Binder29sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Secara nasional, Jatim tergolong daerah yang masih belum terlalu merasakan dampak pelemahan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi Jatim masih lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 5 persen,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim Dr Tommy Kaihatu MM

Selasa Legi, 29 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

29 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Membuka Peringatan Haornas di GOR Futsal Indoor ITS 11.00 Membuka Forum Kajian Keuangan dan Ekonomi Regional di JW Marriott

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Membuka Dialog Pengelolaan Sampah di Hotel Shangri-La 11.00 Menyambut Kedatangan Jamaah Haji Kloter Pertama 12.00 HUT dan Syukuran Radio Trijaya di Kertajaya 19.00 Shalawatan dan Murottil Quran di Pakel Tulungagung

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Menerima Kunker Pansus Hak Paten DPR RI di Ruang Kertanegara

2016, Dishub Anggarkan Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo 5 Hektare

Gubernur Lantik Lima Pj Bupati/Wali Kota Nurwiyatno Pertimbangkan Mutasi di Pemkot Surabaya

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik lima orang Penjabat (Pj) Bupati dan Wali kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/9). Kelima Pj ini menggantikan kepala daerah definitif yang telah selesai masa tugasnya hingga terpilih kepala definitif yang baru.

Kelima Pj tersebut, yakni Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno sebagai Pj Wali Kota Surabaya dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Jatim

Zainal Muhtadien sebagai Pj Bupati Situbondo. Selain itu, dilantik pula Kadis PU Bina Marga Provinsi Jatim Supaad sebagai Pj Bupati Jember, Kepala Bandiklat

Jatim Akmal Budianto diangkat sebagai Pj Bupati Gresik, serta Kepala Baperpusarsip Jatim Sujono sebagai Pj Bupati Ngawi.

Dari lima bupati/wali kota yang purna tugas, terdapat satu jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana.

Untuk jabatan bupatiwakil bupati ada empat, yakni Bupati-Wakil Bupati Ngawi Budi Sulistiyono-

Penandatanganan Pakta Integritas Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/9).

 ke halaman 11

Sumenep, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep berencana akan melakukan pembebasan lahan seluas 5 hektare di APBD 2016 untuk perluasan Bandara Trunojoyo.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Moh Fadillah mengatakan pihaknya akan mengusulkan penambahan lahan untuk Bandara Trunojoyo pada 2016. Upaya tersebut akan dibawa pada pembahasan tim anggaran pemerintah daerah guna dimasukkan dalam pembahasan APBD 2016.

“Untuk pengembangan Bandara Trunojoyo, kami berencana membebaskan lahan kembali pada tahun anggaran 2016, sedikitnya lima hektare lagi,” kata Moh Fadillah, Senin (28/9).

Fadillah menerangkan, selama ini Pemkab Sumenep telah melakukan 5 kali pembebasan lahan untuk pengembangan bandara pelat merah itu dengan total lahan yang dibebaskan sekitar 26 hektare.

 ke halaman 11

Hari Ini Putusan MK, PDIP Optimistis Calon Tunggal Dikabulkan Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Didik Prasetiyono optimistis pembacaan putusan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikabulkan. Rencananya, sidang gugatan uji materi Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah ini akan dibacakan, Selasa (29/9) hari ini.

“PDI Perjuangan Surabaya optimistis akan dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi daerah lainnya. Karena kita tahu bersama, Pilkada Surabaya tidak lagi calon tunggal,” kata Didik, Senin (28/9).

Didik menyatakan agenda pembacaan judicial review yang dilayangkan Whisnu Sakti Buana dan Syaifudin Zuhri rencananya akan dilakukan sekitar pukul 10.00.

Permohonan tersebut dikatakan politisi sekaligus Juru Bicara Tim Pemenangan RismaWhisnu ini, agar adanya calon tunggal di beberapa daerah tetap dilakukan pemilihan. Baik dengan sistem bumbung kosong, maupun pernyataan pendapat.”Intinya ada pengesahan atas calon tunggal yang dialami sejumlah daerah,” kata Dikdong, sapaan Didik Prasetiyono.

Beberapa daerah tersebut di antaranya,

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membacakan kata - kata pelantikan yang diikuti oleh Pj Bupati Ngawi, Pj Bupati Situbondo, Pj Bupati Jember, Pj Bupati Gresik dan Pj Wali Kota Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/9).

16 Haji Asal Embarkasi Surabaya Masih Raib Surabaya, Bhirawa Sebanyak 16 haji asal Embarkasi Surabaya masih raib alias belum terdeteksi keberadaannya dan 10 haji dinyatakan meninggal dunia akibat insiden Mina, Arab Saudi pada 24 September 2015.

“Hingga hari ini (Senin kemarin, red) pukul 06.00 tercatat 10 haji asal Kloter 48, 61, dan 36 dari Debarkasi

Surabaya yang menjadi korban insiden itu,” kata Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya HM Sakur, Senin (28/9).

Dengan adanya 10 haji korban insiden Mina yang teridentifikasi, katanya, maka tersisa 16 haji asal Embarkasi Surabaya yang masih belum ditemukan. Yakni 14 haji asal Kloter 48 dan dua haji asal Kloter 36.

Melemahnya ekonomi Indonesia akibat faktor internal dan eksternal telah mengakibatkan hampir 1 juta pekerja di-PHK. Untuk mengindari meluasnya PHK, pemerintah meminta semua kepala daerah untuk menggiatkan Tripartit dengan harapan bisa ditemukan rumusan langkah keluar dari kemelut tanpa PHK.

 ke halaman 11

Semangat Muda TIDAK bisa disangkal bila awet muda merupakan idaman setiap orang, lantaran bisa meningkatkan keyakinan diri sese-

orang. Namun kondisi awet muda ini tidak selalu dikaitkan dengan kondisi fisik maupun usia saja, tapi juga karena adanya semangat yang muda serta etika.

Semangat berjiwa muda inilah yang diadopsi M a r keting Communication Manager HARR I S POP! Hotel & ConventionsGubeng,

Setiawan Nanang

 ke halaman 11

Sentil..  Bupati dan Wabup Mulai Retak  Biasa, saat kepentingan sudah tak sejalan  Penurunan Ekonomi Belum Berdampak di Jatim  Mencoba menghibur diri, apa memang benar tidak terpengaruh?  Pangdam Larang Prajurit Punya Istri Simpanan  Kebijakan tajam ke bawah, tumpul ke atas

“Ke-10 haji asal Embarkasi Surabaya ada tiga korban yang teridentifikasi pada 25 September, lima korban yang teridentifikasi pada 27 September, dan dua korban yang teridentifikasi pada 28 September,” katanya.

Jumlah haji Indonesia yang menjadi korban peristiwa Mina bertambah menjadi 41 orang dari sebelumnya 34

Hindari PHK, Diusulkan Kurangi Upah dan Fasilitas Pekerja Tingkat Atas Jakarta, Bhirawa Kemelut ekonomi dunia yang berimbas pelambatan perekonomian Indonesia, telah mengakibatkan hampir 1 juta pekerja di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Membendung arus PHK ini, pemerintah minta pengusaha

bersama pekerja meningkatkan prinsip-prinsip kemitraan.

Dalam prinsip kemitraan ini pekerja bersama pengusaha akan saling menunjang dan memegang tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian usahanya.

“Pelemahan ekonomi dunia

dewasa ini bisa dijadikan momentum terbaik bagi kita untuk keluar dari kemelut. Yakni dengan cara meningkatkan prinsip kemitraan antara pengusaha dengan pekerja.

Dalam dialog diharapkan bisa men-

 ke halaman 11

orang. Di antaranya 10 orang berasal dari Jatim yakni Probolinggo 6 jamaah, Kediri 2 jamaah, Batu 1 jamaah dan Kota Probolinggo 1 jamaah. Sedangkan 16 orang jamaah dinyatakan hilang.

“Sampai saat ini petugas haji dari Kanwil Kemenag Jawa Timur masih berupaya mencari informasi terkait ja-

 ke halaman 11

Dana Pilgub Jatim Membengkak Jadi Rp 1,4 Triliun DPRD Jatim, Bhirawa Kendati pelaksanaan Pilgub Jatim baru akan diselenggarakan pada 2018, namun Pemprov Jatim sudah mulai mengalokasikan anggaran dana Pilgub secara simultan (multi years) agar nantinya tidak terlalu membebani APBD Jatim.

Bahkan pada APBD 2015 , Pemprov Jatim sudah menyisihkan anggaran untuk Pilgub sebesar Rp 100 miliar. Sedangkan pada APBD 2016 mendatang, alokasi direncanakan sebesar Rp 300 miliar. Lalu pada 2017 sebesar Rp 300 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 300 miliar sehingga total dana Pilgub Jatim mencapai Rp 1 triliun.

Namun rencana tersebut bakal berubah seiring dengan adanya perubahan UndangUndang tentang Pilkada, di mana KPU selaku penyelenggara Pilkada memiliki

 ke halaman 11

Melihat dari Dekat Busan, Sister City Surabaya di Korea Selatan (2-Bersambung)

Diabadikan dengan Nama Jalan, Sayang Investasi dari Surabaya Masih Minim Kerjasama sister city antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Busan pada 2015 ini sudah menginjak 21 tahun. Kerjasama yang cukup lama sebenarnya, sayangnya hingga kini kerjasama yang berjalan efektif hanya di sektor pendidikan dan budaya. Sedangkan investasi pengusaha dari Surabaya yang masuk ke Kota Busan masih minim, padahal kesempatan dan peluang untuk menggarap pasar di sana terbuka luas.

Titis Tri Wahyanti, Surabaya Begitu kuatnya hubungan yang terjalin antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Busan bisa dilihat dari diabadikannya nama Surabaya dalam bentuk jalan di Kota Busan. Ya, ada nama Jalan Surabaya sebagai jalan utama dan berada persis di depan gedung BIC (Busan Indonesia Center).

BIC merupakan gedung multi fungsi seluas 400 m2 dengan lima lantai yang berlokasi di antara apartemen, sekolah, gerai makanan, taman umum, dan pertokoan di kawasan 1900 Geumgok-Dong Buk-

Gu Busan. BIC menjadi semacam obat kangen bagi warga Indonesia termasuk Surabaya yang tinggal di Busan. Sekaligus untuk memperkenalkan Indonesia kepada penduduk Korea Selatan. Maklum sebagian warga Korea Selatan mengganggap Indonesia sama dengan India. Tapi dengan adanya BIC yang diresmikan sejak April 2014 ini, masyarakat di sana makin tahu Indonesia.

Gedung ini mendisplai berbagai

 ke halaman 11

titis tri wahyanti/bhirawa

Hubungan Pemkot Surabaya dan Pemkot Busan di Korea Selatan diabadikan dalam bentuk nama jalan, yakni Jalan Surabaya yang berada di depan BIC. Keberadaan jalan ini seharusnya menjadi modal Surabaya untuk lebih berani melakukan penetrasi investasi ke kota metropolis kedua setelah Seoul.

SURABAYA

2

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pembangunan Surabaya Belum Signifikan, Kualitas Pendidikan Menurun, Infrastruktur Tak Merata Klaim mantan Wali kota Tri Rismaharini tentang keberrhasilan pemerintahannya mendapat kritikan dari wakil rakyat. Masih banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang dicatat Dewan selama pemerintahan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Sebelumnya dalam pers conference terakhir dengan wak media, Minggu(27/9), Risma menyebut pemerintahannya telah melebihi target Rencanan Pembangunan jangka Menengah Daerah(RPJMD) Surabaya.

Selain masalah pemenuhan Bopda dan anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen APBD, Risma juga menyebut telah berhasil menambah infrastruktur kota seperti jalan dan jembatan.

Salah satu buktinya, menurut Tri Rismahrini adalah sejumlah penghargaan yang diterima kota Surabaya baik dari pemerintah pusat maupun internasional selama pemerintahannya.

Wakil ketua komisi D, H Junaidi, Senin(28/9) menyebut ada banyak hal yang belum dise-

lesaikan Tri Rismahrini selama menjabata Wali kota Surabaya.

Menurut Junaidi, di bidang pendidikan Pemkot masih memiliki banyak kekurangan terutama terkait kualitas pendidikan.

Salah satu buktinya, lanjut Junaidi, hasil Ujian nasional SMP dan SMA para siswa Surabaya tidak pernah masuk 10 besar nasional bahkan Jawa Timur selama tiga tahun terakhir. Yang terbaru , lanjut Junaidi adalah hasil Ujian Sekolah SD tahun ajaran 2014-2015 bahkan tidak masuk dalam 20 besar tingkat jawa Timur. “ini menunjukkaan ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan di Surabaya. Nah bagaimana dikatakan berhasil bila kondisinya demikian,”

terang Junaidi.

Belum lagi, lanjut Junaidi, masalah pemenuhan infrastruktur pendidikan yang ternyata tyidak dijanghkau oleh pemerintah kota selama ini. Menurut Junaidi atau biasa disapa Kaji Jun ini, setidaknya ada 20 sekolah negeri di Surabaya yang berdiri di atas lahan bukan milik Pemkot.

“Kalau mau sebenarnya Pemkot bisa meminta hibah atau membangun gedung sekolah di tanah asetnya sendiri. Ini bukti kalau Pemkot kedodoran selama ini, terutama tentang aset,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Junaidi, anggaran pendidikan sebesar Rp1,7 triliun bisa dikatakan tidak bisa dikelola dengan baik. “Dengan anggaran sebesar itu seharusnya sudah tidak ada lagi sekolah yang numpang dan kualitas pendidikan bisa di upgrade,” terangnya.

Sementara mengenai hasil pembangunan infrastruktur kota,

anggota Komisi C, M.Mahmud mengungkapkan dalam masa pemerintahan Wali kota Risma ada banyak anggaran infrastruktur yang tak terserap. Dengan demikian klim pembangunan infrastruktur terbaik se Indonesia bisa jadi diragukan.

Sebagai gambarana, Mahmud yang pernah duduk di kursi ketua DPRD Surabaya periode lalu ini menyebut di tahun 2015 terdapat anggaran Rp 1,4 triliun di Dinas PU Bina Marga. Namun sampai dengan akhir bulan September ini, lanjut Mahmud baru terserap Rp 370 M. Lebih detail Mahmud menjelaskan dalam nomenklatur Dinas PU Bina Marga terdapat anggaran jalan dan jembatan yang disediakan sebesar Rp 236 miliar , dan sampai saat ini baru terserap 5 persen saja atau sekitar Rp 13 miliar.

“Dengan demikian seharusnya anda (wartawan) tanyakan, keberhasilan pembangunan jalan

dan jembatan seperti yang diklim tersebut perhitungan sejak kapan.

Mungkin dihitung sejak zaman Wali kota Bambang DH. Tapi kenyataannya anggaran sebesar itu saja di tahun 2015 tidak terserap,” Tanya Mahmud ditemui di ruang Komisinya.

Bahkan secara global, kata Mahmud, diprediksi sampai akhir masa anggaran 2015 akan terdapat Sisa Lebih penggunaan Anggaran(Silpa) sebesar Rp 1,2 triliun atau 27persen dari total anggaran. “jadi bisa dikatakan Pemkot hanya menanam uang di bank sebesar Rp1,2 Triliun, hingga pembangunan dapat dikatakan macet. Siapa yang jadi korban, ya rakyat,” kata Mahmud yang juga mantan Pemred salah satu koran kriminal terbesar di Jawa Timur ini.

Masih terkait pembangunan infrastruktur, Mahmud mengambil kesimpulan ada ketidakadilan dalam prioritas penggunaan anggaran oleh peme-

rintah kota terutama pembangunan infrastruktur. Mahmud bahkan berani mengatakan Pemkot selama pemerintahan Risma hanya memperhatikan infrastruktur tengah kota.

“Tidak ada pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, lihat Balongsari, Benowo, Pakal , Jatisrono, , kalau di utara juga bisa dilihat di daerah Kenjeran dan sekitarnya. Padahal semua warga kota Surabaya ini bayar PBB, Pajak, dan retribusi, seharusnya semua mendapat bagian pembangunan,” kata Mahmud.

Pada kesempatan kemarin bahkan Mahmud menyebut ada daerah di Surabaya yang kondisi jalannya seperti zaman penjajahan salah satunya di daerah pakal dan benowo.” Di benowo sama pakal itu masih banyak jalan yang kondisinya seperti belum merdeka. Masih tanah, masih gragal. Dan ini tidak pernah discover oleh pemerintah,” Q gat ungkapnya.Q

R-APBD Jatim 2016

Pemprov Kerja Keras Tahan Angka Kemiskinan DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim berusaha keras menahan peningkatan angka kemiskinan akibat krisis ekonomi akhir-akhir ini. Dampaknya RAPBD Jatim 2016 akan berada pada ukuran anggaran krisis untuk melakukan berbagai pencegahan peningkatan kemiskinan.

Urus Kepegawaian, BKN Harus Libatkan PNS Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengambil kebijakan terkait kepegawaian juga melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dialog menjadi hal penting.

Ini merupakan langkah partisipatoris dalam merumuskan kebijakan di bidang kepegawaian,” ujarnya saat Pengambilan Sumpah Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/9).

Ia mengatakan, tugas PNS dikoordinasikan oleh BKN. PNS memiliki tugas tidak hanya melayani masyarakat secara prima. Tetapi dalam pelayanan syaratnya pemberdayaan dan partisipatoris masyarakat. Jika dulu fungsi

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan ucapan selamat kepada Ida Ayu Rai Sri Dewi SH MSi sebagai Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya yang baru menggantikan Darmanto SH MSi. PNS kepemerintah daerah “Berdasarkan UU No. 23 lam mengurus kepegawaian,” Namun keputusannya tetap untuk meningkatkan kese- Tahun 2014, dalam mengurus katanya. berada di pemerintah, karena jahteraan masyarakat dan kepegawaian lebih partisiDijelaskan, ada tiga ting- pemerintah memiliki kekuamembantu RPJMD gubernur/ patoris, tidak boleh top down katan perubahan dalam ke- san untuk membuat regulasi. bupati/walikota melalui pe- atau otoriter. Mereka yang pegawaian mulai dari otoriter “Ini satu konten baru. Konlayanan publik. Namun saat diurus harus diajak berbicara top down, demokrasi bottom teksnya tetap demokrasi, naini, lebih demokratis dan mengenai apa saja yang di- up, serta koordinasi menyam- mun kontennya lebih partisiQ iib partisipatoris. inginkan dan dilakukan da- ping yang lebih partisipatoris. patoris,” tuturnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Selesaikan Delapan Perda DPRD Jatim, Bhirawa Sebanyak 27 program legislasi daerah (prolegda) yang dicanangkan DPRD dan Pemprov Jatim tahun anggaran 2015, kini baru merampungkan 8 Perda saja. Namun, kendati masih memiliki pekerjaan rumah (PR) menyelesaikan 19 Raperda yang belum selesai, namun mereka justru mengusulkan 4 Raperda tambahan untuk dibahas di sisa waktu tahun anggaran 2015 yang tinggal tiga bulan.

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Jatim, Ahmad Heri di DPRD Jatim, Senin (28/9) membenarkan bahwa pada masa sidang III, ada perubahan Prolegda yakni penghapusan 4 usulan Prolegda yang terdiri dari 2 usulan DPRD Jatim dan 2 usulan dari eksekutif.

Selain itu, dalam perubahan Prolegda juga ada penambahan 4 Prolegda yang terdiri dari 2 usulan DPRD dan 2 usulan eksekutif. “Dua raperda usulan DPRD adalah raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, serta raperda tentang penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS),” Q cty papar Ahmad Heri.Q

Kedua Tim Pemenangan Tak Kunjung Serahkan Desain APK Surabaya, Bhirawa Alat Peraga Kampanye (APK) yang seharusnya sudah dalam proses cetak oleh KPU Kota Surabaya, hingga Senin (28/9) kemarin sama sekali belum tergarap. Masalahnya, desain APK yang seharusnya diserahkan oleh Tim Pemenangan kedua pasangan calon (paslon) belum diserahkan ke KPU Kota Surabaya.

Paslon nomor satu yakni Dr RasiyoLucy Kurniasari telah menyerahkan desainnya ke KPU, namun akan diminta kembali, sebab ada revisi perbaikan terkait desain yang akan dijadikan kampanye. Sementara, untuk Paslon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP tak kunjung memberikan desainnya.

Sosialisasi kampanye di Kantor Panwaslu Kota Surabaya yang mengundang jajaran Pemkot mulai dari Dishub, Satpol PP, Tim Pemenangan Risma-Whisnu Anugerah Ariyadi dan juga KPU Kota Surabaya. Dalam sosialisasi tersebut, Anugerah yang juga Wakil Ketua DPC PDIP ini menanyakan ke KPU Kota Surabaya

terkait paslon mana yang belum menyerahkan.

“Mohon maaf saya menyela, pasangan mana yang belum mengumpulkan desain ke KPU?” Tanya Anugrah kepada Nur Syamsi.

Pertanyaan tersebut sontak langsung dijawab Komisioner KPU Kota Surabaya Nur Syamsi. Dirinya mengatakan bahwa yang belum menyerahkan desain APK adalah paslon Nomor 2 yakni pasangan Risma-Whisnu. “ Sampai saat ini desain APK belum kami terima dari paslon nomor urut 2. Kalau paslon nomor urut 1 sudah diserahkan ke kami namun diminta kembali karena ada revisi,” jawab Nur Syamsi.

Mendengar jawaban ini, Anugrah langsung terdiam. Agaknya, anggota Tim Pemenangan ini belum berkoordinasi dengan anggota lainnya.

Syamsi menyarankan untuk sesegera mungkin menyerahkan desain kedua paslon untuk APK. “Kami mohon pada kedua tim pemenangan menyerahkan desainnya ke kami

(KPU Kota Surabaya),” katanya.

Adapun bentuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU antara lain Baliho berukuran 4x6 meter berjumlah 5 buah untuk wilayah kota seluruh kecamatan masingmasing paslon. Selain itu, juga spanduk ukuran 1,2x6 meter berjumlah 2 buah untuk setiap wilayah kelurahan masing-masing paslon dan umbul-umbul ukuran 5x1,15 meter sebanyak 10 buah untuk masing-masing kecamatan.

Sedangkan untuk bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya antara lain selebaran berukuran 8x21 centimeter sejumlah kepala keluarga untuk masing-masing pasangan calon. Bahan kampanye dari KPU juga termasuk poster ukuran 40x60 sentimeter sejumlah KK untuk masing-masing paslon.

“Bahan kampanye yang dicetak paslon, seperti kaos, topi, mug, kalender, dan stiker, paling besar ukuran 10x5 sentimeter, dan harganya tidak lebih dari Rp25ribu,” Q geh ujar Syamsi.Q

Gubernur Soekarwo menegaskan akibat kondisi perekonomian mengalami kelesuan sehingga daya beli masyarakat ikut menurun.

Bahkan, target pendapatan juga mengalami penurunan drastis. Sehingga pembiayaan pembangunan mengalami krisis.

“Kita sedang mengalami anggaran krisis, jadi bagaimana menahan angka kemiskinan jangan sampai bertambah karena garis kemiskinan naik 0,06 persen jadi 293 ribu menjadi 305 ribu. Padahal pendapatan petani cuma naik sedikit tapi harga kebutuhan makanan ikut naik,” ujar Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo saat rapat paripurna DPRD Jatim tentang persetujuan bersama KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara) APBD Jatim 2016 di gedung DPRD Jatim, Senin (28/9).

Untuk menanggulangi peningkatan angka kemiskinan, kata Soekarwo pihaknya akan menggalakkan program padat karya dua bulanan, lalu memberikan bantuan kredit lunak kepada UMKM agar bisa menambah lapangan kerja baru, serta mendorong SKPD-SKPD untuk meningkatan program produktivitas.

“Skema pembiayaan UMKM ini disiapkan anggaran sebesar 600 miliar bekerjasama dengan BPR kab/kota dengan bunga 10 persen. Rinciannya, 5 persen untuk BPR dan 5 persen untuk Bank Jatim.

Kalau lewat bank konvensional bunganya 19 persen, tentu memberatkan pelaku UMKM,” ujar Pakde Karwo.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong bahan baku industri besar jangan langsung diambil melalui produsen. Namun diolah dulu oleh industri kecil agar menjadi bahan setengah jadi dan memiliki nilai tambah serta dapat menyerap tenaga kerja baru. “ Industri kecil inilah yang nantinya akan dibantu permodalan oleh provinsi,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim.

Di sisi lain, belanja pegawai tahun depan juga mengalami kenaikan karena pemerintah pusat telah menegur Jatim supaya melaksanakan remunerasi untuk Tunjangan Profesional Pegawai (TPP) lantaran di daerah lain sudah melaksanakan. “ Untuk TPP (remunerasi) kita alokasikan sebesar Rp600 miliar. Namun hanya akan diberlakukan pada pegawai golongan I dan golongan II yang tidak memiliki eselon,” jelasnya.

Penurunan pendapatan daerah secara drastis tahun 2015, merupakan kali pertama terjadi di Jatim. Dicontohkan Pakde Karwo, pendapatan tidak langsung dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terdapat selisih hingga Rp1,5 triliun. Padahal tahun-tahun sebelumnya Q cty tidak demikian.Q

Kesenian Harusnya Jadi Basis Pembangunan Kota Surabaya Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo menegaskan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan tidak boleh lepas dari basisnya yaitu kebudayaan. Rasiyo yang mendapat nomor urut Paslon satu dalam Pilkada Surabaya berjanji akan memperhatikan kesenian yang ada di Kota Pahlawan termasuk pelaku kesenian yang termarginalkan.

“Membangun itu tidak hanya pengertiannya, tetapi basisnya itu harus budaya, tidak gersang,” kata Mantan Sekdaprov Jatim ini pada Bhirawa.

Pria kelahiran Madiun ini menginginkan pembangunan yang berkebudayaan.

Menurutnya, kebudayaan yang ada di Kota Surabaya masih tergolong rendah tanpa perhatian dari pemerintah kota. “Kita lihat kebudayaan di Surabaya, gimana? Sangat memilukan juga. Wong arep nontok ludruk loh saiki angele setengah mati (orang mau lihat ludruk

sekarang susahnya setengah mati, red),” terangnya.

Rasiyo yang masih menjabat Komisaris Utama Bank UMKM Jatim terenyuh saat melihat kesenian ludruk yang merupakan aset Negara ini. hal tersebut, menurutnya ludruk adalah kesenian daerah asli Kota Surabaya yang harus dilestarikan keberadaannya karena menjadi Simbolik.

“Saya kemarin lihat ludruk seperti itu merasa ngenes (memprihatinkan, red). Jadi, kalau saya dipercaya oleh warga Surabaya menjadi Wali

Kota akan memperhatikan juga, tak hanya keseniannya namun juga pelaku seninya yang selama ini banyak yang sambatan (mengeluh, red),” pungkasnya.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, Taufik Monyong. Dirinya menganggap Pemkot Surabaya harus lebih memperhatikan kesenian yang ada di Surabaya.

“Pemerintah jangan hanya datang saja di acara kesenian, yang dipikirkan mereka itu adalah by project saja. Sehingga karya seniman menjadi hambar,” kata Taufik Monyong dalam pembukaan Jatim Art Forum 2015 di Gedung Kesenian Jawa Timur kemarin, Jalan Genteng Kali.

Monyong menyarankan, pemerintah dalam hal ini Kota Surabaya harus belajar

geh/bhirawa

Taufik Monyong membuka Jatim Art Forum di Gedung Kesenian Jawa Timur, Senin (289) kemarin. dengan Dewan Kesenian sampaikan. “Pemerintah las, seperti seniman yang Surabaya (DKS). Menurut- harus mengajak dialog lang- ada di THR (Taman Hiburan nya, pikiran dan kecerdasan sung, duduk bersama. Nasib Rakyat), janjinya pemkot orang DKS itu tidak ter- seniman semakin tidak je- akan membuat kampung

seni terintegritas juga tak terealisasi sampai sekarang,” pungkasnya.

Kenapa DKS dengan Pemkot tak sejalan, Menurut pria yang tak luput mengenakan selendang ini mengatakan, DKS itu hanya terbentur dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diurus dengan seniman. “Pemerintah tidak punya perhatian khusus, seniman itu dianggap sebagai tradisi saja,” jelasnya.

Terkait janji Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo terkait pembangunan yang berkebudayaan, Monyong menginginkan ada pertemuan antara kedua calon Wali Kota Rasiyo maupun Risma. “Saya ingin mendengarkan kedua calon secara sistematik. Kami pikir budayawan hanya sebagai second line. Jadi kedua calon harus berdiskusi,” haQ geh rapnya.Q

SURABAYA

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Terobosan Taman Posyandu dan Pendampingan Bumil Diapresiasi Kemenkes Pemprov, Bhirawa Kementerian Kesehatan RI memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Penggerak PKK Jatim , Nina Soekarwo atau akrab disapa Bude Karwo atas dukungannya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat Jatim.

“Kontribusi Bude Karwo di bidang kesehatan luar biasa dan banyak inovasi, terutama terobosannya lewat Taman Posyandu dan Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi. Mudahmudahan dapat menjadi motivasi TP-PKK Kabupaten/Kota lainnya,” kata Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI dr Eni Gustina, MPH ketika diterima Ketua Tim Penggerak PKK Prov Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi di Grahadi , Senin (28/9).

Menurut dr Eni, dalam rangka hari kesehatan nasional secara rutin Menteri Kesehatan memberikan apresiasi kepada perorangan atau lembaga yang menonjol dalam memberikan kontribusi di bidang kesehatan.

Untuk itulah tim verifikasi melakukan kunjungan ke Jatim untuk melihat langsung di lapangan terhadap kegiatan Taman Posyandu karena dinilai sangat spesifik, baik dari segi pendidikan, kesehatan, keagamaan, semua sudah berjalan dengan baik.

“Apa yang dilakukan Jatim berdampak sangat besar secara

hms

Ketua TP PKK Jatim Menerima Audiensi Tim Kementerian Kesehatan RI Yang Dipimpin Oleh Kepala Pusat Promkes dr. Eni Gustiana di Gedung Negara Grahadi. nasional. Verifikasi ini tidak dijadikan model ditempat lain,” kerjasama. Apalagi masyara- Gus Ipul sudah memprioritaskan hanya dari sisi kesehatan, tapi ujarnya katnya dalam melakukan pe- pembangunan di bidang kesejuga dasi sisi organisasi. Tim juga Sementara itu Bude Karwo kerjaan tidak hanya sekedar hatan, setelah itu bidang penmemberikan apresiasi terhadap menyampaikan rasa syukurnya menjalankan tugas tapi me- didikan, dan seterusnya. Hal ini apa yang sudah dilakukan Bude terhadap masyarakat Jatim yang lakukan dengan hati. sudah terbukti dengan gerakan Karwo, jejaring gerakan PKK dinamis dan mudah diajak kerSejak awal, Pemprov Jatim bersama-sama elemen sangat sampai ke kabupaten/kota sudah jasama, karena aktivitas tidak dibawah kepemimpinan Guber- bermanfaat. “Kami selalu menkuat. Hal ini perlu ditiru untuk bisa dilakukan tanpa adanya nur Pakde Karwo dan Wagub, dorong teman-teman berbagai

RAGAM INFO

Kepala Daerah Harus Perhatikan Program KB Surabaya, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim berharap dalam Pilkada serentak di Jatim, masalah program kependudukan dan keluarga berancana akan menjadi salah satu perhatian para pasangan calon dalam visi-misinya. ‘’Untuk itu dalam momen Pilkada ini, BKKBN akan turut serta dalam menilai calon pemimpin daerah, saat proses kampanye para pasangan calon saat menyampaikan isi dan misi program. Hal ini dilakukan BKKBN karena masih minimnya peran kepala daerah dalam program penekanan jumlah penduduk,’’ kata , Kepala perwakilan BKKBN Jatim Dwi Listyawardani Dikatakannya, Pilkada nanti diharapkan kepala daerah yang terpilih nanti mempunyai konsen terhadap program kependudukan dan keluarga berancan.

Jjika calon pemimpin selanjutnya tidak bisa meneruskan program kependudukan dan keluarga berancanadikhawatirkan akan terjadi pertumbuhan manusia yang membludak, dan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Jatim “Intinya kami ingin seluruh calon kepala daerah memiliki kepedulian terhadap program pembangunan manusia secara umum dan secara khusus program tentang pemecahan kependudukan, KB maupun pembangunan keluarga,” ungkapnya.

Dani menambahkan tidak hanya kekhawatiran akan mebludaknya jumlah penduduk Jatim berdampak akan perkembangan perekonomian di Jatim.

Namun jika nantinya pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota tidak Q dna bisa meneruskan program ini.Q

Masalah Gizi Masih Menjadi Momok di Jatim Surabaya, Bhirawa Kendati sudah menjadi provinsi dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik, tidak membuat Jatim lepas dari masalah gizi. Sampai saat ini Jatim masih menghadapi empat masalah gizi.

Ketua DPD Persatuan Ahli Gigi Indonesia (Persagi) Jatim Agus Sri Wardoyo, menjelaskan empat masalah gizi tersebut adalah kekurangan energi protein atau biasa dikenal dengan gizi buruk, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan vitamin A, dan animea gizi besi.

“Empat masalah tersebut masih menjadi prioritas penanganan ma-

salah gizi, baik oleh pemerintah maupun Persagi sendiri,” ujarnya Pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak telah menelurkan beragam program untuk mengatasi empat masalah gizi tersebut. Beberapa hal yang dilakukan untuk penanganan gizi tersebut adalah mengurangi gizi buruk dengan memberikan terapi dan makanan tambahan, sehingga sekaligus dapat mengurangi angka stunting (tumbuh pendek), kampanye konsumsi garam beryodium, pemberian vitamin A gratis dan pemberian vitamin penambah zat besi.

“Program dan upaya pemerintah sudah cukup bagus, tinggal lebih dekat menjangkau dan mengajak langsung masyarakat untuk sadar

gizi,” terangnya.

Ditambahkan Agus, sebenarnya selama ini yang masih menjadi hambatan dalam penghapusan masalah gizi adalah masyarakatnya sendiri, karena pola asuh dan kesadaran gizi sebagian masyarakat masih rendah.

Hal itu diindikasikan dengan masih enggannya orang tua membawa anak ke posyandu, masih menganggap pemberian beberapa jenis makanan tambahan tidak perlu, dan salah dalam menerapkan pemberian makanan kepada bayi mereka sehingga mengalami masalah dan ditambah bahan makanan yang bergizi kurang.

“Sebenarnya kemiskinan bukan menjadi masalah utama dalam pemenuhan gizi, karena bahan makanan yang bergizi tidak selalu mahal.

Banyak bahan makanan yang harganya cenderung lebih murah namun kandungan gizinya juga tinggi,” jelas laki-laki yang juga ahli gizi klinik ini.

Kepala Dinkes Jatim Harsono mengaku untuk memberantas empat masalah gizi pihaknya berupaya keras untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Dinkes akan memberikan makanan tambahan berupa MPASI dan makanan tambahan lain kepada orang-prang yang membutuhkannya. ‘’Pada intinya kita sudah berusaha maksimal untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat tinggal bagaimana mau dan bersedia memandaatkan bantuan dari pemerintah,’’ tamQ dna bahnya.Q

Diklat Prajabatan Diharapkan Bawa Pencerahan Kompetensi Kepala Sekolah Dilatih Sebelum Diuji Pemprov, Bhirawa Diklat prajabatan bagi CPNS diharapkan dapat membawa pencerahan jarak pandang yang baru tentang bagaimana mereka bisa berperan memposisikan diri berperilaku dan bekerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Bagus Pudjiono saat Menutup Diklat Prajabatan Kategori (K) I dan K II Golongan II Angkatan 42 dan Golongan III angkatan 81 dan 82 Pemprov Jawa Timur 2015 di Badan Diklat Jawa Timur, Sabtu (26/9) mengatakan, ada beberapa tuntutan yang harus dilakukan adalah tuntutan untuk bekerja secara

profesional, kompeten dan menggunakan waktu secara efektif serta produktif.

Sudah tidak jamannya lagi bekerja hanya menjalankan rutinitas tanpa adanya target capaian. Masing-masing aparatur harus memiliki bagian tugas dan peran yang jelas serta hasilnya harus terukur sebagaimana yang diisyaratkan dalam penilaian prestasi kerja melalui surat Sasaran Kinerja Pengawai (SKP).

Dengan demikian, PNS Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan telah memiliki standar profesionalisme.

Kemudian orientasi pelayanan publik maka kinerja pelayanan harus ditunjukan melalui sikap dan perilaku yang mengede-

pankan pelayanan prima dengan sepenuh hati. Kemudian disertai dengan ketrampilan teknis yang memadai sehingga dapat mengimbangi dunia nyang semakin kompetitib. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator fungsi dan peran pemerintahan dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, bekerjalah dengan bersih dan baik bebas KKN, ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan wibawa harus dimulai dari jajaran PNS Aparatur Sipil Negara yang bersih pula. Bekerja dengan jujur, cermat, hati-hati hindari kecerobohan dan penyimpangan harus dijahui sehingga menjadi Q inf karakter budaya kerja.Q

Usai Idhul Adha, BLH Jatim Harus Lakukan Langkah Antisipasi Pencemaran Sungai Pemprov, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim harus melakukan langkah antisipasi terhadap kegiatan yang berdampak pada pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran Kali Surabaya. Perayaan Hari

elemen, sekaligus juga terjun untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat Jatim, khususnya penurunan AKI dan AKB dan hasilnya dapat dirasakan,”.jelasnya AKI di Jatim sudah on the track, karena sudah menurun dari 101 menjadi 93 per 100 ribu kelahiran hidup, padahal target MDG’s 102. Sementara di tingkat pusat rata-rata 228 per 100 ribu kelahiran justru naik menjadi 359. TP-PKK kabupaten/kota di Jatim sudah sepakat untuk menurunkan kematian ibu dan bayi menuju Jawa Timur sehat.

“Harapan saya, di seluruh kabupaten/kota, teman-teman TP-PKK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan berbagai elemen, unsur dokter dan para medis, seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Jatim, ternyata sangat efektif didalam menangani kasus,” katanya .

Ia menambahkan, pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi ini efektif dan signifikan Sedangkan yang masuk resiko tinggi dan didampingi, ada 740 ibu ( tahun 2013) dan melahirkan sehat semua. Kemudian 2014 yang stimulus 400 tapi bisa mendampingi lebih banyak yaitu 950 dan lahir sehat semua, baik ibunya maupun anaknya juga sehat. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pendamping, dengan cara dilatih dan ditemani teman-teman para Q hms medis,” tambahnya.Q

Raya Idul Adha diperingati Kamis lalu (24/9), ternyata Kali Surabaya banyak tercemar limbah kotoran jeroan dari hewan kurban.

Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko mengatakan, pe-

ristiwa itu terus berulang setiap tahunnya, dan seharusnya dilakukan langkah dari pemerintah agar tidak mencemari kali Surabaya.

“Setiap Idul Adha, banyak warga yang membuang dan mencuci jeroan sapi dan

kambing di Kali Surabaya. Hal ini selalu saja terjadi setiap tahun tapi tidak ada upaya khusus dari pemerintah untuk bisa menanggulanginya,” katanya, Minggu (27/9).

Didik menegaskan, seharusnya, BLH Jatim bisa me-

ngambil langkah antisipasi.

Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. “Seharusnya bisa dilakukan sosialisasi ke warga atau saat Idul Adha bisa dilakukan kegiatan sidak pantauan langsung ke Q rac lapangan,” katanya.Q

Dindik Surabaya, Bhirawa Guru-guru di Surabaya sudah mendapat kesempatan untuk mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru (P2KG). Kini giliran kepala sekolah yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Ini dilakukan juga untuk mempersiapkan uji kompetensi yang akan digelar November mendatang.

Pelatihan kompetensi ini diberikan untuk kepala SMP se-Surabaya yang dipimpin langsung oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Pkn dan IPS Malang.

Seperti P2KG, pelatihan ini juga dimulai dengan pre-test selama 45 menit.

Ketua P4TK Pkn dan IPS Malang Sumarno menjelaskan kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan selama satu minggu ke depan. “Tujuan pre-test ini sebagai dasar untuk pelatihan. Pelatihan khusus diperuntukkan bagi sekolah penyelenggara kurikulum 2013,” tutur Sumarno.

Selain di SMAN 2, pelatihan juga serentak dilakukan di empat kota/kabupaten lain. Antara lain Probolinggo, Situbondo, Malang, dan Sampang. “Kami sebagai P4TK mendapatkan kuota dari Kemendikbud untuk melakukan pelatihan ini,” kata Sumarno saat ditemui di tempat pelatihan di SMAN 2 Surabaya, Senin (28/9).

Sumarno melanjutkan, pelatihan ini juga bertujuan mempersiapkan guru dan kepala sekolah dalam menghadapi ujian kompetensi yang rencana diselenggarakan pada November mendatang. “Target tahun ini, nilai ujian kompetensi mencapai 5.5. Sampai pada tahun 2018, target ditingkat sampai nilai 8,” Q tam imbuhnya.Q

dr Sahudi Salim SpB Menjawab Kontroversi ECCT sebagai Modalitas Terapi Kanker

Medan Listrik Voltase Rendah Terbukti Signifikan Bunuh Sel Kanker Di Indonesia, dunia kedokteran bidang onkologi seringkali dibuat kewalahan dengan kasus kanker yang jenisnya bermacam-macam rupa. Kegagalan yang menyebabkan kematian penderita tidak bisa semata-mata menyalahkan dokter yang menanganinya. Sebab ini berhubungan erat dengan minimnya modalitas terapi kanker di Indonesia.

Fakta ini pun menarik perhatian Dr dr Sahudi Salim SpB yang baru saja menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Airlangga (Unair). “Seperti pendekar, dokter kita sering kewalahan melawan kanker karena kehabisan senjata.

Yang diandalkan hanya tiga terapi, operasi, radiologi dan kemoterapi,” ungkap dr Sahudi usai mengikuti ujian doktor terbuka di ruang sidang Fakultas Kedokteran Unair, Senin (28/9).

Baru-baru ini, Indonesia menemukan modalitas baru untuk mengatasi kanker melalui alat Electro Capaci-

tive Cancer Treatment (ECCT). Sebuah terapi yang menggunakan pajanan medan listri dengan 20 voltase (volt) selama 24 jam untuk mematikan sel kanker itu.

Namun sayang, penemuan ini justru menjadi kontroversi di dunia kedokteran lantaran belum terbukti secara ilmiah. Alat yang ditemukan oleh pakar tomografi lulusan Jepang, Warsito P Taruno ini sempat memunculkan kontroversi dalam dunia kedokteran. Bahkan, beberapa peneliti dan dokter menolak terapi alternatif itu.

“Padahal pajanan medan

listrik rendah voltase yang terdapat pada ECCT itu terbukti benar-benar dapat membunuh sel kanker dengan terapi yang dilakukan selama 24 jam,” tutur Sahudi yang juga aktif di Bulan Sabit Merah Indonesia itu.

Kesimpulan itu dipaparkan dr Sahudi atas risetnya yang dilakukan selama kurang lebih dua tahun menggunakan tiga jenis sel kanker. Diantaranya sel hela (kanker rahim), sel kanker rongga mulut dan sel mesenkim sumsum tulang.

Penelitian itu dimulai dengan proses pengembangbiakan sel kanker. Proses inilah yang cukup memakan waktu. “Saya berkali- gagal karena banyak sel yang menua dan mati. Kalau sudah begitu harus diulangi lagi supaya usia pembiakannya sama dan jumlah sel kanker mencapai 500 ribuan,” tegasnya. Sahudi memang me-

lakuan pajanan medan listrik dengan 20 volt selama 24 jam.”Kenapa harus 24 jam? Karena siklus mitosis atau pembelahan sel kanker itu terjadi selama 24 jam.

23 jamnya mempesiapkan diri untuk membelah dan satu jamnya sel mengalami pembelahan,” jelasnya.

Dari hasil penelitian ekpresi protein ini ternyata sel kanker mati secara signifikan. Sedangkan non kanker seperti sel sel kontrol lainnya (sel diluar sel kanker dan dibutuhkan tubuh) masih hidup. Selain bisa membuktikan kemampuan terapi alternatif medan listrik, Sahudi mengklaim penelitian ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai awal mutam/bhirawa la penelitian kedokteran Dr dr Sahudi Salim SpB mendapat ucapan selamat dari keluarga usai dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dalam prinsip biosifika. Sepada program doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Senin (28/9). bab, selama ini dunia kedoknarget 500 ribu sel kanker. sel kanker berjumlah diatas atau kultur sel ini dibagi teran hanya menggunakan Sebab, pada umumnya reaksi ratus ribuan. menjadi delapan kelompok prinsip biokimia untuk peQ tam pada pasien akan terjadi jika Setelah itu, kumpulan dan langsung diberi per- ngobatan medis.Q

4

OPINI

Selasa Legi, 29 SEPTEMBER 2015

Kalang Kabut Asap

Tajuk

Restrukturisasi APBD 2016 MASYARAKAT Jawa Timur akan menunggu “Soekarwo-nomics,” yang akan tercermin dalam RAPBD 2016. Saat ini, RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih berupa KUA (Kebijakan Umum Anggaran). Itu (KUA) akan menjadi plafon (ancar-ancar) anggaran sementara untuk pelaksanaan pemerintahan.

Terutama untuk membiayai program pembangunan. Benarkah “Soekarwo-nomics” bisa menjawab problem perekonomian Jawa Timur?

Pakde Karwo, menjadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang pantas menyusun sendiri APBD. Walau akan terkesan bagai APBD “terpimpin.” Tetapi undangundang memberi kewenangan. Juga disebabkan pengalamannya di birokrasi.

Pakde Karwo telah “kenyang” menjadi abdi negara, mulai pangkat penata, sampai pembina utama. Pernah menjadi pimpinan SKPD (Dinas Pendapatan Daerah), serta Sekretaris Provinsi.

Sehingga Pakde Karwo, memahami benar “sangkan paraning” kinerja anggaran. Memang pengalamannya berdasar paradigma masa lalu, niscaya memerlukan penyesuaian. Antaralain pada sisi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) yang kini berbasis acrual. Namun pengalaman merupakan bekal memadai untuk “menjinakkan” ke-liar-an ekonomi saat ini. Terkait pelemahan ekonomi nasional.

Pakde (dengan susunan APBD-nya) mestilah membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Terutama menggairahkan usaha mikro dan kecil (UMKM). Sektor ini jumlahnya hampir sejuta unit. Mulai modal usaha Rp 300 ribu sampai Rp 3 milyar. Mulai omzet usaha Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta per-hari. Gairah UMKM terbukti kokoh menggerakkan perekonomian daerah pada saat perekonomian nasional lesu melemah.

Pengalaman tahun 2008, menjadi pembelajaran terbaik. Harga minyak dunia (dan ICP, Indonesia Crude Price, harga minyak Indonesia) ber-fluktuasi liar dan ekstrem. Penyusunan APBN oleh pemerintah bersama DPR, dilakukan pontangpanting. Berbagai asumsi ekonomi makro juga meleset, tidak sesuai realita. Rakyat juga pontang-panting menghadapi harga-harga yang melambung, terutama bahan pangan dan energi.

Pemerintah dituntut turut meringankan beban rakyat, diantaranya pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), khusus untuk keluarga miskin. Namun BLT sering dikiritisi, dianggap tidak tepat. Lebih lagi menjelang pemilihan presiden. Padahal di berbagai negara maju di Eropa dan Amerika Serikat, pemerintah juga memberi tunjangan sosial berbentuk uang tunai.

Saat ini perekonomian nasional tengah melemah, seiring terpuruknya nilai kurs rupiah. Juga disebabkan keterlambatan realisasi P-APBN 2015 (yang baru dimulai bulan Juni 2015). Sehingga praktis, perekonomian mulai menerima anggaran stimulan APBN pada bulan Juli dan Agustus. Bahkan beberapa proyek masih terkendala birokrasi (sistem tender). Serapan anggaran berbagai Kementerian sangat minimalis, sekitar 30-an persen.

Maka “Soekarwo-nomics,” niscaya ditunggu masyrakat luas. Saat ini telah disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang akan menjadi ancar-ancar kinerja keuangan pemprop Jawa Timur. Selanjutnya KUA akan menjadi blue-print APBD 2016, setelah seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun rencana kerja.

Sebagaimana lazimnya, selalu terdapat perubahan (kenaikan) per-angka-an Rancangan APBD dibanding KUA. Perubahan angka juga disebabkan UU tentang APBN 2016 telah disahkan, diantaranya berisi menyusutnya Dana Perimbangan.

Tetapi juga ada penambahan dari APBN untuk BOS serta Dana Insentif Daerah (DID). Namun secara global setiap tahun APBD selalu menunjukkan kenaikan. Pada perubahan APBD 2015, per-angka-annya berimbang pada nilai Rp 24,361 trilyun.

Menyusun sendiri (secara Soekarwo-nomics) Rancangan APBD 2016, merupakan tugas Kepala Daerah. Hal itu diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tercantum pada pasal 65 ayat (1) huruf d. Terdapat sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus dipenuhi. Empat syarat diantaranya, adalah proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan efisiensi. 

Bencana kabut asap yang kian melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan hingga kini masih belum sepenuhnya tertangani, meski telah membawa kerugian besar terhadap aktivitas masyarakat, perekonomian dan terganggunya sistem transportasi terutama jalur udara.

B

ahkan akibat kian meluasnya areal hutan yang terbakar ‘kiriman’ kabut asap merambah ke negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang kini tengah menjadi isu regional antar negara. Bencana asap kali ini adalah terbesar kedua setelah tahun 1997 bertepatan dengan perubahan iklim dan cuaca akibat El Nino. Pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu menangani masalah kabut asap yang (sebenarnya) menjadi urusan internal negara yang bersangkutan.

Meski faktor alam (cuaca) yang sangat tinggi hingga mencapai 39 derajat celsius yang mempermudah lahan gambut terbakar, namun tragedi lingkungan tersebut lebih disebabkan oleh sepak terjang manusia (man made) yang mengabaikan terhadap aspek ekologis baik yang dilakukan secara korporat-modern maupun personal-tradisional. Seperti yang diberitakan bahwa faktor-faktor penyebab kabut asap adalah adanya pembukaan lahan dengan membakar hutan dengan sengaja (illegal land clearance) oleh para perusahaan perkebunan dan budaya masyarakat lokal yang membuka lahan baru. Sebaran kabut asap juga dipicu oleh

langsung dalam jangka panjang akan berakibat pada kerusakan ekosistem skala luas di muka bumi.

karakteOleh : ristik lahan Oryz Setiawan yang kering dan mudah terbakar, musim kemarau serta kecepatan arah angin.

Secara de facto proses peralihan fungsi hutan fungsi lahan gambut oleh kalangan pengusaha hutan yang telah memperoleh Hak Pengusaha Hutan (HPH) sudah berlangsung sejak lama namun upaya diversifikasi fungsi lahan hingga kini belum dapat dioptimalkan bahkan cenderung secara perlahan fungsi hutan berubah menjadi sarana untuk mengkomersilkan hak guna hutan dengan mengeksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan fungsi-fungsi ekologis. Saat ini dengan aktivitas pembakaran hutan yang semakin meluas di luar Pulau Jawa tampaknya lahan kritis juga mengancam hutan di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Padahal kedua provinsi tersebut, selain Papua adalah salah satu paru-paru dunia dalam rangka mempertahankan suhu bumi dari ancam an sinar radiasi ultarviolet yang dapat merusak kualitas ozon di lapisan traposfer serta mempercepat pencairan gunung es di kutub. Oleh karena itu tindakan eksploitasi hutan secara tak

Dampak Lingkungan Akibat kabut asap yang terjadi berbagai wilayah tanah air terutama Sumatera dan Kalimantan, sangat berdampak pada memburuknya kualitas udara yang berbahaya bagi kesehatan yakni prevalensi gangguan kesehatan saluran pernapasan (ISPA) meningkat tajam, iritasi kulit dan gangguan pada penglihatan. Berdasarkan hasil pantauan National Environment Agency Singapura diperoleh titik api (hot spot) sebanyak 708 yang tersebar areal hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya, Pontianak, Jambi, Riau dan Palembang sehingga mengakibatkan kondisi pencemaran gas ozon (O3) sebagai lapisan pelindung radiasi sinar ultraviolet dari matahari kian mengkawatirkan. Selain meningkatkan suhu bumi, eksistensi ozon juga merupakan parameter kualitas udara di atmosfer. Standar kandungan ozon yang masih dalam batas aman rata-rata adalah 20 ppbv, padahal kini kondisi kandungan ozon di kota-kota diatas rata-rata telah mencapai 50 ppbv, ini artinya masuk katagori berbahaya bagi kesehatan manusia.

Jika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus maka akan meningkat temperatur global sehingga mengakibatkan terjadinya pasang air laut di seluruh dunia akibat melelehnya gunung es di

kutub, dalam skala lokal akan terjadi efek gas rumah kaca dimana gas karbondoaksida atau CO2 terperangkap dalam ruangan-ruangan sehingga mengakibatkan wilayah itu akan lebih terasa panas yang berimplikasi pada perubahan pola cuaca dan musim secara tak beraturan.

Perubahan kualitas lingkungan, penurunan kekebalan tubuh atas penyakit yang timbul adalah faktor-faktor determinan dari perubahan staus kesehatan masyarakat pada umumnya.

Realitas tersebut seakan menjustifkasi prediksi WHO terhadap perubahan iklim akibat dampak negatif pemanasan global yakni berupa semakin hangatnya temperatur udara dan intensitas curah hujan sehingga dapat memicu timbulnya berbagai penyakit yang bersifat endemik misalnya demam berdarah terutama pada wilayahwilayah yang berisiko tinggi terkena ekses perubahan iklim.

Efek pemanasan global tidak semata-mata memperparah masalah lingkungan tetapi juga menyangkut problem kesehatan kekinian yang sangat serius seperti penyebaran virus flu burung. Sebagai negara tropis, Indonesia memang termasuk wilayah geografis yang tergolong rawan berbagai penyakit yang memiliki faktor resiko dan perilaku pemajanan. Tingginya potensi endemik dan pandemik penyakit skala luas harus diantisipasi dengan penggunaan desain epidemiologikal dan peta endemisitas yang mempelajari kejadian dan persebaran kesehatan berbasis lingkungan dalam perspektif global.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

UMKM Jatim Siap Hadapi MEA (1- Bersambung)

Ekonomi Kreatif Itu Menyejahterakan Masitoh, 40 tahun, terlihat sangat serius menyelesaikan pekerjaannya. Siang itu, dia harus segera menuntaskan proses pembuatan tas yang terbuat dari tapas pohon kelapa. Sebab proses finishing sudah menanti, untuk selanjutnya dikirim ke pemesan di Amerika Serikat.

Zaenal Ibad, Surabaya Masitoh merupakan salah seorang dari 30 karyawan tetap yang bekerja di Kejaya Handicraft. Sebuah perusahaan yang memproduksi kerajinan terbuat dari pohon kelapa, yang berlokasi di Dusun Kejoyo, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Saat ditemui Bhirawa, Sabtu (12/9), ibu satu anak dan satu cucu ini mengaku sudah lima tahun bekerja bersama Khatibin, pemilik Kejaya Handicraft. Selama bekerja itu, dia bisa membuat banyak kerajinan. Mulai membuat tas, sandal, gelang, cincin, dompet, tempat parfum, tempat tisu dan kerajinan handicraft lainnya.

“Saya kerja sejak pukul 06.30 hingga pukul 15.30.

Istirahatnya satu jam mulai pukul 11.30. Alhamdulillah saya kerasan dan senang bekerja disini karena bisa membantu perekonomian keluarga. Saya digaji Rp800 ribu per bulan,” katanya.

Sebelum menjalani profesi ini, istri dari Baikhoni ini cuma ibu rumah tangga biasa. Dia hanya menanti sang suami memberikan nafkah untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan lainnya. Namun sejak bekerja, ia bisa membantu finansial keluarga yang pas-pasan karena suaminya hanya sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti.

Bagi warga Dusun Kejoyo, Khatibin bisa diibaratkan sebagai melaikat penolong kesejahteraan.

Betapa tidak, berkat inovasinya mengolah pohon kelapa menjadi kerajinan yang awalnya dipandang sebelah mata menjadi barang bernilai jual tinggi,

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

zaenal ibad/bhirawa

Khatibin

telah ikut mendongkrak kesejahteraan warga sekitar. Salah satunya adalah Masitoh yang mengaku sangat kerasan bekerja dengan Abah Ibin, sapaan akrab Khotibin.

Kejaya Handicraft ini dirintis Abah Ibin sejak 1998 silam. Awalnya bukan kerajinan yang terbuat dari pohon kelapa, tapi dari pelepah pisang. Namun lambat laun, tepatnya 2002 mulai bergeser ke pohon kelapa. Alasannya, pohon kelapa tidak sulit didapat dan semua yang ada di pohon kelapa bisa dibuat kerajinan. Mulai dari pohonnya, lidi, manggar, tapas, serabut, batok hingga daun dan akarnya. Alasan lain, para konsumen khususnya yang dari luar negeri lebih menyukai pohon kelapa sebagai bahannya.

“Saat masih merintis, barang kerajinan hasil ciptaan saya dikirim ke Bali. Tapi kini sudah memiliki buyer dari Jakarta, Jogjakarta, Medan dan Surabaya. Sedangkan untuk yang ekspor dikirim ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sementara market Asia justru saya tidak banyak memiliki pasar. Se-

Ibu-ibu warga Dusun Kejoyo, Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi sedang membuat kerajinan di Kejaya Handicraft milik Khotibin.

perti di Jepang tidak punya market,” kata Abah Ibin.

Siap Bertarung di MEA Agar produk kerajinannya semakin dikenal, Abah Ibin memanfaatkan internet sebagai salah satu sarana promosinya. Ia memiliki blog yang beralamat http:// kejayahandicraft.blogspot. co.id sebagai wadah promosi kerajinannya. Selain itu, juga mengikuti beberapa pameran ke luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya.

“Perhatian pemerintah cukup bagus, saya pernah diajak pameran di Jakarta. Pameran ini cukup bermanfaat, sebab saya dapat buyer dari Inggris juga berkat pameran.

Tapi untuk bantuan modal saya harus cari sendiri di bank. Tidak ada bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.

Untuk desain kerajinan, 70 persen merupakan hasil inovasi Abah Ibin. Begitu pula dengan proses pembuatannya 90 persen adalah handmade, hanya 10 persen yang menggunakan mesin.

“Makanya saya memiliki karyawan tetap 30 orang, dan 150 karyawan borongan. Semua dari warga Dusun Kejoyo, Desa Tambong,” ungkapnya.

Menekuni bisnis kerajinan ini, menurut Abah Ibin, harus inovatif. Sebab jika desain kerajinan hanya itu-itu saja pasti ditinggal pelanggan dan tidak dilirik pasar. Untuk itu, dirinya terus memutar otak menciptakan inovasi-inovasi baru agar orderan terus lancar. Salah satu inovasi yang diciptakannya dan mendapat respon positif adalah pakaian dalam wanita berupa BH (breast holder) yang terbuat dari batok atau tempurung kelapa.

BH ciptaan Abah Ibin ini tidak untuk pasar domestik, tapi untuk pasar luar negeri.

Sebulan mencapai lima ribu BH dipesan para buyer dari Amerika Serikat, Jamaika, Hawai dan Perancis. “Harga grosirnya saya jual Rp10 ribu per pasang. BH ini tidak sakit kalau dipakai karena sudah saya buat sedemikian rupa,” jelasnya.

Namun sayangnya, produk kerajinan yang dibuat Abah Ibin terkadang harus diberi brand luar negeri, tidak menggunakan merek Kejaya Handicraft.

Langkah ini ditempuh agar produksi kerajinan terus berjalan dan pesanan semakin banyak.

“Saya tidak mempermasalahkan itu. Tidak apa-apa memakai brand luar negeri yang penting pesanan lancar. Sebab saya harus menggaji karyawan yang jumlahnya cukup banyak. Contohnya alat musik tradisional Kalimba diberi brand Jamaika. Semua tergantung permintaan,” ungkapnya.

Terkait persaingan pasar global, khususnya menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Desember mendatang, Abah Ibin tak gentar menghadapinya. Justru pasar bebas negara-negara ASEAN itu menjadi market yang luar biasa, dan harus dimanfaatkan dengan baik.

“Sebenarnya, produk kerajinan kita tidak kalah dengan luar negeri. Di ASEAN, saingan kita itu hanya Thailand dan Filipina. Jika terus berinovasi pasti produk kita akan diterima pasar internasional dengan baik. Makanya dengan adanya MEA nanti, saya tidak takut bersaing dan siap bertarung. Apalagi produk saya sudah diterima di luar negeri sebelum MEA diberlakukan,” katanya.

Ditanya soal omset per bulannya, Abah Ibin eng-

gan menyebutnya. Dia hanya mau membeberkan pengeluaran gaji per bulan untuk karyawannya saja.

“Sebulan saya harus mengeluarkan uang minimal Rp50 juta untuk gaji karyawan.

Untuk omset saya tidak bisa menjelaskan karena ini rahasia perusahaan,” katanya.

Kompak seperti suaminya, istri Abah Ibin, Wiwik Sulastri, juga tidak mau mengatakan berapa omset yang didapat Kajaya Handicraft. Dia mengaku tidak begitu paham betul soal pengeluaran dan pemasukan ekonomi kreatif yang digeluti bersama suaminya itu. “Semua yang menghendel suami saya. Saya cuma bantu-bantu, seperti jaga art shop dan ikut jaga pameran. Itu saja,” tandasnya.

Manfaatkan Internet Abah Ibin adalah salah satu contoh dari 4,8 juta UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) Jatim yang sukses mengembangkan bisnis ekonomi kreatifnya.

Berkat kerja keras, pantang menyerah dan selalu mendapat perhatian dari pemerintah, usaha Abah Ibin berkembang pesat dan mampu menembus pasar inernasional.

Khusus di Banyuwangi, pada 2006 lalu jumlah UMKM-nya sebanyak 131.866.

Namun jumlah itu melesat hingga 125 persen pada 2012 atau mencapai 296.706 UMKM. Dengan banyaknya jumlah UMKM ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pun melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk mengembangkan usaha sektor ini.

Salah satunya adalah dengan strategi pemasaran menggunakan internet melalui program ‘internet marketing’. Dipimpin Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, daerah yang memiliki julukan Sunrise of Java ini getol menggelar

pelatihan pemasaran melalui dunia maya. Pelatihan dengan sasaran pelaku UMKM itu diharapkan mampu lebih memperkenalkan sekaligus memperkuat jaringan pasar di daerah maupun mancanegara.

“Jika pelaku UMKMnya sudah tua, maka yang mengikuti pelatihan bisa anak atau cucunya, bahkan bisa juga tetangganya. Saya sudah mencoba dan hasilnya luar biasa. Pada April 2015, anak muda yang ikut pelatihan ‘internet marketing’ mencapai lebih dari 2 ribu orang,” jelasnya.

Pelatihan ‘internet marketing’ ini sekaligus untuk mengurangi kegiatan pameran UMKM di daerahnya.

Sebab kegiatan pameran dinilai kurang berdampak terlalu signifikan terhadap pengembangan usaha maupun produksi. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti pameran tidak sedikit, terutama pameran yang diselenggarakan di luar kota atau luar negeri.

“Saya mulai melarang pelaku UMKM ikut pameran karena sekadar formalitas saja. Ekstrimnya terkesan menghabiskan anggaran. Apalagi jika pameran mengirim orang banyak, tapi belum tentu laku dan orang-orangnya itu-itu saja. Jadi harus ada alternatif atau upaya lain yaitu dengan memanfaatkan internet,” ungkapnya.

Mengenai kesiapan UMKM Banyuwangi menghadapi MEA, bupati lulusan Harvard Kennedy School of Government itu optimis bisa bersaing dan justru sangat menguntungkan. Menurut dia, berlakunya pasar bebas ASEAN semakin membuat daerahnya maju. Karena banyak wisatawan dari luar negeri yang datang, dan diharapkan tertarik terhadap barang atau produksi karya masyarakat Banyuwangi. (bersambung). 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

KELANA

Petro Bantu Program Karya Bhakti TNI Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PT PG) bersama Kodim 0817 Gresik mendukung program Sejuta Jamban yang dicanangkan Kasad TNI Gatot Nurmantyo (kini Panglima TNI) pada pertengahan 2015 silam. Program ini dikemas dalam bentuk Karya Bakti TNI dan menyasar warga kurang mampu di seluruh Indonesia yang belum memiliki jamban.

Program ini merupakan sarana bagi TNI untuk memperkokoh ikatan persatuan antar elemen bangsa. Sehingga, kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai ruh pertahanan bangsa akan terjalin dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PG, Wahyudi menyatakan, program ini merupakan sarana untuk menyalurkan bantuan atau CSR sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada warga Gresik, khususnya dibidang kesehatan untuk warga sekitar perusahaan. ‘’Harapan kami bantuan ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga sekitar perusahaan,’’ ujar Sesper PG Wahyudi, Senin (28/9).

Adapun bentuk bantuan yang diberikan PT PG berupa pembelian material untuk 200 unit jamban yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu di Kel Lumpur, Tlogopojok, Karangturi, Sidorukun, Roomo, dan Sukorejo. Nilai bantuan yang dianggarkan berkisar Rp201 juta. Penyerahan bantuan telah dilakukan secara simbolis di Desa Sukorejo dan Roomo, Gresik, Jumat (25/9).Q eri

Tanamkan Wawasan Kebangsaan Usia Dini Dinilai masih minim pengetahuan tentang wawasan kebangsaan para guru TK dan TPQ yang ada di wilayah Sidoarjo. Membuat Pemkab Sidoarjo memberikan pengetahun tentang kebangsaan kepada para guru TK dan TPQ, untuk ditanamkan pada anak didiknya di usia dini.

Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM usai membuka acara yang dikemas dalam Bintek Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru TK dan TPQ, Senin (28/9) menjelaskan, kalau pembekalan wawasan kebangsaan dapat dimulai pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yakni usia 0 tahun hingga 6 tahun, usia emas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. ‘’Jadi usia itu merupakan usia yang tepat dalam mem-

bentuk karakter anak. Maka pembelajaran yang baik sangat diperlukan pada usia emas ini. Pasalnya, pembelajaran yang didapat sejak kecil akan melekat terus dan terbawa sampai dewasa,’’ jelas Hadi Sutjipto.

Menurutnya, kalau peran serta guru TK dan TPQ dalam menanamkan wawasan kebangsaan di usia dini sangat diperlukan. Kepada para guru itu diminta menyisipkan pendidikan wawasan kebangsaan

saat mengajar. Maka pembekalan wawasan kebangsaan yang dimulai di usia dini dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Sidoarjo, Jusuf Isnajanto SSos, mengatakan ada 180 guru dari TK dan TPQ di Sidoarjo yang mengikuti Bimtek kali ini. Ada tiga narasumber yang dihadirkan, yaitu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jatim, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim dan Polres Sidoarjo.

Menurut Jusuf, tujuan diselenggarakannya Bimtek kali ini untuk mempersiapkan pen didik yang memiliki kepribadian dan bermental wawasan kebangsaan. Maka nan-

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto berdialog dengan peserta guru TK dan TPQ. tinya nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh dapat disampaikannya kepada anak didiknya. ‘’Selain itu juga bertujuan untuk mencetak pen-

Kodim 0815 Mojokerto Siap Backup Pengamanan Pilbup Mojokerto, Bhirawa Sebagai institusi keamanan yang ikut bertanggung jawab mensuksesnya Pilbup Mojokerto yang bakal digelar 9 desember 2015 mendatang. Kodim 0815 Mojokerto tak main-main dalam menyikapinya.

Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan setiap harinya, tak hanya unsur intel yang diterjunkan ke masyarakat.

Namun hampir sebagian besar anggotanya hingga ke Koramil dan Babinsa harus berbaur kelapangan untuk mendekatkan diri lebih erat di masyarakat. Guna mendapatkan informasi lebih tentang keadaan yang dialami masyarakat, sebagaimana yang belakangan ini.

Dimulai Hari Kamis saat Hari Raya Iduladha, Kodim 0815 Mojokerto berbagi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dari penyembelihan dua ekor sapi dan lima ekor kambing. Dari Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Irham Waroihan dan Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Djohan Darmawan dan anggota.

Acara dilanjutkan Hari Jumat segenap anggota Korem 082/CPYJ dan Kodim 0815 yang dipimpin Kasrem 082/CPYJ, Letkol Bambang salat Jumat di daerah Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Sedangkan Hari Minggu (27/9) lalu kembali anggota Korem dan Kodim turun ke jalan berbaur dengan warga. Sedikitnya 2 ribu orang untuk memeriahkan jalan sehat dalam rangka memperingati HUT TNI dan HUT Palang Merah Indonesia Ke 70 tahun 2015 ini.

Dandim 0815 Mojokerto Letkol, Inf Djohan Darmawan bersama Walikota Mojokerto, Drs KH Mas’ud Yunus, pada Hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB hingga 10.00 WIB, mengikuti Jalan Sehat yang menempuh jarak lebih dari 2 km dengan start di depan Kantor PMI Kota Mojokerto Jl Hayam Wuruk Nomor 2, Kota Mojokerto.Q min

didik yang berwawasan kebangsaan, serta mengembangkan sikap nasionalisme dalam menghadapi era globalisasi saat ini,’’ katanya.Q ach

Warga Demo Mendesak Bupati Copot Kades Kab Mojokerto, Bhirawa Puluhan warga Desa Madureso, Kec Dawarblandong menggelar aksi demo ke kantor Pemkab Mojokerto, Senin (28/09) kemarin. Warga menuntut Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) mencopot Sulistyanto dari jabatannya sebagai kepala desa lantaran dituding korupsi.

Pejabat Sidoarjo Diajari Kelola Website Sidoarjo, Bhirawa Seiring perkembangan zaman, kini peranan informasi yang disajikan secara online lewat website dinilai penting dalam memberikan pelayanan informasi pada masyarakat. Baru-baru ini pejabat di SKPD di Pemkab Sidoarjo, diberikan pelatihan mengelolah website yang baik. ‘’Misalnya, data di dalam website harus uptudate, content atau isi website harus menarik, tampilan atau design website juga harus menarik dan masih banyak lagi yang harus sesuai dengan aturan dari Kominfo,’’ terang Kabag Telematika, Sulistyanto ST MT, didampingi Kasubag Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika, Dyah Purnamasri SSi MT, Senin ( 28/9) kemarin.

Website yang dikelola SKPD di Pemkab Sidoarjo itu, menurut Sulis, nantinya juga diharapkan agar bisa berubah menjadi website yang tergolong Citizen Centris.

Yakni, agar bisa menjadi website yang berguna untuk memberikan informasi pelayanan publik pada masyarakat, sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

Dari sekitar 57 website yang dimiliki SKPD di Pemkab Sidoarjo saat ini, menurut Sulis, dievaluasi rata-rata separuh lebih masih kecenderungan tergolong ego centris. Yakni masih menonjolkan keakuan SKPD masing-masing. Nantinya diharapkan, website yang dikelolah SKPD di Pemkab Sidoarjo itu, agar bisa lebih mengutamakan pelayanan informasi pada masyarakat, sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPD. Menurut Sulis, pentingnya peranan website yang sangat berguna untuk memberikan pelayanan informasi pada untuk masyarakat pada kegiatan di SKPD itu, maka menurutnya, kegiatan pelatihan bagi pengelolah website di SKPD ini akan dijadikan suatu kegiatan rutin. ‘’Tahun depan akan kita lakukan pemeringkatan dalam pengelolahan website di SKPD, agar bisa sebagai motivasi membenahi website yang lebih baik lagi,’’ kata Sulis.Q kus

5

kerin ikanto/bhirawa

Pj Bupati Gresik, Akmal Budianto bersama mantan Bupati-Wabup Gresik Sambari Halim Radianto-Moh Qosim usai sertijab didampingi istri.

Akmal Budianto Pj Bupati Gresik Gresik,Bhirawa Akmal Budianto resmi men jadi Penjabat (Pj) Bupati Gresik mengantikan Sambari Halim Radianto yang masa jabatannya berakhir pada 27 September 2015. Kepala Badan Diklat Pemprov Jatim itu bahkan ditugasi mantan Bupati Sambari untuk melanjutkan sejumlah pembangunan yang belum tuntas dikerjakan.

Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab, Senin (28/9), Akmal didampingi istrihya Nani juga berjanji akan melihat semua hasil pembangunan yang dilaksanakan Sambari. ‘’Dan kami berjanji akan menjaga serta mempertahankan yang sudah baik,’’ kata Akmal Budianto.

Sebelumnya, mantan Bupati Sambari dan Wakil Bupati Moh Qosim yang kini kembali mencalonkan sebagai Cabup-Cawabu Gresik ini menyampaikan sejumlah hasil pembangunan selama lima tahun kepemimpinannya. Sejumlah

program sudah dijalankan, termasuk pembangunan proyek yang bersifat mercusuar dan monumental. Diantaranya, Stadion Gelora Joko Samudra, Lapter Bawean, Wahana Ekspresi Pusponegoro, Bendung Gerak Sembayat dan pembangunan lainnya.

Pada kesempatan itu, Sambari-Qosim yang didampingi isterinya masing-masing men yatakan, banyak terima kasih atas kerjasama dilakukan selama ini. Pernyataan ini disampaikan kepada sekitar 500 undangan yang terdiri dari anggota Forpimda, pejabat, camat, tokoh masyarakat dan ulama. Bahkan, sejumlah kepala dan perangkat desa tampak hadir .

Sambari-Qosim juga mengingatkan kepada Akmal untuk terus menjaga hasil pembangunan yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang belum selesai. ‘’Beberapa belum selesai mengingat anggaran yang baru berakhir pada akhir Desember 2015. Untuk itu kami minta tolong kepada Pak

Akmal untuk menyelesaikan beberapa pembangunan yang belum selesai,’’ ungkap serius.

Sementara, Mohammad Qosim juga berpesan agar Penjabat Bupati berkoordinasi dengan seluruh Forpimda untuk menyukseskan pelak sanaan Pilbup yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. ‘’Kami berharap PNS tetap menjaga netralitasnya, agar Pilbup berjalan sesuai tatanan demokrasi,’’ kata Qosim.

Sementara Sekda Gresik, Mohammad Nadjib mewakili pejabat dan PNS Gresik menyampaikan terima kasih kepada Sambari-Qosim atas kerjasama selama lima tahun. Nadjib juga menyampaikan selamat datang kepada Akmal Budianto sebagai Pj Bupati Gresik yang telah dilantik Gubernur Jatim, Soekarwo di Gedung Grahadi pada Senin pagi (29/9). ‘’Kami semua siap bekerjasama dan saling mendukung,’’ ucap Nadjib kepada Pj Bupati yang baru.Q eri

Pak Tjip Prioritaskan Kampung Kerupuk Sidoarjo, Bhirawa Setelah bertandang ke Kampung Kerupuk di Desa Kedungrejo, Kec Jabon, Senin (28/9) kemarin. Calon Bupati MG Hadi Sutjipto SH MM (Pak Tjip), akan memberikan prioritas dalam penanganannya. Mengingat kampung itu sudah dikenal sebagai Kampung Kerupuknya Sidoarjo.

Dalam pertemuannya warga meminta mantan Kepala Dinas Pendidikan ini untuk benarbenar melaksanakan program pendidikan gratis, dan membangun jalan-jalan desa agar usaha mikro-kecil-menengah dapat lebih berkembang. ‘’Bila infrastrukturnya baik dan lancar, maka keberadaan Kampung Kerupuk ini juga sangat mudah dijangkau semua kalangan mas yarakat, baik dari dalam Sidoarjo sendiri maupun dari luar Sidoarjo,’’ ungkap salah satu warga.

Dalam pertemuan selama hampir satu jam itu, Pak Tjip juga menceritakan bahwa Desa Kedungrejo sebagai salah satu pusat penghasil krupuk yang sudah dikenal. Sehingga akan diperhatikan dan masuk agen-

da skala prioritas. Desa ini telah dikenal sebagai Kampung Krupuk dan Sidoarjo juga dikenal sebagai penghasil krupuk.

Menurut Calon Bupati yang berjargon Sidoarjo Hatiku ini mengatakan, kami pun berkewajiban mempertahankan sentra penghasil krupuk seperti ini, sebagai sumber pendapatan masyarakat. Minimal untuk menekan jumlah pengangguran dan membuka ruang bagi tenaga kerja di desa ini, yang mau

berwirausaha mengembangkan krupuk.

Bila kekuatan potensi lokal seperti ini bisa dipertahankan dan warga memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah, tentu usaha kerupuk di desa ini bisa dikemas untuk berbagai kepentingan. Misalnya, wisata Kampung Krupuk. ‘’Nantinya, para wisatawan bisa mengenali bagaimana membuat dan menggoreng berbagai jenis krupuk,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto saat pertemuan dengan warga Kampung Kerupuk Desa Kedungrejo Jabon.

Menurut warga, pada Bulan Juni 2015 lalu sudah melaporkan Kades Sulistyanto atas dugaan penyalahgunaan pembagian jatah beras miskin selama tiga periode, tepatnya sejak JuniDesember 2012, 2013, 2014 hingga Januari-Maret 2015.

Dalam laporannya warga menyatakan, Kades berusia 34 tahun ini menyunat setiap sak jatah beras warga miskin hingga bernilai total ratusan juta. Tak hanya itu, Kades Sul (Panggilan Sulistyanto, red) juga disebut warga melakukan tindak penyimpangan anggaran sambang desa senilai Rp400 juta, penyimpangan anggaran bantuan keuangan desa dari Provinsi Jatim, penyimpangan anggaran bedah rumah dan penyimpangan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga tak mampu. ‘’Yang kita laporkan memang baru satu kasus, tapi sejatinya banyak penyimpangan-penyimpangan lain yang dilakukan Kades Sul. Karenanya warga jengah dan menuntut Kades ini dicopot,’’ ujar Sukir, koordinator warga saat mediasi dengan Pejabat Pemkab di Gedung Bappeda Pemkab Mojokerto, kemarin.

Selain membeber daftar aib Kades Sul, sejumlah perwakilan warga juga mem pertanyakan munculnya Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pembatalan pember hentian Kades Madureso serta SK terkait pembatalan penunjukan penjabat kepala desa. Yang keberadaannya membatalkan SK Bupati Nomor 188.45/424/HK/416012/2015 tentang pemberhentian Kepala Desa Madureso, Kec Dawarbladong. ‘’Ada apa ini?, tanggal 19 Mei 2015 lalu, Bupati MKP sudah mengeluarkan SK pemberhentian Kades, kok kini katanya muncul lagi SK pembatalan pemberhentian itu.

Sehingga membuat Kades Sul kini aktif lagi, padahal warga

sudah tak menghendaki keberadaannya,’’ tanya Sujik, Ketua LPMD Desa Madureso.

Warga juga menunjukkan sejumlah bukti yang mengindikasikan Kades Sul tak berhak lagi memimpin Desa Madureso. Diantaranya, surat pengunduran diri Kades Sulistyanto yang ditandatanganinya pada tanggal 4 April 2015 lalu. ‘’Ini orangnya saja sudah mengaku tak mampu melaksanakan tugas sebagai Kades. Tapi kenapa kok Pemkab tak mengamini itu,’’ tukas Sujik.

Menanggapi aksi demo warga ini, Kepala Bagian Pemkab Mojokerto mengatakan, Pemkab Mojokerto dalam menghadapi persoalan selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

Terkait munculnya SK pembatalan pemberhentian kades dan SK pembatalan penunjukan penjabat kepala desa, Rahmat mengaku jika itu sudah dikaji melalui pertimbangan hukum yang tepat. ‘’Kita bisa memenuhi permohonan pemberhentian jabatan Kades dan usulan penjabat Kades Madureso ini sepanjang usulan itu benar-benar dari BPD yang memenuhi syarat legalitas formal,’’ ujar Rahmad. Karenanya, ia meminta warga Desa Madureso segera menuntaskan proses Pergantian Antar waktu (PAW) BPD setempat. Agar formasi BPD yang dikehendaki warga kini bisa menjalankan fungsinya serta mendapat pengakuan hukum.

Dalam aksi demo kemarin, ratusan warga mendatangi Kantor Pemkab Mojokerto dengan mengendarai tiga mobil truk. Setiba didepan Kantor Pemkab, mereka lantas ditemui sejumlah pejabat Pemkab, diantaranya Kepala Bagian Pemerintahan Rahmat Suhariyono, Kepala Bagian Hukum Nugroho, Kepala Bakesbangpol Nanang Subagyo dan sejumlah aparat Polresta Mojokerto.Q kar

Jumlah PAUD Meluber, Berharapkan Kemitraan dengan Pemkab Kab Mojokerto, Bhirawa Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kab Mojokerto membludak. Pertumbuhan lembaga pendidikan anak bawah lima tahun ini ternyata juga diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga pengajar.

Kini di Kab Mojokerto tercatat ada 2 ribu orang tenaga pengajar PAUD, Namun dari jumlah itu, pengajar yang sudah terdaftar ada sekitar 1.670 orang saja. ‘’Jumlah tenaga guru PAUD hingga tahun 2015 mencapai 2 ribu orang, perkembangannya seiring dengan penambahan jumlah lembaganya,’’ ujar Ketua Himpunan PAUD Kab Mojokerto, Choirul Izza, Minggu (27/9) kemarin.

Ditemui bersama guru Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi), Ikatan Guru Taman KanakKanak Indonesia (IGTKI) dan Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kab Mojokerto, Choirul Izza meminta perhatian dari Pemkab Mojokerto. Hal ini, untuk membantu dan memperhatikan para pengajar PAUD. ‘’Koordinasi dengan Pemkab Mojokerto diperlukan karena cukup penting. Agar tak terjadi gesekan dan masalah ke depan terutama tentang nasib dan kesejahteraan hidup para tenaga pendidik yang dituntut untuk selalu ceria ini,’’ katanya.

Dalam acara yang dihadiri April Jasmine, istri Ustad Solmed, istri Bupati Mustofa Kamal Pasa, Ikfina mengutarakan pentingnya PAUD. ‘’PAUD sangat penting, semua anak usia dini harus tercover pendidikan anak usia dini yang rangsangannya harus di sesuai dengan usia anak itu. Karena pendidikan anak usia dini benar-benar memberikan pengaruh saat mereka dewasa nanti. Mereka akan menjadi pribadi tangguh, mental baja dan tidak mudah menyerah,’’ katanya.

Menurut istri Bupati Mojokerto, untuk itu penting juga bagi para guru PAUD untuk mengetahui penampilan yang tepat saat mengajar di depan para siswa.

Penampilan fisik, lanjut Ikfina, tidak boleh berlebihan, penampilan harus pas, menarik serta tak boleh ada kesan sombong. Selain penampilan, pendidikan guru PAUD serta standart pelayanan juga harus diperhatikan.Q kar

JAWA TIMUR

6

Bupati dan Wabup Mulai Retak

KILAS JATIM

Wali Kota Nilai Wakil Ketua Dewan Hambat Program Pemerintah Kota Kediri, Bhirawa Hingga akhir september 2015 Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Kediri belum mendapatkan persetujuan propinsi Jatim karena dua wakil ketua DPRD Kota Kediri tidak mau tanda tangan hasil sidang paripurna PAPBD 2015 yang dilaksanakan pada agustus lalu.

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar menilai apa yang dilakukan Wakil Ketua DPRD. Dari PDIP Woro Reni dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Oing Abdul Muid ini menghambat program pemerintah kota kediri dan yang menjadi korban masyarakat sendiri.

"Jika seperti ini namanya menghambat program, sebab dalam PAK ada pemenuhan obat-obat dalam rumah sakit, dan program program lainnya, jika ini PAK ini tidak bisa dilaksanakan siapa yang menjadi korban, kan masyarakat," kata Wali Kota.

Wali Kota berharap agar sebagai anggota dewan bersikap bijak, jangan mencampuradukkan politik dengan administrasi. Sebab ketika Administrasi tidak berjalan banyak masyarakat yang menjadi korban. “Dulu ketika pembahasan semua fraksi setuju, saya sendiri tidak tahu apa maunya, jangan di campur adukan persoalan politik dengan administrasi,“ ungkapnya.Q van

Disperindag Lakukan Tera Timbangan Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro sejak Agustus lalu melakukan tera alat timbang .Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari ada kecurangan yang dilakukan para pelaku pasar atau pengusaha, dalam hal ini para pedagang dengan menggunakan alat timbangan yang tidak sesuai.

Tera timbang alat takar tersebut rutin diadakan setiap tahun oleh Disperindag sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat untuk menjamin kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli yang menggunakan timbangan agar tidak ada kecurangan atau pengurangan timbangan.

Menurut Giarto, ketua pelaksana tera timbang dari Disperindag mengatakan, tera ulang pihaknya laksanakan di setiap kecamatan yang tempatnya strategis,hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak perlu jauh datang kantor Disperindag setempat. Q bas

Bangkalan, Bhirawa Kondisi politik di Kabupaten paling barat pulau Madura ini semakin hari tambah memanas. Hal ini tidak terlepas dari belum singkronnya antara Bupati dengan Wakilnya, sehingga membuat banyak kalangan khawatir serta prihatin kondisi tersebut. Mereka pesimis akan kemajuan kabupaten Bangkalan karena pucuk pimpinan sudah tidak akur lagi.

Setelah beberapa waktu lalu, Garda Bangsa yang merupakan sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Bangkalan mendesak agar dewan menggunakan hak Interpelasi terhadap Bupati Momon. Kemarin, Senin (28/9) ormas yang mengatas namakan dirinya Gerakan Masyarakat Pendukung Ra Momon (Gempur) juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Bangkalan.

Gempur menilai, Wakil Bupati yang biasa dipanggil dengan sebutan Ra. Mondir terlalu ambisius dan tidak mempunyai etika berpolitik, bahkan mengenyampingkan tanggung jawabnya yang diberikan masyarakat dengan mendesak dewan untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap Bupati. "Seharusnya Wabub mendukung dan bekerja sama dengan Bupati untuk mensejahterakan masyarakat," teriak orator Demonstran.

Bahkan lebih jauh dari itu, dalam pernyataan sikapnya,

Gempur mendesak ?Fraksi PKB Bangkalan untuk menghentikan segala manuver politiknya untuk menurunkan Bupati di tengah-tengah masa jabatannya. "Kita sangat mengecam segala bentuk gerakan Wabub, karena itu merupakan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat Bangkalan," ujar Muskib, Korlap aksi di halaman gedung dewan.

Demonstran yang mengatasnamakan pendukung Ra. Momon ditemui langsung oleh beberapa Wakil Ketua DPRD Bangkalan. Di samping menyampaikan aspiranya, mereka juga meminta dewan untuk menjawab surat pernyataan sikap terhadap semakin panasnya hubungan Bupati dengan Wakilnya.

Namun, dalam sambutan yang disampaikan beberapa perwakilan di hadapan para demonstran, mereka mengatasnamakan partai politik masing-masing, yang intinya akan tetap mendukung peme-

mahali/bhirawa

Para Demonstran Gempur, saat mendatangi kantor DPRD Bangkalan. rintahan Ra. Momon sampai akhir jabatannya.

"Selama Bupati lebih mementingkan kesejahteraan, kita akan mempertahankan sampai akhir jabatannya," ucap Fathurrahman, yang mengatasnamakan partai PDIP

mb9/bhirawa

Tim sukses FAKTA.

Keluarga Korban Mulai Mengelar Tahlilan dan Merelakannya

Selain Hamid Atwi Tarji Rofia (50) Warga Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Niro Sahi Astro Warga Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar kabupaten Probolinggo dan Abdul Karim (52) Warga Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Kini bertambah tiga korban lagi dari kabupaten Probolinggo yakni pasangan suami istri (Pasutri) Abdul Halim dan Mujayyana, Warga desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar serta Tasmudji Agung Berdarsar infomasi dari Saiful, salah satu pendamping haji dari PT.Safara, Senin 28;9 melalui yelepon selulernya saat ini ada 19 jamaah haji kloter 48 Embarkasi Surabaya, hilang kontak dan belum kembali ke maktab di Mina.

Saiful, mengaku sembilan belas jamaah haji tersebut diantaranya, 1 jamaah dari Kecamatan Krejengan, 1 jamaah dari Kecamatan Pakuniran, 1 jamaah dari Kecamatan Kraksaan, 1 jamaah dari Kecamatan Besuk, 3 jamaah dari Kecamatan Banyuanyar.

Sedangkan 2 tim medis kloter 48 belum jelas nama dan alamatnya, serta beberapa yang lainnya.

Sementara menurut Atok Ilah, PLT Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, hingga kini pihaknya belum mengetahui pasti keberadaan 19 jamaah haji yang hilang kontak tersebut, apakah mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi, tersesat atau justru menjadi korban tragedi Mina, masih belum jelas.

Pihak Kemenag yang berada di

sebagai salah satu partai pengusung pasangan Ra. Momon dan Ra. Mondir.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota dewan yang lainnya. Bahkan dalam orasinya mereka menegaskan tidak akan mengindahkan usulan

yang disampaikan oleh organ sayap Partai Kebangkitan Bangsa beberapa waktu yang lalu, sehingga apa pun pernyataan sikap yang disampaikan para demonstran akan ditindaklanjuti dan akan diperjuangkan.Q mb8

Pemasangan APK Dinilai Asal Pasang

Masih 19 Jamaah Haji Probolinggo Belum Kembali ke Maktab Hingga tiga hari paska lemar juroh yang mengakibatkan tragedi Mina masih belum ada informasi resmi terkait jumlah haji asal Probolinggo, yang menjadi korban tragedi Mina, pada Senin (28/9). Sementara pihak Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo, terus mengupdate informasi dari para pendamping jamaah haji, khususnya di kloter 48. Duka keluarga Korban Mina, terus bertambah dari 3 orang menjadi 6 orang meninggal dunia dan 19 orang lainnya belum kembali ke maktab. Bahkan keluarga korban sudah menggelar tahlilan dan merelakan kepergian para korban.

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

tanah suci mengaku kesulitan untuk mencari informasi ke rumah sakit rumah sakit yang merawat para korban insiden Mina. “Informasi dari pembimbing jamaah haji kloter 48, masih 19 orang masih hilang kontak,” ujar Atok.

Diharapkan pemerintah Arab Saudi, segera mempercepat proses identifikasi para korban, agar keluarga korban tidak dihantui kecemasan. Karena sampai saat ini banyak keluarga korban utamanya di Kabupaten Probolinggo, menanti kepastian dari pihak Pemerintah.

Secara langsung kami sudah menghubungi keluarga korban sore tadi,”kata Kasi haji Kemnag Kabupaten Probolinggo, Muhlason.

Setelah Kemenag Kabupaten Probolinggo, memastikan kalu Nero Sahi Astro (57), asal Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, meninggal di tragedi Mina.

Akhirnya dirumah duka digelar tahlil hari pertama, Minggu 27/9 malam.

Pihak keluarga Nero, Haryono, keponakan korban. mengatakan, keluarga menggelar tahlil, setelah mendapat kabar dan release dari Kemenag RI, dan informasi dari Kemenag Kabupaten Probolinggo, kalau Nero, memang sudah meninggal. Bahkan sudah dikebumikan di Mekkah, pada Minggu siang.

Kami menggelar tahlilan bersama warga pada hari pertama, karena pak Nero, sudah dinyatakan meninggal, dan sudah dikebumikan di Mekkah.

Sedangkan kabar dari Kemenag Kabupaten Probolinggo, sudah menyampai-

Keluarga korban mulai mengelar tahlilan.

kan kepada kami,”tuturnya.

Pihaak keluarga, sudah menerima dan ikhlas atas kepergian korban, tidak ragu lagi untuk gelar tahlilan yang sejak kemarin di rundung keraguan atas nasib korban.

Sementara itu, 4 keluarga dan kerabat korban yang semuanya berasal dari Probolinggo, serentak menggelar doa dan tahlil di hari pertama, pasca direlease resmi dari Kemenag.

Indah, putri Nero yang menjadi korban tragedi Mina, asal Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Mengaku dikirim foto dari teman ayahnya via ponsel soal kondisi terakhir ayahnya.

Tapi saya belum yakin saat itu di foto itu adalah ayah.

Saya dan keluarganya mengaku khawatir atas kabar tersebut. Kami ingin ada kepastian soal nasib ayahnya dari pemerintah, apakah masih selamat atau sudah meninggal. "Jika sudah tiada, kami menata hati dan mengikhlaskan. Untuk ibu yang di sana, semoga baik-baik saja, dengan relis dari kemenag Probolinggo maka kami yakin ayah sudah meninggal," katanya.

Sementara ini kepala PT Safara, Saiful, di Mekkah, selama melakukan identifikasi terhadap jamaah yang diberangkatkan Safara khusus Kota dan Kabupaten Probolinggo, sudah hampir 90 persen jemaah yang kembali ke maktab,”kata Sri Ayundari, selaku perwakilan dari kepala PT.Safara, di Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Senin (28/9).Q wap

wiwit/bhirawa

Lamongan, Bhirawa Sebelumnya yang terjadi pada pemasangan Alat Peraga Kampanye yang molor dari date line, kini muncul masalah lagi pada tubuh Komisi Pemilihan Umum Kabupayen Lamongan. Kendati Alat Peraga Kampanye sudah terpasang di beberapa titik Kota Lamongan, namun kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan masih saja banjir kritikan.

Sebab,sejumlah APK yang sudah terpasang banyak yang tidak sesuai yang di harapkan.

Dengan adanya peristiwa pemasangan APK yang asalasalan tersebut, Khoirul Huda dari tim sukses (timses) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Fadeli-Kartika Hidayati (FAKTA) mengkritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan da-

lam pemasangan APK yang asal pasang tersebut.

Timses calon pasangan Fadeli-Kartika tersebut menilai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan KPU terkesan asal-asalan. KPU terkesan hanya menunaikan kewajibanya saja. Kepada Bhirawa, Senin (28/9) mengatakan, pemasangan umbulumbul, baliho, tempatnya kurang diketahui masyarakat," ungkap Anggota tim sukses (timses) FAKTA, Choirul Huda.

Menurut Huda, pemasangan APK, mulai dari spanduk, baliho, dan umbul-umbul, tidak dipasang di tempat-tempat strategis dan terkesan asal beres. "Ada yang dipasang di balai desa, tempatnya tidak strategis," sambungnya. Sehingga menyebabkan fungsi dari adanya APK yang merupakan alat sosialisasi pilkada tidak berjalan efektif.

Karenanya, dia meminta agar KPU memperbaiki seluruh APK yang telah dipasang. Pun demikian dengan APK yang rusak dan hilang.

"Kami minta KPU mengevaluasi kembali. Ada yang rusak, roboh, perlu diperhatikan KPU sehingga masyarakat mengetahui informasi yang menjadi maksud dan tujuan KPU, sehingga tanggal 9 Desember kedatangan masyarakat ke TPS bisa maksimal. Jangan kemudian regulasi dibatasi kemudian KPU tidak maksimal, KPU saya kira belum maksimal," tandasnya.

Pemasangan APK yang berkesan asal-asalan ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum masih perlu di pertanyakan.

Sebelumnya,pemasangan APK juga molor dari date line dan sekarang pemasanganya tidak tepat dan tidak efektif.Q mb9

Bakesbangpol Gelar Pengembangan dan Pemahaman Kadarkum/HAM Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kesadaran hukum dan HAM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Situbondo, melalui Bidang Kewaspadaan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pagi kemarin (28/9). Acara yang dilaksanakan di gedung Puspemas Pathek, Kec. Panarukan itu dibuka oleh Sekretaris Bakesbangpol, H Usman dengan didampingi Kabid Kewaspadaan Wahyudi. Acara yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Situbondo tahun 2015 itu berjalan lancar sejak dimulai pukul 08.00 wib.

Ikut hadir pula di antaranya, sejumlah pembicara dari Bakesbangpol Prov Jatim, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jatim, Polres Situbondo, Bagian Hukum Pemkab dan Kejaksaan Negeri Situbondo.

Sementara itu peserta terdiri dari 60 orang, meliputi 17 Kasi Trantib se-Kab

Situbondo, 17 orang perwakilan dari LPM Desa, 17 orang dari tokoh mayarakat dan 9 orang dari dinas/instansi terkait.

Menurut Kepala Bakesbangpol Kab. Situbondo, Edi Susilo, melalui Kabid Kewaspadaan, Wahyudi, manusia sebagai makhluk Allah SWT, memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia. “Kita oleh Allah diberi anugerah hak azasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan serta keharmonisan dengan lingkungan. Untuk itulah, hak asasi yang dimiliki manusia itu perlu terus dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun,” ujar Wahyudi.

Pria yang sebelumnya bertugas di DPRD Situbondo itu menambahkan, saat ini Indonesia sudah menjadi anggota PBB dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM serta instrumen internasional lainnya, demi untuk mengemban tanggung jawab moral dan hukum secara hakiki. Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

7

Gubernur Tutup Tambang Pasir di Lumajang Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku akan segera menutup tambang pasir yang ada di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Penutupan ini menyusul insiden tewasnya seorang warga akibat bentrok antara warga yang pro dan menentang penutupan tambang.

“Menurut saya itu harus segera ditutup. Persoalan ini akan segera dikaji sehingga didak memicu aksi kekerasan serupa,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/9).

Selain akan menutup, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, juga mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jatim segera turun untuk mengusut tuntas aksi tersebut. “Prinsipnya tidak

boleh penyelesaian kasus hukum dengan kekerasan. Ini yang harus dituntaskan," ujarnya.

Dia meyakini, tambang pasir di Desa Selok Awar-awar merupakan tambang ilegal karena izin tambang sejatinya bukanlah perkara mudah karena pengelola tambang harus mengeluarkan dana reklamasi untuk menata kembali bekas galian.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

(ESDM) Provinsi Jatim, Dewi J Putriatni mengatakan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang belum menyerahkan dokumen tambang pasir galian C ke pemprov.

"Jadi kami tidak mengetahui itu ilegal atau tidak. Kita besok kirim tim ke sana untuk melakukan pemeriksaan dan minta dewail dokumen seluruh pertambangan galian C dari pemerintah daerah," kata Dewi.

Akibat sering terjadinya pro dan kontra pertambangan pasir di wilayan pesisir pantai selatan di Lumajang yang sempat memakan korban tewas bernama Salim (56) warga desa selok Awar awar kecamatan pasirian Lumajang, akibat menolak pertambangan pasir akhirnya mendapatkan perhatian serius dari pemerhati

Wahana LingkunganHidup (Walhi) Jawa Timur.

Menurut Program Manager Walhi Jatim, Rere Christanto menjelaskan bahwa kerusakan parah akibat penembangan pasir laun maupun pasir besi dipesisir pantai selatan lumajang kondisnya sangat memprihatinkan.

Hal tersebut dikemukakan saat mengadakan jumpa pers pada hari minggu(27/9 2015) di lumajang yang menjelaskan bahwa pertambangan liar yang dilakukan secara liar tanpa memperhatikan reklamasi lingkungan dapat menrusak ekosistem dan menimbilkan kerusakan alam.

Masih menurut Rere bahwa akibat kerusakan alam tersebut telah menimbulkan abrasi yang mengakibatkan berkurangnya jmlah areal persawahan yang

rusak akibat tergenang oleh air laut. Dari kerusakan tersebut terjadi gejolak di masyarakat yang menentang pertambangan pasir hingga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di selok awar-awar dengan korban tewas bernama Salim dan seorang lagi Tosan yang luka parah yang dianiaya oleh segerombolan orang yang pro pertambangan pasir.

Menurut keterangan Rere yang saat itu di dampingi AA Abdullah al kudus aktivis lingkungan hidup lascar hijau mendesak Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk sesegera mungkin menutup pertambangan pasir di pesisir pantai selatan Lumajang.

Kami mendesak dalam hal ini Bupati Lumajang untuk segera menutup semua penambangan pasir besi dikawasan di wilayah pesisir

Ratusan Massa PAKO Demo Kantor Dipendik

KILAS JATIM

Pemkab Blitar Targetkan Bebas Pasung Tahun Ini Kabupaten Blitar, Bhirawa Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Jawa Timur Bebas Pasung, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga menargetkan pada bulan Desember ini Kabupaten Blitar Bebas Pasung.

Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, dr. Kuspardani, untuk mewujudkan Jawa Timur Bebas Pasung, maka Dinkes Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terus melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat untuk membujuk dan mengajak masyarakat untuk tidak memasung keluarganya yang mempunyai persoalan sakit jiwa di Kabupaten Blitar. “Melalui Camat, Kepala Desa dan pihak keluarga pasien, kami berharap yang masih dipasung agar mau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa,” kata dr. Kuspardani.

Selain itu menurut dr. Kuspardani, setelah melalui beberapa perawatan dirumah sakit jiwa dan dinyatakan sembuh, maka selanjutnya pasien penyakit jiwa akan dikembalikan kepada keluarganya dengan tetap rutin minum obat. “Untuk menjaga perasaan dan jiwanya tetap stabil agar tidak kambuh lagi,” jelasnya.

Bahkan Dinas Kesehatan menargetkan pada tahun ini, dimana pada bulan Desember mendatang Kabupaten Blitar sudah terebas dari pasung sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur. “Sesuai dengan program Pemprov Jatim Bebas Pasung tahun ini, kami juga menargetkan Bebas Pasung pada akhir tahun ini,” ujarnya.Q htn

Lakalantas di Tuban Nomor Dua di Jatim Tuban, Bhirawa Terjadinya kecelakaan, berawal dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas kepolisian agar para pengguna jalan tidak melanggar, seperti penambahan tempat penjagaan atau Pos lalin, sosialisasi keliling hingga operasi kelengkapan syarat berkendaraan, dan lainlain.

Akan tetepi, upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres dan Polsek se-Kabupaten Tuban masih belum bisa mengurangi dan tren-nya jumlah kecelakan terhitung mulai bulan januari hingga september tahun 2015 ini menduduki peringta ke-2 (dua) di jawa Timur setelah Kabupaten Nganjuk. "Saat ini di wilayah hukum Polres Tuban kecelakaan lalu lintas tertinggi di bawah Kabupaten Nganjuk.

Jadi kita rangkin dua di Jawa Timur," ungkap AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban (28/9).

Dengan tingginya peristiwa kecelakaan baik dengan korban jiwa maupun korban luka-luka di jalanan yang ada di Kabupaten Tuban, diharapkan adanya upaya peran semua pihak untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya yang banyak mengakibatkan korban jiwa.Q hud

pantai selatan.” Ujar AA Abdullah.

Sedangka Rere menjelaskan bahwa konflik yang terjadi adanya pro dan kontra pertambangan di lumajang telah terjadi sebanyak 4 kali , yakni di pantai wot galih kecamatan Yosowilangun, Desa Pandan Arum, Desa Pandan Wangi Kecamatan Tempeh dan di Sesa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian. Aktivis walhi tersebut menduga bahwa dibalik sengketa antara pro dan kontra tersebut terdapat upaya dari pihak lain untuk mengeruk hasil tambang pasir secara illegal.

Semua pihak telah mengetahui mulai dari pemerintah kabupaten lumajang serta aparat kepolisian telah melakukan pembiaran terhadap tambang tambang liar tersebut , dan hingga kini masih tetap beroperasi.” Ujar Rere.Q iib,mb10

Massa segel ruang unit layanan pengadaan (ULP) di kantor Pemkab Sampang

nurkholis/bhirawa

Lelang Dibatalkan Sepihak, Kantor ULP Disegel Massa Sampang, Bhirawa Pengadaan lelang dibatalkan secara sepihak oleh unit layanan pengadaan (ULP) Pokja XIV. Membuat CV usaha baru sebagai pemenang mendatangi kantor ULP untuk meminta penjelasan. Kecewa tak ada satupun pengawai di ruangan ULP. Puluhan massa yang mengatasnamakan rekanan CV Usaha baru melakukan penyegelan kantor ULP yang berada di Kantor Pemkab Sampang, Senin (28/9).

Puluhan massa yang mengatas namakan CV usaha baru mendatangi kantor ULP, mereka membawa sejumlah poster isi tuntutan, di antaranya penitia lelang jalankan prosedur lelang jangan diintervensi, jangan jual proyek atas nama Bupati, tolak mafia proyek dan lain-lain. CV usaha baru menang dalam proses lelang, kegiatan pembangunan infrastuktur Tambak yang bersumber dari APBN 2015 dengan nilai Rp. 1.317.989.000, di bawah Dinas kelautan perikanan dan peternakan (DKPP) Sampang.

Kedatangan massa tidak menemukan satupun pegawai yang berada di kantor ULP, akhirnya massa melakukan penyegelan kantor ULP, aksi mereka tidak ada petugas pengamanan baik dari sat pol pp maupun aparat kepolisian.

H. Moh Zhadili selaku direktur CV usaha baru yang ikut mendatangi kantor ULP, ia mengatakan pembatalan pelelangan ini syarat dengan permainan, padahal sejak awal CV saya sudah mengikuti semua proses lelang yang ada, hingga pada tahap penetapan pemenang karena 5 cv yang lain dinyatakan tidak lulus administrasi, namun, kenapa secara sepihak panitia lelang membatalkan proses lelang tersebut.

“Kami sudah menerima undangan pembuk-

tian kualifikasi dari panitia unit pelayanan pengadaan dengan nomor 027/12.03/POKJAXIV/434.022/2015, bahkan sudah ada berita acara terkait penetapan pemenang, namun kenapa pihak panitia membatalkan secara sepihak. Oleh sebab itu, aksi kami kali ini melakukan penyegelan karena indikasi kuat pihak panitia telah menyalahi kewenangannya, bahkan kami kali ini juga melaporkan langsung pada polisi terkait tindakan panitia lelang,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan H. Wasik ketua gabungan pengusaha kontraktor nasional Indonesia (Gapeknas) Sampang. Ia mengatakan CV usaha baru merupakan anggota Gapeknas Sampang. “Oleh sebab itu, kami menerima laporan dari CV usaha baru terkait tindakan panitia lelang, sehingga kami atas nama asosiasi akan mengawal penuh terkait hak-hak cv usaha baru yang sudah mengikuti proses lelang hingga penetapan pemenang 25 september 2015 kemarin, namun dengan sepihak panitia lelang membatalkan kegiatan lelang tersebut. Hal ini jelas telah menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak-hak rekanan yang mengikuti lelang dari awal,” kata ia.

Di tempat terpisah Mahfud kepala bidang kelautan DKPP Sampang yang juga sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek yang lelangnya dibatalkan tersebut, ia mengatakan alasan pembatalan yang saya tahu dari panitia pokja, karena CV saat diundang tidak hadir, terkait ada issu tekanan dari oknum tertentu pihaknya tidak mengetahui itu. Sementara ketua unit layanan pengadaan (ULP) Pokja XIV Indra Cahyono, saat hendak dikonfirmasi terkait protes CV Usaha baru dan penyegelan kantornya, ia tidak ada di kantornya.Q lis

Situbondo, Bhirawa Ratusan massa LSM PAKO (pemuda anti korupsi) Kab Situbondo, melakukan aksi demo, ke Kantor Dinas Pendidikan (Dipendik) Kab. Situbondo, di Jalan Madura, pagi kemarin (28/9). Aksi demo dengan menggunakan kendaraan truck terbuka dan motor itu langsung menduduki Kantor Dipendik seraya meneriakkan yel-yel anti korupsi. Massa pendemo langsung membentangkan puluhan poster berisikan desakan pemidanaan Kepala Dinas Pendidikan, karena mewajibkan seluruh siswa SD-SMP membeli seragam batik khas Situbondo.

Para pendemo yang berangkat dari Sekretariat PAKO di jalan Wjayakusuma, Kel. Dawuhan, Kec. Kota Situbondo itu dipimpin Rudi Bagas, Agus Sodu dan Anang Ugik dengan pengawalan ketat puluhan personil polisi. Sesampainya di halaman Kantor Dipendik ratusan massa langsung memaksa masuk ke Kantor Dipendik, namun dihadang oleh pihak keamanan. Setelah bernegosiasi, polisi hanya memperbolehkan 5 personil dari perwakilan pendemo untuk menemui pimpinan Dipendik Kab. Situbondo.

Dalam tuntutannya, massa LSM PAKO melalui Rudi Bagas dan Anang Ugik meminta Dinas Pendidikan Kab Situbondo untuk terbuka dalam proyek pengadaan seragam batik bagi puluhan ribu siswa SD-SMP se Kab Situbondo. Jika tidak, kata dia, maka pihaknya tidak segan untuk segera memidanakan kasus pungli tersebut kepada aparat penegak hukum. “Tolong jelaskan siapa nama CV-nya, nama kontraktornya dan dimana alamatnya. Nanti akan saya cek kebenarannya,” teriak

Anang Ugik.

Massa yang getol memberantas kasus korupsi aparat negara itu juga meminta segera menyeret Kepala Dinas Pendidikan Kab Situbondo, karena nyata-nyata mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 421/2922/ 431.212.1.1/2015 perihal intruksi Dipendik soal seragam batik bagi siswa SDSMP se-Kab Situbondo. Surat itu, kata Ugik, selanjutnya ditindaklanjuti UPTD-UPTD dan para Kepala Sekolah SD-SMP seSitubondo. “Banyak siswa sudah membayar lunas, tapi sampai sekarang belum menerima seragam tersebut,” paparnya.

Saat perwakilan demo diterima Sekretaris Dipendik H Samsul Arifin dan tiga Kabid, sempat terjadi ketegangan, meski dijaga personil polisi. Pasalnya, keterangan yang diberikan Samsul Arifin tidak memuaskan pertanyaan para pendemo. “Kenapa bapak menjelaskan kewajiban pengadaan seragam batik ini diluar dinas. Berarti ini proyek bapak pribadi. Tolong kalau memberikan keterangan yang benar, sebab nilai seragam batik ini sampai 4,5 miliar. Ini uang yang sangat besar,” teriak Agus Sodu, aktivis LSM PAKO, lainnya.

Samsul Arifin kepada wartawan menerangkan bahwa pendemo keliru dalam menerjemahkan Surat Edaran yang dikeluarkan Dipendik dimana mereka juga menuduh Dipendik menjual batik dan mewajibkan membeli batik. Padahal yang benar, kata Samsul Arifin, Dipendik membuat SE untuk pakaian seragam anak dalam seminggu, dimana ada jadwal dua hari untuk memakai seragam batik. Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah massa LSM PAKO, saat berdemo membentangkan poster di Kantor Dispendik Kab Situbondo. Massa mengancam pemungutan uang seragam batik senilai 4,5 miliar rupiah itu segera dipidanakan.

Tingkatkan Layanan pada Masyarakat, Polres Bondowowo Luncurkan TMC Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Polres Bondowoso yang melalui Satuan Polisi Lalu Linta (Satlantas) meluncurkan Traffic Management Centre ( TMC ) yang dipusatkan di Kantor Sat Lantas Jl.A.Yani Bondowoso Senin (28/9) kemarin. Acara tesebut dihadiri seluruh jajaran Polres bahkan seluruh Kapolsesk se Bondowoso juga mengikuti peluncuran tersebut.

samsul tahar/bhirawa

Penandatanganan prasasti TMC oleh Kapolres Bondowoso AKBP Djajuli.

Di dampingi Kasat Lantas AKP Ahmad Faisol Amir,SIK Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli,SIK.,M.Si yang memimpin langsung peresmian tersebut menandatangani prasasti dan dilakukan engguntingan Pita serta pemotongan tumpeng pertanda telah dibukanya TMC. Dalam sambutanya di hadapan hadirin dan undangan, menyampaikan terimakasih kepada Kasat Lantas dan segenap anggota yang mendukung,akhirnya dengan segala upaya kesungguhan itu

terwujud, dengan telah dibukanya wibside :www.tmcpolresbondowoso.com praktis masyarakat kabupaten Bondowoso akan semakin mengetahui tentang Informasi yang berhubungan dengan masalah kelalu lintasan.

Karenanya dihadapan para undangan Djadjuli mempersilahkan siapa saja untuk mengunjungi wibsite yang memang dibuat terbuka untuk masyarakat tersebut, bahkan dipersilahkan untuk komentar dan kritikan dan masukan demi kemajuan serta

pengembangan Komando di jajaran Polres Bondowoso. “Dengan peluncuran ini tentu menjadi media yang baik untuk membangun komunikasi Polisi dengan masyarakat Bondowoso khususnya,” kata kapolres dalam sambutannya kemarin.

Dalam peluncuran tersebut juga dipraktekkan Komentator petugas pantau situasi dan kondisi lalu lintas sekitar alun alun kota Bondowoso yang dapat disaksikan langsung oleh Kapolres di ruang TMC Sat Lantas bahkan langsung live pada salah satu jaringan televisi lokal yang ada di Bondowoso.

Ditemui usai acara, Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Faisol Amir Sik mengungkapkan jika ide media komunikasi dengan masyarakat tersebut sudah lama dirintisnya dengan membangun

kerjasama dengan salah satu media televisi lokal.

Bahkan untuk mendukung lega;itas penyiaran tersebut pihaknya saat ini sudah mengantongi ijin dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, dalam penyelenggaraannya menurut kasat selain menggunakan tenaga internal Polres Bondowoso pihaknya juga mendapat dukungan dari crew salah satu televisi lokal yang menjadi mitra kerja TMC. “Tentu seluruh kegiatan kami nantinya bisa diakses secara mudah oleh masyarakat, bahkan nantinya atas arahan Kapolres kita juga akan melakukan pendekatan pada masyarakat melalui lembaga pendidikan yang ada di Bondowoso,” ungkapnya.Q har

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 29 SEPTEMBER 2015

Usulan Kuota ke Tarif

Kurs JUAL

BELI

USD

14,696.00

14,550.00

SGD

10,358.05

10,249.37

EUR

16,349.30

16,185.42

JPY

12,260.97

12,137.14

GBP

22,558.36

22,332.80

Sumber: Bank Indonesia (23 SEPTEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Penurunan Ekonomi Belum Berdampak di Jatim Surabaya, Bhirawa Pengusaha di Jatim menilai terpuruknya ekonomi secara nasional masih belum banyak berdampak para pengusaha di Jatim, hal itu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini masih berjalan cukup baik, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. “Secara nasional, Jatim tergolong daerah yang masih belum terlalu merasakan dampak pelemahan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi Jatim masih lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 5 persen,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Moneter, Kadin Jatim, Dr Tommy Kaihatu, MM , di Surabaya, Senin(28/9).

Pertumbuhan ekonomi di Jatim masih berjalan lebih baik karena menurut ditopang oleh kebijakan pemprov yang efektif terhadap regulasi usaha. Selain itu, menurutnya, peran Kadin Jatim yang secara konsisten menciptakan situasi kondusif, sehingga investor tertarik untuk terus berinvestasi di Jatim. “Syukurlah Pemprov kita sangat pro aktif menjaga regulasi usaha di Jatim, begitupun Kadin juga terus berupaya berpartisipasi terhadap kondusifitas perdagangan di Jatim,” paparnya.

Ia memprediksi, Jatim akan terus dapat bertahan dalam situasi positif ini, apabila pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dengan baik, sehingga tidak akan terkena dampak pelemahan rupiah yang melanda nasional.

Salah satu upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Jatim diantaranya Pemprov Jatim harus tetap menjaga iklim peningkatan perdagangan antar provinsi.

Tidak hanya itu saja pemerintah juga harus tetap mengajak investor asing untuk bisa berinvestasi di beberapa daerah, khususnya investasi industri bahan baku, seperti pendirian industri smelter. Q ma,kmf

KEHILANGAN

Harus Libatkan Masyarakat Garam Pemprov, Bhirawa Usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tentang sistem perdagangan garam diubah dari sebelumnya memakai kebijakan kuota, menjadi sistem tarif, mendapatkan tanggapan positif dari HMPG Jatim.

Ketua HMPG Jatim, Muh Hasan mengatakan, perubahan sistem tersebut harus melibatkan juga masyarakat petani. “Kalau memang dilakukan, maka mekanismenya nanti seperti apa?. Perubahan diberlakukan dari kuota ke tariff seperti apa?. Mengatur itu siapa?. Dan koordinasinya juga ke siapa?. Sebab semuanya itu rentan manipulasi juga,” tandasnya, Senin (28/9).

Diakuinya kalau adanya langkah dari Kementerian Kemaritiman yang akan melangsungkan perubahan dari kuota ke sistem tariff ini dinilai bisa melindungi petani garam dalam negeri yang kerap terkena imbas praktik oligopoli dari pengusaha garam.

Kerugian ini biasanya terjadi ketika harga garam di luar negeri sangat murah dibanding di dalam, rakyat Indonesia tidak merasakan itu, tapi yang menikmati adalah para pedagang dan para pengusaha kuota garam.

Kebijakan tarif disebutnya membuat semua pihak dapat

mengimpor garam dengan syarat membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan pemerintah sehingga usaha petani terlindungi dan pendapatannya semakin meningkat.

Dikatakannya, peran Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim sudah cukup baik dalam meningkatkan kualitas produksi garam di Jatim, diantaranya dengan bantuan geomembrannya.

“Harapan kami, bantuan dari Diskanla dan KKP bisa berlangsung terus menerus. Sehingga bisa menghasilkan kualitas industri,” katanya.

Tak kalah pentingnya, lanjut Hasan, bantuan saluran pengairan juga sangat penting.

Sebab, pada saat ini lahan-lahan mulai mengering dan memerlukan air. “Banyak petani garam menganggur sebab air yang masuk ke tambak kurang sekali. Tempat penampungan air kurang sehingga mengganggu proses produksi,” ujarnya.

Sebelumnya pada bulan JuliAgustus 2015 lalu, Pemprov Jatim mengimpor 90.000 ton

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6795 EZ, a/n Siti Maryana, Dra, Ds. Sumberejo, rw 05/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1820/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6413, FE, a/n Nuke Pauline, Kel. Mimbaan, rw 24/01, Kec.Panji, Situbondo.

No. 1821/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6862 EZ, a/n Sumyodo, Ds. Gelung rw 02/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1822/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3684 EV, a/n Dimas Imaniar, Kel. Mimbaan, rw 17/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1823/IMB/BI-II/2015

lebih garam untuk mencukupi kebutuhan garam industri di Jawa Timur. Sebab, kadar NaCl (Natrium Klorida) garam lokal Jawa Timur tidak memenuhi syarat untuk dipakai di sektor industri.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur Ir Heru Tjahyono MM mengata-

kan, pemakaian garam industri syarat NaCl (Natrium Klorida) nya harus diatas 97 persen (menurut Disperindag 90 persen,red). Sementara garam lokal di Jawa Timur kadar NaCl nya kisaran 85 hingga 96 persen saja.

Dalam waktu dekat Diskanla Jatim fokus untuk memberi-

kan sosialisasi terhadap petani garam di Jawa Timur untuk menerapkan praktek geomembran. Sosialisasi akan dilakukan di 12 kabupaten dan kota yang ada di Jatim.

Misalnya mulai Tuban, Lamongan, Gresik, hingga Surabaya. Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Q rac

Bulog Pesimistis Penuhi Target 50 Ribu Ton Beras Bojonegoro, Bhirawa Menjelang akhir bulan September, persediaan 50 ribu ton beras yang ditargetkan Provinsi Jatim, terancam tidak terpenuhi. Pasalnya dari tiga Kabupaten, sampai saat ini hanya 42 persen saja. Pihak Bulog Bojonegoro juga merasa pesimistis untuk bisa memenuhi target itu.

Sebelumnya, secara nasional Provinsi Jatim ditargetkan 500 ton beras, tetapi dibagi beberapa daerah. Target tersebut diluar target 98 ton yang direncanakan setiap tahunnya, ditahun 2015. Jumlah 50 ribu ton dengan jangka waktu 16 Juni sampai 30 September 2015.

Kepala Bulog Sub Drive III mengaku pesimistis bisa merealisasikan target tersebut. “Sulit dicapai, apalagi batas akhir penyerapan beras tinggal tiga hari lagi bulan ini, “ katanya, Senin (28/9). Hingga saat ini,

Bulog baru mampu menyerap sekitar 47 persen dari tiga Kabupaten, yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Namun ia akan terus berupaya untuk mencukupi target tersebut. Termasuk sosialisasi bersama Kodim, melalui Babinsa dan mendatangi pengusaha penggilingan padi agar menjual berasnya ke Bulog.

Menurut Efdal, rendahnya daya serap beras disebabkan ada beberapa kritia yakni antara lain adalah beras yang diambil bulog tidak sembarangan karena untuk menjaga kualitas. Termasuk ketentuan kadar air 14 persen dan brokennya 15 ke atas dari itu. Sehingga jika tidak sesuai akan dikembalikan. “ Kendalanya, beras premium kualitasnya tidak terpenuhi,” tegasnya.

Kondisi itu, menurut dia, diperparah dengan kebiasaan petani Bojonegoro pasca panen,

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG4171T, a/n.

Imam Muchsin, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 1811/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 1982, Merah, AG2338TR, a/n.

Marlan, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 1812/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2004, Biru, AG2589TR, a/n.

Marlan Arifin, Ds. Sambidoplang, Sumbergempol-T.Agung No. 1813/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Biru, AG2349RAC, a/n. Sukarlan, Kel. Kedungsuko-T.Agung No. 1814/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, AG3474OL, a/n. Hety Malasaro, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 1815/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Pink, AG3607TE, a/n.

Andrianur Tri Hardianto, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No. 1816/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2006, Biru Hitam, AG4609SC, a/n. Asngari, Ds. Tanggulkundung, Besuki-T.Agung No. 1817/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG5259SW, a/n.

Tutik Sugiarti, Ds. Jatimulyo, Kauman-T.Agung No. 1818/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG5707RAI, a/n.

Sri Utami, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 1819/IMB/BI-II/2015

Adanya langkah dari Kementerian Kemaritiman yang akan melangsungkan perubahan dari kuota ke sistem tariff ini dinilai bisa melindungi petani garam dalam negeri yang kerap terkena imbas praktik oligopoli dari pengusaha garam.

Sejumlah pekerja dan tumpukan beras digudang bulog setempat.

yakni menyimpan gabah dan tidak langsung menjualnya. “ Gabahnya dimpan untuk keperluan sendiri dan kalaupun kebutuhan lain mendesak dijual sedikit demi sedikit ketika butuh uang,” ujarnya.

Saat ini wilayah Bojonegoro memang masih ada yang dalam masa panen. Namun, panen tersebut hanya terjadi wilayah bantaran sungai Bengawan Solo seperti daerah Padangan, Kalitidu, Baureno.

Tentunya, jumlahnya tidak banyak. “ Biasanya mereka akan mengonsumsi sendiri pada waktu seperti ini,” tuturnya.

Target tersebut rencananya untuk mengantisipasi mahalnya harga beras seperti yang terjadi awal tahun ini. Dengan pasokan yang aman, pemerintah pusat berharap harga beras tidak akan mahal dimusim tanam padi. ”Saat masa tanam harga beras memang sering naik,’’ imbuhnya.

Meskipun terancam tidak memenuhi target, ia tidak memusingkan sanksi yang akan diterima. Pasalnya Bulog mengambil beras dengan kualitas yang sesuai dengan syarat.

“Tidak tahu sanksinya, tapi kita akan berupaya sesuai kemampuan,” tandasnya.

Ditambahkan, stok beras di gudang bulog sampai saat ini ada sekitar 22.500 ton beras.

Sehingga jumlah tersebut masih bisa mencukupi kebutuhan beras lima bulan ke depan.

Jumlah tersebut belum mengalami pertambahan. Sebab, musim kemarau sedikit menyulitkan Bulog untuk melakukan pengadaan beras. Q bas

BI Prediksi Inflasi Jatim Semester II Turun Surabaya, bhirawa Inflasi di Jatim pada semester kedua tahun ini diprediksi menurun. Perkiraan ini berdasarkan hasil Survey Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada minggu keempat Agustus 2015 lalu.

Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Benny Siswanto mengatakan, prediksi penurunan inflasi Jatim terutama terdorong oleh kelompok volatile food, yakni daging ayam ras dan telur ayam ras yang mengalami penurunan permintaan karena lagi minim hajatan. Selain itu juga didukung tarif

angkutan udara dan kapal.

Akan tetapi, penurunan inflasi Jatim tidak signifikan karena harga beras dan bawang putih naik seiring menipisnya pasokan pasca panen. “Meski pasokan beras di Jatim aman dan ketersediaan masih mencukupi hingga 5 bulan ke depan. Dan yang dikhawatirkan adalah inflasi inti yang berangkat biaya pendidikan pada bulan ini,” kata Benny, Senin (28/9).

Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, Syarifuddin Basara, menambahkan, komoditas volatile food masih koreksi harga. “Dag-

ing ayam ras sampai minggu keempat andilnya terhadap inflasi Jatim sebesar 0,22 %, dan telur ayam ras mengalami koreksi 0,05%, kentang 0,02%, tomat sayur 0,01%, daging sapi 0,01%,” katanya.

Disebutkan, pendorong kenaikan harga adalah bawang yang memiliki andil sebesar 0,01%, bawang putih yang naiknya 10,5% andil 0,03%, beras naik 0,62% andilnya 0,03%, tarif perguruan tinggi yang naik 20% andil cukup tinggi 0,26%. “Kami perkirakan inflasi di Jatim kira-kira antara 0,2%-0,3%,” jelasnya. Q ma

Pelindo III memulai pembangunan fly over yang menjadi interkoneksi akses Terminal Teluk Lamong dengan Tol Surabaya-Gresik dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya.

Koneksi Teluk Lamong, JJLB dan Tol Surabaya , Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memulai pembangunan fly over yang menjadi interkoneksi akses Terminal Teluk Lamong dengan Tol SurabayaGresik dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya.

“Dengan pembangunan fly over maka Terminal Teluk Lamong sebagai multipurpose terminal yang penting di Pelabuhan Tanjung Perak akan mudah diakses melalui JLLB yang menghubungkan Surabaya utara dan selatan. Selain itu juga mudah dijangkau melalui Tol Surabaya-Gresik”, jelas Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III Husein Latief, Senin (28/9).

Menurut Edi Priyanto Ka Humas Pelindo lll, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut hadir dan mengikuti langsung prosesi ground breaking. Selain itu para pengguna jasa dan mitra kerja Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Perak juga tampak pada seremoni pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

Mengutip paparan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tahun 2014-2034, menurut Perda Nomor 12 tahun 2014, kawasan Teluk Lamong diperuntukkan sebagai kawasan mix use pendukung pengembangan pelabu-

han. Maka JLLB direncanakan sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Surabaya selatan dan utara, serta Terminal Teluk Lamong.

Husein Latief menambahkan bahwa dalam pengembangannya, Terminal Teluk Lamong yang merupakan green port pertama di Indonesia akan memiliki konektivitas yang multi moda. Alternatif pertama ialah melalui jalan eksisting, yakni Jalan Tambak Osowilangon.

Kedua, melalui flyover tersebut yang akan dibangun dengan melibatkan pengelola jalan tol, PT Marga Bumi Matra Raya dan pengembang PT Mitra Karya Multiguna (Sinarmas Land).

Ketiga menggunakan moda transportasi kereta api yang akan masuk ke Terminal Teluk Lamong dan keempat, melalui monorel peti kemas yang akan menghubungkan ke beberapa depo peti kemas hingga terminal-terminal lain di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dikatakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan terkenang saat baru dua hari menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dirinya diminta rapat bersama Setwapres untuk mempercepat dimulainya pembangunan Terminal Teluk Lamong. Q ma

Jelang Jamaah Haji Pulang, Harga Daging dan Telur Naik Ritual selamatan atau tasyakuran yang dilakukan sebagian besar masyarakat untuk menyambut anggota keluarga yang baru menunaikan ibadah haji, membuat harga daging sapi, ayam dan telur di Sumenep, Madura Jatim naik.

Harga daging sapi di Pasar Anom Baru di Kabupaten Sumenep, Jatim, Senin, mengalami kenaikan dibanding pekan lalu, yakni dari Rp110.000/kilogram (kg) menjadi Rp120.000.

Harga daging sapi di Pasar Anom Baru di Kabupaten Sumenep, Jatim, Senin, mengalami kenaikan dibanding pekan lalu, yakni dari Rp110.000/kilogram (kg) menjadi Rp120.000. “Selain daging sapi, harga daging ayam kampung dan ayam broiler juga mengalami kenaikan. Itu sesuai hasil pemantauan harga yang dilakukan staf kami,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, R Heni Yulianto di Sumenep, Senin.

Harga daging ayam kampung yang sebelumnya Rp70.000/kg

naik menjadi Rp75.000 sementara harga daging ayam broiler naik dari Rp29.000 menjadi Rp30.000/kg.

“Kami menduga penaikan harga pada komoditas daging, baik daging sapi, ayam kampung, maupun ayam broiler, diakibatkan naiknya permintaan,” ujarnya.

Pada masa menjelang pemulangan jamaah haji, kata dia, kerabat dekat calon haji di Sumenep biasanya menggelar doa bersama dengan mengundang sejumlah tetangganya. “Mereka biasanya memasak masakan yang berbahan daging untuk dis-

uguhkan kepada warga yang diundang itu. Kesibukan kerabat dekat akan bertambah padat, ketika jamaah haji datang, karena dipastikan banyak tamu untuk bersilaturrahim,” ucapnya.

Heni juga mengemukakan, pada tahun-tahun sebelumnya, harga daging menjelang pemulangan jamaah haji memang mengalami penaikan.

Sementara harga komoditas lainnya, seperti beras premium dalam kemasan 25 kilogram, gula pasir, minyak goreng curah, dan mentega curah, terpantau stabil.

Harga beras premium dalam kemasan 25 kilogram dengan merek “Ikan Paus” tetap Rp245.000, “Lima Jaya Super” Rp240.000, dan “Lima Jaya” Rp220.000. Harga gula pasir juga tetap pada kisaran Rp10.500

perkilogram hingga Rp11.000, mentega curah Rp22 ribu, dan minyak goreng curah Rp10.000.

Disperindag Sumenep memantau harga kebutuhan pokok di dua pasar di Kecamatan Kota, yakni Pasar Anom Baru sebagai lokasi utama dan Pasar Bangkal Baru sebagai lokasi pembanding.

Pasokan berbagai jenis ikan laut di pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, kembali normal karena nelayan Tuban bisa memperoleh ikan dengan jumlah cukup banyak sejak lima hari lalu, kata sejumlah pedagang.

“Saya bisa memperoleh pasokan berbagai jenis ikan laut dari pedagang Tuban dengan jumlah cukup,” kata seorang pedagang ikan laut di Pasar Kota Bojonegoro Suhanik di Bojonegoro, Senin (28/9). Q sul,bas,ant

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

KPU Berikan Perhatian Hilangnya APK Paslon Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang memberi perhatian khusus terkait banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) Bupati Malang yang hilang dan rusak.

Komisioner KPU Kabupaten Malang Abdul Holik, Senin (28/9), saat berada di Kantor KPU kabupaten setempat mengatakan, KPU menunggu petunjuk dari KPU Pusat.

Menurutnya, hilangnya APK seperti spanduk paslon, yang sebelumnya dipasang di wilayah tempat tinggal paslon, namun spanduk tersebut hilang. Sehingga dengan hilangnya spanduk paslon itu, maka KPU memberikan perhatian khusus.

“Karena spanduk paslon yang sudah dipasang, lalu sengaja diambil atau dicuri, tentunya masuk dalam ranah hukum, yakni tindak pidana pencurian.

Sehingga mereka yang mencuri bisa dipidanakan, “ tegasnya.

Menurut Holik spanduk, baner maupun umbul-umbul, dibuat oleh KPU dengan biaya negara. Sehingga jika APK itu hilang atau sengaja dicuri, artinya sama dengan mencuri barang milik negara.

Untuk itu, dirinya berharap kepada warga Kabupaten Malang ikut sama-sama menjaga APK paslon.

Ia mengaku, KPU Kabupaten Malang untuk pengadaan APK paslon Bupati Malang telah mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat, sebesar Rp 2,6 miliar. Sedangkan anggaran sebesar itu, untuk membuat APK ketiga paslon.

“Jadi anggaran untuk pembuatan APK, nantinya akan kita pertanggungjawabkan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terangnya. Q cyn

Satu Warga Kabupaten Malang Jadi Korban Tragedi Mina Kab Malang, Bhirawa Tim Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) telah berhasil mengidentifikasi Jamaah Haji Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Arab Saudi, masuk dalam korban tragedi Mina Makkah, Arab Saudi.

Satu di antaranya adalah warga Kabupaten Malang, yakni Rumiati Binti Nomo alias Aminah, warga Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

“Meski yang menjadi korban meninggal akibat tragedi Mina, saat akan menjalankan salah satu rukun haji yaitu lempar zumroh itu adalah warga Kabupaten Malang, namun mereka bukan masuk dalam kloter atau rombongan jamaah haji asal Kabupaten Malang,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang H Abdurrahman, Senin (28/9), kepada wartawan.

Sebab, kata dia, Rumiati merupakan warga Kabupaten Malang yang sudah lama tinggal dan bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Sehingga pihaknya memastikan, jika rombongan Jamaah Haji asal Kabupaten Malang yang tergabung dalam kloter 37,38, dan 39 hingga saat ini semuanya selamat dari tragedi Mina tersebut.

Karena Tim PPIH hanya menyatakan satu orang meninggal bernama Rumiati Binti Nomo, asal Kabupaten Malang, dan itu pun bukan masuk dalam rombongan Jamaah Haji asal Kabupaten Malang.

“Tanggung jawab Kemenag Kabupaten Malang terhadap Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Malang yakni mulai dari berangkat ke Tanah Suci Makkah hingga kepulangan Jamaah Haji ke tanah air. Sehingga jika ada Jamaah Haji yang meninggal bukan rombongan asal Kabupaten Malang, itu bukan tanggungjawab kami karena tidak ada dalam data,” tegas Abdurrachman. Q cyn

ProDesa Awasi Aliran Dana Desa Kab Malang, Bhirawa ProDesa Kabupaten Malang mengingatkan penyaluran dana desa agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan Calon Bupati (Cabup) Malang incumbent. Dengan kerawanan penyalagunaan dana desa untuk kepentingan cabup incumbent, maka ProDesa akan menggalang informasi dalam tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang.

Demikian disampaikan, Koordinator Badan Pekerja ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kusaeri, Minggu (27/9), kepada Bhirawa. Menurutnya, dana desa sangat berpotensi digunakan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan cabup incumbent.

“Dalam mengantisipasi penggunaan dana desa untuk kepentingan incumbent, maka ProDesa akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lainnya, serta rekanrekan wartawan,” tuturnya.

Dikatakan, koordinasi yang akan kita lakukan diantaranya bagaimana langkahlangkah apa yang harus diambil dalam rangka memastikan dana desa tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Dengan begitu akan kita ketahui titik-titik potensi penyalagunaan di lapangan. Dengan begitu, kegiatan kampanye yang dilakukan calon incumbent minimal bisa dicegah sebelum menggunakan dana desa untuk kampanye.

“Kami saat ini membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Karena tidak menutup kemukinanan, tidak hanya dana desa saja yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye, termasuk juga dana hibah rawan digunakan untuk kepentingan kampanye,” terang Kusaeri.Q cyn

MALANG RAYA

9

Wali Kota Ngotot Bongkar, DPRD Pastikan Melawan Terkait Polemik Pembongkaran Pagar Alun - alun Tugu Malang, Bhirawa Pagar Alun-alun Tugu di depan Balaikota Malang, tampaknya tetap akan dibongkar oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton.

Pembongkaran itu dilakukan untuk mewujudkan taman bersifat open space terus.

Wali Kota Malang, yang kerap disapa Abah Anton itu, Senin (29/9) kemarin, kepada wartawan mengatakan pembongkaran pagar tembok Alun-alun Tugu akan direalisasikan.

“Tentunya setelah penataan bunga dan pernak-pernik lain disana selesai, giliran pagar tembok tetap kita bongkar nanti setelah proses penataan taman, bunga-bunga itu selesai,” tegas Abah Anton.

Pihaknya bersiteguh, pembongkaran pagar Alun-alun Tugu, tujuan utama menjadikan Alun-alun Tugu sebagai taman bersifat open space.

Ini untuk menyelesaiakn persoalan sosial, seperti tindakan mesum dan lain sebagainya bisa diminimalisir.

muhammad taufiq/bhirawa

muhammad taufiq/bhirawa

Muhammad Anton

Arif Wicaksono

Karena jika dibiarkan maka peluang masyarakat berbuat maksiat atau mesum di Alunalun Tugu bisa merajalela.

“Maksudnya open space ya untuk meminimalisir hal itu.

Dan kita juga ingin membangun taman yang ramah publik, tidak terkesan angker dan kumuh,”timpalnya.

Meski upaya pembongkaran pagar tembok Alun-alun Tugu ini sempat mendapat penolakan dari DPRD Kota Malang.

Namun pihaknya tidak akan berhenti untuk mewujudkan Alun-alun Tugu yang terbuka.

Sebelumnya Ketua DPRD, Arif Wicaksono, mengatakan

kondisi pagar tembok saat ini sudah sinergi dengan tembok yang ada di gedung dewan dan Balai Kota Malang. Politisi PDI Perjuangan itu, juga menegaskan upaya Anton membongkar tembok tidak menghargai karya pendahulunya.

Karena pagar Tembok pagar Tugu tersebut di bangun jaman Walikota Malang Soesamto. Namun demikian, Walikota yang suka disebut Wagiman (Walikota Gila Taman) itu, tidak akan memperdulikan kritikan dan penolakan Ketua DPRD Kota Malang.

Karena tujuan dia, adalah

membuat Kota Malang ini, semakin Iindah dan rapi, sehingga siapa saja yang datang ke Kota Malang ini menjadi lebih berkesan, karena mereka bisa mengakses ke dalam Alun-alun Tugu, dengan tanpa terhambat sedikitpun.

“Kami tidak akan berhenti membenahi taman di Kota Malang, ini untuk masyarakat, agar mereka merasa nyaman berkunjung di Alun-alun Tugu,”tukas Abah Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Arif Wicaksono, dihubungi secara terpisah memastikan jika Pemkot ngotot, pihaknya

akan melakukan perlawanan dengan cara apapun, karena pembongkaran pagar Alun-alun itu hanya akan mengahamburhamburkan uang rakyat.

“Saya tetap akan menolak, dengan berbagai cara, bahkan kalau perlu saya demo sendiri didepan Balaikota Malang.

Karena jika tetap dibangun maka akan ada ratusan juta uang rakyat yang hilang,”terang Arif.

Pihaknya sebenarnya sudah bersurat kepada Walikota, namun jika tidak direspon, apapun akan dilakukan agar uang rakyat terselamatkan. Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Pembongkaran pagar alun-alun Tugu Kota Malang bertujuan menjadikan alun-alun Tugu sebagai taman bersifat open space.

KLH Bangun 25 Sumur Resapan di Dusun Wonorejo

muhammad taufiq/bhirawa

Taman Cerdas Trunojoyo bukan hanya berfungsi sebagai paru-paru kota. Tetapi, taman itu juga dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan media refreshing keluarga.

Playground Taman Trunojoyo Tunjang Kota Layak Anak Malang, Bhirawa Sebagai salah satu kota layak anak, Pemkot Malang, meresmikan wahana bermain anak-anak (playground) di Taman Trunojoyo dan di Alun-alun Merdeka, akhir pekan kemarin.

Penambahan wahana bermain itu untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota layak anak.

Karena fungsinya diperuntukan bagi wahana permainan dan pendidikan bagi anak-anak.

Peresmian penggunaan playground di Taman Trunojoyo dilakukan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji. Selain meresmikan sarana bermain bagi anak-anak, juga dilakukan penyerahan bantuan CSR dari sejumlah perushaan untuk Pemkot Malang.

Bantuan yang diberikan itu, antara lain, lima unit sepeda motor roda tiga untuk gerobak sampah, bibit pohon, dan tong sampah.

Sutiaji mengatakan Taman Cerdas Trunojoyo bukan hanya berfungsi sebagai paruparu kota. Tetapi, taman itu juga dapat dimanfaatkan

sebagai arena bermain dan media refreshing keluarga.

Untuk itulah, lanjutnya Taman Cerdas Trunojoyo dilengkapi wisata edukatif seperti perpustakaan dan wahana playground bagi anak-anak.

“Ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota layak anak,”imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan Taman Cerdas Trunojo berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyongsong kota layak anak.

Sekarang, ujar Erik Pemkot Malang baru menambah playground di Taman Trunojoyo dan Alun-alun Merdeka. Rencananya, penambahan playground akan dilakukan di sejumlah taman di Kota Malang. Untuk operasional playground kata Erik, DKP akan menyiagakan polisi taman untuk menjaga playground di Taman Trunojoyo dan di Alun-alun Merdeka.

Polisi taman mulai berjaga di lokasi pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Tugas polisi taman mengawasi pengunjung dan mengatur jumlah anak yang masuk di playground. Karena kapasitas playground terbatas maksimal 30 anak saja.

“Penjagaannya dibagi dua shift, pagi dan siang. Kalau malam, pagar di playground akan digembok,”terangnya.

Di bagian lain, Director Managing PT Pro Lansekap Indonesia, Arie Aripin, penyedia playground menyatakan perusahaan dijamin asuransi.

Jika ada kecelakaan yang disebebkan wahana itu akan ada santunan hingga Rp 3 miliar. “Kami memberi garansi 5 tahun untuk playground ini,” ujarnya.

Pemkot Malang menambah wahana bermain anak-anak di Taman Trunojoyo dan di Alunalun Merdeka. Wahana bermain itu diimpor dari Malaysia. Harga wahana bermain itu Rp 200 juta sampai Rp 300 juta per unit. Q mut

Pemkot Batu Kembalikan 10 Persen Pajak Daerah ke Desa Kota Batu, bhirawa Pemkot Batu mulai tahun 2016 mendatang akan mengembalikan 10 persen Pajak Daerah ke Desa. Dengan demikian, tahun depan pundi-pundi keuangan Desa akan semakin gemuk karena sebelumnya setiap desa dipastikan akan mendapat anggaran Dana Desa dari APBN dan APBD yang besarannya antara Rp 700 juta hingga Rp 1 milyar.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu Sulianah, pajak daerah yang akan dikembalikan oleh Pemkot Batu ke Desa/ Kelurahan nilainya cukup besar yaitu sekitar Rp 5 milyar yang dibagi untuk 24 Desa/Kelurahan.

“Mekanisme pembagiannya memang belum ditentukan, apakah dibagi rata atau dibagi secara proporsional sesuai luas wilayah dan jumlah penduduknya,” ungkap Sulianah kepada Bhirawa, Minggu (28/9).

Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Batu berharap pemerintah desa bisa lebih mandiri dalam menjalankan pembangunan di desanya, termasuk dalam pembiayaan kegiatan di desa.

Salah satunya terkait dengan pembiayaan Pilkades. Jika tahun ini, Pilkades mendapat dukungan dana Rp 50 juta, maka tahun depan kebijakan tersebut dihapus.

“Untuk yang menggelar Pilkades tahun ini, sumber pendanaannya langsung dari Pemkot Batu. Tetapi mulai tahun depan akan dihapuskan karena pemerintah desa akan mendapat tambahan pendapatan dari beberapa sumber, salah satunya adalah bagi hasil pajak daerah sebesar 10 persen,” tuturnya.

Ditambahkan, dalam tahun 2015 ini hanya ada satu desa yang menggelar Pilkades yakni desa Pesanggrahan kecamatan Batu, karena masa jabatan kepala

desanya berakhir tahun 2015 ini.

Sedangkan di tahun 2016, ada tiga desa yang akan menggelar Pilkades yakni desa Bulukerto, Tulungrejo dan Sumberbrantas.

Ketiga desa tersebut masuk wilayah kecamatan Bumiaji.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Kades Pandanrejo Abdul Manan mengaku tak mempermasalahkannya karena dengan begitu pemerintah desa bisa lebih leluasa dalam mencari sumber pembiayaan pelaksanaan Pilkades. “Biaya Pilkades di masingmasing desa itu besarannya bervariasi. Ada desa yang dibantu Rp 50 juta sudah cukup, tetapi ada yang kurang,” kata Manan.

Dia juga mengaku senang dengan kebijakan pemberian bagi hasil pajak daerah tersebut, karena hal itu berarti pemerintah desa akan lebih leluasa dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan pembangunan di desanya.Q sup

Batu, Bhirawa Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWAS) bersama Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, membangun 25 sumur resapan di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Hal ini dilakukan sebagaiupaya untuk tetap menyediakan air tanah, karena banyak sumber air yang berkurang volumenya akibat musim kemarau berkepenjangan. ”Kita bangun juga di SDN 2 Tulungrejo 3 sumur resapan, satu di halaman belakang, dan dua di halaman depan. Sementara sisanya kita bangun di rumah-rumah warga dan sekitarnya sebagai penyedia air tanah,”ujar Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, Hari Santoso saat dikonfirmasi, Minggu (27/9).

Pembangunan sumur resapan ini adalah rencana jangka panjang yang akan menjadi salah satu cara Kota Batu menghadapi penyusutan sumber air. Dan sumur resapan adalah teknik terbaik yang ada saat ini untuk mengembalikan dan menjaga eksistensi air tanah.

“Kita sedang merencanakan tempat lainnya, Insya Allah ratusan sumur resapan akan kita bangun di berbagai tempat. Jadi tahun-tahun mendatang, kami berharap tidak ada laporan sumber air kering atau menyusut,”tambah Hari.

Menurutnya, ancaman ter berat pada masa datang yang dihadapi penduduk Kota Batu adalah ancaman kekeringan. Hal ini akan terjadi akibat menyusutnya jumlah dan debit sumber mata air. Saat ini ancaman tersebut memang belum

anas bachtiar/bhirawa

Hari Santoso terasa. Namun dengan semakin berkembangnya pembangunan mengakibatkan banyak lahan terbuka hijau tertutup bangunan. ”Saat ini kepedulian masyarakat untuk menghijaukan hutan dan melestarikan sumber mata air masih sangat rendah. Hal tersebut bisa berdampak buruk pada keberadaan sumber mata air yang ada di Kota Batu,’’ Hari.

Ia menambahkan, hasil pendataan Bidang Sumberdaya Mineral, Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu jumlah sumber mata air yang ada saat ini mencapai 138 tiitik. Adapun pemanfaatannya untuk air minum, air baku sawah, untuk industri serta untuk peternakan.

Pada akhir tahun ini, Pem kot akan membangun 30 titik sumur resapan di dekat sumber Ngesong, Desa Bumiaji. Diharapkan, air hujan bisa tertampung di sumur resapan tersebut sehingga debit air di sumber Ngesong tetap stabil.Q nas

Tingkatkan Kunjungan Wisata, Kota Batu Bentuk BPPD Kota Batu, bhirawa Pesatnya perkembangan pariwisata Kota Batu, ternyata belum diimbangi dengan terbentuknya wadah bagi stakeholder pariwisata daerah yaitu Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Selama ini promosi pariwisata hanya ditangani oleh Dinas Pariwisata dan pengelola wisata. Padahal, jika ada BPPD, maka promosi wisata akan lebih optimal.

Menyadari akan hal itu, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso berencana akan mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata di kota Batu, baik itu pengelola wisata, agen perjalanan, pemerhati wisata dan pihakpihak terkait lainnya.

“Selama ini yang sudah eksis kan PHRI, sehingga dalam kegiatan promosi wisata, Pemkot Kota hanya menggandeng PHRI saja,” ungkap Punjul Santoso kepada Bhirawa, Senin (28/9).

Lebih lanjut dikatakan, Pemkot Batu sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk BPPD melalui Dinas Pariwisata, namun karena lembaganya belum terbentuk, maka anggarannya tidak terserap.

“Kita berharap tahun ini BPPD sudah terbentuk, sehingga tahun depan sudah bisa eksis,” kata Punjul.

Sementara itu Ketua Prodi Pariwisata dan Perhotelan Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Malang, A.Faidlal Rahman, mengatakan pembentukan BPPD Kota Batu sudah sangat mendesak. Karena dibutuhkan sinkronisasi antar stakeholder pariwisata di kota Batu.

“Dengan adanya BPPD, maka seluruh potensi wisata akan dapat dioptimalkan, termasuk industri penunjang pariwisata daerah,” tuturnya. Selain itu, keberadaan BPPD akan mempermudah kerja sama antar daerah dalam pengembangan dan promosi wisata. Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Sultra Siapkan Tim Hadapi Pra PON XIX Kendari, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Tenggara menyiapkan pemain menghadapi prakualifikasi PON XIX yang akan berlangsung 4-7 Oktober di Mamuju, Sulawesi Barat.

Ketua PSSI Sultra Sabaruddin Labamba di Kendari, Senin, mengatakan tim sepakbola Sultra tidak dapat melakukan pelatihan terpusat karena kondisi anggaran yang terbatas.

"Pemain tidak menjalani pelatihan terpusat karena kondisi anggaran yang terbatas.

Namun harus dimaklumi karena pendanaan pembinaan olahraga hanya bersumber dari pemerintah daerah," kata Sabaruddin.

Oleh karena itu, lanjut dia, KONI Sultra dan pemerintah daerah dapat memaklumi apa pun prestasi yang dicapai para pemain dan pelatih di arena pra PON yang mempertemukan tim tangguh lainnya.

"Dalam pertandingan olahraga harus dipahami bahwa tim yang bakal juara adalah tim yang mempersiapkan pemain secara optimal. Artinya, kalau pemain mau jadi juara maka persiapan pun harus level juara," katanya.

Pra PON XIX cabang sepak bola yang akan dihelat di Mamuju, Sulawesi Barat mempertemukan tim Sultra, Sulbar dan Sulawesi Selatan.

Tim yang mencatatkan kemenangan penuh berhak mengantongi tiket PON XIX yang akan berlangsung 2016 di Jawa Barat.

Pelatih sepak bola Sultra Hamdan mengatakan pemain belum menjalani latihan secara total karena sebagian masih berada di klub daerah.

"Sultra sulit mengukur optimisme meraih tiket PON karena persiapan tim tidak maksimal. Juga buta peta kekuatan lawan karena tidak pernah melakukan uji tanding," kata Hamdan.Q ant

Rapat Anggota Istimewa KOI Terhenti Jakarta, Bhirawa Rapat Anggota Istimewa dan Kongres Istimewa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Hotel Peninsula Jakarta, Senin, terhenti karena tidak ada kesepakatan terkait dengan agenda yang dibahas yaitu perubahan keanggotaan.

Ketua KOI Rita Subowo mengatakan, rapat yang diikuti oleh semua anggota KOI ini sebetulnya membahas sembilan cabang olahraga yang akan menjadi anggota. Namun, rencana itu tidak bisa terlaksana karena terbentur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Seharusnya syaratnya dipermudah.

Itu juga sesuai dengan instruksi IOC. Bukan dipersulit seperti sekarang.

Makanya saya usulnya revisi AD/ART. Tapi anggota tidak setuju. Makanya rapat kami tutup," kata Rita Subowo usai menutup rapat.

Setelah menutup rapat, rombongan KOI langsung meninggal lokasi rapat.

Namun, mayoritas anggota yang berasal dari pengurus besar cabang olahraga masih bertahan. Bahkan rapat tetap diteruskan dengan melakukan pendataan peserta yang ada.

Sesuai dengan rencana, rapat ini akan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Dengan adanya kejadian tersebut, semua acara yang telah disusun berantakan dan rapat anggota istimewa KOI ini tidak membuahkan hasil.

"Dengan ditutupnya rapat hari ini maka kita tinggal menunggu kongres pemilihan pada Oktober nanti," ucap Rita Subowo dengan tegas.Q ant

50 Wakil Indonesia Akan Bertanding di Thailand Jakarta, Bhirawa Sebanyak 50 wakil Indonesia akan bertanding dalam turnamen Thailand Terbuka 2015 di Muangthong Thani Bangkok, Thailand, mulai Selasa (29/9) hingga Minggu (4/10).

Wakil-wakil Merah-Putih, dalam situs resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia, Senin, akan memperebutkan hadiah total 120 ribu dolar AS dalam turnamen tingkat grand prix gold itu.

Atlet-atlet yang mewakili Indonesia pada nomor tunggal putra antara lain Tommy Sugiarto, Simon Santoso, Dionysius Hayom Rumbaka, Sony Dwi Kuncoro, Ihsan Maulana Mustofa, Firman Abdul Kholik, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Wisnu Yuli Prasetyo, Yunus Alamsyah, Henriko Wibowo Kho, Muhammad Bayu Pangisthu, Evert Sukamta, Shesar Hiren Rhustavito, Reksy Aureza Megananda, dan Mahbub Thomi Azizan. Kaesar Akbar menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang harus melewati babak kualifikasi pada Selasa (29/9).

Pada nomor tunggal putri, Indonesia menempatkan tiga wakil pada babak kualifikasi yaitu Fitriani, Jauza Fadhila Sugiarto, dan Yulia Yosephin Susanto.

Hanna Ramadini, Maria Febe Kusumastuti, Adrianti Firdasari, Ruselli Hartawan, Gregoria Mariska, dan Dinar Dyah Ayustine akan langsung masuk babak utama pada nomor tunggal putri.

Enam pasangan akan mewakil Indonesia pada babak utama ganda putra yaitu Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf, Markus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Markis Kido/Agripinna Prima Rahmanto Putra, Andrei Adistia/Hendra Aprida Gunawan, Berry Angriawan/Ryan Agung Saputra, dan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi. Sedangkan pasangan Asuro Rizko/Ellen Frederika Setiawan harus melewati babak kualifikasi.Q ant

Selasa Legi 29 SEPTEMBER 2015

Datangkan Atlet Nasional, GP Ansor Gelar Turnamen Bola Voli Cup II Tuban, Bhirawa Untuk yang kedua kalinya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tuban mengadakan turnamen bergensi Bola Voli Cup II yang diadakan Desa Senori Kecamatan Merakurak Tuban oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) setempat. Tak tangung-tangung sejumlah pemain bergensi, seperti dari Samator dan Atlet Nasional diturunkan dalam laga tersebut.

“Turnamen Bola Voli Cup I kita laksanakan tahun 2012 dengan 18 Tim, karena antusias masyarakat sangat tinggi terhadap olahraga, terutama Bola Voli saat ini kita adakan lagi dengan 20 Tim yang akan bertanding,” kata Kartono Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Merakurak Tuban (28/9).

Kegiatan turnamen Bola Voli Cup II kembali diadakan juga untuk mengikis anggapan masyarakat yang masih belum faham tentang gerakan yang dilakukan Pemuda Ansor yang selama ini diniali hanya berkutat dan hanya terbatas masalah agama saja.

“Banom NU itu tidak hanya ngursi masalah agama saja, selain bergerak melawan ajaran Radikal yang merong-rong keutuhan NKRI, Ansor juga mempunyai andil besar untuk membangun mental masyarakat dengan berolahraga seperti ini, seperti pepatah islam didalam akal yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula,”Kata Khoirul Huda Wakil

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban dalam sambutanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM. Miyadi, S.Ag dalam sambutanya yang juga membuka secara resmi turnamen Bola Voli Cup II bisa dilakukan atau ditingkatkan pada wilayah lebih luas cakupanya, baik tingkat pelajar maupun mahasiwa.

“Olahraga yang paling digemari masyarakat selian sepak bola, yang kedua adalah bola voli, oleh karena itu, Ansor Kabupaten Tuban bisa mengembangkan level atau tingkatan untuk yang lebih luas lagi,” Kata HM.Miyadi yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum PC GP Ansor Kabupaten Tuban era 90-an ini.

Setelah prosesi pembukan, panitian mengadakan pertandingan eksebisi anatara Tim Bola Voli “Tuban Bumi Wali” Vs Tim Bola Voli GP Ansor yang dimenangkan oleh Tim GP Ansor diperkuat oleh Atlet Nasional Ayip Rizal yang saat ini menjabat sebagai Kanit Reg

khoirul huda/bhirawa

Didampingi Atlet Nasional Ayip Rizal, Camat, Kapolsek dan Danrami, Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi (Pakai topi) saat membuka Turnamen Bola Voli Cup II di Desa Senori Kecamatan Merakurak Tuban.

Ident, Sat Lantas Polres Tuban.

Sementyara itu, hadir dalam prosesi pembukan Turnamen Bola Voli Cup II, selian HM.

Miyadi (Ketua DPRD), Muhimuddin (Sekum PC GP Ansor), Mirza Ali (Ketua KONI), Nasrudin Ali (Ketua Persatu Tu-

JeGe Kediri Kampanyekan Hidup Sehat Melalui Gowes Kota Kediri, Bhirawa Tidak hanya sebagai kontrol sosial, sebagai warga negara yang baik, seorang Wartawan juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungannya. Di Kediri beberapa jurnalist mulai mengkampanyekan gaya hidup sehat dan bebas polusi dengan kembali menggalakan sepeda kayuh sebagai sarana transportasi ramah lingkungan Seperti halnya komunitas sepeda yang lain, Jurnalist Gowes (Je Ge ) Kediri ini selalu mengisi waktu pada hari minggu untuk bersepeda ria. Komunitas yang

beranggota 20 orang wartawan ini secara berkelompok mengitari jalan-jalan dalam dalam kota Kediri maupun tempat wisata yang ada di Kabupaten Kediri dengan bersepeda.

Gowes Community ini tidak sekadar berolahraga. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas ini tentang budaya olahraga dan hidup sehat bagi masyarakat perkotaan. Komunitas ini dibentuk dengan misi pengabdian bagi masyarakat.

Sesuai dengan profesinya, kedepan Kegiatannya pun langsung menyentuh masyarakat yang

irvan/bhirawa

Beberapa Jurnalis saat mengikuti Gowes Nite Bersama Komunitas Gowes Se Kota Kediri.

membutuhkan bantuan dan uluran tangan.

Ketua Je Ge K Budi Sutrisno mengatakan, Komunitas Gowes yang dibentuk pada Agustus 2015 lalu semata-mata untuk mengkampanyekan pola hidup sehat, melihat seorang juralist memiliki pola hidup yang identik tidak teratur, sehingga rawan terkena penyakit " Kita mencoba berbuat sesuatu yang kiranya membuat segar otak kita namun memiliki manfaat menyehatkan bagi tubuh, ya Gowes ini mungkin solusinya" kata Budi Untuk mengakampayekan hidup sehat ini, memang awalnya dilakukan sangat sulit, namun setelah melihat berapa teman seprofesi sakit karena kurang berolahraga akhir banyak teman yang mendukung dan bahkan ikut gabung dalam GJC ini, "Dulu hanya berapa orang saja sekarang sudah lumayan, dan kita bisa bersyukur berpartisipasi ikut mengkampanyekan pola hidup sehat dan kota bebas polusi" terang Budi Dia juga menambahkan dengan bersepeda juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan serta kepedulian antar sesama.

Untuk itu melalui berbagai kegiatan bersepeda maka akan tercipta apreasiasi untuk membangun kemitraan serta kesetaraan dan kepedulian sebagai sahabat bumi sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya.Q van

Atlet Jabar Tak Turun di Prakualifikasi PON Bandung, Bhirawa Berbeda dengan cabang olahraga lainnya, babak prakualifikasi PON XIX/2016 cabang angkat berat, besi dan binaraga 'melarang' atlet Jabar tampil karena sudah dipastikan otomatis tampil di ajang olahraga empat tahunan itu.

"Ya tidak bertanding, namun tidak berarti berpangku tangan.

Para atlet tetap hadir dan mengukur peta kekuatan bakal lawan masig-masing," kata Ketua Umum Penda PABBSI Jabar H Maman Suryaman di Bandung, Senin.

Babak prakualifikasi PON XIX/2016 cabang angkat berat/ besi dan binaraga digelar di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung. Seluruh pengda hadir pada babak kualifikasi yang akan menentukan kiprah para atletnya pada ajang PON XIX/2016 yang akan di gelar di kabupaten yang sama.

Babak prakualifikasi tersebut digelar di lokasi yang sama digelarnya cabang itu pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015.

"Cabang angkat berat dan besi pada PON XIX/2016 nanti akan digelar di Soreang juga, saat ini gedungnya sedang dibangun di kawasan Kompleks Stadion Si Jalak Harupat," kata Maman Suryaman.

Maman menyebutkan, pada

babak kualifikasi itu pada atlet daerah dipastikan bermain aman sehingga diprediksi tidak akan memforsir kekuatan mereka.

"Mereka dipastikan bermain aman untuk mencapai limit yang ditetapkan," kata Maman.

Selama beberapa hari ke depan, para atlet dari sejumlah daerah di Indonesia itu akan bersaing untuk meraih tempat di PON. Sebelumnya di tempat yang sama, juga digelar Munas PB

PABBSI 2015 yang memilik Ketua Umum PB PABBSI periode 2015-2019 yakni Rosan P Roeslani menggantikan Adang Darajatun.

Selain itu Munas PABBSI 2015 itu juga memastikan nomor binaraga tetap bernaung di PABBSI setelah ada kesepakatan bersama yang menetapkan bina raga tidak jadi memisahkan diri dengan membuat kepengurusan baru seperti yang diusulkan sejumlah insan binaraga.Q ant

Babak prakualifikasi PON XIX/2016 cabang angkat berat, besi dan binaraga melarang atlet Jabar tampil karena sudah dipastikan tampil di ajang olahraga empat tahunan itu.

ban), Camat, Kapolsek, Danramil Kecamatan Merakurak, Kades se-Wilayah setempat.

Q hud

Peselancar Nasional Juarai Kompetisi Internasional Pulau Merah Banyuwangi, Bhirawa Peselancar asal Indonesia Darmayasa keluar sebagai pemenang pertama pada ajang "Internasional Surfing Competition 2015" yang berlangsung di Pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Keterangan tertulis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diterima Antara di Banyuwangi, Senin menjelaskan, Darmayasa menjadi yang terbaik pada kategori tertinggi, yaitu "open division", dalam kejuaraan selancar yang telah digelar rutin sejak 2012 itu.

"Saya sangat senang tahun ini bisa keluar sebagai pemenang pertama," kata Darmayasa pada kompetisi yang berakhir Minggu (27/9) itu.

Pada kompetisi selancar serupa tahun lalu, Darmayasa hanya menduduki peringkat tiga di kategori open division. Untuk kategori nasional, posisi pertama diraih oleh Raju Sena, peselancar asal Bali. Surfer profesional yang pernah mewakili benua Asia di kejuaraan Rip Curl Grand Series ini mengulangi keberhasilannya pada kompetisi yang sama tahun lalu.

Penyelenggara teknis kompetisi Bagus Made Irawan mengatakan tahun ini ombak di Pulau Merah lebih landai jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, dengan kondisi itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi para peselancar untuk bermanuver.

"Para pemenang tahun ini adalah mereka yang berkualitas. Karena dengan ombak yang tergolong menengah ini, pastinya mereka lebih sulit membuat manuver. Ini jadi tantangan tersendiri bagi para peselancar," ujar Piping, panggilan akrab Bagus.

Kompetisi selancar yang telah digelar kali keempat ini diikuti oleh 80 peselancar dari berbagai negara dengan total hadiah senilai Rp100 juta.

Kategori yang dilombakan pada tahun ini meliputi 8 kategori, yakni "open division, national, expert, long board, paddle race, girl division". Juga ada "grommet" <16 tahun, dan "pushing division" < 14 tahun.

Peselancar asal Banyuwangi juga berjaya dalam kompetisi tahun ini, yakni Dea Natasha yang memenangi kategori "female division". Keberhasilan Dea tahun ini mengulangi kesuksesannya tahun lalu di kompetisis yang sama. Posisi "runner up" ditempati Nara Lee dari Korea, disusul Tamaki Tanikoshi dari Jepang.

Banyuwangi juga berhasil menempatkan jawara lainnya dalam kompetisi ini.

Kategori grommet under 16, diraih Ivan Prihandoyo, yang merupakan warga asli kawasan Pantai Pulau Merah.

"Berbekal kemenangan di sini, saya makin mantap mengikuti lomba-lomba surfing internasional lainnya," ucap Ivan.Q ant

500 Peserta Ditargetkan Ikuti Kejurnas Rektor UNHAS Makassar, Bhirawa Pengurus Pencak Silat Unhas menargetkan sebanyak 500 pesilat mengikuti kejuaraan nasional Piala Rektor Unhas VIII di GOR Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulsel, 10-16 Oktober 2015.

Pengurus UKM Pencak Silat Unhas yang juga Panitia Kejurnas, Rusman, di Makassar, Senin, mengatakan target itu didasarkan jumlah pesilat pada pelaksanaan ajang sebelumnya yang banyak dihadiri peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami telah mengundang sejumlah daerah untuk bisa berpartisipasi pada pelaksanaan kali ini. Kejurnas Rektor Unhas 2015 ini juga lebih spesial karena bisa menjadi ajang uji coba atlet Pra-PON," jelasnya.

Pihak penyelenggara telah mengundang sejumlah daerah baik yang berasal dari Sulawesi ataupun luar Sulawesi seperti dari Banteng, Sumatera Selatan (Palembang), Kalimantan dan beberapa provinsi di Pulau Jawa.

Sementara untuk Sulsel sendiri, lanjut dia, tetap mengundang seluruh pengcab IPSI se-Sulsel untuk melibatkan atlet terbaiknya.

"Untuk luar Sulsel yang kita undang pada umumnya siap ambil bagian. Kami juga masih menunggu konfirmasi resminya karena beberapa daerah mengaku masih berupaya mencari dana untuk tampil di kejurnas Piala Rektor Unhas," katanya.

Pada 2014, pelaksanaan Kejurnas tahunan ini tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan agenda Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV di Kabupaten Bantaeng, Sulsel.Q ant

Selasa Legi, 29 SEPTEMBER 2015

Hari Ini Putusan MK, PDIP Optimistis Calon Tunggal Dikabulkan l Sambungan hal 1

Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikma­ laya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).”Kita tahu bersama, sebelumnya Surabaya juga termasuk dalam kondisi hanya ada calon tunggal. Namun itu sudah tidak berlaku, karena kondisinya sudah ada dua calon,” urai mantan Pengurus Per­ satuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini.

Sebelumnya, PDI Perjuangan Kota Surabaya melayangkan gugatan uji ma­ teri terhadap UU No 8 Tahun 2015. Itu dilakukan untuk mengesahkan Pilkada yang hanya memiliki calon tunggal. Mela­ lui kuasa hukumnya, gugatan tersebut terus menjalani tahapan hingga memasuki putusan. n geh

KPU Kab Malang Diduga Gunakan Aplikasi Ilegal Masih Ada 28.554 Pemilih Ganda Kab Malang, bhirawa KPU Kabupaten Malang diduga meng­ gunakan aplikasi ilegal saat melakukan pemutakhiran pemilih Pilkada 2015.

Padahal sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2015, seharusnya KPU Kabu­ paten Malang menggunakan aplikasi Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang telah ditetapkan KPU RI. DugaaninisebagaimanadilontarkanKoor­ dinatorRelawanDewantiRumpoko -Masrifah Hadi, Bagyo Prasasti Prasetyo selaku penang­ gung jawab pengolahan data tim pasangan

2016, Dishub Anggarkan Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo 5 Hektare l Sambungan hal 1

“Upaya pembebasan lahan ini karena kami diminta oleh Kementerian Perhubun­ gan (Kemenhub) untuk menambah lahan dalam rangka pengembangan bandara tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/9), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaku­ kan kunjungan kerja ke Sumenep guna mengecek kondisi Bandara Trunojoyo.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub mem­ inta pemerintah daerah menyiapkan lahan kembali untuk pengembangan bandara, terutama untuk menambahan panjang landasan menjadi 1.600 meter dari sebel­ umnya 1.160 meter. “Penambahan lahan ini untuk menambah panjang landasan pacu, agar layak untuk penerbangan pesawat berkapasitas 70 penumpang,” ucapnya.

Penambahan luas lahan itu tidak hanya untuk perpanjangan landasan pacu, me­ lainkan untuk fasilitas lain seperti terminal penumpang dan tempat parkir pesawat.

“Kalau pemerintah daerah sudah menye­ diakan lahan, Kemenhub siap mempro­ gramkan penambahan panjang landasan pacu tersebut,” imbuhnya. n sul

Semangat Muda l Sambungan hal 1

Setiawan Nanang yang biasa dipanggil Iwan dalam kesehariannya. “Dengan etika inilah saya merasa menemukan jati diri sebenarnya tanpa terikat oleh pakaian yang formal, berjas dan berdasi,” ungkap pria asli Surabaya belum lama ini.

Baginya penampilan juga sangat memeng­ aruhi kondisi seseorang untuk terus terlihat tetap awet muda atau semakin tampak lebih tua. “Berbeda dengan kerja yang dulu, di sini saya bisa menggunakan kemeja bebas dengan celana jins atau menggunakan kaos T-shirt, sepatu casual jadi lebih gaul dan spiritnya benar-benar muda,” kata ayah dari Rizky Fatima dan Ridwan Fadila.

Dengan semuanya itu Iwan merasa seperti masih berusia 20 tahunan, padahal sekarang sudah menginjak usia di atas 40 tahun. “Jadi karena mungkin sering bersemangat dengan anak-anak muda yang menjadi karyawan di sini ini saya tidak terpikirkan kalau saya sudah berusia kepala empat dan sudah memiliki anak-anak yang sudah besar,” ujar penghobi lagu-lagu metal ini.

Sementara untuk menjadi selalu awet muda, Iwan memberikan beberapa resep di antaranya adalah dengan berkumpul ber­ sama anak-anak yang memiliki semangat muda. Dengan begitu maka akan tertular jiwa muda mereka.

“Dengan sendirinya kita akan terpengaruh untuk membuat diri kita itu sama dengan me­reka. Jadi kita sama dengan mereka, yang membedakan hanyalah saya lahir lebih dulu dari mereka dan inilah yang menjadi spirit berjiwa muda ini terus ada,” pungkas Iwan yang sudah 20 tahun bergelut di bidang perhotelan. n riq

calon yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

“Setelah kita teliti, dari 2.075.729 pemi­ lih yang ditetapkan dalam DPS, ternyata masih ada 28.554 pemilih ganda dan 16 nama pemilih yang namanya kosong alias hilang,” terang Bagyo, Senin (28/9).

Takhanyaitu,dalamprosespenelitiantersebut, timnyamenemukanmunculnyanamaaplikasi yangdipakaiKPUKabupatenMalang.“Aplikasi itu sebelumnya dipakai oleh KPU daerah lain.

Padahal Pasal 31 (1) dan (2) PKPU No 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, mewajibkan KPU dalam meny­

usun data pemilih, DPS dan DPT, untuk menggunakan SIDALIH,” jelas mantan Ketua KPU Kota Batu tersebut.

Temuan ini didapat setelah timnya membuka CD data DPS dari KPU Kabu­ paten Malang. Setelah itu nama-nama yang dihilangkan tersebut akhirnya bisa dilacak menggunakan aplikasi Sidalih. Terkait hal itu Panwaslu diminta segera memanggil KPU untuk mengaudit bagaimana sistem in­ formasi yang digunakan untuk bekerja, yang seharusnya sejak awal tahapan pemutakhi­ ran pemilih sudah menggunakan aplikasi yang diwajibkan KPU pusat yaitu Sidalih.

Berdasarkan hasil penelitian timnya, jumlah pemilih ganda terbesar ditemukan

Gubernur Lantik Lima Pj Bupati/Wali Kota l Sambungan hal 1

Pemkab Sumenep akan melakukan pembebasan lahan seluas 5 hektare untuk pengembangan Bandara Trunojoyo dengan dana APBD tahun anggaran 2016.

11

SAMBUNGAN

Oni Anwar, Bupati-Wakil Bupati Situbondo Dadang Widiarto-Rahmat, Bupati-Wakil Bupati Jember MZA Djalal-Khusen Andalas, serta Bu­ pati-Wakil Bupati Gresik Sambari Halim-M Qosim.

Usai melantik, Gubernur Soeka­ rwo meminta pada para Pj Bupati/ Wali kota agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. “Saya percaya (seluruh Pj Bupati dan Wali Kota) akan melaksanakan tugas sebaikbaiknya sesuai tugas dan tanggung jawab,” kata Soekarwo.

Ia pun menegaskan pada Pj Bu­ pati/Wali Kota agar terus mendo­rong kekuatan kerjasama dengan forum komunikasi pimpinan dae­rah, sila­ turahim dengan pimpinan dan ang­ gota DPRD. “Silaturahim ini untuk memperkuat kerjasama dengan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan,” katanya.

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo juga menyampaikan terima kasih kepada bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota yang menjabat dan berakhir masa jabatannya. “Maka suasana menjelang Pilkada yang kondusif dan tidak gaduh adalah tugas Pj, karena itu Pj mendatangi daripada didatangi DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” jelasnya.

Pakde Karwo juga tak lupa men­ egaskan, jika tugas, kewenangan, hak dan larangan Pj kepala daerah sama seperti bupati/wali kota definitif. Sebab Pj yang baru saja dilantik merupakan Pj yang menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya, bukan karena mengundurkan diri atau ber­ henti di tengah jalan.

“Kalau Pj itu dilantik karena meng­ gantikan kepala daerah yang mun­ dur atau wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mundur itu baru kewenangannya terbatas. Seperti tidak boleh mutasi.

Tapi untuk Pj yang saya lantik hari ini (kemarin) boleh memutasi dan lain-lainnya,” jelasnya.

Usai pelantikan Pj kepala dae­rah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo, juga melantik Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda kabupaten/kota yang di­ jabat para istri Pj kepala daerah. Ini dilakukan ka­rena masa kerja Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda ber­ barengan dengan masa kerja bupati/ wali kota definitif.

Masalah Menanti Nurwiyatno Inspektur Provinsi Jatim Nurwi­ yatno, resmi menjadi Pj Wali Kota Surabaya setelah dilantik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/9). Setumpuk permasalahan menanti untuk segera diselesaikan, mulai penyerapan APBD yang ren­ dah, komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang kurang harmo­ nis hingga permasalahan internal di Pemkot Surabaya.

Pergantian pimpinan Kota Sura­ baya dari Tri Rismaharini ke Nur­ wiyatno ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.

Ini karena kewenangan Pj kepala daerah sama dengan bupati dan wali kota definitif.

Menurut Nurwiyatno, kemungkinan adanya mutasi di tubuh Pemkot Sura­ baya bisa saja terjadi. Tapi pihaknya masih belum memikirkannya dan bisa menjadi pertimbangan jika sesuai kebutuhan serta berdasarkan evaluasi kepegawaian. “Soal mutasi ?, saya kan belum duduk, nanti saya lihat dulu,” kata Nurwiyatno usai pelantikan.

Langkah awal yang akan dilaku­ kannya, kata Nurwiyatno, akan ber­ silaturahim dengan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. “Belum tahu apa yang nanti dibahas, yang penting silaturahim dulu,” katanya.

Tidak hanya menata pegawai, tugas berat lainnya yang akan diem­ ban Nurwiyatno adalah mengawal penyerapan APBD 2015 Pemkot Surabaya termasuk pembahasan perubahan APBD. “Tadi disampaikan Gubernur Jatim penyerapan APBD

di Surabaya masih kurang. Nanti kita cek masalahnya di mana, nanti kita evaluasi,” ungkapnya.

Selain itu, masalah yang juga per­ lu mendapat perhatian Nurwiyatno adalah persoalan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan jalan. “Karena masa jabatan Pj itu singkat, nanti dikaji terlebih dulu. Yang penting semua ada solusinya,” tegasnya.

Yang tidak kalah pentingnya dan menjadi tugas utama Pj adalah ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilih­ an Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 9 Desember mendatang.

Untuk suksesnya Pilkada Surabaya itu, Nurwiyatno menginstruksikan ke­ pada seluruh bawahannya, mulai dari SKPD dan PNS di lingkungan Pemkot Surabaya untuk netral. Tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daer­ ah. “Sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Soekarwo, semua Pj, SKPD dan PNS harus netral betul,” katanya.

Menurutnya, demi suksesnya Pilkada Surabaya 2015, semua SKPD dan PNS supaya aparatur pemerin­ tah ini harus netral. Sebagai Pj, dia memang punya tugas utama yang diberikan oleh Gubernur, yakni menyukseskan Pilkada. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua stake holder. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPU, Bawaslu dan lain-lain.

Jika nanti ada SKPD dan PNS yang ketahuan tidak netral, Nurwiyatno mengaku tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi. “Nanti, akan di­ lihat permasalahan dulu jika ada PNS yang tidak netral. Tentu nanti yang akan melakukan adalah Inspektoral Kota Surabaya,” tandasnya.

Sementarai itu, Tri Rismaharini ketika ditemui usai serah terima jabatan mengucapkan selamat ke­ pada Pj Wali Kota Surabaya dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama satu periode terakhir. “Setelah ini saya mau bersih-bersih rumah dulu dan belum terlalu memiliki rencana se­ lanjutnya,” katanya. n iib

di Kecamatan Lawang yaitu sebesar 5.233 pemilih, kemudian disusul Kecamatan Donomulyo 4.692 pemilih, Kecamatan Dampit 2.473 pemilih dan Kecamatan Singosari 1.991 pemilih.

Selain itu, KPU dinilai melanggar Pasal 13 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 4 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa KPU wajib me­ nyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy kepada tim kampanye tingkat kecamatan. Dengan tidak memberikan softcopy DPS kepada 33 kecamatan, KPU telah melanggar PKPU dan melanggar azas transparansi dalam penyelengga­ raan pemilu. n sup

Dana Pilgub Jatim Membengkak Jadi Rp 1,4 Triliun l Sambungan hal 1

kewajiban menanggung biaya pengadaan alat peraga dan kampanye pasangan calon yang maju. Sehingga dana Pilgub Jatim juga ikut membengkak.

“Rencana awal biaya Pilgub Jatim 2018 memang dialokasikan sebesar Rp 1 triliun. Tapi sekarang berubah menjadi Rp 1,4 triliun atas masukan dari KPU Jatim. Makanya masukan penting ini perlu dibahas serius dalam APBD Jatim 2016 mendatang,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Politisi asal Partai Gerindra itu menilai biaya Pilgub Jatim memang cukup mem­ beratkan APBD. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia sedang lesu. “ Ini adalah bagian dari risiko yang harus ditanggung pemerin­ tah dan rakyat karena menggunakan sistem pemilihan langsung. Kalau mau efisien ya sebaiknya Pilgub kembali dipilih dewan saja,” kelakar Tjutjuk.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku harus memeras ker­ ingat dan otak supaya pengalokasikan dana Pilgub tidak terlalu memberatkan APBD Jatim. Alasannya, jika pada 2016 hanya dialokasikan sebesar Rp 300 miliar maka pada 2017 dan 2018 minimal harus dialokasikan masing-masing sebesar Rp 500 miliar.

“Sekarang kan sudah menyisihkan Rp 100 miliar, lalu tahun depan rencananya Rp 300 miliar. Sedangkan kekurangan Rp 1 triliiun akan dialokasikan melalui APBD 2017 dan 2018. Tapi jika kondisi ekonomi masih seperti sekarang tentu itu sangat memberatkan. Ini sama saja memeras han­ duk yang sobek supaya keluar keringat, “ kelakar Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo.

Terpisah, Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengatakan bahwa biaya Pilkada menjadi besar lantaran dalam regulasi baru kampanye dibiayai negara. “Kalau biaya Pilgub Jatim membengkak itu wajar karena kampanye sekarang ditanggung negara.

Pengalokasikan anggaran dimulai sejak awal itu agar tidak terlalu memberatkan APBD,” pungkasnya. n cty

Hindari PHK, Diusulkan Kurangi Upah dan Fasilitas Pekerja Tingkat Atas l Sambungan hal 1

emukan langkah- langkah nyata untuk keluar dari persoalan.

Hingga tidak terjadi PHK dan perusahaan tetap berjalan,”ucap Direktur Penyelesaian Perselisi­ han Hubungan Industrial Direk­ torat Pembinaan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Sahad Sanura kepada wartawan, Senin (28/9).

Dikatakan Sahad, pelam­ batan pertumbuhan usaha yang datang dari eksternal ini bebannya tidak mungkin bisa dipikul sendiri oleh perusa­ haan. Hal ini harus dipahami pekerja, bahwa kemelut peru­ sahaan saat ini bukan dari in­ ternal perusahaan. Jadi bukan hanya pengusaha yang harus memikul beban, tetapi pekerja juga harus ikut menanggung bersama. Yakni dengan jalan berembuk mencari jalan ke­

luar terbaik tanpa harus ada PHK dan perusahaan tetap jalan seperti biasanya.

“Menghindari makin me­ luasnya PHK, pemerintah telah meminta semua kepala daerah untuk menggiatkan LKS Tripartit. Dengan hara­ pan, dalam dialog Tripartit bisa ditemukan rumusan langkah langkah keluar dari kemelut, tanpa PHK,” papar Sahad.

Untuk mencegah PHK, dia menyarankan antara lain dengan, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas.

Mengurangi shift, mengu­ rangi jam kerja dan hari kerja, membatasi atau menghapus kerja lembur. Meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir. Tidak memperpan­ jang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya.

Juga memberikan pensiun

16 Haji Asal Embarkasi Surabaya Masih Raib

bagi yang sudah memenuhi syarat.

Dari data Kemenaker, hingga akhir September 2015 ini, PHK mencapai 43.085 orang. Angka PHK dari Apindo bahkan men­ capai hampir 1 juta orang PHK terbanyak pada perusahaan tambang batubara di Kaliman­ tan Timur yang mencapai angka 10.721 orang. Disusul perusa­ haan garmen, sepatu dan elek­ tronik. Di provinsi Jabar PHK mencapai 7.779 orang, lalu Banten 7.294 orang, Jatim 5.630 orang, Jateng 3.370 orang.

Gelombang PHK di Jombang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang mencatat sebanyak 1.520 buruh di Kabupaten Jombang terkena PHK selama 2015. Mereka sebelumnya bekerja di 6 perusahaan.

“Selama kurun waktu Jan­

l Sambungan hal 1

maah haji asal Embarkasi Surabaya yang belum kem­ bali ke maktab,” ungkap HM Sakur.

Menurut Sakur, dari hasil laporan Kementerian Agama

uari hingga September ini ada 1.520 buruh yang telah di-PHK. Alasan PHK adalah kondisi perekonomian nasion­ al, provinsi dan kabupaten.

Intinya perusahaan menga­ lami penurunan pemesanan dari luar negeri,”ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker­ trans) Kabupaten Jombang Heru Widjajanto di kantornya, Senin (28/9).

Jumlah buruh yang terkena PHK ini, lanjut Heru kemung­ kinan bakal terus bertambah, karena masih ada perusahaan yang sedang melakukan pros­ es PHK. “Sudah ada laporan, salah satu perusahaan sedang memproses PHK terhadap 150 buruhnya,”tandasnya.

Heru mengungkapkan set­ elah pihaknya melakukan penelitian, PHK dilakukan karena dampak ekonomi dan

yang ditujukan kepada Kan­ wil Kemenag Jawa Timur yang telah merilis ada 10 jamaah haji yang dinyata­ kan meninggal, yang terbaru adalah Yusriani Muhammad Qohar dari Kloter 48 alamat Susun Liprak Kidul Kecama­

tan Banyuanyar Probolinggo.

Selain itu Junaedi Sjahrudin Marjun beralamat Jalan Teratai Singgokerto Keca­ matan Batu Kota Batu.

Sementara itu Selasa (29/9) hari ini rencananya 450 jamaah haji dari kloter

juga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan biaya produksi tinggi. Sedangkan krisis ekonomi terjadi, menu­ rut Heru, di antaranya karena UMK Jombang 2015 tergolong tinggi, yakni Rp 1.725.000 per bulan sehingga menambah beban perusahaan. “Banyak perusahaan yang mengaku ke­ beratan dengan UMK di Kota santri ini,”bebernya.

Heru kemudian merinci, ribuan buruh yang di-PHK itu berasal dari 6 perusahaan lokal maupun penanaman modal asing di Jombang. yakni Mitra Putra Sampoerna (MPS) Ngoro 271 orang, MPS Perak 200 orang, RSK Mojowarno 37 orang, PT Karya Mekar 294 orang, Eksan Ceria 50 orang, serta PT Seng Fong Moulding Perkasa sebanyak 668 buruh. n ira, rur pertama dari Surabaya dan Magetan akan tiba di Ge­ dung Mina Asrama Hajidan disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf bersama dengan Kan­ wil Kemenag Jawa Timur Machfud Shodar.n riq

Diabadikan dengan Nama Jalan, Sayang Investasi dari Surabaya Masih Minim l Sambungan hal 1

kerajinan berbagai daerah di Indonesia.

Bahkan di lantai pertama area gedung juga ada Café Luwak yang menyajikan kopi luwak khas Indonesia. Uniknya persis di depan Café Luwak, dipajang ikon Surabaya yang legendaris, patung Suro dan Boyo. Café Luwak ini juga me­ nyajikan sejumlah menu khas Indonesia seperti gado-gado, nasi goreng dengan iringan lagu-lagu Indonesia dan siaran TV Indonesia. Dan hasilnya luar biasa, warga Korea Selatan menyukai maka­ nan tradisional serta atmosfer di dalam­ nya yang kental nuansa Indonesia.

Kepala Pusat BIC Profesor Kim Soo Il menjelaskan kunjungan warga ke BIC mengalami peningkatan pesat.

“Sekarang di kisaran 300-400 orang setiap hari berkunjung ke BIC. Sambil makan, mereka juga melihat-lihat displai barang kerajinan yang kita pamerkan.

Bagi mereka yang penasaran dengan Indonesia, kita juga punya ruangan untuk memutar film dan aneka musik tradisional Indonesia,” kata Kim Soo Il yang mendalami dan paham tentang

Indonesia termasuk kebudayaannya.

Prof Kim yang merupakan profesor di Busan University of Foreign Studies itu mengatakan banyak yang mengira BIC adalah milik Pemerintah Indonesia.

Pasalnya BIC memang menyediakan informasi terkait Indonesia, mulai dari pariwisata, budaya, ekonomi, hingga politik di Indonesia bagi masyarakat Korea Selatan, terutama yang tinggal di Busan. Bahkan, gedung ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan para TKI di Kota Busan. Sekadar tahu, saat ini ada sekitar 15.000 TKI dan pelajar yang ting­ gal di Kota Busan “Tapi gedung ini bukan milik Pemerintah Indonesia,” katanya.

Dijelaskannya BIC didirikan dengan dana swadaya. Untuk membangun gedung BIC, Prof Kim menghabiskan dana sebesar 6 juta dollar AS . Kini op­ erasional gedung ini pun 80% dari dana pribadinya. Meski demikian, dia meng­ aku tidak mengharapkan apa-apa dari Pemerintah Indonesia. Prof Kim hanya berharap komitmen dari pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meman­ faatkan gedung tersebut sebaik-baiknya bagi kepentingan Indonesia.

Prof Kim menuturkan sejak adanya BIC ini, banyak warga Busan khususnya dan Korea Selatan penasaran dengan Indonesia. “Bali, Jakarta, Bandung dan Surabaya menjadi tujuan favorit warga Busan dan Korea Selatan untuk berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya untuk mengunjungi tempat wisata, tapi juga berinvestasi,” katanya.

Sayangnya, secara umum tidak banyak pengusaha Indonesia yang menggarap pasar Korea Selatan, padahal ekonomi negara Ginseng ini matang dan tumbuh demikian cepat. Hal yang sama juga terjadi pada Kota Surabaya. Meski sudah menjalin kerjasama sister city menginjak usia 21 ta­ hun, namun tidak ada pengusaha Surabaya yang menggarap pasar Busan.

Tentu kondisi ini sangat disayangkan Prof Kim. Secara pribadi, dia ingin makin banyak pengusaha Surabaya bisa berin­ vestasi di Busan, bukan sebaliknya hanya pengusaha Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia. “Mungkin untuk upaya ini perlu dorongan kuat dan bantuan dari pe­ jabat setingkat Gubernur Jatim. Prinsipnya kami terbuka bagi pengusaha Surabaya dan Jatim yang mau berinvestasi di Busan,

kami siap membantu,” katanya.

Secara khusus Prof Kim juga menga­ takan agar Wali Kota Surabaya menda­ tang mengoptimalkan keberadaan Jalan Surabaya di depan BIC untuk mempro­ mosikan potensi dan peluang yang ada di Surabaya. Tak hanya dari sisi pariwisata dan budaya, juga ekonomi. Jangan hanya sekadar menjadi jalan saja, tapi tidak ada subtansinya. “Silakan berino­ vasi untuk promosi Kota Surabaya di sepanjang Jalan Surabaya. Misalnya dengan agenda pameran, gathering dengan pengusaha atau lainnya secara berkala, menyesuaikan dengan agenda warga Busan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 11 provinsi yang paling se­ ring dikunjungi oleh wisatawan Korea Selatan adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan Sumatera Barat.

Kota Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan setelah Seoul dan merupakan salah satu dari tiga pelabu­ han tersibuk di dunia. Kota berpenduduk

empat juta jiwa itu berpotensi menjadi pasar pariwisata Indonesia. Menurut Prof Kim, faktanya saat ini, orang Korea yang ada di Indonesia didominasi berasal dari Busan.

Sementara itu Dr Kyung Tae Kang selaku Direktur BIC menambahkan banyak warga Korea Selatan termasuk Busan mencintai produk-produk yang tak bisa dihasilkan oleh negaranya sendiri. Bukan karena ketidakmampuan teknologi dan SDM, tetapi lebih pada keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki.

“Banyak warga Busan tertarik dengan furniture Indonesia, baik yang terbuat dari kayu dan rotan. Ini pasar yang bisa digarap oleh pengusaha Indonesia termasuk Surabaya,” katanya.

Selain itu cita rasa makanan Indo­ nesia yang kaya rempah juga mulai digemari warga di sana. Jenis-jenis makanan seperti nasi goreng, gado-gado sudah mulai familiar bagi warga Busan.

Demikian halnya dengan aneka kopi dari Indonesia. “Pasar makanan jadi dan kuliner juga terbuka luas di sini,” katanya. *

UTAMA

12

Selasa Legi, 29 SEPTEMBER 2015

Guru SMPN 3 Batu Korban Tragedi Mina

Adik korban, Gator Syahrudin (kiri) dan menantu korban, Ita Zulfan menunjukkan foto dan kartu identitas korban Junaedi Syahrudin sebagai PNS di Dindik Kota Batu.

LINTAS PERISTIWA

Petugas Satpol PP saat merobohkan ratusan bangunan liar di sepanjang aliran sungai Bekacak.

Satpol PP Robohkan Ratusan Bangli Pasuruan, Bhirawa Petugas Satpol PP Pemprov Jatim merobohkan ratusan bangunan liar (bangli) di sepanjang aliran sungai Bekacak mulai dari Dusun Karangbangkal, Desa Karangrejo Kecamatan Gempol hingga Desa Gununggangsir Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas PU Pengairan Pemprov Jatim, Rusye Rante menyampaikan dirobohkannya 179 bangunan liar itu untuk menormalisasi sungai Bekacak sebagai pengairan areal persawahan di sepanjang aliran sungai tersebut.

“Usai dibersihkan bangunan liar itu, Dinas Pengairan Jatim akan menormalisasi sungai Bekacak untuk keperluan irigasi 1000 hektar sawah di tiga Kecamatan antara lain Gempol, Beji dan Bangil,” ujar Rusye Rante, Senin (28/9). Q hil

Batu,Bhirawa Setelah kehilangan kontak selama 5 hari, akhirnya Junaedi Syahrudin Marjun, warga Dusun Krajan, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu diketahui menjadi salah satu Jamaah Haji Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam tragedi Mina, Arab Saudi. Kabar tersebut diterima pihak keluarga dari anak kedua korban, Aidatul Rohmah, yang menjadi petugas haji Kemenag Jakarta yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dengan ditemukannya Junaedi Syahrudin, berarti sudah ada 2 jamaah asal Kota batu yang meninggal di Tanah Suci. Satu jamaah lain adalah Susiani Simoe, warga Jl.Sultan Agung Kota Batu yang meninggal karena sakit.

Kejadin ini menambah panjang duka yang terjadi di dunia pendidikan Kota Batu. Karena keduanya merupakan PNS di Dinas

Pendidikan Kota Batu. Junaedi Syahrudin merupakan guru agama di SMPN 3 Batu, sedangkan Susiani adalah Kabid Olah Raga di Dinas Pendidikan Kota Batu “Bapak (Junaedi) adalah guru agama di SMP Negeri 3 Kota Batu. Beliau berangkat bersama ibu, Umi Sholihah yang juga seorang guru di MAN 1 Kota Batu.

Alhamdulillah kondisi ibu baik dan sehat,”ujar anak sulung korban, Zulfan Abdul Halim saat ditemui di rumah duka, Jl.Teratai no.11A Kota Batu. Zulfan menceritakan, bahwa dirinya dan keluarga sudah kehilangan kontak dengan korban sejak Kamis (24/9) pagi. Demikian juga dengan istri korban dan para petugas kloter SUB 36, rombongan tempat korban berangkat ke Tanah Suci.

“Sebenarnya, almarhum pada Kamis (24/9) pagi sudah selesai melaksanakan jumroh di Mina.

Namun karena beliau adalah ketua regu, Pak Junaedi berangkat lagi ke Mina untuk mengantarkan teman-temannya melaksanakan Jumroh,”jelas adik korban, Gatot Syahrudin.

Sejak saat itu, petugas rombongan kloter SUB36 maupun pihak keluarga kehilangan kontak dengan korban. Setelah melakukan pencarian ke beberapa rumah sakit, pada hari kelima diperoleh kabar bahwa ada korban tragedy Mina yang teridentifikasi bernama Junaedi Syahrudin. Petugas haji yang berada di Makkah langsung melakukan pengecekkan.

“Rencananya, sekarang (kemarin-red) adik saya, Aidatul Rohmah yang ada di Makkah akan melakukan pengecekkan dan melihat langsung wajah untuk memastikan bahwa korban adalah bapak kami, Junaedi Syahrudin, ”tambah Zulfan. Q nas

Pangdam Larang Prajurit Punya Istri Simpanan Pamekasan, Bhirawa Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi mengingatkan kepada semua prajurit TNI di jajarannya agar tidak memiliki istri simpanan, karena hal itu bisa merusak citra institusi.

“Itu bisa menghancurkan kita,” tegas Mayjen Sumardi saat menyampaikan pengarahan kepada para perwira TNI dan juga dari Polri di ruang pertemuan Mapolres Pamekasan, Senin (28/9).

Panglima Kodam (Pangdam) V/ Brawijaya datang ke Pamekasan bersama Kapolda Jatim Irjen Polisi Anton Setiadji, yang juga belum lama bertugas di Jatim.

Kedatangan kedua pimpinan institusi pertahanan dan keamanan ke Mapolres Pamekasan ini merupakan bagian dari lawatan mreka ke Pulau Madura. Sebelum ke Pamekasan, Pangdam bersama Kapolda Jatim juga mengunjungi Bangkalan dan Sampang, serta Kabupaten Sumenep, guna mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada di wilayah itu.

Selain melarang para prajurit memiliki istri simpanan, Pangdam juga memerintahkan kepa-

da seluruh anggota dari dua institusi tersebut tidak sampai terjadi perkelahian. “Prajurit juga tidak boleh terlibat narkoba. Kita harus disiplin dan menjadi contoh atau panutan masyarakat,” katanya.

Pria kelahiran Boyolali Jawa Tengah, 20 Februari 1959 ini juga meminta agar TNI menjaga hubungan baik dengan polisi, dan masyarakat, sehingga tercipta kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tidak hanya itu saja, Pangdam Mayjen TNI Sumardi juga meminta agar prajurit TNI senantiasa proaktif memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat, termasuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar di Pamekasan dalam waktu dekat. Q din,ant

Konvesi Gugus Kendali Mutu (GKM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

GKM Solusi Industri Kecil dan Menengah Tingkatkan Mutu Persaingan industri di era globalisasi, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) begitu sangat berat.

Dibutuhkan strategi-strategi khusus untuk menghadapi persaingan itu, salah satunya dengan menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM).

G

KM adalah sekelompok kecil karyawan yang terdiri dari 3-8 orang dari unit kerja yang sama, yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya, dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. GKM merupakan bagian integral dari Pengendalian Mutu Terpadu dalam suatu organisasi.

“GKM mempunyai tujuan untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi terutama sumber daya manusia (SDM) secara lebih baik guna meningkatkan mutu,” jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, Ir Warno Harisasono MEng, saat pelaksanaan Konvensi GKM di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Senin (28/9).

Menurut Warno, GKM di kalangan industri kecil dan menengah pada masa sekarang dan yang akan datang semakin penting. Sebab era globalisasi dan liberalisasi perdagangan sekarang dan di masa yang akan datang menuntut peningkatan mutu, produktivitas, dan daya saing industri kecil secara terus-menerus. Selain itu, teknis GKM sangat efektif dan efisien dalam memacu peningkatan mutu, produktivitas,

Para pemenang Konvensi GKM berfoto bersama usai menerima piala (kanan). Kepala Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Provinsi Jatim, A Willem Talakua ST menyerahkan piala kepada pemenang Konvensi GKM (atas).

dan daya saing industri kecil. nilai tambah dan peningkatan PEMENANG KONVENSI GKM 2015 “Dalam rangka meningkatkan produktifitas sekaligus penumutu, produktivitas dan daya saing runan biaya.

GKM Riga Bintang Cendrawasih dari Kab Magetan Juara I industri kecil secara terus-menerus, Lalu, peningkatan kemambaik pada skala mikro perusahaan puan menyelesaikan pekerGKM Esbas Toys dari Kab Pasuruan Juara II maupun pada skala makro ekonomi, jaan sesuai target, peningkaGKM Adenlicious dari Kab Jember Juara III penerapan GKM ini mutlak perlu tan moral kerja dengan menGKM Gaharu Wangi dari Kab Lumajang Juara harapan I diperluas dan diintensifkan. Pengubah tingkah laku, peningkagusaha kecil dalam hal ini harus aktif tan hubungan yang serasi antGKM Doa Kota Batu Juara harapan II mengembangkan usahanya dengan ara atasan dan bawahan, penmemanfaatkan berbagai peluang dan fasili- produk, lingkungan yang berasal dari ang- ingkatan Ketrampilan dan keselamatan tas yang ada,” tuturnya. gota gugus, fasilitator, ketua GKM atau pimp- kerja, peningkatan kepuasan kerja dan Mantan Kepala Badan Penanaman Modal inan perusahaan. Sementara manfaat dari pengembangan tim GKM. (BPM) Provinsi Jatim ini menjelaskan, objek penerapan GKM secara konsisten antara Dalam pelaksanaan Konvensi GKM tahun perbaikan GKM meliputi bahan, proses, lain; peningkatkan mutu dan peningkatan 2015 ini, diikuti 10 peserta IKM yang akan

Peserta Konvensi GKM saat menunjukkan kebolehannya dihadapan dewan juri. Lomba yang digelar rutin setiap tahun oleh Disperindag Provinsi Jatim ini diikuti sebanyak 10 GKM dari IKM yang ada di Jatim.

dipilih peserta yang terbaik sejumlah 5 GKM untuk menjadi juara I, juara II, juara III, harapan I dan harapan II. Masing-masing pemenang akan mendapatkan uang, tropi dan piagam. Untuk juara pertama mendapat hadiah Rp5 juta, juara dua Rp4 juta, juara tiga Rp3 juta, harapan satu Rp2 juta dan harapan dua Rp1,5 juta.

Kepala Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Provinsi Jatim, A Willem Talakua ST menambahkan, GKM merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan Disperindag Jatim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas produksi dan professional kinerja, IKM menerapkan GKM, melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teknik kendali mutu yang dilakukan secara rutin.

“Untuk juri, kami datangkan dari orang-orang yang sudah sangat profesional dibidangnya. Yaitu dari PT Ashahimas Tbk, PT Petrokimia Tbk dan Praktisi GKM. Pemenangnya adalah GKM yang terbaik dari yang baik,” ungkap Willem.

Setelah dilakukan penjurian, akhirnya dewan juri menetapkan GKM Riga Bintang Cendrawasih dari Kab Magetan sebagai juara pertama, GKM Esbas Toys dari Kab Pasuruan sebagai juara dua, GKM Adenlicious dari Kab Jember sebagai juara tiga, GKM Gaharu Wangi dari Kab Lumajang sebagai harapan satu dan GKM Doa Kota Batu sebagai harapan dua. Q iib*