Binder29okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pahing, 29 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

29 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00 Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Di Ruang Kerja

Pasca Putusan Mahkamah Agung

Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk Dicopot Nganjuk, Bhirawa Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie, berdampak pada DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk. Beberapa pengurus yang terindikasi berada di kubu Agung Laksono telah dinonaktifkan dan akan diklarifikasi, termasuk Sumardi yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk Saat ini DPD Partai Golkar Jatim telah menunjuk Endro Wasis Wahyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk. Penunjukan Plt dan penonaktifan sejumlah fungsionaris DPD Partai Golkar Nganjuk tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jatim Gesang Budiarso usai menghadiri peringatan HUT Golkar ke-51 di aula kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk kemarin.

Menurutnya, putusan MA tersebut adalah kemenangan Partai Golkar, bukan kemenangan Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. “Dari dulu Partai Golkar tetap satu, tidak ada versiversian, langkah kita sekarang adalah melakukan konsolidasi untuk mengakomodir semuanya,” tegas Gesang Budiarso kepada sejumlah wartawan usai beramah tamah dengan seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk.

Diakui oleh Gesang, pasca putusan MA tersebut, pihaknya telah menonaktifkan pengurus DPD ting-

 ke halaman 11

Bawaslu Jatim Terima 18 Sengketa Pilkada Surabaya, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim menerima 18 sengketa Pilkada serentak di wilayah Jatim. Rinciannya 17 kasus atau sengketa sudah ditindaklanjuti, sedangkan 1 kasus masih dalam proses.

“Berdasarkan laporan dan pengawasan terdapat laporan terkait pencalonan, yaitu di daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Malang, Kediri, dan Banyuwangi. Sedangkan ke-17 kasus di antaranya sudah kami tindaklanjuti, sedangkan 1 kasus lainnya masih dalam proses,” kata Ketua Bawaslu Jatim Dr Sufyanto dalam Diskusi Publik Pilkada Serentak Unitomo Surabaya, Rabu (28/10) kemarin.

Ia mengatakan, jika dilihat dari kasus yang sudah ditindaklanjuti, Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah teratas dalam pelaporan terkait pencalonan, yaitu ada 6 kasus yang dilaporkan ke Bawaslu, kemudian disusul dengan daerah lain yaitu Mojokerto dengan 3 kasus.

“Untuk Banyuwangi terdapat 6 kasus, yaitu pertama terkait pasangan calon Sumantri SoedomoSigit Wahyuwidodo yang diusung oleh Partai Golkar & Hanura, namun rekom Hanura ketika penyerahan berupa scan, yang kemudian sudah ditindaklanjuti dan diverifikasi faktual oleh KPU dan Panwas,” ujarnya.

Arzetti Bilbina menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi kabar penggerebekan dirinya dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

Klarifikasi Kabar Penggerebekan, Arzetti Bilbina Minta Maaf Arzetti pamer kemesraan dengan suaminya, Aditya Setiawan Wicaksono

Tahun Depan Fokus Reakreditasi 13 Ribu Sekolah

BAP S/M Jatim, Bhirawa Proses akreditasi sekolah di Jatim periode 2015 telah berakhir dengan serapan mencapai 99,41 % dari total kuota 8.638 lembaga. Ini sekaligus menandai target tuntas akreditasi pada 2015 telah berhasil.

Namun sayang, keberhasilan ini tidak seirama dengan hasil akreditasi sekolah yang jauh lebih baik tahun lalu.

Fakta ini terlihat dari laporan hasil akreditasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAPS/M) Jatim 2015 yang diumumkan, Rabu (28/10). Tahun ini, ma-

Perbandingan Hasil Akreditasi Provinsi Jatim Tahun 2014

Tahun 2015

A

B

C

TT

Perolehan Akreditasi

A

B

C

TT

33% 52% 60% 55% 26% 50% 38%

61% 43% 36% 44% 71% 33% 62%

5% 4% 4% 1% 3% 17% 0%

0,2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK SDLB SMPLB SMALB

23 % 27% 28% 49% 25% 12% 22%

70 % 55% 46% 42% 75% 88% 78%

7% 18% 24% 9% 0% 0% 0%

0,2% 0,3% 2% 1% 0% 0% 0%

Ket : A = Akreditasi A, B = Akreditasi B, C = Akreditasi C, TT = Tidak Terakreditasi

 ke halaman 11

TNI dan Warga di Berbagai Daerah Salat Minta Hujan

Pilih Ajukan Uji Materi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ajakan OPSI untuk tidak turun ke jalan, mengingat kondisi negara saat ini tengah dalam kesulitan, antara lain pelemahan ekonomi, kabut asap dan masih banyak lagi.

“OPSI menolak PP Pengupahan baru ini,

 ke halaman 11

Dia dan keluarga mengaku sangat terpukul mendengar kabar penggerebekan yang santer di berbagai media. Bahkan mantan peragawati era 90-an yang masih cantik ini belum berani menemui sang ibu lantaran dasyatnya pemberitaan ini.

“Saya minta maaf ke ibu saya dan saya

 ke halaman 11

Sekolah Peraih Akreditasi A Tak Lagi Mendominasi

 ke halaman 11

ORGANISASI Pekerja Seluruh Indone sia (OPSI) minta rekanrekan sesama pekerja untuk tidak turun ke jalan atau demo menolak PP Pengupahan yakni PP No 78 Tahun 2015 yang telah ditandatangani Presiden RI, Jumat (23/10). Sebab masih ada peluang untuk uji materi PP Pengupahan

Jakarta, Bhirawa Anggota DPR Fraksi PKB Arzetti Bilbina akhirnya buka suara terkait kabar penggerebekannya dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di Hotel Arjuna Lawang, Malang belum lama ini kepada awak media.

khoirul huda/bhirawa

Anggotan TNI Kodim 0811 Tuban, bersama Polres, Satpol PP Pemkab Tuban serta masyarakat saat melakukan salat Istisqa (minta hujan) di halaman Kodim, Rabu (28/10). Kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai daerah di Jatim.

Lumajang, Bhirawa Kebakaran hutan yang hampir melanda Indonesia dan menimbulkan bencana kabut asap serta kebakaran hutan yang juga melanda sejumlah wilayah di Jatim termasuk lereng Gunung Semeru di Lumajang memunculkan gagasan tersendiri oleh Komandan Kodim untuk menggelar salat minta hujan (Istisqa).

Bersama warga, Kodim 0821 Lumajang menggelar salat minta hujan di Halaman Makodim, Rabu (28/10). Ratusan orang mengikuti salat ini, dan yang menjadi Imam dalam salat kemarin adalah KH Abdul Wahid yang juga sebagai Kepala KUA Kecamatan Sumber Suko lumajang.

Dandim Lumajang Letkol Ing

 ke halaman 11

Bidik Nasabah Berduit, Bank Jatim Luncurkan Jatim Prioritas Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah, Bank Jatim meluncurkan program baru Jatim prioritas.

Layanan baru yang diprioritaskan pada nasabah berduit ini sebagai layanan premium yang dirancang dengan konsep pe-

 ke halaman 11

Suroso

Pencairan BOS Triwulan Tiga Belum Merata

Dana Hibah BOS Madin Tak Cair, Angka Putus Sekolah Terancam Tinggi

Surabaya, Bhirawa Di saat sekolah-sekolah pada umumnya tengah bergegas menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan ketiga, ternyata masih ada sekolah yang belum menerima BOS triwulan ketiga ini, yakni periode Juli- September.

Di antara sekolah-sekolah yang belum menerima itu, adalah SMP Al- Falah Surabaya. Kepala SMP Al- Falah Fajar Alam menjelaskan, pihak sekolah baru menerima dana BOS triwulan pertama dan kedua

 ke halaman 11

Melihat Karya-karya Siswa di Ajang Widya Wahana Pendidikan Surabaya

Langka di Surabaya, Budidaya Suweg Jadi Unggulan Sekolah Favorit Bagi orang asli Surabaya, suweg mungkin tidak begitu dikenal. Apalagi jenis ubi-ubian ini juga tidak akrab dengan khasanah kuliner di Surabaya.

Di pasar-pasar kota ini pun tidak akan ditemui orang menjualnya. Namun di pusat kota, salah satu sekolah favorit di Surabaya justru membudidayakannya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Timboel Siregar

Sentil..  Rumah Dinas Rp 8,5 M Siap Ditempati  Manjakan pejabat, peras rakyat  Usulan Mobdin Timbulkan Polarisasi  Kalau urusan mobil selalu jadi rebutan  Pengidap HIV AIDS Tembus 451 Orang  Risiko gaya hidup kian bebas

Ratusan karya dan inovasi siswa berderet memadati Balai Pemuda Kota Surabaya sejak, Selasa (27/10). Mulai bidang rekayasa teknologi hingga budidaya dan pengolahan hasil pertanian.

Semua ada di ajang berlabel Widya Wahana Pendidikan Surabaya.

Salah satu yang cukup menarik perhatian ialah inovasi siswa SMPN 1 Surabaya yang membawa berbagai produk makanan dari suweg. Suweg sendiri merupakan jenis ubi-ubian yang cukup langka di Surabaya.

Biasanya, tanaman bernama latin amorphophallus ini bisa dijumpai di

wilayah pedesaan seperti di Magetan, Ponorogo, Madiun dan Trenggalek.

Muhammad Nizam, Benedicta Lyla Anindita dan Vania Rizky Juliana Wahid adalah yang mempromosikan suweg ini sebagai ikon sekolah mereka. Ketiga siswa kelas VIII SMPN 1 tersebut mengkreasikan bahan suweg menjadi makanan siap saji. Seperti bakpao dan keripik suweg. “Kalau orang desa biasanya memakan suweg dengan hanya direbus. Paling banter dikasih variasi

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih bersama guru dan siswa SMPN 1 Surabaya menunjukkan hasil panen budidaya suweg berikut hasil olahannya berupa bakpao.

SURABAYA

2

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kedua Paslon Saling Klaim Kawasan Pinggiran Surabaya Surabaya, Bhirawa Pertarungan Pilkada Surabaya semakin seru. Dua kubu saat ini berupaya mengklim kawasan pingggiran yang sebelumnya menjadi ikon kampanye pasangan nomor urut Satu, Rasiyo-Lucy. Jika Pasangan Rasiyo –Lucy gencar mendatangi kawasan pinggiran dengan berbagai programnya, pihak Risma-Wishnu menyebut pada masa pemerintahannya telah merealisasikan berbagai infrastruktur di kawasan pinggir kota hingga akses ekonomi terbuka.

Calon Wali Kota (cawali) Surabaya, Dr Rasiyo menyebut akan mengembangkan kawasan pinggiran Surabaya yang selama ini belum sepenuhnya diperhatikan pemkot. Mantan sekretaris daerah (sekdaprov) Jawa Timur itu menilai, daerah pinggiran kota Pahlawan belum begitu diperhatikan oleh pemerintahan sebelumnya. Salah satunya persoalan infrastruktur yang kurang memadai.

Rasiyo yang merupakan Paslon nomor urut 1 menyatakan hal ini saat bertemu dengan ratusan para lanjut usia (lansia) di Jalan Sambiarum, Kecamatan Lakarsantri, Rabu (28/10) kemarin.

Paklik Rasiyo mengatakan, ada perbedaan yang sangat mencolok antara infrastruktur yang ada di pusat kota dan daerah pinggiran.

Daerah pinggiran masih sering terjadi banjir.

“Gedung bertingkat itu perlu, membangun trem (angkutan massal) juga perlu. Tapi yang lebih perlu lagi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di situ (pinggiran, red) yakni dengan pemerataan pembangunan. Daerah pinggiran itu harus dibangun seperti kota,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini juga sudah melihat langsung di kawasan Surabaya Barat. Seperti di daerah Benowo, menurutnya sangat tidak seimbang dengan kawasan di tengah Kota. “Rakyat Surabaya itu tidak hanya di kota.

Saya lihat di daerah Benowo itu sangat jomplang (tidak seimbang, red) dengan yang di tengah kota,” tuturnya.

Cawali yang diusung Partai

Demokrat dan PAN bersama Lucy Kurniasari mantan Ning Surabaya tahun 1986 ini menegaskan, pihaknya tidak muluk-muluk dalam menyusun konsep sebuah kota yang maju. Menurut dia, yang utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus lebih berpihak pada rakyat kecil dan tidak mampu. Khususnya di kawasan pinggiran Surabaya.

“Saya datang ke sini (Sambiarum) juga untuk menyerap aspirasi warga yang ada di pinggiran,” kata pria yang dalam pilwali ini berdampingan dengan Lucy Kurniasari.

Selain itu, Paklik Rasiyo memastikan bakal menginap di rumah warga di sejumlah Kecamatan di Surabaya. hal tersebut dilakukan untuk menyerap keinginan aspirasi dan lebih mendekatkan ke warga Surabaya.

“Ada sejumlah rumah warga yang sekarang disurvei untuk dijadikan lokasi Paklik Rasiyo menginap,” kata Ketua Tim Pemenangan Sejahtera Bersama Rasiyo-Lucy Kurniasari (Serasi) Agung Nugroho di Surabaya, kemarin.

Menurut Mantan Komisioner KPU Jatim tersebut menjelaskan, mengiap di rumah warga bagian dari strategi Paklik Rasiyo untuk menyerap aspirasi ke warga. Paklik juga bisa langsung mendengar apa keinginan warga.

Selama ini, katanya, Paklik sudah banyak mendengar aspirasi melalui tatap muka dengan komunitas dan beberapa tokoh masyarakat. Kali ini, Paklik ingin mendengar secara langsung di tingkat warga langsung.

PANGGUNG BIROKRASI

Jatim Jadi Tuan Rumah HUT Korpri Nasional Pemprov, Bhirawa Karena dinilai berprestasi dalam akuntabilitas kinerja, pemerintah menunjuk Jawa Timur (Jatim) sebagai tuan rumah nasional penyelenggaraan HUT Korpri ke-44 tingkat nasional yang bakal digelar akhir November mendatang.

“Jatim berprestasi dalam akuntabilitas kinerja, berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja dan outcome, menjadi motor penggerak yang mampu menggerakkan pemerintah daerah di wilayahnya, serta leadership yang mumpuni dan lugas,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu(28/10).

Menteri asal dari Partai Hanura ini menambahkan Jatim merupakan provinsi terbesar yang memliki sumber daya aparatur yang cukup memadai.

“Oleh karena itu, tidak perlu khawatir terhadap kepersertaan dan animo dari seluruh anggota Korpri melalui kepemimpinan yang autentik, organisasi Korpri yang solid, dan Q rac mempunyai tata kelola yang baik.Q

Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo yang diusung Partai Demokrat-PAN serap aspirasi Lansia di Sambiarum, Rabu (28/10) kemarin.

“Mendengar aspirasi langsung Hal tersebut juga dikeluhkan PKL itu adalah pedagang baru dari warga setempat,” paparnya. Koordinator Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya belum pernah Program ‘Sambang Dulur’ ini (PKL) wilayah Barat Muhammad berjualan. “Nah mungkin Pemkot Paklik juga akan menyampaikan Misdi. Dirinya mengatakan, Surabaya implementasinya kuprogram program bila terpilih sekitar sepuluh sentra PKL yang rang. Sepinya Sentra PKL tersebagai Wali Kota Surabaya. dibangun oleh Pemkot di ka- sebut juga lokasinya kurang tepat Jadi, tegasnya, tidak hanya se- wasan Barat sudah mulai di- jadi pembeli enggan datang,” kedar mendengar aspirasi warga, tinggalkan pedagangnya. Antara tambahnya. tapi juga Paklik menjelaskan lain, Sentra PKL Sumber Rejo, Sementara itu, paslon yang program dan langkah apa saja Sememi, Kandangan, Lidah Ku- diusung PDIP Tri Rismahariniuntuk Surabaya ke depan. lon, Lidah Wetan ini sudah ter- Whisnu Sakti Buana membatah Porgram ‘sambang dulur’ di- lihat ditinggalkan pedagang. jika Kota Surabaya ada kawasan harapkan bisa menyentuh lang“Dari sepuluh Sentra PKL di pinggiran. Tidak hanya tengah sung warga yang selama ini daerah Barat, hanya ada lima kota, pembangunan infrastruktur tersumbat aspirasi. “Paklik juga sentra yang masih ditempati. juga dilakukan di kawasan pingtahu persoalan sebenarnya apa Itupun hanya sekitar dua pedagang giran, seperti di wilayah Suyang dihadapi warga. Bila perlu di saja yang jualan,” terangnya. rabaya Barat. situ langsung ada solusi,” ujarnya.

Misdi yang juga sebagai Ketua Bahkan, pasangan petahana Di rumah siapa saja paklik Sentra PKL Sambikerep me- tersebut mengklaim sudah mulai akan ‘Sambang Dulur’, Tim survei nambahkan bahwa rata-rata merealisasikannya, saat masih masih terus mencari tempat yang pedagang yang ada di Sentra PKL memimpin Surabaya. Yakni detepat. “Yang pasti di sejumlah tersebut bukan asli pedagang ngan memulai pembangunan kecamatan akan disinggahi Pak- yang sebelumnya berjualan di proyek Jalur Lingkar Luar Barat lik dalam rangka Sambang Du- pinggir jalan. Menurutnya, pe- (JLLB) Surabaya. lur,” ungkapnya. dagang yang masuk di Sentra Proyek ini terbagi menjadi

Surabaya Ajukan Dua Usulan UMK 2016 ke Gubernur Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengajukan dua usulan nominal Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2016 kepada Gubernur Jawa Timur.

Dua nominal UMK yang telah ditandatangani Pejabat Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno di kediaman wali kota, Rabu (28/ 10) kemarin merupakan usulan dari serikat buruh dan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo).

Nilai UMK usulan serikat buruh sebesar Rp3.111.000, sementara UMK Apindo sebesar Rp3.021.650. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Dwi Purnomo ketika ditemui seusai acara penandatanganan usulan UMK Surabaya 2016 tersebut mengatakan, dalam rapat pleno penentuan nominal UMK Surabaya tahun 2016, pihaknya tidak bisa memaksakan keinginan.

Ini karena masing-masing pihak memiliki dasar. Dalam menetapkan besaran usulan UMK tersebut, Apindo mengacu kepada menteri tenaga kerja.

Sementara serikat buruh

menggunakan surat edaran gubernur sebagai acuan. Yakni nilai kebutuhan hidup layak sebesar Rp2.789.806 ditambahkan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Maka angka yang didapat adalah Rp3.111.000 tersebut yang dianggap sebagai angka cantik.

“Jadi dalam menetapkan usulan besaran UMK ini, Apindo punya angka sendiri dan serikat buruh juga punya angka sendiri.

Apindo meminta sekecil-kecilnya sementara serikat buruh meminta sebesar-besarnya. Dan kami tidak bisa memaksa keinginan karena masing-masing memiliki dasar,” tegas Dwi Purnomo.

Dwi juga mengapresiasi kehadiran Apindo dalam penandatanganan rekomendasi UMKSurabaya 2016 tersebut.

Sebelumnya, Apindo memang jarang hadir di kediaman wali kota ketika penandatanganan usulan UMK tersebut.

“Ini termasuk sejarah rekanrekan Apindo bisa hadir,” ujar Dwi disambut aplaus. Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno menyampaikan apresiasi ke-

pada serikat buruh, Apindo dan dewan pengupahan yang telah berhasil menentukan nilai usulan UMK Surabaya 2016.

Sementara di beberapa daerah disebutnya masih ada tarik ulur dalam penetapan nominal usulan UMK. “Ini merupakan kerja sama yang baik antara komponen yang mewakili buruh dan pengusaha.

Apindo minta tidak naik karena terkait kemampuan keuangan perusahaan sementara buruh minta naik karena terkait kebutuhan yang terus naik.

Tetapi dengan ini, artinya kita semakin dewasa dalam memahami kondisi yang ada,” ujar Nurwiyatno.

Meski, sudah menandatangani dua usulan UMk tersebut, Nurwiyatno sejatinya berharap hanya ada satu usulan nominal UMK yang diajukan ke gubernur.

Karenanya, dia berharap ke depan, komunikasi antar komponen yang terkait pengusulan UMK tersebut, bisa lebih baik lagi sehingga bisa mengambil keputusan lewat musyawarah mufakat.Q dre

Minta Pj Wali Kota Segera Buat Perwali Pasar Tradisional DPRD Surabaya, Bhirawa Legislative meminta agar PJ wali kota Surabaya segera menerbitkan Perwali pelaksanaan Perda no 1 tahun 2015 tentang Ij zn Peng e l o l a a n P a s a r

Rakyat. Menurut komisi B , Pemkot PERLU segera menindaklanjuti dengan pembuatan formula, sekaligus melakukan sosialisasi kepada para pengelola pasar rakyat ter-

kait aturan perijinannya.

Ketua Komisi B Mazalan Mansyur mengatakan jika mulai saat ini pengelola pasar rakyat harus segera mempersiapkan diri untuk mengurus

periZinannya, karena Perdanya sudah di undangkan/diberlakukan.

“Perda no 1 tahun 2015 tentang iZin pengelolaan pasar rakyat telah di undangkan tanggal 25

September tahun 2015, maka Pemkot harus segera mengambil langkah agar semua pasar sudah harus menyesuaikan sesuai aturan,” ucapnya Q gat (27/10).Q

geh/bhirawa

empat tahap, dimulai dari Tambak Osowilangun hingga perbatasan Kabupaten Gresik. Tahap pertama sepanjang 2,18 km dimulai dari kawasan Lakarsantri hingga Kabupaten Gresik sudah diresmikan Tri Rismaharini di akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.

“Ini awal dimulainya proyek infrastruktur, yang nantinya bisa terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar,” kata Calon Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

Seiring pembangunan JLLB, di kawasan Surabaya Barat, jelas Whisnu, juga dilakukan pengembangan pelayanan publik, baik sarana pendidikan maupun puskesmas. Sehingga, masyarakat sekitar tiga kecamatan yakni, Benowo, Sambikerep dan Pakal bisa ikut merasakan dampak pembangunan Q geh infrastruktur tersebut.Q

Anggaran Kesehatan Fokus Preventif

Dewan Sebut JKN Bakal Bangkrutkan Negara DPRD Jatim, Bhirawa Keberhasilan pemerintah menyosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ke masyarakat disebut akan membangkrutkan Negara.

Semakin banyaknya kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan melalui BPJS ternyata menyebabkan negara terancam bangkrut. Ini karena akan banyak masyarakat yang sakit ringan sudah dibawa ke puskesmas atau rumah sakit.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan menegaskan jika dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan, justru akan membuat keuangan negara semakin memburuk. Bahkan ada kekhawatiran negara akan mengalami kebangkrutan, akibat dana yang diberikan untuk membiayai pengobatan masyarakat tidak sesuai dengan premi yang dibayarkan masyarakat melalui BPJS. Karenanya, dalam RAPBD 2016 dalam layanan kesehatan lebih diprioritaskan pada promotif dan preventif.

“Dengan dioptimalkan program promotif dan preventif maka akan semakin banyak masyarakat yang memahami dalam menjaga kesehatan. Kalau itu sampai terjadi, maka keuangan negara akan selamat. Untuk itu kami mendorong pada tahun 2016 dalam pelayanan kesehatan lebih diprioritaskan pada program promotif dan preventif,”papar politisi asal Nasdem ini, Rabu (28/10), Ditambahkannya, dari hasil hearing dengan sejumlah rumah sakit diketahui banyak terjadi lonjakan pasien yang berobat baik di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah. Kalau ini dibiarkan maka akan membuat keuangan negara bangkrut.

Karenanya kedepannya akan kita ubah anggaran untuk promotif dan preventif lebih ditinggikan.

Senada dengan itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Agatha Retnosari meminta ada tenaga khusus yang diambilkan dari tenaga kesehatan dalam melakukan sosialisasi terkait dengan penanggulangan penyakit dan cara menjaga kesehatan. Sementara tenaga medis yaitu perawat Q cty dan dokter lebih fokus untuk penyembuhan pasien.Q

HSP ke-87 Bertemakan Revolusi Mental

Kodam V Brawijaya Peringati Hari Sumpah Pemuda dengan Upacara Bendera Bertempat di Lapangan Makodam V Brawijaya, Rabu (28/10), seluruh prajurit dan PNS Kodam V Brawijaya melaksanakan upacara bendera guna memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke 87.

Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara (irup) adalah Asintel Kasdam V Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad.

Perayaan Hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati tanggal 28 Oktober ini, membawa seluruh prajurit dan PNS Kodam V Brawijaya untuk mengingat perjuangan para pemuda Indoensia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Asintel Kasdam V Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi mengatakan, peringatan

Hari Sumpah Pemuda yang ke 87 kali ini mengambil tema “Revolusi Mental Untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi “Satu Untuk Bumi”. Menurut Asintel, ada dua alasan dalam menentukan tema tersebut.

Pertama, adanya fenomena baru tentang berubahnya pola realasi kemasyarakatan akibat arus modernisasi dan kemajuan tekhnologi informasi. Kedua, terkait fenomena pengelolaan Sumber Daya Alam yang belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau suistanability development.

“Ikrar penting dalam

Sumpah Pemuda 1928 adalah ‘Satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia’. Sebagai generasi muda, poin ini memberikan tekanan yang sangat kuat kepada para pemuda akan pentingnya menjaga tanah dan air sebagai bagian penting dari komponen bumi yang kita pijak,” tegas Asintel Kasdam V Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad dalam amanat amanat Menpora RI yang dibacakannya, Rabu (28/10).

Lanjut Edi, dengan tema Sumpah Pemuda tersebut, para pemuda diharapkan menjadi khalifah fil ard (pemimpin bumi) yang baik, adil dan bertanggung jawab.

Karena hanya dengan menjaga dan merawatnya kita bisa menjaga keberlangsungan bumi hingga masa yang akan datang seiring dengan pembangunan pe-

nesia dideklarasikan.

“Mementum sejarah ini patut untuk terus kita kenang, kita refleksikan, kita pelajari, kita teladani dan kita semaikan spiritnya demi kebangkitan para pemuda Indonesia,” ungkapnya.

Di akhir amanatnya yang dibacakan Asintel Kasdam V Brawijaya, Menpora berharap akan lahir generasi muda Indonesia yang tangguh, berkarakter, mandiri dan rela berjuang untuk kepentingan Bangsa dan Negaranya. Rela berkorban menanggalkan ego sukunya, ego agamanya, ego kedaerahannya, ego kelompoknya bed/bhirawa dan ego pribadinya demi Upacara bendera dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 87 di Lapangan Kodam V Brawijaya, Rabu (28/10). kepentingan yang lebih beradaban kita. nesia telah mengawali se- menginspirasi dan menguat- sar yaitu Indonesia, seperti Sumpah Pemuda 28 Ok- buah perubahan besar untuk kan persatuan dan kesatuan yang pernah dilakukan oleh tober 1928 membuat kita negeri kita ini. Tekad dan bangsa jauh sebelum ke- para pemuda pendahulu Q bed bangga bahwa Pemuda Indo- keberanian pemuda telah merdekaan Republik Indo- kita.Q

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

SURABAYA

3

Pers Wajib Berpihak pada Kebenaran dalam Pilkada Surabaya, Bhirawa Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jatim menjelaskan bahwa pers wajib berpihak pada kalangan atau kelompok, yang dinilai memiliki nilai kebenaran dan keadilan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

trie diana/bhirawa

Tegakkan Khilafah

Ratusan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (DPD I) Jatim menggelar aksi inspiratif intelektual muslimah mereka membawa berbagai spanduk dan poster di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya,Rabu (28/10). Aksi tersebut untuk menyikapi Kongres Mahasiswa Islam Untuk Peradaban (KMIP) 2015 dengan tema ’intelektual muda,tegakkan khilafah selamatkan intektual muda dari cengkeraman Neokolonialis-Feminis’.

Masyarakat Belum Paham Gangguan Jiwa

dna/bhirawa

Pasien gangguan jiwa mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Surabaya, Bhirawa ya banyak, sedangkan yang akrab mereBanyak masyarakat menganggap ka pahami sebagai gangguan jiwa adgangguan juwa identik dengan orang gila alah mereka yang mengalami schyzofyang berkeliaran atau yang dipasung. renia atau gangguan jiwa berat,” ujar Padahal dalam ilmu kedokteran jiwa, dr I Gst Ngr Gunadi SpKJ (K), Kepala gangguan jiwa itu ada banyak mulai dari URJ Jiwa RSUD Dr Soetomo. gangguan jiwa ringgan hingga berat.

Oleh karenanya dirinya dan para dok“Inilah yang sering salah kaprah diter spesialis kedokteran jiwa ingin memasyarakat mengenai istilah gangguan luruskan dan menjelaskan mengenai jiwa. Karena gangguan jiwa itu jenisngangguan jiwa ini kepada masyarakat.

Agar tidak lagi terjadi salah paham mengenai gangguan jiwa. Oleh karenanya selama ini orang yang mengunjungi psikiater atau poli jiwa selalu dianggap orang gila. Padahal mereka yang datang tidak selalu mengalami schyzofrenia, namun jenis gangguan jiwanya beragam, tidak selalu berat, banyak juga yang ringan.

“Contohnya saja depresi, kecemasan, trauma, hiperaktif hingga autis itu juga masuk gangguan jiwa ringan yang juga membutuhkan bantuan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk mengobatinya. Bukan hanya penderita schyzofrenia saja,” tegasnya.

Anggapan yang salah dari masyarakat tersebut bukan hanya tidak sesuai dengan ilmu kedokteran jiwa, tetapi juga sangat merugikan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, khususnya gangguan kejiwaan yang ringan, karena dianggap sama dengan mereka yang mengalami schyzofrenia.

Dalam setiap kesempatan, Gunadi dan para dokter spesialis kedokteran jiwa selalu berusaha menginformasikan kepada masyarakat tentang definisi gangguan jiwa yang sebenarnarnya dan meluruskan anggapan masyarakat tersebut. termasuk menjelaskan menganai Q dna macam-macam gangguan jiwa.Q

Hal tersebut dilaksanakan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya dan Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Jakarta menggelar diskusi publik tentang kaitan pers dengan proses pilkada serentak dan suksesnya program pemerintah.

Diskusi publik bertema ‘Meningkatkan Kualitas Pers dan Peran Masyarakat dalam Menyukseskan Program Pemerintah digelar di kampus Fikom Unitomo, Rabu (28/ 10) kemarin. Diskusi tersebut dihadiri juga Wakil Gubernur Jatim, Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Jusuf.

“Media boleh memihak, tetapi sadari konsekuensi pemihakan itu akan dianggap prokelompok tertentu. Kalau harus berpihak, sebaiknya berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan memihak orang,” kata Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir di hadapan ratusan mahasiswa Fikom Unitomo.

Ia mengatakan, media menjadi strategis karena menyajikan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga media bisa mempengaruhi masyarakat melalui nilai dalam berita, apalagi dalam momen pilkada serentak seperti ini, peran pers sangat penting untuk memberikan informasi kepada msyarakat.

“Dalam pilkada secara serentak akan terjadi sejumlah persoalan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya, sehingga sulit dibantah jika konflik mudah terjadi karena mengingat Pilkada menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pers akan menjadi salah satu sarana kampanye,” ujarnya.

Selain menjadi sarana kampanye, lanjutnya pers juga sebagai ajang pertarungan pendapat bagi para calon kepala daerah, untuk memengaruhi dan merebut simpati pemilih, sehingga pers harus menjaga independensi dan sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetensi, apalagi menjadi sarana kampanye negatif.

“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers patut memilah informasi dan materi kampanye dengan orientasi membangun proses Pilkada yang mana dan tertib, dengan

mengedepankan prinsip jurnalisme damai, sedangkan Wartawan dituntut untuk selalu bersikap adil, seimbang, dan independen,” tuturnya.

Menurut dia, wartawan juga harus bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, maupun tidak membuat berita bohong, fitnah, sensasional, dan sadis.

“Pers memiliki tantangan yang besar dari masyarakat, yaitu ketika pemilik media atau petinggi media terjun ke dunia politik, namun fakta saat ini masyarakat sudah cerdas dalam memandang media karena masyarakat menuntut wartawan bekerja secara profesional,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, wartawan dituntut mematuhi kode etik jurnalistik seperti dipersyaratkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sedangkan dalam melaksanakan kegiatannya, para jurnalis dituntut untuk mematuhi kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh dewan pers.

“Saya meminta agar masyarakat aktif memantau kinerja mesia dalam peliputan Pilkada. Jika masyarakat melihat adanya bias pers, pemberitaan media yang memihak secara terang-terangan, atau penyalahgunaan profesi wartawan, maka masyarakat jangan ragu untuk mengingatkan media bersangkutan, atau mengadu ke Dewan Pers,” tandasnya.

Panitia turut mengundang sejumlah ahli dan praktisi sebagai narasumber: Priyatmoko MA (Fisip Unair Surabaya), Eko Sasmito (Ketua KPU Jatim), Dr Sufyanto (Ketua Bawaslu Jatim), dan Akhmad Munir (Ketua PWI Jatim).

Dalam diskusi publik nanti, katanya, para narasumber bisa menyampaikan perkembangan informasi teraktual tentang pelaksanaan pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim, terutama dalam perspektif pemberitaan di media massa.

“Sebab, tahapan pilkada serentak akan memasuki fase krusial, yakni pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2015 Q geh nanti,” tegas Machmud Suhermono.Q

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi dalam Pembahasan Raperda APBD 2016

Pendapatan Asli Daerah Masih Bertumpu pada Pajak Daerah Proyeksi pendapatan daerah pada Raperda APBD 2016 sebesar Rp22.239.722.703.766, yang terdiri dari Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp15.092.063.771.766. Dana perimbangan sebesar Rp3.434.813.342.000, Pendapatan Daerah lain-lain yang sah sebesar Rp3.712.845.680,Dari proyeksi tersebut, nampak bahwa sampai saat ini pendapatan daerah masih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor dari pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp12,429 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 55,89 persen dari proyeksi pendapatan daerah. ‘’Diantaranya untuk pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan pajak langsung yang penghitungan proyeksinya didasarkan pada potensi awal PKB tahun 2016 dengan memperhatikan data penjualan kendaraan bermotor baru dari Gabungan Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) untuk kendaraan roda empat,maupun Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk kendaraan roda dua. Selain ditambah potensi pencairan tunggakan serta potensi kendaraan mutasi masuk dikurangi dengan kendaraan mutasi keluar dan kendaraan yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang,’’ tegas Gubernur Jatim, Soekarwo.

Berikut dengan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan pajak tidak langsung yang penerimaannya sangat dipengaruhi oleh perbankan, naiknya tingkat suku bunga kredit perbankan, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional maupim nasional yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor dari Gaikondo dan Aisi. Menurut prediksi Gaikondo terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat sebesar 13,63 persen dan penjualan kendaraan roda dua mengalami stagnasi.

Selanjutnya, Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18/2013 yang telah diubah dengan nomor 6/ 2014. Sedang untuk Pajak Air Per-

mukaan (PAP) dasar penggenaannya adalah nilai perolehan air permukaan (NPA) ditetapkan dengan Pergub Jatim nomor 41/2012. Adapun target penerimaan PAP sebesar Rp29 miliar. Sedang untuk target penerimaan pajak rokok pada Raperda APBD 2016 sebesar Rp1,6 triliun dengan mempedomani UU Ri nomor 28/2009.

Belanja Daerah Belanja Daerah pada Raperda RAPBD 2016, mengacu pada KUA dan PPAS RAPBD 2016 berdasarkan kelompok strategi dalam upaya pencapaian kinerja, tersruktur kedalam beberapa kluster diantaranyaPro Poor dan Pelayanan dasar, yang fokusnya antara lain peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan guru Swasta (BPPDGS) atau Bosda madin. Peningkatan mutu pendidikan kejuruan melalui bantuan sarana dan prasarana SMK, pengembangang sekolah menengah kejuruan mini khususnya di pondok pesantren. BOS SMA-SMK (BKSM) khusus bagi siswa miskin serta pengembangan PAUD secara holistik dan jamkesda.

Untuk Pro Growth dan Pro job difokuskan antara lain dengan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan provinsi dengan target sepanjang1.420 km, mudik balik gratis, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan produktivitas pertanian berupa pengembangan cooperatove farming, good agricultural practices(GAP) hingga pada operasional 26 kantor Perwakilan dagang, fasilitasi kegiatan pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok serta percepatan pengarurusutamaan gender dan hak anak.

Sedang pro Enviroment fokusnya pada penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), pelayanan uji kualitas lingkungn serta penerapan standarisasi dan peningkatan kapasitas UPT Laboratarium lingkun-

gan serta pelestarian dan penataan kawasan Tahura R Soerjo.

Pembiayaan Daerah Defisit anggaran pada Raperda APBD 2016 sebesar Rp387.665.600.404 diperoleh dari pembiayaan netto sebesar Rp387.665.500.404 yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.095.998.933.738 yang terdiri dari prakiraan Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa) 2015 di bendahara umum sebesar Rp974.442.626.238 dan di Badan Layanan Umum daerah (BLUD) sebesar Rp121.556.307.500,- . Sedangkan pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp708.333.333.334 yang antara lain dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pilgub sebesar Rp300 miliar, pendanaan Linkage program sebesar Rp400 miliar dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp8.333.333.334,Pendidikan Pemprov Jatim dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen tidak hanya dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Jatim saja, melainkan juga melalui belanja langsung pada beberapa SKPD lainnya serta Belanja tidak langsung yang menunjang fungsi pendidikan.

Kesehatan Penanganan kesehatan masyarakat miskin di berbagai RSUD dilakukan dengan pengarustamaan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat miskin dengan serta berpedoman pada standar prosedur dan teknik pelayanan sesuai standart akreditasi nasional rumah sakit 2012. ‘’Saat ini pasien di RSUD milik Pemprov Jatim rata-rata 90 persennya adalah peserta BPJS. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan dalam penanganan pasien masyarakat miskin tanpa pernah membedakan yang mampu dan miskin. Pelayanan kesehatan kepadapasien baik peserta BPJS maupun non BPJS disesuaikan dengan alur pelayanan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan di RS,’’tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Kemiskinan Terkait angka kemiskinan, ber-

dasarkan berita resmi statistik BPS Maret 2015, jumlah penduduk miskin Jatim mengalami penurunan 0,08 persen pada periode Maret 201-Maret 2015. Tahun 2014 telah dilaksanakan pilot project Jalin Matra Pemprov jatim di 10 kabupaten, yang terdiri dari pilot project Jalin Matra bantuan rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan sasaran 2.961 RTSM di 33 desa dan pilot project jalin matra penangguangan feminisasi kemiskinan (PFK) dengan sasaran 3.309 kepala rumah tangga perempuan (KRTP) di 54 desa.

Fakta ini mengindikasikan program jalin matra yang dijalankan Pemprov Jatim, telah memberikan dampak positif terhadap penurunan prosentase jumlah pendudukan miskin Jatim.

Sedangkan pada periode September 2014-Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Jatim naik sebesar 0,06 poin persen dari 12,28 persen menjadi 12,34 persen yang disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,25 persen atau Rp15.226 per kapita per bulan, yaitu dari Rp289.945 per kapita per bulan September 2014 mejadi Rp305.171,- per kapita perbulan Maret 2015. ‘’Hal tersebut menyebabkan kelompok hampir miskin yang memiliki pengeluaran tidak jauh dari batas garis kemiskinan itu merupakan kelompok sangat rentan jatuh miskin,’’tegas pakde Karwo dengan mimik serius.

Ketenagakerjaan Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Februari 2015 menunjukan kecenderungan naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang disebabkan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun 2015. Kondisi

ini berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja dan jumlah penyerapan angkatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha. Status pekerja/buruh di sektor pertanian didominasi oleh tenaga kontrak/musiman dan bukan pekerja tetap, sehingga pada waktu tertentu ada masa mereka tidak bekerja, karena telah selesai panen dan sedang menunggu musim bercocok tanam beriktnya serta dampak dari PHK di sejumlah pabrik rokok besar di Jatim yang pada akhir tahun 2014 di Jatim terdapat 11.871 orang yang terkena PHK. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai bentuk bahwa Pemda telah bersinergi dengan pemerintah pusat terkait isu perlindungan perempuan dan anak daritindak kekerasan dan trafficking antara lain Pemprov jatim telah berkomitmen dan telah tertuang dala RPJMD 2014-2019 yaitu pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan di Jatim.

Izin Usaha Pertambangan Berkaitan dengan evaluasi total terhadap izin-izin penambanga yang sudh dikeluarkan Pemerintah kab/kota sebelum diterbitkannya UU23/2014 tentang Pemda sudah diatur secara terperinci dalam ketentuan peralihan Pergub Jatim nomor 16/2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi dan sumber daya mineral di Jatim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pendirian BUMD Pemprov Jatim tidak selalu dituntut untk profit, sehingga beberapa BUMD telah diklasifikasikan antara lain misi sosial, profit oriented jangka pendek/menangah dan

profit oriented jangka panjang. Berdasar UU 5/1962 tentang perusahaan daerah dan keputusan mendagri3/ 1998 tentang bentuk hukum BUMD tujuan dibentuknya BUMD antara lain mengemban misi sosial dan menyediakan pelayanan publik, berorientasi profit dalam jangka menengah (1-5 tahun) sehingga kelompok ini dituntut untuk menghasilkan PAD tinggi dan BUMD yang berorientasi profit dengan investai jangka panjang diatas lima tahun. Selain dituntut profesional dan menghasilkan PAD tinggi juga diprediksikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan di masa depan.

Linkage Program Kebijakan pemberdayaan UMKM jatim dalam menopang pertumbuhan ekonomi harus tetap dan terus dilakukan dengan berbagai skema yang murah sebagai pilihan dengan sasaran yang makin beragam jenisnya salah satunya adalah linkage program dimaksudkan untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi dengan program sistem pembiayaan UMKM yang lebih kompetitif melalui perbankan (linkage bank).

Apalagi, papar pria yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini ditengah kondisi ekonomi global yang sedang melambat mengakibatkan suku bunga perbankan nasional saat ini mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan tingginya cost of fund bagi UMKM yang menjadikan UMKM tidak kompetitif. ’’Oleh karena itu doperlukan strategi pembiayaan UMKM yang lbih kompetitif untuk mendorong produk UMKM memiliki daya saing kuat melalui linkage program yang melibatkan Bank Jatim dan BPR kab/ Q cty* kota,’’lanjut Pakde.Q

4

OPINI Tajuk

Menggugah Semangat APBD APBD Jawa Timur tahun 2016, diancar-ancar menurun. Ini bukti, bahwa pemerintah propinsi telah ancang-ancang kondisi resesi ekonomi. Dimulai dari pelemahan ekonomi nasional yang melemah sepanjang tahun 2015. Menyebabkan beberapa pos anggaran yang “dikirim” dari APBN mengalami penurunan nominal. Terbesar diantaranya, penurunan penerimaan dana perimbangan, terutama dari hasil minyak dan gas.

Dibanding perubahan APBD 2015 lalu (sebesar Rp 24,361 trilyun), penurunan mencapai 7% lebih. Kini ancar-ancar (Rancangan) APBD Jawa Timur hanya sebesar Rp 22,627 trilyun.

Per-angka-an APBD 2016 ini masih akan dibahas bersama DPRD. Boleh jadi akan terdapat kenaikan. Bergantung pada “lobi” dan semangat gubernur menerima tantangan anggota dewan. Sebab hampir pasti, seluruh komisi di DPRD akan mengajukan penambahan anggaran untuk mitra kerjanya.

Tantangan itu, niscaya, setelah mempertimbangkan perkiraan defisit. Saat ini RAPBD Jawa Timur di-ancang-ancang minus hanya Rp 387,665 milyar. Ini defisit terkecil selama lima tahun terakhir. Bahkan perubahan APBD 2015, nilai defisit lebih dari Rp 2 trilyun. Berdasar pengalaman ke-APBD-an terdahulu, defisit besar selalu bisa ditutup melalui SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Sehingga, tantangan defisit lebih besar (tidak hanya Rp 387,665 milyar) patut dikemukakan.

Defisit yang terlalu kecil, menandakan bahwa pemerintah propinsi cukup “galau” dengan tren melemahnya perekonomian nasional.

Padahal sebenarnya, melemahnya perekonomian nasional tidak terlalu parah. Belum pada level resesi. Salahsatu buktinya, nilai kurs rupiah naik signifikan (sekitar 2,66%) terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah (bersama Ringgit Malaysia) menerima “berkah” menurunnya nilai tukar dolar AS terhadap seluruh mata uang dunia.

Menguatnya nilai rupiah (mengarah pada Rp 13 ribu-an per-US$), akan menggairahkan impor dan ekspor. Dus akan bermuara pula pada perbaikan produksi (industri) dan distribusi. Lebih lagi jika pemerintah akan menurunkan harga BBM (premium dan solar), maka daya beli masyarakat akan terdongkrak. Semuanya akan berujung pada peningkatan perolehan pajak, termasuk pajak daerah dan berbagai retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur masih bertumpu pada lima pilar utama, berbasis kendaraan bermotor. Yakni, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sebenarnya, WP (Wajib Pajak) tidaklah berkurang, bahkan bertambah. Walau penjualan kendaraan bermotor berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Yang terjadi adalah, pembayaran pajak tertunda karena kelesuan ekonomi. Sehingga perolehan pajak daerah bukan hilang benar.

Melainkan tertunda, seiring pergerakan ekonomi yang membaik.

Jadi, menerima tantangan defisit lebih besar (sampai Rp 2 trilyun), cukup memiliki potensi yang bisa diandalkan. Mestilah dilakukan kalkulasi ulang, seiring tren situasional (perbaikan ekonomi).

Namun potensi PAD, sesungguhnya bukan hanya bergantung pada situasi perekonomian. Bukan pula hanya bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Tetapi juga bergantung pada semangat (keberanian) pemerintah daerah. Paradigma ke-pemerintah-an masa kini, pemerintah yang baik bukan hanya bergantung pada pajak yang dipungut dari rakyat. Melainkan seharusnya mampu berusaha sendiri (melalui BUMN dan BUMD) untuk menggali penghasilan.

Keberanian menaikkan per-angka-an APBD, sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan Jawa Timur. Walau belum tergolong sangat berani jika dibanding Pemprop DKI Jakarta maupun Pemprop Jawa Tengah. Misalnya, APBD 2015, nominalnya melonjak sebesar 17,26% dibanding P-APBD 2014. Walau belum tergolong sangat berani jika dibanding Pemprop DKI Jakarta maupun Jawa Tengah.

Pemprop Jawa Timur, perlu memompa kembali semangat (keberanian) dalam menetapkan pagu APBD. Lebih lagi, Pemerintah daerah boleh menerbitkan obligasi. Ini (obligasi daerah) sekaligus untuk menakar, indeks kepercayaan masyarakat terhadap manajamen pemerintah daerah. 

Kamis Pahing, 29 OKTOBER 2015

Posisi KPK dalam Dilema Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipuji juga dicaci.

Ia disanjung, juga dikritik. Ditinggikan, juga direndahkan.

Lembaga hukum yang bertugas memberantas korupsi itu dicintai publik, tetapi pada sisi lain juga dibenci oleh sebagian orang. Begitulah, siapa pun memang akan selalu berada pada posisi paradoksal dan persimpangan dilematis.

B

erbicara tentang pemberantasan korupsi, berbicara tentang masa depan bangsa. Sebab, belakangan Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup korup. Meskipun peringkat indeks persepsi korupsi meningkat, tapi faktanya posisi Indonesia sebagai negara korup di dunia tetap stagnan. Korupsi kini menjadi patologi kebangsaan. Semakin hari kondisinya semakin kronis, parah, dan memprihatinkan.

Korupsi sangat lekat dengan power (kekuasaan), apapun bentuknya. Dan, kekuasaan itu cenderung korup, apalagi kekuasaan yang absolut. Demikian kata Lord Acton, bahwa “Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely.” Namun dalam konteks keindonesiaan, korupsi tidak lagi berbicara tentang kekuasaan yang absolut.

Sebab, pada semua jenjang dan level kekuasaan kasus korupsi bisa ditemukan, baik skala kecil hingga besar.

Perilaku korupsi hampir rata menyebar ke semua lini dan jenjang. Mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur banyak yang tersangkut kasus korupsi. Juga jajaran birokrat pemerintahan di berbagai kementerian, departemen, lembaga, atau dinas. Belum lagi para wakil rakyat di semua level, mulai daerah, provinsi, hingga pusat. Demikian juga para menteri dan jajarannya.

Bahkan pada institusi penegak hukum, hakim, jaksa, atau polisi juga tidak terlepas dari kasus yang sama.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. Tugas suci dan mulia itu kemudian menjadikan KPK hampir sebagai satu-satunya institusi penegak hukum yang masih bisa diharapkan dan mendapat kepercayaan publik. Pasalnya, lembaga penegakan hukum lain

korupsi dari hari ke hari. Rakyat bersorak, KPK terus bertindak.

Hingga pada titik di mana tindakan KPK dinilai sangat kuat dan perkasa, pada titik itu pula KPK banyak menuai seperti kepolisian, kritik dari beragam Oleh: kehakiman dan perapihak. Pihak yang Najamuddin Khairur Rijal dilan juga terseret mengkritiknya bukasus korupsi. kan rakyat yang Karena tugas suci tadi bersorak meitu, KPK kemudian mujinya, melainkan banyak disanjung publik. KPK para politisi dan pemikir hukum, mendapatkan dukungan yang dengan berbagai alasannya. Daluar biasa dari rakyat Indonesia. lam beberapa kasus penahanan, Terlebih dengan kesuksesan KPK penangkapan, penyidikan, penyemembongkar dan mengusut praklidikan, penggeledahan, penyadatik korupsi di banyak lembaga dan pan, dan lainnya KPK dikritik. jenjang pemerintahan. Bahkan Katanya, dalam beberapa kasus

Semua menjadi abu-abu. Ketika KPK menjadi lembaga superbody yang tak satu pun kekuasaan mengontrolnya, ia dikritik. Ketika aturan hukum yang mengaturnya mau disesuaikan dengan kritik itu, publik marah dengan dalih melemahkan KPK. Jadilah kita hanya berdebat dan sibuk saling tuding, sementara tindakan korupsi di luar sana juga semakin berkembang, massif, dan kian parah. Lalu, sebenarnya harus apa dan bagaimana?

KPK dalam dilema. menyeret orang-orang “besar” yang tersangkut mega skandal korupsi, mulai menteri, anggota DPR RI, hingga petinggi partai politik. Jika mau dirinci, kita bisa merunut daftar yang sangat panjang.

Prestasi-prestasi itu kemudian menambah kepercayaan diri KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK seolah menemukan dirinya menjadi sangat perkasa dan disegani. Hingga kemudian semua “ditebang,” tanpa panda bulu. Publik pun menaruh simpati yang luar biasa. Kepercayaan diri KPK itu menjadikan media massa diwarnai oleh pemberitaan tentang pemberantasan

KPK menyalahi aturan. Tidak mengindahkan standar operasional prosedur, misalnya.

Pada beberapa kasus, KPK dinilai menegakkan hukum dengan cara-cara yang sebenarnya melanggar hukum secara etika dan normatif. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan “tirani itikad baik.” Tirani itikad baik dimaknai sebagai upaya pemberantasan korupsi yang bersifat tiran. Pemberantasan korupsi itu adalah itikad baik, bahkan sangat baik. Tetapi, cara yang dilakukan itu menampilkan cara-cara tiran. Antara lain, dengan melanggar hak asasi manusia dan menyalahi ketentuan

hukum yang telah tertuang dalam kitabnya.

Pada satu sisi, KPK dipandang otoriter. KPK menjelma menjadi lembaga negara superbody yang sangat kuat, tidak ada yang mengontrolnya. Karena itu, ia bisa bertindak seenaknya saja, meski dalam kaca mata hukum tindakan itu sejatinya tidak sejalan. Konsekuensinya kemudian adalah munculnya keinginan untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK. Ironisnya, ketika muncul upaya untuk memperbaiki UU KPK, lahir suara sinis publik. Para penggiat anti korupsi ramai-ramai menghujat DPR sebagai pemilik kewenangan membuat dan mengubah UU. Katanya, revisi UU KPK berpotensi melemahkan kekuasaan dan membatasi kewenangan KPK. Mengubahnya berarti tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Yang mau mengubahnya berarti pro korupsi dan pro koruptor, atau bahkan koruptor itu adalah dirinya sendiri.

Semua menjadi abu-abu. Ketika KPK menjadi lembaga superbody yang tak satu pun kekuasaan mengontrolnya, ia dikritik. Ketika aturan hukum yang mengaturnya mau disesuaikan dengan kritik itu, publik marah dengan dalih melemahkan KPK. Jadilah kita hanya berdebat dan sibuk saling tuding, sementara tindakan korupsi di luar sana juga semakin berkembang, massif, dan kian parah. Lalu, sebenarnya harus apa dan bagaimana? KPK dalam dilema.

Meski begitu, posisi dilematis itu tidak boleh menyurutkan semangat pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus tetap dan terus berjalan.

Jika tidak, akan semakin banyak tindak korupsi yang tidak terungkap, dan rakyat akan kian sengsara. Tetapi juga, mengungkapnya semakin menemukan kebobrokan sistem politik negara dan negara itu sendiri. Lalu, kita harus bagaimana? Paling tidak, dimulai dari diri sendiri, bahwa korupsi itu musuh, harus dilawan!

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Upaya Pelindo III Menggerakkan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (3 – Habis)

Perkuat Visi Kemaritiman, Edukasi Kepelabuhan Sejak Dini Kahumas Pelindo III Edi Priyanto mengaku senang bisa menjamu para pengusaha yang sebagian besar merupakan pengguna jasa Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), anak usaha Pelindo III dan DP World di Pelabuhan Tanjung Perak.

M. Ali, Surabaya “Dalam suasana informal seperti ini kami mendengarkan jika ada keluhan dan saran dari para pelanggan Pelindo III, dan kegiatan ini lebih efektif dalam menjalin relasi dengan para stakeholder. Hal ini agar hubungan bisnis juga bisa terjalin dengan lebih akrab dan tentunya meningkatkan produktivitas bersama,” kata Edi. Nampaknya nilai “customer focus” yang jadi salah satu budaya perusahaan Pelindo III benarbenar membudaya di BUMN kepelabuhanan tersebut.

Edi juga membenarkan bahwa saat ini kapal-kapal internasional bermuatan besar sudah mulai sandar di Terminal Teluk Lamong karena kedalaman dermaganya mencapai -14 meter LWS dan kedepan bisa diperdalam lagi hingga -16 meterLWS. Juga telah dilakukan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya, dengan lebar alur menjadi 150 meter, kedalaman menjadi -13 mLWS pada tahap pertama dan secara bertahap akan diperlebar hingga 200 meter dan dalam -16 mLWS, sehingga kapal tujuan Indonesia tidak perlu lagi singgah ke Singapura.

“Pelayaran dapat menikmati efisiensi waktu dan biaya dengan membongkar dan memuat barangnya di Terminal Teluk Lamong dan telah dibuktikan dengan adanya rute kapal internasional asal HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Tiongkok, Hongkong, dan Korea yang bisa langsung mengirimkan barang ke Indonesia melalui Terminal Teluk Lamong tanpa harus transit melalui Singapura lagi,” ujar Edi. Berdasarkan catatan pengiriman barang menggunakan kemasan petikemas menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, realisasi pada tahun 2014 menunjukkan arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 3,1 juta Teus atau meningkat 4% dari realisasi tahun 2013 dengan catatan 2,9 juta Teus. Selanjutnya Edi kembali merinci, realisasi arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan triwulan III 2015 ini tercatat 2,2 juta Teus.

Dukungan juga dilakukan oleh Lazada Indonesia yang terus memperkuat pasar dengan melakukan ekspansi di kawasan Indonesia Timur dengan membuka pusat distribusi baru berupa sebuah gudang dan hubungan distribusi di kawasan Rungkut Industri Surabaya.

Pusat distribusi baru seluas 6200 meter persegi dan beroperasi sejak 1 September 2015 lalu, ini akan memroses dan mengirimkan pesanan konsumen ke Indonesia Timur.

“Keberadaan pusat distribusi makin meningkatkan kepercayaan customer, sekaligus ini akan mempersingkat

“Makanya kami berharap agar masalah periwisata ini benar benar diseriusi,” pintanya. Sebagai travel agen, Astindo menyatakan sangat siap untuk memajukan bidang wisata ini dengan sekuat tenaga. Rakernas Astindo ini dilakukan 2 tahun sekali dimaksudkan sebagai evaluasi rerhasap perkembangan yang ada Para penumpang kapal sedang menunggu di ruang tunggu Terminal Penum- khususnya terkait pang Baru. persoalan pariwisata negeri, ini proses pengiriman barang rut Chief Commercial Officer Apa yang disamke customer yang berada di Lazada Indonesia, Rene Janspaikan Elly bukan tanpa alaSurabaya maupun Indonesia sen, mengatakan sejak hadir san karena untuk Wisatawan Timur,” ungkap Chief Operadi Indonesia tiga tahun lalu, manca negara, (Wisman) tion Officer Lazada IndoneLazada mampu menggandan Wisatawan Nuaantara sia, Ashwath Ramesh saat deng 7.000 rekanan penjual (Wisnu) Asrindo mencapai dikonfirmasi Bhirawa disela dari seluruh wilayah Indoyakni 8,5 Juta untuk tahun Visit Tour ke Pusat Distribusi nesia baik dari luar negeri ini meski kondisi ekonomi baru, Senin (12/10). Selain sekitar 2.000 hingga 3.000. kita carut marut. Karenanya itu fasilitas tersebut juga Niat baik Menko Kemarpara pemegang kebijakan akan mempermudah para itiman Rizal Ramli akan lebnegeri ini agar tidak terpengusaha kecil menengah ih menggalakkan pariwisata lalu ribet birokrasinya dalam untuk menjual produk mersebagai salah satu tamemg memberikan izin untuk keeka melalui platform yang menghadapi gonjang ganjing pentingan pariwisata. market place Lazada. nilai tukar rupiah terhadap Inovasi dan langkah kong“Kami juga menggandeng dolar, mulai ditagih oleh Asokrit memang sangat dibumitra logistik lokal yang siasi Travel Agen Indonesia tuhkan setiap asosiaai atau memiliki kinerja bagus dan (Astindo). Saat ditemui pada travel agen agar mereka tidak sudah berpengalaman dalam acara Rapat Kerja Nasional ketinggalan, seperti langkah pengiriman barang,” kata(Rakernas) Sabtu (10/10) di yang dilakukan oleh Astindo nya. Ashwath menambahkan hotel Harris Surabaya Elly yakni membuat sistem Online sampai saat ini Lazada IndoHutabarat Ketua Umum dalam setiap transaksinya nesia telah menggandeng 15 Dewan Pimpinana Nasional mulai dari hal yang besar mitra logistik, antara lain, (DPN) didampingi Bagus sampai kecil, hal ini dimakJNE, R-PEX, Platinum.

Triatna Kabid Organisasi, sudkan untuk mempermudah “Pusat Distribusi di Suradan Diyah P korbid Humas semua pihak. Untuk menanabaya juga berfungsi sebaAstindo mengatakan, bahwa mkan rasa cinta laut agar bisa gai salah satu hub pengiripariwisata di negeri kita ini menjaga, melestarikan serta man untuk Lazada Expres, masih banyak yang belum mengembangkan potensinya layanan pengiriman akhir digali dan ditangani secara dengan baik apakah itu sebadari Lazada di Jawa Timur,” serius, dengan potensi alam gai transportasi atau menjaga terangnya. Sedangkan menuyang sangat menjanjikan. dan memanfaatkan isinya

secara baik maka Pelindo III memperkenalkan Maritim pada anak usia dini.

Pelindo III sebagai BUMN Kepelabuhanan terpanggil untuk memberikan edukasi tidak hanya masyarakat luas namun juga pada anak-anak usia dini. Pada hari Sabtu (17/10) sebanyak 280 siswa/i kelas V Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya tahun ajaran 2015/2016 yang didampingi oleh 17 orang guru pendamping mendapatkan materi pengenalan tentang maritim dan Kepelabuhan.

“Indonesia merupakan negara maritim, sebagian wilayah terdiri akan laut, tapi tak banyak yang memperkenalkan dunia kemaritiman kepada anak usia Sekolah Dasar”, kata Edi Priyanto Kepala Humas PT Pelindo III saat memberikan pengenalan di Auditorium Bromo Lantai V Kantor Pusat PT Pelindo III. “Adik-adik sebelum datang ke Pelabuhan Tanjung Perak ini tadi pasti membayangkan bahwa pelabuhan itu kumuh tempatnya, banyak preman dan semrawut, namun bisa dibuktikan disini sekarang bahwa Pelabuhan itu lingkungannya bersih, hijau, teratur dan modern”, ujar Edi. Setelah pengenalan dan diskusi serta tanya jawab, mereka diajak berkeliling melihat aktifitas di pelabuhan mulai dari proses embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut di Terminal Penumpang gapura Surya Nusantara, juga melihat langsung melihat kegiatan penyandaran kapal penumpang Dobonsolo yang dibantu dengan dua unit kapal tunda. Selanjutnya rombongan diajak melihat

aktifitas kegiatan bongkar muat petikemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Awalnya para siswa diajak langsung untuk melihat suasana Pelabuhan Tanjung Perak, dimulai dari Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Para siswa bisa langsung membuktikan apa yang ada di lapangan dengan materi kepelabuhanan yang telah diterima sebelumnya, dan melihat kapal-kapal di perairan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Anak-anak pada usia Sekolah Dasar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan nalar yang baik, sehingga dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan lebih dalam bagi para siswa khususnya di bidang kemaritiman. Pelindo III menganggap bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab Pelindo III sebagai salah satu BUMN dalam memberikan edukasi tentang kepelabuhanan kepada putra/i bangsa, turut serta mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi para siswa, namun juga menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap wawasan bahari dan kegiatan maritim di pelabuhan Indonesia. Pelindo III akan selalu terbuka bagi para siswa/i atau mahasiswa dari mana saja yang ingin berkunjung ke pelabuhan Tanjung Perak untuk belajar dan melakukan studi lapangan, sehingga Pelindo III dapat berkontribusi pula dalam hal pendidikan. (Habis)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Posko Berkah dan SQ Berdampingan

KELANA

Komisi B Temukan Serapan Anggaran SKPD Minim Gresik, Bhirawa Dalam Sidak yang dilakukan Komisi B DPRD Kab Gresik di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ternyata ditemukan serapan anggaran APBD hingga kini masih minim, sehingga membuat kalangan dewan prihatin. Sehingga pihak dewan akan mengevaluasi anggaran yang diajukan SKPD pada tahun anggaran 2016.

Menurut Anggota Komisi B, Zulfan Hasim, hingga kini pihaknya belum menerima serapan anggaran masingmasing SKPD. Sehingga Komisi B melakukan Sidak pada DPPKAD, untuk menanyakan serapan anggaran dan ternyata hasilnya masih minim, padahal data ini nantinya akan dibuat dasar oleh komisi, guna mengupas anggaran yang diajukan SKPD pada APBD 2016. ‘’Kami perlu acuan SKPD mana saja yang tak mampu menghabiskan anggaran pada tahun ini, bila mintanya anggaran sama dengan APBD 2015.

Akan dievaluasi karena kerjanya tak bisa maksimal. Bisa jadi untuk anggaran tahun depan akan dikepras, dan disesuaikan dengan pencapaian kinerja anggaran tahun ini saja,’’ ujarnya.

Pada awal November mendatang, pihaknya meminta agar seluruh laporan serapan sudah diserahkan. Pada serapan anggaran hingga 31 Oktober, kalau memang tak bisa dihabiskan maka akan menjadi resiko dari SKPD itu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih, yang mengaku kecewa dengan serapan anggaran yang masih minim, hingga kini serapan anggaran baru mencapai 52%.

Sehingga harus segera dilakukan evaluasi agar nantinya anggaran benarbenar terserap secara maksimal.Q kim

Berdirinya Posko Kemenangan Paslon di beberapa titik di Pemkab Gresik, membuat tensi politik pendukung semakin panas. Seperti di Perumahan Alam Bukit Raya (ABR) Kec Kebomas, Selasa (27/ 10) malam. Paslon Khusnul Huluq-Ahmad Rubaie (Berkah) telah membuka Posko Pemenanganya. Meski disampingnya, telah berdiri Posko Pemenangan calon Nomor urut 1 yaitu SambariQosim (SQ).

Dalam deklarasi Posko pemenangan Nomor urut 2 (Ber kah) yang diprakarsai Irfan Khoiri dihadiri langsung Cabup dari Koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra yaitu Husnul Khuluq. Juga dihadiri Ketua Dewan Syuro PKB, KH Robach Ma’sum, serta dihadiri sekitar 500 orang pemuda dan orang tua.

Dalam orasinya Cabub Khus nul Huluq mengatakan, harapan perjuangan dengan memenangkan berkah adalah untuk menata gresik lebih

maju. Dan kita harus berani dan sungguh-sungguh sebab program ini sudah jelas, yaitu tak ada pungutan liar (pungli sekolah) dan anak harus sekolah hingga SMU. Selain itu, juga akan menekan angka pengangguran, kemiskinan, anak yatim serta perhatian fakir misikin.

Untuk menekan angka pengangguran, digelar program pelatihan ketrampilan dalam satu tahun untuk 20 ribu orang.

Karena selama ini, mereka tak terakomodir oleh perusahaan

sebab tak mempunyai keahlian. Kalau pun bisa masuk ke perusahaan, mereka harus melakukan demo. ‘’Itu pun ditempatkan pada kerja yang kasar, sehingga mereka menjadi tidak betah dan menganggur lagi,’’ ujarnya.

Ditambahkan Khusnul Huluq, dari tingkat kemiskinan di Gresik masih tinggi. Cara mengatasinya dan menurunkanya juga lambat, ada kesan kalau Orang Miskin Kasih Uang Nurut, padahal itu kesan yang salah. ‘’Kesan itu sangat salah dalam membuat kebijakan untuk membuatnya sejahterah. Apa lagi sebentar lagi akan menghadapi MEA, semua harus dipersiapkan. Supaya wargamasyarakat Gresik bisa menjadi tuan rumah di daerahya sendiri, dan tidak hanya menjadi penonton saja,’’ jelasnya.

Terpisah Ketua KNPI Kab Gresik, Agus Junaidy membantah kalau Kantor KNPI dimanfaatkan sebagai Posko Tim Relawan SQ. Organisasi yang dipimpinnya itu sudah berencana akan pindah kan-

tor, tidak bertempat di Perumahan ABR lagi. ‘’Kantor KNPI di situ sudah mau ditutup, kami berencana akan pindah, dan Posko itu digunakan oleh Gerakan Pemuda SQ,’’ tandasnya. Q kim

Bappeko Gembleng SKPD Hadapi Pemberlakuan SAKIP Kab Mojokerto, Bhirawa Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Mojokerto memberikan pembekalan kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Moment ini dilakukan menjelang penerapan SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).

Usulan Mobdin Timbulkan Polarisasi Sidoarjo, Bhirawa Usulan Mobdin Desa menimbulkan polarisasi kepala desa yang terbelah menjadi dua kelompok. Penolakan Mobdin oleh Paguyuban Kades membuat Kades yang tak setuju membentuk poros perlawanan.

Bermula dari upaya Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan pengadaan Mobdin desa senilai Rp72 miliar. Ditengah tarik menarik antara Fraksi DPRD antara yang menyetujui dan menolak usulan itu rupanya berimplikasi terhadap Paguyuban Kades (PK). Ketua PK, Supriyadi terangterangan menolak usulan itu dengan pertimbangan masih banyak masyarakat miskin membutuhkan dana itu.

Rupanya sikap Supriyadi dilawan Kades lain dengan membentuk FKKPD (Forum Komunikasi Kepala Desa). Forum membentuk kepengurusan sendiri di bawah Kades Swalow, Balongbendo, Heru Sulthon.

Supriyadi mengatakan, sebaiknya dana yang rencananya untuk anggaran Mobdes itu dipakai untuk perbaikan sarana dan prasarana di wilayah Kab Sidoarjo. Sebab masih banyak gedung sekolah rusak, jalan rusak. Banjir yang datang setiap musim penghujan.

Selain itu pengadaan Mobdes ditunggangi kepentingan penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menjanjikan Mobdes. Ia justru menyebut berdirinya Paguyuban tandingan yang menyebut FKKPD dari hasil campur tangan penguasa. Hal ini dibuktikan dengan beberapakali pertemuan FKKPD dengan orang di lingkungan penguasa.

Supriyadi menduga 29 Oktober nanti ada audiensi dengan Bupati Saiful Ilah. Di mana dalam acara itu dikemas dukungmendukung Mobdes direalisasi.

Anggota Komisi C, Dhamroni Chudlori mengingatkan agar Mobdes jangan dipolitisir.

Anggota FKB ini menegaskan usulan ini melihat realitas bahwa desa membutuhkan Mobdes untuk operasional. Lagi pula ini ada payung hukumnya. Ia mempertanyakan apa alasan mereka menolak Mobdes.Q hds

rokim/bhirawa

Posko Berkah dan SQ berdampingan dengan rukun.

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan saat menerima penghargaan dari Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Ketua Dewan Dapat Penghargaan Pemuda Inspiratif Sidoarjo, Bhirawa Agar para pemuda Sidoarjo bisa mendapatkan inspirasi serta inovasi, andil dalam pembangunan Sidoarjo yang lebih baik lagi. DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Sidoarjo bekerjasama dengan Pemkab Sidoarjo memberikan reward kepada tokoh muda inspirasi dan berprestasi. Salah satunya Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan.

Penghargaan diberikan secara langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum bersama Wakilnya MG Hadi Sutjipto SH MM, dan Sekretaris Daerah, Vino Rudi Muntiawan SH, usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 87, Rabu (28/10) di Alun-alun Kab Sidoarjo.

Ketua KNPI Sidoarjo, Ari Suryono mengatakan, pemberian penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif jatuh ke

tangan Ketua Dewan sudah mendapatkan restu dari beberapa tokoh sepuh yang lainya, termasuk dari tokoh budayawan Sidoarjo, Soekarno. ‘’Jadi ada beberapa tokoh pemuda inspiratif yang kami mintakan pendapat dan penilaian, hingga akhirnya jatuh kepada Ketua Dewan Sidoarjo,’’ katanya.

Menurut Ari, pilihan masyarakat memang sudah tepat.

Karena waktu muda juga aktif di beberapa kegiatan, pernah menjadi Ketua IPNU Jatim, dan pada usia yang relatif muda yakni pada usia 38 tahun saat ini karirnya sudah menjadi Ketua Dewan. Pantaslah kalau pemuda asal Desa Klopo Sepoloh, Kec Sukodono menjadi pemuda inspiratif.

Selain Ketua Dewan, reward tokoh pemuda inspiratif juga diberikan kepada Yopi Aditya Hermawan yang juga

pendiri Street Drum Sidoarjo sejak 2010 yang memberikan hiburan dan pendidikan musik gratis bagi masyarakat Sidoarjo. Komunitas ini berkembang dan menjadi icon baru pemuda Sidoarjo selalu ada di sekitar alun-alun untuk pada saat Car Free Day. Juga kepada Rieke Sagita sebagai pasukan pengibar bendera di Istana Negara pada 17 Agustus 2015.

Usai menerima penghargaan sebagai tokoh pemuda inspiratif. Sulamul Hadi Nurmawan merasa kaget mendapatkan penghargaan itu. ‘’Penghargaan ini justru malah memberatkan, karena ke depan saya harus menjadi inspirasi terus. Memang sejak remaja saya sudah senang menjadi aktivis. Juga menjadi Ketua Lembaga Ekonomi Jatim, setelah itu baru masuk politik hingga sekarang ini,’’ katanya.Q ach

‘’Seluruh SKPD kami kum pulkan, mereka dibekali pengetahun sebelum penerapan SAKIP dari Men PAN). Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru. Sehingga Pimpinan SKPD harus tahu,’’ terang Hj Harlistyati, Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Rabu (28/10) kemarin.

Dalam ajang yang digelar di kawasan Trawas itu, Kepala Bappeko menyampaikan presentasi yang luar biasa dihadapan tim dari asal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Diantara hal yang dipaparkan terkait soal capaian kinerja setahun terakhir dalam asistensi dari pemerintah pusat. Kegiatan persiapan penerapan SAKIP digelar Bagian Organisasi Pemkot Mojokerto selama dua hari. Seluruh kepala SKPD hadir dan mendapatkan pembekalan.

Pejabat yang pernah menjadi Kepala Dispenda Kota Mojokerto ini mencontohkan, untuk perbaikan Jl Gajah Mada, Kota Mojokerto. Agar berjalan seiring, maka melibatkan tiga SK PD. Yakni PU mengerjakan fisiknya, Dishub terkait penerangannya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terkait penataan taman dan kebersihan dan

saluran airnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Harlis, juga ditekankan agar semua program sesuai dengan dokumen perencanaan, serta tak hanya memiliki output (hasil), tapi juga outcome (manfaat). ‘’Semua program yang dibuat SKPD harus mempunyai manfaat bagi masyarakat. Karena Bapak Wali Kota menggariskan bahwa kesejahteran masyarakt menjadi prioritas dan tujuan utama,’’ tandas Harlis lagi.

Untuk itu, Bappeko sudah menyusun indikator-indikator pada semua program yang digagas SKPD. Dari indikator-indikator itulah bisa diketahui tingkat kemanfaatan suatu program. ‘’Ada strategi yang disebut dengan istilah SMART dalam perencanaan pembangunan,’’ tandasnya seraya menyebutkan singkatan SMART yakni Specific, Measurable (terukur), Achievable (bisa dicapai), Realistis dan Time Based (berbasis waktu).

Dilain pihak, Anggota DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mengingatkan, agar Bappeko tak hanya memperkuat sisi perencanaan saja dalam melakukan pembangunan di Kota Mojokerto.

Pelaksanaan program serta pengawasnnya juga harus menjadi prioritas. Q kar

kariyadi/bhirawa

Harlistyati Kepala Bappeko Kota Mojokerto diantara peserta pemaparan persiapan program SAKIP di Trawas.

Komisi B DPRD Kabupaten Gresik Sidak di Tiga Dinas Memasuki pembahasan P-APBD 2016 yang akan dilakukan komisi pekan depan. Komisi B, lebih dahulu melakukan Sidak di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menanyakan serapan anggaran APBD 2015, jumlah prosentase dari anggaran yang ada, karena akan dijadikan dasar kinerja, dari anggaran yang telah diajukan saat ini.

Dalam Sidak Komisi B, diawali di Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan di Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bapeluh), dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Ternyata masih didapati penyerapan anggaran minim, karena ada beberapa kegiatan yang sekarang masih dilakukan oleh SKPD terkait.

Menurut Ketua Komisi B, Abdulah Munir, hingga kini pihaknya belum menerima serapan anggaran masing-masing SKPD. Sehingga Komisi B melakukan Sidak pada beberapa SKPD yang menjadi mitranya, untuk me-

nanyakan seberapa jauh serapan anggaran. Ternyata masih ada yang minim, juga ada yang telah sesuai dengan prosentase. Data ini nanti akan menjadi penilaian komisi untuk mengukur keseriusan SKPD dalam kinerjanya. ‘’Kami perlu dasar kinerja dari SKPD, mana saja yang kinerjanya tak maksimal sehingga serapan yang dilakukan menjadi minim.

Sehingga anggaran yang ada tak mampu menghabiskan, kalau minta anggaran pada APBD 2016.

Untuk di tambah atau minta anggaran sama seperti tahun lalu.

Tidak akan disetujui, karena kinerjanya sangat buruk,’’ ujarnya.

Munir yang juga politisi Partai Gerindra ii juga menjelaskan,

untuk pendapat pada Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan adalah nol rupiah, belanja pada akhir September pencapaiannya 72%. Untuk keuangan realisasiya masih 41,9%, belum bisa cair semua karena yang telah diajukan dan sekarang masih dalam proses SPM (Surat Perintah Membayar). Pada Bapeluh, semuanya sudah selesai semua. Dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, masihada proyek

sebesar Rp700 juta lebih tidak bisa diserap, alasanya karena petunjuk bupati tak diperbolehkan dikerjakan. Karena lokasi proyek Rumah Potong Hewan (RPH) kurang memenuhi syarat.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi B, Zulfan Hasim SH, dalam Sidak ini juga mengingatkan pada SKPD. Untuk segera menyetorkan RKA APBD 2016, juga laporan serapan anggaran hingga 31 Oktober.

rokim/bhirawa

Sidak Komisi B di Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kab Gresik.

rokim/bhirawa

Komisi B Sidak di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab Gresik.

Kalau memang tak bisa dihabiskan maka resiko dari SKPD itu sendiri. Karena pada 2 November, angendanya komisi dan SKPD rapat pembahasan.

Terpisah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Drs Langu Pindingara MSi menjelaskann, proyek sebesar Rp700 juta lebih. Untuk pembuatan RPH tak boleh diteruskan oleh bupati

karena luas lahanya kurang layak. Sehingga kedepannya perkembangan kurang bagus, selanutnya untuk tahun APBD 2016 akan diajukan lagi. Tempatnya direncanakan di Desa Banjarsari, Kec Cerme, sedangkan sarat pendirian RPH diantaranya. Jauh dari pemukiman, luas kurang lebih 1 hektar, saluran airnya memadai.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

DPTb Pilkada Sumenep, KPU dan Panwas Berbeda Lamongan Ada Tambahan 680 Pemilih, 537 Warga Jember Masuk DPTb1 Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb I), Rabu (28/ 10) di jalan Asta Tinggi, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep.

Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU menetapkan DPTb I sebanyak 658 pemilih, berbeda dengan data pemilih yang direkomendasikan Panwaslih setempat sebanyak 863 pemilih.

Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, total DPTb I yang ditetapkan hari ini (kemarin/red) sebanyak 658 pemilih. Ratusan pemilih yang masuk di DPTb I itu tersebar di 84 desa di 18 Kecamatan, di 205 TPS se Kabupaten Sumenep, meliputi laki-laki sebanyak 374 pemilih, perempuan sebanyak 284 pemilih.

"Data ini sudah final, bagi yang belum tercover dalam DPTb I ini bisa dimasukkan di DPTb 2, yang bersangkutan membawa identitas yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan bisa langsung ke TPS," kata A Warits, di kantornya, Rabu (28/10).

Ia memastikan, semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pilkada Desember 2015, semuanya sudah masuk ke DPTb I, kecuali warga Sumenep yang tidak memiliki identitas diri sama sekali. "Secara administratif, warga yang tidak memiliki identitas apapun, mereka memang tidak bisa dimasukkan ke DPTb I, karena setelah nama dimasukkan, otomatis ditolak oleh sistem," bebernya.

Sementara itu, Ketua Panwaslih setempat, Moh Amin menyatakan, sesuai data yang dimilikinya, jumlah DPTb I itu sebanyak 863 pemilih, selisih sekitar 200 pemilih dibanding data yang ditetapkan KPU. "Sesuai rekomendasi kami jumlah pemilih yang seharusnya ditetapkan itu sebanyak 862 pemilih, lebih banyak sekitar 200 pemilih dibanding jumlah yang telah ditetapkan KPU," ujarnya.

Ditegaskan Amin, sesuai hasil verifikasi Panwaslih, di Kecamatan Bluto terdapat 155 pemilih yang harus masuk DPTb I ini, tapi yang dipenuhi oleh KPU setempat hanya sebanyak 28 pemilih. "Ini baru satu kecamatan, kami yakin di kesamatan lain juga terjadi seperti itu," tuturnya.

Tambahan 680 Pemilih Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan melaju pada tahapan penetapan daftar pemilih tambahan satu (Dptb-1) yang kemarin telah resmi diplenokan. Dari Pleno tersebut menetapkan

jumlah pemilih di Pilklada Lamongan sebanyak 1.082.261 orang. Dalam agenda pleno penetapan DPTB-1 ini disebutkan ada tambahan sebanyak 680 pemilih.

Hal itu disampaikan oleh Divisi Data dan Teknis KPU Lamongan, Nursalam, Rabu (28/10), usai rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pilkada Lamongan di gedung Sabha Dyaksa Pemkab Lamongan, “Jadi untuk DPTb1 total ada tambahan 680 orang.

Dari DPT 1.081.581 kita jumlahkan jadi 1.082.261,” katanya.

Ia juga menambahkan,Dari tambahan pemilih laki-laki sebanyak 331 jiwa dan perempuan 349. “Tambahan itu, tersebar di 202 TPS (tempat pemungutan suara) di 95 desa, dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan,” tambahnya.

Terjadi penambahan pemilih itu disebabkan adanya faktor padatnya arus sistem data pemilih yang mengakibatkan ada yang belum masuk dalam data.

“Di antaranya faktor saat pengupload-an di Sistem Data Pemilih (Sidalih), arusnya padat tidak bisa ter-upload dan tahapan berlalu, makanya kita masukkan ke DPTb-1. Karena memang ada saat kemarin itu berpindah dari kecamatan satu ke kecamatan lain,” bebernya.

537 Warga Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Jember memasukkan sebanyak 537 nama warga Jember ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb1). Hal ini terungkap saat KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb1 di GOR Garuda Kaliwates, Rabu (28/10).

DPTb1 merupakan tahapan lanjutan seusai pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).“Ada sebanyak 537 warga yang tidak masuk ke dalam DPT dan terjaring ke dalam DPTB1 ini. Jumlah itu terdiri dari 260 pemilih laki – laki dan 277 pemilih perempuan,” kata Ketua KPU Jember, Achmad Anis.

Jumlah tersebut tersebar di 182 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 57 desa / kelurahan di Kabupaten Jember. Dengan adanya tambahan jumlah pemilih tersebut berarti pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 ini akan bertambah.

Sebelumnya, jumlah DPT Jember dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Jember 2015 ini sebanyak 1.892.435 pemilih.

Terdiri dari 935.935 pemilih laki – laki dan 956.500 pemilih perempuan. "Artinya, dengan tambahan pemilih dari DPTb1 ini, maka jumlah pemilih di Jember sebanyak 1.892.972 pemilih," jelasnya.

Sementara, Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib M. Rohan menyampaikan, DPTb1 merupakan salah satu tugas dan

effendi/bhirawa

Ketua KPU Jember Ahmad Anis saat menyerahkan DPTb1 kepada Panwaslih Dima Ahyar, usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb1 di GOR Garuda Kaliwates, Rabu (28/10) upaya pelaksana Pemilu untuk memvalidkan data daftar pemilih. Upaya ini untuk memastikan pemilih benar – benar mendapatkan hak pilihnya. “Jadi, kami berupaya maksimal agar semua warga Jember yang berhak memilih bisa menyalurkan hak pilihnya 9 Desember mendatang,” ujar Rohan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jember, Dima Akhyar, menilai, data daftar pemilih

dalam DPTb1 ini valid dan bebas dari persoalan. Menurut Dima, jumlah yang diproses dalam DPTb1 ini jauh lebih sedikit dibandingkan pemutakhiran DPT. Sehingga potensi terjadinya kesalahan sangat minim. “Hasil kroscek jajaran kami (Panwas) di bawah juga menyatakan informasi jumlah DPTb yang kami peroleh cocok dengan yang diumumkan KPU,” papar Dima.Q sul,mb9,efi

Pemkab Diminta Tutup Minimarket Ilegal

KILAS JATIM

Pengidap HIV AIDS Tembus 451 Orang Situbondo, Bhirawa Guna mencegah meluasnya penderita penyakit mematikan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Situbondo terus berinovasi. Ini karena semakin tingginya pengidap HIV ADIS di Situbondo. Terbukti sejak tahun 2004 hingga bulan Oktober tahun 2015 ini, angka penderita HIV AIDS di Situbondo mencapai 451 orang, Saat ini KPA Kabupaten Situbondo bersama Dinas Kesehatan mulai mendirikan KPA ditingkat Kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menanggulangi penyakit HIV AIDS di Kota Santri.

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Situbondo, Abu Bakar Abdi mengatakan, pembentukan KPA tingkat Kecamatan ini merupakan langkah inovatif, untuk menanggulangi masalah HIV AIDS secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Abu Bakar yang juga Sekretaris KPA Situbondo mengaku, saat ini pihaknya sudah membentuk dua KPA tingkat Kecamatan dengan melibatkan Camat, Kepala Puskesmas dan beberapa organisasi kemasyarakat lainnya. “Ini langkah untuk menekan bertambahnya penyakit HIV/ Aids di Situbondo,” terang mantan Sekretaris Dinkes Kab. Situbondo.Q awi

Akibat Tambang Pasir Nelayan Nganggur Tujuh Bulan Lumajang, Bhirawa Aktivitas pertambangan ilegal di Pantai Watu Pecak Lumajang mengakibatkan sebanyak 40 nelayan terpaksa menganggur selama lebih dari 7 bulan, karena kondisi parkiran perahu yang biasa menjadi jalur melaut telah berubah menjadi tebing tinggi.

"Nelayan tidak bisa melaut karena tepat parkiran perahu jadi tebing. Sebab pasirnya dekat ke TPI (Tempat Pendaratan Ikan, red). Kalau ingin tahu faktanya, coba lihat langsung ke lokasi," kata Mulyadi (48), warga Dusun Krajan II, Desa Selok Awar-Awar yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan.

Menurutnya, tebing yang terlalu tinggi di jalur perahu menyebabkan para nelayan tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk melaut. Bahkan, beberapa hari lalu ada 3 nelayan yang nekat berusaha melaut, kapalnya kandas diterjang ombak. "Ketiga nelayan itu nekat lantaran sudah lama tidak berpenghasilan,’’katanya. Q yat

nurcholis/bhirawa

Pelaksanaan Pilkades di Desa Pangongseyan Kecamatan Torjun Sampang.

Diduga Penyelundup Pemilih Digebuk Massa Pilkades Serentak di Sampang Sampang, Bhirawa Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Sampang memanas, di Desa Pangongseyan, Kecamatan Torjun sempat ricuh. Seorang warga setempat bernama Hosen (35 tahun) dipukul karena dituduh sebagai penyelundup dan tidak mempunyai hak pilih, sehingga warga tersebut terpaksa diamankan di Polsek Torjun.

Menurut keterangan Heri, warga setempat, menyatakan, warga yang mencoblos memang asli Sumenep, tapi mempunyai hak pilih karena menikah dengan warga Desa Pengongseyan, namun dituduh penyelundup sehingga dipukul oleh beberapa orang.

"Kami menuntut agar kasus pemukulan tersebut diusut tuntas, karena dia jelas-jelas mempunyai hak pilih. Jadi meminta proses pemilihan berlangsung transparan dan adil, terutama aparat tidak memihak salah satu calon," ungkap Heri, ditemui di lapangan, Rabu (28/10).

Ia mengatakan, sejak awal situasi di Desa Pengongseyan sudah memanas namun ia menyayangkan dengan tindakan aparat yang dinilai kurang tanggap mengantisipasi terjadinya kerusuhan. "Kami sangat menya-

yangkan dengan kasus pemukulan tersebut, padahal sejumlah aparat keamanan berada dilokasi kejadian," ungkapnya.

Namun Kapolsek Torjun, AKP Harifi, saat dikonfirmasi membantah keras telah terjadi pemukulan, karena sejak awal sudah disepakati deklarasi damai. Lebih jauh Harifi menjelaskan, warga tersebut diamankan di Mapolsek Torjun untuk meminta klarifikasi terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) warga yang dicurigai penyelundup itu.

"Kita memang mengamankan warga untuk meminta klarifikasi, tapi apabila warga itu sudah dapat menunjukkan KTP dan KSK bisa mencoblos kembali, tandas Harifi.

Hal senada juga diungkapkan Saleh salah satu staf Kecamatan Torjun Sampang, ia mengatakan kejadian saat pencoblosan di Desa Pangongseyan Kecamatan Torjun Sampang, hanya salah paham saja, memang sempat diamankan di Mapolsek Torjun, namun setelah dimintai keterangan terkait identitas Hosen memang benar-benar warga asli Desa Pangongseyan, kemudian dilepas kembali, sehingga proses Pilkades kembali berjalan dengan kondusif.Q lis

Tulungagung, Bhirawa Komisi C DPRD Tulungagung benar-benar merealisasikan rencananya untuk memanggil Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Tulungagung, Drs Santoso MSi. Mereka mendatangkan Santoso, Rabu (28/10), ke Kantor DPRD Tulungagung terkait maraknya pendirian minimarket baru.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, seusai pertemuan dengan Santoso mengungkapkan banyak pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi C terkait keberadaan minimarket di Tulungagung. Bahkan dengan tegas politisi asal Partai Hanura ini meminta Pemkab Tulungagung untuk menutup minimarket yang tidak mempunyai izin alias ilegal.

“Untuk minimarket yang belum punya izin sudah selayaknya ditutup. Yang melanggar juga harus juga ditutup. Misal, yang ada di dekat pasar tradisional.

Tidak terkecuali yang di dekat pasar templek,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Subani, Komisi C DPRD Tulungagung meminta BPPTPM Kabupaten Tulungagung untuk menelisik kembali izin-izin pendirian minimarket yang telah mereka keluarkan.

Masalahnya, ada dugaan pemohon pendirian minimarket menggunakan identitas ganda atau kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

“Data yang kami dapat ada pemohon yang namanya sama tetapi alamatnya berbeda. Kami menduga ini orangnya sama tetapi dengan alamat berbeda. Kalau ini sampai terbukti benar ranahnya sudah pidana,” paparnya dengan mimik muka serius.

Subani kembali menyata-

wiwieko/bhirawa

Subani Sirab

kan Komisi C DPRD Tulungagung dalam masa sidang mendatang akan merevisi Perda No. 6/2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. “Revisi bertujuan menguatkan perlindungan bagi pasar tradisional. Seperti di setiap kecamatan nanti hanya boleh dua minimarket yang berdiri. Untuk yang sudah saat ini bisa beroperasi sampai kontraknya habis. Setelah itu tidak boleh diperpanjang lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Santoso ketika dikonfirmasi Bhirawa mengakui jika ada sebagian minimarket yang saat berdiri belum memiliki izin.

Dikatakan, BPPTPM tidak punya kewenangan dalam menutup minimarket tersebut. “Yang punya wewenang itu Dinas Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan),” elaknya.

Terkait pendirian minimarket baru di dekat pasar tradisional di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Santoso menyatakan keberadaan minimarket itu sudah berizin. “Minimarket di sana tidak apa-apa (berdiri), karena pasar yang di dekatnya bukan pasar (tradisional). Itu hanya pasar krempyeng (pasar templek),” katanya.Q wed

Lamongan Raih Investment Award Jatim Kelima Kabupaten Lamongan tahun ini kembali dinyatakan sebagai daerah yang elok sebagai tujuan investasi. Itu seiring ditetapkannya Lamongan sebagai peraih penghargaan Investment Award Jawa Timur Tahun 2015 dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dengan predikat terbaik I untuk kategori kinerja investasi.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/10). Sehingga Investment Award ini menjadi penghargaan yang kelima diterima Lamongan secara berturut-turut.

“Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Lamongan menerima penghargaan Investmen Award

dari Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo. Penghargaan ini akan kami jadikan sebagai penyemangat jajaran Pemkab Lamongan untuk bisa meningkatkan investasi di Lamongan, “ ujar Wahid Wahyudi seusai menerima penghargaan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Wahid Wahyudi menjelaskan, Lamongan sangat menarik sebagai tujuan investasi karena

jarak yang dekat dengan Surabaya, hanya 40 menit, dan dilewati akses jalan nasional.

Juga tersedia infrastruktur investasi yang baik seperti Pelabuhan Lamongan Shorebase, Pelabuhan Paciran, dan Pelabuhan Sedayu Lawas.

Selain itu, lanjut dia, Lamongan juga menarik karena tersedia bahan baku yang melimpah.

Menurut dia, Lamongan selama ini dikenal sebagai lumbung padi dengan produksi gabah 1 juta ton pertahun dan produsen ikan terbesar, 116 ribu ton per tahun.

“Kami siap melayani investor dengan berbagai kemudahan dan kecepatan pelayanan. Se-

makin lengkap persyaratan yang disertakan oleh investor, maka semakin cepat prosesnya selesai.

Bahkan setelah investasi berjalan, kami terus melakukan evaluasi, apa yang bisa dibantu bagi investor, sehingga investasi meningkat tajam dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat,“ jelas dia.

Dia kemudian menyebutkan realisasi invetasi yang meningkat tajam dari Rp 912 milyar di tahun 2013 menjadi Rp 3,9 triliun di tahun 2014. Kemudian jumlah industri juga naik tajam, dari 900 industri di tahun 2013, menjadi 1200 industri di tahun 2014. Q yit,adv

suprayitno/bhirawa

Raih Investment Award lima kali beruntun, Lamongan elok sebagai jujugan investasi. Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi bersama Kepala BPMP Chairil Anwar usai menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Soekarwo.

JAWA TIMUR

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

7

Langgar Lalin, Pelajar Dihukum Hafalkan Teks Sumpah Pemuda Di Bojonegoro Aksi Simpatik Pelajar Peduli Asap Tuban, Bhirawa Banyak cara untuk menyampikan pesan dan memberikan pendidikan secara tidak langsung pada pelajar dan generasi penerus negeri ini.

Seperti halnya yang dilakukan Kepolisian Resort (Polres) Tuban pada moment peringatan hari sumpah pemuda tahun 2015 ini.

Sejumlah pelajar di wilayah Kecamatan Rengel Tuban yang terjaring razia lalu lintas dalam Operasi Zebra 2015 dan melangar lalin, diharuskan membaca dan menghafalkan Teks Sumpah Pemuda serta bersumpah untuk tidak melanggar pelangan lalu lintas lagi.

"Mereka tidak kita tilang, mengingat hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda maka para pelajar yang tertangkap melanggar lalu lintas kita berikan hukuman membaca dan menghafal teks Sumpah Pemuda, dan ternyata banyak dari para pelajar ini yang tidak hafal," kata AKP Musa Bachtiar, Kapolsek Rengel, Polres Tuban. (28/10).

Dalam razia ketertiban lalu lintas tersebut dilakukan petugas di sekitar pasar Rengel Tuban, dengan sasaran para pengendara yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara khususnya para pelajar yang sudah membawa sepeda motor.

Pelajar yang membawa kendaraan bermotor tidak memakai helm maupun sepeda motornya tidak dalam kondisi standar dikumpulkan di Halaman Mapolsek setempat. Hukuman menghafalkan teks Sumpah Pemuda bagi mereka untuk menerapkan nilai-nilai sumpah pemuda ke-

pada para pelajar. Sehingga para pelajar sebagai generasi penerus memiliki jiwa untuk mematuhi peraturan dan ketertiban mulai dari hal paling kecil.

"Kita berharap dengan moment sumpah pemuda ini, para pelajar mengerti akan nilai-nilai yang di maksud dalam sumpah pemuda.

Setidaknya dengan tekad hari Sumpah Pemuda para pelajar ini bisa selalu menaati ketertiban dan keamanan," terang mantan Kasat Lantas Polres Sumenep ini.

Sebelumnya, Polsek Rengel ini juga menerapkan sangsi pada masyarakat yang melanggar lalin dalam Operasi Zebra 2015 dengan mendatangkan Kiai untuk diberikan nasehat dan bimbingan rohani, dengan tujuan untuk memberikan penyadaran pada masyarakt serta meminimalisir jumlah kecelakan di jalan yang terus meningkat.

Peduli Asap Sementara itu, upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-87, di Alun-alun Bojonegoro, Rabu (28/10) kemarin, berlangsung khidmat. Bertugas sebagai inspektur upacara yakni Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, dan kegiatan upacara kali ini bertajuk ‘Revolusi Mental Untuk Kebangkitan Pemuda Menuju

KILAS JATIM

Pj Bupati Gelar Konsolidasi Internal Banyuwangi, Bhirawa Sebagai bentuk syukur ditempatkan di kabupaten Banyuwangi yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat, langkah pertama yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuwangi, Zarkasi, Rabu (28/10) menggelar konsolidasi internal di pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi.

Menurut Zarkasi, sebagai Pj Bupati, tugas utama yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur yang harus dilaksakan adalah menjamin tetap terselenggaranya pemerintahan dan memfasilitasi terselenggaranya pemilihan bupati/wakil bupati di kabupaten Banyuwangi yang aman dan damai.Q mb12

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

Aksi Satu untuk Bumi’.

Dengan tema ini Wabup mengajak kepada seluruh pemuda merevolusi diri untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi masa yang akan datang. "Merevolusi mental untuk seluruh pemuda itu harus," kata Wabup saat menjadi inspektur upacara.

Upacara Hari Sumpah Pemuda ini diikuti oleh ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, Mahasiswa. Selain itu juga para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala SKPD Bojonegoro, Petugas Keamanan dan Ormas.

Dari pantauan di lapangan diketahui puluhan pelajar pingsan dan kelelahan akibat cuaca panas yang sangat menyengat.

Namun tim medis langsung siap siaga menolong untuk memberi perawatan kepada peserta upacara yang kelelahan.

Sementara itu, usai kegiatan upacara SMPIT Insan Permata Bojonegoro menggelaar kegiatan aksi simpatik sumpah pemuda dan peduli asap yang di lakukan oleh siswa. Dimana selaim melakukan aksi simpatik para siswa juga membagikan selembaran kertas yang berjudul “Sumpah Pemuda Peduli Asap Indonesia” kepada pengenadara yang lewat.

Menurut Kepala Sekolah SMPTIT Insan Permata Bojonegoro, Siswandi mengatakan, aksi teaterikal ini mengandung pesan bahwa membangkitkan semangat juang dan berkoerban para pemuda untuk saling gotong royong membantu bencana asap yang saat ini sedang melanda

khoirul huda/bhirawa

Para pelajar yang terjaring Operasi Zebra 2015 di wajibkan membaca dan menghafal Tek Sumpah Pemuda. sejumlah wilayah di Indonesia.

“Aksi sumpah pemuda ini di ikluti sebanyak 63 siswa. Teaterikal sumpah pemuda peduli asap menggambarkan bahwa membantu korban asap dan bertujuan untuk membekali siswa agar mampu bertanggung jawab

istiadat dari sabang sampai marauke yang harus di lestarikan.

“Di sisi lain juga ada kelompok siswa yang bertugas sebagai penggalang dana yang berkeliling di alun-alun untuk nantinya di salurkan kepada korban asap,” imbuhnya.Q hud,bas

Warga Ledug Mengais Rejeki Berbudidaya Tanaman Hias Pasuruan, Bhirawa Sebuah daerah yang memiliki alam pegunungan tentu menjadi berkah tersendiri bagi warganya yang tinggal di wilayah itu.

Bahkan, jika warganya kreatif akan mendatangkan rejeki melimpah. Hal itu bisa di jumpai di lereng Gunung Arjuno, di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Di Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan mayoritas warga mempunyai aktifitas yaitu berbudidaya tanaman hias. Di atas dataran tinggi Prigen ini, memang menjadi pusat tanaman hias. Termasuk juga disepanjang jalan, juga banyak didapati green house tanaman hias.

Salah satu pemilik green house

tanaman hias, Surya Ningsih menyampaikan sebagian warga di Ledug Prigen berbudidaya tanaman hias menjadi mata pencarian ke dua setelah mata pencaharian utama. “Bagi ribuan masyarakat Ledug, budidaya tanaman hias menjadi mata pencaharian kedua. Tapi saat ini kelihatannya, sudah menjadi yang utama,” ujar Surya Ningsih, Rabu (28/10).

Wanita berumur 41 tahun ini menambahkan puluhan tamanan hias yang dijual di Ledug Prigen cukup murah. Rata-rata dijual mulai Rp1.500 hingga Rp100.000 per tanaman. Antara lain bunga oreo Rp1.500, pobek Rp2.500, nanas jepang Rp3.500, cemara kipas emas Rp30.000,

HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG3136RAG, a/ n. Anik Khotimah, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 2105/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG4486TS, a/n.

Suprapto, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 2106/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG5298RAD, a/ n. Minarti, Ds. Dukuh, Gondang-T.Agung No. 2107/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2002, Hitam, AG4449TI, a/n.

Jaseni, Demok RT 03/01, Pucanglaban-T.Agung No. 2108/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, Krem, AG5760RAJ, a/n. Supingah, Rowo Agung RT 03/01, Demok, Pucanglaban-T.Agung No. 2109/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vixion, AG6260TY, a/n. Samsul Nano Hadi, Ds. Tanggulturus, Besuki-T.Agung No. 2110/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2445 F, a/n Herdiyanto, Ds. Klampokan, rw 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2111/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6313 ER, a/n Abdus Salim, Ds. Duwet, rw 02/02, Kec.Panarukan, Situbondo.

No. 2112/IMB/BI-II/2015

dan senantiasa melakukan yang terbaik bagi dirinya, masyarakat dan untuk bangsanya,” ungkapnya.

Selain itu, di bagian belakang terdapat barisan siswa yang berpakaian adat dengan menujukkan bahwa Indonesia mempunyai keragaman budaya dan adat

hilmi husain/bhirawa

Salah satu warga berbudidaya tanaman hias saat merawat koleksi tamanan bunga miliknya di Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/10).

cemara Rp30.000, pucuk merah Rp100.000 dan lain sebagainya.

“Untuk budidayanya sangat mudah, yakni cukup dikasih air setiap hari. Cara itu semua tanaman disini langsung tumbuh subur. Sedangkan, hama disini tidak ada karena udaranya yang dingin,” jelas Surya Ningsih.

Tentusaja, banyaknya tempat wisata di Prigen Kabupaten Pasuruan membuat para wisatawan mampir untuk membeli tanaman hias tersebut. Sebab, keberadaan bisa dijangkau para wisatawan lantaran tanaman hias ini berada di sepanjang jalan di area puncak Ledug, Kecataman Prigen.

“Setiap harinya tanaman hias saya laku terjual hingga 100 tanaman. Pembelinya berasal dari berbagai daerah. Misalnya dari Surabaya, Blitar, Mojokerjo, Tulungagung dan lainnya. Adapula warga yang membeli dengan paket langsung ratusan tanaman,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf segera menfasilitasi warga Ledug dalam pemasaran tanaman hias. Yakni pihaknya akan membangun pasar bunga di kawasan tersebut.

“Kami akan bangun pasar bunga di daerah Ledug Prigen. Pengajuan anggaran pembangunannya melalui PAK tahun ini,” kata Irsyad Yusuf.

Menurutnya, kawasan Prigen Kabupaten Pasuruan akan dijadikan kawasan wisata keluarga.

Termasuk juga wisata kuda di Tretes akan dijadikan daya tarik wisatawan.Q hil

sudarno/bhirawa

Suasana hutan gunung wilis di Desa Kepel Kecamatan Kare Kab. Madiun terbakar. Tampak petugas memadamkan kebakaran hutan wilis di petak 51, Rabu pagi (28/10).

Hutan Gunung Wilis Terbakar Madiun, Bhirawa Setelah gunup Lawu di Magetan, kini giliran hutan di petak 52 BKPH Wilis Utara, KPH Lawu Ds perbukitan Gunung Wilis di Dukuh Brigi, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, terbakar sejak Senin (26/10) siang kemarin. Namun api sudah dapat dipadamkan. Tapi kemudian, kebakaran kembali terjadi di petak 51, Rabu (28/10).

“Awalnya, kebakaran melanda petak 52. Langsung dindaklanjuti jajaran terkait dengan melakukan pemadaman dengan cara digebyok dan membuat kanal pemisah. Tapi kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Sehingga api dengan cepat menjalar ke seluruh petak 52,” jelas Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Edi Harianto, kepada wartawan, Rabu (28/10).

Menurutnya lagi, jumlah

petugas yang disiagakan mencapai 65 personil ditambah unsur masyarakat sekitar pinggiran hutan. Total mencapai sekitar 100 orang lebih. Mereka sejak Senin (26/10) terus berjuang memadamkan api, agar tidak meluas dengan cara digilir. Namun kondisi terjalnya lokasi membuat pemadaman tidak bisa berjalan cepat.

Dengan cara sederhana itu, tambahnya, api lambat laun dapat dikendalikan dan hari ini (Rabu) sekitar pukul 12.10 WIB, api sudah bisa teratasi. Meski, kebakaran bisa teratasi namun puluhan petugas masih disiagakan di sekitar petak 52 untuk mengantisipasi kemungkinan api muncul lagi dari sela-sela batu."Kita tetap siaga. Tidak boleh lengah. Soalnya api sewakuwaktu bisa muncul lagi," pungkasnya.Q dar

Bapemas Pastikan Dana ADD dan DD Tahap II Segera Cair Masyarakat Kabupaten Blitar yang ada di beberapa Desa bakal segera merasakan kucuran dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa). Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan di Desa yang ada.

Pencarian tersebut merupakan pencairan tahap ke dua. Setidaknya ada 14 desa yang akan menerima kucuran dana ini.

Untuk mendapatkan pencairan dana, setiap Desa harus memenuhi beberapa persayaratan yang telah ditentukan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar, Drs. Agus Santoso berharap pencairan Dana Desa bisa berjalan dengan lancar.

Sehingga anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan di masing-masing Desa.

“Jadi saya mengharapkan Desa-Desa yang belum mengusulkan pencarian dana, segera

mengajukan permohonan dengan disertai persaratan untuk tahap ke dua ini. Perlu diketahui bahwa pencairan dana ADD maupun Dana Desa tidak ada kaitanya dengan PAK beberapa waktu lalu,” kata mantan Camat Ponggok ini.

Dijelaskanya, proses penganggaran dana ADD telah dilakukan sejak awal tahun. Sehingga pencairan tidak terkait dengan adanya PAK. Kalaupun ada jadwal penganggaran yang tidak sesuai maka hal itu hanya akan berpengaruh pada APBDes Perubahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan).

Menurut Agus, ada beberapa Desa yang harus merubah ren-

cana dalam APBDes. Karena ada perencanaan yang tidak sesuai dengan target, maka harus dirubah dalam APBDes Perubahan.

“Semisal ada pembangunan jalan desa, ternyata rencana pembangunan jalan dialihkan untuk membangun jembatan, untuk itu harus dirubah dalam PAK Desa,” ujarnya.

Dalam proses pencairan dana ADD dan DD, masih menurut keterangan Agus Santoso, pencairanya sangat di perlunak.

Artinya, pencairan tidak perlu mencantumkan rancangan APBDes-P, karena hal tersebut tidak merupakan persyaratan untuk pencairan. Dan seluruh pencairan ADD dan DD melalui rekening desa masing masing.

Pencairan ADD dan DD tahap ke dua ini sama seperti pencairan pada tahap pertama. Untuk itu Agus berharap Desa-desa segera melengkapi persayaratan untuk pencairan ADD dan DD.

Sehingga tahapan pembangunan Desa segera terlaksana sesuai dengan rencana. “Kami mengharap desa-desa segera melakukan pengajuan pencairan. Tentunya dilengkapi dengan persyaraatan persyaratan yang sudah ditentukan,” harapnya.

Perlu diketahui, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. ADD dan DD samasama diperuntukan bagi pembangunan di desa. Perbedaanya adalah DD berasal dari APBN sedangkan ADD berasal dari APBD. Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/ PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Melalui

hartono/bhirawa

Tampak Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Drs. Agus Santoso memberikan sosialisasi tentang ADD dan DD kepada Pemerintah Desa.

ADD dan DD diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.Q htn. adv

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

P2TP2A Minta Polisi Usut Kasus Perdagangan Anak Kab Malang, Bhirawa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang fokus pada kasus perdagangan manusia (trafficking) anak dibawah umur. Sehingga dengan adanya perdagangan anak tersebut, maka P2TP2 meminta pihak Kepolisian serius untuk mengusut tuntas para pelaku perdagangan anak dibawa umur itu.

Demikian disampaikan, Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Malang Hj Hikmah Bafaqih, Rabu (28/10), kepada wartawan.

Ia mengatakan, dengan banyaknya kasus perdagangan anak dibawa umur, pihak Kepolisian harus lebih meningkatkan investigasi dalam kasus tersebut. Atau lebih dalam untuk membongkar yang kemungkinan melibatkan jaringan yang lebih luas.

“Dalam kasus perdagangan anak ini, kemungkinan kecil pelaku bekerja sendiri, dan pelaku mempunyai jaringan atau sindikat,” jelasnya.

Menurutnya, proses perekrutan anak pasti melalui berbagai cara, diantaranya pelaku terlebih dahulu perkenalan dengan korban, merayu hingga korban tergiur. Sementara, kasus perdagangan anak dibawa umur, telah mempertegas keyakinan bahwa korban tidak cuma satu atau dua orang. Sebab, jaringan perdagangan manusia itu rapih dan sulit terlacak. Hal itu bisa diketahyu setelah korban melarikan.

Hikmah berharap, tidak hanya pengawasan dilakukan oleh P2PTP2A dan pihak Kepolisian saja, tapi orangtua juga ikut mengawasi anaknya. Dan jika ada masyarakat yang pindah ke tempat lain harus melibatkan aparat pemerintah setempat. “Terutama kepada orang tua yang memiliki anak dibawa umur. Sehingga jangan abaikan adminitrasi desa dan harus lapor kepada aparat desa, jika berpindah tempat tinggal,” pintahnya.

Ia mengaku, saat ini pihaknya telah memberikan perlindungan terhadap dua anak yang diduga akan dipekerjakan sebagai pekerja seks. Dan kini kedua korban tersebut kita di suatu tempat yang kita rahasiakan, dengan maksud agar tidak ada tekanan dari pihak luar, supaya bisa memulihkan kondisi kejiawaan korban. Secara psikis, korban merasa trauma dengan kejadian selama dipekerjakan sebagai budak seks.Q cyn

Rumah Dinas Rp 8,5 M Siap Ditempati Pemkot Batu Manjakan Pimpinan DPRD Batu, Bhirawa Pimpinan Legislatif Kota Batu dimanjakan oleh kebijakan Eksektif dengan penyediaan rumah dinas (rumdin). Rumdin untuk ketiga pimpinan dewan itu dibangun di Perumahan Batu Panorama, Jl PB Sudirman. Untukmembangun ketiga rumah mewah ini, Pemkot telah mengeluarkan anggaran dengan nilai total Rp 8,5 milyar.

“Ketiga rumah dinas untuk pimpinan dewan ini sudah siap ditempati pada akhir tahun 2015 ini. Dan tahun ini kita memang sudah mengalokasikan anggaran rumah dinas untuk pimpinan dewan. Yaitu, Ketua dan dua wakil ketua dewan,” ujar Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, Rabu (28/10).

Dijelaskan pula oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu, Edi Murtono, Pemkot Batu sudah membeli tanah beserta bangunannya untuk rumah dinas pimpinan DPRD

tersebut. Dan pembelian rumah dinas pimpinan DPRD ini memang diatur dalam permendagri.

“Selama ini Pimpinan DPRD Kota Batu memang belum memiliki rumah dinas, sementara kota-kota lain sudah memiliki rumah dinas,”ujar Edi Murtono. Dengan pengadaan rumdin ini diharapkan kerja pimpinan DPRD Kota Batu bisa maksimal dan berjalan lancar.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo mengatakan kebera-

anas bachtiar/bhirawa

Walikota Batu, Eddy Rumpoko (kemeja putih), saat menengok kondisi Rumah Dinas Pimpinan Dewan yang elah dibeli oleh Pemkot Batu. tan dengan pembelian rumah dinas tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu terkait pembelian rumah tersebut. ”Saya tidak minat untuk menempati rumah dinas tersebut. Saya lebih enak jika

menempati rumah sendiri, apalagi disini banyak momoknya (hantu-red) dekat dengan Wastra Indah (eks pabrik Wastra Indah),”ujar Cahyo. Ia membenarkan kalau rumah dinas tersebut kondisinya bagus, namun Cahyo

merasa tidak layak untuk menempati rumah dinas tersebut.

Sementara, Owner Perumahan Batu Panorama, Handoyo, mengatakan 3 unit yang dibeli oleh Pemkot Batu tersebut merupakan bangunan termewah dan terluas di perumahan tersebut. Selain itu letak rumah ini berada di kawasan paling strategis dengan view yang bagus.

“Kebetulan waktu itu kita membangun tipe yang terbaik ini, lalu Pemkot Batu ternyata membutuhkan,” ujar Handoyo.

Adapun untuk Ketua DPRD Kota Batu, rumah mewah yang dibeli adalah tipe 300, sedangkan untuk dua pimpinan DPRD rumah yang dibeli adalah tipe 280 dengan 4 kamar, ruangan tamu, ruangan makan dan ruangan kerja. Q nas

Pemuda Harus Ikuti Kepeloporan Presiden Jokowi

Jalan Tembus Pasuruan - Batu Terganjal Tanah Perhutani Kota Batu, bhirawa Jalan tembus Sukorejo Pasuruan hingga kota Batu sepanjang 45 km tampaknya tidak berjalan mulus. Jalan yang kini sedang dalam pengerjaan itu, ada yang harus dipending pengerjaannya karena melintasi kawasan Perhutani. Pasalnya Perhutani belum memberikan lampu hijau kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim terkait pembangunan jalan tersebut.

“Sesuai masukan Gubernur Jatim Soekarwo, jalan tembus yang melewati kawasan Perhutani saat ini belum bisa direalisasi. Sehingga ada sejumlah lajur yang ditunda pembangunannya,” ungkap Walikota Batu, Eddy Rumpoko, Rabu (28/10).

Walau begitu, pengerjaan atau proyek jalan tembus tersebut tetap berlangsung.

Pengerjaan proyek infrastruktur dengan cara melakukan pelebaran jalan yakni jalan yang telah ada sekarang ini hanya perlu dilebarkan.

“Perhutani sekarang ini masih belum membolehkan. Padahal pemprov Jatim sebenarnya telah menyediakan anggaran dan siap diberikan ke Perhutani,” tutur ER. Menurutnya, belum membolehkan kawasan Perhutani jadi jalur alternatif tidak jadi kendala berarti, karena jalan dihutan itu terlalu sempit. “Karena sempit, maka jalan yang dilebarkan adalah jalan yang sudah ada, tapi kalau canggar harus sempit, kalau canggar lebar banyak orang beristirahat dihutan, kemudian mereka merokok, lantas putung rokok dibuang sembarangan, akhirnya bisa terjadi kebakaran,” imbuhnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga kota Batu, Arif Asidiq menyebut jalan alternatif Sukorejo, Lawang dan Batu itu akan segera realisasi. Karena jalan tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur Utama Surabaya- Malang yang selama ini sering macet pada siang hari Kemudian, ada ide dari empat pimpinan kepala daerah yakni Bupati Malang, Walikota Batu, Bupati Pasuruan dan Walikota Malang mengajukan kepada Gubernur Jatim untuk merealisasi pembangunan jalan.Q sup

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

muhammad taufiq/bhirawa

Sekitar 1500 jamaah yang terdiri dari anggota TNI, Polri dan tokoh masyarakat Malang Raya menggelar salah mohon hujan, Rabu (28/10) kemarin.

Danrem dan Masyarakat Gelar Salat Istisqa Malang, Bhirawa Kemarau berkepanjangan yang dirasakan seluruh masyarakat Malang dan sekitarnya, menyebabkan banyak sumber yang kering dan sungai yang tidak ada air.

Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu dengan melakukan salat minta hujan atau Salat Istisqa’. Upaya meminta hujan tersebut dipelopori oleh Danrem 083 Baladhika Jaya.

Salat tersebut dilakukan dilapangan Brawijaya (Rampal), dengan melibatkan anggota TNI, Polri dan Tokoh masyarakat Malang Raya, Rabu (28/10) kemarin. Sebanyak 1500 orang ambil bagian dalam kegiatan ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, KH. Baidlowi Muslih, memimpin

langsung salat minta hujan tersebut. Tampak hadir pula Wakil Walikota Sutiaji serta berapa Komandan satuan TNI yang ada di Kota Malang.

Salat istisqa’ ini, berlangsung khidmat, seluruh jamaah dengan khususk mengikuti seluruh rangakain Salat minta hujan tersebut. Usai melaksanakan salat dua rokaat, jamaah langsung mendengarkan khutbah dari ketua MUI. Wakil Walikota Malang Sutiaji, usai mengikuti salat Istisqa’ mengatakan upaya untuk meminta hujan dengan melakukan salat ini, merupakan cara yang paling tepat.

Karena itu pihaknya mendukung penuh kegiatan ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan menurut Sutiaji, harusnya menjadi pengingat kepada seluruh umat manusaia, khususnya warga Kota Malang untuk selalau me-

ngingat kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang menurunkan dan membuat hujan.

“Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh TNI diwilayah Malang Raya. Kelihatannya sederhana atau bahkan sepele, namun memiliki makna yang sangat dalam. Dan dalam waktu dekat Pemerintah Kota Malang akan melakukan hal sama seperti yang telah dilakukan TNI saat ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Danrem 083/BDJ Kolonel Inf Fajar Setiawan mengharapkan agar usai digelarnya acara ini akan turun hujan yang barokah, karena dengan segera turun hujan maka air akan mudah didapatkan.

“Semua yang hidup membutuhkan air, makanya kita meminta kepada Allah agar air hujan segra turun,”tuturnya. Q mut

Pemkot Batu Lebarkan Jalur Alternatif Batu, Bhirawa Untuk mengurai arus kemacetan di kota Batu, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan melakukan pelebaran jalan pada Jalur Barat dan Jalur Timur. Pelebaran jalur alternatif yang berada di Kecamatan Junrejo itu akan dilakukan tahun 2016. Pemkot akan melakukan pengeprasan pada sisi kanan dan sisi kiri jalan, karena jalan yang ada sekarang ini kondisinya sangat sempit.

Kepala Dinas Pengairan dan Bina marga kota Batu, Arif

Assidiq mengatakan bahwa di jalur barat Pemkot Batu akan melakukan pelebaran jalan di kawasan desa Sumberejo, Gungungsari hingga Desa Sidomulyo dengan jarak sekitar 5 km.

Sedangkan di jalur timur akan dilakukan pelenaran jalan dari Desa Junrejo menuju kelurahan Dadaprejo sepanjang 4 km.

“Masyarakat tidak usah kwatir soal ganti rugi untuk tanahnya yang digunakan pelebaran jalan. Apalagi dengan pelebaran jalan ini diharapkan roda perekonomian juga akan sekakin

lancar,”ujar Arif, Rabu (28/10).

Adapun biaya ganti rugi untuk pelebaran jalan, Pemerintah Kota Batu sudah mengalokasikan melalui dana APBD. Namun demikian, kata Arif, pihaknya bukan yang berwenang untuk menaksir besaran biaya ganti rugi. Tugas itu ada pada badan aset untuk memutuskan besaran anggaran tersebut “Saya optimis masyarakat akan menerima kalau biaya gantinya itu sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak-red),”tambah Arif, optimis.Q nas

Kab Malang, Bhirawa Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill atau keahlian.

“Namun, pada sisi yang lain membawa dampak negatif.

Yaitu, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya tanpa kita bendung dengan baik,” kata Pelaksana Harian (Plh) Bupati Malang DR H Abdul Malik, Rabu (28/10), seusai sebagai Inspektur Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke 87, di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur, Kota Malang. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 87 tahun ini, lanjut dia, mengangkat tema Revolusi Mental Untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi yakni Satu Untuk Bumi. Sedngkan tema tersebut didasari atas keprihatinan yang mendalam terhadap dua hal. Yang pertama, berubahnya pola realisasi kemasyarakatan akibat arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi. Dan yang kedua terkait fenomena pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kita yang belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau Suistainability Development.

Sambutan yang kami sampaikan kepada peserta upacara atas sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, terang Malik, bahwa dengan gerakan Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo kita akan menemukan relevansinya. Sehingga hanya dengan pembangunan karakter kita bisa kuat,tangguh dan kokoh menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi.

“Melalui gerakan Revolusi Mental, kita berharap para pemuda Indonesia memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik secara jernih sesuai dengan akal sehat mereka, tanpa harus tergantung dari kehadiran orang tua maupun negara di sampingnya. Dan saatnya kita memberikan pendampingan, fasilitasi, dan motivasi kepada mereka untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki,” lanjutnya.

Malik juga menjelaskan, sambutan yang disampaikan Menpora juga ditegaskan, terkait fenomena pengelolaan SDA kita yang belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, Kita semua patut mengapresiasi dan meneladani langkah-langkah yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi musibah kabut asap. Sebab, ia menegaskan, Presiden dalam kesempatan itu turun langsung dalam penanggulangan bencana kabut asap, ke titik api disejumlah wilayah, yakni Kalimantan dan Sumatera.

“Ini menunjukkan tindakan seorang pemimpin yang patut kita banggakan dan kita teladani. Sehingga dengan peringatan Sumpah Pemuda kali ini, kita semua harus ikut tergugah dalam semangat kepeloporan pemuda untuk mengambil bagian dalam penanggulangan musibah kabut asap dan juga gerakan menjaga keseimbangan iklim melalui pengelolaan SDA yang bertanggungjawab dan berkelanjutan,” pungkas dia, saat mencuplik sambutan Menpora. Q cyn

cahyono/bhirawa

Plh Bupati Malang DR H Abdul Malik saat sebagai Inspektur Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke 87 di halaman Pendapa Agung Kabupaten, Jalan Merdeka Timur, Kota Malang

Dispendukcapil Kabupaten Blitar Siapkan e-KTP Mobiling Online Mempermudah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar akan menyiapkan pembuatan e-KTP keliling via online.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran dan Mutasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Anggo Takdir Hanuji mengatakan pihaknya sudah mengajukan adanya pengadaan e-KTP mobiling atau keliling se Kabupaten Blitar untuk memudahkan pelayanan pembuatan e-KTP kepada masyarakat yang tidak bisa dating langsung ke Kantor Dispendukcapil untuk melakukan pendataan.

“Kami berharap dengan adanya e-KTP keliling ini bisa membantu dan memudahkan pe-

layanan kepada masyarakat,” kata Anggo Takdir Hanuji.

Lanjut Anggo Takdir Hanuji, diakuinya sebelumnya Dispendukcapil Kabupaten Blitar memang sudah melakukan pembuatan e-KTP keliling sejak tahun 2013 hingga 2014, namun semua masih terkendala oleh teknologi dan anggaran. Sehingga pihaknya mengharapkan adanya pembuatan e-KTP via online ini bisa segera terealisasi pada tahun 2016 mendatang.

“Untuk tahun 2015 ini memang belum bisa diterapkan, karena masih ada beberapa kendala yang lebih penting. Sehingga

untuk anggaran tahun 2016 kami berharap bisa melakukan pengadaan e-KTP keliling via online,” jelasnya. Selain itu hal tersebut belum bisa terwujud karena pengadaan alat seperti jarkomdat, peralatan lainya belum terealisasi dan harus diatur sedemikian rupa agar layak digunakan. Bahkan pihaknya saat ini masih mengajukan izin ke pihak pusat.

“Semoga mulai tahun depan fasilitas ini sudah siap, sehinga akan memudahkan masyarakat untuk memiliki e-KTP,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, juga berharap pada tahun 2016 mendatang pihaknya sudah bisa melakukan pembuatan e-KTP keliling dengan via online yang bisa menyentuh seluruh plosok

Desa yang ada di Kabupaten Blitar.

“Melihat geografis wilayah Kabupaten Blitar, seperti perbatasan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri serta wilayah Blitar Selatan jarak dengan Kantor Dispendukcapil cukup jauh. Sehinga dengan adanya fasilitas ini akan memudahkan masyarakat,” kata Eko Budi Winarso, S.Sos. Di sisi lain pihaknya berharap target penuntasan proses e-KTP di Kabupaten Blitar bisa terpenuhi mendekati 100 persen, karena setiap saat atau setiap hari ada warga yang harus mengurus eKTP karena usianya sudah bertambah atau sudah menikah.

“Tentunya kami juga men-

hartono/bhirawa

Eko Budi Winarso, S.Sos yiapkan petugas untuk membantu mengurus e-KTP bagi yang melakukan pendataan baru agar mereka yang wajib memiliki KTP bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Sementara perlu diketahui fun-

gsi e-KTP selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.

Bahkan e-KTP untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK). Q htn.adv

OLAHRAGA

Kamis Legi 29 OKTOBER 2015

9

LINTASAN

Percasi Bali Kirim 11 Pecatur ke Jakarta Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Bali mengirim 11 pecatur untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Jakarta, 28 Oktober-1 November 2015.

"Ke-11 pecatur yang kami kirim ke ajang itu merupakan atlet pilihan yang diharapkan mampu lolos ke peringkat 10 besar dalam ajang itu," kata Sekretaris Umum (Sekum) Percasi Bali Agustinus Dei Segu di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan 11 pecatur itu yakni Bagus Winaya yunior putra B, Hana Apriliana (senior putri), Prima Camaradana Pangestu (yunior putra C), Junia Andik Yustana (yunior putra C), Putu Luhur Apgal Kusuma (yunior putra D).

Kemudian, Katherine Venica Anthony (yunior putrid D), I Made Agung Aditya MP (yunior putra E), Eq Helsinski (yunior outri E), Fabian Glen Marino (yunior putra F), Ni Made Wilasih (yunior putrid F), dan Jamaludin (senior putra).

Ade mengakui dari 11 pecatur yang dikirim ke ajang itu, ada satu pecatur senior yang diturunkan agar mampu mengasah kemampuannya sebelum mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Saya berharap dengan menurunkan satu atlet senior mampu memotivasi atlet lainnya untuk meraih prestasi," ujarnya.

Pesaing terberat dalam ajang Kejurnas itu, kata dia, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimatan timur.

"Untuk perolehan medali masih 'fiftyfifty' (peluang sama), Namun, untuk di nomor beregu Bali masih diperhitungkan oleh daerah lainnya," ujar Ade.Q ant

ist

Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror (tengah) saat melepas atlet silat Jatim ke Pra PON Samarinda.

Pra PON Silat

Jatim Kirim 21 Atlet, Incar 21 Nomor Surabaya, Bhirawa Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim mengirimkan 27 atlet terbaiknya untuk turun di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra Pon) di Samarinda, Kalimantan Timur 1-8 November. Targetnya adalah untuk merebut tiket untuk bertanding di PON Jabar 2016.

“Targetkan kita sih lolos sebanyak-banyaknya. Bila perlu sapu bersih semua no-

mor,” kata Pelatih Pencak Silat Jatim, Karyono kepada wartawan usai acara pelepasan tim pencak silat Jatim di Kantor KONI Jatim, Rabu (28/10).

Di Pra PON, Jatim tergabung di Wilayah III bersama Jateng. Banten, DIY, NTT, NTB dan Kalimantan. Wilayah 1 terdiri dari Sumatera dan wilayah 2 terdiri dari DKI Jakarta, Babar, Bali, Papua, Maluku dan Sulawesi.

Karyono mengakui kekuat-

an pencak silat merata. Sekarang, olahraga bela diri ini tidak terpusat di pulau Jawa saja. Provinsi lain sudah banyak mengalami kemajuan.

Karena itu, target meloloskan semua nomor atau kelas yang dipertandingkan adalah target yang realistis. “Dengan kuota lebih banyak, maka kita bisa bermain-main dalam strategi. Nantinya, setiap nomor diambil tiga dan beregu dua pesilat,” ujarnya.

Target meloloskan 21 nomor

Tim gantole Sumbar berharap mendapatkan bantuan pembelian peralatan dari KONI Sumbar untuk hadapi PON 2016.

Tim Sumbar Harapkan Bantuan Peralatan dari KONI Padang, Bhirawa Tim gantole Sumatera Barat berharap mendapatkan bantuan pembelian peralatan dari Komite Olahraga Nasional (KONI) Sumbar untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

Manajer tim gantole Sumbar, Philip Rusihan Sakti di Padang, Rabu, mengatakan, peralatan yang ada saat ini kurang mendukung dan sudah banyak yang mengalami kerusakan.

"Selain itu pada nomor pertandingan tertentu peralatan yang baru sudah mulai digunakan," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya sangat membutuhkan bantuan untuk peralatan kategori kelas A dan B, karena peralatan yang ada saat ini sudah rusak dan kurang layak untuk digunakan.

Ia mengakui, untuk membeli dua peralatan tersebut, pihaknya cukup kewalahan, karena harganya yang cukup mahal.

Philip mengungkapkan, untuk alat pada kelas A, harganya berkisar Rp100 juta dan kelas B lebih kurang Rp80 juta.

Ia menambahkan, pada babak

kualifikasi PON yang berlangsung pada 3 sampai 13 September 2015 lalu, pihaknya terpaksa memakai peralatan lama.

Namun demikian, pada ajang itu tim gantole Sumbar masih bisa meloloskan lima atlet untuk bertanding di PON 2016, meskipun gagal membawa pulang medali emas.

"Kami bersyukur dari lima atlet yang kami turunkan pada babak kualifikasi di Majalengka, Jawa Barat, semuanya berhasil meraih tiket PON," katanya.

Ia berharap, untuk persiapan menyongsong PON, pihaknya dapat menggunakan peralatan baru demi menunjang latihan dan penyesuaian sebelum turun di PON 2016.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Sumbar, Handrianto mengatakan, semua cabang olahraga yang mengajukan proposal bantuan peralatan akan diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.

"Tentunya bantuan peralatan menjadi prioritas kami, namun hal itu disesuaikan dengan anggaran yang ada dan kebutuhan yang lain," katanya.Q ant

Sumbar Revisi Target Medali Emas Powil Babel Padang, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumatera Barat (Sumbar) merevisi target medali emas pada Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), 12 sampai 21 November 2015.

"Revisi ini terkait dengan dipanggilnya atlet Porwil

Sumbar untuk membela Indonesia pada ajang ASEAN Schools Games VII di Brunei Darussalam 21 hingga 29 November 2015," kata Sekretaris Umum PASI Sumbar, Arfan Rosyda di Padang, Rabu.

Ia meyebutkan, tiga atlet yang dipanggil tersebut sebelumnya merupakan atlet yang diproyeksikan untuk meraih medali pada Porwil

mendatang, namun karena hal dipanggil oleh PB PASI hal itu membatalkan untuk memperkuat Sumbar.

Ia menyebutkan, tiga atlet yang dipanggil tersebut yakni, Afrizoni (400 meter estafet putra), Irwan Suadi (400 meter putra, 400 meter estafet putra) dan Wahyudi Putra yang turun pada nomor 1.500 meter putra.

Arfan menambahkan, se-

lain tiga atlet tersebut, dua atlet Sumbar lainnya juga ikut dipanggil PB PASI untuk memperkuat Indonesia pada ajang tersebut, namun keduanya bukan atlet yang masuk dalam tim Porwil.

Ia mengakui, ketiga atlet yang dipanggil tersebut merupakan atlet yang selama ini menjalani Pemusatan dan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta.Q ant

Banyuwangi, Bhirawa Kontingen Banyuwangi menargetkan mampu meraih 10 medali emas dalam mengikuti Pekan Olah raga (POR) Sekolah Dasar / SD Tingkat Jawa Timur yang akan digelar kabupaten Tulungagung pada tanggal minggu pertama bulan November mendatang.

Menurut Wawan Yadmadi, Pelaksana Tugas / Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) kabupaten Banyuwangi target yang ditetapkan merupakan masukan dari semua komponen yang terlibat dan berdasarkan evaluasi dalam mengikuti pelaksanaan POR SD yang dilaksanakan tahuntahun sebelumnya.

Untuk merealisasikan target yang dicanangkan, menurut Wawan pihaknya selain melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengurus Cabang

Olah raga yang dipertandingkan, juga melaksanakan pemusatan latihan bagi semua atlit yang akan mengikuti POR SD mendatang.

Disamping itu, imbuh Wawan, untuk menambah motivasi tanding para atlit dan official, Dispora Banyuwangi juga menyiapkan bonus bagi atlit yang mampu menjadi juara yang jumlah total untuk sementara 50 juta rupiah.”Yang terpenting bagi kami dalam mengikuti POR SD tahun ini adalah masalah keamanan dan keselamatan kontingen pada

Ia mengungkapkan, pada babak kualifikasi yang berlangsung di Medan, 25 sampai 27 Oktober 2015 tersebut, pada hari kedua karateka Sumbar sudah meloloskan empat kelas pertandingan. Kelas tersebut yakni, kategori kata beregu putri yang berada di peringkat ke lima dengan karateka Mega Dwi Yanti, Megi Dwi Jayanti dan Yayuk Delia. Lalu kelas kumite putri -68 Kg Sri Yolanda Putri dengan peringkat ke sembilan, kemudian kumite putra 84 Kg Zeri Indra yang juga berhasil lolos ke PON dengan

berada di peringkat ke sembilan pada Kejurnas tersebut.

Selanjutnya pada hari terakhir, dua kelas lainnya yang berhasil lolos ke PON 2016 yakni dari kumite putri -50 Kg Ramadani Amelia, kumite putra -60 Kg Agung Relil. Dengan lolosnya Ramadani Amelia, otomatis Sumbar mendapatkan satu jatah kelas untuk beregu kumite putri.

Menyinggung gagalnya Sumbar meraih medali emas pada ajang tersebut, Henddy mengatakan hal itu hanya kurang beruntungnya karateka putri Ti-

saat berangkat, selama bertanding hingga kembali di kabupaten Banyuwangi,” ujar Wawan.

Selain diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi Banyuwangi, Wawan menambahkan sebagai Duta olah raga seluruh anggota kontingen juga diharapkan mampu menjadi duta wisata. Sehingga selama mengikuti POR SD mereka diharapkan mampu memberikan informasi yang baik dan benar tentang perkembangan kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir kepada kontingen kabupaten/ kota yang lain. Sehingga konsep olah raga, turis dan budaya / sport tourism and cultural yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi diketahui oleh peserta lain.

Q mb12

Gunakan Nama Surabaya United di Jenderal Sudirman Cup Surabaya, Bhirawa Kesebelasan Bonek FC akan turun menggunakan nama Surabaya United saat tampil di ajang Indonesia Championship, Jenderal Sudirman Cup. Terhitung sudah empat kali tim milik Gede Widiade ini berganti nama.

Saat pembentukan tim Indonesia Super League (ISL), tim ini bernama Persebaya Surabaya. Di Piala Presiden, tim ini menggunakan nama Persebaya United. Di leg kedua babak delapan besar Piala Presiden, berubah nama menjadi Bonek FC, usai nama dan logo Persebaya diputuskan menjadi milik PT Persebaya Indonesia.

Sedangkan di Jenderal Sudirman Cup menjadi Surabaya United.

CEO Surabaya United, Gede Widiade membenarkan kalau timnya akan menggunakan nama Surabaya United saat tampil di Jenderal Sudirman Cup. "Memang benar, kami memakai nama Surabaya United," kata Gede Widiade, Rabu (28/ 10).

Gede mengatakan, nama tersebut digunakan hanya pada saat mengikuti Jenderal Sudirman Cup. Menurut Gede, nama itu

Sumbar Loloskan Tujuh Kelas di PON 2016 Padang, Bhirawa Tim karate Sumatera Barat (Sumbar) berhasil meloloskan tujuh kelas pada babak kualifikasi untuk bertanding di pentas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

"Kami bersyukur pada hari terakhir pertandingan, dua atlet Sumbar berhasil memastikan tiket PON, dengan itu total Sumbar meloloskan tujuh kelas pertandingan," kata Pelatih Kepala Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Sumbar Henddy Luthan di Padang, Rabu.

bisa menjadi juara umum,” tandasnya.

Tim pencak silat sendiri dilepas oleh Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Sebanyak 27 pesilat Jatim yang diterjunkan ke Pra PON terdiri dari 16 pesilat Surabaya, Trenggalek 3 pesilat, Banyuwangi 3 pesilat, Kabupaten Pasuruan 1 pesilat, Kabupaten Malang 1 pesilat, Kabupaten Blitar 1 pesilat, Kabupaten Jombang 1 pesilat dan Kota Mojokerto 1 pesilat. Q wwn

Banyuwangi Bidik 10 Medali Emas di POR SD

Jabar Wakili Indonesia ke ACSG 2015 Bandung, Bhirawa Kontingen Pegawai Negeri Sipil Jawa Barat mewakili Indonesia pada Pesta Olahraga Pegawai Negeri se-ASEAN (ACSG) 2015 yang digelar untuk pertama kalinya di Malaysia, 15-20 November 2015.

"Kami menargetkan juara umum pada ajang ACSG," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa di Bandung, Rabu.

Jawa Barat mendapat kehormatan dan ditunjuk pemerintah pusat untuk mengirimkan kontingen mewakili Indonesia untuk berkompetisi pada ajang "Asean Civil Service Games" (ACSG) 2015, kegiatan olahraga untuk PNS itu.

Sepuluh negara tercatat menjadi peserta, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

ACSG merupakan kompetisi olahraga para PNS se-Asean dan untuk yang pertama untuk menjalin kerja sama antarnegara-negara ASEAN, khususnya kerjasama antara pegawai negeri melalui olahraga. Penentuan lokasi penyelenggaraan ACSG berkaitan dengan penetapan Malaysia sebagai Ketua Asean periode 2015.

Iwa mengapresiasi penawaran Badan Kepegawaian Nasional kepada Pemprov Jabar untuk mengirimkan kontingen mewakili Indonesisa.

"Menjadi kebanggaan bagi Pemprov Jabar untuk dapat berpartisipasi di ajang internasional ini," katanya saat Peresmian Kontingen Indonesia.

Iwa merasa yakin bila dengan persiapan yang matang dan kolaborasi tim yang mantap dapat memenuhi target sebagai juara umum kelak.

"Investasi sudah dari jauh-jauh hari dengan rutinnya kita melaksanakan Porpemprov dan Porpemda," katanya.

Sebagai pemicu motivasi, cabang berhasil membawa pulang titel juara, PNS yang terlibat sebagai atlet maupun official akan diberikan hadiah kenaikan pangkat/golongan.

"Sesuai arahan Kepala BKN, nanti akan diberikan bonus berupa kenaikan pangkat/golongan. Kita sesuaikan nanti dengan peraturan perundangan yang berlaku," kata dia.Q ant

atau kelas tersebut lebih tinggi dibanding dua penyelenggaraan PON sebelumnya. Pada PON XVII/2008 di Kalimantan Timur, Jatim meloloskan 7 nomor dengan 12 pesilat dan bisa menjadi juara umum dengan meraih 4 emas.

Sedangkan PON XVIII/2012 di Riau, Jatim meloloskan 11 nomor dengan 17 pesilat dan mendapat 3 emas. “Jadi sebenarnya lolos banyak nomor belum bisa menjadi jaminan.

Buktinya, lolos tujuh nomor

ara pada babak final. Namun secara keseluruhan atlet tersebut sudah bermain bagus.

"Tiara bermain bagus dan permainan imbang. Hanya saja Tiara kurang beruntung," katanya.

Sebelumnya, pada saat keberangkatan tim karateka Sumbar menargetkan dapat meraih dua medali emas dan satu perak pada pelaksanaan kejurnas di Medan tersebut. Target tersebut diprediksi dapat diraih melalui kumite putri -55 kg Tiara Puja Kusuma dan kata beregu putri. Untuk medali

perak diprediksi diraih oleh karateka putra kumite -60 kg Agung Relil Pratama.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar, Syahrial Bakhtiar mengaku tetap optimistis tim karate Sumbar mampu menyumbangkan medali emas di PON 2016 di Jawa Barat.

"Waktu masih panjang untuk melakukan persiapan lebih, karateka yang sudah lolos jangan berpuas diri, terus matangkan kemampuan untuk PON 2016," katanya.Q ant

digunakan hingga ada keputusan dari pengadilan niaga, terkait nama dan logo Persebaya Surabaya.

"Kami pakai nama Surabaya United, sampai ada keputusan dari pengadilan niaga. Kami saat ini masih menggugat ke pengadilan niaga terkait nama dan logo Persebaya yang telah diambil dari kami," kata Mantan CEO Persebaya Surabaya 1927 tersebut.

Saat ini, nama dan logo Persebaya jatuh pada PT Persebaya Indonesia, atas dasar dari putusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Gede, proses gugatan di pengadilan niaga masih berlanjut. "Proses gugatannya masih berjalan, karena itu untuk sementara kami gunakan nama Surabaya United," kata Gede.

Menurut Gede, timnya saat ini tengah melakukan persiapan untuk berlaga di Jenderal Sudirman Cup. Sehingga untuk mengikuti turnamen tersebut, pihaknya menggunakan nama Surabaya United.

Selain itu, penggunaan nama Surabaya United, juga atas permintaan dari panitia Jenderal Sudirman Cup. Surabaya United termasuk satu dari tiga tuan rumah Jenderal Sudirman Cup. Selain Surabaya, bertindak sebagai tuan rumah adalah Arema Cronus (Malang) dan Bali United (Bali).

Mulai pekan ini, Surabaya United akan kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Jenderal Sudirman Cup. Berdasarkan informasi yang didapat, tim yang bermarkas di Jemursari Surabaya tersebut akan berlatih kembali antara Jumat (30/10) atau Sabtu (31/10).

Saat ini, Jandri Pitoy dan kawan-kawan masih libur berlatih usai mengikuti Piala Presiden beberapa waktu lalu. Menurut Gede, pihaknya akan tetap menggunakan pemain yang ada saat ini.

"Kami tetap gunakan pemain yang ada saat ini, karena tim ini mampu bersaing.

Mungkin ada tambahan pemain lainnya," kata pengusaha asal Surabaya tersebut. Q wwn

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

13,694.00

13,558.00

SGD

9,827.76

9,726.67

EUR

15,148.30

14,995.15

JPY

11,360.54

11,244.92

GBP

21,029.88

20,816.95

Sumber: Bank Indonesia (27 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

PLN Jatim Siapkan Skema Pemotongan Tarif Malam Surabaya, Bhirawa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jatim berencana menyiapkan skema pemotongan tarif listrik industri pada malam hari untuk mendorong pertumbuhan industri di wilayah itu karena lesunya kondisi perekonomian global.

Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim Pinto Raharjo di Surabaya, Rabu, mengatakan skema itu disiapkan sebagai aplikasi dari kelanjutan paket kebijakan ekonomi tahap IV yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan upaya awal menuju skema itu, adalah melakukan pertemuan dengan asosiasi industri untuk menjelaskan secara rinci mengenai implementasi diskon tarif listrik pada malam hari.

“Langkah ini dilakukan untuk memacu kinerja industri di saat perekonomian melemah. Dan pertemuan dengan asosiasi itu akan kita rencanakan pada minggu-minggu ini, untuk menyosialisasikan kebijakan itu,” ucapnya. Pinto menjelaskan pemotongan biaya listrik dilakukan khusus untuk golongan industri dan berlaku antara pukul 23.00 WIB hingga 08.00 WIB den-

Penurunan segmen industri memang sangat terasa dibanding segmen otomatif yang hanya mengalami penurunan sekitar 5 persen, akibatnya penjualan oli untuk segmen industri milik Pertamina Marketing Operation V mengalami penurunan tujuh persen.

Penjualan Oli Industri Turun 7 Persen Surabaya, Bhirawa Penjualan oli untuk segmen industri milik Pertamina Marketing Operation V mengalami penurunan tujuh persen, karena adanya perlambatan ekonomi secara global yang mempengaruhi pembelian oli industri. Region Manager Marketing V Pertamina Lubricant, Dholly Arifun di Surabaya, Rabu (28/ 10) mengatakan penurunan itu sangat terasa dibandingkan dengan semester yang sama tahun 2014.

“Penurunan segmen industri memang sangat terasa dibanding segmen otomatif yang hanya mengalami penurunan sekitar 5 persen,” ucap Arifun usai mengikuti acara penyerahan hadiah motor dan mobil kepada pelanggan otomotif di Surabaya.

Meski demikian, Arifun mengaku secara market share atau penguasaan pangsa pasar oli di wilayah Operation V, Pertamina Lubricant masih menguasai sekitar 55 persen dibanding dengan produk oli di luar Pertamina.

Sementara itu, kata Arifun, dengan adanya penurunan itu hingga akhir tahun 2015 diharapkan bisa mencapai target omzet Rp2,1 trilun, atau sama dengan tahun 2014. “Target omzet yang kita capai hingga akhir tahun haruslah realistis, minimal sama dengan tahun 2014 yakni Rp2,1 persen, sehingga bisa dikatakan tidak ada penurunan target, ini sebagai solusi adanya penurunan ekonomi global,” ucapnya.

Ia menjelaskan, hingga Oktober 2015 target yang telah dicapai sudah mencapai 75 persen, atau masih kurang sekitar 5 persen dari total target tahun 2014. Untuk itu, Arifun akan terus mendorong terus agar bisa mencapai target, salah satunya dengan melakukan promosi atau pemberian hadiah, khususnya kepada pelanggan otomotif yang sesuai data lebih besar dibanding pelanggan industri.

“Segmen oli Pertamina untuk industri saat ini mencapai 51 persen, sedangkan otomotif 61 persen, atau lebih besar, dan itu kita dorong agar ada peningkatan,” katanya.

Sebelumnya, sasaran pasar Pertamina lubricants mayoritas berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Bali, hingga Papua. Sedangkan total kapasitas produksi setiap tahun di lokasi unit Pertamina lubricants Gresik mencapai 150 ribu kilo liter per tahun, dan hanya mampu memproduksi sebesar 120 ribu kilo liter dari total tanki yang ada. Q ma,ant

Kamis Legi, 29 OKTOBER 2015

Skema pemotongan tarif listrik industri pada malam hari untuk mendorong pertumbuhan industri disiapkan sebagai aplikasi dari kelanjutan paket kebijakan ekonomi tahap IV yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

gan dikenakan tarif 30 persen. “Kita harap melalui upaya ini perekonomian Indonesia dan khususnya Ja-

tim akan kembali bergairah serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja,” ucapnya.

Terkait Berubahnya Daya Listrik

Masyarakat Menengah Bawah Hanya Pasrah Surabaya, Bhirawa Sejumlah pemilik rumah di Surabaya yang masih menggunakan daya listrik 900 VA mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait kebijakan pemerintah yang menghapus listrik dengan daya 450 dan 900 VA. Pemerintah berpendapat, jika selama ini susbidi yang diberikan kepada listrik dengan daya 450 dan 900 VA tidak tepat sasaran. Pada hal secara hitungan ekonomi, masyarakat yang menggunakan daya 450 dan 900 VA adalah masyarakat yang masih tinggal di kelas menengah kebawah.

Darmi yang mengkontrak rumah di kawasan Sidoresmo Surabaya, hanya bisa pasrah jika nantinya listrik di kontrakan rumahnya di rubah menjadi 1300 VA dari yang sebelumnya 900 VA. Karena selama lima tahun mengkontrak ru-

mah, angaran listrik yang dikeluarkannya relatif tidak terlau besar, hanya sekitar Rp75-100 ribu per bulannya.

Namun, dengan perubahan tersebut, bisa di pastikan kenaikan listrik bisa melebihi 100%. “Yang pasti anggaran untuk listrik bisa membengkak, dari yang semula Rp100 ribu bisa lebih.

Pada hal dirumah ini, saya tidak punya AC, Mesin Cuci, atau elektronik yang memiliki daya besar. Yang pasti memakai listrik hanya kipas angin dan kulkas, untuk strika pun juga paling dua hari sekali,” ujar buruh rokok, yang bekerja di kawasan Raya Kalirungkut, Rabu (28/10) kemarin.

Darmi sampai sekarang tidak memahami kenapa pemerintah harus memigrasikan daya listrik tersebut menjadi 1300 VA. Pada hal kondisi

perekomian saat ini masih belum menjanjikan, semua kebutuhan pokok harganya masih mahal.

“Kebutuhan pokok sudah naik, sekarang malah di tambah listrik. Naiknya UMR tahun depan, saya khawatirkan tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau alasan ingin menghapuskan subsidi kepada kami pengguna listrik 900 VA, seharusnya pemerintah mensubsidi dari transportasi. Karena saya bekerja setiap hari menggunangkan angkutan umum. Dan itu jauh lebih tetap sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya dengan kesal.

Sementara menurut, Supangat warga Sidosermo Gang Lebar yang memiliki usaha kost mengatakan dikhawatirkan berdampak terhadap usaha yang di jalaninya saat ini. Q wil

Target PLN dengan adanya skema itu akan ada 12.333 pelaku industri menengah dan besar merasakan manfaatnya. Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menjelaskan skema pemotongan biaya atau tarif listrik berlaku bila ada kesepakatan dengan menandatangani perjanjian pembayaran secara berangsur. “Oleh karena itu, pertemuan dengan pengusaha dalam pekan ini bertujuan untuk itu, yakni harus ada kesepakatan yang ditandatangani,” katanya.

Selain itu, kata Marbun, keringanan akan diberlakukan untuk enam bulan atau 10 bulan pemakaian listrik. Setelah masa pengurangan pembayaran berakhir, PLN masih memberikan tenggang waktu dua bulan bagi industri untuk mulai membayar hutang tagihan listrik.

“Pada bulan ke-9 atau pada bulan ke-13 industri mulai mengangsur hutang tagihan listrik, dan itupun kewajiban pembayaran hutang setiap bulan hanya dibebankan 50 persen saja dari hutang tagihan bulanannya,” katanya. Q ma

Sudah Mendunia

Pemkab Bojonegoro Laporkan Pertamina Tetap Peduli Konsumen Lokal Keberadaan Trader Minyak Surabaya,Bhirawa PT Pertamina Lubricants sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang mengelola usaha pelumas otomotif, industri dan base oil telah memasarkan produknya di domestik dan belasan negara yang tersebar di Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Namun perusahaan plat merah itu tetap peduli dengan konsumen lokal.

“Pertamina menyadari dengan mulai terbukanya Pasar Bebas Asia, “untuk menjaga pasar domestik dan mengembangkannya, Pertamina harus lebih lebih dekat dan dicintai oleh masyarakat yang menjadi konsumennya.”Ungkap Arifin Dhalia, Sales sRegion V Manager Pertamina Lubricants saat ditemui disela sela penyerahan hadiah sepeda motor dan mobil di kantor Pertamina Region V Rabu (28!10) kemarin.

Untuk itulah lanjutnya, diselenggarakan program Tumpah Ruah Rezeki Pertamina yang diadakan secara besarbesaran dari bulan 15 Mei sampai 15 November 2015 serentak di seluruh Indonesia.

Program itu berbeda dengan undian yang umum karena memberikan kesempatan yang

sangat besar bagi masyarakat untuk menjadi pemenang dengan hadiah 30 Motor Suzuki Address yang diundi setiap dua minggu dengan total 520 (lima ratus dua puluh) Motor, 5 (lima) Toyota Avanza 1.5 G MT dan Hadiah Utama 1 (satu) Toyota Fortuner 2.5 G MT Diesel yang diumumkan melalui sms dan website http:// www.rezekipertamina.co.id .

Karena Program masih berlangsung sampai 15 November 2015 maka masih ada satu periode undian lagi, dan periode pengundian final yang dengan Hadiah Utama 1 (satu) Toyota Fortuner 2.5 G MT Diesel. Hanya dengan mengirimkan tutup botol ke drop box/bengkel/SPBU dan mengisi data diri, setiap orang berkesempatan menjadi pemenang. Q ma

Sales Region Manager V Lubricants Pada Penyerahan Hadiah Pemenang Tumpah Ruah Rezeki Pertamina Periode 9 Surabaya.

Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro, Jatim, melaporkan keberadaan “trader” atau pemberi pinjaman uang kepada pengepul produksi sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, kepada SKK Migas, juga berbagai pihak lainnya, karena merugikan penambang.

“Kami melaporkan keberadaan pemberi pinjaman uang kepada pengepul yang biasa disebut “trader” kepada SKK Migas, bahkan juga kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres),” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto, di Bojonegoro, Rabu (28/10).

Menurut dia, laporan keberadaan peminjam uang di penambangan sumur minyak tua di daerahnya dilaporkan langsung ketika Wantimpres Hasyim Muzadi berkunjung ke lapangan sumur minyak tua, beberapa waktu lalu. “Kami hari ini juga melaporkan secara tertulis kepada SKK Migas terkait ke-

beradaan peminjam uang produksi sumur minyak tua,” katanya, menegaskan.

Di dalam laporannya itu, disebutkan bahwa keberadaan peminjam uang kepada pengepul produksi sumur minyak, mengakibatkan perolehan uang jasa pengambilan minyak mentah yang diterima penambang berkurang.

Saat ini, jelas dia, Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Jawa Tengah, memberikan uang jasa pengambilan minyak mentah sebesar Rp2.725/liter. Tapi, lanjut dia, penambang hanya menerima Rp2.100/liter, dari paguyuban penambang, sebagai pengelola lapangan sumur minyak tua. “Keberadaan pemberi pinjaman uang jelas merugikan penambang, sebab uang jasa pengambilan minyak mentah dikenai bunga,” jelas dia.

Tidak hanya itu, menurut dia, uang yang diterima penambang Rp2.100/liter, masih harus dibagi kepada investor 70 persen dan penambang sendiri hanya menerima 30 persen. Q bas,ant

Pj Wali Kota Resmikan BI Corner di Perpustakaan Umum Balai Pemuda Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, meresmikan sekaligus membuka BI Corner yang terdapat di Perspustakaan Umum Balai Pemuda, Kota Surabaya, Rabu (28/10). Acara tersebut dihariri juga oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar, Perwakilan BI Provinsi Jatim Hestu Wibowo, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih, Serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan.

Pj Wali Kota Bersama Deputi Gubernur di BI, membaca koleksi buku yang terdapat di BI Corner.

Sebanyak tiga BI Corner diresmikan terpusat di Perpustakaan Umum Balai Pemuda hari ini. BI Corner Perpustakaan Umum Balai Pemuda, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Universitas Trunojoyo. Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno dalam sambutannya menyampaikan, masyarakat banyak memperoleh manfaat secara ekonomi dari budaya membaca buku, baik di perpustakaan maupun taman baca.

“Hal ini dibuktikan, banyak warga yang mulai membuka usaha setelah mendapat ilmu dari buku yang dibaca. Perpustakaan yang dibangun sengaja didekatkan langsung di titik masyarakat berkumpul. Ini juga salah satu upaya untuk mengakrabkan perpustakaan kepada masyarakat,” imbuh Nurwiyatno. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar dalam sambutannya, menyampaikan bahwa informasi tentang Bank

BI awalnya terdapat di Perpustakaan Umum Bank BI. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengakses di perpustakaan umum milik Bank BI. Dipilihnya perpustakaan umum milik pemerintah, agar tak hanya mahasiswa saja, namun masyarakat umum dapat mengakses informasi tentang bank indonesia. Maka, dengan menempatkan BI Corner di perpustakaan umum milik pemerintah, dan kampus. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, sehingga informasi yang benar tentang Bank BI dapat sampai ke masyarakat.

“Banyak mahasiswa yang keliru saat membaca laporan keuangan Bank BI, karena laporan keuangan Bank BI

berbeda dengan bank pada umumnya. Selain itu, data – data tentang Bank BI yang dibutuhkan, baik untuk tugas sekolah hingga skripsi, dapat dengan mudah diakses. Penting agar masyarakat tidak salah mengartikan, jika ini terus belanjut maka tidak akan menguntungkan untuk Bank Indonesia,” imbuh Hendar.

BI Corner yang terdapat di Perpustakaan Umum Balai Pemuda, merupakan perpustakaan mini yang menyediakan ratusan jenis buku ekonomi seperti bisnis, perbankan, managemen ekonomi islam, ensikoledi dan masih banyak lainnya. Tak hanya buku, BI Corner juga dilengkapi dengan seperangkat komputer desktop dan satu buah layar LCD berukuran 32 Inchi. Q dre

Kamis Pahing, 29 OKTOBER 2015

Ketua DPD Partai Golkar Nganjuk Dicopot l Sambungan hal 1

kat kabupaten yang terindikasi berpihak ke kubu Agung Laksono. “Ya benar, ada sepuluh orang yang kita nonaktifkan sebagai pengurus, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk dan kita ganti menjadi Plt,” ungkapnya.

Para pengurus yang dinonaktifkan itu, kata Gesang, yakni pengurus yang diindikasikan telah menggelar pertemuan setingkat Musda yang berpihak kepada Agung Laksono. Namun hingga kini, para pengurus yang dinonaktifkan itu belum diklarifikasi kebenarannya. “Makanya kita akan konsolidasi dan para pengurus yang dinonaktifkan itu akan kita klarifikasi, kalau tetap memilih Partai Golkar, ya tetap kita akomodir,” jelasnya.

Sementara, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Endro Wasis Wahyono dengan tegas mengatakan, akan mencopot fungsionaris Partai Golkar yang tidak disiplin menjalankan aturan partai. Bahkan, Endro Wasis Wahyono mengancam akan mengganti para anggota dewan dari Partai Golkar yang tidak tunduk dengan aturan partai. “Tetap akan kita lakukan klarifikasi menjelang rencana konsolidasi,” tegasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk non aktif, Sumardi yang juga hadir pada peringatan HUT Partai Golkar ke-51 di Kantor DPD Partai Golkar Nganjuk menyatakan siap untuk diklarifikasi.

Menurutnya, selama ini dia tidak pernah melakukan Musda. Sehingga, Mardi meng­ anggap tudingan kepadanya sebagai loyalis Agung Laksono, selama ini hanyalah faktor salah paham belaka. “Waktu itu saya memang sempat menghadiri pertemuan, tetapi itu bukan Musda, hanya menyamakan persepsi untuk menyatukan suara partai yang pecah,” jelasnya. n ris

Bawaslu Jatim Terima 18 Sengketa Pilkada l Sambungan hal 1

Sedangkan laporan dari masyarakat terkait Surat Keputusan (SK) DPD Golkar calon Sumantri, menurutnya sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya laporan dari masyarakat yaitu adanya dugaan Ketua KPU Banyuwangi yang melakukan audiensi proses pendaftaran, namun audiensi berbuntur ricuh karena tidak ada kejelasan sampai proses verifikasi berkas paslon berakhir. Saat laporan ini masih dalam proses kajian.

“Ada juga laporan dari masyarakat yaitu pasangan calon AzwarAnas, pasangan Sumantri dan Sigit yang diduga melakukan kecurangan dalam proses pelaksanaan Pilkada Banyuwangi. Setelah dilakukan kajian, hal itu bukan merupakan bentuk pelanggaran Pemilu melainkan pidana umum,” terangnya.

Ia menambahkan, laporan di Banyuwangi itu juga terkait dengan laporan dari masyarakat yang merasa diancam, namun dilaporkan tidak jelas, serta adanya laporan dari masyarakat terkait penelikungan rekomendasi dari paslon Sumantri. Sampai saat ini kasusnya masih dalam proses.

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan pengawasan pemutakhiran kabupaten/ kota terkait Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Di beberapa daerah masih memiliki persoalan tentang Sidalih karena hasil Sidalih yang telah diinput oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak sesuai dengan hasil manualnya.

“Kesalahan ini berupa banyak perubahan dan kesalahan yang tidak sama dengan di lapangan, karena ketika memasukkan data Sidalih dengan hasil manual, petugas PPK terkadang masih kurang teliti, sehingga pegangan atau acuan dari Sidalih dianggap kurang valid,” tandasnya. n geh

Pilih Ajukan Uji Materi l Sambungan hal 1

karena banyak hak pekerja yang tidak tercakup di dalamnya. Namun OPSI tidak demo, tapi memilih mengajukan uji materi ke MK atas PP Pengupahan baru yang akan berlaku 2016 mendatang. Masih ada cara baik dan damai untuk menuntaskan perbedaan pendapat antara pekerja dan pemerintah atas PP ini,” ujar Sekjen OPSI Timboel Siregar di pressroom Kemenaker, kemarin. OPSI adalah Serikat Pekerja Perbankan.

Timboel Siregar melihat dalam PP Pengupahan baru ini tingkat inflasi yang dipakai dalam komponen upah adalah tingkat inflasi nasional misalnya 6%. Padahal, tingkat inflasi di setiap daerah tidak sama. Saat ini di Bangka Belitung inflasinya 13,5%.

Jika inflasi nasional yang dipakai yakni 6%, maka pekerja di Bangka Belitung akan nombok 7%. Semestinya, tingkat inflasi masingmasing daerah yang tidak sama, tetap bisa masuk dalam komponen pengupahan. Jadi inflasi daerah tidak diseragamkan dengan inflasi nasional yang dibuat BPS. “Kalau sebelumnya upah pekerja dijadikan alat politik gubernur, dengan PP Pengupahan baru ini upah bisa dipolitisi oleh BPS, alias pemerintah. Mengapa dalam pembahasan RPP ini kita tidak dilibatkan? Menaker memang pernah menjelaskan tentang PP Pengupahan baru ini di suatu pertemuan umum. Tapi kita tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya,” keluh Timboel Siregar.

Dia juga mempertanyakan tidak adanya struktur upah pekerja dalam PP Pengupahan baru ini. Padahal struktur upah pekerja, wajib ada bagi keperluan pekerja untuk melihat dan mengoreksi kebenaran upah yang diterimanya. Pekerja juga harus diberi slip gaji yang memuat perincian gaji, potongan iuran BPJS kesehatan/Naker dsb. Apalagi slip gaji diperlukan dalam pengambilan kredit apapun. Selama ini, upah pekerja yang langsung ditransfer ke bank sulit dikoreksi kebenarannya.

“Masih ada peluang untuk merevisi PP Pengupahan baru ini, meskipun sudah ditandatangani Presiden. Jadi demo hendaknya diper timbangkan dulu, mengingat kondisi negara kita yang dalam kesulitan ini,” ajak Timboel. n ira

11

SAMBUNGAN Sekolah Peraih Akreditasi A Tak Lagi Mendominasi l Sambungan hal 1

yoritas sekolah harus puas cukup dengan status akreditasi B. Padahal tahun lalu, sekolah dengan perolehan akreditasi A mendominasi di semua jenjang pendidikan.

Penurunan hasil akreditasi ini terlihat mulai jenjang SD/MI yang tahun lalu 33% sasaran akreditasinya memperoleh akreditasi A kini hanya 23%. Sedangkan lembaga yang meraih akreditasi C justru meningkat dari tahun lalu 5% menjadi 7%. Hal serupa juga terjadi di jenjang SMP/MTs yang tahun lalu 52% sasaran memperoleh akreditasi A kini tinggal 27%.

Penurunan ini juga terjadi di jenjang SMA/MA, SMK, SDLB,SMPLB dan SMALB. (selengkapnya lihat tabel) Sekretaris BAP S/M Jatim Soeparno mengungkapkan, pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah pada 2015 ini cukup baik. Sebab, dengan kuota terbesar se-Indonesia, Jatim mampu menyelesaikan sasaran target akreditasi dengan efektif dan sesuai jadwal.

Terkait kuota yang masih belum terserap, pihaknya mengaku karena sekolah sengaja mundur dari akreditasi.

“Tahun ini kami tetap memprioritaskan sekolah-sekolah yang belum pernah melakukan akreditasi. Tahun depan, baru kita akan fokus pada seko-

lah yang masa akreditasinya habis atau reakreditasi,” ungkap Soeparno.

Secara rinci Soeparno membeberkan sasaran akreditasi 2015 mulai jenjang SD/MI sebanyak 4.326 lembaga, SMP/ MTs 2.271 lembaga, SMA/MA 304 lembaga, SMK 1.511 program keahlian dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebanyak 226 lembaga. “Ada 51 lembaga yang mundur sehingga kuotanya tidak terserap tahun ini,” ungkap dia.

Jumlah sasaran akreditasi tahun ini diakuinya cukup tinggi dibanding tahun lalu yang hanya terdapat 2.965 lembaga. Rincianya pada 2014, SD/MI mendapat kuota 2.053 lembaga, SMP 477 lembaga, SMA 146 lembaga, SMK 239 lembaga dan PLB 50 lembaga.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya ini menegaskan, status akreditasi yang diberikan sekolah ini merupakan hasil yang sebenar-benarnya dari penilaian asesor di lapang­ an. Proses akreditasi dilaksanakan cukup ketat dengan 15 langkah dalam setahun periode akreditasi.

Hal ini juga dikuatkan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) S/M Abdul Mu’ti. Menurutnya, seluruh hasil akreditasi adalah data lapangan yang akurat dan otentik. Setiap asesor yang melakukan visitasi, validasi dan klarifikasi ke lapangan mendapat lembar kendali mutu. “Data ini merupakan

peta mutu pendidikan yang mengacu delapan standar nasional pendidikan,” tutur pria yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman menuturkan, hasil akreditasi ini dapat dijadikan acuan kebijakan dan evaluasi program pendidikan di Jatim. Sebab, Dindik Jatim sejauh ini telah mengucurkan anggaran untuk hibah senilai Rp 500 miliar yang langsung diberikan ke sekolah. Dari anggaran tersebut pihaknya perlu mengevaluasi apakah ada korelasi yang positif terhadap hasil akreditasi sekolah.

“Kita perlu mengevaluasi, apakah sekolah setelah mendapat bantuan akreditasinya bagus atau justru buruk. Hasil ini juga bisa kita gunakan untuk memetakan komponen apa di standar pendidikan yang perlu diperbaiki,” ungkap Saiful.

Pihaknya juga meminta proses akreditasi yang dilakukan di Jatim benar-benar tanpa celah. Jika perlu, kedatangan asesor tidak sekali. “Asesor bisa membandingkan, ketika datang ke sekolah dengan membuat janjian lebih dulu. Kemudian didatangi lagi tanpa janjian. Apakah kelengkapan akreditasinya masih tetap baik atau sudah banyak yang pindah ke sekolah lain,” tegas Saiful. n tam

TNI dan Warga di Berbagai Daerah Salat Minta Hujan l Sambungan hal 1

Imam Purnomo Hadi usai pelaksanaan penutupan kegiatan TMMD yang ke-95 menjelaskan salat minta hujan sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya kebakaran hutan di Indonesia dan Jatim.

“Mudah-mudahan dengan pelaksa­ naan salat ini, bisa segera turun hujan,” jelasnya.

Bupati Lumajang Drs As’at Malik MAg menambahkan Pemkab Lumajang juga menggelar salat minta hujan karena musim kemarau yang berkepanjangan hingga banyak kekeringan di Lumajang.

“Kita menggelar kegiatan salat minta hujan secara rutin setiap Senin,” jelas As’at.

TNI dari Kodim 0811 Tuban, anggota Polres Tuban, Satpol PP serta warga masyarakat juga melaksanakan salat minta hujan kemarin.

Dalam salat yang dilaksanakan di halaman Kodim 0811 Tuban jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Tuban, juga dilakukan secara serentak di seluruh Koramil yang ada di masing-masing kecamatan di Tuban Bumi Wali itu dengan harapan agar segera turun hujan dan bencana kekeringan segera berakhir.

“Kondisi musim kemarau saat ini sangat ekstrim. Di samping cuaca panas, juga banyak terjadi kebakaran terutama di Sumatera dan Kalimantan. Masyarakat juga banyak yang

kurang pasokan air bersih,” kata Komandan Kodim (Dandim) 0811 Tuban Letkol Kav Rahyanto Edi Yunianto.

Dia juga berharap kepada para alim ulama dan juga warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban untuk samasama berdoa supaya bangsa Indonesia segera bisa terlepas dari segala macam bencana. Pasalnya sudah cukup lama terjadi kekeringan di berbagai daerah termasuk di wilayah Kabupaten Tuban.

Di Jombang, puluhan anggota TNI Kodim 0814 Jombang dengan seragam doreng juga menggelar salat minta hujan berjamaah di lapangan Makodim se­ tempat. Salat dilakukan untuk meminta hujan segera turun dan bisa mengakhiri musim kemarau panjang. “ Kemarau ini kita rasakan sangat panjang, karenanya kita memohon kepada Allah dengan melakukan salat minta hujan, semoga hujan segera turun,”ujar Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Arm M Haidir.

Jajaran TNI lanjutnya, sengaja melakukan salat Istisqa serentak di beberapa daerah. Hal ini juga atas instruksi Panglima TNI. Pasalnya, musim kemarau masih berkepanjang­ an. Sudah begitu di sejumlah wilayah juga terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. “ Kita berdoa harapannya, dengan datangnya hujan segala persoalan seperti asap

itu segera sirna,”imbuhnya.

Di Mojokerto, jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0815 juga menggelar salat Istisqa di Alun-alun Kota Mojokerto kemarin. Salat untuk meminta turunnya hujan ini diikuti puluhan prajurit TNI, para siswa dan dihadiri Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus, Pj Bupati Moh Ardy Prastyawan dan jajaran Forpimda.

Para siswa mendominasi jumlah peserta salat, karena mereka turut bergabung usai mengikuti upacara peringatan sumpah pemuda.

“Dengan salat Istisqa kita kembalikan semua urusan kepada Allah.

Memang daerah kita tidak dalam kondisi darurat kekeringan. Tapi sebagai satu bangsa, kita berempati kepada saudara-saudara kita di daerah yang mengalami kekeringan di musim kemarau panjang saat ini,” kata KH Rofi’i Ismail, imam salat Istisqa.

Komandan Kodim 0815 Letkol Johan Darmawan mengatakan sepanjang musim kemarau TNI menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang dinilai kritis, di antaranya wilayah kecamatan Dawar, Ngoro dan Jatirejo.

“Selain bantuan TNI, sejumlah perusahaan juga turut berpartisipasi untuk kegiatan penyaluran air bersih. Kepedulian dan sifat gotong royong ini patut kita pertahankan dan kita tingkatkan,” katanya. n mb 10, hud, rur, kar

Pencairan BOS Triwulan Tiga Belum Merata l Sambungan hal 1

pada tahun ini. Sedangkan triwulan ketiga, SMP Al- Falah belum menerima sampai masuk periode pencairan BOS triwulan keempat, yakni Oktober. “Tahun ini merupakan pertama kalinya SMP Al Falah mengajukan BOS. Beda dengan tahun sebelumnya,” tutur Fajar, Rabu (28/10).

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pihak sekolah belum menerima BOS triwulan ketiga. SMP Al- Falah sudah memberikan laporan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

“Sejauh ini kami menunggu saja kapan pencairannya terealisasi,” ujarnya.

Meski terlambat, Fajar mengaku tidak menemui kendala berarti pada operasional sekolah. “Tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar. Tapi kami juga memberikan laporan,” katanya.

Setiap bulan, dana BOS yang diterima siswa adalah Rp 500 ribu. Karena belum menerima dana BOS triwulan ketiga, SMP Al Falah tidak dapat membuat SPj. Selain itu, pencairan BOS triwulan keempat, yakni periode Oktober- Desember, juga belum diterima sekolah. “Kalau dananya saja belum kami terima, ya kami belum bisa membuat laporan SPj BOS,” kata Fajar.

Sejauh ini, SMP Al Falah masuk salah satu dari 435 sekolah yang belum mengirimkan SPj BOS ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Selain SMP Al Falah, SMPN 4 termasuk sekolah yang belum mengirimkan SPj BOS triwulan ketiga. Kepala SMPN 4 Nanik Partiyah menjelaskan serapan belanja BOS triwulan ketiga belangsung mulai Juli sampai September. Setelah itu, masing-masing sekolah wajib mengirimkan SPj pada Oktober.

“Harusnya awal Oktober, tapi ada kendala waktu kemarin,” ujar Nanik.

Kendala yang dimaksud saat pembuatan SPj adalah adanya perubahan aplikasi untuk beberapa kegiatan.

“Karena harus digeser itu, kami harus membenarkan lagi disesuaikan dengan nyatanya,” paparnya.

Kendati demikian, Nanik menegaskan SMPN 4 dapat menyelesaikan SPj BOS triwulan ketiga secepatnya. “Kami usahakan pekan ini bisa selesai,” katanya seraya menyebut ada tim guru khusus yang menangani pembuatan SPj BOS. Hal serupa dialami oleh SMPN 52.

Kepala SMPN 52 Sukmo Darmono mengaku pihak sekolah masih proses menyelesaikan SPj BOS triwulan ketiga.

“Kemarin belum ada tanda tangan saya.

Secepatnya ini akan diselesaikan,” kata Sukmo. Dengan begitu, pihak sekolah berharap pencairan BOS triwulan keempat dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Aston Tambunan menjelaskan pelaporan dan penerimaan dana BOS langsung dari sekolah ke Kemendikbud. Meski begitu, Dindik bertugas memantau penggunaan dana BOS tersebut. “Kalau ada kendala, sebaiknya segera memberikan laporan,” kata Aston. Termasuk pencairan yang terlambat atau kendala saat pembuatan SPj dana BOS. Perlu Judicial Review Sementara itu angka putus sekolah di Jatim diprediksikan semakin tinggi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat melalui UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemda khusus dana hibah.

Di mana dicantumkan jika penerima hibah tidak bisa dilakukan secara terus menerus dan harus berbadan hukum, dengan begitu berimbas pada penyaluran dana BOS Madin yang lebih banyak dimanfaatkan masyarakat tidak mampu yang ada di pondok pesantren.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Fatcullah menegaskan salah aturan di UU No 23 Tahun 2014 di mana pemberian

dana hibah tidak boleh diserahkan secara terus menerus maka otomatis akan berpengaruh pada pencairan dana BOS Madin. Dan kalau ini tidak segera dilakukan revisi, maka akan semakin banyak angka putus sekolah dan SDM yang ada di Jatim semakin mengalami penurunan. Dan ini sangatlah berbahaya dalam dunia pendidikan.

“Apalagi kami sudah bertemu dengan Komisi II DPR RI dan MenkumHam ternyata banyak yang kaget dengan kondisi tersebut. Karenanya mereka meminta untuk dilakukan revisi. Tapi karena masalah ini tidak masuk dalam Prolegnas 2016, maka otomatis penyaluran Bosda Madin akan terhenti pada 2016. Solusi satu-satunya harus ada judicial review,”tegas politisi asal PKB, Rabu (28/10).

Dalam RAPBD 2016 masih ada plot anggaran untuk BOS Madin, tapi dikhawatirkan dana tersebut tetap tidak dapat dicairkan karena itu merupakan perintah UU yang harus ditaati. “Artinya meski dalam RAPBD 2016 ada plot anggarannya, tapi tetap tidak bisa terserap karena UUnya mengatur seperti itu,”tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Moch Ekhsan meminta pemerintah pusat memberikan prioritas terhadap penggunaan dana hibah untuk BOS Madin. Pasalnya dana terebut sangat penting untuk keberlangsungan dunia pendidikan.

“Pemerintah harus jernih dalam membaca masalah ini. Kalau memang dana hibah ada aturan seperti itu, hendaknya ada aturan baru yang tetap memberlakukan BOS Madin. Apalagi kebijakan tersebut hanya ada di Jatim karena memang jumlah ponpes yang ada cukup banyak,”lanjutnya.

Di sisi lain, banyak siswa pesantren yang memiliki kelebihan dengan memenangkan beberapa lomba. Artinya siswa pesantren yang rata-rata berasal dari ekonomi pas-pasan ternyata mampu ber­ saing dengan sekolah umum. n tam, cty

Klarifikasi Kabar Penggerebekan, Arzetti Bilbina Minta Maaf l Sambungan hal 1

tidak berani menghubungi beliau. Beliau terpukul sekali dengan pemberitaan ini.

Sampai saat ini saya belum berani bertemu beliau,” kata Arzetti saat menggelar jumpa pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10).

Dalam konferensi pers tersebut, juga hadir suami Arzetti, Aditya Setiawan Wicaksono. Pemberitaan itu juga membawa dampak kepada anak-anak Arzetti.

Menurut dia, anak-anaknya cukup terpukul mendengar kabar tersebut. “Anak-anak saya sebenarnya terpukul sekali dengan pemberitaan yang ada. Ini perjalanan dan proses, harus dijalani,” kata dia.

Lebih lanjut, Arzetti meminta maaf kepada seluruh keluarga termasuk orangtua sang suami. Dia berharap pemberitaan tersebut dapat diluruskan dan dinyatakan sebagai berita tidak benar.

“Saya minta maaf kepada ibu dan bapak mertua saya dan bapak saya, adik dan keluarga besar dan teman-teman saya di lingkungan pekerjaan. Teman saya di lingkungan luar dan juga keluarga saya di Sidoarjo,” ujarnya.

Terkait dugaan perselingkuhannya dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti menegaskan pertemuannya dengan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di sebuah hotel di Lawang untuk membahas proposal kegiatan yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Sidoarjo.

“Saya pada hari itu (Minggu 25 Oktober), baru sampai di Bandara dan mampir di sana karena jarak airport Bromo jauh dan waktunya mepet, maka kami bersama rekan saya bertemu, dan Pak Dandim bertemu membahas proposal CSR di Sidoarjo,” katanya.

Program CSR yang dibahas itu akan disebar di 18 kecamatan di Sidoarjo. Rekanan Rizeki diyakini bisa membantunya untuk mengawal penyebaran program tersebut agar terhindar dari kamuflase.

Menurut Arzetti, pertemuannya dengan Dandim Sidoarjo ditemani oleh suaminya, Aditya Setiawan Wicaksono dan ajudan Dandim. Pertemuan dengan Dandim Sidoarjo tidak dilakukan di dalam kamar hotel, tetapi di teras kamar hotel.

Sementara itu Aditya Setiawan, suami Arzetti membantah rumor yang menyebut dirinya yang melaporkan pertemuan antara sang istri, Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di Hotel Arjuna. “Nggak mungkin saya laporkan istri,” kata Didit, panggilan karibnya.

Jikapun kabar perselingkuhan itu benar adanya, Didit lebih memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Masalah tersebut dianggapnya tak tepat jika harus membuat laporan yang berujung pada kehebohan di media. “Semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kalau terjadi sesuatu. Kurang elok rasanya (membuat laporan),” tegasnya. n ins, okz

Bidik Nasabah Berduit, Bank Jatim Luncurkan Jatim Prioritas l Sambungan hal 1

layanan personel dan mengedepankan privasi serta kenyamanan.

Dirut Bank Jatim Suroso menegaskan nasabah yang akan mendapatkan Jatim Prioritas yaitu nasabah dengan minimal nilai aset Rp 250 juta atau untuk nasabah kredit dengan plafon outstanding minimal Rp 2 miliar. Adapun pangsa nasabah bagi program ini antara lain menyasar pihak pemerintahan, pengusaha, kalangan intelektual dan pebisnis. Dengan begitu ada rasa optimisme dari Bank Jatim untuk terus berekspansi dari bank daerah menjadi bank berskala nasional.

“Dengan adanya layanan ini, diharapkan 1.200 nasabah dapat menjadi nasabah Jatim Prioritas dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga Bank sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Adapun dana pihak ketiga Bank Jatim periode September 2015 telah mencapai Rp 43,75 triliun atau naik 22,55 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,”papar mantan Dirut UMKM Jatim ini usai meluncurkan program Jatim Prioritas, Rabu (28/10).

Ditambahkannya, salah satu bentuk pengembangan layanan Jatim Prioritas adalah dengan membuka Jatim Prioritas outlet dan berbagai fasilitas layanan keperluan transaksi keuangan nasabah.

Mulai dari penyediaan produk umum perbankan seperti tabungan, giro, deposito, produk investasi dan jasa e-banking.

“Sudah sepantasnya kami memberikan apresiasi lebih kepada nasabah premium Bank Jatim agar semakin nyaman dan aman dengan pelayanan prima.

Karena pada akhirnya, kepuasan nasabah tetaplah yang utama. Harapannya, dengan diluncurkannya layanan Jatim Prioritas, kerjasama dengan nasabah premium dapat terus terjalin di masa mendatang. Selain itu kami juga mempunyai tujuan agar dapat menciptakan pasar baru,”ujarnya. n cty

Langka di Surabaya, Budidaya Suweg Jadi Unggulan Sekolah Favorit l Sambungan hal 1

dengan tambahan parutan kelapa. Kalau seperti ini, orang jadi kurang berminat. Apalagi anak muda,” kata Vania.

Vania merasa beruntung dapat menanam tanaman suweg di sekolah. Sebab, jika tidak ada program budidaya tersebut, dia mungkin juga tidak akan pernah mengenal suweg.

“Ini hasil panen di sekolah. Jadi tidak perlu lagi susah mencari bahan. Sekaligus dapat melestarikan” paparnya.

Untuk menanam suweg, diakuinya cukup mudah. Hanya menyesuaikan musim saja agar

dapat tumbuh dan menghasilkan ubi yang baik. Suweg ditanam pada saat musim hujan dan dipanen saat musim kemarau. “Masa tanamnya memang cukup lama, kira-kira sampai enam bulan. Tapi perawatannya cukup mudah,” ungkap dia.

Untuk mengetahui suweg telah bisa dipanen, dia tinggal melihat pohon dan daunnya. Jika daun suweg telah rontok dan batang pohonnya telah mengering, suweg sudah bisa digali atau dipanen.

Dengan inovasi yang dibuatnya, Nizam berharap bisa mengenalkan makanan tradi­sional di kalangan anak muda. Khususnya bagi anak-anak Surabaya

yang umumnya lebih senang dengan makanan modern daripada makanan tradisional.

Beda sekolah, beda pula inovasinya. Siswa SMPN 23 membuat makanan berbahan pisang kepok. Zulfalaila Ramadani, Ilfa Rika Handayani, dan Dzaki Setya Putra mengkreasikan pisang kepok menjadi minuman dan es krim. “Kulit pisang bisa jadi minuman. Sedangkan buah pisang diolah menjadi es krim,” jelas Laila.

Dia menerangkan pisang kepok menjadi salah satu andalan produk SMPN 23. “Semua produk di sini dihasilkan dari tanaman di sekolah,” tambahnya.

Es krim pisang kepok karya siswa SMPN 23 berhasil menjuarai Ecopreneur 2015, sedangkan minuman kulit pisang kepok berhasil menjuarai ajang yang sama pada 2013.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, pameran pendidikan tahun ini lebihmeriah dari tahun-tahun sebelumnya. Animo sekolah dan karya siswa yang ditampilkan terlihat semakin variatif dan bernilai. “Ada 126 sekolah yang terdiri dari sekolah SMP, SMA dan SMK dalam pameran ini,” tutur Eko. Agar lebih semangat, karya-

karya tersebut akan diperlombakan. Stan terbaik berhak mendapatkan hadiah. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan me­ nerangkan kegiatan pameran ini merupakan sebuah cermin agar kualitas pendidikan di Surabaya menjadi lebih baik. Selain itu, masyarakat dapat langsung melihat perkembangan sekolah-sekolah di Surabaya lewat pameran inovasi yang disajikan di Wiyata Wahana Pendidikan.

“Kalau ada kekurangan, bisa digunakan sebagai saran dan motivasi sekolah untuk membangun lebih baik,” kata mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya tersebut. *

12

Kamis Legi, 29 OKTOBER 2015

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Forum Komunikasi Temu Inovator Tingkat Jawa Timur 2015

Juara Anugerah Inovasi Award Dipertemukan Dalam Forum Temu Inovator Setelah mendapatkan gelar juara Anugerah Inovasi Teknologi Award 2015 yang diserahkan langsung Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum. Kini sembilan inovator dipertemukan dalam Forum Komunikasi Temu Inovator di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim bertemu dengan stakeholder agar bisa mengembangkannya melalui bantuan permodalan.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan anugerah inovasi teknologi award pada salah satu inovator (atas). Kepala Balitbang Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc berfoto bersama dengan inovator yang didampingi jajaran Balitbang Jatim (kiri).

K

epala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Dar mawan MSc mengatakan, dalam memper temukan antara para inovator dengan stakeholder seperti industri maupun perbankan diharapkan akan ada tindaklanjut dalam produksi massal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Timur. Begitupula dengan produksi massal tidak dilakukan secara pabrikan besar. Tapi hasil inovasi dari para inovator seharusnya produksinya dilakukan dalam skala UMKM dengan suntikan bantuan CSR (Corporate Sosial Responbility).

“Negara akan berkembang dengan bagus jika litbang juga bertumbuhkembang dengan ditindaklanjuti menjadi produk massal dan yang memproduksi masyarakat sendiri., maka akan

un kearifan lokal jika tidak diangkat nantinya akan kedahuluan dan dimanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam oleh negara lain dan dijadikan inovasi negara lain. Jika terjadi maka sangat disayangkan,” katanya.

Sekedar diketahui, Penganugerahan Inovasi Teknologi Award yang diberikan Gubernur Jatim kepada inovator baik perorangan maupun per kelompok sudah berjalan sejak 2010 lalu. “Penganugerahan ini juga sudah didengar di tingkat nasional. Bahkan provinsi lain akan mengikuti langkah yang

menjadi hal yang luar biasa,” katanya, Rabu (28/10). Dalam memberikan semangat berinovasi, Priyo juga sempat mengutip statement Presiden RI pertama, Soekarno yang meminta diberikan sepuluh pemuda pemudi yang akan mengguncang dunia. “Kalau di Jatim, Gubernur Jatim meminta agar diberikan 38 inovator yang sesuai dengan kearifan lokal untuk mengguncang nasional,” katanya.

Menilik hal itu, Priyo juga mengharapkan, seluruh kab/kota yang ada di Jatim menelurkan satu inovator sesuai kearifan lokal. “Apap-

Pemenang Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur Tahun 2O15 A. BIDANG ENERGI JUDUL INOVASI

LOKASI

NAMA INOVATOR

JUARA

Inovasi Teknologi Pengendalian Hama Ramah Lingkungan dengan Lampu Perangkap (Light Trap) Tenaga Surya Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Bahan Biogas Inovasi Treatment Pakan Ternak Jagung Menjadi Bio Etanol Sebagai Bahan Bakar Terbarukan

Kabupaten Nganjuk

Susanto

I

Kabupaten Lamongan Kabupaten Malang

Slamet Wahyudi Mustaqim

II III

LOKASI

NAMA INOVATOR

JUARA

M. Irawan Nusantara Slamet Supriyono

I

Fauzil Ashghariaansyah

III

B. BIDANG AGRIBISNIS JUDUL INOVASI

Hot Water Treatment (HWT) Tebu, Berbahan Bekas Kabupaten Kediri Berkualitas Atas Super Gel Sebagai Penceggahan Penyakit Pada Ikan Kabupaten Pacitan Sekaligus Pakan Alternatif Perancangan Alat Pengering Kerupuk dengan Memanfaat- Kabupaten Sampang kan Gas Buang dari proses Industri Pembuatan Kerupuk

II

C. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Kepala Balitbang Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc sedang memberikan penghargaan berupa dana bantuan pada inovator.

JUDUL INOVASI

LOKASI

NAMA INOVATOR

JUARA

Aplikasi Save Mom untuk Meneken AKI (Angka Kematian Ibu) Pembuatan PC Multiuser

Kota Malang

Aisyah Ami Wardhani

I

Percepatan Pelayanan Publik Melalui Kios Pelayanan Publik Berbasis TIK (e-KIOS)

Kota Surabaya

Kabupaten Bojonegoro Iva Afiati Rahma, S.Kom

II

Kepala Dinas Komunikasi III dan Informatika Surabaya

sudah dilakukan Jatim. rencananya 2016, penganugerahan inovasi teknologi award juga diselenggarakan di Kab/kota seperti di Malang maupun Pacitan,” katanya.

Priyo juga berpesan pada para penerima Anugerah Inovasi Teknologi Award dari Gubernur. “Jika sudah berkembang, jangan lupa pada Jatim. Bahwa semuanya bisa berkembang karena ada sinergitas antara pelaku-pelaku yang melaksanakan inovasi,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Balitbang juga memberikan penghargaan yang menjadikan semangat untuk berupa uang pembinaan pada para inovator mendapatkan penghargaan Inovasi Teknologi Award 2015 dari Gubernur Jatim beberapa waktu lalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam kesempatan ini, Prof Suminar Pratapa PhD dan Prof Dr rer nat Irmina Kris Murwani dari Lembaga Penjaminan Mutu, Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (LPMP2KI) ITS Surabaya memaparkan proses pendaftaran Hak kekayaan intelektual dan Hak Paten yang menjadi pilihan tersendiri bagi para inovator.

Dikatakan Suminar, keuntungan melindungi Hak kekayaan Intelektual diantaranya melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan, dan mencegah duplikasi. “Silahkan saja mendaftarkan dan kami siap membantu baik dalam proses pendaftaran maupun konsultasi,” katanya.

Sementara Pimpinan Divisi Pemasaran Bank BPR Jatim, Hari Tohir mengatakan, biasanya para inovator sebelumnya sudah mempunyai usaha yang bisa diajukan dalam bentuk kebutuhan kredit. Untuk bantuan kredit, BPR Jatim juga menawarkan berbagai produk

dengan suku bunga yang cukup murah.

“Selain usaha yang sudah ada ditambahkan dengan rencana pengembangan produk maka semuanya akan bisa dibiayai. Lain halnya jika inovator tidak mempunyai usaha sama sekali memang masih memberatkan karena variabelnya juga sulit. Namun, biasanya inovator setidaknya telah mempunyai usaha meskipun skala kecil,” katanya.

Jika memang produk inovasinya sudah bisa bermanfaat, maka BPR Jatim juga akan mempertemukan dengan nasabah lainnya yang membutuhkan. “Itulah keuntungan di tempat kami. Inovator dan UMKM diharapkan jualannya bisa laku,” tandasnya.

Begitupula dengan Manager CD Area Jatim Bali Nusra Telkom Regional V, Dady Ahdyan Ardiwinata mengatakan, bantuan CSR yang akan diberikan pada inovator berupa bina lingkungan. Namun syaratnya hasil inovasi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat atau tidak dikomersilkan. “Lain halnya hasil inovasi itu dikomersilkan maka bantuan CSR melalui dana bergulir,” katanya.

Untuk bantuan CSR dana bergulir, maka inovator harus mempunyai usaha minimal satu tahun selanjutnya akan dibantu. Sedangkan bantuan CSR bina lingkungan, tidak perlu memiliki usaha namun hasil inovasinya memang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak perlu persyaratan seperti dana bergulir. “Tinggal ajukan dana bina lingkungan, yang diketahui oleh pemerintah setempat atau RT/RW kalau memang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyartakat.

Nantinya akan diseleksi langsung dengan skala prioritas,” tandasnya. Q rac*

Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro Puncak Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-70 di Halaman Bakorwil Bojonegoro

Tari Sekar Gading Buka Puncak Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Pembukaan resepsi untuk puncak acara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro, Selasa malam (27/10) itu dibuka dengan tari sekar gading. Dimana tari tersebut sumbangan dari Bank UMKM Jawa Timur, Cabang Bojonegoro yang merupakan tari tradisional.

D

ari pantauan dilokasi, para tamu yang ha dir, begitu menikmati pertunjukan tari sekar gading. Dimana saat penari selesai membawakan tarian sekar gading tersebut, tepuk tangan yang meriah dilakukan oleh para tamu undangan dalam acara puncak peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Timur tersebut. Bahkan dalam serangkaian perayaan puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur itu, selain tari-tarian tradisional juga pertunjukan musik alaska band dan campursari untuk menghibur masyarakat yang hadir di halaman Bakorwil.

Selain itu acara tersebut juga di hadiri oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro, Polres Bojonegoro yang mewakilinya, Dandim 0813 Bojonegoro, Kepala KPH Perhutani Bojonegoro, perusahaan migas di Bojonegoro, Perbankan serta UPT Jawa timur yang ada di wilayah Bakorwil Bojonegoro.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil)

Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Drs Agung Harianto, MSi saat menyerakan hadiah lomba HIPPA dan GHIPA secara simbolis (atas). Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Drs Agung Harianto, MSi didampingi kepala ADM KPH Perhutani Bojonegoro foto bareng bersama penerima sembako gratis (kanan).

II Bojonegoro, Drs. Agung Harianto,M.Si mengatakan, bahwa perayaan Hari Jadi Provinsi harus dilakukan. Untuk mengigatkan kita betapa pentingnya sejarah yang telah lalu. Karena itu dalam rangkaian kegiatan hari jadi provinsi ini dilakukan berbagai kegiatan, dan malam ini merupakan puncak peringatan hari jadi tersebut. “ Kami berterima kasih untuk semua tamu yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara malam ini. Marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita,sehingga kita bisa berjumpa dalam acara ini,” tuturnya Dia juga menjelaskan alasan dari Badan

Koordinasi wilayah (Bakorwil) Bojonegoro merayakan Hari Jadi Provinsi pada bulan Oktober ini, dan bukannya pada bulan Agustus. Hal tersebut disebabkan karena sejarah dari provinsi jawa timur sendiri. “ Sebab pemerintahan pertama yang diprovinsi jawa timur, terjadi pada bulan Oktober,” pungkas pria yang akrab dipanggil Agung tersebut. Agung juga mengungkapkan, kalau dalam acara malam ini Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan membutuhkan. “ Kami berikan 200 paket sembako gratis untuk abang becak, anak yatim piatu, orang

NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA janda dan tenaga honorer lepas yang diberikan langsung secara simbolis oleh kepala Badan Koordinasi wilayah Bojonegoro, Kepala badan usaha logistik (bulog) sub drive Bojonegoro, dan ADM KPH Bojonegoro,” imbunya Dimana paket bantuan sembako berasal dari bantuan Bulog Sub Divre Bojonegoro dan KPH Perhutani Bojonegoro. Dan isi dari sembako tersebut beras 5 kilogram (kg), minyak 1 liter dan Gula 1 kg, Kecap 600 mililiter dan Mie sedap 5 biji. Sementara itu di kesempatan yang sama, Bakorwil juga mengumumkan pemenang lomba sekaligus penyerahan hadiah dan trofi kepada para pemenang lomba. Seperti pemenang

Bakorwil Bojonegoro Gelar Jalan Sehat Bersama Instansi dan Masyarakat Bakorwil Bojonegoro, Jumat (23/10) lalu menggelar senam kesegaran jasmani dilanjutkan dengan jalan sehat bertemakan ‘ Ayo Kerja, Perkuat Jatim Sebagai Provinsi Industri Berbasis UMKM’. Kegiatan ini merupakan serangkaian memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-70.

“Kesehatan sangat penting bagi kita semua. Karena jika sehat kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Selain itu, kesehatan juga akan mendukung suksesnya pembangunan khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Kepala Bakorwil, Agung Hariyanto. Rute jalan sehat Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Drs Agung Harianto, MSi saat memberangkatkan jalan sehat bersama instansi dan masyarakat di bakorwil Bojonegoro.

dimulai dari halaman kantor Bakorwil Jalan Pahlawan - Jalan KH. Hasyim Ashari - Jalan Panglima Sudirman - Jalan Setyabudi - Jalan Ade Irma Suryani - Jalan Dr Sutomo - Jalan Panglima Sudirman - Jalan Trunojoyo dan finish di Kantor Bakorwil. Acara ini juga dimeriahkan orkes melayu ‘ Jawara’.

Tampak diantara peserta jalan sehat diantaranya Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Hariyanto, Sekretaris Bakorwil Bojonegoro Deddy Ferdinand Izaac, kepala BUMN/ BUMD, perwakilan SKPD dan UPT. Mereka membaur saat melaksanakan senam dengan perserta lain. Event ini akan menjadi agenda tahunan Kabupaten Bojonegoro.

Di penghujung acara panitia memanjakan peserta dengan membagikan beberapa hadiah berupa kulkas, televisi, sepeda gunung, handphone dan masih banyak hadiah atau doorprize lainnya. Selain itu, pemberangkatan peserta ditandai dengan pelepasan ba-

lon berhadiah sepeda gunung.

“Jika perlombaan itu dilakukan setiap tahun. Dan hal itu dilakukan untuk memeriahkan perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, sebab pihaknya merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” ungkap Sekertaris Bakorwil Bojonegoro, Deddy Ferdinand Izaac.

Dalam jalan santai itu di ikuti sejumlah UPT yang ada di Bojonegoro seperti Bina Marga, Dispenda, Balai Pengairan, Dinas Sosial. Selain itu juga ada sejumlah BUMN seperti Bulog, Perhutani, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketengakerjaan. Sedangkan perbankan seperti bank Jatim, BRI, maupun operator Migas seperti MCL dan JOB-PPEJ,PEPC juga di undang untuk perlombaan. Selain memperingati HUT Provinsi Jatim, kegiatan ini di maksudkan untuk serta mempererat silahturahmi antar UPT atau instansi provinsi yang ada di wilayah Bakorwil Bojonegoro. Q bas*

1. PERTANDINGAN BOLA VOLY Juara I : BANK JATIM Cabang Bojonegoro Juara II : PERHUTANI KPH Bojonegoro Juara III : BULOG DIVRE III Bojonegoro 2. PERTANDINGAN TENIS MEJA Juara I : JOB – PPEJ PERTAMINA Juara II : Laboratorium PHPTPH Bojonegoro Juara III : BULOG DIVRE III Bojonegoro 3. PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW Juara I : BANK JATIM Cab. Bojonegoro Juara II : UPT PSDA Bojonegoro Juara III : BAKORWIL Bojonegoro 4. LOMBA BAKYAK BEREGU a. Katagori Putra Juara I : PSDA I Bojonegoro Juara II : PSDA II Bojonegoro Juara III : BBAKORWIL Bojonegoro b. Katagori Putri Juara I : PSDA di Bojonegoro Juara II : BAKORWIL Bojonegoro Juara III : KPH Bojonegoro 5. LOMBA BALAP KARUNG b. Katagori Putra Juara I : SUYANTO (PSDA) Juara II : DENI (BANK JATIM) Juara III : SISWANTO (BANK JATIM) c. Katagori Putri Juara I : NANING (BAKORWIL Bojonegoro) Juara II : MAMIK (PSDA) Juara III : LAELY (BAKORWIL Bojonegoro)

lomba HIPPA Juara 1 diraih oleh Jaya Tirta, Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor Bojonegoro, Juara 2 diraih Tirta Makmur Desa Watesprojo, Kecamatan Kemlagi Mojokerto dan Juara 3 diraih oleh Sumber Mulya Desa Pagean, Kecamatan Maduran Lamongan. Sedangkan untuk juara 1 GHIPPA diraih oleh Sari Rejo Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Jombang dan Juara 2 di raih oleh GHIPPA Tirto Bhakti Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Selain itu juga penyerahan lomba lainnya seperti bola volley, tenis meja, bakiyak dan balap karung yang telah dilaksanakan pada sejak tanggal 5 Oktober- 16 Oktober. Q bas*