, perlu dilakukan melalui penetapan menjadi cagar budaya di lokasi-lokasi terkait kepesantrenan yang memiliki nilai penting perjuangan bangsa, sehingga generasi ke depan bisa melihat dan mencontoh nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut.

Sekadar diketahui, dari Kabupaten Jombang, lahir tokoh-tokoh pesantren yang melahirkan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni, Nahdlatul Ulama (NU).

Tokoh-tokoh tersebut yakni, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari atau Mbah Hasyim, KH Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab, dan KH Bisri Syansuri atau Mbah Bisri.

“Beliau-beliau ini memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan Bangsa Indonesia, salah satunya dengan melahirkan NU,” kata Gus Farid, Selasa (26/07).

“Dan terbukti dalam sejarah, NU selalu menjadi benteng pertahanan

arif yulianto/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Jombang, Farid Alfarisi atau Gus Farid.

manakala bangsa ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang rumit,” ujar Gus Farid.

Gus Farid mencontohkan beberapa lokasi yang memiliki nilai penting untuk bisa ditetapkan menjadi cagar budaya, seperti yang ada di Kompleks Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang yakni, makam KH Abdussalam atau Mbah Shoicah yang berada di kompleks makam keluarga Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang juga terdapat makam Pendiri NU, KH Wahab Chasbullah, Masjid Gedang di Tambakberas timur yang

merupakan lokasi Pondok Selawe yang merupakan pesantren pertama di Kabupaten Jombang, dan juga area Masjid Jami’ Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang yang juga terdapat nilai-nilai perjuangan.

“Masjid Jami’ Bahrul Ulum Tambakberas ini pernah menjadi basis penggemblengan pasukan Hizbullah saat perang kemer dekaan. Di bawah menara masjid ini juga terdapat tulisan empat huruf Hijaiyah, Ha’ Ro’ Ta’ Mim yang berarti kemerdekaan yang sempurna yang ditulis jauh sebe-

lum kemerdekaan 17 Agustus 1945,” beber Gus Farid.

Selain itu, menurut Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur (Jatim) itu, di Pesantren Tebuireng, Jombang juga terdapat makam Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, dan di pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang terdapat makam KH Bisri Syansuri. Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam kelahiran NU. “Mbah Hasyim juga melahirkan Resolusi Jihad yang menjadi modal perjuangan arek-arek Suroboyo dan sekitarnya melawan penjajah pada tahun 1945,” paparnya. [rif.dre]

DPRD Jatim Diserbu Anak-anak Penyandang Disabilitas

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Anak-anak komunitas penyandang disabilitas asal Jatim saat berfoto bersama dengan anggota DPRD jatim di ruang Paripurna DPRD Jatim, kemarin.

DPRD Jatim, Bhirawa Anak-anak ternyata juga tertarik pada kinerja wakil mereka yang duduk di gedung parlemen. Ini tampak pada sikap mereka pada saat perayaan Hari Anak Nasional yang digelar River Warrior (komunitas penyandang disabilitas asal Jatim) di ruang Paripurna DPRD Jatim, kemarin.

Mereka cukup antusias menanyakan kinerja anggota DPRD Jatim yang dipilih masyarakat dalam Pemilihan Legislatif (Pilleg) lima tahunan itu.

Hari Putri Lestari (HPL) anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menemui mereka mengatakan, kedatangan anakanak dan penyandang disabilitas ini selain menyampaikan persoalan anak dan disabilitas yang masih kurang

yang menjadi hak anak dan disabilitas dari Pemerintah Provinsi Jatim. Mereka juga banyak menanyakan terkait fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD Jatim.

“Mereka banyak menanyakan apa sih yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam kinerjanya sebagai wakil rakyat. Dan mereka cukup antusias ketika saya jelaskan fungsi dan tugas anggota dewan. Membuat kebijakan peraturan perda (perda), melakukan monitoring, dan budgeting,” ujarnya.

Menurut Mbak HPL, mereka juga kaget dengan penjelasan fungsi dan kinerja anggota dewan. Sebab selama ini mereka hanya mendapatkan informasi negatif terjait kinerja anggota dewan dari media sosial.

“Selama ini, mereka terutama anak-anak hanya mengetahui dari media sosial, internet, kinerja DPRD yang negatif saja seperti saling serang, tapi ternyata setelah kehadiran mereka ke gedung DPRD Jatim dan mendengarkan penjelasan tugas anggota dewan banyak, mereka paham, tidak semuanya negatif kinerja anggota dewan, seperti informasi yang mereka terima selama ini,” jelasnya.

Politisi yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) JemberLumajang ini juga mengatakan, mereka anak-anak dan penyandang disabilitas dalam kesempatan ini juga menyampaikan aspirasinya ke DPRD Jatim.

Tercatat ada 12 aspirasi yang disampaikan mereka kepada DPRD Jatim diantaranya penunjang

fasilitas disabilitas anak yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah khususnya di tempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran.

Mereka juga minta penambahan area bebas asap rokok buat anak-anak di tempat tempat umum, perlindungan kekerasan seksual anak, serta penanganan yang serius terkait pencemaran lingkungan polusi udara hingga sampah yang bisa menganggu kesehatan anak.

“Yang menarik tadi khusus pencemaran lingkungan, anak-anak ini menyampaikan agar pemerintah memberikan tindak tegas atau sanksinya kepada pelanggaran pencemaran lingkungan. Bahkan mereka salah satu anak tadi juga memeinta agar DPRD Jatim mengawal serius persoalan pencemaran lingkungan. Karena dampaknya juga akan ke anak-anak. [geh.dre]

OPINI

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Memeringati Hari Sungai Nasional, 27 Juli 2022

TAJUK

PMK Guncang Pedesaan WABAH Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bisa jadi bagai “luruhan gunung es.” Hewan ternak yang menjadi korban lebih besar dibanding yang tercatat. Wabah telah menghancurklan perekonomian di tingkat grass-root petani. Karena hewan ternak (sapi, dan kambing) menjadi sistem aset dan investasi utama di pedesaan. Semakin lama me-wabah, dampak kerugian semakin mendalam. Pemerintah patut menggelontor fasilitasi pembaruan indukan sapi, sampai menggencarkan bantuan sosial (Bansos).

Wabah PMK yang menyebar sangat cepat, sudah diprediksi sejak awal. Tetapi tidak diikuti penanganan yang cepat pula. Sejak dinyatakan sebagai bencana non-alam wabah PMK (dalam rapat terbatas di istana negara), maka berlaku dua undang-undang (UU). Yakni, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serta UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Saat ini sebanyak 420 ribu ekor hewan ternak yang terpapar. Bertambah 15 ribu setiap hari! Walau sebagian berhasil sembuh dengan pengobatan sederhana. Tak jarang peternak meramu (secara mandiri) “jamu” tradisional. Bahkan juga menggunakan obat manusia (paracetamol, dan vitamin C).

Pertanda telah terjadi kepanikan di pedesaan. Karena menyangkut ancaman terhadap aset yang biasa disebut rajakaya (hewan ternak utama).

Kepanikan, realitanya dimanfaatkan oleh blantik (calo dagang sapi), dan jagal (tukang potong hewan yang sekaligus membeli daging yang dipotong). Di Jawa, banyak sapi jenis Limosin biasa rata-rata seharga Rp 20 juta per-ekor.

Tapi dalam keadaan sakit ditawar blantik hanya Rp 2,5 juta.

Biasanya blantik lebih piawai terhadap obat-obatan penyakit sapi. Hanya perlu waktu sepekan, setelah sembuh, sapi laku dijual Rp 20 juta. Dengan provokasi, blantik berani keliling pedesaan memborong sapi yang sakit.

Pemilik sapi terpaksa melepas ternaknya yang dibeli sangat murah. Begitu pula harga daging sapi di tingkat RPH (Rumah Pemotongan Hewan) diguncang gejolak harga. Di Bali misalnya, terjadi provokasi kerugian besar kalangan peternak. Sapi (terdeteksi positif PMK) yang terkena “potong paksa” dagingnya dihargai murah oleh jagal (tukang sembelih hewan ternak). Jagal biasa sekaligus membeli daging sapi setelah dipotong tetapi dengan harga murah.

Harga daging sapi (hasil potong paksa) hanya senilai Rp 50 ribu per-kilogram. Padahal harga daging sapi saat ini di Bali (untuk dikirim ke luar daerah) mencapai Rp 90 ribu. Jagal berdalih hanya menjual daging. Sedangkan jerohan, kaki dan bagian mulut (cingur), dibuang. Kulit yang biasa laku cukup mahal, juga harus ditanam. Karena bulu-bulunya bisa membawa virus PMK. Pemerintah kabupaten di Bali turut berupaya meningkatkan harga daging sapi di tingkat RPH. Ke-khawatiran lain yang melanda pedesaan, adalah “persaingan kronis” antara daging lokal dengan daging impor. Walau (awalnya) pemerintah telah menurunkan plafon jatah impor daging tahun 2022 sebanyak 266.065 ton.

Menurun dibanding tahun (2021) lalu mencapai 284.277 ton.

Sebenarnya produksi peternak dalam negeri diprediksi akan meningkat 3,1% menjadi 436.704 ton. Kenaikan terutama disokong dari Jawa Timur. Dengan program “Intan Selaksa” (Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi), Saat ini di Jawa Timur tercatat menyimpan sapi sebanyak 4,9 juta ekor sapi (27% populasi nasional). Ironisnya, saat ini menjadi daerah utama wabah PMK. Sebanyak 576.853 ekor sapi perah (52,31% populasi nasional), harus digantikan seluruhnya. Wabah PMK telah “menjerumuskan” perekonomian desa. Petani yang semula belum miskin, sekarang benar-benar miskin. Sehingga pemerintah perlu memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) program khusus dampak MPK.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Urgensi Keberadaan RUU PDP SEIRING dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka penting adanya jika di semua negara di dunia, termasuk Indonesia bisa memberikan perlindungan data pribadi (PDP) untuk setiap masyarakatnya. Pasalnya, di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi kebocoran data pribadi berpotensi lebih kerap terjadi. Baik dari lembaga pemerintah ataupun pihak swasta. Dari kebocoran data tersebut, pelaku yang memiliki data itu akan menyalahgunakan data yang bocor dengan melakukan penipuan, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya.

Kebocoran data pribadi itulah, yang hingga kini terus menguras perhatian dan sorotan publik sekaligus menjadikan tantangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang tepat buat PDP ditengah tingginya penetrasi pengguna internet di Tanah Air. Merujuk data We Are Social, pada tahun 2022 dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,7 juta orang, pengguna internet mencapai 204,7 juta orang. Lalu, pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang dan seluler yang terhubung dengan dunia digital mencapai 370,1 juta seluler.

Data tersebut, semakin menguatkan kita publik bahwa regulasi Rancangan Undang-Undang (RUU) menyangkut persoalan data pribadi masyarakat Indonesia penting untuk terhadirkan. Apalagi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Melalui penegasan aturan mengenai perlindungan data pribadi tersebut juga akan menghindari Indonesia dari segala macam eksploitasi dan penyalahgunaan data, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi warga Indonesia. Oleh karena itu, RUU PDP ini perlu segera disahkan jadi UU PDP. Pasalnya, keberadaan undang-undang ini penting sebagai langkah untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, mengingat saat ini peranan data makin kuat di tengah situasi adaptasi teknologi digital yang semakin massif.

Masyhud Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Kembali ke Peradaban Sungai Maka, konservasi dan restorasi sungai sudah saatnya memeroleh perhatian lebih.

Hemat penulis, langkah tersebut tidak sulit.

(Lodoyo, Mrican, dan Kita bisa belajar dari Lengkong Baru) serta jejak sejarah di nusanbeberapa bendung irigasi. tara. Kebesaran keraDi antara bendunganjaan Sriwijaya ditopang Oleh : bendungan tersebut bendsungai Musi.Kemajuan Rachmad K. Dwi Susilo ungan Sutami merupakan dan kebesaran Kerabendungan yang terbesar jaan Majapahit ditopang dan memiliki fungsi undari keberadaan Sungai tuk keperluan irigasi, pengendalian Brantas. Sementara itu, Taman Sari banjir, dan PLTA. di Kerajaan Mataram yang terkenal Selain itu, dalam Masyarakat Jawa, elok karena keberhasilan Sri Sultan sungai digunakan sebagai olah ritual.

Hamengku Buwono I memasukan Di Semarang, Jawa Tengah, orang air sungai. melakukan kungkum (berendam) di Selain itu, kosmologi tentang sunsungai Kali Garang supaya dirinya suci gai masih terlembaga yang dijelaskan dan mendapat kekuatan batin untuk dalam tiga hal. Pertama, sungai menjalani kehidupan di masa depan adalah transmisi pemujaan kesuburan (Ninuk Kleden-Probonegoro, 2008). dari dewa gunung. Kedua, sungai Penandanaan wilayah tertentu di menjadi manifestasi sih langgeng Jawa juga mengambil nama sungai. (cinta abadi), anugerah sing nguripi Di Yogyakarta, Sungai Progo men(yang menghidupi), dan ketiga, sungai jadi penamaan daerah, seperti: Kulon diyakini sebagai wujud tirta pawitra Progo. Juga bagi Warga Jawa Timur, sari; air kehidupan (Hidajat, 2015).

Brantas bukan “sekedar” sungai. Ia Sekalipun kita memiliki banyak membekan masyarakat menyebut Lor warisan dan legitimasi kultural tendan Kidul Brantas. Kemudian, istilah tang sungai, tetapi kini kita melihat Brantas akhirnya meluas dalam bankondisi sungai yang bertolak belayak artefak. Dari mulai nama lokasi kang dengan keluhuran pesan-pesan tertentu, nama gedung olah raga, tersebut. Yang kita lihat hari ini nama organisasi masyarakat, bahkan rata-rata sungai tercemari. Sampahnama kereta api. Tidak heran, bagi sampah yang sulit terurai mencemari masyarakat sungai tidak lagi sekedar sungai, akibatnya dari sisi ekologis, nama lingkungan fisik yang terdiri dari ekosistem biota air rusak. Daerah air, biota dan bebatuan, tetapi ia juga sempadan sungai digerus pemukimsimbol dan identitas sosial. an dengan rata-rata warga belum Akhir-akhir ini kita juga melihat memiliki kesadaran atas eksistensi sungai sebagai instrumen untuk pariekologis sungai. Sungai tidak lagi wisata. ia dieksploitasi demi menmempercantik wajah kota. datangkan pundi-pundi uang. Kita Persoalan tersebut muncul karena melihat itu pada wisata lingkungan sungai diperlakukan dalam perspektif atau ekowisata akhir-akhir ini. Sebab “kepentingan” manusia. Manusia bagaimanapun lukisan indah Tuhan memperlakukan alam dan lingkungan ini akan apik jika dipadukan wisata sesuai dengan kepentingan pragmabuatan manusia. tis manusia, maka sungai dianggap wilayah belakang rumah yang tidak Konservasi Sungai terlalu “penting”. Tidak heran, jika Manusia dan sungai merupakan masyarakat melihatnya sebagai tong kesatuan ekosistem yang tidak bisa sampah untuk membuang barangdipisahkan, tanpa keduanya kehidupan barang tidak terpakai dan harus disosial tidak akan berjalan seimbang. jauhkan dari tempat tinggal.

Kesalahan hari ini juga melihat sungai hanya sebatas drainase, padahal pakar geografi, Agus Martono (2016) menyatakan perspektif sungai meliputi perspektif morfologi yang diperkuat denhgan perspektif kultural.

Untuk itu, konservasi sungai menjadi agenda yang mendesak hari ini karena manusia semakin jauh dengan alam. Dalam Eros dan Civilization, sosiolog Herbert Marcuse (1955) menjelaskan masyarakat modern yang ditandai dengan dominasi teknologi, akibatnya manusia semakin jauh dari lingkungan sungai. Belajar dari masyarakat kita yang “memuliakan “ sungai, maka kita harus mengembangkan pendekatan kultural dan pendekatan kelembagaan sebagai bentuk penghormatan pada sungai itu.

Pendekatan kultural akan melahirkan kepemilikan, kebanggaan dan identitas sosial pada sungai.

Komunitas-komunitas di sekitar sungai akan menjadikan sungai sebagai bagian hidup yang perlu dirawat dan dipercantik. Perasaan kebersamaan ini akan mendorong masyarakat melakukan gerakan-gerakan penyelamatan dan konservasi sungai. Dari situlah berkembang edukasi yang tidak sekedar memandang sungai sebagai drainase kota, tetapi juga melihatnya sebagai ekosistem yang terhubung dengan sistem-sistem yang lain.

Pendekatan kultural tidak boleh berjalan sendiri, maka ia harus diperkuat dengan pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini menggabungkan nilai-nilai sosial yang terlembaga masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Melalui pendekataan kelembagaan, kebijakan akan benar-benar merubah masyarakat dengan bobot akuntabilitas dan sustainabilitas.

dan bangunan, air bersih tahun, dan potensi ikan budan listrik, kebersihan didaya melalui usaha kerbongkar muat. amba jaring apung sebesar 415.465,6 ton/tahun.

Beban Nelayan Keempat pelabuhan Menteri Kelautan dan tersebut sudah memenuhi Perikanan Sakti Wahyu standar operasi nasional.

Trenggono menyampaiPelabuhan Pondokdadap, kan beberapa waktu lalu, Tamperan dan Mayanera baru penangkapan gan pelabuhan katagori Oleh: ikan terukur akan memBadan Layanan Usaha Oki Lukito bawa banyak dampak Daerah (BLUD). Akan multiplier effect positif. tetapi diharapkan proMulai dari tumbuhnya gram tersebut tidak hanya beragam usaha baru yang berimbas mensukseskan pendapatan PNBP pada penyerapan tenaga kerja, hingga semata, melainkan bisa pula memberi meratanya pertumbuhan ekonomi di nilai tambah untuk nelayan Jawa Timur berbagai daerah sehingga tidak lagi (219.439 orang) yang umumnya masih

Seperti diketahui program Penangkapan ikan terukur mengundang protes di sejumlah daerah karena dianggap memberatkan. Selama ini beban nelayan semakin berat, biaya operasioanal (solar, es, bekal nelayan) rata rata menglami kenaikan sekitar 30 persen. Dalam setahun waktu efektif nelayan melaut hanya 181 hari.

Sementara koperasi nelayan dan Tempat Pelelangan ikan (TPI) sebagai jantungnya nelayan 99 persen tidak beroperasi. Padahal Pengelolaan TPI sebagaimana amanat Undang Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan kewenangan kabupaten, kota, umumnya tidak beroperasi. PNBP sebagai persyaratan ijin melaut dinilai menambah biaya operasioal. Program ini merugikan nelayan, ibaratnya Jauh tiang dari layar.

Padahal persyaratan untuk melaut sudah cukup berat seperti harus mempunyai Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/ Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio untuk kapal diatas 30 GT, Aktivasi Transmiter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI, Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI), Sertifikat Karantina Ikan, Surat Laik Operasi (SLO), Form permohonan SPB, surat pernyataan nakhoda tentang pemberangkatan kapal perikanan, Surat pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan, Daftar ABK, PKL dan Asuransi Nelayan.

Seharusnya apapun programnya berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan tradisional, bukan malah membebani masyarakat pesisir khusunya nelayan yang mewarisi tradisi budaya bahari. Nelayan terbebani sementara Pelabunan Perikanan tidak menikmati.

Setiap 27 Juli bangsa Indonesia memeringati Hari Sungai Nasional, peringatan ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia tersebut.

K

ita melihat keberadaan sungai yang tersebar di kepulauan nusantara, seperti Sungai Kapuas, Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat), Sungai Mahakam, Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Timur), Sungai Barito, Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Provinsi Kalimantan Selatan), Sungai Batanghari, Pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi), Sungai Musi, Pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan), Sungai Mamberamo, Pulau Papua (Provinsi Papua), Sungai Begawan Solo, Pulau Jawa (Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur), Sungai Digul (Pulau Papua), Sungai Indragiri, Pulau Sumatera (Provinsi Riau), Sungai Seruyan , Pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah), Sungai Brantas di Pulau Jawa (Jawa Timur) dan sungaisungai lain.

Selain itu, peringatan ini berkontribusi pada penyelamatan sungai sebagai sistem ekologi yang tidak kalah penting dibanding ekosistem yang lain. Ekosistem sungai terintegrasi dengan hutan, ladang, persawahan, biota air dan pemukiman manusia.

Setidak-tidaknya tiga fungsi penting yang dimainkan sungai yaitu fungsi ekologis, ekonomi dan sosial. Sungai menyuplai air baik untuk saluran air, sumber air dan anakan sungai. Pasokan air tersebut menyebabkan tanah-tanah subur yang akhirnya berimbas pada kehidupan manusia, flora dan fauna.

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sungai menopang pertanian, perikanan, pembangkit listrik dan pariwisata. Katalog Sungai di Indonesia menjelaskan dari DAS Kali Brantas dibangunlah tujuh bendungan besar (Sutami, Selorejo, Bening, Lahar, Wlingi dan Sengguruh, Wonorejo), 3 bendung gerak

J

Dosen Sosiologi Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kebencanaan pada FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Alumni Public Policy and Social Governance, Hosei University, Tokyo, Jepang.

Perikanan Terukur, Jauh Tiang dari Layar

awa Timur mendapat kepercayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi proyek percontohan program nasional penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang diperkenalkan KKP sebagai program berbasis ekonomi biru. Program ini untuk menaggulangi penangkapan ikan yang berlebihan serta untuk melestarikan populasi ikan.

Dalam program itu, secara nasional sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,6 juta ton di empat zona penangkapan ikan terukur untuk industri. Nilai produksinya ditaksir mencapai Rp 180 triliun. Nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor perikanan tangkap mencapai Rp 18 triliun.

Untuk mensukseskan program tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim menyiapkan empat pelabuhan perikanan yang telah ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai pilot project lokasi penerapan PNBP pasca produksi. Satu pelabuhan berada dipantai utara (Selat Madura) yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan (Kota Probolinggo), tiga pelabuhan lainnya sebagai penghasil utama ikan tuna, tongkol dan cakalang (TTC).

Lokasinya berada di pantai selatan (Samudra Indonesia) yaitu, Muncar (Kabupaten Banyuwangi), Pondokdadap (Kabupaten Malang) dan Tamperan (Kabupaten Pacitan) yang secara umum pelabuhan perikanan tersebut memiliki fasilitas penunjang dan SDM yang memadai.

Jawa Timur memang layak dijadikan pilot proyek program nasional tersebut mengingat produksi perikanan tangkap menjadi salah satu andalan provinsi agro-maritim itu. Potensi sumber daya hayati ikan pelagis besar 73.435,6 ton/tahun, potensi ikan pelagis kecil sebesar 153.314,3 ton/tahun, potensi ikan demersal sebesar 153.314,3 ton/

Tempat Pelelangan ikan (TPI) sebagai jantungnya nelayan 99 persen tidak beroperasi. Padahal Pengelolaan TPI sebagaimana amanat Undang Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan kewenangan kabupaten, kota, umumnya tidak beroperasi. PNBP sebagai persyaratan ijin melaut dinilai menambah biaya operasioal. Program ini merugikan nelayan, ibaratnya Jauh tiang dari layar. tergolong nelayan tradisonal.

Mencermati simulasi penarikan PNBP pasca produksi di sejumlah pelabuhan, setelah ikan diangkut dari kapal ke TPI kemudian ditimbang dan dihitung jumlah tarip PNBP nya yang disetorkan ke pememerintah pusat.

Bukti pembayaran ini sebagai persyaratan bagi nelayan untuk mengurus Surat Permohonan Berlayar (SPB) jika akan melaut lagi. Sebelumnya nelayan juga sudah ditarik retribusi TPI dan biaya lainnya seperti pembayaran retribusi masuk pelabuhan, tambat labuh, jasa kebersihan gedung

terpusat di Pulau Jawa.

Penangkapan ikan terukur yang menjadi prioritas KKP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kuota penangkapan ikan telah dijamin KKP untuk mengutamakan kebutuhan nelayan kecil. Kuota diprioritaskan nelayan kecil, sisanya akan ditawarkan kepada investor agar terjadi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akhirnya akan dikembalikan kepada nelayan baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun perbaikan stok sumber daya ikan itu sendiri

Ketua Forum Masyarakat kelautan, Maritim, Perikanan

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage, 27 Juli 2022

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Tekan Perceraian Dini

Pemkot Fasilitasi Pendidikan Parenting Pranikah Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) telah melakukan berbagai cara untuk menghindari adanya pernikahan dan perceraian dini. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan parenting pranikah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Tomi Ardiyanto mengatakan, mengurangi terjadinya pernikahan dini pemkot telah bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Surabaya serta Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Car-

anya, yaitu menggelar kelas bagi Calon Pengantin (Catin) sebelum melaksanakan pernikahan.

“Proses pernikahan itu bukan hanya soal resepsi atau ijab kabul saja, kita berikan edukasi bagi calon pengantinnya. Jadi calon mempelai pria dan perempuan itu nanti kita berikan edukasi bagaimana cara membentuk suatu keluarga,” kata Tomi, Selasa (26/7).

Fungsi dari pendidikan parenting pranikah itu bukan sekadar untuk menghindari adanya pernikahan dan perceraian dini saja. Akan tetapi, juga untuk menekan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pasangan pengantin.

Maka dari itu, Tomi melanjutkan, sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan butuh pengetahuan lebih mendalam melalui edukasi parenting. Menurut dia, pendidikan parenting bagi calon pengantin bukan hanya tugas pemkot, tetapi juga membutuhkan sinergitas berbagai stakeholder serta unsur masyarakat.

“Jadi buka hanya karena kebelet (ingin) menikah, tapi harus diperha-

tikan juga soal komitmen antara kedua pasangan, sakralnya itu di situ.

Bagaimana tanggung jawab sebagai suami dan seperti apa tugas sebagai seorang istri, kalau sudah menikah kan yang dipikirkan adalah pencegahan supaya nggak terjadi perceraian. Bahkan perceraian akibat pernikahan dini cukup banyak di Jatim,” papar Tomi.

Mantan Camat Wonokromo itu juga menjelaskan, penyebab perceraian itu juga bisa terjadi karena adanya masalah finansial. Oleh sebab itu, kelas parenting menjadi penting bagi calon pengantin, agar lebih siap menghadapi dan tahu bagaimana cara menghadapi ketika ada sebuah masalah di dalam rumah tangga.

“Secara spiritual, kemudian kesehatan reproduksi dan psikologisnya itu kami berikan ketika pendidikan pranikah. Ketika menikah dini, memang secara reproduksi belum matang, itu juga berpotensi melahirkan anak stunting,” imbuhnya.

Cara pola asuh anak juga perlu diberikan untuk menghindari terjadinya masalah gizi buruk pada anak. Maka dari itu, menikah harus dengan usia yang mencukupi agar ke depannya lebih siap secara mental dan finansial. “Namanya calon pengantin, secara aturan kalau nikah minimal usia 19 tahun. Agar lebih siap secara mental dan finansial,” pungkasnya.[iib.ca]

Tomi Ardiyanto

LINTAS PELAYANAN

DKUPP Gelar Pelatihan Batik Pewarnaan Alam Probolinggo, Bhirawa Guna meningkatkan daya saing produk kerajinan batik di Kota Probolinggo, pemerintah kota setempat melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) gelar Pelatihan Batik Pewarnaan Alam tahun 2022 selama lima hari di Orin Hall and Resto. Dibuka oleh Kepada DKUPP Fitriawati, pelatihan kali ini menghadirkan pengrajin batik dari Chariesma Batik Sejahtera, Jombang yang dikenal telah memproduksi berbagai batik warna alam.

Pelaksana kegiatan, Plt Kabid Industri Dwiyani, Selasa (26/7) menjelaskan, ke - 30 peserta pelatihan akan diajari tentang cara membuat batik dengan bahan pewarna alam yang berkualitas dan berstandar. “Peserta dapat memproduksi produk berbasis kain tradisional dengan pewarna alami yang berkualitas dan berstandar serta mendorong perkembangan industri kreatif di Kota Probolinggo sebagai basis penguatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DKUPP mengungkapkan bahwa pelatihan ini sejalan dengan rencana pemkot yang sedang membangun Griya Batik Kota Probolinggo. “Pemerintah juga menyiapkan Griya Batik Probolinggo yang sekarang sedang proses pembangunannya, jadi harapannya nanti Griya Batik ini akan memfasilitasi dari hasil pelatihan ini, kemudian mereka akan menjadi sentra baru di sana,” terang Fitriawati yang menyampaikan lokasi Griya Batik akan berada di Jalan Mastrip.[wap.ca] wiwit agus pribadi/bhirawa

DKUPP gelar pelatihan batik pewarnaan alam.

alimun hakim/ bhirawa

Terdapat lima program TMMD di wilayah Lamongan yaitu pengerjaan jalan rabat beton sepanjang 1626 M, normalisasi saluran irigasi, renovasi RTLH 10 unit, pemasangan gorong-gorong di empat titik, dan penataan Sendang Lumbang.

Pelayanan Gratis dan Lima Program Warnai TMMD ke-114 OJK Jajaki Hak Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Kredit Surabaya, Bhirawa Terkait prospek dan kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi jaminan kredit ke bank, saat ini masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait masalah valuasi. Ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI. “Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas,” kata Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Padahal pihak perbankan harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-address isu tersebut. Menurut Dian Erdiana kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. Adapun agunan atau jaminan dalam penyediaan dana, baik berupa kredit atau pembiayaan bersifat opsional tergantung dari risk appetite bank terhadap skema dan jenis kredit serta kapasitas calon debiturnya.

Dijelaskan setiap bank pasti memiliki kriteria pemberian kredit masing-masing dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit.

Salah satu yang biasanya ada dalam Risk Acceptance Criteria bank ialah prospek usaha dan kapasitas membayar calon debitur. [ma.ca]

Lamongan, Bhirawa Layanan secara gratis membersamai masyarakat pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 114. Berbagai layanan seperti, Pengobatan gratis, Konsultasi Pra Nikah, Pembuatan E-KTP dan KK Serta ini hasil kolaborasi dengan dinas dan instansi terkait di Kab Lamongan.

Wakil Bupati Lamongan Abdul Ro’uf menuturkan, Program tahunan, TMMD mampu membuat masyarakat lebih sejahtera. “Kehidupan lebih baik, serta adanya rasa bangga di benak masyarakat karena infrastrukturnya juga sudah lebih baik,” tuturnya saat pembukaan TMMD ke-114 di Desa Tunggunjagir, Kecamatan

Mantup, Selasa (26/7).

Berbagai operasi bakti yang dilaksanakan secara lintas sektoral bersama dengan masyarakat, TMMD berupaya mendukungan percepatan pembangunan wilayah khususnya Kabupaten Lamongan. Terdapat lima program TMMD di wilayah Lamongan yaitu pengerjaan jalan rabat beton

Seratus Sertifikat Tanah Desa Banjar Talela Diserahkan Sampang, Bhirawa Setelah berjalan beberapa bulan progran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2022 yang didapat oleh Pemerintah Desa Banjar Taela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mulai membuahkan hasil. Kali ini progres itu tampak dengan dibagikannya sekitar 100 sertifikat tanah sebagai tahap awal, dari kurang lebih 2000 pendaftar PTSL Banjar Talela 2022 sebanyak 100 sertifikat telah dibagikan.

Penyerahan sertifikat Tanah di Desa Banjar Talela berlangsung di Balai Desa Banjar Talela yang dihadiri langsung Kepala BPN Kabupaten Sampang bersama Satgas PTSL 2022, Camat Cam-

plong, Saffak, SE., Kepala Desa Banjar Talela, H. Holid, SE., Kapolsek Camplong dan Anggota, Koramil Camplong, serta Panitia PTSL dan Undangan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Banjar Talela, H. Holid, SE. Mengucapkan banyak terima kasih Kepada BPN Kabupaten Sampang dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan Program PTSL di Desanya. “Kami ucapkan terima kasih khususnya pada BPN Sampang yang telah memberikan kepercayaan pada kami untuk bisa menerima Program PTSL tahun 2022 ini, dan juga pada Satgas PTSL dan Panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan program ini,” singkasnya.

Sementara Ketua Panitia PTSL Desa

Banjar Talela, Ach. Funidin Budiono mengatakan setidaknya sudah sebanyak 100 sertifikat dibagikan pada hari ini sebagai tahapan awal yang sudah progres 100 persen jadi sebagai sertifikat. “Ini tahap awal, PTSL Desa Banjar Talela belum selesai ini hanya sebagai bukti bahwa PTSL kami benar-benar nyata. Jumlah pendaftar kurang lebih 2000 pemohon, yang sudah jadi akan langsung kami bagikan,” ungkapnya, Selasa (26/7).

Dijelaskannya, kuota PTSL Banjar Talela atau jatah NIB dari Kabupaten Sampang sebanyak 4.100 bidang tanah. Namun, menurutnya yang mendaftar saat ini masih kurang lebih 200 pemohon. Artinya masih banyak kesempatan bagi yang belum mendaftarkan tanahnya. [lis.ca]

sepanjang 1626 M, normalisasi saluran irigasi, renovasi RTLH 10 unit, pemasangan gorong-gorong di empat titik, dan penataan Sendang Lumbang.

Dalam pengerjaanya dengan mengerahkan personil sebanyak 206 orang dari berbagai batalyon dan dibantu masyarakat. Menurut Pak Ro’uf, sapaan akrab Abdul Ro’uf, dengan anggaran terbatas, namun hasil TMMD sudah dapat dirasakan. “Dengan anggaran yang sangat terbatas tapi hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat dengan tetap sasaran,” kata Pak Ro’uf.

Pada kesempatan tersebut Pak Ro’uf juga mengapresiasi Kodim 0812 Lamongan atas terselenggaranya program TMMD yang menciptakan kebersamaan kemanunggalan TNI dengan masyarakat. “Mudahmudahan dengan TMMD ini memberikan kemanfaatan nyata dan bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama masyarakat Desa Tunggunjagir ini. Dan semoga apa yang dilaksanakan di tahun ini menjadi salah satu bakti TNI kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan pembangunan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” harap Pak Ro’uf. [aha.yit.ca]

Bimtek PPID, Standarisasi Pelayanan Informasi Publik Kota Probolinggo Pemkot Probolinggo berupaya untuk terus mengedepankan semangat transparansi dan mengelola informasi yang dikemas dengan baik, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadi hal yang penting. Oleh karenanya, usai menggelar Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 1 tahun 2021 pada 23 Juni lalu, Diskominfo Kota Probolinggo segera melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebanyak 130 peserta yang hadir merupakan kepala dan sekretaris perangkat daerah, sekretaris kecamatan dan kelurahan, kepala puskesmas dan kepala tata usaha SMP Negeri se-Kota Probolinggo.

Pujo Agung Satrio, Kepala Diskominfo, Selasa (26/7) menjelaskan bimtek ini adalah implementasi PerKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, agar semua badan publik/PD memahami dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, dan akurat.

“Juga memberikan standar minimal bagi badan publik, memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemohon informasi publik, meningkatkan layanan informasi, membangun SDM pelayanan informasi publik, serta mewujudkan masyarakat yang informatif,” jelasnya.

Pujo berharap setelah mengikuti bimtek, badan publik atau per-

angkat daerah mengetahui bagaimana cara mengolah informasi publiknya. “Mana informasi yang boleh dipublikasikan dan mana informasi yang dikecualikan,” jelasnya.

Pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai standar layanan informasi publik. Untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola layanan informasi oleh pemerintah dan teknis dalam pelayanan informasi melalui penyelenggaraan Bimtek PPID tahun 2022. Terbitnya PerKI nomor 1 tahun 2021 bertujuan agar dapat melaksanakan diseminasi ke semua Badan Publik (BP).

Pelaksana Harian Wali Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati mengatakan bahwa bimtek ini perlu

dilaksanakan agar penyelenggara pemerintahan mengetahui dan memahami peraturan dalam melaksanakan layanan informasi publik yang benar sesuai regulasi yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan bimtek ini dapat memberikan pencerahan kepada para pengurus PPID Badan Publik dalam memahami serta mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat, yang sesuai dengan standar layanan informasi yang ditetapkan dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan,” harap Ninik yang juga menjabat sekretaris daerah tersebut.

Sebagai pemateri, Diskominfo mengundang Komisioner KI Jatim, Elis Yusniawati dan Konsultan PPID Provinsi Jatim, Djoko Tetuko Abdul Latief. “Sesuai amanat UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kita sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan pelayanan publik baik berupa barang, jasa dan atau pelayanan administrasi bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Pelaksana Harian Wali Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati.

Standar Pelayanan Publik Kota

Probolinggo itu bertujuan untuk dapat menerapkan Standar Pelayanan Publik secara benar agar tidak terjadi mal administrasi dan secara berkala Standar Pelayanan Publik dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

“Tentunya semua perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik harus memahami betapa pentingnya menyusun dan mematuhi standar pelayanan yang sudah menjadi komitmen bersama,” seru Plh Wali kota Ninik.

Diakui oleh Ninik, standar pelayanan masih belum menjadi perhatian yang serius bagi penyelenggara pelayanan publik. Karena penyusunan dan evaluasinya masih ada yang belum melibatkan masyarakat serta belum berjalan secara optimal.

“Sementara itu harapan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah menuntut berbagai penyesuaian dalam berbagai hal. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang mudah diakses ibaratnya hanya melalui genggaman tangan masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Hal-hal inilah yang

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bimtek PPID, standarisasi pelayanan informasi publik kota Probolinggo.

mendorong agar kita mau berubah menjadi lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Diketahui pada tahun 2021 nilai kepatuhan standar pelayanan publik Kota Probolinggo 72,98 dalam kategori kepatuhan sedang. Sekda Ninik mengimbau pada peserta yang hadir untuk dapat mengevaluasi kemudian menindaklanjuti dengan pembenahan sehingga ke depan ada perubahan yang signifikan didalam peningkatan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan dan pen-

ingkatan pelayanan publik.

“Untuk mewujudkan itu semua maka perlu terus dibangun komitmen bersama dan dilaksanakan secara konsisten. Meskipun membutuhkan proses yang cukup panjang, namun tetap harus dicoba, dimulai dan dilaksanakan. Hal itu demi mewujudkan citra pelayanan yang bagus bagi pemerintah daerah sekaligus dalam upaya mewujudkan paradigma baru pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang profesional,” tambahnya.[wap.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Wage,

Prodi Kesmas Unusa Peroleh Hibah Rp900 Juta Surabaya, Bhirawa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memperoleh dana hibah dari Ditjen Dikti Kemdikbud dalam Program Kampus Merdeka. Dalam hibah tersebut, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat (Kesmas) peroleh dana sejumlah Rp900 juta, ini salah satu langkah percepatan Program Kampus Merdeka.

Menurut Ketua Tim Task Force Unusa, Riyan Sisiawan Putra SE MSM hibah ini diperoleh setelah sebelumnya Unusa mengirimkan tiga proposal pengajuan hibah. Namun setelah menjalani seleksi, satu proposal dari Program Studi (Prodi) S1 Kesehatan Masyarakat berhasil lolos dalam pendanaan hibah itu.

"Hibah yang diperoleh ini untuk pengembangan pembelajaran Pondok Pesantren, oleh karena itu, Prodi S1 Kesmas berhasil lolos dalam pendanaan hibah itu untuk pengembangan kurikulum serta project based Pondok

Pesantren,'' ucap Riyan, Selasa (26/7).

Dalam hibah ini, Riyan menjelaskan, jika prodi S1 Kesmas sudah menyiapkan beberapa program, salah satunya pembuatan laboratorium Audio Visual Aids (AVA). Program ini, sudah didiskusikan dengan beberapa bidang yang biasa menangani pembuatan Laboratorium AVA. Unusa sudah melakukan Focus Grup Discussion (FGD) dengan berbagai pihak, seperti Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Diponegoro (Undip), yang sudah lebih dahulu memiliki Laboratorium AVA. Dalam diskusi tersebut, ada beberapa yang harus disiapkan Unusa dalam pembuatan laboratorium AVA. "Yang pasti, alatnya akan disiapkan untuk melengkapi Laboratorium AVA tersebut, sesuai dengan keperluan dan anggaran hibah ini,'' beber pria yang menjabat sebagai Kaprodi S1 Manajemen Unusa. Riyan yang juga sebagai dosen Prodi S1 Manajemen menjelas-

Pembangunan lab AVA prodi Kesmas jadi salah satu output dana hibah yang diperoleh Unusa dalam percepatan Kampus Merdeka

kan, jika hibah ini dilakukan untuk mengembangkan kurikulum yang ada di prodi S1 Kesmas. Selain itu ada pelatihan International English Language

Testing System (IELTS), mahasiswa magang serta penulisan artikel ilmiah sebagai salah satu project yang ada pada prodi S1 Kesmas. [ina.fen]

Penguatan Performance Improvement Fokus YPTA Surabaya Surabaya, Bhirawa Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya terus maksimalkan solidaritas dan sinergitas melalui performance improvement.

Itu diwujudkan dalam kegiatan Outbound Performance Improvement 2021/2022 yang diikuti 178 pejabat struktutal YPTA Surabaya.

YPTA Surabaya diketahui sebagai lembaga yang menaungi 3 satuan pendidikan yakni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, SMA 17 Agustus 1945 Surabaya, dan SMP 17 Agustus 1945 Surabaya untuk dongkrak rasa percaya diri yang tinggi sebagai patriot pancasila pada lingkungan pendidikan YPTA Surabaya.

Ketua YPTA Surabaya, J. Subekti, SH., MM mengungkapkan kesuksesan adalah hak masing-masing manusia yang bekerja dengan ikhlas cerdas dan loyal pada lembaga.

“Anda yang hadir disini adalah manusia pilihan dalam wadah YPTA Surabaya yang terikat komitmen

untuk guyup rukun, kerja ikhlas kerja cerdas, penuh sportifitas, solidaritas, sinergitas dan teguh dalam toleransi. Sebagai pejabat struktural juga harus dapat memberikan motivasi, mengajari, dan membantu memecahkan setiap permasalahan yang ada," pungkasnya.

Ditambahkan Sekretaris YPTA Surabaya H.R. Djoko Soemadijo, SH, seluruh pejabat struktural

YPTA Surabaya juga wajib kompeten dalam spesifikasi fungsi unit kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga harus memiliki unsur-unsur positif yang meliputi unsur spiritualitas, intelektualitas, dan integritas.

Ia melanjutkan, Performance Improvement juga menjelaskan posisi seorang leader yang harus paham ranah gerak tujuannya.

Performance Improvement jadi fokus YPTA Surabaya dalam penguatan SDM

“Untag lahir dari pergerakan akademi di bidang administrasi. Di dirikan oleh kader-kader bangsa yang akan memimpin administrasi negara, kemudian jadilah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kader-kader ini sebagai leader kita, yang harus tau dimana kita berada dan kemana kita akan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk.” Jelasnya Bendahara YPTA Surabaya, Dr. Ontot Murwato Suwondo, M.M., Ak., CA., CPA menambahkan efektifitas dalam mengelola operasi organisasi berdasarkan sasaran YPTA Surabaya. “Proses penilaian dan dan positioning itu juga penting. Dengan adanya penilaian maka kita dapat mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien, misalnya melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Tentang positioning, artinya menunjukkan posisi kita, dipersimpangan mana kita berada dan kemana kita bisa melanglakah bersama” Tuturnya. [ina.fen]

Prodi Ekonomi UMM MoU K Keuanga Malang, Bhirawa Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memperluas kerjasamanya dengan Alami Fintech.

Memorandum of understanding (MoU) dalam kesempatan itupula dilaksanakan kuliah tamu kebanksentralan yang mengundang sederet pembicara bertema Financial Intitutions Persistence on Digital Reform.

Menurut Tim Alami Fintech, Firmansyah Shiddiq Wardhana, kini dunia perbankan mengalami evolusi keuangan. Hal itu mengakibatkan perpindahan sistem keuangan konvensional ke digital. Maka perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap akan digital.

"Ini juga menjadi peluang besar ekonomi syariah untuk terus berkembang dan maju. Apalagi melihat

Indonesia yang dipadati oleh masyarakat beragam islam,'' tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Hendra Wangsa menuturkan, sentralisasi pembayaran sudah berpaling dari konvensional menuju digital. Saat ini, BI memasifkan pembayaran non-tunai, dimulai dengan sala satu sistem pembayaran yaitu Qris. Evolusi pembayaran ini berawal dari kartu kredit kemudian ebralih pada

Kaya Potensi Perikanan dan Kelautan, UB Malang Pilih Pasuruan Jadi Lokasi KKN

BANGKU POJOK

ahmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati Sidoarjo sedang mengenakan jaket almamater simbolis dimulainya KKN.

Wakil Bupati Berharap Unusida Jadi Perguruan Tinggi Unggulan Sidoarjo, Bhirawa Nama besar NU hampir mendominasi di beberapa wilayah, termasuk wilayah Sidoarjo. Sehingga Wakil Bupati Sidoarjo berharap Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) bisa menjadi besar dan berkualitas, bahkan bisa menjadi Perguruan Tinggi (PT) unggulan.

Harapan Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi SH ini disampaikan dalam Pembukaan dan Pelapasan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Unusida 2022, yang mengambil tema 'Unusida Berdaya 2022, Berkhimad dan Berkarya di Desa' Senin (25/7) lalu, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPC PKB Sidoarjo ini beharap kepada peserta KKN mampu menjalankan KKN dengan baik. Bisa melaksanaan tugas kuliah yang diimplementasikan di desa itu betul - betul dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga Kampus Unusida ini menjadi kampus unggulan untuk NU. Subandi yakin,bila para mahasiswa ini betul - betul memiliki kapasitas yang sangat mempuni dan bisa diterapkan di masyarakat melalui Program KKN seperti yang dilepas saat ini. ''Kalau semuanya berjalan dengan baik, program - programnya bisa dilakukan secara professional, saya yakin Unusida ini kedepannya akan bisa berkembang dengan baik,'' ungkap politisi PKB Sidoarjo ini. [ach.fen]

Pasuruan, Bhirawa Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dipilihnya Kabupaten Pasuruan, karena potensi perikanan dan kelautan sangat besar. Sehingga tepat menjadi momen mahasiswa bisa menggali ilmu dari para petambak dan masyarakat lainnya.

Menurut Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Prof Dr Ir Maftuh MSi, sebanyak 490 mahasiswa melaksanakan KKN selama 21 hari. Mereka berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB. "Kami memilih KKN di Kabupaten Pasuruan karena wilayah ini memiliki garis pantai yang sangat panjang.

Mulai dari Bangil hingga ke timur Nguling. Di wilayah ini juga sangat kaya dengan potensi perikanan dan kelautan. Sehingga, banyak ilmu pengetahuan baru yang akan didap-

atkan,'' ujar Prof Dr Ir Maftuh MSi, disela - sela acara simbolis dengan Plh Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron dari Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, Senin (25/7).

Menurutnya, selama mengikuti KKN, para mahasiswa yang sudah memiliki teori di bangku perkuliahan akan mendapatkan pengalaman baru terkait aktifitas perikanan dan kelautan warga sekitar. "Ratusan mahasiswa akan disebar di 16 desa dan satu kelurahan di lima kecamatan. Yakni Nguling, Lekok, Kraton, Bangil dan Rejoso. Dilokasi, kami juga melibatkan satu dosen pembimbing lapang yang akan membantu para mahasiswa yang KKN di satu desa,'' urai Maftuh. Sementara itu, Plh Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron berpesan agar selama KKN, seluruh mahasiswa UB harus bisa berinteraksi, bersinergi dan berkolaborasi dengan warga sekitar. Sehingga mereka bisa nyaman di setiap aktifitas. [hil.fen]

hilmi husain/bhirawa

Plh Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB, Prof Dr Ir Maftuh MSi melepas ratusan mahasiswa UB Malang melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Pasuruan,.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menerima pengharga

Wagub Jatim Apresiasi Hybrid Le Surabaya, Bhirawa Hybrid Edunation 2022 jadi seri pertama dan pembuka Zenius di Surabaya di Garden Palace Hotel, Selasa (26/7) kemarin, yang akan diselenggarakan di berbagai kota lainnya di Indonesia. Bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dan alumni Zenius Jerome Polin, dijelaskan kelebihan dari metode hybrid learning dengan pendekatan two teachers model kepada masyarakat di Jawa Timur dan seluruh siswa New Primagama di Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang juga bertindak sebagai Prime Tentor, di mana beliau berkesempatan untuk mencoba langsung metode ini dengan menjadi pengajar.

"Model hybrid learning melalui pendekatan two teachers model yang diusung Zenius melalui New Primagama patut diapresiasi.

Dengan mulai diberlakukannya PJJ di daerah Jawa Timur, hybrid learning merupakan pendekatan inovatif yang tepat untuk mengejar ketertinggalan siswa selama dua tahun terakhir,'' terangnya.

Dengan adaptasi siswa, guru, dan orang tua terhadap teknologi yang sudah terbentuk selama dua tahun terakhir, Emil yakin, metode pembelajaran ini akan bisa mem-

bangkitkan pendidikan Indonesia pasca pandemi. ''Dua tahun terakhir menjadi masa yang sulit bagi pendidikan di Indonesia. Ini merupakan momentum yang tepat untuk bersama membangkitkan pendidikan Indonesia,'' ujarnya.

Emil berharap proses hybrid learning tak sekadar memakai zoom dan mengajar serta anakanak mendengarkan saja.

"Mudah-mudahan segala terobosan-terobosan cara belajar un-

tuk adik-adik d akan sains," tutu Founder dan Officer Zenius, S jelaskan, hybrid two teachers mod si dan upaya ka bantu pemerintah pendidikan setela akhir diterpa pan memberikan ban ket belajar Zenius - sekolah di Jaw

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menjelas pendekatan two-teachers model k

GALERI PRESTASI

Museum Pleret Tampilkan Peradaban Kerajaan Medang dan Jelajah Museum Lewat Virtual Reality Pemkot Surabaya melalui UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata menggelar pameran Cross Musea Klasik Nusantara 2022 dengan tema "Mengenal Sejarah Kerajaan Tanah Nusantara" di Museum Sepuluh Nopember Surabaya yang terletak di kompleks Tugu Pahlawan Surabaya 26-28 Juli.

Oleh: Wawan Triyanto, Kota Surabaya

wawan triyanto/bhirawa

Herry Purwadi bersama Budi Husada saat memberikan penjelasan ke para siswa SD di stand pameran Museum Plered, Selasa (26/7).

Pameran ini diikuti oleh pengelola museum dari empat daerah yakni Surabaya, Kediri, Sumenep dan Museum Pleret yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta yang memamerkan bendabenda peninggalan kerajaan.

Ratusan pelajar dari SD, SMP, SMA juga hadir dipameran tersebut, mereka terli-

hat antusias untuk melihat benda-benda bersejarah yang ada lokasi pameran. Dengan sabar para penjaga both memberikan penjelasan benda yang dipamekan maupun menjawab pertanyaan yang diajukan para siswa.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, Herry Purwadi mengaku bangga dengan an-

tusias para siswa. "Salah satu tujuan kegiatan ini memang untuk mengenalkan kejayaan kerajaan nusantara ke para pelajar maupun pengunjung lainnya," katanya saat ditemui di lokasi, Selasa (26/7).

Ia juga memberikan apresiasi ke empat daerah yang berpartisipasi di kegiatan tersebut termasuk Museum Pleret yang menyajikan pameran dengan tema 'Medang: Sejarah dan Budaya Mataram Kuno'.

"Di both Museum Pleret kita bisa mengetahui bentuk perbedaan candi di Jateng dengan Jatim, selain itu juga menyajikan jelajah museum melalui teknologi digital (Virtual Reality) dan ini inovasi yang sangat bagus," katanya.

Pada kegiatan ini Museum Pleret menampilkan sejarah

peradaban dan hasil budaya Kerajaan Medang, seperti foto prasasti canggal. Lalu sejarah mengenai Kerajaan Medang serta para penguasa kerajaan tersebut, lantas terjadinya perpindahan ibu kota Kerajaan Medang yang sempat berada di wilayah Jatim.

Objek lain yang dipamerkan adalah benda-benda logam temuan yang diduga berasal dari Mataram Kuno juga benda-benda perunggu koleksi dari Museum Pleret.

Yang tidak kalah menarik adalah ditampilkannya foto temuan wadah emas dengan relief cerita Ramayana (mangkuk Ramayana) yang menjadi salah satu karya utama (masterpiece temuan Wonoboyo) dari temuan arkeologis Mataram Kuno. [fen]

rawa

& OLAHRAGA i Pembangunan Kembangkan n Digital

AYAAN 27 Juli 2022

Halaman 7

Influencer Pendidikan Jerome Sharing Teknik Belajar Menyenangkan

pembayaran online. Pun dengan model pembayaran di supermarket dan UMKM yang sudah menggunakan sistem virtual currency.

"Pembayaran non tunai ini sedang terus kami upayakan. Salah satunya melalui sosialisasi kepada para pelaku UMKM serta masyarakat luas,'' ucapnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMM, Dr Idah Zuhroh MM menilai, selama pandemi Covid 19 perekonomian bangsa Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Maka, saat era normal kembali, Indonesia harus segera meningkatkan ekonomi dengan baik. Menariknya, selama pandemi Indonesia tidak seperti negara kebanyakan yang mengalami resesi.

"Terkait pengawasan, bank-bank

di Indonesia sudah diawasi dengan baik oleh otoritas kejaksaan. Sementara BI lebih bertugas mengawasi secara makro kepada bank-bank lainnya agar peredaran keuangan Indonesia tetap stabil,'' tambahnya.

Dr Idah--sapaan akrabnya berharap, digitalisasi keuangan Indonesia sudah dapat tercapai dalam aspek inklusi. Pun dengan literasi dalam digitalisasi bisa seimbang dengan inklusi. Utamanya dalam transformasi digital dunia perbankan.

"Ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi kami dalam mengembangkan perbankan syariah. Terlebih kami melihat adanya peluang dalam membantu sistem keuangan bagi UMKM di tengah arus zaman,'' imbuhnya. [mut.fen]

Surabaya, Bhirawa Perubahan pola pikir belajar menyenangkan harus dipupuk. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu siswa mudah memahami pembelajaran. Inilah yang ditekankan influencer pendidikan, Jerome Poline. Alumnus Waseda University Jepang, dalam Hybrid Education yang digelar Zenius mengemas pembelajaran Matematika dengan menarik. Jerome berbagi ilmu membuat belajar menyenangkan kepada siswa baru di SMAN 6 Surabaya. Kedatangan Jerome inipun mendapat respon antusias para siswa. Tak hanya bercerita tentang teknik belajar hingga mendapat beasiswa. Jerome juga menarik antusias siswa dengan beberapa soal logika Matematika.

Menurut Jerome, respon para siswa menunjukkan bahwa belajar matematika bisa menjadi mudah jika dikemas secara menarik. iapun merasa para siswa SMAN 6 Surabaya sangat seru.

"Teknik belajar tiap orang yang efektif sebenarnya berbeda. Jadi setiap siswa

harus mengeksplore dirinya. Yang paling penting suka belajar dan suka menambah ilmu.Kalau belajar itu susah, akan ada mental block untuk belajar,'' ungkapnya usai mengisi Hybrid Edunation yang diadakan Zenius, Selasa (26/7 ).

Jerome juga menjelaskan, para pengajar juga harus mengubah pola mengajarnya dengan menarik sehingga

pelajaran menjadi disukai siswa. Teknik mengajar yang menurut Jerome sama dengan sistemnya dalam belajar adalah teknik mengajar di Zenius. "Nggak hanya mengajarkan rumus jadi.

Tapi juga diajari kenapa dan konsepnya. Kalau tahu konsepnya bisa menemukan rumusnya sendiri. Jika tahu konsep tidak perlu bingung,'' lanjutnya.

Influencer Pendidikan Jerome Polin sharing teknik belajar menyenangkan dan bermain logika matematika kepada siswa baru SMAN 6 Surabaya.

Sementara itu, terkait pertanyaan logika yang diberikan Jerome pada para siswa merupakan teknik yang menarik dan seru untuk belajar Fisika dan Matematika. ''Kalau pakai rumus - rumus ini siswa harus mengingat lebih detail,'' ujarnya. Jerome juga membagikan tips khusus untuk menyiapkan diri masuk perguruan tinggi. Yaitu dengan menganggap seleksi masuk perguruan tinggi ini merupakan lomba yang tida bisa disiapkan dalam hitungan minggu atau bulan.

"Caranya sama mau dalam atau luar negeri (Perguruan Tinggi), hanya implementasi beda. Seperti aku tau aku mau kuliah jurusan Matematika, sejak kelas X aku ikut olimpiade yang berhubungan dengan Matematika, jadi persiapan lebih lama,'' urainya.

Vania Winola (16), siswa kelas XI mengungkapkan, sangat antusias dengan kedatangan Jerome. Apalagi para siswa sudah banyak mengenal Jerome sebagai sosok yang sukses di bidang akademik dan influencer. [ina.fen]

Sertijab Ketua IGTKI dan Pengawas TK Kecamatan Kraksaan Bernuansa Seni Probolinggo, Bhirawa Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah kenang Ketua Ikatan Guru Taman Kanak - kanak Indonesia (IGTKI) dan Pengawas TK Kecamatan Kraksaan digelar di Bremi Eco Park, Desa Bremi, Kecamatan Krucil.

Ketua IGTKI Kecamatan Krak-

saan, Suwandi digantikan Siti Sabariya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua IGTKI Kecamatan Kraksaan. Suwandi mendapatkan amanah baru sebagai Pengawas TK Kecamatan Krucil. Sementara Pengawas TK Kecamatan Kraksaan Pulyani digantikan Sri Ayu yang sebelumnya bertugas sebagai

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sertijab Ketua IGTKI dan Pengawas TK Kecamatan Kraksaan bernuansa seni.

guru di Kecamatan Kuripan. Selanjutnya Pulyani bertugas sebagai Pengawas TK Kecamatan Pajarakan.

Sertijab dan pisah kenang diiringi kreatifitas Pelajar Pancasila dengan Tari Kecak dan Kuda Lumping oleh Tim Kreatif Operator TK Kecamatan Kraksaan. Serta senam bersama dari TK ABA Kraksaan dan penampilan seni dari TK Al Irsyad Kraksaan.

"Penampilan seni ini dilakukan supaya ada senyum dan keikhlasan serta canda tawa. Acara memang dibuat tidak resmi dan tidak formal supaya ada kebahagiaan meskipun ada air mata. Tetapi itu bukan air mata kesedihan, namun sebagai bentuk rasa cinta,'' ujar Ketua Tim Kreatif Operator TK Kecamatan Kraksaan, Suryani, Selasa (26/7).

Diawali dengan prosesi mengantarkan Suwandi sebagai Pengawas TK di Kantor Koordinator Wilayah

(Korwil) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Krucil. Prosesi ini dipimpin Korwil Bidang Dikbud Kecamatan Kraksaan Sofiah Hastuti dan diterima Korwil Bidang Dikbud Kecamatan Krucil Lutfiatiningsih.

Korwil Bidang Dikbud Kecamatan Kraksaan, Sofiah Hastuti, mengucapkanan terima kasih kepada Suwandi dan Pulyani yang telah memberikan dedikasi pada pendidikan TK yang ada di Kecamatan Kraksaan. Harapannya yang sudah dilakukan selama ini bisa lebih ditingkatkan oleh penggantinya.

Sofiah juga mengucapkan selamat bergabung dengan Korwil Bidang Dikbud Kecamatan Kraksaan bagi Sri Ayu dan Siti Sabariya, harapannya bisa memberikan warna yang lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan TK di Kecamatan Kraksaan. [wap.fen]

Bupati Cup 2022 Momentum Membangun SDM dan Prestasi

achmad tauriq/bhirawa

aan sebagai Prime Tentor dalam acara Hybrid Edunation 2022.

earning dan Two Teachers Model

dapat mencintai urnya.

Chief Education Sabda PS menlearning melalui del adalah inovaami dalam memh membangkitkan ah dua tahun terdemi. ''Kami juga ntuan berupa pas kepada sekolah wa Timur. Kami

berharap dapat membantu pemerintah dalam mengakselerasi perkembangan sektor pendidikan di Jawa Timur,'' jelasnya.

Sementara itu, melalui New Primagama, Zenius akan berfokus pada hybrid learning dan pendekatan two teachers model. Pendekatan two teachers model adalah model pembelajaran gabungan antara online dan offline. Tutor Zenius akan mengajar secara online melalui aplikasi Zenius secara

skan kelebihan dari metode hybrid learning dengan kepada masyarakat di Jawa Timur.

serentak di seluruh cabang New Primagama.

Tentor offline di seluruh cabang New Primagama akan membantu siswa untuk memahami dan memperdalam materi yang diberikan sebelumnya. Siswa juga bisa langsung bertanya kepada tentor jika mereka masih memiliki pertanyaan tentang materi itu.

Seluruh rangkaian kegiatan Hybrid Edunation 2022 didukung Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan internet. Setelah seri Jawa Timur, Hybrid Edunation 2022 akan kembali digelar di beberapa kota besar lainnya seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan kembali ke Jakarta untuk seri penutup.

Tidak hanya memberikan penjelasan mengenai hybrid learning dan two teachers model, Zenius melalui New Primagama juga memberikan paket belajar senilai Rp1,6 miliar kepada SMAN 6 Surabaya, SMAN 1 Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang pembinaan SMA dan SMK. Paket belajar yang diberikan Zenius ini bertujuan untuk memperluas akses para siswa di Jawa Timur terhadap pedagogi dan konten - konten yang dikembangkan Zenius. [riq.fen]

Pemkab Pamekasan, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, RB Fattah Yasin mengajak agar turnamen Bupati Cup Tahun 2022 kita jadikan sebuah momentum tidak hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi ajang ini untuk masyarakat kabupaten Pamekasan.

Menurut Fattah, di tahun 2025 mendatang Bangsa Indonesia ini menjadi tahun emas kebangkitan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada 2045, bukan tidak mungkin yang memimpin republik ini anak - anak yang berada di Stadion ini.

"Pesan Kadispirapar Pamekasan, mari kita junjung sportifitas dipertamdingan lima Cabang Olah Raga (Cabor) untuk berkompetisi. Hasil kompetisi Bupati Cup ini oleh

Koni akan dipakai ajang prestasi melalui Cabor - cabor yang ada,'' kata Wabup RB Fattah Yasin, pada pembukaan turnamen Bupati Cup Tahun 2022, Selasa (26/7)

Turnamen berlangsung tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2022, di GOR Nyalaran, Pamekasan - Madura, Jawa Timur. Di pembukaan hadir Asisten Pemerintahan, Sigit Priyono, Ketua

samsudin/bhirawa

Wabup Pamekasan, RB Fattah Yasin saat menyerahkan uang pembinaan kepada atlet peraih medali di Porprov VII Jatim.

Legend Persebaya Unjuk Skill di Ajang Trofeo Surabaya, Bhirawa Usia memang sudah tidak muda lagi, tapi untuk masalah teknik para mantan pemain Persebaya tidak diragukan lagi. Mereka masih bisa menyajikan teknik bermain bola yang sangat bagus yang membuat penonton berdecak kagum.

Pemain legenda Persebaya turun diajang Trofeo yang digelar oleh Alwan, pertandingan ini juga merayakan pernikahan Putra Alwan yakni Wahyu Alamsyah Alwan dengan Wulandari di Lapangan Pakal Benowo Surabaya, Minggu (24/7).

Pertandingan ini diikuti Persebaya Surabaya Legend. Pakal Old Star dan Putra Maluku. Tiga tim, masing-masing bermain dua babak dalam durasi 20 menit satu sesi pertandingan. Hasilnya Tim Putra Maluku berhasil juara setelah menang setelah Kahiril 'Pace' An-

war dkk mengalahkan Persebaya Legend 1-0 dan membekuk Pakal Old Star 3-1.

Ada banyak legenda permain Persebaya Surabaya yang turun di pertandingan ini seperti, Anang Maruf, Ibnu Grahan, Totok Anjik, Agus Salim, Yusuf Ekodono, Rendi Irwan, Sutaji, Cukup Ageng, Renald 'Koko' Pieterz, Khairil 'Pace' Anwar, Agung Prasetyo, Jatmiko, Agus Winarno, Yongki Kastanya, Arifin, kiper Kusnadi dan eks bintang Bajul Ijo lainnya.

Hadirnya para legenda pemain Persebaya Surabaya ini pun menyedot perhatian warga di Keluarahan pakal, Surabaya. Masyarakat berduyun-duyun menyaksikan laga ini.

Para eks bintang Persebaya Surabaya ini ternyata masih punya skil mumpuni, kendati fisik sudah jauh menurun. Yusuf Ekodono, Anang

Maruf, Kahairil 'Pace' Anwar. Reinald 'Koko' Pieterz, Agus Salim, Rendi Irwan mampu mempertontonkan permainan apiknya di atas rumput.

Yusuf Ekodono mampu menunjukan permainan kelasnya, ia mam-

yang diikuti,'' ujar Afos, Selasa (26/7).

Pada kejuaraan hari pertama, Sabtu (23/7), di nomor Enduro kategori Men Youth, atlet ISSI Kota Batu Obby Aditya meraih medali perunggu. Kemudian di hari kedua, Minggu (24/ 7), atlet ISSI Kota Batu memborong tiga medali di nomor downhill.

Pertama, atlet an Andhien Rah-

madani meraih medali perunggu di kategori Women Youth. Kedua Pandu Satrio Perkasa meraih medali emas kategori Men Youth, dan Hildan Afosma Katana meraih medali emas nomor Men Elite.

Di balapan digelar di Gantasan Bike Park Banyuwangi, di nomor Men Elite, Afos mengakhiri race

anas bahtiar/bhirawa

Atlet ISSI Kota Batu meraih empat medali dalam Kejurnas Indonesia National Championship 2022 di Banyuwangi.

pu memberikan umpan matang ke rekan-rekannya. Demikian juga dengan Ibnu Grahan dan Pace juga tak mau kalah menunjukan skil magisnya di atas rumput hijau lapangan pakal. [wwn.fen]

Salah satu pemain Persebaya Legend, Anang Ma'ruf menunjukkan skilnya di ajang Trofeo yang digelar di Lapangan Pakal Benowo Surabaya.

ISSI Kota Batu Meraih Empat Medali di Kejurnas Sepeda Sport Kota Batu, Bhirawa Sebanyak empat atlet ISSI Kota Batu berhasil membawa pulang medali dalam Kejurnas Sepeda Sport di Banyuwangi. Dalam Kejurnas bertajuk Indonesia National Championship 2022 ini para Pesepeda Kota Batu ini mengantongi dua medali emas dan dua medali perunggu di empat nomor berbeda yang diikuti.

Diketahui, Kejurnas Sepeda Sport di Banyuwangi ini digelar 23 hingga 24 Juli lalu. Pelatih ISSI Kota Batu, Afos Katana mengatakan, untuk mengikuti Kejurnas ini pihaknya mengirimkan enam atlet yang diyakini bisa mendulang medali bagi Kota Batu.

Maka jauh hari Afos telah mempersiapkan atletnya mengikuti event ini.

Iapun yakin atlet yang dibawanga sudah siap untuk bertanding di event ini. ''Dari Andien, Pandu, Obby dan Fajar pada bulan ini mereka memiliki kualitas fisik yang bagus dan siap untuk bertanding. Kita memang mentargetkan semua medali dari semua kelas

PN Pamekasan, perwakilan Forkopimda, Kadisporapar, Camat Pamekasan, Ketua KONI Pamekasan, Guru Pembina dan kontingan.

Menurut Wabup, Bupati Cup momentum yang sangat strategis. Tahun 2023, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan Porprov ke VIII, maka ajang ini akan memantau dan monitor prestasi anak -anak untuk diangkat ke ajang lebih tinggi.

"Pada Porprov 2022 kemarin, Pamekasan mampu meraih 12 emas, 13 perah dan 15 perunggu. Itu merupakan sesuatu yang hebat dari segi kualitas perolehan medali, Pamekasan naik peringkat sebelumnya 10 emas, sekarang 12 emas,'' ucap mantan Kepala Bappeda Jatim ini. [din.fen]

dengan catatan waktu 2 menit 49,97 detik, disusul M Abdul Hakim pembalap dari Jawa Tengah yang mendapatkan catatan waktu 2 menit 53,17 detik, dan Rendy Farera Sanjaya pembalap dari Klub Patrol Mountain di posisi ketiga dengan catatan waktu 3 menit 53, 52 detik.

Kejayaan yang sama dikibarkan Pandu Satrio Perkasa di kategori Men Youth menjadi jawara setelah meraih catatan waktu tercepat dengan 3 menit, 8,88 detik. Disusul Adam Muhammad Akbar ISSI Kabupaten Jember dengan catatan waktu 3 menit 12,81 detik dan diposisi ketiga Achmad Pandu Wijaya dari ISSI Kepri dengan catatan waktu 3 menit 12,92 detik.

"National Championship adalah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh atlet seluruh indonesia khususnya MTB Downhill karena setiap Rider yang menjadi juara di event ini kemungkinan besar mendapatkan golden tiket untuk menjadi Timnas,'' jelas Afos. [nas.fen]

GELANGGANG

Hadiri Doa Bersama dan Ngaji Bareng Menyambut 1 Abad PSHT Kota Madiun, Bhirawa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menapaki usia 100 tahun.

Berbagai kegiatan digelar menyambut perayaan satu abad salah satu perguruan pencak silat di Kota Madiun ini. Diantaranya, Doa Bersama dan Ngaji Bareng Menyambut 1 Abad SH Terate untuk Dunia yang berlangsung di Gedung Graha Krida Budaya PSHT Pusat Madiun, Minggu (24/7). Wali Kota Madiun, Maidi juga hadir.

Wali Kota yang memberikan sambutan mewakili Forkopimda Kota Madiun mengucapkan selamat kepada PSHT. 100 tahun merupakan usia emas. Karenanya, wali kota mengajak seluruh warga PSHT untuk menjaga masa keemasan perguruan. Salah satunya dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta terus berkontribusi kepada masyarakat, lingkungan, daerah, negara, dan juga dunia. "Ini merupakan masa keemasan. Yang namanya emas itu bernilai tinggi dan selalu dicari. Emas ini harus senantiasa dijaga agar terus bernilai tinggi. Jangan malah dinodai,'' kata Wali Kota. Sehingga wali kota berharap generasi emas PSHT untuk terus dapat menjaga nilai - nilai keemasan yang diajarkan perguruan. Selalu mengamalkan dimanapun berada. Selalu berkontribusi kepada daerah dan negara. Salah satunya, dalam hal mengharumkan nama daerah di ajang kejuaraan. [dar.fen]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 8

Targetkan Perkecil Prevalensi Angka Stunting, Pemkab Madiun Gelar Rembuk Stunting Kabupaten Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Rembuk Stunting tahun 2022 dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Muda Graha. Selasa (26/7).

sudarno/bhirawa

Tampak Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menandatangani Rembuk Stunting tahun 2022 dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting di Pendopo Muda Graha. Selasa (26/7).

Rembuk Stunting sendiri merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersamasama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengatakan jika negara-negara maju di dunia memiliki rata rata

prevalensi angka stunting 3 persen.

Oleh sebab itu, dirinya berpesan agar seluruh unsur di Kabupaten Madiun untuk bergotong royong dalam menangani kasus stunting.

“Menyambut bonus demografi, maka semangat menurunkan stunting harus terus dilakukan, bonus demografi apabila tidak dapat ditangkap dengan baik justru akan berdampak negatif,”kata Bupati.

Di Kabupaten Madiun sendiri prevalensi angka stunting berada di

angka 14,7 persen yang berarti hampir mendekati target nasional. Sebagaimana yang diketahui, Pemerintah Pusat telah menargetkan prevalensi angka stunting di angka 14 persen pada tahun 2024.

Melihat data tersebut, Kaji Mbing sapaan akrab bupati optimis jika Kabupaten Madiun mampu memenuhi target tersebut. Meskipun demikian, dirinya berharap penurunan stunting terus digenjot bahkan hingga angka prevalensi berada satu digit.

“Kuncinya, masyarakat harus memiliki partisipatoris yang tinggi.

Artinya masyarakat sudah bisa mandiri dalam antisipasi terhadap stunting,” jelasnya.

Bupati Kaji Mbing juga menekankan beberapa hal terkait penangan-

an stunting seperti atensi terhadap desa yang masih tinggi angka prevalensi nya, pemberian tablet tambah darah kepada remaja perempuan, pencegahan pernikah dini, hingga pentingnya Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK).

“Semaksimal mungkin cegah pernikahan dini yang menjadi penyumbang stunting yang sangat luar biasa karena kekuatan rahim yang belum terbentuk,” pungkas Bupati.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen penanganan stunting yang dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB PPPA, Camat Saradan, Kades Klumutan, Kades Kebonsari, dan Bupati Madiun. [dar.gat]

KELANA JATIM

Pemerintah Jepang Bantu Rumah Bersalin untuk Puskesmas Sumbermalang Situbondo, Bhirawa Pemerintah Jepang secara resmi menyalurkan bantuan rumah bersalin untuk Puskesmas Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Senin (25/7).

Bantuan ini diserahkan oleh Konjen Jepang Mr Takeyama Kenichi dengan didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Rina Widhardarini serta Kepala Puskesmas Sumbermalang. Jajaran Forkopimcam Sumbermalang bersama sejumlah Kepala Desa setempat juga ikut hadir.

Menurut Rina W, pihaknya patut berterimakasih atas bantuan yang diserahkan oleh Konsulat Jendral Jepang di Surabaya.

Rina juga mengakui Pemerintah Jepang membantu pembangunan Rumah Bersalin di Puskesmas Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.

“Ya kami patut mengucapkan terima kasih kapada LSM Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) Mataram. Terutama, kepada Nur Akhmad Yani yang telah membantu kami dalam pengusulan dan proses pembangunan Rumah Bersalin ini,” ujar Rina.

Masih kata Rina, pembangunan Rumah Bersalin tersebut memiliki manfaat yang besar bagi keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo bersama puskesmas. Ini karena, aku mantan Kabid Pelayanan Kesehatan itu, setelah adanya pembangunan ini pelayanan di Puskesmas Sumbermalang akan semakin optimal.

“Terutama dalam melayani kasus-kasus kebidanan, khususnya untuk ibu hamil, persalinan, bayi dan balita. Ini juga bisa mencegah atau menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” ungkap Rina.[awi.gat]

Kasus Stunting Desa Balongdowo, Kecamatan Candi akan Diaudit Sidoarjo,Bhirawa Tim audit kasus stunting Kab Sidoarjo, tahun 2022 ini akan mengevaluasi kasus stunting yang terjadi di Desa Balongdowo, Kec Candi. Salah satu dari 24 desa locus stunting yang ditetapkan sebagai desa locus stuntung di Kab Sidoarjo tahun 2022 ini.

Disampaikan Kepala Dinas P3AKB Kab Sidoarjo, Ainun Amalia SSos, tugas dari tim audit kasus stunting Kab Sidoarjo ini, diantaranya adalah melakukan analisa penyebab, kemudian memberikan solusi, berupa rekomendasi implementasi kegiatan apa yang harus dilakukan pada locus stunting.

“Tim audit akan melakukan kegiatanya ini pada Hari Jum at 29 Juli lusa, di Kantor Kec Candi,” kata Ainun Amalia, Selasa (26/7) kemarin.

Tentang tim audit kasus stunting ini, kata Ainun, telah ditetapkan dengan SK Bupati Sidoarjo pada Bulan Juni 2022. Struktur keanggotaannya diantaranya, penanggung jawab Wabup Sidoarjo, Kadis P3AKB sebagai Ketua, Kadinkes sebagai Wakil Ketua. Anggota lainnya, OPD terkait dan 18 Camat, masuk dalam tim teknis, sedangkan tim pakar berasal dari RSUD Sidoarjo dan RS swasta dan Unesa.

Tim audit kasus stunting Kab Sidoarjo, kata Ainun, akan bertugas mengoptimalkan penurunan kasus stunting di Kab Sidoarjo.

Saat ini sesuai data hasil bulan timbang tahun 2021 lalu, angka kasus stunting di Kab Sidoarjo sebesar 7.9%. Hasil ini didapat dari kegiatan timbang yang ada di Posyandu.

Sementara, bila sesuai data dari survei status gizi Indonesia ( SSGI) tahun 2021, angka kasus sampling di Kab Sidoarjo sebesar 14.80%.

Di Desa Balongdowo, Tim audit kasus stunting Kab Sidoarjo ini, akan melakukan audit kepada sejumlah sasaran. Diantaranya calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi di bawah dua tahun dan bayi di bawah lima tahun.(kus.gat)

arif yulianto/bhirawa

USAID Indonesia dan sejumlah pihak saat meninjau Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang didalamnya terdapat pengelolaan sampah secara inklusif, Selasa (26/07).

Pengelolaan Sampah Kaliwungu Diharapkan Bisa Diadopsi Desa Lain Di Jombang Jombang, Bhirawa Model pengelolaan sampah yang ada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang menjadi dampingan Sanggar Hijau Indonesia diharapkan bisa diadopsi oleh desa-desa lain di Kabupaten Jombang.

Direktur Sanggar Hijau Indonesia, Shanti Ramadhani (42) menjelaskan, setidaknya, kerja-kerja Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) seperti di Desa Kaliwungu ini menjadi bagian kolaborasi bagi pembangunan di Kabupaten Jombang.

“Sehingga gerakan ‘bottom up’ ini bisa direplikasikan untuk optimalisasi sampah di Jombang. Jadi setidaknya, ini bisa diadopsi di desa-desa yang lain,” kata Shanti Ramadhani, Selasa (26/07).

Di Desa Kaliwungu sendiri lanjut

Shanti Ramadhani, program ini bisa terintergrasikan dengan program Kampung Berseri milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang.

“Dan sekarang juga bisa menggandeng private sector, PT Astra,” ujar dia.

Senior Technical Advisor USAID Indonesia, Luthfi Ashari menerangkan, ukuran menjadi kampung madani sebenarnya agak kompleks. Namun di Desa Kaliwungu, kampung madani

mendukung inisiatif masyarakat lokal, dalam hal ini adalah pengelolaan sampah yang baik dan inklusif.

“Jadi melibatkan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang marjinal,” kata Luthfi Ashari.

“Kemudian pertanyaannya apakah kampung ini apakah sudah layak menjadi kampung madani, itu diskusi lain.

Tapi, menurut saya inisiatif di sini sangat luar biasa,” tutupnya.(rif.gat)

Harap Tekan Angka Stunting, Pemkab Buka Sosialisasi Audit Stunting Trenggalek, Bhirawa Bukti nyata hadirnya pemerintah maka, Kabupaten Trenggalek kian serius dalam upaya penanganan stunting di daerahnya. Setelah membentuk

tim peecepatan penanganan stunting, Pemkab Trenggalek melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan (Dinkes PPKB) melakukan sosialisasi audit

stunting di Gedung Bawarasa.

Stunting harus ditekan sampai dengan seminim - minimnya, pada saat membuka kegiatan sosialisasi ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara berharap upaya ini bisa menekan jauh angka stunting bahkan hingga zero case, Selasa ( 26/7).

Menurut mas wabup, upaya penurunan stunting di Trenggalek sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul. Demi mewujudkan itu, Pemerintah Daerah melalui Dinkes PPKB, membentuk tim percepatan penanganan stunting.

Persoalan Stunting ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi saja. Perlu ada kerja keroyokan untuk bisa mengeliminasi stunting ini.

“Harapannya bis zero case. Pada perinsipnya kita untuk pemenuhan gizi tidak terlalu sulit, karena ada di sekitar rumah kita masing-masing,” lanjut wakil kepala daerah di pesisir Selatan Jawa itu.

Hal Ini bisa dibilang sudah sangat relevan dengan visi misi bapak bupati, bagaimana menyiapkan generasi unggul, kreatif sambung mantan Anggota DPRD Trenggalek itu. “Kemudian juga lingkungan untuk mendukung adanya generasi-generasi unggul yang ada di Kabupaten Trenggalek,” tambahnya.

“Jadi kita berharap nanti kita menemukan formulasi yang pas untuk penyelesaian kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek,” tutup Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhamad Natanegara. (Wek.gat)

Arkeolog BPCB Jatim Tinjau Temuan Benda Kuno Di Kesamben Ngoro Jombang Setelah ditinjau oleh sejumlah petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu, kali ini Selasa (26/07), benda-benda kuno temuan warga dusun Padar Kidul, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang juga ditinjau oleh arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur (Jatim).

Kedatangan arkeolog BPCB Jatim ke lokasi juga bersama dengan petugas dari Disdikbud Jombang.

Arkeolog BPCB Jatim, Albertus Agung Vidi mengatakan, di sekitar lokasi penemuan benda kuno tersebut diindikasikan terdapat situs pemukiman. Hal itu didasari oleh hasil survei permukaan di areal makam oleh BPCB Jatim dan Disdikbud Kabupaten Jombang.

“Dengan temuan beragam variasi fragmen porselin dan tembikar yang di dominasi alat-alat kebutuhan rumah tangga, terang Albertus Agung Vidi Susanto.

Untuk porselin, ditemui dari berbagai masa. Mulai porselin lima

dinasti hingga dinasti Qing.

“Bahkan ada porselin Eropa juga. Untuk fragmen tembikar berupa fragmen Anglo, miniatur bangunan dibuktikan miniatur bangunan bagian atap yang bergenteng,” bebernya.

Vidi menambahkan, temuan-temuan itu anehnya ditemukan pada tempat yang sama, yakni, ketika menurut informasi dari penemu,. berada di kedalaman 1 meter .

“Melihat temuan di permukaan begitu banyak diindikasikan hingga ke dalam 1 meter. Sehingga belum bisa dipastikan bahwa temuan itu se-zaman dengan temuan temuan sekitarnya,” ungkap Vidi.

“Untuk teknologi pembuatannya, temuan lampu gantung itu dilakukan tidak rapi pada benda itu, terlihat ada cetakan yang meluber keluar tidak rapi. Pada fragmen keramik ditemukan kondisi pembakaran yang tidak sempurna,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah petugas dari bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Kamis (21/07) meninjau benda-benda kuno yang ditemukan warga Dusun Padar Kidul, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang bernama Tartip beberapa waktu lalu.

“Seperti laporan yang kami terima, Pak Tartip ini ketika menggali makam dalam kedalaman satu meter menemukan benda-benda kuno yang diduga benda-benda ini benda cagar budaya,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disdikbud Jombang, Dian Yunita Sari.

“Yang ditemukan adalah, dua

Celupak, kemudian dua keramik warna hijau, kemudian satu keramik yang tidak utuh warna coklat, dan satu lagi belum bisa diidentifikasi itu apa. Kita masih menunggu dari BPCB,” papar Dian Yunita Sari.

Untuk langkah lebih lanjut terkait temuan-temuan benda kuno yang ditemukan oleh Tartip ini, Disdikbud Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur (Jatim).

“Kita menunggu tim dari BPCB untuk kembali lagi ke rumah Pak Tartip untuk mengindentifikasi secara lebih detail lagi, kira-kira benda-benda ini apa, kemudian peninggalan era apa,” beber dia.

“Langkah kami sementara meminta kepada Pak Tartip untuk berkenan menyimpan baik-baik benda-benda yang sudah ditemukan, jangan sampai dialihtangankan, untuk menunggu tindak lanjut kami bersama BPCB,” pungkasnya saat itu.(rif.gat)

arif yulianto/bhirawa

Arkeolog BPCB Jatim saat meninjau temuan benda kuno di Dusun Padar Kidul, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Selasa (26/07).

JATIM MEMBANGUN

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 9

Polres Bojonegoro Launching Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Bojonegoro,Bhirawa Polres Bojonegoro melaunching Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak(PPA) bersama instansi terkait di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Bojonegoro, kemarin (26/7).

Wakapolres Bojonegoro, Kompol Muh Wahyudin Latif mengatakan, pembentukan Satgas PPA ini merupakan tindak lanjut perintah Kapolda Jatim. Satgas PPA sebagai garda terdepan juga sebagai ujung tombak dalam perlindungan dan penanganan terhadap kasus yang menimpa perempuan dan anak.

Lanjutnya, dalam pembentukan Satgas PPA melibatkan instansi terkait yakni Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Dinas P3AKB, Dinas Sosial,

Dinas Pendidikan dan LBH. “ Dengan dibentuknya Satgas PPA dengan harapan dapat melakukan pencegahan aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Yang tergabung Satgas PPA ini saling bersinergi dan koordinasi dalam penanganan dan penegakkan hukum kepada korban dan pelaku,” pinta Wakapolres, Kompol Muh wahyudin Latif.

Satgas PPA dibentuk bertujuan untuk mencegah dan menangani maraknya kasus pencabulan maupun kek-

erasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur.

“Satgas ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak pencegahan terjadinya kasus kekerasan baik fisik atau seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu, Satgas PPA bisa menangani pengaduan dan menyosialisasikan terkait pencegahan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bojonegoro,” pungkasnya.

Kegiatan launching Satgas PPA dilanjutkan paparan dari KBO Sat Reskrim dan Kabid P3A Dinas P3AKB. Kemudian dilanjutkan penyematan secara simbolis rompi Satgas PPA oleh Wakapolres Bojonegoro kepada Kabid P3AKB. Dalam kegiatan tersebut diha-

diri Wakapolres Bojonegoro, Kompol Muh Wahyudin Latif, Kabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P3A) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Kemudian juga dihadiri pendamping Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bojonegoro, para Kaur Bin Ops (KBO) Satfung dan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Bojonegoro. [Bas.gat]

Polres Bojonegoro melaunching Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak(PPA) bersama sama instansi terkait di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Bojonegoro.

KELANA JATIM

Kedundung Masuk Nominasi Kelurahan Terbaik Pelaksana Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi Kota Mojokerto, Bhirawa Kehidupan masyarakat Kota Mojokerto ternyata masih memegang teguh budaya leluhurnya yakni sifat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam bergotong royong masih kental. Salah satunya terbukti dengan ditetapkannya Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam nominasi empat kelurahan terbaik pada pelaksanaan Lomba Gotong Royong tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

Hal ini tidak lain karena kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari yang gencar menghidupkan kembali budaya masa lampau yang identik dengan budaya masyarakat Mojopahit saling menghormati dan bergotong royong untuk meringankan beban sesamanya.

Sebagaimana disampaikan saat Wali Kota menyambut kedatangan tim penilai lomba gotong royong tingkat Provinsi Jatim, Senin (25/7). Kota Mojokerto sebagai kota yang mengarah kepada metropolis, sebagai kota hinterland (kota penyangga) dari ibu kota provinsi, Surabaya, Namun gotong royong masih tetap bisa dipertahankan menjadi budaya di tengah masyarakat kita.

Sebagaimana diketahui, gotong royong adalah fondasi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gotong royong ini menjadi sebuah budaya yang sudah mengakar di Kota Mojokerto, ciri khas masyarakat Pancasila.

Sementara itu di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, Indonesia berhadapan dengan gempuran beragam nilai yang tidak sesuai dengan akar budaya nenek moyang dan Pancasila. Sehingga, menjaga nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tantangan tersendiri, terlebih bagi daerah metropolitan. [min.gat]

Program TMMD Prioritaskan Desa Tertinggal Sidoarjo, Bhirawa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah Sidoarjo bakal memprioritaskan desa tertinggal, tepatnya di Desa Rejeni Kec. Krembung Sidoarjo. Terpilihnya desa tersebut ditegaskan oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Widjanarko pada Pembukaan TMMD ke 114 2022, di Alunalun Sidoarjo, pada (26/7) kemarin.

Widjanarko menegaskan, dalam TMMD ini menurunkan 150 personel gabungan yang dilibatkan dan dibantu Polri serta Pemkab Sidoarjo. Mereka akan melalukan kegiatan fisik maupun non fisik.

“Semisal pembangunan tempat PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), pembangunan penerangan jalan, pembangunan jalan paving maupun pembangunan saluran irigasi. Terdapat juga pembangunan 15 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni),” tegasnya.

Jenderal bintang satu tersebut mengatakan TMMD yang dilaksanakan selama 30 hari hari itu akan diprioritaskan kepada desa tertinggal. “Sasaran Desa Rejeni akan meningkatkan pertumbuhan desa tersebut. Saya juga berharap pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dapat merata,” harapnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga menyampaikan kalau TMMD mempunyai peran yang strategis untuk membangun kembali nilai-nilai luhur gotong royong. Dikatakannya semangat manunggal TNI bersama rakyat melalui TMMD seperti ini akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

“Kegiatan TMMD juga merupakan kegiatan yang sangat strategis dan efektif baik dilihat dari sisi ekonomi, pertahanan keamanan, peningkatan cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, “ ucapnya. [ach.gat]

ahmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo sedang memantau beberapa pasukan yang disiapkan turun dalam TMMD.

Persidangan perkara dugaan korupsi gratifikasi suap eks Hakim PN Surabaya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (26/7).

Istimewa

Aksi Saling Bantah Warnai Persidangan Dugaan Suap Perkara Hakim Itong Surabaya, Bhirawa Sidang perkara dugaan korupsi gratifikasi suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (26/7). Terdakwa Itong Isnaini Hidayat untuk pertama kalinya dipertemukan dengan dua terdakwa perkara dugaan suap, Panitera Pengganti M. Hamdan dan pengacara RM Hendro Kasiono di Pengadilan Tipikor.

Hasilnya, tentu saja aksi saling bantah pun terjadi saat Jaksa memperjelas soal perkara uang suap yang telah diterima.

Pada kesaksian awal, Itong menjelaskan duduk perkara yang membelit kedua terdakwa. Di-

jelaskannya, dirinya tidak mengenal terdakwa Hendro dan mengetahui jika Hamdan adalah Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Saya mengenal Hamdan sebagai panitera pengganti di PN Surabaya.

Kalau Terdakwa Hendro sebelumnya tidak kenal, baru tahu setelah peristiwa (OTT) itu,” jelasnya.

Ditanya Jaksa terkait perkara dugaan suap yang menjerat kedua terdakwa? Itong menjelaskan, jika dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun terkait perkara pembubaran perusahaan yang tengah disidangkannya. Lanjutnya, apa yang dilakukan oleh terdakwa Hamdan, tidak pernah diketahui dirinya sebagai Hakim.

“Hamdan memang pernah ngomong, jika Ia akan melobi pak wakil ketua (PN) untuk perkara ini. Tapi saya bilang, saya tidak pernah minta-minta perkara pada Ketua atau Waka meski saya satu angkatan dengan mereka. Saya malu,” jelasnya.

Masih kata Itong, selang 3 atau 4 hari setelah pembicaraan itu, dirinya memang ditunjuk untuk menangani perkara pembubaran PT. Soyu Giri Primedika (SGP). Namun ia tidak mengetahui bagaimana proses hingga dirinya ditunjuk untuk menangani perkara tersebut.

“Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Tapi 3 atau 4 hari setelah (bertemu Hamdan) itu memang saya ditunjuk untuk menangani perkara

tersebut,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan uang suap sebesar Rp260 juta atau Rp140 juta yang diserahkan Hamdan, tanya jaksa, Itong pun dengan lugas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menerima uang berapapun jumlahnya dari perkara itu.

“Saya tidak terima uang yang Rp260 juta atau yang Rp140 juta,” katanya.

Menanggapi hal ini, terdakwa Hamdan menyatakan bahwa pernyataan saksi Hakim Itong itu tidak benar. Ia menyebut, bahwa dalam perkara pembubaran PT. SGP, hakim Itong sendiri lah yang melobi Waka PN Surabaya agar ia dapat menangani perkara tersebut. [Bed.gat]

TMMD Imbangan Ke-114 Senilai Rp 1 M Resmi Dibuka Bupati Mojokerto Mojokerto, Bhirawa TMMD Imbangan ke-114 Tahun 2022 Kodim 0815/Mojokerto tepatnya berada di Desa Bendungan Jati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto resmi dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Forkopimda di lapangan Dusun Paras, Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Selasa (26/7) .

Dalam amanatnya, Bupati Ikfina menyampaikan Program TMMD ini merupakan program terpadu lintas sektoral, yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, segenap lapisan masyarakat serta stakeholder terkait.

“Tujuan utamanya adalah pemer-

ataan pembangunan nasional untuk lebih sejahtera, adil dan gotong royong atau partisipatif, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat,” terang Bupati.

Adapun proses perencanaan TMMD Tahun 2022 ini, direncanakan dengan sistem perencanaan Bottom Up, dimana perencanaan pembangunan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Selain itu, sasaran kegiatan yang ditetapkan dan diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini, Pemkab Mojokerto menggelontorkan total anggaran sebe-

sar 1 miliar lebih. Dalam hal ini, konteks kepentingan pembangunan merupakan sarana untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.

“Di samping itu juga untuk mengatasi kesulitan yang terjadi di wilayah terutama di masa pandemi Covid-19, serta meningkatkan akselerasi pembangunan di tingkat desa, dengan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Indeks Desa Membangun (IDM),” tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkan Ikfina , dalam Program TMMD ini dilakukan

pengklasifikasian menjadi 2 sasaran, yaitu kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non fisik. Kegiatan pembangunan fisik meliputi pembangunan atau peningkatan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur dasar. Adapun pembangunan fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD ini adalah, Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Bendorejo dan Dusun Pringwulung, kemudian rehab musholla Dusun Merak, Desa Bendunganjati.

“Sasaran tambahan, yakni pembangunan jamban keluarga, dan rehab ruang kelas SDN Bendunganjati, Kecamatan Pacet. [min.gat]

Kantor Mapolsek Purwosari Terbakar, Empat Ruangan, 7 Motor serta 4 Komputer Ludes Kantor Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Purwosari, Polres Pasuruan terbakar. Kebakaran terjadi pukul 00.30 menghanguskan empat ruangan.

Kapolsek Purwosari, AKP Sawu Supriyatna menyampaikan empat ruangan yang terbakar adalah ruangan pelayanan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan 3 ruang bekas asrama yang dijadikan gudang.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ada empat ruangan yang terbakar. Saat kejadian, saya ada di Polsek dan ada 4 petugas piket. Dan saat itu juga, saya langsung laporkan kejadian ini ke pimp-

inan,” urai AKP Sawu Supriyatna kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (26/7).

Dua unit mobil pemadam kebakaran datang berupaya memadamkan api. Petugas butuh waktu 25 menit untuk memadamkan api yang membakar 4 ruangan itu.

“Selang berapa menit kemudian, ada dua mobil Damkar untuk padamkan api. Bapak Kapolres Pasuruan langsung datang, untuk memimpin proses evakuasi b-

arang-barang penting,” kata Sawu Supriyatna.

Karena ruangan SKCK terbakar, Polsek Purwosari untuk sementara waktu tidak melayani permohonan SKCK. Meski demikian, masyarakat tetap bisa mengurus di Mapolres Pasuruan, di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

“Sementara untuk layanan SKCK, kita pindahkan ke Mapolres Pasuruan. Rincian yang terbakar, yakni empat komputer yang berisi data di ruang SKCK. Lalu, berkas arsip dan data lain juga ikut terbakar,” kata Sawu Supriyatna.

Dugaan sementara, kebakaran diakibatkan karena korsleting listrik.

Sebab, api menyala dari atas langitlangit ruang SKCK, “Kita menduga pemicunya korsleting, karena apinya menyala dari atas langit-langit ruang SKCK,” tegas AKP Sawu Supriyatna.

Selain itu, beberapa barang bukti sepeda motor hasil sitaan yang disimpan di Mapolsek Purwosari juga ludes terbakar.

“Termasuk ada 7 motor hasil sitaan yang sudah lama disimpan di gudang ikut terbakar,” kata Lawu Supriyatna. [Hil.gat]

Bhirawa/Hilmi Husain

Kobaran api di Mapolsek Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang menghanguskan empat ruangan, 7 motor serta 4 komputer, Selasa (26/7).

EKONOMI Jember Masih jadi Penghasil Terbesar Tembakau Jatim

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Provinsi Jawa Timur masih menjadi penghasil tenbakau terbesar nasional, didalamnya Kabupaten Jember masih salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno mengatakan, untuk Kabupaten Jember, memiliki areal tembakau tahun 2021 seluas 16.484 ha, terdiri dari varietas tembakau jawa seluas 1.009 ha, tembakau kasturi seluas 9.585, 50 ha, dan tembakau besuki na oogst seluas 5.889,50 ha.

Heru Suseno Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Produksi tembakau di Jember tahun 2021 sebesar 24.285 ton, terdiri dari tembakau jawa 1.164 ton, tembakau kasturi 14.378,25 ton, dan tembakau

BURSA EKONOMI

Fitur Livin’ Sukha Bank Mandiri Permudah Transaksi Lifestyle Surabaya, Bhirawa Bank Mandiri menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap bagi nasabah dan sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjadi mitra finansial utama telah menyempurnakan Super App Livin’ by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin’ Sukha.

Melalui konsep ‘one stop solution for all your lifestyle’, Livin’ Sukha memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Sekarang, nasabah pengguna Livin’ by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher gim, pengajuan kredit dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengungkapkan, fitur ini kian melengkapi Livin’ by Mandiri yang tidak hanya menyajikan layanan perbankan yang lengkap namun juga menjangkau berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital.

“Sejak awal, kenyamanan nasabah dalam bertransaksi telah menjadi prioritas utama Bank Mandiri. Kini, akselerasi digital Livin’ by Mandiri telah berhasil menghimpun seluruh solusi transaksi finansial hingga gaya hidup (lifestyle) dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman” terangnya, Selasa (26/7).

Saat ini fitur Livin’ Sukha juga telah berkolaborasi dengan lebih dari 10 mitra dengan beragam produk dan layanan yang dapat diakses dan dinikmati nasabah secara praktis. Darmawan mengatakan ke depan pihaknya akan terus mendorong kerja sama dengan berbagai mitra pilihan, sebagai bentuk perluasan bisnis Bank Mandiri ke dalam ekosistem digital.

“Livin’ Sukha telah menjadikan ‘satu aplikasi segalanya easy’, dimana nasabah dapat melakukan transaksi dengan berbagai mitra terpilih menggunakan Livin’ by Mandiri tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain,” ujarnya.[riq.ca]

besuki na oogst 8.742,75 ton. Tembakau besuki na oogst dari kabupaten jember sangat terkenal sampai ke manca negara. sejarah telah mencatat

bahwa usaha perkebunan tembakau di jember dimulai sebelum tahun 1850 masa kolonial belanda.

Masyarakat setempat telah terbiasa menanam tembakau. daun tembakau yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai bahan pembalut cerutu (dekblad), pengikat cerutu (binder), dan sebagai pengisi (filler) aroma cerutu yang berkualitas.

Tanaman tembakau menjadi trade mark kabupaten jember. melalui potensi sebagai salah satu penghasil tanaman tembakau terbaik di dunia, kabupaten jember dikenal sebagai ‘Kota Tembakau’. Untuk di

provinsi Jawa Timur, dari sisi hulu, areal tembakau tahun 2021 seluas 106.228 ha, dengan produksi 118.603 ton, memberikan kontribusi 49% terhadap produk nasional.

Banyak varietas tembakau yang ditanam terdiri dari tembakau madura, tembakau jawa, tembakau virginia, tembakau kasturi, tembakau paiton dan tembakau besuki na oogst. Sedangkan dari sisi hilir tercatat data ekspor tembakau sebanyak 9.764 ton, terdiri dari tembakau na oogst 4.551 ton dan tembakau voor oogst 5.213 ton.

Pada tahun 2021 tembakau indo-

nesia telah memasok 37 persen untuk kebutuhan produsen cerutu dunia. dari 37 persen tersebut, sebanyak 25 persen adalah tembakau cerutu Jember. oleh sebab itu Kabupaten Jember sangat layak disebut sebagai ‘Kota Cerutu’.

Beberapa waktu lalu juga dilaksanakan satu kegiatan festival Jember Kota Cerutu Indonesia (JKCI).

Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan cerutu sebagai brand jember di pasar internasional. festival ini dihadiri oleh pelaku usaha dari luar negeri dan pengusaha tembakau dan cerutu se kabupaten jember.[rac.ca]

Puluhan Emak-Emak Dilatih Keterampilan Salon Kecantikan Situbondo, Bhirawa Untuk mencetak tenaga baru di bidang wirausaha baru nan mandiri, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Situbondo mengadakan pelatihan salon kecantikan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) selama empat hari sejak Senin (25/7). Kegiatan peningkatan kapasitas kepada kaum perempuan itu bertempat di aula SMKN 1 Suboh, Kabupaten Situbondo.

Menurut Kepala DP3APPKB Situbondo, Muhamad Imam Darmaji, kegiatan pelatihan salon kecantikan mayoritas di ikuti oleh kalangan emak emak yanag ada di Desa Demung, Kecamatan Besuki. Selain itu, imbuh mantan Camat Kendit itu, peserta juga tercatat sebagai kepala keluarga.

“Artinya selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga menjadi kepala keluarga. Ini karena mereka juga memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang berstatus sebagai single parent,” tutur Imam Darmaji.

Mantan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo itu memaparkan, para peserta selama mengikuti pelatihan juga menyerap ilmu keterampilan serta dilatih menjadi wira usaha salon kecantikan secara mandiri.

Sehingga kedepan, ulas Imam Darmaji, mereka diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.

“Kami ingin ada tindak lanjut dari

sawawi/bhirawa

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo Muhammad Imam Darmaji saat memberikan pengarahan pada kegiatan pelatihan salon kecantikan di aula SMKN 1 Suboh.

pelatihan ini. Untuk itu kami meminta para peserta untuk membentuk kelompok Pekka di Desa Demung sehingga usaha salon kecantikan yang dirintis meningkat dengan cepat,” papar mantan Stah Ahli Bupati itu.

Agar usaha yang dirintis terus eksis, ulas Imam Darmaji, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada semua peserta hingga mampu berkembang secara mandiri. Tak hanya itu saja, imbuh

Imam Darmaji, ia juga akan memberikan bantuan peralatan pelatihan kepada semua peserta. “Itu nanti dapat digunakan sebagai alat kelengkapan untuk membuka usaha salon ditempat mereka masing-masing,” jelas Imam Darmaji.

Imam Darmaji menerangkan, agar ilmu yang diserap cepat dikuasai maka DP3APPKB Kabupaten Situbondo merekrut pemateri dari salon kecantikan Ida Salon Situbondo.

Mereka, akunya, juga menjadi instruktur guna menularkan ilmunya kepada 30 orang peserta.

“Ya kami baru pertama kali ini mengadakan kegiatan pelatihan salon. Untuk itu saya berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan baik dan seksama.

Ini agar ilmu yang di dapat bisa menjadi bekal yang baik saat membuka usaha salon,” pungkas Imam Darmaji.[awi.ca]

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Rapat Koordinasi Kawasan Industri Jawa Timur

Sinergitas antar Stakeholder Dorong Pengembangan Kawasan Industri Jawa Timur Mendorong percepatan pengembangan kawasan industri di Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim menggelar rapat koordinasi Kawasan Industri Jawa Timur, Selasa (26/7) .

Rapat koordinasi ini mempertemukan sejumlah stakeholder sektor industri khususnya pengelolaan dan pengembangan kawasan industri yaitu unsur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Kementerian Perindusterian , KADIN Jatim, pengelola kawasan industri, serta penyedia pendukung dalam hal ini PLN dan PGN .

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Drajat Irawan menyebut Kadisperindag Jatim, Drajar Irawan dalam sambutannya menyebut kawasan industri adalah poin penting peningkatan ekonomi Jawa Timur yang dalam periode 2021 adalah penyumbang PDB Nasional sebesar 14,39% di mana 23,41% nya adalah disumbang oleh sektor industri pengolahan.

“Persebaran lokasi industri terutama berada di daerah yang memiliki kawasan industri termasuk di dalamnya 10 proyek kawasan industri nasional sebagaimana Perpres 80 tahun 2019,” terang Drajat.

Di Jawa Timur dalam Perpres 80/2019 ditetapkan 10 proyek Kawasan Industri

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Drajat Irawan kawasan industri adalah poin penting peningkatan ekonomi Jawa Timur yang dalam periode 2021 adalah penyumbang PDB Nasional sebesar 14,39% di mana 23,41% nya adalah disumbang oleh sektor industri pengolahan.

Nasional yaitu Safe and Lock dan SiRIE trial Estate Berbek, 87 Ha, 114 tenant, lanjut Drajat, diharapkan terjadi sinergi di Sidoarjo, JIPPE Pasuruan, KI Tuban,KI PT. Ngoro Industrial Park, 480 Ha, 91 program dari stake holder yang menBanyuwangi, KI Nganjuk, KI Jombang, tenant, PT. PIER, 535 Ha, 137 tenant, dukung percepatan pembangunan KaKI Paciran, KI Madiun dan KI Ngawi.

Safe “N” Lock Eco Industrial Park, 410 wasan Industri, sehingga dapat menSementara KI yang sudah eksisting, Ha, 500 tenant, Sidoarjo Real Industrial dorong percepatan pertumbuhan inlanjut Drajat , telah mencapai luasan Estate, 150 Ha, 125 tenant, dan Kawasan dustri di Jawa Timur.

4.904 Ha dengan 1.429 tenant pelaku Industri Tuban, 233 Ha, 6 tenant.

Rapat koordinasi yang digelar di industri. Terdiri atas PT. Java IntegratTerkait hal tersebut, lanjutnya, perlu Hotel Harris Surabaya yang juga menged Industrial Ports Estate, 2.167 Ha, 17 adanya koordinasi dan pertemuan yang hadirkan pembicara dari pemerintah tenant PT. Maspion Industrial Estate, 457 kontinyu antar stake hoklder kawasan pusat yakni dari Kemko bidang Maritim Ha, 39 tenant, PT. Kawasan Industri industri mengingat pengembangannya dan Investasi serta Kementerian PerGresik, 140 Ha, 41 tenant, PT. SIER, merupakan kerja berbagai pihak. industrian juga sebagai upaya men245 Ha, 359 tenant, PT. Sidoarjo IndusDengan pertemuan koordinasi ini, ingkatkan Koordinasi dan sinergitas

sesi diskusi dengan narasumber dan bersama peserta pemerintah provinsi jatim. program antara Kementrian Perindustrian RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Himpunan Kwasan Industri dalam rangka percepatan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri di Jawa Timur.

Dalam Rapat koordinasi antara stake holder Kawasan Industri tersebut disepakati sejumlah hal antaranya perlunya peningkatan koordinasi antara stakeholder baik pemerintah, pengelola KI maupun penyedia sumber daya untuk penyediaan infrastruktur paling penting yaitu air , aksesibilitas , ketersediaan energi dan peningkatan SDM masyarakat sekitar.

Dengan demikian peserta rapat koordinasi menyepakati adanya perencanaan tata ruang oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan perencanaan infrastruktur dalam mendukung Kawasan Industri yang sudah ada ataupun telah beroperasi.

Terkait hal ini pula akan dibentuk sebuah desk Kawasan Industri di setiap daerah yang me-

miliki kawasan industri untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas atar pihak baik pemerintah maupun pihak pelaku usaha dan penyedia sumber daya.

KADIN Jawa Timur bahkan menawarkan untuk mengkoordinasikan desk Kawasan Industri ini dengan naungan koordinasi pemerintah provinsi.

Sementara dari pihak penyedia sumber daya dalam hal ini PLN dan PGN menyebut telah menyiapkan infrastruktur dan dan layanan untuk mensuplai semua kawasan industri di Jawa Timur.

PLN menyebut saat ini ada 3067 Megawatt cadangan listrik yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Industri di Jawa Timur. Selain itu PLN juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur tambahan baik gardu induk listrik tegangan tinggi dan menegah di semua kawasan industri serta sejumlagh skema layanan khusus.

Sedangkan PGN menyebut di Jawa Timur telah ada jaringan pipa gas untuk memenuhi Kawasan Industri terutama di wilayah utara Jawa Timur dan wilayah Jombang. Sedangkan untuk Kawasan Industri wilayah selatan sudah dipersiapkan.

Tercatat 2947 km pipa gas untuk Jatim dan Jateng. Di jatim telah tersedia di Surabaya, Sidoarjo Pasuruan dan ke barat sampai Jombang (cheil jedang) , diharapkan sampai Kediri. [gat*]

SAMBUNGAN

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Gubernur Khofifah Ingatkan Transformasi Digital Sejalan Komitmen Jaga NKRI Sambungan hal 1 Gubernur mengatakan, rencana aksi dalam mengakselerasi transformasi digital perlu menjadi perhatian. Termasuk bagaimana digitalisasi tetap harus mampu menjaga dan mengawal NKRI. “Konten-konten inspiratif yang mampu membangun produktivitas, semangat, dan pemikiran yang positif harus terus ditingkatkan. Semoga kita semua bisa menjaga sinergisitas dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur,” ujarnya.

Gubernur Khofifah juga meminta semua daerah di Jatim untuk menyiapkan plan of action untuk masuk digitalisasi ekosistem. Penguatan digital ini juga dibutuhkan untuk menjaga eksistensi UMKM di Jatim. “Untuk mengembangkan UMKM maka perlu dibuat pola-pola pengembangan. Dan para wali kota dan bupati bisa membangun digitalisasi platform untuk pelaku UMKM,” katanya.

Gubernur juga meminta kepada Dinas Kominfo Provinsi Jatim bersama seluruh kepala daerah untuk betul-betul menjaga pentahelix approach dalam menjalankan roda pembangunan. Kemudian juga merangkul unsur masyarakat, privat sektor, media, perguruan tinggi dan pelaku usaha menjadi kekuatan masyarakat.

“Ada kekuatan masyarakat yang bersama-sama harus kita sekrupkan. Saya sering berkali-kali mengungkapkan, rembug sekrup, setelah kita rembugkan maka disekrupkan, supaya langsung bisa bergerak,” jelas Khofifah.

Gubernur juga menjelaskan, diprediksikan pada tahun 2030 mendatang giat perdagangan akan dominasi oleh UMKM. Maksudnya, di tahun tersebut perekonomian di dunia, 80 persen akan bergantung pada UMKM. Dan di tahun tersebut sebanyak 85 persen perekonomian akan bergantung pada e commerce dimana perdagangan akan dilaksanakan secara online.

“Dari prediksi ini kita punya gambaran, 99 persen UMKM kita akan melakukan proses perdagangan dengan digital ecosystem. Karena itu saya minta supaya di breakdown digital ecosystem UMKM, plan of action harus didetilkan,”tegas Khofifah.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jatim Hudiyono mengatakan JKF 2022 diharapkan mampu menjadi etalase berbagai kemajuan di bidang informasi dan komunikasi publik di Jatim. “Seperti pemerataan dan perluasan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan penguatan aplikasi,” kata Hudiyono.

Beberapa kegiatan yang akan digelar dalam 4 hari tersebut berupa Forum Statistisi, Forum Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Forum Walidata, Workshop Kehumasan, Workshop Literasi Digital, Workshop Jatim Smart Innovation, Workshop Smart Communication Product, Workshop Relawan TIK, dan Sosialisasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Ada juga Bimbingan Teknis (Bimtek) Website Kim.id, Rapat Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), Pameran Teknologi dari Diskominfo Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim, Bazaar UMKM, serta Pertunjukan Rakyat (Pertura) seni dan budaya lokal Jatim. [tam,nas.wwn] l

Ingin Punya Rumah Singgah Sambungan hal 1 keinginan tersebut sulit terealiasasi, salah satunya karena refokusing anggaran.

Mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo itu mengakui, pihaknya sempat mengusulkan kepada Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya dalam acara launching Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di pendopo Aryo, Senin (25/), kemarin lusa.

“Namun keinginan untuk memiliki rumah singgah tersebut masih belum ada kepastian. Karena Kapolres Andi Sinjaya, masih akan melakukan koordinasi lanjutan,” papar Samsuri.

Potret kepemilikan selter atau rumah singgah sebenarnya dalam pandangan mantan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sangat mendesak.

Untuk itu, Samsuri tetap berharap agar secepatnya kepemilikan rumah singgah di Kota Santri Pancasila Situbondo dapat terealisasi.

“Ya sementara ini jika ada warga yang bermasalah dengan sosial, ditampung di luar Situbondo. Karena untuk penampungan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) hingga kini masih belum punya,” tuturnya. [awi] l

PMK Menurun, Perluas Cakupan Vaksinasi dan Revaksinasi l

Sambungan hal 1

sebanyak 380.100 dosis. Dan alokasi untuk perluasan vaksin pertama pada sapi potong sebanyak 219.900 dosis. Lebih lanjut Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan, pelaksanaan vaksinasi tahap II telah dimulai secara serentak pada 25 Juli 2022.

“Prioritas pertama yang harus divaksin adalah ternak bibit, sapi perah, sapi potong dan kerbau sedangkan untuk ternak kam­ bing, domba, babi akan dilakukan vaksinasi setelah ternak sapi dan kerbau sudah tervaksin 100 persen,” tandasnya.

Percepatan vaksinasi PMK di

Jatim ini melibatkan semua 2.450 tenaga kesehatan hewan. Rinciannya yaitu 950 dokter hewan dan 1.500 paramedik veteriner.

Di­samping itu, kerjasama juga dilakukan dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melatih Tenaga Kesehatan (Nakes) dari unsur TNI dan POLRI sebanyak 1.200 orang.

Selain itu juga melibatkan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Uniar, Unibraw dan Universitas Wijaya Kusuma dengan total 600 mahasiswa dokter muda. Juga melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sebanyak 350 dokter hewan.

“Dengan jumlah SDM tersebut maka Jawa Timur memiliki 950 tim vaksinator yang mampu melakukan vaksinasi rata-rata sebanyak 12.500 sd 15.000 ekor/hari. Sehingga total vaksin 600.000 dosis akan terselesaikan selama 1,5 bulan. Tetapi kami sedang menghitung ulang untuk opsi percepatan,” tegasnya.

Ke depan pihaknya berharap suplai vaksin dari pusat bisa lancar tersalurkan ke daerah sehingga upaya vaksinasi bisa terus dilakukan dengan cepat.

Khofifah yakin dengan upaya ini kasus PMK di Jatim bisa dihentikan dan seluruh hewan ternak di Jatim kembali dalam kondisi sehat.[tam.wwn]

Dukung Himperra Wujudkan Perumahan Murah bagi MBR l

Sambungan hal 1

bernur Khofifah saat menghadiri rapat kerja daerah DPD Himperra tahun 2022 di Ballroom Isyana, Hotel Bumi Surabaya, Selasa (26/7) siang. “Saya dengan sukacita mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan Himperra Jawa Timur. Sebab, kebutuhan papan adalah kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang memang harus dipenuhi,” kata Khofifah.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jatim dapat merumuskan kebijakan atau regulasi khusus terkait pendirian perumahan murah bagi masyarakat. Sebab, pendirian perumahan murah bagi masyarakat tidak bisa lepas dari proses-proses perumusan regulasi agar implementasinya di lapangan terlaksana sesuai ketentuan. “Apa yang menjadi problem mohon diidentifikasi dan direkomendasikan melalui forum Rakerda Himperra kali ini, kita pilah mana kewenangan kabupaten- kota, provinsi dan pusat” jelas Khofifah.

Gubernur Khofifah juga berpesan agar hasil rakerda segera ditindaklanjuti. Khususnya identifikasi terkait kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Khofifah pun siap berkirim surat kepada pemerintah pusat untuk meneruskan apa yang menjadi harapan Himperra.

“Jadi untuk kawan-kawan Himperra se-Jatim sangat banyak hal yang ketika kita inventarisir kemudian harus bersurat kepada institusi yang punya kewenangan untuk melakukan deregulasi atas regulasi yang ada, menurut saya akan sangat efektif,” pintanya.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini juga mengapresiasi Himperra yang juga telah membantu menyediakan fasilitas bagi Komunitas IKM Produktif (KIP) untuk dapat menjalankan usahanya dalam lingkup perumahan murah yang dibangun Himperra.

“Apa yang bisa disinergikan, kalau sekedar untuk ganti rombong Pemprov bisa support.

Kalau mungkin modal modal sederhana yang memungkin­ kan bisa disinergikan, silahkan dikordinasikan dengan dinas KUKM, Disperindag Biro Perekonomian,” pesannya.

Dukungan itu diberikan lantaran kontribusi UMKM terhadap PDRB di Jatim begitu besar, yakni 57,81%. Oleh sebab itu, harus ada penguatan dan perlindungan baik dari sisi permodalan, penguatan mentoring, maupun manajemen pemasaran.

“Apalagi kalau di Himperra menyiapkan corner yang memungkinkan mereka bisa berdagang. Ini relatif akan lebih terlindungi karena pasti ada ruangan yang mereka punya tempat berjualan sehingga tidak harus berkeliling dengan di support penjualan secara on line,” ucapnya.

Gubernur Khofifah juga menilai perlunya dibangun ekosistem digital bagi pelaku IKM. Sehingga Himperra tak hanya memberikan fasilitas tempat berusaha bagi IKM tetapi juga siap mendukung pelaku IKM memberikan layanan kepada pelanggan pelanggan yang terakses secara online. “Nah di tambah disitu program digital ekosistemnya, ada yang jualan bakso ada yang jualan soto, dan seterusnya

mereka bisa menerima pesanan secara online,” tegasnya.

Khofifah berharap pola-pola seperti ini dapat memberikan penguatan akses pasar yang lebih besar dan lebih luas bagi pelaku IKM di Jatim. Sehingga ada penguatan dari pengusaha yang tergabung dalam Himperra kepada para pelaku IKM. “Jadi pentingnya pertemuanpertemuan seperti ini adalah bagaimana kita semua hidup dan saling menghidupkan, kita hidup dan saling memberikan penguatan,”tuturnya.

“Maka kehadiran Himperra insya Allah akan memberikan referensi keberkahan di sekeliling dimana himpera beraktivitas,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD HIMPERRA Jatim Supratno menyampaikan merupakan organisasi yang mewadahi profesi dari para pengusaha property (Developer) yang fokus dalam hal membangun dan mengembangkan pemukiman dan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Ia mengatakan bahwa banyak dari anggota Himperra yang telah membangun lapak-lapak untuk tempat berusaha bagi para pelaku UMKM atau industri kecil. Ia mengungkapkan bahwa dalam aturannya di dalam membangun kawasan perumahan ada 60% lahan efektif dan 40% untuk kawasan fasilitas umum dan jalan. “Dalam rangka memanfaatkan fasum - fasum, memberikan ruang bagi IKM di kawasan perumahan, agar saling memberikan manfaat bagi pelaku IKM atau pemilik rumah,” katanya. [tam.wwn]

Peringati Hari Mangrove Sedunia, Koarmada II Tanam 25 Ribu Batang Pohon l

Sambungan hal 1

filter polusi air dan udara karena mampu menyerap polutan atau asap dari udara. Selain itu mangrove juga sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut.

“Dari sisi ekonomi, mangrove mampu menghasilkan kayu untuk bahan bangunan. Sehingga penanaman pohon mangrove ini sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan,” ungkapnya.

Pangkoarmada II melalui Kaskoarmada mengimbau dan

mengajak masyarakat untuk memulihkan dan melindungi kelestarian ekosistem. Hal tersebut sebagai upaya pemulihan konservasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Yaitu dengan cara memelihara dan menjaga pohon mangrove yang di tanam agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.“Harapannya kedepan ekosistem dan biota laut dapat memberikan andil dalam meningkatkan kondisi ketahanan nasional pada tingkat yang semakin handal,” pungkasnya.

Diketahui, selain acara penanaman 25.000 pohon mangrove, dilaksanakan juga penyerahan tali asih kepada perwakilan masyarakat pesisir. Penyerahan bibit secara simbolis kepada peserta penanaman pohon antara lain TNI AL, TNI AD, Polri, Pramuka Sakabahari, Dinas Pendidikan dan Ormas Kepemudaan.

Kegiatan dilanjutkan dialog interaktif secara Vicon bersama Kasal dan Menteri Lingkungan Hidup dan diakhiri dengan penanaman pohon secara serentak berskala nasional. [Bed.wwn]

Halaman 11

DPRD Jatim Minta Eksekutif Komitmen dengan Legislatif l

Sambungan hal 1

yang baru bisa memperbaiki kinerja eksekutif dan menjaga hubungan dengan DPRD agar kinerja Pemprov Jatim bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Jatim bisa menikmati dan merasakan pembangunan,” kata Anwar Sadad, Selasa (26/7).

Menurut pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif di era Plh Sekdaprov Jatim kurang harmonis sehingga kerap terjadi dinamika di lingkungan DPRD Jatim yang ujung-ujungnya dapat menghambat kinerja Pemprov secara keseluruhan.

Anwar Sadad secara khusus berharap Sekdaprov Jatim yang juga ketua Tim Anggaran bisa komitmen dalam pembahasan APBD Jatim bersama DPRD Jatim. Mengingat, sudah ada aturan yang jelas terkait kapan waktu pembahasan dan batas waktu harus selesai.

“Tadi tim anggaran sudah sepakat Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS APBD Tahun 2023 disampaikan pada 12 Agustus, dan Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS P-APBD Tahun 2022 disampaikan pada 13 Agustus 2022,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Pasuruan ini.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lanjut Sadad pembahasan P-APBD Tahun 2022 harus sudah disahkan 3 bulan sebelum ta-

hun anggaran berakhir atau pada 30 September mendatang. Sedangkan KUA PPAS P-APBD Tahun 2022 maupun KUA PPAS APBD Tahun 2023 harus sudah disampaikan minggu kedua bulan Agustus 2022.

“Kami optimis di era Sekdaprov Jatim yang baru ini kinerja Pemprov maupun DPRD Jatim akan berjalan lebih baik karena adanya komitmen untuk mematuhi aturan perundangan yang ada,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa pertemuan dengan pimpinan DPRD Jatim itu hanya perkenalan untuk mengetahui kultur dan prosedur yang ada di DPRD Jatim.

Mengingat, dia merupakan pejabat yang baru di lingkungan Pemprov Jatim.

Sedangkan hasil rapat de­ ngan Banmus DPRD Jatim, lanjut Adhy untuk menyepakati jadwal rapat paripurna DPRD Jatim yang sudah dibuat Banmus sesuai dengan regulasi dan siklus yang ada. Mengingat, Pemprov Jatim juga terikat dengan jadwal yang sudah dibuat Kemendagri.

“Misal, selambat-lambatnya baik KUA PPAS P-APBD Tahun 2022 maupun KUA PPAS APBD Tahun 2023 itu harus selesai di minggu kedua bulan Agustus, ya sepakat itu aja. Nanti khan ada rapatrapat lagi di Komisi C maupun Banggar DPRD Jatim,” kata Adhy Karyono. [geh.wwn]

Jaga Ketahanan Pangan dengan Urban Farming l

Sambungan hal 1

pengarahan, Sekdaprov Jatim meninjau dan mencicipi hasil panen yang ada di Rooftop Distan KP Jatim.

Didampingi Kepala Distan KP Jatim, Hadi Sulistyo dan Kepala Bappeda Jatim M Yasin juga pejabat lainnya, Sekdaprov Adhy Karyono menyempatkan mencicipi buah hasil panen di Rooftop Distan KP Jatim, yaitu buah Melon Golden Langkawi.

Adhy menilai, penting bagi masyarakat mengetahui pemanfaatan lahan seperti di rooftop Distan KP juga bisa menghasilkan perekonomian. “Seperti di Distan KP Jatim ini hanya prototipenya saja, dan membuktikan dengan di rooftop saja menghasilkan panen yang begitu bagus, dan ini juga bagian dari penghijauan,” katanya.

Disampaikannya, tanaman yang ada di rooftop Distan KP Jatim ini merupakan bagian dari teknologi penganekaragaman pangan melalui urban farming, maka masyarakat diharapkan turut andil dalam menjaga ketahanan pangan dan memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan.

Dikatakannya, Urban Farming ini tidak hanya untuk konsumsi rumah tangga, namun sebagian hasil pekarangan juga dipasarkan sebagai sumber pendapatan.

“Urban Farming ini juga bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga, melalui penyediaan pangan berorientasi pasar,” katanya.

Kepala Distan Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan, tanaman yang ada di Rooftop Distan Jatim cukup ba­nyak, seperti cabai rawit, labu madu, labu kabocha, terong, jagung pulut, lemon, jambu kristal, melon golden langkawi, melon putih, pakcoy, selada keriting, kangkung, sawi samhong, selada baby romain, seledri, kacang panjang, ubi cilembu, ubi jalar (ungu) bawang merah, pisang, kubis, mangga, belimbing, anggur pohon, anggur, ninel, kelengkeng, jambu air dan ikan lele.

Sedangkan yang bisa panen seperti melon golden langkawi, melon putih, labu madu, labu kabocha, pakcoy, selada keriting, selada baby romain, kangkung, ubi jalar ungu, ubi cilembu, kacang panjang, terong, dan sawi samhong.

Sebelumnya ia juga pernah menyampaikam, kalau konsep urban farming menjawab minimnya ketersediaan lahan pertanian di kota, dan cara ini bisa menjadi solusi masyarakat urban terutama mereka yang hobi berkebun. Konsep ini juga untuk menciptakan lahan pertanian modern bagi milineal. ”Urban farming ini dapat menjadi konsep pertanian ideal dimasa depan. Diatas atap gedung tetap bisa menanam tanaman baik buah maupun sayur. Ini juga sekaligus menjawab tantangan kaum milenial untuk ikut andil dalam pembangunan ketahanan pangan dilahan pertanian modern ini,” katanya. [rac]

Ibu Rumah Tangga Tertinggi Tertular HIV/AIDS, Mayoritas di Usia Produktif l

Sambungan hal 1

Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto menyampaikan agar penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan malaria ini harus mendapatkan support penuh dari semua OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, serta badan usaha/ perusahaan di Kabupaten Probolinggo.

“Permasalahan AIDS, Tuberkulosis dan malaria ini merupakan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama baik oleh OPD maupun perusahaan di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Shodiq Tjahjono mengungkapkan, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo pada 2022 hingga Mei ditemukan kasus baru HIV/AIDS sejumlah 59 orang, dimana 41 orang masih dalam pengobatan dan 18 orang meninggal dunia karena AIDS. “Untuk data total penderita HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo mulai tahun

2000 hingga Mei 2022 mencapai 2.277 orang, dimana 1.584 orang masih dalam pengobatan dan 693 orang meninggal dunia,” ujarnya.

Shodiq menjelaskan, kasus penemuan dan pengobatan TBC di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 adalah sebesar 46 persen dari target 85%, dimana menempati posisi ke-17 dalam penemuan kasus di Jawa Timur (SITB, 2021).

“Penemuan kasus terduga tuberkulosis di tahun 2021 hanya dapat menemukan 3.027 terduga dari total target nasional sebanyak 12.060 terduga (25,09%), anak yang menderita tuberkulosis sejumlah 33 orang. Di samping itu, juga terjadi peningkatan kasus TBC RO di Kabupaten Probolinggo dimana pada tahun 2021 ditemukan 14 kasus terkonfirmasi TB RO,” jelasnya.

Menurut Shodiq, Kabupaten Probolinggo saat ini dalam tahap pemeliharaan eliminasi Malaria. Namun pada tahun 2020 ditemukan 1 kasus malaria import dan pada tahun 2022 di temukan 3 kasus import dari daerah lain. Oleh karena itu diperlukan ke-

bijakan dan srategi pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Probolinggo.

“Peran lintas sektor, program dan masyarakat dalam pemeliharaan malaria dilakukan dengan penguatan survailans migrasi, diagnosis dan tatalaksana serta sistem kewaspadaan dini dan respons, pemetaan daerah dengan penduduk bermigrasi ke/ dari daerah malaria dan stakeholders terkait, pengamatan daerah reseptif dan pengendalian vector (nyamuk anopheles) sesuai bukti lokal serta penguatan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian pemeliharaan eliminasi malaria,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, temuan penderita kasus HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo terus bertambah. Hingga se­ paro tahun 2022, sudah ditemukan 82 penderita HIV/AIDS baru. Ironisnya, sebanyak 12 orang dengan HIV (ODHIV) merupakan ibu hamil (bumil). Upaya penanganan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo terus dilakukan. Dimulai dengan menemukan penderita HIV/AIDS baru. Hingga

akhir Juni 2022, tercatat ada 82 ODHIV baru di Kabupaten Probolinggo.

“Mulai tahun 2010 sampai 2022 bulan Juni akhir, total penderita HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo ada 2.277 orang.

ODHIV yang meninggal 693 orang dan yang masih hidup 1.584 orang. Untuk tahun 2022 saja, separo tahun sudah ditemukan 82 ODHIV,” katanya.

Ironisnya, dikatakan Dewi, dari 82 ODHIV baru yang ditemukan, ada 12 ODHIV yang merupakan ibu hamil. Kondisi ini menjadi perhatian serius pihaknya.

Harapannya, HIV/AIDS yang diderita ibu tidak menular pada bayi. Oleh karena itu, ibu hamil yang positif HIV/AIDS harus menjalani proses persalinan melalu operasi Caesar. Agar bayi dalam kandungan yang dilahirkan tidak tertular virus HIV/AIDS tersebut.

Sebab, bayi dalam kandungan bumil HIV, belum tentu positif HIV juga. Oleh karena itu, bumi yang terdeteksi positif HIV diberi obat HIV dengan tujuan bayinya tidak tertular. Setiap bayi yang

lahir dari bumil HIV, pasti diberi obat profilaksis untuk mencegah tertular HIV dari ibunya.

“Mereka (ibu hamil positif HIV) akan dikonsulkan ke dokter spesialis kandungan dan spesialis penyakit dalam. Selain itu, mereka diberikan obat pencegahan penularan HIV ke janinnya. Juga diberi edukasi untuk pemeriksaan HIV terhadap pasangannya. Termasuk menjadwalkan untuk Caesarnya,” terangnya.

Di sisi lain, penderita HIV/AIDS tertinggi di kabupaten ternyata ibu rumah tangga (IRT). Diduga mereka tertular dari suaminya yang biasa gonta ganti pasangan. Sebab, HIV/AIDS menular dari berhubungan seksual. Selain itu, HIV/ AIDS itu paling banyak diderita oleh usia produktif. Yaitu, usia 25 tahun sampai 49 tahun. ”Paling tinggi HIV/AIDS diderita ibu rumah tangga. Dari 1.584 orang dengan HIV di Kabupaten Probolinggo, hanya 538 orang yang masih pengobatan. Sisanya tidak berobat dan masih menularkan,” tambahnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Wage, 27 Juli 2022

Halaman 12

Wujudkan Aktivitas Bisnis Sesuai Nilai-nilai HAM

Kanwil Kemenkumham dan Pemprov Jatim Bentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Hidupkan Wisata dan Perekonomian Warga

Pemkab Gandeng Pewarta, Kenalkan Nilai Plus Destinasi Wisata di Mojokerto Mojokerto, Bhirawa Pandemi Covid-19 yang melanda selama 2 tahun terakhir ini benar benar memporak porandakan sektor wisata dan perekonomian warga. Untuk itu pada kondisi yang sudah melandai saat ini, pemkab mojokerto berupaya membangkitkan kembali perekonomian warga dengan mengekpus besar besaran nilai plus destinasi wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini dilakukan Diskominfo Kabuoaten dengan menggandeng pewarta untuk wisata tour ke 16 destinasi wisata yang ada di penjuru Kabupaten Mojokerto. selama 4 hari yang dimulai hari ini senin 25/7 hingga 29 juli 2022. Ke 16 destinasi wisata tersebut, yang menjadi agenda press tour wisata pertama, adalah Wisata Sumber Duwur di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro. Petirtaan Jolo tundo. Wisata Sumber Gempong dan Wisata Ganjaran di Desa Ketapan Rame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Empat Destinasi wisata ini memang cukup menjajikan kesenangan dan ketenangan bagi wisatawan yang mengunjunginya. Pasalnya selain pemandangan alamnya yang indah, dengan pohon pohon yang tumbuh rindang, menjadikan jiwa menjadi fress setelah menghirup udara segar yang ada di lokasi tersebut.

Demikian juga yang ada pada destinasi petirtaan Jolotundo.pemandian ini menyuguhkan macam macam keistimewaan. Yakni air petirtaan Jolotundo yang mengalir dari Gunung Penanggungan ini telah dinobatkan oleh WHO sebagai air sumber terbersih dan terjernih no 2 di dunia.

Untuk itu wajar banyak masyarakat mempercayai jika mandi dan beredam di air Jolotundo bisa menjadi awet muda. Disamping itu air ini juga dipercaya bisa mengobati aneka penyakit linu dan persendian. Hal yang tidak

kalah menariknya untuk dikunjungi wisatawan baik lokal maupun wisatawan nusantara adalah wisata Sumbergempong dan wisata Ganjaran yang ada di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, di kedua tempat ini, selain udaranya yang sejuk dekat dengan jalan raya, juga menyuguhkan aneka fasilitas. Seperti kolam renang. Sepeda angkasa, Wisata kuliner juga arena bermain anak anak. Dengan penataan yang indah dan lokasi bersih, harga tiket masuknyapun terjangkau dan merakyat.

Jika wisatawan cuma ingin masuk untuk menikmati aneka kuliner yang ada, tidak dikenakan biaya masuk, tiket masuk baru dikenakan jika wisatawan masuk kolam renang dan arena permainan anak, serta bersepeda di angkasa.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kadiskominfo Kabupaten Mojokerto. Ardi Sepdianto saat berada di lokasi wisata Ganjaran mengatakan,

jika destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto sangat banyak dan lengkap.

Mulai wisata religi, wisata peninggalan sejarah dan budaya khususnya aneka peninggalan Kerajaan Majapahit, wisata alam,juga wisata kuliner.

Kabupaten Mojokerto secara grografis memang cukup strategis letaknya, ditambah tanahnya yang subur, untuk tanam apapun bisa tumbuh. Hal ini sangat mendukung untuk dijadikan tempat jujukan dan tujuan wisatawan. Untuk itu harapan kami dengan mendorong semangat warga untuk terus berinovasi dalam menggali potensi daerah.

Khususnya semangat membangkitkan kembali roda perekonomian warga melalui sektor wisata yang ada. Kami yakin Kabupaten Mojokerto suatu saat nanti akan kembali besar namanya, sebagaima Kerajaan Mojopahit yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Mojokerto.jelas Bupati. [min.adv]

Surabaya, Bhirawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI ditunjuk sebagai focal point Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah. Salah satunya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim.

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Jatim, pengukuhan gugus tugas yang diketuai Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Zaeroji ini dilakukan oleh Dirjen HAM Kemenkumham RI, Mualimin Abdi. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta Kepala OPD Pemprov Jatim selaku anggota gugus tugas.

"Gugus Tugas Bisnis dan HAM ini merupakan salah satu tugas negara, seperti yang disampaikan Ibu Gubernur Jatim. Yakni, Pemerinta ikut menjaga agar masyrakat terlindungi hak asasi manusianya," kata Mualimin Abdi.

Perlindungan HAM ini, dijelaskan Mualimin, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh derajat kesehatan dan hak-hak yang lain. Khususnya ditujukan bagi masyarakat yang rentan, seperti anak, perempuan, penyandang difabel dan masyarakat. Pihaknya berharap mudah-mudahan di Jatim aktivitas bisnis terus menerapkan nilai-nilai HAM. "Bisnis dan HAM ini nanti ujungnya bagaimana hak seseorang, termasuk anak-anak memperoleh hakhak nya. Jatim ditetapkan sebagai Provinsi Ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga ada parameter agar hak-hak anak bisa terpenuhi," jelasnya. HAM, sambung Mualimin, tidak hanya terdapat kasus-kasus tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Padahal, Pemerintah telah melakukan banyak hal terkait HAM. Terbukti bahwa

pada November 2022 ada sidang di Dewan HAM PBB, dan Indonesia menjadi tamu kehormatan.

"Hal itu lantaran Indonesia konsisten melaksanakan apa yang disebut dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia," tegasnya.

Senada dengan Mualimin, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyambut baik adanya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini.

Menurutnya, bisnis dan HAM ini harus saling melindungi. Sehingga jangan sampai ada produk makanan yang tidak sesuai BPOM atau mengandung unsur yang berbahaya.

Pihaknya pun berterimakasih atas sinergitas Kanwil Kemenkumham dengan jajaran Pemprov Jatim.

"Kami berharap gugus tugas ini bisa segera action. Kami juga izin kepada Pak Dirjen untuk BPOM bisa diikutkan dalam peran-peran sig-

nifikan seperti Kementerian Kesehatan," ungkapnya.

Dengan kehadiran gugus tugas ini, sambung Khofifah, akan menepis keraguan masyarakat terkait upaya Pemerintah dalam menegakkan dan melakukan perlindungan HAM dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi stigma negatif. Terutama pada industri makanan dan minuman.

"Karena produk dari industri makanan dan minuman akan dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Dengan adanya gugus tugas ini, membuktikan bahwa negara punya perhatian yang lebih terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM," pungkasnya.

Diketahui, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini terbagi dalam 5 kelompok kerja atau Pokja. Pokja I diketuai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, menangani Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari Semua Pemangku Kepentingan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. [bed.bb]

abednego/bhirawa

Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Kanwil Kemenkumham Jatim, Selasa (26/7).

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiyono dan Walikota Batu saat membuka JKF 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

Gubernur Khofifah Resmikan Jatim Kominfo Festival 2022

Transformasi Digital Sejalan Komitmen Jaga NKRI Pemprov, Bhirawa Kemeriahan Jatim Kominfo Festival (JKF) 2022 akan berlangsung selama empat hari sejak dibuka Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (25/7) malam hingga 28 Juli mendatang. Gelaran yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim tersebut diharapkan mampu menjadi momentum untuk mempersiapkan ekosistem digital yang berseiring dengan komitmen menjaga NKRI. Hal itu ditegaskan Gubernur Khofifah saat membuka JKF 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu dengan tema "Optimis Jatim Bangkit dengan Akselerasi Transformasi Digital."

Gubernur mengatakan, rencana aksi dalam mengakselerasi transformasi digital perlu menjadi perhatian. Terrmasuk bagaimana digitalisasi tetap harus berseiring dengan komimen menjaga NKRI. "Konten-konten inspiratif yang mampu membangun produktivitas, semangat, dan pemikiran yang positif harus terus ditingkatkan. Semoga kita semua bisa menjaga sinergisitas dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur," ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengajak seluruh kepala daerah untuk menyiapkan rencana aksi penguatan start up dimasing-masing kabupaten/kota. Khususnya, menyiapkan eko-

sistem digital bagi pengembangan Usaha Mikro, Keci dan Menengah (UMKM).

"Founder Ali Baba Jack Ma dalam World Economic Forum menyampaikan, tahun 2030 backbone perekonomian 80 persen akan ditunjang oleh sektor UMKM dan 85 persennya adalah e-commerce. Oleh karena itu, digital ekosistem harus betul-betul disiapkan," kata Khofifah.

Selain itu, penguatan literasi digital di masyarakat juga penting. Karena dasar ekosistem digital disebut Khofifah sebagai bentuk tranformasi informasi. "Ini adalah tugas kita semua menjaga, mengawal dan memastikan jika proses tranformasi yang terbangun adalah dalam koridor mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Khofifah.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jatim Hudiyono mengatakan JKF 2022 diharapkan mampu menjadi etalase berbagai kemajuan di bidang informasi dan komunikasi publik di Jawa Timur. "Seperti pemerataan dan perluasan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan penguatan aplikasi," kata Hudiyono.

Beberapa kegiatan yang akan digelar dalam 4 hari tersebut berupa Forum Statistisi, Forum Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Forum Walidata, Workshop Kehumasan, Workshop Literasi Digital, Workshop Jatim Smart Innovation, Workshop Smart Communication Product, Workshop Relawan TIK,

dan Sosialisasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Ada juga Bimbingan Teknis (Bimtek) Website Kim.id, Rapat Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!), Pameran Teknologi dari Diskominfo Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota seJatim, Bazaar UMKM, serta Pertunjukan Rakyat (Pertura) seni dan budaya lokal Jatim.tam Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan JKF 2022 ini.

"Ini merupakan satu berkah bagi Kota Batu yang baru beberapa bulan ini kembali ramai dikunjungi wisatawan. Semoga JKF 2022 menjadi semangat bersama seluruh Pemda di Jatim untuk mengakselerasi transformasi digital," ungkapnya. Turut hadir dalam acara ini antara lain, Perwakilan Kementerian Kominfo RI, Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Kota Batu, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Tak kalah menarik, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh beberapa artis seperti Wiwik Sagita, Imron Sadewa, dan Dewi Rere. Jadi selain mengedukasi, JKF 2022 juga menghibur masyarakat Jawa Timur dan Kota Batu khususnya. [tam*]

Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Kominfo Jatim Hudiyono dan Walikota Batu Dewanti Rumpoko membuka secara resmi stan pameran inovasi kominfo se Jatim dalam rangkaian JKF 2022.