binder29apr20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

ODP Dipantau

18.769 5.659

Rabu Kliwon, 29 APRIL 2020

Warga Belum Patuhi PSBB

28 April 2020

855 152 609 95

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Update Covid-19 Jatim Confirm positif Sembuh Dirawat Meninggal

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com

PDP 2.849 Dalam pengawasan 1.468 Selesai Pengawasan 1.135 Meninggal 246 13.021 55

Selesai Dipantau Meninggal

Update Zona Merah Kabupaten/Kota Positif

PDP ODP

Surabaya 392 1.056 Sidoarjo 92 181 Lamongan 38 120 Magetan 33 34 Kab Malang 28 155 Kab Kediri 25 87 Gresik 24 136 Tulungagung 22 315 Lumajang 18 50 Kab Probolingo 17 42 Kota Malang 16 163 Situbondo 12 29 Kab Pasuruan 14 63 Jember 11 72 Nganjuk 10 31 Ponorogo 9 27 Kota Kediri 9 18

Positif

PDP

Bangkalan 9 Kota Probolinggo 9 Bojonegoro 8 Kab Blitar 8 Jombang 7 Pamekasan 7 Kab Mojokerto 6 Kota Pasuruan 5 Kab Madiun 4 Pacitan 4 Sumenep 4 Banyuwangi 3 Tuban 3 Kota Batu 3 Bondowoso 2 Trenggalek 2 Kota Blitar 1

2.365 676 328 189 335 521 1.100 1.034 328 390 699 285 195 1.099 69 387 213

ODP

6 704 6 265 7 170 21 737 8 568 6 34 57 486 5 89 25 292 10 524 1 300 12 724 22 546 22 160 6 1.002 16 780 3 185

Ramadan 1441 H Mutiara Ramadan: Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan.( HR. Al Bazaar)

Melatih Sabar Hadapi Corona Oleh : Asri Kusuma Dewanti Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

 ke halaman 11 APRIL 29 2020

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak :

04.04

Subuh : 04.14

Zuhur :

11.30

Asar

14.50

Magrib : 17.26

Isyak :

18.36

:

MITRA

Tekankan Perintah Kapolri melati dipundaknya itu DI tengah sebamengaku pencegaran virus corona han corona meruatau Covid 19, pakan perintah langKapolres Situsung dari Kapolri bondo AKBP yang telah dijabarSugandi SIK kan dalam 8 perintah MHum tak pernah orang nomor satu di lelah dalam memjajaran Polri bantu upaya tersebut. pemerMenuintah rut Kadalam polres menceSugandi, g a h pencebersagahan ma staf virus dan jacorona jaranmeminya. l i k i Pria dampak d e ngan  ke halaman 11 AKBP Sugandi SIK Mhum dua

Sentil

Warga Belum Patuhi PSBB - Warga +62 selalu begitu 750 Awak Bus di Tulungagung Libur Imbas PSBB Surabaya - Selalu ada dampak disetiap kebijakan BI Jatim Tiadakan Tukar Uang Secara Umum - Lagian yang mau ditukarkan juga tidak ada

Penerapan PSBB hari pertama di Kota Surabaya sempat terjadi penumpukan kendaraan di Bundaran Waru (atas). oki abdul sholeh/trie diana/bhirawa

BELAKANGAN ini semua orang bicara virus Corona (Covid-19). Pasalnya, hadirnya virus Corona ini bersifat global dan membawa korban yang luar biasa banyak di semua negara. Tanpa, terkecuali di negeri Indonesia tercinta ini. Itu artinya, bisa dipastikan semua negara di dunia terimbas virus Corona. Hingga akhirnya, melalui penyebaran virus Corona yang sedemikian rupa, maka virus Corona terkatakan sebagai pandemi atau suatu wabah.

Wabah Corona adalah musibah yang harus kita hadapi dengan kesabaran, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang termaktub dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 155-157), yang artinya : “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Inna lillahi wainna ilaihi raji’un’. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Rangkaian ayat tersebut merupakan tuntunan komprehensif

Jadwal Imsak

humas pemkot surabaya

Petugas saat melakukan pengecekan masyarakat yang akan masuk ke Kota Surabaya. Dalam pengecekan tersebut masih banyak ditemukan pelanggaran dan masyarakat belum patuh terhadap PSBB.

Polisi Tak Segan Sanksi Pelanggar Usai Diberi Imbauan Surabaya, Bhirawa Hari pertama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Selasa (28/4), sempat diwarnai penumpukan kendaraan diberbagai titik pemeriksaan. Salah satunya di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo tepatnya di Bundaran Waru.

Selain penumpukan kendaraan, petugas juga banyak menjumpai pelanggaran.

Namun petugas di lapangan masih memberikan kelongga-

ran terhadap pelanggar PSBB, sebab belum adanya pemberian sanksi dan masih sebatas memberikan sosialiasi dan imbauan.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, banyak dijumpai pelanggaran dihari pertama pelaksanaan PSBB. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan dibeberapa titik, seperti di Suramadu, zona merah di daerah PPI dan Bundaran Waru. Dari tiga titik itu Luki mengaku masih banyak masyarakat yang be ke halaman 11

Terminal Purabaya dan TOW Hentikan Operasional Bus AKDP dan AKAP

Temukan Satu ODP Masuk Wilayah PSBB Pemprov, Bhirawa Hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo langsung dilakukan evaluasi.

Khususnya pada check point Waru depan Cito, Surabaya.

Di titik yang menjadi pintu masuk Surabaya selatan dari Sidoarjo tersebut diketahui terjadi kepadatan yang cukup panjang, Selasa (28/4).

Oleh karena itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono berharap kesadaran masyarakat terkait aturan-aturan yang

berlaku dalam PSBB. “Dalam sosialisasi PSBB yang sudah dilakukan, kemungkinan masyarakat belum memahami atau mengetahui bahwa hari ini (kemarin) sudah dilaksanakan PSBB sehingga kemacetan begitu panjang,” tutur Sekdaprov Heru saat konfrensi Pers di Gedung Negara Grahadi.

Hingga tiga hari mendatang, lanjut Heru, penerapan PSBB akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jatim.  ke halaman 11

Bahas PSBB, Tiga Kepala Daerah Kumpul di Bakorwil Malang

Suasana lengang terlihat di Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih. Pemkot Surabaya menghentikan sementara operasional bus AKDP dan AKAP selama PSBB.

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (28/4). Seiring dengan kebijakan tersebut, Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih dan Terminal Oso Wilangun (TOW)

menghentikan operasional bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Pantauan di lokasi, bus-bus AKDP dan AKAP yang biasanya parkir di Purabaya dan TOW kini tak nampak. Sua-

sananya sepi, hanya terlihat petugas Dishub yang berjaga di terminal tersebut. Beda halnya dengan bus kota yang sampai saat ini masih diperbolehkan untuk beroperasi.  ke halaman 11

Malang, Bhirawa Pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah dilakukan Pemkot Malang beberapa waktu yang lalu, sempat ditolak oleh Pemprov Jatim. Karena dua daerah lainya Batu dan Kabupaten Malang ketika itu, belum ikut. Upaya sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Malang Raya temui titik terang, tiga kepala daerah berkumpul di Bakorwil

Malang, Selasa (28/4).

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pertemuan tiga daerah untuk pembahasan PSBB Malang Raya dilakukan di Kantor Bakorwil Kota Malang. “Malam undangannya, kita dikumpulkan sama Bakorwil berkaitan dengan persiapan PSBB Malang Raya,” ujarnya, ditemui di Balai Kota Malang.

Dari pengajuan PSBB Mandiri Kota Malang, ia  ke halaman 11

Mereka yang Peduli Pandemi Virus Corona

Sunarsih Rela Tak Umroh, Serahkan Tabungannya Demi Covid-19 Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia termasuk di Jatim terus meluas. Kondisi ini memantik kepedulian berbagai pihak, untuk memberikan donasi atau membantu berbagai macam kebutuhan untuk penanganan Covid-19. Tak mau ketinggalan, seorang nenek di Kota Probolinggo juga memberikan bantuan uang tabungannya, yang rencananya akan dipakai biaya umroh.

Wiwit Agus Pribadi, Kota Probolinggo

Dia adalah Sunarsih. Perempuan usia 58 tahun ini memang kesehariannya hanya berjualan nasi pecel di rumah dengan pendapatan yang pas-pasan. Tapi, jiwa kemanusiaannya begitu luar biasa dan patut menjadi contoh. Ia memilih menyumbangkan uang koin tabungan umrah untuk menangani

dampak Covid-19 di Kota Probolinggo.

Naik motor sendirian, warga Blok Sepeni RT 4, RW 5 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Sambil berjalan perlahan, dengan membawa tabungan berisi uang koin, ia mengutarakan keinginannya itu.

“Saya lihat di televisi ada anak kecil seperti cucu saya menyumbang untuk virus corona. Anak kecil

saja bisa mikir corona, apalagi saya yang dewasa. Saya punya tabungan, kenapa kok tidak saya sumbangkan saja. Karena takut kena tipu, saya ke kantor pemkot saja,” ujarnya.

Sunarsih menceritakan, uang koin di dalam celengan plastik yang diberi tulisan “Bismillah Barokah Aamiin” itu, ia kumpulkan sekitar tiga tahun lalu. Atau sejak kali pertama ia mengenal yang koin senilai seribu rupiah, setiap hari ia masukkan duit koinnya itu ke celengan.

Ibu tiga orang anak ini hanya berjualan dengan pendapatan paspasan, kenapa ia memilih tetap me ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sunarsih saat menyerahkan tabungannya kepada Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.

EKSEKUTIF

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 2

Keluarga Buddhayana Serahkan Ribuan APD ke Pemkot Surabaya

KILAS BIROKRASI

Tangani Dampak Covid-19, Dinsos Jatim Salurkan 2 Ribu Paket Sembako Pemprocv, Bhirawa Dalam upaya mengurangi beban masyarakat terdampak Covid 19 di Jawa Timur, Pemprov Jatim menyerahkan 2 ribu paket bantuan Sembako kepada klien binaan UPT di lingkungan Dinsos Jatim, seperti kalangan fakir miskin, Lansia, dan kelompok difabel. Sebelumnya, bantuan secara simbolis diserahkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4).

Usai menyerahkan bantuan, Gubernur Khofifah mengatakan, kini dampak Covid 19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat di berbagai strata sosial dan ekonomi. ‘’Dengan adanya pandemi Covid 19 ini pelayanan masyarakat di UPT milik Pemprov Jatim harus menyesuaikan. Pembelajaran diefektifkan sehingga kepulangan klien bisa dipercepat,’’ jelasnya.

Terdapat 700 klien binaan UPT yang dipulangkan lebih cepat. Mereka adalah klien binaan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara (RSBRW), UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD), UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN), serta UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. ‘’Sebagai upaya meringankan beban orang tua mereka pada saat pulang, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial memberikan bantuan paket Sembako,’’ terangnya.

Klien yang dipulangkan adalah klien yang tidak menetap di UPT. Masih ada sekitar 4 ribu klien binaan yang tetap berada di UPT. Di antaranya adalah Lansia, anak dan Balita, serta klien psikotik. Kadinsos Jatim, Dr Alwi menambahkan, selain 700 paket sembako untuk klien binaan UPT, terdapat 1.300 paket sembako yang diserahkan kepada pihak lain. Dengan rincian, 500 paket untuk korban bencana alam yang terdampak Covid 19 di Sidoarjo dan Gresik, 300 paket untuk lanjut usia, dan 500 paket untuk fakir miskin. [rac]

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menerima bantuan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Jawa Timur, Selasa (28/4). Bantuan yang diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini itu dilakukan di Halaman Balai Kota Surabaya.

Ketua Panitia Penyaluran Bantuan, Tosin mengatakan, Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Jawa Timur menargetkan akan menyalurkan 7.500 APD berupa baju hazmat ke wilayah Jawa Timur. Sedangkan khusus Kota Surabaya, akan disalurkan lima ribu APD. ‘’Hari ini kami membawa seribu baju hazmat ke Balai Kota Surabaya, dan empat ribu lainnya langsung kami distribusikan ke RS dan Puskesmas di Surabaya yang memang membutuhkan,’’ kata Tosin seusai memberikan bantuan.

Selain baju hazmat, Tosin mengaku juga memberikan face shield, sarung tangan, disinfektan, googlesafety, rapid tes, hand soap exotic dan anti bakteri, masker N95 dan juga hand sanitizer, serta vitamin, dan juga susu. Berbagai bantuan ini memang ada yang disalurkan melalui Pemkot dan banyak pula yang langsung diserahkan kepada RS dan Puskesmas yang ada di Kota Surabaya. ‘’Sebelum disalurkan, kami komunikasi dulu dengan pihak dinas, RS dan juga Puskesmas. Apa yang me-

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat menerima secara simbolis bantuan APD dari Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Jawa Timur di Halaman Balai Kota Surabaya.

reka butuhkan, baru kita distribusikan yang dibutuhkan itu. Makanya biasanya campur, ada rumah sakit yang sangat membutuhkan vitamin, ya kita kirim vitamin, ada pula yang butuh susu lalu dikirim butuh, dan ada yang hanya butuh masker ya dikirim masker,’’ katanya.

Menurut Tosin, di tengah wabah Covid 19 ini, kebutuhan APD ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

Karenanya, pihaknya berinisiatif untuk membantu APD itu. ‘’Kami

bergerak mengumpulkan donasidonasi ini mulai pertengahan Maret lalu. Kami mengajak masyarakat di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya untuk bersatu melawan Covid 19 ini,’’ ujarnya.

Tosin berharap, bantuan dari Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Jawa Timur ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama tim medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan Covid 19 ini. ‘’Minimal ada stok tambahan dari kami untuk

mereka yang berada di garda terdepan melawan wabah ini,’’ harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan banyak terimakasih kepada Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Jawa Timur yang telah memberikan bantuan. Ia mengaku baju hazmat itu memang sangat dibutuhkan oleh tim medis dalam merawat warga yang sudah positif Covid 19. ‘’Terimakasih banyak, semoga Tuhan yang membalas kebaikan bapak – bapak,’’ kata dia. [iib]

Pejabat Aparatur Sipil Harus Menjadi Marketing Pemerintah Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengajak pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) selain bekerja profesional dan sebagai pelayan masyarakat, juga harus menjadi marketingnya Pemerintah.

Pejabat yang baru dilantik bisa menciptakan etos kerja baru agar Pamekasan menjadi Kabupaten hebat dan mampu bersaing dengan daerah lain. ‘’Di posisi baru, bapak dan ibu bisa membangun etos kerja baru. Kinerja semakin bagus, ikhtiar pemerintah menjadikan kabupaten ini hebat dan luar biasa akan terlaksana berkat kerjasama kita semua,’’ tambahnya.

Pelatih dan mengambil sumpah 73 pejabat Administrator dan Pengawas di Phandapa Ronggosukowati ini dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e, Sekda Pamekasan, Ir Totok Hartono, Asisten, Staf Ahli Kepala OPD. Dihadapan pejabatan eselon III, Bupati menyatakan, mutasi ini dilakukan untuk mengisi komposisi yang ideal dalam pemerintahan sesuai dengan sumberdaya manusia yang dimiliki Pemkab Pamekasan.

Atau istilah, the right man in the right job the right man in the right place. ‘’Ideal, kita semua perlu menyamakan ide dan fikiran untuk membangun atmosfir kinerja baru. Perlu sudut padangan baru. Bagaimana bekerja exelen, profesional dan sesuai target. Bahasa Presiden, bekerja itu tidak hanya sent tetapi recaprie dengan baik,’’ ucapnya.

Dikatakan, kabupaten maju bukan yang memiliki SDA atau memiliki

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menyerahkan petikan SK pelantikan kepada pejabat administrator dan pengawasan di lingkup Pemkab Pamekasan.

pariwisata. Tapi kabupaten yang mau bekerja cepat yang bisa mendahului kabupaten - kabupaten yang lain. ‘’Kenapa kecepatan syarat utama mendorong kemajuan karena siapa yang lambat akan ditinggalkan,’’ katanya.

Bupati berpesan, untuk menjadi aparatur yang hebat harus meniru aparatur sipil yang hebat pula.

Untuk menjadi pejabat hebat harus meniru pejabat hebat pula. ‘’Pejabat hebat, terus meniru yang tidak

produktif, tidak pernah punya indikator pasti. Maka jangan harap menjadi pejabat hebat,’’ ujarnya.

Maka itu, mari kita bekerja bersungguh - sungguh. Nawaithunya, menjadikan kabupaten ini berke-

syamsuddin/bhirawa

majuan dan berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. ‘’Ngereng sungguh - sungguh bekerja. Jabatan bagi abdina’ hanya songot pasangan dalam ludruk. Jabatan sebagai alat per-

juang membangun Pamekasan bersama bergandengan tangan berjuang dan mengabdi kepada masyarakat karena semua akan kita dipertanggungjawabkan,’’ tandas Baddrut Tamam. [din]

Pembangunan RS Darurat Covid-19 kini Tahap Pengurukan Kowal Koarmada II Bagikan Sembako pada Masyarakat Terdampak Covid-19

Pembangunan RS Darurat Covid 19 di Lamongan memasuki tahap pengurukan dan pemadatan tanah.

Lamongan, Bhirawa Usulan Bupati Lamongan pada pemerintah pusat, untuk pembangunan RS Darurat penanganan pasien Covid 19 telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan target waktu yang tak lama, Pemerintah Kabupaten Lamongan

dipastikan segera memiliki RS yang konsepnya seperti di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

RS Darurat Covid 19 ini dibangun di Jl Kusuma Bangsa tepatnya di sebelah barat Gedung Korpri atau sekitar 20 meter dari RSUD Dr Soegiri, kini tengah dalam proses

alimun hakim/bhirawa

penuntasan pengurukan dan pemadatan tanah.

RS Darurat yang di bangun menggunakan APBN rencananya akan dimulai pada 29 April dan targetnya akan rampung sekitar tiga minggu. Di lokasi proses pembangunan RS Darurat Covid 19 ini

mulai dikerjakan perataan tanah dengan eskavator.

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan Perumahahan dan Pemukiman Kabupaten Lamongan, Moh Sukiman, Senin (27/4) lalu, RS Darurat untuk pasien Covid 19 ini, merupakan permintaan Pemkab Lamongan pada pemerintah pusat dan disetujui.Tetapi semua wewenang dalam pengerjaan RS itu, langsung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sukiman menjelaskan, rencana semula bangunan ini bisa menampung 100 bed, namun dengan lokasi sekarang ini hanya bisa menampung 60 bed. Dengan dibangunkanya RS Darurat yang kini sudah dalam proses pengerjaan, Pemkab Lamongan bisa memiliki tempat yang lebih banyak dan representatif untuk menampung dan mengisolasi pasien Covid 19. ‘’Pengerjaan RS Darurat di Lamongan, PT Wijaya Karya ditunjuk sebagai pelaksana proyek fisik keperluan medis ini. Dalam pembangunan RS ini, PT WIKA menggunakan tekhnologi modular. [aha]

Bupati Trenggalek Berharap Bantuan Sosial Tepat Sasaran Trenggalek, Bhirawa Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten terus melakukan upaya dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah Covid 19.

Beragam program bantuan sosial dikucurkan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi.

Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Bupati Trenggalek memantau langsung penyaluran PKH serta Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) di Kecamatan Gandusari, Suruh, dan Karangan, Selasa (28/4) kemarin.

‘’Hari ini saya mengecek distribusi PKH dari Pemerintah Pusat di mana selama masa pandemi Virus Corona ini, biasanya diterimakan tiga bulan, per April ini akan diterimakan setiap bulan, dan Alhamdulillah di beberpa tempat sudah terdistribusi. Selanjutnya, menunggu perluasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang kartunya sedang dicetak, kemudian juga masih terus bekerja untuk data penerima BLT dari Kementerian Sosial,’’ ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Sedangkan untuk KPE, disampaikan oleh Bupati, sebanyak 5 ribu kartu untuk bulan April sudah mulai terdistribusi. Dan untuk bulan depan, Pemkab Trenggalek juga menambah sebanyak 20 ribu kartu, sehingga total akan ada 25 ribu KPE. ‘’Kami cek kesiapan depo, internet tidak ada masalah, beberapa kebutuhan pokok juga cukup komplit, bahkan ada yang beli tambahan protein seperti kacang hijau, susu, jadi saya juga cukup bahagia ini bisa menambah gizi,’’ tuturnya. [wek]

Surabaya, Bhirawa Prajurit Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Koarmada II membagikan paket Sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19, Selasa (28/4). Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi prajurit Kowal dalam membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid 19. Mengingat di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo diberlakukan PSBB. Pembagian paket Sembako di kawasan Koarmada II Surabaya ini berjalan dengan protokol Covid 19. Seperti wajib menggunakan masker di kawasan TNI AL. Serta membiasakan budaya sehat, diantaranya mencuci tangan dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. ‘’Aksi bagi - bagi Sembako ini merupakan wujud kepedulian Kowal terhadap dampak ekonomi akibat Covid 19.

Apalagi bagi masyarakat yang terdampak pandemi Virus Corona ini,’’ kata Pater Kowal Koarmada II, Kolonel Laut (KH/W) Uciek Darmayani.

Kolonel Uciek menjelaskan, Paket Sembako ini terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula pasir. Dan dibagikan kepada para Purnawirawan dan Warakawuri TNI AL. Dan

kepada pengemudi Ojek Online, tukang becak serta masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah Mako Koarmada II Surabaya. ‘’Bantuan ini tak hanya berupa bahan - bahan kebutuhan pokok saja. Tapi juga ada masker wajah yang berfungsi sebagai pencegahan penularan wabah Virus Corona,’’ jelasnya.

Bantuan ini, sambung Uciek, sesuai imbauan yang disampaikan Pangarmada II, Laksda TNI Heru Kusmanto kepada seluruh jajaran Koarmada II, terkait dukungan kepada pemerintah dalam membantu rakyat yang kesulitan akibat wabah Covid 19.

Karena wabah ini tak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi dialami juga di seluruh dunia yang menjadi penyebaran Covid 19.

Dengan bantuan ini, pihaknya berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat. Terutama masyarakat yang sangat terimbas dengan wabah Virus Corona ini. Sehingga bantuan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari - hari. Mengingat Covid 19 tidak hanya melemahkan satu sektor saja, melainkan semua sektor. Terutama berimbas bagi sektor perekonomian. [bed]

LEGISLATIF Dewan Hadirkan Langsung Kepala OPD Bahas LKPJ Bupati Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 3

Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2019 tidak menggunakan media daring atau teleconference.

wiwieko/bhirawa

Komisi D DPRD Tulungagung saat hearing LKPJ Bupati tahun 2019 dengan BPBD Kabupaten Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana, Selasa (28/4).

Mereka lebih memilih tetap mengundang kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup Pemkab Tulungagung ke kantor dewan.

Seperti yang terjadi Selasa (28/4), sejumlah kepala OPD mendatangi Kantor DPRD Tulungagung untuk melakukan hearing LKPJ Bupati tahun 2019 dengan komisikomisi mitra kerja mereka.

Komisi D hearing di antaranya bersama BPBD Kabupaten Tulungagung dan Diskominfo Kabupaten Tulungagung. Be-

gitupun dengan Komisi B yang hearing dengan Dsnakertrans Kabupaten Tulungagung.

Hari Senin ( 27/4) lalu, Komisi A DPRD Tulungagung juga sudah melakukan hearing LKPJ Bupati tahun 2019 dengan 19 Camat se-Tulungagung. Menurut Ketua Komisi A DPRD Tulungagun, Gunawan, pembahasan dengan mengundang langsung para kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung tersebut tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam masa pendemi Covid-19.

“Hearing dilakukan dengan peserta terbatas dan bergelombang. Untuk hearing dengan camat dilakukan dalam empat gelombang sehingga tidak melibatkan orang banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengaku hearing pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019 dilakukan dengan tatap muka langsung dan bukan dengan teleconference untuk lebih fokus dalam pembahasan. “Ini kan membahas masalah yang penting dan perlu fokus. Kalau menggunakan teleconference rasanya ada yang lain dan kurang fokus,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Tulungagung, Budi Fatahillah Mansyur, mengata-

Kendaraan Luar Daerah Dilarang Masuk

KILAS DEWAN

Stempel Warga Miskin Wajib Bagi Penerima BLT Sidoarjo, Bhirawa Penerima dana BLT harus bersedia rumahnya ditandai sebagai warga miskin. Kalau menolak ditandai, kemungkinan tidak diberi, walaupun kenyataannyamiskin.

Anggota Panja DPRD Sidoarjo, Iswahyudi, Selasa, meminta penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang besarnya Rp600 ribu/ bulan bisa menunjukkan iktikatnya dengan bersedia dinding rumahnya ditandai dengan cat yang menyebut ‘rumah warga miskin’. Cara ini juga memudahkan aparat dalam mendata warga miskin.

Bila warga miskin tersebut tidak bersedia rumahnya ditandai, tidak perlu diberi bantuan. “Kalau memang mau menerima bantuan ya jangan menolak rumahnya ditandai. Justru dipertanyakan kalau tidak mau ditandai rumahnya. Bisa juga pura-pura miskin untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Ia menuturkan, bila pendataan warga miskin dilimpahkan ke desa atau pengurus RTRW, sudah menjadi tradisi lama yang didata sebagai warga miskin adalah kroni kepala desa atau ketua RTRW. Bisa itu keluarganya, timses, kerabatnya. Malah yang benar-benar miskin dan membutuhkan luput dari pendataan. Karena, mode-model pendataan dengan lebih mengutamakan kroninya itu masih berkembang di desa.

Pujiono, anggota FKB di Panja juga menyatakan ini menjadi dilema bagi pemerintah. Update data warga miskin rentangnya bertahun-tahun. Padahal pda rentang itu terjadi jenjang kemiskinan. Ditambah lagi banyaknya bantuan dengan berbagai versi seperti manfaat PKH, DTKS, BLT dan sebagainya.

Ada bantuan dari kementrian sosial dan Permendes, APBD dan APBDes. Dan tidak boleh satu warga menerima 2 bantuan.

Jangan sampai ada yang menerima berkali kali, namun ada warga miskin lain yang tidak menerima. [hds]

kan meski dalam hearing pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019 tidak menggunakan media daring atau teleconference, pelaksanaan hearing dipastikan tetap menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya dengan penerapan physical distancing.

“Kami sudah persiapkan semua terkait hearing LKPJ Bupati tahun 2019 sesuai protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. Ruang yang digunakan untuk hearing hanya ruang yang berkapasitas besar, seperti Ruang Aspirasi dan Ruang Graha Wicaksana.

Itu pun kursi-kursinya sudah disesuaikan dengan aturan penerapan physical disatncing,” paparnya. [wed]

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar saat melakukan pengecekan di Posko Check Point Mudik Terpadu di wilayah perbatasan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Polres Malang kini mulai tegas terhadap kendaraan bermotor, baik itu kendaraan pribadi, umum maupun sepeda motor yang akan memasuki wilayah Kabupaten Malang, khususnya plat nomor kendaraan luar daerah Malang. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah Kabupaten Malang. yoyok cahyono/bhirawa

Agar Tak Tertunda, LKPJ Wali Kota Batu Dilaksanakan via Vidcon Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu bersama DPRD setempat menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Batu tahun 2019, Selasa (28/4) kemarin.

Namun tak seperti biasanya, LKPJ kali ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi video teleconference (Vidcon). Karenanya, para peserta mengikuti Paripurna LKPJ ini dari tempat kerjanya masing-masing.

Pemerintah Kota bersama DPRD Batu tetap berkomitmen agar roda pembangunan tetap berjalan meskipun saat ini Negeri ini sedang dilanda pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan roda perekonomian masyarakat.

Melalui vidcon ini maka setiap peserta tidak ada yang datang ke Ruang Paripurna yang berada di Gedung DPRD Kota Batu. Mereka mengikuti rapat dari kantornya masing- masing.

Dengan demikian prosedur pencegahan penularan virus corona ini tetap

dijalankan dalam Paripurna LKPJ Wali Kota tahun 2019 ini.

“Memang ada yang berbeda dalam Rapat Paripurna LKPJ tahun anggaran 2019 kali ini dimana masingmasing peserta mengikuti rapat dari tempat kerjanya masing- masing,” ujar Wali Kota Batu, Dra.Hj.Dewanti Rumpoko,M.Si, Selasa (28/4).

Keputusan menggelar Rapat Paripurna dengan vidcon ini diambil agar LKPJ Wali Kota tahun 2019 tidak mengalami penundaan. Karena jika sampai menga-

lami penundaan maka akan mempengaruhi proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di tahun 2020 ini.

Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Batu, Asmadi sangat mendukung dilaksanakannya Rapat Paripurna LKPJ dengan menggunakan vidcon ini. Karena hal ini bisa menghindarkan roda pembangunan Kota Batu dari kemacetan. Apalagi hal ini sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat dalam mengupayakan pencegahan penularan virus corona. [nas]

Pemkab Berikan Kelonggaran Dispensasi Fiskal Lamongan, Bhirawa Dampak perekonomian akibat adanya Pandemi virus Covid 19 membuat beberapa daerah mengeluarkan kebijakan baru.

Seperti halnya di Lamongan, Untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat pandemi, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan kelonggaran berupa dispensasi fiskal.

Kelonggaran yang diatur dalam Perbup nomor 188/ 171/KEP/413.013/2020 adalah tentang pemberian dispensasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Suasana rapat di ruang paripurna Banggar dan Tim Ang.

Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi membenarkan jika ada kelonggaran pembayaran pajak untuk mengurangi beban masyarakat Kabupaten Lamongan.

“Untuk mengurangi beban masyarakat Lamongan akibat pandemi Covid-19, pemkab memberikan dispensasi fiskal berupa pengurangan, pembebasan dan penundaan jatuh tempo pajak.

Semoga ini menjadi angin segar untuk semua,” kata Yuhronur, Selasa(28/4).

Dia menjelaskan, Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 40 persen untuk masa pajak bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. [yit.aha]

rokim/bhirawa

Relokasi Anggaran Banggar Sepakat Total 298 Miliar Untuk Covid-19

Meski melalui pembahasan yang alot, akhirnya di capai kesepakatan antara badan anggaran ( banggar ) DPRD. Dan tim anggaran ( tim ang ) pemkab, sepakat pembahasan relokasi angaran covid-19. Sepakat jumlahnya 298 miliar, sebagai pencegahan penanganan dan bantual sosial masyarakat.

Pembahasan anggaran jaringan pengaman sosial (JPS) akhirnya final, total anggaran Rp 298 miliar yang disepakati. Sebesar Rp 210 miliar dianggarkan untuk JPS bagi warga terdampak Covid-19. Anggaran Rp 210 miliar tersebut, diperuntukkan untuk 116 ribu KK. Setiap KK mendapat uang tunai Rp 600 ribu, selama tiga bulan mulai April hingga Juni 2020.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaifuddin mengatakan, bahwa anggaran yang telah disepakati bersama itu akan digunakan dalam beberapa item.

Salah satunya, untuk klaim RS Swasta dan klinik dengan total Rp 26 miliar. Insentif tenaga kesehatan Rp 27 miliar, dan penyediaan APD dan BMHP mencapai Rp 14 miliar serta untuk kebutuhan yang lain.

Suasana rapat paripurna pembacaan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota.

karyadi/bhirawa

Rekomendasi DPRD Atas LKPj Wali Kota Akhir TA 2019 Salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pimpinan DPRD Gresik pimpin rapat.

“Paling besar JPS Rp 210 miliar, skema pendataan warga terdampak secara buttom up. Data berasal dari desa langsung, warga yang merasa terdampak juga bisa ikut aktif mendaftarkan diri.”ujarnya.

Data penerima JPS, akan diverifikasi secara bertahap untuk mengantisipasi data ganda. Baik melalui Dinas Sosial maupun Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKKAD). Teknis penyerahan harus

rokim/bhirawa

menyertakan surat pernyataan kebenaran data, sehingga tidak akan ada penyalahgunaan wewenang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa penerima sebanyak 116 ribu KK sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan bentuk uang tunai ( BLT ). Pendataan sepenuhnya dinserahkan pada kepala desa, karena yang tahu dilapangan mereka. [kim.adv]

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus

melakukan pembahasan LKPJ dan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Rekomendasi DPRD Kota Mojokerto atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran

2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Akhir Tahun Anggaran 2019, diantaranya adalah 16 poin berikut, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Ketenagakerjaan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengawasan, Kepegawaian, Bidang Fisik / Infrastruktur, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bidang Sosial, dan Capaian Indikator Makro Ekonomi. [kar]

OPINI

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Peran Satpol PP dalam Physical Distancing Covid-19

TAJUK

Pengetatan PSBB Jatim PEMBERLAKUAN (ketat) PSBB di Jawa Timur telah dimulai dengan pengetatan pembatasan lalulintas orang.

Terutama penutupan bandara, stasiun keretaapi, terminal bus, dan pelabuhan. Juga disertai check point kesehatan di pos pantau perbatasan propinsi. Selain siaga fasilitas kesehatan (rumah sakit, dan rapid test) juga disiagakan dapur umum pada kawasan rawan pangan. Kota Surabaya bersama kawasan “ring-1” (kabupaten Gresik dan kabupaten Sidoarjo) diberlakukan jam malam.

Mobilitas masyarakat dibatasi, dan dipantau dengan protokol pencegahan CoViD-19. Setiap mobil tidak boleh ditumpangi lebih dari separuh (50%) kapasitas angkut.

Sepedamotor dilarang berboncengan, kecuali satu keluarga (alamat sama). Kerumunan masa lebih dari 5 orang, pasti akan dibubarkan petugas di tingkat kecamatan. Tetapi pasar tradisional, toko bahan pangan, mal, supermarket, dan warung makan, tetap boleh operasional.

Status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk Jawa Timur diberlakukan di tiga daerah. Sesuai persyaratan yang tercantum dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Kriteria utama status PSBB, tercantum dalam pasal 2 Permenkes. Yakni, jumlah kasus (dan kematian) meningkat secara signifikan dan cepat menyebar.

Disertai kurva epidemiologi menanjak cukup tajam.

Tiga daerah masing-masing memiliki kurva peningkatan kasus positif CoViD-19 cukup besar. Kota Surabaya, sudah memiliki 372 kasus positif (sebesar 46,73% dari total kasus di Jawa Timur), yang sudah sembuh 73 orang. Sidoarjo memiliki 81 kasus positif CoViD-19, sembuh 7 orang. Serta Gresik sebanyak 22 kasus, sembuh 4 orang. Tingkat kesembuhan di Jawa Timur lebih tinggi (161%) dibanding kasus kematian.

Pada lingkup propinsi, terdapat 8 lokasi pos pantau check point perbatasan. Yakni, pada jalur pantura (pantai utara Jawa) di Tuban, jalur tengah di Ngawi, dan jalur selatan di Pacitan. Kawasan perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo, dan Gresik, menjadi lokasi pantau utama. Terutama check point kesehatan. Kota Surabaya memiliki perbatasan dengan kabupaten Gresik di sisi utara dan barat. Serta perbatasan dengan kabupaten Sidoarjo pada sisi timur dan selatan. Masing-masing juga menyelenggarakan check point kesehatan.

Selain PSBB tingkat kabupaten dan kota, Jawa Timur juga memiliki desa “kantung” CoViD-19. Yakni, di desa Temboro, kabupaten Magetan, memiliki 16 kasus positif corona di satu lokasi, yakni pesantren Al-Fatah. Bahkan sebelumnya, diperoleh konfirmasi dari Malaysia, sebanyak 43 santri yang pulang dari Temboro, dinyatakan positif CoViD-19. Di Malaysia, Singapura, dan India, dalam kasus CoViD-19, pesantren Al-Fatah dikenal sebagai kluster Temboro.

Satu desa lagi di Jawa Timur yang diisolasi ketat, adalah desa Jabalsari, kabupaten Tulungagung. Terdapat super spreader (penular terbesar), yang menularkan CoViD-19 kepada 12 orang tetangga melalui kegiatan sosial keagamaan.

Kini isolasi telah dilakukan bertempat di gedung SD setempat.

Seluruh kebutuhan warga desa yang dipesan dari luar hanya bisa dititipkan di gerbang pos pantau. Tetapi masyarakat masih boleh melakukan kegiatan pertanian di ladang.

Pemerintah propinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Rp 2,348 trilyun menanggulangi pandemi CoViD19. Diperkirakan terdapat 8,5 juta masyarakat terdampak pandemi. Sebanyak 4,73 juta berada di pedesaan. Status PSBB paling penting tercantum dalam Permenkes pasal 4 ayat (5). Meliputi kesiapan daerah terhadap ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, dan sarana kesehatan. Juga program aksi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan dan ketertiban.

Penyediaan anggaran akan menjadi takaran kinerja status PSBB. Bukan hanya menunggu APBN. Melainkan juga penggunaan APBD propinsi serta APBD Kabupaten dan Kota. Juga berbagi beban dengan Dana Desa. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Krisis Pangan ORGANISASI Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) memperingatkan potensi krisis pangan dunia akibat rentetan pandemi virus corona Covid-19 secara global. Peringatan ini juga menjadi momok bagi stok pangan di Indonesia. Maka, sudah selayaknya, kenyataan itu perlu mendapat perhatian kita bersama.

Melangsir kompas.com (24/4), dari FAO menyebut pandemi virus corona (Covid-19) bisa mengganggu ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasokan pangan. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan cepat mengantisipasi, risiko krisis pangan meningkat tinggi pada April dan Mei 2020 memungkinkan kita tidak bisa menghindarinya.

Wajar adanya jika akhirnya, pemerintah diminta untuk segera menghentikan alih fungsi hutan demi mengantisipasi kelangkaan pangan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19 seperti saat ini. Hal itu pun menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan dari FAO agar betul-betul diperhatikan, harus digarisbawahi mengenai peringatan bahwa virus Corona bisa berdampak pada krisis Pangan dunia.

Masalahnya, selain pandemi, ancaman krisis pangan itu juga hadir dari Alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, Lahan pertanian berkurang seluas 287 ribu hektar selama kurun waktu 2013-2019. Melihat situasi negeri ini yang berada dalam acaman krisis pangan di tengah pandemi, maka besar harapan pemerintah bisa konsisten dengan regulasi yang sudah ditetapkan guna mencegah Alih Fungsi Lahan. Misalnya, dengan berpegang teguh pada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Teknisnya, lahan pertanian itu harus ditetapkan seperti konsesi lahan pangan masyarakat dan diberikan periode tertentu, tak boleh diubah peruntukannya. Artinya, tidak boleh ada alih fungsi lahan dalam kurun waktu tertentu, misal 30 tahun atau 35 tahun. Oleh karena itu, perlindungan petani dan nelayan, sekaligus upaya mencegah alih fungsi lahan adalah mutlak harus dilakukan pemerintah.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Menegakkan Perkada Pelaksanaan PSBB donesia memiliki payung hukum kokoh penanggulangan wabah penyakit.

Antaralain berupa UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Lebih lagi saat ini pePada pasal 11 ayat merintah propinsi sedang (1) dinyatakan, “Penyemeng-galang sinergitas lenggaraan KekarantiOleh : bidang Keamanan dan naan Kesehatan pada Setijo Mahargono, SH, MSi Ketertiban Umum (KamKedaruratan Kesehatan tibum).

Masyarakat dilaksanakan Jalinan Kamtibum oleh Pemerintah Pusat melibatkan TNI (Kosecara cepat dan tepat berdasarkan bedam), Polri (Polda), dan Satpol PP sarnya ancaman, efektivitas, dukungan Propinsi. Diharapkan, sejak tahun sumber daya, dan teknik operasional anggaran 2020 ini, pelaksanaan Kam- dengan mempertimbangkan kedaulatibum akan memiliki tingkat ke- tan negara, keamanan, ekonomi, berhasilan lebih besar. Bisa diawali sosial, dan budaya.” dengan kinerja penanganan wabah Sejak diterbitkan Keppres Nomor virus corona. Misalnya dengan patrol 12 tahun 2020, status pewabahan virus bersama, dengan melibatkan BPOM corona bukan sekadar tanggap daru(Badan Pengawas Obat dan Makanan). rat. Melainkan naik status menjadi Sukses pelaksanaan (disiplin) protokol Bencana Nasional. Maka berlaku UU PSBB akan sangat menentukan tingkat Nomor 24 tahun 2007 tentang Penangpemutusan wabah pandemi. gulangan Bencana. Paradigma tersebut memberi mandat kepada BNPB Shalat Tarawih di Rumah (Badan Nasional Penanggulangan Bahkan pada obyek vital, perlu Bencana). Penerbitan Keppres 12 dilakukan patroli Satpol PP bersama tahun 2020, sebagai pelengkap peraPolri dan TNI, dengan mengenakan turan sesuai arahan pasal 51 ayat (2) APD (Alat Pelindung Diri). Antaralain UU Penanggulangan Bencana.

RSUD, terminal, pelabuhan, mal, dan UU Penanggulangan Bencana pada pusat perbelanjaan. Kehadiran petugas pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap dengan mengenakan APD akan men- orang yang terkena bencana berhak ingkatkan moril masyarakat turut serta mendapatkan bantuan pemenuhan berpartisipasi melaksanakan protokol kebutuhan dasar.” Berdasar pasal 48 PSBB. Sebenarnya tidak sulit dilaku- huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar kan. Hanya diam di rumah, cuci tan- merupakan prosedur tetap penyegan, mengenakan masker saat keluar lenggaraan penanggulangan bencana. rumah, dan jaga jarak antar-orang.

Pada pasal 53, terdapat enam jenis Tak terkecuali partisipasi berbasis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan keagamaan. Tokoh-tokoh agama juga sanitasi, pangan, sandang, pelayanan telah menyarankan segenap umat kesehatan, dan layanan psiko-sosial. membatasi diri, menunda pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jamaah PSBB “Rekreatif” Ekonomi istighotsah, dan jamaah yasin–tahlil Banyak rumah tangga yang semula sementara berhenti berdakwah. Tiada tidak tergolong miskin, menjadi benarshalat Jumat, sampai tidak menyeleng- benar miskin, karena di-rumah-kan. garakan shalat tarawih berjamaah di Juga kehilangan mata nafkah karena masjid maupun mushala. Untuk pertama menyusutnya omzet penjualan seiring kalinya sepanjang sejarah, tahun ini sha- pemberlakuan PSBB. Seluruh pasar lat tarawih dilakukan di rumah. tradisional sepi. Gerobak dorong, dan Namun tidak mudah manakala warung makan tiada pembeli. Terutama berkait dengan nafkah (mata pencar- toko penjual pakaian yang akan melakian). Sangat sedikit mata nafkah yang sanakan “panen raya” selama bulan Rabisa dilaksanakan di rumah. Maka madhan, dipastikan tidak bisa bekerja. jargon protokol “diam di rumah,” Kompleks pertokoan ditutup. berkonsekuensi logis dengan peBahkan pusat perkulakan paling nyelenggaraan perlindungan sosial. masyhur, Tanah Abang (Jakarta), Menjadi tanggungjawab pemerin- ditutup. Begitu juga pusat grosir tah. Terutama pada aspek kesehatan Pasarturi (Surabaya), ditutup, seiring masyarakat. Secara lex specialist, In- PSBB. Pekerja sektor informal, dan

sektor usaha mikro, dan kecil, bagai “dipukul KO.” Jumlahj pengangguran telahj bertambah. Tetapi biasanya, masih akan banyak sektor informal yang “pantang menyerah” tetap buka lapak, termasuk di sepanjang pinggir jalan. Dalam hal ini pemerintah perlu menggencarkan upaya persuasif melaksanakan protokol PSBB. Pemerintah daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) memiliki peran strategis. Selain kukuh mencegah pewabahan CoViD-19, juga membuka “harapan ke-ekonomi-an” sektor informal. Terutama pada saat Ramadhan. Beberapa negara mayoritas muslim (Arab Saudi, Mesir, dan Irak) juga diberlakukan kelonggaran lockdown. Pasar (rakyat) pangan dibuka.

Namun tetap sesuai protokol penecegahan wabah. Diharapkan suasana Ramadhan lebih tenteram Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota, bisa dikreasi menjadi penyehatan lingkung an, sekaligus “rekreatif” ekonomi. Misalnya, dengan menyelenggarakan pasar sembako murah pada kawasan yang biasa digunakan masyarakat. Antaralain di lapangan Makodam V/Brawijaya, sekitar Masjid Agung Surabaya (MAS) AlAkbar. Sekaligus dengan pembatasan kuantitatif (jumlah PKL), dan pengurangan kualitatif (jam operasional).

Pasar sembako bisa disiapkan dengan fasilitasi pemerintah daerah mematuhi protokol PSBB. Fasilitasi bisa berupa setrilisasi kawasan dengan disinfektan, bilik sterilisasi di setiap pintu masuk, dan penyediaan (penjualan) masker. Juga perlu disediakan hand-sanitizer di setiap jarak lima lapak. Serta pos pengamanan yang dijaga petugas Satpol PP, Polri, TNI, dan petugas BPOM. Bila perlu, disiagakan personel Satpol PP dengan mengenakan APD (Alat Pelindung Diri). Fasilitasi serupa bisa didirikan pada mal, pusat perbelanjaan selama bulan Ramadhan.

Pemerintah juga wajib menjaga ketenangan masyarakat, memastikan bahwa pandemi virus corona bisa disembuhkan. BNPB melalui media masa, seyogianya men-sosialisasi-kan pengharapan “di depan mata.” Yakni, keberhasilan tenaga kesehatan yang berjuang keras, serta aparat petugas Kamtibum yang selalu siaga menjamin suasana ketenteraman sosial.

tetap mudik dari daerah terpapar ke suatu daerah lain, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, dijelaskan pula dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari & Muslim “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu Negeri maka, jangan kalian Oleh : memasukinya. Dan jika Devy Mulia Sari S.KM kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya”.

Melalui adanya anjuran tersebut yang Bukan Tanpa Alasan Tentunnya pemerintah memiliki ala- juga diperkuat dengan hadis yang ada, san kuat sehingga meminta masyarakat maka sebaiknya masyarakat bisa untuk untuk menahan diri agar tidak mudik. menahan ego agar tidak mudik tahun Salah satu alasannya yaitu mudik ini. Saya berharap masyarakat dapat dianggap bertolak belakang dengan memahami situasi sekarang, terlebih adanya kebijakan pembatasan sosial juga memikirkan keluarga di kampung berskala besar atau yang juga dikenal dan hidup orang banyak.

Zaman sekarang teknologi sudah sedengan physical distancing. Apabila masyarakat tetap bertekad untuk makin maju, masyarakat yang merantau mudik, maka pemudik akan kesulitan bisa memanfaatkan teknologi seperti menjaga jarak fisik satu dengan yang Whats app video call, zoom, skype atau lain saat dalam kendaraan sehingga aplikasi media tatap muka lainnya untuk sangat memungkinkan terjadinya penu- tetap menjalin komunikasi dengan keluarga laran Covid-19. Alasan lainnya yaitu di kampung halaman. Kondisinya memang apabila ada pemudik yang menularkan akan terasa sangat berbeda dibandingkan virus tersebut kepada keluarga dan juga bisa bertemu langsung dengan keluarga, orang lain, fasilitas di kampung yang namun perlu diingat lagi bahwa perlunya tergolong minim dikhawatirkan tidak kita sebagai masyarakat memiliki sifat dapat sepenuhnya membantu peng- kemanuasian untuk tetap saling menjaga obatan pasien yang akhirnya terjadi semata-mata untuk keselamatan diri, kepeningkatan angka kematian covid-19 luarga dan juga orang lain. di Indonesia.

Anjuran pemerintah pusat untuk Mematahkan Prediksi Seperti yang disampaikan oleh melarang mudik pada masa pandemi juga diperkuat dengan adanya pemaparan Ketua Gugus Tugas Percepatan PenMajelis Ulama Indonesia (MUI) yang anganan Covid-19, Doni Monardo, menjelaskan bahwa apabila masyarakat bahwa penyebaran covid-19 diprediksi

akan mencapai 106.287 kasus pada bulan Juli 2020. Selain itu prediksi kasus covid-19 juga dilakukan oleh pakar statistika dan alumni MIPA UGM bahwa pandemi akan berakhir lebih kurang 100 hari setelah 2 Maret 2020 atau sekitar 29 Mei 2020 dengan jumlah minimum pasien positif covid19 sekitar 6.200 orang.

Namun prediksi hanyalah sebuah perkiraan yang belum tentu benar.

Prediksi tersebut sebenarnya bisa kita patahkan bersama apabila masyarakat satu dengan lainnya saling menyadari pentingnya pemutusan rantai penularan covid-19, yang salah satunya dengan menunda mudik ditengah pandemi ini. Namun sebaliknya, prediksi tersebut akan menjadi nyata bahkan angka positif covid-19 bisa jadi melonjak tinggi dari prediksi ketika jumlah pemudik terus bertambah.

Kesadaran akan bahaya covid-19 tanpa adanya implementasi dari masyarakat sendiri pun tidak akan menjadi solusi untuk meminimalisir kasus covid-19 di Indonesia. Masyarakat harus disiplin dalam menerapkan physical distancing dan mengikuti anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah.

Saatnya pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat bergerak bersama untuk melawan covid-19. Tidak hanya membiarkan tenaga medis yang bekerja untuk melawan covide-19, melainkan setiap individu juga mampu menjadi garda terdepan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

Suasana PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tidak mudah, dan tidak enak. Diam di rumah dengan pembatasan seluruh kegiatan sosial dan ekonomi selama (minimal) 14 hari bisa mengubah psikologis setiap orang. Terutama kalangan pekerja harian sektor informal dan pelaku usaha mikro dan kecil.

B

ukan sekedar hajat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, melainkan juga interaksi sosial, dan aspek rekreatif psikologi masa, dan rekreatif ke-ekonomi-an pada saat wabah pandemi.

Karena itu dibutuhkan kebijakan persuasif menata kesiapan masyarakat menghadapi PSBB. Setiap penetapan PSBB dari Kemenkes wajib diikuti Peraturan Kepala Daerah, berupa Pergub (Peraturan Gubernur) serta dijabarkan lagi dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Berdasar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP (Pamong Praja). Prosedur pelaksanaannya wajib mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat.

UU Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (2) huruf c, menyatakan kewenangan “melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.” Satpol PP secara khusus juga memiliki payung hukum yang kuat. Yakni berdasar PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 tahjun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Mengokohkan tupoksi Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah).

Berkaca pada pelaksanaan PSBB di Jakarta, dan Jawa Barat, kepatuhan terhadap protokol masa PSBB masih patut digencarkan. Sangat perlu peningkatan kedisiplinan masyarakat.

Masih banyak kerumunan orang di warung kopi, dan kafe. Begitu pula kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang masih sering diselenggarakan. Tetapi penegakan Pergub (serta Perbup dan Perwali) harus dilaksanakan secara persuasif dan cerdas.

Pola lama, bongkar–angkut harus ditinggalkan. Begitu pula pengejaran PKL (pedagang kaki lima), bagai kisah film “Tom and Jerry,” harus diubah menjadi pola kerjasama pembinaan. Terutama pada masa darurat kebencanaan, kinerja Satpol PP bisa memantapkan aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

M

Staf pada Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Menahan Rindu untuk Menghentikan Pandemi

asih pada topik yang menjadi permasalahan dunia, corona virus desease atau yang dikenal dengan covid-19 per tanggal 10 April 2020 telah mencapai 3.512 kasus. Berbagai anjuran dari pemerintah semakin dipertegas dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kabar terbaru yang disampaikan oleh Fadjroel Rachman selaku juru bicara Presiden menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran agar para perantau tidak mudik. Meskipun Presiden Joko Widodo tidak melarang secara resmi untuk mudik, namun hal tersebut membuat masyarakat khawatir ketika nantinya akan terjadi penutupan akses melalui jalur darat, laut maupun udara. Tidak sedikit perantau yang akan tetap berencana mudik mendekati bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri, karena pasalnya Idul Fitri merupakan ritual tahunan yang dilakukan dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

Hal tersebut sudah dapat dilihat melalui arus mudik yang terjadi lebih awal seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, bahwa terjadi mobilitas bus antar provinsi yang telah membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Melalui tulisan ini saya berharap masyarakat dapat berpikir ulang mengenai rencana untuk mudik ke kampung halaman. Sebagai mahasiswa yang juga merantau jauh dari keluarga tentunya sangat merindukan

moment berkumpul bersama keluarga, terlebih sudah mendekati bulan puasa yang notabene sering dihabiskan dengan keluarga di rumah. Namun, sebagai perantau dari wilayah zona merah merasa bahwa rasa sayang saya kepada keluarga jauh lebih besar dari rasa rindu. Saat ini kesehatan keluarga di Kampung jauh lebih penting.

Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon, 29 April 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Timgab Beri Pelayanan Prima Saat Penyekatan Situbondo, Bhirawa Sejak kegiatan penyekatan resmi diterapkan tim gabungan (timgab) yang terdiri dari Pemkab Situbondo, TNI/Polri dan Satpol PP, selalu memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pengendara yang melintas di perbatasan Situbondo dengan Probolinggo, perbatasan Situbondo dengan Banyuwangi dan perbatasan Situbondo dengan Bondowoso. Terbukti saat melakukan pemeriksaan timgab berhasil menemukan dua pengemudi yang kodisi suhu tubuhnya tinggi kemarin. Selanjutnya kedua pengemudi tersebut diminta timgab untuk kembali balik arah ke Surabaya.

Kasat Lantas Polres Situbondo

AKP Indah Citra Fitriyani, penyekatan di perbatasan daerah mulai efektif dilakukan untuk mencegah kedatangan para pemudik yang melewati Kabupaten Situbondo atau hendak keluar Provinsi Jatim melalui Bali. Hal ini dilakukan, aku Indah, didasarkan pada SE Gubernur Jatim tentang adanya larangan mudik mulai berlaku 24 April–31 Mei 2020. “Tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Situbondo. Tetapi kami tetap memberikan pelayanan yang prima,” cetus Indah.

Masih kata Indah Citra Fitriyani, untuk hari ini (kemarin, red) pihaknya bersama tim gabungan sudah mengantisipasi kedatangan pe-

mudik dengan melakukan penyekatan di pos cek poin operasi ketupat Semeru 2020 dan pencegahan Covid-19 di 4 titik perbatasan.

Diantaranya, sebut Indah, titik pertama di pos Utama Raya Banyuglugur, titik kedua di pos Suboh, titik ketiga di pos Kalibagor dan titik keempat di pos Banyuputih. “Titik terakhir ini merupakan jalur pintu masuk ke Kabupaten Situbondo dari arah Banyuwangi,” ujar Indah.

Indah menegaskan, semua personil satgas khususnya personil Satlantas Polres Situbondo diturunkan ke empat titik lokasi check poin untuk melakukan penyekatan. Selain itu, sambung Indah, kegiatan penyekatan untuk memeriksa kendaraan ser-

ta penumpang yang hendak mudik ke Kabupaten Situbondo. “Mereka semua kami arahkan untuk kembali balik arah,” terang mantan Kasubag Pers Mapolres Situbondo itu.

Selama kegiatan penyekatan ini berlangsung, timgab berhasil menjaring dua kendaraan mobil di pos Utama Raya Banyuglugur yang kedapatan suhu tubuhnya tinggi.

Mereka, urainya, diminta timgab untuk kembali balik arah diantaranya mobil yang hendak bepergian ke Bali dan sebaliknya ke Surabaya.

“Ya terdapat penumpang yang suhu tubuhnya tinggi. Mereka kami minta untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan setelah sampai di rumahnya,” pungkas Indah.[awi]

sawawi/bhirawa

Timgab penyekatan check point Situbondo saat memberikan pelayanan kepada salah satu kendaraan roda empat yang melintas di perbatasan Situbondo-Probolinggo.

Peran Perempuan Hebat Jatim Lawan Covid-19 Pemprov, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Kartini, perempuan-perempuan hebat di Jatim diminta lebih inovatif dan kreatif di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Sebab peran perempuan di keluarga sangat vital saat ini, apalagi setelah adanya social distancing hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

okyabdulsholeh/bhirawa

EVAKUASI JENAZAH: Dinas Kesehatan Kota Surabaya sedang mengevakuasi jenazah pria yang tergeletak di Jalan Margomulyo arah Tanjung Sari Surabaya, Selasa (28/4) pagi. Korban sebelumnya mengendari motor mio denga nomor Polisi (Nopol)‘S’ lalu korban tiba-tiba terjatuh dari kendaarannya dan belumdiketahui penyebabnya.

LINTAS PELAYANAN

Minta Puskesmas Beri Layanan Antar Jemput Pasien Berkaitan Covid-19 Batu, Bhirawa Untuk mempermudah dan mempercepat akses warga pinggiran untuk mendapatkan penanganan medis terkait covid-19 atau virus corona, Puskesmas yang ada di Kota Batu diminta untuk memberikan pelayanan antar jemput pasien baik dari atau ke Rumah Sakit. Hal ini ditekankan Direktur Utama (Dirut) RS Karsa Husada, Tries Anggraini. Dengan langkah ini maka pasien berkaitan covid-19 bisa mendapatkan penanganan tepat sehingga tidak menyebabkan penyebaran virus.

“Kita meminta kerjasama dari Puskesmas agar bisa melayani pasien yang berkaitan dengan Covid-19. Dan salah satunya adalah memberikan pelayanan antar jemput pasien baik dari atau ke Rumah Sakit,” ujar Tries, Selasa (28/4).

Pelayanan maksimal tentu saja tidak diperuntukkan bagi pasien yang sudah dinyatakan positif covid-19. Namun juga orang ataupun pasien yang dalam pantauan karena diduga terjangkit corona. Mulai dari Orang Tanpa Gajala (OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Apalagi dengan berjalannya hari jumlah orang diduga covid19 terus bertambah.[nas]

Selain dari Pemerintah dan swasta, TNI juga memberikan bantuan APD bagi para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto menuturkan, kebijakan di rumah saja untuk memutus penularan Covid-19 bisa saja menimbulkan masalah dalam keluarga. Seperti pendapatan keluarga yang menurun, anak-anak yang bosan di rumah saja atau ibu-ibu yang akan mudah marah karena melihat rumah berantakan.

“Berdasarkan data dari Simfoni, jumlah kekerasan pada perempuan dan anak hingga Maret 2019 mencapai 254 kasus kekerasan di Jatim. Dari jumlah itu 40 persen kekerasan ada di rumah tangga. Untuk itu, kebijakan di rumah saja ini bisa saja jadi persoalan yang disebabkan kondisi ekonomi yang menurun,” kata Andriyanto, dikonfirmasi, Selasa (28/4).

Untuk itu, kehadiran perempuanperempuan hebat di Jatim harus mampu mengelola persoalan ini dengan baik. Dalam artian bagaimana menciptakan kreatifitas dalam rumah tangga, terciptanya kondisi yang kondusif, membuat anak lebih kerasan di rumah dan memunculkan gagasan dan ide yang bagus.

“Peran emansipasi perempuan disini sangat penting. Bagaimana peran perempuan ikut membangun rumah tangga dalam situasi pandemi Covid-19. Saat suami tidak bekerja lagi, perempuan diharapkan bisa mengangkat perekonomian keluarga. Seperti membuat makanan atau kue yang bisa dijual selama Ramadan ini,” tutur Andriyanto.

Menurut dia, kehadiran organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan dan perlindungan anak juga sangat penting di tengah pandemi Covid-19 ini. Contohnya yang dilakukan Forum Partisipasi

Publik untuk Kesejahteran Perempuan dan Anak (Puspa) Gayatri Jatim, yang memberikan informasiinformasi yang harus dilakukan ibu-ibu selama pandemi Covid-19.

“Mungkin bisa diinformasikan apa saja yang harus dilakukan ibuibu saat di rumah. Ibu-ibu harus lebih kreatif dan inovatif selama program di rumah saja ini. Seperti membuat jadwal selama Ramadan, ibu juga bisa membuat pesantren di rumah. Bisa bersama-sama membuat taman dan lain sebagainya.

Intinya perempuan Jatim harus berperan,” ungkapnya.

Andriyanto juga memberikan pujian pada Forum Puspa Gayatri Jatim karena tak sekadar memberikan informasi, tapi juga ada aksi nyata dengan membuat Aksi Donasi 1.000 Masker. “Aksi ini merupakan bentuk kepedulian Forum Puspa Gayatri Jatim. Dan hasilnya aksi ini bisa mengumpulkan 2.000 masker. Saya sangat mengapresiasi aksi ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Puspa Gayatri Jatim drg Handari Y Alchosih MKes mengatakan, Aksi Donasi 1.000 Masker ini telah berhasil mengumpulkan ribuan masker.

Sebanyak 2.000 masker diserahkan ke Gugus Tugas Covid-19 Jatim dan penyerahan masker diterima langung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/4).

“Kami juga akan membagikan sebanyak 500 masker kepada para lansia dan komunitas perempuan marginal. Selain itu, kami juga akan bagikan sembako kepada warga yang terdampak Covid-19 ini.

Kami berharap bantuan kami ini bisa membantu pencegahan Covid-19 di Jatim,” tandasnya.[iib]

Pekan Panutan PBB Dimulai Masa Pembayaran Diperpanjang Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota madiun, Maidi, memberikan contoh dengan menjadi orang pertama yang membayar PBB tahun ini. Pembayaran dilakukan di ruang transit Balai Kota, Selasa (28/ 4) dalam rangka Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2020 di Kota Madiun dimulai. ‘’Pembayaran PBB sudah dapat dimulai.Tetapi karena ini masih ada wabah virus covid-19, masa pembayarannya diperpanjang sampai 31 Desember mendatang. Un-

tuk itu, diharapkan, masyarakat juga turut berpatisipasi dengan membayar pajak sesuai aturan,’’ kata Wali Kota berharap.

Dijelaskan oleh Wali Kota, pelunasan PBB, pembayarannya dapat dilakukan sampai akhir tahun atau tiga bulan lebih lama.PBB biasanya hanya sampai September.Pemerintah memberikan keringanan, karena adanya pandemi corona yang cukup berpengaruh pada sektor perekonomian masyarakat. ‘’Pajak ini kan kewajiban. Biarpun

ekonomi tengah terganggu, tetap harus bayar pajak. Karena waktunya diperpanjang, bisa mulai menabung dari sekarang,’’ ungkapnya.

Menurut Wali Kota, meski batas waktu pembayaran masih lama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun menyiapkan souvenir menarik bagi lima ribu taat pajak pertama. Seperti Wali Kota yang mendapatkan hadiah payung karena sudah membayar PBB di awal waktu. Masyarakat yang saat ini cukup mampu bisa

segera membayarkan PBB-nya untuk mendapatkan hadiah. ‘’Bagaimanapun kondisinya, negara tetap harus berjalan.Dan pajak ibarat darah bagi negara. Kalau tidak ada pajak, negara akan lumpuh,’’jelas Wali Kota seraya menambahkan, sebagian pajak dan retribusi untuk daerah juga diberikan keringanan. Salah satunya, pajak untuk retribusi parkir di mall dan lainnya.Namun, Dihimbau perusahaan terkait juga tidak menarik jasa parkir bagi pengendara.[dar]

750 Awak Bus di Tulungagung Libur Imbas PSBB Surabaya Sedikitnya 750 awak bus di Tulungagung terpaksa tidak dapat bekerja akibat penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Kota Surabaya.

Mereka kini diliburkan tanpa kepastian dapat jalan lagi. “Istilah kami para awak bus yang saat ini libur itu tidak jalan. Ada sekitar 750 awak bus di PO kami jurusan Surabaya yang tidak jalan mulai hari ini (Selasa, 28/4),” ujar Manajer Opersional PO Harapan Jaya Tulungagung, Iwan Sugiono, Selasa (28/4).

Ia menyebut total 250 armada bus PO Harapan Jaya jurusan Surabaya dari Tulungagung, Blitar dan Trenggalek kini harus berhenti jalan. Sebelumnya, bus jurusan Jakarta juga mengalami nasib yang sama. “Kalau yang jurusan Jakarta sudah berhenti jalan sejak tanggal 24 April. Sedang yang Surabaya mulai hari ini (Selasa, 28/4).

Kami pun belum tahu tidak jalan sampai kapan. Kalau suratnya untuk jurusan Surabaya sampai dua minggu tanggal 11 Mei tapi dalam kurung bisa diperpanjang,” terangnya.

Saat ini semua armada bus PO Harapan Jaya sudah dikandangkan di empat tempat. Yakni di Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Maospati (Magetan). Menjawab pertanyaan,

Iwan menandaskan perusahaan oto busnya tidak bisa hanya melayani penumpang semisal sampai Kota Mojokerto saja. Apalagi di tengah relatif sepinya penumpang. “Jadi rugi kalau hanya sampai Mojokerto. Lebih baik tidak jalan,” katanya.

Sedang untuk nasib awak bus jurusan Surabaya yang sekarang tidak jalan, Iwan menyebut sedang menunggu bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. “Kemarin sudah didata. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ucapnya.

Soal kerugian akibat berhenti operasional, Iwan mengungkapkan cukup besar. Untuk armada bus yang jurusan Surabaya rata-rata sehari beromset Rp 2 juta. Sedang yang ke Jakarta

Puluhan bus dikandangkan imbas penerapan PSBB di Kota Surabaya, Selasa (28/4).

rata-rata Rp 9 juta per hari. “Jadi hitung saja 250 unit kali Rp 2 juta. Kemudian yang ke Jakarta 30 unit kali Rp 9 juta. Itu omset per harinya. Belum lagi kalau hari raya biasanya kan ada kenaikan tarif serta jumlah penumpang,” paparnya.

Iwan selanjutnya menyebut income perusahaan oto bus terbesar di Tulun-

gagung itu teruis menurun selama pandemi Covid-19. Mulai dari50 persen, terus 30 persen, kemudian 10 persen. “Sekarang total tidak dapat income,” tandasnya.

Selain dialami PO Bus Harapan Jaya.

Pemberhentian operasional armada bus tujuan Surabaya juga dilakukan perusahaan oto bus lainnya.[wed]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon,

Wujudkan Ekosistem Ketenagakerjan Dunia Kampus D Jakarta, Bhirawa Menaker, Ida Fauziyah mengajak kalangan akademisi berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem Ketenagakerjaan yang baik dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, informasi dan pasar kerja yang ter-integrasi. Hubungan industri yang harmonis dan mekanisme pengawasan yang kolaboratif.

"Kami harap, kalangan kampus dan akademisi mampu terus berperan aktif dalam mencetak angkatan kerja yang berkualitas. Serta berkontribusi bagi pembangunan ketenaga kerjaan ke depan,'' papar Ida Fauziyah sebagai Keynote Speech pada kuliah umum Webinar. Dengan tema Kebijakan Strategis Dalam Menghadapi Dampak

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah

Pandemi di Sektor Tenaga Kerja, dengan civitas Akademik Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (27/4) kemarin.

Menurut Ida Fauziayah, sebelum terjadi pandemi Covid 19 atau dalam situasi normal, pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk menanggulangi masalah Ketenagakerjaan.

Khususnya dalam mengatasi skill mismatch dan perluasan kesempatan kerja. Diantaranya, dengan menyelenggarakan pelatihan vokasi dan pelatihan pemagangan terstruktur. Bekerjasama dengan dunia industri.Targetnya mereka yang mengikuti pelatihan, lalu siap dan langsung dapat bekerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

"Kemenaker juga telah menyiapkan platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), yng dapat menyediakan informasi terintegrasi. Mulai dari lowongan pekerjaan, jenis pelatihan sampai dengan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Diberikan juga perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin berwirausa-

ha. Dengan harapan, lapangan usaha yang dibentuk dapat terus berkembang dan menyerap tenaga kerja,'' tutur Ida Fauziyah.

Terkait penanggulangan dampak Covid 19, Kemenaker telah melakukan refocussing anggaran, untuk diarahkan pada program yang dapat menjadi jaring pengaman sosial. Berupa kebijakan bagi para stakeholder bidang Ketenagakerjaan.

Pertama, menjadi mitra aktif Program Kartu Prakerja dengan mendata para pekerja yang terdampak Covid 19. Untuk dapat diprioritaskn mendapat manfaat Kartu Pra Kerja. Kedua, memberikan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas, untuk

Dindik Kota Surabaya Kaji Penggunaan Nilai Rapor untuk Japres Akademik Dindik Kota, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya mengkaji teknis penggunaan nilai rapor untuk jalur prestasi akademik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasalnya penggunaan indikator nilai rapor sepenuhnya untuk jalur prestasi dikhawatirkan tak objektif. Karena setiap sekolah mempunyai grade yang berbeda - beda.

Menurut Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dindik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, nilai rapor siswa SD dari kelas empat hingga semester pertama kelas enam akan menjadi pertimbangan jalur prestasi.

"Nilai rapor masih kami bahas, yang pasti jalurnya sama dengan nilai ujian. Mereka akan dirangk-

ing dengan rata - rata nilai di lima semester. Nilainya tak perlu dilakukan entry akan dilakukan sinkronisasi rapor online,'' urainya.

Pembahasan nilai rapor ini, lanjutnya, terkait standar penilaian rapor yang berbeda di setiap sekolah.

Sehingga akan ada formula yang objektif dalam penilaian nilai rapor. ''Masih kami konsultasikan ke pusat (Kemdikbud) juga,'' jelas Tri Aji. Pembahasan itu juga terkait besarnya pembagian prosentase 30% di jalur prestasi yang terdiri dari kategori prestasi dengan nilai rapor dan prestasi lomba. Terkait pilihan sekolah, untuk prestasi rapor dapat memilih dua sekolah baik di luar zonasi atau di dalam zonasi. Sementara prestasi lomba yang tahun lalu bebas memilih sekolah, tahun

ini diplot oleh Dinas Pendidikan. ''Untuk nilai lomba ada bobot sendiri sesuai jenjangnya, tahun lalu jalur prestasi lomba dapat memilih semua sekolah. Tahun ini kami sudah melakukan pemetaan sekolah yang mampu menampung dan mengembangkan prestasi anak. Ditunjang dengan sarana prasarana yang dimiliki pihak sekolah,'' urainya.

Misalkan Calon Peserta Didik Baru (CPBD) dengan prestasi dari cabang olah raga tertentu akan diarahkan ke sekolah dengan kemampuan mengembangkan Cabor yang ditekuni calon siswa. Sehingga harapannya ketika masuk di sekolah itu para siswa sudah bisa mengembangkan Cabornya.

"Kami sudah berdialog dengan

KONI juga, karena yang sering terjadi selama ini anak - anak tak berkembang. Bahkan izin latihan juga sulit,'' paparnya.

Selain itu, tahun ini PPDB jalur prestasi juga mengakomodir perlombaan open dan tidak berjenjang.

Hanya saja poinnya lebih kecil dibandingkan lomba kategori berjenjang. ''Istilahnya kepala dinas, semua erih payah dan keringatnya anak - anak akan diakui. Tapi memang poinnya kecil, berbeda dengan Kejurda yang tahapannya panjang,'' pungkasnya.

Selain jalur prestasi, PPDB jenjang SMP Negeri di Kota Surabaya terdiri dari jalur Zonasi (minimal 50%), Afirmasi atau mitra warga (minimal 15%) dan perpindahan tugas (maksimal 5%). [ina]

Polinema Bantu Bahan Makanan Mahasiswa yang Tertahan di Malang

BANGKU POJOK

hilmi Husain/bhirawa

Aktivitas Madin di Kota Pasuruan. Tahun ini, Pemkot Pasuruan mengalokasikan Bosda Madin tahun 2020 senilai Rp3,5 miliar.

Anggaran Bosda Madin Capai Rp3,5 M Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terus memberikan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) terhadap sejumlah lembaga Madin di Kota Pasuruan. Bosda bagi Madin tahun 2020 ini dialokasikan senilai Rp3,5 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Pasuruan, Mualif Arif, besaran Bosda Madin tahun 2020 sama dengan tahun 2019, yakni senilai Rp3,5 miliar.

"Saat ini, masih tahap verifikasi pada calon lembaga penerima sebelum mencairkannya ke setiap lembaga yang berhak.

Selanjutnya, mengajukan proposal pencairan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Alokasi anggaran Bosda Madin tahun ini sebesar Rp3,5 miliar,'' papar Mualif Arif, Selasa (28/4). Besaran dana itu, kata Mualif, diperuntukkan untuk 107 lembaga Madin Ula senilai Rp1.485.000.000 dan 52 lembaga Madin Wustho senilai Rp738 juta. Kemudian, Ustadz Madin Ula senilai Rp990 juta hingga Ustadz Madin Wustho senilai Rp295.200.000. "Adapun peruntukannya bagi operasional Madin seperti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan honor bagi ustadz di lembaga setempat. Bantuan bagi Madin ini berasal dari APBD,'' tandas Mualif Arif.

Mualif menjelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi lembaga Madin agar mendapatkan bantuan. Yakni, Madin Ula, lembaga itu harus terdaftar dan mendapat izin operasional dari Kemenag minimal tiga tahun. Hingga harus memiliki santri minimal 30 orang serta batas usia santri maksimal 15 tahun dan setiap 30 santri lembaga dapat mengajukan satu ustadz sebagai penerima Kemudian, persyaratan Madin Wustho serupa, namun batas usia santri maksimal 19 tahun. [hil]

Malang, Bhirawa Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema), Drs Awan Setiawan MMT MM, kepada Bhirawa Selasa, (28/4) kemarin mengatakan, pihaknya telah memberikan perhatian kepada ratusan mahasiswanya yang masih tertahan di Kota Malang.

Menurut Awan, sebenarnya pihak kampus diawal merebaknya Virus Corona atau Covid 19 di Indonesia, sudah memberikan surat edaran kepada para mahasisnya untuk pemberlakukan belajar sistem daring di rumah masingmasing. Namun sebagian besar mahasiswa memilih pulang kampung, melaksanakan pembelajaran secara online dari kampung halamanya. Tetapi masih ada Ratusan mahasiswa reguler dan mahasiswa internasional yang memilih tetap tinggal Kota Malang karena berbagai alasan.

"Ada yang tidak bisa pulang ke daerah asal di saat pandemi Covid 19, karena itu mereka diberikan perhatian, berupa peket bahan makanan, madu, vitamin C, masker dan hand sanitazer,'' tuturnya.

Awan juga menejelaskan, mahasiswa yang mendapatkan paket donasi adalah mahasiswa aktif yang berasal dari luar Kota Malang, dan saat ini tinggal di tempat kost/kontrakan. Mereka juga telah didata lolos verifikasi Tim Pendataan Satgas Tanggap Darurat Covid 19 Polinema. Diharapkan adanya bantuan ini bisa meringankan beban mereka.

Selain paket donasi, Polinema juga memberikan bantuan sarana pendukung pembelajaran dan sarana pendukung penyelesaian tugas bagi mahasiswa berupa bantuan pulsa untuk komunikasi dan paket internet selama proses pembelajaran jarak jauh. Sebab kebutuhan yang utama untuk pembelajaran jarah jauh adalah berupa ketersedian paket internet.

"Semua pembelajaran dilakukan dengan sistem daring, makanya para maha-

UK Petra bekerjasama dengan kerjasama dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB) dan did

Untuk 30 Rumah

UK Petra Donasikan 2 Drs Awan Setiawan MMT MM

siswa diberikan bantuan berupa paket internet agar pembelajaran yang dilakukan tidak menemui kendala,'' imbuhnya.

Dari total mahasiswa Polinema 12.650 (kampus utama, PSDKU Kediri dan PDD Lumajang), 278 yang tertahan di Kota Malang, mereka telah mengambil bantuan yang diberikan pihak kampus. Sementara terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru, Polinema tahun akademik 2020-2021 ini juga dilakukan dengan sistem online, yang pertama dilakukan Jalur SNMPN (Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri) dilakukan Tanpa Tes (jalur undangan atau prestasi di SLTA).

Untuk jalur SBMPN (Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri) dilakukan, untuk lulusan SLTA tiga tahun terakhir (lulusan tahun 2018, 2019, 2020).

Untuk pendaftaran mahasiswa jalur mandiri kemungkinan yang akan tetap menggunakan tes tulis. SNMPN sudah dilaksanakan dengan online, tetapi SBMPN untuk Tahun 2020 tidak dilaksanakan tes tulis. [mut]

Surabaya, Bhirawa Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya memberikan donasi berupa masker KN95 bagi tenaga medis. Bantuan donasi ini merupakan kerjasama dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB) dan didukung UBS Gold dan para donatur lainnya.

Menurut Rektor UK Petra, Prof Dr Ir Djwantoro Hardjito, saat ini pihaknya bersama donatur dari berbagai institusi mendatangkan masker KN95.

Masker ini dikatakannya termasuk barang dengan kualitas yang tinggi, biasa digunakan untuk laboratorium, ruang isolasi, ICU, dan sebagainya.

"Kami berharap, donasi ini dapat sangat membantu rekan - rekan tenaga medis yang bekerja di barisan paling depan dalam mencegah dan menangani pasien yang tertular Virus Corona atau Covid 19,'' ungkap dia, usai serah terima, Selasa (28/4).

Rencananya, sebanyak

25.600 buah masker KN95 yang didatangkan langsung dari China, ini akan segera didistribusikan kepada 30 RS umum dan swasta di berbagai wilayah di Indonesia yang ditunjuk sebagai RS utama penanganan pasien Covid 19.

"Kami akan mendistribusikan secara bertahap pada RS yang membutuhkan, donasi ini juga akan datang dalam

beberapa tahap diberi donasi j batas hanya 3 dengan berjal tidak menutup angka ini juga bah,'' papar Pro Prof Djwant jelaskan, kegu KN95 tak j dibanding N9 memiliki fungs

GALERI SISWA

Dosen Umsida Dampingi Pemuda Olah Limbah Jadi Lampu Hias Sidoarjo, Bhirawa Melihat banyaknya limbah botol kaca yang dibuang atau hanya dijual kepada pengepul dengan harga seenaknya. Pemuda Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo berhasil memanfaatkannya, diolah menjadi berbagai macam bentuk lampu hias menarik dan mempunyai nilai jual yang layak.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para pemuda sedang menunjukkan hasil karyanya lampu hias dari botol kaca bekas.

Menurut Ketua Tim Abdimas Umsida, Metatia Intan Maulina, Selasa (28/4) kemarin, proses pembuatannya didampingi Tim Abdimas (Pengabdian Masyarakat) Umsida beserta beberapa mahasiswanya. Kegiatan ini bertajuk Zerowaste Limbah Botol Kaca sebagai bagian dari Program Abdimas yang

diadakan di Balai PKK dan Kartar Beringin Citra Mandiri (BCM) Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, pada 1 Maret 2020 lalu.

Metatia juga menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta pemuda sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) potensial

desa. Proses pembuataan dimulai dengan bentuk sosialisasi dan dilanjut pelatihan, diawali pembersian botol kaca bekas yang sudah tidak terpakai, trik pemotongan botol kaca yang baik, serta cara merangkai dan menghias botol, hingga menjadi bentuk barang yang diinginkan. ''Diantaranya, pelatihan pembuatan berbagai macam bentuk lampu hias yang unik dan menarik,'' katanya.

Para peserta terlihat sangat antusias dan menikmati proses kegiatannya. Terbukti mereka terus ikut mencoba secara langsung setiap tahapan pengerjaannya.

Bahkan anggota yang bernama Diah pun tak ragu mecoba memotong botol kaca

sendiri meskipun sedikit takut dengan api dan bunyi retakan kacanya.

Usai pelatihan, beberapa peserta bahkan memaparkan ide - idenya untuk mencoba membuat bentuk lain dan desain tambahan untuk lampu sederhana yang telah mereka buat. Sedangkan, pihak Karang Taruna pun memiliki ide untuk menyampaikan dan mengajarkan kembali pada anggota-anggota lainnya yang berhalangan hadir.

Metatia menyatakan terima kasih kepada Karang Taruna BCM yang telah menerima dengan baik, dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah mendukung kegiatan ini, baik secara moril maupun materiil. [*]

& OLAHRAGA Diajak Berkolaborasi

AYAAN 29 April 2020

Halaman 7

Di Tengah Pandemi, Syiar Ramadhan UMM Dilakukan Secara Daring

mengantisipasi pekerja ter PHK. Maupun yang dirumahkan yang belum terakomodir atau gagal mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Ketiga, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja terdampak Covid 19.

Berupa Program Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana. Serta Uang Perangsang Kerja (UPK). Keempat, perluasan kesempatan kerja melalui program tenaga kerja Mandiri dan teknologi tepat guna (kewirausahaan).

Yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan insentif maksimal bagi kelompok usaha.

Pandemi Covid 19, kata Ida,

menjadi momentum bagi Kemnaker untuk mengakselerasi terwujud nya Basis Data Terpadu Ketenagakerjaan (Big Data Ketenagakerjaan). Melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dapat diandalkan untuk beragam isue Ketenagakerjaan. Terutama para pekerja yang ter PHK atau dirumahkan, dapat langsung dilacak oleh sistem. Sehingga kebijakan yang digelontorkan bagi mereka, tepat sasaran.

"Namun upaya yang telah dan akan kami lakukan ini, tentu tidak dapat sepenuhnya berhasil, tanpa dukungan dari para stakeholder.

Termasuk para civitas Akademik Universitas Paramadina ini,'' pinta Ida Fauziyah. [ira]

Malang, Bhirawa Bulan Suci Ramadhan tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social dan physical distancing untuk menekan penyebaran Virus Corona atau Covid 19.

Ini tentu berdampak pada berubahnya pola Interaksi antara manusia.

Dari yang tadinya tatap muka, menjadi perjumpaan yang segalanya serba Dalam Jaringan (Daring).

Kondisi ini mengubah format syiar - syiar Ramadhan yang bisanya digaungkan untuk memeriahkan dakwah di tengah masyarakat.

Seperti di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada gelaran tahunan Syiar Ramadhan in Campus 1441 Hijriyah tahun ini.

Dalam kondisi mewabahnya Pandemi Covid 19 ini, UMM mensiasati beragam kegiatan tatap muka, menjadi bersifat Daring. Di samping itu, UMM ikut berperan mengurangi dampak Covid 19 yang dialami mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus melaui kegiatan UMM Peduli, UMM Berbagi berupa pembagian Sembako yang dilakukan secara berkala.

Kegiatan yang dilakukan berupa kajian - kajian Ramadhan, yang disiarkan langsung melalui streaming Youtube di channel UMM 1964 dapat diakses oleh semua orang. Misalnya sebagai kajian pembuka, dimulai oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir MSi, dengan tema Ramadhan di Tengah Bencana Global sebagai Momentum Instropeksi Kehidupan

Beragama dan Bermasyarakat. Rektor Dr Fauzan MPd. turut memberi ucapan selamat puasa.

Dalam sambutannya Fauzan mengajak kepada umat Islam untuk memaknai puasa Ramadan secara substantif. Ia menguraikan bahwa, Ramadan yang datang setahun sekali tidak boleh hanya lewat begitu saja dan hanya dirasakan secara seremonial. Melainkan Bulan Suci Ramadan harus dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan ketaqwaan. "Derajat ketaqwaan juga seharusnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan,'' tutur Fauzan.

Fauzan lantas berpesan, khususnya kepada civitas akademika UMM, Kampus Putih yang mengemban amanah dakwah sudah seyogyanya bukan hanya mengurusi pendidikan semata. Melainkan keberadaannya juga sebagai role model pendidikan atau uswah khasanah. Ditekankan kepada civitas akademik, bahwa dalam setiap mengerjakan sesuatu tidak boleh lepas dari kontrol keimanan. ''Jangan sampai kita ini berpuasa tapi sama sekali tidak mengubah esensi kehidupan kita,'' tambahnya.

Haedar Nashir juga berpesan, sebagai orang yang beriman harus menghadapi segala musibah dengan spirit iman yang kokoh. Sebagai agama wahyu, Islam memberikan jawaban atas segala persoalan yang datang. Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan nilai keimanan. Ada be-

Pimpinan Muhammadiyah Pusat saat memberikan ceramah melalui daring

berapa esensi keimanan bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah. Diantaranya, orang beriman semakin yakin terhadap kekuasaan Allah. Segala sesuatu tidak pernah lepas dari sunatullah.

Di sisi lain, pembagian paket Sembako dilakukan terdiri dari tiga cluster. Cluster 1 (0-4 KM) yakni wilayah Karangploso, Dau, Mulyoagung dan Tlogomas. Cluster 2 (4-10 KM) yakni Dinoyo, Mojolangu, dan Merjosari. Sementara cluster 3 (10 KM ke atas) diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat wilayah Blimbing, Sumbersari, Batu, dan daerah terjauh dari UMM. ''Proses distribusi Sembako dilakukan dengan stan-

dar protokol kesehatan,'' ungkap Pulung, penanggungjawab Syiar Ramadhan in Campus 2020.

Kegiatan I'tikaf Ramadhan dan pembagian zakat yang biasanya diadakan di Masjid AR Fachruddin Kampus II UMM atau kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah banyak, akan tetap diselenggarakan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan.

"Sementara untuk kegiatan Salat Idul Fitri masih menunggu keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, apakah UMM akan tetap selenggarakan Salat Idul Fitri secara umum,'' terang dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan UMM ini. [mut]

Turnamen Terhenti, Mohammad Ahsan Latihan dengan Porsi Ringan

dukung oleh UBS Gold mendonsikan puluhan ribu masker KN95 untuk 30 rumah sakit di Indonesia.

Sakit di Indonesia

25.600 Masker KN95

p. RS yang akan juga tidak ter0 RS ini saja, lannya waktu, p kemungkinan a akan bertamof Djwantoro. toro juga menunaan masker auh berbeda 95. Keduanya si yang hampir

sama. Yakni mampu menyaring hingga 95% partikel kecil di udara. Jika, masker N95 menggunakan standar Amerika Serikat, sementara KN95 standar China.

"Penampilan keduanya hampir sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam hal spesifikasi. Saat ini, Center of Disease Control and Prevention (CDC) sudah me-

netapkan masker KN95 sebagai alternatif ketika N95 tidak lagi tersedia untuk tenaga medis,'' tambah dia.

Sementara itu, Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB), Yasin Wijaya, menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mendatangkan Alat Pelindung Diri (APD) berkualitas top grade untuk ruang ICU. APD ini berupa pakaian pelindung diri atau baju hazmat yang bisa digunakan tenaga medis di ruangan ICU. Sebelumnya, UK Petra juga telah menyalurkan bantuan donasi berupa 5.350 rapid test kit ke 15 RS dan delapan Puskesmas atau Poliklinik di tujuh kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Mojokerto, Kediri, Bangkalan, Madiun, Ngawi, dan Lawang. Pemeriksaan menggunakan rapid test difokuskan pasa dua hal yaitu untuk para tenaga medis atau paramedis serta untuk masyarakat yang memerlukan. [ina]

Pebulu tangkis ganda putra Hendra Setiawan (kiri) dan Mohammad Ahsan berlatih jelang All England 2020 di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Jakarta, Bhirawa Di tengah kekosongan turnamen, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan tetap berlatih meski dengan porsi ringan selama menjalani puasa Ramadhan. "Sudah mulai latihan lagi, tapi latihannya intensitasnya tidak seperti biasanya," kata Ahsan ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Pasangan Hendra Setiawan itu mengaku, latihan yang biasanya dilakukan dua sesi pada pagi dan sore, tapi kali ini dilakukan setengah hari saja, termasuk latihan teknik, fisik, dan kebugaran.

Ramadhan tahun ini menjadi berbeda daripada tahun sebelumnya bagi para pebulu tangkis Indonesia, termasuk Mohammad Ahsan. Sebab, biasanya para atlet sedang mengikuti beberapa turnamen secara beruntun saat menjalani Ramadhan.

Pada tahun lalu misalnya, Mohammad Ahsan dkk harus menjalani puasa Ramadhan bersamaan dengan turnamen New Zealand

Open, dan Piala Sudirman 2019 di China. Bahkan ia juga harus menghabiskan Lebaran di Sydney, Australia saat dirinya tampil di Australia Open 2019. Walhasil, puasanya pun bolong-bolong.

Namun kondisi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara di dunia di tahun ini membuat semua turnamen bulu tangkis mengalami pembatalan maupun penundaan. Mohammad Ahsan dkk pun punya kesempatan untuk menjalani puasa sebulan penuh.

PBSI sebelumnya memang memutuskan untuk tetap menjalankan kegiatan pelatnas meski adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang melarang kegiatan berkumpul lebih dari lima orang.

PBSI sudah meminta dispensansi kepada Kemenpora agar bisa tetap menjalankan pelatnas dengan tetap memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. [ant]

KONI Kena Refocusing Covid-19, Reward Atlet Tetap Diberikan Pasuruan, Bhirawa Dana hibah Koni Kota Pasuruan juga terimbas kebijakan realokasi dan refocusing kegiatan Pemkot Pasuruan untuk penanganan pandemi Covid 19. Tahun ini, total dana hibah untuk KONI sekitar Rp7 miliar. Adanya refocusing kegiatan, anggaran itu dikurangi sebesar Rp4 miliar. Sehingga sisa anggaran KONI kini berkisar Rp3 miliar.

"Tahun ini sisa anggaran KONI masih sekitar Rp3 miliar,'' papar Ketua KONI Kota Pasuruan, Herman Suyanto, Selasa (28/4).

Meski demikian reward tahun lalu yang belum terbayar, dipastikan tahun 2020 segera diberikan.

Alokasi anggaran untuk reward atlet yang sudah direncanakan sebesar Rp720 juta. Namun adanya refocusing kegiatan, anggarannya berkurang jadi Rp 600 juta.

"Tahun ini reward itu tetap diberikan. Anggaran itu rencananya dicairkan dalam dua termin. Termin

pertama, untuk tunggakan reward atlet tahun 2019. Termin kedua, untuk reward atlet tahun 2020,'' kata

Herman Suyanto.

Berdasarkan data KONI, terdapat 14 Cabor di tahun 2019 yang masih

terhutang. Sementara itu, untuk jumlah atlet dari 14 Cabor itu, KONI masih melakukan pendataan. [hil]

hilmi husain/bhirawa

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, ST memberi semangat kepada ratusan atlet yang akan berjuang di Porprov VI di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan.

KONI Tuban Terapkan Cara Khusus Jalankan Program Ditengah Pandemi Covid-19 Tuban, Bhirawa Meskipun banyak agenda olah raga ditiadakan dan dibatalkan di tengah menyebarnya wabah Virus Corona (Covid 19), program latihan bagi atlet Cabang Olah Raga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tuban masih terus berlanjut.

Sekretaris Umum KONI Kabupaten Tuban, Zaenal Maftuhien menjelaskan, program latihan dilaksanakan dengan prosedur khusus agar sesuai dengan himbauan pemerintah, yakni tentang pembatasan atau jarak fisik (physical distancin). Salah satunya kegiatan latihan dilaksanakan di rumah masing - masing atlet, dan dilaporkan kepada pelatih oleh masing masing atlet secara online.

"Kegiatan Cabor selama pandemi Covid 19, kami sarankan tetap dilakukan di rumah saja, hal ini untuk menjaga kebugaran para atlet. Caranya, pelatih memberikan tugas se-

suai program yang telah dibuat. Kemudian para atlet melaporkan foto maupun video latihan agar petalih dapat memantau latihan yang dilakukan,'' jelas Zaenal Maftuhien (28/4).

Menurut Zaenal, hingga hari ini belum ada kabar pelaksanaan ko-

mpetsi dari induk - induk cabang olah raga yang ada, bahkan beberapa kompetisi yang dijadwalkan dalam tahun ini ditunda atau ditiadakan. Diantaranya POPDA Jatim yang ditiadakan tahun ini, dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.

"Sesuai edaran, untuk sementara waktu, tidak mengadakan atau mengikuti event olah raga, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Info yang kami terima, POPDA Jatim ditiadakan tahun ini, dan akan dalaksanakan di tahun 2021,

begitu juga PON dan beberapa Event Olah Raga lainya,'' imbuh Zaenal.

Adapun latihan rutin secara khusus nampak dilakukan Cabang Olah Raga Sepeda Balap, di tengah pandemi Covid 19, sejumlah atlet masih melakukan latihan baik dilakukan

choirul huda/bhirawa

Sejumlah Atlet Cabor Balap Sepeda yang tetep berlatih, di rumah masing-masing dengan pantauan para pelatih secara online ditengan Pandemi Covid-19.

di rumah masing - masing maupun dilaksanakan di lapangan.

"Untuk latihan kami laksanakan di rumah, untuk di luar rumah sangat kami batasi, khusus MTB latihan biasanya kami laksanakan minimal empat kali seminggu sekarang hanya satu sampai dua kali, dan tidak rutin melihat kondisi lapangan,'' terang Binta Rohani.

Pelatih yang akrab disapa Hanif ini, lebih lanjut menjelaskan, sejak ditetapkan physical distancin oleh pemerintah, menyusul merebaknya Covid 19, para atlet hanya melakukan latihan di rumah menggunakan alat roller (Sepeda Statis). Pemantauan dilakukan Hanif melalui Video call grup dengan para Atlet, maupun kiriman video latihan. "Kami pantau dari rumah, semaksimal mungkin program latihan tetap kita berikan, meskipun belum ada kemungkinan kompetisi olah raga ada dalam tahun ini,'' katanya. [hud]

JATIM MEMBANGUN Pembangunan Tugu Suling Molor dari Rencana Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 8

Gresik,Bhirawa Pembangunan Tugu Suling di perempatan GNI (Gedung Nasional Indonesia) di Jalan Pahlawan, molor dari perencanaan. Sesuai jadwal, harusnya sebelum ramadan tugu itu sudah selesai.

Faktanya, sampai sekarang belum selesai juga.

kerin ikanto/bhirawa

Pembangunan Tugu Suling masih terus dalam pengerjaan.

Bahkan, ada kabar rekanan pelaksanan Tugu Suling yang dibangun dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) PJB (Pembangkit Jawa - Bali) itu kabur dan teruskan oleh rekanan lain. Sehingga, pengerjaan Tugu Suling itu molor alias tidak tepat waktu. “Kalau soal pelaksananya kita kurang tahu. Pemkab hanya sebatas perencanaannya saja,” kata Ida Lailatussadiyah, Asis-

ten Perekonomian dan Pembagunan Pemkab Gresik Selasa (28//4).

Ditanya soal anggaran untuk pembangunan Tugu Suling, mantan Kabag Pembangunan Pemkab Gresik ini mengaku tidak tahu sama sekali. Soal anggaran katanya, yang tahu adalah PJB. Kembali ditegaskan Ida, soal Tugu Suling itu Pemkab Gresik hanya sebatas perencanaan dan menyediakan lahan.

“Soal berapa anggarannya, Pemkab tidak tahu. Apalagi juga belum ada penyerahan dari PJB ke Pemkab,” tegasnya.

Dikatakan Ida, sebelum lelang dilakukan memang ada perubahan gambar Tugu Suling itu.Karena dinilai terlalu kecil, kemudian dilakukan redesain dengan membut tugu itu dipandang lebih tinggi dan besar. Kembali, soal siapa pelaksana pekerjaan tugu itu Ida mengaku tidak tahu, termasuk berapa besar anggaran yang dihabiskan.

Menurut Ida, meski molor dari perencanaan Tugu Suling itu sudah bisa difungsikan. Meski bangunan fisik tugu itu belum selesai seratus persen dan tinggal finishing saja, namun sirine tugu itu sudah bisa digunakan. Setiap

jelang berbuka puasa, sirine Tugu Suling itu sudah bisa dibunyikan.

Menurut Ida, pembangunan Tugu Suling itu dimaksudkan sebagai sirine pertanda jelang berbuka puasa.

Pembangunan Tugu Suling itu sebagai penganti Tugu Suling milik PLN yang lebih dulu ada. Dengan adanya Tugu Suling yang dibangun Pemda ini membuat Tugu Suling milik PLN tidak aktif.

Senada dengan Ida, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkabbm Gresik, Gunawan Setijadi juga mengaku tidak tahu banyak soal pembangunan Tugu Suling itu.”Kita hanya perencanaannya saja. Soal anggaran tidak tahu.” katanya. [eri]

KELANA JATIM

Tiga Dusun Semprot Disinfektan Serentak Mojokerto. Bhirawa Untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, tiga dusun di Desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto melakukan penyemprotan disinfektan secara serentak, Selasa kemarin.

Babinsa Koramil Gondang Serda Subroto mengatakan, penyemprotan disinfektan di pemukinan warga Desa Padi sebenarnya sudah ke 3 kalinya, tapi untuk kali ini menyasar ratusan pemukiman warga di tiga dusun wilayah Desa Padi, dengan tujuan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Penyemprotan kali ini dilakukan Tiga Pilar Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Karang Taruna desa setempat dengan menggunakan satu unit mobil dan empat unit handsprayer. penyemprotan secara serentak tahap ketiga ini selain pemukiman warga juga di kantor pemerintahan desa, fasilitas umum, sarana ibadah dan pemukiman warga. ”Dipilihnya penyemprotan pada malam hari menjadi pilihan yang tepat, dimana aktifitas lebih lengang dan aman.,” jelas Subroto. [min]

sudarno/bhirawa donas

Wali Kota Madiun, Maidi (kanan), setelah menerima donasi beras dari kelompok usaha tani, dilanjutkan foto bersama.

Wali Kota Terima Donasi 1.250 Kg Beras

Tampak dalam foto segenap warga Desa Padi sedang melakukan penyemprotan Disinfektan rumah warga dengan sebuah mobil khusus.

PWI Sumenep Salurkan Beras Warga Terdampak Covid-19 Sumenep, Bhirawa Di tengah pandemi Covid-19, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan PT Madura Energy memberikan santunan bagi warga terdampak virus berupa beras.

Sebanyak satu ton beras disebar ke masyarakat terdampak. Masing-masing warga 5 kilogram. Secara simbolis PWI menyalurkan beras tersebut di Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep.

Ketua PWI Sumenep, Roni Hartono menyampaikan, santunan berupa beras itu merupakan bagian dari upaya para wartawan untuk berbagi dengan masyarakat terdampak bencana alam tersebut.

Di tengah-tengah merebaknya Covid-19 ini, hampir semua masyarakat terkena dampaknya. Perekonomian masyarakat hancur tak terkendali, apalagi ditengah umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa ini.

“Ini bagian dari bentuk kepedulian kami antar sesama. Di tengah bencana ini kita harus berbagi untuk meringankan beban kita bersama,” kata Roni Hartono, Selasa (28/4).

Menurutnya, Covid-19 ini dampaknya sangat besar bagi perekonomian masyarakat, baik yang ada di Kota maupun di desa. Untuk meringankan beban masyarakat terdampak, masyarakat yang lebih mampu harus memikirkan kondisi masyarakat yang relatif lemah.

Di kabupaten berlambang kuda terbang ini tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan uluran tangan para dermawan agar mereka juga bisa hidup layak seperti yang lain.

“Sasaran dari pemberian santunan ini mereka yang sangat terdampak. Kami sisir masyarakat di perkotaan dan desa yang memang sangat membutuhkan. Karena, dengan kondisi saat ini, yang sebelumnya mereka berkecukupan, saat ini berubah menjadi butuh uluran tangan para dermawan,” ucapnya.[sul]

Kota Madiun, Bhirawa Kelompok usaha tani yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menyumbangkan 1.250 Kg beras melalui Posko Sembako di rumah dinasWali Kota, Selasa (28/4).

Donasi dari para petani ini merupakan sumbangan sukarela mereka untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat kurang mampu di tengah pandemi corona.

Wai Kota madiun, Maidi, menyatakan, donasi yang diberikan masyarakat ini sangat berarti bagi warga lainnya. ‘’Meski dalam masa darurat Covid-19, masyarakat yang mampu membantu warga lainnya yang kekurangan.Sehingga, masyarakat yang kekurangan ini bisa terbantu dan tidak lagi kekurangan,’’ katanya.

Donasi dari kelompok usaha tani itu, berupa beras dari kelompok petani ini juga telah dibungkus dalam plastik

masing-masing 5 kilogram. Sehingga, lebih memudahkan dalam proses pembagian. Selain itu, juga ada donasi berupa abon ayam dan abon lele sebanyak 208 pack sebagai pelengkap. ‘’Berasnya ada, lauknya juga sudah tersedia.Ini memudahkan warga yang mendapatkannya bisa langsung makan.Dan yang terpenting, ini semua produk lokal, buatan warga Kota Madiun juga,’’ungkapnya.

Wali Kota berharap, seluruh

masyarakat di Kota Madiun ini dapat melalui masa darurat Covid-19.Terutama, dalam memenuhi kebutuhan pangan. ‘’Semua sudah kami data. Yang belum didata, segera lapor. Kami akan anggarkan untuk menerima bantuan,’’ tandasnya seraya menambahkan, sumbangan yang diterima langsung oleh Wali Kota Madiun itu, akan segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. [dar]

Alokasi BLT Dana Desa se-Bondowoso Rp76 Miliar Bondowoso, Bhirawa Berdasarkan regulasi, diperkirakan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa (DD) se-Kabupaten Bondowoso akan menghabiskan anggaran sekitar Rp76 Miliar dengan jumlah sedikitnya 42.350 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Secara global kalau Desa mendasar regulasi bauk Permendes dan PMK maka alokasi BLT se bondowoso akan kurang lebih Rp76 Miliar,” kata Kadis DPMD Bondowoso Drs Abdurrahman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (28/4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang penanganan Covid-19, calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD), terdapat beberapa kriteria.

Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sasaran pen-

Ihsan Kholil/Bhirawa

Drs Abdurrahman

erima bantuan dari pemerintah ini.

Akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membuat simulasi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai 2020.

Dijelaskannya, bahwa calon penerima BLT adalah masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima

bantuan sosial lain dari pemerintah.

Yang artinya, mereka tetap masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Non PKH, Non BPNT dan Non Pra Kerja. Yang pada saat ini pihak Pemerintah Desa masih mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu.

“Artinya mereka yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dan pendatanya masing-masing desa yang melaksanakan. Pendatanya dari relawan desa yang diberi tugas oleh Kepala Desa,” jelasnya.

Dari hasil pendataan tersebut kata dia, akan ada verifikasi validasi yang selanjutnya dilakukan musyawarah khusus. Dan juga terkait BLT Desa tersebut, akan dialokasikan selama tiga bulan sejak bulan April, Mei dan Juni 2020. Masing-masing Kepala Keluarga akan mendapatkan bantu-

an sebesar Rp600 ribu.

“Desa-desa harus punya pegangan data KPM yang menerima PKH maupun BPNT. Dan nanti itu yang akan dipadukan,” terangnya.

Menurutnya, sasaran penerima bantuan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan pemerintah. Namun adapun untuk besaran bantuan tersebut di masing-masing disesuaikan dengan jumlah DD yang didapatkan di masing-masing Desa. Yakni rinciannya, Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.

“Desa penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1.2 Miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa. Sedangkan Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.2 Miliar mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa,”pungkasnya. [san]

TKDD Probolinggo Menyusut Rp202 Miliar 80 Ribu KK Penerima BLT DD Terdampak Corona Pandemi corona yang terjadi terus mempengaruhi struktur anggaran pemerintah daerah. Saat ini pendapatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga dikurangi. Di Kabupaten Probolinggo, penyusutan TKDD itu mencapai sekitar Rp202 miliar. Karena TKDD menyusut, maka anggaran belanja untuk organisasi perangkat daerah (OPD) harus dikurangi lagi.

Paling besar pengurangan anggaran belanja itu di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) sekitar Rp51 miliar. Lalu, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan sekitar Rp24 miliar dan Dinas Pendidikan sekitar Rp16 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, Selasa (28/4) mengatakan, di tengah pandemi virus korona, Pemkab Probolinggo membutuhkan anggaran besar untuk penanganannya. Namun, kondisi pendapatan daer-

ah ternyata mengalami penyusutan. “Tidak hanya PAD yang berkurang. Tetapi, pendapatan daerah dari TKDD juga dipangkas cukup besar,” katanya.

Penyusutan TKDD ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020. Berdasarkan aturan itu, pihaknya tengah memproses pergeseran anggaran yang keempat.

“Kami masih proses rasionalisasi, refocusing dan realokasi atau pergeseran anggaran tahap keempat untuk penanga-

nan Covid-19,” lanjutnya.

Selain harus melakukan pergeseran anggaran untuk dialihkan bagi penanganan Covid-19, kekuatan anggaran belanja harus disesuai dengan kebijakan pemotongan TKDD. Mau tidak mau, pihaknya pun membatalkan banyak kegiatan fisik tahun ini.

“Semua OPD dikurangi kegiatan anggaran belanja langsungnya. Karena pusat memotong pendapatan sumber anggaran kegiatan belanja modal itu,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebanyak 80.159 Kepala Keluarga (KK) terdampak korona di Kabupaten Probolinggo bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD). Saat ini pendataan masih terus dimulai guna memvalidasi data penerima.

Koordinator Sub Dukungan

Kebutuhan Dasar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Probolinggo Susilo Isnady mengatakan, kuota penerima BLT DD di daerahnya sekitar 80.159 KK. Calon penerima tersebut tersebar di seluruh kecamatan.

“Angka 80.159 ribu KK penerima BLT dana desa. Itu, semuanya tersebar di 24 kecamatan,” katanya.

Menurutnya, sumber data yang dipakai dalam pendataan tersebut dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tujuannya, sebagai acuan agar penerima bantuan tersebut tidak tumpang tindih.

Pasalnya, bagi penerima BLT, tidak boleh menerima bantuan lain dari pemerintah baik pusat atau daerah.

“Untuk bantuan ini tidak berbicara kaya atau miskin. BLT

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Tantri sosialisasi DD yang terpangkas.

ini untuk mereka yang terdampak korona,” jelas Susilo.

Dia memberikan contoh. Untuk calon penerima yaitu seperti karyawan dirumahkan. Sebelum adanya korona mereka berpenghasilan. Tetapi, karena adanya pandemi ini, penghasilan mereka hilang lantaran di rumahkan oleh perusahaan.

“Karyawan yang dirumahkan, menjadi tidak berpenghasilan. Selain itu, juga ada

pedagang asongan dan lain sebagainya. Yang penting terdampak,” ungkapnya.

Untuk pendataan sudah dilakukan oleh pihak desa. Kemudian dibantu oleh tenaga dari Dinas Sosial. Diharapkan, pendataan yang dilakukan secara benar dan valid. Sehingga, penerima manfaat tepat sasaran.

“Data harus valid berdasarkan basis data yang benar. Jika

data sudah benar, maka data akan tepat sasaran,” tuturnya.

Pagu paling banyak DD yang digunakan untuk BLT berada di empat kecamatan.

Yaitu, Maron, Gading, Krucil, dan Tiris. Pagu untuk empat kecamatan itu sekitar kurang lebih Rp 8 miliar. Untuk kecamatan lain di bawah itu mulai dari Rp 7 miliar hingga Rp 4 miliar paling rendah, tambahnya. [wap]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 9

Dinsos Siap Jalankan Tugas Atasi Warga Terdampak Corona Sidoarjo, Bhirawa Usai melantik Empat Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin langsung memberikan tugas khusus kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, agar segera merapatkan barisan untuk menangani masalah kemiskninan. Termasuk penanganan Sembako yang akan diberikan kepada warga terdampak virus Covid-19.

Mendapat tugas khusus dari Wakil Bupati Sidoarjo, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Dr. Tirto Adi M.Pd mengaku langsung siap menjalankan tugas apa yang telah diamanatkan kepadanya, yaitu untuk mengatasi masyarakat yang terdampak virus Covid-19.

“Kita akan terus pelajari dengan cepat serta akan melaksanakan tugas dengan cepat pula. Jadi saya akan belaksanakan dengan baik, agar bisa memenuhi harapan dari Pak Wakil Bupati Sidoarjo,” kata Tirto Adi, Selasa (28/4).

Ditambahkan, pihaknya akan terus melakukan gerakan, menginventarisir persolan-persoalan yang ada, prioritasprioritas mana yang harus segera ditindaklanjuti dengan cepat. Karena penangan warga yang terkena dampak virus Covid-19 ini harus ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.

Adapun pesan dan tugas khusus yang ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo kepada kepala dinas sosial adalah segera menangani Sembako, yang diberikan kepada warga terdampak virus Covid-19 ini bisa terselesaikan dengan baik.

“Saya harap cepat tanggap mengambil sikab inisiatif dan aksi nyata dalam rangka mengatasi masalah sosial yang timbul sekarang ini, khususnya adanya pandemi virus Covid-19,” tegas Cak Nur_sapaan akrabnya.

Lanjutnya, banyak tugas-tugas berat yang harus diemban oleh di-

nas sosial yang harus dilaksanakan.

Salah satunya adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah imbas dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita menyiapkan Sembako dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terimbas virus Covid-19 ini.

Jadi tugas itu sangat berat, karena apa yang dilakukan itu sangat berbeda dengan yang sekarang ini.

Makanya sangat meminta kepada kepala dinas sosial yang baru langsung terjun, langsung larut bersama-sama dengan bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas mendatang. “Saya berharap sekali lagi, kedepannya dinas sosial ini dinas yang bergengsi karena di dalamnya banyak sekali Tupoksi yang bisa mensejahterakan masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.

Oleh karena itu, dinas sosial ini kedepannya adalah menjadi dinas yang bergengsi, banyak inovasiinovasi yang nantinya bisa menyelesaikan kemiskinan di wilayah Sidoarjo. “Jangan sampai ada image bahwa dinas sosial ini adalah dinas buangan. Dinas sosial ini adalah dinas yang sangat hebat karena di situlah banyak penyelesaian masalah kemiskinan. Kepala dinas sosial yang baru harus merasa bangga karena dinasnya yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Nilainya betul-betul surut, sehingga masyarakat Sidoarjo bisa menjadi sejahtera,” harapnya. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati memantau isi paket Sembako yang akan diberikan kepada warga terdampak virus Covid-19.

Jumlah Kasus DB Mencapai 137 Orang

KELANA JATIM

Meninggal Sakit Jantung, Dimakamkan Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19 Situbondo, Bhirawa Salah satu warga Situbondo berinisial SD (67) yang beralamat di Lingkungan Bukit Putih, Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji diketahui meninggal dunia di Denpasar Bali. Pria tersebut dikabarkan menderita sakit jantung dan jasadnya baru tiba di Situbondo pada Senin malam (27/4) kemarin lusa. Meski meninggalnya karena dipicu sakit jantung, SD harus dimakamkan dengan protokol kesehatan karena berada pada masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Kedatangan jasad SD langsung dibantu oleh personil Polres Situbondo dan Polsek Panji sebelum proses pemakaman dimulai. SD ini kabarnya meninggal dunia di RSUD Sangla Denpasar Bali. Jasad SD tiba di Situbondo sekitar pukul 23.45 wib, dengan diantar ambulans dari Bali. Jasad korban juga diterima melalui prosesi khusus untuk dibawa menuju ke lokasi pemakaman.

“Kabarnya dari keluarga korban SD ini sebelum meninggal menderita sakit jantung,” ujar salah satu warga usai dimakamkan kemarin.[awi]

sawawi/bhirawa

Warga Situbondo yang meninggal di Bali dimakamkan sesuai protokol kesehatan penanganan pasien Covid-19, Senin malam (27/4).

Krisna Yekti

Hartono/Bhirawa

Kabupaten Blitar, Bhirawa Selain waspada wabahnya Virus Corona (Covid-19), masyarakat Kabupaten Blitar juga masih harus waspada terhadap penyakit Demam Berdarah (DB), mengingat musim penghujan masih akan berakhir sekitar bulan ini.

Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan sampai bulan April 2020 ini jumlah kasus Demam Berdarah mencapai 137 orang.

“Rinciannya, pada Januari ada 23 kasus, kemudian Februari 67 kasus, Maret 35 kasus, dan April 12 kasus, dimana mayoritas penderita berusia 5 - 15 tahun,” kata Krisna Yekti, Selasa kemarin.

Lanjut Krisna Yekti, semua pender-

ita saat ini telah dinyatakan sembuh dan tidak ada yang meninggal dunia, dimana pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan seperti sering menguras kamar mandi serta membersihkan genangan air yang mudah untuk sarang nyamuk.

“Untuk itu kami mengimbau untuk melakukan pola hidup bersih sebagai antisipasi mengurangi perkembangan nyamuk Demam Berdarah,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Krisna, untuk wilayah persebaran paling banyak berada di Kecamatan Sanankulon, Nglegok, Kanigoro, dan Kademangan, bahkan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga sudah

menggiatkan masyarakat supaya tetap melakukan PSN, satu rumah satu jumantik, dan melakukan penyemprotan disejumlah wilayah.

“Sebagai antisipasi juga telah dilakukan penyemprotan disejumlah wilayah, namun ini hanya sementara.

Selebihnya kembali ke masyarakat untuk menjaga kebersihan,” ujarnya.

Tambah Krisna, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar hatihati, karena semua gejala demam berdarah masuk dalam gejala Covid-19. Sehingga jika ada tanda-tanda tersebut akan melakukan screaning keduanya.

“Karena kami tidak mau kecolongan, apakah itu demam berdarah atau Covid-19,” pungkasnya. [htn]

Rp1,3 M untuk Bantuan Sembako 2.566 Orang Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mulai membagikan bantuan sosial dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan, A Mujib Imron menyampaikan total penerima bantuan social sembako mencapai 2.566 orang. Ribuan sembako itu dibagikan kepada 1.200 anak terlantar yang berada sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 75 penyandang disabilitas.

Selain itu, ada 1.291 warga berpenghasilan harian juga dijatah bansos. Mulai dari tukang ojek, tukang becak, kuli bangunan, PKL sampai nelayan.

“Sebanyak 2.566 penerima bantu-

Wakil Bupati Pasuruan, A Mujib Imron saat memberikan bantuan sosial dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Pasuruan, Selasa (28/4).

Hilmi Husain/ bhirawa

an sembako di Kabupaten Pasuruan. Bantuan ini akan diberikan secara bertahap. Tentunya bantuan ini akan kami kawal terus, hingga bisa tepat sasaran,” papar A Mujib Im-

ron, Selasa (28/4).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menyatakan anggaran pemberian paket sembako warga senilai Rp1,3 miliar. Ang-

garan itu berasal dari biaya tak terduga APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

“Setiap paket sembako senilai Rp200 ribu. Terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 2 kg telur, 1 kg gula dan produk olahan ikan yang berasal dari UMKM di Kabupaten Pasuruan. Bantuan itu dibagikan untuk April dan Mei,” kata Suwito Adi. Adapun penerima bantuan paket sembako tersebut bukan warga atau keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan dari Kemensos.

Seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan sosial pangan (BSP). [hil]

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tetap Berjalan di Tengah Pemberlakuan PSBB Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menjamin penyaluran produk, terutama pupuk bersubsidi, tidak akan terganggu saat penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB untuk Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan delapan kecamatan di Kabupaten Gresik, , mulai berlaku efektif pada hari ini, Selasa (28/4). Adapun wilayah operasional Petrokimia Gresik masuk ke dalam tiga kecamatan di Kabupaten Gresik yang menerapkan PSBB, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar.

Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono menyatakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bahwa Petrokimia Gresik termasuk dalam kategori industri yang memproduksi barang, dalam hal ini pupuk bersubsidi, untuk mendukung sektor pertanian.

“Sehingga kami masih diperbolehkan untuk beroperasi selama masa PSBB yang mulai berlaku pada hari ini hingga 11 Mei 2020 mendatang,” ujar Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf memastikan aktivitas produksi dan distribusi ke gudang-gudang peyangga hingga ke pengecer tetap berjalan. Hal ini sangat penting mengingat pupuk adalah salah satu sarana produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional. ”Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menginstruksikan agar perusahaan BUMN bidang pangan untuk selalu mempertahankan ketersediaan stok dan bahan pokok, serta menjaga penyalurannya selama pandemi,” ujarnya.

Adapun alokasi pupuk ber-

subsidi nasional tahun 2020, lanjut Yusuf, adalah sebesar 7,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, Petrokimia Gresik mendapat alokasi penyaluran 4,7 juta ton. Hingga 27 April 2020, realiasi penyaluran telah mencapai 1,69 juta ton atau 36 persen dari total alokasi Petrokimia Gresik.

“Khusus untuk Provinsi Jatim, realisasi penyalurannya sebesar 632 ribu ton atau 31 persen dari 2 juta ton alokasi penyaluran Petrokimia Gresik,” jelasnya.

Pupuk Indonesia selaku holding company, sebagaimana disampaikan Kepala Komunikasi Korporat Wijaya Laksana beberapa waktu lalu, telah menyiapkan satu juta ton stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan alokasi hingga tiga minggu ke depan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 378 ribu ton diantaranya adalah stok dari Petrokimia Gresik. Jumlah ini dua kali lebih banyak dari ketentuan pemerintah sebesar 176 ribu ton. Sedangkan Provinsi Ja-

tim, stok yang tersedia sebesar 142 ribu ton atau 181 persen dari ketentuan pemerintah sebesar 78 ribu ton.

Lebih lanjut Yusuf menyatakan walaupun diperbolehkan untuk tetap beroperasi, namun perusahaan tetap mengikuti ketentuan lainnya yang tercantum dalam Permenkes tentang PSBB. “Diantaranya memperhatikan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin, serta menerapkan protokol penanggulangan Covid-19 secara ketat,” ujar Yusuf.

Adapun protokol yang dimaksud adalah, menerapkan Work From Home (WFH) penuh bagi karyawan yang berusia 50 tahun lebih, berdomisili di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Lamongan, serta memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, jantung, paru-paru, serta ibu hamil. ”Tidak hanya karyawan, kebijakan ini juga berlaku bagi tenaga alih daya, harian, hingga borongan, yang saat ini bekerja di lingkungan

Petrokimia Gresik,” tegasnya.

Sementara tenaga kerja yang berdomisili di Gresik dan berusia dibawah 50 tahun juga wajib menerapkan WFH, namun tidak penuh. Karena tenaga kerja tersebut tetap hadir sesuai jadwal dan bisa di callout saat dibutuhkan. ”Disamping itu, kami juga menerapkan aturan physical distancing, mengecek suhu tubuh harian, melarang berpergian keluar Gresik, termasuk mudik, dan sejumlah aturan ketat lainnya. Bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi tegas,” ujar Yusuf.

Selain mendukung pelaksanaan PSBB, Petrokimia Gresik juga menjadi koordinator Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Covid-19 BUMN di Jatim. Melalui kesempatan ini, Petrokimia Gresik, bersama perusahaan BUMN di Jatim lainnya, telah menyalurkan berbagai bantuan.

“Seperti Alat Pelindung Diri dan obat-obatan kepada belasan rumah sakit, pembagian sembako, masker, ha-

Petrokimia Gresik alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2020, sebesar 7,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, Petrokimia Gresik mendapat alokasi penyaluran 4,7 juta ton. Hingga 27 April 2020, realiasi penyaluran telah mencapai 1,69 juta ton atau 36 persen dari total alokasinya.

nd sanitizer, penyemprotan disinfektan, serta berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi lainnya,” ujarnya Terakhir, Petrokimia Gresik berharap agar berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 bisa berjalan dengan lancar dan

efektif. Namun, hal ini tentunya sangat bergantung pada komitmen bersama. ”Untuk itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah, dan semoga kita semua dapat segera keluar dari masa pandemi ini,” pungkas Yusuf. [kim.eri]

EKONOMI

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 10

Lebaran Tahun Ini Dilayani Hanya di Kantor Bank

BI Jatim Tiadakan Tukar Uang Secara Umum Surabaya, Bhirawa Demi untuk menjaga terpaparnya Pandemi Covid-19, lebaran tahun 2020 kali ini, BI Jatim meniadakan penukaran uang secara umum besar-besaran seperti yang dilakulan lebaran tahun-tahun lalu. Selain penukaran di kantor BI juga ada di beberapa tempat seperti lapangan Makodam V/Brawijaya dan lain sebagainya, “Untuk tahun ini BI Jatim hanya menyediakan penukaran uang baru hanya di kantor BI Jatim serta beberapa bank yang ditunjuk,” ungkap Difi A Johansyah, Kepala Kantor perwakilan BI Jawa Timur didampingi Harmanta, Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Imam Subarkah, Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi Dery Rossianto, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Abrar, Kepala Divisi SP PUR Layanan & Administrasi, saat teleconference

dengan para wartawan yang biasa mangkal di kantor BI Jatim Selasa (28/4) pagi kemarin.

Lebih jauh dikatakan, pertimbangan yang paling mendasar adalah untuk menghindari penularan dan memutus rantai penularan Covid,-19 yang sampai saat ini masih belum ditemukan obat penangkalnya. Untuk penukaran uang baru itu sendiri nanti akan dilakukan SOP sesuai arahan pemerintah. Makanya BI Jatim akan mengetrapkan pengetatan selama penuka-

ran tersebut tentunya seperti harus menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun anti septik serta penggunaan hand sanitizer dan lain sebagainya.

BI Jatim selain kantor yang ada di Jl Pahlawan juga akan memanfaatkan kantor yang ada di Jl.Garuda Surabaya untuk kepentingam penukaran uang baru lebaran.

Diakui untuk tahun ini penukatan uang baru diprediksi akan mengalami penurunan dengam adanya Cobid-19 untuk itu BI Jatim hanya menyediakan uang baru sebesar Rp 25,8 Triliun padahal pada lebaran tahun lalu 2019 sebesar Rp 26 Triliun sampai dengan Rp 27 Triliun.

Dengan adanya kasus wabah virus Covid-19 ini BI Jatim sangat berharap agar masyarakat lebih memanfaatkan pembayaran non tunai seperti QRIS (QR Code Indonesian

Standard) sebagai pembayaran yang kini juga mulai banyak digunakan oleh masyatakat baik untuk transaksi jual beli atau untuk pembayaran yang sifatnya keagamaan sepeti sodaqoh, bayar zakat dan lain sebagainya.

Pada kesempatan tersebut juga dibahas soal UMKM yang saat ini juga mengalami kelesuan akibat Covid-19, UMKM ini dibagi tiga yakni Survive, Online, dan Capacity Building. Yang terakhir ini adalah semacam alternatif bagi UMKM yang masih belum memanfaatkan Online, kendati demikian BI Jatim cukup bangga dan bersyukur karena disaat ada dera Vovid-19 pelaku UMKM timbul kreatifitasnya sepeti membuat masker, membuat, sanitizer serta Disinfektan. jadi musibah Corona ini jangan hanya dilihat negatifnya

Difi Ahmad Johansyah kepala BI Jatim

tanpa memperhatikan segi positif atau hikmah yang ada di balik itu semua, di antaranya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri adalah mengasah kreatifitas.

Bi Jatim sangat optimis meskipun di dalam kondisi seperti sekarang ini

yang paling penting masyarakat harus ikut aktif dan proaktif mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebab semua yang dilakukan itu adalah untuk masyarakat itu sendiri karena sayang terhadap rakyatnya semakin masyarakat kuat untuk secepatnya Corona ini berkurang bahkan sirna maka akan semakin cepat Virus itu akan hengkang dari negeri Pancasila ini.

Yang jelas BI Jatim sangat menjaga perekonomian dan keuanhan diJatim denhan cara bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti TPID dan Pemproov Jatim untuk pengendalilan harga dan menyeimbangkan, makanya disiplin dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah adalah kunci utama untuk secepatnya bisa mengusir virus sangat berbahaya dan pembawa maut tersebut.[ma]

BURSA EKONOMI

Pembeli Ikan Segar dari Luar Kota Dibatasi Masuk Sidoarjo, Bhirawa Para tengkulak atau pembeli produk ikan segar dari tambak dan laut yang berasal dari luar Kota Sidoarjo, masih bisa tetap masuk ke Depo Pasar Ikan Sidoarjo di kawasan lingkar timur. Namun, karena ada jam malam pemberlakuan PSBB di wilayah Kabupaten Sidoarjo, mulai Selasa (28/4) kemarin, terhitung mulai pukul 21.00 hingga pukul 04.00 WIB, mereka harus sabar menunggu sampai selepas pukul 04.00 WIB tersebut. “Selepas pukul 04.00, mereka bisa masuk wilayah Sidoarjo,” kata pelaksana PSBB di Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini, Selasa (28/4) kemarin.

Ahmad Zaini, yang juga Sekdakab Sidoarjo, itu mengatakan para pembeli ikan segar dari luar kota masih boleh masuk, sebab konsumsi ikan termasuk salah satu kebutuhan pokok. Meskipun harus sabar menunggu masuk kota , karena ada pemberlakuan jam malam PSBB. Sementara itu, dikatakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sidoarjo, Ir Bacruni Aryawan, pembeli atau tengkulak ikan segar dari luar Kota Sidoarjo, diantaranya dari Surabaya, Mojokerto, Gresik bahkan ada yang datang dari Malang. “Tengkulak ikan dari Surabaya termasuk banyak jumlahnya,” kata Bachruni.[kus]

Toko Tani Online Akan Diluncurkan Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam situasi wabah Covid -19 saat ini, akan membuat terobosan mendirikan toko pertanian online. Keberadaan toko yang akan menjual produk hasil pertanian dari Kab Sidoarjo itu, akan diberi nama Toko Tani Indonesia Center atau TTIC Dinas Pangan dan Pertanian Kab Sidoarjo.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Dr Eni Rustianingsih, mengatakan keberadaan toko pertanian online tersebut sengaja diwujudkan untuk upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. “Para ASN Sidoarjo maupun masyarakat umum yang selama ini berbelanja secara langsung di lokasi pasar tani yang kita gelar tiap Hari Jum at pagi pada Minggu kedua, kini bisa berbelanja secara online,” jelas Eni, Selasa (28/4) kemarin.

Dengan adanya pasar tani online itu, tentu saja kegiatan pasar tani tiap Jum at pagi Minggu kedua, ditiadakan sementara waktu. Karena situasinya saat ini tidak memungkinkan, ada wabah virus Covid-19. Karena pada kegiatan itu, banyak dihadiri pembeli. Diantaranya dari para ASN Sidoarjo.[kus]

alikus/Bhirawa

Belum dilaunching secara online, pembeli dari ASN Sidoarjo datang ke toko pertanian online milik Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

Direktur PDAM Situbondo Jamal Fajri ST bersama staf dan jajaran saat mengikuti kegiatan pengajian ramadan tahun lalu.

sawawi/bhirawa

Ibadah Ramadan, PDAM Ikuti Panduan Pemkab Situbondo, Bhirawa PDAM Tirta Baluran Situbondo bersikukuh mengikuti panduan yang dibuat Pemkab Situbondo selama melaksanakan kegiatan ibadah dibulan suci ramadan 1441 H. Panduan tersebut ditandatangani Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dalam surat bernomor 451/0237/431.004.4/ 2020. Panduan itu selain di tujukan

kepada pimpinan BUMD seperti PDAM, juga disampaikan kepada Sekretariat Pemkab Situbondo, pimpinan OPD, Camat/Kades/Lurah serta pimpinan instansi vertikal.

Direktur PDAM Situbondo Jamal Fajri ST sempat mengutip isi surat panduan yang ditandatangani Bupati Dadang Wigiarto. Kata Jamal, sehubungan dengan dilaksanakannya rang-

kaian ibadah bulan ramadan dan idul fitri 1441 H yang berada dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemik infeksi virus corona atau Covid-19 dimasyarakat, harus mengacu pada SE Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 2020. “SE ini mengatur tentang panduan ibadah ramadan dan idul fitri 1441 H ditengah pandemi wabah Covid 19,” beber Jamal Fajri dengan

Produksi Sharp Indonesia Turun 20 Persen Surabaya, Bhirawa Ekonomi Indonesia berada dalam tekanan, itulah yang terlihat akibat wabah virus Corona yang mendesak pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan Bencana Nasional dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampaknya, roda perekonomian di Indonesia tersendat, sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengalami penurunan performa. Penurunan produktivitas juga dirasakan oleh ekonomi secara global oleh pandemi ini, sehingga fenomena ini berdampak langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan global, termasuk Sharp

Electronics Indonesia (SEID).

Sr. General Manager National Sales Sharp Electronics Indonesia, Andri Adi Utomo mengungkapkan sejatinya Sharp mengantungi Surat Keterangan/izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, namun demi mendukung kebijakan PSBB pemerintah, perusahaan harus melakukan pembatasan jumlah karyawan bekerja yang akhirnya berdampak pada penurunan kapasitas produksi sebesar 20 persen.

Namun di tengah segala keterbatasan tersebut, nyatanya Sharp Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan di kuartal per-

tama dari kategori produk rumah tangga. “Performa positif kami terlihat dari beberapa produk seperti lemari pendingin, AC mencapai 118,1 persen, Air Purifier mencapai 155 persen dan Mesin Cuci 98,2 persen,” terangnya, Selasa (28/4).

Andry menambahkan pihaknya yakin capaian ini dapat diraih karena produk-produk Sharp sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia, terlebih pada masa Work from Home ini. “Selain itu, dengan bekerja sama dengan partner-partner bisnis strategis, mempermudah pelanggan setia Sharp untuk melakukan pembelian, bahkan dari rumah,” ujarnya.[riq]

didampingi, Kabag Keuangan PDAM Tirta Baluran Situbondo, Badri.

Menurut Jamal Fajri, pelaksanaan SE Menteri Agama RI ini, dipandang perlu sebagai panduan yang memenuhi aspek ibadah sekaligus aspek kesehatan. Adapun tujuannya, sebut Jamal Fajri, untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, ucap Jamal, untuk mencegah dan mengurangi penyebaran serta untuk melindungi pegawai berikut masyarakat muslim dengan resiko Covid-19. “SE ini meliputi berbagai rangkaian ibadah yang terkait dengan ramadan dan idul fitri, yang lazim dilakukan dalam kumpulan orang banyak,” sebut Jamal.

Lebih jauh Jamal menuturkan, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa dibulan ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fiqih ibadah.

Selain itu, kupas Jamal, khusus kegiatan sahur dan berbuka puasa dilakukan secara individu atau keluarga inti.

Artinya, kupas Jamal, masyarakat muslim tidak diperlukan mengadakan sahur on the road atau ifhar jama’i (buka puasa bersama). “Khusus shalat tarawih juga dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah,” jelas Jamal.[awi]

SELAYANG PANDANG

Terdampak Corona Transaksi Gadai Naik 20 Persen, Harga Emas Cetak Rekor Transaksi gadai di Kantor Pegadaian Kota Probolinggo, meningkat 20 persen. Peningkatan transaksi gadai ini diduga karena masyarakat terdampak wabah virus korona.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa toko emasdi kota Probolinggo banjir pengunjung yang kebanyakan menjual emas untuk kebutuhan sehari-hari.

Kepala Kantor Cabang Pegadaian Kota Probolinggo Supriyadi, Selasa 28/4/2020 mengatakan, mulai awal bulan ini ada peningkatan transaksi gadai sekitar 10-20 persen.

Peningkatan transaksi gadai ini diduga karena masyarakat terdampak kebijakan penanganan wabah korona. Seperti, penurunan omzet usaha atau pekerja yang dirumahkan.

“Ada berbagai macam barang yang biasanya digadaikan masyarakat, terutama seperti emas perhiasan sampai barang seperti laptop dan pon-

sel. Kondisi ini memang dampak dari wabah korona. Masyarakat membutuhkan uang tunai, di sisi lain usaha mereka merosot dan tidak ada penghasilan. Pilihannya adalah menggadaikan alat produktif yang dimiliki,” ujarnya.

Tidak hanya transaksi gadai yang meningkat, transaksi penjualan emas juga naik. Mencapai 10 persen. “Sebelum wabah korona banyak masyarakat yang membeli emas logam mulia untuk investasi. Harga emas kan cukup tinggi, tapi ketika ada wabah ini ada yang memilih

Situasi Pegadaian cabang kota Probolinggo.

menjual logam mulia,” ujarnya.

Pilihan menjual logam mulia ini dinilai lebih cepat serta tidak ada kewajiban untuk mengangsur. Sehingga, dibandingkan menggandaikan

emas yang telah dibeli, nasabah memilih menjual. “Kenaikannya kisaran 10 persen untuk jual emas ini,” ujarnya.

Harga emas berkali-kali tembus rekor tertinggi di saat ter-

wiwit agus pribadi/bhirawa

jadinya pandemi Covid-19.

Hal itu terjadi ketika instrumen investasi lainnya tertekan oleh wabah corona. Lantas apakah sekarang waktu yang tepat untuk memborong logam

mulia tersebut? Salah satu pemilik toko emas di kota Probolinggo Hartono menilai sekarang memang waktu yang pas untuk berinvestasi di emas.

“Kalau menurut saya ini ada tren yang memang saat yang tepat untuk melakukan pembelian emas secara besar-besaran gitu,” katanya.

Menurutnya emas dianggap sebagai komoditas investasi yang aman di tengah kepanikan masyarakat terhadap virus Corona. Kepanikan tersebut memicu naiknya harga emas.

“Harga emas memang dipengaruhi beberapa faktor ya. Pertama kan memang kepanikan ya.

Kepanikan investor di hampir seluruh dunia untuk menyimpan asetnya di emas ya karena dianggap aman gitu,” jelasnya.

Hartono juga menilai harga emas yang sudah tinggi akan sulit kembali ke harga sebelum-

nya. Jadi walaupun misalnya nilai dari emas turun tidak akan terlalu signifikan. “Kemudian emas itu kalaupun turun susah kembali ya. Misalkan ke level satu tahun yang lalu. Jadi kalau turun pun ada koreksi, koreksinya tidak terlalu dalam.

Jadi trennya memang harga emas akan terus mengalami kenaikan,” tandasnya.

Sebagai infrormasi, harga emas batangan Antam pada Selasa 28/4 naik Rp 26.000.

Angka tersebut membawa harga emas Antam mencetak rekor ke level tertinggi di Rp 944.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di hari ini naik Rp 23.000 level Rp 845.000/gram. Dengan kata lain jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Bahas PSBB, Tiga Kepala Daerah Kumpul di Bakorwil Malang l

Sambungan hal 1

menyebut jika Pemkot Malang tidak pernah menarik kembali. Hanya saja, kondisi efektifitasnya memang masih menjadi pertimbangan untuk direalisasikan.

“Kami tidak pernah menarik dari pengajuan. Kan kemarin kondisinya itu bisa (penerapan PSBB), cuma efektifitasnya kan harus Malang Raya. Lha ini ketika sudah ya kita ngikut saja,”tukas Sutiaji.

Apalagi, jumlah pasien positif Covid-19 semakin bertambah, bahkan saat ini juga ada pasien balita.

Hal ini bisa menjadi perhatian untuk semakin meng­ uatkan physical distancing di semua wilayah.

“Intinya kita bisa menekan tingkat penyebaran virus. Karena dengan jumlah positif yang terus bertambah dan sebarannya merata.

Kemudian, semakin menyebar beberapa cluster-cluster baru yang itu susah dipantau, juga transmisi lokalnya semakin tinggi. Terlebih mau tidak mau kita harus dikuatkan physical distancing Wali Kota Malang Sutiaji itu,” jelasnya.

Pria yang juga ustadz itu, menyampaikan dengan penerapan PSBB dalam menangani penyebaran Covid-19, dinilai akan lebih maksimal. Sebab, ada aturan dan regulasi yang jelas untuk menindak apabila ada pelanggaran dari kebijakan. “Nanti diatur Kami sudah punya perwal berkaitan dengan itu. Inilah yang ketika PSBB diberlakukan kota ada punishment bagi yang melanggar,” tandasnya.

Diketahui, pertambahan kasus Covid-19 di Kota Malang per 27 April 2020, untuk pasien positif mencapai 14 orang. 8 di antaranya dinyatakan sembuh, 6 pasien lainnya masih dalam perawatan.

Kemudian, untuk pasien ODR (Orang Dalam Risiko) mencapai 1.909 orang. Sementara OTG ada 174 Kemudian, ODP (Orang Dalam Pemantauan) tercatat 682. Sebanyak 231 masih dalam tahap pemantauan, dan 441 pasien telah selesai tahap pemantauan.

Selanjutnya untuk PDP mencapai 155 orang, 9 pasien telah dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 54 telah selesai dalam pengawasan, sedangkan 92 masih dalam tahap perawatan. [mut]

Melatih Sabar Hadapi Corona l

Sambungan hal 1

dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam menghadapi musibah, sebab bagaimanapun kita manusia tidak mungkin lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa Ta’ala juga mengisyaratkan agar manusia tetap berpikir positif dalam menghadapi musibah karena walaupun sebesar apapun musibah yang dirasakan sejatinya masih lebih sedikit dibanding besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang diberikan kepada kita manusia.

Kita manusia akan keluar dari musibah itu asal kita bisa sabar menghadapinya, sebagaimana yang termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, “Katakanlah hai hambahambaKu yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu.

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas’.

Melalui kesabaran, segala kesedihan dan dampak dari segala musibah itu akan dapat diatasi karena sabar pada hakikatnya adalah kemampuan jiwa untuk menghimpun potensi diri guna mencari jalan keluar untuk mengatasi musibah dan tidak hanya berkeluh kesah. Sabar itu ada tiga macam, yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar terhadap takdir Allah.

Nah, terkait tentang pandemi Corona (Covid-19) bisa masuk dalam sabar terhadap takdir Allah. Sehingga, kita setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikro tak kasat mata ini pun ciptaan-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qodarnya. Kita manusia wajib membangun keimanan bahwa corona, makhluk renik tak kasat mata itu pun menunjukkan tanda kebesaran Allah.

Betapa dunia guncang, atas kehendak-Nya semata.

Melalui mahkluk mikro yang bernama virus Corona manusia sudah benar-benar dibuat tidak berdaya. Hendaknya kita manusia menjadikan pelajaran ini untuk mempertebal iman dan taqwa, sehingga hadirnya makhluk renik tak kasat mata bernama corona ini menguji kesabaran kita manusia. Oleh karena itu, mari jadikan Ramadan ini momentum untuk melatih kita bersabar menghadapi segala sesuatu yang telah digariskan untuk dihadapi agar kelak mendapatkan rida Allah SWT dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Wallahu a’lam bishshawab.**

Tekankan Perintah Kapolri l

Sambungan hal 1

langsung bagi kelangsungan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pinta Kapolres Sugandi, seluruh jajaran personil Polres Situbondo dan ASN dapatnya memperhatikan 8 penekanan Kapolri tersebut. “Kami menekankan kembali arahan dari Kapolri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 agar menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Kapolres Sugandi.

Tak hanya itu yang dikupas Kapolres Sugandi, upaya penertiban masyarakat yang masih berkerumun serta upaya memberi edukasi masyarakat agar selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, selalu ditekankan untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Santri Situbondo. “Kami juga dihimbau untuk ikut menjamin distribusi bahan pokok masyarakat sehingga transaksi perekonomian tetap berjalan lancar,” papar Kapolres Sugandi.

Untuk itu, lanjut Kapolres Sugandi, para personil polisi berikut ASN saat bertugas selalu berpedoman terhadap maklumat dan arahan Kapolri terutama dalam menjaga kamtibmas ditengah pandemi Covid 19.

Lebih lanjut Kapolres Sugandi berharap agar seluruh personil polisi tetap menjaga kesehatan demi kesinambungan sebagai abdi negara. “Jagalah kesehatan sehingga bisa beraktifitas dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas mantan Kapolres Pacitan. [awi]

Halaman 11

Beri Dukungan Dokter, Risma Kunjungi RSUD dr Sowandhie Surabaya, Bhirawa Meninggalnya salah satu dokter yang bertugas di IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhie, tentu membuat luka mendalam bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Makanya, dia pun langsung takziah, mendatangi keluarga almarhum dr Berkatnu Indrawan Janguk untuk menyampaikan permohonan maaf dan berbelasungkawa.

Saat takziah itu, Wali Kota Risma mengucapkan terima kasih atas dedikasi semasa hidup almarhum. Ia pun berjanji akan kembali dengan memberikan penghargaan untuk almarhum melalui keluarganya. “Terima kasih atas semua pengabdian almarhum.

Saya janji akan kembali dengan memberikan penghargaan,” kata Wali Kota Risma kepada keluarga almarhum, Selasa (28/4).

Seusai ke rumah duka, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini langsung menuju RSUD dr. Soewandhie untuk memberikan semangat serta dukungan penuh kepada para dokter, termasuk tenaga kesehatan (nakes)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengunjungi RSUD dr Soewandhie untuk memberikan dukungan moril tenaga medis di rumah sakit tersebut.

yang bertugas dalam penanganan Covid-19 ini.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma memberi memerintahkan agar para nakes disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap.

Baik perawat, dokter maupun bagian

administrasi juga harus menggunakan APD, tanpa terkecuali.

“Saya minta nanti garda terdepan harus menggunakan APD terbaik dan lengkap, baik para perawat, dokter dan juga bagian administrasi,” kata Wali Kota Risma di Halaman Lobby RSUD

dr. Soewandhie.

Ia menjelaskan, sebelum menolong pasien, Wali Kota Risma meminta agar para nakes tidak menomor dua kan keamanan dan kesehatan dirinya.

Termasuk tidak boleh lalai dan ceroboh dalam mengenakan APD lengkap. “Tolong semuanya juga pake face shield.

Semangat ya semuanya!,” tegas dia.

Saat itu, Wali Kota Risma berkalikali menyampaikan dorongan kepada para nakes itu untuk selalu semangat dan semangat dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, saat itu Wali Kota Risma meminta para dokter untuk menggunakan baju rangkap dua atau lebih, sehingga setelah keluar dari rumah sakit dapat langsung ganti baju di lobby depan. “Ini depan juga ada toilet, saya minta juga para dokter agar bisa ganti baju kalau perlu mandi dulu di sana,” paparnya.

Terakhir, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini berpesan agar semua nakes lebih menjaga diri dan berhati-hati. “Sekali lagi saya mohon, ayo kita bersama-sama menjaga diri kita masing-masing dan selalu hati-hati,” pungkas dia. [iib]

Warga Belum Patuhi PSBB Sambungan hal 1 lum paham. Bahkan setelah ditanya, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang pemberlakuan PSBB hari pertama.

“Kita ada tiga hari memberikan imbauan dan teguran. Sehingga hari ke empat kita sudah melakukan tahapan lebih tegas lagi (sanksi, red), kalau seperti ini Surabaya akan meningkat terus penyebaran Corona,” kata Irjen Pol Luki Hermawan.

Pihaknya pun sepakat dengan seluruh aparat yang terlibat dalam PSBB. Yaitu terkait imbauan dan teguran selama tiga hari ke depan yang akan terus diperkuat.

Pihaknya juga berharap ada kerjasama dari masyarakat Jatim, khususnya Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. “Kami berharap masyarakat Jatim ikut bersama-bersama menaati peraturan dan menjalankan PSBB supaya wilayah kita terbebas dari corona,” harapnya.

Disinggung terkait kemacetan di beberapa titik. Seperti halnya di Bundaran Waru perbatasan Surabaya-Sidoarjo.

Luki mengaku akan melakukan evaluasi.

Sebab masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang penerapan PSBB di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Bahkan pihaknya menjumpai masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, tapi tidak sesuai aturan PSBB. “Di pintu masuk Surabaya - Madura ada juga mobil bawa keluarga yang ajak anak-anaknya jalan ke Surabaya.

Dan tadi ada beberapa mobil dikembalikan. Jadi banyak masyarakat yang tidak paham, kita akan terus melakukan

l

sosialisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, PSBB ini menjadi opsi terakhir yang harus diambil karena sebaran penularan covid-19 sudah sedemikian meluas. “Artinya kita harus melakukan proteksi dan ini kadang pilihan yang tidak bisa mengenakkan semua orang,” sambung Khofifah.

Maka dalam tiga hari ke depan petugas akan melakukan pendekatan persuasif dan humanis di tiga kawasan yang tengah menerapkan PSBB. Dan akan diterapkan sistem keamanan berjenjang sehingga masyarakat bisa memahami situasi yang mereka hadapi.

Di sisi lain Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa sejak kemarin ada dapur umum yang memberikan layanan makanan siap saji untuk warga terdampak covid-19 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Dapur umum yang dibuka di sejumlah titik itu juga akan membuat santapan makanan untuk waktu buka puasa dan sahur.

“Mana titik-titik yang belum tersisir oleh dapur umum kita ingin berdayakan UMKM setempat. Kalau cuma nasi bungkus kan tidak harus restoran, masyarakat pelaku UMKM juga bisa membuka layanan membuat nasi bungkus,” tegasnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan menambahkan, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi terkait aturan PSBB. Termasuk salah satunya untuk pengguna mobil pribadi. Yakni terkait peraturan kapasitas duduk empat yang dirubah menjadi

hanya dua tempat duduk.

“Roda dua hanya boleh mengangkut satu penumpang kecuali satu rumah ada pengecualian, kendaraan diluar plat L atau W tidak boleh memasuki Surabaya tanpa ada surat keterangan dari instansi mereka kerja,” tambahnya.

Terkait kemacetan di Bundaran Waru, Kombes Pol Budi menerangkan di kawasan Waru setiap pagi merupakan jam-jam padat orang kerja. Budi mengimbau masyarakat tetap mematuhi peraturan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Waru padat karena ada pekerja yang bekerja di Surabaya. Jam ink saya di Waru sudah lengang tidak ada kepadatan. Kita sampaikan ke masyarakat laksanakan sesuai dengan ketentuan menggunakan masker dan sarung tangan,” pungkasnya.

Sedangkan check point di perbatasan Surabaya-Gresik terpantau lebih kodusif. Sejumlah pengendara roda dua yang melintas masuk wilayah Surabaya di cek suhu tubuh, dan untuk pengendara roda empat atau truk kontainer juga di semprotan disinfektan otomatis yang setiap menit nyemprot.

Kanit Lantas Polsek Benowo AKP Herry Iswanto menegaskan, untuk para pekerja dari Gresik masuk Surabaya diimbau membawa surat kerja dan mematui protokol kesehatan. “Kebanyakan pekerja yang tinggal di Gresik yang masuk Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, dari hasil pantauan rekan-rekan di lapangan, pelaksanaan

PSBB hari pertama terjadi penumpukan kendaraan di Bundaran Waru.

“Evaluasi ini dilakukan setiap hari, di Gedung Grahadi Provinsi Jatim yang melibatkan tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik,” kata Febri.

Febri menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya penumpukan kendaraan saat pemeriksaan lantaran banyak kendaraan roda dua yang melanggar dengan berboncengan namun identitas tidak satu alamat. Alhasil, mereka diminta untuk putar balik. “Karena memang banyak sekali kendaraaan roda dua itu berboncengan yang bukan dari keluarganya,” jelasnya.

Selain itu, kata Febri, tak sedikit pula pengendara yang bekerja tidak dilengkapi dengan id card atau surat tugas dari perusahaannya. Padahal, sebelum PSBB ini diberlakukan, Pemkot Surabaya sudah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar membekali karyawannya dengan id card. “Itu hari Minggu kemarin sudah sosialisasi ke perusahaan agar karyawannya dibekali id card atau surat tugas,” ungkapnya.

Namun begitu, Febri memastikan, hingga saat ini petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Linmas bersama jajaran kepolisian terus berusaha mengevaluasi agar ke depan dapat menerapkan pola-polapola baru untuk lebih baik lagi. “Hari pertama ini akan menjadi pembelajaran untuk masyarakat. Sehingga berikutnya pengendara menjadi lebih tahu selama 14 hari ke depan akan seperti apa,” pungkasnya. [bed.iib.tam]

Terminal Purabaya dan TOW Hentikan Temukan Satu ODP Masuk Wilayah PSBB Operasional Bus AKDP dan AKAP l

Sambungan hal 1

“Pengosongan itu dimulai pada, Selasa (28/4) pukul 00.00 WIB. Semua operasional bus dihentikan karena bersamaan dengan pemberlakuan PSBB di Surabaya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Irvan Wahyudrajat, kemarin.

Menurut Irvan, penghentian sementara ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Co-

rona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, ada pula Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya. “Tiga peraturan itu yang menjadi landasannya. Kemudian ditambah lagi surat dari Dishub Surabaya tentang sosialisasi pelaksanaan PSBB dan pengendalian arus mudik di Kota Surabaya,” tegasnya.

Irvan juga memastikan bahwa sosialisasi penghentian sementara itu terus dilakukan di Terminal Purabaya maupun di TOW. Sosialisasi itu berupa pengeras suara dan juga imbauan yang diletakkan di berbagai tempat. “Di samping sosialisasi, kami juga

menutup pintu masuk atau jalur masuk ke terminal, sehingga bus tidak bisa keluar-masuk terminal,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa bus kota tetap beroperasi normal seperti biasanya. Namun, meski beroperasi normal harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Tetap beroperasi tapi harus sesuai protocol,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Irvan berharap semua pihak untuk mematuhi peraturan yang telah disosialisasikan di dua terminal tersebut. Bahkan, ia juga meminta seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan PSBB yang tengah dijalankan oleh Surabaya. “Mari bersama-sama mensukseskan PSBB Surabaya untuk memutus mata rantai Covid-19,” pungkasnya. [iib]

l

Sambungan hal 1

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo menerangkan, PSBB memiliki latar belakang secara epidemologis untuk melindungi masyarakat dari wabah covid-19. Karena itu, pengertian masyarakat menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.

Pihaknya mengaku, sejak hari pertama pelaksanaan seluruh aspek telah diterapkan mulai dari screening, penyemprotan hingga public address sudah dilakukan.

Selain itu, aparat juga telah mengembalikan masyaraat ke daereah asal karena tidak ada kepentingan. Bahkan dalam screening tersebut ada satu Orang Dalam Pemantauan (ODP) wilayah Jakarta yang masuk ke Surabaya dengan membawa surat keterangan. “Masih bayak yang berboncengan, tidak menggunakan masker hingga kendaraan dengan duduk berdampingan,” tutur Kombespol Trunoyudo.

Pada titik check point Waru, lanjut dia, membutuhkan evaluasi dan pemahaman seluruh masyarkat. Karena memang begitulah SOP yang harus dijalankan.

“Sementara, titik tersebut merupakan titik strategis yang merupakan pintu masuk utama batas Sidoarjo dan Surabaya selatan yang sehari-hari juga padat,”

tutur Trunoyudo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga sempat memaparkan perkembangan update covid-19 di Jatim per hari kemarin. Terdapat penambahan 59 kasus positif baru yang tersebar di 13 daerah di Jatim. Di antara daerah tersebut, Surabaya menempati posisi pertama penambahan jumlah kasus positif sebanyak 20 orang. Disusul Kabupaten Sidoarjo sebanyak 11 orang dan empat di Kabupaten Tulungagung dan Kota Probolinggo.

Sementara jumlah kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) hingga kemarin tercatat 2.849 orang serta ODP sebanyak 18.768 kasus. “Penambahan kasus di Surabaya rata-rata 60 persen adalah dari PDP dan 21 persen adalah Orang Tanpa Gejala (OTG). Ini artinya kewaspadaan, kehati-hatian dan kesiapsiagaan harus dilipatgandakan. Karena memang ada hal yang tidak kita duga adalah carrier yaitu OTG,” tutur Khofifah.

Khofifah juga menegaskan, kewaspadaan harus ditingkatkan karena di Indonesia sebagian catatan, ODP yang potensial positif ada 10 persen. “Hal ini harus menjadi telaah lebih komperehensif untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Jatim,” pungkas Khofifah. [tam]

Sunarsih Rela Tak Umroh, Serahkan Tabungannya Demi Covid-19 l

Sambungan hal 1

nyumbangkan uangnya alih-alih untuk kebutuhan sehari-hari?. “Ini uangnya tidak seberapa, dan semoga menjadi barokah. Kalau makan sehari-hari ya seadanya,” jawabnya.

Sunarsih pun mengaku, pandemi Covid-19 berdampak pada hasil jualannya. Bila sebelum pandemi ia bisa menghabiskan 5 kg beras, sekarang hanya 3 kg. Selain itu, rencana tabung­ an umrahnya pun akhirnya tertunda karena ia memilih menyumbangkan

uang tersebut.

“Tidak apa-apa (tidak jadi nabung umrah), insyaallah ada jalan lain.

Harapan saya semoga uang yang saya berikan ini bermanfaat. Uangnya tidak seberapa tapi saya ikhlas bisa membantu,” tutur istri dari tukang kayu ini.

Kedatangan Sunarsih disambut Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin dan Sekda drg Ninik Ira Wibawati.

Disela-sela rapatnya, wali kota izin keluar ruangan untuk bertemu dengan Sunarsih. Rasa bahagia dan haru pun

diungkapkan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu melihat salah satu warganya punya niatan seperti itu.

“Ya, saya kedatangan tamu berhati mulia. Yang mana pekerjaan beliau berjualan nasi pecel, menyisihkan hari ke hari uang untuk ke tanah suci. Melihat perkembangan virus korona ini hatinya tergugah untuk ikut andil,” tutur Habib Hadi.

Atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, wali kota memberikan apresiasi dan salut akan kemuliaan hati

Sunarsih. Bantuan dari Sunarsih yang diperkirakan sekitar Rp2 juta itu akan diwujudkan bantuan yang bermanfaat untuk masyarakat.

“Sekecil apapun bantuan, itu sangat bermakna. Selain menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dan mari berbagi rejeki untuk saling membantu. Saat inilah kita saling bahu membahu untuk semua. Saya bangga dan terharu dengan adanya ini, mudah-mudahan menjadi contoh bagi yang lain,” tambah Wali Kota Habib Hadi. [*]

UTAMA

Rabu Kliwon, 29 April 2020

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Pemprov Jatim Gelar Musrenbang Virtual Bahas RKPD 2021

Fokus Pulihkan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi Upaya pemulihan ekonomi pasca covid19 menjadi fokus dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 yang digelar Pemprov Jatim secara virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4).

Kendati digelar dengan protokol ketat physical distancing, Musrenbang RKPD tahun ini tetap berjalan maksimal untuk menyepakati persoalan, arah pembangunan serta prioritas pembangunan di Jatim.

Bahkan dalam musrenbang kali ini turut menjadi narasumber Menteri dalam negeri Tito Karnavian, staf ahli Bappenas serta dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Wakil Ketua DPRD Prov.Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II, Kajati Jatim, Kalan BI Jatim, Sekda Prov. Jatim, Bupati Banyuwangi, Walikota Surabaya, Ketua KADIN Jatim, dan Kepala BPS Jatim. Musrenbang ini juga diikuti oleh Bupati dan Walikota se-Jatim melalui video conference.

Gubernur Khofifah mengatakan, penyebaran covid-19 di Jatim memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan

Secara keseluruhan, Jatim menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif kokoh dan inklusif dengan pengembangan SDM serta kesejahteraan sosial yang meningkat. Namun kita tidak dapat memungkiri, pandemic COVID-19 akan membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap target capaian IKU"

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberi penghargaan pada Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Musrenbang RKPD 2021 di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/4)

kesejahteraan masyarakat. “Sektor yang paling terkena imbas adalah pariwisata. Lainnya, adalah penurunan kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan aliran modal,” kata Khofifah.

Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Diantaranya

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur

adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai, dan jaring pengaman sosial (social safety net).

Selain itu, APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak Covid-19, melalui efisiensi Belanja Daerah yang

bersumber dari PAD, DBHCHT, DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah. Sebagian dari realokasi anggaran tersebut akan turut diimplementasikan melalui penyaluran ke Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur.

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas. Pertama yakni pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi Jatim Relatif Kokoh dan Inklusif Sementara itu beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019-2024 terlihat dari be-

berapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 5,52% (c to c), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Kepala Bappeda Jatim M Rudy Ermawan Yulianto turut menghadiri Musrenbang RKPD 2021

5,02%. PDRB ADHB mencapai Rp. 2.352,43 Trilyun, dengan tiga kontributor utama yaitu sektor industri pengolahan sebesar 30,24%, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil sebesar 18,46%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,43%.

Selanjutnya inflasi Jatim pada tahun 2019 sebesar 2,12%, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 2,72%. Adapun inflasi Jawa Timur pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2,27% (y on y), lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,96%.

Indikator makroekonomi yang positif tersebut turut diimbangi dimensi pembangunan inklusif yang diantaranya tercermin melalui indeks Gini yang menunjukkan ketimpangan yang turun dari 0,371 pada akhir 2018 menjadi 0,364 pada akhir 2019.

“Secara keseluruhan, Jatim menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif kokoh dan inklusif dengan pengembangan SDM serta kesejahteraan sosial yang meningkat. Namun kita tidak dapat memungkiri, pandemic COV-

ID-19 akan membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap target capaian IKU,” jelas Khofifah.

Ia berharap, melalui forum Musrenbang ini, proses penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan di daerah hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. “Program/kegiatan dari Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi telah dibahas pada desk Pra Musrenbang Provinsi Jatim tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 15 - 17 April 2020. Kami harap RKPD kab/kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini turut diserahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Untuk Terbaik I Kota diraih Kota Surabaya dan Terbaik I Kabupaten diraih Kab. Banyuwangi. [tam*]

ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Kedua yakni penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI).

Keempat yakni meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan.

Keenam yaitu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim. Serta prioritas ketujuh yakni peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim M Rudy Ermawan menambahkan, dalam musrenbang yang digelar secara virtual ini hanya terbatas diikuti oleh 21 undangan yang hadir.

Selebihnya, 73 peserta hadir melalui live conference dan 290 peserta melalui streaming.

“Masyarakat yang tidak diundang dalam Musrenbang juga bisa mengakses secara daring melalui streaming. Jadi kita benarbenar mengoptimalkan teknologi informasi,” pungkas Rudy. [tam*]