binder29sep21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Pon, 29 SEPTEMBER 2021

1,7 Juta Warga Jatim Alami Kemiskinan Ekstrem Lima Daerah Jadi Pilot Project Penurunan Kemiskinan

Pemprov, Bhirawa Upaya menurunkan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama pemerintah. Khususnya dengan terminologi baru kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan Bank Dunia.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, total penduduk miskin di Jatim mencapai 4,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta jiwa masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem sesuai dengan definisi PBB dan Bank Dunia.

Kemiskinan ekstrim sesaui pengertian PBB dan Bank Dunia adalah mereka yang pengeluarannya di bawah USD 1,9 per hari.

“Kita rakor dalam rangka pemetaan uji coba di tujuh provinsi untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim,” tutur Gubernur Khofifah usai mengikuti Rakor Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim dari Sisi Pember-

dayaan Ekonomi bersama Wapres RI secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9).

Dalam rakor tersebut, terdapat tujuh provinsi menjadi pilot project untuk penurunan kemiskinan. Di antaranya ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat. Masing-masing provinsi mendapatkan lima daerah sebagi sasaran pilot project.

Setiap daerah menentukan lima kecamatan sasaran dan masing-masing kecamatan ada lima desa. “Karena ini adalah pilot project dari  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Rakor Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi bersama Wapres RI secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/9).

Giliran Tiga OPD Pemkab Probolinggo Digeledah KPK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Probolingggo ikut digeledah KPK terkait dugaan kasus jual beli jabatan Pj kades yang dilakukan Bupati Probolinggo non aktif Puput Tantriana Sari.

Probolinggo, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengobok-obok Pemkab Probolinggo. Kini giliran tiga OPD yakni Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan

Kebudayaan (Disporaparbud), Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang digeledah, Selasa (28/9).  ke halaman 11

MITRA

Jangan Obrak PKL

G E L I AT roda perekonomian di Kota Surabaya mulai me ningkat. Hal ini seiring dengan melandainya kasus Covid-19. Kondisi inipun diikuti sejumlah pelonggaran. Salah satunya pelonggaran jam operasional usaha yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 43 Tahun 2021.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan,  ke halaman 11

Sentil

1,7 Juta Warga Jatim Alami Kemiskinan Ekstrim - Jadi PR besar Gubernur !!

Mulai Abai, Sekolah di Malang Ada yang Langgar Prokes - Angel...angel...

Dewan Pastikan Dana Pilkada Dicadangkan Mulai Tahun Depan - Yang penting tidak mengurangi jatah bansos

Rakor BSP Bahas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim menggelar rapat koordinasi (rakor) bantuan sosial pangan (BSP). Dalam kesempatan itu, Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum menyinggung tentang kemiskinan ekstrem yang kini menjadi salah satu fokus penanganan Dinsos.

Pejabat nomor satu di lingkungan Dinsos Jatim itu memaparkan tentang profil kemiskinan di Jatim.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jatim, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4.572,73 ribu jiwa atau 11,40 persen. Angka tersebut berkurang  ke halaman 11

Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum saat membuka acara Rakor BSP. Dalam rakor tersebut salah satu fokus yang dibahas adalah soal kemiskinan ekstrim.

Gubernur Minta BI Ikut Pikirkan RPH Halal di Jatim Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Bank Indonesia (BI) Jatim, untuk ikut peduli soal keberadaan rumah potong hewan (RPH) halal. Sebab saat ini Jatim belum memiliki RPH halal, padahal Jatim merupakan gudangnya pesantren.

“Seharusnya Jatim memiliki RPH berlabel halal. Karena hewan yang disembelih akan dikonsumsi para santri dan umat Islam. Sudah seharusnya ada RPH halal yang menjamin kehalaman daging yang disembelih,” ujar Gubernur Khofifah, saat memberikan sambutan

pada acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang digelar di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Selasa (28/9).

Gubernur Khofifah menilai, keberadaan RPH halal ini sangat penting. Untuk itu, BI diminta  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menabuh beduk sebagai tanda dibukanya Festival Ekonomi Syariah (FESyar).

Diduga Komisioner Terpilih KPID Jatim Titipan, Gubernur Diminta Membatalkan

DPRD Jatim, Bhirawa Adanya dugaan penumpang gelap pada jajaran komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim dan tujuh komisioner cadangan KPID Jatim periode 2021-2024 mulai terendus.

Alhasil, KPID sebagai sarana pekerjaan bukan sarana pengabdian. Banyak dari mereka yang berasal dari titipan partai politik tertentu.

Hal itu terlihat sejak nama-nama calon komisioner KPID masuk dalam ranah pembahasan DPRD Jatim. Tarik menarik kepentingan antar fraksi memang terasa. Hal itu disampaikan aktivis Milenial Peduli Jatim, Yusfan Firdaus, Selasa (28/9). Ia menyampaikan pemilihan di Komisi A DPRD Jatim tidak menggambarkan tentang kualitas penyiaran.  ke halaman 11

Mulai Abai, Sekolah di Malang Ada yang Langgar Prokes Kab Malang, Bhirawa Pemerintah sudah mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para siswa SD, SMP dan SMA atau sederajat secara terbatas di masa Level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini sekolah di wilayah Kabupaten Malang juga mengRahmat Hardijono gelar PTM. Namun dalam PTM tersebut, ada satu sekolah di kabupaten setempat diketahui telah melanggar atau tidak mematuhi syarat menggelar PTM terbatas. Sehingga hal itu telah diminta Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang kepada semua Kepala Seko ke halaman 11

Eri Cahyadi

Kondisi Miris Perajin Kulit Tanggulangin Terdampak Pandemi

Pemasukan Hancur-hancuran, Tak Mencari Untung, sekadar Bertahan Hidup

Pandemi Covid-19 telah menghancurkan sektor ekonomi. Tak terkecuali perajin kulit di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Usaha mereka hancur-hancuran karena dampak pandemi. Kini setelah situasi mulai terkendali, secercah harapan itu pun kembali.

Ali Kusyanto, Kab Sidoarjo

Seperti yang diketahui, untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mobilitas warga dibatasi, beberapa jenis usaha yang bukan sektor esensial dan kritikal dilarang beroperasi.

Kebijakan tersebut terbukti efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan turunnya jumlah yang terkon-

firmasi positif Covid-19. Bahkan saat ini di Jawa Timur termasuk Sidoarjo, sudah memasuki risiko rendah atau zona kuning.

Namun kebijakan PPKM itu berdampak buruk bagi perajin kulit di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Kludan. Salah satunya sepeti yang dirasakan Sugeng Hariyadi yang mengaku usahanya hancur lebur akibat pandemi.

Menurut pengakuannya, sebelum pandemi covid-19 hingga

alikus/bhirawa

Pembeli yang mencari produk kerajinan kulit di toko yang ada di Desa Kludan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

diterapkannya PPKM, toko usahanya yang menjual berbagai jenis kerajinan kulit, seperti tas, sepatu, dompet, jaket, dan pernikpernik kerajinan kulit lainnya, dalam sebulan masih bisa meraih pemasukan sampai Rp40 juta.

Namun semenjak ada pandemi, pemasukan tokonya terjun bebas sampai Rp5 juta sebulannya.

“Selama pandemi Covid-19 kami hanya bisa pasrah. Mau protes kepada siapa? Karena memang ini musibah. Pokoknya hancur lebur gara-gara ada Covid19,” ujar pemilik toko kerajinan kulit SUGA di Jalan Raya Desa Kludan itu.  ke halaman 11

EKSEKUTIF Bupati Ajukan Satu Nama Penjabat Sekdakab ke Gubernur Rabu Pon, 29 September 2021

Halaman 2

Pemkab Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab diketahui mengajukan satu nama sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Mundjidah Wahab saat diwawancarai, Selasa (28/09).

Hal ini menyusul telah dilantiknya Akhmad Jazuli sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Jumat malam (24/09).

Akhmad Jazuli sebelumnya merupakan Sekdakab Jombang sejak tahun 2018 yang lalu.

arif yulianto/ bhirawa

“Kita mengajukan Plt (Penjabat) nya ke Gubernur. Kalau dari Gubernur datang (turun), baru kita tetapkan Plt (Penjabat) nya. Saya ajukan satu nama,” kata Bupati Jombang saat diwawancarai, Selasa (28/09).

Meski begitu kata Bupati Jombang, dirinya masih menunggu surat penugasan Akh-

mad Jazuli sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM. “Kalau surat penugasannya sudah kita terima, baru kita ajukan,” kata Bupati Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab menyatakan, setelah nanti posisi Plt Sekdakab Jombang telah terisi, secepatnya juga akan diadakan asesmen.untuk pengisian jabatan Sekdakab Jombang secara definitif.

“Ya nantilah secepatnya (asesmen),” tandas Bupati.

Sementara itu sehari sebelumnya, Senin (27/09), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, perihal pengajuan tentang Plt atau Penjabat Sekdakab Jombang wewenang mutlak berada di Bupati Jombang.

“Kami di DPRD tidak mempunyai wewenang apapun terkait penunjukan Plt Sekda,” jelas Mas’ud Zuremi. Mas’ud Zuremi berharap dan memberikan saran kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Jombang agar Plt atau Penjabat Sekdakab Jombang merupakan pejabat yang benar-benar profesional, dalam arti, benar-benar menguasai di bidangnya. [rif]

Diskominfo Siapkan Aplikasi Pencari Kerja

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat sosialisasi mencegah peredaran rokok ilegal yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan di Hotel Horison, Kota Pasuruan, Selasa (28/9).

Gus Ipul Minta Seluruh Ketua RT/RW Bantu Perangi Rokok Ilegal Pemkot Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf meminta seluruh ketua RT dan RW seKota Pasuruan untuk bersama-sama mengawasi dan memerangi peredaran rokok ilegal disekitar lingkungan masing-masing.

Pasalnya dengan memerangi, pembelian rokok berpita cukai dimaksudkan negara untuk dikembalikan lagi pada daerah. Yakni, anggaran lewat Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) bisa diperuntukan pembangunan daerah.

“Saya mengajak seluruh ketua RT dan RW di Kota Pasuruan yang hadir disini untuk ikut memperhatikan ciri-ciri rokok ilegal, pabrik rokok bodong dan pe-

langgaran lainnya. Mari bersama perangi, awasi, rokok ilegal di sekitar anda.

Periksa dan teliti apa rokok yang dibeli ada pita cukainya. Karena cukainya itu nanti juga dikembalikan untuk pembangunan daerah,” ujar Gus Ipul pada sambutan sosialisasi bertema Peraturan dan Perundang-undangan DBHCT Kota Pasuruan dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Hotel Horison, Kota Pasuruan, Selasa (28/9).

Gus Ipul menjelaskan DBHCT Jawa Timur cukup besar yakni sekitar 63 trilliun. Untuk di Kota Pasuruan mendapatkan 17 miliardari DBHCT 2021.

Adapun peruntukannya untuk banyak hal, antara lain bantuan langsung

KILAS BIROKRASI

Pemerintah akan Pulangkan PMIB Rokayah Jakarta, Bhirawa Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) bernama Rokayah (40) asal Indramayu-Jawa Barat, minta pemerintah membantu memulangkan-nya dari Irak, tempat dia bekerja saat ini.

Dari informasi, Rokayah diberangkatkan oleh perseorangan, dalam keadaan sakit. Sebelum berangkat, Rokayah mendapat uang fee dari sponsor sebesar Rp8 juta. Dengan fee tersebut, Rokayah akhirnya diberangkatkan ke Irak.

“Kami sudah melakukan koordinasi awal. Sesuai instruksi Menaker Ida Fauziyah, kasus PMI Rokayah asal Indramayu ini, untuk cepat direspons,” ujar Dirjen Binapenta Kemnaker, Suhartono, Selasa (28/9).

Dikatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terkait permasalahan PMI Rokayah ini. Ketua SBMI Indramayu, Juwariah, juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Kemlu via Direktorat Perlindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI).

Menurut Dirjen, hingga saat ini, kasusnya masih terus di upayakan penyelesaian nya oleh pihak Kemlu. Pemerintah juga terus menerus mengupayakan pemulangan Rokayah, sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

Dalam koordinasi dengan Disnaker kabupaten Indramayu, Dirjen meminta agar Disnaker Indramayu bersama keluarga Rokayah atau SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Indramayu, untuk melaporkan kasus ini ke Kepolisian setempat. hal ini mengingat adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Sesuai hasil koordinasi dengan Kemlu, KBRI sudah dapat menghubungi Rokayah dan majikan nya. Saat ini Rokayah sudah dibawa ke Rumah Sakit disana, didampingi staff KBRI,” tandas Suhartono.

Disebutkan, KBRI akan mengupayakan agar Rokayah dapat tinggal sementara waktu di shelter KBRI. Sekaligus akan berkoordinasi dengan otoritas setempat, untuk memeriksa status ke-Imigrasian dan status kontrak kerja Rokayah. [ira]

tunai, perbaikan infrastruktur, recovery alat medis.

Sedangkan bukti banyaknya manfaat yang didapat dari DBHCT adalah tetap stabilnya pendapatan dari sektor itu.

Karenanya, Gus Ipul mengajak masyarakat aktif dan peduli mengawasi peredaran rokok ilegal.

“Mari bersama-sama pemerintah untuk mengawasi dan tidak takut melaporkan jika di warung, toko, supermarket ada rokok tanpa cukai. Segera laporkan pada bea cukai atau pemda,” jelas Gus Ipul.

Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, C Aprilita menambahkan dilibatkannya ketua RT dan RW se-Kota Pasuruan pada acara sosialisasi tersebut

bertujuan agar semua lapisan masyarakat memahami perundang-undangan tentang cukai. Termasuk yang terpenting masyarakat bisa getuk tular menginformasikan apa saja ciri rokok ilegal.

Tak hanya ketua RT dan RW, sosialisasi kegiatan tersebut juga melibatkan banyak unsur seperti kalangan perangkat daerah, lurah, camat. Acara sosialisasi tersebut menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

“Kota Pasuruan memang tidak ada kawasan tembakau. Tapi, sosialisasi ini melingkupi seluruh masyarakat. Makanya, kami libatkan RT dan RW untuk sosialisasi karena mereka ini unsur yang paling dekat dengan masyarakat,” kata C Aprilita. [hil]

Pemkot Surabaya, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya tengah menyiapkan aplikasi pencari kerja (pencaker). Aplikasi ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat Kota Pahlawan mendapatkan pekerjaan baik di bidang formal maupun informal.

Kepala Diskominfo Kota Surabaya, M. Fikser menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan stakeholder yang ada di Kota Pahlawan dalam menyediakan aplikasi pencaker. Aplikasi ini menghubungkan antara pencaker dengan perusahaan yang ada di Surabaya melalui sistem.

“Intinya aplikasi itu untuk mempermudah, lebih terbuka pencari kerja di Surabaya dari keahlian yang secara formal maupun informal,” kata Fikser di kantornya, Selasa (28/9).

Fikser menjelaskan, data para pencaker ini berasal dari seluruh warga Surabaya yang pernah menyampaikan surat atau lamaran kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Selain itu, juga berasal dari hasil survei pemutakhiran data di lapangan.

“Nah, yang penghasilannya di bawah Rp7 juta dalam satu anggota keluarga itu yang kita akseskan dengan perusahaan-perusahaan,” katanya.

Artinya, Fikser menyebut, aplikasi ini diprioritaskan bagi warga Kota Surabaya yang penghasilannya masih di bawah Rp7 juta dalam satu keluarga. Nah, ketika nanti perusahaan yang ada di Surabaya membutuhkan tenaga kerja, bisa langsung mengakses aplikasi tersebut.

“Jadi kalau perusahaan butuh tenaga kerja apa saja, dia bisa mengakses itu. Dalam aplikasi tenaga kerja itu juga bisa menampilkan daftar para pencari kerja beserta lulusan maupun keahlian dari masing-masing pencari kerja itu,” ungkapnya.

Misalnya, Fikser mencontohkan, perusahaan A membutuhkan tenaga security atau petugas keamanan. Maka, perusahaan A langsung bisa memilih daftar pencari kerja dalam aplikasi itu sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. “Jadi perusahaan bisa memilih bahwa dia butuhnya apa,” ujar pria kelahiran Serui, Papua.

Menurutnya, peran Disnaker juga penting dalam meningkatkan skill dari para pencari pekerja. Harapannya, ketika ada perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan keahlian khusus, maka pencari kerja itu bisa diterima. [iib]

Wabup Minta ASN Jangan Malas dan Copy Paste Pemkab Gresik, Bhirawa Setelah sekian lama menunggu, sebanyak 421 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Gresik menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021, Selasa (28/9).

Setelah menerima SK kenaikan pangkat, bekerja jangan hanya bermalasmalasan dan copy paste, tapi harus semangat dalam bekerja. Pesan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min) saat hadir dan menyerahkan secara simbolis SK kenaikan pangkat ASN itu.

Dalam sambutannya Bu Min menekankan bahwa, sebagai ASN dan pelayan masyarakat, dengan adanya kenaikan pangkat ini maka harus diimbangi dengan peningkatan dan semangat dalam berkinerja.

Wabup mengatakan, bahwa sebagai pelayan maysarakat tidak boleh bermalas-malasan. Namun harus menunjukkan bahwa ASN harus melayani masyarakat dengan baik dan benar-benar mendedikasikan dirinya sebagai abdi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat bagi para ASN yang hari ini naik pangkat. Saya harap dengan

kerin ikanto/bhirawa

Wabup Gresik saat menyerahkan SK kenaikan pangkat secara simbolis.

naiknya pangkat panjenengan juga diimbangi dengan meningkatnya etos kerja. Ditambah lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus semakin di-

tingkatkan lagi pelayanannya, supaya masyarakat merasa terlayani dengan baik,” ujar Bu Min. Bu Min menambahkan, kenaikan pangkat para ASN itu

hendaknya dijadikan momentum untuk menambah motivasi dalam bekerja serta tidak m e n g a n d a l k a n c o p y p a s t e s em a t a . [eri]

Tiga Orang Peserta Ujian SKD Positif Covid-19

Pemkab Malang, Bhirawa Sebanyak ribuan orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tahun 2021 di Kabupaten Malang, kini sudah memasuki tahapan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sedangkan SKD yang digelar Pemerintah Kabupate n (Pemkab) Malang itu sejak hari Sabtu (25/9) dan berakhir pada Selasa (28/9) ini.

Demikian yang sampaikan, Wakil Bupati Malang H Didik Gatot Subroto, Selasa (28/9), saat meninjau pelaksanaan ujian SKD di Kantor Pemkab Malang, Jalan Merdeka, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Dijelaskan, peserta ujian SKD untuk CPNS dan PPPK yakni berjumlah 8.616 orang peserta, yang merupakan peserta CPNS yang dinyatakan memenuhi syarat tes administrasi. Sedangkan ujian SKD ini merupakan tahapan pertama yang harus diikuti oleh para peserta.

Mengingat, lanjut dia, saat ini masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan ujian SKD digelar dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dan selain itu, pelaksanaan ujian dibagi menjadi tiga sesi dalam sehari, dan setiap sesi diikuti 162 orang peserta. Serta perserta ujian juga

harus mengikuti screening kesehatan sebelum masuk ruang ujian.

“Jadi prokes yang paling utama kita jalankan, karena kita tidak ingin terjadi klaster baru pada ujian CPNS dan PPPK,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menambahkan, Pelaksanaan ujian SKD, BKPSDM Kabupaten Malang juga mewajibkan setiap peserta ujian untuk melakukan test swab antigen, yang dilakukan di masing-masing Puskesmas asal domisili peserta CPNS dan PPPK. [cyn]

LEGISLATIF

Rabu Pon, 29 September 2021

Halaman 3

Komisi C Temukan Miskomunikasi Berkas BBPJN untuk Manhole SPBU Surabaya, Bhirawa Komisi C DPRD Surabaya menindaklanjuti persoalan proses pembangunan SPBU di Jalan Ir Soekarno, Surabaya, Selasa (28/9).

Pada hearing sebelumnya, Komisi C menyoroti pihak SPBU karena adanya penebangan pohon dan menutup seng di area SPBU. “Izinnya sudah lengkap termasuk amdal lalin dari Dishub, ada DKRTH semua sudah dibantu sesuai mekanisme aturan. Ada 6 pohon diganti 455 pohon sudah semua ada tanda terima,” kata Ketua Komisi C, Baktiono saat meninjau ke lokasi SPBU. Sedangkan saat di lokasi, Komisi C menemukan permasalahan baru pada drainase (saluran air) yang dirasa kurang tepat sesuai regulasi yang ada.

Namun Baktiono mengatakan, hal tersebut terjadi karena ada miskomunikasi berkas yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk manhole (penutup saluran) di area SPBU. “Ada mis sedikit dari BBPJN terkait dengan adanya manhole, dari pihak SPBU mengajukan manhole nya 60x60 cm, tapi di BBPJN tertulis 1 m x 1,5 m,” terangnya.

Nantinya, lanjut Baktiono meminta surat (dokumen) asli yang dikeluarkan BBPJN sebagai pembanding dan meminta dilakukan revisi dengan disesuaikan standartnya pemerintah kota.

“Karena kalau ini langsung diganti oleh pemilik sedangkan dari BBPJN masih memakai yang lama nanti juga akan menyalahi aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Alif Perwakilan BBPJN menyampaikan, pihak-

andre/bhirawa

Ketua Komisi C, Baktiono ketika memeriksa berkas-berkas perizinan SPBU di jalan Ir Soekarno.

nya telah melakukan survey di lokasi SPBU dan belum melihat adanya manhole seperti yang direkomendasikan.

“Mungkin ini juga mis dari kami, melalui gambar detail manholenya

belum kami lihat. Namun secara sketsa di situ ada manhole,” tuturnya.

Di tempat yang sama, pengelola SPBU, Steven Hastono mengklaim telah mendapat izin dari dinas-dinas terkait proses pembangunan SPBU.

“Tadi sudah diperiksa, semua izin saya komplit, untuk penebangan pohon kami ada ijinnya juga, dan kami ganti di kebun bibit sesuai dengan rekomendasi dinas pertamanan,” jawabnya.

Untuk drainase, sambung Steven, pihaknya sudah mengikuti sesuai skema yang diberikan BBPJN pada awal perencanaan pembangunan dan sementara ini menunggu revisi dari BBPJN.

“Nanti akomodir kita buka, sebab izinnya kita gambarnya seperti itu.

Sekarang atas permintaanya anggota dewan kita akan betulkan sambil nunggu revisi dari BBPJN,” lanjutnya. [dre]

Giliran PKB Jatim Komunikasi dengan Bupati Bojonegoro Pansus DPRD Perpanjang Pembahasan Ranperda Gresik, Bhirawa Melalui rapat maraton panitia khusus (Pansus) DPRD, akhirnya tiga peraturan daerah (perda). Usulan pemkab, di perpanhang waktu pembahasanya. Masih butuh tambahan draf naskah, juga tambahan naskah perbandingan dari daerah lain yang sudah melaksakanya.

Ranperda yang disepakati yakni, ranperda penyertaan modal perumda Giri Tirta, ranperda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan ranperda RTRW, pembahasannya bakal dilakukan perpanjangan.

Menurut Anggota Pansus Ranperda RTRW DPRD Gresik Jumanto mengatakan, bahwa perpanjangan waktu dilakukan untuk memaksimalkan pembahasan.

Sebab, hingga saat ini pembahasan baru 20 persen dari seluruh draf ranperda. Padahal perda ini, nanti dilaksanakan untuk kinerja pemkab juga untuk kepentingan masyarakat.

“Perda ini, untuk menunjang kinerja OPD juga kepentingan masyarakat secara unum.

Rapat Pansus minta di perpanjang pembahasan ranperda.

Kami tidak ingin terburu-buru kalau draf nya, tidak benar-benar sempurna. Untuk itu, anggota

rokim/bhirawa

pansus sepakat di perpanjang guna mencarai tambahan draf dan naskah,” ujarnya. [kim]

PKB Jatim, Bhirawa Polemik antara Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah dengan Wakil Bupati, Budi Irawanto terus bergulir. Setelah DPD PDIP Jawa Timur memanggil Wawan, panggilan Wabup, kini giliran DPW PKB Jatim yang berkomunikasi dengan Bupati Anna untuk menggali keterangan.

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah memastikan bahwa Bupati Anna memanglah kadernya. Maka dari itu, pihaknya sudah mengutus Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi untuk menemui Anna secara langsung di Bojonegoro.

“Sudah ditugaskan Bendahara DPW PKB yang juga dapilnya untuk turun (ke Bojonegoro),” ujarnya saat dihubungi, Selasa (28/9) kemarin.

Alasan DPW PKB Jatim tidak memanggil Anna, sambung Anik, pihaknya ingin mengetahui secara rinci permasalahan antara pasangan kepala daerah di Bojonegoro. Sehingga, nantinya langkah yang diambil akan lebih tepat.

“Sampai detik ini, DPW PKB melihat Bu Anna orang yang luar biasa. Dia terpilih dua periode di DPR RI, kemudian domi-

silinya bukan di Bojonegoro terpilih juga jadi bupati. Itu menunjukkan elektabilitasnya terakui di masyarakat,” ungkap dia.

Anik menduga, permasalahan Anna dengan Wawan hanya faktor kebuntuan komunikasi saja. Ia sangat yakin, Bupati Anna bisa segera menyelesaikan masalah ini.

“Mbak Anna bukan politisi instan. Kami tidak khawatir sampai ganggu kinerjanya.

Saya yakin segera ada titik temu,” ungkap dia. Lebih lanjut, Anik sendiri melihat Anna sebagai figur yang cekatan, cerdas, lincah serta cepat mengambil sikap dan tindakan. Hal itu dibuktikan dengan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro tertinggi kedua di bawah Surabaya. “Itu menunjukkan eksplorasi pendapatan sangat bagus,” tegas dia. [geh]

Wali Kota Kediri Libatkan Masyarakat untuk Berantas Peredaran Rokok Polos Dewan Sayangkan Pasar Tunjungan Tak Masuk Revitalisasi Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberi pembekalan kepada para petugas yang ditunjuk sebagai petugas pengumpul informasi cukai hasil tembakau tahun 2021 di Ruang Tegowangi Grand Surya Hotel.

Dikarenakan masih dalam situasi pandemi, kegiatan dibagi menjadi 3 kelompok dan dilaksanakan selama 3 hari. Mulai hari ini hingga hari kamis. Dari total 139 orang perwakilan dari masingmasing kelurahan, ada 47 petugas yang hari ini menerima pembekalan.

Dalam arahannya, Wali Kota Kediri mengajak semua petugas untuk bersamasama mengawasi peredaran rokok polos di Kota Kediri.

“Rokok itu ada pita cukai, dari situ kita dapat bagian dana bagi hasil. Oleh karena itu, panjengan dan Pemerintah Kota Kediri diberi tugas mengawasi orang yang menjual rokok polos atau rokok yang tidak pakai pita. Kalau nanti Bapak Ibu mendapati rokok yang dijual tidak ada pita cukainya, nanti tolong dilaporkan,” ujarnya.

Dijelaskannya lagi, Pemerintah Kota Kediri terus melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat salah satunya ke penjaga warung yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dengan membeli rokok berpita cukai, masyarakat juga turut mendapatkan manfaat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) untuk pembangunan secara keseluruhan, termasuk BPJS Kesehatan.

“Kita harus awasi ini karena di dalam cukai kita

membayar BPJS untuk warga kita yang tidak mampu. Jadi warga kita yang tidak mampu di Kota Kediri akan kita masukkan semuanya dalam BPJS secara gratis, dan bayarnya pakai dana bagi hasil cukai dan tembakau.

Saya dan teman-teman dari Pemerintah Kota Kediri berusaha semaksimal mungkin. Tolong nanti bapak ibu dengarkan secara cermat arahan dari petugas Bea Cukai Kediri,” tuturnya.

Terakhir Wali Kota Kediri berharap kegiatan tersebut memberikan kemanfaatan untuk masyarakat khususnya untuk melayani masyarakat dalam hal pemberantasan rokok polos. Wali Kota Kediri juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mawas diri dan menjaga situasi di Kota Kediri bersama-sama.

“Kota Kediri sudah melandai cukup bagus. Saya

minta ini kita jaga bersamasama karena pandemi belum selesai. Kita harus mawas diri dan mohon doanya kita sedang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak SMP supaya mereka paling tidak kalau sekolah itu sudah ada pelindungnya. Vaksin itu sama dengan kalau kita pakai mobil kita pakai shitbelt, bisa kena tapi ada pelindungnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Dan Penindakan Dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, Widodo menjelaskan petugas pengumpul informasi nantinya bertugas untuk mengumpulkan informasi terkait barang kena cukai ilegal kepada Bea Cukai dengan cara pemetaan wilayah rawan di daerah produksi, distribusi, maupun pemasaran; pendataan tempat pengangkutan hasil tembakau seperti lokasi ekspedisi; jasa titipan; loading bus dan truck serta

mesin pelinting rokok; menginformasikan peredaran BKC ilegal di peredaran atau penjualan eceran meliputi hasil tembakau dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, dll.

“Informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan yang disertai foto atau bukti fisik dan koordinat lokasi. Nantinya dari inforamsi tersebut Bea Cukai akan melaksanakan kegiatan penindakan,” terang Widodo.

Dalam kegiatan tersebut dikenalkan pula aplikasi Siroleg (Sistem Pelaporan Rokok Ilegal), yakni sebuah aplikasi berbasis IT dari Kantor Bea Cukai Kediri yang berfungsi untuk pengawasan dan pelaporan masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bea Cukai Kediri dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kediri. [van.adv.kominfo]

DPRD Surabaya, Bhirawa Tak masuknya Pasar Tunjungan dalam program revitalisasi ditahun anggaran 2022 oleh Pemkot Surabaya sangat disayangkan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi B, John Thamrun menilai keberadaan Pasar Tunjungan yang merupakan icon kota Surabaya memiliki potensi sehingga saangat disayangkan jika ditahun anggaran 2022 ini pasar tunjungan tak masuk program revitalisasi.

“Pasar Tunjungan sebagai Icon ini seharusnya layak dilakukan revitalisasi. Karena pasar Tunjungan ini layak untuk dipertahankan “ ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (28/09).

John Thamrun yang akrab disapa JT ini menambahkan saat ini yang harus menjadi perhatian Pemkot adalah, kebutuhan masyarakat terhadap Pasar, utamanya Pasar Tunjungan.

“Yang harus dilakukan adalah, kebutuhan masyarakat terhadap Pasar Tunjungan. Karena Pasar tunjungan salah satu icon di Kota Surabaya yang layak dan pantas untuk dipertahankan,” ujarnya.

JT merinci sebenarnya, beberapa waktu lalu, saat Komisi B menggelar Hearing dengan Pemerintah, ada sinyal bahwa Pemkot sedang memperjuangkan agar Pasar Tunjungan masuk ke daftar revitalisasi Pasar.

“Bukankah juga sudah ada pembicaraan tempo hari di Komisi B, bahwa PD Pasar dan Kabag Perekonomian yang akan mengupayakan revitalisasi terhadap Pasar Tunjungan,” ujarnya.

Namun, kalau kemudian a d a kabar

yang menyebutkan bahwa Pemerintah tidak memasukkan Pasar Tunjungan ke Daftar Revitalisasi, maka kabar tersebut akan dibahas di Komisi B DPRD Kota Surabaya.

“Mungkin ya, kita akan bicarakan di dalam Komisi,” ujarnya. Namun, JT menegaskan sebenarnya terkait dengan revitalisasi Pasar Tunjungan harusnya tidak dikaitkan dengan beberapa persoalan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya kurangnya SDM atau bahkan dikaitkan dengan plusminusnya anggaran.

“Namun saya berpendapat, seharusnya Pasar Tunjungan itu direvitalisasi. Yang terpenting adalah Pemkot merevitalisasi salah satu icon di Kota Surabaya, sebagaimana juga Pemkos merevitalisasi icon-icon Kota Surabaya yang lainnya,” pungkas TJ yang juga politisi PDIP Kota Surabaya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama PD Pasar Surya berencana akan merevitalisasi tiga pasar induk.

Ketiga pasar induk tersebut antara lain Pasar Keputran, Pasar Pabean dan Pasar Kembang yang beberapa waktu lalu terbakar. Hal itu diutarakan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan revitaliasi tersebut rencananya dilakukan tahun 2022, seiring dengan adanya sisa dana penyertaan modal ke PD Pasar Surya senilai Rp9 miliar.

“Pemkot masih ada sisa penyertaan modal senilai Rp9 milyar belum diserahkan ke PD Pasar. Rencananya uang Rp9 milyar itu nanti untuk revitalisasi pasar,” ujarnya usai rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Surabaya, pada Selasa (21/ 09). [dre]

Anggota Komisi B, John Thamrun

OPINI

Rabu Pon, 29 September 2021

TAJUK

Jejak Peristiwa Gestapu PERISTIWA akhir September 1965 masih selalu menjadi perdebatan hangat, sampai viral di media sosial (medsos).

Saat ini dibumbui dengan hilangnya patung tiga jenderal pelaku penyelamatan persatuan nasional di gedung museum Kostrad. Gestapu (Gerakan September tiga puluh) 1965, coba digali-gali kembali dengan subyek pokok pelaku penyelamatan persatuan nasional. Terjadi adu fakta, termasuk fakta fiktif, dan asumsi, yang saling berbeda kepentingan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memilih bersikap tegas tentang tragedi Gestapu 1965. Yakni, mendukung sejarah yang di-dokumentasikan sejak 50 tahun lalu. Termasuk melalui film “Pengkhianatan G 30 S PKI.” Walau film ber-genre doku-drama, niscaya, tidak sama persis dengan peristiwanya.

Dokumen lain peristiwa Gestapu 1965, markas Kostrad yang dijadikan gedung museum Dharma Bhakti. Diresmikan tahun 1992 oleh presiden Soeharto, sekaligus mantan Panglima Kostrad, tahun 1965.

Gedung museum Dharma Bahkti Kostrad, menjadi “saksi bisu.” Juga tekad segenap prajurit Kostrad menjadi garda terdepan menumpas setiap gerakan yang akan merongrong Negara yang berdasar Pancasila. Di dalam gedung museum terdapat tambahan bangunan baru, berupa tiga patung pelaku utama penyelamatan dan pemulihan keamanan Negara. Yakni, Jenderal Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Jenderal (waktu itu Kolonel) Sarwo Edhi Wibowo.

Penambahan tiga patung digagas dan dilaksanakan oleh Panglima Kostrad ke-34 (tahun 2011-2012), Letnan Jendeal H Yusri Nasution. Tetapi ketiga patung saat ini tiada lagi.

Diturunkan oleh penggagasnya, dengan izin Panglima Kostrad saat ini, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman. Alasannya, mengembalikan suasana gedung museum seperti aslinya dahulu. Toh sejarah telah mencatat secara rinci (dalam dokumen resmi pula) ketiga jenderal pelaku sejarah Gestapu 1965.

Setiap menjelang peringatan Gestapu, perbincangan peristiwa pengkhiatan ideologi negara (sekaligus makar), masih menyita perhatian masyarakat. Berbagai pihak terlibat dalam perdebatan. Tak terkecuali anak-anak eks PKI yang kini menjadi pejabat publik (anggota DPR maupun Kepala Daerah). Berbagai dokumen bagai diadu validitas kesejarahan.

Sebagian fakta yang diadu, berasal berisi dokumen palsu, dari luar maupun dalam negeri.

Terdapat penggalan (dari dokumen palsu) yang coba di-analisis dengan asumsi-asumsi, melalui logika kata-kata. Hasilnya, berupa analisis yang mem-balikkan fakta. Bahwa bukan PKI yang coba merebut kekuasaan. Melainkan “Dewan Jenderal.”

Seharusnya, perdebatan pelurusan sejarah Gestapu, memilih jalan tengah, belum tentu benar, dan belum tentu salah. Sehingga temanya, menjadi: PKI sebagai pelaku atau korban?

Begitu pula pelurusan sejarah, tidak fair manakala hanya pada sepenggal perilaku PKI pada tahun 1965. Melainkan di-renda dengan peristiwa makar PKI tahun 1948. PKI gagal, namun beruntung masih dimaafkan oleh seluruh komponen negara, demi menjaga keutuhan persatuan bangsa. Tetapi pemaaf-an dosa-dosa makar tahun 1948, tidak terhapus dalam memori rakyat. Terutama kalangan santri, kyai, dan tentara.

Ironisnya, pada tahun 1965, PKI mencoba lagi kekuatan politiknya (hasil Pemilu tahun 1955). Bahkan mempersenjatai anggotanya, dengan program “rakyat sebagai kekuatan keempat.” Benar-benar siap perang menjadi combatan. Namun kalah lagi. Rakyat (santri dan kyai) yang masih menyimpan memori tahun 1948. Bahu membahu melawan PKI, di semua daerah (di kampung-kampung) se-Indonesia. Karena sejak awal dekade 1960-an, PKI identik dengan premanisme, mabuk-mabukan, dan kriminalisme.

Sebenarnya pada 29 dan 30 September (1965) PKI hampir menang, karena tentara terpecah dalam arus politik. Namun tak diduga oleh PKI, rakyat marah dan bangkit melawan. Anggota dan simpatisannya di kampung-kampung “ditumpas.”

Pada masa kini telah dicoba secara konsisten rekonsiliasi persatuan nasional tanpa syarat. Saling memaafkan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Evaluasi PTM Menyeluruh PELAKSANAAN pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di tengah pandemi covid-19 yang tidak kunjung sirnah telah membuka dilemma tersendiri bagi bangsa dan negeri ini. PTM yang dari awal diniatkan untuk mengawal kualitas pendidikan dan menekan potensi hilangnya kemampuan akademik pengetahuan atau keterampilan oleh peserta didik (learning loss), kini harus berhadapan dengan munculnya klaster sekolah. Realitas tersebut, terbuktikan dari banyaknya warga SD dan PAUD yang positiv Covid-19 setelah melaksanakan PTM. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), menyebut sebanyak 2,8 persen atau 1.296 satuan pendidikan melaporkan warga sekolah mereka pernah tertular Covid-19. Jumlah itu berdasarkan hasil survei terhadap 46.500 sekolah sejak 20 Juli 2020 hingga 20 September 2021. Kasus Covid-19 paling banyak terjadi di SD yakni sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah. Disusul, 252 PAUD, baru setelah itu SMP sebanyak 241 sekolah. Kemudian SMA sebanyak 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan terakhir Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 13 sekolah, (Republika, 27/9/2021).

Sungguh sebuah angka yang sangat besar dan mengundang perhatian publik, pasalnya PTM yang baru di gelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nantinya. Oleh sebab itulah, saatnya pengawasan gugus tugas daerah dan dinas terkait bisa mengontrol penerapan protokol kesehatan disatuan pendidikan yang menggelar PTM. Selebihnya, langkah antisipasi agar tidak terjadi klaster pada saat PTM, Kemendikbud Ristek bisa selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evalusasi dinamika sekolah yang melaksanakan PTM Terbatas.

Dengan begitu, Kemendikbud Ristek bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan terus mendorong pengawasan gugus tugas daerah dan dinas terkait agar bisa mengontrol penerapan protokol kesehatan disatuan pendidikan yang menggelar PTM, dengan tetap menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Sekaligus meningkatkan kolaborasi efektif antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orangtua sangat diharapkan untuk menyukseskan penerapan PTM terbatas.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pandemi Covid-19 Vs Pembelajaran Tatap Muka kehidupannya memiliki fungsi-fungsi dasar keluarga. Fungsi dasar tersebut terbagi menjadi lima fungsi yang salah satunya adalah fungsi efektif, yaitu fungsi keluarga untuk pembentukan dan pemeliharaan keluarga kita khusunya kepribadian anak-anak, Oleh : yang memiliki anak usia pemantapan kepribaDede Nasrullah sekolah dan melakudian orang dewasa, serta kan pembelajaran tatap pemenuhan kebutuhan muka yang saat sedang psikologis para angberlangsung dan bahkan menjadi gotanya. Apabila fungsi efektif ini kekhawatiran semua orang tua. Selan- tidak dapat berjalan semestinya, maka jutnya langkah apa saja yang harus kita akan terjadi gangguan psikologis yang lakukan sebagai orang tua agar anak berdampak pada kejiwaan dari keselukita tetap bisa melakukan pembela- ruhan unit keluarga tersebut. jaran tatap muka dan aman juga bagi Peran orang tua yang harus dilakuanak – anak kita? kan kepada anak yang melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah Peran Keluarga pertama pastikan kondisi anak sehat Keluarga yang dalam hal ini adalah dan tidak dalam kondisi sakit atau orang tua menjadi peran yang sangat tidak fit, memastikan kondisi anak ini penting dalam mengedukasi anggota sangat penting agar anak aman. Kedua keluarga yang ada dirumah dan yang siapkan perlengkapan anak mulai dari saat ini adalah anak yang sedang handsanitizer, masker, alat sholat dan melakukan pembelajaran tatap muka. bekal makanan anak. Sebagai orang Keluarga memegang peranan penting tua kita harus bisa memastikan bahwa yaitu mencapai memberikan asuhan anak kita membawa masker tambakesehatan keluarga yang bertugas da- han/lebih, serta alat- alat yang lainnya lam pemeliharaan kesehatan (care gi- sehingga menghindari dari anak untuk ver) para anggotanya. Salah satu tugas bergantian alat dengan teman- tekesehatan yang harus dilakukan oleh man yang lainnya. Ketiga tingkatkan keluarga menurut Freidman (1981) imunitas anak, bantu anak dalam yaitu memberikan pertolongan dan meningkatkan imunitasnya mulai dari perawatan (care giver) kepada anggota selalu mengkonsumsi makanan dan keluarganya yang sakit dan yang tidak vitamin pada anak. Keempat berikan dapat membantu diri sendiri karena penjelasan kepada anak terkait dengan cacat fisik ataupun mental, karena kondisi covid 19 terkini, penjelasan apabila terdapat anggota keluarga terkait dengan covid 19 saat ini seyang sakit maka tidak bisa mandiri hingga anak bisa memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan aktivi- saat ini meskipun dalam kondisi level tas hidupnya. Menurut ahli keluarga 1 misalnya akan tetapi menjaga dan yaitu Friedman (1998, dalam Nasir & memtahui protokol kesehatan (prokes) Muhith, 2011), menjelaskan bahwa sangat penting. Kelima selalu pantau keluarga dalam memenuhi kebutuhan kondisi kesehatan anak secara berkala,

orang tua wajib selalu memantau kondisi anak pada saat sesampaiannya di rumah, jika anak mengalami suhu yang tinggi maka segera di konsultasikan ke dokter.

riode berpotensi mentengah kondisi pandemi gundang kekhawatiran yang masih berlangsung kolektif publik. dan kontrol publik yang tidak maksimal karena Maksimalkan keterbatasan ruang ekPartisipasi Rakyat spresi.

Gagasan amandemen Terlebih belajar dari UUD 1945 tentang perpengalaman sebelumpanjangan jabatan presinya, bahwa apa yang den menjadi tiga periode menjadi keresahan Oleh: terus bergulir di ranah publik ternyata benar Ani Sri Rahayu publik dan menjadi disterjadi. Beberapa rankursus yang amat hangat cangan undang-undang serius baik itu konteks yang menuai kontroversi publik juga akhirnya tereali- partai politik, tokoh bangsa, para sasi dengan mulus dan cepat. Untuk pengamat politik, mahasiswa dan juga kepentingan segelinter elite politik, masyarakat secara umum. Wacana ini segala hal yang mustahil terwujud memang bukan suatu hal yang baru.

Namun, persoalannya jika isu pada faktanya bisa terjadi. Namun, setidaknya publik bisa tertenangkan atau wacana ini terus bergulir akan dari pernyataan Presiden Jokowi berpotensi membuka daya tawar. bahwa amandemen UUD 1945 ada- Sikap partai politik bisa saja berubah lah domain Majelis Permusyawarat- kalau menemukan jalan tengah yang an Rakyat (MPR) dan dengan tegas mengakomodasi kepentingan mereka. beliau sendiri telah menolak wacana Dalihnya, bisa saja bermacam-macam presiden 3 periode maupun per- mulai dari mempertimbangkan faktor panjangan masa jabatan presiden. lingkungan kebijakan dalam proses Realitas tersebut, merupakan sikap pembuatan kebijakan. Atau alasan politik Jokowi berdasarkan kesetiaan lain, seperti dibutuhkan penambahan beliau pada konstitusi UUD 1945 masa periode pemerintahan karena di tengah pandemi Covid-19. dan amanah reformasi 1998.

Perilaku aktor politik itulah, yang Saat membahas soal jabatan presiden tiga periode sejatinya partai poli- memandang bahwa kekuasaan itu tiklah yang paling berpengaruh. Pasal- sebagai sesuatu yang konkret. Ibanya partai memiliki perwakilannya ratnya, benda atau barang yang dapat sebagai aktor dalam proses pembuatan diwariskan kepada anak cucu dan kebijakan baik itu di pemerintahan dan memperkuat oligarki. Pada akhirnya, juga di DPR. Dari situlah, tarik me- hal ini akan menyebabkan tertutupnya narik kepentingan para aktor tentunya celah bagi perbedaan, memunculkan akan mendorong jalan tengah untuk pemerintahan yang tidak terkontrol, berkompromi dan mengakomodir dibungkamnya oposisi, macetnya berbagai kepentingan hingga jelang regenerasi kepemimpinan, menumPemilu 2024. Di mana salah satu isu buhsuburkan korupsi serta nepotisme yang menjadi tawar menawar adalah (Noor, 2021).

Realitas itu, semakin menegaskan masa jabatan presiden.

Realitas tersebut, setidaknya se- bahwa apapun dalihnya wacana masa makin menegaskan bahwa elit politik jabatan presiden berbahaya bagi memiliki potensi menciptakan imaji- kehidupan berbangsa dan bernegara. nasi politik, dan sejatinya hanya di In- Bangsa ini akan terjerembab dalam donesia, para elite politik menciptakan korupsi yang berkepanjangan. Power imajinasi politik dengan mendesain tends to corrupt, bahwa kekuasaan isu-isu publik yang kontraproduktif cenderung korup, absolute power dalam upaya melanggengkan kekua- corrupts absolutely, kekuasaan mutsaan dengan pengaruh pesan politik, lak benar-benar merusak. Oleh sebab sasaran, dan target politik yang dapat itu, wacana amandemen terbatas diarahkan dan dimanipulasi. Wajar Undang-Undang Dasar 1945 sehaadanya, jika wacana jabatan tiga pe- rusnya memaksimalkan partisipasi

dan aspirasi rakyat, bukan hanya sebatas pada pembahasan yang terjadi di ruang parlemen antar anggota MPR semata. Karena bagi sebagian orang, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya dipandang sebatas norma dan hukum tertulis saja, tetapi mereka meyakini bahwa konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai-nilai, prinsip, filosofis, cita-cita luhur dalam bermasyarakat dan bernegara.

Maka dari itu, banyak orang mengkhawatirkan atas wacana amandemen yang kelima ini hanya sebatas pada kepentingan pragmatis dan politik transaksional semata. Oleh sebab itu, saatnya kalangan civil society bisa memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi di negeri ini, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun sesudahnya. Itu artinya, kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa.

Selain itu, peran serta keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The guardian of the constitution) sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan (The sole interpreter of the constitution) perlu terintensifikasikan, begitupun dengan keterlibatan aktif rakyat dalam mengawasi penyelenggeraan negara berkaitan dengan wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Upaya-upaya tersebut, merupakan bagian dari bentuk agar bangsa dan negeri ini terhindar dari potensipotensi buruk yang bakal terjadi dibalik amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Memang, kini saatnya masyarakat dan pembuat kebijakan bisa tegas menolak wacana tersebut. Pasalnya, kekuasaan yang berkepanjangan hanya akan memiliki dampak buruk seperti korupsi yang merajalela.

Media sosial hari ini dipenuhi dengan berita dan informasi mengenai kluster baru covid 19 dari siswa SD hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengizinkan dibukanya pembelajaran tatap muka bagi wilayah PPKM yang berada pada level 1- 3.

N

adiem menyampaikan vaksinasi untuk murid bukan menjadi keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah, namun yang harus menjadi pertimbangan adalah kondisi wilayah sekolah tersebut harus berada di level 1-3.

Berdasarkan SKB 4 Menteri, hanya daerah dengan PPKM level 4 saja yang dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tentu dengan adanya kluster baru ini menjadi pertanyaan dan intropeksi bagi kita semua, mengapa pembelajaran tatap muka ini menimbulkan kluster baru?apakah sekolah abai dengan protokol kesehatan?

Berdasarkan catatan Kemendikbudristek per 20 September 2021 di 46.500 sekolah, ada 2,8 persen atau 1.296 sekolah yang melaporkan klaster COVID-19, klaster COVID19 paling banyak terjadi di SD yaitu 2,78 persen dengan rincian sebagai berikut yaitu SD sebanyak 581 sekolah, SMP sebanyak 241 sekolah dan SMA sebanyak 107 sekolah. Adapun kasus COVID-19 yang banyak dilaporkan dli lingkungan SD dengan total guru dan tenaga kependidikan 3.174 orang positif COVID-19 dari 581 kluster sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi anak kita agar tetap bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dan terlindungi dari Covid 19 ini?

Tentu kita semua tidak ingin mengalami hal tersebut terjadi pada

I

Peran Sekolah Peran sekolah juga sangat penting dalam rangka pembelajaran tatap muka sehingga kluster baru Covid19 yang saat ini terjadi di sekolahsekolah tidak menjadi meningkat dan semakin banyak. Pertama sekolah memastikan ketersediaan sarana dan prasana, hal ini menjadi penting karena dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari sarana cuci tangan (handsanitizer) di tempat- tempat strategis, pemeriksaan suhu (thermogun) setiap akan masuk dalam lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kedua pastikan guru, siswa, dan karyawan sekolah sudah melakukan vaksin. Ketiga menyediakan ketersediaan masker untuk di sekolah, hal ini menjadi penting untuk menggantikan masker yang harus ganti dan tidak layak unuk digunakan kembali. Keempat menghindari 3C (Closed Spaces, Crowded Places, and Close Contact Situation). Kelima menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat. Keenam melaporkan kepada satgas covid yang dibentuk oleh sekolah apabila ditemukan kasus COVID 19.

Mari kita bersama- sama terus menjaga dan melindungi keluarga kita khususnya anak kita supaya terhindar dari COVID 19 dan dapat melaksanakan kegiatan PTM dengan baik dan lancar.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Doktor Public Health Universitas Airlangga

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

su Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih marak dibahas. Bahkan, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut, akan berpotensi akan terus bergulir hingga jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meski saat ini partai-partai politik menolaknya.

Namun, wacana tersebut jika terus bergulir maka tidak menutup kemungkinan malah menjadi bagian dari tawar menawar kepentingan politik, dengan kata lain memiliki potensi daya tawar di tengah kepentingan politik.

Selain itu, masifnya wacana tiga periode ini memperlihatkan kekisruhan politik di Indonesia yang semakin menjadi-jadi. Melalui, rubrik opini inilah penulis tertarik untuk mengkaji isu masa jabatan Presiden sebagai peluang dalam membuka potensi daya tawar di tengah kepentingan politik yang perpotensi menambah kekhawatiran publik dan saatnya publik mengambil sikap tegas.

Kekhawatiran Publik Wacana jabatan tiga periode ramai diperbincangkan sejalan dengan keinginan parlemen untuk mengamandemen konstitusi untuk kesekian kalinya. Wajar juga jika ada kekhawatiran dari sejumlah pihak, amandemen konstitusi hanya menjadi dalih untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Salah satunya melalui rencana perpanjangan jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Wacana amandemen UUD 1945 terkhawatirkan akan menjadi pintu masuk kepentingan lain. Salah satunya adalah kekhawatiran terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Munculnya kekhawatiran publik menyangkut isu presiden tiga periode adalah hal yang wajar, bukan sesuatu yang berlebihan.

Sebab, bagaimana pun tidak ada yang bisa menjamin bahwa amendemen terbatas yang akan dilakukan itu tidak disusupi klausul wacana presiden tiga periode. Terlebih, di

Dosen PPKn (Civic Hukum) Univ. Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon, 29 September 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Keterbukaan Informasi Publik

Bojonegoro Masuk 10 Desa Terbaik se-Indonesia Bojonegoro, Bhirawa Prestasi besar diraih oleh Desa Kedungsumber Bojonegoro karena berhasil menempati posisi 9 dari 10 desa terbaik dalam Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik se-Indonesia. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan pada Selasa (28/9) di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang.

Prestasi besar diraih oleh Desa Kedungsumber Bojonegoro karena berhasil menempati posisi 9 dari 10 desa terbaik dalam Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik se- Indonesia.

Apresiasi Implementasi diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta proses seleksi berlangsung selama 5 bulan.

Dalam proses seleksinya, Desa

Kedungsumber mempresentasikan Keterbukaan Informasi Publik tentang potensi desa, inovasi desa, komitmen serta menampilkan media keterbukaan informasi yang digunakan, yakni media tatap muka serta media sosial (facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp).

Desa Kedungsumber juga melaku-

kan inovasi Modus Musyawarah Dusun (Modus). Terobosan serta inovasi tersebut yang membawa desa Kedungsumber masuk dalam jajaran 10 desa terbaik Keterbukaan Informasi Publik se-Indonesia.

Kegiatan apresiasi implementasi kali ini juga mengusung tema ‘Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik Untuk Indonesia Maju dan Beriintegrasi’.

Kegiatan ini bermaksud untuk mendorong kesadaran hak akses informasi yang mudah dan transparan dengan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia.

Hal ini sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informa-

si Publik untuk mewujudkan semangat transparansi serta memenuhi hak publik yang mewujudkan good government dan clean government. Atas prestasi gemilang yang telah diraih, Bupati Bojonegoro mengungkapkan rasa terima kasih serta selamat kepada Desa Kedungsumber serta seluruh pihak yang telah terlibat membantu.

“Keterbukaan informasi publik juga mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, maju, dan mandiri sesuai mandat UU desa. Semoga pencapaian desa Kedungsumber menjadi penyemangat selanjutnya bagi desadesa lain di Bojonegoro,” pesan Bupati Bojonegoro.[bas]

LINTAS PELAYANAN

Pemkot Raih APE, Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender Pemkot Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) baru-baru ini. Pemkot Madiun mendapatkan penghargaan APE untuk 2020 dengan kategori Madya, dalam mewujudkan kesetaraan gender berbuah manis Penghargaan itu berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Kota Madiun dinilai layak mendapatkan penghargaan itu lantaranya cukup banyaknya peran perempuan di berbagai bidang. ‘’Di kota ini tidak membeda-bedakan atas jenis kelaminnya.

Saya tidak melihat itu laki-laki atau perempuan. Di lingkup pemerintah, ada banyak jabatan yang ditempati perempuan dan hasilnya cukup baik,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (28/9).

Itu, tidak hanya terjadi di Pemkot Madiun. Peran perempuan juga banyak terlihat di DPRD Kota Madiun. Setidaknya ada tujuh anggota dewan dari kaum hawa pada periode 2019-2024.

Wali Kota menambahkan masyarakat juga selalu diingatkan agar tidak memandang remeh kaum perempuan. Sebab, perempuan juga banyak memiliki kelebihan. Wali Kota membuktikan dari sejumlah kelurahan yang di pimpin lurah perempuan dapat berkembang tak kalah menarik.[dar]

Wali Kota Probolinggo Buka Pelatihan Usaha Homestay Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membuka Pelatihan Usaha Homestay/Pondok Wisata Tahun 2021 di Hotel Lava-Lava. Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) dilaksanakan selama 3 hari mulai 2729 September dengan menggandeng nara sumber dari AsiDewi (Asosiasi Desa Wisata Indonesia), Andi Yuwono. Sosialisasi tersebut diikuti 40 peserta dari pokdarwis (kelompok sadar wisata), pengelola destinasi wisata dan pengelola pondok pesantren.

Wali Kota Probolinggo, Selasa (28/9) menuturkan kepariwisataan merupakan bagian integral pembangunan nasional dan perlu dipahami bersama. Pemerintah ingin geliat destinasi wisata lebih siap dan matang dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini.

“Melalui pelatihan ini, kita ajak pengelola dan pengusaha untuk duduk bersama untuk memikirkan supaya tetap bisa melangkah di situasi pandemi sekarang ini. Dengan catatan harus sesuai dengan protokol kesehatan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Habib Hadi menekankan pemerintah melalui dinas terkait terus memberikan sosialisasi, gambaran dan konsep sehingga para peserta mempunyai sudut pandang yang berbeda dan siap melangkah. “Memang awalnya sulit merubah pola lama ke pola baru, seakan-akan menyulitkan.

Jika tidak mau beradaptasi ke kebiasan baru, sama halnya menolak adanya geliat ekonomi di sektor wisata. Jadi ini butuh keterlibatan bersama dan mau berbenah,” ujarnya.[wap]

EVP Daerah Operasi 8 Surabaya, Heri Siswanto ketika memberikan bantuan beasiswa kepada 12 anak pekerja KAI.

Peringati HUT ke-76

KAI Bantu kepada Keluarga Pekerja Korban Covid-19 Surabaya, Bhirawa Memperingati HUT ke-76, PT KAI (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya telah memberikan perhatian penuh kepada keluarga pekerja yang meninggal akibat Covid-19, salah satunya dengan memberikan beasiswa. PT KAI Daop 8 Surabaya menyalurkan bantuan beasiswa kepada 12 anak pekerja KAI yang berusia dibawah 21 Tahun, masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp7.600 ribu.

EVP Daerah Operasi 8 Surabaya, Heri Siswanto mengungkapkan ban-

tuan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada para penerima, dan bentuk perhatian dari Perusahaan kepada keluarga pekerja yang meninggal akibat terpapar Covid 19.

“PT KAI Daop 8 Surabaya menyalurkan bantuan dengan total sebesar Rp 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), berupa beasiswa kepada 12 anak pekerja KAI di Daop 8 Surabaya yang meninggal akibat Covid-19,” terangnya, Selasa (28/9).

Pada kesempatan yang sama, PT Pegadaian (Persero) juga turut menduku-

ng dengan memberikan bantuan beasiswa kepada enam orang anak pekerja KAI Daop 8 Surabaya berusia dibawah 15 Tahun yang meninggal akibat Covid-19. Beasiswa yang diberikan senilai Rp5 juta per anak dalam bentuk Tabungan Emas Pegadaian.

Heri Siswanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pegadaian (Persero) atas perhatian yang diberikan kepada KAI, khususnya Daop 8 Surabaya. Lebih lanjut, bahwa dukungan yang diberikan oleh Pegadaian ini merupakan

bentuk kolaboratif antar BUMN. “Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh sesama BUMN, dan semoga kita dapat terus bersinergi,” ujarnya.

Selain itu Heri Siswanto berharap dengan diberikannya bantuan ini dapat memiliki manfaat yang signifikan dan membangkitkan kembali semangat kepada keluarga penerima beasiswa, khususnya kepada sang anak dalam menjalani kegiatan belajar. “Dasar dari setiap negara adalah pendidikan para pemuda,” pungkas Heri Siswanto.[riq]

SIG Beri Pelatihan UMKM Sektor Peternakan

trie diana/bhirawa

Berbahaya

Pagar pembatas sungai Kalimas pertigaan traffic light Jl Jagir Wonokromo Surabaya, terlihat pagar pembatas rusak sehingga cukup berbahaya jika ada anak kecil bermain diarea taman, Selasa (28/9).

Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melalui SIG Mandiri menggelar Pelatihan Peternakan Terpadu di Kabupaten Gresik dan Tuban. Kegiatan ini sebagai upaya pemberdayaan serta peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya UMKM mitra binaan SIG di sektor peternakan agar usahanya lebih produktif.

Pelatihan peternakan terpadu di Kabupaten Gresik, dilaksanakan pada Senin-Selasa (27-28/9 2021) di Aula Hotel Aston Gresik. Diikuti oleh 31 peternak, yang berasal dari 13

Desa dan Kelurahan di 9 Kecamatan. Sedangkan pelatihan di Kabupaten Tuban, telah dilaksanakan pada hari RabuKamis (15-16/9 2021) di Hotel Mustika. Diikuti 45 peternak yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Merakurak, Kerek, Semanding, dan Plumpang, Tuban.

Materi pelatihan yang diberikan diantaranya mengenai cara budidaya ternak sapi, kambing, domba dan ayam.

Peserta juga diajarkan cara pengelolaan limbah peternakan, sehingga bisa dimaksimalkan sebagai pupuk dan energi alternatif untuk kebu-

tuhan rumah tangga.

Selain memberikan pemahaman tentang teori peternakan terpadu, para peserta juga diajak untuk turun langsung melihat pengelolaan peternakan terpadu di Kelompok Lembu Jaya Pangestu, Gresik. Sedangkan untuk pelatihan peternakan di Kabupaten Tuban, diajak ke UPT Pembibitan Ternak (PT) dan Hijauan Makanan Ternak (HMT) Dinas Peternakan di Tuban.

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya mengatakan. Bahwa kegiatan ini, untuk membina dan memberdayakan usaha peterna-

kan agar lebih produktif.

Tidak hanya diajarkan tentang peningkatan produktivitas ternak, juga cara mengelola limbah ternak agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan sebuah ekosistem pertanian dan peternakan terpadu. Mulai pakan ternak, hewan ternak, hingga limbah ternak bisa menjadi pupuk dan bio gas, semua bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita terima untuk meningkatkan produktivitas usaha ternak,” jelas Edy Saraya. [kim]

Kemenag Dorong 216 Penyuluh Agama Lamongan Terlindungi BPJS Sebanyak 216 penyuluh Agama Islam Non-PNS yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama Kabupaten Lamongan mendukung penuh program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Sosialisasi program Jamsostek tersebut sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya. “Penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting,sehingga sangat perlu mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Fausi, saat sambutan pembukaan sosialisasi program Jamsostek, Selasa (28/9).

Fausi yang juga didampingi Kasi Bimas Islam, Khoirul Anam, menyambut baik dan mendukung penuh

pelaksanaan sosialisasi program Jamsostek oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan kepada para penyuluh agama Islam non-PNS. “Kami berkomitmen untuk mendorong para penyuluh agama Islam non PNS yang jumlahnya 216 ini terlindungi dalam perlindungan Jamsostek, sehingga mereka selalu mendapat keamanan dan kenyamanan disaat bekerja,” tuturnya.

Program ini. kata Fausi, sangat penting dan bermanfaat untuk semuanya, karena program ini dari pemerintah dan telah diatur oleh undangundang serta diperuntukkan untuk

pekerja, termasuk para penyuluh agama non-PNS di dalamnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan, Dadang, mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dadang, BPJS Ketenagakerjaan sudah diatur oleh berbagai peraturan pemerintah dan juga undang-undang.

Bahkan yang terbaru, sudah terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Instruksi Presiden ini ditujukan kepada para menteri/lembaga, gubernur, serta bupati dan wali kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia,” kata Dadang.

Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Cabang BPJSK Bojonegoro, Dolik Yulianto, menerangkan bahwa BPJS ketenagakerjaan merupakan program berbadan publik yang berarti merupakan profit non-oriented. “Harapan kami, seluruh pekerja baik formal, informal, jasa kontruksi, bisa terlindungi oleh jaminan tenaga kerja ini. Asuransi dengan premi kecil dan manfaat luar biasa. Mohon dukungan Pak Bupati untuk implementasi di Lamongan agar bisa berjalan dengan baik,” terangnya.[aha,yit]

Kemenag Lamongan menggandeng penyuluh agama dan BPJamsostek

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Pon, 29 S

Konferensi Internasional FK-Fikes Kaji Pandemi dan Pembangunan Berkelanjutan Malang, Bhirawa Event internasional kembali dihelat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Kolaborasi antara Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) diwujudkan melalui International Conference on Medical and Health Science (ICMedH). Menariknya, konferensi ini juga mengkaji tema Community Health: Addresing the Impact of Covid-19 on the Sustainable Development Goals.

Menurut Ketua Pelaksana, dr Yoyok Subagyo, akhir pekan kemarin, konferensi internasional ini merupakan gelaran kolaborasi pertama yang digelar FK dan Fikes UMM. Menurutnya, dua tahun belakangan menjadi masa - masa yang sulit. Termasuk bagi dunia kedokteran dan medis dalam menghadapi Covid 19. Banyak warga dan tenaga kesehatan yang menjadi korban dari virus mematikan ini.

"Kami menilai pandemi telah mengubah sejumlah kebiasaan manusia.

Namun tidak mengubah usaha untuk terus melakukan penelitian dan menyusun paper berkualitas yang bermanfaat secara luas,'' jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I UMM, Prof Dr Syamsul Arifin MSi, menyebut Konferensi Internasional ini menghadirkan para peneliti yang telah menghasilkan berbagai artikel menarik dan terbaik. Mereka akan

membahas banyak aspek baik dari segi preventif, kuratif serta rehabilitasi terkait Covid 19.

Prof Syamsul berharap, kegiatan ini dapat menjadi event tahunan serta membentuk forum menarik untuk berdiskusi. Utamanya dalam aspek kedokteran dan kesehatan. Ia juga ingin agar konferensi ini dapat menghasilkan publikasi yang lebih luas dan mampu memberikan dampak baik bagi sekitar.

"Lebih luas lagi yakni bisa diimplementasikan dan diterapkan di kediaman dan negara para peserta masing-masing. Saya yakin bahwa agenda ini merupakan langkah nyata yang kita ambil dalam upaya mengembangkan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan,'' katanya.

Ryuichi Sawa PhD dari Juntendo University Jepang salah satu pembicara menjelaskan, mengenai Jepang sebagai negara dengan usia tua yang

besar dan Covid 19. Ryuichi mengatakan, per September 2021 persentase orang yang berusia lebih dari 65 tahun telah mencapai 29,1% di Jepang. Menurutnya, keadaan itu juga menjadi tantangan tersendiri, apalagi di tengah pandemi.

Ryuichi menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi disabilitas dan usia lemah di tengah pandemi, khusunya di Jepang. Peningkatan partisipasi sosial menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Kegiatan fisik juga perlu digalakkan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Meski begi-

tu, ia masih menekankan akan pentingnya menjaga jarak satu sama lain agar penularan covid-19 bisa tetap ditekan. "Ditambah dengan meminimalisir kegiatan di luar dan tetap berada di dalam rumah,'' tegasnya.

Disamping itu, pemanfaatan teknologi digital harus dimaksimalkan.

Ia memberi contoh aplikasi online Kayoinoba yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Jepang. Dalam platform ini, masyarakat dapat menemukan fitur cek kesehatan, program olahraga dan latihan kognitif. Bahkan juga menyediakan rekomendasi rute untuk jalan kaki agar tetap aman. [mut]

Kolaborasi antara Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) diwujudkan melalui International Conference on Medical and Health Science (ICMedH).

Pukulan atlet Muay Thai Jatim Galih Bangkit berhasil meng KO Mustakim asal Bengkul.

Muay Thai Loloskan Empat Petarung Jatim ke Semifinal Kabupaten Jayapura, Bhirawa Empat atlet muay thai Jatim tampil perkasa di ajang PON XX Papua setelah berhasil meloloskan empat atletnya ke babak semifinal.

Pada nomor wai khru (seni). Aldento akan tampil di final pada akhir pekan ini. Kemudian di nomor tanding di kelas 60 kg. Atlet andalan Jatim, Abdul Rohman menang angka mutlak atas atlet Maluku, Lorens Walun. Sedangkan Febri Arwanda yang turun di kelas 54 kg, lolos otomatis ke semifinal karena mendapat bye.

Kemenangan juga diperoleh atlet andalan Jatim lainnya, Galih Bangkit. Tampil di kelas 45 kg, Galih menang KO atas Mustakim. Atlet dari Bengkulu ini harus ditandu keluar

SMAN 4 dan SMK Antartika 2 Kolaborasi Gelar Vaksin Kedua Sidoarjo, Bhirawa Usai vaksin Sinovac tahap 1, kini SMAN 4 dan SMA Antartika 2 Sidoarjo melakukan kolaborasi percepatan vaksinasi tahap 2 secara cepat karena melibatkan petugas dari Dinas Kesehatan dibantu petugas administrasi dari sekolah.

Menurut Kepala SMAN 4 Sidoarjo, Dr Imam Jawahir, sebanyak 2

ribu dosis vaksin telah disuntikkan kepada siswa masing - masing sekolah seribu. Vaksin ini melibatkan orang banyak, maka pegawai administrasi sekolahan juga diperbantukan agar prosesnya lebih cepat. Agar tidak terjadi kerumunan pelaksanaanya diatur sedemikian rupa, mulai pintu masuk hingga tempat akhir, rehabilitasi usai divaksin.

"Para petugas juga terus bergerak mengawasi peserta didik yang akan divaksin, agar tidak terjadi kerumunan yang berarti,'' ujarnya. Hasil evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sangat baik sekali, karena telah menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat, semua guru juga telah divaksin. Harapannya, semoga tidak ada klaster baru di

lingkungan pendidikan Sidoarjo.

Salah satu siswi kelas XJ, Intan Artika Sari, mengaku sangat berharap bisa digelar PTM berkelanjutan, artinya proses pembelajaran bisa berjalan terus tanpa harus Daring lagi. Karena pembelajaran Daring hasilnya sangat kurang maksimal, sementara Luring itu sangat berbeda sekali. [ach]

Wali Kota Menjadi Narasumber Pembinaan Tim Pengembang Kurikulum

BANGKU POJOK

sawawi/bhirawa

Mahasiswa Unars Situbondo saat mengikuti vaksin kerjasama dengan Kodim dan Polres

Unars Gandeng Polres-Kodim Galakkan Vaksinasi Massal Situbondo, Bhirawa Ikut mendukung penanganan Covid 19, Universitas Abdurrahman Saleh (Unars) Situbondo gelar vaksin massal, kerjasama Unars dengan Polres - Kodim serta Puskesmas Situbondo, Senin (27/9) lalu diikuti mahasiswa.

Sebelum divaksin para mahasiswa discreening untuk memastikan riwayat penyakit yang dimiliki. Setelah discreening dan dinyatakan sehat selanjutnya diarahkan untuk suntik vaksin.

Hadir Wakapolres Situbondo, Kompol Pujiarto, Wakil Rektor I Unars Situbondo Muhammad Yusuf Ibrahim, Dekan Ilmu Satra, Ahmad Yusuf Firdaus dan Kapolsek Situbondo Kota, Iptu Budiarto berikut peserta vaksin sekitar 200 orang.

Menurut Wakil Rektor I Unars Situbondo, Muhammad Yusuf Ibrahim, program ini diperuntukkan untuk dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat sekitar. Harapannya dengan program vaksinasi ini, mahasiswa yang belum melakukan vaksinasi secara mandiri dapat terbantu.

Ibrahim menjelaskan, Unars Situbondo mendukung program percepatan vaksinasi yang digagas Pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan herd immunity (kekebalan komunal) sehingga Perkuliahan Tatap Muka (PTM) para mahasiswa bisa terselenggara lebih nyaman dan aman. Meski tetap harus mengikuti penerapan Protokol Kesehatan (Prokes). [awi]

Kota Madiun, Bhirawa Kemajuan bidang pendidikan tak terlepas dari peran kepala sekolah dan guru, maka pelatihan dan pembinaan terus dilakukan. Maka Wali Kota Madiun, Maidi menjadi salah satu narasumber Worskhop Tim Pengembang Kurikulum Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2021`di Graha Mangga, Selasa (28/9).

Menurut Wali Kota Maidi saat menjadi Pembinaan Tim Pengembang Kurikulum Jenjang SD dan SMP Tahun 2021, SDM harus berkembang terus.

Harus berkualitas. Manajemen harus dikuasai pimpinan - pimpinan sekolah.

Karenanya, kepala sekolah dan guru harus menguasai manajemen dulu baru ke anak - anak.

Pimpinan sekolah, lanjut wali kota, memegang peran penting dalam kemajuan di sekolah. Maka SDM pimpinan harus terus ditingkatkan terlebih dahulu. Bahkan, wali kota menyebut kurikulum bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi harus memiliki nilai

arena dan mendapatkan penanganan dari tim medis.

Satu-satunya atlet Jatim yang tersingkir adalah Himawan Angga. Turun di kelas 57 kg, ia dikalahkan Wahyu Febrianto dari Kalimantan Timur (Kaltim). Satu-satunya atlet putri Jatim, Mila Hawa (kelas 43 kg) baru akan tampil Rabu (29/9) siang.

"Meski satu atlet kami kalah, tapi unggulan masih tetap terjaga. Semoga kami bisa berjuang terus sampai meraih medali emas," ucap Agus Irawan, Selasa (28/9).

Pelatih yang akrab disapa Iwan itu meminta petarungnya untuk tampil lebih kuat di babak semifinal. Sebab lawan pasti akan lebih tangguh. "Kalau tidak menang KO, tidak bisa menang," tegasnya. [wwn]

Kalahkan Maluku Utara, J Mimika, Bhirawa Tim Futsal Jatim berhasil mengalahkan Maluku Utara (Malut) 4-2 pada laga yang digelar diGOR Futsal SP 2, Kabupaten Mimika, Selasa (28/9). Agar bisa lolos ke babak semifinal PON XX Papua , Singgih Romana Jati dan kawan-kawan wajib menang atas Jabar yang digelar hari ini, Rabu (29/9).

Pada babak pertama, Jatim berhasil nggul melalui gol yang dicetak mela-

lui tendangan keras Singgih Romana Jati pada menit ke-9. Tak berselang lama giliran Januardy Ramdhani berhasil membobol gawang lawan.

Ketinggalan dua gol membuat Tim Malut berupaya membongkar pertahanan lawan. Pada menit ke 14 pemain Jatim Akhmal Trijayanto saat akan menghalau bola malah masuk ke dalam jala gawang sendiri. Jatim masih unggul 2-1 hingga turun minum.

Pada babak kedua, Jatim kembali

tambah lain. Harapannya, SDM di Kota Madiun berbeda dengan daerah lain.

"Saya tak ingin anak - anak ini hanya menguasai materi. Tetapi harus juga mempunyai skill. Nah, para pimpinan sekolah ini harus bisa menyajikan kurikulum sekaligus pengembangan skill bagi peserta didik,'' tegasnya.

Wali Kota menyebut peserta didik Kota Madiun harus memiliki bekal yang lengkap usai lulus. Mulai keilmuan juga skill untuk mereka hidup ke depan.

Hal itu penting mengingat keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di Kota Madiun. Tak ayal SDM harus berkualitas sebagai gantinya. Jadi anak - anak itu bekal sangat lengkap. Ilmunya ada, skill memiliki. Ini sangat penting untuk bekal masa depan anak - anak.

Pelatihan dan pembinaan berlangsung tiga hari dengan diikuti 75 peserta terdiri dari kepala SMP, guru, dan fasilitator.

Peserta dilakukan rapid antigen sebelum pelatihan. Tidak ada seorangpun peserta dengan hasil negatif. [dar]

Wabup Gresik, Hj Aminatun Habibah saa

Sebanyak 146 Guru Ikuti Selek

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat menjadi narasumber Worskhop Tim Pengembang Kurikulum Sekolah Jenjang SD & SMP Tahun 2021`di Graha Mangga, Selasa (28/9).

GALERI

Pemkab Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik mulai melakukan seleksi Kepala Sekolah (Kasek) yang akan menduduki jabatan pada sejumlah SD dan SMP di Kabupaten Gresik. Seleksi Kasek untuk memajukan pendidikan di era pemerintahan baru Gresik dibawah kepemimpinan Bupati - Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Fandi Akhmad Yani - Hj

Aminatun Habibah.

Sebanyak 146 orang guru, yakni masing - masing 108 orang mengikuti seleksi sebagai Kasek SD dan 38 orang akan mengikuti seleksi Kasek SMP. Seleksi Kasek ini akan berlangsung selama dua hari di Universitas Qomaruddin Bungah Gresik.

Wakil Bupati Gresik Hj Aminatun Habibah didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Gresik S Hariyanto

membuka pelaksa lasa (28/9). Tak b ampaikan Wabup pa Bu Min ini, sela selamat datan mengikuti seleksi 146 orang kontest minta para peser gat mengikuti taha "Tentunya and mempersiapkan d

SISWA

76 Mahasiswa Prodi International Untag Surabaya Ikuti PTM Terbatas Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mulai menerapkan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas, Senin (27/9) lalu. Kebijakan ini seiring dengan menurunnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya. Juga menindaklanjuti keputusan DIKTI yang mengizinkan kampus menyelenggarakan PTM terbatas.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Rektor Untag Prof Nugroho meninjau pelaksanaan PTM prodi International di hari pertama.

Dalam PTM terbatas ini Untag Surabaya mengutamakan Program Studi (Prodi) Internasional angkatan pertama. Hari pertama PTM terbatas ditinjau langsung Rektor Untag Surabaya, Prof Dr Mulyanto Nugroho MM CMA CPA. Setidaknya ada empat Prodi di kelas bilinggual yang mengikuti PTM ini.

"Minggu ini kita meluringkan kelas bilingual, ada empat Prodi yakni Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Informatika dan Manajemen dengan jumlah 76 kelas,'' tutur rektor yang akrab disapa Prof Nug itu.

PTM di hari pertama, menurut Prof Nug, berjalan cukup baik. Mahasiswa maupun dosen menerapkan

Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat, seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Kapasitas ruangan juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan PTM terbatas ini.

Prof Nug menegaskan, PTM terbatas akan dilakukan secara bertahap di Untag Surabaya. Maka bagi mahasiswa baru angkatan 2020 dan 2021 dijadwalkan menyusul PTM pada awal November. Hal ini tentu saja dengan prasyarat mahasiswa yang akan melakukan PTM sudah divaksin dan mendapat izin dari orangtua wali mahasiswa. Selanjutnya PTM untuk praktikum dan laboratorium.

"Untuk semua mahasiswa dengan jadwal praktikum

bisa kuliah Luring di kampus, utamanya mahasiswa semester V dan semester VII,'' tambah dia.

Hal ini, jelas Prof Nugroho, dengan mempertimbangkan mahasiswa yang melakukan kegiatan - kegiatan praktik atau experiental learning.

Dengan berlangsungnya PTM terbatas ini, Prof Nugroho berharap, pelaksanaan perkualiahan luring akan menambah semangat mahasiswa. Selain itu meningkatkan kolaborasi antar mahasiswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Covid 19 akan tetap ada, namun bagaimana cara kita bisa berdampingan dengan ditekan melalui vaksinasi dan Prokes yang baik,'' tandasnya. [*]

rawa

AYAAN

September 2021

& OLAHRAGA

Halaman 7

Sepak Takraw Jatim Berpeluang Kawinkan Emas PON

Tim Polo Air Jatim harus mengakui keunggulan Jambi 14-17 pada laga yang digelar di Kolam Aquatik, Stadion Utama Lukas Enembe, Selasa (28/9).

Tim Polo Air Jatim Kalah dari Jambi Kabupaten Jayapura, Bhirawa Tim Polo Air Jatim harus mengakui keunggulan Jambi dengan skor 14-17 pada laga yang digelar di Kolam Aquatik, Stadion Utama Lukas Enembe, Selasa (28/9). Pada babak pertama Jatim kalah dengan skor 2-3, kemudian di babak kedua 7-10, kemudian di babak tiga 1013, kemudian di babak empat 14-17.

Pelatih Polo Air Putra Jatim, Avianto Budi mengakui tim Jambi bermaih cu-

kup bagus dengan mengandalkan tembakan pendek yang cukup menyulitkan bagi tim Jatim. Ia juga menilai pertahanan Jatim juga terlalu kebawah, sehingga para pemain Jambi cukup leluasa melakukan shoot ke gawang.

"Pertahanan kami terlalu kebawah sehingga lawan leluasa melakukan shoot pendek, selaan itu counter attack yang sudah saya rancang kurang berjalan dengan baik," kata pelatih yang

akrab disapa Budi itu, Selasa (29/9).

Meski kalah dari Jambi, Budi tetap berharap Alper Delano Hengawan dan kawan-kawan tetap memilki semangat untuk bisa mengalahkan Jabar pada pertandingan yang digelar hari ini, Rabu (30/9).

"PON ini menggunakan sistem setengah kompetisi, jadi anak-anak tetap harus berjuang mengalahkan Jabar," katanya. [wwn]

Jatim Fokus Lawan Jabar unggul 3-2 melalui Agung Ma Arif menit ke-32. Dua menit kemudian, tim asuhan Eko Maret Purbo menambah gol lewat sontekan Achmad Vicky Irawan. Skor 4-2 untuk keunggulan Jatim bertahan hingga waktu pertandingan berakhir.

Asisten pelatih tim futsal Jatim Agus Himawan mengaku lega setelah berhasil mengamankan tiga poin pertama. Kemenangan tersebut merupakan kerja keras para pemain.

Kota Jayapura, Bhirawa Tim Sepak Takraw Jatim berpeluang mengawinkan medali emas di nomor tim double event PON XX Papua 2021, setelah berhasil mengalahkan lawannya di babak semifinal. Pada pertandingan semifinal yang digelar GOR Trikora Uncen, Kota Jayapura, Selasa (29/ 9) tim putri Jatim berhasil mengalahkan Papua dengan skor 2-0. Sedangkan Tim Putra Jatim juga mengalahkan Papua dengan skor 2-0.

Pada babak final yang digelar pada Hari Rabu (30/9), Tim Putri Jatim akan berhadapan dengan DKI Jakarta, sedangkan Tim Putra Jatim melawan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pelatih Sepak Takraw Putra Jatim Muhammad Khabib mengatakan partai final akan berlangsung seru, sebab Sulsel diperkuat oleh pemain nasional.

Namun ia tetap optimis Saiful Rijal dan kawan-kawan bisa merebut medali emas dengan catatan para atlet bermain tenang dan fokus selama pertandingan. "Saya berharap anakanak tetap fight untuk bisa meraih medali emas," katanya. Sementara itu Tim Putri Jatim harus bekerja ekstra keras untuk mengalahkan tuan rumah.

Tim Sepak Takraw Jatim berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan Papua dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di GOR Trikora Uncen, Kota Jayapura, Selasa (29/9).

Tim pertama Papua menurunkan pasangan Dina dan Maria Asaribab melawan Rini Susanti dan Mega Citra (Jatim) dengan skor 10-21, 12-21, tim kedua Papua menurunkan pasangan Yuli Pakombong dan Mince Korwa melawan Siti Juwariyah dan Aulia Febriani dengan skor 15-21, 13-21.

Walaupun bertindak sebagai tuan

rumah, namun tim asuhan Ahmad Yamin tersebut tidak mampu mengatasi permainan tim Jatim tampil gemilang sejak pertandingan dimulai.

Pelatih tim Sepak Takraw putri Jatim Darul Khori mengapresiasi anak asuhnya yang tampil gemilang.

"Syukurlah kami bisa melaju kebabak final," katanya. [wwn]

S O S O K

Raih Gelar Doktor di Usia Muda

Kemudian tim pelatih futsal Jatim akan mempersiapkan strategi dan taktik untuk menghadapi Jabar.

"Saya bersyukur kami bisa memetik poin penuh hari ini. Berkat kerja keras dari pemain sehingga kami bisa dapat poin penuh hari ini. Selanjutnya, kami masih akan membuat sebuah perencanaan bagaimana dan apa yang akan diterapkan," kata Agus dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. [wwn]

Baru 24 tahun, namun Diva Kurnianingtyas sudah meraih gelar doktornya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Wisudawan Departemen Teknik Sistem dan Industri ini menyandang predikat sebagai wisudawan doktor termuda di prosesi Wisuda ke-124 ITS. Membahas riwayat pendidikannya, Diva sebelumnya menempuh S1 Teknik Informatika di Universitas Brawijaya dengan lama studi 3,5 tahun. Setelah tiga bulan bekerja di bidang Data Engineering, ia mengambil beasiswa program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di ITS jurusan Teknik Sistem dan Industri.

"Saya di ITS menempuh studi S2 selama setahun dan studi S3 selama tiga tahun," tuturnya.

Komitmennya dalam pendidikan dibuktikkan melalui motivasi yang terus tertanam. Gadis kelahiran Malang, 13 Desember 1996 ini menyampaikan bahwa motivasi terbesarnya adalah membahagiakan dan membanggakan ibunya.

"Sejujurnya, saya tidak pernah berekspektasi kuliah lanjut di usia muda. Tetapi karena keinginan serta doa beliau (ibunya, red), saya bisa mencapai titik ini," ujarnya.

Banyak tantangan yang harus dihadapi Diva selama menjadi

mahasiswa termuda. Ia harus belajar secara cepat agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu.

Kedua, studi di usia muda menjadi tantangan tersendiri bagi mentalnya.

Khususnya belajar bagaimana mengontrol emosi serta menerima keadaan yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasinya.

"Yang terpenting adalah belajar sabar. Studi S3 tidak seperti studi S1 dan S2 yang terus belajar ilmu pengetahuan, melainkan belajar ilmu kehidupan yang tidak pernah diperoleh sebelumnya," tambah putri tunggal dari Ibu Iffah Nur Rahmiyati ini. Selama kuliah, gadis asal Kota Malang ini banyak mengembangkan diri dalam proyek dan penelitian. Ia juga beberapa kali mempresentasikan penelitiannya dalam konferensi internasional hingga publikasi jurnal terindeks Scopus.

"Sejauh ini, bidang yang saya

tekuni adalah Perencanaan dan Manajemen Kesehatan, Pemodelan Simulasi, Data Mining, Pemrograman serta Optimasi," terangnya.

Di akhir masa studinya, dalam disertasinya Diva mengangkat topik mengenai perancangan, pengembangan, dan perencanaan sistem asuransi kesehatan nasional.

Tujuannya adalah untuk memperoleh strategi alternatif mekanisme rujukan kesehatan agar anggaran keuangan stabil, premi terjangkau, dan kualitas program meningkat. [ina]

“Yang terpenting adalah belajar sabar. Studi S3 tidak seperti studi S1 dan S2 yang terus belajar ilmu pengetahuan, melainkan belajar ilmu kehidupan yang tidak pernah diperoleh sebelumnya.”

Diva Kurnianingtyas

TNI Gelar Vaksin untuk Pelajar di Bojonegoro kerin ikanto/bhirawa

at membuka seleksi Kasek SD dan SMP.

ksi Kepala Sekolah SD dan SMP

anaan seleksi Sebanyak yang disp yang akrab disaain mengucapkan g dan selamat i. Bahkan kepada tan ini Wabup merta untuk semanapan seleksi ini. da semua sudah diri dengan matang

untuk berlaga pada seleksi Kasek Ini. Sekarang eranya berbeda, kami akan memilih yang terbaik dan Insya Allah yang terbaik ini akan ikut serta bersama kami untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Gresik,'' kata Wabup serius.

Bu Min meminta agar para calon Kasek ini tidak terpengaruh dengan isu - isu yang tidak baik yang ada di luar sana. Kini di era

Gresik baru ini akan berlaku adil dan fair play. Menurutnya, yang terbaik yang terseleksi dan lulus menjadi kepala sekolah.

Sementara itu, Plt Kadis Dinas Pendidikan, S Hariyanto mengatakan, materi ujian seleksi Kasek selama dua hari ini yaitu, leadership, pedagogic, problem solving, RAPBS, Pancasila dan Kewarganegaraan. [eri]

Bojonegoro, Bhirawa Bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, turut mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan terwujudnya herd immunity di tengah masyarakat melalui serbuan vaksinasi. Pada Senin (27/9) kemarin, bersama para relawan Dinkes, Tenaga Kesehatan TNI dari Polkes 05.09.14 Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan serbuan vaksinasi kepada ribuan pelajar tingkat SMP/SMA/SMKN di Kecamatan Sugihwaras, Purwosari, Kasiman, Tambakrejo dan Kecamatan Bojonegoro Kota.

Menurut Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Surahmat, vaksin bekerjasama dengan Dinkes Bojonegoro kepada pelajar ini dilak-

sanakan di delapan satuan pendidikan di lima kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan

mengalokasikan 4.700 dosis 1 dan 2 vaksin jenis sinovac.

Rincinanya, sebanyak 1000 do-

Bersama para relawan Dinkes, tenaga kesehatan TNI dari Polkes 05.09.14 Kodim 0813 Bojonegoro menggelar vaksin kepada pelajar.

Pemkot Bangun Soekarno Centre Mengenang Nostalgia di Sekolah Soekarno Mojokerto, Bhirawa Untuk melestarikan sejarah Presiden Soekarno yang pernah sekolah di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bakal membangun Soekarno Centre, Di Kota Mojokerto yakni di SDN Purwo Tengah dan di SMPN 2. Di dua sekolah inilah Soekarno kecil pernah Sekolah Ongko Loro yang kini menjadi SDN Purwo Tengah dan di Europesche Lagere Shcool dan kini jadi SMPN 2 Mojokerto.

Menurut Wali Kota, saat menerima kunjungan Sekjen PDIP, Hasto Krisityanto di SDN Purwotengah, Kecamatan Kranggan, Minggu (26/ 9) lalu. Wali kota memaparkan grand desain pembangunan Soekarno Centre yang menjadi upaya untuk melestarikan sejarah keberadaan Presiden Pertama, Ir Soekarno.

"Saat kecil Presiden Soekarno pernah belajar di Sekolah Ongko Loro yang kini menjadi kompleks SDN Purwo Tengah, Kota Mojokerto. Ia

hasan amin/bhirawa

Hasto Krisityanto menyerahkan buku tentang Soekarno Kecil kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

juga secara langsung menjelaskan beberapa peninggalan sejarah yang masih otentik seperti bangunan

kelas dan aula, bangku serta papan tulis,'' ujarnya.

Usai melihat bekas Sekolah Ongko

Loro, Hasto menyampaikan apresiasinya, atas upaya yang dilakukan Ning Ita dalam merawat sebagaian kecil dari rekam jejak Bung Karno. Dimana di Sekolah Ongko Loro (Angka Dua) inilah kesadaran kebangsaan Bung Karno mulai terbangun.

Hasto menegaskan, pihaknya akan memberikan dukungan sepenuhnya dengan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang berkaitan sejarah bangsa Indonesia khususnya terkait Bung Karno. Terkait tentang grand desain Soekarno Center, dinilai sangat bagus, karena selain memuat rekam jejak Presiden Soekarno juga dikombinasikan dengan symbol - simbol kerajaan Majapahit.

Selain belajar di Sekolah Ongko Loro, selama berada di Bumi Majapahit Soekarno kecil juga belajar di Europesche Lagere School (ELS) yang kini menjadi SMPN 2 Kota Mojokerto. [min]

sis vaksin untuk pelajar SMKN 1 Purwosari, 700 dosis untuk pelajar SMKN 2 Bojonegoro, 400 dosis untuk pelajar SMAN 2 Bojonegoro, 852 dosis untuk pelajar SMAN 4 Bojonegoro, 734 dosis untuk pelajar SMKN 3 Bojonegoro, 366 dosis untuk pelajar SMAN 1 Tambakrejo, 600 dosis untuk pelajar SMKN 1 Sugihwaras dan 664 dosis untuk pelajar SMPN 1 Kasiman.

Saat vaksin tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat guna pencegahan sebaran Covid 19 untuk terciptanya kekebalan kelompok di kalangan pelajar. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penanganan Covid 19, serta demi kelancaran proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi. [bas]

GELANGGANG PON XX

Antisipasi Perubahan Arah Angin Kabupaten Jayapura, Bhirawa Cabang olahraga panahan mulai dilombakan, Rabu (29/9).

Sebagai juara bertahan, tim Jatim sudah siap tempur di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua.

Diperkuat atlet-atlet hebat, seperti Diananda Choirunisa dan Riau Ega Agatha, Jatim membidik enam emas di Papua.

Pembinaan cabang olahraga panahan Jatim merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Jatim di PON. Panahan selalu menjadi lumbung emas kontingen Jatim di multievent empat tahunan tersebut. Dalam PON XIX 2016 di Jawa Barat (Jabar), tim panahan Jatim sukses menjadi juara umum.

Riau Ega dan kawan-kawan mendulang enam emas empat perak dan empat perunggu. Mengungguli Jawa Barat (Jabar) dan Jogjakarta. "Dalam PON Papua ini, kami ditarget enam emas oleh KONI Jatim. Kami membagi rata. Recurve target tiga atau empat emas. Nomor compound bisa satu medali emas. Satu emas lainnya dari ronde nasional," terang head coach tim panahan Jatim, Lilies Handayani, Selasa (28/9). Riau Ega dan Diananda masih menjadi andalan utama. Ega bakal tampil di nomor recurve beregu putra bersama Irvaldi Putera dan Rahmat Panjianji. Sedangkan Diananda tampil di disiplin recurve beregu putra dengan Asyifa Nur Hainza dan Ika Yuliana. [wwn]

Rabu Pon, 29 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Belasan Tahun Rusak

Jalan Penghubung antar Kecamatan di Lereng Bromo Diperbaiki Pasuruan, Bhirawa Warga Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan akhirnya bisa menikmati jalan penghubung antar kecamatan.

Hilmi Husain/Bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan saat melihat langsung perbaikan jalan penghubung Kecamatan Tutur-Puspo di Kabupaten Pasuruan melalui Desa KalipucangAndonosari mulai dibenahi.

Jalan penghubung Kecamatan Tutur-Puspo di Kabupaten Pasuruan melalui Desa Kalipucang-Andonosari di lereng Gunung Bromo itu kondisinya sangat rusak parah selama 15 tahun.

“Alhamdulillah, jalan penghubung antar kecamatan ini akhirnya diperhatikan. Terima kasih pemerintah dan para wakil rakyat, karena jalan ini sudah belasan tahun

dianaktirikan,” ujar Khamim, warga setempat, Selasa (28/9).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan menyampaikan pengerjaan jalan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah.

Adapun, alokasi anggarannnya mencapai Rp 721 miliar untuk pembenahan jalan.

“Alokasi anggarannya dari APBD tahun 2021. Pembenahan dilakukan

karena sangat dibutuhkan masyarakat sekitar. Karena selama 15 tahun lamanya, jalan ini kondisinya sangat hancur dan tahun ini akhirnya dibenahi,” tandas Mas Dion, sapaan akrabnya Sudiono Fauzan saat melihat langsung proses perbaikan jalan penghung antar kecamatan tersebut.

Mas Dion, berharap agar jalan yang dibenahi sepanjang 1,4 kilometer itu secepatnya diselesaikan, sesuai target pengerjaan dalam waktu 3 bulan.

“Kami meminta kontraktor yang mengerjakan proyek, senantiasa mengerjakan sesuai spek dan bisa tepat waktu. Sehingga, jalan itu bisa

segera dimanfaatkan masyarakat sekitar,” papar Mas Dion.

Terpisah, Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Listiana menyatakan bahwa pengerjaan jalan itu dikerjakan membutuhkan waktu 3 bulan.

Adapun target penyelesainnya pada 1 Desember 2021. Nilai pagu jalan sepanjang 1,4 kilometer ini sebesar Rp 559 miliar.

“Rinciannya adalah 1 kilometer memakai lapen, dengan lebar 4 meter. Dan ada 400 meter hotmix dengab lebar 3 meter,” papar Listiana. [hil]

KELANA JATIM

Peroleh Skor Tertinggi Kota Mojokerto Jadi Pilot Project EPPD Kota Mojokerto, Bhirawa Berangkat dari keberhasilannya memperoleh skor tertinggi yakni 3,4197 hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kota Mojokerto, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project dalam rangka mensinergikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan Indonesia Governance Index (IGI) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Terkait hal tersebut Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, hadir ke Kota Mojokerto dalam rangka verifikasi dan validasi indikator Indonesia Governance Index (IGI), Senin (27/9) sore.

Kedatangan tim disambut hangat oleh Wawali, Achmad Rizal Zakaria, didampingi Asisten Pemerintahsn dan Kesejahteraan Rakyat. Abdul Rahman Tuwo, bertempat di Pendopo Sabha Mandala Tama, Pemda setempat.

Tim evaluasi yang hadir di antaranya, Dra. Imelda, MAP (Kasubdit Evaluasi Wilayah III DIT. EKPKD Ditjen Otoda Kemendagri), Petrasa Wacana, S.T., M.Sc dan Riana Ekawati, S.Sos, M.A.P. (Tim Peneliti/tenaga Ahli Kemitraan) serta Gigih Prihantono, S.E., M.S.E. (Tenaga Pendamping Ahli dari Universitas Airlangga).

Wawali dalam keterangannya mengatakan, masuknya Pemerintah Kota Mojokerto dalam pilot project EPPD ini, tidak lain karena berbagai hal yang sangat menonjol dalam pencapaian LPPD di Kota Mojokerto. Terlebih, pada tahun 2018 skor kinerja atas LPPD Kota Mojokerto mencapai nilai tertinggi selama penilian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan, yaitu dengan skor sebesar 3,4197 dengan status kinerja sangat tinggi.jelas wawali [min]

Apel Pelatihan dan Mitigasi Bencana, Agar Masyarakat Makin Waspada Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi memimpin Apel Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana digelar di kawasan Embung Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan melibatkan 130 peserta dari masyarakat, Selasa (28/9).

Wali Kota Maidi berharap pelatihan semakin menambah kesiapan masyarakat akan bencana. Hal itu perlu lantaran bencana bisa datang kapan dan dimana saja. ‘’Bencana itu datang tidak dinyana-nyana. Masyarakat harus siap biar ketergantungan dengan petugas semakin ditekan.

Kalaupun petugas belum datang, masyarakat bisa mengambil langkah dan tindakan awal untuk menekan kerugian,’’ jelas Wali Kota usai memimpin apel pelatihan.

Potensi bencana di Kota Madiun, kata wali kota, berada pada level sedang. Pun, nyaris tidak ada kejadian dalam dua tahun terakhir. Namun, bukan berarti tidak berpotensi sama sekali. Utamanya Kota Madiun wilayah timur. Wilayah itu merupakan langganan banjir. Berbagai penanganan dilakukan. Mulai pembangunan tangkis, pengerukan sedimen sungai, hingga pembangunan embung. ‘’Infrastruktur untuk menanggulangi banjir kita bangun. Tetapi masyarakat juga harus kita siapkan. Keduanya harus samasama baik. Karenanya, pelatihan-pelatihan seperti ini rutin kita lakukan,’’ jelasnya.

Pelatihan kali ini melibatkan berbagai unsur. Mulai BPBD hingga TNI-Polri. Materi pelatihan juga beragam. Mulai urusana bencana air, gempa bumi, hingga penanganan awal korban bencana.[dar]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi memimpin Apel Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana digelar di kawasan Embung Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun melibatkan 130 peserta dari masyarakat, Selasa (28/9).

Bupati Sidoarjo saat mengunjungi ruang Catlab untuk kateterisasi jantung.

achmad suprayogi/bhirawa

Pembangunan Sidoarjo Harus Menerapkan Konsep Pentahelix Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo sangat berharap kolaborasi bersama sangat dibutuhkan dalam akselerasi pembangunan.

Oleh sebab itu, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sekarang ini harus menerapkan konsep Pentahelix atau Multipihak. Di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu.

‘Bila itu tidak dilakukan, maka pembangunan akan lambat’. Itulah harapan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menghadiri peresmian IGD Modern dan layanan kemoterapi RSI Siti Hajar Sidoarjo, Selasa, (28/9) kemarin.

Bupati Sidoarjo juga mengatakan sebuah daerah atau bahkan negara tidak akan maju tanpa dukungan dari stakeholder lainnya. “Konsep pentahelix harus kita pegang selalu, antara pemerintah, swasta, akedemisi, masyarakat serta media harus saling menopang satu dengan yang lainnya, “ucapnya.

Menurutnya, konsep pentahelix itu sudah dilakukannya. Seperti dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini. Rumah sakit yang ada bahu-membahu bersama pemerintah menangani pencegahan penyebaran virus korona. Dirinya meminta kerjasama seperti ini dapat diperkuat lagi.

“Seluruh rumah sakit di Kabupat-

en Sidoarjo bahu membahu untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid bersama-sama, mulai dari vaksinasi, pelayanan Covid seperti masalah peti jenazah sampai pemulasarannya selalu dilakukan bersama, “ pintanya.

Ia juga sangat mendukung keberadaan rumah sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Dikatakannya RSI Siti Hajar Sidoarjo bukan hanya menjadi kebanggaan warga NU saja. Namun juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo seluruhnya.

“Rumah sakit Siti Hajar ini bukan hanya kebanggaan warga NU saja, tetapi kebanggaan warga Sidoarjo

secara umum,” katanya.

Direktur Utama RSI Siti Hajar Sidoarjo dr. Hidayatulloh Sp.S mengatakan gedung IGD Modern memiliki konsep one stop service. Yakni pelayanan kesehatan yang terintegrasi disatu gedung Darul Firdaus berlantai 9 dengan berbagai jenis pelayanan. Salah satunya ruang cathlab untuk kateterisasi jantung yang sempat ditinjau Bupati Sidoarjo.

Proses peresmiannya dilakukan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK di ruang Darunnajah lantai 9 RSI Siti Hajar Sidoarjo juga dihadiri Ketua PP Arsinu Dr. dr. HM. Zulfikar As’ad MMR. [ach]

BPBD Bentuk Lima Desa Tangguh Bencana Probolinggo, Bhirawa Tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di 5 (lima) desa meliputi Desa Gending dan Pajurangan Kecamatan Gending serta Desa Bremi, Watupanjang dan Guyangan Kecamatan Krucil.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Zaenal Ansori.

“Untuk desa di Kecamatan Gending dipilih karena termasuk daerah rawan rob, abarasi dan banjir. Sementara untuk desa di Kecamatan Krucil dengan pertimbangan rawan longsor

karena berada di dataran tinggi,” katanya, Selasa (28/9).

Dengan adanya tambahan 5 (lima) Destana tersebut jelas Zaenal, maka total di Kabupaten Probolinggo sudah ada 50 Desa Tangguh Bencana. Dimana keanggotaannya adalah para relawan bencana yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna serta masyarakat umum.

“Tugas utama dari relawan di Desa Tangguh Bencana ini adalah membantu BPBD Kabupaten Probolinggo ketika terjadi bencana. Karena relawan inilah yang lebih dekat dengan lokasi terjadinya bencana serta lebih paham akan keadaan dan topografi daerah tersebut,” jelasnya.

Menurut Zaenal, sebenarnya pihakn-

ya sudah memberikan ilmu kebencanaan sehingga tinggal mengembangkan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada di masing-masing desa.

“Tujuannya adalah menambah ketangguhan masyarakat terhadap terjadinya bencana. Paling tidak mereka tangguh dan siap siaga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana. Mereka bisa melakukan penanganan secara dini sampai petugas BPBD datang ke lokasi terjadinya bencana,” terangnya.

Zaenal menerangkan pembentukan Destana ini dilakukan dan diprioritaskan kepada desa yang sering terjadi bencana. “Memang sampai saat ini tidak semua desa terbentuk Desa Tangguh Bencana. Seperti di wilayah Kecamatan Tiris yang masih banyak

belum terjangkau karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Zaenal menegaskan selain dari anggaran APBD Kabupaten Probolinggo, pembentukan Destana ini bisa dibentuk dari anggaran Dana Desa. Nantinya pihak BPBD Kabupaten Probolinggo siap untuk menjadi narasumber dengan memberikan ilmu terkait kebencanaan.

“Setelah dibentuk Desa Tangguh Bencana, kita tetap pantau laporannya. Intinya Desa Tangguh Bencana ini dibentuk untuk memberikan kecepatan perdana dalam melakukan penanganan secara disini dan membuat pelaporan cepat terjadinya bencana kepada BPBD Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.[wap]

Kaskoarmada II Pastikan Kesiapan Prajurit dalam Latihan Peperangan Ranjau Surabaya, Bhirawa Koarmada II kembali berkomitmen dalam membentuk profesionalisme SDM (Sumber Daya Manusia) prajurit jajarannya.

Kali ini kemampuan para prajurit jajaran ditempa dalam latihan peperangan ranjau 2021.

Bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya, Selasa (28/9) Kepala Staf Koarmada (Kaskoarmada) II, Laksma TNI Rahcmad Jayadi mewakili Pangkoarmada II memimpin upacara gelar kesiapan pasukan dan kelengkapan. Dengan tujuan mengecek kesiapan pasukan yang akan mengikuti pelatihan ini.

“Sebagai komponen utama Pertahanan Negara di Laut, TNI AL dituntut tampil profesional dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks,”

kata Laksma TNI Rahcmad Jayadi membacakan amanat Pangkoarmada II. Hal itu, sambung Rahcmad, yang menjadi latar belakang Pangkoarmada II memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan latihan secara terus menerus. Latihan skill atau kemampuan ini dilakukan secara bertingkat dan berlanjut, baik dilakukan gabungan maupun secara mandiri.

Rahcmad menambahkan, gelar kesiapan pasukan dan kelengkapan yang dilaksanakan ini merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan latihan peperangan ranjau. Dimaksudkan untuk melaksanakan pengecekan kesiapan personel dan material yang akan digunakan pada manuver lapangan nantinya.

“Pangkoarmada II berpesan agar seluruh prajurit tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai landasan semangat pengabdian. Serta laksanakan seluruh rangkaian kegiatan latihan ini dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Tak hanya itu, sambung Rahcmad, setiap materi pelatihan harus diaplikasikan. Utamanya doktrin operasi penyelamatan secara maksimal disertai dengan recording lengkap tentang semua temuan maupun hal-hal

yang perlu dikembangkan. Selanjutnua seluruh prajurit harus memahami dan mengerti materi yang telah dilatihkan.

“Laksanakan latihan ini dengan sungguh-sungguh dengan seluruh prosedur latihan yang ada. Yang terpenting utamakan keamanan dan keselamatan personel maupun material,” pungkasnya.

Turut hadir , Irkoarmada II, Kapok Sahli Koarmada II, Asintel Pangkoarmada II, Asops Pangkoarmada II, Aslog Pangkoarmada II, Askomlek Pangkoarmada II, Dankolat Koarmada II, Seluruh Dansat Kapal Koarmada II, Dansatkopaska Koarmada II, Kadislambair Koarmada II, Kadispen Koarmada II, serta seluruh pelaku yang terlibat latihan. [bed]

istimewa

Kaskoarmada II, Laksma TNI Rahcmad Jayadi memastikan kesiapan prajurit dalam latihan peperangan ranjau, Selasa (28/9).

JATIM MEMBANGUN

Rabu Pon, 29 September 2021

Halaman 9

Vaksinasi Rendah

Wacanakan Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin saat Pelayanan Bondowoso, Bhirawa Melihat pencapaian vaksinasi Covid-19 Jawa Timur, ternyata Kabupaten Bondowoso berada di posisi terendah kelima. Data dari dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada tanggal 27 September 2021 capaian vaksinasi dosis pertama di Bondowoso baru 19,90persen dan dosis ke dua baru menyentuh angka sekitar 11,20 persen, dan dosis ke tiga sekitar 61,99 persen.

Kondisi ini , menurut Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat salah satunya diakibatkan adanya berita hoax terkait vaksinasi.

“Adanya berita hoax yang di hadapi oleh masyarakat, itu salah satunya yang menjadi indikator capaian kita rendah,” kata Wabup Irwan, Selasa (28/9).

Indikasi ini disampaikan Wabup Irwan bachtiar usai memberikan sosialisasi di Kecamatan Klabang kepada para camat di lima kecamatan wilayah timur Bondowoso. Dan dihadiri Kapolres Bondowoso AKBP Herman Priyanto, Komandan Kodim

0822 Letkol Kav Widi Widayat.

Kata Wabup Irwan mengungkapkan, dalam meningkatkan capaian vaksinasi secara global di Bondowoso Kota Tape ini, Pemerintah setempat berencana akan mewajibkan di semua OPD yang terkait dengan pelayanan akan diberikan surat edaran.

Dijelaskannya, bahwa yang berkaitan dengan kantor pelayanan masyarakat, seperti jika warga akan mengurusi administrasi, akan diwajibkan menunjukkan kartu vaksin.

“Bagi mereka yang akan mendapatkan layanan administrasi wajib hukumnya ber-vaksin. Mulai dari

surat permohonan, keterangan dan lain sebagainya, dari tingkat desa sampai kabupaten,”jelasnya.

Tak hanya itu, termasuk juga bagi masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan pun juga wajib menunjukkan atau membawa kartu vaksin.

“Hal-hal semacam itu, strategi yang akan mempercepat dalam pencapaian vaksinasi,”urainya.

Menurutnya, dalam wacana tersebut pihaknya mengacu pada Perpres (Peraturan Presiden). “Ada Perpresnya, jadi wajib hukumnya,” urainya.

Di samping itu, ada beberapa wilayah kecamatan yang cakupan vaksinasinya rendah. Kata Wabup Irwan, pihaknya akan memanggil camat, kelapa puskesmas dan pihak terkait lainnya.

“Camat nya akan panggil, kita ingin tau permasalahannya apa, untuk kecamatan yang rendah vaksinasinya,”tandasnya.

Di sisi lain, untuk capaian vaksinasi masuk juga dalam kategori penurunan level Covid-19 di beberapa daerah dan kota.

“Berdasarkan Mendagri kita masuk level tiga, berdasarkan Kemenkes kita masuk level satu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Imron, M.M.Kes menerangkan, berdasarkan Imendagri nomer 43 tahun 2021 untuk menjadi level satu ada syarat cakupan vaksinasi. Yakni, minimal dosis satunya harus 50 persen. Dan capaian untuk vaksinasi Lansia minimal 40 persen.

“Untuk Lansia dari sekitar 103 ribuan sekian masih 8 persen dosis pertama. Dosis ke duanya baru 4 persen,” ungkapnya.

Akan hal itu, optimalisasi vaksinasi menjadi penting dilakukan. Salah satunya, yakni untuk warga yang akan mengurus administrasi di Desa dan Kecamatan, KIS - BPJS Kesehatan wajib menunjukkan sertifikat vaksin.

Ihsan Kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat menyampaikan sosialisasi terkait capaian vaksinasi.

“Kalau belum jangan dilayani dulu. Perpresnya jelas sudah. Perpres nomer 14 tahun 2021 pasal 13a dan 13b,” pungkasnya.

Untuk informasi, Satgas Covid19 kabupaten menggelar sosialisasi ke kecamatan-kecamatan terkait optimalisasi vaksinasi. [san]

Bantu Penanganan Covid-19

Baznas Salurkan Beasiswa dan Bantuan Paket Gizi

Pemprov, Bhirawa Dukungan terhadap Pemprov Jatim untuk menangani dampak pandemi Covid-19 diberikan Baznas Jatim. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi anak yatim korban Covid-19 dan bantuan paket gizi bagi masyarakat dhuafa.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan di sela Rakor Baznas se Jatim di Surabaya, Selasa (28/9). Ketua Baznas Jatim Muhammad Roziqi mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap korban Covid-19. Beasiswa yang diberikan kepada 150 anak yatim tersebut akan mengkaver kebutuhan pendidikan mereka hingga tamat di jenjangnya.

“Jadi kalau anak SD/MI akan mendapat beasiswa samapai lulus SD/MI, SMP/ Tsnawiyah juga sampai tamat, begitu jua SMA/Aliyah dan mahasiswa S1,” tutur Roziqi.

Beasiswa tersebut, lanjut Roziqi diberikan kepada anak yatim yang setelah diverifikasi memang benar merupakan korban Covid-19. “Kemampuannya baru S1. Nanti kalau

Tampak ribuan masyarakat Blitar yang ikut hadir dalam aksi Demo Peternak Blitar yang juga membagikan Telor dan Ayam secara gratis, Selasa (28/9).

sudah kemampuannya cukup, atas saran ibu gubernur akan kita kembangkan lebih banyak,” ujar dia.

Sementara bantuan paket gizi diberikan Baznas Jatim sebanyak 2 ribu paket yang diberikan secara simbolis kepada Dinas Sosial Jatim.

“Harapan kami agar bantuan ini dapat diteruskan ke penerima yang berhak,” ujar dia.

Roziqi menambahkan, pertemuan raker ini merupakan ikhtiar untuk mengordinasikan berbagai program terkait pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Jatim. Harapannya, Pemprov akan menerbitkan surat instruksi dalam rangka menggalakkan zakat profesi ASN. “Baznas dengan Pemprov akan terus berkolaborasi dan terimakasih atas seluruh perhatian yang diberikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa,” sambung dia.

Pihaknya berharap, dengan instruksi tersebut optimalisasi zakat profesi ASN dapat diwujudkan. Sehingga, semua ASN yang beragama Islam bisa sadar dan membayar zakat. [tam]

Hartono/Bhirawa

Peternak Blitar Bagi Telor dan Ayam Gratis, Ribuan Masyarakat Banjiri Lokasi Kabupaten Blitar, Bhirawa Aksi protes naiknya harga jagung dan turunnya harga telor di pasaran, peternak Blitar gelar aksi bagi telor dan ayam gratis di depan Kantor Pemkab Blitar, Selasa (28/9).

Namun aksi yang membuat ribuan masyarakat Blitar hadir untuk mendapatkan telur dan ayam gratis membludak, terpaksa di-

bubarkan Polisi.

“Saya bersama keluarga datang ke lokasi sejak pukul 06.00 WIB. Namun sejak pagi Polisi sudah menutup jalan dari arah barat dan timur.

Dari arah barat ditutup mulai simpang tiga Serut. Di arah timur mulai simpang empat yang menuju DPRD Blitar,” kata Amar salah sayu warga Kecamatan Kanigoro.

KELANA JATIM

Kedatangan warga yang mencapai ribuan orang, sengaja datang di demo peternak karena ingin mendapat telur gratis, dimana ada 5 ribu paket telur yang disiapkan peternak. Setiap paket berisi 6-7 telur.

“Kami siapkan sebanyak 5.000 kantong berisi telur itu akan dibagikan selama aksi di puluhan titik di jalanan Kota dan Kabupaten Blitar,” kata Koordina-

tor Aksi, Yesi Yuni.

Lanjut Yuni, aksi bagi-bagi telur itu merupakan bentuk keprihatinan peternak ayam petelur yang merasa selalu terombang-ambing oleh ketidakstabilan harga jual telur dan harga pakan.

“Kami berharap harga kembali normal, baik telur atau pakan ternak, dan Pemerintah harus segera turun tangan,” pungkasnya. [htn]

Sinergi Polres dan MUI Vaksin Menjaga Herd Immunity Umat

Warga Lapas Lowokwaru Mendapat 3000 Dosis Vaksin Malang, Bhirawa Upaya mempercepat pembentukan herd immunity (kekebalan komunal) dilakukan untuk warga binaan di Lapas Kelas IA Lowokwaru Malang. Ada 3000 dosis vaksin dipersiapkan Polresta Malang untuk warga binaan di salah satu LP terbesar di jatim tersebut.

Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengatakan, pihaknya menyediakan gerai vaksinasi dengan tujuan untuk membentuk herd immunity di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan pencegahan penularan Covid-19 khususnya warga binaan Lapas Kelas I A Lowokwaru Malang.

“Target vaksinasi sendiri sebenarnya 3000 orang, diselenggarakan di hari pertama sebanyak 500 dosis, sedangkan di hari kedua berjumlah 800 warga binaan. Target selanjutnya pada minggu depan akan dilanjutkan sampai tercapai target 3000 dosis sesuai jumlah warga binaan di tempat ini,” katanya di sela peninjauan gerai vaksinasi, Selasa (28/9) kemarin.

Polresta Malang Kota sendiri menerjunkan sedikitnya 20 personel tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari tim screening, input data, vaksinator dan observasi.

“Sejauh ini secara total sudah sampai 1300 vaksin, sedangkan masih tersisa 1700 lagi. Semoga target bisa terpenuhi dalam satu minggu kedepan,”terangnya. Jenis Vaksin yang diberikan adalah AZ (Astra Zeneca). Untuk vaksinasi kedua, akan diberikan dua bulan ke depan. [mut]

Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto berdialog dengan petugas vaksin di Lapas Lowokwaru Selasa 28/9 kemarin.

pemberian beasiswa bagi anak yatim korban Covid-19 dan bantuan paket gizi bagi masyarakat dhuafa.

Majelis ulama indonesia (MUI) Gresik, bersma polres gelar vaksin di Masjid Agung, Selasa (28/9).

Gresik, Bhirawa, Sebaran vaksin terus dikebut untuk mengejar kekebalan tubuh, vaksin mandiri digelar oleh MUI Gresik bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan Polres, dihadiri oleh ribuan orang.

Menurut Ketua MUI Gresik KH Mansoer bahwa para penerima vaksin adalah para kiai, Pengurus dan keluarga MUI Gresik, guru madin, guru TPQ, para da’i dan masyarakat sekitar. Dan vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac.

“Pelaksanaan vaksin sebagai upaya ikhtiar lahiriyah, mencapai herd immunity. Disamping itu, vaksinasi disebut sebagai upaya menjaga umat dari serangan virus Covid-19.”ujar

KH Mansoer kepada wartawan Selasa (28/9 ), di Masjid Agung Gresik.

Sementara Kabid Dokkes KOMBES POL Erwin zainul hakim bersama Dirbinmas KOMBES POL Asep rosadi didampingi Kapolres Gresik AKBP Mochammad Nur Aziz mengatakan.

Bahwa pihaknya siap mendukung penuh kegiatan vaksinasi, yang diselenggarakan oleh MUI Gresik sebagai wujud Polres mendukung percepatan Vaksinasi dan sebagai ikhtiar melawan Covid-19.

“Ada sebanyak 2300 peserta yang mengikuti vaksin, terdiri dari para kiai dan masyarakat sekitar Kebomas.

Semoga dengan terlaksana vaksinasi, penyebaran virus Covid-19 segera mereda,” kata dia. [kim]

Permudah Akses Vaksinasi, TNI Blusukan ke Desa- desa Kegiatan vaksinasi Covid-19 terus secara massal semakin gencar digencarkan oleh TNI - AD Kodim 0812 Lamongan. Upaya yang menonjol dilaksanakan, selain dengan pola serbuan juga dikembangkan dengan pola door to door atau dari rumah ke rumah, Selasa (28/9).

Kodim 0812 Lamongan melakukan pelayanan secara merata di wilayah kabupaten lamongan hingga ke lokasi yang terpencil.

“Hari ini kita lakukan vaksin dengan jemput bola yakni door To door,” kata Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono di sela memantau pelaksanaan anggota jajaran yang melaksanakan vaksinasi.

Letkol Inf Sidik mengungkapkan, cara door to door digelar karena banyak masyarakat yang ingin divaksin tetapi terhambat karena jarak dan akses. Ia berharap dengan pola door to door masyarakat bisa terlayani vaksin.

Semoga segala upaya dan ikhtiar

yang dilakukan hari ini akan segera membentuk herd immunity untuk Indonesia sehat, Indonesia hebat untuk mengatasi wabah Covid19 ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Letkol Inf Sidik Wiyono bahwa banyak masyarakat yang ingin divaksin dan memiliki akses yang mudah.”Vaksinasi door to door ini solusinya.Dan kita barengi dengan pembagian sembako dan vitamin secara lengkap pada masyarakat sasaran,” tandasnya.

Dandim berharap, Bantuan sembako untuk masyarakat, diharapkan bisa membantu masyarakat dimasa pandemi akibat Covid-19. [Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

TNI Kodim 0812 Lamongan terus gencarkan vaksinasi door to door.

EKONOMI BEI Jatim Ikat Investor Milenial dengan Edukasi Rabu Pon, 29 September 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Covid-19 tidak selamanya membawa tidak keberuntungan , buktinya BEI Jatim justeru di tengah pandemi C-19 ini malah membawa keberuntungan sendiri yakni ada penambahan imvesyor batu yang cukup signifilan 1 juta imvestot baru di semester ll, atau 62 % dengam varian yang cukup mengagetkan usia 41 tahun ke atas sampai dengan usia 18 -25 tahun usia milenial.

Usia belasan tahun atau milenial tentunya merupakan isia yang masih labil mereka masih belum ajeg katanya orang jawa, artinya mereka ikut tanam saham jangan jangam hanya ikut ikutan saja atau kagetan karena ingin coba coba , setrlah itu mereka akan hengkang karena tidak pumya

Mb Anna saat memaparkan materi BEI pada sejumlah awak media

tujuan yamg jelas.

Untuk menghadapi itu semua BEI Jatim ternyata punya kiat tersendiri yang diyakino akamem uat pata remaja itu betah dan kerasan sanam.

Adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jatim Dewi Sriana Rihantyasni saat

memimpin acara Workshop wartawan dan market update 2021 secara virtual menjelaskan, bahwa BEI mberikan penhhertian dan mperkenalkan apa itu bursa efek dan tanam saham secara baik terhadap semua pihak termasuk kaum milenial.

“Jadi kita edukasi mereka senelum masuk ke investasi agat mengerti dan paham apa yang akan mereka kerjakan, termasuk keuntungan dan resiko yang akan dihadapinya, setrlah mereka tahu dan paham baru mereka kita akak masuk untuk berinvestasi,” jelas mb Anna sapaan akrab Dewi Sriana Rihantyasni.

Bahkan jauh sebelum itu BEI Jatim sudah mempersiapkan Galeri Investa-

si Edukasi sebagai wadah anak anak milenial untuk paham dan mengerti apa itu tanam saham dan keuntungan apa ya g akan didapatnya jika mereka mau berinvestasi sejak dari muda.

Dengan adanya pola sema am itu mb Anna yakin pata milenial yang tahu dan paham akan keberuntingan memanam saham mereka akan kerasan bahkan bisa jadi mereka getok tular mengajak temam temannya untuk sama sama berinvestasi.

Memberi kan materi pada acara tersebut selain mb Anna juga ada mb Esti yang menjelaskan soal kantor baru BEI yang saat ini daam .taraf penyelesaian pembangunannya, Asikin dari BEI dan Reno dari skuritas Mandiri.[ma]

BURSA EKONOMI

Pasar Kapasan jadi Pilot Project Pembayaran ILP Non-Tunai Surabaya, Bhirawa Untuk memberikan kemudahan layanan kepada para pedagang, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya mulai menerapkan pembayaran berbasis digital di pasar tradisional. Pembayaran Iuran Layanan Pasar (ILP) akan dilakukan dengan sistem non tunai, menggantikan cara manual (setoran tunai) yang selama ini masih diterapkan.

Langkah pembayaran digital tersebut, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PD Pasar Surya dengan Bank Negara Indonesia (BNI). MoU tersebut diteken oleh Direktur Keuangan PD Pasar Surya, Sutjahjo dengan pimpinan wilayah VI PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya, Muhammad Gunawan Putra. “Kerja sama ini terkait ILP. Dengan kerja sama dengan BNI ini, ILP dapat dibayarkan secara online,” kata Sutjahjo.

Ia menjelaskan, selama ini pembayaran ILP dari pedagang ke PD Pasar Surya masih dilakukan secara tunai. Dengan beralihnya ke sistem pembayaran online, diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada pedagang.

Artinya, pedagang tidak perlu membayar tunai. Bahkan, pedagang dapat melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. “Setiap saat, setiap waktu. Bahkan di rumah pun pedagang bisa melakukan pembayaran. Misalnya, menggunakan internet banking, mobile banking, ATM, atau produk pembayaran yang lain,” terangnya.[iib]

Antre, Peminat Program Kurda Sidoarjo, Bhirawa Program kredit usaha rakyat daerah atau Kurda yang diluncurkan Pemkab Sidoarjo mulai awal tahun 2021, pelaku UKM di Kab Sidoarjo sebagai sasarannya, peminatnya sampai antri-antri.

Para pelaku UKM di Kab Sidoarjo ini mengajukan permohonan kreditnya di BPR Delta Artha Sidoarjo. BPR milik Pemkab Sidoarjo. Para pelaku UKM berminat, karena tidak lepas dari bunga kreditnya yang relatif kecil, hanya 3% pertahun.

Menurut Sekda Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, sehingga Kurda yang awalnya dianggarkan sebesar Rp2.5 miliar, ditambah lagi sampai Rp3.3 miliar dalam PAK tahun 2021 ini. “Program Kurda ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah untuk bisa menumbuhkan kembali, ekonomi masyarakat yang sempat menurun, karena pengaruh pandemi covid-19,” komentar Ahmad Zaini, belum lama ini.

Rendahnya bunga kredit Kurda yang diberikan tersebut, diakui Zaini, tidak lepas dari peranan Pemkab Sidoarjo, yang memberikan subsidinya sampai 8%. Sehingga bunga kredit Kurda di Kab Sidoarjo ini malah lebih rendah dari bunga kredit Kurda secara Nasional yang 6%.

Pihak OJK menurut Zaini, sempat mengapresiasi kebijakan subsidi Kurda di Kab Sidoarjo. Karena dianggap peduli terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya. Apalagi, data dari OJK, ternyata belum semua daerah punya inisiatip memberikan subsidi bunga dari program Pusat di bidang keuangan itu. “Semoga dengan adanya program Kurda ini, bisa menjadi kail untuk mengangkat kembali ekonomi masyarakat Sidoarjo yang sempat menurun karena pandemi covid-19,” tuturnya.[kus]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Mio, AG 2207 TT, a/n. Samuri, RT 2/1 Ds. Tanggulkundung, Besuki – T.Agung No. 8187/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, Honda, AG 2415 RBD, a/n. Muhammad Wilda Habasyarif, RT 1/ 1 Ds. Buntaran, Rejotangan – T.Agung No. 8188/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, Yamaha Vega ZR, AG 3201 RAF, a/n. Lely Nurindah, RT 2/6 Ds. Wonorejo, Pagerwojo – T.Agung No. 8189/IMB/BI-IV/2021

Staf Metrologi pada Kantor Disperdagin Kabupaten Situbondo saat menguji ulang pada pompa ukur BBM jenis Pertama di SPBU Suboh Situbondo.

sawawi/bhirawa

SPBU Suboh Lulus Uji Ulang Pompa Ukur BBM Pertamax Situbondo, Bhirawa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Suboh Situbondo sudah mulai kembali beroperasi secara normal paska dilakukan uji ulang dan kalibrasi pada pompa ukur BBM jenis Pertamax baru baru ini.

Kepastian ini diungkap setelah Petugas Metrologi (Penera) pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo melakukan uji ukur ulang dengan dipimpin Kabid Metrologi pada Kantor Disperdagin Kabupaten Situbon-

do berikut jajaran staf.

H Suprihargito, Kepala Bidang Metrologi pada Kantor Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Situbondo mengatakan, sebelumnya pompa ukur BBM jenis Pertamax dimaksud mengalami ketidaksesuaian rata – rata sebesar 0,75 % dari BKD (Batas Kesalahan yang Diizikan). Kata H Supri, panggilan akrab Suprihargito, hal itu terjadi karena diakibatkan oleh adanya anomali pada jenis BBM Pertamax. “Saat kami uji ukur pertama kali, temuannya

memang seperti itu,” jelas H Supri.

Masih kata H Supri, setelah dilakukan tera atau pengukuran ulang didapatkan hasil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sebut H Supri, dapat ditarik kesimpulkan hal tersebut dikarenakan adanya sifat anomali minyak pada saat pengujian atau pengukuran. “Ya operasional SPBU Suboh Situbondo sudah beroperasi seperti biasanya, setelah ada hasil uji ukur yang sesuai dengan standart ukuran semestinya,” tutur H Supri.

H Supri mengaku sangat mengapresiasi SPBU Suboh 54.683.02 kerana selama ini sudah menjalankan peraturan dan standart operasional prosedur (SOP) seperti yang ditentukan.

Dengan ini, lanjut H Supri, semua kabar miring diluar harus diluruskan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. “Ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan kesan SPBU melakukan kecurangan dalam kegiatan penjualan BBM kepada masyarakat. Padahal semua itu tidak benar,” pungkas H Supri.[awi]

Breakwater PPN Brondong Siap Dibangun Lamongan, Bhirawa Pembangunan Breakwater PPN Brondong dipastikan sudah siap dibangun. Kepastian kesiapan pembangunan itu ditandai dengan tekah selesaunya Rapat Koordinasi Bupati Yeluhronur Efendi dan pihak terkait yakni, Ketua Balai Bengawan Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus Rudyanto, dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Djufri di Kantor PPN Brondong.

Ketua BBWS Agus Rudyanto menyampaikan, bahwa telah ditandatangani kontrak dengan PT Adhi Karya sebagai penyedia pekerjaan konstruksi pembangunan pemecah gelombang

(breakwater) di PPN Brondong.

“Di sini saya memohon ijin untuk melakukan pekerjaan pembangunan breakwater di PPN Brondong sebagai Tindak lanjut dari kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kec. Brondong perihal usulan masyarakat nelayan untuk dilakukan pembangunan breakwater. Penandatanganan kontrak baru saja dilaksanakan dan segera akan dimulai,” ungkap Agus Rudyanto,Selasa(28/9) kepada wartawan.

Bupati Yuhronur menyambut baik respon cepat BBWS Bengawan Solo terkait pembangunan breakwater PPN

Brondong ini. Menurutnya Pemkab Lamongan akan mengawal pelaksanaannya.”Kita selalu akan mengawal pembangunan breakwater PPN Brondong ini karena akan memberikan manfaat yang besar khususnya nelayan Lamongan. Semoga sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya,” imbuh Bupati Yes. Bupati yang akrab disapak Pak Yes juga menyampaikan agar koordinasi selanjutnya segera dilakukan baik antara pelaksana pekerjaan dengan Camat maupun perangkat desa setempat agar lalu lintas pembangunan breakwater tidak mengganggu aktivitas nelayan setempat.

Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) Panji dalam paparannya menyampaikan bahwa pembangunan breakwater ini akan melindungi kolam pelabuhan seluas 17,2 hektar.

“Pada peta lokasi pekerjaan akan dilakukan pembangunan breakwater 50 meter di sisi utara, 160 meter di sisi timur. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 103.175.389.306 dengan masa pelaksanaan 464 hari dengan lingkup pekerjaan, persiapan, penyelenggaraan dengan memperhatikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),” jelas Panji.[aha,yit]

BOLA Deli Dorong Tren Baru Kue Tradisional yang Kekinian Menciptakan aneka jenis kue tradisional yang dibalut cita rasa lidah konsumen masa kini menjadi kreasi di kalangan UMKM dan ibu-ibu milenial. Agar tak lekang ditelan jaman dan tenggelam dengan serbuan kue-kue modern, kue tradisional Indonesia kini mulai tampil dengan cita rasa dan bentuk yang lebih kekinian tanpa meninggalkan identitas aslinya.

Tren tersebut sejalan dengan semangat FKS Food melalui brand BOLA Deli memberikan dukungan penuh untuk membawa kue tradisional ke pasar kaum muda. Marketing Manager BOLA Deli Dwi Rahayu mengungkapkan saat ini adalah momentum untuk mengembalikan animo pasar terhadap kue tradisional khususnya pasar milenial.

“Waktu dulu kue tradisional dianggap tidak menarik bagi kaum muda karena tampilan dan rasa kurang kekinian, tidak tahan lama dan cara pembuatan ribet. Tapi sekarang rasa dan bentuk kue tradisonal tidak kalah menarik dengan kue modern,” terangnya, Selasa (28/9).

Dwi menambahkan Chef Devina Hermawan mengatakan bahwa kreativitas masyarakat dalam mengolah jajanan tradisional Indonesia bisa dilakukan dengan memodifikasi sajian tersebut tanpa menghilangkan bahan utama dan proses pembuatannya, misalnya klepon yang diisi dengan cokelat atau keju, gemblong yang dibalut green tea. Bahkan, kini banyak pelaku usaha kecil yang juga membawa hidangan tradisional ke dalam bentuk modern seperti kue ulang tahun ataupun dipadukan dengan cake modern.

Untuk menghasilkan kue tradisional dengan kualitas yang baik dan enaknya jadi beda, FKS Food me-

mastikan produk – produk BOLA Deli telah terjamin kualitas dan keamanannya. BOLA Deli telah mengantongi Halal Certified dan Safety Food Certified serta dengan dukungan infrastruktur pabrik yang berstandar internasional.

FKS Food juga memastikan ketersediaan produk-produk BOLA Deli sudah cukup merata di jaringan pasar tradisional, mini market, supermarket, toko bahan kue dan ecommerce. “Semuanya kami lakukan untuk mendorong masyarakat terus menyajikan jajanan tradisional Indonesia baik di dapur keluarga, maupun untuk kebutuhan usaha,” tambah Dwi. Untuk memberikan inspirasi dalam menyajikan jajanan tradisional khas Indonesia dengan sentuhan kekinian, BOLA Deli banyak menciptakan inovasi-inovasi resep serta menjalin kolaborasi dengan chefchef muda seperti Chef Devina Hermawan, Chef Putri Miranti, Chef Putri Habibie dan Chef Diana Cahya.

Tak ketinggalan untuk mendongkrak popularitas di segment millennial turut dihadirkan Sarwendah sebagai sosok selebritis yang cukup piawai membuat kuekue kekinian. “Untuk semakin mengukuhkan kualitas produknya, BOLA Deli juga menjadi produk tepung andalan Master Chef Indonesian season 8,” tutur Dwi. Sementara itu untuk menjawab tantangan itu, FKS Food sebagai produsen tepung ketan dan tepung beras merek BOLA Deli berkomitmen menjadi solusi bagi para koki keluarga dan UMKM untuk berkreasi membuat kue tradisional dengan sentuhan kekinian.

“Membuat fusion Indonesian snack juga bisa membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk menyajikan sajian unik dengan tetap menonjolkan jajanan asli khas Indonesia. Dan untuk menghasilkan kuekue yang enak tentunya tidak terlepas dari peran bahan utama yang digunakan dan pastikan bahan-bahan

FKS Food memastikan produk – produk BOLA Deli telah terjamin kualitas dan keamanannya.

tepungnya memiliki kualitas yang lembut, putih dan wangi alami supaya menghasilkan kue yang enaknya jadi beda,” jelas Chef Devina.

Ahli Kuliner Indonesia, Chef Fatmah Bahalwan, sekaligus pendiri Natural Cooking Club (NCC) yang memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar diseluruh penjuru nusant-

ara ini, mengakui jajanan tradisional memang kerap dilupakan kaum muda karena dianggap ketinggalan jaman. Namun dia optimis dengan kreativitas yang dapat menyulap hidangan tradisional menjadi lebih modern, maka tak hanya menarik secara visual namun juga membuat enaknya jadi beda.[riq]

SAMBUNGAN

Rabu Pon, 29 September 2021

Diduga Komisioner Terpilih KPID Jatim Titipan, Gubernur Diminta Membatalkan l

Sambungan hal 1

“Kami meminta kepada Gubernur Jatim untuk membatalkan hasil pemilihan di Komisi A DPRD Jatim. Gubernur harus lebih bijaksana dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas, tidak hanya melihat dari kepentingan komunal, tetapi harus mengedepankan nilai-nilai integritas,” katanya.

Yusfan berharap betul kepada orang nomor satu di Jatim untuk membatalkan hasil tersebut. Sebab, penumpang gelap ini adalah mereka yang tidak memiliki dedikasi dan pengabdian untuk memajukan bidang penyiaran di Indonesia, khususnya di Jatim.

“Lebih pada hasil intrust dari pada trust yang menggambarkan dengan kualitas penyiaran. Karenanya, kami mengharapkan agar Gubernur Jatim untuk membatalkan hasil tersebut,” ungkapnya.

Hasil temuan, lanjut dia, sebagai partai yang banyak menempatkan anggotanya di Komisi A DPRD Jatim, PDIP dan PKB meminta agar calon komisioner yang lolos nantinya adalah dari titipan mereka. Dari total 7 komisioner, 2 partai ini memaksakan masingmasing mendapatkan empat orang (PDIP), tiga orang (PKB) jatah kursi di Komisioner KPID Jatim.

“Sehingga praktis lembaga KPID Jatim bisa dikuasai oleh partai besar di Jatim yakni PDIP dan PKB. Bila kedua partai ini yang menguasai maka arah kinerja KPID ke depannya juga tidak lepas dari kepentingan kepentingan kedua partai ini,” paparnya.

Di sisi lain, kata Yusfan, kualitas tentang penyiaran tidak diindahkan oleh kedua partai politik mereka. Dari 7 nama yang akan diusung oleh mereka, tidak ada satupun dari praktisi penyiaran.

“Tentu ini menjadi pertanyaan besar tentang integritas dan kualitas kinerjanya. Mereka yang di paksa untuk lolos adalah dari background organisasi yang memiliki kedekatan dengan kedua partai ini,” terangnya.

Senada, Ketua Umum Milenial Peduli Jatim, Muhshi Ramdlan juga menuturkan hal yang serupa, bahwa Proses Pemilihan Komisioner KPID Jatim yang dilaksanakan di DPRD Jatim sangat tidak sesuai dengan harapan Masyarakat Jatim.

“Terbukti dengan tidak adanya kapasitas penyiaran yang dimiliki oleh 6 orang yang dianggap dan dinyatakan lolos oleh Anggota DPRD Jatim Komisi A. Tentu hal ini perlu ada sebuah evaluasi.

Harapannya Ibu Gubernur Jawa Timur yang kami cintai dapat membatalkan hasil keputusan tentang Komisioner KPID Jatim,” pinta Muhshi.

Sebagai contoh, nama yang lolos yakni Romel Masykuri memiliki background mahasiswa magister ilmu politik Universitas Airlangga.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi membantah kabar itu. Ia menyebutkan proses di Komisi A sudah memenuhi kaidah seleksi, dilakukan terbuka. “Mekanisme itu sudah dilalui dan vit and propertest dilakukan di Komisi A. Jadi hasilnya sudah memenuhi kaidah,” ujar Fauzan Fuadi.

Hal senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sri Untari menyampaikan bahwa seleksi sudah berproses di Komisi A. “Di Komisi A yang melaksanakan” kata Sri Untari.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengatakan, pelaksanaan seleksi calon komisioner KPID sudah dilaksanakan secara prosedural. “Mulai pansel melakukan rekrutmen pendaftaran, verifikasi administrasi, fit and propertest. Semua dilakukan sesuai tahapan SOP,” tutur Anik Maslachah.

Anik Maslachah juga menegaskan, bahwa Komisi A sudah menyampaikan keterpilihan mereka (calon komisioner) berdasarkan kompetensi dan integritas,” tandas dia. [geh]

Jangan Obrak PKL l

Sambungan hal 1

saat ini para pedagang yang berjualan mulai pukul 18.00 WIB, diperbolehkan hingga pukul 24.00 WIB. Kebijakan baru ini tercantum dalam Inmendagri No 43 Tahun 2021.

“Saya sampaikan ke teman-teman satpol dan kecamatan, waktunya kita kuatkan lagi perekonomian.

Teman-teman Satpol, Linmas dan kecamatan jaga disana (mengawasi). Bukan untuk menutup (pedagang), tapi jaga protokol kesehatan,” katanya.

Menurutnya, saat ini waktunya roda perekonomian di Surabaya bergerak. Untuk memastikan ekonomi di Kota Pahlawan tetap stabil, maka yang bisa menjaga adalah warganya sendiri. Jangan sampai, adanya pelonggaran ini, masyarakat kemudian abai dan mengakibatkan kasus Covid19 kembali meningkat.

“Ini waktunya ekonomi bergerak. Kalau ekonomi gerak, yang bisa menjaga warganya sendiri. Jadi masker dipakai, kalau aturan meja makan diisi dua, ya diisi dua. Ini yang kami jaga sambil sosialisasi kepada semuanya baik yang beli atau yang jualan,” ujarnya.

Sebenarnya, Wali Kota Eri sendiri mengaku senang ketika para pedagang di Surabaya ramai pembeli. Sebab, itu artinya geliat perekonomian di Kota Pahlawan berjalan. Namun, ia berharap, para pedagang itu tetap mengutamakan protokol kesehatan.

“Sebetulnya begini, kalaupun ekonomi jalan, mau yang makan itu banyak, senang. Soalnya ekonomi bergerak. Tapi jogoen (jaga) prokes. Jogoen (jaga) jaraknya, ini yang akan kita tekankan,” pesan dia.

Baginya, petugas di lapangan itu fungsinya untuk mengawasi dan mengingatkan protokol kesehatan.

Keberadaan mereka, bukan bertujuan untuk mengobrak atau menutup para pedagang. Karenanya, Wali Kota Eri juga berpesan agar dapat mengedepankan sikap persuasif ketika menemui pelanggaran prokes.

“Maka saya sampaikan, jangan pernah (mengingatkan) pakai marah dan emosi. Karena bagaimana pun, itu wargaku. Warga Kota Surabaya yang butuh makan dan ekonominya gerak. Saya kembalikan ke warga. Tolong dijogo (dijaga) dengan pakai masker,” jelasnya.

Wali Kota Eri mengaku saat berkeliling di sekitaran kawasan danau Universitas Negeri Surabaya (Unesa), menjumpai para pedagang kaki lima (PKL) yang kondisinya ramai pembeli. “Saya bilang ke teman-teman biarkan, ekonominya gerak, biar jalan.

Tapi dijaga (prokes). Misal jualan di sini, itu yang dijaga. Bukan berarti ditutup. Tidak,” tegasnya. [iib]

1,7 Juta Warga Jatim Alami Kemiskinan Ekstrem l

Sambungan hal 1

pusat maka Pemprov mengikuti arahan pusat. Kemudian daerah menentukan kecamatannya dan desa mana yang dipilih ditentukan oleh Kementerian Desa,” tutur Khofifah.

Lima daerah yang diusulkan Jatim yakni Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Lamongan dan Bojonegoro. Tiga daerah seperti Probolinggo, Bangkalan, dan Sumenep, diakui Khofifah berada pada peringkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Namun untuk Lamongan masuk dalam urutan ke-14 dan Bojonegoro urutan ke-18 berdasarkan data Pemprov.

“Kategori ekstrem ini masuk dalam kategori terminologi baru, karena terminologi itu belum ada parameter khusus di Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara ini BPS masih menggunakan istilah P0 (Tingkat kemiskinan), P1 (Kedalaman kemiskinan), dan P2 (Keparahan kemiskinan),” ujar Khofifah.

Khofifah memaparkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2021 sebesar 1,841 turun 0,129 poin terhadap September 2020, dan naik 0,023 terhadap Maret 2020. Penurunan P1 ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung naik mendekati garis kemiskinan. Kenaikan Indeks Kedalaman (Maret 2021September 2020) untuk kemiskinan pedesaan sebesar 0,2 poin lebih tinggi dibanding perkotaan yang naik sebesar 0,06 poin.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jatim pada Maret 2021 sebesar 0,429 turun 0,1 poin terhadap September 2020 dan turun 0,001 poin terhadap Maret 2020. Penurunan P2 ini mengindikasikan rata-rata ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menipis. Kenaikan Indeks (Maret 2021-September 2020) untuk kemiskinan pedesaan sebesar 0,122 poin lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang naik sebesar 0,079 poin.

“Kami berharap tentunya dengan gotong royong, kolaborasi dan kerjasama yang baik dari seluruh

Mahasiswa Peduli Sosial saat menyerahkan bantuan kepada salah seorang warga kurang mampu.

elemen pemerintahan, stakeholder termasuk masyarakat, maka upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen di akhir 2021 sesuai target dari Bapak Presiden, insyaAllah dapat terwujud,” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Pilot project penurunan angka kemiskinan Ini rencananya juga akan diintervensi oleh Menko Perekonomian pada tiga bulan ini. “Kemudian Wapres juga akan datang langsung ke Jatim. Insyallah lusa setelah dari Jawa Barat,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Presiden Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.

Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDG’s) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

“Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih

cepat, yaitu pada akhir tahun 2024.

Oleh karena itu maka penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk menyelesaikannya” kata Wapres.

Di sisi lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, pihaknya membagi dua kategori warga yang disebut miskin ekstrem.

“Dua kategori warga miskin ekstrem yang pertama adalah cirinya adalah lansia, tinggal sendirian, kindisinya difabel atau punya penyakit kronis menahun, tidak punya sanitasi memadai, sehingga tidak bisa diberdayakan. Sehingga negara wajib hadir bagi mereka. Sedangkan yang kedua, adalah yang masih bisa diberdayakan,” tegas Halim.

Ia kemudian merinci pemilihan sasaran pilot project penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro dalam rakor virtual itu.

Pasalnya di Bojonegoro itu totalnya ada 36 ribu KK dengan kondisi miskin ekstrem. Dimana mereka berdomisili di 418 desa dari total 419 desa yang ada di Bojonegoro. [tam]

Mulai Abai, Sekolah di Malang Ada yang Langgar Prokes l

Sambungan hal 1

lah (Kepsek) memperketat protokol kesehatan (prokes) supaya tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah.

Sejauh ini, kata Kepala Dindik Kabupaten Malang Rahmat Hardijono, selama dibukanya PTM di Kabupaten Malang tidak ada klaster penyebaran Covid-19 di sekolah.

Namun, dirinya telah meminta kepada masing-masing Kepsek melalui pengawas sekolah untuk memperketat penerapan prokes di sekolah.

“Memang pada beberapa waktu lalu ada sekolah di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang diketahui tidak mematuhi syarat-syarat untuk menggelar PTM terbatas,” ujar Rahmat, saat dikonfirmasi, Selasa (28/9)

Karena diketahui ada sekolah yang melanggar prokes, kata dia, maka Satgas Covid-19 Kecamatan Karangploso bersama Satpol PP Kabupaten Malang mengambil langkah tegas pada sekolah tersebut. Langkah tegas itu, diantaranya siswa yang masuk sekolah tidak lebih dari 50 persen dari jumlah keseluruhan siswa, meskipun sudah ada izin dari orang tua siswa.

“Meski diketahui ada sekolah yang dalam PTM melanggar prokes, tapi tidak ada tanda-tanda klaster baru Covid-19. Kami sudah meminta kepada pihak sekolah untuk disiplin dalam penerapan prokes.

Jika ada siswa yang berisiko seperti kurang sehat atau berasal dari luar daerah, maka pihaknya melarang yang bersangkutan untuk mengikuti PTM,” tegasnya.

Sehingga untuk memperlancar

PTM, lanjut Rahmat, pihak sekolah harus memperketat prokes kepada siswa dan juga guru. Hal tersebut agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, dirinya juga mendorong seluruh elemen yang terlibat untuk ikut vaksinasi.

Karena pada prinsipnya penerapan prokes yang ketat pada guru maupun siswa, meski saat ini Kabupaten Malang masuk pada Level 2 PPKM. Sedangkan para guru sekolah harus wajib mengikuti vaksinasi, agar mendapatkan kekebakan tubuh dan tidak mudah terinveksi virus.

“Selama dibukanya PTM di Kabupaten Malang, pihaknya terus berkoordinasi dengan masingmasing Satgas Covid-19 Kecamatan dan Satpol PP untuk terus memantau kegiatan PTM di sekolah,” tandas Rahmat. [cyn]

gan perkembangan yang begitu pesatnya di Jatim.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jatim, Budi Hanoto mengatakan, FESyar adalah sebuah festival yang merefleksikan serangkaian ikhtiar kegiatan pengembangan ekonomi keuangan syariah dari seluruh komponen masyarakat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diselenggarakan secara full virtual, penyelenggaraan FESyar Jawa tahun ini diselenggarakan secara hybrid.

Dengan tema ‘Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Melalui Digitalisasi untuk Pemulihan Ekonomi’, FESyar Regional Jawa juga dilakukan Deklarasi Rumah Kurasi untuk penguatan UMKM Syariah, OPOP dan Hebitren melalui proses inkubasi pendampingan

yang melibatkan BI, Kadin Jatim, Dinas Koperasi, serta Lembaga Pemberdayaan Ekonomi (LPE) NU dan Muhammadiyah.

“Melalui program Rumah Kurasi, UMKM syariah dan OPOP tidak perlu khawatir jika ingin melakukan standardisasi produknya, mendapatkan sertifikat kurasi produk secara mudah, serta berkualitas,” kata Budi Hanoto.

Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Pesantren, Santri dan Alumni Santri, penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Ekonomi dan Bisnis pada unit usaha pesantren di Hebitren Regional Jawa, serta turut dilakukan simbolis penyaluran ZISWAF untuk pembiayaan UMKM produktif, serta komitmen Fintech Syariah dalam pembiayaan UMKM. [ma]

Gubernur Minta BI Ikut Pikirkan RPH Halal di Jatim l

Sambungan hal 1

ikut memberikan perhatiannya seraya berharap agar RPH halal tersebut segera terwujud. “Di negara-negara yang masyarakatnya bukan mayoritas Islam justru lebih konsisen soal label halal seperti di Korea Selatan. Seharusnya Indonesia lebih konsisten soal itu, karena mayoritas masyarakatnya adalah orang Islam,” ungkapnya.

Masalah halal ini tampaknya memang sedang diseriusi Pemprov Jatim. Bahkan diupayakan secara digital demi untuk membangun dan memajukan ekonomi di Jatim, sekaligus mendorong memajukan ekonomi syariah.

Potensi Jatim sangat besar, karena ribuan pesantren yang ada sebagai jaminan ditambah den-

Halaman 11

Giliran Tiga OPD Pemkab Probolinggo Digeledah KPK l

Sambungan hal 1

Salah seorang warga, ER yang kebetulan saat itu sedang ada keperluan di kantor Dispendik mengatakan, ia melihat rombongan KPK masuk ke kantor Dispendik sekira pukul 9 pagi. “Tadi pintu gerbang dijaga polisi,” kata ER. Setelah dari kantor Dispendik, KPK kemudian mendatangi kantor Dinkes sekitar pukul 10.00 dengan membawa tiga mobil Toyota Innova Reborn. Setelah mobil KPK masuk, dua anggota Sabhara Polres Probolinggo Kota langsung menutup pintu gerbang kantor Dinkes.

Dua anggota polisi itu langsung berjaga di pintu gerbang. Sesekali polisi masuk pos jaga, yang berada di samping barat pintu gerbang. Polisi juga sesekali keluar dari pos jaga, saat ada orang yang akan masuk melalui pintu gerbang.

Akan tetapi, siapapun tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Meski orang tersebut merupakan pegawai Dinkes setempat. Larangan memasuki pintu gerbang juga berlaku bagi wartawan. Kondisi ini membuat Bhirawa tak mengetahui berapa jumlah petugas KPK yang menggeledah kantor urusan kesehatan itu.

Seperti yang diketahui, keberadaan KPK di Probolinggo sejak 30 Agustus 2021 lalu, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj kades di Kabupaten Probolinggo.

Dalam kasus itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin dan kroninya. Keduanya disangka menerima suap jual beli jabatan Pj kades.

Apakah kedatangan KPK di kantor Dispendik dan Dinkes serta kantor Pemuda dan olahraga itu masih ada kaitannya dengan kasus jual beli jabatan Pj kades atau bukan, Bhirawa belum mendapatkan keterangan dari pihak KPK. Konfirmasi melalui Plt Jubir KPK Ali Fikri belum ada jawaban. [wap]

Rakor BSP Bahas Penanganan Kemiskinan Ekstrem l

Sambungan hal 1

sebesar 13,24 ribu jiwa dibandingkan pada September 2020 yang mencapai 11,46 persen.

“Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin mengalami penurunan dari 4,30 jiwa pada September 2020 menjadi 4,03 jiwa pada Maret 2021,” katanya, di Surabaya, Senin Malam (27/9) Dijelaskan Alwi, komoditas makanan pada Maret 2021 memiliki peran sebesar 75,19 persen terhadap garis kemiskinan, meningkat dibandingkan dengan kondisi September yang peranannya sebesar 75 persen.

“Beberapa komoditas makanan pada Maret 2021 yang memberikan kontribusi cukup besar pada garis kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, yaitu beras, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, tempe, tahu, dan bawang merah,” jelasnya.

Alwi menyebut, salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Jatim adalah banyaknya program dan bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Sejumlah bantuan yang diberikqn pemerintah pusat antara lain, bantuan sosial pangan program sembako, bantuan sosial PKH, bantuan sosial tunai (BST), tambahan bantuan sosial beras 10 kilogram untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, BST, dan BPNT, serta bantuan sosial beras 5 kilogram dengan sasaran di luar DTKS. Sementara bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jatim di antaranya, bantuan PKH Plus sebesar Rp 2 juta per orang per tahun, bantuan santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 sebesar Rp 5 juta per ahli waris, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas sebesar Rp 3,6 juta per orang per tahun, dan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 200 ribu per orang dengan sasaran di luar penerima BPNT, BST, PKH, dan BLT DD. Menurut Alwi, berbagai macam bantuan sosial tersebut mengakibatkan beban kerja dan pengawasan lebih berat, namun semua bisa teratasi dengan cara koordinasi lintas sektor maupun pendampingan.

“Dalam hal ini, Korda dan Pendamping BSP kecamatan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan bantuan sosial, terutama bantuan sosial program sembako,” ujarnya.

Selanjutnya, Alwi mengimbau kepada Dinsos, Korda, maupun Pendamping BSP untuk mengawal pelaksanaan BSP dan bantuan sosial tunai sesuai 6T. Yakni, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

Sementara, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dra Sufi Agustini MSi menambahkan, rakor BSP yang akan berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu (27/9) ini diikuti 119 orang.

Mereka merupakan Kepala Dinsos kabupaten/kota se-Jatim, Korda BSP Sosial Pangan se-Jatim, perwakilan Pendamping BSP di Jatim dan peserta dari Dinsos Provinsi Jatim. “Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum acara dimulai, semua peserta mengikuti tes Covid-19 dan alhamdulillah semua dinyatakan sehat,” ungkapnya.

Sufi menambahkan, kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber dari Kemensos RI, Komisi E DPRD Jatim, perwakilan Bank Indonesia Jatim, Kemenko PMK RI, Kemendagri RI, Kepolisian Daerah Jatim, dan BPS Jatim.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan serta kebijakan dan sistem pelaksanaan BSP tingkat provinsi tahun 2021, mengevaluasi permasalahan dan kendala pelaksanaan BSP tingkat provinsi tahun 2021, dan menindaklanjuti hasil rakor dengan mengoptimalkan penyaluran BSP tingkat provinsi tahun 2021 dan laporan secara periodik,” pungkasnya. [rac]

Pemasukan Hancur-hancuran, Tak Mencari Untung, sekadar Bertahan Hidup l

Sambungan hal 1

Selama pemasukan sepi akibat jarang masyarakat datang berbelanja kerajinan kulit, dirinya mencoba cara lain dengan menjual produk secara online. Misalnya lewat facebook maupun market palace.

Namun responnya masih kurang.

Calon pembeli hanya bertanya-tanya saja.

Padahal harga produk sudah dijual dengan murah. Misalnya, sepatu kulit pria, dijual hanya dengan harga Rp150 ribu. Sepatu kulit

wanita hanya Rp100 ribu. Namun masih tetap minim respon. “Saat itu saya tidak mencari untung. Pokoknya hanya berusaha untuk bisa bertahan saja,” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan warga yang tinggal di Perumahan Permata Tanggulangin itu, sejak mencuatnya kasus lumpur Lapindo 2006 lalu, kunjung­ an pembeli ke Tanggulangin sedikit berkurang. Sebab ada isu, wilayah Tanggulangin juga ikut terendam luapan lumpur Lapindo. “Tetapi lebih parah

dampak Covid-19 ini,” katanya.

Dikarenakan, pandemi Covid-19 menyerang berbagai sektor. Termasuk pasar penjualan produk kerajinan kulit di Tanggulangin ini. Sehingga pasar penjualan menjadi sepi. Dampak yang terjadi, banyak toko perajin kulit yang ditutup pemiliknya. Berganti usaha lain.

“Saat ini PPKM sudah level 1. Mobilitas tidak diketati lagi. Semoga usaha peng­ rajin kulit bisa bangkit lagi,” katanya.

Dalam suatu kesempatan ditemui di

kawasan toko kerajinan kulit di Desa Kludan, Tanggulangin, Andre, seorang pria muda asal Kota Surabaya menuturkan kalau dirinya itu sangat fanatik de­ngan kerajinan kulit dari Tanggulangin.

“Saya dari Tandes, Surabaya. Setiap mencari kerajinan kulit ya ke Tanggulangin. Harganya lebih murah tapi kualitas tidak kalah dengan yang dijual di mal-mal,” katanya, yang mengaku sedang mencari dompet kulit untuk anak muda yang lagi ngetrend saat ini. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Pon, 29 September 2021

Halaman 12

Angka Peserta KB Pria Situbondo Tertinggi Nasional Situbondo, Bhirawa Guna ikut menyemarakkan kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi sedunia, jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Situbondo mengadakan kegiatan operasi KB Lanang atau MOP dan MOW (implan), Selasa (28/9).

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi didampingi Kepala DPPKB Imam Ghazali saat memantau pelaksanaan implan pada salah satu warga Selasa (28/9).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Situbondo Karna Suswandi bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo Jumaati Karna Suswandi. Sejumlah pimpinan OPD, seperti Plt Kepala Dinkes, Direktur RSUD Besuki serta Kepala DPPKB Kabupaten Situbondo, Imam Ghazali bersama seluruh staf ikut mendukung suksesnya kegiatan tersebut.

Puluhan kaum pria dan sejumlah wanita juga hadir sebagai peserta

operasi kontrasepsi dan operasi KB Lanang juga tampak hadir. Kegiatan MOP-MOW digelar di Klinik NU Bina Jasmani Desa/Kecamatan Kapongan Situbondo.

Menurut Imam Ghazali, MOP dan Implan kemarin diikuti sebanyak 50 orang dan akan kembali digelar pada Oktober 2021 mendatang. Nanti, sebut Imam Ghazali, akan dilakukan kegiatan serupa di titik wilayah Situbondo barat. "Pro-

gram ini penting dan rutin diadakan serta memiliki target pencapaian. Apalagi MOP Situbondo tertinggi nasional karena ditunjang jenis kontrasepsi yang lain sehingga pencapaiannya semakin besar," ujar mantan Camat Panji itu.

Untuk sosialisasi, lanjut Imam Ghazali, pihaknya menggunakan metode jangka panjang seperti jenis implan dan ayudi. Untuk jenis implan masa pemakaiannya selama 3 tahun dan ayudi selama 8-10 tahun serta MOW masa pemakaiannya sepanjang masa. "Ini di ikuti warga karena sudah menjadi kesepakatan antara suami dan isteri untuk tidak punya anak kembali sehingga kedepan mampu mendidik anak menja-

di lebih baik," jelas Imam.

Mantan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Situbondo menerangkan, untuk kegaiatn operasi saat ini DPPKB Kabupaten Situbondo melibatkan 50 orang dengan menjalin kerjasama dengan Klinik Bina Jasmani NU Kapongan Situbondo. "Kami optimis kegiatan ini akan berhasil dengan baik dan akan mudah dikenal oleh masyarakat. Tentunya harus melibatkan masyarakat umum yang ada di Kecamatan masing masing.

Kami selama ini didukung oleh dokter MOP (Medis Operasi Pria) dan dokter MOW (Medis Operasi Wanita)," pungkas Imam Ghazali. [awi]

Tracing Covid-19

KILAS JATIM

Dewan Pastikan Dana Pilkada Dicadangkan Mulai Tahun Depan Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung memastikan Pemkab Tulungagung akan melakukan pencadangan dana pilkada tahun 2024 dan pilkades serentak tahun 2025 mulai tahun depan. Saat ini besaran dana yang akan dicadangkan tersebut juga masih terus dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung.

"Sudah dipastikan penyisihan dana cadangan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 dan pilkades serentak tahun 2025 dimulai dalam APBD murni 2022," ujar Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Fendy Yuniar M, Selasa (28/9).

Ia menandaskan dana cadangan tidak bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2021 karena ranperdanya masih dalam pembahasan. Terlebih belum ada kesepakatan dari Pansus III DPRD Tulungagung terhadap anggaran dana pilkada tahun 2024 yang diajukan oleh KPU Tulungagung dan Bawaslu Tulungagung.

"Nanti untuk dana cadangan dianggarkan selama empat kali penganggaran. Selain dalam APBD murni tahun 2022, juga di APBD Perubahan 2022, APBD murni 2023 dan APBD Perubahan 2023," paparnya.

Fendy Yuniar berharap dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 dan pilkades serentak tahun 2025 bisa efektif, efisien dan optimal. "Dan untuk saat ini kami belum bisa menyetujui draf anggaran yang diajukan oleh KPU Tulungagung dan Bawaslu Tulungagung karena nilainya relatif besar. Itu masih bisa diturunkan angkanya," tuturnya.

Dibeberkan, prakiraan kebutuhan dana pilkada tahun 2024 yang diperoleh Pansus III DPRD Tulungagung dari draf KPU Tulungagung sebesar Rp 75,837 miliar. Sedang dari draf Bawaslu Tulungagung sebesar Rp 24,416 miliar.

Hal yang sama dikatakan anggota Pansus III DPRD Tulungagung, Adrianto. Ia menyatakan harus ada penghitungan ulang oleh KPU Tulungagung dan Bawaslu Tulungagung terkait budget pilkada tersebut. [wed]

Polda Jatim Terapkan QR Code PeduliLindungi pada Tamu Polda Jatim, Bhirawa Polda Jatim memberlakukan scan QR Code apliksi PeduliLindungi bagi tamu yang berkunjung, Selasa (28/9). Upaya tracing (penelusuran kontak erat) Covid-19 ini juga diberlakukan bagi anggota maupun Polres jajaran Polda Jatim.

"Barcode aplikasi PeduliLindungi kami tempatkan di depan pintu masuk gerbang Mapolda Jatim. Dengan tujuan untuk tracing Covid-19," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta usai mengecek pemberlakukan QR Code di pos pintu masuk Polda Jatim.

Nantinya, lanjut Nico, para tamu yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat wajib menscan barcode PeduliLindungi. Masyarakat pun diimbau intuk mendownload aplikasi PeduliLindungi sesuai yang ada di gadget. Sehingga ketika masuk Mapolda Jatim sudah bisa menscan QR Code.

Upaya tracing ini diakui Nico, diberlakukan juga untuk jajaran Satker wilayah Polres-Polres. Yakni dengan melakukan scan QR Code PeduliLindungi bagi para masyarakat maupun tamu yang hendak berkunjung. Sehingga akan diketahui berapa jumlah orang yang masuk, serta terdata status si pengguna barcode yang berisi data status vaksinasi dan hasil tes Covid-19.

"Pada aplikasi ini ada 4 (empat) status, yaitu hijau, kuning, merah dan hitam. Hal ini diadakan agar tracing dan protokol kesehatan dilaksanakan di setiap satuan

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta meninjau pemberlakukan scan QR Code PeduliLindungi di pintu masuk Mapolda Jatim, Selasa (28/9).

wilayah Polda Jatim," jelasnya.

Alumnus Akpol 1992 ini menambahkan, empat warna atau prameter ini ditampilkan dalam aplikasi PeduliLindungi. Yaitu warna hijau, menandakan bahwa pengguna sudah divaksin sebanyak dua kali dan sedang tidak terinfeksi Covid-19. Warna hi-

jau menandakan bahwa orang tersebut bisa melanjutkan aktivitas di dalam ruang publik.

Kemudian warna kuning, sambung Nico, pengguna sudah divaksin satu kali dan tidak sedang terinfeksi Covid-19. Jika muncul warna ini, berarti pengunjung diizinkan masuk ke dalam

ruang publik dan tetap menyesuaikan kebijakan dari pengelola tempat. Warna merah menandakan data vaksinasi pengguna tidak dapat ditemukan dan tidak sedang terinfeksi Covid-19. Dan tidak diperbolehkan masuk ke tempat umum dan dianjurkan untuk segera melakukan vaksinasi. [bed]

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Cukai

Kuatkan Warga Kota Batu Tak Konsumsi Rokok Ilegal di Tengah Tekanan Pandemi Covid-19 Kota Batu,Bhirawa Situasi dan kondisi masyarakat yang tengah berada dalam masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan tingginya angka pelanggaran cukai berupa peredaran rokok ilegal. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Malang Raya gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Selasa (28/9), Pemkot Batu melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) bersama KPPBC Malang Raya menggelar sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan bidang cukai. Giat yang digelar di hotel EL Kartika Wijaya Kota Batu ini diikut oleh para pelaku usaha dagang baik toko maupun grosir yang menjual rokok.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah pelanggaran cukai dan menekan peredaran rokok ilegal di kalangan masyarakat,"ujar Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Malang Raya, Santje Asbay, Selasa (28/9).

Meskipun di Kota Batu tidak memiliki pabrik rokok, KPPBC menganggap sosialisasi di kota ini sangat penting. Karena sebagai Kota Wisata, peredaran rokok di Kota Batu sangat tinggi. Hal ini otomatis menimbulkan potensi terhadap pere-

Suasana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bidang Cukai yang digelar Pemkot Batu bersama KPPBC Malang Raya di hotel EL Kartika Wijaya Kota Batu, Selasa (28/9).

daran rokok ilegal, mulai rokok polos atau tanpa pita cukai hngga rokok dengan pita cukai palsu.

Untuk itu, dalam sosialisasi ini para peserta diajak mempraktekkan cara untuk mengetahui adan-

ya pita cukai palsu. Dan kemarin, setiap peserta diberi alat yang mengeluarkan sinar ultra violet (UV) untuk mengidentifikasi pita cukai yang asli.

"Dan ketika dari para peserta menemukan dan ditawari untuk menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ataupun pita cukainya palsu, segera laporkan ke kami. Kita akan jamin kerahasiaan pelapornya," tambah Sunu Nughroho, salah satu pemateri dari KPPBC Malang Raya.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat harus tahu dampak besar berupa kerugian negara bila menjual dan mengkonsumsi rokok ilegal. Karena penerimaan Negara yang cukup besar itu salah satunya cukai.

Tekan Tingginya Pelanggaran Cukai Saat ini pendapatan cukai menyumbang 10 persen dari pendapatan Negara. Namun selama masa pandemi ini terjadi peningkatan pelanggaran cukai. Di tahun ini tercatat hingga bulan Agustus ada sebanyak 122 penindakan atas pelanggaran cukai di Malang Raya. Angka ini terhitung cukup tinggi dimana rata- rata dalam seminggu ada dua pelanggaran yang ditindak petugas KPPBC. Fakta ini ikut menghambat pendapatan Negara di bidang cukai. Khusus KPPBC Malang Raya yang menaungi wilayah Kotya Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, di tahun ini ditargetkan bisa meraih pendapatan cukai sebesar

Rp 20,2 triliun. Namun hingga saat ini pendapatan yang diraih masih Rp 12,2 triliun.

"Artinya target yang diraih masih sebesar 59 persen. Dan dalam tiga bulan ke depan, kita harus bisa memenuhi kekurangan sebesar Rp 7 triliun. Untuk itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjual ataupun mengkonsumsi rokok ilegall,"harap Santje.

Sementara, Kepala BPSDA Kota Batu Dra Emiliati MSi mengatakan bahwa pihaknya akan terus ikut mendukung giat sosialisari peraturan terkait cukai ini. Dengan adanya sosialisasi pada pelaku usaha dagang di Malang Raya umumnya dan khususnya kota Batu, diharapkan bisa menurunkan angka pelanggaran cukai oleh masyarakat. "Kita ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama pengusaha rokok kecil agar tidak menjual rokok polos tanpa cukai,"ujar Emil. Karena itu sosialisasi ini akan dilaksanakan berkelanjutan yang akan diikuti para pedagang dari 24 desa/ kelurahan yang ada di Kota Batu.

Warga Kota Batu harus mengetahui, dalam melaksanakan pembangunan Kota Batu banyak mendapat bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT). Tahun ini tercatat DBHCT yang diterima Kota Batu sebesar Rp 18,9 M. Dari dana sebesar itu, sebanyak 50 persen digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). [nas.adv]