Binder28okto2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Kliwon, 28 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

28 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Upacara Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi 19.00 Menghadiri Jatim Prioritas di Hotel Shangri-La

Mantan Wali Kota Surabaya Tak Mau Gugat Balik Kasus Pasar Turi Surabaya, Bhirawa Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan menggugat balik pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya sebagai tersangka dalam kasus pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi Surabaya.

“Aku kan nggak lapo-lapo. Ya, nggak lah, koyok kurang gawean ae (Saya kan tidak apa-apa. Ya, tidaklah, kayak orang yang kurang pekerjaan saja),” katanya setelah berbicara dalam Studium Generale (Kuliah Umum) FEBI UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (27/10).

Bahkan, saat mengawali penyampaian pandangan dalam Studium Generale di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA Surabaya, Risma sempat khawatir tidak bisa datang ke UINSA. “Saya berterima kasih atas undangan ini, tapi saya sempat khawatir tidak bisa datang ke sini. Kalau saya jadi tersangka kan tidak bisa datang,” katanya disambut tawa ratusan mahasiswa dalam acara bertajuk ‘Penguatan Ekonomi Metropolis’ itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus Pasar Turi yang menyeret nama Tri Rismaharini menjadi tersangka, secara resmi di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) penyidik Ditreskrimum

 ke halaman 11

Panwaslu Jember Terima 9 Pengaduan Pelanggaran Kampanye Jember , Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember menerima sebanyak sembilan pengaduan pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember selama masa kampanye.

“Kami menerima sebanyak sembilan pengaduan pelanggaran dari tim sukses masingmasing pasangan cabup-cawabup baik pasangan Sugiarto-Dwi Koryanto maupun Faida-A Muqit Arief,” kata anggota Panwaslu Jember Abdullah Waid, Selasa (27/10).

Rinciannya sebanyak delapan kasus dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan cabup-cawabup Faida-A Muqit Arief dan satu kasus dilaporkan tim pemenangan cabup-cawabup Sugiarto-Dwi Koryanto.

“Dari sembilan pengaduan pelanggaran kampanye itu, sebanyak tujuh laporan di antaranya tidak bisa ditindaklanjuti karena syarat-syarat yang dipenuhi sebagai pelanggaran masih kurang, sedangkan dua laporan diproses,” tuturnya.

Menurut dia, satu laporan dari tim pemenangan pasangan Faida-A Muqit Arief yang mengadukan pelanggaran kampanye terkait dengan dugaan kehadiran Cawabup Dwi Koryanto dalam acara Keluarga

gegeh bagus/bhirawa

KPU Kota Surabaya menggelar Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas di Hotel Singgasana, Selasa (27/10). Acara deklarasi dihadiri pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung PAN dan Demokrat yakni Rasiyo dan Lucy Kurniasari, sementara pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP hanya dihadiri Cawawali Whisnu Sakti Buana karena Cawali Tri Rismaharini berhalangan hadir.

Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas Risma Absen, Wakilnya Salahkan KPU Surabaya

Surabaya, Bhirawa Ada pemandangan menarik saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas di Hotel

Singgasana, Selasa (27/10) kemarin. Pasalnya, Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Tri Rismaharini tidak menghadiri deklarasi tersebut, yang hadir hanya Calon Wawalinya Whisnu

Ditemukan 60 Titik Api, Jatim Darurat Kebakaran Hutan Landa 20 Kecamatan di 11 Kabupaten

DPRD Jatim, Bhirawa Anomali cuaca yang disebabkan badai El Nino berdampak pada musim kemarau yang berkepanjangan di Indonesia. Akibatnya, terjadi kebakaran hutan di sejumlah daerah termasuk Jatim. Fakta itu membuat anggota DPRD Jatim, Mochammad Eksan prihatin.

Anggota Komisi E itu sangat menyayangkan adanya tren meluasnya kasus kebakaran hutan

di Jatim. Kasus ini bisa lantaran faktor ekologis sekaligus teknis.

Di antaranya musim kemarau

Sering On Air layanan yang dilakukan Dispendukcapil Kab Sidoarjo memang sering jadi sasaran kunjungan studi banding berbagai daerah.

Tidak hanya di regional Jatim, tapi juga nasional. Pernah, kab/ kota se-Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pemprov Jateng, datang bersamasama ke Dispendukcapil Sidoarjo. ‘’Mungkin karena banyak

Medi Yulianto

Sentil..  Pelayanan SIM Corner Sidoarjo Tak Manusiawi  Apa perlu diswastakan?  Biaya Pendidikan Mahal, Aktivis LMND Demo  Pendidikan gratis hanya jargon  Sering Macet, Kota Malang Makin Panas  Antisipasi dengan penghijauan

 ke halaman 11

yang panjang, selain menyebabkan kekeringan serta kelangkaan air bersih sekaligus kebakaran hutan yang merambah Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Bromo, Gunung Ijen dan sejumlah gunung lainnya.

“Kalau dari informasi yang masuk ke saya, saat ini ada 60 ti-

 ke halaman 11

MenPAN Puji Jatim Soal SAKIP

 ke halaman 11

KEPALA Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto awalnya tidak tahu darimana sejumlah media radio baik di Surabaya maupun di Jakarta, tahu tentang pelayanan di Dispendukcapil K a b Sidoarjo. Tapi ia mengakui, kalau pe-

Sakti Buana. Sedangkan paslon nomor urut 1 Rasiyo-Lucy tampak hadir bersama puluhan tim pemenangannya.

“Melalui momen Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berbincang dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo serta Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi sebelum acara presentasi SAKIP Provinsi Jatim 2015 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (27/10).

Pemprov, Bhirawa Pujian dilontarkan Menteri Pemberdayakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi setelah mendengar paparan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo soal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Penilaian yang mempresentasikan secara langsung program-program pembangunan dan capaian-capaian pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara bersama-sama sebelumnya.

“Jadi bukan yang akan direncanakan, tapi mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sejak dicanangkan reformasi birokrasi diberlakukan di Jatim dengan menetapkan delapan indikator

ini diharapkan agar semua pihak dapat bersama-sama berkomitmen untuk berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan,” kata

Junimart Girsang

 ke halaman 11

Sarifuddin Sudding

MKD Minta Denpom TNI Transparan Hasil Pemeriksaan Arzetti Jakarta, Bhirawa Kabar penggeberekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di Hotel Arjuna Lawang Malang berbuntut panjang. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta Denpom TNI yang memproses penggerebekan ini membuka hasilnya secara terang benderang ke publik.

“Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja secara terbuka, transparan, “ kata anggota MKD Sarifuddin Sudding kepada wartawan, Selasa (27/10).

Menurut Sudding, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI tersebut. Hasil pemeriksaan Denpom TNI akan menjadi dasar bagi MKD untuk mengambil sikap. “Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap. Kita akan koordinasi dengan Denpom,” ujar Sudding.

Seperti diberitakan Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkapkan, Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya tepergok bertemu Minggu (25/10) pukul 14.30 di kamar Hotel Arjuna di Lawang.

Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang saat itu

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kunjungan Rombongan Friendship Force International ke Surabaya

Disambut Keramahan Kampung Gundih yang Mendunia Ada yang berbeda dengan pemandangan di Kawasan Gundih, Selasa (27/10). Warga yang setiap pagi biasanya disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk menyambut siang hari, mendadak berubah. Sejak pagi mereka sudah berada di depan rumah masing-masing dengan mengenakan pakaian yang seragam.

Andre Endrayana Sasmita, Surabaya Suasana beda itu muncul karena Kampung Gundih kedatangan tamu dari organisasi Friendship Force International (FFI). Menjelang siang, rombongan yang berjumlah 16 orang datang. Mereka disambut hangat oleh warga. Beberapa tamu tampak sibuk dengan kamera masing-masing, mengabadikan keramahan warga.

Ke-16 anggota rombongan, disambut dengan tarian yang kemudian diiringi dengan munculnya Reog Ponorogo.

Salah satu anggota, sempat mengenakan rompi yang dibuat dari kemasan bekas.

Beberapa remaja yang ikut menyam-

but rombongan, segera mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama anggota rombongan.

Untuk diketahui, organisasi Friendship Force International (FFI) adalah organisasi yang fokus dengan pertukaran budaya antar negara ini.

Mereka sengaja memilih Kampung Gundih sebagai jujukan, karena kampung ini sudah menjadi buah bibir oleh sesama anggota organisasi.

Ke-16 orang ini berasal dari Whidbey Island dan Spokane yang meru-

 ke halaman 11

Lurah Gundih Maria Yuliani menjelaskan perkembangan Kampung Gundih kepada rombongan dari organisasi Friendship Force International (FFI), Selasa (27/10).

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pamerkan Keberhasilan, Risma Mengaku Tak Punya Rumah Surabaya, Bhirawa Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pamer keberhasilan semasa memimpin Kota Surabaya tahun 2010-2015. Hal ini disampaikan pada ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Selasa (27/10) kemarin.

Risma yang diusung PDIP bersama Whisnu Sakti Buana ini lebih banyak menceritakan pengalamannya semasa menjadi Wali Kota Surabaya lima tahun silam. Selain menjadi pembicara di stadium general bertema ‘Penguatan Ekonomi Metropolis’, Risma juga mejadi juri bazaar yang diikuti puluhan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dirinya mengatakan sangat bangga sama penjual semanggi yang bisa meraup keuntungan sehari mencapai omzet lima juta perharinya. Hal itu dikarenakan peran serta pemerintah kota (pemkot) yang terus memberdayakan pelaku-pelaku usaha mandiri.

“Jadi sekarang ini kalau ber-

bisnis jangan malu-malu. Karena ibu Hamidah yang jual semanggi ini saya rasa cerdas karena menggunakan sistem online,” ceritanya kepada ratusan mahasiswa.

Tak hanya itu, Risma juga menceritakan suksesnya kampung kue yang ada di daerah Rungkut.

Dirinya menjelaskan, salah satu ibu yang terkena Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) beberapa tahun silam saat ini bisa mandiri dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Salah satu ibu yg terkena PHK kita ajari membuat kue dan omset per hari 20-30 juta.

Sekarang ibu ini bisa mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di kampungnya,” paparnya.

Seperti di daerah pesisir Pantai Kenjeran, Risma mengatakan bahwa dulunya nelayan di pesisir itu menganggap remeh tripang dan dibuang. “Jadi tripang itu sama nelayan dulu dibuang, setelah kita teliti ternyata kandungannya luar biasa. Nah disitu kita fasilitasi,” jelas perempuan

yang dinobatkan Wali Kota terbaik ke tiga dunia ini.

Risma menyakini bahwa sering kali orang merasa bangsa Indonesia khususnya di Kota Surabaya bukan bangsa pebisnis. Namun, bagi kota Surabaya menurut Risma adalah milik warga Kota Surabaya.

“Semisal para Investor bisa masuk ke Surabaya. banyak yang mengira ekonomi itu untuk etnis ini, sedangkan kita hanya pegawai. Saya selalu megang Sabda Rosul bahwa Allah tidak akan merubah nasib umatnya kalau umat itu tidak merubah nasibnya,” tuturnya.

Perempuan kelahiran Kediri ini mengutarakan kondisinya selama menjadi Wali Kota Surabaya. dirinya menjelaskan, jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada orang lain.

“Saya tidak pernah meggantungkan hidup saya ke orang lain. Saya hanya menggantungkan pada Allah, itu sudah cukup,” yakinnya.

Oleh karena itu, semasa dirinya mengabdi di lingkungan

Pemkot Surabaya selama 25 tahun dan lima tahun menjadi Wali Kota, Risma mengaku tidak punya rumah. Rumah yang Risma tempati adalah rumah peninggalan orang tuanya.

“Kalau pegawai seperti saya jadi Wali Kota, saya gak bisa beli rumah lagi. Rumah aja peninggalan orang tua saya. Saya kelas III SD jualan bukan berarti orang tua saya gak mampu.

Saya kuliah itu udah naik mobil,” dalihnya.

Risma merasa bangga menjadi bagian dari warga Kota Surabaya. sebab, Mantan Wali Kota perempuan pertama ini mengakui bahwa para investor asing ingin masuk ke Kota Surabaya.

“Kota Surabaya kalau malam 3 juta lebih, kalau siang 5 juta lebih. Nah, dengan begitu investor tertarik karena memang jumlah penduduknya besar,” terangnya yang disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa.

Ketua Panitia syar’ie lifstyle dan stidium general, Muhammad Shodiq mengatakan alasannya mengundang Tri Rismaharini

geh/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat di UIN Surabaya, Selasa (27/10). sebagai pembicara sangatlah hasiswa dari beberapa stan di tepat. Sebab, ekonomi Surabaya, depan Auditorium UIN Sunan menurut Shodiq saat masa ke- Ampel Surabaya. Namun, hingga pemimpinan Risma terus me- acara selesai Risma ada agenda ningkat. “Sehingga yang berhak lain yang tidak bisa ditinggal menjadi pembicara yang kom- sehingga penjurian hanya berpeten ya beliau (Tri Rismaharini, langsung singkat. red). Karena kita ngomong bukan “Pokoknya sekedar lewat saja. hanya ekonomi kerakyatan tapi Jadi untuk penjuriannya, sambil ekonomi metropolis,” jelasnya. jalan tadi waktu beliau datang.

Terkait Risma yang juga men- Kita harapkan supaya obyektif jadi juri Bazaar, Shodiq men- meskipun sekedar lewat,” teQ geh jelaskan diikuti puluhan ma- rangnya.Q

Peran PKH Penting dalam Menekan Kemiskinan Pemprov, Bhirawa Peran Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting terutama dalam membantu pemerintah menekan angka kemiskinan. Terbukti, persentase penduduk miskin di Jatim sejak tahun 2009 semakin menurun.

trie diana/bhirawa

Kunjungi Tiongkok

Presiden Direktur Grup Maspion Alim Markus bersama 20 anggota perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim hari ini, Rabu (28/10) akan mengunjugi negara Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut anggota MUI akan belajar tentang kekuatan ekonomi dan toleransi tentang keagamaan.

PANGGUNG BIROKRASI

Uang Pungli untuk Operasional Pilpres di Kelurahan Kejari Surabaya, Bhirawa Usai menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (27/10). Lurah Penjaringan Sari Wahyu Priherdianto resmi ditahan penyidik Pidsus Kejaksaan atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) program Prona di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Saat diperiksa Lurah Sari Wahyu penggunaan uang hasil Pungli Prona adalah untuk biaya operasional Pilpres 2014 di kelurahannya.

Mengenakan kemeja motif garis, pria kelahiran 34 tahun silam itu menjalani pemeriksaan tahap II (tersangka dan barang bukti) sekitar pukul 11.30 siang.

Tepat sekitar pukul 2.55 sore, dengan menutupi wajahnya Wahyu digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan untuk kemudian dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan penahanan Lurah Penjaringan Sari.

Alasannya, selain perbuatan tersangka memenuhi Pasal yang diancamkan. Didik mengaku, alasan berikutnya adalah sesuai KUHAP, dimana tersangka ditakutkan melarikan diri, menggulangi perbuatannya, dan menghilangkan Q bed barang bukti.Q

400 PNS Pemkot Diambil Sumpah Janji Pemkot, Bhirawa Sekitar 400 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selasa (27/10) kemarin diambil Sumpah Janji PNS oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno.Para PNS yang disumpah jabatannya antara lain terdiri dari PNS Golongan III sebanyak 235 orang, Golongan II sebanyak 160 orang, dan Golongan I sebanyak 5 orang.

Sementara untuk jabatan PNS yang disumpah dan diambil janji Selasa ini antara lain 184 orang guru, 101 orang medis, dan 115 orang staf PNS.Para PNS yang sudah turun SK-nya ini dari pagi telah melakukan gladi bersih sejak pagi. Rencana pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS awalnya pukul 09.00 WIB. Namun mereka harus menunggu PJ Wali Kota tiba di lokasi.

Karena lama menunggu PJ Wali Kota tiba, mereka pun kelelahan dan duduk lesehan di lantai Gedung Sawunggaling hingga pukul 10.15 WIB. Akhirnya pukul 11.00 WIB PJ Wali Kota, Nurwiyatno tiba di lokasi dan mengambil sumpah dan janji 400 PNS yang telah mendapatkan SKnya baru-baru ini.

Ketika memberikan sambutan Nurwiyatno berkali-kali meminta maaf atas keterlambatannya kepada para calon PNS yang belum diambil sumpahnya ini. ‘’Saya mohon maaf, saya harus menghadiri acara dengan OJK dan Gubernur. Sekali lagi saya mohon maaf,’’ ujarnya. Nurwiyatno mengatakan, sesuai dengan UU 5/2015, PNS harus mengucapkan sumpah dan janji.Q dre

Disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka acara Pemantapan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Jawa Timur, Selasa (27/10), pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Jatim sekitar 16,68 juta orang dan sampai Maret 2015 jumlahnya turun menjadi 12,34 juta orang.

Lebih lanjut Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, peran operator dan pendamping PKH sangat strategis terlebih dalam mendorong masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Operator dan pendamping diperlukan untuk mendampingi keluarga sangat miskin sampai tingkat kecamatan.

“Pendamping tugasnya mendampingi dan mengubah mindset, sehingga diharapkan dapat mendorong keluarga sangat miskin untuk merubah kehidupannya”, lanjut Gus Ipul.

Adanya pemantapan ini, Gus Ipul berharap operator dan pendamping PKH mendapat penyegaran dan data perkembangan terbaru, terlebih bagi mereka yang sudah lama menjadi operator dan pendamping (sejak tahun 2007). Tak hanya itu, mereka sekaligus akan diberi tahu target prioritas program-program pemerintah supaya bisa sekaligus ikut mendampingi.

Gus Ipul juga mengusulkan agar ke depannya diadakan sertifikasi bagi operator dan pendamping PKH agar mereka lebih profesional dan berpengalaman.

Saat ini jumlah pendamping PKH di Jatim sebanyak 2.359 orang, sedangkan operator sebanyak 148 orang.

D isisi lain, pelaksanaan program PKH ini bukan berarti tidak ada masalah, sebab masih banyak data mengenai rumah tangga sangat miskin yang sudah tidak valid.

Bahkan, masih banyak keluarga yang belum memanfaatkan uang bantuan sesuai dengan kebutuhannya, misal untuk kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Dr. Sukesi, Apt, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk mempererat koordinasi pendamping dan operator PKH se-Jatim, meningkatkan koordinasi antara

unit pelaksana PKH provinsi dan kab/kota sampai tingkat kecamatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya pendamping dan operator.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai untuk rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia 0-6 tahun, anak di bawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, serta ibu hamil. Program yang digagas oleh Kementerian Sosial ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan generasi selanjutnya menyelesaikan pendidikan dasar.

Program PKH di Jawa Timur dimulai sejak tahun 2007 di 21 kab/kota dengan jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 212.276 keluarga. Pada tahun 2015 ini, PKH di Jatim telah dilaksanakan di 38 kab/kota dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 546.468 keluarga.

Sementara Direktur Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dr. M. Roni Royani menjelaskan mengenai BPJS, dimana dari 15.500 pendamping dan operator di Indonesia setelah dilakukan pengumpulan dan verifikasi data lengkap ternyata hanya 170 pendamping dan operator PKH yang ada di tiga provinsi di Indonesia.

“Jadi hampir seluruh pendamping dan operator tidak menyerahkan berkas data secara lengkap, tidak termasuk 170 pendamping dan operator PKH,” katanya.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan sangat teliti dalam meverifikasi data yang telah dikirimkan. “Untuk itu, pendamping dan operator PKH harus menyempurnakan formulir data untuk dikumpulkan dan akan diverikasi kembali oleh BPJS. Banyak variebel yang tidak diisi, sehingga terkendala. Untuk itu, saya instruksikan dan memerintahkan untuk mengirimkan data kesehatan BPJS,” tegasnya.

Upaya pemberian BPJS tersebut, dikarenakan perlunya perlindungan terhadap pendamping maupun operator PKH dalam melaksanakan tugasnya. “Resiko terbesar yang akan dihadapi yaitu resiko kesehatan.

Untuk itu diperlukan BPJS Kesehatan,” Q rac katanya.Q

Pansus Tambang Jadi SDA, Komisi A Protes DPRD Jatim, Bhirawa Pencetus ide panitia khusus (pansus) Pertambangan dan Tragedi Lumajang, Fredy Purnomo kecewa dengan hasil rapat Badan Musyarawah (Banmus). Ia menuding, judul p a n s u s d i p e l i n t i r o l e h o k-

num anggota DPRD Jatim agar namanya diubah menjadi Pansus Sumber Daya Alam (SDA).

Pencetus pansus sekaligus Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Poernomo mengatakan akan memprotes keras diputuskannya judul pansus SDA

oleh Banmus. Menurutnya, judul itu jauh bertentangan dengan keputusan dalam rapat paripurna 5 Oktober lalu yang menyetujui dibentuknya Pansus Pertambangan dan Tragedy Lumajang.

“Rapat Banmus tadi (kemarin,red) memutuskan judul

pansus diganti menjadi Pansus Sumber Daya Alam, apa-apaan itu, jauh dari konteks peristiwa pertambangan di Lumajang sebagai dasar dibentuknya pansus ini,” kata Fredy, Selasa (27/10).

Ditambah lagi, Banmus telah berani melawan keputusan paripurna yang sudah me-

nyetujui nama Pansus Pertambangan dan Tragedi Lumajang di depan Gubernur Soekarwo dan seluruh anggota DPRD Jatim. “Ini pasti ada pihak-pihak yang keberatan jika urusan Tragedi Lumajang itu dibongkar oleh Pansus,” Q cty tuding Fredy.Q

Pemilu Belum Bersahabat dengan Penyandang Disabilitas Jumlah penyandang disabilitas yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 9 Desember mendatang ternyata cukup besar. Di Jatim, jumlahnya berkisar mencapai 200 ribu orang. Sayangnya, proses pemilihan belum sepenuhnya memihak pada kepentingan penyandang disabilitas.

Fakta ini diungkap Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas Jatim Wuri Handayani disela diskusi publik bertema Difabel & Aksesibilitas Hak Demokrasi Dalam Pilkada Kota Surabaya, digelar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, kemarin (27/10).

“Selain penyandang disabilitas kesulitan menuju TPS, mereka yang sudah datang kerapkali batal memilih karena tidak bisa mendengar ketika namanya dipanggil. Terutama bagi yang tuna wicara dan tuna

rungu. Akhirnya hak suaranya hilang,” tutur Wuri.

Pengalaman itu, diketahuia saat pilkada Surabaya 2010.

Memang petugas KPPS tidak perlu harus menjemput disabilitas. Tapi setidaknya bisa menyediakan kemudahan akses.

Direktur D’ Care Surabaya ini juga terus mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya melakukan sosialisasi ke para disabilitas. Termasuk sosialisasi cara pencoblosan. “Sesungguhnya kami juga mengapresiasi KPU yang mulai menyiapkan surat suara

yang didesain sesuai standar bagi disabilitas. Terutama bagi tuna netra,” urai perempuan yang kemana-mana mengenakan kursi roda.

Komisioner KPU Surabaya Bidang Hukum dan SDM, Purnomo, yang juga ditemui di kampus UM Surabaya membenarkan pihaknya sudah memesan surat suara layaknya tulisan braille. Surat suara ini mencantumkan nama serta nomor urut pasangan calon (Paslon) yang bisa diraba mereka yang tuna netra.

“Sosialisasi sudah kami lakukan dengan surat suara simulasi yang bergambar buah. Khusus untuk surat suara aslinya nanti bisa membantu pemilih karena mencantumkan tulisan nama maupun angka yang bisa diraba,” paparnya.

Di Surabaya, kata Pur-

tam/bhirawa

Simulasi catur orang yang diperankan siswa penyandang disabilitas menjadi simbol hak demokrasi kaum difabel dalam pemilihan umum. nomo, terdapat sekitar 1500 valid. Bisa saja ada silent Pur, bisa dibantu dari kepemilih disabilitas seba- disabilitas yang belum ter- luarganya. Atau petugas gaimana Daftar Pemilih data,” kata Pur, sapaannya. TPS. “Soal pendamping suTetap (DPT). “Namun jumSoal teknik disabilitas dah diatur dalam PKPU lah itu belum sepenuhnya masuk bilik suara, menurut Nomor 10. Pendamping bisa

dari keluarga dan petugas TPS,” tambahnya.

Sementara itu, disela diskusi publik kemarin, mahasiswa FH UM Surabaya serta pelajar disabilitas memainkan catur raksasa.

Sesuai namanya, bidak catur berukuran besar. Anak caturnya adalah mahasiswa dan pelajar yang mengenakan topi yang menggambarkan anak catur.

Ini mengingatkan pemangku kepentingan soal pilkada bahwa kaum disabilitas memiliki hak yang sama dalam kontestasi politik di Indonesia. Dekan FH UM Surabaya, Hari Wahyudin menjelaskan aksi yang diinisiasi fakultasnya adalah usaha menyadarkan publik bahwa perhatian kepada disabilitas perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah, perguruan tinggi, ormas, dan Q tam pihak lain.Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

3

Diduga Mainkan Perkara, Ada 44 Jaksa Jatim Dilaporkan ke Pengawasan Kejati Jatim, Bhirawa Selama bulan Januari hingga September 2015, Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menerima sebanyak 44 laporan pengaduan (lapdu) Jaksa nakal dan staf yang berdinas di wilayah Jawa Timur. Nantinya, lapdu ini akan ditindak sebagaimana prosedur pengawasan yang berlaku.

dna/bhirawa

Pasien TB mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan.

Pasien Kebal Obat TB Enggan Berobat Surabaya, Bhirawa Masih banyaknya jumlah pasien TB MDR (Tuberkulosis Multi Drug Resistant) yang engan berobat secara rutin menyebabkan permasalah tersendiri bagi kesehatan masyarakat Jatim. Data pasien TB MDR (Tuberkulosis Multi Drug Resistant) di Jatim tahun 2015 menunjukkan masih banyak pasien TB MDR yang tidak melaksanakan pengobatan dengan berbagai alasan. Jumlah pasien yang tidak melaksanakan pengobatan di tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus berjumlah sebanyak 55 orang dari 180 orang pasien TB MDR yang ditemukan (31%).

Kepala Dinkes Jatim dr harsono mengatakan, pasien yang tidak melaksanakan pengobatan akan menjadi sumber penularan TB yang kemungkinan besar juga TB MDR. Proporsi pasien yang tidak bersedia menjalani pengobatan di antara pasien TB MDR yang ditemukan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Menurutnya, alasan terbanyak dari keengganan pasien TB MDR untuk memulai pengobatan adalah alasan ekonomi, dukungan keluarga dan takut pada efek samping yang muncul selama menjalani pengobatan TB MDR. ‘’Memang pengobatan TB MDR memerlukan waktu yang lama dan banyak efek samping yang dialami oleh pasien yang menjalani pengobatan.

Waktu yang lama (sekitar 2 tahun) dan harus datang setiap hari ke rumah sakit atau puskesmas untuk minum obat di depan petugas serta mendapatkan suntikan, menjadikan sebagian besar pasien TB MDR mendapatkan kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.,’ ujarnya.

Dikatakannya, sebagian besar dari mereka akhirnya memilih untuk berhenti bekerja karena ingin mendapatkan kesembuhan. Beberapa yang awalnya bertahan untuk tetap bekerja, namun pada akhirnya mereka juga berhenti karena aktifitas mereka terganggu dengan keg-

iatan pengobatan yang dijalani.

Menurutnya, efek samping pengobatan TB MDR yang banyak dan mengganggu kehidupan sehari-hari juga merupakan tantangan bagi pasien TB MDR dan petugas yang memberikan pelayanan kepada mereka. ‘’Hanya dengan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk sembuh yang menjadikan pasien TB MDR tetap bertahan menjalani pengobatan hingga tuntas. Pendampingan dari tim ahli TB MDR sangat membantu pasien dalam mengatasi masalah efek samping obat,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut Harsono menjelaskan, pasien TB MDR harus menjalani pengobatan dengan benar dan sampai tuntas. Tujuan dari pengobatan tersebut selain untuk kesembuhan si pasien juga untuk mencegah penularan dan berkembangnya kasu TB MDR di masyarakat. Semakin banyak kasus TB MDR, maka semakin berat beban pemerintah dalam meningkatkan derajat keseQ dna hatan masyarakat.Q

Berdasarkan klasifikasi yang ada, sebagian besar dilaporkan karena melakukan perbuatan tercela.

Adapun perbuatan yang diduga sering dilakukan Jaksa, diantaranya menyelewengkan penanganan perkara dan main uang antara Jaksa dengan korban, sehingga kuat dugaan hukuman yang diberikan untuk terdakwa terlampau berat.

Asisten Pengawasan (Aswas) KeArif jati Jatim Arif mengaku menerima laporan itu secara bertahap. Dari 44 lapdu, tujuh diantaranya diproses hingga tahap inspeksi dan 50 lainnya di tahap klarifikasi.

Untuk tahap klarifikasi, sebagian juga berdasarkan lapdu di tahun 2014.

“Karena memang ada penanganan lapdu yang baru terselesaikan di 2015 ini.

Rata-rata di tiap Kejari ada satu laporan yang masuk ke pengawasan,” terang Arif, Selasa (27/10).

Sesuai dengan tahap penanganan lapdu, lanjut Arif, laporan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap terlapor. Jika ada indikasi yang memungkinan jika laporan benar adanya, maka proses selanjutnya naik ke tingkat inspeksi.

Sama halnya dengan penanganan kasus indisipliner lainnya. Pengawasan perlu mengantongi sejumlah bukti untuk menaikkan penanganan pengawasan hingga ke tahap inspeksi. Salah satunya ada bukti perbuatan tercela yang dilakukan jaksa atau staf yang dilaporkan.

“Kalau hanya sekedar laporan tanpa bukti, maka tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Meski memang sudah banyak yang terindikasi melanggar aturan Kejaksaan, Arif memastikan banyak pula Jaksa terlapor yang ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan tercela. Pasalnya, memang ada temuan laporan yang ternyata dilatarbelakangi oleh alasan tertentu.

Sejauh ini sudah 11 terlapor yang dijatuhi hukuman. Hukuman ini mulai dari ringan terhadap seorang Jaksa dan staf, dan hukuman sedang untuk 5 Jaksa dan dua staf, serta hukuman tingkat berat untuk dua Jaksa.

Masih kata Arif, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran hingga pencopotan jabatan.

“Jadi bukan dipecat. Dicopot maksudnya dicopot jabatan Jaksanya lalu oknum tersebut distafkan saja,” tegas Arif.

Jumlah tersebut sekaligus menambah daftar panjang laporan Jaksa yang tidak professional kala berdinas. Sebelumnya di 2014, Kejati Jatim menjatuhkan sanksi setidaknya untuk empat Jaksa nakal yang berdinas di Surabaya. Di tahun yang sama, ada 60 lapdu yang diterima pengawasan.

Kepala Kejati Jatim, Elvis Johnny membenarkan penjatuhan sanksi tersebut. Bahkan, dia meminta warga tak segan melaporkan jaksa yang diduga nakal ke pihaknya.

Dia menilai warga merupakan kepanjangan tangan Korps Adhyaksa. Elvis mengakui tak cukup mampu mengawasi seluruh jaksanya yang berjumlah ribuan orang.

“Saya tidak bisa bekerja dengan baik kalau jaksanya tidak berperilaku bagus,” ujarnya beberapa waktu lalu.Q bed

Pemuda Jatim Panen Penghargaan dari Menpora Surabaya, Bhirawa Upaya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan membina kreatifitas wira usaha pemuda menuai hasil, terbukti pada lomba yang digelar oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berhasil meraih juara.

Dua pemuda Jatim berhasil meraih juara pertama, yakni dibidang jasa boga, Agatha Vidha Saputra berhasil meraih juara I untuk kategori Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Devriansyah Kurniawan meraih juara I di bidang usaha indsutri kreatif kategori

Wirausaha Muda Pemula Berprestasi.

Kemudian Riafai meraih juara II di bidang penggerak wirauraha dan Juni Kuswanto juara III bidang usaha dan jasa untuk kategori Wirausaha Muda Pemula Berprestasi.

Sedangkan prestasi di Pemuda Pelopor, Jogji S asal Kabupaten Probo-

linggo berhasil meraih juara I, Zainul Arifin juara III bidang Sosbudpar dan Bela Negara. Kemudian untuk SP3 Herdiansyah asal Palembang yang selama ini ditempatkan di Kebontunggul, Kecamatan Gondang Kabupaten MoQ wwn jokerto meraih juara III.Q

Devriansyah Kurniawan meraih juara I di bidang usaha indsutri kreatif kategori Wirausaha Muda Pemula Berprestasi. dok dispora jatim

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Festival Kesenian Kawasan Selatan 2015 Di Tulungagung

Festival Kesenian sebagai Demokrasi Kebudayaan dan Kesenian

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi bersama Bupati Tulungagung mengunjungi stan Pameran Kerajinan Seni.

Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Jatim merupakan kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim bekerjasama dengan delapan Kab/kota yang ada di kawasan selatan Jatim.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, festival kesenian merupakan upaya berdemokrasi dalam berkebudayaaan dan berkesenian yang ada di Kabupaten/kota di Jatim ini dengan menggerakkan lokal domestik atau kearifan lokal.

FKKS, lanjut Jarianto, bertujuan meningkatkan kreatifitas, kualitas sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat, khusunya pelaku seni, kreator, dan generasi muda. Selain itu, terjalin kerjasama antar seniman daerah kawasan selatan sehingga muncul wacana baru yang bernilai posotof dan manfaat bagi pemkab setempat.

“FKKS memang memacu seniman di daerah agar lebih giat dalam berkarya. Selain itu juga menggeliatkan perekonomian setempat dengan diselenggarakannya pameran produk kerajinan seni. Memberikan hiburan segar pada masyarakat Tu-

lungagung,” katanya.

Selain itu, FKKS juga turut mempromosikan perkembangan kesenian daerah yang ada di kawasan selatan sebagai potensi wisata budaya serta menumbuhkembangkan kabupaten tuan rumah sebagai kota tujuan wisata.

“Untuk itu pada tahun mendatang, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi tuan rumah, maka diharapkan masuk dalam kalender event tahunan dan bisa didatangi wisatawan baik nusantara dan mancanegara. Pertunjukkan sangat menarik,” tandasnya.

Jarianto mengharapkan, Kabupaten/kota harus tetap berkonsisten dalam menyelenggarakan kegiatan seni budaya dan kepariwisataan. “Seperti FKKS yang diselenggarakan merupakan upaya Provinsi mendekatkan pada potensi Pemkab/kota,” ujarnya.

Dalam FKKS di Tulungagung sela-

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo menyerahkan bendera estafet FKKS pada Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi yang selanjutnya diberikan pada Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah FKKS 2016. ma dua hari mulai Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10), cukup semarak dan mengalami peningkatan garapan dari tahun ke tahunnya. Peserta FKKS sangat antusias dan banyak kreativitas yang dipertunjukkan baik mulai dari Pagelaran Kesenian Daerah hingga kegiatan Pawai Budaya.

Peserta FKKS melibatkan delapan Kabupaten/Kota di jalur selatan Jatim, seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten, Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan.

Nampak juga partisipan Kabupaten/ kota lainnya di Jatim yang tidak masuk kawasan selayan Jatim juga turut serta dalam FKKS 2015, seperti Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kota Madiun.

Pagelaran kesenian daerah merupakan pagelaran kemasan seni pertunjukkan yang bernafaskan kehidupan diwilayah pesisir yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing.

Semua peserta FKKS mengemasnya menjadi sebuah sajian yang utuh, khas, unik dan menarik. Apalagi diiringi dengan seni tradisi yang mengundang ke-

tertarikan masyarakat untuk menonton.

Begitupula dengan pawai budaya yang menampilkan bentuk seni arakarakan di jalan baik tarian, musik, fashion, maupun kendaraan hias yang digarap secara kolosal, atraktif, dan dinamis. Misalkan saja, Tulungagung juga menampilkan 60 penari reog kendang, atau Kabupaten Blitar menyajikan Ogoh-Ogoh.

“Semua pagelaran hingga pawai budaya digarap masing-masing daerah dengan baik. Bahkan, tuan rumah Tulungagung memberikan tampilan yang maksimal dengan kekhasannya

Rangkaian kegiatan FKKS mulai dari penyerahan penghargaan oleh Kabid BSF Disbudpar Jatim, sarasehan 'Jaranan Senterewe', pagelaran kesenian daerah, hingga pawai budaya.

Jaranan Senterewe,” kata Kabid Budaya Seni dan Perfilman, Dra Hartini MM bersama Kasie Seni Pertunjukkan, Dra Lilis Sukartini MM. Dilokasi tersebut juga terdapat pameran kerajinan seni yang ramai didatangi masyarakat setempat. Tak ketinggalan juga ada sarasehan yang merupakan dialog atau diskusi budaya yang diikuti seniman, budayawan, pembina seni, hingga instansi terkait dengan tema ‘Jaranan Senterewe’yang juga diisi Kepala UPT Taman Budaya Jatim, SukatQ rac no SSn MM.Q

4

OPINI Tajuk

Upah Buruh Berkeadilan BURUH akan memiliki posisi tawar ke-ekonomi-an lebih “berkeadilan.” Mulai tahun 2016, standar upah buruh akan dikalkulasi dengan menyertakan pertumbuhan ekonomi. Juga terdapat tambahan “bonus” inflasi, serta bonus perhitungan KHL (Kebutuhan Layak) yang direvisi setiap 5 tahun. Konon, gagasan pemerintah ini untuk menghindari rezim upah murah, yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Tetapi pemerintah wajib berupaya keras melindungi kondisi investasi.

Seluruh pengusaha, wajib mematuhi standar UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota). Selain itu, pengusaha juga harus dilindungi dari aksi pungli (pungutan liar) oleh birokrasi maupun aparat pemerintah lainnya. Selama ini konon, nilai pungli ditaksir mencapai 23% dari total nilai produksi. Sedangkan UMK hanya sekitar (maksimal) 12%. Jika pungli telah benar-benar dibersihkan, maka pengusaha bisa memberi upah lebih besar dibanding UMK. Nominal UMK, selama ini ditetapkan dengan SK Gubernur, berlaku di seluruh propinsi, dengan nominal berbeda pada tiap kabupaten dan kota. Ketetapan tersebut berdasar kesepakatan bersama tripartit. Yakni, pemerintah, asosiasi buruh dan asosiasi pengusaha (Apindo). Biasanya, buruh selalu dalam posisi tawar underdog. Sehingga nominal lebih ditentukan oleh pemerintah daerah bersama pengusaha. Unsur utama dalam UMK adalah KHL. Ironisnya, metode pemerintah dalam penetapan KHL masih menggunakan standar minimal.

Buruh atau pegawai berhak memperoleh kelayakan upah, sebagaimana dijamin UUD 1945 pasal 28D ayat (2), yang mengamanatkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pemda (propinsi dan kabupaten serta kota) memiliki kewajiban menegakkan amanat UUD ini sebagai upaya minimal pensejahteraan penduduknya. Lebih lagi jika penduduknya menuntut pelaksanaan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Kepala daerah-nya pasti lebih kelimpungan.

Sebenarnya, UMK saat ini telah cukup memadai, dengan item KHL yang lebih banyak. Termasuk tambahan untuk pembelian peralatan rumahtangga dan sanitasi. Tetapi UMK masih sering terombang-ambing oleh situasi perekonomian. Misalnya, jika pemerintah tiba-tiba menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Begitu pula manakala harga kebutuhan barang meningkat karena paceklik. Jika tidak disertai kebijakan insentif untuk upah (dan gaji), pastilah buruh dan karyawan akan kelimpungan.

Fluktuasi nilai tukar rupiah, juga sering menjadi penyebab pemiskinan buruh. Harga-harga kebutuhan bhan makanan dan minuman impor tidak terjangkau, seiring naiknya nilai dolar Amerika. Harga daging, susu, serta kedelai, dan buah, masih bergantung pada impor.

Terutama kedelai (bahan baku tahu dan tempe, makanan “wajib” rakyat Indonesia), masih sangat bergantung pada impor (70%). Begitu pula bawang putih, serta rempah-rempah, sebagian masih impor.

Bahan pangan impor, sering menyebabkan gejala melemahnya daya beli masyarakat (buruh). Maka penetapan UMK, juga memerlukan respons cepat pemerintah manakala terjadi gejolak harga pangan. Misalnya, inflasi sebesar 5% saja, bisa menyebabkan tambahan pengeluaran KHL sebesar 25%. Terutama pada peningkatan biaya sewa rumah. Begitu pula kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik, akan semakin menyedot habis upah buruh.

Kebijakan peng-upah-an, harus sudah ditetapkan pada tanggal 1 November. Pada tataran nasional, UMK tertinggi berada di Surabaya (sebesar Rp 2.710.000,- per-bulan). Walau sebenarnya, KHL tertinggi tercatat di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Seluruh UMK harus berada diatas KHL, kecuali untuk 8 propinsi di timur Indonesia. Antaralain disebabkan investasi yang masih sangat kecil.

Tetapi sebenarnya, UMK bukan tidak ditawar. Berdasar UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, nominal upah bisa ditangguhkan. Berlaku persyaratan kondisi perusaha. Buruh tidak mesti demo manakala pengusaha telah berbuat baik (adil dalam berbagi keuntungan usaha). 

Rabu Kliwon, 28 OKTOBER 2015

Redemokratisasi Demokrasi Indonesia Di tengah-tengah rakyat kecil yang lelah dengan elitisme pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi, mereka menyerahkan segala pengharapannya kepada seorang Jokowi. Sosok yang dianggapnya sebagai representasi yang paling tepat, untuk mewakili suara rakyat.

S

uara yang digaungkan jelas. Pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kehidupan berbangsa yang pro-keadilan, pro-kemanusiaan dan pro-kesejahteraan rakyat. Jadi, sebenarnya hakikat demokrasi di negeri ini memiliki mimpi yang sederhana. Yakni, setiap orang bisa hidup damai dan sejahtera, sekaligus leluasa untuk menyampaikan suara hatinya secara bebas dan merdeka, tanpa ketakutan sama sekali. Pokoknya adalah berbeda kondisinya dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, yang serba melarat dan terbungkam oleh kekhawatiran.

Sungguh mujur nasib rakyat karena pada 2014, Jokowi terpilih sebagai Presiden negeri ini.

Segala rancangan dan strategi politik diupayakan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yang bersifat nasional. Di kala itu, slogan “Revolusi Mental” menjadi senjata ampuh yang bukan sekedar dapat menarik simpati para pemilih, tetapi juga memberikan kepercayaan bahwa, bangsa Indonesia akan berhasil dalam mengupayakan demokratisasi.

Mengemban amanah untuk merevolusi mental seluruh orang bangsa, bukanlah tugas yang mudah. Beban luhur tersebut, sama beratnya dengan mentransformasi kondisi sosio-politik bangsa, yang padamulanya hanya dikuasai oleh politik oligarki-elitis-kapitalis, menuju kepada politik demokrasikerakyatan-Pancasilais. Dengan kata lain, agar supaya politik tidak dikuasai oleh tangan-tangan kekuatan besi-kaum ningratpemodal kaya, tetapi publik yang beradab-rakyat-kaum nasionalis yang humanis.

Setahun lamanya Jokowi memimpin, ternyata kondisi sosial politik bangsa tak kunjung menghadirkan kemaslahatan publik.

Alih-alih memanen kebahagiaan untuk seluruh rakyat, ternyata malah menjadi bancakan para elit partai politik, penguasa sektor privat yang sangat kapitalis dan kader-kader rezim kekuasaan tirani

religius dan seterusnya, adalah fakta-fakta lain yang mustahil ditutup-tutupi lagi.

Refleksi terhadap itu semua, akan membawa pada kesmasa lampau. Indoneimpulan bahwa, kesia bukan lagi menjadi nyataan demokrasi ibu pertiwi yang segar Indonesia bukanlah bugar, tetapi neneksesuatu yang berasOleh : nenek renta yang dirual dari rakyat, oleh Hasnan Bachtiar dung malang karena rakyat dan untuk sakit-sakitan. rakyat. Akan tetapi dari elit, oleh elit dan Mendiagnosa untuk elit. Para elit Demokrasi politik yang berkomplot dengan Inilah realitas demokrasi Indopemilik kapital, yang diperparah nesia. Sebagai sebuah eksemplar melalui perselingkuhan mereka sejarah, setiap orang bangsa sama dengan para elit kebudayaan dan sekali tidak bisa merubah segala keagamaan, melahirkan anakhal yang sudah terjadi. Namun anak haram, yakni sebuah rezim demikian, penting kiranya untuk anti-demokrasi yang membabimengambil pelajaran dari suratan buta. Demikianlah soliditas kejatakdir demokrasi yang berwajah hatan sosial yang dirayakan sedemuram tersebut. mikian meriah di negeri ini.

Sudah empat periode kekuasaan bertengger di singgasana Redemokratisasi Demokrasi republik ini. Namun sejak Orde Sukar kiranya mengajukan jalan Lama, Orde Baru, Reformasi dan keluar, kecuali memang jalan yang periode politik Pasca-Reformasi, bersifat komprehensif. Artinya, demokrasi yang sesungguhnya seluruh subyek kebangsaan yang tiada pernah hadir. Rakyat hanya pro-demokrasi kerakyatan, harus disuguhi pertunjukan tentang berupaya keras melalui seluruh sendemokrasi yang elektoral-formaldi-sendi kehidupan, mengikis habis instrumental, bukan yang liberalsegala kejahatan sosial-politik yang substansial-fundamental. ada. Langkah komprehensif ini, bisa Menurut Marcus Mietzner, diawali dengan upaya redemokratiseorang Indonesianis terkemuka, sasi demokrasi itu sendiri. ia menyatakan bahwa demokrasi Redemokratisasi yang hendak di Indonesia telah mengalami diupayakan, harus melampaui cacat. Ia melanjutkan, “munculdemokratisasi yang sudah pernah nya golongan elite konservatif dilakukan. Hal tersebut sama sekali anti-reformis sebagai penyebab meninggalkan segala hal yang berterjadinya kemacetan dan kemunsifat formal-instrumental. Dengan duran demokrasi Indonesia” (2012: kata lain, dilarang keras untuk 229). Senada dengan Mietzner, melakukan komodifikasi segala Franz Magnis-Suseno menyanilai-nilai moralitas, yang dapat takan bahwa para elitis tersebut menipu khalayak ramai. “Revolusi mengalami disorientasi cita-cita Mental” adalah akhlak yang harus reformasi. Karenanya, berbagai hidup di tengah-tengah bangsa distorsi demokrasi kita membawa yang beradab, bukan jargon kampamenuju kehidupan kolektif yang nye elektoral yang murahan. sangat berbahaya (2014: 137).

Gerak redemokratisasi pertaFakta-fakta mengenai kebobroma kali harus membongkar segala kan moralitas elit (politik) melakepalsuan syahwat pragmatisme lui merebaknya kasus korupsi, elit, sekaligus menyadarkan pubmerupakan contoh yang sulit untuk lik tentang pentingnya mengindibantah. Di samping itu, berbagai ternalisasi kebebasan sipil (civil persoalan yang berkenaan dengan liberty) sebagai ruh demokrasi pelanggaran HAM, terpasungnya yang sebenarnya. Melalui cara ini, kebebasan pers, ekspoitasi sumsiapa kawan dan siapa lawan akan ber daya alam yang kemaruk dan tampak, tanpa diliputi keraguan destruktif, serta tumpah-ruahnya sedikitpun. Apa yang dimaksud praktik-praktik chauvinisme etniskebebasan sipil, bukanlah ruang

dan akses yang bebas untuk mereka yang merusak, tetapi bagi siapa saja yang berkeadaban.

Gerak redemokratisasi yang kedua, harus menjelaskan fakta-fakta historis yang sejernih-jernihnya mengenai kondisi sosial politik di sepanjang rezim kekuasaan yang ada, sejak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Dengan upaya ini, maka akan terungkap, betapa demokratisasi yang terjadi telah dilaksanakan dengan cara yang keliru, oleh karena melayani kepentingan segelintir elit yang tidak bijak dan serakah.

Gerak redemokratisasi yang ketiga, harus merebut akses akan ruang publik, yang selama ini hanya menjadi sarana propaganda para penguasa politik dan ekonomi. Kesempatan akses ini bukan hanya terbatas pada media massa atau elektronik, tetapi juga alam sibernetik (cyberspace). Fenomena histeria massal terhadap aktivisme online melalui media sosial (socmed), adalah kesempatan emas bagi publik sipil untuk melakukan aksi-aksi emansipasi dan transformasi sosial.

Gerak redemokratisasi yang keempat, harus melawan dominasi pasar yang semakin liberal. Ultraliberalisme ekonomi negeri ini, harus dilawan dengan segala wacana keberpihakan terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan pada kelompok-kelompok kapitalis swasta. Dengan kata lain, pemenangan wacana kritis melalui advokasi diskursif ini, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan publik dan politik massa, sehingga kecenderungan terhadap keserakahan yang membabi-buta, bisa diatasi.

Para pembaca yang budiman, semoga dengan adanya demokratisasi kembali terhadap segala aspek demokrasi bangsa ini, kehidupan seluruh orang bangsa bisa lebih adil, damai dan sejahtera. Sekali lagi, yang perlu dirayakan adalah kebangkitan kemerdekaan sipil yang beradab, bukan yang eksploitatif, sewenang-wenang, dominatif, hegemonik dan biadab. Pada akhirnya, Revolusi Mental Jokowian harus diterapkan secara substantif dan penuh kesungguhan, agar tidak menjadi lip-service belaka.

Peneliti Filsafat dan Teologi Sosial di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF), Universitas Muhammadiyah Malang

Upaya Pelindo III Menggerakkan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (2 – bersambung)

Mengintegrasikan Pelabuhan, Kawasan Industri dan Perumahan Surabaya sebagai hinter land dari Pelabuhan Tanjung Perak, memiliki potensi dengan pemanfaatan lahan serta pengelolaan kawasan industri yakni pusat pergudangan Margomulyo-Osowilangon. Kemudian penyiapan berbagai infrastruktur yang ada di pelabuhan dan kawasan daratan merupakan bagian dari rencana yang disebut sebagai Surabaya City Logistic System.

M. Ali, Surabaya Selain itu Surabaya juga memiliki potensi pengembangan Water Front City dengan fungsi mix use antara kegiatan perdagangan jasa dan pemukiman tepi pantai modern.

Nuansa sinergi terasa karena kerja bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pelindo III tersebut sejalan dengan Nawacita ke-7, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Terminal Teluk Lamong merupakan multipurpose terminal di Pelabuhan Tanjung Perak yang diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas domestik dan internasional, serta curah bahan makanan dan pakan ternak (food and feed grain). Tidak hanya mengusung konsep ramah lingkungan dengan peralatan yang bersumber tenaga listrik, berbagai fasilitas bongkar muat modern di terminal tersebut juga beroperasi secara semi-otomatis.

Terminal Teluk Lamong pada tahap pertama pembangunan ini memiliki kapasitas 500 ribu TEUs peti kemas domestik dan 1 juta TEUs peti kemas internasional. Untuk curah kering berkapasitas hingga 5 juta ton. Besarnya arus logistik terminal tersebut menjadi dasar kebutuhan akan aksesibilitas dan konektivitas yang mengakomodir HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

efisiensi biaya logistik.

Pelindo lll juga mengembangkan kawasan industri yang luas terintegrasi dengan pelabuhan dan kompleks perumahan. Kawasan tersebut adalah Java Integrated Industrial Port and Estate (JIPE), saat ini sedang dibangun dan dikembangkan sebagai pusat pengembangan industri baru di sisi utara Gresik untuk mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Pengembangan industri ini juga akan didukung oleh pengembangan perumahan dan pelabuhan estate.

Pengembangan JIIPE di kawasan Manyar Gresik tersebut merupakan solusi terhadap tingginya tingkat arus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Konsep bisnis Pelindo III dapat menekan biaya logistik dari hulu hingga ke hilir yang saat ini cukup tinggi dan sering dikeluhkan oleh para pengusaha.

JIIPE bertujuan untuk menyediakan layanan pelabuhan laut langsung ke kawasan industri untuk meminimalkan biaya logistik yang biasanya terjadi ketika pelabuhan laut terletak jauh dari kawasan industri. JIIPE juga bertindak sebagai pelabuhan multi layanan laut untuk melayani

Terminal Teluk Lamong merupakan multipurpose terminal di Pelabuhan Tanjung Perak yang diperuntukkan untuk bongkar muat peti kemas domestik dan internasional, serta curah bahan makanan dan pakan ternak (food and feed grain).

pengiriman, kontainer, general cargo, mobil / kendaraan, curah kering dan cair.

Pengembangan kawasan JIIPE di lokasi tersebut telah mematuhi peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik dari 2010-2030.]

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggandeng PT AKR guna mengembangkan proyek “Java Integrated Industrial Port” (JIIPE) seluas sekitar 2.000 hektare di kawasan Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Luas areal itu rencananya dibagi dalam tiga kawasan, yakni untuk pelabuhan, industri, dan perumahan.

Pada tahun 2014 ini perwujudan proyek “JIIPE” baru memasuki tahap pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, dermaga, dan kebutuhan energi yang meliputi listrik dan air.

Rencana pemerintah untuk membangun transportasi laut daerah Indonesia Timur ini mendapat sambutan baik berbagai pihak, di antaranya dari bea dan cu-

kai dengan cara memperketat wilayah laut dari para pelaku penyelundupan dan kejahatan air lainnya. Jika para penyelundup laut, para pencuri ikan di laut masih marak dan tidak bisa ditanggulangi maka negara akan tetap dirugikan, untuk kepentingan inilah pihak bea san cukai lewat PT Dumas Shippiyard telah membuat kapal raksasa yang cepat.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menekan penyelundupan di laut lepas dengan jumlah kapal patroli.

Dua unit Kapal FPB (Fast Patrol Boat) 60 Meter yang dipesan di perusahaan galangan kapal di Tanjung Perak Surabaya telah diserahterimakan, Jumat (23/10/2015).

Kapal tersebut adalah kapal terbesar pertama yang akan dioperasionalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kapal buatan PT Dumas Shippyard ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8.50 meter, tinggi geladak utama 4.80 meter, patrol speed 12-16 knot, dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal 25 knot.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, saat menerima kapal tersebut mengatakan, kapal ini sebagai salah satu fungsi pengamanan yang diamanatkan pemerintah.

“Ke depan kami semakin yakin dalam mengemban tugas yang dibebankan kepada kami,” kata Heru di Dermaga Navigasi Tanjung Perak, Surabaya. Dijelaskan, pemerintah membangun 2 unit kapal FPB (BC 60001 dan BC 60002) ini secara bersamaan. Keduanya akan dioperasikan di dua tempat berbeda, yakni di Pelabuhan Donggala, Pantoloan, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

“Sektor Tanjung Balai Karimun merupakan titik rawan penyelundupan di kawasan Selat Malaka. Kerawanan kedua, Selat Karimata, Bitung hingga Papua,” tandas dia sembari menyebut bea pembuatan kedua kapal tersebut sebesar Rp280 miliar, dana dari APBN Tahun Anggaran 2014/2015. Namun, meski telah menambah dua kapal, Heru mengaku masih butuh beberapa kapal lagi untuk menghubungkan sejumlah titik yang belum terjangkau.

“Hingga akhir tahun ini total seluruh kapal mencapai 189 unit,” tambahnya.

Ditegaskan, semangat dibangunnya kapal ini diantaranya menekan angka penyelundupan di jalur-jalur rawan. Karena itu, kedua kapal tersebut dilengkapi water canon dan heli pad. Pasalnya, petugas patroli kerap mendapat ancaman dari pelaku penyelundupan dengan melempar bom molotov.

“Jadi kita membangun kapal dalam kapasitas besar,” tandas dianya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brod-

jonegoro yang akhirnya datang setelah ditunggu lama mengatakan, dengan penambahan kedua kapal ini tanggung jawab dan harapan semakin besar.

“Operasi ke depan tangkapan harus lebih besar dibanding sebelumnya. Kalau Pak Dirjen mengeluhkan selama ini banyak perlawanan, dengan tambahan kapal ini kita harapkan Bea Cukai mampu menjaga potensi dalam negeri,” tandasnya.

Dukungan berikutnya dari pihak pengusaha kapal yang juga menyatakan kebahagiannya, penguaaha yang abung dalam INSA malah mem proyeksikan Tanjung Perak Bakal Jadi Hub Port Arus Logistik Nasional Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) atau Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Surabaya mengadakan acara silaturahmi santai untuk para anggotanya di Terminal Penumpang Kapal Laut “Gapura Surya Nusantara”, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (23/10) malam.

Acara bertempat di balkon lantai 3 yang berhiaskan pemandangan kesibukan pelayaran Selat Madura di malam hari.

“Kesempatan ini menjadi momen bertemu para anggota Kontainer MLO (Main Line Operator) untuk kontainerisasi yang internasional”, kata Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengen di sela acara.

Stenvens mengungkapkan bahwa ia ingin turut memperlihatkan bahwa Pelindo III sudah semakin maju, tidak hanya membangun infrastruktur logistik seperti Terminal Teluk Lamong dan JIIPE (Java Integrated Industrial & Ports

Estate), tetapi juga bangunan terminal penumpang kapal laut modern yang senyaman airport. “Lihat fasilitas ini, sudah sangat mendukung kegiatan leisure. Apalagi di Surabaya belum banyak tempat santai yang didukung suasana laut”, ujarnya. Kemudian saat disinggung bahwa acara tersebut tentunya juga jadi kesempatan konsolidasi bisnis, Stenvens mengiyakan.

“Sekaligus mendekatkan Pelindo III sebagai wakil Pemerintah yang mengelola pelabuhan dengan para pengusaha yang berkontribusi besar bagi Pelindo III,” katanya.

“Kami dari pelayaran mengharapkan Pelindo III dapat lebih mengoptimalkan lagi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang sudah selesai direvitalisasi.

Alur pelayaran yang kini selebar 150 meter dengan kedalaman -13 meter LWS tersebut akan mengakomodir kapal-kapal besar berukuran 5.000 TEUs dapat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ini akan meningkatkan efisiensi biaya logistik”, jelasnya.

Lebih lanjut Stenven memproyeksikan bahwa Terminal Teluk Lamong dan JIIPE nantinya dapat menjadi hub-port arus logistik nasional. Keunggulan kedalaman (draft) dan kecanggihan alat bobgkar muat, serta secara geografis berlokasi “di tengah-tengah” Nusantara, semakin menguatkan infrastruktur pelabuhan yang dikelola Pelindo III tersebut untuk menjadi hub-port.

“Semoga bisa mendukung peningkatan produktivitas pengusaha dan tentunya menekan logistic cost nasional”, katanya. (bersambung)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Pelayanan SIM Corner Sidoarjo Tak Manusiawi Pelayanan SIM Corner Polres Sidoarjo yang ada di Giant Sun City Sidoarjo dikeluhkan. Tidak adanya tempat duduk, sehingga warga Sidoarjo yang mengurus SIM, harus berdiri berjam-jam untuk antri perpanjangan SIM A dan C itu.

Menurut Gunawan SH, salah satu PNS di Pemkab Sidoarjo yang terlibat antrian itu menilai, pelayanan SIM Corner Polres Sidoarjo itu tidak manusiawi.

Karena pemohon SIM harus antri dengan berdiri, mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, untuk mendapatkan perpanjangan SIM A, baru-baru ini. ‘’Saya sampai tak berani meninggalkan antrian itu, sebab kalau ditinggal pergi sebentar misal untuk ke kamar kecil, bisabisa antrian saya akan diserobot orang yang ada di belakang saya, sebab antrian itu juga tak ada nomor urutnya, terpaksa harus saya tahan bila ingin kencing,’’ kata Gunawan, Senin ( 26/10) kemarin.

Gunawan menjelaskan, untuk mengurus perpanjangan SIM ini ia harus datang lebih pagi. Yakni sejak pukul 08.00 WIB untuk mengumpulkan SIM. Sebelumnya ia telah datang pada pukul 11.00 WIB untuk mengurus perpanjangan, tapi sudah formulir SIM sudah habis. Dalam setiap hari pagu pelayanan di SIM Corner ini dibatasi hanya ada 75 formulir saja. Untuk perpanjangan SIM Corner ini, harga formulirnya Rp55 Ribu. Sedangkan untuk pemotretan SIM A Rp80 ribu dan SIM C Rp75 ribu. ‘’Pencari SIM di Sidoarjo ini potensial banyak, sebenarnya ini peluang Polres Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang

KELANA

160 Perawat Puskemas dan RSUD Ibnu Sina Ikuti Bintek Gresik, Bhirawa Sebanyak 160 peserta dari bidang perawat Puskesmas dan Perawat RSUD Ibnu Sina mengikuti Bimbingan Teknis (Bimptek), di Gedung Mandala Bhakti Praja, lantai IV, Kantor Bupati Gresik, Selasa (27/10) kemarin.

Bintek jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya di lingkungan Pemkab Gresik berlangsung selama dua tahap per dua hari. Masing-masing tahap diikuti 80 peserta. Pelaksanaan Bimtek jabatan fungsional dan angka kreditnya merupakan sebagai upaya Pemkab Gresik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Jabatan fungsional adalah jabatan profesional di lingkungan PNS. ‘’Dengan jabatan fungsional mampu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal walaupuan di daerah terpencil,’’ terang Tarso S, Asisten Administrasi saat membuka Bentek.

Menurut Tarso, diharapkan setelah mengikuti Bintek perawat tak hanya memberikan pelayanan kesehatan saja kepada masyarakat. Tapi, perawat juga dituntut untuk bisa membuat catatan dan laporan pelaksanaan tugas dalam kinerjannya. ‘’Jadi PNS fungsional tak hanya pandai melaksanan tugas, tapi mampu membuat laporan tugas sebagai bentuk menambah angka kredit,’’ terang Tarso.

Jadi, lanjut Tarso, ilmu yang telah didapat di bangku sekolah tak cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan di lapangan saja.Tapi, juga harus mempu memberikan laporan pelaksanaan tugas atas kinerja yang dilakukan.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Para perawat Puskesmas dan RSUD Ibnu Sina saat mengikuti bimbingan teknis.

baik, sehingga harusnya lebih baik membuka SIM Corner di tempat lain di Sidoarjo, agar tak terpusat di Sun City saja, bisa ditempat mall lain atau keramaian lainnya di Sidoarjo,’’ papar Gunawan.

Tentang pelayanan yang jelek di SIM Corner ini, Gunawan mengatakan, akan berencana mengudara di radio, untuk mengeluhkan masalah tersebut.

Guawan mempunyai masukan, mungkin Pemkab Sidoarjo ikut peduli dengan pelayanan yang jelek ini, dengan membantu Polres Sidoarjo, untuk memberikan tempat miliknya yang tak dipakai, agar bisa dimanfaatkan sebagai tempat alternatif pelayanan SIM Corner ini.

Sedangkan Asisten Administrasi Pemkab Sidoarjo, Kissowo Sidi, yang merupakan warga Kota Surabaya ini ikut berkomentar, kalau pelayanan perpanjangan

SIM di Kota Pahlawan itu sangatlah mudah. Sebab pelayanan dilakukan pada sejumlah tempat keramaian dan sejumlah mal di Surabaya. ‘’Saya mengurus perpanjangan SIM di Tunjungan Plaza, sebab selain ber AC juga disediakan tempat duduk, jadi nyaman,’’ komentarnya.

Sejumlah mall lain di Surabaya yang juga ada pelayanan perpanjangan SIM, lanjut Kissowo, adalah di Royal Plaza.

Sedangkan di tempat keramaian ada di Taman Bungkul. Meski tak disediakan tempat duduk, tapi ditempat terbuka itu disediakan terop untuk menahan panas Matahari. ‘’Kalau di Surabaya bisa, mengapa di Sidoarjo tidak bisa, menurut saya, itu tergantung pada komitmen, untuk memberi pelayanan yang baik dan prima pada masyarakat,’’ kata Kissowo.

Dalam kesempatan terpisah, Kanit Laka Polres Sidoarjo, Ahmad Fahmi Adiatma, menyampaikan, untuk melayani pembuatan SIM, di Polres Sidoarjo dilakukan tiga cara. Diantaranya, dengan melakukan pelayanan SIM keliling pada

ali kusyanto/bhirawa

Pemohon SIM Corner di Sun City Giant Sidoarjo, setiap hari harus berdiri berjamjam antri untuk mendapatkan pelayanan perpanjangan SIM.

Desain Surat Suara Diprotes para Paslon

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto menunjukkan gambar dirinya di surat suara sementara.

Sidoarjo, Bhirawa Design surat suara sementara yang akan digunakan dalam Pilbup Sidoarjo pada 9 Desember 2015 mendatang banyak diprotes Paslon Bupati Sidoarjo peserta Pilbup Sidoarjo. Pasalnya, masih ada foto Paslon yang tidak sesuai dengan faktanya.

Protes terjadi ketika KPUD Sidoarjo menggelar persetujuan design surat suara kepada para Paslon Bupati Sidoarjo mulai Nomor urut 1, 2, 3 dan 4, Selasa (27/10) di Ruang Pertemuan Kantor KPUD Sidoarjo.

Paslon Bupati Sidoarjo Nomor urut 1, MG Hadi Sutjipto SH MM yang hadir secara langsung mengatakan kalau bentuk surat suara ini masih ada kelemahan.

Terobosan KPUD untuk memasang hologram dan mikrotek dalam surat suara merupakan sesuatu yang bagus. Namun sayangnya hologram itu tak dipasang permanen seperti halnya hologram yang tertera pada uang, tetapi ini hologramnya tempelan. ‘’Kalau tempelan dan bisa dilepas itu nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Maka kami memberikan masukan kepada KPUD untuk memperhatikan

sistem keamanan yang lemah ini ,’’ jelas Hadi Sutjipto.

Padahal, kondisi masyarakat yang sudah modern seperti sekarang ini sudah banyak percetakan yang bisa mencetak hologram secara permanen. Sehingga Hadi Sutjipto yang mempunyai jargon Sidoarjo Hatiku berharap, agar tidak terjadi protes dikemudian hari, KPUD harus memperhatikan masukanmasukan yang diberikan.

Sementara untuk Paslon Nomor 2 yang dihadiri Calon Wakil Bupatinya, Tan Mei Hwa bersama timnya, tidak memberikan masukan dan menerima apa yang telah diberikan KPU Sidoarjo.

Sedangkan untuk Paslon Nomor 3, yang juga dihadiri Calon Wakil Bupatinya saja, Nur Achmad Syaifuddin meminta kepada KPU Sidoarjo agar foto-foto yang dipasang bisa diganti. ‘’Jangan foto ini, karena kami juga menge-

tempat atau pusat keramaian di kota Sidoarjo, pelayanan SIM Corner yang ada di Sun City dan Polres mengakomodir ke desadesa bagi mereka yang belum punya SIM, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke Polres Sidoarjo.Q kus

achmad suprayogi/bhirawa

rimkan banyak foto ke KPU Sidoarjo dan tidak hanya satu foto,’’ pinta Cak Nur—sapaan akrabNur Achmad Syaifuddin.

Sedangkan Paslon Nomor 4, Warih Andono-Imam Sugiri yang hadir berdua, juga meminta agar foto-fotonya didesign ulang.

Menurutnya, KPU Sidoarjo diskriminasi, foto yang ditampilkan miliknya kelihatan sangat kecil, dibanding dengan Paslon yang lain. ‘’KPU Sidoarjo Diskriminatif dalam pemasangan foto.

Sehingga foto wajah-wajah kami tidak tampak besar seperti lainnya. Mohon didesign ulang,’’ jelas Imam Sugiri.

Menanggapi protes atau berbagai masukan itu, Ketua KPU Sidoarjo, Zainal Abidin menegaskan kalau kegiatan ini memang dalam rangka meminta masukan dari para Paslon. Jadi, memang seperti ini yang kami diharapkan, agar nantinya tidak menimbulkan masalah. ‘’Lebih baik diprotes sekarang ini, dari pada nanti setelah pelaksanaan menimbulkan masalah. Oleh karena itu akan saya perhatikan masukan-masukan dari masingmasing Paslon ini,’’ tegas Zainal Abidin.Q ach

Rangkul Pengusaha, Optimalkan CSR Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan Kota dengan dua Kecamatan ini. Salah satunya dengan menggandeng pengusaha untuk mengoptimalkan CSR (Coorporate Social Responsibility) untuk kesejahtaeraan masyarakat.

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus Senin (26/10) malam mengumpulkan seluruh pengusaha di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Pemkot Mojokerto. Dihelatan itu, diundang puluhan pengusaha dan pimpinan perusahaan baik BUMN maupun kariyadi/bhirawa swasta yang aktif menHarlistyati jalankan usahanya di Kota Mojokerto. ‘’Acara ini bertajuk sambung rasa Wali Kota Mojokerto dengan pengusaha peduli CSR diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik untuk kemajuan dan pembangunan Kota Mojokerto,’’ ujar Harlistyati, Kepala Bappeko Mojokerto disela-sela acara kemarin.

Menurut Harlis, sapaan akrab Kepala Bappeko ini, ke depan Kota Mojokerto akan menjadi kota yang maju jika ditunjang kerjasama yang baik dengan berbagai pihak salah satunya melalui program CSR. ‘’Perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan bisnisnya di Kota Mojokerto. Berkontribusi kepada masyarakat sangat perlu seiring dengan kebutuhan perusahaan akan promosi usahanya melalui program CSR,’’ tambah Harlistyati.

Menurutnya, penerapan CSR sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 52 tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. ‘’Ditambah lagi Juga peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang perubahan keempat peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL),’’ tambah Harlis.

Dalam peraturan itu dijelaskan, sumber pendanaan kegiatan PKBL berasal dari dana eksisting dan tambahan dana sesuai kemampuan perusahaan, maksimal 2% dari laba perusahaan untuk kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan.

Wali Kota Mojokerto mendukung kegiatan optimalisasi CSR dari para pengusaha itu. Dengan pertemuan ini, menurut wali kota, perusahaan diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dengan program tanggung jawab sosial masyarakatnya. ‘’Selain dapat berkontribusi dalam membangun daerah, perusahaan akhirnya juga dapat promosi kepada masyarakat, jadi antara pemkot dan pengusaha sama-sama mendapat keuntungan,’’ tegas wali kota.Q kar

PU Fraksi Minta R-APBD 2016 Tidak Boros Dalam sidang paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi terhadap R-APBD tahun 2016, dewan meminta Pemkab Gresik dalam penganggaran mempunyai kemampuan managerial yang bagus, juga dalam mengumpulkan pendapatan, serta mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional.

Maka diperlukan kebijakan yang tak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha, serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja agar tidak boros.

Menurut Juru bicara Fraksi PDIP, Nur Hudi Didin Arianto, tren pertumbuhan realisasi pendapatan daerah kabupaten antara tahun 2012-2014 seharusnya proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah untuk tahun 20152016 dapat diprediksi setidaknya tumbuh antara 10% hingga 15%.

Sehingga Fraksi PDIP berpendapat target pendapatan daerah tahun 2016, minimal tumbuh 10% atau seharusnya sebesar Rp 2,853 triliun, bukan Rp2,680 triliun. Bagaimana langkah Pemkab Gresik, agar PAD Kab Gresik bisa meningkat 10% dari tahuntahun sebelumnya.

Belanja bantuan keuangan untuk desa dan lainnya tahun

2016 alokasinya sebesar Rp 279,183,463,555 turun Rp25 miliar lebih jika dibandingkan tahun 2015 setelah perubahan.

Fraksi PDIP perlu mengingatkan Pemkab Gresik, atas penurunan alokasi bantuan keuangan desa mengingat adanya rencana transfer dana desa dari APBN tahun 2016 yang meningkat 126% dari tahun 2015 atau meningkat Rp 26,6 triliun yang bersumber dari RAPBN 2016. Besarnya alokasi bantuan keuangan untuk desa, harus disertai dengan meningkatnya kinerja anggaran yang terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya.

Semetara Juru bicara Fraksi PKB, Abdul Qodir mengatakan, selama ini pendapatan dari sektor parkir di RSUD Ibnu Sina menjadi pendapatan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sehingga pengelolaannya praktis

menjadi kewenangan RSUD Ibnu Sina, maka kebijakan ini harus dikaji lagi kebenarannya dari aspek yuridis. Lahan yang ditempati itu, aset pemerintah daerah. Seharusnya masuk sebagai pendapatan daerah, sebagai retribusi tempat khusus parkir.

Pendapatan dari sektor BPHTB dan IMB, dari tahun ke tahun tak pernah mencapai target, alasannya klise yakni akurasi data wajib pajak. Saran dan masukan selalu diberikan untuk mengatasi masalah itu, namun hasilnya tetap tak maksimal. Maka Fraksi PDIP meminta keseriusan Pemkab untuk segera menertibkan dan memvalidasi data wajib pajak pemegang obyek paling mutakhir. Sehingga dapat dijadikan pegangan dalam rangka pengenaan pungutan terhadap obyek pajak yang bersangkutan.

Pada Dinas Pendidikan, belanja langsung urusan wajib pendidikan sebesar Rp126,7 miliar. Namun dari anggaran sebesar itu, yang dinikmati siswa untuk mengurangi biaya personal hanya dianggarkan Rp350 juta berupa bantuan biaya try out.

Itupun untuk sekali try out, jauh dari kebutuhan try out yang be-

rulangkali harus diikuti siswa kelas akhir.

Faktanya biaya personal yang ditanggung siswa cukup besar, yang meliputi Pembelian LKS, Pembelian Seragam, try out, Bimbel, Wisuda, Study Wisata, dan lain-lain. Nilainya per siswa harus membayar Rp1 juta hingga Rp2 juta, Sehingga anggaran dari APBD yang tersedia selama ini sama sekali tak mengurangi beban atau meringankan siswa (wali murid).

Terkait dengan hal ini, Fraksi PKB meminta kepada Pemkab Gresik melalui Dinas Pendidikan.

Untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan agar bisa membantu kebutuhan biaya personal siswa, kemudian dianggarkan di APBD 2016 ini. ‘’Harapannya mulai tahun 2016 tak ada lagi pungutan biaya personal, dengan dalih apapun kepada siswa di tingkat pendidikan dasar khususnya di sekolah negeri,’’ ujarnya.

Ketua Fraksi PAN, Faqih Usman juga mengomentari, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur utamanya jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jaringan air bersih dan

rokim/bhirawa

sidang pari purna PU jaringan telekomunikasi sebagai satu kesatuan sistem guna mendukung penguatan perekonomian rakyat, hal ini didasarkan pada data capaian LKPJ AMJ, sampai dengan tahun 2014.

Jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik, belum tuntas capaiannya baru 78,39%, jembatan dalam kondisi baik 54,03%, jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik 62,98%, rumah tangga pengguna air bersih 75,02%, lingkungan pe-

mukiman kumuh masih 13,9%.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid mengatakan, setelah sidang paripurna pemandangan umum fraksi. Kemudian diagendakan dengan paripurna jawaban dari bupati, setelah itu R-APBD 2016 dibahas secara detail oleh komisi, dan dilanjutkan tim anggaran dan badan anggaran. ‘’Kami berharap anggaran ini bisa banyak bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,’’ tandasya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

Berdalih dalam Kajian, APK Rusak Tak Diganti Di Kediri Gelar Debat Publik, Jember KPU Lakukan Bimtek Pemutakhiran DPTb Tuban, Bhirawa Hingga saat ini (27/10), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban, belum memastikan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang rusak untuk dilakukan penggantiaan dengan APK baru, sesuai Surat Edaran KPU pusat nomor 629 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, Divisi Sosialisasi KPUK Tuban, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum memastikan dan masih melakukan kajian terkait dengan jumlah APK yang akan diganti kendati sudah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawasan Pemilihan umum (Panwaslih) Kabupaten setempat.

“Untuk melakukan penggantian APK yang rusak diperlukan kajian, karena ada beberapa ketentuan sebelum APK itu diganti bukan asal rusak kemudian kami ganti,” kata Yayuk (27/10).

Komisoner KPUK yang sudah periode menjabat ini juga menjelaskan, dalam SE KPU pada item 5 diatur, alat peraga kampanye yang hilang dapat dilakukan penggantian, dengan beberapa kelompok syarat penggantian, salah satunya karena rusak dikarenakan oleh faktor alam bukan unsur kesengajaan.

Selain itu penggantian hanya dapat dilakukan satu kali pada APK. “Aturanya, penggantian hanya sekali, itupun untuk kerusakan tertentu, misalkan disebabkan oleh faktor alam, bukan kesengajaan atau karena unsur lain yang masih berkaitan dengan pelanggaran pidana,” terang Yayuk.

Sementara itu, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Tuban, Sunarso mengatakan, pihak Panwaslih hanya merekomendasi berkaitan dengan jumlah APK yang rusak,

dan itu sudah disampaikan ke KPUK. Sedangkan untuk urusan mengganti dengan APK baru adalah otoritas KPUK sepenuhnya. “Kami serahkan semuanya ke KPUK, seteah kami data sesuai laporan petugas kecamatan langsung kami sampaikan kesana,” kata Narso.

Debat Publik Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) Kabupaten Kedir menggelar debat publik pasangan calon peserta Pilkada Kabupten Kediri, Selasa malam (27/10) pukul 19.00 Wib. Diharapkan aspirasi masyarakat dan persoalan yang ada di Kabupaten Kediri dapat terjawab dalam debat publik ini.

Komisioner KPUD Kabupaten Kediri Syamsuri mengatakan penyelenggaraan debat publik ini sudah diatur dalam Per KPU, namun calon boleh tidak dihadirkan, kendati demikian pihaknya berharap dua Paslon ini hadir sebab kedua Paslon memiliki kesempatan memaparkan Visi dan misinya.

"KPU wajib mengadakan debat publik sesuai PeraturaN KPU No 7 / 2015. Tetapi calon, atau wakil calon boleh tidak hadir. Akan tetapi kami berharap bisa hadir.

Sebab kalau tidak mereka tentu rugi, karena ini adalah kesempatan bagi mereka memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat. Acara ini juga disiarkan

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG4915SK, a/ n. Heru Prasetyo, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 2092/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG6945OJ, a/ n. Samsul Hadi, Ds. Bangunjaya, Pakel-T.Agung No. 2093/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, AG4345TK, a/n. Binti Malchah, Al, Dsn. Sadar RT/RW: 002/005, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol-T.Agung No. 2094/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Sepeda Motor Honda, th. 2003, Biru Hitam, AG5819SU, a/n. Nila Rahayuningsih RT 04/01, Kauman-T.Agung No. 2095/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2011, Biru Hitam, AG4974OB, a/n. Siti Nuraida, Ngrogol RT 01/01, Bungur, KarangrejoT.Agung No. 2096/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG3926OO, a/ n. Hartini, Sobontoro Permai Blok M/19 RT 03/06, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 2097/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Vespa, th. 1977, Biru Metalik, AG5888SB, a/n. Imam, Ds. Gendingan, Gondang-T.Agung

langsung di sejumlah stasiun televisi," ujarnya.

Debat publik sendiri akan digelar di Gedung Bagawanta Bahri Kabupaten Kediri. Debat dimulai sejak pukul 19.00 WIB dengan batasan waktu selama 90 menit.

Sementara tamu undangan yang hadir dibatasi sebanyak 250 orang. Terdiri dari, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendukung paslon sekitar 50-an, Panwaslih, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan ketua PPK se-Kabupaten Kedir.

Dijelaskan Syamsuri, debat publik Pibup Kediri kali ini berbeda dengan debat publik tahun 2010 lalu. Perbedaan terletak pada format debat. Dimana pada tahun 2010 lalu, terdiri dari moderator, paslon dan panelis. Tetapi sekarang hanya kandidat dan moderator. Sedangkan panelis berada di luar panggung.

"Materi disusun dan disiapkan oleh panelis. Namun, panelis tidak berada di panggung untuk memberikan pertanyaan. Sementara pelaksanaan disetting oleh moderator," beber mantan Kepala Desa Selopanggung. KPU telah menunjuk tiga orang panelis sebagaI representasi dari masyarakat. Mereka, drh. Joko Santoso, dari tokoh masyarakat, Dr. Suko Suliso, dari akademisi dan Sapta Andaru Iswara, ST. MMA, selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri. Sedangkan moderator adalah Olpy Puspitasari, berasal dari media di Surabaya.

Bimtek Pemutakhiran DPTb Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pemutakhiran Daftar Pemilih Tam-

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah APK Pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Tuban yang banyak rusak setelah beberapa pekan dipasang oleh KPUK setempat. bahan (DPTb), Selasa (27/10) di Aula KPU Jember. KPU menyampaikan materi kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Data se Kabupaten Jember.

Komisioner KPU Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib. M.

Tulungagung, Bhirawa Dinas PU Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung menargetkan dua tahun kedepan jalanjalan poros yang menghubungkan antar kecamatan sudah beraspal hotmix. Saat ini mereka baru bisa melakukan pengaspalan hotmix di sebagian jalan poros tersebut.

“Targetnya baru tuntas dua tahun lagi. Pengaspalan hotmix di semua jalan poros membutuhkan dana yang besar,” ujar Kabid Bina Marga Dinas PU Bina Marga, Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung, Sukarji ST, pada Bhirawa, Selasa (27/10).

Saat ini, lanjut dia, jalan

poros antar kecamatan sudah sebagian yang sudah diaspal hotmix. Termasuk melakukan pengaspalan hotmix jalan-jalan di Kota Tulungagung. “Ini sedang proses pelelangan untuk jalan-jalan yang berada di Kota Tulungagung. Seperti Jl MT Haryono mulai dari RSUD sampai Masjid LDII ke barat akan di hotmix semua. Kemudian di Pasar Hewan dan di Jl Ceplok Piring juga akan dihotmix pula.

Desember depan diharapkan sudah selesai,” paparnya.

Selain itu, menurut Sukarji, jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek via Kecamatan Pagerwojo kini tengah dalam proses penuntasan

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6431 EZ, a/n Siti Nurfaizah, Ds. Trebungan, rw 03/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2099/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 2220 EG, a/n Komsatun, Ds. Klatakan, rw 00/00, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 2100/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 4845 FI, a/n Lilis Sulastri, Ds. Kotakan, rw 08/22, Kec. Kota Situbondo.

No. 2101/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 4946 EE, a/n Adam, Ds. Cemara, rw 02/01, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 2102/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 6892 EK, a/n Mardjuki, H. Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 2103/IMB/BI-II/2015

No. 2104/IMB/BI-II/2015

ini tidak terlalu tinggi. Namun, mengenai prediksi jumlah, Rohan belum bisa memastikannya.

“Proses pemutakhiran DPTb baru dilaksanakan besok. Jadi saya belum tau angkanya. Saya berharap jumlahnya tidak terlalu tinggi,” tandasnya.Q hud,van,efi

Dua Tahun Jalan Antar Kemarau Panjang, Debit Air Kecamatan Sudah Hotmix Bendung Gerak Masih Aman

No. 2098/IMB/BI-II/2015

HILANG BPKB No. D1317594J, a/n Adam, Kp. Krajan Tengah, rw 02/01, Ds. Cemara, Kec. Suboh, Situbondo.

Rohan mengatakan, kegiatan ini merupakan simulasi dan teknis pemutakhiran data DPTb. “Pemutakhiran DPTb ini hanya untuk menambahkan daftar pemilih yang belum masuk ke DPT (Daftar Pemilih Tetap),” kata Rohan.

Rohan berharap, angka DPTb

wiwieko/bhirawa

Jl MT Haryono Kota Tulungagung yang sebentar lagi akan ditingkatkan jalannya menjadi jalan hotmix.

pengasapalan hotmix. “Ini dalam pengerjaan. Utamanya di Desa Sidomulyo menuju Desa Bendungan Trenggalek. Kemudian dari Desa Tugu ke Desa Nyawangan di Kecamatan Sendang sedang kami kerjakan dan lebarkan dari 3 meter menjadi 4,5 meter,” paparnya lagi.

Sukarji menambahkan, jalanjalan di Kecamatan Ngunut sekarang pun sedang pula dilakukan pengaspalan hotmix.

“Harapannya memang dua tahun lagi semua tuntas dihotmix,” terangnya.

Sebelumnya, Sukarji menyebut proses pengaspalan hotmix tidak membutuhkan waktu relatif lama. Dalam satu hari, untuk pekerjaan jalan yang lebarnya tiga meter para pekerja bisa menyelesaikan jalan hotmix sampai satu kilometer.

Karena itu, untuk pengerjaan jalan hotmix yang saat ini dalam pelelangan bakal selesai pada Desember 2015.

Ketika ditanya tentang masih banyaknya jembatan yang rusak pula, Sukarji mengatakan sebagian sedang dalam perbaikan. Ada tujuh jembatan rusak yang saat ini sedang diperbaiki. Seperti di daerah Desa Gondanggunung, Desa Sukowiyono, Desa Sukodono dan Desa Nglampir.

“Dari jembatan-jembatan yang rusak kira-kira masih ada lima sampai 10 yang belum bisa diperbaiki pada tahun ini. Kami berharap tahun depan sudah dapat diperbaiki,” tuturnya.Q wed

Bojonegoro, Bhirawa Debit air Bengawan Solo di Bendung Gerak, di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terbilang masih aman. Hal tersebut seperti di ungkapkan oleh Juru Pintu Bendung Gerak PJT V di Bojonegoro Gigih. Menurutnya, untuk sekarang ini debit air di sungai terpanjang di pulau jawa ini masih berada di ketinggian air mencapai 11,70 meter. Dibandingkan tahun 2014 kemarin, di tahun ini masih terbilang jauh lebih banyak.

“Tahun kemarin ketinggian airnya hanya 9,20 meter, dan tahun ini terbilang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakan, pemanfaatan air Bengawan Solo di daerah hilir, Jawa Timur, melalui Bendung Gerak, lebih terkendali dibandingkan tahun lalu. Diperkiraan Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jawa Tengah, untuk musim hujan baru berlangsung Januari mendatang. “Pengeluaran air Bengawan Solo melalui Bendung pada musim kemarau tahun ini tetap harus dihemat, dengan perhitungan kemarau akan berlangsung panjang,” tegasnya.

Diungkapkan, untuk pengeluaran air melalui satu pintu dilakukan, hal itu dikarenakan air Bengawan Solo, di Bendung Gerak, sudah tidak bisa melimpas melalui dua pintu katup, sejak 12 Oktober lalu. “Pengeluaran air melalui satu pintu dengan bukaan seti-

nggi 10 centimeter, beberapa waktu lalu. Dengan demikian untuk kebutuhan air baku, mulai pertanian, air minum, juga lainnya di daerah hilir bisa tercukupi,” terangnya.

Kondisi Sungai Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro memang terlihat menyusut drastis. Bebatuan dan endapan pasir di dasar sungai terlihat jelas. Bahkan, beberapa titik perahu penyeberangan dipindah karena kondisinya sudah dangkal.

Jembatan bambu juga bisa dibangun di atas bentangan.

Ditambahkan, sebelumnya air Bengawan Solo di Bendung Gerak sempat dikeluarkan dengan debit cukup besar untuk memasok air di Bendung Gerak, Babat, Lamongan. Sebab di wilayah air di Bendung Gerak, Babat, Lamongan, dianggap kurang.

Sementara itu, di konfirmasi terpisah Kasi Operasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan di daerah hilir ada petani di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, yang kesulitan air.

“Kalau memang ada kesulitan air di hilir, maka debit pengeluaran bisa diperbesar. Dan untuk sejauh ini stok air di Bendung Gerak mencukupi,” imbuhnya.Q bas

Tertib Administrasi Kependudukan, Bupati Imbau Warga Urus e-KTP Sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat bisa terealisasi 100 persen di Kabupaten Blitar.

Diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, pihaknya menegaskan kepada warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP untuk segera melakukan pengurusan karena syarat dan mekanisme sangat mudah.

“Kami minta kepada warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP segera mengurus, sehingga di Kabupaten Blitar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan

jumlah penduduk di Kabupaten Blitar wajib memiliki E-KTP,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Selain itu dikatakan H Herry Noegroho, SE, MH, dengan dimilikinya E-KTP akan memudahkan pendataan penduduk di Kabupaten Blitar, dimana jumlah penduduk Kabupaten lebih dari 1 juta yang tentunya setiap tahunnya akan mengalami perubahan wajib E-KTP karena usianya bertambah. “Bagi warga yang sudah wajib mengurus E-KTP, sebaiknya segera dilakukan. Karena EKTP sebagai data induk untuk melakukan kepengurusan admi-

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH nistrasi lainnya,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, adanya program E-KTP ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/Nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini terjadi disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

“Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya, menyembunyikan identitas (seperti teroris) serta memalsukan dan menggandakan KTP,” katanya.

Oleh karena itu didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kemudian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. “Sehingga saat ini kalau sudah memiliki e-KTP yang sudah satu saja yang bisa dimiliki, berbeda dengan sebelumnya bisa saja satu orang memiliki dua atau lebih KTP dengan daerah yang berbeda,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Selain itu fungsi e-KTP selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan

sebagainya, juga untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK).

“Untuk e-KTP selain terdata secara Nasional, data yang ada pada masing-masing e-KTP tidak bisa dipalsukan karena tersimpan secara elektronik,” pungkasnya.

Q htn. adv

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

1.500 Anak Yatim Piatu Terima Santunan Bupati Probolinggo, Bhirawa Momentum 10 Muharram 1437 Hijriyah membawa berkah bagi 1.500 anak yatim piatu di Kabupaten Probolinggo.

Mereka mendapatkan santunan dari Pemerintah Kabupaten melalui Semarak Bulan Muharram 1437 H di Alun-alun Kota Kraksaan, diserahkan Bupati Probolinggo, Hj.P Tantriana Sari SE. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu bekerja sama antara Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo.

Penyerahan bantuan tersebut juga dihadirm Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo H. Hasan Aminuddin, Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo KH Abdul Hadi, Rais Syuriyah PCNU Kraksaan Kh Munir Kholili dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Menurut Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, Selasa (27/10), selain menerima santunan, yatim piatu dari 24 kecamatan ini juga memperoleh mukena, sarung dan alat-alat tulis sekolah serta uang sebesar Rp 50 ribu per anak.

Tidak hanya menyerahkan santunan saja, dalam kesempatan tersebut Tantri juga mengusap rambut anak-anak yatim piatu tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW.Q wap

Kinerja Legislasi Minim, DPRD Kerdil Produktivitas Nganjuk, Bhirawa Kinerja legislasi DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2014-2019 sangatlah buruk dengan rendahnya produk peraturan daerah (Perda) yang disahkan. Terbukti pada semester kedua tahun 2015 saja, hanya tujuh Perda yang telah disahkan dari 18 program legislasi daerah (Prolegda).

“Kinerja legislasi DPRD Nganjuk saat ini sangat buruk dan dapat dikatakan para wakil rakyat kerdil produktivitas, kerdil kualitas dan kerdil integritas,” papar A Wijaya SSos, Wakil Ketua LSM Djawa Dwipa Nganjuk.

Alumni perguruan tinggi negeri ternama di Malang ini menilai, buruknya kinerja DPRD Nganjuk diibaratkan sebagai pengkhianatan parlemen. Dimana penggunaan dana publik lebih banyak untuk kegiatan studi banding dan kunjungan kerja yang pernah dipertanggungjawabkan.

Alih-alih untuk rujukan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, kunjungan kerja atau studi banding para wakil rakyat tidak pernah dilaporkan apalagi dibuka kepada rakyat yang katanya mereka wakili.

“Kinerja DPRD Nganjuk tidak sebanding dengan biaya yang mereka ada-adakan sendiri dan mereka tuntut tanpa rasa malu, meski berasal dari uang rakyat,” tandas Wijaya saat ditemui Bhirawa di kantornya.

Karena itu, Wijaya terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat untuk terus kritis terhadap kinerja DPRD Nganjuk. Caranya, melalui LSM Djawa Dwipa, dirinya kerap membuka dialog dan membentuk forum diskusi untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran.Q ris

JAWA TIMUR

11 Pendaki Gunung Argopuro Hilang Terkepung Kebakaran Hutan Situbondo, Bhirawa Sedikitnya belasan orang pendaki gunung Argopuro yang ada di Kecamatan Sumbermalang, terjebak kobaran api bekas kawasan hutan yang terbakar, kemarin. Para pendaki tak bisa turun dari atas gunung Argopuro karena akses jalan terkepung semburan kobaran api.

Disebutkan, ada 11 pendaki terjebak api sejak Minggu sore kemarin, mendengar informasi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dan Basarnas baru langsung melakukan pencarian di titik lokasi.

“Kabar itu diketahui setelah

ada pendaki terjebak api, menghubungi Basarnas Jember melalui Handy talky,” ujar salah satu warga kemarin.

Sayangnya sambungan komunikasi melalui HT itu terputus karena signal kurang bagus. Kepastian 11 pendaki terjebak di kawasan hutan gu-

Singkong-singkong itu nantinya akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut dikemukakan camat ketika menghadiri acara solawat Nariyah di Desa Trebungan, Kecamatan Tamankrocok, kemarin malam.

Dalam kesempatan itu pula, Camat mengharapkan ke depan wilayah Tamankrocok tidak lagi menjadi daerah terpencil.

Oleh karena itu ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

“Kita beri kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, kita ajak membuat sanitasi, kita juga mengajak masyarakat menanam pohon karena kita juga ingin menjadikan daerah ini sebagai lumbung kluster bambu. Kita juga mengajarkan cara membuat batik,” katanya.

Pada kesempatan itu pula, Kades Trebungan, Jamin kepada masyarakat menjelaskan bahwa selawatan nariyah me-

nung Argopuro yang terbakar, setelah salah seorang pendaki bernama Ayya A memposting pesan melalui twitter.

Dalam twitternya Ayya A menyebut terkepung api bersama 10 orang pendaki lainnya, setelah melewati kawasan Cikasur menuju kawasan Cisentor yang berada di atas ketinggi 119 HM. “Hingga kini belasan pendaki itu belum diketahui nasibnya,” sebut pendaki dalam twiternya.

Sejumlah anggota Basarnas dan BPBD Kabupaten Situbondo, kemarin mulai melakukan penyisiran. Namun ka-

rena cuaca sudah gelap pencarian para pendaki itu akan dilanjutkan hari ini.

Kepala BPBD Situbondo, Zainul Arifin, mengatakan, saat ini pihaknya akan fokus menyelematkan para pendaki.

Zainul mengaku belum mengetahui asal para pendaki tersebut. Namun kabarnya, lanjut Mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu, salah seorang pendaki yang sempat menghubungi Basarnas berasal dari Kabupaten Jember.

Dari informasi terbaru, sambung mantan Sekretaris KPUD

Kab Situbondo itu, para pendaki melanjutkan pendakian setelah ada kepastian kesemuanya dinyatakan selamat.

Infonya, kata Zainul, seluruhnya berjumlah 7 pendaki dengan rincian 3 orang berasal dari Kab. Jember dan sisanya 4 orang dari Tangerang. Yang jelas tersesatnya pendaki, urai dia, bukan karena terkepung hutan yang terbakar, melainkan bekas kebakaran. “Kini mereka melanjutkan pendakian ke kawasan hutan Kab. Probolinggo,” pungkas Zainul.Q awi

Biaya Pendidikan Mahal, Aktivis LMND Demo Lamongan, Bhirawa Puluhan aktivis yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan (disdik) Kabupaten Lamongan, Selasa (27/10).

Mahalnya biaya pendidikan di Kabupaten Lamongan menyebabkan mereka lantang dalam menyuarakan empat tuntutanya kepada Dinas Pendidikan Lamongan.

Empat tuntutan tersebut antara lain penghapusan pungutan liar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan, meminta Pemerintah Daerah (pemda) untuk mencentuskan peraturan daerah (perda) pendidikan gratis, menghapus biaya tambahan (LKS, buku, biaya ekstrakurikuler) yang memberatkan siswa dan wali siswa serta meminta Disdik untuk melaksanakan trisakti di dunia pendidikan. "Kita ingin menyuarakam satu hal, pendidikan gratis untuk masyarakat tidak mampu di Lamongan. Pendidikan mahal sudah menjadi realitas di Indonesia," kata Arif Hidayat Humas aksi.

Lebih lanjut, ia menuturkan, biaya sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan untuk SPP di tingkat SMP dan SMA tidak wajar.

"SM, SPP sebesar Rp 200 ribu-250 ribu dan uang gedung Rp 2.500.000 - Rp3 juta," katanya.

Arif menambahkan, di SD, dan sekolah menengah juga ada pugutan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp 4 ribu sampai Rp 5 ribu per buku. "Seharusnya pemerintah daerah tegas menyikapi ini, dengan membuat perda pendidikan gratis," tan-

dasnya.

Usai melakukan unjukrasa menuntut perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Lamongan, massa aksi yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyerahkan temuan praktik pungutan liar di beberapa sekolah kepada Dinas Pendidikan.

Sebanyak empat orang perwakilan LMND menemui Kepala Dinas Pendidikan Bambang Kustiono untuk menyampaikan temuannya di lapangan. "Kami menemukan pungutan liar, biaya SPP tinggi, LKS dan segala macamnya. Padahal ini ada siswa tidak mampu tapi tetap diwajibkan," ujar Harianto, mewakili rekan-rekannya.

Yang lebih mengejutkan, ia membeberkan ada pungutan dalam bentuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan paguyuban UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. "LKS di drop paguyuban lagi, diwajibkan untuk membeli. Padahal dari sekolah juga sudah ada kewajiban membeli LKS," bebernya.

Merespon laporan dari aktivitas LMND, Bambang Kustiono menyampaikan, terkait dengan LKS, hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak sekolah. "LKS itu urusan sekolah. Kalau tidak mampu akan kita akomodir. Kita komunikasikan dengan sekolah," sambung dia.

Sedangkan mengenai adanya beberapa pungutan, Bambang mengatakan akan melakukan penyelidikan. "Memang ada pungutan tapi mekanismenya jelas, dasar hukumnya ada," tegasnya.Q mb9

Gelar Salawat Nariyah, Ketua DPRD Ajak Masyarakat Bangun Desa Melalui Wirausaha Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bondowoso terus berupaya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengajak masyarakat untuk menanam singkong di lahan-lahan mereka.

7

mang sengaja ditempatkan di balai desa dengan harapan nantinya dirinya dan perangkat desa serta seluruh masyarakat desa Trebungan mendapatkan Syafa’at dan barokah dari selawat nabi. “Kalau di masjid itu kan sudah biasa ditempati untuk selawatan, tetapi kalau balai desa kita tempati untuk selawatan, kita berharap desa ini menjadi desa yang berkah,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso yang juga hadir dalam acara selawat Nariyah menjelaskan di depan warga yang hadir bahwa manusia tidak bisa hanya mengandalkan akal dan pikiran melainkan harus mengandalkan pencipta alam yang memberi pertolongan bagi umat manusia.

Kepada warga, Dafir juga berjanji pada tahun 2016 nanti pihaknya akan mengalokasikan dana pembangunan untuk infrastruktur di wilayah Tamankrocok dan Kecamatan Tegal Ampel. “Sebagai ketua DPRD saya sudah melihat kondisi dua wilayah ini cukup dekat dengan kota namun masih belum banyak tersentuh pembangunan. Oleh karena itu mari kita doakan semoga kami diberi kelancaran dalam menjalankan tugas Negara. Kami ingin membangun Kecamatan Tamankrocok dan Tegal Ampel pada tahun 2016 mendatang,” katanya.Q har

mb9/bhirawa

Puluhan aktivis yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) saat menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan (disdik) Kabupaten Lamongan, Selasa (27/10).

H-1 Pilkades Serentak, Ribuan Pasukan TNI- Polri Diterjunkan Sampang, Bhirawa H- 1 pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang, ribuan pasukan TNI-Polri mulai diterjunkan di 108 Desa se-kabupaten Sampang untuk melakukan pengamanan jalannya Pilkades serentak, 28 oktober 2015. Sebelum pasukan TNI-Polri diterjunkan di 108 Desa se-Kabupaten Sampang, sebanyak 7000 pasukan mengelar apel bersama di lapangan Wijaya Kusuma Sampang kota, Selasa (27/10).

AKBP Budi Mulyanto di sela-sela gelar pasukan di lapangan Wijaya Kusuma

Sampang Kota, menjelaskan pihak aparat keamanan yang terdiri dari TNIPolri siap mengamankan jalannya Pilkades serentak di 108 Desa se-Kabupaten Sampang, bahkan H-1 ini aparat keamanan sudah diterjunkan ke Desa yang akan menggelar Pilkades.

“Aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan Pilkades kurang lebih 7000 pasukan dari TNI-Polri, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dijaga 50 anggota keamanan, sedangkan sisanya disiagakan di Kantor Kecamatan dan Kantor Kabu-

paten Sampang. Kami berharap proses Pilkades serentak ini akan berjalan dengan aman, jika ada yang membuat kekacauan, maka kami tidak akan segansegan mengambil tindakan tegas,” jelas Kapolres Sampang.

Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib yang juga ikut dalam pelaksanaan gelar pasukan pengamanan, ia berharap pelaksanaan Pilkades di Sampang berjalan dengan damai dan demokratis, sehingga nantinya bisa terpilih kepala Desa yang terbaik bagi masyarakat Sampang.Q lis

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Pembangunan Billboard Uk.1X2 kec.Balongbendo (28 Unit). Kec.Tarik, Kec.Taman, Kec.Sedati (29 Unit) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo.

Pengadaan Pembangunan Billboard Uk.1X2 Kec.Prambon, Kec.Krembung (19 Unit).

Kec.Sidoarjo, Kec.candi (24 Unit). Kec.Porong, Kec.Jabon (18 Unit) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Pembangunan Billboard Uk 1X2 Kec.Tanggulangin,Kec.Tulangan (21 Unit). Pembangunan Billboard Uk 1X2 Kec.waru.Kec.Buduran (18 Unit).

Pembangunan Billboard Uk 1X2 Kec.wonoayu,Kec.Sukodono (21 Unit). Pembangunan Billboard Uk 1X2 Kec,Gedangan, Kec.Krian (14 Unit) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo.

Pengadaan Pembangunan Billboard Uk 3X5 m (1 Unit).

Pembangunan Billboard Uk 3X5 m (1 Unit). Desa Pilang Kec.Wonoayu. Pembangunan Billboard Uk 3X5 m (1 Unit).

Jl.Perempatan Dungus Kec.Sukodono. Pembangunan Billboard Uk 3X5 m (1 Unit) Jalan Perempatan Balongbendo Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lampu LED) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id H. Achmad Dhafir Ketua DPRD dalam acara Selawatan yang digelar di Kecamatan Taman Krocok kemarin.

PENGUMUMAN LELANG 1. Pengadaan Alat Peraga dan Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

2. Pengadaan Alat –alat Kedokteran Gigi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

MALANG RAYA

8

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

Kota Malang Raih Penghargaan Bidang Pendidikan

KILAS AREMANIA

DBM Tuntaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab Malang, Bhirawa Dinas Bina Marga (DBM) Kab Malang tahun anggaran 2015 ini memperoleh anggaran APBD sebesar Rp400 miliar.

Dari alokasi anggaran itu menjadikan DBM penerima anggaran terbesar sepanjang sejarah.

D i m a n a Pemkab Malang mulai memprioritaskan pem bangunan bidang infrastruktur sebagai ujung tombak atau pengcahyono/bhirawa gerak, untuk mempercepat Mochamad Anwar pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sektor pariwisata.

Hal ini disampaikan Kepala DBM Kab Malang, Ir Mochamad Anwar, Selasa (27/ 10) kemarin, kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, DBM tahun ini mendapatkan kepercayaan dari H Rendra Kresna yang saat itu masih menjabat Bupati Malang, DBM diberikan kepercayaan anggaran untuk program perluasan pembangunan ekonomi masyarakat dan pariwisata sesuai dengan visi dan misi Kab Malang yang dituangkan dalam program Madep Manteb. ‘’Serta untuk berperan sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya pembangunan di bidang insfratruktur,’’ terangnya.

Ditegaskan, jika sepanjang tahun 2015 ini kinerja DBM telah berhasil memperoleh capaian kinerja dan cukup membanggakan. Sebab, kondisi infrastruktur berupa fisik dinilai telah mengalami peningkatan perbaikan. Dan ini bisa dibuktikan karena sebelumnya ada 121 desa di yang tersebar di wilayah Kab Malang yang masuk kategori desa teringgal. Dan di tahun lalu berkurang 50 desa, lalu pada tahun ini berkurang menjadi 16 desa. Q cyn

Kota Malang layak disebut sebagai Kota Sejuta Prestasi, pasalnya dibawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Muhammad Anton, kota ini tidak henti-hentinya menorehkan prestasi yang bisa membanggakan warga Kota Malang.

Menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nurwidianto, Selasa (27/10) kemarin, dalam waktu dua hari berturutturut Kota Malang mendapatkan penghargaan atas kinerjanya. Setelah Senin (26/10) lalu, Kota Malang meraih penilaian terbaik kedua bidang Investment Award dari Gubernur Jatim, Hari Selasa (27/2) kembali meraih penghargaan dari Pemprovi Jatim. ‘’Penghargaannya diterima langsung Wali Kota Malang, Muhammad Anton itu yang langsung diberikan Gubernur Jatim, DR Soekarwo SH MHum, di Gedung Negara Grahadi.

Penghargaan bernama Widya Karunia Nugraha merupaka penghargaan bidang pendidikan. Karena Kota ini dinilai berhasil dalam mengem-

bangkan pendidikan dari semua tingkatan,’’ kata Nurwidianto.

Nurwidianto menambahkan, Kota Malang dinilai memiliki beberapa kelebihan, dalam hal pelaksanaan pendidikan. Sebab biaya pendidikan gratis tetapi torehan prestasi mampu diraih, termasuk banyaknya siswa yang diterima di Perguran Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia juga berasal dari Kota Malang.

Apalagi kini Pemkot Malang juga menyediakan angkutan sekolah gratis bagi masyarakat miskin. Jika sebelumnya masyarakat harus memikirkan anggaran jemputan kendaraan, tetapi kini sudah tidak perlu lagi. ‘’Layanan bus sekolah merupakan solusi kreatif yang di-

lakukan Kota Malang, karena warga miskin tak lagi membutuhkan anggaran untuk antar jemput. Semuanya naik bus sekolah dengan gratis,’’ tutur pria yang kerap disapa Mas Wiwid itu.

Wiwid menambahkan, dalam penghantar penyerahan penghargaan, Gubernur Jatim menegaskan, penghargaan diberikan berdasarkan atas kepedulian dan komitmen Kepala Daerah serta Pemerintah Daerah dalam memajukan pembangunan bidang pendidikan. ‘’Ini tergambar dari prioritas APBD serta khususnya penguatan daerah pada kemajuan pendidikan dasar sebagai pondasi, pada pendidikan yang berkelanjutan,’’ ujar Wiwid, menirukan penjelasan Gubernur Soekarwo.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Muhammad Anton menyampaikan, prestasi itu merupakan buah komitmen bersama, antara masyarakat dengan Pemkot Malang.

‘’Kiranya kesatuan bahasa antara Pemkot, Dewan Kota, Akademisi, Insan Pendidik dan warga kota, yang menjadi penguat serta pupuk penyubur raihan prestasi bidang pendidikan bagi Kota Malang ini,’’ ujar Abah Anton.

muhammad taufiq/bhirawa

Gubernur Jatim, DR Soekarwo SH MHum, memberikan Penghargaannya Widya Karunia Nugraha kepada Wali Kota Malang, Muhammad Anton di Gedung Negara Grahadi.

Sering Macet, Kota Malang Makin Panas Malang, Bhirawa Banyaknya kendaraan dan kemacetan di sejumlah titik di Kota Malang menyumbang peningkatan suhu udara, sehingga mengakibatkan Kota Malang semakin panas. Panas disebabkan gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor dan peningkatan rumah kaca.

Balaikota Batu Didatangi Puluhan Seniman Kab Malang Batu, Bhirawa Puluhan seniman tergabung dalam Komunitas Kesenian Lokal Kab Malang mendatangi Kantor Balaikota Batu, Selasa (27/10) kemarin. Mereka berharap kepada Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko agar dilibatkan dalam kegiatan seni di Kota Wisata ini.

Salah satu anggota Paguyuban Kesenian Lokal Kab Malang, M Djalil mengatakan, kedatangannya ke Batu dalam rangka meminta kerja sama agar komunitas seni bisa memeriahkan aneka kegiatan di Kota Batu. ‘’Kami minta waktu untuk melakukan pementasan di sini, tapi tadi belum ada keputusan.

Besok diminta datang lagi,’’ ujarnya.

Djalil menilai, selama ini Pemkot Batu bisa memiliki komitmen dan telah memberikan kesempatan kepada tim kesenian se Malang Raya untuk tampil di Kota Batu. Sehingga Djalil bersama rekannya yang lain ingin ikut berpartisipasi di dalamnya.

Menurut Djalil, dirinya pernah sekali melakukan pentas kesenian di Batu dan mendapatkan respon yang bagus. Dan dia berharap komunitas seni jaranan, reog, dan kuda lumping yang dipimpinnya tetap bisa eksis dan tak luntur ditelan perkembangan jaman.

Sebelumnya Pemkot Batu mengajak Komunitas Kesenian Sandukan dan Bantengan dari Malang Raya (Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu) untuk tampil bersama dalam kegiatan yang diadakan di Kota Batu. Namun saat itu, kesenian reog, jaranan, dan kuda lumping tak dilimbatkan dalam gebyar seni itu. ‘’Dengan pertemuan ini, kami berharap semua komunitas seni yang ada di Malang Raya diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menunjukkan eksistensinya dalam berkesenian,’’ pungkas Djalil.Q nas

Tentunya, prestasi ini menjadi pemicu dan penyemangat bagi warga dan Pemkot Malang untuk semakin memajukan pendidikan, karena pekerjaan besar masih menunggu, demi mencapai prestasi yang lebih baik lagi.Q mut

yoyok cahyono/bhirawa

Paslon Bupati Malang Nomor Urut 1 Rendra-Sanusi saat melakukan kampanye di area Pasar Lama Dampit, Desa Dampit, Kec Dampit, Kab Malang.

Paslon Rendra-Sanusi Kampanye Isu Sekolah Gratis Kab Malang, Bhirawa Sehari masa jabatan sebagai Bupati Malang habis, pada Senin (26/10), H Rendra Kresna langsung tancap gas melakukan kampanye perdana, pada Selasa (27/ 10) kemarin. Kampanye digelar di area Pasar Lama Dampit, Kec Dampit, Kab Malang, yang dihadiri ratusan warga.

Dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1 ini, juga didampingi Calon Wakil (Cabup) Malang HM Sanusi. Sebelum Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan pidatonya, terlebih dahulu menggelar jalan sehat bersama warga masyarakat Desa Dampit. Selain itu, keduanya juga memberangkatkan Tim Sosialisasi Pilkada. ‘’Kami juga mengajak masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 1pada Pilbup Malang, 9 Desember 2015 mendatang. Karena nomor yang terbaik adalah

nomor satu. Sehingga bapakbapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jangan lupa coblos nomor satu,’’ kata Rendra, Selasa (27/10), saat melakukan kampanye di area Pasar Lama Dampit.

Menurut Rendra, memilih Cabup Malang harus yang sudah pernah berbuat sesuatu untuk masyarakat Kab Malang. Karena Cabup yang sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat Kab Malang, tentunya sudah melakukan keberhasilan dalam membangun kabupaten. Sehingga jangan ragu untuk memilih cabup Nomor Urut 1, karena sudah terbukti dan nyoto.

Sementara, Cabup yang diusung PKB ini, mengawali kampanye di wilayah Kec Dampit, dirinya sangat berhati-hati soal program sekolah gratis, karena hal itu bisa menjadi bumerang.

Karena untuk mengratiskan sekolah penuh perhitungan yang

cukup cermat, mengingat anggaran pendidikan di Kab Malang sangat minim. ‘’Dan jika sekolah gratis digulirkan hanya sebagai bahan untuk kepentingan kampanye atau untuk menarik simpati masyarakat, maka isu sekolah gratis itu tidak relevan,’’ terang Rendra.

Sementara itu, salah satu warga Desa Dampit, Suparno berharap kepada para Paslon Bupati Malang, agar kampanye Paslon jangan mengumbar janji terkait program yang hanya untuk menarik simpati masyarakat saja. Sebab, mas yarakat tak butuh janji, namun butuh bukti, sehingga para Paslon Bupati Malang lebih baik memberikan janji yang realitis. ‘’Biasanya Cabup sudah terpilih sebagai bupati, janji yang pernah disampaikan saat kampanye tak pernah terwujud,’’ ucapnya.Q cyn

Menurut Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang, Tri Santoso, Selasa (27/ 10) kemarin, adanya peningkatan suhu udara di Kota Malang akhir-akhir ini, sudah diamati BLH selama dua pekan ini.

Radiasi Sinar Matahari ke Bumi, kata Tri Santoso, tidak bisa memantul lagi ke atmosfer, lantaran banyaknya gas yang dibuang kendaraan yang berefek pada rumah kaca. Karena itu BLH ingin memberitahukan kepada masyarakat kalau gas buang kendaraan ikut menyebabkan panas bumi. ‘’Melalui uji emisi, secara tak langsung kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau panas bumi sudah semakin meningkat, makanya pemilik kendaraan harus merawat kendaraan agar gas buangnya tak merusak kualitas udara,’’ tutur Tri Santoso.

Rata-rata suhu udara di Kota Malang mencapai 29 derajat celcius dalam dua pekan ini. Bahkan, ketika puncak-puncaknya suhu udara rata-rata mencapai 33 derajat celcius. Pada siang hari, suhu udara di Kota Malang bisa mencapai 35 derajat celcius. ‘’Padahal, lanjutnya, rata-rata suhu udara yang normal di Kota Malang sekitar 25 hingga 26 derajat celcius. Itu sudah tergolong sejuk. Tetapi, dua pekan ini rata-rata suhu udara mencapai 29 derajat celcius, puncaknya bisa mencapai 33 derajat celcius. Panasnya memang cukup menyengat,’’ imbuhnya , di sela-sela uji emisi gas kendaraan di Jl Simpang Balapan, Kota Malang.

Tri Santoso juga menjelaskan, dari pantauan alat pengukur suhu udara yang dipasang BLH di 20 titik di Kota Malang, telah menunjukkan ada peningkatan suhu udara. Peningkatan suhu udara paling banyak terjadi di titik padat kendaraan atau rawan kemacetan.

Dari alat pengukur suhu udara itu menunjukkan Kota Malang semakin panas. Terutama di titik rawan macet seperti di Jl A Yani dan Jl SoekarnoHatta, serta Jl Letjen S Parman.

Sementara itu, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Karangploso, Aminuddin manambahkan, panas-nya udara di Malang juga disebabkan posisi matahari, yang hingga kini berada pada posisi Matahari tegak lurus dengan Bumi. Kondisi ini akan berakhir sampai posisi Matahari bergeser ke belahan Bumi utara.

Aminuddin menilai wajar kalau hari ini suhu udara di Kota Malang mencapai 35 derajat celcius.

Apalagi bulan ini hujannya belum datang, jadi udaranya bertambah panas. Selain itu, banyak tanaman yang mati khususnya rumput, semak, dan tanaman perdu, ini memicu terjadinya peningkatan panas bumi di Kota Malang.Q mut

Pemkot Blitar Undi Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat Kota Blitar atas partisipasinya dalam tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Blitar, Pemkot Blitar memberikan berbagai hadiah kepada masyarakat yang diundi secara langsung oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar di Balaikota Koesumo Wicitro, Selasa (27/ 10) kemarin.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Kota Blitar, Hasnil Purwanto, sejak diterapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana ada pergeseran pengelolaan PBB dari semua pajak pusat menjadi pajak daerah, perolehan PBB di Kota Blitar tak mengalami kendala yang berarti. ’’Meskipun ada perubahan pengelolaan PBB dari Pusat ke Daerah, realisasi PBB Kota Blitar tahun ini hasilnya cukup baik. Hal ini menjadi bukti kini secara bertahap, telah terbangun citra masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang sadar dan taat pajak,’’ kata Hasnil Purwanto.

Selain itu, menurutnya sebagian masyarakat Kota Blitar

mulai terbiasa untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo. Ini terlihat dari hasil setoran masyarakat pada pembayaran PBB dari tingkat kelurahan bisa memenuhi target sebelum jatuh tempo pada 30 September lalu. ’’Maka kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan petugas pungut di tingkat kecamatan dan kelurahan, atas prestasi pungut PBB di Kota Blitar sehingga bisa terbayar tepat waktu,’’ ujarnya.

Bahkan sesuai hasil realisasi penerimaan PBB di Kota Blitar hingga kini, target PBB realisasi murni sudah mencapai 102,90%, hal ini merupakan capaian positif atas kesadaran masyarakat Kota Blitar dalam membayar PBB di

Kota Blitar, serta kekompakan tim di lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pungut PBB. ’’Atas prestasi itu, Pemkot Blitar juga menyiapkan berbagai hadiah kepada masyarakat yang akan diberikan dengan cara diundi,’’ jelasnya.

Hasnil juga menjelaskan, beberapa hadiah yang akan diberikan secara langsung kepada masyarakat diantaranya tiga Sepeda Motor, 12 buah lemari es, 18 buah sepeda gunung, TV LED, Dispenser, serta berbagai hadiah yang diundi secara langsung dan akan diumumkan kepada masyarakat yang menerima hadiah. ’’Semua hadiah yang diperoleh masyarakat sesuai dengan nomor objek pajaknya akan kami hubungi, dan bisa mengambil di Kantor Dinas Pendapatan dengan membawa bukti atau identitas sesuai dengan data pemenang setelah acara ini selesai yang dilakukan secara jujur, transparan, dan terbuka,’’ imbuhnya.

Mewakili Pj Walikota Blitar, Suprianto SH MH, Asisten Ad-

ministrasi Umum Setda Kota Blitar, Wikandrio juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Intensifikasi PBB Kota Blitar, selain itu pihaknya juga berharap Tim Intensifikasi PBB harus tetap solid, kompak, dan semua mau bekerja keras agar keberhasilan Kota Blitar di tahun-tahun sebelumnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi dengan berbagai inovasi. ’’Kami bangga atas kerja keras Tim Intensifikasi PBB Kota Blitar beserta jajaran Tim Pemungut kecamatan dan kelurahan seKota Blitar, sehingga kedepan bisa mempertahankan dan meningkatkan kembali prestasinya,’’ kata Wikandrio.

Selain dilakukan pengundian PBB Kota Blitar, Pemkot Blitar juga memberikan penghargaan kepada kelurahan dan kecamatan yang telah berhasil lunas PBB sebelum jatuh tempo, pertama Kel Turi, kedua Kel Blitar, ketiga Kel Ngadirejo dan keempat Kel Klampok.

Kemudian untuk kecamatan yang berhasil meraih jumlah terbanyak,

hartono/bhirawa

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Blitar, Wikandrio saat mengambil undian PBB di Balaikota Koesumo Wicitro, Selasa (27/10) kemarin. pertama Kec Sukorejo, kedua Kec Kepanjenkidul dan ketiga Kec Sananwetan. ’’Lurah dan camat merupakan ujung tombak dalam menarik pajak, sehingga harus mampu

memiliki strategi dalam peningkatan penerimaan PBB sesuai karakteristik masing-masing, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kinerjanya,’’ pungkasnya.Q htn.adv

OLAHRAGA

Rabu Kliwon 28 OKTOBER 2015

9

Pra PON Tenis Meja

LINTASAN

Pengprov Pertina Maluku Seleksi Hakim Tinju Ambon, Bhirawa Pengprov Pertina Maluku membuka pendaftaran bagi hakim tinju di Maluku untuk diseleksi menjadi hakim bersertifikat nasional.

"Dalam Kejurnas Pra PON wilayah timur kami akan melakukan seleksi hakim tinju di Maluku untuk menjadi hakim bersertifikat nasional," kata Ketua Harian Pengprov Pertina Maluku, Brury Nanulaita di Ambon, Selasa.

Menurut dia, kriteria untuk menjadi seorang hakim nasional tinju yakni telah menekuni profesi sebagai hakim tinju dan mengantongi Surat Keputusan hakim paling kurang dua tahun terakhir.

Syarat menjadi hakim tinju yakni masih aktif hingga saat ini, minimal di kejuaraan daerah.

"Hakim nasional nantinya akan memimpin pertandingan tingkat nasional, tidak hanya di Maluku semata tetapi juga di daerah lain, karena itu dibutuhkan hakim tinju yang hingga saat ini masih aktif bertugas," katanya.

Brury mengatakan, hakim nasional asal Maluku ada enam orang, tetapi saat ini hanya tiga orang yang masih melaksanakan tugas.

"Mereka sudah mengalami purna usia sehingga perlu dilakukan regenerasi untuk menjadi hakim nasional yang ada di Maluku," katanya.

Dijelaskannya, seleksi hakim tinju terbuka untuk seluruh masyarakat Maluku yang telah menekuni profesi tersebut.

"Kami berharap melalui seleksi ini kita berhasil mendapatkan hakim tinju yang diharapkan bisa menjunjung sportivitas, tidak memihak serta sesuai aturan yang ditetapkan Pengprov Pertina," tandasnya.

Ia mengakui, Pengurus Besar (PB) Pertina juga akan melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Kota Ambon pada 30 Oktober 2015.

"Kami telah menerima surat dari PB Pertina terkait pelaksanaan Mukernasdi Ambon saat pelaksanaan Pra PON wilayah timur, untuk membahas program kerja pengurus satu tahun ke depan," ujar Brury.

Ditambahkannya, Mukernas akan diikuti dua perwakilan pengurus Pertina dari 34 provinsi di Indonesia, untuk membahas program kerja pengurus.Q ant

Kejar Juara Alko Rekrut Pelatih Tian Mei Bandung, Bhirawa Tim bola voli putri Alko Bandung merekrut pelatih asal China, Tian Mei untuk mengejar target Juara Livoli 2015 yang akan digelar di GOR C-tra Arena Cikutra Kota Bandung, 1-8 November 2015.

"Alko banyak pemain muda, bersama mereka saya akan berjuang untuk bisa meraih target. Potensi mereka cukup besar dan kans sangat terbuka untuk bisa tampil bagu," kata Tian Mei di Bandung, Selasa.

Pelatih yang sukses menukangi Jakarta Elektrik PLN itu telah bergabung sejak dua pekan lalu dan langsung menggenjot para pemainnya dalam latihan spartan selama delapan jam sehari.

Dalam latihan yang digelar pada sesi pagi dan malam hari itu, Tian Mei langsung memperbanyak latihan games dan permainan menyerang yang diperlukan untuk pertandingan dengan sistem rally point.

"Dengan sistem pertandignan round robbin, kita harus selalu siap. Kesempatan berat bila kalah set. Sehingga mereka digenjot dengan latihan game yang cukup lama," kata Tian Mei. Alko menargetkan bisa memperbaiki peringkat musim lalu yang hanya menembus semifinal atau di peringkat keempat.

Prestasi terbaik Alko di peringkat ke-4iga pada Livoli 2013 di Bandung.

Saat ini Alko diperkuat oleh pemain intinya Yolla Yuliana, Wilda, Aprilia S dan Eki Adha Yuliani. Selain itu tim Bandung itu juga mendatangkan pengumpan asal Petrogre yakni Aprilia.

"Selama dua pekan latihan, namun baru Senin ini diikuti semua pemain.

Namun kami akan memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim," kata Tian Mei. Sementara itu manajer Alko Bandung, Mira Mutiara menyebutkan target juara sudah dicanangkan. Ia berharap para pemain mudanya bisa tampil di partai puncak dan meraih gelar juara Livoli 2015.

Meski persiapan mepet, namun ia berharap kehadiran pelatih Tian Mei memberi motivasi bagi para pemainnya untuk bersaing dengan klub lainnya. Tian mau bergabung karena tertarik untuk melatih Alko karena dibagun para pemain muda usia.Q ant

Jatim Borong Lima Emas Surabaya, Bhirawa Geliat tenis meja di Jatim kembali bangkit, hal itu dibuktikan keberhasilan para atlet meraih lima medali emas dari tujuh nomor yang dipertandingkan di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) Bandung 22-26 Oktober.

Pada pertandingan yang digelar di GOR Tri Lomba Juang, Jatim merebut gelar juara beregu putri setelah mengalahkan regu DKI Jakarta. Sebaliknya, di nomor beregu putra medali diboyong tim DKI Jakarta setelah mengalahkan regu putra Jatim.

Sementara di ajang Kejurnas Tenis Meja 2015 yang digelar bersamaan dengan Kualifikasi PON, dari lima

nomor pertandingan, Jatim merebut empat medali emas.

Masing-masing di nomor ganda campuran, ganda putra, tunggal dan tunggal putri.

Diganda campuran, terjadi All Jatim Final setelah mempertemukan pasangan Christine/ dengan Vicky Supit/Silir.

Dalam partai final ini, Vicky Supit/Silir memilih tidak bertanding sekaligus merelakan medali emas kepada seniornya

Christine/Husain.

Di nomor tunggal putri Christine juga masih terlalu perkasa buat lawan-lawanya.

Di babak final, petenis senior itu setelah mengalahkan Mira dari DKI Jakarta pada babak final dengan nilai, 4-1. Sebelumnya di babak semifinal juga mengalahkan atlet DKI Jakarta, Stella.

Sementara andalan Jatim Vicky Supit juga menyumbang dua medali emas di nomor tunggal putra dan ganda putra.

Pertarungan sengit terjadi diganda putra. Pada babak final Vicky yang berpasangan dengan Husien, sempat tertinggal 2-0 atas pasangan DKI Jakarta.

Namun berbekal pengalaman, pasangan Jatim mampu membalikan keadan menjadi 3-2. "Di awal-awal, kami terlalu memberikan keleluasan pada lawan. Sehingga mereka bisa berkembang. Kalau ditekan sejak awal, sebenarnya tidak perlu bermain sampai lima set, " ucap Pelatih Tenis Meja Jatim, Umam Satu-satunya emas lepas ada di nomor ganda putri setelah pasangan Jatim Chiristine/Silir harus mengakui keunggulan pasangan muda DKI Jakarta, Dessy Ramadanti/ Rina Cintya, 3-0.

Sementara Manajer Pra PON Jatim, Diana Wuisan

mengatakan jika di sektor putra timnya belum tampil maksimal karena kekuatan tim putra terbagi menjadi dua, "Ada yang kita ikutkan di Kejurnas Bali. Pemain lapis kedua yang tampil di beregu kemampunya masih belum merata, " ucapnya.

Seperti diketahui, akibat konflik dualisme kepengurusan PTMSI Pusat, ada dua Kejurnas yang digelar bersamaan di dua tempat, "Mudah-mudahan konflik cepat selesai.

Kita tidak bela mana-mana, kami hanya ingin ada satu Kejurnas sehingga semua pemain terbaik bisa tampil, " harapnya. Q wwn

Kualifikasi PON Futsal Digelar di Musi Banyuasin

Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sulsel akan gelar kejuaraan Sirkuit Indonesia Timur sebagai upaya menjaga peluang atlet tampil di PON 2016.

PJSI Sulsel Agendakan Gelar Sirkuit Indonesia Timur Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan akan menggelar kejuaraan Sirkuit Indonesia Timur sebagai upaya menjaga peluang atlet tampil di Pekan Olahraga Nasional 2016.

"Kejuaraan Sirkuti Indonesia Timur itu sebagai antisipasi jika atlet kami belum memenuhi persyaratan poin untuk bisa tampil di PON 2016. Kejuaraan yang kami rencanakan ini memang akan masuk hitungan poin," kata Ketua Bidang Kepelatihan PJSI Sulsel Karya Djusaid di Makassar, Selasa.

Untuk kejuaraan seperti ini, kata dia, pada dasarnya bukan hal yang baru. Sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera juga sudah sering melakukannya untuk menambah poin atlet dari pulau

itu sehingga memenuhi persyaratan poin yang ditetapkan.

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan sirkuit Indonesia Timur itu tentu hanya diperuntukkanbagi pejudo dari KTI seperti Sulawesi, Papua dan Maluku.

"Seperti di Pulau Jawa, beberapa waktu lalu juga membuat kejuaraan judo se-Jabodetabek.

Untu kejuaraan ini sendiri memang sudah masuk hitungan poin, bahkan untuk ajang kejurda juga bisa mendapatkan poin," katanya.

Selain menjadi ajang mengumpulkan poin, kejuaraan ini jufa dimaksudkan sebagai ajang uji coba bagi atlet jika ternyata sudah memastikan diri lolos.

Atlet Sulsel memang masih akan mengikuti dua kejuaraan nasional yakni antarmahasiswa di Tangerang serta Wismoyo Cup 2015.

Seandainya para atlet mampu memanfaatkan dua ajang itu untuk masuk peringkat tiga, kata dia, maka tentu posisi atlet di PON bisa aman. Sebab lima dari tujuh atlet Sulsel ini memang sudah berada di peringkat 10 besar saat ini.

Adapun tujuh atlet itu masing-masing Fanny Pie (peringkat III), Satriani (peringkat V), Aditya Wahyudi (peringkat VI), Yahya Lambe (peringkat VI), Yusril (peringkat VII), Nada Gita dan Sofyan yang masih menduduki peringkat sebelas.

Menurut dia, jika seluruh atlet yang menempati peringkat tujuh saat ini ternyata mampu merebut posisi tiga di kejurnas antarmahasiswa 2015, maka secara hitung-hitungan sudah bisa dikatakan aman untuk berlaga di PON.Q ant

Pra PON Karate

Tambah Perunggu, Jatim Loloskan 15 Karateka Surabaya, Bhirawa Kontingen karate Jatim hanya mampu menambah tiga medali perunggu pada gelaran Kejurnas Pra-PON di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan di hari terakhir, Selasa (27/10). Total, karateka-karateka Jatim meraih 2 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Meski demikian, ke-15 atlet Jatim meraih tiket ke PON XIX/2016 Jawa Barat.

Sebelumnya, raihan medali Jatim disumbangkan oleh Umar Syarif dan Sisilia Agustiani Ora yang mendapat emas di hari pertama, Senin (25/10) kemarin.

Untuk dua keping medali perak dipersembahkan oleh Yuswinda Eka Puspitasari dan Sutantio Renaldy. Peraih perunggu adalah Hirga Yoga dan kata beregu putra yang diperkuat Kevin Hidayat, Rafi Haidar dan Septian Adli.

Sementara satu keping medali perunggu ketiga didapat oleh Ifan kemarin. "Di hari kedua, Senin (26/10) kemarin, kami dapat dua perunggu dari Hirga dan kelas kata beregu putra.

Dari perolehan medali, kami kalah oleh tuan rumah Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Kemungkinan kami posisi keempat, masih belum tahu perangkingan terakhir," kata pelatih Puslatda karate Jatim Robert Karly, seusai pertandingan, Selasa (27/10).

Dia mengakui sedikit kecewa dengan penampilan sejumlah anak asuhnya. Sebab, mereka memilih tampil aman ketika telah memastikan tiket sudah digenggam. "Anak-anak mengendurkan semangatnya melanjutkan pertandingan saat sudah meraih tiket. Seharusnya mereka tetap fight hingga ak-

hir," keluh Robert.

Meski demikian dia tetap bangga dengan hasil ini. Namun, Robert menyatakan telah menyiapkan program usai dari Medan. "Tetapi, anak-anak dapat libur lebih dulu. Setelah itu ada program persiapan hingga ke PON," akunya.

"Salah satu materi yang akan kami genjot adalah psikis dan fisik atlet. Berdasarkan evaluasi, psikis dan fisik anak-anak bermasalah. Buktinya, semangat tarung kurang, begitu dapat tiket lolos seperti ndak minat melaju lebih jauh," tambahnya.

Robert mengatakan akan segera membahas kebutuhan atlet hingga ke PON mendatang dengan pengurus FORKI Jatim. "Yang utama itu tadi, psikis dan fisik atlet. Perlu kami bahas dengan pengurus FORKI baiknya bagaimana," pungkasnya.Q wwn

Musi Banyuasin, Sumsel,Bhirawa Pertandingan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 cabang Futsal Group II Wilayah Sumatera dijadwalkan berlangusng di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 5-7 November 2015.

"Kabupaten ini ditunjuk sebagai tuan rumah Grup II babak kulaifikasi Futsal PON XIX berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Asosiasi Futsal Indonesia Nomor 65/Nasional/X-2015," kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Musi Banyuasin Sunaryo di Sekayu, Selasa.

Menurut dia, babak kualifikasi itu akan diikuti empat tim yakni dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Untuk menyelenggarakan pertandingan cabang olahraga futsal itu pihaknya telah melakukan berbagai persiapan pelayanan transportasi, tempat menginap atlet, dan tempat pertandingan.

Seluruh persiapan untuk menyelenggarakan event tersebut tidak ada masalah, karena pihaknya berpengalaman menjadi tuan rumah pertandingan olahraga bertaraf nasional, katanya.

Dia menjelaskan, sebe-

lumnya pihaknya juga ditunjuk menjadi tuan rumah pertandingan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Bola Voli (Indoor) Rayon I Sumatera, pada 13-20 September 2015.

Pertandingan tersebut diikuti atlet dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Riau, Lampung, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Dipilihnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk kedua kalinya sebagai tuan rumah pertandingan babak kualifikasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 2016 di Bandung, Jawa Barat itu, karena memiliki fasilitas penunjang, sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar untuk melaksanakan event nasional.

Selain itu, kabupaten ini juga memiliki pengalaman menyelenggarakan beberapa cabang olahraga PON XVI 2004 pada saat Kota Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah event tersebut.

Berdasarkan pengalaman dan melalui berbagai persiapan, diharapkan seluruh rangkaian pertandingan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/ 2016 Futsal itu bisa berjalan sukses sesuai dengan tujuan, kata dia pula.Q ant

Banten Rebut Tiga Medali Kejurnas Jateng Tangerang, Bhirawa Para Peanggar hasil pembinaan Pengurus Provinsi (Pemprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Banten merebut tiga medali dalam Kejurnas Jateng Terbuka III tahun 2015 yang digelar di Magelang.

"Medali yang diraih adalah satu perak dan dua perunggu untuk kategori senjata sabel beregu putra dan putri serta perorangan," kata pelatih anggar Banten Lucky Martin di Tangerang, Selasa.

Lucky mengatakan medali perak diraih untuk senjata sabel beregu putra diperkuat Nur Eka Alanggarsyah, Gema Imanulhaq, Fajar Nur Fauzan dan Bagus Angga Saputro.

Namun perunggu direbut Khoirunida Utami untuk kategori perorangan putri senjata sabel dan medali lainnya dari sabel beregu.

Dia menambahkan peanggar asuhan beregu putri Banten yang diturunkan pelatih adalah Khoirunida Utami, Dwi Kesnawati dan Dede Pratiwi.

Menurut dia peanggar Banten yang diterjunkan merupakan hasil pembinaan untuk memperkuat PON XIX 2016 Jawa Barat.

Ketika pertandingan final peanggar Banten itu harus mengakui keunggulan tuan rumah Jateng dengan skor akhir 45-21.

Sedangkan peanggar putra itu menunjukkan peningkatan prestasi yang semula pada seleksi Pra PON di Bandung awal September 2015 hanya mampu mendulang perunggu.

Upaya pembinaan yang dilakukan selama ini adalah dengan latihan serius dan menekankan pada disiplin serta materi yang cukup.

Bahkan peanggar juga melakukan uji coba dengan peanggar lapis dua serta atlet senior lainnya untuk senjata sabel, floret maupun degen.

Pihaknya dalam Kejurnas Jateng pada 23-26 Oktober 2015 itu tidak mengikutsertakan atlet senior Widi Dwi Anggoro dan Sanusi karena mengalami kendala izin tidak diperkenankan oleh perusahaan meninggalkan pekerjaan.

Lucky menambahkan dengan hasil tiga medali itu menambah semangat peanggar untuk mengukir prestasi pada PON di Jabar dengan cara latihan secara maksimal dan disiplin.Q ant

Jakarta-Jabar Kirim 12 Atlet Kejuaraan Lintas Laut Makassar, Bhirawa DKI Jakarta dan Jawa Barat siap mengirimkan 12 atlet terbaiknya untuk bersaing di kejuaraan renang lintas laut se-ASEAN di Makassar, Sulsel, 1 November 2015.

"Untuk DKI Jakarta dan tim renang Jawa Barat masing-masing mendaftarkan sebanyak 12 perenang pada ajang ini. Kami tentu mengapresiasi komitmen setiap daerah dalam menyukseskan kejuaraan lintas laut 2015 ini," kata Panitia Ke-

juaraan Lintas Laut ASEAN 2015, Nadwi di Makassar, Selasa.

Sejumlah daerah lain juga sudah menyatakan kesiapannya ambil bagian dalam kejuaraan antara lain Jawa Timur (enam atlet), Kalimantan Timur (empat atlet), Kalimantan Barat (tiga atlet) Bali, termasuk tuan rumah Sulsel yang rencana menurunkan sebanyak 10 atlet.

Beberapa daerah di Indonesia juga telah menkonfirmasi kesiapannya untuk

hadir jelang pelaksanaan.

Pihaknya juga mengakui untuk pendaftaran masih akan dibuka hingga dua hari sebelum pelaksanaan kejuaraan.

Sementara untuk peserta dari luar negeri, dirinya mengaku sudah ada Thailand yang siap menurunkan sebanyak enam atlet pada lomba renang berjakar 10 kilometer tersebut.

Penyelenggara juga mengundang sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kambo-

ja, Vietnam, serta Myanmar untuk ikut lomba.

Penyelenggara berharap para peserta dari negara yang lain sudah bisa mendaftarkan atletya dalam beberapa hari kedepan. .

"Panitia memang mengundang sekitar sembilan negara untuk memeriahkan kejuaraan ini. Kami tentu berharap seluruh peserta bisa mengirimkan wakilnya di ajang nanti," jelasnya.

Sekretaris Panitia Kejuaraan ASEAN, Hartawansyah Amien, mengatakan pelaksa-

naan kejuaraan renang itu akan mempertandingkan dua kategori masing-masing renang terbuka se-ASEAN 10 kilometer (khusus atlet) dan renang rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan TNI/Polri, mahasiswa, pelajar, dan usia di bawah 12 tahun serta umum.

Untuk kategori renang rakyat, kata dia, akan mengambil lokasi dari Anjungan Pantai Losari ke Pulau Laelae yang jaraknya memang tidak terlalu jauh atau sekitar 750 meter.Q ant

Para Peanggar hasil pembinaan Pengurus Provinsi, IKASI Banten rebut tiga medali dalam Kejurnas Jateng Terbuka III tahun 2015.

EKONOMI - BISNIS

10

Tol Surabaya-Pasuruan Tingkatkan Perekonomian Kawasan Timur Jatim

Kurs JUAL

BELI

USD

13,694.00

13,558.00

SGD

9,827.76

9,726.67

EUR

15,148.30

14,995.15

JPY

11,360.54

11,244.92

GBP

21,029.88

20,816.95

Sumber: Bank Indonesia (27 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Janjikan Iklim Investasi Kondusif, Pemkab Bondowoso Gelar MoU Bondowoso, Bhirawa Menjamin Iklim Investasi yang kondusif serta menarik minat para investor, Pemkab Bondowoso diwakili oleh Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin dan Sekretaris Daerah Drs H Hidayat MSi menggelar Forum Investasi yang didalamnya juga dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak bertempat di Pendopo Bupati, Selasa (27/10) kemarin.

Para pihak yang hadir menggelar MoU dengan Pemkab Bondowoso tersebut diantaranya Balai Besar Bioteknologi dan Pemulihan Hutan Yogyakarta diwakili Ir Budi Astutik, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) diwakili Ir Sukandar MSi, Assosiasi Petani dan Pengrajin Bambu diwakili Nursalim, Akademi pariwisata Unmuh Jember oleh Rektor Hadi Djatmiko, SST.Par, MSi, Bank Indonesia (BI) Jember Achmad Bunyamin, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur oleh Arief Wicaksono, ST, KPH Perhutani Bondowoso, PT Tunggaksemi Bamboo diwakili Suryadi.

Wakil Bupati Salwa Arifin, mengungkapkan pemerintah wajib menjamin situasi kondusif dalam Iklim Investasi sehingga investor akan tertarik sedangkan pihak swasta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sementara masyarakat wajib mendukung agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

“Tentu dengan adanya acara yang sangat penting ini, apalagi ini merupakan awal tahun baru Islam, diharapkan akan memiliki dampak yang positif untuk pembangunan Bondowoso,” katanya. Ia mengatakan jika Bondowoso memiliki potensi yang sangat besar bagi potensi investasi. Q har

Rabu Kliwon, 28 OKTOBER 2015

hilmi husein/bhirawa

Launching Kopi Kapiten Citra Rasa

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf (kiri tiga), Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan (kanan pertama) bersama Forkopimda Kabupaten Pasuruan saat meminum kopi asli Pasuruan (kopi Kapiten) di ampiteather Taman Candra Wilwatikta, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Minggu (25/10) malam. Launching resmi kopi Kapiten berasal dari kopi Robusta dan Arabica di lokasi perkebunan kopi lereng Gunung Bromo dan Gunung Welirang tersebut selain meningkatkan potensi kopi, juga sebagai peningkatan produktifitas sekaligus mempromosikan produk industri rakyat ke masyarakat luas. Sekaligus yang jadi pembeda yakni pada citra rasa, dimana aromanya berbau khas alam dan wangi.

Jatim Siap Jadi Pilot Project Ekonomi Syariah Pemprov, Bhirawa Provinsi Jatim siap untuk dijadikan pilot project penerapan ekonomi syariah. Berbagai hal yang mendukung Jatim cocok untuk menjadi provinsi yang menerapkan ekonomi syariah. Menurutnya, kultur masyarakat Jatim sangat cocok untuk penerapan ekonomi syariah, sebab 90 persen dari penduduk Jatim adalah muslim.

“Kultur Jatim berbeda dengan daerah lain. Apabila dijadikan pilot project akan sangat tepat. Ada lebih sekitar enam ribu pondok pesantren ada di Jatim yang siap untuk mendukung sistem perbankan ekonomi syariah,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat Launching dan Bedah Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (27/10).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo, menuturkan, sistem ekonomi syariah faktor utamanya adalah masalah kepercayaan. den-

gan sistem kepercayaan yang bagus dibangun melalui Ponpes serta diberikan pelayanan yang bagus, perbankan syariah akan berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Kepala Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, Darsono, menuturkan Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia sudah dirancang dan dipersiapkan selama dua tahun. Hal yang membuat tersusunnya buku agak lama dikarenakan penulis harus mengumpulkan semua narasumber yang menjadi pelaku dan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan pengarahan pada acara Launching dan Bedah Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia.

pendiri perbankan syariah di Indonesia. “Dengan keyakinan dan berbagai faktor serta kendala tidak mengurangi semangat untuk memperjuangkan sistem ekonomi yang berbasis syariah,” ungkapnya Launching Buku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan rangkaian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2015. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan yang dilaksanakan Bank Indonesia. ISEF merupakan satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dengan perekonomian sektor riil.

ISEF 2015 merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan ISEF 2014 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersamaan dengan pertemuan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Surabaya. Tema ISEF 2015 adalah Empowering Islamic Economic adn Finance for the Prosperity of the Nations.

Hal ini dilatarbelakangi peran aktif Indonesia sebagai poros pengembangan ekonomi syariah internasional yang mampu menjawab tantangan global terkait perkembangan keuangan syariah dunia serta relevansinya terhadap kesinambungan program pembangunan ekonomi inklusif. Q iib.ma

Surabaya, Bhirawa Rencana pembangunan tol Surabaya-Pasuruan mendapatkan respon positif dari pelaku usaha bidang transportasi. Mereka beralasan dengan pembangunan akses jalan tol Surabaya-Pasuruan dapat meningkatkan perekonomian kedua daerah dan daerah yang memiliki akses keluar dari jalan tol tersebut bisa terkena imbas pertumbuhan ekonomi.

Tony Riswahyudi, Manajer Transportasi Balrich Logistik Jatim mengutarakan peranan jalan tol bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat krusial. Terutama antara Surabaya dan Pasuruan yang memiliki daerah khusus industri. Sehingga akses pertumbuhan kegiatan ekonomi bisa berjalan maksimal dan lebih cepat.

“Surabaya yang memiliki Sier dan Pasuruan memiliki Pier tentu dampaknya cukup luar biasa. Sejumlah industri berdiri dalam satu kawasan yang nantinya jika tol Gempol - Pasuruan sepanjang 34.15 km bisa terealisasi, maka penyerapan tenaga kerja bisa terjadi lebih banyak lagi. Karena selama ini, sejumlah akses jalan masih antara Surabaya – Pasuruan, masih terkendala oleh kondisi kemacetan karena hanya mengandalkan satu akses saja,” ujarnya, Selasa (27/10) kemarin.

Tony menambahkan, selain pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh keberadaan jalan tol kedua daerah juga memiliki Pelabuhan. Sehingga proses bongkar muat dari laut ke darat jauh lebih mudah, dan tidak hanya mengandalkan jalur darat.

“Kesamaan kedua dari Surabaya dan Pasuruan, dua daerah ini memiliki pelabuhan rakyat yang beroperasi sampai saat ini. Semisal, apabila pemilik barang ingin menghemat pengiriman barang maka dapat menggunakan pelabuhan. Kemudian diangkut menggunakan truk. Contohnya dari Bali, bisa transit di Pasuruan kemudian di bawa ke Sier,” tuturnya.

Ia memprediksikan omzet jasa pengiriman barang dengan adanya tol Surabaya-Pasuruan bisa mencapai triliunan rupiah. Karena kemudahan akses bisnis yang dibuat pemerintah, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan daerah timur dari Jawa Timur. Q wil

Tol Gempol – Pasuruan yang diharapkan bisa menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

Widya Karya Nugraha 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Surabaya, 27 Oktober 2015

Gubernur Ajak Dunia Perbankan Lebih Peduli Pendidikan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan tanggung jawab pendidikan pada pemerintah dan masyarakat. Mulai dari wali murid, akademisi, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha dan industri. Atas dasar itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang dianggap memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan melalui Widya Karya Nugraha 2015.

S

ejumlah penghargaan diberikan Dindik Ja tim dalam tiga kategori. Diantaranya pe merintah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat swasta peduli pendidikan. “Saya ucapkan terima kasih atas kepedulianya selama ini. Terlebih kepada para pengusaha.

Anda sudah benar memilih jalan ini, membantu mengembangkan pendidikan,” ungkap Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberi sambutan dalam acara Widya Karya Nugraha di Dyandra Convention Hall, Selasa (27/10).

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus meres-

mikan aplikasi simpanan pelajar (SimPel) untuk wilayah Jatim. Program ini dianggapnya cukup penting dan bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun perekonomian daerah. Namun, pihaknya meminta agar SimPel yang akan dimotori oleh PT Bank Jatim ini benar-benar mudah diakses pelajar. Bukan malah membebani dengan biaya administrasi. “Sebagai pemegang saham terbesar Bank Jatim, saya instruksikan untuk tidak membebani siswa dengan biaya administrasi yang tinggi. Silahkan OJK juga mengawasi ini,” ungkap Pakde Karwo.

Pakde berharap, industri perbankan mampu memberikan pembelajaran yang baik bagi pelajar lewat gerakan menabung ini. Bagi siswa, ini akan membentuknya sebagai individu yang tidak konsumtif. “Kami menyambut baik programnya. Tapi sekali lagi, financial inklusi di dunia pelajar jangan dibebani administrasi apa-apa. Nanti habis simpanannya hanya karena untuk administrasi,” kata dia.

Gayung bersambut, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D Hadad memastikan tidak ada beban administrasi dalam aplikasi simpanan ini. Bahkan siswa bisa menabung dengan nilai Rp 1000. “Kami juga minta industri perbankan untuk keliling sekolahan sampai ke daerah paling pelosok sekalipun.

Bank akan datang setiap minggu kedua

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad bersama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menyerahkan penghargaan Widya Karya Nugraha kepada Bupati/Wali Kota, pengusaha dan lembaga yang peduli terhadap pendidikan di Jatim.

sekaligus melihat bagaimana kondisi sekolahnya,” ungkap Muliaman.

Sebagai provinsi besar, Jatim memiliki po-

tensi yang luar biasa dalam menyukseskan program ini. Sebab, ada lebih dari 7 juta siswa yang akan menjadi nasabah dari simpanan

Sekolah Gratis Antar Surabaya Jadi yang Terbaik Pemberian penghargaan ini menyisakan kebanggaan tersendiri bagi Surabaya. Ini lantaran Surabaya mendapat juara satu Anugerah Widya Karya kategori bupati/wali

kota. PJ Wali Kota Surabaya Nurwiyatno mengungkapkan, sejumlah indikator menjadi alasan perolehan penghargan ini. Diantaranya ialah sekolah gratis dalam program

Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menerima trophy penghargaan Widya Karya Nugraha (atas). Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto bersama para tim dewan juri Widya Karya Nugraha menyaksikan pemberian trophy penghargaan Widya Karya Nugraha di Dyandra Convention Hall (kanan).

wajib belajar 12 tahun yang dimulai lebih dulu oleh Surabaya dengan mengalokasikan Bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda). Selain itu, anggaran pendidikan yang

seharusnya 20 persen, dialokasikan sebesar 32 persen. “Program pendidikan gratis untuk warga tidak mampu juga ada. Kuotanya lima persen dari jumlah siswa yang diterima setiap tahun,” tutur Nurwiyatno.

Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto mengungkapkan, penghargaan ini diberikan atas beberapa indikator. Diantaranya ialah visi, komitmen dan kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Misalnya untuk kategori pemerintah dapat dilihat dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan. Sementara perusahaan bisa dilihat dari Corporate Social Responsibility (CSR). “Sebenarnya tidak melulu kaitannya dengan uang atau anggaran.

Tetapi kebijakan dan program yang diluncurkan juga masuk penilaian,” ungkap Sucipto.

Proses penilaiannya, lanjut Sucipto, dilakukan sejak Agustus hingga Oktober ini. Tim dewan juri yang berasal dari Dewan Pendidikan Jatim, perguruan tinggi dan pemerhati pendidikan melakukan seleksi administrasi hingga visitasi. “Kita cek portofolionya dan kita buktikan kebenarannya di lapangan. Begitu penilaiannya,” ungkap dia. Q tam*

pelajar ini. “Bayangkan setiap bulan Rp10 ribu saja, berapa besar uang yang dihemat dan bisa digunakan untuk mendukung perekonomian,” tutur dia.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Syaiful Rachman MM, MPd mengaku siap menjadi pelopor berlangsungnya program ini di sekolah-sekolah. Menurutnya, ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan pendidikan di Jatim yang harus disambut baik. “Program ini selaras dengan tujuan kita memberikan penghargaan hari ini (kemarin),” ungkap Saiful.

Lebih lanjut Saiful mengungkapkan, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak akan terbatas pada persoalan siapa yang mengelolanya. Termasuk kaitannya dengan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK. Jika selama ini daerah sudah menggratiskan biaya pendidikannya, saat ditangani provinsi juga akan tetap gratis. “Tanggung jawab pendidikan ini milik semua. Saat dikelola daerah provinsi membantu. Saat dikelola provinsi, daerah tetap akan berperan aktif,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu, peraih penghargaan antara lain untuk kategori bupati/wali kota ialah Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang dan Bupati Nganjuk. Sedangkan kategori perusahaan diraih oleh PT Bank Jatim Cabang Malang, PT PKB Surabaya dan Kutai Timbar Indonesia Probolinggo. Pada kategori lembaga peduli pendidikan diraih oleh Yayasan Yatim Mandiri Sidoarjo, Yayasan Sunan Rahmad Tulungagung dan Yayasan Budi Mulya Kabupaten Malang. Q tam*

Rabu Kliwon, 28 OKTOBER 2015

Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas l Sambungan hal 1

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin.

Robiyan mengatakan penyelenggaraan Deklarasi Pilkada Damai dan Berintegritas ini akan menjadi momentum untuk memastikan proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Surabaya, khususnya tahapan kampanye agar bisa berjalan aman, tertib dan kondusif.

Acara deklarasi ini juga dihadiri penyelenggara Pilkada Surabaya meliputi KPU dan Panwas serta Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di Surabaya, aparat Pemkot Surabaya, DPRD Kota Surabaya, penegak hukum, Pengadilan Negeri Surabaya, akademisi, pemimpin perguruan tinggi di lingkungan Kota Surabaya serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Tak hadirnya Risma dalam Deklarasi Damai ini membuat Wakilnya Whisnu Sakti Buana terlihat sendiri. Tak lama kemudian, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji dari PDIP menemani Whisnu duduk di kursi paling depan yang telah disediakan penyelenggara yakni KPU Kota Surabaya. Di kursi yang sama, terlihat Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo dan Wakilnya Lucy.

Kepada media, Whisnu Sakti Buana mengatakan ketidakhadiran Risma pada Deklarasi Damai merupakan kesalahan KPU Kota Surabaya. Sebab, KPU Kota Surabaya terlalu mendadak mengundang mereka. “KPU terlalu mendadak, undangannya baru dikirim kemarin sore. Sementara kita sudah dikonfirmasi ke masyarakat, jadi Bu Risma memilih menghadiri undangan warganya,” kata Whisnu Sakti.

Whisnu menjelaskan kalau undangan itu berhubungan dengan masyarakat tidak bisa ditunda. “Kasihan mereka sudah siapkan makan, sudah masak. Kalau ditunda hanya untuk urusan beginian ya lebih baik nemui warga,” ujarnya.

Sementara Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo, mengatakan, sosialisasi terhadap penyelenggaraan Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU Kota Surabaya semata.

“Adalah tanggung jawab kita bersama agar angka partisipasi pemilih pada Pilkada 9 Desember mendatang meningkat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini mengatakan, Deklarasi Damai tujuannya adalah agar pelaksanaan berjalan aman, lancar, dan tertib. Dan pihaknya akan ikut berpartisipasi demi suksesnya pelaksanaan Pilkada nanti.

Sementara itu, Robiyan Arifin membantah tudingan Whisnu Sakti terkait surat undangan yang mendadak. Menurutnya, KPU Kota Surabaya sudah memberikan surat undangan sejak pekan lalu. “Tidak masalah kalau salah satu calon tidak hadir. Kami juga sudah mengirim undangan seminggu yang lalu, ” kata Robiyan. n geh

Panwaslu Jember Terima 9 Pengaduan Pelanggaran Kampanye l Sambungan hal 1

Alumni HMI yang menyampaikan soal visi misi dan ajakan masih dalam proses.

“Sedangkan laporan tim pemenangan Sugiarto-Dwi Koryanto yang mengadukan kehadiran Cabup Faida dalam pengajian Tahun Baru Islam di Kecamatan Silo sudah tuntas yakni hasil rapat pleno Panwaslu mencatat Cabup Faida melakukan pelanggaran administrasi dengan melakukan kampanye terselubung,” paparnya.

Ia menjelaskan hasil kajian dan sanksi administrasi kepada pasangan cabup-cawabup Faida-A.Muqit Arief sudah direkomendasikan kepada KPU Jember pekan lalu, sehingga pihak penyelenggara Pilkada yang akan memberikan sanksi administrasi kepada pasangan calon urut nomor dua tersebut.

“Sanksi administrasi yang diberikan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut tidak menggagalkan calon yang bersangkutan untuk maju dalam Pilkada Jember yang digelar 9 Desember 2015,” katanya.

Abdullah mengatakan pelanggaran yang bisa menggugurkan pasangan calon yang merupakan kategori pelanggaran berat di antaranya pelanggaran dana kampanye, pelanggaran pemasangan iklan di media massa (baik cetak maupun elektronik), serta politik uang.

Pilkada Jember diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah yakni pasangan cabupcawabup Sugiarto-Dwi Koryanto dengan nomor urut satu dan pasangan cabup-cawabup Faida-Abdul Muqit Arief dengan nomor urut dua. KPU Jember menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.892.435 orang dengan rincian sebanyak 935.935 pemilih laki-laki dan 956.500 pemilih perempuan. n efi, ant

Sering On Air l Sambungan hal 1

tamu yang datang dari berbagai daerah itu, radio-radio itu akhirnya tahu nomor HP saya,’’ ujar Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto baru-baru ini.

Akhirnya ia mengakui sering jadi langganan narasumber atau di hubungi oleh sejumlah radio itu untuk wawancara live atau on air. Menurutnya, ini suatu penghargaan tersendiri bagi Dispendukcapil Sidoarjo dan Kab Sidoarjo untuk dapat menyampaikan program dan mempromosikan kegiatan kepada masyarakat. ‘’Mereka kadang nelepon tidak hanya hari kerja saja, tapi malam hari pulang dinas, juga saat Minggu. Sebagai pelayan masyarakat kita ya harus siap memberikan informasinya,’’ kata warga Perumahan Bluru Permai Sidoarjo itu.

Sebuah radio di Jakarta, kata Medi, baru-baru ini juga baru saja melakukan wawancara live lewat HP sampai setengah jam. Dalam kesempatan itu, diselingi juga ada warga Sidoarjo yang bertanya tentang pelayanan di Dispendukcapil.

Menurut Medi, pihaknya merasa terbantu dengan semua itu. Sebab akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas soal pelayanan administrasi kependudukan di Kab Sidoarjo. n kus

11

SAMBUNGAN Ditemukan 60 Titik Api, Jatim Darurat Kebakaran Hutan l Sambungan hal 1

manusia di muka bumi,”urai Eksan.

tik kebakaran hutan, yang terbesar di Gunung Lawu dan Semeru. Ini sudah bukan main-main. Bisa dibilang Jatim sudah darurat kebakaran hutan,” tutur politisi yang akrab disapa Eksan itu, Selasa (27/10).

Anggota dewan asal Dapil Kabupaten Jember dan Lumajang ini mengungkapkan, kebakaran hutan merupakan musibah ekologis yang luar biasa dan berdampak pada berbagai hal dalam waktu jangka panjang. Di Jatim akan timbul kabut asap, menurunnya produksi kayu, rusaknya paru-paru bumi, berkurangnya resapan air, banjir, longsor dan sebagainya. Rentetan musibah ekologis akan semakin memanjang bila pemerintah tak sigap mengatasi kasus kebakaran hutan yang terus meluas di berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, untuk mengatasi meluasnya kebakaran hutan, pemerintah harus mengatasi dengan pendekatan teknis dan non teknis. Perhutani, masyarakat pinggiran hutan, BPBD, organisasi kemasyarakat, LSM lingkungan, serta masyarakat pada umumnya agar bahu membahu, bersama dan bekerjasama mengatasi kasus kebakaran hutan tersebut. Selain itu, pemerintah menginisiasi bersama dengan ormas keagamaan Islam, pondok pesantren, dan masyarakat Jatim pada umumnya untuk melakukan salat minta hujan secara serentak dan terus menerus di Jatim sampai hujan turun.

Selain penyelesaian teknis dan non teknis di atas, pemerintah juga tak ada salahnya melakukan pendekatan yuridis dengan menyeret siapa pun dari perseorangan dan atau lembaga swasta yang membakar hutan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. “Jalur hukum harus ditempuh untuk menimbulkan efek jera, agar jangan ada pihak yang main-main dengan lingkungan yang bisa membahayakan generasi mendatang,” tegas politisi NasDem itu.

Orang nomor satu di DPD NasDem Jember ini mengingatkan, adanya nomenklatur kementerian baru dengan mengkombinasikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memiliki makna pembangunan hutan sama dengan membangun lingkungan hidup. Dengan begitu, semua bertujuan untuk keberlangsungan dan kelanjutan hidup manusia di muka bumi.

“Saya sepakat, hutan kita harus diselamatkan. Menyelamatkan hutan sama dengan menyelamatkan lingkung­an. Dan menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan hidup

Pendakian Ditutup Sementara Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta jalur pendakian di gunung-gunung wilayah Jatim ditutup sementara selama musim kemarau. Alasannya untuk meminimalisir korban jiwa pada bencana kebakaran hutan yang akhirakhir ini terus meluas.

“Kita imbau para pendaki menahan diri untuk tidak naik dulu. Karena kondisinya sedang tidak baik. Musim kemarau panjang ini mengakibatkan rumput kering mudah terbakar,” kata Gus Ipul pada acara Pemantapan Program Keluarga Harapan Provinsi Jatim di Gedung Balai Kartika Makodam V/Brawijaya, Selasa (27/10).

Pada musim kemarau ini, kata Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, ada 60 titik api yang tersebar di berbagai gunung di Jatim. Seperti Gunung Penanggungan, Gunung Argopuro dan Gunung Lemongan. Sedangkan titik api di Gunung Lawu saat ini sudah mulai padam.

Meski sudah padam, jalur pendakian di Gunung Lawu sementara ini masih ditutup. Berbagai instansi dari Basarnas (Badan SAR Nasional), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI, Polri, dan masyarakat, terus berupaya memadamkan titik api.

“Basarnas, BPBD, TNI, Polri masih terus berupaya memadamkan titik api. Sementara ini masih belum perlu bomber water,” tutur mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Terkait dugaan penyebab kebakaran di berbagai titik di pegunungan di Jatim, Gus Ipul mengatakan untuk sementara belum ada faktor kesengajaan pembakaran hutan. “Sementara belum ada ke­sengajaan dibakar. Kemungkinan ada dua yakni gesekan kayu kering dan bekas api unggun. Bukan hanya faktor manusia, tapi juga alam itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, titik kebakaran di wilayah Jatim terus meluas. Jika sebelumnya ada 19 kecamatan yang ada titik apinya, kini bertambah satu menjadi 20 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten.

Api yang membakar hutan di dae­ rah-daerah tersebut hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Bahkan titik api tampak jelas saat, Senin (26/10) malam. “Terlihat dari rekam satelit kami, titik api ada yang berada di lokasi yang sama. Ada pula yang me-

nyebar ke titik atau kecamatan lain,” kata Kasi Data dan Informasi BMKG Juanda Bambang Setiajid.

Menurutnya, ke-20 kecamatan itu di antaranya Kecamatan Tegaldimo dan Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Binakal, Kecamatan Botolinggo dan Kecamatan pakem Kabupaten Bondowoso, dan Kecamatan Jati Banteng serta Kecamatan Sumber Malang kabupaten Situbondo.

Lalu di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kencong dan Panti Kabupaten Jember, Kecamatan Gading dan Krucil di kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Prigen dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Kemudian, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kecamatan Sawahan Kabupaen Nganjuk, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Pembuatan Parit Meskipun Selasa kemarin tim penanggulangan pengendalian kebakaran berhasil memadamkan api namun BPBD Lumajang masih melakukan antisipasi terjadinya kebakaran lagi.

Caranya dengan membuat parit sepanjang 100 meter dengan lebar 60 cm dan kedalaman sekitar 50 cm yang berjarak sekitar 1,5 km dari permukiman warga.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Lumajang Wawan Hadi Siswoyo mengatakan, kebakaran hutan di kawasan tenggara Semeru atau di bagian selatan Lumajang ini, kemarin pagi telah berhasil dipadamkan. Namun akibat angin yang kencang beberapa titik api yang telah padam tersebut terbakar kembali. Tetapi berkat kesigapan personel gabungan dan dibantu warga sekitar api yang muncul kembali tersebut berhasil di padamkan. “ Kendala yang saat ini perlu diwaspadai adalah angin kencang di areal kebakaran yang memungkinkan titik api yang telah padam tersebut dapat terbakar lagi,” kata Wawan.

Menurutnya cara pemadaman yang dilaksanakan sampai saat ini adalah manual yaitu dengan menggunakan cara gebyok. Karena medan tersebut sulit dijangkau dan tidak ada sumber mata air ,sehingga masih banyak titik api yang masih membara. n cty , iib, mb10

Mantan Wali Kota Surabaya Tak Mau Gugat Balik Kasus Pasar Turi l Sambungan hal 1

Polda Jatim pada Minggu (25/10) lalu.

Oleh Polda Jatim, SP3 dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (26/10).

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik menjelaskan SP3 atas nama tersangka Tri Rismaharini telah diterima Kejaksaan pada Senin (26/10). Atas penghentian penyidikan kasus ini, pihaknya sependapat dengan langkah SP3 yang dilakukan penyidik kepolisian.

“SP3 dengan nomor B/415.A/X/2015/ Ditreskrimum yang ditujukan untuk Pak Kajati Jatim, resmi kami terima dari pe­ nyidik Polda Jatim pada Senin (26/10). Kami pun sependapat dengan SP3 yang dikeluarkan penyidik polisi,” tegas Aspidum Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik .

Sementara itu Komisi II DPR RI akan segera memanggil Polda Jatim untuk diminta keterangannya soal penetapan Risma sebagai tersangka.

Menyusul adanya sikap dari Kapolri Badrodin Haiti yang mengatakan tidak ada penetapan tersangka kepada mantan Wali Kota Surabaya ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edi saat di Surabaya mengatakan perlu ada klarifikasi langsung dari pihak Polda Jatim terkait dua perkara tersebut dengan harapan jangan sampai mengganggu pelaksanaan Pilkada se­ rentak di Jatim 9 Desember nanti.

“Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri untuk secepatnya pemanggilan ini. Kami ingin tahu keluarnya penetapan tersangka terhadap Bu Risma yang kini di masyarakat masih terjadi pro dan kontra,” terang mantan Sekjen PKB ini, Selasa (27/10).

Dikatakan Lukman Edi, tidak masuk akal jika ada penetapan tersangka terhadap Risma jika sebelum pendaftaran calon kepala daerah, Polda Jatim mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kebaikan(SKCK) yang waktu penetapannya sebagai tersangka sebelum pendaftaran dibuka. “Penetapannya sebagai tersangka pada 28 Mei lalu, namun Polda mengeluarkan SKCK setelah tanggal itu. Kok aneh bisa keluar SKCK kalau ditetapkan jadi tersangka,”terangnya.

Mantan Menteri PDT ini mengatakan pihaknya berharap agar masalah hukum jangan disatukan dengan urusan politik. “ Ini yang akan kami minta ke Polda Jatim penjelasannya,” tandasnya. n geh, cty

MenPAN Puji Jatim Soal SAKIP l Sambungan hal 1

utamanya. Hal ini dipaparkan dengan bagus oleh bapak gubernur berikut capaian-capaiannya dan akan terus ditingkatkan,” jelas Yuddy Chrisnandi di Gedung Negara Grahadi Selasa (27/10).

Menurut menteri yang berasal dari Partai Hanura ini ada sisi positif dari presentasi Gubernur Soekarwo yakni penilaian akuntabillitas pasti meningkat. Apalagi kinerja Pemprov Jatim didukung oleh kabupaten/kota yang ada di Jatim. “Jadi jika ditanya penilaiannya ya membanggakan, “ kata Yuddy lagi.

Masih kata MenPAN, penilaian pada 2015 ini masih ada beberapa bulan lagi dan pihaknya tidak akan terburu-

buru menentukan Pemprov Jatim masuk dalam kategori apa. “Yang pasti di atas B lah.

Itu bisa B plus atau bahkan A, kita akan evalusai terus. Tapi melihat trennya meningkat dan bagus dan saya yakin Pemprov Jatim tidak akan berhenti sampai di sini, pasti akan bergerak dan meningkat terus,” jelasnya.

Untuk itu Pemprov Jatim diharapkan jadi leading sector penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional menuju tata kelola pemerintahan berkelas dunia. “Karena di sini ada semangat kesadaran menggerakkan mesin ekonomi, memperbaiki taraf kehidupan rakyat.

Jadi mengkaitkan antara kinerja pemerintah dengan capaian-capaian pembangunan dan rakyat, sense of business nya itu

kuat,” pujinya.

MenPAN berpendapat Pemprov Jatim melakukan itu semua adalah demi kesejahteraan rakyat. “Ini sesuatu yang positif dengan kreativitas ide-ide yang dinamis, sementara birokrasi yang dinamis baru akan dilaksanakan pemerintah pusat pada 2019, tapi di Jatim sudah satu langkah lebih maju,” kata dia.

Dia menilai Jatim telah berubah dari birokrasi yang berbasis kinerja, menjadi birokrasi dengan ide-ide kreatif meningkatkan capaian-capaian hasil pembangunan. “Harapannya lokomotif penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional bisa dari Jatim,” harapnya.

Yuddy juga menceritakan bahwa memang Provinsi DI Jogjakarta sudah lebih dulu melakukan perubahan refor-

masi birokrasi. “Tapi ingat, di Jogja kabupaten/kotanya cuma ada lima saja, jadi pengaruhnya terbatas. Kalau di Jatim kan punya 38 kabupaten/kota, pengaruhnya jelas besar dan luar biasa, “ pungkas Yuddy.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan program SAKIP dengan melakukan proses bukan out put. Pola partisipatoris menjadi landasan dasar pelaksanaan kinerja birokrasi.

“Sebelumnya konsep kinerja birokrasi top down, namun saat ini diubah menjadi pola partisipatoris yang akan berdampak baik pada kinerja organisasi, indeks kinerja utama meningkat, masalah gender, IPM dan lain sebagainya,”

kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Presentasi SAKIP merupakan evaluasi SAKIP yang telah diselenggarakan sebelumnya, 30 Agustus 2015. “Presentasi ini selain dihadiri seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, juga diundang 9 bupati/wali kota dengan pertimbangan pemkab/pemkot tersebut telah meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja” kata Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi.

Ke-9 pemerintahan tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung dan Kota Malang. n iib

MKD Minta Denpom TNI Transparan Hasil Pemeriksaan Arzetti l Sambungan hal 1

masih mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didit datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Ditambahkan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, MKD masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan perselingkuhan antara anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya.

“Kita masih mengumpulkan data.

Kan katanya beliau (Arzetti) ketemu dalam rangka Dapil (pembicaran meng­ enai Corporate Social Responsibility atau CSR),” ujar Junimart Girsang.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku dalam waktu dekat MKD akan segera mengelar pertemuan untuk mengadakan rapat perihal masalah Arzetti itu. Menurutnya saat ini pihaknya masih bimbang, apakah akan menjemput bola, atau menunggu datangnya laporan aduan.

“Tentu kita akan rapatkan di

pimpin­an dan bawa ke rapat anggota forum untuk memutuskan perkara ini perkara tanpa aduan atau kita menunggu ada laporan,” katanya.

Namun Junimart mengaku MKD tak menutup kemungkinan akan menjemput bola dengan menindaklanjuti kasus dari mantan model tahun 90-an tersebut, jika nantinya menjadi keresahan di masyarakat. “Sepanjang ini untuk publik kenapa tidak. Rencananya dalam waktu dekat ini, MKD akan memanggil Arzetti,” katanya.

Menanggapi kabar dugaan perse­ lingkuhan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya dengan anggota DPR Arzetti Bilbina, TNI menegaskan akan memberikan sanksi hingga pemecatan jika terbukti bersalah.

“Sanksi yang diberikan tergantung kesalahan. Jika memang terbukti bersalah, ada sanksi penahanan, bahkan pemecatan,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Namun untuk sampai pada tahap pemecatan, kata dia, pihak TNI masih menunggu hasil penyelidikan. Ia menambahkan, pihaknya juga menjunjung asas praduga tak bersalah bagi anggota yang terlibat kasus atau skandal.

Pembahasan CSR Janggal Sementara itu pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mendesak agar MKD DPR segera memeriksa Arzetti Bilbina.

Menurutnya, hal tersebut dirasa perlu guna menepis rumor yang sudah berkembang di masyarakat. “Itu harus diperiksa oleh MKD, harus dipastikan MKD manggil (Arzetti), jangan biarkan rumor berkembang,” ujar Ray. Adapun alasan pembahasan soal dana Coorporate Social Resposibility (CSR) di balik pertemuan keduanya, lanjut Ray, tidaklah logis. Terlebih pemilihan lokasi pertemuan di Malang, juga dinilai tidak strategis.

“Tidak terlalu meyakinkan membicarakan CSR, ya masak di dalam hotel. Jadi ya jangan lucu-lucuan. Tempatnya kenapa juga di Malang, kan kalau ingin dekat bandara ada Surabaya, kota terdekatnya dengan Sidoarjo juga,” imbuhnya.

Adapun penggerebekan keduanya yang melibatkan tentara, kata Ray, bukanlah proses yang tiba-tiba. Ia menyebut, pihak militer tentu telah memantau kedua sosok tersebut sebelum akhirnya terpergok tengah berdua.

“Kita tidak tahu CSR mana, itu bukan uang negara, harus diselidiki.

Kenapa tentara harus menggerebek, kan tidak mungkin tiba-tiba. Karena membicarakan sesuatu di dalam kamar hotel, dapat mencederai kehormatan anggota dewan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyebut adanya kejanggalan jika keduanya bertemu lantaran membahas proposal masjid melalui CSR. “Saya menggarisbawahi isu pertemuan. Jika benar itu pertemuan membahas proposal masjid melalui CSR, maka selayaknya yang menerima bantuan dari perusahaan itu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Bukan militer,” ujar Poengky.

Poengky menambahkan, sangat riskan jika militer menerima bantuan langsung dari perusahaan karena dapat memunculkan dugaan konflik kepentingan atau tentara bayaran (backing). Terlebih berdasarkan UU TNI, militer hanya bisa didanai APBN. “Perlu dicek jika benar CSR, apakah itu perusahaan milik si anggota dewan (Arzetti) atau keluarganya. Misalnya suaminya? Seyogyanya jika urusan CSR dilakukan oleh sang pengusaha, bukan anggota dewan. Karena anggota dewan tidak boleh merangkap jadi pengusaha dalam bertugas,” imbuhnya. n ira, cty, bed, okz

Disambut Keramahan Kampung Gundih yang Mendunia l Sambungan hal 1

pakan area Washington DC, Amerika Serikat, serta Cape Town Afrika Selatan.

Exchange Director Friendship Force Surabaya, Hepi Hapsari mengatakan Kampung Gundih sudah menjadi pembahasaan saat kongres internasional Friendship Force International di Vancouver, Kanada tahun kemarin. Rombongan sendiri yang meminta agar ditunjukkan kondisi Kampung

Gundih yang sesungguhnya.

“Mereka sendiri yang meminta dibawa menuju Kampung Gundih. Para anggota Friendship Force International saling berkirim foto dan informasi melalui email dan sosial media milik mereka. Gundih dipilih karena tranformasinya, mulai dari kawasan yang tidak dikenal hingga menjadi kawasan barometer kampung bersih Kota Surabaya,” ujar Hepi.

Senada dengan Hepi, Lurah Gundih Maria Yuliani menga-

takan, bahwa Kampung Gundih mampu bangkit dari keterpurukan. Kini masyarakatnya mampu berwiraswasta, para ibu rumah tangga pun ikut menjadi penggerak roda perekonomian keluarga. Bahkan, seluruh lapisan masyarakat bisa ikut serta saling menjaga kebersihan lingkungan.

“Masyarakat Kampung Gundih telah memiliki berbagai usaha sebagai penggerak roda ekonomi masyarakatnya, mulai dari produk susu kambing etawa, olahan produk

kulit, bahkan hingga kain batik. Ini yang membuat warga Kampung Gundih bangkit dari masa lalu. Selain itu, masyarakat turut menjaga lingkungan, ini yang membuat Kampung Gundih mendapat predikat Best of The Best Kampung Green and Clean tahun ini,” imbuh perempuan kelahiran Kota Surabaya ini.

Selain berkunjung ke Kampung Gundih, anggota rombongan ini juga mencicipi susu kambing etawa dan menikma-

ti kuliner soto dan gado-gado.

Selain itu, mereka juga mengikuti panduan membatik yang diberikan oleh warga Gundih.

Mereka diajarkan membatik di kain, dan topeng kayu.

“Setelah dari Gundih, besok (hari ini, red) mereka akan melakukan city tour di monumen yang ada di Kota Surabaya. Selama di Surabaya, mereka tinggal di rumah sesama anggota Friendship Force International, ” imbuh Hepi. *

12

Rabu Kliwon, 28 OKTOBER 2015

Adendum Pasar Turi Selesai Pekan Depan Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya berharap persoalan adendum (pembaruan perjanjian) dengan pengembang Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa bisa dituntaskan dalam waktu sepekan ini.

“Adendum rencananya pekan depan. Mudah-mudahan pengembangnya akomodatif,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno usai acara sumpah jabatan PNS di gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Selasa (27/10). Menurut dia, ada beberapa materi yang menjadi bahan adendum, di antaranya adalah masalah status strata title (hak milik) dan service charge (biaya pelayanan).

Untuk strata title Pemkot menolak karena stan di Pasar Turi seharusnya berstatus hak pakai.

Hal ini dikarenakan perjanjian dengan pengembang adalah “build operation transfer” (BOT) atau bangun guna serah. Sedangkan soal service charge, dinilai terlalu memberatkan pedagang.

Kepala Inspektorat Pemprov Jatim ini mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya menerima pengaduan dari sejumlah peda-

gang Pasar Turi. Mereka mengeluhkan service charge yang dianggap terlalu mahal. Menurut dia service charge memang kewajiban dari pedagang. Namun, semua itu harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak, baik dengan pedagang maupun pengembang. “Kalau soal pembongkaran TPS (tempat penampungan sementara) itu mudah. Tapi pedagang harus masuk semua. Ini yang akan kami komunikasikan dengan pengembang,” katanya.

Salah satu pedagang yang juga ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi, H Syukur mengatakan meski pembayaran stan sudah lunas, tetap saja ada pungutan lain yang dia anggap tidak wajar, misalnya, pedagang tetap dibebani biaya-biaya, seperti biaya pemasangan plafon sebesar Rp7 juta/stan dan biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp10 juta/stan.

Padahal, lanjut dia, pedagang sudah membeli stan dengan harga antara Rp17juta hingga Rp25 juta/meter persegi. “Ketika Pasar Turi tetap dikelola investor, kami seperti masuk ke lubang buaya. Kami sudah sengsara bertahuntahun. Kami dipaksa investor bayar service charge Rp5 juta perbulan,” ujar Syukur.

Sementara itu, Humas PT Gala Bumi Perkasa, Ady Samsetyo mengatakan bahwa saat ini status stan di Pasar Turi adalah hak pakai, bukan strata title. Dia mengakui ketika awal penjualan stan, pembeli dikenai biaya sebesar Rp10 juta untuk pengurusan strata title. Lantaran saat ini sudah ada kesepakatan dengan Pemkot bahwa status stan Pasar Turi adalah hak pakai, maka uang yang sudah ditarik dari pedagang akan dikembalikan.

“Pengembalian tidak dalam bentuk tunai. Tapi akan dikonversi untuk pembayaran service. Kan tiap bulan pedagang wajib membayar service charge dengan besaran yang berbeda. Tergantung Q dre.ant luasan stan,” katanya.Q

Pemkot Madiun dan DPRD Tandatangani 24 Raperda Prolegda Kota Madiun, Bhirawa Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), DPRD Kota Madiun mencetuskan Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern yang menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 nanti bisa menjadi Perda devinitif Kota Madiun.

“Dengan adanya MEA, kita harus bekerja keras dalam berbagai bidang utamanya yang ada kepentingannya dengan masyarakat. Jika tidak mau bekerja keras, jelas nanti kita semakin terpuruk. Karena itu, kami bakal memproses Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern menjadi Perda devinitif Kota Madiun tahun 2016,”tegas Ketua DPRD Kota Madiun, Drs Istono, M.Pd usai penandatangananan 24 Raperda di gedung DPRD Kota

sudarno/bhirawa

Sejumlah 24 Raperda Prolegda 2016 Kota Madiun ditandatangani oleh Eksekutif dan Legislatif di gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (27/10).

Madiun, Selasa, (27/10).

Lebih lanjut ia mengatakan, DPRD bakal dapat merampungkan 24 Raperda yang menjadi Prolegda 2016 nantinya bisa menjadi kenyataan. Artinya dari 24 Raperda seperti terurai diatas dua

Raperda diantaranya Raperda inisiatip DPRD Kota Madiun, yakni, Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern optimis bisa menjadi Perda definitif. Q dar

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

SMANOR, Oase Atlet Muda Jatim Metode belajar dan membina bakat atlet muda yang selama ini diterapkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) Jatim terbukti sangat efektif. Hingga saat ini sudah ada ratusan baik yang masih aktif maupun lulusan sekolah yang berada di Sidaorjo itu memberikan kontribusi prestasi bagi perkembangan olahraga di Jatim.

S

elama ini SMANOR tidak pernah absen menyumbangkan siswa atau atletnya un tuk Jatim di kancah Pekan Olahraga Nasional (PON). Bahkan sudah banyak para siswanya membela Indonesia di Asian Games, SEA Games hingga meraih juara dunia, seperti atlet silat Pranoto yang berhasil meraih juara dunia 2010 di Jakarta.

Di sisi lain, SMANOR juga terus memberikan kontribusi besar bagi Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Jatim meraih juara umum selama empat kali secara beruntun yakni tahun 2005 di Medan, 2007 di Yogjakarta, 2009 di Kaltim dan 2011 di Riau. Sayangnya gelar juara umum itu lepas pada Popnas 2013 di Jakarta dan 2015 Bandung-Jabar.

Melihat besarnya kontribusi atlet yang disumbangkan bagi Jatim maupun Indonesia, tidak salah jika sekolah yang berdiri tahun 2000 itu disebut oase atlet muda Jatim. Selain menjadi atlet, banyak lulusan SMANOR yang saat ini sudah menjabat sebagai pelatih. Disebut oase

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, MM, MPD, tiga Siswa SMANOR dari Cabor atletik juga mendapat penghargaan dari DPRD Jatim.

karena Jatim saat ini kekurangan stok atlet muda berbakat. Terbukti KONI Jatim harus membeli atlet dari provinsi lain untuk persiapan PON Jabar 2016. Nah dalam kondisi inilah SMANOR menjadi mata air atlet muda yang terus menelurkan olahragawan berprestasi.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, MM, MPd mengatakan, selama

menjalani pendidikan di SMANOR, para siswa harus mengikuti pelajaran layaknya sekolah umum. Kemudian mereka juga dituntut untuk bisa meraih prestasi di bidang olahraga. “Kami terus mendorong agar para siswa bisa meraih prestasi di bangku sekolah dan olahraga,” katanya.

Ia juga berharap para siswa SMANOR tidak hanya meraih prestasi di level nasional, tapi mereka harus bisa mengibarkan sang saka

Siswa SMANOR dari Cabor Gulat Ayuna Falum Luksita menerima penghargaan dari Gubernur Jatim saat memperingati Hari Jadi Jatim ke 70 di Grahadi.

merah putih ditiang tertinggi saat meraih juara I di event internasional. “Kalau untuk ukuran nasional sudah banyak atlet kami yang meraih juara, dan prestasi itu harus meningkat ke level dunia,” katanya.

Target yang dibebankan oleh Saiful Rachman itu ternyata bisa direalisasikan para atlet, beberapa siswa SMANOR seperti Teuku Tegar, Devi Ayu Febriana dan Burhan Wardhani (atletik) mampu meraih medali emas di

Asian School Athletic Championship.

Sementara itu, Kepala UPT SMANOR Jatim, Drs Zainal Arifin MPd, mengatakan selama ini para pelatih sudah menerapkan IPTEK di semua metode pelatihan. Walau tidak menggunakan alat yang canggih, namun IPTEK sederhana itu bisa sangat berpengaruh pada prestasi atlet. “Secara perlahan peralatan IPTEK itu harus kita miliki, agar pola latihan terukur bisa diterapkan ke atlet,” katanya. Q wwn*

HASIL KEJUARAAN SISWA/ATLET UPT SMANOR TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2O15

Siswa SMANOR didampingi Kepala UPT Drs Zaenal Arifin, MPD (berdiri-kanan) saat menerima penghargaan pada Hari Jadi Jatim ke 70 di Grahadi.

NAMA

CABOR

TANGGAL/TEMPAT

JENIS KEJUARAAN

Nomor/Kelas/Gaya Lomba Prestasi

TEUKU TEGAR ABADI DEVI AYU FEBRIANA BURHAN WARDHANI NABILA SAPHIRA ADINDA PUTRI IQBAL KURNIA PRATAMA LIZA NUR AFIFA SHOLLI ROHMAT AL WAFI SITI AMINAH AYUNA FALUM LUKSITA SAIFURIZAL SUPRIONO RESTA RAHAYU HANIF ZAINUL UMA AIFIYA KURNIAWATI ALFAN RIZKI FAHANSYAH IGNATIUS JOSHUA KANDAU ABDUL KHAMID WICAKSANA ADINDA LARASATI DEWI FIRANA

ATLETIK ATLETIK ATLETIK SEPATU RODA GULAT GULAT GULAT GULAT GULAT GULAT ATLETIK GULAT GULAT GULAT GULAT KARATE KARATE PENCAK SILAT RENANG

Wuhan China 27 juni-2 juli 2015 Wuhan China 27 juni-2 juli 2015 Wuhan China 27 juni-2 juli 2015 Jakarta Tgl.18-20 Sept 2015 Semarang tgl 1-6 sept 205 Semarang tgl 1-6 sept 205 Semarang tgl 1-6 sept 205 Semarang tgl 1-6 sept 205 Semarang tgl 1-6 sept 205 Semarang tgl 1-6 sept 205 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015 Jawa Barat Tgl. 8 - 9 Sept 2015

Asian School Athletics Championsship Asian School Athletics Championsship Asian School Athletics Championsship Kejuaraan V3 Open Worid Campion Selection Indonesia open Indonesia open Indonesia open Indonesia open Indonesia open Indonesia open POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS POPNAS

Lompat Tinggi Galah Lompat Tinggi Galah Lari 100 m 5000 m Gy. Bebas 66 kg Gy. Bebas 52 kg Gy. Bebas 47 Kg Gy. Bebas 57 kg Gy. Bebas 44 kg Gy. Bebas 57 kg 4 X 400 M Gerigo 63 kg Bebas 54 kg Bebas 63 kg Bebas 60 kg Komite Beregu Komite Beregu Kelas B Putra 400/800M GY BEBAS

Emas Emas Perak Perunggu Emas Perak Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas Emas

Tingkat Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Internasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional