binder28mei21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Jumat Wage, 28 MEI 2021

Pemprov 10 Kali Raih Predikat Opini WTP Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020. Opini WTP yang diterima Pemprov Jatim ini merupakan kesepuluh kalinya.

Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini. Termasuk DPRD Provinsi Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja Baca Berita Selengkapnya di Hal 12

 ke halaman 11 Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar memberikan opini WTP ke sepuluh kalinya untuk Pemprov Jatim dan diterima langsung oleh kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (27/5).

Habis Kontrak, Ribuan PMI Pulang

Disnakertrans Siap Layani Pemulangan Pemprov, Bhirawa

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memperkirakan pada bulan Juni – Juli, kembali ada 7.300 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang karena habis kontrak.

Menilik hal itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) melalui UPT P2TK siap untuk memfasilitasi pemulangan PMI asal Jawa Timur.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo Himawan Estu Bagijo mengatakan, kalau pihaknya siap dalam membantu pemulangan PMI asal Jawa Timur ke daerah asalnya masing masing. “Kalau sebelumnya PMI yang datang dari Malaysia - Singapura, biasanya memang kebanyakan dari Jatim. Namun yang nantiya  ke halaman 11

Bareskrim Polri Geledah Ruang Bupati Nganjuk Situbondo dan Pasuruan Amankan Komputer dan Berkas Diterjang Banjir Rob Nganjuk, Bhirawa Untuk mendapatkan tambahan alat bukti atas kasus jual beli jabatan ASN di Kabupaten Nganjuk, Bareskrim Polri disamping melakukan pemeriksaan saksi, juga melakukan penggeledahan

di beberapa ruang kerja pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk.

“Memang benar pada hari ini ada penggeledahan dari Bareskrim, hanya saja ruangan mana saja saya tidak tahu. Alangkah baiknya tanya saja pada

Kasatpol PP yang ikut mendampingi penyidik Bareskrim,” kata Asti Widiartini Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Kamis (27/5).

Kasatpol PP Syamsul Huda  ke halaman 11

ristika/bhirawa

Anggota Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan ruang kerja sejumlah pejabat Pemkab Nganjuk.

Situbondo, Bhirawa Wilayah Kabupaten Situbondo dan Kota Pasuruan diterjang banjir rob. Tiga rumah milik warga di Dusun Laok Bindung Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo rusak parah.

Sedangkan di Kota Pasuruan di JalanMT Hariyono dan kawasan pelabuhan dan perkampungan warga terendam air 10 sentimeter.

Kejadian ini dipicu oleh terjangan banjir rob serta sapuan angin kencang yang melanda pesisir utara Kota Santri Situbondo. Hingga saat ini tim BPBD Kabupaten Situbondo bersama intansi terkait masih melakukan perbaikan dan pendataan.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops ) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono, menjelaskan, kejadian banjir rob di Desa Landangan hampir sama dengan kejadian banjir rob ditempat lain sebelumnya. Yakni, saat air laut pasang menimpa rumah warga, cuaca esktrem seperti angin kencang dan gelombang tinggi ikut me ke halaman 11

MITRA

Jangan Jauh dari ‘Tower’

BARU-baru ini Pemkab Situbondo sukses mengadakan seleksi assessment khusus pejabat eselon II. Sedikitnya ada 26 jajaran Kepala Badan, Kepala Dinas, Staf Ahli dan Asisten Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Situbondo mengikuti tahapan menjadi pejabat JTP (Jabatan Tinggi Pratama).

Hanya dua pejabat yang tidak mengikuti assessment karena menjadi panitia selekIr Sentot Sugiyono MSi  ke halaman 11

Sentil

Pemprov 10 Kali Raih Predikat Opini WTP

- Buah kerja keras dan doa Bareskrim Polri Geledah Ruang Bupati Nganjuk - Setelah itu, tunggu panggilan Pemprov Buka Formasi CASN untuk Kualifikasi Lulusan SMK - SMK bisa...

Pemprov Buka Formasi CASN untuk Kualifikasi Lulusan SMK

Kepala BKD Jatim Nurkholis

Pemprov, Bhirawa Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Pemprov Jatim tidak hanya terbuka untuk lulusan perguruan tinggi saja. Sebab, tahun ini para lulusan SMK juga berkesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama) untuk sejumlah formasi jabatan di Pemprov Jatim.

Jumlah formasi CPNS khusus untuk kualifikasi lulusan SMK mencapai 221 lowongan. Secara

rinci, lowongan tersebut dibagi dalam seleksi CPNS sebanyak 167 formasi dan seleksi PPPK sebanyak 54 formasi.

Khususnya untuk PPPK, formasi dengan kualifikasi lulusan SMK dibuka hanya untuk non tenaga pendidik. Saat ini, jumlah formasi PPPK non tenaga pendidik di Pemprov Jatim secara rinci totalnya untuk tenaga kesehatan sebanyak 647 lowongan dan tenaga teknis sebanyak 239  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Sejumlah rumah warga Dusun Laok Bindung RT 02/ RW 04 Desa Landangan Kecamatan Kapongan rusak terkena hantaman banjir rob Kamis pagi (27/5).

Saat Mendes-PDTT dan Bupati Jombang Mengunjungi Candi Rimbi

Dibuka untuk Umum dengan Penerapan Prokes Ketat, Jumlah Pengunjung 50 Persen

Kabupaten Jombang memiliki banyak situs purbakala yang tersebar hampir semua wilayah. Salah satunya Candi Rimbi yang berada di Kecamatan Bareng, yang beberapa waktu lalu dikunjungi Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), H Abdul Halim Iskandar.

Arif Yulianto, Kab Jombang

Candi Rimbi merupakan candi yang diduga merupakan candi yang berasal dari era Majapahit yang diduga dibangun untuk pendharmaan Ratu Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi, yang diperkirakan memimpin Kerajaan Majapahit pada tahun 1328 hingga tahun 1351.

Kunjungan Bupati Mundjidah

Wahab bersama Mendes-PDTT ke Candi Rimbi ini dalam rangkaiannya melakukan kujungan ke Desa Pakel dan Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang untuk menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data desa berbasis SDGs, Sabtu (22/5) lalu.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengungkapkan, wisatawisata yang ada di Kabupaten

Jombang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang sesuai dengan arahan surat edaran menteri dan Gubernur Jawa Timur bahwa, untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, tempat-tempat wisata bisa dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Kita perbolehkan dibuka, asal tetap pakai Protokol Kesehatan.

Paling tidak 50 persen pengunjung, dibatasi, kemudian ada pengawasan dari pihak keamanan, dalam hal ini ada juga dari TNIPolri, juga dari Linmas, Satpol PP, yang selalu mengawasi para pengunjung,” beber Bupati Mund ke halaman 11

arif yulianto/bhirawa.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mendampingi Mendes-PDTT, H Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Candi Rimbi di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

EKSEKUTIF Kabupaten Probolinggo Peroleh 382 Kuota CPNS dan 3.836 PPPK Jumat Wage, 28 Mei 2021

Halaman 2

Probolinggo, Bhirawa Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dipastikan dibuka tahun ini. Kabupaten Probolinggo, mendapatkan kuota. Jumlahnya mencapai ribuan formasi.

Untuk kuota Kabupaten Probolinggo, jumlahnya tak jauh berbeda dengan pengajuan. Bahkan terbilang lebih dari pengajuan, khususnya untuk PPPK. Karena angkanya mencapai 3.374 untuk PPPK dengan formasi guru.

Sementara untuk CPNS, Kabupaten Probolinggo hanya mendapat 382 CPNS. Jika ditotal, maka rekrutmen CPNS dan PPPK jumlahnya sekitar 4.218 formasi.

Data yang dihimpun Bhirawa, kuota CPNS dan PPPK dari pusat untuk Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.218 formasi. Rinciannya, Tenaga Guru PPPK 3.374 formasi, tenaga Kesehatan untuk CPNS 313 Formasi dan PPPK 384 Formasi. Selebihnya formasi tenaga Teknis untuk CPNS 69 formasi dan PPPK 78 formasi.

“Rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini, paling banyak formasi PPPK, untuk tenaga guru. Kalau kuota CPNS hanya 382 formasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Hudan.

Saat dikonfirmasi, Kamis (27/5) Hudan mengaku, kuota untuk

rekrutmen CPNS dan PPPK Kabupaten Probolinggo, sudah ada.

Yaitu total sekitar 4.218 formasi.

Tetapi, pihaknya saat ini masih tahap validasi untuk formasi CPNS tersebut.

Nantinya, formasi CPNS dan PPPK itu akan diumumkan serentak di semua daerah. “Rekrutmen CPNS dan PPPK ini semuanya langsung dari pusat. Pengumuman dan pelaksanaannya nanti akan serentak atau bersamaan,” katanya.

Hudan menambahkan, dari kuota Kabupaten Probolinggo 4.218 formasi untuk CPNS dan PPPK, memang sebagian besar untuk formasi PPPK. Sedangkan untuk CPNS hanya sekitar 382 formasi.

“Kami masih menunggu hasil validasi dan disetujui oleh Bupati untuk pengumuman persyaratan dan formasi detailnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi mengatakan, pihaknya mengajukan sekitar 3.000 PPPK lebih untuk GTT dan PTT di lingkup pendidikan kabupaten Probolinggo. Tak disangka, pemerintah pusat justru memberikan kuota 3.374.

wiwit agus pribadi/bhirawa

ASN kabupaten Probolinggo yang jauh dari ideal masuk kekurangan 5 ribu ASN.

Pengajuan sebanyak 3 ribuan itu bukan tanpa alasan. Mengingat, kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Probolinggo masih cukup banyak. Selama ini tenaga pendidik banyak dibantu oleh GTT. Ada sekitar 2.300 GTT di Kabupaten Probolinggo yang membantu proses pendidikan di Kabupaten Probolnggo.

“Kekurangan guru (ASN) di Kabupaten Probolinggo. Sementara

bisa teratasi dengan GTT. Karean itu, kami ajukan 3.000 lebih formasi PPPK untuk GTT dan PTT di lingkup pendidikan kabupaten,” terangnya.

Adanya kuota 3.374 PPPK untuk formasi guru, mungkin menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Probolinggo. Apalagi, kekurangan guru ini membuat ratusan sekolah dasar (SDN) harus terapkan sekolah

multigrade atau kelas rangkap.

Pengabungan dua kelas menjadi satu kelas itu, keputusan strategis dan terbaik untuk mengatasi kekurangan tenaga guru.

Dari 534 lembaga SDN di Kabupaten Probolinggo, sebanyak 116 lembaga sudah mulai terapkan multigrade. Sedangkan jumlah tenaga guru ASN di Kabupaten Probolinggo total sekitar 2.500 guru dan GTT sekitar 2.300 guru.

Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Sri Agus mengatakan, keterbatasan jumlah tenaga guru di Kabupaten Probolinggo, harus membuat terobosan dan inovasi.

Sesuai petunjuk dari pemerintah pusat lembaga sekolah yang jumlah siswa kurang dari 60 anak dapat diterapkan pembelajaran sistem multigrade. Nah, di Kabupaten Probolinggo ada 116 lembaga SDN yang sudah menerapkan multigrade.

“Sampai saat ini, sudah ada 116 lembaga (SD) yang terapkan pembelajaran mutligrade. Kekurangan guru di sekolah itu dan jumlah siswa kurang dari 60 anakmenerapkan multigrade. Siswa kelas I dan II digabung jadi satu kelas dan diajar oleh satu guru,” ungkapnya.

Sri menjelaskan, ideal dan standarnya tiap satu lembaga sekolah itu ada 9 tenaga guru. Namun tidak sedikit karena kekurangan jumlah guru, dan hanya ada 4 guru. Sehingga sistem multigrade adalah terobosan terbaik.

Selain itu, pembelajaran sistem multigrade juga dirasakan manafaatnya bagi para siswa. Mereka bisa saling belajar. “Ada juga sekolah yang kami merger. Tapi tidak banyak, hanya 14 sekolah dimerger jadi 7 sekolah. Karena jarak kedua sekolah yang dimerger cukup jauh, membuat para siswa tidak nyaman,” tambahnya. [wap]

KILAS BIROKRASI

Anggaran Rp33 Miliar untuk Gaji ke-13 ASN Pemkab Trenggalek, Bhirawa Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur memprediksi gaji ke-13 ASN (Aparatur Sipil Negara) setempat bisa cair bulan Juni.

Pemberian gaji ke-13 ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dan perbub nomor 16 tahun 2021.

Kepala Bakeuda Kabupaten Trenggalek Agus Yahya mengatakan jika gaji ke-13 ASN direncanakan cair bulan Juni.

“Direncanakan realisasi bulan juni 2021 dengan jumlah anggaran yang dikelurakan Pemkab Trenggalek kurang lebih Rp. 33.345.000.000,” ungkapnya. Kamis (27/5/2021).

Jadi jika pencairan gaji ke-13 akan sesuai dengan prediksi, ribuan PNS di kabupaten Trenggalek akan mendapatkan gaji dobel bulan depan.

Pasalnya selain mereka menerima gaji rutin yang diterima setiap awal bulan. Gaji ke-13 bakal diterima dibulan yang sama dengan gaji pokok.

Ia memastikan gaji ke-13 ASN akan diberikan pada periode Juni 2021. Namun ia belum bisa memastikan tanggal pemberian gaji ke-13 tersebut.

“Pembayaran gaji ke-13 tidak akan bersamaan dengan gaji rutin. Jadi pembayaran gaji rutin dulu baru nanti gaji ke- 13,” pungkasnya. [wek]

Kabupaten Ngawi Kirim Delegasi ke Trenggalek Pemkab Trenggalek, Bhirawa Kabupaten Ngawi intip penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, dengan mengirimkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) nya ke Trenggalek, Kamis (27/5/2021).

Delegasi yang di kirim ini ditujukan untuk melakukan study tiru program penanganan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek untuk bisa diterapkan di daerahnya.

Kunjungan kerja TKPKD Kabupaten Ngawi sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara beserta jajaran di Gedung Smart Center Trenggalek.

Menjadi salah satu kabupaten rujukan penanganan kemiskinan, berbagai daerah di tanah air telah melakukan study tiru penanganan kemiskinan ke Trenggalek.

Daerah yang dulunya dianggap miskin ini memang sukses melakukan penanggulangan permasalahan kemiskinan secara terpadu, sehinga tidak ayal lagi beberapa daerah mencoba mengintip penanganan kemiskinan di daerah ini.

Pendapatan Asli Daerah di Trenggalek memang tidaklah besar, namun Trenggalek dianggap sukses dalam mengendalikan kemiskinan di daerahnya.

Berawal dari tekad besar Wakil Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (Ketua TKPK pada waktu itu) yang kini telah menjadi Bupati di Trenggalek saat ini, menggagas sebuah gerakan. Upaya kemiskinan yang murni digagas olehnya ini tidak lagi di sebut program melainkan sebuah gerakan yang dinamakan GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan).

Karena gerakan makanya penanganan kemiskinan tidak lagi penjadi tanggung jawab perorangan, masing - masing OPD, melainkan sudah menjadi tanggung jawab bersama secara terpadu.

Ada tiga poin penting penanganan kemiskinan di Trenggalek. Tiga poin penting itu diantaranya sedekah informasi, sedekah partisipasi dan yang ketiga sedekah rizqi. [wek]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi (2 dari kiri) pimpin Rakor PKS.

Rakor Tim PKS Bahas Penanganan Covid-19 Hingga Raihan WTP Probolinggo, Bhirawa Agenda rutin bulanan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial kembali digelar dengan dihadiri Wali Kota Probolinggo, di Ruang Command Center, Kantor Wali Kota Probolinggo.

Topik utama dalam rapat ini adalah penanganan Covid-19 pasca libur Idul Fitri 1442 H di Kota Probolinggo.

Membuka rapat, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen yang telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur Idul Fitri 1442 di tengah pandemi Covid 19.

“Alhamdulillah Idul Firi 1442 H tahun 2021 telah kita lalui bersama dengan aman dan lancar berkat kesigapan aparat keamanan baik dari Poles Probolinggo Kota, Kodim 0820, Satpol PP, Dishub dan dibantu

elemen masyarakat lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya,” jelas Wali Kota Habib Hadi, Kamis (27/5).

Meskipun libur lebaran tahun 2021 kemarin Pemerintah telah menerapkan peniadaan mudik dan pengetatan persyaratan perjalanan, namun masih banyak masyarakat yang masih nekat bepergian, sehingga wali kota berpesan kepada Dinkes P2KB untuk waspada terhadap kenaikan kasus Covid-19 di Kota Probolinggo.

“Saya minta kepada Dinas Kesehatan pada 10 hari hingga 14 hari liburan berakhir mudah mudahan tidak ada lonjakan dan tentunya apabila melihat segera dilakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang ada,” pinta Habib Hadi.

Program vaksinasi Covid-19 juga tidak lepas dari pembahasan rapat

koordinasi pagi ini. Khususnya bagi lansia, wali kota menilai tingkat partisipasi vaksinasi masih rendah, karena adanya opini negatif yang berkembang di masyarakat.

“Mungkin karena ketakutan atau opini-opini yang dikembangkan di luar seakan-akan vaksin ini yang menyebabkan terkena virus, ini yang masih berkembang di masyarakat,” ungkap Habib Hadi. Per tanggal 26 Mei 2021, total 3250 lansia Kota Probolinggo atau 22% telah mengikuti vaksinasi Covid19 tahap 1 dan tahap 2.

Pada bidang lainnya, wali kota menyampaikan rasa syukurnya atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.

“Ini merupakan raihan WTP kedua di masa kepemimpinan saya dan keempat

secara berturut turut diterima Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2017 hingga sekarang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Muhamad Khoiril mengajak seluruh peserta rapat koordinasi ini untuk bersamasama menyosialisasikan dan memantau penerapan Surat Edaran Wali Kota Probolinggo tentang pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya di tempat-tempat usaha.

“Harapannya nanti tiap malam minggu rekan-rekan dari Satpol PP membawa SE tersebut dikasihkan, ditempel pada cafe tersebut jadi minggu depannya tidak ada alasan tidak tahu,” terangnya. Hal tersebut langsung direspon oleh Wali Kota Probolinggo dengan memerintahkan Satpol PP, DKUPP serta Camat untuk turun memantau ke masyarakat. [wap]

HJKS ke-728, Pemkot Gelar Lomba Promosi Produk UMKM Pemkot Surabaya, Bhirawa Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-728, bertepatan pada 31 Mei 2021 mendatang, Pemkot Surabaya menggelar serangkaian kegiatan di Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pahlawan. Berbeda dari biasanya, peringatan HJKS kali ini pemkot mengadakan kompetisi lomba promosi produk UMKM. Tim Ketua Penggerak PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani Eri Cahyadi mengatakan, sebenarnya tujuan perlombaan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dia memastikan, kompetisi tersebut akan menjadi ajang promosi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun camat untuk samasama mensosialisasikan produk UMKM dengan total 75 peserta.

“Jadi mekanisme lomba promosi produk UMKM ini, kepala OPD dan camat wajib membuat video yang isinya promosi lima produk. Video itu dikemas semenarik mungkin. Lalu mereka memposting karyanya di akun media sosial baik instansi maupun pribadi,” kata Rini, Kamis (27/5).

Dari 75 peserta, nantinya dewan juri bakal mengambil 20 video terbaik. Dimana aktor

dalam video itu, akan tampil kembali secara live saat hari H pelaksanaan HJKS 31 Mei 2021 mendatang. Rini mengungkapkan, pada saat hari H acara itu digelar di halaman balai kota dan masyarakat dapat menyaksikan secara virtual.

“Peserta bisa improvisasi saat tampil live memaparkan produk UMKM. Semakin seru semakin keren. Intinya inovasi bebas, yang penting pesannya bisa diterima. Untuk pengumpulan video itu batas waktunya per hari ini, selanjutnya dewan juri akan melakukan penilaian,” ungkapnya. [iib]

Jumat Wage, 28 Mei 2021

Halaman 3

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Pemerintahan Dan Pembangunan Malang

Bakorwil III Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Malang Raya Tiga Daerah Teken MoU

Sjaichul Ghulam Kepala Bakorwil III Malang, bersama dengan Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto usai melakukan MoU Di Bakorwil Malang Kamis 27/5 kemarin.

Malang, Bhirawa Untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) melakukan MoU, Kamis (27/5), kemarin di Bakorwil Malang. MoU ini dimaksudkan agar Malang Raya saling mendukung dan terintegrasi.

Kepala Bakorwil III Malang, Sjaichul Ghulam, mengemukakan, MoU ini merupakan payung hukum untuk memberikan kesempatan OPD teknis dalam menentukan langkah kebijakan.

Selanjutnya, OPD melakukan analisa kebutuhan sebelum menentukan kerjasama teknis dengan daerah lain yang akan diatur lebih detail melalui Perjanjian Kerjasama.

“Ketiga wilayah Malang Raya ini merupakan daerah yang mempunyai potensi dan realisasi wisata yang sangat besar. Ini dilihat dari padatnya

arus lalu lintas kendaraan yang keluar dari exit toll, baik di Singosari, Pakis maupun di Madyopuro,”tuturnya.

Pihaknya berharap Pemerintah Malang Raya ini nantinya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bersinergi untuk saling menguatkan, melalui kerangka kerja sama, yang telah disepakati tersebut.

“Suatu saat nanti masyarakat luar Malang Raya, bisa lebih betah berlama-lama di Malang Raya dengan banyaknya paket-paket wisata yang dikerjasamakan,”sambungya.

Pihaknya lantas merinci jika, Kota Malang lebih dikenal dengan Urban Tourismnya, dan Kulinernya, Kota

Batu dengan wisata buatannya, dan Kabupaten Malang dengan wisata budaya dan wisata alamnya.

Melalui MoU tersebut, lanjut dia, menunjukkan kesadaran pentingnya kerja sama serta tingginya komitmen Kepala Daerah terhadap Kerja Sama Malang Raya . Sehingga, dalam waktu dekat dapat dipastikan akan muncul tindak lanjut Kerja Sama dari OPD teknis secara terintegrasi.

Saat ini, Bakorwil III Malang akan mendorong kerja sama di bidang pariwisata dan pengembangan UMKM sebagai komponen utama penggerak ekonomi ketiga wilayah tersebut.

Pemerintah Daerah, diharapkan semakin kompak dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini adalah dalam rangka penguatan potensi ekonomi dan akan memberikan dampak kepada masyarakat. Perluasan akses pasar produk-produk UMKM dapat dilakukan sebagai dampak langsung atau sebagai multiplayer effect kerja sama daerah,”tambah dia.

Selain itu, pelaku UMKM juga harus diberikan kemudahan akses permodalan. Apalagi saat ini Perbankan juga sudah membuka diri memberikan akses kepada pelaku UMKM. Kerjasama ini menurut dia, juga sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masa pandemi agar yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah bisa lebih maksimal lagi.

Pihaknya juga berharap kepada Pemerintah Daerah di Malang Raya, untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

“Masyrakat harus diberikan pelayanan secara maksimal. Kebutuhan masyarakat jangan sampai tertuda, ini sangat penting,”tukasnya. [mut*]

LEGISLATIF

Jumat Wage, 28 Mei 2021

KILAS DEWAN

DPRD Kabupaten Malang Dorong Pemkab Tuntaskan Proses Penanganan Bencana DPRD Malang, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar segera menuntaskan proses penanganan bencana gempa bumi, terutama terkait penanganan terhadap dampak bencana gempa yang terjadi pada beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Kamis (27/5), kepada wartawan mengatakan, selain kita mendorong Pemkab Malang untuk menuntaskan proses penanganan bencana di Kabupaten Malang, Pemkab kini juga fokus untuk melakukan berbagai program dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kami mendorong agar yang menjadi kewajiban Pemkab Malang bisa segera diselesaikan segala prosesnya, khususnya penanganan bencana alam,” terangnya.

Dia menjelaskan, penanganan bencana juga menjadi salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Selain beberapa sektor yang harus dijalankan dalam upaya melaksanakan PEN. Sedangkan penanganan bencana itu, baik pada saat tanggap darurat maupun setelahnya. Karena masyarakat juga sedang menanti, apalagi yang saat ini posisinya ada ditenda pengungsian, sehingga Pemkab Malang secepatnya untuk bisa menyelesaikannya.

“Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, ada beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam rangka menjalankan PEN, yakni berkaitan dengan infrastruktur, padat karya, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” ujar Darmadi. [cyn]

Halaman 4

Komisi B Minta Bank Benta Tak Semena-mena ke Nasabah DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam hearing dengan Bank Benta, OJK, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan nasabah, pada Kamis (27/ 05/2021) terlihat menghajar perwakilan dari Bank Benta.

Berawal dari pengaduan warga Kebangsem GG. 4 No. 24 Kelurahan dan Kecamatan Genteng, Suwito ke dewan yang mengeluhkan tagihan angsuran tiba-tiba membengkak oleh Bank Benta, Komisi B langsung menggelar pertemuan dengan Bank Benta.

Wakil Ketua Komisi B, Anas Karno mengatakan, nasabah dengan nama Suwito melakukan akad kredit sebesar Rp25 juta ke Bank Benta dengan tenor 35 kali atau selama 35 bulan, kredit untuk keperluan permodalan usaha nasabah yang bernama Suwito.

“Namun, saat jatuh tempo angsuran ke 13 nasabah belum bisa membayar, dan dibayar pada angsuran ke 14 pihak Bank Benta menilai itu bukan pembayaran angsuran, melainkan biaya denda administrasi dan provisi.

Ini yang membuat nasabah mengadu ke kita,” ujarnya di Surabaya, Kamis (27/05/21).

Anas Karno menegaskan kepada Bank Benta, agar diberi keringanan

andre/bhirawa

Komisi B DPRD Kota Surabaya hearing dengan Bank Benta, OJK, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, dan nasabah Kamis (27/05/2021).

denda dan angsuran kepada nasabah bernama Suwito, pasca hearing di Komisi B. “Jadi kesimpulan hearing tadi adalah, jangan sampai nasabah yang sudah mengadu ke Komisi B itu nanti jangan sampai merasa keberatan untuk membayar angsurannya. Ini harapan Komisi B,” tegas politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Anas Karno kembali menegaskan, sekelas Bank Benta yang membuka usaha di Surabaya, seharusnya bisa

memberikan kontribusi yang baik bagi nasabah di Surabaya.

“Kebetulan nasabahnya UMKM, seharusnya di masa sulit pandemi saat ini Bank Benta membantu pelaku usaha dengan permodalan, jangan sebaliknya memberatkan nasabah warga Kota Surabaya,” kata Anas Karno.

Sementara Ketua Komisi B, Luthfiyah meminta kepada Bank Benta untuk tidak semena-mena dan bertindak brutal saat melakukan penagihan ke nasabah.

Ditempat yang sam, Anggota Komisi B, John Thamrun menilai, Bank Benta telah melakukan penggelembungan bunga kredit yang sudah ditentukan oleh Otorotas Jasa Keuangan (OJK).

“Soal bunga bank seharusnya Bank Benta mengikuti aturan dari OJK atau pemerintah, jangan seenaknya saja mengatur nilai bunga pinjaman,” ungkap John Thamrun.

Sementara perwakilan Bank Benta, Anita mengatakan bahwa Bank Benta akan memberikan keringanan, dan nanti kami minta nasabahnya datang sendiri ke kantor Bank Benta di Jalan Tunjungan Surabaya.

“Mohon maaf itu saja ya yang bisa kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf,” kata Anita. Sementara Suwito, nasabah Bank Benta menyampaikan rasa berterimakasih kepada Komisi B yang telah memidiasi persoalan denda bayar ke Bank Benta.

Ia menjelaskan, dirinya bersama istri mengajukan kredit ke Bank Benta Tunjungan Surabaya, dengan nilai kredit Rp25 juta untuk modal usaha warung.

Namun, kata Suwito, saat angsuran ke 13 memang ada keterlambatan pembayaran, dan baru dibayar pada bulan ke 14. Tapi pihak Bank Benta mengatakan karena telat bayar, maka angsuran ke 14 bukan merupakan pembayaran angsuran kredit, melainkan denda telat bayar pada angsuran ke 13. [dre]

Komisi C Temukan Aset Pemprov Tak Beres DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jawa Timur menemukan adanya ketidakberesan pemanfaatan aset milik Pemprov Jatim yang berada di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Jalan Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Dimana, penyewa aset yang berada kompleks UPT Industri Logam dan Perekayasaan tidak membayar retribusi ke Pempov Jatim sebagai pemilik lahan.

Ironisnya lagi, sebagian besar gudang dan bangunan yang berdiri diatas tanah Pempov seluas 8 hektar tak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Sidoarjo. Begitu juga retribusi sebesar Rp 6,5 juta per tahun tidak dibayar.

Temuan tersebut ketika Komisi C melakukan kunjungan ke UPT Industri Logam dan Perekayasaan Jalan Trosobo. Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Ma’mulah Harun mengaku mendengar langsung bahwa pihak ketiga tidak membayar retribusi. Padahal retribusi sangat murah, jika dibandingkan di pasaran.

“Pergudangan disewakan dengan harga murah ke swasta, itupun ada penyewa yang hingga tahun 2021 belum memenuhi kewajibannya ke pemprov,” ujar Ma’mulah.

Politisi asal PKB itu menilai perlu ada penataan aset karena banyak aset milik Pemprov Jatim yang tidak terkelola dengan baik. Disisi lain, banyak pengelola tidak dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, meskipun dikelola dengan baik.

Ma’mulah lantas mencontohkan gudang yang dibangun di LIK Trosobo tak memiliki IMB. “Bangunan ini tanpa IMB dan tidak ada

Komisi C DPRD Jawa Timur menemukan adanya ketidakberesan pemanfaatan aset milik Pemprov Jatim yang berada di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Jalan Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

ijin dari pemilik lahan (Pemprov Jatim),” ujarnya.

Hal senada Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menyebut gudang yang berdiri diatas lahan 2.350 meter persegi.

Namun mereka tidak membayar retribusi ke Pempov Jatim.

Dengan adanya temuan tersebut, Komisi C meminta BPKAD, Satpol PP, dan Biro Hukum agar segera menindaklanjuti. Jika tidak, Komisi C akan menempuh jalur hukum, yaitu melaporkan ke Polda Jatim atau KPK.

“Karena hal ini luar biasa. Karena negara dirugikan, masyarakat dirugikan. Karena retribusi digunakan untuk kepentingan masyarakat. Padahal aset ini digunakan untuk usaha swasta. Ini kan aneh,” terangnya.

Politisi asal Partai Demokrat itu menilai retribusi yang dikenakan sudah sangat murah. Mengingat berpatokan pada Perda 1/2012 tentang Retribusi Daerah. Kemudian direvisi tahun 2013.

“Artinya mulai 2013 mereka mayoritas tidak membayar pajak.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berfoto bersama mahasiswa Yogyakarta.

syamsudin/bhirawa

Didepan Mahasiswa, Mas Tamam Paparkan Tiga Syarat Jadi Generasi Hebat Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Tamam menyampaikan gagasannya di hadapan mahasiswa Yogyakarta yang notabani anak Pamekasan, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kamis (27/5).

Bupati yang akrab disapa Mas Tamam itu mengatakan, mahasiswa saat ini harus menyiapkan segala potensi dirinya agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing di masa yang akan datang. Sebab, revolusi industri menuntut seseorang untuk bertindak cepat.

Mas Tamam mengaku, setidaknya ada tiga syarat yang wajib dipenuhi untuk mempersiapkan generasi unggul masa depan. Syarat pertama adalah memiliki trust (bisa dipercaya, red) kepada publik. Sebab, kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap aktivitas seseorang.

“Syarat jadi generasi hebat masa depan itu ada tiga. Pertama adalah generasi yang memiliki trust (bisa dipercaya).

Karenanya trust kunci utama,” kata Mas Tamam saatnl memberikan sambutan dalam acara pelantikan forum mahasiswa Pamekasan Yogyakarta.

Indikator seseorang yang memiliki trust adalah Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah. Dengan demikian, seorang pemimpin merupakan mereka yang

memiliki kepercayaan tinggi di tengahtengah masyarakat.

“Syarat kedua, intelektualitas atau kemampuan epistemologinya luar biasa, sumber dayanya bagus dan mampu melakukan kreasi dan akselerasi. Jadi, yang dibaca itu bukan hanya teori purbakala saja,” tandasnya.

Menurutnya, mahasiswa sebagai orang yang bergelut dengan buku harus banyak membaca untuk memperkaya khazanah keilmuannya. Sehingga kreasi dan inovasi yang dilakukan sesuai dengan era kebaruan.

“Yang ketiga mau melangkah dengan cepat, kalau kita tidak cepat pasti akan ditinggal. Dulu orang mau dibilang pengusaha hotel harus bangun hotel dulu, tetapi sekarang tidak. Sudah bisa melalui HP kita,” terangnya.

Bupati murah senyum ini melanjutkan, era industri 4.0 menuntut seseorang untuk bekerja cepat. Sehingga, generasi yang mampu berkompromi dengan teknologi akan menjadi generasi pemenang di masa yang akan datang.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.

“Kecanggihan teknologi ini membuat kita harus cepat. Makanya, mahasiswa sebagai generasi masa depan harus mempersiapkan itu,” pungkasnya. [din.adv]

Masak aset begitu besar tidak ada pembayaran. Ini harus ditindaklanjuti oleh Pempov,” tuturnya dengan nada heran.

Tak hanya itu saja, Agus mencatat ada lima lahan yang dibangun gudang. Namun semua tidak mengantongi ijin dari Pemprov, dan terkesan dibiarkan. Padahal semua lahan tersebut sudah bersertifikat. Dengan begitu Pempov mempunyai hak menguasainya “Saya sudah cek sudah sertifikat sehingga sangat mudah untuk

menyelesaikannya. Saya akan laporkan siapapun yang dibelakangnya,” tegasnya.

Komisi C meminta semua pihak untuk dapat memahami agar tidak ada hal yang tidak dijalankan. Mengingat Pempov Jatim ingin meningkatkan pendapatan secara maksimal. Namun sangat ironis, jika aset besar tidak maksimalkan.

Menurut Agus, KPK sendiri menyebut persoalan di Jatim adalah masalah aset. Untuk itu, Komisi C terus melakukan pemantauan de-

gegeh bagus setiadi/bhirawa

ngan masuk ke wilayah yang berkaitan dengan aset Pemprov.

“Kenapa ini tidak dimaksimalkan. Sangat aneh bagi kami,” tambahnya. Komisi C berencana akan kembali merevisi Perda Retribusi Daerah. Namun Pemprov tetap harus menindaklanjuti retribusi yang belum dibayar oleh swasta.

Sementara Anggota Komisi C DPRD Jatim, Blegur Prijanggono meminta BPKAD agar mendata seluruh aset yang ada. Kemudian disertifikasi agar tidak berpindah tangan ke swasta. [geh]

PW NU Jatim Restui RA Latif Bupati Bangkalan Ketua PPP Jatim Sidoarjo, Bhirawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 31 Mei hingga 1 Juni 2021, akan menggelar Masyawarah Wilayah (Muswil).

Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua DPW PPP Jatim.

Dalam kaitan ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah memberikan sinyal dukungan kepada R. Abdul Latif Amin Imron atau RA Latif sebagai calon Ketua DPW PPP Jatim pada periode lima tahun mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan langsung KH Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jatim kepada RA Latif saat silaturahim ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Karang Besuki Sukun Malang.

Hal tersebut, disampaikan KH Supratno salah satu pengurus PWNU Jatim, pada Kamis (27/5) kemarin. Menurutnya RA Latif merupakan sosok kader NU terbaik di PPP Jatim dan menjadi pengurus A’wan PWNU Jatim. Selain itu, Ia juga memiliki visi dan misi yang bagus buat PPP ke depan dan NU, sehinggga layak mendapat dukungan tersebut.

Meski sejumlah nama juga bermunculan yang dianggap layak menahkodai Partai berlambang Ka’bah di Jawa Timur, menggantikan Musyaffa’ Noer yang sudah dua periode.

“Kami juga menilai kiprah yang dilakukan RA Latif selama ini

Suasana pertemuan Pratno, RA Latif dan KH Marzuki Mustamar.

cukup mendapat respons positif dari masyarakat, beliau adalah yang terbaik,” katanya.

Menurutnya, semua calon memiliki peluang yang sama untuk memimpin PPP Jatim. Hanya saja kata pria yang akrab disapa Kyai Pratno ini, RA Latif yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan lebih memiliki potensi untuk bisa membesarkan PPP di Jatim.

“RA Latif ini punyak pengalaman politik yang sudah tidak diragukan, pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Bangkalan, saat ini Ketua DPC PPP dan juga Bupati Bangkalan, itu modal pengalaman yang sangat cukup untuk memimpin PPP Jatim,” terangnya.

Bukan itu saja, menurut Pratno, RA Latif juga merupakan sosok muda yang memiliki visi kepe-

achmad suprayogi/bhirawa

mimpinan yang bagus. “Artinya beliau representasi politisi muda, yang saat ini menjadi salah satu gerakan PPP merangkul anak muda untuk bergabung,” jelasnya.

Dari sisi nasab atau keturunan RA Latif juga memiliki nasab atau keturunan yang bagus yaitu masih Cicit dari Syaikhona Kholil Bangkalan, yang merupakan guru dari Pendiri NU KH Hasyim Asari, KH Wahab Hasbullah, KH As’ad Samsul Arifin, KH Romly Tamim Jombang, KH Marzuqi Dahlan, KH Abdul Karim Kediri.

“Tentu itu akan lebih mudah untuk diterima oleh kalangan kader PPP di Jatim, “tandasnya.

Sementara itu, RA Latif mengaku sebagai kader partai pihaknya siap menjalankan amanah dari partai tersebut. “Saya siap kapanpun bila dibutuhkan partai,” ujarnya. [ach]

PELAYANAN PUBLIK Timsel Rekrutmen Calon Direksi PDAM Dapat Kritikan Halaman 5

Jumat Wage, 28 Mei 2021

Sidoarjo, Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) dan Bupati Sidoarjo mulai mendapat kritikan, untuk membatalkan keputusan hasil rekruitmen calon Direksi PDAM Delta Tirta periode 2021-2025 karena dianggap telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Desakan itu disampaikan pengacara sekaligus kandidat Direktur Pelayanan PDAM Sidoarjo, Ir. Supriyono SH, MH, CPCLE melalui surat somasi yang ia layangkan pada Ketua Pansel Ainur Rahman dan Bupati Sidoarjo

Ahmad Muhdlor Ali, Kamis (27/5).

Ia disampaikan jika somasi tersebut diabaikan dalam tempo maksimal 7 hari kerja sejak diterima, maka pihak akan menindaklanjutinya dengan melakukan gugatan secara pi-

dana maupun perdata melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau PTUN. Supriyono yang ditemui di kantornya, Kamis (27/5), menjelaskan ada beberapa piranti aturan positif yang ditabrak oleh Pansel dalam proses perekrutan calon direksi BUMD tersebut. Yang pertama adalah penggunaan PP No 54 tahun 2017 dan Permendagri No 37 tahun 2018 sebagai payung hukum.

“Ini jelas salah, karena di pasal 4 PP tersebut dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha milik pemerintah yang berstatus Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah,” sebut Supriyono.

Sedangkan PDAM Delta Tirta sendiri sampai saat ini masih berstatus perusahaan daerah yang jelas-jelas tidak menjadi obyek yang diatur dalam piranti hukum tersebut. “Karena itu payung hukum yang dipakai seharusnya Permendagri No 2 tahun 2007 yang dibreakdown ke Perda Kabupaten Sidoarjo no 15 tahun 2011,” jelasnya.

Dan jika menggunakan aturan yang disebutkannya tadi, maka banyak persyaratan-persyaratan para calon yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya batasan usia pada saat mendaftar paling tinggi 50 tahun.

Selain itu juga tentang kepemilikan Sertifikat manajemen air minum yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang terakreditasi seperti Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Dan kalaupun calon itu bisa menunjukkan, ya harus dibuktikan keabsahannya. Sertifikat itu benar atau abal-abal,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti pengalaman kerja bagi calon Direksi Non PDAM berdasarkan Permendagri No 2 tahun 2007 tadi yakni miniml 15 tahun di perusahaan berbadan hukum. “Itu juga harus diverifikasi.

Jangan asal ada lalu diterima begitu saja,” tambah Supriyono.

Ia mencontohkan dalam proses rekruitmen Direksi PDAM tahun 2014 lalu hanya ada 5 pendaftar saja yang

sesuai dengan kriteria tersebut. Namun setelah masa pendaftarannya diperpanjang, akhirnya ada 14 orang yang masuk.

“Coba bandingkan dengan yang ini. Karena aturan yang dipakai nggak jelas, akhirnya yang daftar sampai 60 orang lebih. Setelah disaring, baru jadi 40. Itupun ada indikasi dokumen-dokumen yang kita belum ketahui itu tidak diverifikasi,” tandasnya.

Belum lagi dengan masalah transparansi seluruh rangkaian proses rekruitmen calon Direksi PDAM yang menurutnya telah mengabaikan UU No 13 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Banyaklah pelanggarannya. Karena itu keputusan itu harus dibatalkan karena sudah cacat hukum,” ujar Supriyono tegas.[ach]

sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi saat memberikan arahan pada pembukaan seminar lansia dalam rangka memperingati HLUN ke-25 di pendopo Kamis (27/5).

Peringati HLUN ke-25, Dinkes Adakan Seminar Lansia Situbondo, Bhirawa Guna untuk ikut memeriahkan peringatan hari lanjut usia nasional (HLUN) ke-25 tahun, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo mengadakan seminar lansia, Kamis (27/5). Kegiatan tersebut di gelar di pendopo kabupaten dengan mendatangkan tiga pembicara sekaligus.

Di antaranya dokter spesialis penyakit dalam RSUD Situbondo dr Baihaqi; dokter spesialis penyakit jantung Hariyadi serta Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Situbondo, Rina W. Bupati Situbondo Karna Suswandi, dalam arahannya sangat mengapresiasi kegiatan seminar lansia

yang digagas jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo kemarin.

Mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowoso itu sangat mendukung setiap kegiatan yang muaranya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Situbondo. “Saya sangat mendukung kegiatan seminar lansia ini. Untuk itu saya juga meminta agar semua peserta seminar bisa mengambil manfaat dari ketiga pembicara yang handal,” jelas Bupati Karna.

Menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, kegiatan vaksinasi khusus lansia sudah lama berjalan dan bahka masih berlanjut hingga hari ini. Khusus kegiatan seminar ini, ujar

Dwi, murni dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari kalanngan warga lanjut usia (lansia) yang ada di Kabupaten Situbondo. “Kalangan lansia ini diharapkan oleh setiap keluarga selalu menjadi rujukan dan mereka juga dituakan,” ungkap pria yang kini juga menjabat Kabid Pelayanan pada RSUD Situbondo itu.

Masih kata Dwi, karena para lansia ini umumnya sering menjadi rujukan, maka Dinkes Kabupaten Situbondo selalu memberi perhatian secara serius agar kesehatan mereka di usia yang sudah lanjut ini bisa memberikan manfaat yang besar ditengah masyarakat. [awi]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Wage,

Entaskan Kemiskinan Global, Unair Gagas Candi Jabung Tempat Persinggahan dan Pemujaan Raja Majapahit Probolinggo, Bhirawa Berdiri pada 667 tahun silam atau tepatnya 1354 Masehi (Tahun Saka 1276), Candi Jabung masih kukuh hingga kini. Menurut berita dalam Kitab Pararaton (abad XVI M), Candi Jabung adalah tempat suci.

Dikisahkan, abad XIV M kala itu masih zaman Kerajaan Majapahit.

Pendirian Candi Jabung konon melibatkan empat bidadari. Yaitu, Nawang Wulan, Nawang Sukma Nawang Sito, dan Nawang Sari.

"Konon para bidadari itu berasal dari kahyangan,'' kata Bunadin, Juru Pelihara (Jupel) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Candi Jabung. Sementara itu, menurut Kitab Negarakertagama, Candi Jabung diberitakan merupakan bangunan suci yang bersifat Budhis. Disebut Sugara Pratista.

Bangunan suci ini merupakan tempat pendharmaan seorang istri Raja Bhra Gundal, yang masih keluarga Raja Hayam Wuruk.

Koordinator Wilayah Cagar Budaya Kabupaten Probolinggo pada BPCB, Abd Rahman menyebutkan, semasa Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk pernah dua kali berkunjung ke wilayah timur kerajaannya. Masing - masing sebelum Candi Jabung dibangun dan setelah Candi Jabung dibangun. Pada kunjungan pertama, Hayam Wuruk memerintahkan Patih Gajah Mada untuk membuat bangunan suci atau tempat singgah. Sebab, saat kunjun-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Candi Jabung peninggalan Mojopahit yang kini menjadi tempat berbagai kegiatan.

gan itu, tidak ada tempat singgah untuk sang raja.

Saat itu Gajah Mada bingung. Sesampai di Sumber mata air, tepatnya Desa Taman Sari, dia bertemu dengan perempuan yang sedang mandi. Kemudian Gajah Mada mengutarakan maksudnya hendak membuat bangunan tempat singgah.

Konon, perempuan yang tengah mandi ini tidak lain adalah bidadari Nawang Wulan. Bersama tiga bidadari lain, Nawang Wulan menyatakan sanggup membuat tempat persinggahan. Namun, ada syaratnya. Gajah Mada harus bisa mengalahkan mereka lebih dulu. ''Akhirnya, para bidadari dari kahyangan itu kalah. Mereka pun mem-

bangunkan candi,'' ujar Rahman.

Candi yang kali pertama dibangun para bidadari itu adalah Candi Wurung. Lokasinya di Desa Jabung Sisir. Mengapa dinamai Candi Wurung? Konon, candi itu belum selesai dibangun. Gara - gara, ada permintaan yang dilanggar.

Para bidadari sanggup membangun candi asal tidak boleh ada yang melihat. Nah, rupanya, Gajah Mada penasaran. Saat hendak balik ke Trowulan, Mojokerto, Gajah Mada mengintip para bidadari yang sedang membangun candi untuk persinggahan. Pembangunan pun gagal. Gajah Mada lalu minta maaf kepada Nawang Wulan. Pembangunan candi diulang sampai benar

- benar terwujud. ''Akhirnya jadilah Candi Jabung itu,'' ujarnya.

Dalam Kitab Nagarakertagama disebutkan Candi Jabung pernah dikunjungi Raja Hayam Wuruk ketika berkeliling Jawa Timur. Sang raja didampingi seluruh keluarga raja (Bhatara Sapta Prabu), menteri-menteri, pemimpin agama, wakil golongan masyarakat. Termasuk, Mahapatih Gajah Mada yang memimpin tentara kerajaan.

Tujuan perjalanan Raja Hayam Wuruk dan rombongan untutk memantau keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, perjalanan ini merupakan salah satu dharma yang harus dilakukan, yaitu menyatukan wilayah Kerajaan Majapahit. Tahun 1359 M, Raja Hayam Wuruk kembali mengunjungi wilayah timur Majapahit. Sesampai di Candi Jabung, diadakan upacara penyembahan (nyekar) di lokasi utama candi.

Tempat itu disebutkan sebagai persemayaman abu jenazah Bhra Gundal. Selain digunakan sebagai lokasi atau tempat singgah dan tempat penyekaran, menurut Rahman, Candi Jabung dijadikan sebagai lokasi penyembahan atau peribadatan bagi Dewa Siwa.

"Jadi fungsi candi ini ada tiga pada masa itu. Yakni, penyembahan atau peribadatan untuk Dewa Siwa, tempat singgah, dan penyekaran,'' kata Rahman. [wap]

Surabaya, Bhirawa Sejak tujuh tahun lalu, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggagas beasiswa Airlangga Development Scholarship (ADS).

Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3 di Unair.

bantuan yang diberikan kepada penerima Beasiswa ADS meliputi bantuan dormitory, pembebasan biaya SOP, dan asuransi kesehatan. ''Program ini bertujuan membantu mahasiswa berprestasi dalam melanjutkan studi di Unair untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Yang mana dampaknya sangat bagus,'' tambahnya.

Meurut Direktur Pendidikan Unair, Prof Dr Sukardiman, program ini sebagai wujud komitmen Unair menyaring calon mahasiswa yang berpotensi berkembang di negaranya. Fokusnya di Negara - negara berkembang dari seluruh dunia.

"Program basiswa ini menawarkan berbagai macam program, baik untuk magister maupun doktor, mulai dari kesehatan, ilmu alam, dan ilmu sosial,'' paparnya, Kamis (27/5).

Dari data yang dihimpun Direktorat Pendidikan Unair, pada 2020 terdapat 62 mahasiswa asing yang tergabung dalam program ADS. Sebanyak 154 mahasiswa telah didanai oleh program beasiswa ini sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu.

Prof Sukardiman menyebutkan,

Direktur Pendidikan Una

Galeri Investasi BEI Resmi Ada di STIE Al Anwar Mojokerto

BANGKU POJOK

sawawi/bhirawa

Kepala SMPN 1 Panji, Kabupaten Situbondo, Munawar, saat memaparkan kondisi lembaga yang dipimpinya selama pandemi Covid 19, PTM berjalan dengan lancar.

SMPN 1 Panji Masih Konsisten Terapkan PTM Situbondo, Bhirawa SMPN 1 Panji Situbondo selama tiga bulan berturut - turut pada masa pandemi Covid-19 ini masih menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini diakui Kepala SMPN 1 Panji, Munawar, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Munawar, SMPN 1 Panji Kabupaten Situbondo saat ini siap menyelenggarakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) ajaran 2021 yang akan berakhir pada 8 Juni mendatang. Kesiapan ini didukung kondisi semua siswa dan tenaga pendidik yang terbebas dari penularan Covid 19. Diharapkan SMPN 1 Panji konsisten melaksanakan PTM. "Saat ini sudah memasuki masa PAT. Maka kami tetap tidak mengubah sistem yakni menerapkan PTM. Kecuali jika ada siswa sakit maka kami melarang datang ke sekolah. Kami khawatir mereka yang sakit terpapar Virus Corona,'' ungkap Munawar.

Munawar menjelaskan, selama uji coba PTM patut disyukuri karena diberi kelancaran dari 30% siswa yang menjalani kegiatan itu. Khusus siswa yang mengikuti PAT diikuti sekitar 40% dari seluruh jumlah siswa yang ada sekitar 789 siswa.

Jumlah siswa sebanyak itu kami bagi dua setiap kegiatan PAT. Dan setiap kelas ada 14 hingga 16 siswa, tergantung berapa jumlah tiap kelasnya.

Dalam penyelenggaraan PAT ini siswa mengikuti dengan sistem per sesion dari kelas VII sampai VIII. Kebijakan Ini ditempuh untuk menjaga situasi yang aman dari kalangan siswa dan guru. Sementara itu untuk pagu siswa baru, tahun 2021 ini jumlahnya tetap yakni sebanyak 9 kelas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dari rumah. ''Namun kami tetap membantu warga yang kesulitan mendaftar dan bisa datang ke sekolah,'' urai MUnawar. [awi]

Surabaya, Bhirawa Dalam upaya meningkatkan jumlah investor lokal serta menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menerus melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal melalui kerja sama dengan berbagai pihak/lembaga.

Kerja sama dengan Perguruan Tinggi telah dilakukan oleh PT BEI, sebagai upaya memperkenalkan keberadaan pasar modal kepada generasi muda melalui pendirian Galeri Investasi PT BEI, yang merupakan kerja sama tripartit, yaitu kerja sama antara BEI dengan Perguruan Tinggi dan perusahaan sekuritas sebagai Anggota Bursa Mitra.

Sejalan dengan hal ini, tanggal 22 Oktober 2020, telah diresmikan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia (GI BEI) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Anwar (STIE Al Anwar) Mojokerto yang merupakan bentuk kerja sama antara BEI dengan STIE Al Anwar Mojokerto dan PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia sebagai Anggota Bursa Mitra.

Dengan adanya Galeri Investasi BEI di STIE Al Anwar Mojokerto, para civitas akademika dapat mengenal lebih dekat,

serta memahami dengan benar keberadaan lembaga - lembaga keuangan di pasar modal dan berbagai produk serta jasa yang ada di pasar modal, sehingga diharapkan pada akhirnya masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, mampu menggunakan produk dan jasa keuangan di pasar modal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.

Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi menjelaskan, STIE Al Anwar Mojokerto sebelumnya telah sering melakukan kegiatan kunjungan ke Kantor Perwakilan BEI Jawa Timur, dan sejak tanggal 22 Oktober 2020 secara resmi telah didirikan Galeri Investasi BEI di STIE Al Anwar Mojokerto, namun karena situasi pandemi Covid-19, maka baru bisa melaksanakan seremonial peresmian secara virtual di situasi yang baik dan penuh berkah pada pagi hari ini.

Walaupun baru berdiri kurang lebih tujuh bulan, kami mengapresiasi semangat dan antusiasme Galeri Investasi BEI STIE Al Anwar Mojokerto, yang telah melakukan serangkaian kegiatan edukasi dan literasi pasar modal sejak pertama kali didirikan, bersama dengan Kantor Perwakilan BEI Jawa Timur dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia selaku Anggota Bursa mitra. [ma]

Suguhkan Karya Produk Kreatif Lewat Pameran Virtual, yang biasanya dipamerkan se

Suguhkan Karya Produk Kre Surabaya, Bhirawa Program of Entrepreneurship (POE) merupakan Program Unggulan SMA Citra Berkat Surabaya. Dalam program ini siswa dilatih menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatif agar menjadi agen - agen perubahan yang kreatif dan inovatif. Alhasil, setiap tahun siswa harus menghasilkan produk kreatif.

Untuk tahun ini, produk - produk hasil karya siswa dipamerkan dalam acara Virtual Exhibition Entrepreneurship. Pameran virtual ini akan digelar mulai 20 Mei - 5 Juni 2021 melalui aplikasi Artsteps.

Menurut Kelapa Sekolah SMA

Citra Berkat Surabaya, Surjani, pameran ini diadakan tiap tahun secara offline. Namun, karena kondisi pandemi maka tahun ini dilakukan secara virtual. ''Siswa didorong untuk peka terhadap kondisi sekitar, apa yang menjadi masalah dan mulai berpikir dan menemukan ide dan solusi masalah itu.

Surjani menjelaskan, sebanyak 54 produk siswa dari kelas X dan kelas XI dipamerkan dalam portal citraberkat.sch.id. Persiapan pameran virtual sangat menarik, pasalnya pembuatan berbagai booth virtual dikerjakan oleh 12 panitia siswa.

"Pembuatan b tidak mudah. Tap gat antusias. Den tim dosen Visual Design (VCD) U tra, para siswa membuat booth v Pameran yang tuk umum ini di menjadi masuk Sebab penilaian kan oleh masyar ini sangat penting pat mengemban lebih bagus lagi,' Untuk bisa m karya produk p masyarakat bis

Direktur pengembangan PT BEI Hasan Fawzi

GALERI

SISWA

Wali Murid Datangi Kantor Dikbud Protes Jalur Japres SMPN Setelah dinyatakan tak diterima PPDB 2020/2021 melalui Jalur Prestasi, beberapa orang tua beramai - ramai mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo. Mereka penasaran dan menanyakan mengapa anak - anaknya yang mempunyai prestasi setingkat Provinsi Jatim tetapi tidak masuk di SMPN Sidoarjo.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Beberapa orang tua yang protes meminta kejelasan tentang PPDB Japres SMP Negeri Sidoarjo.

Seperti yang diungkapkan Eddy Heriyanto, warga Griya Bhayangkara Permai Sukodono Sidoarjo, meski anaknya mempunyai prestasi renang hingga tingkat Provinsi Jawa Timur namun tidak diterima di SMPN Sukodono Sidoarjo.

"Jadi saya ingin menanyakan kepada petugas di Dikbud ini, mengapa prestasi anak saya bagus, tapi tidak bisa masuk SMP Negeri,'' katanya

saat ditemui di halaman Kantor Dikbud Sidoarjo, Kamis (27/5) kemarin.

Eddy menjelaskan, putrinya sudah mengikuti aturan sesuai prestasi yang diperoleh, mulai dari kecamatan, kabupaten itu semua sudah dilakukan. Yang diminta itu berjenjang yang bagaimana, semua event yang diikuti semuanya sudah berjenjang. Padahal juara pertama tingkat kecamatan dan

kabupaten juga sudah semua.

Namun juga tidak diterima.

"Prestasi yang ditempuh mulai dari KONI dan Dispora Jatim juga sudah, sementara Sidoarjo sendiri tidak pernah tahu kapan mengadakan event,'' katanya.

Hal yang sama juga dialami Putranto yang atletnya juara sepatu roda dari berbagai perlombaan, juga tidak diterima di SMP Negeri Sidoarjo. ''Saya belum paham, mekanismenya seperti apa yang bisa diterima melalui Jalur Japres ini. Kasihan, atlet kami sudah berjuang keras untuk mendapatkan prestasi, mengharumkan nama Sidoarjo dan sangat berharap bisa masuk sekolah jenjang berikutnya melalui Japres, namun kandas juga,'' keluh Ketua Pengcab Perse-

rosi Sidoarjo ini.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dikbud Sidoarjo, Rudi Pujiantoro menjelaskan Japres Piagam Lomba yang diterima itu sifatnya berjenjang. Artinya berjejang telah mengikuti di tingkat Kabupaten, di Propinsinya juga ada, Juknisnya ada. Itu yang diterima. Sedangkan event, misalnya lomba - lomba yang diadakan perguruan - perguruan, itu tidak bisa termasuk sepak bola SSB,'' katanya.

Rudi menegaskan, PPBD Sidoarjo ini sudah menaungi semua komponen, baik olah raga, seni, inklusi, siswa pintar ataupun dekat sekolah itu sudah kita fasilitasi semua. ''Untuk, piagam itu yang terbaru enam bulan, dan yang paling lama tiga tahun. [*]

rawa

AYAAN

, 28 Mei 2021

& OLAHRAGA

s Program ADS Tak bisa dipungkiri, kehadiran Program beasiswa ADS telah mengakselerasi capaian Unair dalam World Class University (WCU). Selain itu, secara tidak langsung, Program ADS juga berkontribusi dalam upaya Unair mengikis kemiskinan.

Hingga dinobatkan sebagai 100 terbaik dunia dalam pemeringkatan THE Impact 2021 di bidang No Pov-

air, Prof Dr Sukardiman

erty (tidak ada kemiskinan, Red).

"Dalam program ini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan diri dengan berbekal kompetensi yang dimiliki selama studi di Unair,'' kata dia.

Misalnya setelah lulus, lanjutnya, mereka kembali ke negara asalnya dan dapat bekerja di lembaga pemerintah. Sehingga derajat sosial dan statusnya otomatis juga meningkat. Ia berharap, kuantitas maupun kualitas Program ADS dapat ditingkatkan.

Sebab, menurutnya, secara tidak langsung Beasiswa ADS sekaligus menjadi duta untuk menyebarkan berita baik mengenai Unair.

"ADS harus kita pantau secara intens terkait keberhasilan akademik dan juga administratif. Sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu dan tidak ada kendala di tengah jalan,'' pungkasnya.

Pendaftaran program ADS tahun ini sudah mulai dibuka. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman berikut ini https:// global.unair.ac.id/ads/ Unair sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia mendukung seluruh civitas akademika untuk berkontribusi kepada masyarakat luas. [ina]

Halaman 7

Pantau Sekolah PTM, Wali Kota Hadi Pesan Jaga Protokol Kesehatan Probolinggo, Bhirawa Sekolah tatap muka Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Probolinggo. Untuk memastikan proses belajar sesuai protokol kesehatan, Wali Kota Habib Hadi Zainal mendatangi SMP Negeri 2 dan SD Sukabumi 2 di Jalan Dr Saleh.

Sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melalui sekolah masing-masing telah mengundang wali murid untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak anak-anak belajar di sekolah.

Di SMP Negeri 2, Wali Kota Habib Hadi memantau ujian dari luar kelas.

Ia juga menanyakan prosentase antara wali murid yang setuju dan tidak.

Yang setuju tatap muka sebanyak 97,8 persen dari total 367 wali murid. Yang tidak setuju tatap muka karena keluarga tenaga kesehatan, pernah terkonfirm Covid 19 dan masih trauma, juga ada yang masih menjalani isolasi mandiri (isoman).

"Ya, yang penting orangtuanya dilibatkan. Fasilitas di dalam sekolah, seperti kantin jangan dulu. Guru dan muridnya pakai masker dan face shield," tegas wali kota kepada kepala SMP Negeri 2 Sandi

Purwanto, sembari mengecek hand sanitizer yang disediakan di depan kelas, Kamis (27/5) di hari ke tiga.

Blended learning dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka 50 persen dan pembelajaran dari rumah secara daring/luring sebanyak 50 persen dimulai 24 Mei 2021. Sesuai dengan Surat Disdikbud nomor 421/1180/ 425.103/2021 tentang pelaksanaan pembelajaran blended learning ini juga membatasi pembelajaran maksimal 2 jam tanpa istirahat di jenjang SD dan maksimal 2,5 jam tanpa istrirahat un-

tuk jenjang SMP. Di SMP Negeri 2 dibagi beberapa sesi. Setiap kelas diisi 16 orang, kelas 7 masuk di jam 07.30 sampai 10.00, kelas 8 masuk pukul 11.00 sampai 13.30. "Pembelajaran ini dimulai kemarin (24/5) sampai tanggal 31 Mei dengan diisi asesmen akhir tahun ajaran sekolah. Kemudian tanggal 2 sampai 5 Juni ada remidi, selanjutnya libur semester. Kalau anak-anak ini ingin tatap muka, sudah bosan online katanya, kangen sekolah. Orangtuanya juga begitu," tutur Koordinator Kurikulum

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi sidak sekolah PTM.

SMP Negeri 2 Devi Eka. Siswa Sekolah Sudah Rindukan Sekolah, Ingin Bisa Sekolah Normal Lagi Setelah dari SMP Negeri 2, Wali Kota Habib Hadi bersama Kepala Disbudpar Moch Maskur bergeser ke SD Sukabumi 2. Kebetulan di sekolah tersebut, sesi pertama sudah selesai. Anakanak berbaris di lapangan sekolah menunggu giliran jemputan. Mereka pun berdiri sambil jaga jarak, lengkap menggunakan masker.

Ada guru berjaga di pintu masuk memanggil siswa satu per satu yang sudah dijemput. Sedangkan yang masuk di sesi berikutnya sudah mulai berdatangan. Sebelum masuk sekolah mereka wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

"Senang masuk sekolah?," tanya Wali Kota Habib Hadi kepada Aniisah Putri Irli, siswa kelas 5A yang kebetulan menunggu giliran dijemput. "Senang, karena di rumah belajarnya begitu-begitu saja tidak ada yang mendampingi.

Saya ingin bisa masuk sekolah normal lagi," jawab Aniisah. Alhamdulillah. Tapi tetap harus disiplin ya, pakai maskernya. Jaga jarak, jangan berkerumun sama teman-temannya. Ikuti protokol kesehatan. [wap]

Pemkab Pasuruan Siapkan 11 Ribu Rapid Antigen Gratis Santri Ponpes

HM Irsyad Yusuf - Bupati Pasuruan

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan menggratiskan rapid antigen khusus untuk santri di Kabupaten Pasuruan yang akan kembali ke Pondok Pesantren (Ponpes). Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menegaskan, kebijakan ini untuk meringankan beban orang tua santri di masa pandemi Covid-19.

"Tentunya kebijakan ini kami lakukan untuk menekan penyebaran Covid 19 di lingkungan Ponpes. Apabila dilepas tidak mungkin mereka (santri) bisa mendapatkan

rapid antigen. Saat ini, buat ongkos di Ponpes saja sudah susah, apalagi dipakai rapid,'' ujar HM Irsyad Yusuf, Kamis (27/5).

Di Kabupaten Pasuruan, total santrinya sekitar 11 ribu orang. Mereka bisa mendapatkan rapid antigen gratis sebelum kembali ke Ponpes.

Santri yang ingin mendapatkan layanan gratis, cukup mendatangi Puskesmas terdekat. Santri akan diminta menunjukkan identitas sebagai warga Kabupaten Pasuruan serta keterangan dari ponpes.

"Layanan ini juga merupakan hak masyarakat. Anggaran refocussing harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Sedangkan total santri, jumlahnya sekitar 11 ribu santri,'' terang Gus Irsyad, panggilan akrabnya.

Karenanya, seluruh santri bisa mendapatkan layanan itu. Baik yang akan ke ponpes di Kabupaten Pasuruan maupun luar kota. ''Apabila santri akan ke Jombang, asalkan warga Kabupaten Pasuruan, di Kecamatan Grati, langsung saja ke Puskesmas Grati,'' urai Gus Irsyad. [hil]

Ning Ema Bekali Siswi Madin Al-Asy'ariyyah 4 Pilar Kebangsaan Jombang, Bhirawa Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Kabupaten Jombang, Ema Umiyytul Chusnah kembali mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Kali ini, kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dilaksanakan di Aula PP Al-Lathifiyyah 2 Tambak Beras, Jombang kepada ratusan siswi Madrasah Diniyyah (Madin) Al-Asy'ariyyah, Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, Rabu (26/5).

Menurut Ning Ema, penguatan ideologi bangsa terhadap generasi penerus bangsa sangatlah pent-

ing dan sudah menjadi kewajiban, engingat bahaya radikalisme masih menjadi musuh besar bagi negara ini.

"Jadi, 4 pilar kebangsaan ini harus ditanamkan sejak dini khususnya pada para pelajar yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Maka dari itu 4 pilar pokok ini harus benar-benar dipahami, karena itu yang akan menjadi pijakan kita hingga nanti,'' terang Ning Ema. Alasan dipilihnya Madin AlAsy'ariyah ini cukup beralasan.

Bagaimana ideologi radikalisme mulai menyerang kalangan remaja, tak terkecuali para pelajar. Dengan sosialisasi ini Ning Ema berharap, para siswi bisa memiliki pijakan

ideologi kebangsaan yang kuat untuk bekal kehidupan masa depan.

"Kami berharap mereka memiliki

pijakan ideologi kebangsaan yang kuat untuk bekal menghadapi masa depan,'' pungkas Ning Ema. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Anggota MPR RI asal Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema saat memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada siswi Madin Al-Asy'ariyyah, Bahrul Ulum, Tambak Beras.

KONI Vaksin Atlet yang Ikut Porkab

Masih Pandemi Covid-19, Porkab Digelar Tanpa Penonton

ecara offline. Namun, karena kondisi pandemi maka tahun ini dilakukan secara virtual.

eatif Lewat Pameran Virtual

booth online tentu pi para siswa sanngan dibimbingan l Communication Universitas Cipua bersemangat virtual,'' jelasnya. g akan dibuka uniharapkan dapat kan bagi siswa. langsung dilakurakat. ''Feedback g untuk siswa dagkan ide mereka ' kata dia. menikmati hasil para siswa ini, sa mengunjungi

website sekolah atau mengakses https://linktr.ee/scbsurabaya_ untuk dapat menimati produk yang dipamerkan secara virtual, ada yang dalam bentuk poster, foto produk, bahkan video.

Beberapa produk kreatif dan inovatif yang dapat ditemui di pameran virtual ini yakni PuLaPa atau Puding Labu Panggang hasil produk Amira Nafisha Tsaqifa.

Siswa kelas 10 ini mengungkapkan produk yang dibuat itu diperuntukkn bagi penderita komorbid dan pelaku diet low carbo.

"Agar tetap bisa makan enak dengan tetap menjaga kesehatannya, saya membuat produk ini.

Dari hasil informasi penelitian yang saya dapatkan juga menunjukkan bahwa labu kuning memiliki senyawa trigonelina dan asam nikotinat yang memiliki efek untuk menurunkan kadar gula darah dan mencegah diabetes,'' urainya.

Lain halnya, dengan hasil karya produk yang dibuat Jessalyn Shannie yang dinamakan Multifinction Clay. Dalam produknya, siswa kelas 11 ini menyuguhkan video edukasi tentang cara membuat kreatifitas di kehidupan sehari - hari. Seperti cara membuat treasure chest dari clay, makanan inovatif, dessert unik, dance sebagai alternative olah raga. [ina]

Probolinggo, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo berencana melakukan vaksinasi terhadap atlet. Khususnya atlet Pekan Olah Raga Kabupaten (Porkab) Probolinggo, akan dimulai pada Jumat - Kamis (2-8/7) mendatang. Vaksinasi menunggu hasil akhir dari para ofisial kontingen di masing - masing wilayah, dan harus menunggu jumlah keseluruhan atlet di masing masing Cabang Olah Raga (Cabor).

Menurut Sekretaris umum KONI setempat, Chalid Abubakar, Kamis (27/5) kemarin, vaksinasi ini untuk menjaga kesehatan atlet. Dan diminta terhadap pemerintah daerah untuk dapat melakukan vaksinasi.

Kini yang sudah mendaftar sekitar 50% dari 24 kontingen atau Kecamatan. Vaksinasi akan dilakukan setelah jumlahnya sudah didapatkan, atau keseluruhan kontingen telah mendaftar.

Abubakar menyebutkan, vaksinasi atlet, memiliki jaminan keseha-

tan di masa pandemi. Meski sudah ada beberapa atlet pada bidang Cabor yang telah divaksin. ''Beberapa atlet sudah divaksin. Hanya saja atlet yang berada yang bergabung di kecamatan masih belum divaksin.

Sehingga sampai pendaftaran berakhir, dan atlet mana saja yang belum divaksin, maka akan kami ajukan terhadap Dinas Kesehatan un-

tuk divaksinasi,'' katanya.

Even Porkab sendiri memiliki belasan jenis Cabor. Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh laga setiap Cabor, digeber tanpa kehadiran supporter. ''Sementara ini kebijakannya tidak ada suporter yang boleh ikut dalam gelaran di tiap Cabor. Jumlah Cabor ada 14,'' tuturnya.

Lokasi di setiap Cabor akan di-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para atlet sedang berlatih di Gelora Kraksaan.

Cegah Menurunnya Kemampuan Kuda Pacu, Pordasi Batu Adakan Latber Semi Kejuaraan Kota Batu, Bhirawa Sejak merebaknya pandemi Covid 19 dua tahun lalu, nyaris tidak ada lagi even kejuaraan berkuda di Malang Raya. Akibatnya, tidak ada lagi even berkuda yang bisa diikuti para pemilik kuda pacu yang tergabung dalam Pordasi di tiga daerah Malang Raya.

Untuk meminimalisir menurunnya kemampuan kuda pacu, Pordasi Kota Batu mengadakan Latihan Bersama (Latber) semi kejuaraan bertempat di Lapangan Berkuda Jl Sultan Agung Kota Batu, Kamis (28/5).

"Akibat pandemi Covid 19 tidak ada even kejuaraan yang bisa diikuti kuda - kuda ini. Maka harus ada latihan bersama agar kuda - kuda bisa menjajal kemampuannya dan tidak terus - menerus ada di kandang,'' ujar Humas Pordasi Kota Batu, Hadi Sutrisno ditemui di sela latihan berkuda, Kamis (28/5).

Dalam latihan bersama kemarin, tidak hanya diikuti anggota Pordasi Kota Batu saja. Tetapi juga ada ang-

gota Pordasi Kota Malang dan Pordasi Kabupaten Malang. Ada sekitar 40 kuda pacu yang ambil bagian dalam latihan bersama. Mereka menjajal beradu kecepatan (balapan) dengan joki yang sudah terbiasa mengikuti even kejuaraan. Di antara kuda pacu itu

berasal dari Karangploso Kabupaten Malang yang memang tercatat memiliki kuda pacu tangguh.

"Meskipun hanya latihan bersama, lewat giat ini para pemilik kuda bisa melihat perkembangan dan kemampuan dari kuda yang dimiliki,''

Beberapa kuda pacu terlihat sedang adu kecepatan dalam latihan bersama di Lapangan Berkuda Kota Batu, Kamis (28/5).

jelas Sutrisno.

Latihan kemarin juga menjadi semi kejuaraan sebelum kuda ini bertanding dalam even kejuaraan yang sebenarnya. Apalagi di tahun ini diagendakan digelar Kejuaraan Berkuda Piala Presiden di Salatiga, Jawa Tengah.

"Biasanya Kejuaraan Piala Presiden diselenggarakan pada Bulan Desember. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan apakah kejuaraan ini bisa dilaksanakan atau tidak,'' tambah Sutrisno.

Meskipun demikian, Pordasi Batu tetap berkomitmen untuk memajukan prestasi olah raga berkuda. Untuk itu mereka berharap ada dukungan dari pemkot dalam melakukan pengembangan ini.

Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki lapangan berkuda yang kemarin digunakan latihan bersama. Perlu dilakukan pemerataan tanah di beberapa titik agar lapangan ini layak dijadikan sebagai sirkuit berkuda. [nas]

utamakan di wilayah Kraksaan. Hal ini dilakukan guna untuk mengontrol kerumunan saat pelaksanaan Porkab. ''Misal seperti lomba renang akan dilakukan di kolam renang, dan beberapa cabor lainnya juga ada di Kraksaan,'' lanjutnya.

Porkab ini untuk mempersiapkan dan menyeleksi atlet ke jenjang yang lebih tinggi. Diantaranya Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi (Porprov) mendatang. Porkab Probolinggo, direncanakan akan digelar pada 2 - 8 Juli 2021. Di tengah pandemi Covid 19, pelaksanaannya akan berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya. Selain memastikan kesiapan Protokol Kesehatan, juga hanya akan diikuti 14 Cabor.

"Setelah rapat koordinasi (rakor) dengan Satgas Penanganan Covid19 Kabupaten Probolinggo, Porkab Probolinggo bisa digelar. Karena masih pandemi, Porkab harus menerapkan prokes secara ketat selama pelaksanaan,'' jelas Khalid Abu Bakar. [wap]

POJOK DAERAH

Polres Bojonegoro Imbau Sekolah Tak Menggelar Acara Perpisahan Bojonegoro, Bhirawa Memasuki tahun ajaran baru, biasanya identik dengan kemeriahan acara perpisahan para siswa sekolah yang lulus dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Tetapi berbeda dengan tahun ini perpisahan sekolah untuk sementara ditiadakan karena masih adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, melalui Kasubbag Humas Polres Bojonegoro, AKP Sri Ismawati mengatakan, Polres Bojonegoro melalui para Kapolsek jajaran untuk melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan (Prokes) dan himbuan kepada pihak sekolah untuk tidak menggelar perpisahan siswa untuk tahun ini dikarenakan masih adanya wabah Covid-19.

"Polres Bojonegoro melalui para Kapolsek jajaran untuk melakukan himbauan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Bojonegoro mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/MA. Disini ditekankan agar tidak mengadakan acara perpisahan, mengingat masih adanya wabah Covid 19 dan angka trend positif Covid 19 masih ada. Jadi perpisahannya kami minta secara virtual saja,'' jelas Kasubbag Humas, AKP Sri Ismawati. [bas]

JATIM MEMBANGUN Wali Kota Santoso Tolak Titipan Calon Sekda Kota Blitar Jumat Wage, 28 Mei 2021

Halaman 8

Kota Blitar, Bhirawa Dalam proses pemilihan Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar Wali Kota Blitar, Santoso berjanji akan obyektif sesuai hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel) dan tidak menerima istilah Titipan.

Bahkan pihaknya akan mengikuti semua tahapan yang akan dilakukan oleh Pansel Calon Sekda Kota Blitar sesuai dengan aturan dan mekanisme.

“Saya tidak mengenal istilah

‘Titipan’ dalam proses seleksi calon Sekda Kota Blitar. Semua saya jalankan berdasarkan mekanisme dan prosedur serta obyektif sesuai penilaian Pansel,”kata Wali Kota Santoso, Kamis (27/5).

Lanjut Santoso, pihaknya meminta semua calon Sekda terpilih harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai, karena menurutnya tugas Sekda tidak mudah dan semua sangat penting dalam membantu tugasnya sebagai Wali Kota Blitar serta menjalankan administrasi Pemerintahan.

“Semua Calon Sekda harus melalui seleksi ketat sesuai aturan, karena kami menginginkan Calon Sek-

Lamongan Perkenalkan Aplikasi LaLa dan ETicketing WBL ke Seluruh Sekda Jatim Lamongan,Bhirawa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Wakil Bupati KH.Abdul Rouf meresmikan aplikasi LaLa (Lapak Lamongan) dan ETicketing WBL, Kamis (27/5), di Ballroom Wisata Bahari Lamongan.

Dalam rangka usaha percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Bank Jatim guna menciptakan market place bagi pelaku UMKM. Sejalan dengan gerakan ‘Ayo Beli Produk Lamongan’, adanya LaLa diharapkan dapat meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat , mempermudah pendistribusian produk, serta memperluas pasar perdagangan UMKM di Kabupaten Lamongan.

Launcihng LaLa dan E-Ticketing WBL yang dilaksanakan dengan event bersama daerah dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah se-Jawa Timur.

Bupati YES berharap produkproduk UMKM Lamongan dapat lebih dikenal.

“Saya senang sekali bisa mengikuti sampai selesai event bersama seluruh Sekda se-Jatim, yang tujuannya ini adalah juga memperkenalkan produkproduk UMKM Lamongan supaya seiring dengan gerakan ayo beli produk Lamongan,” ucap YES. Selain LaLa, E-Ticketing WBL juga diharapkan dapat mempermudah wisatawan luar daerah untuk melakukan reservasi tiket tanpa perlu antre panjang di lokasi wisata.

Wisatawan dapat memesan tiket kapan saja dan dimana saja melalui website resmi WBL (Wisata Bahari Lamongan) dan memilih pembayaran mela-

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi saat melaunching aplikasi Lala dan E - Ticketting Wisata Bahari Lamongan.

lui QRIS ataupun virtual account.

“Kami berharap adanya inovasiinovasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mampu benarbenar mempermudah, mempercepat, menyederhanakan pelayanan, juga memperluas pasar bagi pelaku UMKM Lamongan,” harap YES. Deputi Perwakilan BI Jawa Timur Imam Subarkah sangat mengapresiasi inisiatif kerjasama antara Pemkab Lamongan dengan Bank Jatim.

Menurutnya upaya peningkatan perdagangan secara online ini sangat relevan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sejalan dengan target pemerintah tahun 2023, yakni tercapainya 30 juta UMKM digital.

“Buat saya ini bukan sekedar launcing, tapi adalah refleksi dari kesiapan Pemkab Lamongan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam melayani masyarakat. Jadi yang menjadi fokus atau targetnya adalah bagaimana pelayanan masyarakat itu

tetap bisa berjalan bahkan dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” ungkap Imam Subarkah.

Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan LJ3K (OJK) Evy Juvita juga mengaku sangat bahagia dengan adanya inovasi, strategi, kerjasama, dan kolaborasi antara Pemkab Lamongan dengan Bank Jatim untuk mengembangkan loka pasar atau market place untuk seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan.

“Saya berharap ini akan membuat suatu simbiosis antara pelaku UMKM dengan perbankan, dan perbankan dengan organisasi kepentingan daerah. Selamat atas terobosan baru yang mungkin bisa dijadikan copy-paste bapak/ibu dari wilayah kota lainnya. Adanya LaLa ini semoga dapat dilakukan pemeliharaan secara berkala dan juga mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” harap Evy Juvita.[Aha/Yit]

Dinkes Tulungagung Gencar Gelar Vaksinasi Covid-19 Drive Thru Lansia Tulungagung, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung kembali menggelar vaksinasi Covid-19 pada warga lanjut usia (lansia) denganl layanan drive thru, Kamis (27/5).

Layanan tanpa turun dari kendaraan yang berlangsung di halaman GOR Lembu Peteng ini guna mempercepat target capaian vaksinasi pada lansia.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Tulungagung, Satrio Wibowo, mengungkapkan vaksinasi bagi lansia dengan layanan drive thru cukup efektif.

“Hari ini saja kami menyediakan

500 dosis. Sebagian di antaranya untuk yang saat lebaran tidak bisa melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Ia membeberkan vaksinasi drive thru bagi lansia di GOR Lembu Peteng merupakan kegiatan vaksinasi dosis dua bagi lansia yang pada akhir bulan April lalu melakukan vaksinasi dosis pertama.

“Yang dosis pertama kemarin ada sebanyak 285 orang yang melakukan vaksinasi,” katanya.

Satrio menandaskan program layanan drive thru bisa terus dilanjutkan dalam mempercepat target capaian vaksinasi Covid-19, utamanya bagi lansia. Apalagi Dinkes

Kabupaten Tulungagung sudah dua kali melaksanakannya. Selain di GOR Lembu Peteng, juga di RS Bayangkara Tulungagung.

“Target kami pada tanggal 23 Juni 2021 untuk lansia dan tenaga pelayan publik sudah dapat divaksin Covid19 semuanya. Dan ini juga tergantung dari ketersediaan vaksin,” paparnya.

Sampai saat ini menurut Satrio, untuk vaksinasi Covid-19 tahap dua bagi lansia dan pelayan publik sudah tercapai 58 persen dari sasaran. Ia berharap semua sasaran tersebut dapat menjalani vaksinasi Covid-19 sesuai yang ditargetkan.[wed]

da yang benar-benar kompetan dan profesional,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Santoso, pihaknya juga meminta Pansel proses seleksi calon Sekda Kota Blitar dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat secara luas, juga kerja Tim Pansel calon Sekda Kota Blitar bekerja profesional.

“Karena dengan hasil yang memenuhi syarat, maka disaat diajukan ke Kemendagri melalui Guber-

nur, harapannya kedepan tidak ada persoalan lagi,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui ada tujuh Pejabat Pemkot Blitar yang telah mendaftar dan lolos seleksi administrasi seleksi calon Sekda Kota Blitar, dan saat ini memasuki proses Seleksi Kompetensi yang akan dilaksanakan oleh lembaga Assessmen Center BKD Provinsi Jawa Timur, dimana Calon Sekda juga masih mengikuti tahapan lain-

nya, yaitu seleksi uji makalah, uji wawancara, dan uji rekam jejak.

Kemudian setelah melalui semua tahapan seleksi, Pansel akan memilih tiga pendaftar terbaik untuk diserahkan ke Wali Kota Blitar dan Wali Kota Blitar akan menentukan satu dari tiga pendaftar terbaik dari hasil penilaian Pansel untuk diusulkan menjadi calon Sekda ke Kemendagri melalui Gubernur Jatim. [htn]

JATIM MEMBANGUN

Jumat Wage, 28 Mei 2021

Halaman 9

Larangan Mudik Efektif Kurangi Volume Sampah Kota Wisata Kota Batu,Bhirawa Di tengah banyak keluhan masyarakat terkait larangan mudik Lebaran, ternyata ada dampak positif yang bisa dirasakan.

Pemkot Batu bisa menekan produksi sampah di tengah kota berstatus Kota Wisata ini sebanyak sepuluh persen. Produksi sampah saat ini hanya didominasi dari rumah tangga.

Diketahui, biasanya masa mudik Lebaran dibarengi dengan berkunjung bersama ke tempat wisata. Dan Kota Batu selalui menjadi jujugan wisata dari warga di Malang bahkan Jawa Timur. Dan pemberlakuan larangan mudik selama libur Lebaran

secara tak langsung berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan di Kota Batu.

Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi sampah di tempat wisata, hotel, dan restoran. Dan penurunan volume sampah yang terjadi men-

capai sekitar sepuluh persen.

“Penurunan ini dikarenakan menurunnya kunjungan wisata di Kota Batu akibat adanya penyekatan. Sehingga produksi sampah dari tempat wisata, hotel dan resto juga menurun,” ujar Kepada DLH Kota Batu Aries Setiawan, Kamis (27/5).

Ia memaparkan bahwa produksi volume sampah saat libur Lebaran sebanyak 70-80 persen dari hari biasa. Adapun ratarata volume sampah harian normal yang masuk ke TPA Tlekung biasanya mencapai 90 ton.

Dengan minimnya kunjungan wisatawan akibat adanya penyekatan, limbah sampah yang masuk ke TPA Tlekung didominasi sampah domestik atau rumah tangga yang mencapai 80 persen. Sebaliknya untuk tempat wisata, hotel dan resto hanya menyumbang 20 persen.

Adapun dominasi sampah rumah tangga ini diakibatkan selama larangan mudik konsumsi warga lokal meningkat dari hari biasa. Tercatat, setiap rumah tangga rata-rata menghasilkan 0,36 hingga 0,4

kilogram sampah per hari.

“Untuk menghindari penumpukan sampah di tiap desa/ kelurahan kami siagakan petugas secara bergantian hingga petang,” jelas Aris.

Mantan Camat Batu ini juga memaparkan bahwa untuk sampah yang dihasilkan dari seluruh sekolah di Kota Batu berjumlah 1 ton per harinya, sampah perkantoran mencapai 11 ton. Selanjutnya sampah Pasar Besar Batu sebanyak 5,5 ton sampah dan rumah makan atau restoran mencapai 1 ton. [nas]

Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso saat meninjau tempat pemilahan sampah Kota Batu, beberapa waktu lalu.

KELANA JATIM

Pasca Lebaran, Kasus Perceraian di Bojonegoro Meningkat Bojonegoro,Bhirawa Paska lebaran di tahun ini, kasus pengajuan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro memeingkat, selama dua hari ini. Terhitung sejak tanggal 24 - 25 Mei saja sebanyak 36 perkara perceraian telah diajukan, berbagai faktor penyebabnya. “ Di antaranya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rendahnya pendidikan hingga perselingkuhan,” ungkap Panitera Pengadilan Agama (PA) BojoAchmad Basir/bhirawa negoro Sholikin Jamik, kemarPanitera PA Bojonegoro, in (27/5) Sholikin Jamik.

Dia menjelaskan, kasus perceraian meningkat hingga dua kali lipat. Senin lalu ada 34 pengajuan perceraian dalam satu hari. Dan untuk hari ini ada tambahan dua pengajuan menjadi 36 perkara. “ Padahal, biasanya dalam sehari PA menerima 10 hingga 15 pengajuan perceraian. Namun, selama dua hari ini meningkat cukup tinggi mulai 24-25 Mei kamarin,” ucapnya.

Sebelumnya, ada 34 perkara terdiri dari yang pertama cerai talak ada 11 perkara, sedangkan cerai gugat ada 23 perkara.

Kalau cerai talak yang mengajukan suaminya mentalak istrinya, namun gugat cerai sebaliknya.

Penyebabnya macam-macam, kata Sholikin, di antaranya karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga. “ Ada enam perkara karena faktor perselingkuhan. Sementara, perceraian karena nafkah ada 24 perkara dan tergugatnya suami karena pejudi dan pemabuk 3 perkara,” pungkasnya. [bas]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3187 REG, Honda, Th.2021, Putih, a/n. Mohammad Hafidz Atsir Asnawi, Ds. Kepuh, Boyolangu – T.Agung No. 8073/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 6154 RBR, Honda, Th. 2017, a/n. Sumilah, Ds. Purworejo, Ngunut – T.Agung No. 8074/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK S-6417-GT. An.Rafika Aulia, Ds Karangagung,Karangagung tengah RT 006/002, Kec Palang, Kab Tuban No. 8075/IMB/BI-IV/2021

Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto pimpin pemberangkatan personel Satkopaska di dermaga Madura Koarmada II, Kamis (27/5).

Pangkoarmada II Gembleng Kemampuan Satkopaska dengan Latihan K2 Jalakaca 21 Surabaya, Bhirawa Kemampuan jajaran satuan di Koarmada II kembali diuji. Pasukan Satkopaska Koarmada II mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya pada latihan K2 Jalakaca 21.

Pemberangkatan pasukan langsung dipimpin Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Kamis (27/5) di dermaga Madura Koarmada II. Latihan K2 Jalakaca 21 ini diikuti unsur Satkopaska II. Dengan target pelaksanaan di Banyuwangi selama kurang lebih 10 hari. Dan dipimpin

langsung oleh Komandan Satkopaska Koarmada II/4, Kolonel Laut (P) Agus Yudho Kristianto.

“Saya yakin dengan kemampuan personel Satkopaska yang handal dan profesional. Ditunjang dengan keahlian dan keahlian, makasi latihan ini dapat dicapai dengan baik, terprogram dan berkelanjutan,” kata Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto.

Alumnus AAL 1988 ini menambahkan, sebagai pasukan dengan skill khusus, Satkopaska harus bisa mengemban tugas sebagaimana yang

Wali Kota Sutiaji Harap Satpol PP Tingkatkan Literasi Tentang Aturan dan Hukum

Wali Kota Sutiaji saat memberikan arahan kepada personil Satpol PP Kota Malang, Kamis 27/ 5 kemarin.

Malang, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Wali Kota Sutiaji, melakukan Rapat Koordinasi di Mini Block, Office Kamis (27/5) kemarin. Walikota Malang, H. Sutiaji didampingi oleh Wakil Walikota Malang, H. Sofyan Edi Jarwo-

Istimewa

ko dan Pj. Sekretaris Daerah Kota Malang, Hadi Santoso.

Dalam arahannya, Walikota Sutiaji menekankan agar selalu ada persamaan persepsi antar personil Satpol PP baik itu di jajaran struktural maupun staf pelaksana tugas.

“Hal tersebut penting, mengingat se-

cara birokrasi; kinerja ASN selalu berjalan sesuai jenjang yang telah ditentukan” tambahnya.

Peningkatan literasi, lanjutnya, diantara seluruh personil harus terus ditingkatkan; terlebih jika pengetahuan tersebut berkaitan dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Karena sejatinya, Satpol PP bekerja untuk menegakkan Peraturan Daerah yang telah dibuat agar masyarakat menjadi lebih tertib.

“Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dilapangan; penting sekali bagi jajaran Satpol PP untuk tetap mengedepankan pola-pola pendekatan persuasif pada masyarakat untuk menegakkan aturan yang berlaku; sehingga tidak sampai terjadi tindakan yang keras pada masyarakat” tegasnya.

Sementara itu, Priyadi, Kepala Satpol PP Kota Malang mengatakan bahwa rakor tersebut rutin dilakukan oleh satuannya dalam rangka memberikan penekanan tugas pada seluruh struktural dan staf pelaksana di Satpol PP. “Karena lika liku penegakan Perda di lapangan cukup beragam; maka dirasa perlu adanya arahan langsung dari Bapak Walikota” tuturnya. [mut]

diharapkan oleh pimpinan dan juga negara. Pada Latihan K2 Jalakaca 21, pihaknya berharap personel Satkopaska mampu melaksanakan latihan dengan sebaik baiknya.

“Latihan ini diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit. Sekaligus sebagai bentuk pengukuran kesiapan dan kemampuan tempur unsur-unsur Koarmada II dalam hal ini Satkopaska. Sehingga sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya,” harapnya.

Masih kata Iwan, latihan K2 Jalaka-

ca 21 ini sesuai dengan program prioritas Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono. Terutama dalam melaksanakan pembinaan latihan profesionalisme TNI AL. Kemudian dalam rangka penyiapan kekuatan dan kemampuan satuan-satuan di jajaran TNI AL. “Latihan K2 Jalakaca 21 ini sesuai dengan arahan Kasal. Tujuannya untuk membangun SDM TNI AL yang unggul dan peningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman bersifat non konvensional,” pungkasnya. [bed]

Mantan Kadis Pertanian Kabupaten Mojokerto di Tahan Kejaksaan

Tampak dalam foto mantan kadis pertanian. Ir, sulistyowati saat turun tangga pemeriksaan di Kejaksaan Mojokerto

Mojokerto, Bhirawa Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Ir. Sulistyowati akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (27/5).

Penahanan ini disebabkan Kadis Per-

tanian ini dianggap telah menyelewengkan anggaran dari uang APBN yang dialokasikan melalui proyek Irigasi Air Tanah Dangkal/ Sumur Dangkal senilai Rp. 4.180.000.000, pada tahun anggaran 2016.

Kajari Kabupaten Mojokerto

Gaos Wicaksono,SH,MH menjelaskan, bahwa melalui beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Mojokerto, telah dialokasikan anggaran dari APBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 4.180.000.000 “Dari anggaran tersebut, harapannya bisa mengairi sawah petani jangan sampai kekurangan air meskipun musim kemarau,” ucap Kajari.

Sesuai dengan rincian tiap Kelompok Tani mendapatkan anggaran sejumlah 110.000.000, yang diperuntukkan kegiatan persiapan diantaranya Survey Geolistrik, kegiatan sumur bor dangkal sedalam 30 m.

Juga dipakai mengekan rumah pompa, pekerjaan jaringan Pipa dan bangunan outlet, pengadaan pemasangan Pompa air, dan penggerak mesin Diesel.

Namun dalam realisasinya dalam anggaran berdasarkan kontrak sebesar Rp. 3.709.596.000, sedangkan dari nilai kontrak tersebut realisasi pembayaran berdasarkan prestasi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.864.000.000 [Min]

Kena Refocusing Anggaran, Pemeliharaan Alun- alun Gandeng CSR Pemkab Pasuruan menggandeng perusahaan-perusahaan agar menempatkan Cooperate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Alunalun Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Hal itu dilakukan, mengingat fasilitas di Alun-alun Bangil mulai mengalami kerusakan. Yakni, jogging track, lampu hias dan taman.

Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, Heru Farianto menyampaikan upaya itu dilakukan karena anggaran pemeliharaan Alun-alun Bangil tid-

ak ada dikarenakan akibat dari refocusing.

“Anggaran pemeliharaan tahun ini tidak ada. Karena refocusing, sehingga kami mencari perusahaan yang melaksanakan CSR untuk mengalihkan kegiatannya ke pemeliharaan RTH di Alun-alun Bangil,” ujar Heru Farianto, Kamis (27/5).

Ditanya terkait nilai anggran yang dibutuhkan, pihaknya menjelaskan bahwa dibutuhkan anggaran pemeliharaan sekitar Rp 100 jutaan.

Mengetahui hal itu, Heru menegaskan bahwa sudah ada perusahaan, yakni PT Indolacto bersedia memperbaiki jogging track di sekitar Alun-alun Bangil melalui CSR. Sedangkan un-

tuk pemeliharaan lampu hias dan taman, ia akan menggandeng PT Panasonic Lighting Indonesia dan PT Sorini.

“PT Indolacto sudah bersedia memperbaiki jogging track di Alun-Alun Bangil. Untuk dua perusahaan lainnya dalam waktu dekat akan kami datangi kesana,” jelas Heru Farianto. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Area alun-alun Bangil, di Kabupaten Pasuruan. Tahun ini, Pemkab Pasuruan menggandeng CSR terkait pemeliharaan RTH alun-alun Bangil dikarenakan anggarannya terkena refocusing.

EKONOMI

Jumat Wage, 28 Mei 2021

sawawi/bhirawa

Kabid Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Roi Hidayat, saat memberikan arahan pada sosialisasi program SeHAT kepada nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kamis (2/5).

Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Diskan Sosialisasikan Program SeHAT Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan nelayan yang ada di Desa Agel Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Kamis (27/5). Kegiatan ini terselenggara berkat adanya kerja sama jajaran Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo melalui Bidang Pemberdayaan Nelayan dengan BPN Situbondo. Sejumlah jajaran Forpimka dan perangkat desa setempat ikut mendukung suksesnya kegiatan pemberdayaan nelayan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Sopan Efendi, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan pada Diskan Kabupaten Situbondo, Roi Hidayat mengatakan, dengan program SeHAT kedepan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Kota Santri Situbondo.

Selain itu, imbuh Roi, dengan kegiatan legalisasi dan pemanfaatan aset tersebut bisa menjadi sarana bagi pengembangan akses permodalan usaha khusus kalangan nelayan. “Sertifikat yang sudah jadi itu bisa menjadi jaminan ke bank sebagai syarat untuk menambah modal usaha,” ujar Roi Hidayat.

Keberadaan program Sehat ini, imbuh Roi, juga dapat memiliki nilai dan manfaat yang lebih yakni bisa meningkatkan usaha di sektor perikanan dan tangkap ikan sehingga mampu mensejahterakan hidup para nelayan di Kabupaten Situbondo.

Roi Hidayat menimpali, dari target tahun ini, masyarakat nelayan yang mengajukan sertifikat lahan sebanyak 100 orang. “Yang pertama 50 nelayan Desa Gadingan dan 50 nelayan sisanya ada di Desa Agel. Sertipikat itu bisa selesai pada Oktober tahun 2021. Sementara 75 sertifikat yang ada di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki sudah bisa dis-

erahterimakan bulan Juni 2021 mendatang,” kupas Roi. Sebelumnya, Suhdi, Kades Gadingan Kecamatan Jangkar mengaku mengapresiasi adanya program SeHAT di wilayah kerjanya kemarin.

Ini karena, imbuh Suhdi, kegiatan Sehat dapat memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah warga yang berprofesi sebagai seorang nelayan. “Ya ini sangat membantu dan bahkan bisa menopang kalangan masyarakat nelayan. Sebab dengan memiliki sertipikat itu, para nelayan juga bisa memiliki kepastian dari status tanahnya,” pungkas Suhdi.

Dari data yang berhasil dihimpun menyebutkan, sejumlah pejabat BPN Kabupaten Situbondo ikut hadir dalam kegiatan Sehat yang dilaksanakan di dua desa (Gadingan dan Agel). Tak hanya itu, jajaran Kepala Desa, para perangkat desa serta para warga yanag ada di dua desa tampak sangat antusias dalam kegiatan Sehat yang digagas oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo dan BPN Situbondo tersebut.[awi]

Informasi Data Perdagangan Mulai Berbasis Online Sidoarjo, Bhirawa Aplikasi terkait laporan masalah seputar dunia perdagangan di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (27/5) kemarin, diluncurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini diberi nama INDAGO kepanjangan dari informasi data perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Dengan aplikasi ini

pihak Disperindag Kab Sidoarjo akan lebih mudah dalam mengupdate sejumlah data seperti eksport/ import, pelaporan toko swalayan dan pelaporan bahan pokok di 17 pasar tradisional yang ada.

Kepala Disperindag Kabupaten Sidoarjo, Drs M.Tjarda MM, mengakui sebelum menerapkan aplikasi ini pihaknya sempat mengalami

sejumlah kendala. Misalnya saat merekap data bahan pokok secara manual, kadang harus membutuhkan waktu dan kadang tidak akurat dan tepat. Juga kadang data untuk ekspor dan import. Serta kadang, untuk pengajuan rekomendasi dan pelaporan kemitraan toko swalayan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.[kus]

Halaman 10

SAMBUNGAN

Jumat Wage, 28 Mei 2021

Halaman 11

Pemprov Buka Formasi CASN untuk Kualifikasi Lulusan SMK l

Sambungan hal 1

lowongan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menjelaskan, kualifikasi untuk lulusan SMK ini cukup banyak. Bahkan, tahun lalu kualifikasi ini tidak ada dalam seleksi CPNS di Pemprov Jatim. Karena itu, pihaknya mengimbau agar para lulusan SMK yang program keahliannya linier dengan formasi yang dibutuhkan segera mempersiapkan diri.

“Formasi itu kita usulkan ke Menteri PAN-RB dan disetujui. Maka kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi lulusan SMK yang jurusannya linier dengan formasi yang dibuka,” ujar Nurkholis, Kamis (26/5).

Mengapa hanya lulusan SMK yang berkesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK? Nurkholis menjelaskan, lulusan SMK dinilai telah memiliki kompetensi khusus sesuai program keahlian yang mereka pelajari selama di sekolah.

Baik secara teori maupun praktikum. Sementara untuk lulusan SMA sejauh ini kompetensinya belum dapat diklasifikasikan secara spesifik.

Formasi yang dibuka tersebut khususnya untuk jabatan fungsional tertentu.

“Misalkan untuk lulusan SMK jurusan pertanian formasinya untuk pertanian, selain itu juga ada Polisi hutan, dan pekerja sosial yang bertugas di panti-panti sosial. Karena itu kalau tidak sesuai jurusannya maka tidak bisa mendaftar,” ujar dia.

Terkait dengan seleksi, lulusan SMK juga akan dites sebagaimana lulusan perguruan tinggi. Namun, passing grade atau ambang batas minimal nilainya masih harus dipastikan sesuai PermenPAN-RB. Termasuk kepastian jadwal dan pelaksanaan pendaf­ taran CPNS. “Semua masih kita tunggu kepastiannya Peraturan Menteri PAN RB,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim tersebut.

Seperti diketahui Pemprov Jatim tahun ini membuka lowongan CASN mencapai 13.496 kursi. Secara rinci, formasi CPNS sebanyak 1.390 lowongan terbagi untuk 665 tenaga kesehatan dan 725 tenaga teknis. Sementara formasi PPPK sebanyak 12.106 yang terbagi untuk 11.220 tenaga guru, 647 tenaga kesehatan dan 239 tenaga teknis.

Semua proses pendaftaran akan dilakukan secara daring mulai pada 31 Mei hingga 21 Juni di laman www.sscasn.bkn.go.id. [tam]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berfoto bersama santri sebelum dilepas menuju pondok pesantren Al Amien, Prenduan Sumenep

Bupati Mas Tamam Beri Motivasi Santri Sebelum Berangkat ke Pondok Pemkab Pamekasan Bupati Pamekasan, Madura, Jatim, Baddrut Tamam memberikan motivasi kepada santri pondok pesantren Al Amien Prenduan Sumenep di lapangan Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kamis (27/5).

Motivasi itu diberikan orang nomor satu di Pamekasan tersebut sebelum para santri kembali ke pondok pesantren Al Amien setelah menjalani libur ramadhan dan Idul Fitri 1442 H dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Perwajahan Pamekasan, Indonesia dan dunia masa depan ditentukan oleh adik-adik sekarang ini. Mau baik, mau

Malang, Bhirawa Dunia pariwisata di Kota Malang menunjukkan semangat bangkit di tengah pandemi Covid-19. Wali Kota Malang Drs. H.Sutiaji, didampingi Wakil Wali Kota Malang Ir. H.Sofyan Edi Jarwoko, Kamis (27/ 5) melantik Badan Promosi Pariwisata Daerah(BPBD) Kota Malang, Sesuai dengan amanah Undangundang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka daerah perlu memfasilitasi terbentuknya BPPD. Ada Sembilan orang anggota terdiri

Sambungan hal 1

saat ditanya tentang ruang mana saja yang dilakukan penggelehan oleh pihak pinyidik Bareskrim, dirinya hanya mengatakan kalau dirinya saat itu hanya mendapingi di dua tempat yakni ruang kerja Bupati yang berada di rumah dinas dan di ruang dinas Bupati. “Jelasnya tidak tahu pasti, karena saya harus mendampingi Plt Bupati Marhaen Djumadi menerima tamu dari komunitas salam lima jari,” jelas Syamsul Huda.

Dari pantauan Bhirawa, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri di lingkup Pemkab Nganjuk mulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB ada lima ruangan yakni ruang kerja Bupati Nganjuk yang berada di rumah dinas dan ruang kerja dinas disamping itu ruang kerja Sekda Kabupaten Nganjuk, ruang kerja Asisten Pemerintahan dan Hukum serta ruang kerja BKD. Sementara yang diamankan oleh tim penyidik diantaranya seperangkat komputer yang berada diruang kerja Bupati Novi dan beberapa berkas yang dianggap penting sedangkan diruangan lainnya baru sebatas berkas berkas penting.

Untuk diketahui, tim penyidik Bareskrim Polri pada Kamis (27/05) sebagaimana informasi yang masuk, juga akan melakukan penggeledahan di lima kantor kecamatan yakni Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, dan Kecamatan Sukomoro. [ris]

Jangan Jauh dari ‘Tower’ l

Sambungan hal 1

si. Pertama Sekda Syaifullah dan kedua, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman.

Salah satu pejabat yang ikut menjalani assessment adalah Sentot Sugiyono, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Situbondo. Mantan Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo berhasil menjalani assessment dengan lancar dan sukses di ruang Sekda Situbondo.

Sentot Sugiyono, mengaku pasrah dengan hasil akhir assessment. Apakah tetap menempati sebagai orang nomor satu di DTPHP atau di mutasi ke OPD lain, Sentot siap mengikuti sesuai SOP. “Dalam beberapa hari ini muncul istilah jangan jauh-jauh dari ‘tower’. Biar sinyalnya selalu kuat,” ungkap Sentot menginspirasi slogan tersebut.

Maksud istilah itu, urai mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu, sebagai pejabat selayaknya tidak jauh dengan pengambil kebijakan di Pemkab Situbondo, sehingga ketika mendapatkan amanah cepat dalam menterjemahkan kemauan sang pemangku kebijakan.

“Ya kami harus memahami apa yang harus dilakukan dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

Seperti seleksi asesemen ini harus kita dukung dan di ikuti dengan baik,” papar mantan Kabid Tanaman Pangan pada DTPHP Kabupaten Situbondo itu.

Sentot mengakui, sejak mengikuti seleksi assessment mampu menjawab pertanyaan dengan dari empat penguji. Yakni pertama dari pertanyaan Sekda Syaifullah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua seleksi assessment. Kedua dari Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman dari unsur birokrasi.

Ketiga dari praktisi birokrasi, Sofwan Hadi yang sekaligus mantan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. “Terakhir kami juga bisa menjawab dari penguji unsur tokoh masyarakat (Zainul Mun’im). Kami patut bersyukur dengan lancarnya assessment tersebut,” pungkas Sentot. [awi]

kepada Islam, belajarlah yang rajin.

Tunjukkan bahwa kita ini sedang ingin merubah diri sendiri untuk kejayaan Indonesia,” tandasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan beberapa paket beasiswa untuk para santri yang ingin kuliah jurusan kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Akademi Polisi (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil).

Pihaknya akan menfasilitasi santri yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dimaksud. Tentu, santri dan pemuda Pamekasan secara umum harus memiliki sumber daya manusia

(SDM) yang cukup agar bisa bersaing di perguruan tinggi kedinasan tersebut.

“Syukur alhamdulillah, jika nanti yang menjadi calon dokter dan di sekolah kedinasan yang lain itu adalah adik-adik kita yang sekarang akan diberangkatkan ke pondok pesantren Al Amien,” ungkapnya.

Tokoh muda ini mengaku bangga apabila santri bisa memanfaatkan waktu selama di pondok pesantren dengan cara belajar dan ibadah yang rajin.

Karena nasib bangsa Indonesia masa depan ditentukan oleh santri yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di pesantren. [din]

Berharap Wisata Kota Malang Bangkit

Bareskrim Polri Geledah Ruang Bupati Nganjuk l

tidak baik, lihat perwajahan hari ini. Jika adik-adik menjadi orang yang pintar, baik dan menjadi orang yang bermanfaat, insyaallah Indonesia akan maju dan hebat,” kata bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut di hadapan para santri.

Mantan anggota DPRD Jatim dua periode ini meminta santri untuk belajar dengan sungguh sungguh agar bisa menjadi generasi yang bisa diandalkan di masa akan datang. Selama berada di pondok pesantren harus bisa.menunjukkan keinginan kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Kalau kita ingin memberikan sumbangsih baik kepada bangsa dan negara,

atas, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang; wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Mereka adalah Ketua Drs. Hariadi (PHRI), Dr. Sunardi, SE, MM (Unmer) Sekertaris Andriyani Febriyanti, ST (ASITA) dan 7 anggota Isa Wahyudi, S.Psi, M.Psi (Forkom Pokdarwis), Nofita Sari, M.Sc (Akpartel Ganesya), Abdullah Qusyairy, SS. (HPI), Samsul Muarif, SE. (MTC), Ir. Dadang S Yusuf (Garuda Airline), Noordin Djihad

(PWI).

Dalam sambutannya Wali kota Sutiaji, mengingatkan Tri Bina Cita Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Industri hendaknya bisa dikemas dalam promosi pariwisata Kota Malang. “Kita akan konsentrasi pada wisata pendidikan, wisata budaya dan heritage yang menjadi Unggulan Kota Malang,”pesan Sutiaji Usai pelantikan ketua BPPD Kota Malang Hariadi menyampaikan langkah-langkah kerja 9 tim BPPD sebagai unsur kebijakan. Pertama,

Pemprov 10 Kali Raih Predikat Opini WTP l

Sambungan hal 1

administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan.

Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jatim terus meningkat,” katanya, Kamis (27/5).

Keberhasilan Jatim meraih opini

WTP untuk kesepuluh kalinya juga menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19.

Sementara terkait temuan-temuan pada LHP BPK yang harus ditindaklanjuti , Pemprov Jatim akan segera menindaklanjuti terhadap OPD terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Termasuk dengan berbagai temuan mulai dari 2005

sampai dengan 2020. Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi bersama seluruh OPD bersama Inspektorat Provinsi Jatim.

“Meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing OPD, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas,” terangnya. [tam]

Situbondo dan Pasuruan Diterjang Banjir Rob l

Sambungan hal 1

nyertai bencana tersebut. “Naiknya permukaan air laut kemarin cukup tinggi,” ungkap Puriyono.

Ditambahkan oleh Puriyono, akibat banjir rob tersebut ada tiga rumah milik warga yang ada di bibir pantai ikut tergenang air laut. Kejadian ini tidak sampai menelan korban luka maupun korban jiwa. “Usai kejadian banjir rob, puluhan warga memasang ratusan bronjong. Ini dilakukan untuk mencegah banjir rob masuk kedalam rumah warga,” katanya.

Dalam pemasangan bronjong kemarin, tutur Puriyono, Tim BPBD Kabupaten Situbondo dibantu tim gabungan penanggulangan bencana Kabupaten Situbondo. Mereka diantaranya mengikutsertakan perangkat Desa Landangan, Kecamatan/ Koramil/Mapolsek Kapongan dan sejumlah warga setempat. “Hingga saat ini warga bersama tim Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo sudah selesai memasang ratusan bronjong di bibir laut Desa Landangan. Kami berharap warga untuk selalu waspada serta siaga menghadapi bencana susulan,” pinta Puriyono.

Anton salah satu warga Desa Landangan mengatakan, pada Kamis pagi sekitar pukul 08.00 wib cuaca

ekstrem datang sehingga menyebabkan banjir rob menggenangi rumah rumah warga desa setempat. Kata dia, rumah warga yang mengalami kerusakan terpusat di Dusun Laok Bindung RT 02/RW 04 Desa Landangan. “Mereka umumnya menjadi sasaran langsung amukan banjir rob yang terjadi pada pagi hari. Namun kami bersama warga yang lain bersyukur, karena pada pukul 12.00 wib banjir rob mulai menyusut,” kata Anton.

Anton membeberkan, ada ketiga nama pemilik rumah yang dihantam banjir rob diantaranya Asek, 63 tahun memiliki rumah jenis semi permanen dan kondisi rumah rusak total. Taksiran kerugian rumah milik Asek senilai Rp 25 juta. Kedua atas nama Anton, 46 tahun dengan jenis rumah semi permanen dengan kondisi rumah rusak ringan. Taksiran kerugian rumah Anton sebesar Rp 5 juta serta rumah milik Misroto 50 tahun dengan rumah jenis semi permanen.

Kini kondisi rumah Misroto rusak sedang dengan taksiran kerugian Rp 15 jutaan.

Sementara itu warga di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Samiah menyampaikan melubernya air laut yang pasang sampai ke kawasan perkampungan terjadi sekitar pukul

10.00. “Air laut tadi meluber pukul 10.00. Dan saat ini alhamdulillah sudah mulsi surut,” ujarnya.

Samiah menjelaskan bahwa banjir rob di pesisir utara Kota Pasuruan akibat gerhana bulan. Banjir rob juga membawa banyak sampah yang berserakan dibahu jalan. Yakni, mulai dari sampah plastik hingga pampers bayi. “Banjir rob ini penyebab dari gerhana bulan semalam. Dan kejadian ini kami anggap sudah biasa,” tegas Samiah.

Hal senada juga disampaikan oleh Munir, nelayan asal Panggungrejo, Kota Pasuruan. Ia mengaku banjir rob seperti ini, sudah biasa terjadi dengan rentan waktu antara 2-3 hari ke depan. “Kondisi seperti ini, kami memilih libur melaut.

Karena di tengah laut kondisi angin sangat kencang. Jika dipaksanakan, akan berakibat buruk pada kami.

Makanya, kami memilih untuk libur saja dalam beberapa hari ke depan,” kata Munir.

Terpisah, anggota BPBD Kota Pasuruan, M Mujib menyatakan hal sama. Menurutnya, air laut sempat ke permukiman warga di Jalan di MT. Hariyono, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. “Ketinggian air hingga siang tadi masih dipermukiman warga,” kata M Mujib. [awi, hil]

akan melakukan mapping dan riset agar diperolah data akurat kunjungan wisata Kota Malang.

Kedua mengembangkan sistem promosi wisata yang integral, ketiga, mempromosikan wisata yang menjadi unggulan kota Malang sesuai visi misi Wali Kota Malang. Ke empat, mengintegeasikan wisata beebasis ekonomi kreatif, ke lima kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku wisata untuk promosi wisata dna ke enam segera membertuk unsur pelaksana BPPD. [mut]

Disnakertrans Siap Layani Pemulangan l

Sambungan hal 1

7,300 PMI itu gabungan, ada yang dari Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan,Arab, Korea dan lainnya yang merupakan negara favoritnya orang Jawa Timur bekerja di luar negeri,” katanya.

PMI yang masuk dalam 7.300 orang itu, semuanya berstatus selesai kontrak dan tidak bisa diperpanjang dikarenakan masih adanya pandemi Covid 19. “Kalau sebelumnya-sebelumnya, PMI yang pulang itu selain selesai kontrak juga dikarenakan mudik dan deportasi” ujarnya.

Untuk pemulangan PMI pada Juni – Juli nantinya, lanjutnya, diperlukan juga sinergitas dari berbagai pihak terkait yang sudah terbangun dan perlu diperkuat lagi dan tim yang tergabung dalam satgas repatriasi yang sudah terbentuk harus diteruskan.

“Saya kira tidak ada pilihan lagi bagi PMI karena situasi pandemi seperti saat ini mereka pulang ke daerahnya masing masing,” tambahnya.

Untuk kedatangan PMI nantinya, lanjutnya, tetap sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang berlakukan, yaitu Karantina dua hari di provinsi tepatnya di Asrama Haji Sukolilo, lalu tiga hari di karantina di daerah asal masing masing untuk diswab kembali dan dilihat hasil test positif atau negatif.

“Sedangkan yang luar provinsi masuk pintu bandara Juanda, mereka akan dikarantina lima hari baik Asrama Haji atau di Depag/LPMP Ketintang Surabaya. Kalau hanya dua hari, resikonya diperjalanan dan kesulitan dalam koordinasi dengan Satgas antar provinsi,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala UPT P2TK ( Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja) Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo mengatakan, untuk PMI asal provinsi lain ada potensi membutuhkan transit melalui pintu bandara Juanda lalu oper penerbangan lain ke daerah asalnya.

Diharapkan, dari pihak operator penerbangan memberitahukan pada PMI perihal kebijakan karantina saat transit di Jatim, sehingga PMI bisa memesan kembali tiketnya untuk pulang menggunakan pesawat ke daerah asalnya.

Jika memang PMI tersebut terlanjut memesan tiket penerbangan lanjutan, maka Disnalkertrans Jatim hanya bisa membantu untuk merescheldule kembali tiket penerbangan (jika operator penerbangan menyetujui), jika operator penerbangan tidak penyetujui dan telah kehabisan ongkos maka kepulangan menunggu bantuan dari provinsi yang bersangkutan. [rac]

Dibuka untuk Umum dengan Penerapan Prokes Ketat, Jumlah Pengunjung 50 Persen l

Sambungan hal 1

jidah Wahab.

Bupati Mundjidah Wahab menyatakan, jika tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Jombang ditutup, akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. “Kalau nanti berjalan dengan baik, otomatis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jombang akan meningkat,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendo­

rong berdirinya desa-desa wisata dan mendukungnya dengan pembenahan infrastruktur menuju lokasi-lokasi wisata yang ada. “Kita perhatikan, kita perlebar jalan, kita berikan fasilitas untuk agar supaya para pengunjung, wisatawan ini ke tempat wisata dengan aman,” tandasnya lagi.

Sekadar diketahui, Candi Rimbi bersama empat cagar budaya lainnya di Kabupaten Jombang yakni, Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji yang berada

di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Yoni Gambar yang berada di Dusun Sedah, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Prasasti Munggut (Prasasti Gurit) di Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, dan Prasasti Tengaran di Dusun Tengaran, Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang telah ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada

tahun 2020 yang lalu.

Penetapan 5 cagar budaya di Kabupaten Jombang menjadi cagar budaya peringkat kabupaten ini lewat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/468/0415.10.1.3/2020 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs sebagai Cagar Budaya Kabupaten Jombang. Keputusan Bupati ini ditandatangani Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab pada tanggal 16 Oktober 2020 yang lalu. [*]

Jumat Wage, 28 Mei 2021

Bhirawa

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Gubernur Khofifah: Jadi Penyemangat untuk Jatim Bangkit

BPK RI Sepuluh Kali Berikan Predikat Opini WTP ke Pemprov Jatim Untuk sepuluh kalinya Pemprov Jatim menorehkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020.

Predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi saat Sidang Paripurna DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (27/5).

Turut hadir di acara tersebut Anggota DPD RI asal Jatim Evi Zainal Abidin dan H. Ahmad Nawardi, Auditor Utama Keuangan V BPK RI Dr. Akhsanul Khaq, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Akmal Malik, Plh. Sekretaris Daerah Prov. Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim, Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, pimpinan Kanwil BPK RI Jatim, dan para pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jatim.

Atas predikat WTP tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik BPK RI atas pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan selama ini. Termasuk DPRD Provinsi Jatim atas fungsi pengawasan serta strong partnership, kerja keras dan koordinasi yang terjalin, juga kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan, khususnya

dalam bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

Khofifah berharap, opini WTP yang diterima dapat menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya.

"Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim

menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jatim terus meningkat," katanya.

Keberhasilan Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya juga menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari krisis pandemi Covid-19.

Sementara terkait temuan-temuan pada LHP BPK yang harus ditindaklanjuti , Pemprov Jatim akan segera menindaklanjuti terhadap OPD terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberi-

kan. Termasuk dengan berbagai temuan mulai dari 2005 sampai dengan 2020. Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi bersama seluruh OPD bersama Inspektorat Provinsi Jatim.

"Meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing OPD, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas," terangnya.

Lalu terkait rekomendasi strategis yang diberikan BPK kepada Gubernur Khofifah untuk melakukan pembinaan atas kinerja keuangan di seluruh kabupaten/kota se-Ja-

Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar memberikan opini WTP ke sepuluh kalinya untuk Pemprov Jatim dan diterima langsung oleh kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura, Surabaya.

tim, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu akan segera menindaklanjuti dengan meningkatkan intensitas koordinasi teknis dengan pemkab/pemkot.

"Juga kaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah ini kami harap ke depan bisa terinventarisir dan teridentifikasi lebih detail melalui Bimtek yang akan kami laksanakan.

Bagaimana dari seluruh barang milik daerah ini bisa kita identifikasi dan kita pastikan bahwa semua dalam monitoring dan tercatat dengan baik," terangnya.

Sementara itu Anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Timur serta Gubernur Jawa Timur beserta jajaran atas kerjasama dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang penyajian kewajaran laporan keuangan. Opini tersebut didasarkan pada kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Sementara itu terkait adanya beberapa beberapa temuan yang masih ada diantaranya terkait belanja hibah, diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti," pungkasnya. [tam*]